ANALISIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana dan Politik Islam Oleh Bambang Riyanto 132211025 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018
MOTTO َ َ نوُ حَ ١٠ ُ م ر ت ُ ك َّ َ لَع ل َّ َ للّ ٱ ُ ق او َّ يَو م ك َوٱ ت خ ُ َ أ َ يَب ص او ُحِل أ َ ف ةَو خِإ َ نوُنِن ؤُه Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujarat (49) ayat 10). iv ل ٱ اَه َّ نِإ
PERSEMBAHAN Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Suwadi, Ibu Hj Sulin dan Adek Suirma Jayanti serta semua keluarga penulis yang telah memberikan biaya, pikiran, tenaga, sekaligus dukungan dan doa. 2. Seluruh Dosen UIN Walisongo, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dalam menuntut ilmu. 3. Seluruh Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang selalu memberikan dukungannya. 4. Seluruh Kader LKHM (Lembaga Kajian Hukum Mahasiswa) yang juga memberikan dukungannya. 5. Seluruh kader Binora antok, rozak, rio, odi, haidar, fadil, yang tidak bisa disebutkan satu persatu FSH UIN Walisongo. 6. Seluruh anggota UKM Music, Mas Emen, Mas Obi, Mas Bagus, Mas Sukron, Mas Yuan dkk yang telah menemani penulis dalam berproses di UIN Walisongo. 7. Mantan anggota Posko KKN MIT Ke-3 terkhusus Posko 48 Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. 8. Seluruh Mahasiswa UIN Walisongo atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu diperguruan. v
9. Seluruh masyarakat Desa Sukolilo, terutama Pak Lurah, Pak RW Joko, Pak RW Slamet, Pak RT Suyoto, Pak RT Muhlisin yang telah memberikan bantuan dalam membuat skripsi ini. vi
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 15 Januari 2018 Deklarator Bambang Riyanto NIM 132211025 vii
ABSTRAK Tindak pidana perzinaan dalam hukum islam termasuk kedalam jarimah hudud yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan dalam hukum positif perzinaan termasuk delik aduan absolut, dimana hanya istri atau suaminya lah yang bisa melaporkan kepada yang berwajib. Sedangkan perzinaan ini terjadi dengan penyelesaian musyawarah atau mediasi, ini sering dilakukan dan bahkan menjadi tradisi masyarakat setempat. Mediasi atau musyawarah tindak pidana perzinaan ini terjadi di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Didalam Al- Qur'an dan Hadist tindak pidana perzinaan ini sangat jelas tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Akan tetapi realita dilapangan permasalahan ini diselasaikan melalui musyawarah atau mediasi. Penulis bertujuan dapat mengetahui proses musyawarah atau mediasi tindak pidana perzinaan yang ada di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dalam pandangan hukum Islam maupun hukum Positif dengan menggunakan pendekatan kemasyarakatan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara. Model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Sosiologis atau viii
masyarakat. Metode dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana perzinaan adalah mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan. Hasil dari penelitian ini mediasi menggunakan model tradisional village or tribal moots yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan menunjukkan bahwa tercapainya jalan damai melalui surat pernyataan. Seperti yang tertulis disurat pernyataan tersebut bahwa pihak pertama (pelaku) dan pihak kedua (pelaku) sepakat mengakhiri perselisihan (perzinaan) antar kedua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan keranah hukum. Dan jika mengulangi maka para pelaku siap ditindak sesuai hukum yang berlaku. Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 4 huruf K dijelaskan "dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban; menyelesaikan perselisihan masyarakat desa". Dengan adanya UU ini maka proses mediasi pidana di Desa Sukolilo ini memiliki dasar hukum. Kata Kunci : Hudud, Delik Aduan, Mediasi. ix
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para Sahabatnya hingga akhir nanti. Permasalahan di tingkat Desa sering terjadi tanpa pemahaman yang benar oleh masyarakat. Dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan yang terjadi diselesaikan dengan mediasi. Padahal didalam KUHP perzinaan masuk delik aduan artinya hanya korban yang bisa melaporkan kepada pihak kepolisian, terlebih didalam hukum pidana Islam perzinaan masuk kedalam jarimah hudud yang hukumannya jelas ada di Al-Qur'an dan Hadist. Artinya mediasi ini tidak dibenarkan, akan tetapi menurut penulis dengan adanya Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 4 huruf K dijelaskan "dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban; menyelesaikan perselisihan masyarakat desa". Maka proses mediasi tindak pidana perzinaan di Desa Sukolilo ini memiliki dasar hukum, walaupun didalam UU belum dijelaskan secara rinci. x
Hasil dari penelitian ini mediasi menggunakan model tradisional village or tribal moots yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan menunjukkan bahwa tercapainya jalan damai melalui surat pernyataan. Seperti yang tertulis disurat pernyataan tersebut bahwa pihak pertama (pelaku) dan pihak kedua (pelaku) sepakat mengakhiri perselisihan (perzinaan) antar kedua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan keranah hukum. Dan jika mengulangi maka para pelaku siap ditindak sesuai hukum yang berlaku. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh study di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada : 1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan Ibu Hj. Brilliyan Ernawati, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. xi
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 4. Bapak Moh. Arifin S.Ag M.Hum selaku Wakil Dekan III bagian Kemahasiswaan 5. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Progam Studi Hukum Pidana Islam. 6. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis. 7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliyahan maupun di dalam diskusi. 8. Kedua Orangtua tercinta Bapak Suwadi dan Hj. Sulin yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, biaya kepada penulis. 9. Adikku tercinta Suirma Jayanti yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 10. Sahabat-sahabati seperjuangan dari mulai Rayon, Komisariat sampai Cabang PMII Kota Semarang yang selalu memberikan semangat. xii
11. Teman-teman sekelas SJ A 2013 dan teman-teman SJ satu angkatan, kakak angkatan adek tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar. 12. Teman-teman kos misbah, atok, habib, baser, roif dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersenda gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh. 13. Teman-teman KKN MIT ke-3 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis. Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skrpsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Semarang, 15 Januari 2018 penulis Bambang Riyanto NIM 132211025 xiii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... HALAMAN NOTA PEMBIMBING ... HALAMAN PENGESAHAN ... HALAMAN MOTTO ... HALAMAN PERSEMBAHAN... ... HALAMAN DEKLARASI ... HALAMAN ABSTRAK ... HALAMAN KATA PENGANTAR ... HALAMAN DAFTAR ISI ... BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... D. Telaah Pustaka ... E. Metode Penelitian ... F. Sistematika Penulisan ... xiv i ii iii iv v vii viii x xiv 1 7 8 9 11 14
BAB II KETENTUAN MENGENAI PERZINAAN DAN MEDIASI A. Pengertian Tindak Pidana... ... 1. Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Positif.... .... . B. Tindak Pidana Menurut Hukum islam... ... 1. Jarimah Hudud... ...... ... 2. Jarimah Qisas-Diyat..... ..... .. 3. Jarimah Ta'zir... .... ..... . C. Mediasi... ...... .. 1. Pengertian Mediasi... ...... .. 31 1. Pengertian Mediasi... ...... .. 31 2. Mediasi Pidana/Penal... .. 364 3. Mediasi Dalam Hukum Islam... ... 3 BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DENGAN MEDIASI DI DESA SUKOLILO KABUPATEN PATI A. Gambaran Umum Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 1. Profil Desa Sukolilo... ..... ... 57 1. Profil Desa Sukolilo... ..... ... 57 a. Luas Wilayah Desa Sukolilo... . xv 16 19 24 24 24 25 59 59
c. Keadaan Kehidupan Sosial Masyarak... ..... d. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Sukolilo... B. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dengan Mediasi di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 1. Kronologi Kejadian... .. 2. Metode Yang Digunakan Dalam Proses 68 2. Metode Yang Digunakan Dalam Proses 68 Mediasi... . 3. Hasil Dari Mediasi... ..... .. 71 4. Hukuman Bagi Pelaku... .. 5. Faktor Yang Melatar Belakangi Tindak Pidana Perzinaan... .. BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DENGAN MEDIASI A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dengan Mediasi di Desa Sukolilo Kabupaten Pati... ... B. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dengan Mediasi Dalam Hukum Islam... .... xvi 60 61 73 74 77 94
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 105 B. Saran - saran ... 106 C. Penutup ... ...... . 107 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xvii
BAB I A. Latar Belakang Masalah Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa terdiri dari lima sila, sila pertama dan utama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan kembali dalam bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1) yang menentukan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Hazairin telah menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran diantaranya mengenai pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam agama lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu cu, sepanjang ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi masing-masing umat agama bersangkutan.1 Hukum adalah produk politik sehingga manakala membahas politik hukum cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan 1 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010, h. 5. 1
2 hukum. Hukum adalah hasil tarik menarik pelbagai kekuatan politik yang mengejawantahkan dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian medan pembuatan UU menjadi medan pembenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat UU akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.2 Demikian pula ketentuan peraturan-perundang- undangan perzinaan yang berlaku bagi umat Islam, tentu tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam bagi umat Islam di Indonesia. Tetapi, untuk mewujudkan pemikiran atau pendapat tersebut selalu saja ada sikap apriori terhadap syari'at Islam, sehingga melaksanakannya.3 selalu saja mendapatkan tantangan untuk Budaya Barat yang masuk dan mempengaruhi hukum di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 284 KUHP yang melarang setiap orang di Indonesia melakukan perbuatan mukah atau zina tetapi hanya terhadap antar orang yang salah 2 Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, Vol. XIII, No 2, Juli 2013. 3 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010, op cit, h. 6.
satu atau kedua pelakunya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.4 Selain itu, pasal tersebut juga menentukan bahwa delik mukah (zina) itu merupakan delik aduan mutlak, bukan delik umum, dan diadukan oleh pihak yang teremar. Dalam hal melakukan pengaduan tersebut, pihak yang tercemar harus melakukannya dengan disertai permintaan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur.5 Sedangkan menurut hukum Islam, jenis delik zina adalah delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan. Jadi siapa saja orang yang menyaksikan adanya perbuatan zina, asalkan ia atau mereka dapat menghadirkan empat orang saksi berkewajiban melaporkan perbuatan zina tersebut.6 Hukuman bagi pelaku zina tersebut merupakan hak Allah yang tidak dapat diubah, dikurangi atau ditambah oleh manusia. Jika Hakim berhasil membuktikan perbuatan zina yang dilakukan terdakwa sesuai syariat Islam, maka hakim wajib memutuskan hukuman jilid sebanyak seratus kali tersebut tanpa mengurangi ataupun menambah.7 4 Ibid, h. 10. 5 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010, op cit, h. 11. 6 Ibid, h. 208. 7 Ibid, h. 206 3
4 Skripsi yang penulis angkat kali ini tidak jauh dari penjabaran diatas, dimana kejahatan atau tindak pidana perzinaan dilakukan akan tetapi diselesaikan tidak dengan syari'at islam bagi para pelaku yang beragama islam, tidak juga diselesaikan dengan hukum positif akan tetapi dengan musyawarah atau bahasa pidananya ialah mediasi penal. Singkatnya akan penulis paparkan kronologi kejadian tindak pidana perzinaan tersebut : Kejadian itu berawal dari saya (RW setempat) mendengar laporan dari pak RT, pak RT dapat laporan dari warga bahwa dirumah korban/pelaku ada penggrebegan dan di duga penggrebegan itu perselingkuhan antara si istri A dengan lelaki berenisial C yang notabene masih bersetatus memiliki suami dan istri. Kemudian warga mendatangi pak RT, karena dirasa rumit maka pak RT menghubungi saya (pak RW). Kemudian diadakan musyawarah (mediasi) ditempat pak RT, para pelaku dan korban dihadirkan sekaligus keluarga kedua belah pihak. Musyawarah (mediasi) pertama gagal. Lebih jelasnya akan penulis jabarkan pada BAB III.8 8 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 09 April 2017.
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat9. Diluar hukum posistif, mayarakat mengenal dan mempraktikkan suatu sistem pedoman perilaku yang di pilihnya sendiri. Sebagai contoh, terhadap pelanggaran kaidah sosial larangan mencuri tidak selalu di selesaikan dengan hukum positif, yakni dilaporkan pada polisi, di tahan, di sidang dalam pengadilan dan di penjara. Ada kalanya pencurian diselesaikan oleh masyarakat setempat dengan cara musyawarah dan hukumannya hanya mengembalikan barang yang di curi. Dalam praktik sehari-hari bahkan ada kecenderungan pelanggaran terhadap hak orang lain di selesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum. Yang dimaksud jalur hukum dalam konteks ini adalah jalur hukum positif.10 Sebenarnya, pada saat ini negara hukum modern di dunia hampir tidak ada lagi perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Hal itu disebabkan konstitusi tidak tertulis 9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prena Media Group, 2016, h. 3-4. 10 Ni'mah Zulfatun ,Sosiologi Hukum, Yogyakarta:Teras, 2012, h. 3- 4. 5
6 akhirnya juga dituliskan atau dituangkan dalam undang-undang secara tersebar atau dalam kumpulan yurisprudensi. Demikian halnya,dalam konstitusi tertulis juga diakui keberadaan konstitusi yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan (cuntoms) dan konvensi ketata negaraan. Sebagai contoh adalah UUD 1945 yang dalam penjelasannya mengatakan: "UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis" 11 Penyelesaian secara cepat/mediasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai, misalnya jika kasus diteruskan menjadi banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lain.12 11 Harjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2009, h. 31. 12 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 70.
7 Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.13 Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik ketenangan korban dari rasa takut.14 terpecahkan, B. Rumusan Masalah Sesuai latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec Sukolilo Kab Pati dengan hukum positif ? 13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prena Media Group, 2016, op cit, h. 3. 14 Ibid., h. 5.
8 2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec Sukolilo Kab Pati menurut hukum Pidana Islam ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian secara umum adalah mengkomunikasikan seperangkat data tertentu dan sejumlah gagasan pemikiran.15 : 1. Tujuan a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec Sukolilo Kab Pati dalam hukum positif. b. Untuk mengetahui penyelesaian pidana perzinaan dengan mediasi dalam hukum Pidana Islam. 2. Manfaat Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan khasanah ilmu pengetahuan, mengenai proses penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan yang dilakukan dengan menggunakan metode mediasi dalam hukum positif dan hukum Islam. 15 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 132.
D. Telaah Pustaka Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain, dengan melihat karya orang lain mengenai tindak pidana perzinaan, dengan maksud agar tidak ada duplikasi dengan karya orang lain. Skripsi karya Dede Saifullah yang berjudul Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah. Didalam skripsinya disebutkan bahwa seorang lai-laki dan perempuan yang telah melakukan zina, selanjutnya meminta ampun kepada Allah, menyesal, membersihkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan orang yang melakukan zina atas dasar suka sama suka seharusnya dinikahkan. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nur ayat 3. 16 Skripsi karya dari Mei Irma Mawadati yang berjudul Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Surkarta Nomor 23/Pidana.B/1991/PN Surakarta dalam penemuannya hakim memutuskan menjatuhkan kepada kedua pelaku perzinahan yaitu Sumirah dan Subur Sutoso dengan masing- masing dihukum 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Penetapan hakim dalam putusannya 16 Dede Saepuloh, "Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah", Skripsi, Ciputat, 2011. 9
10 adalah menjatuhkan hukuman sanksi pemidanaan dan bukan dengan melakukan mediasi.17 Skripsi karya Syaifur Rohman yang berjudul Penyelesaian Kasus Pidana Perzinahan Dengan Mediasi "studi kasus di Kelurahan Gajah Mungkur Kota Semarang". Hasil dari skripsi ini ialah dengan damainya pelaku dengan korban dengan alasan keutuhan rumah tangga, tanpa adanya surat pernyataan.18 Dari karya ilmiah diatas mengenai perzinahan menunjukkan bahwa ada yang diselesaikan dengan menggunakan mediasi dan ada yang tidak. Dengan adanya kesamaan skripsi dari penulis dan skripsi sahabat Syaifur akan tetapi lokasi kejadiannya berbeda, menjadikan proses yang digunakan dalam musyawarah/mediasi pasti akan berbeda pula hasilnya. 17 Mei Mawadati, "Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim PN Surakarta", Skripsi, Surakarta, 2007. 18 Syaifur Rohman, "Penyelesaian Kasus Pidana Perzinaan engan Mediasi studi kasus di Kelurahan Gajah mungkur Kota Semarang", Skripsi, Semarang, 2015.
11 E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.19 Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 2. Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.20 Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas,seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung21 a. Data Primer Sumber data primer adalah datan pokok dengan mencari informasi kepada para pelaku proses mediasi yaitu; Bapak Muhlisin (RT 1), Bapak 19 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, op cit, h. 58. 20 Sharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis,Jakarta: Rinek Cipta, 1993, h. 120. 21 Boy S. Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, Jakarta, UI-Prees: 2006, h. 14.
12 Suyoto (RT 5), Bapak Joko (ketua RW 9), H. Muh Jumaedi S.H (Kepala Desa). b. Data sekunder Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang terhadap informasi yang ada.22 serta tanggungjawab Panduan pengumpulan data jangan diperlakukan sebagai suatu hal yang bersifat fleksibel.23 Data tambahan yang diambil penulis ialah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah orang lain sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Pengumpulan Data Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi adalah wawancara dan dokumentasi. a. Wawancara 22 Muhammad Ali, Penelitian, Prosedur dan Strategi,(Bandung: Angkasa, 1993), h. 42. 23 Ibid., h. 60.
13 Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment.24 b. Dokumentasi Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitataif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai study document atau literature study. Penelitian memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan sesuatu fenomena.25 Dokumentasi yang dilakukan penulis ialah seperti foto, dan data hasil kesepakatan/surat pernyataan pelaku bersama mediator, beserta pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. 24 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, op cit, h. 95. 25 Ibid., h. 6.
F. 14 4. Analisis Data Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterprestasikan data tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.26 Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab II: Ketentuan mengenai perzinahan yang meliputi pengertian Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Positif , Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Mediasi. 26Ibid., h. 66.
Bab III: Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dengan Mediasi di Desa Sukolilo Kabupaten Pati. Meliputi gambaran umum Desa Sukolilo yaitu profil Desa Sukolilo, luas wilayah, kependudukan, keadaan kehidupan sosial masyarakat dan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan yaitu kronologi kejadian metode yang digunakan, hasil mediasi hukuman bagi pelaku, factor yang melatar belakangi tindak pidana perzinaan. Bab IV: Analisis Mediasi dalam Tindak Pidana Perzinaan menurut hukum Pidana Islam dan hukum positif. Meliputi analisis penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo dan analisis penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi dalam hukum pidana Islam. Bab V: Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup. Demikian gambaran sistematika yang penulis akan terapkan didalam penelitian. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran mengenai skripsi ini. 15
BAB II KETENTUAN MENGENAI PERZINAAN DAN MEDIASI A. Pengertian Tindak Pidana Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga mayarakat tersebut ditaati. Hubungan antar manusia dengan manusia diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.1 Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak- gerik tingkah laku dan gerak-gerik seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan 1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT RajaGrafika Persada, 2014, h. 1. 16
timbulnya kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).2 Seperti yang tercantum dalam KUHP dalam BAB I tentang aturan umum, dimana pasal 1 ayat 1 berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.3 Di dalam pembagian hukum konfesional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau 2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT RajaGrafika Persada, 2014, op cit, h. 49-50. 3 Tari, Buku Lengkap Kuhp Dan Kuhap, Jogjakarta: Harmoni, 2011, h. 16. 17
18 suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.4 Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban maupun oleh orang lain. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Antara laporan dan pengaduan terdapat perbedaan: a. pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua delik. b. pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. c. pengaduan mempunyai 4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT RajaGrafika Persada, 2014, op cit, h. 2.
jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.5 1. Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Positif Secara singkat dapat dikatakan bahwan delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pendangan dan nilai- nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum). Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai- nilai kesusilaan (etika).6 Saya pun menggarisbawahi pandangan yang demikian walaupun patut ditambahkan, bahwa penentuan 5 Mohammad Tufik Makarao, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, Bogor, Ghalia Indonesia: 2002, h. 13. 6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru, Jakarta, Prenada Media Group: 2008, h. 251. 19 lain,
20 delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memerhatikan nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislative nasional (berbentuk Undang- Undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itu pun tentunya bersumber dari niai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.7 Delik perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan khusus mengatur perzinaan ada dalam pasal 284 yang berbunyi: a. Dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan: 1. (a) Seorang laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 kitab Undang-undang hukum perdata sipil berlaku padanya. (b) Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah 7 Barda Nawawi, op.cit, h. 253.
21 2. (a) Seorang laki-laki yeng turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. (b) Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. c. Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73, dan 75. d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. e. Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
22 putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.8 Perzinaan atau overspel didalam KUHP merupakan opzettlejk delict atau merupakan tindak pidana yang ada unsur sengaja. Ini berarti unsur kesengajaan harus terbukti pada sipelaku. Mengenai kesengajaan KUHP tidak mendefinisikan secara jelas. Petunjuk kesengajaan dapat kita ambil dari Memory van Teolchting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui. Dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.9 Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu 8 Andi, Hamzah, Kuhp & Kuhap, Jakarta, PT Rineka Cipta: 2014, h. 114-115. 9 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, h. 102.
23 delik aduan absolute, yang penututannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative disini karena adanyan hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarganya (pasal 367 ayat (2) dan (3). Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinaan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika berbuat.10 Kartini Kartono menyebut seks bebas (perzinaan) tidak ada bedanya dengan pelacuran. Pada hakikatnya, dalam eksesivitas (sangat banyak) seks bebas itu sama dengan promiskuitas atau "campur aduk seksual tanpa aturan", alias pelacuran. Oleh karena itu perzinaan termasuk kedalam masalah sosial yang cukup serius, karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan 10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT RajaGrafika Persada, 2014, op cit, h. 61.
persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya.11 B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.12 Sebagaimana menurut pemikiran "Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau jarimah menjadi tiga bagian; 1. Jarimah Hudud Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). 2. Jarimah Qisas-Diyat Jarimah qisas-diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban 11 Eman Sulaiman, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Walisongo Press: 2008, h. 49. 12 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, h. 3. 24
25 ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas/diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). 13 ta'zir, jika 3. Jarimah Ta'zir Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim). Berdasarkan pembagian jarimah menurut "Audah diatas, juga diperjelas lagi oleh Abu Zahra yang menyatakan bahwa jarimah (tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai jarimah hudud itu bersifat tetap dan pasti, artinya tidak dapat diubah-ubah atau ditawar- tawar lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah. Sedangkan jarimah qisas-diyat yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman diyat (denda/ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdasarkan pemaafan dari pihak korban atau 13 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, op cit, h. 6.
keluarganya. Dikarenakan dalam jarimah qisas ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai "lembaga pemaaf".14 Para ulama" mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur jarimah yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang di lakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan) maupun belum menikah (gairu muhsan).15 M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).16 Pada permulaan islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan, berdasarkan QS. An-Nisa" (4): 15-16; 14 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, op cit, h. 7. 15 Ibid., h. 17. 16 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010. h. 120. 26
ٍَيِحۡأَي َتَشِح َّٰ َف ۡنٱ نٱَو ۡىُكِئٓاَسَِّ يِخ ٍِي ِثىُيُب ۡنٱ ٍُهىُكِس ۡيَأَف ًَّٰ خَح يِف َيِحۡأَي اًَُهوُوا َف َ ٌِاَذ نٱَو اَهَُِّٰ ۡىُكُِي ا با ىَح اًًيِح ر Artinya : (15) Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan homoseks), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menerima ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.(16) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.17 اوُدِهَش اوُدِه ۡشَخ ۡسٱَف ُث ۡىًَ ۡنٱ اَحَه ۡصَأَو تَعَب ۡرَأ ۡىُكُِّي ٍِه ۡيَهَع ۡوَأ للّٱ ٍُهَن َمَع ۡجَي ُ ٓاًَُه َُۡع اىُضِز ۡعَأَف ٌِئَف ليِبَس للّٱ ٌِإ َ ٍُهَّٰى ف َىَخَي ٌِئَف اَباَح ٌَاَك perbuatan (zina, keji diri, maka Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya QS. An-Nur (24): 2; ٢ تَف ۡأَر يِف ٍَِّي ىُك ۡذُخۡأَح ةَد ۡهَج ۡدَه ۡشَي ۡنَو اًَُه ُِّۡي ُتَيَِا شنٱ يَِا شنٱَو ۡلۡٱ للّٱ ۡىُخُُك ٌِإ ِ ٍِيِد Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan padanya keduanya mencegah kamu untuk ( menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah( pelaksanaan) اوُدِه ۡجٱَف ٌَىُُِي ۡؤُح َتَئ اِي ِزِخٓ دِح َّٰ مُك َو ِو ۡىَي ۡنٱَو للّٱِب ِ َلَو اًَُهَباَذَع اًَِهِب تَفِئٓاَط ٍَيُِِي ۡؤًُ ۡنٱ jilidlah 17 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, op cit, h. 21. 27
28 hukuman meraka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman.18 Al-Qur"an tidak merumuskan batasan zina secara eksplisit, tetapi menurut penulis, batasan zina itu dapat disimpulkan dari hadits Rasaulullah SAW, ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Ma"iz bin Malik. Hadist riwayat Abu Daud dan Daruqutni. "Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Al-Aslami datang ke tempat Rasulullah SAW., lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang setiap kali pengakuannya itu Nabi berpaling. Lalu yang kelima kalinya, baru Nabi menghadapinya, seraya berkata, "apakah engkau setubuhi dia?" Ia menjawab,"Ya." Nabi berkata lagi, "Apakah seperti anak celak masuk ke dalam tempat celak dan seperti timba masuk ke dalam sumur?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Taukah engkau apakah zina itu?" Ia menjawab, "Ya, saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya." Nabi berkata lagi, "apakah yang engkau maksud dengan perkataanmu ini?" Ia menjawab, "Saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai 18 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, op cit, h. 22.
tobat)." Begitulah, lalu dia diperintahkan oleh Nabi SAW. Untuk dirajam."19 Pada hadis tersebut terkandung syarat pelaku zina, definisi zina, pembuktian zina, proses penyelesaian perkara zina menurut hukum islam. Pertama, definisi zina menurut hadis Rasulallah SAW tersebut adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan seperti tutup atau batang tutup celak masuk ke dalam tempat celak, atau seperti timba masuk ke dalam lubang sumur. Kedua, pembuktian zina antara lain berdasarkan pengakuan (iqrar) sebanyak empat kali di hadapan Rasulallah SAW., atau sekarang ini harus di hadapan sidang pengadilan (hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara zina. Pengakuan di luar sidang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, pelaku zina harus sudah mengetahui tentang adanya ketentuan larangan perbuatan zina dan mengetahui definisi zina menurut syari"ah islam, serta ia dalam keadaan sehat akalnya.20 Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang 19 Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin "Abdul-"Aziz, Nailul Authar, Jilid 6, cet. 1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 16-17. 20 Ibid., h. 146. 29
masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani dan hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antarmanusia dan karena betapa dasyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang MahaRahman dan MahaRahim, yang mendudukkan masalah perzinaan atau wilayah hak Allah (Rights of God), yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang qath'I maupun zanni.21 Pada prinsipnya, setiap manusia memerlukan kesetiaan antar-sesama pasangan dalam kehidupan perkawinannya. Tetapi, kesetiaan harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap manusia, khususnya orang islam, adalah tidak melebihi atau melampaui kesetiaan, kepatuhan,ketaatan dan kecintaan manusia kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW.. oleh karena itu, pengertian perzinaan dalam batasan yang sesuai dengan hukum islam, bukan batasan perzinaan yang 21 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010. Op cit, h. 6. 30
31 ditanamkan orang-orang Barat melalui Pasal 284 KUHP semata.22 Budaya Barat yang masuk dan mempengaruhi hukum di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 284 KUHP yang melarang setiap orang di Indonesia melakukan perbuatan mukah atau zina tetapi hanya terhadap antar-orang yang salah satu atau kedua pelakunya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Selain itu, pasal tersebut juga menentukan bahwa delik mukah (zina) itu merupakan delik aduan mutlak, bukan delik umum, dan diadukan oleh pihak yang tercemar. Dalam hal melakukan pengaduan tersebut, pihak yang tercemar melakukan dengan disertai permintaan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur.23 C. Mediasi 1. Pengertian Mediasi Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu 22 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010. Op cit, h. 9. 23 Ibid., h. 11.
32 sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.24 Pengertian mediasi menurut Perma No. 2 Tahun 2003 mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh para mediator. Mediasi ini merupakan proses mediasi dalam sistem peradilan perdata. Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi memberikan pengertian mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.25 24 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 67. 25 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali, 2011, h. 12.
33 Dari beberapa pengertian mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Berdasarkan pengertian mediasi tersebut, dapat disimpulakan beberapa elemen mediasi, yaitu: a. Penyelesaian sengketa sukarela, b. Intervensi/bantuan, c. Pihak ketiga yang tidak berpihak, d. Pengambil keputusan oleh para pihak secara consensus, e. Partisipasi aktif.26 Seperti halnya proses penyelesaian konflik melalui negosiasi memiliki beberapa tahap yang harus dilalui para pihak, demikian juga halnya dengan mediasi. Tahap-tahap mediasi meiliki beberapa versi, dimana salah satunya yaitu: 26 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, op cit, h. 69.
34 Versi forberg dan Taylor a. Pengenalan - membangun kepercayaan dan struktur hubungan. b. Menggali fakta dan isolasi isu. c. Menyusun opsi dan alternative. d. Negosiasi dan perbuatan keputusan. e. Klarifikasi dan penulisan rencana. f. Proses hukum/legal riview. g. Implementasi, riview, dan revisi.27 Peran mediator saat mengambil sikap bisa berperan pasif maupun aktif. Mengapa mediator berperan pasif? Ini disebabkan para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaiakan sengketa yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin sebagainya.28 rapat dan Latar belakang mengapa mediator diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik antara para 27 Ibid., h. 80. 28 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, op cit, h. 75.
35 pihak adalah karena para pihak yang sedang berselisih bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam konsidi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan berbagai tindakan.29 Dalam memimpin penyelesaian sengketa, seorang mediator harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantunya menyelesaikan konflik, yaitu: a. Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing). b. Taktik mendapatkan wewenang dan kerjasama. c. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana tepat. d. Taktik bersifat informatif. e. Taktik pemecahan masalah. f. Taktik menghindari rasa malu (face-saving). g. Taktik pemaksaan (pressuring). Taktik pemaksaan atau penekanan perlu dilakukan oleh seorang mediator untuk menghindari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu, memberi tahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistik karena 29 Ibid., h. 76.
36 menimbulkan keragu-raguan kepada para pihak tentang alternative-alternatif penyelesaian, dan memberikan penyelesaian.30 tekanan pada biaya-biaya di luar 2. Mediasi Pidana/Penal Mediasi penal merupakan salah satu bentuk altelnatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Apropriate Dispute Resolution). ADR ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Tidak untuk kasus- kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.31 Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain terlihat dari perkembangan sebagai berikut: a. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9/1995 yang berkaitan 30 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, op cit, h. 88. 31 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. h. 2
37 dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "privatizing some law enforcement and justice functions" dan "alternative dispute resolution/ADR" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR.32 Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme adat), namun tetap saja proses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. 32 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. Op cit, h. 11.
38 Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjuk, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.33 Model mediasi penal, dalam "Explanatory memorandum" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut: a. Informal mediation(JPU menjadi pihak ketiga). b. Trafitional village or tribal moots(seluruh masyarakat bertemu untuk mencari solusi). c. victim- offender mediation(berbagai pihak dilibatkan/pejabat formal, independen atau kombinasi). d. Reparation negotiation programmes(kompensasi). e. Community panels or courts (negosiasi). f. Family and community group conferences(melibatkan pertisipasi masyarakat). Penjelasannya ialah sebagai berikut: 33 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. Op cit, h. 3.
39 a. Model "informal mediation" Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.34 b. Model "Traditional village or tribal moots Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantar warganya. Model ini ada beberapa negara yang kurang maju dan wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai 34 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. Op cit, h. 6.
keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.35 c. Model "victim-offender mediation" Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya data berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Model ini dapat diadakan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.36 35 Ibid., h. 7. 36 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. Op cit, h. 8 40
41 d. Model "Reparation negosiation programs" Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi e. Model " Community panels or courts" Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.37 f. Model "Family and group conferences" Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zeland, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). 37 Ibid., h. 9.
42 Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yag komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku berikutnya.38 keluar dari kesusahan/persoalan Proses mediasi penal sesungguhnya terobosan baru bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Tahapan mediasi dalam proses peradilan pidana melibatkan dari pihak kepolisian dan para pihak yang terlibat (kepala desa, tokoh masyarkat). Sebagai contoh, penulis juga akan memaparkan beberapa cara penyelesian masalah tindak pidana dengan musyawarah/mediasi walaupun tidak secara emplisit dijelaskan. Seperti yang tecantum dalam Ketentuan Umun Pasal 1 ayat 1 PP No 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan UU Desa, dimana "desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 38 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, Semarang, Pustaka Magister: 2012. h. 10.
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.39 Begitupun didalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa justru diatur secara emplisit tentang bolehnya musyawarah/mediasi dalam hal apapun di kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat 4 ayat 1 huruf K "dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.40 3. Mediasi dalam Hukum Islam Istilah mediasi cukup popular pada akhir-akhir ini dikalangan masyarakat, terutama dikalangan hakim di pengadilan dalam lingkungan Perdilan Umum maupun hakim peradilan dalam lingkungan peradilan Agama. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan 39 Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014, Surabaya; Rona Publising, h. 14. 40 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 43
44 studi akademik. Para praktisi cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktek penyelesaian sengketa. Mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan meyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.41 Penjelasan berikut, dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi dari berbagai sumber dapat dikemukakan sebagai berikut: Menurut Kamus Besar 41 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, op cit, h. 23.
45 Bahasa Indonesia mediasi adalah "proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Sedang mediator adalah "perantara (penghubung, penengah); ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu". Pengertian mediasi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.42 Ada banyak teori mediasi dalam hukum islam, sebagai berikut: Pertama, Teori utama (Grand theory) disini dikemukakan teori kredo dam teori kedaulatan Tuhan. Dalam kajian filsafat ilmu hukum, makna kredo dapat dimaknakan dengan kata syahadah, yang berarti pengakuan yang sungguh-sungguh. Menurut teori kredo, 42 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, op cit,.24.
46 seorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh secara hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan konsekuwensi logis dari pengucapan kredonya.43 dua kalimat syahadat sebagai Kedua, Teori Maqasiq Al-Syar"iyah sebagai Teori Dasar (Foundation Teory). Dalam studi filsafat hukum islam, kajian aksiologi hukum islam menyangkut tujuan hukum yang disebut dengan maqasid al-syar"iyah. Marqasid al-Syar'iyah adalah bahasa arab yang terdiri dari dua kata maqasid dan syar"iyah, marqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsud artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah adalah jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan menurut istilah dapat disebut sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari"atan hukum. Jadi maqasid al-syar'iyah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan 43 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014. h. 63.
47 hukum. Dalam kitab al-Muwafaqat,maqasid al-syar'ah bermakna tujuan hukum yang diturunkan Allah.44 Ketiga, Teori Perubahan Hukum. Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah keadaan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perbahan sosial dimasyarakat. Sebaliknya, perubahan sosial perubahan hukum dalam suatu negara.45 dimasyarakat dapat membawa terjadinya Keempat, Teori Aplikatif: Teori maslahah. Dalam sejarah hukum islam, al-murshalah atau istishlah dikenal sebagai salah satu ijtihad melalui al-ra'yu (akal) manusia. Penulis cenderung memahami sebagai teori hukum islam. Yuris islam telah berhasil menyusun teori tersebut adalah Imam Malik atau, Malik bin Anas (meninggal tahun 659) yang terkenal sebagai pendiri Mazhab Malik. Teori hukum yang dibangun tersebut dinamakan "al-mashlahah al-mushalah" yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum".46 44 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 69. 45 Ibid., h. 71. 46 Ibid., h. 73.
48 Mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujarat (49): 9: ًَهَع اًَُهَُ ۡيَب اًَُهَّٰىَد ۡحِإ اىُحِه ۡصَأَف ۡجَغَب ۡثَءٓاَف اًَُهَُ ۡيَب اىُحِه ۡصَأَف ِز ۡيَأ للّٱ ٓ ًََّٰنِإ ه َء ٓيِفَح ٍَيِطِسۡقًُ ۡنٱ ٩ اىُهَخَخ ۡقٱ ًَّٰ خَح ٍَيُِِي ۡؤًُ ۡنٱ يِغ ۡبَح للّٱ َ ٌِئَف ٌِئَف ٌِاَخَفِئٓاَط ٌِإَو اىُهِخَّٰ َّٰي َز ۡخُ ۡلۡٱ َقَف ِل ۡدَع ۡنٱِب ا ٓىُطِسۡقَأَو ٍَِي يِخ نٱ ٌِإ ِ بِحُي Artinya: Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu terhadap berbuat dari (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.47 mukmin berperang, keduanya zalim Memaknai juga firman Allah dalam QS. Al- Hujarat (49): 10: ٠١ ٌَىُُِي ۡؤًُ ۡنٱ للّٱ َ ۡىُك ۡيَىَخَأ ه ۡىُك هَعَن اىُحِه ۡصَأَف اىُق حٱَو ةَى ۡخِإ اًَ َِإ Artinya : sesungguhnya orang-orang mukmin itu itu damaikanlah antara bersaudara, karena kedua dan berselisih) (yang saudaramu bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. ٍَ ۡيَب ٌَىًَُح ۡزُح 47 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 41.
49 Berdasarkan dua ayat diatas memberikan petunjuk bahwa Allah SWT, sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu rangkaian kegiatan mediasi adalah pada hakekat para pihak melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesempatan, sehubungan dengan itu Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Syura (42) 38 sebagai berikut: ٍَيِذ نٱَو ۡىُهَّٰ َُ ۡق َسَر (bagi) orang-orang yang Artinya menerima seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.48 ۡىُهُز ۡيَأَو اىُباَجَخ ۡسٱ ٌَىُقِفُُي اىُياَقَأَو َّٰي َرىُش َة َّٰىَه صنٱ ۡىُهَُ ۡيَب ا ًِيَو ۡىِهِّبَزِن ٨٣ : Dan (mematuhi) dengan musyawarah Beberapa macam Mediasi Islam, sebagai berikut: a. Tahkim Tahkim yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang 48Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 69. 42.
50 disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah "menjadikan hakim" atau dapat juga diartikan "berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.49 Lembaga tahkim dilakukan juga oleh orang- orang Arab sebelum datangnya islam, pertikaian yang terjadi diantara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antara anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan mereka dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antara suku, maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.50 Sebagai gambaran pelaksanaan hakam dimasa yang lalu baik sebelum islam maupun setelah islam disajikan beberapa contoh peristiwa antara lain: 1. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka"bah. Ketika itu terjadi perselisihan 49 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 84. 50 Ibid., h. 85.
51 antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka yang mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ketempat semula. Ternyata mereka secara serempak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorangpun diantara mereka yang lebih berhak atas lainnya. Lalu mereka meminta Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat sebagai Rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijakdana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad diatasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh
52 masing-masing orang yang pendapat pada waktu itu.51 ikut berselisih 2. Peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Talib dengan Mu"awiyah bin Abu Sofyan dalam penyelesaian perang siffin (657). Sebagai hakam (juru runding) dari pihak Ali bin Abu Talib ditunjuk Abu Musa Al-Asy"ari, sedangkan pihak Mu"awiyah ditinjuk Amr bin As. Pada mulanya kedua hakam itu bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu"awiyah bin Sofyan sebagai Khalifah, tetapi sejarah mencatat tahkim tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu"awiyah dikukuhkan sebagai khalifah.52 Dasar hukum tahkim dapat dilihat dalam Al-Qur"an yaitu: Firman Allah SWT dalam Al-Qur"an Surah An-Nisa (4:35) sebagai berikut: 51 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 86/ 52 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 87.
Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.53 Dalam hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai Aba" Al-Hakam (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW. Memanggilnya dan bersabda kepadanya: "sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi Hakam, kepada-Nya lah hukum dikembalikan." "mengapa engkau dijuluki Aba" al-Hakam?" Hani berkata: "Apabila kaumku berselisih tentang 53 Ibid., h. 88.
54 sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju. "maka Rasulullah SAW bersabda: "Betapa baiknya hal Dawud).54 itu"(HR. Abu b. Al-Sulhu (Perdamaian) Perdamaian dalam literatur islam dapat dipersamakan dengan al-shulhu yang dalam hal ini sangat dianjurkan dalam Al-Qur"an, dan berikut ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan al-shulhu yaitu: Pengertian al-shulhu berasal dari bahasa arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. al-Shulhu dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Hukum al-Shulhu, dalam islam perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan pihak-pihak 54 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit,, h. 89.
55 yang berperkara akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum perdamaian (al-shulhu) dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Surat Al-Hujarat (Q.S. 49:9).55 Syarat al-Shulhu, syarat suatu perjanjian pedamaian dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 1. Menyangkut subjek yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian (Mushalih). Tentang orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap, bertindak menurut hukum, mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal- hal yang dimaksudkan dalam perdamaian. 2. Objek perdamaian, benda yang berwujud yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan, dan dapat bermanfaat, dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertikaian baru. 55 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, op cit, h. 96.
56 3. Perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan muamalah (hukum privat). Sedangkan menyangkut hak Allah tidak dapat dilakukan perdamaian.56 56 Ibid., h. 97.
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DENGAN MEDIASI DI DESA SUKOLILO KABUPATEN PATI A. Gambaran Umum Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Letak geografis kecamatan sukolilo terletak sekitar 27 kilometer arah barat daya dari ibu kota kabupaten pati. Batas wilayah, sebelah utara kecamatan kayen, sebelah timur kecamatan grobogan, sebelah selatan kecamatan grobogan, sebelah barat kecamatan kudus. Sumber daya alam, kecamatan sukolilo mempunyai luas wilayah 15.874 ha. Yang terdiri dari lahan sawah seluas 7.253 ha, lahan bukan sawah seluas 4.439 ha, dan lahan bukan pertanian seluas 4.182 ha. Curah hujan pada tahun 2015 yang tercatat hari hujan 133 dan curah hujan 3.186 mm.1 Pembagian wilayah administrasi, kecamatan sukolilo terdiri dari 16 desa, 85 RW, dan 477 RT. Sebanyak 6 desa masuk kategori II, sedangkang 10 desa yang lain masuk ke dalam kategori III. Jumlah anggota hansip yang berada di kecamatan sukolilo sebanyak 496 orang.2 Penduduk menurut jenis kelamin. Data kependudukan yang disajikan dalam publikasi mulai tahun 2010 bersumber dari Sensus Penduduk 2010. Sedangkan pada periode tahun sebelumnya bersumber dari registrasi penduduk. Penduduk tengah tahun 2015 berdasarkan data penduduk 2015 adalah sebanyak 89.232 jiwa, yang terdiri dari: penduduk laki-laki sebanyak 43.854 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 45.378 jiwa. Dari 16 desa di Kecamatan Sukolilo, desa Sukolilo mempunyai penduduk paling banyak dibandingkan dengan desa yang lain, yaitu sebanyak 12.547 jiwa. Sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah desa Gadudero yaitu sebanyak 2.337 jiwa. Kepadatan penduduk, Kecamatan Sukolilo mempunyai luas wilayah sebesar 158,74 km. dengan jumlah penduduk mencapai 89.232 orang pada tengah tahun 2015, maka Kecamatan Sukolilo secara umum mempunyai kepadatan penduduk sebesar 562 jiwa per km.3 1 Kecamatan sukolilo dalam angka 2016, (pati; BPS Kabupaten Pati), h. 2. 2 ibid., h. 12. 3 Kecamatan sukolilo dalam angka 2016, Pati; BPS Kabupaten Pati, op cith. 27. 57
1. Profil Desa Sukolilo yang berada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati a. Luas Wilayah Desa Sukolilo Desa Sukolilo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sukolilo. Luas wilayah desa Sukolilo yakni 1026 ha. Dari luas tersebut terbagi menjadi tiga bagian yang digunakan oleh masyarakat desa Sukolilo. Rinciannya sebagai berikut: lahan sawah 139 ha, lahan bukan sawah 260 ha, lahan bukan pertanian 627 ha.4 b. Kependudukan Jumlah penduduk desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo sebanyak 12.547 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 6.131 jiwa dan dari perempuan 6.416 jiwa. Seperti yang penulis tulis pada waktu penjabaran profil Kecamatan Sukolilo diatas.5 c. Keadaan Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Jumlah sekolah, murid, dan guru setingkat TK/RA tahun 2015 di desa Sukolilo diantaranya yaitu: sekolah SD 4, murid 317, guru 35. Jumlah sekolah, murid, dan guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) tahun 2015 yaitu: sekolah 1, murid 122, guru 9. Sedangkan jumlah penduduk desa Sukolilo menurut Agama tahun 2015 yaitu: islam 12534, katolik 6, protestan 9. Sedangkan jumlah rumah peribadatan tahun 2015 yaitu: masjid 13, mushola 34.6 Banyak kegiatan yang diikuti warga desa sukolilo, apalagi yang warga Nahdiyin melakukan rutinan Yasinan dalam satu minggu sekali. Ini sesuai pemaparan salah satu tokoh yang tinggal di Desa Sukolilo, Pak Darmaji selaku Ketua GP Ansor PAC Sukolilo: kebanyakan warga desa sukolilo yang melakukan kegiatan sepeti manakipan, yasinan dan warga sukolilo kebanyakan Nahdiyin juga melakukan rutinitas yasinan per dukuh. Kalau ibuk-ibuk setiap 4 Ibid., h. 3. 5 Kecamatan sukolilo dalam angka 2016, pati; BPS Kabupaten Pati, op cit, h. 28. 6 Ibid., h. 63. 58
mingguan pasti ada apalagi jika diundang walaupun sudah rutin mingguan tetep akan hadir7 d. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Sukolilo Jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Sukolilo tahun 2015 sebanyak 616 unit kios/toko/warung, untuk pasar sebanyak 9. Sedangkan jumlah sarana perekonomian desa Sukolilo tahun 2015 yaitu: pasar umum 2, pasar hewan 1, kios toko/warung 74, KUD/kospin 1, BRI Unit 1.8 Kondisi ekonomi masyarakat desa sukolilo sendiri cukup baik, dibandingkan desa-desa sekitar. Dimana menurut Tokoh di Desa Sukolilo menyatakan bahwa untuk pertukaran ekonomi (perputaran uang) karena rata-rata masyarakatnya menengah keatas. Ini sesuai dengan pemaparan beberapa tokoh yang tinggal di desa sukolilo. Bapak Joko selaku RW 9, RWnya ialah lokasi tempat penelitian penulis sekaligus tokoh di masyarakat, dimana pemaparannya sebagai berikut: dibandingkan dengan desa-desa sekitar masyarakat desa sukolilo memiliki ekonomi yang cukup baik, karena salah satu faktornya desa sukolilo berada di kecamatan dan lokasinya strategis"9 Bapak Slamet selaku RW 3, yang juga salah satu tokoh di Desa yang aktif dalam bermasyarakat. Dengan pemaparan sebagai berikut: secara ekonomi masyarakat sukolilo mungkin kalau dibandingkan dengan desa lain lebih tinggi, agak menengah keatas dan mayoritas ekonomi baik10 7 Wawancara, Bapak Darmaji. Ketua PAC Ansor Sukolilo, di Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03,Nov 2017. 8 Kecamatan sukolilo dalam angka 2016, pati; BPS Kabupaten Pati, op cit h. 84. 9 Wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017 10 Hasil Wawancara dengan Bapakpak RW Slamet, Ketua RW 3 di Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017. 59
B. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Mediasi di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 1. Kronologi Kejadian Kronologi tindak pidana ini bermula pada saat penggrebegan warga atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan A dan C yang notabennya sudah memiliki suami dan memiliki istri pada masing-masih pelaku, setelah di grebek warga membawa pelaku di rumah Bapak Suyoto selaku ketua RT 5. Di rumah Pak RT terjadi proses musyawarah/mediasi yang begitu alot, dengan pembahasan pertama yang tidak menghasilkan titik temu dan terjadi beberapa kali. Yang pertama dirumah Bapak Suyoto selaku Ketua RT 1, yang kedua terjadi dirumah pelaku laki-laki dan yang ketiga terjadi dirumah Kepala Desa. Karena mediasi kedua tidak dapat dijadikan acuan mediasi (alasannya karena pelaku laki-laki tidak berada dilokasi), maka mediasi yang dijelaskan penulis ialah mediasi dirumah Bapak Suyoto dan dirumahnya Kepala Desa, jelasnya sebagai berikut: a. Tahap Pertama mediasi (di tingkat RT) Awal mula mediasi sendiri mendapat jalan buntu karena C (pelaku laki-laki) tidak mengakui perzinaan akan tetapi A (pelaku perempuan) mengakuinya, setelah itu salah satu keluarga pelaku tidak menyetujui opsi yang ditawarkan ketua RT 1 bahwa jika pihak laki-laki tidak mengakui maka akan diadakan yasinan (seperti ritual sumpah), maka mediasi selanjutnya di naikkan ketingkat desa. Ini fakta yang dijabarkan pelaku mediator tahap I, yang dilakukan Pak Suyoto (Ketua RT 5 dan Pak Mustain (Ketua RT 1), yaitu sebagai berikut: Pemaparan Bapak Muhlisin, selaku ketu RT 1 RW 9 Desa Sukolilo Kabupaten Pati, yaitu: Untuk musyawarah perzinaan: hari lupa tgl lupa, saya dipanggil Pak Yoto untuk menyelesaikan hal tersebut. saat itu kita selesaikan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak menerima, karna disitu minta 60
YASIN dan itu ada yang tidak memperbolehkan setelah itu diselesaikan tidak mau, maka langsung diangkat ke balai desa, seterusnya saya tidak tau.11 Pemaparan Bapak Suyoto selaku ketua RT 5 RW 9 sekaligus aktor mediasi pertama kali dengan memanggil Bapak Muhlisin ketua RT 1 tempat tinggal C (pelaku laki-laki) kejadian e ngeten lo mas, kulo nggeh mboten roh seng roh nggeh mboten mesti nggeh, soal e niku seng putrine niku nggeh ngaku seng lanang e mboten ngaku. Tapi niku kan mboten semerep nek bocah niku ngeten-ngeten (melakukan hubungan intim) tapi saksine nggeh mboten weruh ngeten ngeten e, nek roh nggeh dicekel wong gak roh. Buktine kan mboten enten. Cuman dipanggil mriki. Putrane (pelaku laki-laki) teng mriki mboten ngaku tapi keluargane kene (pihak palaku wanita) mboten setuju teng mriki didapokke teng mriki kulo mboten mutusi. Kulo cuman menjebatani lan pihak lanang e tetep mboten ngaku teros mboten saget selesai teng mriki. Teros munggah teng keluraan.12 adik e roh teseh tenggene duwor amben amben ambong-ambungan tok ceritane, tapi kan mboten ngertos asli mas jadi seng ten mriki bolak-balik wedoe ngaku seng lanang mboten ngaku ceritanipun. Teros RT 01 kulo undang mriki, pihak cwo e nggeh mriki.13 b. Mediasi Tahap berikutnya (di tingkat desa) Proses mediasi yang kedua tidak dijabarkan penulis karena waktu itu mediasi digagalkan dengan tidak adanya pelaku laki-laki, padahal proses mediasi kedua ini dilakukan dirumah pelaku laki-laki. Ini sesuai pemaparan Joko RW selaku Ketua RW 9 setempat, sebagai berikut; 11 Hasil Wawancara dengan Bapak Mustain Ketua RT 1 di Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 20 Nov 2017. 12 Hasil Wawancara Bapak Suyoto Ketua RT 5 di Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 20 Nov 2017. 13 Ibid., RT 05. 61
Mediasi terjadi tiga (3) kali, pertama dirumah Bapak Suyoto, kedua dirumah pelaku laki-laki, ketiga dirumah Kepala Desa.14 Saat pertama kali penulis wawancara dengan salah satu mediator (RW setempat) seketika itu beliau langsung memaparkan kejadian, dimana saat itu mendapat laporan dari RT setempat bahwa telah terjadi penggrebegan tindak pidana perzinaan. Lebih jelasnya sebagai berikut: Pemaparan Bapak Joko selaku ketua RW setempat; Kejadian itu berawal dari saya (RW Joko) mendengar laporan dari pak RT, pak RT dapat laporan dari warga bahwa dirumah korban/pelaku ada penggrebegan dan diduga penggrebegan itu perselingkuhan (perzinaan) antara si istri A dengan lelaki berenisial C yang notabene masih memiliki suami dan istri. Kemudian warga mendatangi pak RT, karena dirasa rumit maka pak RT menghubungi saya (RW setempat). Kemudian diadakan musyawarah (mediasi) ditempat pak RT, para pelaku dan korban dihadirkan sekaligus keluarga kedua belah pihak. Musyawrah (mediasi) pertama gagal. Pak RT 1 dan pak RT 5 bersama-sama dengan saya (RW setempat) bagaimana solusinya terjadilah musyawarah (mediasi) kedua, kalau yang pertama gagal dan memanas yang kudua kali ini bisa meredam kemarahan kedua belah pihak.15 Dari pemaparan diatas berarti dapat dikatakan bahwa musyawarah/mediasi dilakukan beberapa kali. Mediasi pertama, dilakukan dikediaman Bapak Suyoto selaku mediator dan sekaligus Ketua RT 1 dan Bapak Muhlisin Ketua RT 5 bersama-sama kedua keluarga dan pelaku menyatakan "tahap pertama mediasi gagal dan penyelesaian dinaikkan ke desa/lurah" dan diselesaikan dengan Lurah (ini sesuai surat pernyataan kedua belah pihak dengan menghadirkan 5 orang saksi, 2 14 Hasil Wawancara Via Whatshapp Bapak Joko Ketua RW 9, 30 Nov 2017. 15 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati,, 12 Juli 2017. 62
63 orang pelaku dan di stempel kepala desa. Mediasi selanjutnya selesai ditingkat Desa. 2. Metode yang digunakan dalam proses mediasi Dalam menyelesaikan permasalahan diatas masyarakat masih menggunakan metode musyawarah dengan kumpul bareng duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mengenai kasus perselingkuhan yang berujung kepada perzinaan yang dilakukan A maupun C. Masyarakat setempat dengan kehidupan ekonomi menengah keatas, ternyata menjadi salah satu faktor melakukan proses rembug bareng/musywarah/mediasi disetiap terjadinya permasalahan dimasyarakat. Pertama dapat diselesaikan dengan kepala dingin, kedua prosesnya cepat, murah, tidak seperti sistem peraadilan yang sebegitu rumitnya, ketiga besar kemungkinan akan mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, dikarenakan menemukan win-win solution. Dalam wawancara dengan Pak Joko (RW setempat), penulis menanyakan metode apa yang digunakan? Maka Pak Joko menjawab, metode yang diguakan adalah dengan musyawarah kekeluargaan. Dengan hasil memaafkan pelaku (A dan C) dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatannya (selingkuh) kembali. Bapak Suyoto selaku RT pun menjawab sama, yaitu dengan musyawarah duduk bersama antara keluarga dengan para pelaku. Aspek yang ditonjolkan adalah aspek hubungan kekeluargaan dan proses penyelesaianya permasalahan dengan duduk bersama atau musyawarah. Ini sesuai dengan pemaparan Bapak Joko selaku Ketua RW setempat, yaitu sebagai berikut: untuk kasus perzinaan kan kasus tabu ya,kita gak berani terbuka jadi metode yang digunakan dalam musyawarah/mediasi ini ialah dari hati kehati atau orang per orang. Dan hampir semua permasalahan di sekitar RW 09 diselesaikan dengan mediasi"16 16 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017
Pemaparan Bapak Suyoto selaku Ketua RT 5 dan sekaligus pelaku Mediator pertama sebagai berikut: Adiknya tahu masih diatas ranjang berciuman, tapi kan tidak tahu pas melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan masih tetap pelaku perempuan mengaku akan tetapi pelaaku laki-laki tidak. Terus RT 1 saya undang kesini untuk ikut menyelesaiakn permasalahan disini.17 Niat yang dilakukan Bapak Suyoto selaku Ketua RT 5 untuk menghadirkan Bapak Muhlisin itu tidak lain ialah untuk menyelesaikan pemasalahan ini dengan menggunakan kepala dingin musyawarah/mediasi. 3. Hasil dari Mediasi Mediasi/musyawarah yang dilakukan ini menitik beratkan sistem kekeluargaan dengan mencari jalan tengah antara pelaku, korban dan penengah/mediator. Tidak adanya sanksi dalam proses musyawarah ini, hanya saja ada beberapa nota kesepakatan yang dirasa sudah mengakomodir kedua belah pihak. Dari musyawarah yang dilakukan oeh keluarga para pelaku A maupun C dan disaksikan oleh RT, RW,LURAH, menghasilkan keputusan dengan memaafkan para pelaku (A dan C) atas apa yang dilakukan, dengan syarat ia berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali perbuatannya (selingkuh). Dari musyawarah di atas mediasi berhasil atas kasus perselingkuhan dalam hukum positif. Dengan tidak menghukum sesuai sesuai dengan peraturan dalam hukum positif. Setelah mediasi berhasil A maupun C tinggal dirumah masing-masing dan beraktivitas kembali seperti biasa. Ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan bapak Joko RW setempat, sebagai berikut: 17 Hasil Wawancara Bapak Suyoto Ketua RT 5 di Desa Sukolilo Kabupaten Pati 20 Nov 2017 64
dalam mediasi akhir ini dilakukan mediasi secara tertutup tidak ada yang tahu dan sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan terlarang itu dan menjaga istri maupun suami pelaku"18 Sedangkan nota kesepakatan yang akhirnya disepakati korban, para pelaku, tokoh masyarakat bersama Lurah, sebagai berikut: Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perselisihan (perselingkuhan) antara kedua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan hukum. Demikian surt pernyataan bersama ini dibuat dengan kesadaran masing-masing dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika sewaktu-waktu timbul masalah lagi (mengurangi perbuatan) digunakan ke pihak berwajib. Pihak pertama A (pelaku laki-laki), pihak kedua C (pelaku perempuan), saksi Kusmardrani, Joko Santoso, Nurdin, Ruslan, Yosi, dengan mengetahui Kepala Desa Sukolilo H. Muhammad Jumaedi, tertanggal 7 januari 2017.19 4. Hukuman bagi Pelaku Hukuman dimasyarakat tidak luput dari tradisi setempat, dari zaman orang-orang sebelum kita sering menerapkan sistem musyawarah kekeluargaan. Dengan konsekuensi hukumannya adalah sanksi sosial, seperti dibulli/diolok- olok tetangga, teman bahkan kadang keluarga sendiri. Yang akhirnya sanksi sosial ini bisa menjadi hukuman ampuh bagi masyarakat dan dibanyak kejadian pelaku mengurangi niat melakukan hal yang dirasa itu larang wilayah setempat. Dalam tindak pidana ini tidak ada hukuman yang menjerat kepada pelaku A dan C. Karena dalam hukum positif, perzinaan merupakan delik aduan absolut, yang bisa mengadukan adalah suami atau istri yang dalam posisi 18 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017 19 Nota kesepakatan, 7 Jan 2017. 65
sebagai korban perselingkuhan. Jika tidak ada aduan, maka kepolisian tidak bisa memproses apa yang terjadi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya tindak pidana A dan C atas perbuatannya maka tidak dapat diproses untuk dijatuhi hukum Islam. Karena negara tidak menganut hukum islam, maka penerapan hukumannya tidak bisa dijalankan sebagaimana aturan yang tertera dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku A maupun C hanyalah sanksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang menilai apakah yang dilakukan oleh A maupun C itu baik atau tidak baik, patut atau tidak patut. Namanya mempunyai lebel atau citra buruk yang melekat di dalam masyarakat. Itulah sanksi sosial yang diterima oleh pelaku. Ini sesuai pengakuan Pak Joko selaku RW setempat: karena kita bukan badan hukum maka tidak ada sanksi pidana yang ada adalah sanksi sosial dengan artian pekewoh atau isin atau malu dengan tindakan yang dilakukannya tersebut20 5. Faktor yang melatar belakangi tindak pidana perzinaan Kejahatan terkadang terjadi tidak hanya pada kesempatan, akan tetapi terjadi pula pada saat kebutuhan dasar kita belum atau kurang terpenuhi. Sebagai warga negara Indonesia kita hidup pada suatu negara berhukum, maka konsekuensinya jangan melanggar apa yang dilarang. Dalam hal ini yang melatar belakangi perselingkuhan yang dilakukan oleh A terhadap C. Penulis mencoba mencari informasi kenapa A melakukan perselingkuhan. Salah satu faktor utamanya ialah karena istri dari C sering sakit- sakitan menjadikan kebutuhan dasar seorang suami kurang terpenuhi, disamping faktor ada kesempatan. Ini sesuai pemaparan narasumber Bapak Joko selaku Ketua RW setempat, sewaktu penulis mewawancarai, yaitu sebagai berikut: 20 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017 66
"faktornya adalah pelaku yang laki-laki tidak puas atas pelayanan yang dilakukan istrinya kurang memuaskan karena istri pelaku mengidap beberapa penyakit"21 Sifat yang terkandung dalam diri manusia memang sangat sulit untuk dirubah. Semisal seperti sifatnya A diatas, yang sejak dahulu menjadi play boy, sudah menikahpun masih suka menggoda wanita lain. Itulah sifat manusia yang sudah ada, yang sulit dirubah. Akan tetapi sifat seperti itu seharusnya bisa dikendalikan. Dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan berusaha merubah sifat buruk yang ada pada diri manusia tersebut. 21 Hasil wawancara dengan Bapak Joko Ketua Rukun Warga 09, Desa Sukolilo Kabupaten Pati, 03 Nov 2017. 67
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DENGAN MEDIASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Di Desa Sukolilo Kabupaten Pati) A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan dengan Mediasi Di Desa Sukolilo Kabupaten Pati Menurut Hukum Positif. Perilaku masyarakat dengan melakukan musyawarah/mediasi saat terjadi permasalahan dimasyarakat ini berjalan dan diakui dalam kehidupan sehari-hari. Disamping hukum tertulis negara kita juga mengakui hukum tidak tertulis,artinya proses musyawarah didalam masyarakat sesuai dengan tradisi yang tetap terjaga dan tumbuh dalam bermasyarakat tidak bertentangan dengan hukum positif. Dalam tindak pidana perzinaan yang dilakukan A dan C (pelaku), dari berbagai fakta lapangan yang penulis dapat penggrebekan di Desa Sukolilo dilakukan oleh warga setempat. Dengan menggunakan musyawarah kekeluargaan terjadi beberapa kali musyawarah. Ini seperti yang katakan Bapak Joko selaku Ketua RW setempat. Kejadian itu berawal dari saya (RW setempat) mendengar laporan dari pak RT, pak RT 68
69 dapat laporan dari warga bahwa dirumah korban/pelaku ada penggrebegan dan di duga penggrebegan itu perselingkuhan antara si istri A dengan lelaki berenisial C yang notabene masih bersetatus memiliki suami dan istri. Kemudian warga mendatangi pak RT, karena dirasa rumit maka pak RT menghubungi saya (pak RW). Setelah penggrebegan beberapa kali melakukan musyawarah/mediasi yang akhirnya selesai dengan sistem pendekatan kekeluargaan dengan menggunakan satu (1) model mediasi pidana/mediaasi penal yaitu"Tradisional village or tribal moots". Walaupun model mediasi penal yang dijelaskan pada BAB II ada enam (6), diantaranya ialah; a.informal mediation, b.traditional village or tribal moots, c.victim-offender mediation d.reparation negosiasion programmes panels or courts f.family and community group conferences. 1. Traditional Village or Tribal Moots Model yang digunakan ialah "Tradisional village or tribal moots". menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada dibeberapa negara yang kurang
70 maju dan diwilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Maka penulis akan menjabarkan satu-satunya model mediasi pidana dan bagaimana proses terjadinya musyawarah yang digunakan oleh warga dengan tata cara mediasi baik praktek dilapangan maupun teori sekaligus taktik-taktik yang digunakan oleh mediator yaitu model "Tradisional village or tribal moots". Proses mediasi pertama kali terjadi pada saat di kediaman Bapak Suyoto Ketua RT 5. Mediasi pertama ini pun gagal walaupun dengan hadirnya pelaku dan korban dengan di tengahi Ketua RT setempat bersama warga. Ini seperti pemaparan Bapak Suyoto, sebagai berikut; Setiap ada apa-apa pemuda disini laporan ke RT, saya tidak tahu terus saat itu saya undang para pelaku sekaligus keluarga kedua belah pihak, ternyata pelaku laki-laki mengelak. Adiknya tahu mereka diatas ranjang dengan berciuman. Tetapi tetap saja tidak tahu pada saat melakukan hubungan intimnya. Terus RT 1 saya undang kesini. Dari sedikit pemaparan Bapak Suyoto, menurut hemat penulis bisa dikembangkan dan dijabarkan dengan
71 tahap-tahap mediasi yang digagas Forberg dan Taylor, yaitu; a. Pengenalan - membangun kepercayaan dan struktur hubungan. b. Menggali fakta dan isolasi isu. c. Menyusun opsi dan alternative. d. Negosiasi dan perbuatan keputusan. e. Klarifikasi dan penulisan rencana. f. Proses hukum/legal riview. g. Implementasi, riview, dan revisi. Pertama (a), membangun kepercayaan dan struktur hubungan. Ini bisa dijelaskan karena setiap ada permasalahan warga setempat mendatangi Ketua RT untuk mencari titik temu. Artinya, masyarakat masih tetap memegang tradisi setempat dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Seperti pemaparan Bapak Suyoto, sebagai berikut; setiap ada apa-apa pemuda disini laporan ke RT, saya sudah tahu selanjutnya saat itu kita ngundang para pelaku sekaligus keluarga, ternyata pelaku laki-laki mengelak.
72 Kedua (b), menggali fakta, penggalian fakta tindak pidana perzinaan ini sedikit sulit karena delik pidananya adalah delik aduan. Akan tetapi lewat penjelasan MvT tindak pidana perzinaan bisa terlihat dengan adanya kesengajaan. Kesengajaan pelaku terlihat karena adanya tindakan bermesraan diatas ranjang didalam rumah pelaku perempuan. Ini seperti pemaparan bapak Suyoto, sebagai berikut; Adiknya tahu mereka diatas ranjang dengan berciuman. Tetapi tetap saja tidak tahu pada saat melakukan hubungan intimnya. Terus RT 1 saya undang kesini. Ketiga (c), menyusun opini dan alternative, alternative yang terjadi saat mengelaknya pelaku laki-laki atas tindak pidana yang dilakukannya dan akhirnya Bapak Suyoto Ketua RT 5 mengundang Bapak Muhlisin Ketua RT 1 untuk mencari titik temu. Dan pada akhirnya alternative terakhir diselesaikan di tingkat desa. Ini seperti pemaparan Bapak Muhlisin, sebagai berikut; saya dipanggil Pak Yoto untuk menyelesaikan hal tersebut. saat itu kita selesaikan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak menerima, karna disitu minta Yasin (semacam ritual sumpah) dan
73 itu ada yang tidak memperbolehkan setelah itu diselesaikan tidak mau, maka langsung diangkat ke balai desa, Keempat (d, negosiasi dan perbuatan keputusan, negosiasi sudah dilakukan dengan opsi yang ditawarkan Bapak Muhlisin Ketua RT 1 untuk melakukan seperti ritual sumpah (pembacaan Surat Yasin) jika masih tetap tidak mengaku. Dapat kita lihat pada surat pernyataan yang akan dijabarkan pada tahap mediasi yang keenam dan ketuju, bahwa perbuatan keputusan akan dipatuhi oleh kedua pelaku dengan sesuai hukum yang berlaku. Kelima (e), klarifikasi dan penulisan rencana, klarifikasi disini sudah dilakukan oleh kedua Ketua RT setempat dengan menanyakan apakah benar para pelaku melakukan tindak pidana perzinaan atau tidak. Sedangkan penulisan rencananya sendiri terlihat pada, diangkatnya proses mediasi ke tingkat desa untuk mencari titik temu. Karena pada mediasi pertama ini mengalami kegagalan. Pada mediasi tingkat desa ini kedua pelaku akhirnya mengakui tindak pidananya, dengan bukti surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua pelaku. Sedangkan untuk penulisan rencana juga tergambar di surat pernyataan bahwa setelah mediasi
74 tingkat desa ini para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan konsekuensi jika mengulangi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Keenam (f), ialah proses hukum/legal riview. Memang dalam tahap mediasi tindak pidana perzinaan yang terjadi di Desa Sukolilo ini belum bisa dikategorikan masuk dalam proses peradilan, akan tetapi menurut hemat penulis proses hukum itu terlihat dengan adanya surat pernyataan antara kedua belah pihak beserta perwakilan tokoh masyarakat. Dengan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut dan jika mengulangi maka para pelaku siap diproses sesuai dengan hukum tanpa menggunakan proses mediasi lagi. Lebih jelasnya sebagai berikut; Surat Pernyataan Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Heri Supriyanto Umur : 39 th Alamat : dk. Pesanggrahan RT 01/9, Sukolilo Pekerjaan : Wirasuwasta Disebut Pihak Pertama Nama : Deli Yulianti Umur : 26 th
Sukolilo 75 Alamat : dk, pesanggrahan RT 05/9, Pekerjaan : Wiraswasta Disebut Pihak Kedua Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perselisihan (perselingkuhan) antara keua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan hukum. Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dengan kesadaran masing-masing dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jika sewaktu- waktu timbul masalah lagi (mengulangi) digunakan pihak berwajib. Sukolilo 7 januari 2017 Catatan :Tanda tangan bersama pihak pertama, kedua, 5 orang saksi dan bersama kepala desa.
76 Ketujuh, ialah implementasi. Implementasi ini dengan melakukan kesepakatan yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan kepala desa setempat. Dari pemaparan Bapak Suyoto Ketua RT 5 bahwa setelah kejadian korban atau suami pelaku perempuan mengajak sekeluarga (istri dan anaknya) untuk merantau dan sampai hari ini tidak ada permasalahan tentang tindak pidana perzinaan ini lagi didalam keluarga. Ini sesuai pemaparan Bapak Suyoto Ketua RT 5, yaitu sebagai berikut: Sekarang sudah damai, soalnya pelaku perempuan bersma suami dan anaknya pergi kejakarta. Sudah damai dengan suaminya terkait permasalahan perzinaan. Suami pelaku berstatmen bahwa kalau anak ini tidak diakui pelaku perempuan mau mengakuinya.1 laki-laki maka suami pelaku Dari proses yang dijabarkan diatas, maka penulis juga akan menjabarkan peran soerang mediator. Disinilah salah satu peran mediator bertugas serta begitu strategis, karena disini pelaku, korban dan warga bisa mengetahui 1 Hasil Wawancara Bapak Suyoto Ketua RT 5 di Desa Sukolilo Kabupaten Pati,, 20 Nov 2017.
77 apakah proses mediasi ini akan berjalan lancar atau tidak. Serorang mediator harus memiliki taktik-taktik jitu dalam memimpin berjalannya musyawarah/mediasi. Salah satu teori taktik mediator yang diambil penulis ialah sebagai berikut, yaitu: a. Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing). b. Taktik mendapatkan wewenang dan kerjasama. c. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana tepat. d. Taktik bersifat informatif. e. Taktik pemecahan masalah. f. Taktik menghindari rasa malu (face-saving). g. Taktik pemaksaan (pressuring). Untuk taktik mediator yang terjadi dilapangan tidak runtut seperti diatas karena kurang tahunya masyarakat dengan teori-teori tersebut. Akan tetapi ada beberapa bagian yang tehnik yang menurut penulis yang diadopsi dalam proses mediasi tindak pidana perzinaan ini. Seperti taktik mengendalikan emosi/menciptakan suasana tepat dan taktik pemecahan masalah. Kita jabarkan satu persatu teori taktik terebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Pertama, penggunaan taktik mengendalikan emosi dan
78 menciptakan suasana tepat. Taktik ini terjadi ketika mediasi pertama gagal karena tidak adanya jalan keluar antara kedua belah pihak dan selang beberapa saat dirasa buntu maka dinaikkan ke tingkat Desa, lebih jelasnya sesuai dengan pemaparan Bapak Muhlisin Ketua RT 1 ialah sebagai berikut; saya dipanggil Pak Yoto untuk menyelesaikan hal tersebut. saat itu kita selesaikan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak menerima, karna disitu minta Yasin (semacam ritual sumpah) dan itu ada yang tidak memperbolehkan setelah itu diselesaikan tidak mau, maka langsung diangkat ke balai desa, seterusnya saya tidak tau. Kedua, taktik yang digunakan dalam proses mediasi tindak pidana perzinaan disini selanjutnya ialah taktik pemecahan masalah. Taktik pemecahan masalah ini terlihat pada mediasi ditingkat Desa, dimana kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika mengulangi pelaku siap ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ini seperti surat pernyataan dilapangan, sebagai berikut;
79 Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perselisihan (perselingkuhan) antara kedua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan hukum. Demikian surt pernyataan bersama ini dibuat dengan kesadaran masing-masing dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika sewaktu-waktu timbul masalah lagi (mengurangi perbuatan) digunakan ke pihak berwajib. Pihak pertama A (pelaku laki-laki), pihak kedua C (pelaku perempuan), saksi Kusmardrani, Joko Santoso, Nurdin, Ruslan, Yosi, dengan mengetahui Kepala Desa Sukolilo H. Muhammad Jumaedi, tertanggal 7 januari 2017.2 Beberapa teori diatas merupakan gambaran yang ada dilapangan. Kesamaan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, taktik mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi didalam persoalan tindak pidana perzinaan yang terjadi di Desa Sukolilo Kabupaten Pati. 2 Nota kesepakatan, 7 Januari 2017.
80 Di dalam KUHP sendiri Pasal 284 tentang perzinaan, sebetulnya tindakan A dan C sudah masuk kedalam pasal ini. Jika pihak korban (perempuan dan laki-laki) ada yang melaporkan hal tersebut, maka terjadi proses peradilan. Akan tetapi permasalahan perzinaan disini sudah selesai ditahap musyawarah/mediasi sehingga tidak ada hukuman yang mengikat kepada pelaku. Karena perzinaan masuk delik aduan absolut, maka kepolisian tidak bisa memproses tanpa adanya laporan korban (suami/istri pelaku). Pasal 284 sendiri menyaratkan, yang bisa terjerat ialah mereka yang sudah berstatus beristri dan bersuami atau istilahnya yang terikat perkawinan yang sah menurut peraturan yang ada. Penyelesaian permasalahan diatas, metode atau alat yang digunakan adalah musyawarah/mediasi kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi yang dilakukan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi keluarga kedua belah pihak, itu berhasil dilakukan pada saat itu. Dengan kesepakatan pelaku (A dan C) tidak akan mengulangi perbuatan (selingkuh). Permasalahan yang sebenarnya ialah ada unsur pidana akan tetapi bisa terselasaikan didalam mediasi. Ini menunjukkan bahwa mediasi pidana/mediasi
81 penal bisa dijadikan alternatif penyelesaian selain jalur litigasi. Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun menjelaskan bahwa perselisihan yang dialami masyarakat, Lurah/Kepala Desa bisa menengahi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 64 ayat 4 huruf K berbunyi "dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Walaupun aturan penyelesaian didalam Undang- undang Desa tidak emplisit menjelaskan tentang mediasi, menurut hemat penulis semangatnya hampir sama dengan konsep mediasi penal, karena proses mediasi yang terjadi beberapa kali akhirnya terselesaikan ditingkat desa bersama Kepala Desa. Dengan ditandatangani kedua belah pihak pelaku, lima orang saksi dan bersama-sama Kepala Desa musyawarah ini dapat dikatakan menyelesaian masalah perzinaan yang terjadi di Desa Sukolilo tersebut. Ini sesuai fakta dilapangan. Diundang-undang Desa tersebut jelas tertera bahwa, Kepala Desa bisa menjadi penengah/mediator yang justru jelas ada aturan hukumnya. Kelemahan disini ialah kurang jelasnya permasalahan/perselisihan apa saja yang bisa diselesaikan masyarakat ditingkat desa.
82 Bagaimana langkahnya, waktunya dan caranya melakukan tidak dijelaskan. Akan tetapi semangat UU Desa ini lebih menekankan kepada tradisi local wisdom masyarakat sekitar. Menurut hemat penulis langkah, waktu dan cara melakukan realisasi UU Desa ini bisa saja kita asumsikan tergantung Kepala Desa masing-masing Desa atau bisa juga tergantung tradisi yang hidup dan tumbuh dimasyarakat sekitar. Tidak hanya Kepala Desa yang dalam aturan hukum bisa menyelesaikan permasalahan pidana diluar proses peradilan, akan tetapi masih ada yang lainnya, seperti kepolisian memiliki hak diskresi untuk melakukan proses mediasi dalam perkara pidana, jika itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kewenangan diskresi adalah suatu wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek kepolisian demi kepentingan umum
83 dapat dipandang sebagai upaya pengayom sehingga dapat berlangsung.3 Kejaksaanpun (Jaksa Agung) memiliki kewenangan yang semangatnya hampir sama dengan mediasi penal, yaitu men deponer(tidak melanjutkan penuntutan) suatu tindak pidana dengan alasan kepentingan umum. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung. Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan "yang dimaksud kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Tidak kalah dari Kepala Desa/Lurah, Kepolisian dan Kejaksaan (Jaksa Agung), Hakim sekalipun ternyata 3 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Semarang; Pustaka Magister, 2008, h. 4.
84 sudah ada yang menerapkan hasil musyawarah/mediasi perdamaian dijadikan acuan putusan Pengadilan "bebas" walaupun terbukti bersalah. Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat "Kasus Ny Elda), "adanya perdamaian" digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan sesuatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.4 Mediasi penal sering dinyatakan sebagai "the third way" atau "the third path" dalam upaya "crime control and the criminal justice system" dan telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi dibidang hukum pidana ini pun sebernarnya sudah dikenal dalam kenyataan sehari-hari. Bahkan sudah merupakan kearifan/kejeniusan lokal ("local wisdom; local genius") di berbagai daerah dan 4 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Semarang; Pustaka Magister, 2008h. 21.
hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan "mutiara terpendam" itu kiranya layak digali, dikaji, dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah penegakan hukum dan pembaharuan hukum saat ini.5 B. Analisis Penyelesaian Kasus Perzinaan dengan Mediasi dalam Hukum Islam. Para ulama' mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur jarimah yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang di lakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan) maupun belum menikah (gairu muhsan).6 Pada permulaan islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan, berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 15-16; ۡنُكٌِّه ٗليِبَس َّيُهَل ُ ٗتَعَب ۡرَأ َّيِه ۡيَلَع ْاوُدِه ۡشَت ۡسٱَف ۡنُكِئٓاَسًِّ يِه َتَشِح َّٰ َّلٱَو َّللَّٱ َلَع ۡجَي ۡوَأ ُث ۡىَو ۡلٱ َّيُهَّٰىَّف َىَتَي َّٰىَّتَح ِثىُيُب ۡلٱ يِف َّيُهىُكِس ۡهَأَف َف ۡلٱ َييِتۡأَي يِت ْاوُدِهَش ىِإَف ۡۖ 5 Ibid., h. 52. 6 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, h. 17. 85
86 َّللَّٱ َّىِن َيِتۡأَي ِىاَذَّلٱَو اًويِحَّر ا ٗباَّى َت (terhadap) para wanita yang Artinya mengerjakan perbuatan keji (zina, homoseks), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menerima ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.(16) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.7 ٓاَوُه ٌَۡع ْاىُوِز ۡعَأَف اَحَل ۡلَأَو اَباَت ىِإَف ۡۖاَوُهوُوا َ َف ۡنُكٌِه اَهٌَِّٰ َىاَا َ : Dan Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya QS. An-Nur (24): 2; نُا ۡذُخۡأَت اَوُه ٌِّۡه ۡلۡٱ تَف ۡأَر يِف َيِّه ةَد ۡلَج ۡۖ ۡدَه ۡشَي ۡلَو َتَئْاِه ِزِخٓ ۡۖ َلَو اَوُهَباَذَع اَوِهِب تَفِئٓاَط َييٌِِه ۡؤُو ۡلٱ ٢ َّلُا دِح َّٰ َو ِم ۡىَي ۡلٱَو َّللَّٱِب ِ ْاوُدِل ۡجٱَف َىىٌُِه ۡؤُت ُتَيًِاَّزلٱ يًِاَّزلٱَو َّللَّٱ ۡنُتٌُا ىِن ِ ِييِد Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang tiap-tiap seseorang dari berzina, maka keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan padanya keduanya mencegah kamu untuk ( menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah( pelaksanaan) hukuman meraka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.8 jilidlah 7 ibid., h. 22. 8 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015, op cit, h. 23.
87 Al-Qur'an tidak merumuskan batasan zina secara eksplisit, tetapi menurut penulis, batasan zina itu dapat disimpulkan dari hadits Rasaulullah SAW, ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Ma'iz bin Malik. Hadist riwayat Abu Daud dan Daruqutni. "Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Al-Aslami datang ke tempat Rasulullah SAW., lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan sebanyak empat kali pengakuan yang setiap kali pengakuannya itu Nabi berpaling. Lalu yang kelima kalinya, baru Nabi menghadapinya, seraya berkata, "apakah engkau setubuhi dia?" Ia menjawab,"Ya." Nabi berkata lagi, "Apakah seperti anak celak masuk ke dalam tempat celak dan seperti timba masuk ke dalam sumur?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Taukah engkau apakah zina itu?" Ia menjawab, "Ya, saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan haram dengan seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya." Nabi berkata lagi, "apakah yang engkau maksud dengan perkataanmu ini?" Ia menjawab, "Saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai tobat)."
Begitulah, lalu dia diperintahkan oleh Nabi SAW. Untuk dirajam."9 Pada hadis tersebut terkandung syarat pelaku zina, definisi zina, pembuktian zina, proses penyelesaian perkara zina menurut hukum islam. Pertama, definisi zina menurut hadis Rasulallah SAW tersebut adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan seperti tutup atau batang tutup celak masuk ke dalam tempat celak, atau seperti timba masuk ke dalam lubang sumur. Kedua, pembuktian zina antara lain berdasarkan pengakuan (iqrar) sebanyak empat kali di hadapan Rasulallah SAW., atau sekarang ini harus di hadapan sidang pengadilan (hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara zina. Pengakuan di luar sidang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, pelaku zina harus sudah mengetahui tentang adanya ketentuan larangan perbuatan zina dan mengetahui definisi zina menurut syari'ah islam, serta ia dalam keadaan sehat akalnya.10 Kembali dalam tindak pidana perzinaan, dimana pengakuan hanya terjadi pada pihak perempuan itupun hanya 9 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010, op cit, h. 121. 10 Ibid., h. 146. 88
sekali pengakuannya pada saat proses musyawarah/mediasi pertama kali dirumah Bapak Suyoto. Kalau kita konfersikan hadis diatas dengan fakta lapangan, pengkuan pelaku belum memenuhi syarat pembuktian perzinaan dalam hukum islam. Dan para saksi hanya melihat dengan belum melakukan hubungan layaknya suami istri. Penjelasan Bapak Suyoto terhadap pengakuan A (pelaku perempuan), sebagai berikut: Kejadiannya seperti ini mas, saya tidak melihat soalnya itu yang pelaku perempuan ngaku yang pelaku laki-laki tidak mau mengakui. Tapi itu kan tidak melihat kalau para pelaku ini melakukan hubungan intim tapi saksinya juga tidak tau, kalau tau sudah di grebek dengan lebih cepat. Buktinya kan tidak ada, cuman pelaku kita panggil kesini tetap saja tidak mau mengakui perbuatannya. Saya cuman menjebatani di sini. Terus lanjut ketingkat desa. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadis diatas sangat jelas hukuman bagi pelaku zina. Mediasi tindak pidana perzinaan dalam pandangan islam tidak dibenarkan, karena proses penyelesaian sengketa perzinaan sudah jelas ada landasan hukumnya baik Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. 89
Akan tetapi ada pengecualian terkait pelaku zina dan proses hukumannya dikarenkan beberapa hal, dipaparkan penulis di hadis sebagai berikut : "Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tarmizi (Tarmizi manyatakan bahwa hadis ini hasan) "Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Ma'iz al-Aslami menghadap Rasulullah SAW, mangaku bahwa ia telah berzina. Lalu Rasulullah SAW berpaling. Kemudian ia mendekatinya dari samping lain, juga mengaku bahwa ia telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW pun berpaling. Lalu ia mendekati dari samping pula seraya berkata, "Ya Rasulullah! Sungguh aku telah berzina." Lalu pada keempat kalinya pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruhnya (untuk dirajam). Lalu dibawahlah ia ke Hurrah. Di sana dia dirajam dengan batu. Kemudian tatkala dia merasakan kesakitan karena lemparan batu itu, ia pun lari kencang, sehingga seorang laki-laki yang kebetulan membawa cemeti unta, lalu ia dipukulkan dengan cemeti itu dan orang- orang lain pun turut memukulinya hingga mati. Lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, yaitu dia lari ketika merasakan kesakitan akibat lemparan batu dan 90 akan
91 sekarang telah mati. Maka jawab Rasulullah SAW, "Mengapa tidak kamu biarkan dia itu lari"."11 Al-Mubarak mengemukakan pendapat Syarih, bahwa ia berkata: "perkataan "Mengapa tidak kamu biarkan dia?" Ini menunjukkan, bahwa menarik kembali pengakuan itu dapat dibenarkan dan hukuman pun dapat digugurkan." Demikian pendapat Ahmad, golonga Syafi'iyah, golongan Hanafiah dan ulama Ahli Bait, demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Malik.12 Sedangkan realita dilapangan, seperti tindak pidana yang terjadi di Desa Sukolilo Kabupaten Pati ini terjadi perselingkuhan yang berujung perzinaan. Permasalahan yang dilakukan A dan C yang berujung pada perselingkuhan akhirnya digrebek oleh warga setempat. Ini merujuk pada fakta dilapangan. Dalam upaya penyelesaian perkara diatas, musyawarah/mediasi dipilih dengan disaksikan oleh RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan keluarga korban. Mediasi yang dilakukan sama dengan musyawarah yang dianjurkan Al-Qur'an. Akan tetapi dalam konteks yang 11 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010, op cit, h. 149. 12 Ibid., h. 150.
92 berbeda, karena perzinaan itu Hak Allah maka sesungguhnya mediasi itu tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum islam. Karena negara kita adalah bukan negara islam jadi belum memberlakukan hukum islam. Mediasi yang digunakan menggunakan sistem kekeluargaan, walaupun keduanya beragama Islam tapi pelaku perzinaan ini tidak dihukum sesuai dengan hukum islam. Teori Maslahah Teori Aplikatif: Teori maslahah. Dalam sejarah hukum islam, al-murshalah atau istishlah dikenal sebagai salah satu ijtihad melalui al-ra'yu (akal) manusia. Penulis cenderung memahami sebagai teori hukum islam. Yuris islam telah berhasil menyusun teori tersebut adalah Imam Malik atau, Malik bin Anas (meninggal tahun 659) yang terkenal sebagai pendiri Mazhab Malik. Teori hukum yang dibangun tersebut dinamakan "al-mashlahah al- mushalah" yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum".13 Dengan terori diatas dimungkinkan proses terjadinya mediasi, karena pertimbangan untuk kepentingan umum permasalahan ini diselesaikan oleh 13 Wirhanudin, Mediasi perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 73.
beberapa perwakilan warga bersama Kepala Desa setempat, ini merujuk fakta lapangan (teori ini mirip dengan mediasi pidana traditional village or tribal moots yang dipakai penulis). Akan tetapi tetap saja hak Allah tidak bisa digugurkan oleh hak lain (hak sulthan, hak adami), walaupun alasan untuk keutuhan rumah tangga menjadi bagian dari hak adami. Akan tetapi, jika penggunaan hukum islam ini dilakukan di Indonesia maka, para perajam bisa terkena Pasal pembunuhan berencana. Yang paling bisa digunakan jika menggunakan hukum positif ialah tetap KUHP, dimana aturan ini tidak begitu merepresentatifkan kemaslakatan masyarakat. Semoga saja proses Uji Materi di Mahkamah Konstitusi tentang kesulilaan, terkhusus perzinaa segera bisa dirubah dan mengakomidir semua persetubuhan. Tidak hanya yang sudah memiliki suami dan istri, akan tetapi baik yang belum berstatus suami ataupun sitri. Sebenarnya penulis kurang sepakat dengan adanya mediasi dalam kasus tindak pidana perzinaan, karena besar kemungkinan tidak ada efek jera bagi para pelaku. Karena masalah perzinaan ini sudah menjadi benalu didalam negara, contoh saja ketika ada uji materil 93
94 di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Sudah 34 provinsi di Indonesia yang terkena dampak perzinaan.14 Penyelesaian tindak pidana dengan mediasi ini untuk demi kemaslahatan bersama antara keluarga pelaku dan keluarga korban diatas merupakan langkah yang ditempuh bersama-sama. Mereka menganggap jalan mediasi atau musyawarah merupakan jalan yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga dengan pertimbangan anak dan keutuhan rumah tangga, maka disana ada hak adami yang melekat. Walaupun demikian hukuman hadd zina tetap saja adalah Hak Allah tanpa ada hak lain yang bisa menggugurkannya. Artinya pelaku perzinaan menurut hukum islam tetap mandapat hukuman sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang penulis jabarkan diawal penjabaran pada BAB IV ini di poin B. Hak adami bisa saja melekat lewat keutuhan rumah tangga. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral, darinya pergaulan wanita dan pria memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syari'at atau hukum islam sebagai upaya menjaga martabat wanita terutama kesucian keturunan dan menekan berbagai interaksi 14 Uji Materil di Mahkamah Konstitusi., (tgl 12 Januari 2017).
sosial yang berkaitan dengan seksualitas di tengah masyarakat. 95
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut 1. Bahwa dalam penyelesaian kasus perzinahan di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menggunakan cara mediasi atau musyawarah. Dengan menggunakan cara mediasi musyawarah. Dengan menggunakan satu (1) model yaitu, "traditional village or tribal moots" artinya bahwa, model disini lebih menekankan seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 huruf K "dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. 96 atau
97 2. Bahwa dalam pandangan hukum Islam mengenai proses penyelesaian tindak pidana perzinaan, yang dilakukan dengan mediasi dalam hukum Islam, dalam meringankan hukuman bagi pelaku zina itu tidak dibenarkan. Karena ketentuan hukuman bagi pelaku zina sudah ditentukan oleh Allah SWT. Hukuman bagi pelaku zina adalah rajam/dera, baik pelaku yang muhson (sudah menikah) atau ghoiru muhson (belum menikah/lajang). B. SARAN Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan saran kepada penegak hukum, pembuat hukum, khususnya mereka-mereka yang merumuskan Undang-undang atau peraturan dan yang menetapkan Undang-undang tersebut yaitu DPR RI Komisi 3, agar segera diketok dan diberlakukannya RUU KUHP/KUHAP yang baru yang diras sesuai dengan semangat kebangsaan Indonesia.Dan untuk segera membuat peraturan tentang penyelesaian tindak pidana di luar jalur pengadilan (Nonlitigasi) dengan menggunakan mediasi. Karena peraturan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan mediasi itu sangatlah penting untuk dasar
98 hukum menjalankan mediasi tersebut. Untuk para penegak hukum kepolisian, jaksa dan hakim, untuk tidak kaku dalam melaksanakan peraturan yang ada. Akan tetapi perlu dilihat juga kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan hidup dimasyarakat juga dijadikan salah satu acuan menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Agar masyarakat lebih merasakan kehadiran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritik maupun praktek yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan dengan mediasi, demi terwujudnya keadilan bagi masyasyarakat. C. PENUTUP Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.
DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, Penelitian, Prosedur dan Strategi, Bandung: Angkasa, 1993. Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prena Media Group, 2016. ... ..., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prena Media Group, 2016. ... ...., Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2012. Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Depang RI, ,1971. Djubaedah, Neng, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2010. Emirzon, Joni, Altelnatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. Ernawati, Brilian, Victimologi, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014. Harjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Kecamatan sukolilo dalam angka 2016, pati; BPS Kabupaten Pati. 2016. Makarao, Mohammad Tufik, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002. Ni'mah, Zulfatun, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Teras, 2012. Nyazee, Imron Ahsan Khan, Teories of Islamic Law, The Metodology of Ijtihad, Kuala Lumpur, 2002. Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014, Surabaya: Rona Publising, 2014. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafika Persada, 2014. Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaiaan Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali, 2011. Rokhmad, Abu, Hukum Progresif, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015. Sabarguna, BoyS, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI Press, 2004. Sharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rinek Cipta, 1993.
Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto a/n Fakultas Hukum Undip, 1990. Sulaiman, Eman Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Walisongo Press: 2008. Tari, Buku Lengkap KUHP dan KUHAP, Jogjakarta: Harmoni, 2011. Wirhanudin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014. Zulfatun, Ni'mah, Sosiologi Hukum, Yogyakarta:Teras, 2012. Jurnal Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, Vol. XIII, No 2, Juli 2013. Rohman Syaifur, Penyelesaian Kasus Pidana Perzinahan Dengan Mediasi "studi kasus di Kelurahan Gajah Mungkur Kota Semarang", Skripsi Semarang: UIN Walisongo, 2015. Mawadati, Mei, Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim PN Surakarta, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007. Saepuloh, Dede, Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
Wawancara Nota kesepakatan, 7 Jan 2017. UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Wawancara, dengan pak RW, 2017. Wawancara Joko, RW 9 setempat, 12 Juli 2017. Wawancara, pak RW Joko 03 Nov 2017 Wawancara, Pak Darmaji. Ketua PAC Ansor Sukolilo, 03,Nov 2017. Wawancara pak RW Slamet 03 Nov 2017 Wawancara Pak Suyoto RT 5, 20 Nov 2017. Wawancara Pak Mustain RT 1, 20 Nov 2017.
WANWANCARA RT 04 Nama : suyoto sanggrahan rt 05 rw 09 Tgl : 20 Nov 2017 Sosial masyarakat : gotong royong, setiap ada apa-apa pemuda disini laporan ke RT, saya kan sudah tahu, terus ssat itu saya undang kedua pelaku sekaligus keluarga korban, ternyata pelaku laki-laki menolak. Proses penyelesaian perzinaan : adiknya tahu sewaktu diatar ranjang berciuman, tap[I kan belum tahu pas ketika melakukan hubungan intim. sewaktu ditanya kembali lagi pelaku laki-laki tidak mau mengakui. terus RT 1 saya undang kesini, sebagai RT pelaku. Fakta pezinaan : kejadiannya seperti ini mas, saya tahu lewat keyakinan saya telah terjadi perzinaan, akan tetapi pelaku laki-laki tidak mengakui. padahal pelaku perempuan mau mengakui. tapi tetap sulit dalam hal pembuktian, karena belum ada yang melihat sewaktu bersenggama. setelah digrebek dilakukan mediasi dan pada akhirnya keluarga pelaku perempuan sepakat dipertemukan bersamaan. saya disini juga tidak langsung memutuskan penyelesaiannya. karna tidak bisa selesai disini, selanjutnya diangkat vketingkat desa. Berapa kali musyawarah : mediasi hanya sekali, setelah dari RT saya terus dinaikkan ke tingkat desa. terus diputus
Berarti jenengan mboten ngertos hasl musyawarah ? tidak tahu, masalahnya saya kan tidak ikut dalam mediasi ditingkat desanya. Beraarti cuman sekali proses musyawarah di rumah e jenengan ? tidak selesai, apa belom sempat memberikan opsi-opsi ? belum soalnya tidak ada buktikunya, saksinya tidak mengetahui sewaktu penggrebegan hubungan intimnya hanya ciuman. Konsidi pasca kejadian : kelihatannya sekarang sudah selesai, karena pelaku perempuan diajak kejakarta denga suaminya. Sampon akor nggeh kaleh suamine ? sudah selesai, soalnya suami pelaku perempuan tidak menyangkut pautkan soal itu. kalau pelaku laki-laki tidak mau mengakui ya sudah saya mau mengakuinya. Apakah sampai gadah anak ? iya, pelaku perempuan mengakui. didesa informasinya ya seperti itu. Biaya persalinan dibiayai, ? tidak dibiayai pelaku laki-laki. Tanggal pinten ? sudah lama, sekitar pertengahan 2016. sebelum puasa agustusan. Sukolilo, 20 November 2017 Suyoto
Wawancara Bapak Darmaji selaku Ketua PAC GP ANSOR SUKOLILO Tertanggal 03 November 2017 Bagaimana kondisi sosial agama ? Kebanyakan warga desa sukolilo yang melakukan kegiatan sepeti manakipan, yasinan dan warga sukolilo kebanyakan Nahdiyin juga melakukan rutinitas yasinan per dukuh. Kalau ibuk-ibuk setiap mingguan pasti ada apalagi jika diundang walaupun sudah rutin mingguan tetep akan hadir Sukolilo, 03 Nov 2017 Darmaji S.Pdi Narasumber
WAWANCARA PAK RT 1 Nama : Mustain Lokasi : RT/01 RW/09, 87 KK Umur : 62 tahun Tgl : 20 Nov 2017 Kondisi Sosial Masyarakat : gotong royong masih kental, seperti yang sedang kami lakukan sekarang kita memperiapkan acara MERONAN pada tanggal 1 desember. Disini akan menampilkan tiga elemen. Pertama dari rebana, kedua meron, ketiga barongan. Lapagan rutin membawa iuran 3500 perorang, dan sekarang memiliki asset kursi, tratat Untuk musyawarah perzinaan: hari lupa tgl lupa, saya dipanggil Pak Yoto untuk menyelesaikan hal tersebut. saat itu kita selesaikan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak menerima, karna disitu minta Yasin (semacam ritual sumpah) dan itu ada yang tidak memperbolehkan setelah itu diselesaikan tidak mau, maka langsung diangkat ke balai desa, seterusnya saya tidak tau. Hasil musyawarah : musyawarah pertama keluarga pelaku perempuan yang menuntut, ketika musyawarah saya berbicara dengan dasar sana mintapermintaan yasin saya leksanakan terus salah satu pihak tidak
boleh. Saya terus sepakat saja jika kasusnya diselesaikan di desa karna ditingkat RT tidak bisa terus saya pulang. Kondisi pasca : setelah kejadian tidak ada problem yang terjadi, dan yang terpenting RT saya aman Berapa x kasus perzinaan : saya tidak terlibat, pas itu ada lagi saya dirumah sakit pati mitra bangsa menunggu istri saya sedang sakit. Hanya du x kasus perzinaan yang saya ketahui. Yang pertama kasus yang penulis angkat, dn yang kedua ialah disini tetangga saya. Tapi yang disini ssaya tidak tau cuman mendapat informassi kalau ada penggrebekan warga. Untuk kasus kedua ini diselesaikan dengan anggota polsek setempat dengan paak RW joko. Untuk kasus yang pertama terlalu rebut karna baanyak waga yang grudak-gruduk (rame- rame) lha sewaktu tidaak mau diselesaikan dengan RT kok gak mau saya suka karna ndak ikut campur lagi. Selanjutnya saya ndak tau. Sukolilo, 20 November 2017 Mustain
Wawancara Bapak Joko Santosa selaku Ketua RW 09 Desa Sukolilo Kabupaten Pati. Tertanggal 09 April 2017. Bagaimana kronologinya pak ?Kejadian itu berawal dari saya (RW setempat) mendengar laporan dari pak RT, pak RT dapat laporan dari warga bahwa dirumah korban/pelaku ada penggrebegan dan di duga penggrebegan itu perselingkuhan antara siistri A dengan lelaki berenisial C yang notabene masih bersetatus memiliki suami dan istri. Kemudian warga mendatangi pak RT, karena dirasa rumit maka pak RT menghubungi saya (pak RW). Kemudian diadakan musyawarah (mediasi) ditempat pak RT, para pelaku dan korban dihadirkan sekaligus keluarga kedua belah pihak. Sukolilo, 09 April 2017 Joko Santosa
Wawancara Bapak Slamet selaku Ketua RW 03 Desa Sukolilo Kabupaten Pati Tertanggal 03 November 2017 Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat ? secara ekonomi masyarakat sukolilo mungkin kalau dibandingkan dengan desa lain lebih tinggi, agak menengah keatas dan mayoritas ekonomi baik. Sukolilo, 03 Nov 2017 Slamet Narasumber
Nama TTL Alamat Jenis Kelamin Agama Jurusan Islam). Pendidikan Formal DAFTAR RIWAYAT HIDUP : BAMBANG RIYANTO. : Pati, 24 November 1994. : Dk MLAWAT, RT/RW 002-005, Desa BALEADI, Kec SUKOLILO. : Laki-laki. : Islam. : Siyasah Jinayah (hukum pidana dan politik : 1. SD N 1 BALEADI Tahun 2005. 2. SMP N 2 SUKOLILO Tahun 2008. 3. SMK N 3 KUDUS Tahun 2011. 4. UIN Walisongo Semarang 2018.
Pengalaman Organisasi: 1. Pendiri dan Ketua LKHM FSH UIN Walisongo Semarang. Periode 2014-2016. 2. SOSPOL PMII Rayon Syari'ah, Komisariat Walisongo Semarang. Periode 2014-2015. 3. Devisi Volly Ball Binora FSH UIN Walisongo Semarang. Periode 2014-2015. 4. Ketua SEMA FSH UIN Walisongo Semarang. Periode 2015- 2016. 5. Tim Formatur KMPP Semarang. Peiode 2015-2016. 6. Koordinator Mahasiswa Pati se-Semarang. Periode 2015-sekarang 7. SOSPOL PMII Komisariat Walisongo Semarang. Periode 2016- 2017. 8. Sekjen SEMA Univ UIN Walisongo Semarang. Periode 2016- 2017. 9. Ketua DPP Partai PMD UIN Walisongo Semarang. Periode 2016- 2017. 10. Ketua Karang Taruna Desa Baleadi periode 2015-sekarang 11. Direksi BUMDes Desa Baleadi periode 2016-sekarang. 12. Wakil Ketua GP ANSOR PAC SUKOLILO. Periode 2016- sekarang 13. Devisi Advokasi MWC NU Kec SUKOLILO periode 2016- sekarang.
14. Ketua AWK (ahli waris kendeng). Periode 2017-sekarang. 15. Lembaga Hubungan dan Kerjasama LSM se-Semarang PC PMII Kota Semarang, periode 2017-2018. Semarang, 15 januari 2018 Bambang Riyanto Nim 132211025