ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN Tahun Sidang : 2011/2012 : - Masa Persidangan : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : 1 (satu) Rapat Ke : Kamis, 13 Januari 2011 Hari/Tanggal Waktu : ...- 11.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Tempat Dengan : Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI : - Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 1
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Pada hari ini baru 10 orang dengan demikian keperwakilan fraksi cukup banyak ya. Ada Golkar, PPP, ada PKS, ada PDIP, ada jadi saya kira kalau di ijinkan karena toh ini sifatnya lebih internaltif jadi mungkin bisa kita lanjutkan. Setuju ya dengan demikian dengan seijin ibu bapak sekalian kita buka rapat Konsultasi. Ini gimana Pak Deputi sifatnya rapat apa ini? Kan kita punya Rapat Dengar Pendapat atau kita sebut Rapat Internal Pak, Rapat Internal Komisi X mendengarkan pembahasan-pembahasan dari Deputi Bidang perundang-undangan dari Sekjen kita buka bersama dengan membaca Basmalah. Bismilahirahmanirahim. (KETUK PALU) Rapat ini sekalipun terbuka sifatnya tapi pintunya kami harap ditutup, Ibu/Bapak sekalian sesuai undangan pada hari ini acara tunggalnya sesungguhnya satu Laporan Deputi Perundang- undangan. Maksudnya Deputi dari Sekjen Pak ya mengenai Penyusunan Rancangan Undang- Undang Komisi X DPR-RI, seperti kita ketahui latar belakangnya ketika kita, ketika Badan Legislatif waktu itu menyetujui usulan dari Komisi X tentang 4 Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prioritas Komisi X waktu itu, kita langsung memberikan penugasan kepada Deputi Perundang-undangan ini untuk menyusun Rancangan Undang-Undang itu. Secara menyuruh ya itu pada bulan Oktober yang lalu setelah diterima oleh, usulan diterima masuk di dalam Prolegnas, prioritas Prolegnas. Empat undang-undang yang rancangan Undang-Undang yang kita minta pada waktu itu disusun oleh PUU ini adalah: (1) Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan carry over lanjutan dari yang lalu, karena sebelumnya yang lalu sudah ada dari DPR kemudian sebelumnya bahannya sudah ada yang sudah tahapan harmonisasi. Namun ini disempurnakan kembali, kemudian tiga Rancangan Undang-undang yang lain adalah Undang- undang tentang Perbukuan, Undang-undang tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi kemudian menjadi Undang-undang Perguruan, dan kemudian tentang Kebudayaan. Itu 4 Undang-undang yang pada bulan Oktober yang lalu Oktober 2010 yang lalu telah dimintakan oleh Komisi untuk disusun Draf Rancangannya oleh PUU. Seperti kemarin kami laporkan Ibu/Bapak sekalian bahwa di dalam tahapan penyusunan undang-undang ini, pertama adalah tahapan penyusunan RUU-nya dulu karena ini inisiatif kita setelah kita bahas itu nanti setelah kita bahas selesai sebagai draf kasar kemudian dikembalikan kepada Badan Legislasi. Badan Legislasi kemudian melakukan harmonisasi pembulatan dan perbaikan, dan setelah dianggap baik oleh Baleg nanti akan kembali lagi ke kita. Dan kita dari Komisi sebagai pengusul kemudian mengirim surat kepada Pimpinan DPR untuk disahkan di dalam rapat Paripurna. Jadi tahapan yang kita sampaikan sekarang ini sesungguhnya masuh merupakan tahapan internal Komisi X sebagai pihak pengusul. Sebagai pihak pengusul ini kemudian dia harus menyusun secara lengkap itunya dan rancangannya dibantu oleh PUU ini dan setelah itu nantinya akan tetap diperiksa kembali oleh Badan Legislatif. 2
ARSIP DPR RI Saya kira ini yang menjadi pokoknya hari ini pertama-tama Ibu/Bapak sekalian, mungkin bicarakan yang umum terlebih dahulu, sebelum laporan dari ininya mungkin bisa dari Deputi mungkin bisa menjelaskan bagaimana proses penyusunan yang dilakukan sedang dalam tahapan pertama ini Pak. Jadi tahapan usulan ketika komisi mengajukan usulan atau anggota mengajukan usulan itu umumnya kan masih bersifat sangat umum ya Pak. Kemudian dirumuskan oleh PUU, kemudian balik ke kita itu nanti bentuknya seperti apa. Oleh karena kita harus ada batas waktunya bapak setelah ada usulan dari PUU ini nanti kita pelajari komisi bisa juga mengundang narasumber tapi prosedur normanya kemudian masing-masing fraksi diminta untuk membikin daftar isian masalahnya untuk masing-masing tim yang diajukan oleh yang ada tersebut. Selamat datang RULLY CHAERUL ANWAR (F.PG), jadi itu prosedur yang ininya sebelum lebih lanjut mungkin ada respona dari Pak Deputi kami persilahkan. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi X. Ibu dan Bapak Anggota Komisi X yang saya hormati. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bismillahirahmanirahim, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, perkenanlah kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan laporan penugasan. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa di jajaran Sekretariat Jenderal ini ada beberapa Deputi Pak, antara lain Deputi Perundang-undangan yang tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan dukungan kepada alat kelengkapan dalam rangka membentuk atau pembentukan penyusunan Rancangan Undang-undang usul inisiatif Pak. Jadi khusus lebih kepada Rancangan Undang-undang usul inisiatif itu berdasarkan kepada tugas dari pada alat kelengkapan. Dan sebagaimana bapak sampaikan maka sesuai surat Pimpinan omisi X pada bulan Oktober tepatnya tanggal 14 Oktober memang ditugaskan kepada kami untuk memberikan dukungan terhadap 4 Rancangan Undang-undang yang kebetulan pada saat ini masuk prioritas 2011, yaitu tentang Kebudayaan, Pendidikan Kedokteran, Tata Pendidikan atau Perguruan Tinggi kemudian Sistem Perbukuan Nasional, tugas kami adalah menyusun sampai kepada draf awal Pak. Draf awal RUU dan juga draf awal naskah akademik, yang setelah kami susun tentunya kami sampaikan kepada alat kelengkapan yang menugaskan kepada kami. Contohnya untuk Komisi X ini maka ada beberapa hal yang dari 4 RUU ini memang tahap akhir RUU ini ada yang belum selesai Pak, yang penugasan. Artinya draf awal RUU dan Draf Naskah Akademik ini 3 RUU memang belum dapat kami selesaikan, kecuali Kedokteran pendidikan Kedokteran memang kami selesaikan. Oleh karena itulah perkenankan barangkali kalau dapat. KETUA RAPAT: Sebentar pak sebelum masuk ke substansinya prosedurnya tugas dari PUU menyampaikan Draf awal, seberapa matangnya draf awal ini pak. 3
ARSIP DPR RI DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Memang ini belum sempurna Pak, artinya masih merupakan draf awal yang tentunya akan mendapatkan masukan-masukan dari Komisi Pak. Nah nanti setelah draf kami sampaikan dalam kesempatan itu biasanya Pak yang kami hadapi adalah komisi membentuk Panja. Panja misalnya tentang Pendidikan Kedokteran, nah Panja inilah kemudian memberikan arahan lebih lanjut kepada tim kami di samping Panja juga dapat melakukan rapat-rapat dengan instansi ataupun dengan pakar dan kami selalu mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan itu. KETUA RAPAT: Oke Pak, kami potong dulu di sini supaya kita menyepakati kalau kita sepakati dulu secara umum. Kebetulan sekali masa sidang ini adalah masa sidang yang panjang yaitu 3 bulan keseluruhannya dan 68 hari kerja. Nah kalau kita menargetkan kita sepakati bahwa pada masa sidang inilah keseluruhan naskah ini harus sudah selesai dibahas bersama dan disampaikan kepada Baleg, karena itu prosedur yang ditempuh yang kita sepakati adalah setelah ada draf kasar, draf pertama dari PUU masuk ke kita. Kita akan bahas bersama kira-kira dalam waktu tiga atau empat sesi artinya dalam waktu seminggu atau dua minggu bersama-sama dengan PUU dan mungkin RDPU. Setelah dua minggu itu kita balikan kepada masing-masing fraksi untuk menyusun DIM yaitu mungkin selama 2 minggu jadi kira-kira tengah bulan Februari nanti ya jatuhnya. Dua minggu itu dan fraksi sudah menyerahkan DIM-nya, sehingga tengah bulan Februari nanti kita sudah akan membahas masing-masing RUU itu dengan cara yang biasa artinya dengan cara pandangan masing-masing fraksi secara lebih bulat dan itu dilakukan di dalam Panja. Saya kira begitu ya secara umum kita ambil gambaran prosesnya dari draf awal PUU kita bahas bersama di Panja antara PUU dengan Panja, ditambah dengan narasumber yang dipandang perlu baik melalui RDPU maupun melalui Raker kalau dipandang perlu. Dan dari sanalah kemudian dalam batas waktu dua minggu itu dianggap masukan cukup disusun kembali oleh PUU. Draf perbaikannya diberikan dan draf perbaikan draf awal yang telah diperbaiki itulah yang menjadi bahan dari masing-masing fraksi untuk menyusun DIM, dan setelah itu prosesnya ada di dalam Panja sepenuhnya, saya kira gitu ya proses secara umum. ANGGOTA DPR: Ketua, setuju tenaga ahli itu jadi mekanisme berikan kepada masing-masing fraksi dan yang kedua kepada rekan-rekan Setjen. Inikan sudah ada berarti ada tiga lagi jadi pararel Pak Ketua, saya kira oke dukung habis gitu teman-teman oke clear. KETUA RAPAT: Jadi terima kasih Bapak, silahkan Bapak. RULLY CHAERUL ANWAR (F.PG): Posisi dari tiga yang belum siap draf awalnya itu, kira-kira mekanismenya bisa ngejar seperti Bapak Heri. 4
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Silakan pak, jadi kita posisinya Pak kalau diharapkan ini tampaknya RULLY CHAERUL ANWAR (F.PG) karena yang disetujui secara penganggaran yang disetujui oleh BURT itu tiga. Dan itu bukan tidak mungkin untuk kalau kita mampu mengejar sampai empat juga tidak apa-apa. Tadi pak pertanyaannya dalam dua minggu ini kira-kira untuk ke empat-empatnya mungkin gak Pak kita memperbaikinya, pararel dengan kita Pak artinya nanti bapak dipecat ini karena Panjanya sudah dibentuk nanti saya bacakan. Panjanya sudah dibentuk jadi tinggal mulai minggu depan kita masuk sudah rapat panja bersama-sama dengan timnya PUU. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Mohon Pak, jadi sebenarnya apa yang akan kami sampaikan adalah perkembangan dari empat itu. Jadi semuanya sudah kita siapkan sampai kepada penyusunan draf-draf daripada seluruh dari pada RUU-RUU ini, tetapi yang tiga ini memang belum sempurna jadi belum kami sampaikan secara sempurna kecuali daripada Pendidikan Kedokteran. KETUA RAPAT: Bapak ini tadi yang ditanyakan RULLY CHAERUL ANWAR (F.PG) ini, tadi memang saya mengancar-ancar kira-kira dalam waktu dua minggu dimulai minggu depan Bapak. Minggu depan ini timnya Bapak empat dim sudah akan rapat dengan kami, empat dim masing-masing Panja. Nah dalam waktu dua minggu sesuai dengan alokasi waktu yang sudah diatur itu mungkin tidak kita selesaikan dalam bentuk draf awal tadi Bapak. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Jadi kalau bahannya sudah ada sebagian yang tiga itu walaupun belum sempurna, jadi nanti dengan Panja-Panja yang ada di Komisi X ini tentu kami mendapatkan arahan dan sebagainya. Insya Allah Pak, insya Allah nanti secara beruntun kita juga timnya empat tim, bukan satu tim empat tim ini juga akan bersama-sama dengan panja kalau sudah dikasih insya Allah. KETUA RAPAT: Jadi saya kira mungkin RULLY CHAERUL ANWAR (F.PG) ya, sampai akhir bulan ini kita selesaikan draf awal perbaikan draf awal. Kemudian dari bulan Februari awal sampai selama dua minggu masing-masing fraksi diminta untuk menyusun DIM-nya dan mulai tengah bulan Februari kita sudah bekerja dengan menyisir DIM ini secara lebih spesifik seperti itu. Saya kira bisa pak ya saya kira jawabnya mungkin bisa. Tidak ada lagi Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada kita akan memasuki paparan masing-masing tadi laporan dari masing-masing Rancangan Undang-Undang itu. Namun sebelumnya Ibu/Bapak mungkin untuk mengingatkan untuk kita semuanya karena nanti masing-masing akan pada posisi untuk memfokuskan pada undang-undag tertentu, tadi maka saya bacakan saja anggota Panja-nya dan nanti saya berikan pada bapak kalau dirasa perlu komunikasi juga bisa komunikasi. Untuk yang pertama rencana Undang-Undang Kebudayaan pimpinan Ketua Panja-nya itu adalah Pak Asman Adnur, anggota pimpinan yang lain adalah wakil semuanya Pak Mahyudin, 5
ARSIP DPR RI Rully Chaerul Anwar (F.PG), saya menjadi wakil ketuanya. Kemudian anggotanya dari Demokrat adalah Pak Gede Pasek, Pak Diaz, Ibu Tere, Ibu Vena, Pak Nurulkoma, dan Pak Zulkizen; dari Golkar adalah Bu Ulfa, Bu Arbiah, Bu Adifah dan Pak Nasrudin; dari PDI Perjuangan Pak Koster, Pak Guro, Ibu Budi dan Pak Dedi Gumelar; dari PKS Pak Rehan, Pak Hermanto; dari PAN Pak Hendropurnomo; dari PPP Bu Reni dan Pak Endang; dari PKB Pak Hanifzakiri; dan dari Gerindra Pak Zamalmirdad. Kemudian yang kedua Pendidikan Kedokteran Ketua Panja-nya adalah Pak Mahyudin dan wakilnya adalah pimpinan yang lain. Kemudian dari Demokratnya Pak Gede Pasek, Ibu Velina, Ibu Vena, Pak Dias, Pak Zulkizen, Pak Nurulkoma dan Ibu Tere. Kemudian dari Golkar adalah Pak kahar Ibu Solina Cek Popong dan Ibu Hefifah, ceu'-nya satu, ibunya banyak ceu'-nya satu. Kemudian dari PDI Perjuangan Pak utut Pak Koster Pak Irsal dan Ibu Sri rahayu, kemudian dari PKS Pak Raehan dan Pak Akbar Zulfakar. PAN Pak Ibrahim batubara, PPP Ibu Reni dan Pak Mahfud Yunus. Dari PKB Pak Abdulhamid wahid dan dari Gerindra Ir. Nurozi dari Hanura Heri Lontung Siregar. Kemudian yang ketiga Tata Kelola Pendidikan Tinggi ini judul awal nanti bisa didiskusikan Ketua Panja-nya adalah Rully Chaerul Anwar (F.PG) Chairul Azwar wakilnya adalah para pimpinan yang lainnya, kemudian dari anggota fraksi Demokrat adalah Pak Parlindungan Pak Mairalatando Ibu Engelinasondak, Pak Joni Ali, Pak Soleh dan Pak Rinto. Dari partai Golkar Bu Ulfa, Pak Nasrudin, Pak Zulfadli, dan Bu Hardiah. Dari PDIP Perjuangan Pak Utut Ibu Puti dan Ibu Sri Rahayu dan Pak Asdinaran. Dari PKS Pak Hermanto dan Pak Rumani. Dari PAN Pak Ibrahimsak batubara. Dari PPP Pak Endang Sukandar dan Pak Izam Ali. Dari PKB Pak Dedy Wahyudi. Dan dari Gerindra Pak Zamalmirdad, Partai hanura Pak Zamal Aziz. Kemudian yang terakhir dari undang-undang Perbukuan Ketua Panja-nya, saya sendiri dan wakilnya dari pimpinan yang lain. Fraksi Demokrat anggotanya Pak parlindungan, Pak Rinto Ibu Engi, Pak Soleh, Pak Memara, dan Pak Juhaeni. Fraksi Gokar Pak Febriansyah, Pak Zulfadli, Ibu Etifa dan Bu Solinagita. Dari PDI Perjuangan Pak Guro Pak Dedi Pak Zinarang dan Pak Irsal. PKS Pak Rumani Pak Nurhasan Saidi. PAN Pak Nasrulah, PPP Pak Mahmud Yunus dan Pak Izam Ali, PKB Pak Dedi Wahyudi dan Gerindra Pak Nurozi. Saya kira ini daftarnya nanti kami sampaikan, Bapak tolong disampaikan pada PUU nanti untuk bisa lebih jauh. Ini kami mohon ini memang pembahasan umum tapi karena mulai minggu depan nanti kita sudah fokus pada masing-masing Panja, sehingga kami harapkan bisa juga memperoleh perhatian masing-masing. Kami silahkan Bapak untuk mulai paparannya, apakah dimulai dari yang sudah selsai juga nggak apa-apa Pak. Mungkin nanti dibuka diskusi lebih panjang lagi, silahkan Bapak tapi terserah saja kalau memang ini bisa dengan ini juga enggak apa, silahkan. 6
ARSIP DPR RI DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: terima kasih Bapak Pimpinan. Kami Baik ingin mencoba untuk menyampaikan perkembangan dari yang tiga ini: Yang pertama adalah mengenai Kebudayaan RUU tentang kebudayaan untuk RUU tentang Kebudayaan ini memang penugasannya sudah pernah kepada kami oleh komisi X pada saat sebelum periode ini. Jadi oleh karena itu kemudian dibentuk tim kemudian tim ini sudah melakukan pengumpulan data ke daerah juga sudah melakukan meminta masukan-masukan dari para pakar maupun narasumber yang lain, yaitu antara lain ke DIY kemudian Sulsel kemudian Sumatera Barat, dengan stakeholder yang kemudian khususnya dengan suku dinas dan kebudayaan pariwisata maupun akademisi lalu dengan pemangku adat dan LSM juga. Nah tujuan daripada pembentukan undang-undang tentang Kebudayaan ini, ini adalah landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan memberikan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan, dan juga menciptakan perikehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang mandiri bermatabat maju adil dan makmur. Kemudian dari hasil masukan itu setelah disusun dengan sistematika Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut pak, yaitu ketentuan umum hak dan kewajiban kemudian unsur-unsur kebudayaan; industri budaya; pendanaan; dokumentasi; komunikasi antarbudaya; peran serta masyarakat; lalu ketentuan peralihan; dan tentunya ketentuan penutup. Kemudian draf naskah akademik maupun RUU, draf RUU-nya tentang Kebudayaan ini oleh tim memang sudah diselesaikan walaupun belum sempurna, itu pada bulan Mei 2009. Namun hasilnya baru dikirim ke Komisi X yang lalu, draf tersebut belum dipresentasikan. Memang belum kami presentasikan karena adanya, berakhirnya periodesasi dari pada keanggotaan dewan. Nah kemudian sebagaimana Bapak tadi sampaikan 14 Oktober yang lalu, Komisi X juga menugaskan kembali kepada kami karena ini terkait dengan masukan RUU dalam prioritas RUU Kebudayaan. Oleh karena itulah di penyusunan oleh tim kami ini, tentunya Bapak Draf yang sudah pernah kami susun pada periode 2004 - 2009 ini, kami gunakan lagi sebagai dasar. Kemudian draf awal dari pada naskah akedimik maupun RUU-nya tentang Kebudayaan ini juga kemudian kami uji konsep lagi ke Propinsi Bali bulan November 2010 yang lalu, yang dihadiri oleh Dinas Kebudayaan Bali. Akademisi Universitas Udayana dan Budayawan, dari hasil uji pendapat publik Provinsi Bali ini diperoleh masukan antara lain: karena undang-undang tentang cagar budaya ini sudah dibentuk lebih dahulu, sementara cagar budaya merupakan bagian kecil dari kebudayaan. Lalu dalam pertemuan itu mengusulkan agar RUU Kebudayaan itu mengatur hal-hal yang masih belum jelas bentuknya atau invisible karena RUU cagar budaya ini sudah mengatur hal-hal yang fleksible, sehingga substansi antara keduanya ini harus jelas atau RUU ini dapat mengayomi keduanya. Kemudian diperoleh masukan lain antara lain agar dicermati kembali unsur-unsur budaya dan 7
ARSIP DPR RI industri budaya. Kemudian yang kedua dicermati lagi agar belum diakomodasinya ke lembaga ada dalam RUU, lalu yang ketiga bagaimana dengan hak-hak masyarakat tradisional terpisah atau digabung dalam RUU ini. Lalu masalah pendanaan sanksi, lalu perlu tidaknya melahirkan kementerian yang baru tentang Kebudayaan. Nah kemudian juga hasil masukan atau uji public dari Provinsi Bali saat ini oleh tim sedang diformulasikan dan diperbaiki kembali naskah akademik dan RUU tentang Kebudayaan, dan masih dalam proses penyempurnaan untuk kemudian nanti tentuknya seperti juga RUU yang lain kami presentasikan di Komisi X. Nah hasil uji konsep ke Provinsi Bali ini, oleh Tim ini juga sudah dilakukan beberapa penyempurnaan dan selain itu juga mengadakan diskusi dengan para pakar. Para pakar kebudayaan, Prof. Setiawati, dan kemudian sistematika Rancangan Undang-Undang ini tidak dapat perubahan hanya dilakukan nanti dalam perbaikan substansi. Jadi perlu kami sampaikan dalam proses ini memang tidak ada kewenangan kami untuk melakukan rapat antar instansi. Jadi Sekretariat Jenderal tidak melakukan rapat dengan, seandainya kami rapat dengan Dirjen katakanlah begitu Pak, maka beliau adalah kami hadirkan sebagai pakar bukan sebagai Dirjen dalam, karena tidak ada kewenang dari Sekretariat Jenderal untuk melakukan rapat-rapat. Kecuali komisi yang melakukan rapat dengan instansi. Ini beberapa hal yang terkait denga RUU tentang Kebudayaan Pak, jadi naskahnya sedang kami perbaiki sehingga ini kalau nanti diskusi atau pembahasan dengan Panja dari pada RUU ini sudah, tentunya ada tim kami yang akan melakukan diskusi dengan Panja dan ada bahan walaupun sedang kami perbaiki. Yang kedua adalah RUU tentang tata Kelola Perguruan Tinggi atau yang tadi mungkin bisa menjadi RUU tentang Perguruan Tinggi, maka setelah kami mendapatkan tugas dan kami juga membentuk tim. Jadi di dalam dukungan kepada komisi alat kelengkapan masing-masing RUU ini dari kami masing-masing tim Pak, bukan satu tim dengan empat RUU atau dua RUU, maka untuk Tim untuk Pengelola Tata Kelola Perguruan Tinggi ini telah menghadirkan para pakar antara adalah Prof. DR. Mas Imam Kurnaen. Kemudian juga Dirjen Kelembagaan Dirjen pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan nasional dalam rangka sebagai beliau sebagai pakar, kemudian juga Prof. DR. Yohanes Gunawan. Kemudian juga telah dilakukan pengumpulan data kedua daerah kemudian juga melalui pertemuan data tersebut dengan para stakeholder Universitas Negeri, Swasta dan pemerhati. Nah dari apa yang kami kumpulkan dalam dengan para pakar maka ada beberapa hal yang perlu kami laporkan secara garis besar latar belakang perlunya dibentuk RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi. Ini adalah terkait dengan amanat undang-undang Sisdiknas, perlunya otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi yang dituangkan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan. Kemudian badan hukum pendidikan yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 ini telah dibatalkan oleh keputusan MK 31 maret 2010, sehingga revisi terhadap tata kelola pendidikan melalui PP No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 8
ARSIP DPR RI penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kami melihat bahwa DPR tetap menginginkan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi yaitu dalam bentuk undang-undang tetap diperlukan sebagai bentuk hal secara formal tata kelola pendidikan khususnya adalah pendidikan tinggi. Sehingga untuk RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi ataupun Pendidikan Tinggi nantinya, ini sudah ada sistematikanya Pak yang sudah kami susun dan sudah kami juga berdasarkan sistematika itu kita, yaitu tentang ketentuan umum seperti halnya azas dan tujuan; kemudian fungsi dan tanggung jawab; kemudian yang bab IV bentuk dan mandat Perguruan Tinggi; kemudian Bab V pendirian perubahan dan penutupan; Bab VI adalah Tata Kelola Perguruan Tinggi; ini ada beberapa bagian dan paragraph kemudian Bab VII adalah Statuta; kemudian Bab VIII; Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Pidana; dan Bab X adalah Ketentuan Penutup; Namun secara rinci tentang ketentuan umum ini memuat batasan-batasan pengertian yang antara lain adalah mengenai pengertian dari Perguruan Tinggi; kemudian Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; kemudian Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat fungsi dan organisasi; Perguruan Tinggi Majelis Pemangku Pimpinan dan Pemimpin Organisasi; kemudian senat akademik satuan pengawas dan dewan pengawas statute Perguruan Tinggi. Azas dan tujuannya ini dalam Bab II itu mengatur mengenai azas batas kelola Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi azas kebenaran, keadilan, nirbala, dan lain sebagainya. Sedang tujuannya tentunya dikait dengan memajukan Perguruan Tinggi agar mampu mewujudkan visi dan Pendidikan Nasional, dengan menerapkan tahapan kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya secara benar, transparan, akuntabel, artinya otonom. Ini beberapa tujuannya, fungsi, juga demikian dalam rangka fungsi Perguruan Tinggi mengembangkan membentuk kemampuan watak dan kepribadian manusia melalui. Akuntabel artinya otonom, dan ini beberapa tujuannya fungsi juga demikian dalam rangka fungsi Perguruan Tinggi mengembangkan membentuk kemampuan watak dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan tanggung jawab menteri juga di masukan di dalam undang-undang tersebut, ini beberapa hal yang terkait dengan, mungkin tidak perlu kami bacakan sepenuhnya nanti kami laporkan Kemudian yang ketiga tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional. Sebagaimana juga draf yang lain memang sudah ada memang belum sempurna, jadi saat ini tim kerja masih tahap penyelesaian Rancangan Undang-Undang. Namun perlu kami sampaikan untuk Sistem Perbukuan Nasional ini, ada landasan-lnadasan yang mendasarinya adalah pertama landasan filosofisnya, ini bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan melalui buku. Itu merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, hal ini sesuai tentu dengan tujuan nasional sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian landasan sosiologisnya bahwa saat ini dalam masyarakat masih terdapat kendala dalam tata kelola perbukuan antara lain mengenai 9
ARSIP DPR RI harga, mutu, jenis, persediaan, dan pemanfaatan buku, oleh karena itu diperlukan sistem perbukuan secara terpadu. Adapun landasan yuridisnya bahwa saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta; undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan; kemudian peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 2 tahun 2008 tentang buku. Nah pengaturan perbukuan yang ada tersebut belum mengatur susbstansi perbukuan secara komprehensif, dari hulu sampai hilir. Seperti adanya penulisan naskah penerbit, penceritaan, dan lain sebagainya, oleh karena itu berdasarkan masukan-masukan dari para pakar dibutuhkan pengaturan perbukuan secara sistematis dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itulah sementara kami sudah melakukan inventarisasi dan sudah melakukan semacam sistematika yang antara lain adalah tentang sistem perbukuan ini Bab I Ketentuan Umum; Jenis Buku Bab II; Bab III Tugas dan Tanggung Jawab; Bab IV Hak dan Kewajiban; kemudian Bab V Penulisan Naskah, Penerbitan, Percetakan, Penggunaan, Pengadaan, Penghargaan. Lalu ada 16 Bab yang ada, dan ini sudah kami coba untuk masing- masing Bab itu secara garis besar sudah kami susun. Misalnya mengenai ketentuan umum terhadap batasan pengertian atau definisi yang ada dalam rancangan Undang-Undang, Azas dan Tujuan Penyelenggaraan Sistem Perbukuan. Jadi mengatur berbagai jenis buku kemudian ini ada beberapa azasnya mungkin nanti bisa dirubah atau ditambah atau tetapi sementara azas ini adalah azas kebersamaan, keterpaduan, profesionalitas, kenusantaraan, kemudian partisipasi masyarakat dan keadilan. Tentu nanti setelah hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan dari Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan ini tentunya bertujuan untuk mengatur Tata Kelola Perbukuan yang menghasilkan buku bermutu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian antara lain mewujudkan tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, memiliki daya saing, dan di antara lain beberapa tujuan. Kemudian mungkin tidak kami bacakan secara keseluruhan jenis hanya Bab-Bab yang ada di Tata Kelola dan Sistem Perbukuan nasional ini walaupun belum sempurna sudah kami susun sistematikanya atau kerangka dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang ini. Ini mengenai hal laporan kami yang terkait dengan RUU-RUU yang masih dalam proses Bab III itu. Nah oleh karena itu selanjutnya kami mohon berkenan Ibu dan Bapak untuk melaporkan secara agak rinci tentang RUU Pendidikan Kedokteran. Mengenai RUU Pendidikan Kedokteran. KETUA RAPAT: Mohon maaf Bapak, Bapak Sartono, drafnya yang ini ya bapak? Yang diserahkan yang ini, anggota sudah ada semuanya? Ya sudah, oke karena ini yang mau dijelaskan secara rinci mungkin mohon juga di, sedikit nanti, silahkan Bapak. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Mengenai RUU Pendidikan Kedokteran walaupun belum sempurna sekali, namun naskah akademis dan Rancangan Undang-Udnang sebagai draf awal sudah kami kerjakan Pak. Sudah 10
ARSIP DPR RI kami dan memang kalau ini nanti bisa dijadikan sebagai, kalau berkenan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Komisi X hari ini, secara akan kami sampaikan dan ini bisa nantinya mudah-mudahan bisa menjadi bahan Panja untuk kegiatan selanjutnya. Nah ini adalah terkait dengan penugasan pada Sekretariat, pada saat itu Deputi Perundang-undangan Tahun 2008 Pak di mana tahun 2008 ini, kami diminta untuk mempersiapkan naskah akademis dan draf awal tentang Pendidikan Kedokteran, kemudian karena ini menjadi prioritas. KETUA RAPAT: Pak Sartono, mohon maaf, tadi ada saran dari Pimpinan tadi secara keseluruhan ini disampaikannya juga progress repport saja supaya minggu depan ini sudah masuk detailnya itu. Pada Panja saja gitu Pak Sartono, supaya tidak terlalu apa Bapak Sartono ini, jadi yang siang seperti tadi ada siang hari ini cukup disampaikan progress repport dan pokok-pokok apa saja yang terkait dengan apa. Dan sementara diskusi mengenai substansi nanti dilakukan minggu depan langsung di Panja, silahkan Pak Sartono. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Baik Bapak, kalau mengenai draf RUU tentang Kedokteran ini memang kami sudah menyusun draf RUU-nya yang kemudian dengan arahan-arahan tentunya pada waktu itu di Komisi X juga bahwa cakupan RUU ini harus jelas dan tegas. Jadi ada masuk dalam sistem Pendidikan Kedokteran dan juga Spesialis Dokter, serta sistem Pendidikan Dokter Gigi dan Spesialis Dokter Gigi, lalu terkait dengan jenjang pendidikan. Jadi jenjang Pendidikan di dalam RUU ini tentu nanti mencakup Pendidikan Profesi Universitas ini memang hanya sampai level spesialis dan pendidikan subspesialis ini menjadi kewenangan kolegium. Nah memang dari urgensi tentang Pendidikan Kedokteran ini kami sampaikan secara garis besar Pak, tinjauan filosofisnya ini komitmen bangsa untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu Pendidikan Kedokteran menurut kami sebagai salah satu unsur perwujudan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Lalu Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan untuk menghasilkan jadi ada sarjana kedokteran kemudian dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang diatur nanti, dan dokter gigi spesialis. Tentunya yang kompenten humanis profesionalismenya tinggi dan juga pertimbangan etika. Lalu lulusan Pendidikan Kedokteran ini akan menjadi katakanlah keadaan terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di mana pelayanan tersebut berhubungan dengan nyawa manusia, ini tujuan. Lalu sosiologisnya ini institusi Pendidikan Kedokteran harus memberikan pelayanan Pendidikan Kedokteran yang bermutu. Pendidikan Kedokteran harus mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tinjauan sosiologisnya yang ketiga dalah pendidikan Kedokteran mengikuti perkembangan teknologi informasi, komunikasi, arus globalisasi, dan internasionalisasi, dalam upaya menjaga kesehatan manusia. Nah ini sosiologis yang keempat adalah belum ada kesesuaian antara kebutuhan pelayanan kesehatan dengan kapasitas fakultas kedokteran di berbagai perguruan 11
ARSIP DPR RI tinggi, di antaranya adalah belum adanya keseimbangan antara jumlah peminat pendidikan kedokteran dengan merekrutmen calon yang ada. Jadi jumlah peminat cukup tinggi kemudian adanya penyelenggaraan rekrutmen jalur khusus Pak, dengan penggalian dana besar-besaran dari calon mahasiswa yang menyebabkan perkembangan persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan biaya tinggi. Biaya pendidikan kedokteran ini mahal, kami juga mengambil sumber dari biaya pendidikan S1 Kedokteran Pak yang kami peroleh dari Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pendidikan Kedokteran Komisi X waktu itu dengan Pengurus besar IDI tanggal 9. Jadi untuk 9 semester itu, untuk tahun 2007 itu 1,2 M; dua tahun kemudian 1,4 kemudian 2011 ini 1,7; kemudian prediksi yang selanjutnya sampai 2 dan sampai 2,5 ini datanya kami peroleh. Nah tingginya kebutuhan kelulusan Kedokteran yang berkualitas, khususnya di daerah terpencil ini juga menjadi bahan tantangan Pendidikan Kedokteran ini semakin termasuk kebijakan mengenai AFTA maupun WTO. Kemudian juga terkait dengan lulusan Pendidikan Kedokteran dari luar negeri yang bekerja di Indonesia, lalu yang penting adalah masih rendahnya Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah sakit sebagai lahan Pendidikan yang kompeten sebagai bahan praktik mahasiswa kedokteran. Jadi tentu perlu pengaturan rumah sakit-rumah sakit yang jadi lahan dalam rangka pendidikan kedokteran ini Pak. Ini saya kira, sehingga tentunya dari apa yang ditugaskan kepada kami tersebut maka kami mencoba untuk memperbaiki hal yang sudah tadi dengan catatan, Pendidikan Kedokteran perlu diatur di dalam undang-undang tersendiri. Inilah beberapa, secara garis besar yang mungkin secara nanti secara lebih rinci tentu akan kami sampaikan kepada Panja Komisi X demikian Pak. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Sartono, yang telah menyampaikan paparan tentang progress report dari laporan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang ini. Ibu/Bapak sekalian saya kira jelas sekali bahan baku dasarnya kita sudah punya dan tadi kita sudah menyepakati prosedur yang akan kita tempuh. Nah oleh karena itu barangkali kita sekarang bisa mulai mendiskusikan atau memasuki tahapan berikutnya mengenai penjadwalannya. Namun demikian Ibu/bapak sekalian, saya sampaikan bahwa sekarang ini kita yang hadir telah mencapai 26 karena itu telah mencapai quorum dan karena itu bisa mengambil keputusan apa bila ada hal yang dirasa memungkinkan, silakan Rully Chaerul Anwar. RULLY CHAERUL ANWAR (FRAKSI GOLKAR): Terima kasih Pak Heri. Mungkin beberapa catatan dari kami, Pak ya, mengenai lingkup dari pada konten undang-undang untuk Kebudayaan. Saya pikir itu memang pantas menjadi induk undang-undang dari hal lain mengenai kebudayaan ya. Dalam budaya itu satu hal yang sudah terjadi sekarang tapi memang lembaga cagar budaya itu membahas tentang posisi religius ya nilai- nilai yang intangible itu masuknya bagaimana ke dalam, karena cagar budaya lebih banyak pada hal yang intangible. Karena kita lihat di situ ada nilai juga kedua adalah turunan dari pada falsafah hidup bangsa Indonesia, bangsa Indonesia itu Pancasila katanya ya. Tolong dielaborasilah 12
ARSIP DPR RI bagaimana nilai-nilai ini masuk, akhirnya keluar pada masalah karakter bangsa karena kita juga ribut masalah karakter bangsa, payungnya seperti inilah undang-undang kebudayaan ini dan jangan lupa saya belum lihat ini. Memang industri budaya saya setuju ada, tapi nanti dalam pelaksanaannya katanya dengan misalnya kita tahu di Kementerian budaya itu pun ada paling juga bagian industri, industri seni budaya ada gitu, tapi lebih penting ini yang realis di sini ya. Yang harus dilihat dengan nilai-nilai budaya yang harus dilihat ya, dan nilai-nilai budaya yang harus kita kembangkan dari akar budaya bangsa yang kita juga, kita tahu pada bangsa kita Pancasila ya. Yang kedua mengenai tata kelola pendidikan tinggi saya masih berpikir di sini soal teknis dulu ya, sistematikanya ini saya melihat bagian kesatu Perguruan di Pemerintah tapi bagian keduanya nggak ada gitu ya. Mestinya ada di swasta barangkali ya, atau di masyarakat yang jelasnya tadi, tapi sebenar dalam lingkup walaupun ini bagian dari pada penyempurnaan dari BHP .... (suara pembicara tidak jelas). Memang ada hal- hal yang kita rasakan mengenai perlunya ada satu penyempurnaan lagi daripada jenjang jalur dan lain-lain. Kalau jalur itu kan .... (suara pembicara tidak jelas) sama umum, ini sekarang tidak dicakup dari undang-undang Sisdiknas begitu saja. Memang ini kaitan dengan undang-undang Sisdiknas menjadi payung ya, turunannya keundang-undang ini tapi khusus untuk masalah-masalah yang berkaitan di luar tak terkelola. Apakah bisa lingkupnya bisa ke sana dan nanti kita bicara tata kelola pada jalur jenjang untuk pendidikan tinggi dalam satu kesatuan, sehingga ini menjadi semacam undang-undang payung untuk pendidikan tinggi seluruhan. Memang ya kita perlu bahan Pak Heri ya, ini halnya mendasar kalau kita hanya bahas kelola itu satu aspek saja. Nanti kalau kita bahas itu menjadi aspek yang lebih luas bagaimana pengaturan dengan undang-undang Sisdiknas yang ada kita lihat semua juga baik itu terkait. Yang ketiga mengenai perbukuan saya hanya nanya, apakah ini termasuk buku digital ya? Hidup apa nggak? Sudah masuk apa nggak lingkupnya? Dan sebaiknya kalau menurut hemat saya memang kita bisa dengan mengenal undang-undang ini menjamin bahwa buku itu terjangkau oleh masyarakat. Keterjangkauannya itu diperhatikanlah apa buku murah? apa buku apalah? kalau ini dijamin, terima kasih. KETUA RAPAT: Oke Ibu/Bapak sekalian, saya ingin mengusulkan mengenai proses yang dulu Bapak, karena tadi kita sepakati kita membahas laporan progress repport ini dan tadi diusulkan bisa langsung dibahas substansinya pada Panja. Jadi masukan-masukan ini kita mohon Pak Sartono nanti dokumennya diserahkan kepada komisi akan di-copy untuk seluruh anggota. Dan barangkali pada masing-masing fraksi Poksi akan membahasnya sehingga minggu depan Ibu/Bapak sekalian sudah bisa membahasnya di dalam format Panja. Yang saya usulkan hari ini, kita belum membahas substansinya lebih baik kita pelajari dengan seksama baru nanti pada minggu depan. Nah dalam Rapat Panja kita dalami bersama kembali dengan Tim PUU dan baru minggu berikutnya kita akan mengundang narasumber yang dianggap perlu, baik dalam bentuk RDPU 13
ARSIP DPR RI kalau perlu memang Raker ya atau RDP kita lakukan itu. Saya gitu ya Bapak/Ibu sekalian. Saya ingin langsung masuk ke masalah penjadwalan sekarang. DEDI GUMELAR: Mohon ijin pimpinan, dari empat Rancangan Undang-Undang ini, apakah sudah dipastikan bahwa akan empat bukan tiga. KETUA RAPAT: Pengalokasian anggaran memang diberikan tiga, tapi saya sudah menanyakan ada fleksibelitasnya. Seandainya memang kita bisa mampu menyelesaikan empat itu juga dibuka kemungkinannya untuk melakukan empat, jadi tergantung pada perkembangan pembahasan kita sebelumnya Ibu/Bapak. Ibu silahkan. ULFAH: Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, kalau memang tiga yang menjadi prioritas kita barangkali dapat ya seperti kita bisa fokus tiga-tiga itu yang mana yang jadi prioritas, terima kasih. KETUA RAPAT: Oke silahkan, kalau mau diputuskan kalau yang sesungguhnya Ibu/Bapak sekalian, kalau memang kita kan sudah membagi empat, menjadi empat kelompok. Sesungguhnya kita masih bisa bermain dengan anggaran yang ada dalam .... (suara pembicara tidak jelas) itu dan kita bisa melobi. Kalau memang kita produktif dalam mengerjakan saya yakin tidak aka ada keberatan dari Pimpinan DPR untuk mengalokasikan anggaran tambahannya buat kita. Nanti tergantung saja jadi empat ini mana yang berjalan lebih cepat dan kita ikuti saja sesuai dengan .... (suara pembicara tidak jelas) ada. Dan kami tentu pimpinan akan berkomunikasi tentu semuanya tetap bisa berjalan, karena sejauh masa persiapan ini penganggarannya masih tidak terlalu besar dan nanti kita bisa putuskan saja sesuai dengan perkembangan keadaan perkembangan ini Pak. Kalau di mana, seperti dibilang Rully Chaerul Anwar (F.PG), undang-undang yang paling berat ini adalah Kebudayaan tidak mungkin karena ini menanggung yang sangat sensitif yang membutuhkan yang sangat luas tidak tekhnis ya. Ini yang barangkali mungkin dibutuhkan waktu panjang, nah kalau bisa ini justru sebaiknya yang usul saya ini justru tidak terlalu dipepetkan drafnya selesai pada waktu masa sidang ini. Ini yang mungkin agak bisa molor agak panjang Bapak, sehingga nantinya ini bisa diupayakan untuk kebudayaan. Ini kalau bisa disetujui kita proses saja yang lebih cermat dalam waktu yang lebih panjang dan penganggaran, kita juga boleh, kita bisa upayakan dari kiri kanan begitu. Gitu Rully Chaerul Anwar (F.PG) ya, saya kira Ibu/Bapak sekalian saya ingin menyampaikan kita masuk lagi mengenai jadwal sesuai dengan arahan Bamus pembagian hari-hari kita adalah hari Senin itu biasanya hari komisi biasanya kita pakai untuk Raker. Hari senin itu tapi hari selasa itu jatahnya paripurna, tapi setelah paripurna menurut Bamus itu adalah untuk anggaran, kemudian Selasa ya. 14
ARSIP DPR RI Demikian juga Senin, Selasa itu sebetulnya antara anggaran dan Bamus itu longgar Bapak/Ibu sekalian. Kemudian Rabu setelah paripurna juga ya, Rabu paginya adalah anggaran, Rabu siangnya adalah legislasi. Jadi kalau tadi kita lihat untuk anggaran ini jatahnya adalah Selasa setelah paripurna dan Rabu pagi sampai dengan makan siang, itu untuk anggaran baru setelah makan siangnya itu adalah untuk legislasi. Dan hari Kamis adalah sepenuhnya dari pagi sampai malam adalah hari untuk legislasi, Jum'at adalah hari fraksi, Sabtu-Minggu itu cadangan apabila diperlukan bisa untuk apa istilahnya koninyering, baik untuk legislasi maupun untuk anggaran. Saya kira pembagian umum nah seperti itu. Namun demikian Ibu/Bapak sekalian untuk minggu depan itu semua harinya kita sudah alokasikan sesuai dengan rapat kemarin itu untuk Raker-Raker, sehingga hari Rabunya sudah termasuk untuk raker sehingga yang tersedia itu adalah hari Kamis, Pak Sartono, jadi hari Kamis kita akan melakukan empat kali rapat artinya Panja. Panja itu akan melakukan rapat karena anggota Panja adalah separuh maka kita bagi jadi kloternya itu ada, kan anggota kita ada empat Panja, empat Panja terdiri masing-masing 25 jadi masing-masing anggota menjadi dua Panja karena itu nanti kloternya dibagi dua. Hari Kamis itu ada kloter pagi dan ada kloter siang untuk pembahasan undang-undang. Jadi masing-masing pararel dua Panja Bapak, masing-masing dua Panja nanti pimpinan yang akan mengatur hari Panjanya apa saja untuk sama Ibu. Saya kira secara umum seperti itu kita sepakati dan untuk selanjutnya maka kita untuk mulai minggu depan Rabu itu nanti Panja A dan B misalkan, dan Kamisnya adalah panja C dan D. Panja satu-dua itu hari Rabu dan hari Kamisnya adalah panja tiga dan empat itu, nanti kita atur sesuai dengan prioritas yang akan kita ambil. Kalau misalnya kita bersepakat seperti dalam rapat yang terdahulu yang kita akan percepat adalah undang-undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Perguruan Tinggi, maka waktu yang panjang hari Kamis itu yang kita gunakan untuk dua undang-undang tersebut. Jadi kalau disetujui Ibu/Bapak sekalian hari Rabunya adalah untuk Kebudayaan dan Perbukuan, sedangkan untuk Kamisnya adalah untuk undang-undang Pendidikan Kedokteran dan undang- undang Perguruan Tinggi. Karena waktu itu kita bersepakat yang menjadi prioritas kita yang dua kita dahulukan adalah seperti itu, kalau itu bisa setujui maka rapat ini mungkin bisa kita tutup karena Bu Reni sudah datang ya. Ibu/Bapak sekalian setuju ya jadi saya ulangi sekali lagi rapat ini akan dilanjutkan hari Kamis yang akan datang sudah dalam bentuk Rapat Panja. Rapat Panja hari Kamis paginya adalah untuk Perbukuan dan Budaya, pararel berjalan pararel, sedangkan siang harinya kalau perlu sampai malam itu adalah untuk Pendidikan Kedokteran dan Perguruan Tinggi. Dua-duanya jadi kalau perlu sampai malam dan acaranya adalah masih tetap pendalaman oleh Panja rapat ini, pendalaman oleh Panja bersama-sama dengan PUU ya Pak dengan Setjen untuk memperbaiki dalam rangka pendalaman dan perbaikan terhadap naskah awal yang disampaikan oleh PUU, saya kira demikian silahkan Bu. 15
ARSIP DPR RI ULFAH: Tambahan, Pimpinan mengingat waktu pembahasan sudah sangat dekat barangkali dari Deputi jajaran Setjen bisa mempersiapkan segera mungkin untuk kita dalami. KETUA RAPAT: Hari ini saya kira, Bapak langsung saja diserahkan naskah yang ada tadi kepada sekretariat, besok sudah hari Jum'at besok masih ada. Tapi saya harapkan sekretariat mengatur apakah sore ini, paling telatnya besok pagi seluruh anggota sudah memperoleh dokumen laporan ini tadi ya Bapak, Pak Agus. Tolong diatur bapak sekali pun mentah tidak apa tapi ini menjadi bahan untuk rapat hari Kamis yang akan datang supaya lebih lengkap, karena masing-masing fraksi saya kira ini harus mendiskusikannya lebih dalam. Begitu saya kira Bapak/Ibu bisa nanti kita lakukan sekali lagi, saya ulangi kesimpulan dari rapat ini kita semuanya menerima laporan perkembangan pekerjaan penyusunan Rancangan Undang-undang yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan. Kita ucapkan terima kasih atas laporan tersebut dan yang kedua sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut pada hari Kamis yang akan datang yaitu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pagi adalah untuk undang-undang perbukuan dan kebudayaan, sedangkan kelompok siangnya sampai malam adalah Pendidikan Kedokteran dan Perguruan Tinggi itu yang sampai malamnya. Sedangkan minggu berikutnya tetap menggunakan hari Rabu dan Kamis, hari Rabu ini untuk selanjutnya akan digunakan untuk panja kebudayaan dan perbukuan, sedangkan hari Kamisnya dari pagi kalau perlu sampai malam itu digunakan untuk Panja pendidikan kedokteran dan perguruan tinggi. Saya kira ini kesimpulan kita ya Ibu/Bapak setuju, karena Bu reni sudah datang maka kita tutup rapat ini bersama dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirabilalamin. (RAPAT DITUTUP PUKUL 11.00 WIB) Jakarta, 13 Januari 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 16
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN Tahun Sidang : 2011-2012 : - Masa Persidangan Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka Sifat Rapat Rapat ke : 1 (satu) : 27 Januari 2011 Hari/Tanggal : 10.30 WIB - 15.00 WIB Waktu Tempat : Ruang Rapat Komisi X : Pakar Kedokteran Dengan Ketua Rapat : Prof. Mahyudin : H. Agus Salim Sekretaris Acara : - : 13 orang Anggota Hadir : 4 orang Pakar Kedokteran 17
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (PROF. MAHYUDIN): Yang saya hormati, para pakar dalam bidang ilmu kedokteran. Pak Lukman Hakim, professor, Prof. Sudigdo Adi, beserta Dr. Pranawa, Pranowo ya. Kalau Bandung, Pranowo atau Pranawa? Pranowo panggilnya ya. Fahmi Idris, yang sama-sama saya hormati. Rekan-rekan anggota Komisi X yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka membicarakan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. Saudara-saudara sekalian, di sini kita mengundang pakar. Ada tiga pakar beserta tambahan dari Pak Purnowo, untuk mengkaji, untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan saran-saran, dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui untuk dilakukan pembahasan. Rapat ini dihadiri oleh 13 orang, dari 25 anggota panja. Jadi sudah quorum lebih daripada separuh, maka rapat ini, Rapat Dengar Pendapat Umum Terbuka ya, saya buka secara resmi. (KETUK PALU) Rekan-rekan anggota DPR yang saya hormati, ini ada 3 nanti akan menyampaikan masukan-masukan. Yang pertama, Prof. Lukman Hakim, beliau lahir di Lahat, sama dengan saya, Lahat juga, wong Lahat Palembang. FKUI, Kedokteran Umum (Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Jantung, Spesialis Geriatri). Maka beliau tampak, walaupun umur sudah agak dewasa tapi tampaknya masih muda karena spesialisnya geriatric ya. Sekarang Guru Besar FKUI, Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI, Ketua Divisi Radiologi Penyakit Dalam, dan di dalam bidang organisasi beliau adalah Ketua PBIKKI, Ikatan Keseminatan Kardiosebralpaskuler Indonesia, mantan pemprawi Dikti, beliau adalah mantan juga atau masih dalam kedudukan pendidikan kedokteran WHO. Kemudian saya perkenalkan Prof. Sudigdo Adi yang tidak asing bagi ruangan ini. Mungkin kalau ada cicak-cicak di sini, tau dia dengan Pak Adi ya, yang sangat concern dengan Undang- Undang Pendidikan Kedokteran ini, terima kasih Pak Adi. Beliau dilahirkan di Walikukun ya, dimana itu? PAKAR KEDOKTERAN (PROF. SUDIGDO ADI): Perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, pak. Di tengah-tengah hutan jati. KETUA KOMISI X (MAHYUDIN): Beliau jauh lebih muda dari saya, lahir '49 ya tapi rambutnya lebih tua dari saya. PAKAR KEDOKTERAN (PROF. SUDIGDO ADI): Mohon maaf itu yang tercatat pak, karena dulu tidak ada akte kelahiran. KETUA RAPAT: Mungkin tahun 50-an, pak. Beliau dokter dan spesialis, doktor ya S3 dosen FK Unpad. Mantan Anggota Dewan kita ya komisi ini, terima kasih Pak ya. Atas prakarsa bapaklah kami meneruskan undang-undang ini untuk Rancangan Undang-Undang. Beliau adalah IDI, ....(suara pembicara tidak jelas) estetik ya, penyakit kulit. Ini bapak Ibu sekalian beliau ini adalah penyakit 18
ARSIP DPR RI kulit, adalah musuh saya sebenarnya. Dulu kita ahli kebidanan itu mempunyai lahan ...(suara pembicara tidak jelas) nah sekarang karena ada definisi dari kolegium bapak mengatakan, bahwa setiap yang berhubungan dengan udara luar itu adalah penyakit kulit. Ternyata vagina moncongnya keluar diambil kulit dan kelamin, jadi sekarang tidak bisa lagi kita mengobati vagina karena izin dulu dengan kulit. Sehingga punya kitaa tinggal sedikit jadi uterus, porsio, ovarium. Takut nanti penyakit dalam juga begitu, nah kata penyakit dalam "semua yang ada di dalam adalah penyakit dalam". Nah habis kita kedokteran, kebidanan habis. Jadi saya mencalonkan wakil gubernur waktu itu, ya jadi wakil gubernur saja daripada gak ada praktik nanti. Yang kemudian, Pak Pranawa, Pranowo ya, Pranowo. Kenapa Nawa, Nowo, pak? Ya, beliau dari Jawa Pak ya, dari Madiun ya. Nama anak saya memang orang Jawa semua, walaupun orang Palembang pak. Jadi Roseno, Yudo Partomo, karena tahun 2018 belum ada luar Jawa jadi presiden. Itu renungan dari ini, tapi gak tahu Wallahualam. Dari UNAIR Pak ya? Dari UNAIR, kemudian penyakit dalam juga dari UNAIR, kemudian konsultan ginjal, hipertensi Pak ya? Dosen FK UNAIR, Kepala Instalasi Hymodialisis di RSUD dr. Sutomo Surabaya. Jadi sealmamater sama saya, saya UNAIR pak. Kemudian Fahmi Idris ya, muda ini kelihatan masih muda dianya ya. Empat puluh lebih sedikit lah, empt puluh dua umur dia. Dia ini anak didik saya dulu, lahir di Palembang dan murid saya FK UNSRI, pascasarjana UI, S3 nya FKUI, dosen FK UNSRI, Anggota Council Kedokteran RI. Dulu sempat di Ikatatan Dokter Indonesia sebagai ketua umum PB 2006-2009, ...(suara pembicara tidak jelas), presiden 2009-sekarang ya, masih sebagai presiden tapi bukan presiden yang ini presiden asosiasi. Beliau juga mantan, calon wakil menteri dari ini, tapi kita doakan supaya nanti. Kemudian selain dari itu beliau memang begerak dalam bidang pendidikan kedokteran ya. Banyak sekali paper-paper beliau dan juga sampaikan bahwa beliau juga alumni dari LEMHANAS ya. Demikian bapak Ibu sekalian ya, kita gilir aja, untuk santai-santai saja jadi waktu tidak saya batasi. Karena memang nanti kalau sudah makan siang masih ada yang perlu dibicarakan, silahkan disampaikan saja. Tanja jawab juga silahkan. Jadi saya urut saja, yang pertama Pak Adi ya, kemudian yang kedua itu Pak Fahmi Idris, yang ketiga Pak Pranowo, yang keempat nanti Pak Prof. Lukman sebagai penutup ya. Silahkan pak, untuk mempersingkat waktu. PAKAR KEDOKTERAN (PROF. SUDIGDO ADI): Bismillahhirahmannirahim, Assalamualaikum warahmatulahiwabarakatuh, Salam sejahtera buat kita semua. Bapak pimpinan Komisi X yang terhormat, beserta staf dan Bapak/Ibu anggota yang saya hormati. Saya merasa sangat terhormat masih dipanggil lagi untuk berbicara tentang sesuatu yang saya impikan sejak lama. Bahwa pada hakikatnya pemikiran saya ini bersumber dari keresahan di dalam diri saya, pada saat ini bangsa kita sudah hampir 230 juta orang sementara tingkat kesehatan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pendidikan kedokteran masih sangat ketinggalan dibandingkan negara ASEAN sekalipun. Yang jelas pada 19
ARSIP DPR RI saat ini, sejak 5 tahun yang lalu saya ikut membidani berbagai fakultas kedokteran baru lahir yang sampai sekarang ini kira-kira sudah di atas 70 ya, Pak waham ya. 79 terakhir fakultas kedokteran dengan segala macam kualitas dari A sampai Z. Kemudian juga dengan biaya dari sangat murah menjadi sangat mahal. Nah untuk itu Bapak/Ibu sekalian, saya ingin membagi sedikir keresahan saya ini dengan para wakil rakyat yang terhormat. Barangkali nanti akan timbul satu peyelesaian masalah yang terintegrasi di dalam melaksanakan pendidikan kedokteran. Sebab menurut hemat saya, badan hukum nasional tentang kedokteran ini, tentang pendidikan ini harusnya ya bersumber pada Komisi X pada Undang-Undang Pendidikan. Saya mohon slide kedua, ini fokusnay tolong diperbaiki ya. Fokusnya, fokus, fokus pak, kasihan gak bisa dibaca, fokus, fokus, LCD fokusnya. Gak fokus, kurang fokus itu. Jadi saya mimpi ya pak, dokter atau bangsa Indonesia ini menjadi tuan rumah yang terhormat di negerinya sendiri, menjadi tamu yang bermartabat di negeri asing, menjadi pemuka dalam penelitian pengabdian masyarakat dan pendidikan, serta menjadi teladan para dokter ini yang menjadi sarjana beretika, mengabdi sesuai dengan sumpah dokter, ini mimpi saya pak, sebagai seorang dokter. Nah slide selanjutnya. Saya ingin menyampaikan satu penulisa dari koran local, pada 2010 bulan 12 bahwa kekurangan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia itu kurang lebih 208.000 orang yang terdiri atas dokter umum kekurangan kurang lebih 16.000, kemudian spesialis 8000, dokter gigi kurang hampir 14.000, perawat kurang 63.000, dan bidan kurang 97.000. Ini merupakan masalah yang cukup besar untuk melakukan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit di Indonesia, yang merupakan tugas saudara saya dr. Fahmi yang merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Slide selanjutnya. Sebenarnya kenapa kalau kita berpikir, mengapa harus membuat Undang-Undang Pendidikan Dokter? Kalau saya berjalan di pinggir jalan mendapat, orang-orang itu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata. Saya yakin pada saat ini kebutuhan akan pelayanan yang baik, pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan sebagai-bagainya yang baik, dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya di Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai sana. Pada kenyataannya saya yakin keluarga kita pada saat ini kalau ada yang sakit Bapak/Ibu sekalian, saya kok sangat yakin anda-anda belum rela kalau pergi ke dokter yang baru lulus dari fakultas kedokteran. Kenapa? Ini artinya ada peningkatan keinginan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik di satu sisi. Di sisi lain mungkin mutu pendidikan dokter ini belum dipercaya oleh masyarakat secara luas. Ini yang harus kita perhatikan, antara keinginan masyarakat, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan dokter yang baik, dan harapan itu harus dipenuhi oleh satu institusi pendidikan yang baik. Yang ketiga, slide selanjutnya. Problem-problem yang ada Ibu /bapak yang saya hadapi adalah dokter itu diharapkan cukup. Dengan adanya FK baru, ada 79 hampir 80 harusnya cukup karena kalau masing-masing meluluskan tiap tahun kira-kira 200 orang per fakultas saja sudah 20
ARSIP DPR RI 16.000, tapi nyatanya kan tidak seperti itu karena baku mutunya juga harus diperhatikan kemudian sistem pendidikannya juga harus dipikirkan. Juga yang penting dalam satu sistem itu tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga hardware-nya, materi ajar kemudian juga sistem penunjangnya. Ini yang harus diperhatikan dan ini sampai sekarang fakultas kedokteran ini di Departemen Pendidikan belum menjadi satu direktorat jenderal tersendiri atau menjadi direktur, baru subdit kalau tidak salah. 70 fakultas kedokteran diperlukan oleh 230juta rakyat Indonesia hanya dipegang oleh satu subdit. Ini mohon, mohon dianukan. Slide selanjutnya, apa yang harus dipikirkan di dalam rencana, Rancangan Undang-Undang ini? Ya, apa yang harus diwujudkan? Adalah terminologi dokter. Fakultas kedokteran itu meluluskan dokter atau sarjana kedokteran? Kemudian pendidikan spesialis, itu merupakan lanjutan pendidikan dokter atau pendidikan terpisah? Apakah itu pendidikan kedinasan, atau keterampilan, atau pelatihan? Kemudian di fakultas, kemudian di Indonesia ini dengan majunya ilmu kedokteran pada saat ini banyak sekali kemajuan yang belum terantisipasi dan ini merupakan tantangan. Sementara yang sudah terantisipasi juga terjadi adanya pendidikan subspesialis dan spesialisasi. Untuk yang konkritnya buat yang duduk di depan saya ini, Pak Lukman spesialis penyakit dalam, konsultan kardiologi, betul Pak Lukman ya? Tapi di harapan kita sana ada pendidikan kardiologi bedanya apa? Ada konsultan respiologi dan paru, paru-paru, penyakit paru. Di Rumah Sakit Persahabatan pendidikan spesialis penyakit paru, di Rumah Sakit Dr. Sutomo penyakit paru, bagaimana koordinasinya ahli penyakit dalam yang konsultan paru atau konsultan jantung dengan dokter spesialis jantung dan dokter spesialis paru? Ini belum tertata dengan baik karena ego sectoral yang masing-masing. Mohon maaf ini autokritik, yang sangat perlu diatur dalam satu aturan resmi. Kemudian juga kalau contoh yang lain adalah dokter bedah. Dulu pada waktu jaman baheula kalau orang sunda bilang, dokter bedah itu yah surgeon baru ada konsultan dalam satu bidang tertentu. Tapi sekarang ini sudah ada spesialisasi khusus ortopedi, urologi, dan sebagainya. Lha pendidikan dokter umum bedah, dokter bedah yang umum akhirnya cuma dapat bagian apa? Kalau begitu masuk bagian tulang, gak boleh ini bagian ortopedi. Masuk ke bagian ginjal dan saluran kemih, gak boleh ini urusannya urologi cuma dikasih 6 bulan, 6 bulan. Ini kepentingan siapa? Ini yang harus diatur. Mohon maaf nih, bapak/ibu. Ini autokritik ya, Pak Fahmi ya. Mohon maaf ini autokritik. Slide selanjutnya. Faktanya sampai sekarang sistem pendidikan kedokteran itu, saya tidak akan berbicara sistem karena nanti soba saya dr. Fahmi Idris akan cerita sejarah pendidikan dokter di Indonesia. Tapi faktanya sampai dengan saat ini, belum ada yang namanya university hospital atau teaching hospital yang murni. Yang ada adalah rumah sakit sebagai lahan pendidikan, miliknya departemen kesehatan. Yang punya di Indonesia itu anehnya malah FKUI, teaching hospital-nya FKUKI, Universitas Kristen Indonesia. UI saja gak punya, dia nebeng di Cipto 21
ARSIP DPR RI Mangunkusumo. Airlangga nebeng di Sutomo. Sehingga kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang juga harus dipikirkan. Bagaimana melakukan integrasi pemilik rumah sakit yaitu departemen kesehatan dan pemilik sistem pendidikan serta penanggung jawab pendidikan yaitu depdiknas? Pada waktu saya masih duduk di sebelahnya Ibu , saya pernah bertanya pada Mendiknas, Pak Bambang Sudibyo, kenapa ini terjadi? Beliau jawabannya "saya belum pernah ketemu dengan Menkes dan di rapat koordinasi dengan Menkokesra pun tidak pernah disinggung". Jadi ini masalahnya karena tidak, atau belum terjadi koordinasi di antara produsen dokter dan pengguna dokter. Akibatnya Ibu , Ibu /bapak, terjadilah kesenjangan. Apalagi dengan kejadiannya barangkali Prof. Mahyudin, masih ingat Inpres No. 5 tahun 1975? Lulusan dokter pada tahun '75 semua diinpreskan harus ikut. Tidak boleh ada, ditambah zero population growth. Dosen di fakultas kedokteran sekarang yang paling muda itu dia. Di klinik yang mempunyai NIP Diknas. Sekarang dia umurnya sudah 60, lima tahun lagi angkatan dia sudah pensiun semua. Professor angkatan dia diperpanjang, suruh kerja sampai 70 tahun. Tapi akan habis kalau tidak dilakukan ini. Sehingga ada suatu upaya dari Menteri Kesehatan membuat yang namanya SK, ini saya tunjukkan di sini. Pendidik klinik, dengan mendapat jabatan disitu. Saya tidak tau dasar hukumnya, mungkin Ibu -ibu/bapak-bapak nanti menanyakan. Itu adalah lha wong dia itu Menteri Kesehatan tetapi membuat SK Pendidik Klinis. Apapun alasannya bekerja dengan Menteri PAN, aparatur negara dan sebagainya, menurut hemat saya yang namanya pendidikan itu ya tanggung jawab Menteri Pendidikan sehingga harusnya ada koordinasi. Tapi nyatanya ini belum terjadi. Slide selanjutnya. Saya mimpi bapak/ibu, fakultas kedokteran tuh yang saya kunjungi si seluruh dunia baru kira-kira mulai dari Singapura sampai Vancouver, Montreal, sampai Rio de Jenairo, sampai Yuanesbor. Kemudian di Eropa saya baru Eropa Barat dan sedikit di Amerika. Saya melihat mereka itu punya teaching hospital, mereka punya teaching hospital, punya research centre. Walaupun saya lihat ada satu konsep kooprasi. Kalau di Belanda, Rotterdam itu terkenal misalnya mereka tentang penyakit-penyakit infeksi; kalau di Leiden mereka tentang sel, kultur sel; kalau di Amsterdam imunologi misalnya. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas yang sama sehingga terjadi pemborosan, ini yang terjadi. Nah ini yang saya impikan, kita mempunyai sentra pendidikan sebagai riset dan pusat rujukan di setiap bidang kesehatan, yang dikelola oleh university. Oleh university, university based. Mempunyai tenaga penyumbang yang cukup, kalau Pak Pranowo nyuruh periksa sendiri katakanlah imun komplek pada ginjal, ini bicara agak spesifik ya dia harus punya teknision, gak mungkin dia meriksa sendiri pake mikroskop sendiri gak mungkin. Jadi fasilitasnya harus benar- benar ada, tenaga penunjangnya harus ada, dan ini perlu diatur dengan Undang-Undang gak bisa dengan SKB 2 menteri. Nanti presidennya ganti, SKB-nya gak dilihat lagi. Slide selanjutnya. Ini dokter spesialis lebih parah lagi problemnya, kalau S1-nya dokter itu sudah agak tertata. Pendidikan dokter spesialis ini induknya tidak jelas. Apakah induknya Menkes atau induknya Diknas, atau organisasi swasta yang namanya Ikatan Dokter Indonesia yang punya 22
ARSIP DPR RI tangan namanya Kolegium. Saya tidak, saya tidak ingin berpolemik tentang KKI, tentang anu dan sebagainya. Sebab itu sudah ada di dalam undang-undang, tapi tolong ini dipikirkan kembali tentang council kedokteran Indonesia yang ada di sini. Yang kedua juga harus dipikirkan oleh bapak/ibu, pada saat ini tenaga pendidik ini di klinik, di rumah sakit sebagian besar tenaga Depkes (Departemen Kesehatan). Mereka bekerjanya sama, tugasnya sama, tapi fasilitas yang diterima tidak sama. Untuk jadi guru besar, mereka harus doctor. Tapi jadi guru besar pun nanti tunjangannya tidak sama dengan yang dari Depdiknas. Sementara bapak/ibu, kalau menjadi doctor kalau di Amerika itu orang integrated. Itu orang masuk spesialis itu langsung mengambil Ph.D jadi medical doctor di sana itu gak usah mencantumkan Ph.D-nya, mereka sudah otomatis. Di Belanda saya lihat untuk menjadi spesialisasi mereka itu sudah langsung pada saat magang menjadi spesialis dia harus melakukan penelitian S3 Ph.D. Di Indonesia tidak, spesialis, spesialis, doctor, doctor, untuk jadi spesialis tambah berapa, harus dari dokter umum berapa tahun. Untuk menjadi susbspesialis tambah lagi berapa tahun, dan untuk jadi doctor 5 tahun lagi. Kapan kita mengejar ketinggalan? Mohon maaf ini, ini saya terpaksa membuka borok saja. Borok kami di dalam, agar Bapak/Ibu terhormat menjadi wakil rakyat ini mempunyai gambaran betapa keadaan ini perlu diperjuangkan jadi ada satu aturan baku yang jelas. Kemudian tenaga pendidik yang habis ini pun diperparah pada tenaga-tenaga pendidikan yang tidak di rumah sakit, karena mereka hanya dokter umum. Praktek umum di Indonesia itu hidupnya dokter jujur saja praktek, jadi anggota DPR gaji Rp64.000,- bukan tambah kaya, tambah melarat kalau dokter. Karena Rp64.000,- dipotong 15%, pajak, dipotong partai, DPP, DPC, habis. Jadi saya yakin para dokter yang disini ini 'mantab' (makan tabungan). Betul ya Prof. ya? Kurang lebih bergitu ya Prof. ya? Bapak pimpinan yang terhormat, jadi kawan-kawan yang di klinik ini harus mendapat perhatian yang lebih. Karena merekalah yang menguasai ilmu dasar kedokteran dan penelitian yang akan membawa kita mempunyai nilai lebih untuk dijual sebagai hak intelektual. Ini harus diperhatikan. Slide selanjutnya. Sejak tahun '75 tadi saya sampaikan ada Inpres 575 itu yang menghalangi orang jadi spesialis, masuk jadi dosen langsung tapi sesudah pulang jadi Depkes, spesialisasi jadi tenaga di rumah sakit, tidak diakui sebagai dosen tetapi kerjanya sebagai dosen. Sementara yang di bawah karena zero population growth di basic medical sciencist habis, saya yakin di Palembang di Surabaya , di Bandung, sama keadaannya. Jadi ini harus ada upaya yang sifatnya emergency untuk menyelamatkan ilmu dasar kedokteran tidak hilang, tidak habis, kita hanya menjadi konsumen. Slide selanjutnya. Nah yang perlu sangat diperhatikan ini adalah pendidikan kedokteran ini spesifik. Prof. Mahyudin dokter spesialis kandungan, beliau mengatakan diambil oleh dokter kulit. Dokter kulit gak akan bisa ngajar uterus, tentang barmuder, tentang kandungan ya. Tapi dokter kulitnya kelamin bisa, kalau saya ininya dokter spesialis kulit kelamin bukan dokter kelamin ini masih berpraktek di kulitnya saja pak, bukan di lubangnya. Jadi bapak gak usah kuatir kalau saya 23
ARSIP DPR RI yang akan ambil kursinya. Tetapi sebagai contoh, seorang ahli ginjal gak akan bisa ngajar paru- paru karena spesifik tinggi. Jangan dibayangkan sebagai dokter sekolah di fakultas hukum atau di fakultas ekonomi, seorang sarjana hukum pidana akan bisa ngomong tentang pidana perbankan, pidana, ada mereka bisa. Tetapi di kedokteran akan sulir terjadi seperti itu sehingga perlu tenaga spesifik yang cukup banyak dan memang pendidikan dokter itu mahal dimana-mana gak ada yang murah. Jadi pemerintahlah yang harus berpikir mengadakan tenaga ini dan pemerintah hanya bisa diatur oleh undang-undang, tidak bisa dengan SKB. Ini yang saya maksudkan. Di fakultas kedokteran kita bapak, sudah sangat kekurangan tenaga muda yang mau belajar di reklinik, di ilmu mikrobiologi, ilmu patologi, karena kering gak bisa praktek dan gajinya cuma, saya sebagai guru besar gaji saya sekarang cuma 3,5juta ditambah tunjangan jabatan dan profesi jadi kira-kira 11 atau 12 juta. Tapi jujur saja, itu kalau dr. Pranowo duduk sore praktek ginjal satu malam saja dia dapat. Cuma tinggal suruh meriksa Gayus saja, bagaimana pajaknya dia gitu. Ya, itu pak. Mari kita lihat perbedaannya, slide. Kalau di Diknas karir itu terjamin mulai dari asisten ahli madaya sampai guru besar itu jelas bisa, tapi gajinya kecil. Yang susah itu kawan-kawan di reklinik tetap sebagai dokter umum sehingga di kota besar relatif tidak ada peminatnya jadi dokter umum itu. Ini yang harus mohon diperhatikan, berilah kiranya mereka kesempatan melakukan riset mendapatkan HAKI yang baik sehingga mereka bisa jual. Contoh yang paling konkrit pada waktu 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ada flu burung misalnya bapak. Kita ribut beli Tamiflu, padahal sebenarnya kalau duit itu dipakai untuk membuat fasilitas riset tentang membuat vaksin burung, sekarang ini kita bisa ekspor karena ahlinya ada. Fasilitas kalau dikumpul-kumpulin ada, tapi kemauannya beli, laha sekarang kalau bapak jalan ke rumah sakit daerah tolong dilihat yang expired saat itu berapa milyar rupiah Tamiflu di sana. Ini satu pemborosan yang disengaja atau tidak disengaja, saya tidak tau. Tapi ini adalah salah satu pemikiran yang tidak futuristik menurut saya, beli obat itu bukan sesuatu yang futuristik. Mari kita bikin sendiri. Nah bedanya dengan kawan-kawan di lahan pendidikan karena ini rumah sakit, mereka itu sebagian besar spesialis. Digaji berapa pun mereka gak ribut karena sore dia bisa cari duit sendiri. Tetapi mereka sulit untuk jadi guru besar, kehormatan gelar akademis itu sulit sehingga perlu dipikirkan kemungkinan adanya jabatan akademis yang disebut Guru Besar Klinik. Dan siapa yang bisa angkat? Sekarang kalau bapak lihat ada Guru Besar Peneliti, kapan ini nyasarnya orang LIPI? Gak pernah ngajar kok, padahal professor itu artinya guru. Lho kapan dia jadi guru? Dongslah professor, katanya bahasa Perancis itu, dia adalah seorang guru kan gitu. Guru SD pun disebut professor di sana, ada professor nasional, professor university, university professor, ada nasiona professor, ada lokal profesor. Tapi guru itu disebut dongslah professor katanya. Jadi kalau ada professor dari Perancis jangan percaya, belum tentu dia itu professor nasional. Itu yang perlu dipikirkan. 24
ARSIP DPR RI Nah tentang analisisnya saya tidak akan bicara, slide selanjutnya terus sampai 4 analisis SWOT kecil-kecilan. Saya ingin mengatakan tentang bagaimana harus kita cermati tentang masalah Undang-Undang Praktik Kedokteran yang overlapping dengan tugas Menteri Pendidikan. Mohon disimak pada Ayat (3) tentang council , (4) dan (6) melindungi masyakarat, Ayat (12) tentang organisasi profesi, dan sebagainya. Yang pasti pada Ayat (6) council berfungsi mengatur, mengesahkan, menetapkan dan membina, ini tidak bisa kita gugat karena undang-undangnya sudah ada. Tolong diperhatikan saja untuk dilakukan perbaikan seperlunya, agar badan hukum nasional itu tidak overlapping antara Undang-Undang Pendidikan dengan Undang-Undang Pelaksanaan Praktek Kedokteran. Ada di sini bapak, ini ada Pak nanti pak, mungkin salah ng-print mereka pak. Jadi, di belakang-belakang, mungkin nanti minta lagi bapak. Kemudian di Pasal 7 tentang registrasi oke, council bisa melakukan registrasi, melakukan standar pendidikan. Lho ini adanya di Undang- Undang Praktek Kedokteran, apa gak salah tempat itu? Karena pada waktu itu yang Anggota Dewan yang terhormat itu dokternya gak banyak, adanya di Komisi IX jadi lahirlah di situ gitu. Nah sekarang ada professor di sini mudah-mudahan bisa dikembalikan pada sistem badan hukum nasional yang tidak overlapping. Ya standar pendidikan, pendidikan ini seharusnya tanggung jawab siapa? Standarnya tanggung jawab siapa? Tentunya kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas Menteri Pendidikan, bahwa badan yang lain sebagai advice report, sebagai badan adviser tidak masalah, tapi tanggung jawabnya harus pada Menteri C.q Dirjen Perguruan Tinggi atau pada Direktur Pendidikan Kedokteran. Di sini ada overlapping, KKI membina praktek, mengesahkan kurikulum, mengesahkan cabang ilmu, mohon maaf Pak Fahmi ini autokritik ya. Jadi ada Pasal 8 ini, menyetujui atau menolak registrasi dokter, menerbitkan atau mencabut STR, mengesahkan standar kompetensi dokter, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi, mengesahkan cabang ilmu pembinaan dan pencatatan pelanggaran. Saya khawatir ini, KKI ini benar-benar menjadi superbody yang benar-benar perlu dilakukan rethinking, thingking and rethinking. Kolegium perlu, colegue perlu. Kalau kita bicara anggota council maka yang dari Depdiknas itu cuma 2 orang lainnya itu dari organisasi IDI, Pak Fahmi pernah jadi anggota dari profesi AIPKI dan sebagainya lebih banyak. Lha yang dari Diknasnya malah cuma 2, Depdiknas ini apakah benar mereka adalah dokter yang berecimpung di dalam sistem pendidikan dan sistem pengawasan? Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketimpangan-ketimpangan sistem standar pendidikan kedokteran. Sekarang ini harusnya standar siapa yang pegang? Tadi yang saya katakan apakah Diknas? Depkes? Apakah IDI sebagai council? Di sini di council dikatakan disahkan oleh council kolegium kedokteran Indonesia, college of science oke tetapi mohon tidak diletakkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dong ini harusnya milik pendidikan dong. Untuk dokter spesialis lebih kacau, cukup oleh kolegium yang diusulkan MKKI diusulkan ke Dirjen Dikti. Saya ingin bertanya apakah di kolegium itu semuanya 25
ARSIP DPR RI juga orang-orang yang aktif dalam pendidikan dan mengerti tentang pendidikan? Ini perlu diatur menurut saya. Jadi banyak hal-hal yang secara, masalah dari apa yang saya utarakan ini Bapak/Ibu bahwa sebenarnya siapa sih yang berhak melakukan standardisasi tentang ilmu kedokteran ini? Ini belum diatur oleh undang-undang. Apakah organisasi profesi? Apakah itu Departemen Kesehatan yang merupakan pengguna sehingga dia perlu teknologi atau pengetahuan kedokteran yang lain, yang sebagaimana yang diperlukan? Atau Diknas sebagai pemilik, penguasa, dan pemelihara ilmu? Apa organisasi profesi yang sebenarnya itu adalah organisasi nongovernmental? Ini yang harus kita cermati ini, sebab contohnya begini bapak, sekarang ini contoh di saya saja Persatuan Dokter Kulit Indonesia bukan spesialisnya kelamin dan Kelamin Indonesia, itu mengatakan bahwa pengetahuan katakanlah estetika sekarang itu lagi menjamur di Asia Tenggara dokter estetik itu banyak sekali. Dokter kulit bilang itu miliknya dokter kulit sehingga kalau ada symposium tentang estetika, dokter-doketr umum boleh ikut, dokter kulit boleh ikut, tapi kalau ada pelatihan dokter umum gak boleh ikut. Lho dalam hal ini kapan adik-adik kita, anak-anak kita dokter ini, yang mereka bisa course di luar negeri bisa bayar, diakui? Ini yang harus kita pikirkan juga bahwa pengetahuan ini tidak bisa dikotak di-stop perkembangannya apalagi skill. Itu belajar 2-3 hari seorang dokter pengalaman belajar membersihkan jerawat itu pintar sekali, lebih pintar dari cosmetician misalnya. Tetapi sekarang, jadi kalau alasannya melindungi pasien, pertanyaannya pasien yang mana? Sebab kalau ada pasien dirugikan bisa mengadu pada dewan etika pada IDI, atau pidananya kepada penegak hukum. Tetapi kalau ilmu sampai dibatasi seperti ini, jadi apa negeri kita? Ini harus dipikirkan. Yang ketiga bapak, kebutuhkan 8000 spesialis di Indonesia siapa yang mendidik ini? Hanya di fakultas kedokteran negeri, kalau kita pendidikan itu pada di university based harusnya di setiap fakultas kedokteran ada pendidikan. Kenapa sih tidak bisa kita buat? Agar cepat, agar di Merauke, agar di ujung dunia sana pun ada spesialis karena alasannya standardisasi. All right, setuju saya. Standardisasinya caranya bagaimana? Standardisasi dosen, standardisasi alat, dan standardisasi pengetahuan. Standardisasinya bisa kita training, standardisasi rumah sakitnya makanya saya minta tiap fakultas kedokteran punya teaching hospital, standardisasi pengetahuan bisa kenapa tidak dilakukan? Supaya tejadi percepatan pemenuhan kebutuhan. Kalau memang dianggap kurang Ujian Nasional bisa dilakukan. Jadi ada cara-cara untuk mencapai standar itu dengan cara-cara tertentu yang bisa kita pikirkan tetapi dengan tidak merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Sekarang hanya 11 fakultas kedokteran negeri yang boleh mendidik, rumah sakitnya harus afiliasi dengan university karena kita menganut university based. Bapak bayangkan apakah kira-kira rumah sakit di Semarang atau di Yogya itu lebih canggih daripada rumah sakit di gatot subroto? Punyanya Angkatan Darat, enggak. Tapi orang gatot subroto gak boleh mendidik spesialis, karena kita berpikir hanya university based tapi 26
ARSIP DPR RI tidak konsisten. Mohon maaf kalau mau konsisten ayo, university, tapi ya di Malang harus juga boleh. Cukup rector mengatakan "saya buka", kalau nanti mengatakan sudah dibuka Ujian Nasional gak lulus ya jangan pakai gelar, misalnya begitu. Dan IDI autokritik terhadap Mas Fahmi walaupun mantan tapi sekarang Presiden Asia- Oseania, spesialisasi ini berkembang, keterampilan berkembang makin banyak, dan bidang cari makan di bidang kesehatan dan kenyamanan hidup terutama yang terkait dengan kesehatan makin berkembang. Kalau kita ketinggalan, esthetic medicine, anti aging dan sebagainya, ini yang masuk orang Korea, orang Jepang, orang Malaysia di Thailand. Orang Malaysia itu sudah praktek anti aging. Nah sementara kita pun aneh sekarang ini, dokter gak boleh pasang iklan tapi di majalah Tempo dokter-dokter rumah sakit X,Y,Z, ngomong ini konsultannya. Di Malaysia ini dokter X, Y,Z, ini saya ahlinya di sini silahkan berobat kesana. Di Indonesia doketr gak boleh pasang iklan padahal, betul Pak Fahmi ya. Ini yang harus kita pikirkan, lho kalau memang gak boleh ya dokter luar negeri pasang iklan di sini jangan boleh dong karena etikanya begitu. Kemudian juga mari berdasarkan aturan ini kita tegakkan ekualitas. Jadi tidak ada ego sektoral, spesialis X lebih hebat daripada dokter umum. Silahkan aja deh, ini kan tujuannya pelayanan kesehatan buat masyarakat kalau terjadi kelainan kita bisa lapor ke IDI, MKIK, saat ini undang-undangnya masih begitu tapi kalau bicara pidana kan urusannya penegak hukum. Ya tanggung jawabnya dokter yang melanggarlah, jangan semuanya IDI ikut-ikutan. Contohnya Perhimpunan Spesialis saat ini banyak memproteksi diri. Dokter memproteksi diri, sekarang ada perkumpulan Persatuan Dokter Estetika Indonesia. Siapa pengampunya? Spesialis ini gak setuju bedah plastik, dokter kulit gak setuju akhirnya gak diakui oleh IDI. Mereka praktek liar sebagai dokter umum mau diapain? Kolegiumnya gak punya, wong mereka belum punya perhimpunannya, ini yang harus begitu. Nah masalah yang kedua adalah kita ini semuanya, orang Indonesia ini senang sekali ngikutin sesuatu yang dari luar. Ikut work council medical education forum misalnya. Terus kalau dari sana sudah pintar, datang, wah konsepnya disana bagus bawa kesini dengan tidak melihat konsep local kita. Saya sepakat membawa konsep nasional, internasional dibawa ke lokal tapi jangan melupakan konsep lokal kita. Kebutuhan lokal kita angkat menjadi materi-materi internasional. Mari kita menjadi bangsa yang benar-benar bisa menyaring kebutuhan kita sendiri. Bagaimana kita mendidik? Mengatakan seorang spesialis atau spesialis konsultan, atau subspesialis, itu harus kita tata sendiri dong. Bagaimana kawan-kawan kita? Profesor klinik tidak ada, kenapa? Ini yang harus kita tata, saya kira itu. Slide selanjutnya. Akhirnya saya mohon dengan hormat dengan segala kerendahan hati saya, dan segala harapan saya, saya tumpahkan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat untuk mengurai masalah ini dan menyelesaikannya, dan memberikan jalan keluarnya. Yang sangat penting dipikirkan adalah menurunkan ego sektoral masing-masing departemen terkait di dalam pendidikan dokter ini. Apakah itu Depkes? Apakah itu Depdiknas? Apakah itu IDI? 27
ARSIP DPR RI Apakah itu perhimpunan profesi? Mari duduk bersama, kita pecahkan bersama. Bukan untuk kepentingan diri kita tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana membuat sistem pendidikan pelayanan kedokteran ini menjadi jauh lebih cepat berkembang maju. Ditambah dengan segera menjadi pusat rujukan di Asia Tenggara. Kita ini bangsa besar lho, 250juta orang lho. Masak kalah sama Singapura yang Cuma 5juta orang? Kita bangsa besar kita gak kalah. Dan mohon juga dianggarkan di dalam pendidikan kedokteran ini, ada anggarannya yang jelas. Spesialis itu baru ada kira-kira 2-3 tahun yang lalu dianggarkan kira-kira 0,11% dari anggaran Diknas. Padahal mereka diperlukan, masak seorang anggota pendidikan dokter spesialis harus bayar sendiri sekiran ratus juta ke universitas, harus bayar sekian ke rumah sakit. Lha nanti kalau jadi spesialis balikan modalnya gimana? Ini yang harus dipikirkan aspek-aspek perdagangan ilmu yang seperti ini yang harus kita potong dan ini tanggung jawab negara. Memang pendidikan dokter itu tidak murah tetapi tidak berarti harus menjadi mahal dan kesempatan orang-orang yang tidak mampu terhambat. Saya pak, spesialis, professor, 30 tahun jadi spesialis, kalau suruh sekolahin anak dengan spesialis bayaran 200juta, mikir saya pak. Gak sanggup, makanya saya titipkan ke Airlangga yang gak bayar. Airlangga bisa, kenapa di universitas lain enggak? Ini yang harus kita lihat, kita pelajari, the system. Ada semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, ini yang saya harapkan. Saya kira itu. Saya mohon maaf, karena saya sangat bersemangat di dalam menguraikan problem- problem yang ada. Penyelesaian saya serahkan kepada bapak-bapak dan Ibu -ibu Anggota Dewan yang terhormat, untuk membuat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan sistem pendidikan dokter di Indonesia ini. Dengan ucapan semoga apa yang saya kerjakan ini merupakan ibadah saya kepada Allah SWT, wabillahitaufik walhidayah, wassalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih pak, atas paparan yang sangat menarik ini. Sehingga kalau boleh dibilang ini mimpinya itu, apa namanya, tidak banyak ada 5 item mimpi, tapi penjabaran itu banyak sekali kata orang Jawa itu. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kami, bagi teman-teman yang nondokter ya. Dan jelas, dan gamblang, tentang statement-statement yang telah disampaikan oleh Prof. tadi. Ini menjadi suatu pemikiran kita di Komisi X nanti dan kita minta bukan satu kali ini jadi pendamping kami, pak. Jadi tadi katanya pengabdian Prof., jadi sewaktu-waktu bisa dipanggil atau sekali-kali ikut untuk kunjungan, kunjungan ke tempat lain karena saya anggap ya Prof. menguasai betul masalah ini. Dan permasalahan yang kita mimpi-mimpikan ini memang sudah terjadi itu. Sebenarnya bukan mimpi, tapi mimpi untuk bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahn-permasalahan yang berulang-ulang tadi. Tadi banyak disampaikan oleh Prof. ya dan itu menjadi kerikil-kerikil lah di dalam pendidikan kedokteran sekarang ini. Untuk nanti menyambung dari Prof. tadi secara umum tentang pendidikan dasar kedokteran, masuk juga sub-subspesialis tadi ya. Nanti ananda 28
ARSIP DPR RI Fahmi, ananda Fahmi, ini ya saya selalu ananda ini. Dokter Fahmi nanti menyampaikan, kan beliau lebih mengkritisi tentang pendidikan sesudah dokter dan masalah-masalah yang terjadi di dalam pendidikan itu sendiri. Silahkan Pak Fahmi PAKAR KEDOKTERAN (dr. FAHMI IDRIS): Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati, Bapak pimpinan Komisi X. Bapak Anggota Dewan yang kami hormati, teman-teman sejawat yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya, kesehatan saya kurang begitu baik ini. Tapi karena Prof. Mahyudin, saya panggil Aba ini kan, orang tua kemudian perintahnya jelas harus masuk. Kebetulan saya belum bisa melihat sempurna karena kemarin mendadak minusnya tinggi sekali jadi harus dilaser. Jadi katanya butuh dua minggu untuk bisa melihat, jadinya sebetulnya yang saya lihat itu kepalanya Aba saja. Yang paling jelas kepalanya, yang lain gak jelas begitu. Jadi saya akan, saya akan lebih presentasi sambil membacakan apa yang sudah kami siapkan. Karena ke in focus pun kami tidak bisa secara utuh melihat itu. Nah tentu kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, pertanyaan penting dan sangat prinsip adalah apakah perlu menerbitkan undang-undang yang spesialis. Karena akan banyak muncul kemudian pertanyaan lanjutan, kenapa tidak membuat Undang- Undang Pendidikan Sarjana Hukum gitu ya. Kenapa tidak buat Undang-Undang Pendidikan Ekonomi begitu ya? Untuk itulah mungkin hari ini kita bertemu dalam perspektif itu, akhirnya kita membangun suatu kesamaan pandang akan hal ini. Seberapa urgent-nya pengaturan di dalam pendidikan kedokteran ini harus ditelurkan di dalam undang-undang. Nah untuk itu, saya kira ada 2 kata kunci yang penting di dalam pembahasan ini. Apapun yang kita hasilkan sebetulnya untuk perlindungan masyarakat khususnya keselamatan pasien kalau konteksnya pendidikan. Ssaya kira itu isu penting, karena sampai hari ini isu patient savety itu hampir tidak tersentuh di dalam pendidikan kedokteran, khususnya dokter spesialis. Karena semua peserta didik di Indonesia ini hands on semua. Peserta didik pegang pasien langsung semua , yang kalau mau tidak kita katakan trial and error terjadi. Itu sebetulnya isu penting dalam pendidikan yang menurut saya sangat, sangat berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat. Pak Pranowo misalnya kalau kita fungsi paru kan kita gak tau berapa residence yang memang nyoblos sampai ke parunya nembus kan begitu. Itu gak pernah terekspos, karena memang sistem kita tidak menopang aspek-aspek yang memungkinkan itu tidak, tidak terjadi. Pasti kan ada alat peraga dulu, segala macam, ini contoh menurut saya tidak perlu diekspos karena kita tidak punya datanya tapi saya kira para dokter pendidik paham persis. Kemudian yang kedua misalnya yang dikeluhkan di Surabaya misalnya, direktur rumah sakit Sutomo. Dari, katakanlah dari Kediri spesialis penyakit dalamnya mengirim rujuk ke Sutomo, sudah spesialis senior dia rujuk, kemudian masuk ke Sutomo. Atau saya kira bukan cuma Sutomo, hampir semua rumah sakit lahan pendidikan kita pasti yang menerima pertama residence tingkat I 29
ARSIP DPR RI dari awal. Padahal harapannya ini kan sudah dirujuk oleh spesialis, harapannya tersier subspesialis langsung meng-handle tapi yang terjadi dalam proses pendidikan itu adalah oleh residence tingkat I lagi mulai dari awal lagi. Ini hal pertama yang krusial yang saya kira dalam pendidikan kedokteran. Kemudian yang kedua disampaikan Prof. Digdo tadi jumlah memang, tapi jumlah ini tentu kita punya skenario. Sebab apanya tergantung dari demand dan NIP yang ada begitu. Kalau kita icara spesialis belum sampai 20.000 begitu pak, teregistrasi ini. Belum sampai 20.000, hanya sekitar 19.565 terakhir data kemarin saya cek di council teregistrasi. Jadi seperti Pak Digdo dan kawan-kawan ini termasuk barang langka sebetulnya 20.000 orang ini, untuk 200juta begitu ya. Ini nih isu penting ini. Nah namun demikian sebelum kita masuk kesini saya ingin dari paper yang kami sampaikan ini, mohon maaf kalau saya sifatnya lebih membaca dengan harapan kita dapat memiliki perspektif yang sama terlabih dahulu. Tentu kita bicara filosofi dan historis ini penting karena bagaimana pun juga saya sudah membaca Naskah Akademik, saya kira sudah masuk. Kemudian Rancangan Undang-Undang. Saya hanya ingin memperkaya wawasan ini untuk bersama-sama bahwa pada akhirnya memang ada perintah konstitusi, masyarakat itu berhak atas pelayanan kesehatan. Saya kira ini basic filosofi yang utama begitu ya. Penting bahwa ada hak dapat pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentu membutuhkan berbagai sumber daya. Dan salah satu sumber daya yang prominen adalah dokter di dalamnya. Nah namun demikian yang menarik sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia ini, kenapa kami buat judul makalah kami ini dibutuhkan namun tidak diperhatikan? Karena faktor kesejarahan, faktor kesejarahan, disini kalau kita baca pelan-pelan misalnya. Memang mulai lebih dari 100 tahun yang lalu 1849 mendirikan sekolah juru kesehatan, 1849 itu, sekarang tempatnya di SPAD itu. Kalau kita sebut SPAD itu nanti ada tempat pertama kali Belanda mendirikan sekolah untuk juru kesehatan. Sebetulnya Belanda ini mendirikan sekolah itu bukan untuk memintarkan rakyat kita, beda dengan negera-negara yang dijajah Inggris. Balanda itu takut mengatasi cacar waktu itu, sebetulnya itu. Motivasinya bukan memintarkan sebetulnya. Wabah cacar, wabah pes, dokter Belanda tidak mau disekolahkan lah jadi yang kita kenal dengan sekolah cuma 2 tahun jadi dokter. Kemudian juru kesehatan itu berkembang statusnya menjadi Sekolah Dokter Jawa. Saya juga tidak tahu juga kenapa hanya orang Jawa waktu itu boleh sekolah, Pak. 1853 jadilah Sekolah Dokter Jawa kemudian dikenal sebagai Mantri Cacar tadi. Tiga puluh enam tahun kemudian baru menjadi Sekolah Pendidikan Ahli Ilmu Kedokteran Pribumi, cukup lama artinya begitu Belanda mulai dan 36 tahun kemudian. Kemudian kira-kira 45 tahun setelah pertama kali mendirikan sekolah juru kesehatan itu berdirilah Stovia, yang kemudian menjadi Fakulta Kedokteran UI. Ini pertama kali sejarah itu. Nah paralel dengan itu, di UNAIR, di Surabaya berdiri juga NIAS ini yang tertua itu, kemudian ada Facultet of Medical Bataviensis. Nah disinilah mulai sejarah pendidikan. 30
ARSIP DPR RI Para lulusan sekolah yang tidak seragam ini kemudian berhimpun, berkumpul, bekumpul kemudian mereka punya kesadaran kita mesti menyamakan standar ini karena tidak mungkin kita memberikan pelayanan kepada masyarakat beda-beda standarnya. Itulah awal pemikiran untuk kesadaran bersama untuk menstandarisasi sertifikasi itu, tahun '50 itulah berdiri Ikatan Dokter Indonesia sebetulnya. Berkumpul, berdiri, ada beberapa organisasi yang menjadi satu melebur ingin menstandarisasi. Itu halaman dua saya tuliskan dengan jelas di alinea pertama itu. Penyatuan ini merupakan bentuk kesadaran bersama bahwa standarisasi sistem pendidikan atau proses sertifikasi sangatlah diperlukan dengan maksud agar kualitas dokter di Indonesia memiliki satu standar nasional. Nah setelah penyatuan tersebut, organisasi ini membentuk suatu badan yang tadi disampaikan berkali-kali oleh Prof. Digdo yang namanya Kolegium. Kesadaran sendiri membuat suatu badan kita menyamakan ini karena pada saat itu memang mungkin juga tahun 50-an pemerintah baru merdeka, banyak sekali permasalahan sehingga belum memperhatikan itu. Tapi kelompok profesi sadar bahwa mesti ada yang mengelola ini, disitu mulai. Dan kenapa itu mulai? Secara historis ....(suara pembicara tidak jelas)... dengan Belanda. Belanda itu sampai hari ini kalau biacara pendidikan dokter spesialis itu sistemnya memang dilaksanakan oleh Royal Ducth Medical Association. Asosiasinya memang organisasi profesinya yang menentukan sistemnya. Tapi bedanya dengan di Indonesia, Belanda Royal Ducth Medical Association full funded by Ministry of Health-nya, government-nya. Kalau di kita tidak, sejarahnya membuat seperti itu terus dilepas. Nah inlah nanti kita mulai menghadapi dilema-dilema seperti ini. Nah kemudian kolegium membentuk kurikulum, tadi kolegium melakukan kredensial akreditasi dan seterusnya disamakan seperti tadi kegelisahan Prof. Digdo, akhirnya siapa yang mengontrol kolegium ini? Menjadi sekelompok orang, kumpulan umumnya, kumpulan guru-guru besar berarti itu, mumpung saya belum guru besar kan enak ngomongnya begitu kan. Yang, yang tidak ada yang bisa keculai peer-nya internal, tidak ada yang, yang apa, yang dapat mengintervensi. Nah ini, itu satu isu yang kalau adanya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, satu area yang mesti mengatur itu. Kemudian ini juga ada quote halaman dua ini sejarahnya yang pertama kali kolegium berdiri adalah kolegium ilmu bedah plastic. Jadi ilmu bedah yang pertama kali mengembangkan kolegium. Nah itu yang pertama aspek historis dan filosofis ini. Jadi disitulah sebetulnya sejarah, negara, atau pemerintah memang tidak punya perhatian, atau tidak memperhatikan, karena dianggap sudah bisa menjalankan sendiri sejak tahun '50 itu. Memang pendidikan kedokteran khususnya spesialis, saya lebih menyoroti spesialis untuk sesi saya ini, itu pendidikan magang sebetulnya. Pendidikan magang, sehingga dokter-dokter senior kita itu, saya tidak ke Prof. Digdo apakah masuk kategori itu. Itu sebetulnya hanya ikut seniornya saja begitu ya. Ikut terus tanpa sistem waktu itu, ikut terus magang kemudian kalau operasi ikut operasi. Kemudian kira-kira2 katakanlah 10-20 seksio Prof. Mahyudin sudah ikut jadi asisten, dicoba suruh ngerjain sendiri dilihatin, dilihat 31
ARSIP DPR RI ternyata bisa kemudian terus. Sampai suatu saat gurunya ini atau spesialis seniornya yakin, oh kamu sudah layak jadi dokter urgent. Cukup. Kemudian dikeluarkan kertas yang kadang-kadang kalau kita melihat ada, ada ininya, ada beberapa foto menarik, sayang tidak saya bawa. Kadang-kadang cukup seperti kertas rokok saja Pak seperti itu. Prof. Mahdiono itu memberikan private ada sekarang dr. Meldias, itu dia masih bawa itu kayak kertas rokok itu ditulis "Meldias layak menjadi Spesialis Syaraf", tanda tangan. Selesai, tapi karena integritas, karena kemudian keinginan untuk mendidik murid, kelompok profesi mengakui sehingga kemudian itulah dibawa ke profesi, umpaha Prof. Har sudah tanda tangan kita percayalah. Begitu kira-kira, itu yang terjadi. Nah azas ini azas kompromitan dengan Belanda, ikut dengan guru itu. Mungkin inilah kemudian menjadi pangkal masalah kalau kita melihat ke halaman 3 saya tulis, "Sistem ini berjalan dan menjadi konvensi di kalangan pendidikan." Akibatnya begini di alinea 3 saya sebutkan secara khusus, "Dalam upaya menstandardisasi lulusan jadi setiap institusi pendidikan dokter spesialis secara mandiri membiayai dirinya karena universitas atau lebih tepat fakultas kedokteran tidak memiliki alokasi dana khusus untuk itu." Jadi model gotong royong dalam pendidikan dokter spesialis itu memang terjadi guyub itu sejak tahun '50 itu dimulai keinginan mendidik itu. Nah dulu gotong royongnya hanya beli pisang goreng, beli kopi. Sekarang gotong royongnya kalau case conference sudah beda begitu ya. Nah periode tahun 80-an masih gotong royong mendatangkan ingin menstandardisasi, katakan UNAIR mereka mendatangkan pengajar dari UI, peserta didiknya menyiapkan tiket, gotong royong satu sama lain menghadirkan penguji. Itu terjadi itu. Nah karena kebutuhan makin meningkat akibatnya gotong royong ini uangnya makin besar, ini yang disampaikan Prof. Digdo itu. Dan kemudian karena merasa tidak diperhatikan berpuluh-puluh tahun seperti itu, uangnya disimpan di bagian. Itu yang menimbulkan beberapa masalah hukum baru-baru ini di beberapa fakultas kedokteran. Dan kita juga kaget memang misal katakanlah masuk fakultas kedokteran, apalagi objin ya Prof. Mahyudin paham persislah saya kira ya 300-500 juta itu uang, uang masuk itu biasa. Kulit saya dengar pernah tapi sekarang sejak ada kasus hukum ini di salah satu kotalah, jangan disebut dimana tempatnya hampir 1 milyar. Kalau tidak salah uang masuk sehingga punya kekhawatiran kita jangan sampai nanti kalau selesai semua pasien dikuliti gitu ya. Itu yang kita khawatir itu. Nah itu kir-kira. Tapi proses gotong royong itu memang terbangun karena sikap kepribadian bangsa kita awaslnya. Itu yang kemudian disinilah disinyalir ya, disinylair bahwa Diknasitu lepas tanggung jawab. Memang Dikti membentuk satu konsorsium ilmu kedokteran, CHS dulu, itu diharapkan silahkan ya diatur kalian. Haknya mereka otoritas itu tanpa memberikan sumber daya lebih lanjut sehingga semua kreatif jadinya. Nah kreativitas ini yang dianggap ini organisasi nongovernment kok ngumpulin uang? Menggunakan fasilitas negara? kemudian akuntabilitasnya dipertanyakan. Inilah akhir-akhir ini muncul, inilah sejarahnya. 32
ARSIP DPR RI Nah area inilah yang samapi hari ini kalau kita jujur bicara di Dikti tidak ada yang memperhatikan dokter spesialis. Pertanyaannya apakah perlu diperhatikan? Kenapa kami sarjana akuntansi tidak diperhatikan gitu ya? Kenapa hanya dokter yang diperhatikan? Ini kan spesialis. Tinggal esensi konstitusi negara kalau kebutuhan ha katas pelayanan kesehatan harus dipenuhi negara, kemudian dalam prosesnya membutuhkan sumber daya tertentu, semua aspek negara harus turun. Karena menyangkut hajat primer gitu ya. Bukan yang lain tidak primer, ini ada primer yang memang kita kekurangangan. Nah wacana-wacana ini tentulah ahli hukum yang akan lebih paham. Nah kemudian yang ketiga, saya ingin mengingatkan kembali tentang aspek sosiologis yang sectoral dalam proses pendidikan kedokteran. Pertama tentu secara sosiologis, secara sosial begitu ya memang tidak ada dana yang dialokasikan secara khusus walaupun sekarang sudah ada beasiswa pendidikan dokter spesialis tapi itu sangat tidak mencukupi. Kemudian masalah lain yang disampaikan tadi sebelumnya soal lahan pendidikan, soal tempat pendidikannya. Saya kira slidenya diteruskan Pak ya, yang area tidak bertuan, area tumpang tindih yang gambar bulat-bulat itu, saya tidak kelihatan ini ya. Memang ada area tidak bertuan yang kemudian membutuhkan regulasi, tapi masalahnya apakah mesti undang-undang area tidak bertuan itu? Nah ini pentingnya undang-undang ini nanti bapak anggota dewan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat melihat sisi pentingnya. Tapi memang ada area yang tidak bertuan, ada juga area tumpang tindih yang tadi saya sampaikan. Nah bagaimana kalau, kalau tujuannya mensinkronisasi, mengharmonisasi area tumpang tindih, tentu butuh undang-undang kalau pendekatannya itu. Kemudian kalau area tidak bertuan ini ternyata menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut pengaturan juga ada reward dan punishment-nya disitu, itu pasti perlu undang-undang. Nah kita akan, akan coba petakan beberapa permasalahan yang ada. Slide berikut. Nah ini ada beberapa catatan saya lihat. Pertama tentu kalau kita bicara mendidik, bicara tidak lepas bicara perencanaan pemanfaatan utilisasi. Nah apakah pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter kemudian itu betul-betul berkualitas sehingga langsung memberikan pelayanan keselamatan masyarakat, keselamatan pasien terjadi. Itu pertanyaan penting. Tadi Prof. Digdo mengindikasikan ada orang yang tidak mau berobat kalau dia baru tamat begitu ya, mengindikasikan nah itu mesti dibuktikan. Kalau memang itu terjadi memang ada permasalahan dalam pendidikan kedokteran kita, karena begitu karena sifatnya ternyata tidak dapat langsung memberikan keselamatan lah. Kalau soal puas gak puas itu soal relative Pak itu. Kemudian dari sisi kualifikasi lulusan. Nah ini nih juga yang menjadi isu penting. Spesialis 1 atau spesialis 2, atau kita bicara spesialis, subspesialis, yang mencari kesetaraan S2 dan S3. Ini nih memang tidak ada, Undang-Undang Sisdiknas pun tidak mengatur ini. Kalau ini dianggap penting kemudian harus mengharmoniskan, mensinkronkan, saling memperkuat dengan undang- undang yang ada itu pendekatakan perlu ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah 33
ARSIP DPR RI kemudian tadi yang saya sampaikan di depan soal ketiga, pendidikan kedokteran di rumah sakit vertikal itu rumah sakit departemen kesehatan. Rumah sakit ini yang mendidik kedokteran ini hampir semuanya rumah sakit Kementerian Kesehatan, hanya satu rumah sakit daerah ini rumah sakit dr. Sutomo saja hanya rumah sakit Sutomo. Yang lain itu bukan, bukan rumah sakit pendidikan tapi apa namanya, yang digunakan rumah sakit sebagai lahan pendidikan. Nah ini nih sangat berbeda karena, karena kalau di rumah sakit yang menjadi lahan pendidikan, rumah sakitnya sendiri menjadi rumah sakit pelayanan. Visinya berbeda, sangat berbeda, nah ini nih yang harus diatur. Apalagi sekarang rumah sakit yang menjadi lahan pendidikan itu statusnya sudah BLU (Badan Layan Umum), artinya memberikan pelayanan dengan memperhatikan betul aspek efisiensi, efisiensi pelayanan. Contohnya begini kalau dalam pendidikan hans gunakan sarung tangan itu mungkin dia perlu 2-3 kali itu ganti. Kalau rumah sakit BLU dia akan bicara tentang ...(suara pembicara tidak jelas)... benang jahit yang mestinya bisa 6cm, yang peserta didik ini 20cm mesti nambah lagi begitu ya. Nah disini terjadi dilema dalam pendidikan, proses pendidikan yang kalau tidak kita cermati bahaya terhadap pasien. Patient savety-nya menjadi permasalahan, belum lagi peralatan misalnya. Dalam skala pendidikan mungkin butuh suatu alat baru yang mungkin pasiennya hanya satu sebulan begitu ya, tapi itu perlu untuk, untuk, untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kalau dari sisi pelayanan kenapa kita harus beli alat ini kalau pasiennya hanya satu? Nah ini isu-isu krusial kalau, kalau memang masih ada dualisme, rumah sakit sebagai sarana pelayanan dan rumah sakit yang fokus untuk pendidikan. Dualisme seperti itu. Dan kemudian sistemnya. Rumah sakit pendidikan yang baik, ini mohon maaf guru-guru besar ini Prof., itu sebetulnya pasien masuk pertama kali itu guru besarnya yang terima. Guru besarnya yang terima, jelas diagnosisnya baru kemudian jalan residence. Nah apakah mau Prof. Mahyudin kalau balik ke fakultas ada pasien duluan tengok gitu ya? Ini mesti diatur, Prof. Digdo apakah mau? dr. Pranowo yang senior ini apakah mau? KETUA RAPAT: Residence itu peserta didik ya. PAKAR KEDOKTERAN (dr. FAHMI IDRIS): Iya peserta didik, peserta didik dokter namanya residence. Mohon maaf ya, peserta didik. Yang terjadi kita, peserta didik tahun pertama dua bulan atau tiga bulan itu duluan yang terima pasien. Itu duluan yang terima pasien, coba bapak kalau ke rumah sakit pendidikan itu yang terima duluan. Kemudian kalau dia bingung baru lapor ke kakak kelasnya, penjaga 2 lapor. IRSYAH YUNUS (F.PDIP): Pimpinan, tanya sedikit pimpinan. Bukannya di luar negeri terbalik pak. Jadi kalau masuk ke rumah sakit, ke dokter umum dulu baru ke spesialis. 34
ARSIP DPR RI PAKAR KEDOKTERAN (dr. FAHMI IDRIS): Itu sistem pak, kalau sistem rujukan. Ini kita bicara di rumah sakit, nanti kalau mau diskusi sistem rujukan boleh juga. Kapan satu harian kita pak, satu harian ini tapi yang sudah dikirim ke rumah sakit pendidikan. Memang tidak harus katakanlah guru besarnya jaga 24 jam tidak, tapi kita buat sistem keselamatan pasien itu masuk menjadi yang utama. Itu yang harus dibangun sistem itu. Nah kemudian baru kita bicara sisi input. Ya kalau sisi input ini memang saya kira teknis lha ya, kurikulum mungkin tidak perlu undang-undang. Kalau ikutan juga dalam undang-undang mungkin satu hal yang mesti dipenuhi lamanya pendidikan, model pendidikan. Kita sampai sekarang model pendidikan kita, karena, ya ini bicara aturan main juga, karena tidak ada kemudian menentukan dengan tegas jadi wasit yang baik, sejarah pendidikan kita dimulai dari kolegium. Masing-masing kolegium itu kemudian menentukan sendiri batas kewenangannya, karena menentukan sendiri batas kewenangannya itu yang terjadi. Jadi misal kolegium jantung atau kolegium THT misalnya. Sekarang kolegium THT luas batas kewenangannya spesialis THT, kepala- leher. Jadi kalau lihat sekarang SP, spesialis THTKL, itu sudah memperluas batas kewenangannya menjadi kepala-leher. Apakah itu salah? Tidak juga, tapi mesti ada kontrol. Nanti masyarakat bingung urusan kepala ke THT aka gitu ya. Padahal kan kepala itu banyak isinya bukan hanya itu, itu, itu yang kita khawatir. Ini contoh-contoh tertentu dalam kurikulum. Belum lagi tadi ini beliau ini internis kardiologis. Setelah mengambil internis beliau memperdalam jantung, sekarang kita ada juga yang setelah dokter umum langsung ambil jantung. Nah yang mana mau kita benahi ini? Sistem apa? Mana yang mau diikuti oleh kita? Sehingga tujuannya satu pendidikan lebih efisien, kemudian lebih efektif dalam treatment, tapi juga yang penting masyarakat terlindungi. Itu yang mesti disamakan juga, disamakan. Banyak ...(suara pembicara tidak jelas)... misal di Amerika itu ada basic internal skin 2 tahun baru boleh ambil. Kita enggak, ada yang cuma 6 bulan itu ambil gitu ya. Nah ini yang, yang, tolong nanti aspeknya kalau pendidikan kedokteran ini ke arah patient savety-nya ini yang, yang, yang mungkin lebih difokuskan. Kemudian pembiayaan saya kira sudah banyak dibahas tadi. Nah tanggung jawab institusi, nah inilah yang membuat pendidikan kedokteran kita ini terus terang menurut saya mandeg disini. Kita tidak pernah berani memutuskan bahwa regulasi mestinya dekan fakultas kedokteran dan direktur rumah sakit pendidikan itu kalau sudah ada itu satu. Kita ini kan dekan di bawah Diknas, direktur rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan atau kalau daerah di bawah Gubernur. Kalau ini, kalau yang Sutomo ini sekarang pendidikan. Di bawah Gubernur kalau,kalau Sutomo. Ini ada dua nahkoda, dua nahkoda sebetulnya. Nah kalau dua orang ini dekan dengan direkturnya lagi harmonis enak sekali, tapi kita juga menemui case-case yang dua ini tidak harmonis. Korbannya peserta didik, direct-indirect korbannya pasien, indirect korbannya pasien. Ini nih yang, yang kalau ini mulai lagi akan sangat, kalau ini menjadi RUU dan kemudian mulai digulirkan 35
ARSIP DPR RI apakah rumah sakit vertical dengan segala resources yang sudah menjadikan rumah sakit pendidikan milik universitas atau di bawah ini, pasti ramai ini perdebatannya. Bisa deadlock nih pak, kalau-kalau, tetapi ini harus berani diterobos. Di Belanda misalnya kalau kita komitmen murni ke Belanda, DIN dengan rumah sakit pendidikan itu satu. Tidak mungkin mengurus satu rumah, ada dua, dua nahkoda itu. Ini nih isu krusial yang, yang menjadi masalah. Belum lagi, nah satu lagi akibatnya di samping manajemen, top manajemennya, kemudian dari sisi tenaga juga. Selalu kalau bicara pendidikan membuka rumah sakit, apa problem pendidikan yang dilihat itu yang diakreditasi itu PNS Kementerian Kesehatannya, Kementerian Pendidikannya, Diknas. Misal beginilah di Palembang, di rumah sakit Muhammad Husein Palembang itu misalnya neurolognya itu banyak, ahli syarafnya itu banyak, tapi yang punya NIP Kementerian Pendidikan tinggal satu orang itu alamat bubar itu fakultas kedokteran itu. Paling tidak program spesialisasi syarafnya. Sedangkan ada juga aturan-aturan internal kalau orang NIP-nya Kementerian Pendidikan itu prekilinik, gak boleh menjadi spesialis ada juga aturan seperti itu. Sehingga kita ini menghadapi situasi yang menurut saya cukup parah dalam dunia pendidikan kedoteran kita, kekurangan tenaga ini. Mungkin Pak Mahyudin kalau pulang Palembang udah tahu bagian mana yang mau ditutup itu sebetulnya. Akibatnya yang dipakai sementara adalah PNS Kementerian Kesehatan. Iya Kementerian Kesehatan yang kemudian jadi Dosen Luar Biasa, memang banyak sekali Dosen Luar Biasa di dalam rumah sakit lahan pendidikan itu. Kalau mau tidak kita katakan pendidikan itu menjadi luar biasa itu karena dosennya luar biasa semua. Ini yang bahaya kalau dosennya biasa di luar. Ini, ini, ini krusial, ini juga harus diputuskan karena itu, pola itu. Karena kalau tidak negara ini akan sangat dirugikan manakala pendidikan kedokteran ini, spesialis ini berhenti. Untuk hal-hal yang menurut saya sepele begitu. Nah disini memang muncul hak dan kewajiban yang selalu dipertanyakan. Kami PNS Kemkes sudah menjadi Dosen Luar Biasa hampir seluruh hidup kami, kok gak bisa jadi guru besar? Kemudian kami sudah subspesialis dalam konteks pelayanan, kok tidak disetarakan doctor? Padahal kami membuat kajian akademik yang, yang sebetulnya kurang lebih sama. Nah ini hal-hal ini, ini, ini artinya kita mulai menabrak Undang-Undang Sisdiknas. Nah disinilah menurut saya, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu perlu mengsinkronkan, kemudian mengharmoniskanyang tumpang tindih di break trough jalan keluarnya seperti apa, yang kosong diisi. Ini kira-kira. Yang terakhir tentunya kita berbicara low enforcement lah untuk kolegium. Kemudian belum lagi kalau kita bicara jujur industri dan politik kesehatan kita itu kan rada-rada gak beres juga begitu ya. Nanti dengan segala hormat, misalnya ada satu peer group kedokteran menentukan treatment ini yang terbaik, yang semestinya mesti diuji lagi atau kita jujur lah misal WHO ini, ini jangan terlalu dicatat persis tapi ini disinyalir terjadi sebetulnya. WHO misalnya menentukan rejimen pengobatan baru, padahal di belakangnya industry. Munculah region baru, ini baru kemudian ini kan turun ke 36
ARSIP DPR RI suatu negara, negara itu ke kolegium karena mungkin tidak begitu paham soal industry, apa nanti industry politic bussiness- nya di belakang dia ikut saja. Kemudian turunlah ke residence, peserta didik untuk pakai obat ini ya. Ini nih hal-hal yang menurut saya juga mesti acuan penting dalam pembinaan pendidikan kedokteran. Nah saya tidak tau apakah nanti ada data yang menunjang ini dari Tim DPR? Itu bisa dicari pak, Prof. Mahyudin, karena ada riset itu ternyata banyak obat-obat brand generic itu obat-obat kalau orang bilang paten itu ternyata lebih banyak dipakai di rumah sakit pendidikan. Gitu ya dibandingkan dengan obat generic itu, ini contoh yang perlu menjadi perhatian. Tapi saya tidak tahu apakah ini masuk area yang mesti kita tempatkan sebagai hal-hal yang lebih lanjut dapat masuk ke dalam pengaturan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini. Demikian dapat kami sampaikan, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi Pak Mahyudin, saya tidak dapat memperhatikan face to face Anggota Dewan karena belum sempurna 100% penglihatan kami. Kecuali Pak Mahyudin yang jelas kami lihat dari sini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Belum dikenalkan karena masih sedikit, nanti akhir kita perkenalkan. Demikian tadi paparan dari dr. Fahmi Idris ya. Yang difokuskan, dikonsentrasikan pada pendidikan yang setangh diringgalkanlah "oleh pemerintah". Memang itu menjadi suatu masalah-masalah yang sangat krusial di dalam pendidikan Spesialis 1 dan Spesialis 2. Kita sudah sampai jam 12 ya, ada dua pembicara lagi dan nanti pertanyaan dan jawaban, apakah kita teruskan sampai jam 1? Setuju ya. (KETUK PALU) Silahkan Pak Pranowo untuk menyampaikan paparannya. PAKAR KEDOKTERAN (dr. PRANOWO): Terima kasih bapak pimpinan. Bapak-bapak/ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat, saya tadi sebetulnya hanya mengikuti beliau-beliau yang ada ini, diajak karena kebetulan pada waktu penyusunan yang lalu saya sebagai narasumber. Jadi sebetulnya saya tadi tidak resmi diundang tapi karena dulu narasumber saya diajak oleh beliau-beliau datang. Jadi ini foto dua tahun yang lalu di ruang ini, ketika pada waktu itu saya menjadi narasumber disini juga. Slide selanjutnya. Saya tidak akan membahas, kalau sudah dibahas lengkap. Saya hanya ingin memberikan kejelasan pada Bapak/Ibu sebetulnya perbandingan sistem pendidikan kedokteran kita dengan di luar negeri bagaimana? Ini akan saya tunjukkan dengan secepat, sederhana mungkin, saya tidak sampai 15 menit. Supaya nanti kita punya bayangan bagaimana di luar? Karena tadi masalah di dalam negerinya sudah ruwet, saya tidak akan menambah keruwetan lagi. Tapi ini ada beberapa contoh-contoh pendidikan sederhana. Ini model di Eropa daratan, Belanda itu dulu kita mengikuti cara ini. Dimana ada pendidikan, istilahnya tadi kan ada akademik, ada pendidikan profesi. Akademik ini yang terakhir kita lalui secara ini, dimana setelah lulus akademik itu mempunyai gelar sarjana kedokteran atau Drs.- ini 37
ARSIP DPR RI memberikan gambaran bedanya antara sarjana kedokteran dengan dokter. Kemudian kita akan melalui suatu dokter muda (koas) dulu namanya. Dan kena shift 2 tahun biasanya, kemudian lulus dokter langsung bekerja dahulu, langsung dokter langsung bekerja. Pada waktu Pak Mahyudin menjadi mahasiswa mungkin bukan 4 tahun tapi 5 tahun, atau lebih mungkin. Saya lima tahun dulu, 5 tahun akademik, coasisstant-nya dulu 2,5 tahun. Jadi saya dulu pendidikan, saya dengan Pak Digdo ini 7,5 tahun waktu itu. Nanti kita lihat bagaimana kita sekarang. Ya slide selanjutnya. Ini terus saja ini, saya hanya sekilas saja. Ini model Inggris. Jadi dia juga setelah 5 tahun masa akademik plus sedikit profesi, kemudian dia mengikut yang disebut internship. Dua-tiga tahun dokter umum semua ini. Tadi kan Pak Fahmi yang dokter apa? Spesialis. Ini juga makan waktu 7 tahun untuk menjadi seorang dokter. Ini model commonwealth. Malaysia, Australia, Inggris,menempuh cara ini dulu. Kita yang pertama itu seperti Belanda. Slide selanjutnya. Ini model Amerika. Dimana ada college terlebih dahulu yang coklat itu 2-3 tahun, kemudian medical school. Ketika dia selesai medical school, dia belum boleh bekerja tapi dia sudah punya gelar MD. Ini yang berbeda dengan kita, di Amerika Medical Doctor itu sduah setara dengan Ph.D jadi tidak perlu doketr disana itu sekolah Ph.D lagi atau S2. Karena setelah college mereka itu master 2 tahun, kemudian Ph.D 3 tahun. Lha dokter disana begitu juga 2 tahun karena MD-nya 4-5 tahun gelarnya MD. Jadi di Amerika itu MD, Ph.d, JD (jurisdoctor), itu satu level. Ini perlu dicatat supaya nanti kita itu, menghabiskan waktu sekolah dokter kita itu. Nah kemudian dia langsung melakukan residensi atau internship langsung di Amerika menjadi spesialis untuk menghemat waktu. Jadi misalkan spesialis mata, setelah MD dia bergerak MD ketika internship dia sudah digaji. Sudah digaji. Mata mungkin cukup 2 tahun. Tapi kalau ahli bedah, ahli kandungan, mungkin perlu 3 tahun internship-nya. Yang disebut dokter umum kita disana juga 3 tahun karena dia mencakup banyak ilmu, apa namanya banyak hal. Sedangkan kalau mata sudah khusus mata saja, atau kulit saja, ini cukup 2 tahun. Untuk menjadi dokter umum disana itu lebih lama tapi menjadi spesialis menjadi lebih cepat. Karena spesialis disana tidak harus lewat dokter umum dulu tapi MD-nya semua sama. Jadi kalau kita lihat disini, kalau college itu 3 tahun kemudian tambah 5 tahun, 8 tahun, menjadi dokter umum disini itu 11 tahun. Tapi menjadi spesialis juga 11 tahun. Waktu dia selesai MD itu boleh di rumah sakit tapi masih dalam kontrol, belum boleh private practice sendiri. Setelah selesai internship baru boleh dia private practice sendiri. Lagi slide selanjutnya. Ini yang kita pakai terkahir ini 4 tahun, 2 tahun, beberapa waktu yang lalu sejak 3 tahun yang lalu, betul Pak Fahmi ya? Kita mendigradir diri, slide selanjutnya, terus lagi itu. Sekolah kita itu tinggal segini 3,5 dan 1,5 setelah itu lulus fakultas kedokteran diberi gelar dokter, belum boleh praktek, harus melakukan yang disebut internship 1 tahun. Pengaturan internship nya ini sekarang juga masih repot, yah kita, Pak Fahmi mungkin juga paham di IDI masih carut marut, tapi sekarang kelihatannya Depkes yang mengambil alih ini justru. Lucu jadi pendidikan tapi internship-nya yang mengambil alih, yang melakukan Departemen Kesehatan. Ini 38
ARSIP DPR RI yang terjadi sekarang. Karena kalau gak dikelola lulusan dokter-dokert kita yang 5 tahun ini gak bisa bekerja. Karena gak ada yang ngurusi sekarang Depkes bekerja sama di daerah melakukan hal tersebut. Ini fakta Pak Fahmi, ya disebut internship itu. Karena kurikulum kita cuma 1,5-3,5 tahun, dahulu waktu saya lulus, Pak Digdo lulus. Kalau kita ke Amerika, kita itu cukup ujian FMG namanya Foreign Medical Graduate, itu kita boleh langsung bekerja waktu kurikulum kita 7,5 tahun seperti Belanda dulu. Tetapi karena kurikulum kita sekarang turun, kita di Amerika cuma diakui sebagai Bachelor Match, harus mengikuti pendidikannya sana lagi. Jadi ini yang menyebabkan kita menjadi ketinggalan dengan kompetensi global. Jadi kita lebih cepat lulus untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tapikompetensi global kita ketinggalan. Lha ini nanti yang harus kita pikirkan, bagaimana mensinkronkan antara mencukupi kebutuhan masyarakat kita dan mengejar kebutuhan kompetensi global? RRC pernah melakukan barefur doctor namanya untuk mendapatkan dokter cepat, dokternya 3 tahun pokoknya bisa jadi dulu tapi setelah itu mereka cepat-cepat mengejar. Lha ini dalam perundangan kalau ini jadi undang-undang harus betul-betul dicermati jangan sampai menjebak kita. Kita hanya mendidika cepat untuk masyarakat kita sendiri, di dunia internasional kita ketinggalan ya. Gak diakui ya, ini beberapa dan karena tadi saya mendengar beliau berdua ini belajar di depan, saya tadi sambil utek-utek sedikit saya memasukkan beberapa slide tadi. Sebenarnya ini hanya melengkapi saja yang beliau berdua tadi sudah menyampaikan. Sebetulkan kalau yang dikatakan Pak Fahmi tadi teaching hospital yang betul ini menurut, ini betul-betul dapurnya pendidikan. Dapurnya, kokinya itu dosennya, dapurnya itu di rumah sakitnya, bahan bakunya diolah itu mahasiswanya. Nah ini, harusnya memang teaching hospital itu sesuatu hal yang mahal seperti yang dikatakan Pak Fahmi tadi tidak cukup standar sekian. Lha ini bersebarangan dengan rumah sakit yang memikirkan efisiensi. Dan mohon dicatat juga bahwa fakultas-fakultas yang maju di luar negeri tidak hanya mendidik saja, tetapi dia based on research. Yang kedua hasil riset tadi untuk teaching-nya, bias juga dijual. Jadi istilahnya dulu kok menjadi 'superman' banget sih, kok juga pendidikan, pengabdian masyarakat dan research. Tapi itu memang sesuatu yang terintegrasi karena pendidikan kedokteran disini, dulu jamannya Pak Menteri Dod Yusuf yang dikatakan link and match. Jadi lulusan dokter itu betul-betul match dengan kebutuhan dokter di masyarakat karena kita ada internship tadi, ada penelitiannya, ada rumah sakit sebagai dapurnya. Lha ini yang dimimpikan oleh beliau berdua tadi adanya suatu teaching hospital tadi. Dan teaching hospital itu sesuatu yang betul-betul, apa namanya, garansinya tinggi untuk mendapat, memberikan layanan. Leading and medical technology, bukan sekedar melakukan usus buntu. Based hospital di negara itu. Dan yang penting top reversal hospital, yang paling penting bawah, yang bawah itu dia menjadi satu political power untuk mempengaruhi kebijakan kesehatan apa yang harus dialmbil. Karena disitu pusat research dan pusat pelatihannya tadi, disamping hal- hal saya sebutkan tadi. Ini nih dari atas dan saya sekedar memberikan tahapan tadi bahwa coba 39
ARSIP DPR RI kita bayangkan kalau lulus dokter umur 25, sarjana kedokteran tadi sekolah 6 tahun, dokter kan ingin spesialis tadi ka nada Spesialis 1 selama 2 tahun. Saya internis 4-5 tahun, spesialis ginjal ambil lagi 3 tahun, itu saja gak cukup kalau saya menjadi pendidik harus punya S2, S3 sendiri. S3- nya berapa tahun? Jadi sudah hampir pensiun baru selesai semua. Ini harus dipotong ini, harus dipotong betul, ya Pak Fahmi gitu kan Pak Fahmi? Pak Fahmi ini yang hebat ini, masih muda sudah doctor, tapi juga 40. Kalah dari dengan Singapura yang umur 30 itu sudah professor. Itu sehingga masyarakat kita karena percaya gelarnya Singapura tadi, ngapain berobat ke dokter Indonesia tua, gak punya gelar. Ini Singapura 37 tahun sudah professor. Tak berobat ke sana saja, padahal belum tentu lebih pintar mereka. Demam berdarah pasti gak ada, laha mereka gak punya Demam Berdarah. Operasi batu pasti pintar kita, wong disana gak ada batu. Kok kita pergi kesana to? Kenyataan itu Pak karena tadi itu trust tadi yang sudah tercipta. Kita merusak trust pada sistem kedokteran kita sendiri, dokter Indonesia malpraktek, dokter Indonesia mata duitan, dokter Indonesia praktek doang. Ini yang menyebabkan trust masyarakat kita gak ada. Nah ini tadi kalau diurut tadi itu, 5 tahun, 1 tahun, spesialis, spesialis. Nah tadi ada pemikiran dari Pak Fahmi bahwa bagaimana kalau ketika spesialis dengan syarat tertentu di situ sudah Ph.D umpamanya, atau setelah subspesialis. Jadi ada kesetaraan tadi pemikiran, ini menjadi pemikiran untuk memotong. Tidak semua orang, orang yang mau ke daerah ya silahkanlah, tapi orang yang menjadi pendidik mutlak ketika mengambil spesialis atau subspesialis, dia diwajibkan untuk mengambil Ph.D-nya langsung. Jadi tidak buang waktu. Jadi karya-karya tulisnya itu ditambahi filosofi-filosofi jadilah dia, akan menghemat waktu seperti di Amerika tadi. Ini satu, ini slide ini saya tampilkan 10 tahun, saya buat 10 tahun yang lalu ketika kita di tim, saya punya grup tim di UNAIR untuk menyusun ini. Tahun '90 Malaysia itu masih belajar kesini, masih, teman saya dari Malaysia belajar ke UNAIR ke UI. Tapi kemudian sejak '90 itu entah kenapa, saya tidak cari siapa yang salah, gap itu terjadi. Antara negeri-negeri yang tidak maju termasuk Indonesia dan negeri maju termasuk ASEAN yang maju Singapura, gap-nya jauh sekali. High-tech, robotic surgery, transplantation, stem cell, ketinggalan kita, ketinggalannya cukup jauh kita. Slide selanjutnya, cepat saja, soalnya saya janjinya saya 15 menit. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban kita? Ya slide terus. Kita sering klasik tingkatkan mutu dokter, tingkatkan mutu, tingkatkan mutu, gimana tingkatkannya itu gak pernah ada, tapi slogannya ada. Tapi bagaimana meningkatkan caranya gak pernah kita, ini kita pernah mencoba Pak Fahmi dengan dokter keluarga ada One Asian Doctor mempertajam rujukan ketua IDI yang baru. Kemudian mempercepat masa studi, continuing development, ISO, dan sebagainya, ini upaya-upaya yang saya kira masih belum ketemu jawabannya ya Pak Fahmi ya. Nah ini yang saya harapkan dari Bapa/Ibu sekalian. Ketinggalan seperti ini dari growth yang berbeda dari kita stationer yang hitam itu, itu tidak bias sekedar dicapai dengan inovasi yang awrna hitam. Ini perlu reformasi restrukturisasi. Artinya apa? Perlu political will. Dan Bapak/Ibu yang bias 40
ARSIP DPR RI merubah semua ini yang kita harapkan untuk itu. Ini perlu political will, dan ini kita lihat ini. Ini bergesernya, dulu dunia kedokteran itu kan semua itu tujuannya baik untuk kesehatan bersama, untuk meningkatkan masyarakat setinggi-tingginya sehatnya. Sekarang ini rumah sakit geser, bagaimana rumah sakit dapt profit sebesar-besarnya. Kalau dulu kan bagaimana supaya sehat, dulu sesama kawan, kolega bekerja sama. Sekarang antarrumah sakit apa? Competitor. Ini betul- betul bergeser antara health service dan health business sekarang itu. Jadi pendidikan kita mau tidak mau juga akan terpengaruh itu. Ini contoh kalau kita tidak menghasilkan dokter yang berkompetensi global. Ini iklan di kita. Ini kalau kita baca syaratnya itu western standard dan sebagainya. Ini bisa kita bayangkan kalau Moon Elizabeth mendirikan rumah sakit di Jakarta, dia menentukan syarat-syarat ini, yang bekerja di rumah sakit bukan anak didik kita. Yang bekerja disitu dokter-dokter Asing. Kemudian ada yang bertanya, dokter asing kan sedikit? Iya sedikit tapi dia makan kejunya, telonya yang di Walikukun tadi untuk dokter kita. Sedangkan kejunya di rumah sakin Moon E oleh para spesialis mereka. Kalau kita tidak bisa mensinkronkan antara kebutuhan primary health care kita dengan kompetensi global yang ada. Mesti dicari ini caranya. Ya terus ini, ini iklan-iklan, antara primary health care dengan kompetensi global perlu dicari jalan keluar tadi itu dan beberapa cara tadi itu. Ya saya akan menutup yang saya sampaikan ini dengan bahwa pendidikan dokter ini unik sebetulnya bukan pintar saja, moral, etik, itu diperlukan untuk dokter ini. Coba di slide-nya, kembali-kembali, kembali, kembali lagi. Itu di gambar itu tadi. Di suatu hari tanggal 8 Agustus 2008 jam 08.08 WIB, diulang lagi tanggal 9 September 2009, terjadi wabah pandemic section caesaria. Itu beliau tau saya kira. Pertanyaan saya pada Bapak/Ibu yang terhormat, untuk babak itu caesar. Slide selanjutnya, etis gak dokter melakukan itu? Alhamdulillah kalau ada yang mengatakan itu tidak. Masyarakat kita sudah bergeser, mahasiswa waktu saya tanyakan ini langsung semua "tidak etis". Tapi pada direktur rumah sakit dia bilang, "boleh apa salahnya?". Dokternya duit masuk, pasiennya happy, semuanya happy. Kita lupa satu dari segi etik, ada satu yang kita tidak tanya, bayinya gak pernah ditanya, "Happy gak dia dilahirkan maju satu jam, maju satu hari?". Tidak pernah bisa kita tanya bayinya kalau kita ngomong dari segi etik, gitu Pak Fahmi ya. Saya mewakili Pak Fahmi ini ketua IDI. Nah inilah, bahwa menjadi dokter tidak hanya cukup pintar, maka entry tadi yang disinggung perlu juga. Tidak hanya sekedar tes pintar, supaya tadi tidak nguliti pasien tadi itu. Demikian ini yang terakhir dan ini ada satu slide juga. Ini kalau kita tidak hati-hati, dokter asing yang masuk sini. TKW tahun berapa itu ada data ya, dia bawa uang 800juta US $, pahlwan TKW-nya bawa uang. Tapi jangan lupa TKW-nya itu satu juta, cuman 50.000 orang asing di Indonesia bawa minggat uang kita 3 milyar. Bayangkan kalau dokter asing ikut masuk sini, berapa uang yang akan dibawa pergi oleh mereka? Sekarang aja dengan health, apa namanya, pariwisata ke Singapura, berapa uang kita yang keluar? Mudah-mudahan Bapak/Ibu sekalian tidak ikut-ikut ke Singapura, ke tempat saya, sama Pak Digdo, sama Pak Fahmi saja berobatnya, nanti biar devisanya tidak keluar. 41
ARSIP DPR RI Terima kasih, Bapak/Ibu telah diberikan kesempatan disini sangat terhormat bagi saya untuk bisa berbicara disini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Ya sangat menarik sekali karena ini kan era globalisasi ini kan sudah mulai Pak, artinya dokter-dokter masuk, tapi masih artinya menaati undang-undang kita. Tapi seperti contohnya Pak, mungkin kita tidak sadar bahwa kita ini berjalan di tempat dokternya. Pelayanan kesehatan berjalan di tempat, jadi mungkin mundur. Karena seperti kita contoh saja secara objektif bahwa sekarang sudah robotic surgery pak, robot seperti Bapak bilang tadi, bahwa di Singapura tuh sekarang ada 4 robot terus dia beli lagi 3 robot jadi 7 robot sekarang. Ya baru itu, jadi sekarang tiap rumah sakit ada robot surgery itu. Itu satu kemajuan. Korea itu 75 robotnya, belum Jepang, jadi kita sudah ketinggalan jauh, jauh sekali. Kita masih memakai, iyalah microscopic surgery aja belum kita. Banyak yang belum ini ya kecuali senter-senter yang besar, senter Surabaya gitu ya, UI, Bandung, tapi untuk Palembang aja gak ada itu. Belum artinya robot, yang artinya belum alat yang lain. Jadi kita harus itu kita pikirkan di dalam undang-undang, hospital misalnya dan sebagainya. Saya kira kita ini, berikan kesempatan pada Prof. Lukman, silahkan. PAKAR KEDOKTERAN (Prof. LUKMAN HAKIM): Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi X, Para Anggota Komisi X yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan merupakan suatu kehormatan bagi saya, untuk dapat memberikan masukan yang mungkin ada manfaatnya untuk dijadikan bahan pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini. Ya saya mungkin dalam pemaparan saya ini, banyak telah dibicarakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Mungkin ada beberapa hal-hal yang dapat melengkapi, seperti kita lihat disini undang-undang tadi telah dibahas oleh dr. Fahmi. Tadi yang kita harapkan tadi adalah jangan sampai ada tumpang tindih yang terjadi satu sama lain. Dan mengenai tadi ada kekosongan, yang ada satu sedikit kekosongan tadi yang belum dibahas oleh Sisdiknas, Praktek Kedokteran, dan yang lain-lain tadi. Ini mungkin merupakan suatu lahan atau suatu lowong untuk kita menyusun Rancangan Undang- Undang Pendidikan Kedokteran ini. Dan kita tahu juga banyak sekali Peraturan Pemerintah yang telah menggeluti mengenai pendidikan kedokteran yang ada keterkaitannya dengan dokter Indonesia. Salah satu yang saya ingat adalah Permenkes November 2008 tentang Persyaratan-persyaratan Rumah Sakit Pendidikan. Dimana disitu telah disampaikan mengenai apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit pendidikan, dan juga bagaimana status dari dokter pendidik kliniknya, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan jenjang di dalam jenjang pendidikan bagi para dokter pendidik yang berstatus Kemkes. Mengenai stakeholder telah kita banyak ketahui juga banyak beberapa institusi yang telah ikut berperan dalam pendidikan kedokteran ini, salah satu adalah tentu Kementerian Pendidikan Nasional dengan Diktinya, kemudian Kemkes yang banyak berkepentingan untuk 42
ARSIP DPR RI output-nya para lulusannya, council kedokteran Indonesia, kemudian IDI sebagai profesi, dan disini adalah kolegium majelis kolegium Indonesia yang banyak menentukan mengenai pendidikan spesialis dan subspesialis. Dan di samping itu juga yang banyak berperan adalah organisasi profesi seperti PAPDI, IKADI, dan sebagainya. Dan organisasi seminat seperti jantung, dan lain- lain. Yang semunya ini ikut berperan memberikan banyak sumbangan-sumbangan untuk pendidikan kedokteran di bidang spesialis. Kemudian BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) yang tugasnya mengakreditasi semua institusi. Kemudian ARSPI (Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia), kemudian kopertis dan adalagi Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang juga memberikan asupan-asupan dalam pendidikan kedokteran misalnya dalam pembuatan kurikulum. Ya slide. Nah kita ketahui bahwa dasar pendidikan, akan terjadi pendidikan adalah kalau ada input, kemudian dia diproses dalam pendidikan kedokterannya dan menghasilkan dokternya. Nah ketiga, ketiga unsur inilah yang menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan dokternya. Selanjutnya kalau tadi kita lihat kotak-kotak, pertama adalah 4 tahun pertama kotak akademik yang nanti tamat menjadi S.Ked, kemudian berlanjut 2 tahun menjadi professional menjadi dokter tapi sebetulnya, kembali-kembali, kembali dong, jangan cepat-cepat. Sekarang ini adalah disebut sebagai akademik professional jadi semuanya dilakukan dalam satu kotak. Di awal pendidikan akademis yang lebih banyak, professional sudah mulai diperkenalkan, kemudian makin lama bergeser pada sudah mendekati tahap akhir profesionalnya yang lebih banyak. Dan kemudian full di intensif sedangkan akademisnya makin sedikit. Jadi merupakan satu kesatuan pendidikan akademis professional yang sudah kita, apa namanya, anut dengan adanya strategy spaces untuk bidang kedokteran yang telah dicanangkan oleh KKI ya. Kita pendidikan disini ada, saya bagi disini ada dokter umum, dan kemudian Spesialis 1, dan Spesialis 2. Kita tadi telah dengar jumlah FK seluruh Indonesia 79 dan lebih lagi 50% adalah FK swasta dibandingkan dengan FK negeri, angkanya saya tidak tau persisnya. Dan apa saja yang telah dilakukan usaha selama ini adalah council kedokteran Indonesia telah mengeluarkan standard kompetensi dokter Indonesia. Yang isinya: telah kita banyak ketahui adalah standard profesi dokter Indonesia dan standard kompetensi, dan standard profesi dokter Indonesia. Nah mungkin sebagai, apa namanya, pengetahuan saja bahwa sekarang ini untuk menuju menjadi seorang dokter praktek, bisa berpraktek adalah diawali dengan pendidikan di fakultas kedokteran yang bisa kita sebut juga sebagai basic medical education. Mendapatkan ijasah dokter, kemudian pada saat ini dia melakukan UKDI yang dikoordinir oleh kolegium dokter keluarga Indonesia beserta dengan AIPKI tadi. UKDI adalah Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, dan apabila lulus mendapatkan sertifikat kompetensi sementara sehingga dia bisa masuk menjadi peserta intensif. Intensif ini tadi telah disampaikan juga bahwa dikoordinasi oleh Kemkes bersama dengan IDI, dan apabila telah lulus intensifnya dengan penilaian oleh para instrukturnya maka dia akan memperoleh sertifikta kompetensi dokter. Dan dengan sertifikat ini dia dibwa ke council 43
ARSIP DPR RI mendapatkan surat tanda registrasi, dan kemudian pergi ke Kemkes mendapatkan SIP. Jadi perjalanannya cukup panjang. Nah yang sekarang ini banyak, banyak yang tersangkut adalah pada peserta yang mengikuti UKDI, kadang-kadang ada beberapa kali yang mesti ikut ujian. Nah tadi telah saya singgung mengenai SKDI (Standard Kompetensi Dokter Indonesia) disitu buku itu memuat tentang kurikulum yang lebih dikenal dengan KDK. Berisi kompetensi dokter umum yang harus dipenuhi dan strategi pendidikannya adalah ...(suara pembicara tidak jelas)... jadi yang jelas disini adalah PBL. Sedangkan tadi sudah diperkenalkan mengenai klinik, maka tadilah, tadi prosesnya adalah akademik professional. Kemudian di lampiran mengenai sasaran belajar, daftar penyakit, daftar prosedur yang harus diikuti oleh peserta didik. Kemudian ada lagi buku lain yaitu Standard Profesi Dokter Indonesia yang memuat tentang syarat-syarat, komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan. Dan harus dibuat juga antara lain adalah modul-modul yang isinya tujuan belajar, sarana dan prasarana, kemudian staf pengajar, metode pengajaran, material, yang merupakan persyaratan untuk pendidikan dokter. Nah yang agak banyak tidak terpenuhi adalah mengenai sarana dan prasarana oleh banyak institusi. Dan kemudian staf pengajar, khusus staf pengajar mahasiswa ini juga tidak terpenuhi disana sudah ditetapkan berapa kecilnya, kalau tidak salah 110 tapi banyak di fakultas tidak memenuhi syarat-syarat kedokteran swasta yang tersebut. Jadi ini banyak sekali keterkaitannya dengan apa yang dikatakan mutu, masalah mutu oleh Prof. Sudigdo tadi. Jadi apabila kita ingin mendapatkan mutu yang baik maka SPDI ini hendaknya dipenuhi oleh para institusi pendidikan kedokteran tadi. Kemudian kita berlanjut pada prosesnya adalah input, nah input-nya ini yang memuat syarat lulusan mahasiswa. Dan kita ketahui ada seleksi akademis, dengan nama-nama yang bermacam- macam, ada SPBM, mandiri dan sebagainya. Nah ini waktu Dikti tempo hari telah dikumpulkan banyak ahli, dari ahli pakar pendidikan kedokteran dan juga para stakeholder dan ahli psikologi. Bahwa dikatakan bahwa tidak semua calon dokter itu berbakat menjadi seorang dokter dan memang dalam kenyataannya, di dalam perjalanan pendidikannya kadang-kadang mendapat kesulitan untuk menjadi seorang dokter. Dan apabila lulus pun banyak juga, ada juga keluhan- keluhan mengenai dokter tersebut. Nah oleh karena itulah disepakati waktu itu bahwa sebaiknya dihimbau untuk dilakukan tes psikometrik kepada calon peserta FK, peserta didik FK. Dan untuk mahasiswa, untuk input juga tentu tadi telah banyak disinggung oleh dan masuk. Nah masalah-masalah yang ada adalah jumlah penerimaan mahasiswa sangat besar, misal sampai 400 orang yang sangat melebihi kapasitas daya tampung fakultas kedokteran. Ini banyak sekali terjadi di beberapa fakultas terutama yang swasta, pokoknya diterima saja dahulu dan nanti belakangan bisa secara alamiah akan ter-scan sendiri. Nah ini tentu kalau jumlahnya sebegini besar, kapasitas begitu terbatas, apakah kata "mutu" yang tadi dipertanyakan akan bisa tercapai atau tidak? Ini menjadi permasaahan. Sepertinya terlalu dipaksakan untuk diterima. Kemudian dana masuk terlalu besar, tadi telah banyak disinggung sampai 300-400juta dengan uang 44
ARSIP DPR RI semester 10-20juta. Dan juga ada dana masuk mandiri yang oleh FK negeri yang saya rasa juga cukup lumayan besar. Nah mengenai usulan mungkin ini adalah pemikiran saya sendiri yang mungkin bisa dipertimbangkan. Nah untuk mengurangi, menurut saya untuk mengurangi calon peserta, calon peminat masuk ke fakultas kedokteran tadi seperti yang saya katakana bahwa tidak semua sebetulnya para lulusan SMA itu sesuai dengan bakat untuk menjadi seorang dokter. Maka ada baiknya sebagai tes pertama adalah dilakukan tes psikometrik yang mungkin secara praktis bisa dilakukan di SMA di tahun terakhir masing-masing. Dan dengan memberlakukan bahan tes psikometrik yang telah dibuat khusus untuk kedokteran, yang telah dibuat oleh Dikti beberapa tahun yang lalu. Ya kemudian subsidi saya rasa sudah tau semua. Ya slide. Kemudian, nah ini tadi berhubung tadi perkara mutu dan kita lihat tadi pada pemenuhan standard profesi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh KKI tadi banyak yang tidak terpenuhi, dan ini banyak mengandung soal financial dari institusi tersebut maka mungkin persyaratan pembukaan FK yang baru diperketat. Dan ini mungkin bisa dengan undang-undang persyaratannya atau dengan Peraturan Pemerintah jadi bukan hanya waktu visitasi saja dalam keadaannya baik, tapi karena setelah waktu berjalan karena kemampuan financial-nya tidak mencukupi maka bisa menyebabkan penurunan dari fasilitas-fasilitas yang ada sehingga tentu akan berakibat dengan reandahnya mutu. Beasiswa mungkin telah banyak dilakukan. Nah kemudian mengenai besaran angka dana masuk dan semester mungkin ini hanyalah teknis, mungkin diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang perlu lagi adalah pengawasan yang ketat oleh yang berwenang yaitu Diktin dan kalau perlu dilakukan dengan sanksi, karena banyak institusi-institusi tadi yang tidak memenuhi SPDI sehingga mutu yang dikeluarkan mungkin tidak terpenuhi. Nah mengenai output tadi telah saya sampaikan bahwa para lulusan dokter yang barus lulus itu mengikuti ujian UKDI dan ini sampai beberapa kali. Kemudian juga akan menjadi permasalahan penempatan dokter-dokter intensif karena tempat terbatas, sedangkan lulusan banyak. Nah jadi mungkin supaya, supaya ujian UKDI tersebut agar jangan terlalu menyebabkan susah sekali untuk para mahasiswa, mungkin secara teknis bisa diatur dengan beberapa kali ujian yang berbeda bahannya. Misalnya bahan untuk bedah dan bahan untuk medis tidak bersamaan, agar waktu belajarnya pun tidak sedikit ini mungkin bisa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi syarat untuk dijadikan bahan pendidikan supaya, dijadikan lahan pendidikan supaya bisa memenuhi tempat-tempat untuk intensif tadi. Mengenai proses, tadi telah saya sampaikan bahwa proses pembelajaran di SPDI tadi banyak belum terpenuhi. Jadi tadi tenaga dosen ataupun sarana dengan rasio yang belum memenuhi persyaratan, ini suatu masalah. Dan kemudian ini juga pernah dibahas pada waktu RUU beberapa waktu yang lalu bahwa penelitian tidak berjalan di FK karena hanya pendidikan dan pelayanan saja. Ini hanyalah karena keterbatasan waktu dan dosen, mungkin dosen-dosen terutama yang di preklinik mengajar di beberapa tempat sehingga waktu untuk melakukan riset pun 45
ARSIP DPR RI sudah tidak ada waktu lagi. Belum lagi dananya, mengenai gaji saya rasa sudah merupakan hal yang kronik dan ini juga rumah sakit pendidikan untuk mahasiswa sudah mendesak untuk pendidikan spesialis. Sedangkan itu dianggap perlu untuk membuat rumah sakit pendidikan yang khusus untuk mahasiswa jadi university hospital. Dan diketahui juga bahwa rumah sakit pendidikan yang sekarang banyak yang belum memenuhi standard untuk menjadi rumah sakit pendidikan mahasiswa. Jumlah rumah sakit pendidikan juga tidak seimbang dengan jumlah FK yang membutuhkan. Dalam, dalam kegiatan di Dikti sekarang ini ada rencana untuk membangun 2 rumah sakit pendidikan yaitu di UNS dan Unand, dan bekerja sama dengan UI karena UI juga akan membangun research center dan medical education center dan akan terjadi kolaborasi. Mungkin ini merupakan sudah titik awal dalam usaha untuk menuju perbaikan tersebut. Nah SKDI dan SPDI tadi itu sudah. Quality assurance telah digalakkan untuk menjaga mutu itu tadi, tapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan BAN PT juga sudah melakukan. Kemudian ini adalah pelaporan ke Dikti yaitu ex- bed ini juga belum direvisi karena tidak sesuai dengan kedokteran. Nah ini beberapa hal-hal yang perlu menjadi perbaikan nantinya. Slide, ya terus. Jadi perlu pengawasan dari yang berwenang lebih ketat lagi. Dan untuk Dikti sampai sekarang ini belum ada unit khusus yang mengawasi mengenai kedokteran baik umum maupun spesialis. Karena itu perlu ditentukan bahwa disana perlu dilakukan. Selanjutnya berlanjut pada pendidikan dokter spesialis, yang saya bagi menjadi Spesialis 1 ataupun Spesialis 2, atau subspesialisasi atau konsultan. Dan pendidikan spesialis ini tadi telah disampaikan panjang lebar oleh dr. Fahmi bahwa ini adalah merupakan suatu pendalaman di suatu bidang tertentu, bidang kedokteran. Dan pendalaman ini merupakan efek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yang dilihat, yang dihasilkan dari penelitian-penelitian. Hasilnya dalah meningkatkan derajat pelayanan kesehatan pada masyarakat ini akan tadi yang menekuni pendalaman Kemudian peer group dari spesialis mengembangkannya dan menjadilah satu spesialisasi baik di tingkat Sp-1 ataupun Sp-2. Nah mengenai pendidikan dokter spesialis, baik 1 maupun 2 ini telah lama didengungkan telah banyak disepakati bahwa terdiri atad tiga pilar. Yang pertama adalah kolegium sebagai pembuat resepnya jadi menyiapkan kurikulumnya, kemudian fakultas kedokteran sebagai kokinya, dan rumah sakit pendidikan sebagai dapurnya sebagai lahan pendidikan. Kolegium ini memang badan di bawah IDI dan dia mencakup anggotanya dari seluruh Indonesia dari satu bidang spesialis yang sama. Jadi mereka berkumpul disitu untuk menentukan hal-hal mengenai pendidikan dari suatu spesialis yang tertentu dari kolegium yang tertentu tadi. Nah tadi ntelah disinggung juga oleh dr. Fahmi mengenai kolegium dimana dia mulai menentukan layak tidaknya pendidikan spesialis, menbuat kurikulum, mengadakan ujian, dan sekarang ada ujian board, tapi semuanya masih secara otonom. Belum ada yang dikontrol oleh siapa? Belum jelas ya. Jadi sekarang ini pendidikan Sp-1 sudah terstruktur dimana merupakan 46
ARSIP DPR RI program dari fakultas kedokteran dan universitas. Dan institusin yang mengeluarkannya adalah fakultas kedokteran tadi mengeluarkan ijasah ditandatangani dekan dan rektor. Sedangkan kolegium sendiri mengeluarkan sertifikat kompetensi yang untuk selanjutnya merupakan syarat penerbitan SDR dari KKI dan SIP dari Kemkes. Dan kurikulum yang dibuat oleh kolegium disahkan oleh KKI belum dilaksanakan, ini sesuai dengan UUPK (Undang-Undang Praktek Kedokteran). Nah masalahnya tadi telah banyak disinggung adalah mengenai biaya yang besar ya. Dan kemudian sampai sekarang lingkup kegiatan pendidikan Sp-1 sepenuhnya dikelola dan dibawahi oleh kolegium tanpa adanya kontrol dari pemerintah. KKI sudah menerbitkan juga buku Standard Profesi Dokter Spesialis tapi tanpa kurikulum, tanpa penentuan kurikulum, diserahkan bulat-bulat pada kolegium masing-masing. Uang masuk ini telah kita ketahui tadi mahal dan belum ada akreditasi dari BAN PT, dan proses pendidikan banyak dikatakan juga terlalu berat misalnya tahun pertama tidak boleh cuti dan sebagainya. Ini menyebabkan permasalahan di keluarga kadang- kadang. Dan perlu kita pikirkan juga selama di pendidikan pmasukan sangat kurang atau bahkan tak ada padahal telah memiliki tanggungan keluarga. Nah ini mungkin sistem keuangan mungkin dari rumah sakit ataupun dari asuransi dapat memikirkannya. Ya slide. Sekarang kita menginjak pada pendidikan Spesialis 2. Sp-2 ini merupakan pendalaman dari Sp-1 dan dimasa awal pendidikan Sp-2 dirancang, dikelola, oleh perkumpulan seminat tadi. kemudian sejak terbentuknya kolegium di lingkungan profesi maka semua pendidikan Sp-2 ditanganin oleh kolegium. Ini saya umum, pendidikan spesialisme belum d Baru Universitas Unsri di Palembang satu-satunya yang mendapat ijin penyelenggaraan dari Dikti karena begitu getolnya dulu menulis di Dikti sedangkan yang lain di bawah kurikulum. Di FK UI masih berupa wacana di atas kertas SK Rektor tapi belum terlaksana. Hasil pendidikan SP 2 ini adalah tenaga trampil yang telah kita banyak manfaatkan telah banyak kita kenal untuk menjalankan tindakan kedokteran spesialisasi yang canggih misalnya tindakan hemodialisis, endoskopi, kateterisasi, berikut dengan pemasangan cincin yang tentunya sangat bermanfat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seandainya di SP 1 tidak ada bagian yang bisa didalami lebih lanjut ya.. hendaknya janganlah dipaksakan. Nah masalah seperti tadi juga, mengenai uang masuk yang cukup besar, sertifikat keahlian belum ada yang mengeluarkan, karena seharusnya diterbitkan oleh institusi sesuai UUPK tapi belum telaksana, yang ada hanya sertifikat kompetensi dari kolekium. KKI belum mengeluarkan SDR dan SP 2 karena katanya masih dalam penggodogan padahal pendidikan SP2 sudah ada sejak lama dan kebutuhan serta manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Dan ini merupakan satu hal yang mendesak untuk difikirkan juga. Kemudian tadi sudah banyak disinggung baik oleh Prof. Sudigdo maupun oleh Dr. Fahmi mengenai masalah yang sudah kronik antara Kadirdiologi Paru dengan penyakit dalam dan ini sudah banyak usaha ke arah sini tapi belum sampai terjadi follow up-nya. Dokter Fahmi Idris yang 47
ARSIP DPR RI telah menandatangani suatu apa, islah namanya, kedamaian antara kedua pihak yang telah banyak menimbulkan apa, ketidaksesuaian atau belum kedamaian selama ini. Nah mengenai kemungkinan lulusan SP 2 disetarakan untuk menjadi guru besar, nah ini tadi sudah banyak disinggung, masih menjadi perdebatan padahal mereka juga dalam ahli pendidikan harus juga melakukan penelitian tahapan klinik yang sebetulnya tidak kalah mutunya dengan penelitian S3. Ini mereka juga melakukan usaha-usaha yang cukup berat dalam membuat paparnya. Dan tidak kalah pokoknya. Dan mungkin mengenai hal ini perlu difikirkan tambahan persyaratan lain supaya bias mencapai selain SP 2 menjadi juga S3. Kemudian dokter juga di rumah sakit yang mendidik mahasiswa dan SP1 dan SP2, nah ini tadi telah banyak disinggung karena statusnya yang terbanyak adalah status Depkes maka kedudukannya menjadi tanda tanya untuk pendidikan. Dan oleh karena itulah dokter pendidik klinik yang harus masih difollow up lebih lanjut. Tadi juga telah disinggung mengenai efek dari mahalnya biaya uang sekolah yang secara logis tentu akan, peserta didik akan berusaha modalnya kembali sehingga tidak dikomersialisasi dan bias berujung pada mall praktek dan tentu saja merugikan masyarakat. Sedangkan keberadaan dokter umum, dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 sangat dibutuhkan oleh masyarakat apabila dia sudah merasa sakit. Karena itulah perlu adanya perhatian dari pemerintah. Dan itu pemerintah sudah seharusnya memperhatikan mengenai dokter spesialis 1 dan 2 karena di satu sisi pemerintah mengambil manfaatnya sedangkan proses tersebut belum disentuh sedikitpun oleh pemerintah. Ini yang tadi disampaikan Dokter Fahmi tadi dengan kata dilema tadi. Jadi rasanya perlu diatur dalam satu Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran secara keseluruhan tentu saja dengan mengingat supaya tidak tumpang tindih dengan peraruran- peraturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Demikian Bapak Pimpinan yang saya hormati, sedikit mengenai asupan ataupun pemikiran-pemikiran yang dapat saya sampaikan yang mungkin ada manfaat dalam penyusunan rencana undang-undang pendidikan ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Makasih Prof, jadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Prof dan keempat pembicara di depan kita ini. Kita sampaikan kepada para anggota bahwa ini suatu masukan-masukan dari para pakar dan kemudian mereka masih akan diundang dalam pertemuan-pertemuan dengan stake holder yang lain, dekan-dekan, para rektor, dan sebagainya. Dan kita masih tetap meminta bantuan dari Bapak-bapak sekalian. Untuk memperkaya, memberikan masukan-masukan atau pertanyaan sebagaianya saya persilakan dari depan, saya perkenalkan Ceu Popong, ini dari Fraksi Golkar. Silakan POPONG (F. GOLKAR): Terima kasih pimpinan, para tamu kami yang sangat kami hormati. Kalau kita berangkat dari Renstra pembangunan nasional. Dimana urutan kesehatan itu nomor 3. Jadi sebenarnya UU ini 48
ARSIP DPR RI harus jauh sebelumnya kita miliki. Namun daripada tidak, terlambat juga gak apa-apa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah menyampaikan paparannya yang makin meyakinkan saya bahwa perihal ini sangat sangat sangat penting. Ada yang sifatnya memang teknis tadi, ada juga yang sifatnya politis saya lihat. Misalnya saja tadi sudah diuraikan oleh Bapak pembicara yang pertama bahwa salah satu penyebab masalah-masalah ini timbul yaitu ada ego, apa namanya itu ya? Nah itu, ego sektoral. Jadi sebentar sebetulnya secara politis ego sectoral ini dampaknya kemana-mana. Kalau dampaknya ke pake tanda kutif calon-calon dokter itu kan hubungannya dengan nyawa manusia. Ini masalahnya. Itu satu. Kemudian satu lagi secara politis yaitu tentang mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Akibatnya parah karena nantinya itu pake tanda kutif, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka akhirnya outputnya adalah dokter yang harus mengembalikan modal. Itu juga sangat fatal, akibatnya kembali pada nyawa manusia. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tidak ada lagi tawar menawar kami kita bersama-sama dengan pemerintah nanti harus mampu menghasilkan undang-undang yang paling tidak akan meminimalisasi hal-hal yang politis tadi. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Makasih Ceu Popong, kemudian berikut Bu Hetifah dari Fraksi Golkar ya. Kalau yang pas- pas saja. ' HETIFAH (F.GOLKAR): Saya menghargai sekali masukan-masukan yang memang sangat komprehensif dan sangat berharga sekali bagi kami Bapak-bapak sekalian dan memang ada beberapa pertanyaan bagi kita yang awam bukan dari dunia kedokteran mengapa kok pendidikan kedokteran bisa semahal itu jadi sebetulnya apa bedanya dengan pendidikan yang lain kecuali bahwa memang memerlukan peralatan secara khusus dan kita juga surprise mendapatkan suatu realitas bahwa ternyata perhatian Negara terhadap pendidikan kedokteran itu jauh lebih sedikit dari yang sebetulkan kita ini betul-betul fikir seharusnya dan apa adanya sekarang gitu. Jadi memprihatinkan. Yang kedua tadi mengenai kualitas dari ketika kita memproduksi calon-calon dokter bukan hanya aspek kepandaian atau apa tapi ada juga aspek moral itu. Nah itu menurut saya sangat menarik dan penting. Saya juga kurang mengerti psikometrik itu sebenarnya tes apa itu dan bagaimana kita menilai moral seorang siswa dan sekarang itu untuk menjadi tenaga ahli harus ada itu lho, surat anti narkoba atau surat keterangan kepolisian, atau semacam itu ya, jadi sebagai, Nah bagaimana kita mengetahui bahwa orang-orang ini nya nanti adalah orang-orang yang mempunyai empati dan dia tidak bisnis, jujur, dan sebagainya. Nah mungkin itu Pak, terima kasih pertanyaan awam saya. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Hetifah. Selanjutnya Pak Irsyal Yunus dari PDI Perjuangan Pak. Silakan. 49
ARSIP DPR RI IRSYAL YUNUS (F.PDIP): Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Bapak narasumber, setelah mengikuti paparan Bapak tadi banyak hal yang sama sekali baru bagi kami. Karena ini adalah Undang-undang Pendidikan Kedokteran jadi tidak sama dengan undang-undang lain. Undang-undang ini kait mengkait antara masalah teknis dan non teknis dan juga kebijakan-kebijakan publik. Masalah diknas, masalah kesehatan itu saling terkait begitu. Jadi harapan kami melalui pimpinan. Bisa hendaknya para narasumber bisa ikut bersama- sama kami untuk memproses undan-undang ini. Jadi katakanlah TA adhoc dan kebetulan Pak Dikto juga pernah di DPR jadi barangkali tahu bagaimana proses pembuatan undang-undang ini mulai dari memanggil narasumber, kunker, DIM dari fraksi, pembulatan harmonisasi sekarang ya. Karena menurut kami tanpa Bapak-bapak mengikuti proses ini undang-undang ini akan banyak masalah nanti. Karena banyak masalah teknis, tidak seperti membuat undang-undang pendidikan dasar misalnya. Nah itu banyak kebijakan, apakah 9 tahun gratis, atau 6 tahun gratis apa itu bos segala macam, itu masih bisa dicerna oleh masalah kebijkan atau policy. Tapi kalau sudah menyangkut UU Pendidikan Kedokteran ini gak sanggup. Saya terutama yang berlatar belakang ekonomi gak sanggup untuk masuk ke arena itu. Jadi melalui pimpinan kami harap secara resmi para narasumber ikut dalam proses ini sebagai: tanda kutif tenaga ahli adhoc. Demikian harapan kami Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Memang tadi sudah dibicarakan pas Bapak keluar, kita bukan sekali ini meminta beliau- beliau ini. Keempat orang ini memang benar-benar menguasai sekali ya. Jadi kita memang harus, mau tidak mau ya, meminta. Kita wajibkan kita meminta. Mempunyai perhatian karena pengabdian-pengabdian katanya menjadi amal tadi. Kata Pak Di. Saya ingat betul Pak Di. Terima kasih, nanti dilanjut dengan Pak Rohmani. Pak Rohmani dari PKS ya. Silakan Pak Rohmani. ROHMANI (F.PKS): Terima kasih, Bismilahirahmanirahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Semula kita di Panja ini mungkin termasuk saya mempertanyakan seberapa penting RUU Pendidikan kedokteran ini. Mungkin tadinya kita berfikir kenapa gak PP aja begitu. Tapi mendengar paparan Bapak-bapak semua, adrenalin saya jadi aktif keras ini pak. Jadi begitu pelik persoalan di kedokteran, di pendidikan kedokteran khususnya. Ini juga barangkali, saya sering mendampingi istri saya melahirkan gitu, ketika di samping saya ada orang lain yang mendampingi juga saya selalu tanya Pak, anak keberapa Pak. Sama suaminya itu. Dia bilang anak pertama. Saya selalu langsung tebak, sesar ya? Iya Pak. Karena pengalaman saya begitu. Jadi ketika melahirkan anak pertama itu. Kan susah ya. Dokter kan selalu memberikan induksi. Ketika induksi itu kan kontraksi hebat, orang ketika sudah hebat-hebatnya. Padahal anak pertama itu kan cenderung lama-lama ya. Jadi ketika dia ditanya oleh dokternya, gimana kalau sesar. Maka dia akan langsung menjawab iya. Saya pikir, kenapa kok begini? Nah ini mungkin saya pikir, mudah-mudahan ini juga akan nan 50
ARSIP DPR RI menyelesaikan masalah ini juga diantaranya dengan undang-undang pendidikan kedokteran yang nanti akan kita selesaikan itu. Pertanyaan saya, nanti yang akan kita godok pendidikan kedokteran itu, kira-kira juga akan juga menyelesaikan persoalan. Kan kalau tidak salah, dokter-dokter apalagi dokter spesialis ya, cenderung susah didapatkan di daerah. Ini kira-kira akan menjangkau ke situ atau tidak. Kemudian yang kedua, dengan diselesaikannya ini, kira-kira juga nanti orang-orang. Tadi ini kan mahal ya, bisa gak nanti masyarakat yang miskin tapi pinter, memenuhi kualifikasi bisa masuk kesini gitu lho. Karena sebelumnya saya berfikir begini, ini hanya ngurusin orang-orang kaya ini undang-undang ini. Karena kemarin, di angka sekarang aja 1,7 milyar untuk 9 semester lulus sebagai dokter saja, belum yang spesialis saya pikir itu. 2015 besok harganya kemarin itu 2,1-an lah samapai 9 semester itu. Jadi pertanyaan saya itu, jadi nanti kita harapkan ini juga bisa memberikan jaminan, nanti tingkat pelayanan masyarakat di kesehatan juga bisa lebih baik ke depan. Kira-kira ini bisa diselesaikan di pendidikan kedokteran itu. Mungkin itu dari saya, makasih dan saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Irsal, karena kita awam di dunia pendidikan kedokteran, saya minta juga untuk didampingi, atau paling tidak nanti diganggu secara personal gitu ya. Kita telepon gitu ya, mungkin sampai per pasal paling kita minta kosultasi nantinya. Terima kasih, Wassalamualaikum. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rohmani, kadang-kadang kalau ini, istrinya kadang-kadang dua kali operasi. Senin Kamis dia operasi, tapi 2 orang istrinya, kalau, karena dia repot sekali di DPR kemana-mana jadi sekalian saja. NASRULLAH: Terima kasih Pak Ketua. Cukup menarik dari keempat narasumber tadi. Dari ketiganya, eh keempatnya, tadi ada yang cukup menggelitik saya juga dari Pak Fahmi. Ada arsiran tadi, ada UU kesehatan yang masuk tadi juga Pak Lukman juga. Ada Undang-undang Kesehatan, UU Sisdiknas, Undang-undang Pendidikan Rumah Sakit. Kemudian juga praktek kedokteran. Nah dari UU yang sudah ada kemudian muncul pertanyaan apakah memang Undang-undang Pendidikan Kedokteran yang sedang kita bahas kali ini menjadi. Apa merupakan penutup dari celah-celah yang ada atau Undang-undang pendidikan ini memang sudah dibutuhkan dan diperlukan. Karena memang dilematisnya kalau kemudian muncul Undang-undang Pendidikan Kedokteran, sah-sah saja kalau kemudian muncul Undang-undang Pendidikan Akuntan, Undang-undang Pendidikan Hukum dan sebagainya. Tapi memang kalau kemudian kita lihat problematika yang ada, sisi lain juga memang dibutuhkan. Oleh karena itu kami memang belum membahas secara detail, sejauh mana keterkaitan antara Undang-undang Praktek Kedokteran, Undang-undang rumah sakit pendidikan kedokteran dan Undang-undang Kesehatan sehingga muncul 3 undang-undang yang berkaitan dengan dunia kesehatan, berkaitan dengan dunia kedokteran. 51
ARSIP DPR RI Kemudian muncul juga Undang-undang Sisdiknas dengan Undang-undang Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran. Memang kami belum mengkaji itu secara mendalam, kami membutuhkan masukan-masukan itu. Paling tidak kalaupun toh Undang-undang Pendidikan Kedokteran sebagai penutup dari celah-celah yang kurang, arsiran-arsiran mana saja yang perlu kita ambil, kemudian juga apa arsiran mana saja yang mungkin itu kita keluarkan karena bisa saja, jika kemudian muncul Undang-undang Pendidikan Kedokteran kita juga harus, apa, harus mengeluarkan salah satu pasal dari undang-undang yang sudah ada itu. Nah itu yang pertama. Dan kita memang perlu banyak mengkaji ini. Terutama karena ada 3 poin kedokteran dan kesehatan yang tadi, apa perlu pansus? Tapi saya pikir ok lah dengan panja cukup. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga, ya saya sekedar masukan. Mungkin kita perlu kaji kembali apakah memang dalam undang-undang pendidikan kedokteran, perlu secara khusus kita memberikan jangkauan waktu. Sekian tahun, maksimal sekian, minimal sekian, kemudian ini maksimal sekian dan sebagainya. Karena memang saya lihat belum masuk kesana. Hanya secara global poin-poinnya ada tapi waktunya belum. Karena memang kalau kita lihat uraian tadi secara kompetisi kita memang agak kedodoran. Yang lain sudah jauh ke bulan kita masih tengah-tengah di atas awan. Nah saya pikir mungkin itu. Kemudian yang ketiga, persoalan yang berkaitan dengan kedokteran dan kekayaan alam kita. Apa yang biasa dikenal ini dunia herbal ya, nah dunia herbal yang mungkin gak banyak disentuh. Tapi tiba-tiba tadi pagi sempat membaca salah satu koran, koran yang cukup besar dan bagus itu muncul apa yang punya Sidomuncul. Jadi tadi saya baca koran, siapa ya? Sidomuncul ya? Yang punya, dia katanya minum kunyit setiap hari selama 6 bulan ya? Yang sudah baca ya? 6 bulan ya? Atau 6 tahun, tiba-tiba lambungnya juga cukup bagus. Kemudian di Jepang juga sudah mulai muncul tidak pernah jangan-jangan nanti kita itu sehingga muncul kekhawatiran memperdulikan itu, tiba-tiba nanti muncul produk dari Jepang yang di Indonesia ada, kita menjadi tertarik. Nah apakah memang sudah diperlukan juga pendidikan kedokteran yang mengarah kesana. Spesialis yang mengarah ke herbal. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nasrullah, Selena dari Fraksi Golkar ya. Pas ya. Kemudian Vena dari Demokrat. Silakan. VENA (F.DEMOKRAT): Assalamualaikum Wr.Wb. Terima kasih Pimpinan. Selamat siang kepada Bapak-bapak dan teman-teman di Komisi X, Panja RUU Pendidikan Kedokteran. Saya sangat setuju Pak, kayaknya memang kita sudah saatnya punya RUU Pendidikan Kedokteran. Yang pasti tidak tumpang tindih dengan RUU yang sudah ada. Seperti teman-teman yang lain memang saya juga bukan lulusan kedokteran Pak, tapi ada beberapa hal yang ingin saya dalami dalam hal ini. Saya setuju sekali dengan prinsip bahwa pendidikan kedokteran seharusnya bisa diakses oleh semua masyarakat. Khususnya yang berminat Pak, yang ingin jadi dokter. Karena baru-baru ini saya ke 52
ARSIP DPR RI Kuba, Negara yang katanya memang sangat otoriter, yang sangat terbelakang ya karena diembargo oleh Amerika selama 50 tahun, surprise, ternyata mereka memberikan beasiswa sampai pendidikan S3 kepada masyarakat mereka. Jadi surplus dokter banyak sekali disana. Jadi menurut saya dengan adanya RUU ini ada satu perubahan yang lebih signifikan terhadap akses tersebut. Khususnya bagi masyarakat yagn kurang mampu. Dan itu outpunya menurut saya, kalau memang sudah gampang untuk menjadi seorang dokter dalam artian tidak terlalu besar anggarannya pasti masyarakat juga akan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang pasti dari dokter yang berkualitas. Ada banyak hal yang mungkin saya ingin dalami Pak. Bahwa dulu saya kebetulan tadi mencatat dari beberapa sumber, ada ketentuan bahwa jika seorang belum menyelesaikan PTT Pak, SIP itu belum akan diberikan. Tapi nyatanya sekarang ini banyak dokter yagn lulus tapi belum siap pakai. Yak arena itu tadi prakteknya kurang. Malah ada banyak kalau saya lihat disini fakultas kedokteran dari perguruan tinggi swasta yang kurang memberi porsi praktek pada calon dokternya. Jadi pada saat uji kompetensi udah pasti dia gak lulus. Nah, sebetulnya menurut Bapak bagaimana jalan keluar terhadap masalah ini, saya hanya denger-denger dari beberapa dokter, karena saya sering ke dokter ya Pak, katanya kalau sekarang gak ikut apa namanya? Praktek dokter di daerah juga gak apa gitu, gak ada sangsi yang tegas katanya. Saya gak tahu makanya saya ingin mendalami hal ini. Kemudian bagaimana kurikulum yang tepat sehingga calon dokter ini bisa lulus dengan cepat, tapi tetap terjaga kualitasnya. Dan yang terakhir apa sih standard dari, standard tertentu maksud saya, dari rumah sakit pendidikan. Mungkin tadi sudah dibahas, tapi mungkin saya pengen pendalaman. Ada hal yang paling penting juga disini, tentang akreditasi Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi ukuran dari standar penilaian perguruan tinggi bagi pendidikan kedokteran. Saya punya daftarnya disini, rangking akreditasi kedokteran justru rata-rata perguruan tinggi negeri ya Pak. Perguruan tinggi swasta rata-ratanya malah akreditasinya B dan C. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk bisa standard akreditasi perguruan tinggi pendidikan kedokteran itu ukurannya seperti apa. Dan apa gagasan Bapak-bapak sebagai pakar pendidikan kedokteran mengenai asas pemerataan pendidikan kedokteran. Seperti yang saya bilang tadi di awal, harusnya bisa terakses oleh semua masyarakat Indonesia. Khususnya bagi mahasiswa yang kurang mampu tapi dapat dididik di perguruana tinggi khusus untuk pendidikan kedokteran. Dan yang terakhir, bagaimana konsep Bapak untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kedokteran dalam hal ini kaitannya dengan peran masyarakat karena seperti tokoh pendidikan, ahli manajemen organisasi perguruan tinggi, pakar pelayanan public, dll itu bisa juga ikut berpartisipasi untuk memberbaiki mutu pendidikan, bisa melalui sertifikasi atau mungkin akreditasi. Karena selama ini kesannya dunia pendidikan itu eksklusif ya Pak, jadi nyaris-nyaris keterlibatan masyarakat disini hamper-hampir gak ada. Termasuk anggaran menurut Bapak bagaimana terobosan pendanaan bagi dunia pendidikan kedokteran? Yang selama ini hanya 53
ARSIP DPR RI bertumpu hanaya dari anggaran pemerintah ataupun dari peserta didik. Mengingat tingginya cost tadi yang sudah disebutkan dalam pengelolaan pendidikan kedokteran. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih. Kemudian Pak Endang. Pak Endang dari PPP ya. Silakan Pak Endang. ENDANG ZULKARNAEN (F.PPP): Baik terima kasih. Assalamualaikum Wr.Wb. yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak Profesor, para tamu yang kami banggakan. Kami sudah dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi, hanya mohon nanti, apa namanya, satu pemikiran, kalau tadi yang kita bicarakan itu hanya untuk pendidikan kedokteran, ada umum lalu ada spesialis. Tapi kalau melihat dari bidang kesehatan ini tidak hanya bidang kedokteran. Kita lihat pendidikan kebidanan misalnya, kita melihat keperawatan, apakah nanti dalam undang-undang selayaknya ini masuk dalam kelompok rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran ini atau nanti terpisah? Ini yang kami mohon nanti pendapat dari Bapak-bapak. Yang kedua, tadi disinggung mengenai apa namanya, yang mengelola, dari Kementrian Kesehatan. Kalau tidak salah, dewasa ini di Kementrian Kesehatan itu, apa namanya yang barangkali setara dengan Dirjen yang namanya PPSDM. Barangkali kalau nanti kita terwujud Undang-undang ini apakah peningkatan atau penamaan fungsi daripada apa namanya organ, daripada Kementrian Kesehatan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf, kalau tadi Bapak tadi menyampaikan ada ego sektoral dan sebagainya, itu barangkali kalau kita analisis wajar saja karena biaya untuk masuk kedokteran itu demikian tinggi, lama pendidikannya juga demikian lama, nah rata-rata kalau kami melihat, jangakan pendidkan kedokteran, katakanlah dalam bidang pendidikan keperawatan saja, rasa egonya itu, dalam kelompok keperawatan itu tinggi, dibanding dengan misalnya pendidikan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan. Sampai-sampai misalnya organisasi profesi perawat keperawatan nasional ini seolah-olah menentukan segalanya rambu-rambu akreditasi-akreditasi yang dibuat kementrian pendidikan itu terkalahkan oleh organisasi profesi yang namanya persatuan perawat ini. Oleh karena itu, nanti dalam Undang-undang ini perlu diatur, jangan kentara ini misalnya rambu-rambu yang dibuat organisasi profesi, ini rambu-rambu yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan. Sehingga bagi objek itu sangat menyulitkan. Itu saja barangkali saran bagaimana ke depannya dengan adanya rancangan Undang-undang ini. Terima Kasih mohon maaf. Wassalamualaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih. Berikut Pak Nuroji dari Fraksi Gerindra. 54
ARSIP DPR RI NUROJI (F.GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Saya mengamati paparan dari pembicara tadi. Ada 2 hal yang ingin saya tekankan disini. Bahwa tidak bagusnya pelayanan kesehatan kita salah satunya adalah karena pengaruh ego sektoral di bidang kedokteran kemudian juga bergesarnya peran rumah sakit dari health service ke health bisnis. Nah disini yang ingin saya tanyakan, apakah dengan undang- undang yang ada sekarang ini tidak bisa menekan atau memperbaiki kondisi seperti ini apakah sudah ada kajian terhadap pelaksanaan undang-undang yang ada karena saya lihat sudah ada Undang-undang Praktek Kedokteran, Undang-undang Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran dan Undang-undang Kesehatan. Barangkali disana banyak pelanggaran atau ada ketentuan-ketentuan yang belum dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita juga menyusun UU yang baru tentu saja menurut saya mesti ada kajian efektivitas dari UU yang ada bagaimana yang mal praktek apakah sudah diproses secara UU, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap rumah sakit pendidikan atau praktek-praktek kedokteran. Ini menurut saya perlu disingkronkan antara UU yang sudah ada dengan UU yang akan kita susun. Karena bagaimanapun nanti jika sudah jadi, kita kembali pada pelaksaan UU itu sendiri. Jadi begitu banyak UU yang kita susun, tetapi kembali pada prakteknya, kita tidak bisa memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat di Negara kita ini. Jadi barangkali yang ingin saya tahu lebih mendalam kajian terhadap UU yang ada apakah sudah dilaksanakan dengan baik bagi stakeholder kesehatan ini, atau memang sejujurnya kita tidak perlu UU kesehatan ini, atau tadi ada bagian yang belum diatur dalam UU yang ada. Kemudian hal kedua saya juga menyoroti tingginya biaya pendidikan kedokteran, bagi kami selayaknya memang Negara yang bisa menanggung biaya kedokteran, biaya pendidikan kedokteran yang sangat tinggi ini. Hanya dua ini saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nuroji. Lanjut Tere dari Demokrat. Silakan. TERE (F.DEMOKRAT): Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat seluruh peserta rapat panja RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Saya juga sebenarnya ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan rencana UU Pendidikan Kedokteran ini, mengingat kita juga sudah memiliki beberapa UU lainnya. Terutama UU Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004, dimana disitu sudah dimuat cukup banyak, bagaimana seharusnya pengaturan mengenai penyelenggaraan praktek kedokteran. Dan mungkin saya juga ingin menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan rekan kami Pak Nuroji bahwa akan lebih baik kita memastikan dulu kajian-kajian yang memang diperlukan untuk melihat sejauh mana urgensi dari RUU Pendidikan Kedokteran ini, bisa kita pastikan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bener-bener bisa menjadi jawaban jika memang kita ingin 55
ARSIP DPR RI memastikan bagaimana metoda pendidikan kedokteran di Indonesia berlangsung. Mungkin itu dulu Pimpinan. Wassalamualaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih. Utut Adianto dari PDI Perjuangan. UTUT ADIANTO (F.PDIP): Terima kasih Pimpinan. Teman-teman anggota Panja yang saya hormati. Para Narasumber yang saya hormati. Ada tiga hal yang pertama tentu ketika kita membuat UU kita harus mendapat masukan yang sejujur-jujurnya dari para narasumber. Pemahaman sejujur- jujurnya ini perlu kita tekankan karena kita perlu mempunyai interes personal tetapi yagn paling penting tentu untuk kemaslahatan orang banyak. Saya yakin Bapak-bapak yang di depan mempunyai integritas yang tinggi karena yang kita bahas ini adalah pendidikan yang sangat spesifik. Teman-teman disini tentu, kalau Bapak ibaratnya kasih salah obat kita telen aja. Nah ini yang ini mohon kita diberi pemahaman yang betul. Jangan sampai kita salah makan obat. Nah kita harusnya kita minum norit, yang dikirim obat jantung. Tambah cepet tuh. Bapak-bapak ada dua hal lagi yang mesti saya sampaikan bahwa Bapak Pranowo tadi bilang, bahwa kita mendegradasi sendiri pendidikan kedokteran kita, yang pertama tiga setengah tahun menjadi sarjana kedokteran, kemudian 1.5 tahun menjadi ko-as. Dahulu katanya 7,5 tahun. Tapi di satu sisi Bapak ngomong professor di Singapur itu 37 tahun. Artinya kalau dicepetin di Indonesia kualitasnya bagus, dilamain bagus. Di Singapur kok bisa cepet dan bagus. Kalau orang awam kan maunya cepet, bagus, murah, rakyatnya maunya kayak dukun patah tulang, dikasih obat cespleng tek, langsung beres. Nah ini yang kita inginkan dari hasil pendidikan kedokteran kita. Yang ketiga seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman, saya rasa kita semua tahu bahwa pendidikan kedokteran ini menjadi satu hal yang tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Kalau yang mau menjadi dokter memang bodoh, ya kita mohon maaf gak apa-apa gak jadi. Tetapi kalau dia anak orang miskin, kaum proletar, ternyata dia luar biasa pinter, tetapi kalau masuknya cepcap tiaw, bahkan kalau di Unsud nope tiaw baru mau masuk aja abis Pak. Nah ini yang perlu Bapak tuangkan. Nopego tiau itu 250 juta, cecap itu 70 juta, artinya ke depan apakah UU ini mengatur sampai segitu? Apakah cuman inti dari pendidikan kedokterannya saja? Yang lainnya biar yang ngatur Pak Fahmi Idris dengan kawan-kawan di PB IDI. Dan satu lagi yang kita juga soroti bahwa jenjang kesenioritasan di kedokteran ini luar biasa. Ibaratnya itu elo rating ini sangat diperkatikan. Elo baru lulus, lulusan mana nih? Lin luar, lin dalam apa PTS? PTS juga dilihat-lihat, kalau jauh-jauh sana, Cempaka Putih sebelah sono biasanya gak terlalu direken. Nah, sikap seperti ini mungkin ini juga perlu dituangkan bahwa ini kan juga bagian dari MDGs, bahwa kesetaraan dalam segala hal juga perlu. Dan kami mengetahui bahwa dokter tuh adalah makhluk yang luar biasa. Disini kebetulan ketua kita nih dokter nih, kalau kita sakit, kalau dokter datang nih, waduh Alhamdulilah Dokternya datang, Dok gimana nih Dok. Artinya dari sikap dan keadaan seperti ini tidak untuk dibuat menjadi, penghargaan dari 56
ARSIP DPR RI masyarakat tidak dibuat menjadi begitu berjenjang. Ujung-ujungnya karena jenjang begitu banyak, apa-apa juga menjadi lebih mahal, tadi Prof bilang bahwa untuk pendidikan spesialis kulit kelamin 1 M. Yah kalau 1 M mana mau dia ditaruh di Merauke yang bayarannya pake pisang dan beras. Itu saja mudah-mudahan masukan-masukan dari Bapak-bapak para narasumber memperkaya kita ini baru satu adegan dari ratusan jurus yang musti kita ramu menjadi satu UU. Terima Kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Utut. Jadi untuk daerah tertentu mungkin kenal semua ya, anak-anak yang kita umur 17 tahun sudah kenal sama beliau, ke atas. Sampai pension. Beliau memang dari PDI Perjuangan, melihat, menangis kalau melihat rakyat kecil tidak bisa menikmati suatu haknya terutama sekolah dokter. Jadi beliau punya Ilmu yang tinggi kalau mata kiri menangis lihat itu, mata kanan melotot Pak. Dia dua-duanya bisa bermain. Tadi dimainkannya. Kiri sedih, kanan dia marahi para profesor. Gimana ini? Itu ilmu dia itu, memang hebat. Cupitong lumatong. Mata kiri berair-air, mata kanan melotot, saya sudah berkali-kali belajar di rumah tak bisa saya. Hahaha. Melotot semua. Jadi cupitong, lumantong. Jadi sudah kita dengan dari teman-teman Komisi X ya, ini mereka berbagi-bagi disiplin ya, jadi ada yang akuntan, ada yang sarjana hukum, jadi macem-macemlah kita. Tapi mempunyai visi yang sama bahwa UU ini kira-kira terbitnya jangan asal terbit, tapi melingkupi segala sesuatu yang menjadi kendala-kendala atau masalah kita di bidang kedokteran. Saya kira ini waktunya 1:25, bisa saya kira-kira seperempat jam saya ini, bisa kira-kira seperempat jam kita tambah untuk jawaban. Terima kasih. Silakan. Terserahlah nanti dari mana. PROF. SUDIGDO ADI (PAKAR): Terima kasih Pimpinan, respon dari yang terhormat dari para wakil rakyat ini ternyata buat saya menggembirakan. Bagaimanapun juga masih ada sambutan, keliatannya akan melanjutkan rencana UU ini. Beberapa hal ada yang perlu dikomentari oleh kami karena memang bidang kami, tapi banyak hal yang bukan bidang kami. Artinya misalnya bagaimana mengatur dan sebagainya itu kan urusannya para anggota dewan yang terhormat. Mau dibayar mahal, mau dibayar murah, mau dibikin apa, itu kan urusannya yang terhormat anggota dewan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita jawab misalnya tentang kenapa kok mahal sih pendidikan kedokteran. Ya jelas saja pendidikan kedokteran ini mahal Karena menggunakan hal-hal yang semuanya harus dibeli pada teknologi. Sehingga modalnya untuk membuat fakultas kedokteran itu tidak murah. Kalau 1 mikroskop saja harganya kira-kira 40 juta, muridnya 200, sudah perlu kira-kira 8 milyar. Hanya mikroskop baru untuk praktikum. Nanti belum lagi misalnya kita perlu alat katakanlah manekin untuk praktek sebelum megang manusia. Satu manekin harganya bisa 25-40 juta, kalau muridnya satu manekin bisa dipake 4 orang muridnya 200, 50 manekin berapa lagi jadi. Jadi memang padat modal. Ini yang justru saya mohonkan perhatian para anggota yang terhormat untuk menekan pemerintah menyediakan fasilitas itu sebaik-baiknya, gitu. 57
ARSIP DPR RI Kemudian pertanyaan kawan saya yang mata kirinya lihat nangis mata kanannya, ya memang bantengnya miring lihatnya Pak, jadi ya bisa aja. Tapi sama kok dasinya merahnya dengan saya. Jadi, Mas Utut, bicara untuk orang yang miskin untuk masuk fakultas kedokteran secara hukum seharusnya tidak boleh dibedakan. Secara hukum, tapi pada kenyataanya, sekarang ini pun pada saat saya menjadi anggota dari UU Badan Hukum Pendidikan yang mengusulkan 20% untuk orang miskin itupun juklaknya gak jelas. Jadi UU itu bisa dibuat, tapi yang penting itu justru para pelaksana UUnya nanti. Pelaksananya. Jadi jangan ditanyakan kepada kami tim pakar gitu. Mohon pelaksanaanyan yang diurusin. Kemudian dari Pak Yunus. Pak UU ini saya anggap UU lex-spesialis. Jadi bukan merupakan UU yang umum. Dan menurut pada waktu saya pernah ikut sekolah sabtu malam minggu itu, lex spesialis diregat generali. Jadi ini yang akan menjadi satu acuan khusus untuk membuat menerobos UU yang sifatnya general tadi. Ini yang saya harapkan. Saya pernah Pak, ikut sekolah fakultas hukum waktu saya masih duduk disini, jadi sedikit-sedikit ngerti. Mohon maaf kalau kurang. Kemudian dari PKS, Pak Romadi. Seberapa penting? Lha Pak kalau menurut saya, dulu saya berjuang disini 5 tahun ya penting banget. Jadi saya masih mau diundang sini itu karena masih merasa sangat penting. Nah soal penting ini soal subjektivitas menurut kajian Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Mudah-mudahan semua anggota Panja ini juga menganggap hal ini penting. Karena bagaimanapun juga, masa sih kita yang 235 juta kalah sama 7 juta di Singapur. Jangan kita kayak PSSI dong, rusak kita kalah terus. Masa kita kalah terus. Kita harus maju. Dari Pak Nasrullah Undang-undang yang ada Pak, seperti dijelaskan oleh sejawat saya Pak Fahmi, itu ada ada lubang-lubang yang harus ditutup. Dan kemudian kemudian ada hal-hal spesialisasi yang harus ditutupi, dibuat dan diatur. Nah ini tergantung kejelian Bapak-bapak yang terhormat untuk melihat ini. Mungkin Bapak-bapak perlu pandangan para ahli selain kami, masih banyak orang-orang yang pinter-pinter di luar, monggo, kita ajak mereka diskusi dengan benar demi kepentingan bangsa dan Negara. Para dekan fakultas kedokteran. Kemudian jangan lupa undang juga persatuan dokter umum. IDI itu punya sayap yang namanya PDUI, Persatuan Dokter Umum Indonesia. Itu yang ngerasain UDI-UDI itu mereka. Coba mereka diundang. Jadi jangan cuma kami-kami yang katakanlah sudah tua, sudah anu, tapi tolong semua didengarkan dulu. Saya usul kepada Bapak pimpinan yang terhormat. Kemudian perkumpulan profesi yang belum diakui oleh IDI sendiri. Itu juga dokter-dokter umum yang mencari pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang sampai sekarang mereka juga terkatung-katung ijin prakteknya. Tetep sebagai dokter umum misalnya. Untuk Ibu Vena Melinda, sekarang sudah gak ada yang namanya PTT keharusan. Tapi anak anak saya sempet, bagi Bapak yang berasal dari Halmahera Selatan, anak saya berdinas disana di Pulai Lei-lei, pulang nya kena malaria Pak. Jadi anak saya no. 2 masih pergi kesana 58
ARSIP DPR RI untuk lihat se-Indonesia itu kayak apa. Ternyata setelah pulang dia nangis malah. Ternyata disana sulit. Dan saya bangga dengan anak saya waktu itu, dia milih sendiri daerahnya. Pak Endang, dari anu. Siapa pengelola dan bagaimana tentang anu, hukum-hukum kebidanan. Begini Pak, ini karena, lexspesialis, di Departemen Kesehatan sekarang sudah menyusun draft, yang dilakukan secara interdept, yaitu UU tentang Tenaga Kesehatan Pak. Yang akan diajukan dari Pemerintah. Mudah-mudahan itu nanti yang akan mengatur yang namanya perawat, apoteker, dsb-dsbnya itu. Tetapi khusus untuk dokter saya fikir kita harus punya inisiatif kita untuk mikir kesana. Karena tenaga kesehatan itu konsepnya tidak. Sekarang ini perawat itu minta berdiri setara. Mitra sejajar dokter katanya. Itu yang jadi masalah. Bukan apa-apa. Sejak jaman dulu yang namanya dokter itu dokter, paramedik. Pembantu dokter tenaga sampingan dokter itu tenaga sampingan itu. Jadi harus jelas pembagian kerjanya. Sekarang ini dokter kalau praktek dipidana Pak. Dengan UU Praktek Dokter kalau salah. Seperti pertanyaan kawan yang terhormat dari, menanyakan tadi, katakanlah dengan mal praktek tadi. Mal praktek itu bukan lingkupnya pendidikan, itu UU praktek dokter. Jadi ya mereka yang harus atur. Tapi tentang lingkup pendidikannya mari kita atur. Makanya kita tadi usul dari Pak Fahmi psikomteri atau bagaimana menilai profil psikologi kejiwaan mereka apakah pantes jadi dokter atau enggak, itu yang harus dilihat. Jadi mohon tidak dicampur aduk antara system pendidikan undang-undang pendidikan yang merupakan lexspesialis dari system pendidikan umum dengan UU Praktek Kedokteran dan UU Rumah Sakit Pendidikan. UU Rumah Sakit Pendidikan kita belum punya UUnya dari mana? Rumah sakitnya Depkes dijadikan pendidikan iya, tapi UU nya pasti masih subsektoral, kepentingan Departemen Kesehatan yang difikir. Kita harus bicara nasional kok ini. Kalau rumah sakit sudah disebut sebagai teaching hospital, logikanya direktur ya menjadi dekan fakultas kedokteran misalnya begitu. Sekarang tidak. Ini saya kira jawaban secara umum. Dan sejujur- jujurnya, Mas Utut saya juga gak tahu caranya Mas memurahkan pendidikan kedokteran saya juga gak tahu. Jadi itu kebijakan Bapak-bapak ibu sekalian. Saya kira jawaban dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb. Silakan Pak. PAKAR KEDOKTERAN: Mungkin satu dua menit, karena sudah hampir jam 2. Jadi pertama terima kasih atas respon yang sangat, untuk kami sebetulnya masukan yang sangat berharga beberapa sangat kritis, dan kalau bisa Bapak Pimpinan, kami mendapat notulensinya atas pertanyaan ini. Sehingga kami bisa pelajari lebih lanjut untuk memberikan kalau diperlukan jawaban tertulis yang lebih rinci, sehingga semua isu yang dimunculkan tidak kita lupakan. Tidak hilang. Kemudian yang paling penting, begini menurut kami, tentu dewan perwakilan rakyat ini intinya kan mengamati fenomena tata kehidupan di masyarakat sebenarnya. Tadi semuanya hampir sama. Ada permasalahan di kehidupan masyarakat ini. Pertama akses untuk dokter itu tidak mudah atau kurang, karena dari 59
ARSIP DPR RI sisi kuantitas memang dokter tidak banyak. Kemudian akses biaya. Kemudian setelah punya akses pun, tenyata ragu-ragu terhadap kompetensi yang ada. Nah, kami melihat begini Pak Pimpinan. Dalam konteks ini memang komisi X yang focus terhadap pendidikan ini apakah akan merambah juga aspek di luar pendidikan. Ini yang mesti jelas. Karena saya melihat ini kita juga bicara tentang deployment, penempatan, pemerataan, yang kemudian domainnya masuk di Komisi IX saya kira. Apakah nanti akan dibuat tim lintas komisi untuk mengatur ini. Ini hal-hal yang krusial yang juga harus dilihat. Kemudian kalau kita hanya membatasi diri hanya aspek dalam pendidikan kedokteran itu. Menurut saya, ini hanya pendapat saya pribadi, nanti boleh kita uji terus, sebenarnya permasalahan mendasar menurut saya mungkin tidak sependapat juga dengan temen-temen, pendidikan dokter umum itu sebenarnya sudah selesai dengan UU Sisdiknas, lengkap sangat lengkap tinggal penerapan. Masalahnya di pendidikan dokter spesialis ini yang kosong saya lihat. Pengaturannya hampir tidak muncul. Ya mohon maaf harus saya quote ya misalnya pendapat salah satu pejabat di Kementerian Pendidikan, pernah ada satu case saya tanya, wah kami lepas tangan lah kalau soal itu. Itu jawaban menurut saya gak pas. Itu yang juga harus difikirkan nanti. Jangan sampai nanti kontrainnya terlalu tinggi nanti, begitu kita lihat kita lihat dengan pelaksanaan yang ada ternyata sudah beres. Kemudian satu lagi, kembali ke kejujuran ini, soal kejujuran. Kalau saya mau jujur, saya bukan ahlinya, di bidang pendidikan kedokteran, maka saya buat tadi Pak Mahyudin pemerhati lah, walau pengalaman empiris saya berinteraksi terus dengan, kalau saya bicara ahli gak ada ini gelarnya ahli kedokteran ini. Nah tapi dari isu-isu kehidupan masyarakat inilah yang kemudian kita lihat ada masalah besar sebenarnya, dalam dunia pendidikan kedokteran ini. Khususnya spesialias seperti saya sampaikan tadi. Jadi satu persatu bisa kita lihat ego sectoral satu hal, mahalnya satu hal, kalau kita bicara ego sectoral, kalau kita mau jujur apakah memang kita harus membuat UU yang memang mentransformasi kelembagaan. Ini suatu revolusi besar kalau Komisi IX bisa mentransformasi kelembagaan, eh, komisi X ini. Selama ini kan pendidikan di rumah sakit miliknya Kementerian Kesehatan. Kalau hanya sekedar membuat rumah sakit pendidikan, itu sih bisa dilakukan gampang. Tapi kalau berani menerobos, mentranspormasi. Ok lah, pendidikan ini, kalau sudah menyangkut aspek tertentu ditranspormasi lah urusannya menjadi satu lembaga. Ini kan transpormasi yang sama sekali baru. Ini maksud saya hal-hal yang seperti itu. Kemudian dst.dst. Kenapa mahal, perhatian Negara kurang. Nah, satu hal lagi misalnya di Belanda. Kita branchmark kita susah kalau bicara dengan Negara yang lebih maju. Di Belanda itu ada satu universitas yang memang tidak pernah menguji, dia dilotre Pak mahasiswa kedokterannya. Jadi semua orang yang ingin jadi dokter, secara kompetensi akademisnya memenuhi syarat, itu dikumpulkan sejumlah nama tapi disitu ada psikometrinya diukur, orang ini memang care kalau jadi dokter. Kan kalau bicara filosofi kemanusiaan, ini kana da homo sosiensis, homo economicus, mungkin homo sosiensis ini masuk 60
ARSIP DPR RI ya. Kemudian begitu pembukaan pendaftaran dilotre aja diundi. Jadi yang masuk itu memang orang-orang yang terpilih dan berminat itu. Ini adalah contoh-contoh, tapi teknis, apakah ini akan masuk, contohlah kalau untuk melihat betapa pentingnya input ini. Kemudian saya kira hampir semuanya sudah disampaikan Prof. Dikdon. Transpormasi kelembagaan juga merupakan isu sentral juga menurut saya, suatu hal yang baru yang memang harus difikirkan di dalam UU ini. Karena memang selama kita tetap dualisme, antara yang memimpin proses pendidikan dan tempat pendidikan berlangsung, rasanya tidak akan pernah selesai masalah kita. Kemudian jika harus dibuat matrik, saya kira nanti kita coba bantu buat matrik. Soal PTT, ini juga soal lain lah, apakah ini mau dibahas juga? Ini maksud saya, walau kait mengkait kecuali ini memang akan diperluas soal ini. Bisa kita masukkan dalam pendidikan, karena Negara subsidi banyak anda harus ini. Gitu kan bisa. Tapi bicara tentang hak asasi orang per orang juga gitu. Di Thailand misalnya, di Thailand itu tidak ada fakultas kedokteran swasta, semua negeri. Konsekuensinya apa? Orang yang sekolah disitu, setelah selesai wajib kerja sarjana di daerah rumen area di Patani, itu Thailand Selatan. Begitu dia tidak mau, dia bayar denda. Karena anda menggunakan fasilitas Negara, nah kamu bayar. Kalau dulu Pak, PTT atau wajib kerja ini dipaksa, enggak bisa juga. Jadi banyak system yang mesti dibuat, diperbaiki. Malaysia misalnya, Malaysia itu dia punya pengabdian hosmenship dalam pendidikan, satu tahun di perkotaan, satu tahun mesti ke daerah, intersin, satu tahun katakanlah mesti ke Sabah Serawak, kalau gak mau gak apa-apa, tapi anda tidak bisa praktek sendiri, anda tetep praktek di institusi, apakah ini merupakan bagian dari pendidikan yang kita atur juga. Jadi banyak hal yang mesti kita lihat. Korea misalnya. Korea tidak ada urusan, semua harus wajib militer, dokter bentuk wajib militernya mengabdi di daerah remote area. Kalau dia tidak mau mengabdi, dia ikut wajib militer. Ini pilihan-pilihan yang menurut saya tidak selesai hanya di UU ini. Jadi kita terserah anggota dewan, mau dibawa melebar, atau dibawa sempit. Biasanya kalau terlalu lebar Bapak-bapak gak suka, kalau terlalu panjang ibu-ibu gak suka katanya. Jadi itu yang diatur saja, kami terima saja yang dimintakan untuk terus menemani ini, dimana areanya. Kalau arenanya terlalu luas, berapa komisi, lintas komisi, kontrainnya akan semakin besar. Saya kira itu yang sekedar tambahan dari saya, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, silakan Pak Pranowo. PRANOWO (PAKAR): Lebih pendek lagi karena tadi sudah, yang langsung saja, yang tadi ditanyakan saya, kenapa dipendekkan, yang satunya kok yang pendek jelek, yang satunya baik tadi. Konteksnya berbeda, yang satu pendidikan kedokteran kita dulu, itu panjang, sekarang kita pendekkan. Dengan SKS yang berbeda, karena peraturan Sisdiknas yang S1 itu SKSnya harus begitu, maka 61
ARSIP DPR RI dipendekkan, berbeda dengan yang dulu. Nah ini kita berupaya diinstitusi pendidikan, walaupun pendek kita berusaha tetep mendapatkan kompetensi untuk dapat melayani primali health care. Tapi pertanyaannya kemudian, tadi kalau globalisasi, apa cukup itu? Di Singapur, tadi yang panjang itu dalam konteks tadi kita membicarakan bahwa dokter itu butuh dokter, spesialis 1, spesialis 2. Di sisi lain dari bidang keilmuan dokter itu juga butuh dokter, master dan PhD. Nah ini kan yang di beberapa Negara lain itu seperti yang digabungkan. Kita ndak, kita urut terus, sehingga maka kita terpaksa memakan waktu panjang. Untuk jenjang-jenjang waktu terpisah. Nah di tempat lain itu digabungkan. Maka saya katakan tadi yang digabungkan tadi lebih pendek mereka. Jadi bukan yang pendek hanya dipendekkan dalam konteks yang sama. Tidak, dalam konteks yang berbeda. Kemudian tentang Dikdanyan tadi sudah. Yang ada sekarang itu kebanyakan pengaturan yang ada sekarang ini kebanyakan pada yan-nya. Dik-nya itu yang belum ada. Dik-nya itu yang ada di sisdiknas. Yang tadi Pak Fahmi bilang sudah cukup. Di sisi lain kita masih ada yang berfikiran masih kurang begitu menggigit begitu. Kemudian tadi yang belum terbahas tentang lama pendeknya kurikulum tadi. Apakah lamanya itu, yang enak kan pendek bagus, semua juga begitu. Dan memang dilematis. Bagaimana kita lebih pendek dengan pendidikan pendek dengan kualitas yang lebih baik. Itu memang sesuatu yang agak kontradiktif. Sebetulnya. Nah ini yang kita masih cari jalan keluar dari kurikulum yang ada itu. Bagaimana kurikulum memenuhi kebutuhan nasional cukup, tapi juga bisa bersaing dengan global. Kemudian yang terakhir tadi tentang produk-produk herbal yang tadi disinggung juga. Menarik sekali ini karena sekarang sedang gencar dipromosikan. Di dunia kedokteran ini kita menganut yang disebut evident base medicine, Jadi sesuatu atas dasar berbasis bukti. Kenapa kita asukar mamasukkan obat-obat tradisional kita dalam standard pengobatan modern medicine karena di dalam evident base itu sesuatu yang baru dicobakan dulu pada binatang, manusia coba, dst.dst. Itu butuh biaya yang besar sekali. Oleh karena itu dalam memasukkan herbal medicine tadi karena itu sudah turun temurun tidak ada efek samping dan sebagainya, kita memakainya. Di RRC sendiri itu dipisahkan, antara qo-I dan jung-I itu. Yang tradisional medicine berkembang, modern medicine berkembang, yang diteliti memenuhi kaidah evident base medicine tadi kan masuk juga ke dalam suatu modern medicine di RRC yang banyak sekali produk-produk yang banyak tradisional tadi. Dan saya mengingatkan, saya ingin menyampaikan pula, jangan sampai nanti jika muncuk penggunaan herbal medicine nanti harus betul-betul herbal medicine Indonesia. Nanti kalau Bapak-Ibu yang terhormat ke arah sana. Karena kalau nanti tidak diberi embel-embel Indonesia, nanti yang masuk justru herbal medicine dari tempat lain, kita juga ketinggalan lagi nanti. Terima kasih gitu yang nanti belum disampaikan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Prono, silakan Pak Lukman. 62
ARSIP DPR RI LUKMAN (PAKAR): Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tadi. Tes psikometrik dari Ibu dari Golkar tadi, Ya memang saya juga baru tahu ini bahwa namanya psikometrik, saya juga dulu tahunya psikotes ya, nah dari fakultas psikologi mengatakan bahwa psikologi itu ilmunya, sedangkan tes yang dilakukan itu namanya psikomentrik. Ukuran, jadi yang disampaikan juga yang ditanya-tanya sama. Khusus mengenai kedokteran ini, kuisioner ini items- itemsnya itu khusus. Dan tidak ada dalam tes-tes psikometerik yang lain untuk ngetes orang masuk kerja misalnya, jadi ini dulu dirapatkan dulu waktu itu, apa sih persyaratan untuk menjadi dokter, misalnya dia mesti tanggung jawab, dia mesti empati, dia mesti macem-macem. Nah itu dijabarkan dalam suatu kumpulan pertanyaan, jadi itu suatu ujian dalam suatu psikometrik. Jadi bentuknya khusus, penamaan. Tentang herbal kayaknya kita sudah mulai mengarah kesana juga dengan adanya unit khusus herbal, kalau gak salah di UI ya, untuk S3 juga ada. Dan banyak sekali peneliti-peneliti di tempat kita itu juga sudah meneliti ke arah herbal. Misalnya nya kunyit, nama lainnya curcuma, baik untuk penyakit jantung, penyakit hati dsb. Jadi kita sudah memikirkan juga ke arah sana. Karena kita tahu juga di Cina dan di Jepang itu kan sudah maju sekali dan digunakan pula dalam tambahan pengobatan apa namanya, pengobatan penyakit-penyakit yang lain sama dengan yang barat punya. Kemudian mengenai kurikulum kita kana tamabahan semenjak 2005 yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Nah dulu memang kita antara 6 sampai 7 tahun. Nah waktu itu namanya bukan berbasis kompetensi tapi adalah subject base, artinya belajar apa yang dipelajari. Anatomi, psikologi dsb. Dan kenyataanya pembelajaran itu, misalkan dia tingkat 1 dia belajar anantomi. Kemudian dia naik ke tingkat 2 belajar lagi anatomi, tingkat 3 belajar lagi, jadi terlalu berulang-ulang dipelajari, sehingga itu tidak efisien waktunya. Nah dengan adanya ini maka mereka bisa dipangkas, sehingga waktunya bisa dipersingkat, itu yang sesuai dengan cara integrasi dari beberapa bidang ilmu. Karena kita strateginya adalah spices, salah satunya adalah dengan integrated, kalau dia terasa kurang dia mendapatkan ilmu dia adanya P tadi, problem base learning, dia diajarkan mandiri mencari ilmu, jadi kalau mengenai waktu, itu apa namanya dari apa isinya itu saya rasa lebih kurang sama, malahan dia jadi lebih handal dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Nah tetapi batasan waktu 5 tahun itu, 10 semester, itu kalau dia tidak mampu untuk 5 tahun, bisa boleh lebih dari 5 tahun untuk satu institusi pendidikan minimal diberikan 5 tahun bagi yang mampu. Bagi yang kurang mampu institusinya itu bisa lebih dari 5 tahun. Jadi tidak harga mati 5 tahun itu ada FK yang 5,5 tahun, saya lupa namanya. Nah kemudian cost cup, atau kepaniteraan yang tadi profesi disebut tadi itu sekarang 3 semester, dan apa yang dipelajari lebih sedikit dari pada dulu karena dulu ada 2 tahun sekarang hanya 1,5 tahun. Sekarang sudah ada intensif. Pada waktu intensif inilah mereka lebih leluasa unutk melakukan prakteknya tapi tetep masih di bawah pengawasan oleh instruktur yang ada. Nah 63
ARSIP DPR RI kenapa klaskip itu hanya sedikit waktunya Karen kita terikat dengan UU PK. Dalam UU PK itu tercantum bahwa yang boleh melakukan pemeriksaan dengan lengkap itu kalau dia sudah menjadi dokter, nah di klaskip itu dia belum seorang dokter, masih mahasiswa kedokteran. Nah oleh sebab itulah dia klaskipnya lebih pendek dan bisa diteruskan ke intensif waktu yang lebih dari 1 tahun di bawah pengawasan oleh instrukturnya. Itulah alasannya mengapa jadi lebih singkat dan mengapa ada intensif itu. Nah tadi mengenai kesetaraan, memang kita disadari dalam kurikulum baru ini secara tersebut harus dapat khusus dalam salah satu kompetensinya bahwa para mahasiswa menunjukkan rasa empati yang dalam untuk orang lain. Untuk mahasiswa, untuk para pasien dsb, untuk masyarakat. Jadi memang kita sadari hal tersebut dan telah diupayakan supaya rasa empati ini akan lebih ditinggikan, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sehingga menghilangkan ada perasaan seolah-olah lebih dari masyarakat yang mungkin sudah banyak terjadi selama ini. Nah mengenai system pendidikan, yang saya tahu dari Belanda, dari Erasmus Roterdam itu memang dibagi dai bachelor, master. Nah selama dia dalam pendidikan itu, boleh dia secara paralel mengikuti research, sehingga kalau dia lulus dari pendidikan dokternya, selain dia mendapat titel pendidikan dokternya juga dia juga mendapatkan titel master of research jadi sekaligus double degree dia dapatkan, sebagai dokter dan sebagai master. Kemudian jika ingin menjadi PhD, dia bisa menyambung lagi 3 tahun. Dan ini biasanya harus melalui seleksi juga. Dan kalau dia ingin praktek lebih lanjut di masyarakat maka dia h arus mengikut 2-3 tahun untuk kedokteran keluarga sehingga dia bisa menjadi house-art, dokter rumah, jadi memang ada waktu yang berbeda dibandingkan dengan kita. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita kali ini, saya kira kami mendapat masukan- masukan yang berharga dan memberikan suatu penambah tambahan khasanah keilmuan di dalam menyusun RUU ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya kira tidak ada lagi ya? Cukup, sampai demikian. Dan dengan ijin Bapak, Ibu, hadirin sekalian saya tutup acara ini. RDPU hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulilahhirabil alamin. Wassalamualaikum Wr.Wb. Disediakan makan siang. (KETUK PALU TIGA KALI) (RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB) Jakarta, 27 Januari 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 64
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : - Rapat ke : Kamis, 17 Februari 2011 Hari/Tanggal Waktu : 14.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X Tempat Dengan : Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI : Heri Akmadi Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 65
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (HERI AKMADI): Sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada Ibu/Bapak sekalian. Acara hari ini adalah pembahasan, paparan dari tenaga ahli terhadap rumusan terakhir berdasarkan masukan masukan rapat terakhir berdasarkan rapat yang lalu. Berkenaan dengan yang telah dimasukan dari hasil konsultasi publik di tiga daerah yaitu di Medan, di Surabaya, dan di Makassar. Beberapa masukan tersebut telah berusaha disamakan dirangkum di dalam berkas ini, yang sudah dibagikan ke Ibu/Bapak sekalian. Ini naskah baru tertanggal 16 Februari itu sebagai rujukan dari kita, dan ditambah lagi di luar itu masih ada satu tambahan bahan rapat ini yaitu power point, yaitu tertanggal 17 oleh tim kerja yang sudah disiapkan oleh di sini ya. Ibu/Bapak sekalian kalau mungkin tidak ada usulan mengenai tambahan agendanya kita bisa mulai dengan acara tunggal ini ya. Nanti setelah paparan kita diskusikan dan seperti kita sepakati pada rapat yang lalu, setelah itu kita serahkan kepada masing-masing fraksi untuk menyusun sandingannya. Jadi setelah ini nanti Ibu/Bapak sekalian dari tim Ahli, tim penyusun, tim kerja ,setelah diskusi siang ini kami minta nanti direformat ulang dalam masukan-masukannya dicoba dimasukan kembali dan setelah itu diberikan sandingan yang seperti ini ya. Sandingannya saya kira menjadi yang satu yang rujukan kemudian diberikan kosong. Kepada Ibu-Ibu juga sudah dibagikan Ibu/Bapak sekalian yang tebal ini, tertanggal, penyempurnaan tanggal 14 ini. Draf 16 Februari itu nanti yang menjadi bahan diskusi kita untuk Ibu/Bapak di masing-masing poksi, di masing-masing fraksi bisa menyusun sandingannya. Kami persilakan siapa yang akan mulai dari ini. Kami persilakan untuk ditayangkan, dipaparkan. Silakan Ibu. DEPTUI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Bismillahirrohmaanirrohiim. Terima kasih kepada pimpinan. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota komisi 10. Saya mewakili dari teman-teman dari tim kerja untuk menyampaikan hasil dari tim kerja kami yang telah diperintahkan oleh komisi 10. Jadi sebagai, diperintahkan oleh Panja. Sebagai pengantar saya ingin mengingatkan kembali bahwa tim kerja terdiri dari tenaga ahli komisi 10, kemudian P3DI yaitu peneliti P3DI, kemudian LD yang dalam hal ini PUU. Dasar dari revisi yang akan, yang telah kami buat itu adalah masukan dari pakar atau narasumber saat RDPU di komisi ini. Kemudian masukan pakar atau narasumber saat kunjungan ke lapangan. Yang terakhir itu kunjungan ke Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sementara untuk jenis revisi itu sendiri adalah berupa revisi substansi, redaksional, maupun sistematika. KETUA RAPAT: Barangkali ada satu yang kurang dimasukkan Ibu. Kemarin minggu lalu kan ada rapat. Rapat Panja yang ada keputusan-keputusannya Bu. Lapsingnya kan ada. Misalkan politiknya pada waktu itu untuk mengambil. Itu kan keputusan rapat Panja itu sebenarnya Bu. Yang menurut hemat saya itu harus justru menjadi lebih tekanan karena rapat Panja telah menyarikan masukannya menjadi sikap pokok yang pada waktu itu diambil. Silakan. 66
ARSIP DPR RI DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Secara teknis memang sudah menjadi bagian dari masukan itu sendiri. Namun saya mohon maaf disini secara tertulisnya pada saat slide ini masih belum dimasukkan. Baik terima kasih. Sebagai awal adalah dasar pemikiran. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa secara filosofis komitmen bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian dasar yang lain adalah karena pendidikan kedokteran sebagai salah satu unsur perwujudan pembukaan UUD 1945. Kemudian pendidikan kedokteran adalah pendidikan untuk menghasilkan sarjana kedokteran, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang kompeten, humanis, profesionalisme tinggi, dan pertimbangan etika. Kemudian lulusan pendidikan kedokteran akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di mana pelayanan tersebut berhubungan dengan nyawa manusia. Kemudian dasar yang secara sosiologis, di mana kita ketahui bahwa institusi pendidikan kedokteran harus memberikan pelayanan pendidikan kedokteran yang bermutu. Pendidikan kedokteran harus mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan kedokteran juga mengikut, harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, komunikasi, arus globalisasi, dan internasionalisasi dalam upaya menjaga kesehatan manusia. Selanjutnya belum ada kesesuaian antara kebutuhan pelayanan kesehatan dengan kapasitas fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi. Di antaranya, belum adanya keseimbangan antara jumlah peminat pendidikan kedokteran dengan rekrutmen calon mahasiswa yang ada di mana jumlah peminatnya sangat tinggi. Kemudian adanya penyelenggaraan rekrutmen jalur khusus dengan pengendalian dana besar-besaran. Adanya penyelenggaraan jalur khusus dengan penggalian dana besar-besaran dari calon mahasiswa rekrutmen menyebabkan berkembangnya persaingan tidak sehat. Yang berdampak kepada biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Selanjutnya tingginya kebutuhan lulusan kedokteran yang berkualitas khususnya di daerah terpencil. Tantangan dalam menghadapi pendidikan kedokteran yang semakin besar termasuk kebijakan mengenai AFTA maupun WTO. Maraknya lulusan pendidikan kedokteran lulusan luar negeri yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya, masih rendahnya rumah sakit pendidikan dan atau rumah sakit sebagai lahan pendidikan yang kompeten sebagai lahan praktik bagi mahasiswa kedokteran. Adapun untuk dasar yuridisnya yaitu UUD 1945 pasal 20, 21, 28c ayat 1, dan 31 ayat c. Nah kemudian UU yang terkait adalah UU 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nah berdasarkan hal tersebut maka harus ada kebijakan yang jelas dan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, atau kedokteran gigi. Yang pertama saya ingin menyampaikan perubahan, mohon maaf ada ralat bahwa Sisdiknas adalah UU No 20 tahun 2003. Yang pertama kami ingin menyampaikan perubahan sistematika. Jadi sistematika ada beberapa perubahan di mana konsep dasarnya kami memegang konsep sistem, yaitu nilai input, 67
ARSIP DPR RI proses, output. Jadi berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka kami membuat sistematika baru di mana ada perubahan susunan. Untuk Bab satu tetap mengenai ketentuan umum. Bab kedua tetap mengenai azas dan tujuan. Bab ketiga menjadi pendirian dan penutupan. Yang sebelumnya mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Kemudian Bab keempat menjadi penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang sebelumnya standar pendidikan kedokteran. Bab kelima menjadi standar pendidikan kedokteran di mana yang sebelumnya jenjang pendidikan kedokteran. Bab keenam, menjadi pendanaan. Bab ketujuh mengenai evaluasi, pengawasan, dan akreditasi. Bab kedelapan mengenai pemerintah dan pemerintahan daerah. Bab kesembilan mengenai peran serta masyarakat. Bab kesepuluh mengenai ketentuan peralihan. Dan bab sebelas mengenai penutup. Jadi ada pengategorian yang berubah. Nah untuk revisi RUU pendidikan kedokteran secara garis besar itu kami kelompokkan menjadi pasal atau ayat yang dihapus. Kemudian perubahan atau revisi secara redaksional, atau secara substansi. Kalau kita lihat dari konsideran itu ada perubahan secara substansi mengenai 'mengingat'. Di mana pada pasal sebelumnya itu tercantum pasal 34 sementara untuk yang terbaru pasal 34 dihapus jadi menjadi 'mengingat: pasal 20, pasal 21, pasal 28c ayat 1, dan pasal 31'. Hal ini dihapus karena materi yang diatur mengenai pelayanan kesehatan. Jadi bukan merupakan ranah dari pendidikan kesehatan. Jadi kalau pasal 20, 34, itu berisi tentang pelayanan kesehatan. Sementara ini yang diatur adalah mengenai pendidikan kedokteran bukan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk Bab kesatu mengenai ketentuan umum. Jenjang pendidikan dihapus. Jenjang pendidikan yang pada poin draf lama. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya sudah ada matriksnya yang Bapak dan Ibu sudah pegang sendiri. Bahwa alasan dari penghapusan tersebut sudah tercantum di dalam matriks. Saya ingin membacakan secara garis besar pemetaannya. Jadi untuk ketentuan umum, yang dihapus mengenai jenjang pendidikan pada draf yang lama. Sementara perubahan dari redaksional itu terdapat pada ketentuan umum dengan sistematika yang baru menjadi nomor 2, 5, 6, 9, 10, 12, dan 15. Sedangkan yang mengalami perubahan secara substansi itu terdapat pada nomor 1, 3, 4, 7, dan 11. Untuk Bab kedua, asas dan tujuan tidak ada perubahan artinya tetap. Bab ketiga mengenai pendirian dan penutupan ada perubahan redaksional yaitu dalam hal ini pengkategorian penyebutan pasal ataupun ayat didasarkan kepada sistematika baru. Jadi terdapat pada pasal ke-4 ayat 1 dan 2. Sementara untuk perubahan substansi terdapat pada pasal 4 ayat 3 dan pasal 5. Kemudian Bab empat mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran bagian kesatu mengenai sumber daya manusia itu terdapat perubahan redaksional yaitu pada pasal 6. Kemudian untuk, tadi untuk peserta didik. Kemudian untuk paragraf kedua mengenai pendidik, ada perubahan redaksional pada pasal 7 dan 8. Kemudian perubahan substansi pada pasal 9. Untuk paragraf ketiga mengenai tenaga kependidikan ada perubahan redaksional pada pasal 10 dan 11. Kemudian untuk bagian kedua tentang kurikulum ada perubahan redaksional pasal 12 dan 17. Ada 68
ARSIP DPR RI perubahan substansi pasal 14. Untuk bagian ketiga jenjang pendidikan kedokteran, ada perubahan redaksi pasal 18. Mengenai bagian keempat tentang tempat pendidikan ada penghapusan yaitu pada pasal 25 lama yaitu pada sistematika yang lama. Kemudian pada sistematika yang baru ada perubahan redaksional yaitu pasal 19 dan ada perubahan substansi pada pasal 20 ayat 2, Pasal 21 ayat 2. Bagian keenam kelulusan, ada perubahan redaksional yaitu pada pasal 28. Sementara ada penghapusan pada pasal 18 lama. Untuk bagian ketujuh tentang beasiswa, ada perubahan redaksional yaitu pada pasal 31 dan 32. Kemudian pada bab kelima, tentang standar pendidikan kedokteran. Pada pasal yang lama yaitu pada pasal 21 dan 22 lama itu ada penghapusan. Kemudian untuk sistematika dengan berpandu pada sistematika baru yaitu pada pasal 33 ada revisi tentang redaksional. Sementara secara substansi ada perubahan judul, yaitu pada judul Bab di mana kata profesional itu dihapus. Untuk bab keenam pendanaan tidak ada perubahan dalam arti tetap. Bab tujuh tentang evaluasi pengawasan dan akreditasi. Bagian kesatu tentang evaluasi ada perubahan redaksional yaitu pada pasal 38. Secara substansi ada perubahan pada pasal 37. Kemudian untuk yang kedua tentang pengawasan, tidak ada perubahan atau dalam arti tetap. Bab ketiga akreditasi ada perubahan substansi pada pasal ke empat puluh. Bab kedelapan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah ada beberapa perubahan redaksional pada pasal 42. Bab kesembilan peran serta masyarakat tidak ada perubahan. Bab kesepuluh ketentuan peralihan ada perubahan substansi yaitu pada pasal 45 ayat 1 di mana yang untuk draf yang lama itu terhitung 5 tahun, tetapi pada draf yang baru menjadi 7 karena pada saat ini penerapannya memang sudah tujuh tahun di mana mengacu pada PP No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Pada bab kesebelas kententuan itu tetap. Demikianlah revisi draf RUU pendidikan kedokteran. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ada yang menambahkan? Silakan dari staf ahli, tenaga ahli, dari Timja-nya silakan. Dari anggota Ibu/Bapak sekalian, prosedur yang kita tempuh adalah kalau memang dari anggota sekarang tidak ada yang mendalami lagi, maka ini akan kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk menyusun DIM-nya. Tapi kita masih punya kesempatan sekarang untuk menelaah secara lebih dalam lagi sehingga kalau perlu kita berikan kesempatan juga nanti adanya perbaikan sebelum. Intinya nanti kita keluar satu naskah rujukan, naskah acuan. Ini yang kita terima dan habis itu masing-masing poksi bisa mengajukan usulannya. Ada tidak Ibu Bapak? Kalau tidak mungkin saya akan memberikan beberapa catatan awal saja yang mungkin nanti bisa merespon Ibu Bapak sekalian. Di dalam rumusan kalimatnya masih banyak yang redunden, yaitu menunjukan bahwa definisinya masih kurang kuat. Ada kalimat-kalimat yang berulang-ulang. Misalkan kata dokter, karena ini ngomong soal pendidikan kedokteran seharusnya dengan satu definisi dokter tidak perlu diulang lagi dokter itu bermakna sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, atau, itu yang 69
ARSIP DPR RI saya kira nantinya, mestinya lebih kuat di dalamnya dirumuskan di dalam ketentuan umumnya. Kalau sudah ditentukan di ketentuan umum tidak perlu diulangi lagi di belakangnya. Kemudian di sana juga berkaitan dengan pendidikan tinggi, itu kemudian disebut secara berulang. Fakultas kedokteran, fakultas kedokteran tinggi, sekolah tinggi, dan lain lain, yang pada hemat saya ketika kita menyebut satu kan nanti fokusnya tidak di sana. Itu kan nanti di sisi lembaganya. Itu adalah mestinya satu kalimat, misalkan apakah kalau di dalam UUSisiknas itu disebutnya satuan. Misalkan, satuan pendidikan tinggi kedokteran. Itu sudah harus diartikan dia atau apapun lah nanti sebutannya, tapi itu sudah tidak perlu lagi diulang. Dokter gigi atau, toh itu nanti semuanya akan diperlakukan sama kan. Sehingga apa-apa yang di dalam sebagai objek pengaturan yang akan diperlakukan sama saya kira diberikan aja ketentuan umum yang kuat yang rumusannnya yang jelas kuat. Sehingga tidak perlu ada kalimat-kalimat di belakang yang berulang- ulang lagi. Termasuk disini menteri. Kurikulum ditetapkan oleh kementerian atau menteri yang berkaitan kementerian yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Itu saya kira tidak seperti itu aturan perundang-undangan. Karena sudah disebut sekali di dalam ketentuan umum. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab mengenai masalah pendidikan nasional adalah ya cukup disebut oleh menteri. Misalkan, bukan kurikulum pendidikan kedokteran ditetapkan oleh menteri. Cukup seperti itu. Tidak harus diulang seperti yang seperti ini. Saya kira banyak sekali di sini kalimat-kalimat yang pada hemat saya masih bisa disederhanakan. Saya akan mempersoalkan satu yang pada hemat saya penting, yang kemarin kita sudah diskusikan adalah mengenai linkage-nya keterkaitan antara pendidikannya ini. Artinya fakultas kedokteran yang melakukan pendidikannya dengan penggunanya, dengan, kalau dilihat dari UU- nya rujukan kepada praktik kedokteran itu. Di sini tampaknya dianggap ya, tolong dilihat dalam pemberian gelar, yang saya pahami, yang dalam diskusi yang lalu adalah sesuai juga dengan pengertian di UU Sisdiknas, fakultas itu memberikan ijasah sarjananya mulai dari sarjana, magister, doktor. Sedangkan sisi lainnya itu yang memberikan sertifikasi karena ini beda dengan di fakultas lain. Di bidang pendidikan lain, karena sudah ada UU lain yang mengatur yaitu ujian kompetensi. Kalau Sisdiknas Bab berapa Ibu? Sissiknas yang tentang sertifikasi itu. Bab 61 UU Sisdiknas, pasal 61 itu mengatur sertifikasi itu ada dua, 61. Sertifikasi itu ada dua, satu sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau menyelesaikan suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Satuan pendidikannya adalah fakultas kedokteran yang sudah disebut tadi. Dan yang lulus itu diberikan gelar namanya ijazah. Diberikan tanda namanya ijazah. Kalau di sekolah lain namanya STTB surat tanda tamat belajar. Ini dibedakan, UU ini tidak bisa berbuat lain karena sudah ada UU tentang praktik kedokteran yang kedua poinnya. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan atau lembaga perolehan dan seterusnya yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Jadi untuk 70
ARSIP DPR RI sertifikat kompetensi ini khusus untuk pendidikan kedokteran sudah diatur oleh UU yang lain yaitu UU praktik kedokteran. Yaitu pemberian sertifikat kompetensi yang berdasarkan ujian kompetensi dokter Indonesia itu dilakukan oleh KKI atau kolegium. Yang kolegium membentuk national report. Kita kan gak mau mengutik-ngutik UU yang di sana. Karena itu kita harus tunduk seperti ini. Jadi tidak bisa untuk mengatakan bahwa pemberian gelar dokter dan lain-lain itu kan gelar kompetensi atau ini itu tempatnya di mana. Itu yang barangkali perlu diperiksa kembali. Dalam pikiran yang selama ini berkembang adalah bisa saja universitas, fakultas, satuan pendidikan, memang memberikan ijazah dan sertifikat kompetensi, itu tidak melarang UU Sisdiknas. Tetapi dalam hal pendidikan kedokteran ini UU praktik kedokteran sudah menetapkan uji kompetensi atau sertifikat kompetensi itu diberikan oleh badan lain. Bukan oleh satuan pendidikannya. Jadi ini yang saya kira sehingga nanti tidak rancu. Di sini kemarin kan idenya berkembang. Ijazah itu namanya, pendidikannya, tamatannya itu adalah universitas memberikan gelar sarjana kedokteran, magister misalkan, magisternya kan sudah lebih rumit, magister misalkan bedah. Kemudian juga ada doktor, ini juga kan sudah super spesialis misalkan Doktor tentang kuping kiri gitu boleh ya Bu. Spesialis kuping kanan-kiri gitu ya. Seperti itu, tapi nantinya uji kompetensinya itulah yang memberikan dia kewenangan untuk praktik untuk diberikan gelar dokter atau dokter spesialis atau yang lainnya. Ini yang saya kira harus dipastikan Ibu/Bapak sekalian. Keinginan kita seperti apa. Gelar dokter ya bukan sarjana kedokteran. Itu diberikan oleh universitas, satuan pendidikan, atau diberikan oleh itu tadi pak lembaganya apa, KKI. Jadi kita kayaknya harus mengambil keputusan karena kalau di sini agak rancu gitu. Kalau sepengetahuan, kalau pada hemat saya supaya kita bisa memisahkan itu mestinya ada lebih jelas di sana. Itu yang pokok yang ingin saya usulkan supaya ini lebih tegas. Dan saya kira yang kita agak, pada hemat saya kemarin kita bersepakat salah satu bentuk sarana dan prasarana pendidikan yang penting adalah rumah sakit. Barangkali itu yang paling penting. Tetapi di sini menjadi tidak tampak pengaturannya karena kemudian diselamur atau ditempatkan dengan apa itu, tempat pendidikan atau lokasi pendidikannya. Jadi saya kira, kalau saya mengusulkan lebih cenderung kita pastikan aja. Memang sarana pendidikan tuh yang penting di situ. Sarana pendidikan kedokteran tuh ya rumah sakit pendidikan. Karena itu definisi rumah sakit pendidikan itu juga harus dideskripsikan secara lebih jelas. Ini juga rumusan yang saya baca disini. Rumusan tentang rumah sakit kedokteran ini Bapak/Ibu tolong dilihat di ketentuan umum. Itu saya kira tidak akan mungkin kita penuhi. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang fungsi utamanya sebagai tempat pendidikan kedokteran. Manurut saya dari evaluasi atau diskusi pada rapat yang lalu ini tidak akan mungkin kita laksanakan Pak. yang kita, saya kira hasil diskusi dalam rapat yang sebelumnya itu adalah rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit biasa ya pelayanan, yang kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana tambahan untuk kebutuhan pendidikan sehingga dapat secara optimal digunakan dalam rangka pendidikan dokter. Kemarin kan evaluasi kita sudah didiskusikan 71
ARSIP DPR RI Pak, tidak mungkin dengan anggaran pendidikan itu untuk menyelenggarakan ini Pak. Saya kira dari definisi ini akan sangat berat yang kemudian, jadi yang seperti itu. Saya ingin mengusulkan dan kemudian yang berikutnya itu rumah sakit sebagai lahan pendidikan. Saya tidak mengerti maksudnya lahan. Lahan itu kan area Pak. Kata yang lain yang barangkali lebih tepat, apa bukan itu wahana atau apapun. Tetapi kalau lahan rasanya juga rada aneh untuk digunakan di dalam poin yang seperti itu. Ini hal-hal yang paling penting yang barangkali tadi di sini memang sudah ada dirinci tentang tempat pendidikan tadi, yang pada hemat saya harusnya langsung saja rumah sakit pendidikan karena itu yang harus diatur. Karena yang lainnya kan sudah tahu yang namanya fakultas kalau tempat nanti kita atur ruang kelas kan setengah mati. Tidak kalau itu kan sudah, pengetahuan kan sudah umum gitu bahwa ada dan lain-lainnya itu. Itu saja yang saya usulkan dari catatan saya terhadap draf awal ini yang barangkali nanti bisa di, terus satu lagi yang saya kira keputusan penting yang kita ambil pada rapat yang lalu adalah tentang menghidupkan ikatan dinas. Kalimat yang disampaikan disini menurut saya tidak jelas tekanannya. Lebih baik ditekankan saja sekaligus bukan, untuk jelas-jelas menghidupkan istilah ikatan dinas itu. Di sini tidak jelas kalimatnya itu, yang itu saya kira nanti mungkin bisa dikembangkan sekali lagi, lebih jelas lagi. Itu beberapa catatan awal saya. Saya persilakan anggota yang lain. Pak Faisal, Pak Wahid, Pak Siregar? Selamat datang Bu Hetifah, belum datang, Bu Ulfah. ABDUL HAMID (PKB): Terima kasih, Bu Haridah masih di Bromo. Makasih Pak Heri. Yang pertama saya kira karena ini naskahnya mendadak sekali kita terima. Mungkin rasanya kok kita belum bisa memberikan pencermatan yang mendalam berkaitan dengan ini. Mungkin apakah misalnya apa sementara kita fokus untuk memahami perubahan ini dari kesimpulan masukan daerah dan paparan jaman atau fokus yang kita sudah kita putuskan di rapat kemarin. Oleh karena itu mungkin, sebetulnya ada dua hal yang mungkin perlu penjelasan kembali dalam hal ini. Yang pertama, saya rasa perubahan sistematika kemudian perubahan apa tata urut dan seterusnya. Itu juga saya rasa mencerminkan perubahan pola pikir kita di dalam memandang kepentingan regulasi terhadap RUU pendidikan kedokteran ini. Oleh karena itu termasuk saya rasa tata urut pola berpikirnya juga dalam apa naskah akademik, itu tentunya mungkin ini sudah bisa jadi tidak lagi pas untuk didudukkan di sana, urut-urutan ini. Walaupun sebetulnya di satu sisi juga salah satu hal kemarin itu kan kita menyadari ternyata bahwa ketika kita dihadapkan pada pertanyaan tentang misalnya urgensi dari UU ini dari sisi filosofis dan lain-lain, itu ketika kita baca itu belum bisa duduk bener ini gitu. Oleh karena itu mungkin salah satu yang kemarin kalau gak salah ya. Karena saya juga belum baca catatan kita. Hal itu yang kita harapkan juga dilakukan dan digarap oleh tim ini. Jadi mungkin di antara kita itu sebetulnya sudah punya apa kerangka masing- masing. Tapi kerangka itu kan belum pernah dipertemukan dan apa naskah akademik itu belum menjadi jawaban dari pertemuan kerangka itu. 72
ARSIP DPR RI Oleh karena itu ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kemarin misalnya ketika ada di daerah pertanyaan atau mungkin bahkan juga gugatan tentang urgensi ini menjadi UU. Itu juga kita belum secara bulat dapat menjawab yang itu lahir dari memang sebuah kesimpulan berpikir dari naskah akademik. Kalau kemarin lahir misalnya kepedulian, keberpihakan negara dan seterusnya mungkin sudah terimplementasi ya di dalam penataan ini ya. Ada pendanaan, tapi kan di dalam pijakan berpikirnya itu belum kita dudukan, belum kita ini kan. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali munculnya ini apa perubahan tempat dan lain-lain ini dalam kaitannya dengan itu bagaimana? yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apa tidak perlu Pak Heri misalnya kita sekaligus menyandingkan. Jadi ini kan sebetulnya ada UU praktik kedokteran yang ternyata juga sudah sangat masuk wilayahnya itu ke dalam pendidikan. Itu praktik tetapi mengaturnya juga sangat detail tentang pendidikan. Bahkan mungkin salah satu masukan kemarin, kewenangan salah satu bagian yang diberikan oleh UU itu misalnya KKI. Itu kewenangannya sangat besar sehingga KKI menjadi apa superbodi itu kan menjadi salah satu masukan juga yang kemudian kita ini kemaren. Nah dalam kaitan dengan tugas-tugas kementerian di satu sisi. UU kita di sisi lain. UU sisdiknas, apakah tidak perlu misalnya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara bagian-bagian di dalam UU praktik kedokteran yang menyangkut pendidikan kedokteran di satu sisi dengan norma-norma umum, UU sisdiknas di sisi lain, dan apa kebutuhan di lapangan yang selama ini kita terima, masukan- masukan itu yang dari mana? Dari berbagai daerah itu kita sandingkan sehingga kalau misalnya kita kemarin berusaha mempertemukan ini, mempertemukan antara UU yang akan kita bikin sekarang ini, dengan kebutuhan lapangan mendekatkan dan sementara bagaimana juga misalnya tidak overlap dengan UU praktik kedokteran? Maka tentunya ini harus ada upaya juga mensinkronisasi, menyelaraskan, meninjau dan seterusnya. Nah ini mungkin apakah tidak perlu kita lakukan juga, sebetulnya ini ada dua alternatif. Alternatif pertama memang kita jadikan catatan saja itu. Semua itu kita jadikan catatan termasuk urgensi saya kira kita jadikan catatan. Lalu ini kita biarkan menggelinding, kita ambil proses lewat fraksi. Atau kalau tidak kita coba selesaikan dulu permasalahan-permasalahan mendasar ini, kemudian kita tawarkan rumusannya ke fraksi. Pilihan pertama kemarin kita mengusulkan untuk memilih pilihan kedua karena pilihan pertama menjadi sangat riskan dan akan membuat UU ini sangat liar. Jadi kita berangkat dari mentah catatan-catatan itu biar diracik dan diramu sendiri oleh fraksi dan kemudian keluarlah kemudian DIM lalu berdasarkan itu kita bahas. Ini mungkin akan sangat melebar bandwidth pembahasannya dan saya rasa, bisa saja kemudian UU ini dikembalikan, batal, atau seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin bisa berubah judul dan seterusnya itu mungkin sekali. Atau kita matangkan, kita selesaikan dulu hal-hal yang pokok di sini sesuatu yang krusial kita selesaikan, kita bicarakan secara internal, begitu selesai kita sepakati, kita tarik ke fraksi untuk ya sekedar memoles saja, finishing. Ini saya kira kita serahkan lagi kepada pimpinan apakah kita akan memilih metode yang pertama atau metode yang kedua. 73
ARSIP DPR RI Yang jelas dari gambaran apa yang ada ini, walaupun minta maaf saya belum mungkin belum betul-betul menyadari apa yang terjadi dengan perubahan ini. Tapi saya rasa ini sudah sangat berkembang. Kemajuan yang sangat pesat yang saya rasa naskah akademis yang lama itu tidak bisa lagi didudukkan atau ini tidak bisa lagi didudukkan di atas naskah akademik yang lama. Apalagi misalnya naskah akademik yang lama itu, sebetulnya belum mampu menjawab apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan dasar urgensi nilai filosofis dan lain-lain tentang pendidikan kedokteran ini. Ya kita serahkan ini sekedar tanggapan saja. Mungkin kalau memang perlu diberi penjelasan saya rasa yang penting tentang pokok perubahannya itu, tentang landasan pokok perubahannya dan lain-lain. Makasih Pak Heri. KETUA RAPAT: Ya makasih Ibu/Bapak sekalian, karena memang naskah ini diberikan secara mendadak, responsnya pun mungkin belum bisa tapi dalam memberikan respons. Tadi diusulkan oleh Pak Abdul ada dua alternatif saya kira, yaitu sekarang masing-masing ini mencoret-coret aja memberikan respon kemudian setelah mungkin minggu depan ya mencatat kemudian dilontarkan balik sehingga ada perbaikan-perbaikan. Ataukah kemudian sampai jadi yang kita sebut sebagai naskah acuan, tetapi sebelum itu ya nanti itu balik lagi seperti yang diusulkan itu. Itu misalkan sebagai contohnya. Namun tadi saya mencoba menyampaikan beberapa usulan misalkan yang belum masuk dan barangkali sistematika juga harus dirubah lagi, misalkan tentang satu mengenai tadi yang disebut, di sini sebutannya lulusan. Padahal mestinya bukan lulusan Pak yang penting ini adalah sertifikasinya. Kalau di dalam Sisdiknas itu bentuknya sertifikasi. Itu yang bab 28, setiap mahasiswa yang lulus jenjang demikian itu diberi gelar sarjana, itu istilahnya itu sertifikasinya. Dalam pengertian yang tadi dirujuk pada 61. Persoalannya di sini adalah seperti tadi dibilang oleh Pak Gusmid. Adalah rujukan yang lainnya pak. Karena sudah diatur di satu sisinya itu mengenai kompetensi, UU kan sudah mengatur dibedakan antara kelulusan. Lulus itu karena kompeten, menyelesaikan satu program, itu disebutnya lulus, dapat ijazah. Yang lainnya lagi ujian kompetensi yang di situ kemudian memperoleh hak untuk bekerja sebagi dokter. Ini yang menurut saya justru pada hemat saya UU ini harus memberikan tegas, ketegasan, bahwa kompetensi itulah seperti guru. Guru belum menjadi guru sebelum dia boleh mengajar sebagai guru. Lulus sarjana pendidikan ini mungkin paralelnya. Lulus sarjana pendidikan tidak otomatis menjadi guru sebelum dia lulus sertifikasi guru. Itu barangkali seperti itu yang barangkali. Kemudian beasiswa, pasal berikutnya yang memang harus dirujuk, yang pada hemat saya semangat keputusan rapat yang lalu belum masuk. Kalimat pertamanya bukan dalam rangka menjamin pemerataan dan seterusnya. Bukan seperti itu mestinya. Ikatan dinas diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mestinya begitu bagi para mahasiswa kedokteran yang menempuh pendidikan, seperti itu dan seterusnya seperti itu. Tekanannya justru ke sana. Demikian juga tadi yang berkaitan dengan masalah kurikulum dan lain-lain sebagainya yang saya 74
ARSIP DPR RI kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Gusmid, Pak Wahid tadi bahwasanya, Pak Hamid, bahwa memang harus dilihat juga ke sebelah sananya. Sekalipun yang perlu dilihat itu kedokteran yang menempuh pendidikan, seperti itu dan seterusnya seperti itu. Tekanannya justru ke sana. Demikian juga tadi yang berkaitan dengan masalah kurikulum dan lain-lain sebagainya yang saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Gusmid, Pak Wahid tadi bahwasanya, Pak Hamid, bahwa memang harus dilihat juga kesebelah sananya. Sekalipun yang perlu dilihat itu Bab-nya tidak banyak di dunia praktik kedokteran. Yang perlu dilihat itu hanya bagian-bagian yang bersinggungan dan itu utamanya hanya pada persoalan kompetensi tadi yang diurus oleh KKI dan lain-lain. Bukan yang terkait dengan etika dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi kalau boleh saya merumuskan usul dari Pak Hamid tadi, intinya kita masih mengundur satu minggu lagi untuk memberikan kesempatan teman-teman membaca secara lebih cermat memberikan catatan secepatnya kembali kepada ini, yang setelah dioret-oret diberkas ini saja. Memberikan masukan kepada tim kerja dan setelah itu tim kerja diharapkan untuk menyusun kembali beserta dengan sejumlah masukan yang ada belum dalam bentuk DIM, tapi dalam bentuk- bentuk yang lepas sehingga kita harapkan pada minggu depan itu tim kerja sudah bisa menyampaikan draf yang lebih apa, lebih baik dan bisa dijadikan acuan di dalam penyusunan DIM dari masing-masing fraksi. ABDUL HAMID (PKB): Sekalian usul Pak Heri, kalau boleh mungkin tidak seperti rapat intern lainnya yang staf kita gak boleh hadir. Saya kira kalau bisa yang luar biasa pun boleh hadir di tempatnya ada. Ya maksudnya intern seperti ini pun kalau bisa staf, tenaga ahli kita boleh hadir termasuk pada pembahasan ini sehingga ya mungkin kalau perlu kita ngirim apa tenaga ahli fraksi juga lah. Untuk mendengarkan supaya ketika dibawa ke sana itu nyambung nanti. Tidak terlalu. KETUA RAPAT: Bapak untuk diketahui di belakang kita ada TIM PENDAMPING AHLI yang lain juga. Pak Jo dan Ibu Farida itu tim pendamping ahli dari pendidikan tinggi. Saya kira pembahasannya harus sangat terbuka karena saya melihat ada implikasinya yang perlu didengar juga oleh tim dari pendidikan tinggi. Karena itu saya minta tadi Pak Jo dan Bu Farida untuk duduk mendengarkan. Ini saya kira, seluruh staf ahli dari anggota termasuk tenaga ahli yang di-hired dari pihak luar oleh masing-masing fraksi kami pikir kita persilakan untuk hadir. Kalau tidak mencukupi ruang ini bisa di atas juga bisa ada tempat yang memungkinkan kontribusi yang sebesar-besarnya dari ini. Itu kalau bisa kita simpulkan yang proses awalnya silakan. Ceu' Popong. POPONG (PG): Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang duduk di sebelah kiri Ceu' Popong. Yang sudah berusaha menyusun dengan berdasarkan masukan-masukan baik dari RDPU maupun dari hasil Kunker, terima kasih. Kemudian untuk teknis tahapan selanjutnya Bapak Pimpinan, Ceu' Popong sepakat yaitu kami pelajari dulu dari fraksi-fraksi karena tentu harus ada 75
ARSIP DPR RI waktu untuk mempelajari. Kemudian tadi kata pimpinan apa-apa seperti tadi yang disampaikan oleh adek ceu Popong dari PKB itu apa yang memang kita anggap belum komplit ya. Kita masukkan lah di dalam poksi masing-masing. Kemudian kita nanti bertemu lagi nanti itulah barangkali yang dimaksud nanti dari setiap poksi di apa, disinkronkan dikumpulkan itu nanti. Merupakan itu kesepakatan kita bersama. Jadi apa yang kita inginkan untuk melengkapi kecuali yang sudah ada di sini kan. Kalau yang sudah ada di sini dan kita sudah sepakat ya sudah. Tinggal hal-hal yang kita anggap belum tertampung di sini. Selanjutnya hanya ingin menanyakan kepada pimpinan, kapan dari poksi itu harus masuk. KETUA RAPAT: Ibu, kita ini sesungguhnya belum masuk ke proses poksi. Kita masih proses anggota Panja. Tadi Ibu/Bapak semuanya sebagai anggota Panja perorangan dipersilakan untuk memberikan catatan masing-masing sebanyak-banyaknya terhadap naskah yang ada. Dengan demikian diharapkan secepatnya itu bisa masuk kepada sekretariat, dicoret-coret di sini juga gak apa-apa. Nanti dimasukkan ke tim kerja ini untuk diperbaiki. Tapi tentu saja kita harapkan ini bisa berlaku mungkin sampai dengan hari Senin atau Selasa. Supaya nanti tim kerja ini bisa merangkumkan kembali. Menyusunnya sampai dengan hari Kamis Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju kita batasi misalkan masukan harap disampaikan sebelum hari Selasa. Jadi batasnya Senin gitu. Sehingga tim kerja bisa punya waktu Selasa dan Rabu untuk merangkumkan. Sehingga Kamis pada waktu rapat yang ada sekarang ini, sudah akan ada versi yang berikutnya, versi ketiga atau keempat. Yang perbaikan dari yang anda ini atas masukan orang perorang. Nanti minggu Kamis depan itu kita baca kembali Bapak, kita periksa kembali, apakah sudah memadai atau belum. Kami harapkan itu bisa drafnya disampaikan hari Rabunya. Bisa dipelajari kalau memang sudah dianggap memadai maka masuklah proses ke fraksi ke poksi itu. Sehingga masing-masing nanti menyusun DIM-nya poksi. Tapi sampai dengan minggu depan ini kita harapkan masih dari orang perorang. Masing-masing anggota. Saya kira prosedur seperti itu kita sepakati ya Pak. Pak Hamid cukup sampai dengan hari Senin supaya memberikan kesempatan teman-teman, hari Selasanya merangkumkan dan Senin ya Pak, Senin ya Bu. Jadi batasnya Senin ya Bu. Selasa Rabunya teman-teman mengerjakan sehingga Kamis kira-kira sudah bisa dipresentasikan kembali. Gitu ya Ibu/Bapak sekalian. POPONG (PG) : Hanya sedikit koreksi saja barangkali. Untuk Ibu, maaf untuk Bapak. Mengenai landasan sosiologisnya, halaman empat, supaya tidak nanti salah menangkap. Halaman empat Bu, ada lanjutan dari tinjauan sosiologis yang poin pertama paling atas. Tingginya kebutuhan lulusan kedokteran yang berkualitas khsususnya di daerah terpencil. Kalau menurut saya dokter yang berkualitas itu ya dibutuhkannya bukan hanya di daerah terpencil. Di semua daerah, jadi ada bisa ada nanti pemikiran yang salah tafsir. Jadi kalau kalimatnya seperti ini seolah-olah dokter yang 76
ARSIP DPR RI berkualitas itu hanya dibutuhkan di daerah terpencil. Itu maksudnya. Jadi walaupun ini tidak terlalu penting tapi kan landasan sosiologisnya itu kebawa terus-terusan. Bisa saja dengan tingginya kebutuhan lulusan kedokteran, gitu kan. Nah, yang khususnya di daerah terpencil. Kalau mau berkualitas gak usah pakai khususnya di daerah terpencil. Sudah aja tingginya kebutuhan lulusan kedokteran yang berkualitas, atau di kota maupun di daerah terpencil. Itu bisa. Terima kasih pimpinan. KETUA RAPAT: Ya saya kira bahasanya bisa lebih disederhanakan. Itu kalau kalimatnya kebutuhan atau adanya kebutuhan lulusan kedokteran yang berkualitas saya kira begitu. Itu juga sudah cukup. Silakan Bu Hetifah. HETIFAH (PG): Ada dua poin pertama tentang perizinan gitu karena mungkin salah satu masalah atau bukan masalah ya, tapi minggu lalu itu kita pernah diskusikan bagaimana jumlah universitas yang membuka jurusan atau fakultas kedokteran itu meningkat begitu pesat, dan ada juga kesan agak serampangan gitu memberikan izin itu. Nah itu apakah masuknya nanti di hal-hal yang menyangkut soal tempat pendidikan atau bagaimana atau ada ini tersendiri. Jadi bagaimana sebetulnya pengaturan misalnya peran swasta, universitas swasta, dan juga nanti kalau ada pendidikan kedinasan, dan sebagainya itu di bagian mana? Kemudian yang kedua mengenai peran serta masyarakat karena kita pernah waktu itu membahas UU pramuka, gerakan pramuka. Kita lebih memilih untuk menggunakan istilah peran masyarakat. Karena peran serta itu kesannya masyarakat pasif kemudian diajak. Tetapi kita ingin masyarakat juga sebagai stakeholder penting dan lebih proaktif karena itu kita menggunakan istilahnya peran masyarakat bukan peran serta. Seperti itu. Makasih. KETUA RAPAT: Pertama mungkin nanti dilihat kembali mengenai perizinan karena kemarin kan keluhannya selama sepuluh tahun terakhir ini diberikan izin kepada 20 fakultas kedokteran baru, yang ternyata syarat-syaratnya dan pengawasannya sangat lemah. Apakah itu tadi mungkin istilahnya pendirian dan penutupannya tadi. Pendirian dan penutupan itu juga harus tegas juga. Pendirian, penutupan apa? Mestinya kan satuan pendidikannya itu atau apalah nanti istilahnya. Tolong ditemukan ya kalau satuan pendidikan dalam pengertian Sisdiknas itu kan satuan pendidikan tu universitasnya atau perguruan tingginya. Tapi kalau fakultas ini apa? Pernyataannya seperti apa? Ini kayaknya memang UU ini harus mencari rumusan dan karena itu seperti disampaikan tadi, disebut Ibu Hetifah itu harus dicarikan rumusan yang lebih ketat mengenai syarat-syarat pendirian dan akibatnya yang penutupan dan segala macem itu. Memang berat sekali dan kemudian nanti ada penjaminan mutu. Saya informasikan kepada teman-teman yang tidak kebetulan tidak ikut dalam UU pendidikan tinggi. Salah satu yang kita ambil keputusan penting dalam Panja pendidikan tadi 77
ARSIP DPR RI adalah pendidikan tinggi akan banyak difokuskan kepada penjaminan mutu. Karena itu dengan penjaminan mutu itulah sesungguhnya otonomi akademik yang bersifat universal itu bisa dijamin. Karena kalau otonomi kemudian tidak ada mutunya itu bukan otonomi lagi, itu nanti bisa menjadi anarkisme lagi. Bisa menjadi FPI gitu kan. Kira-kira yang seperti itu yang tadi. Otonomi yang kira- kira disimpulkan. Otonomi itu ada dua, otonomi pendidik akademik yang bersifat universal. Tetapi otonomi pengelolaan itu tidak bisa bersifat universal karena memang harus dibedakan antara yang dimiliki oleh negara dengan yang dimiliki oleh swasta. Yang masing-masing dengan ininya. Jadi di UU pendidikan tinggi sendiri mengenai masalah penjaminan mutunya akan menjadi fokus utamanya. Silakan. Ini sesuai dengan hasil kunjungan di daerah. Pak Nas dulu, baru kemudian Pak Hamid. NASRULLOH (PAN): Terima kasih pimpinan. Untuk hari ini memang perkembangan yang cukup menarik. Ada beberapa perubahan dan juga beberapa tambahan hanya memang saat beberapa hal yang agak perlu saya kritisi mungkin. Dan ini sebagai masukan dari beberapa kita RDPU kemudian juga kunjungan ke daerah. Memang dalam draf ini kita belum bisa menemukan fokus artinya apakah dalam draf RUU ini kita akan fokus kepada standar dan jenjang pendidikannya ? Kemudian dibahas secara detail karena kemarin kita dengan KKI, IDI, dan sebagainya, mereka juga banyak bicara tentang jenjang pendidikan, ada yang terlalu lama, kemudian terlalu cepat dan sebagainya. Kalau di sini saya lihat memang jenjang pendidikan sangat singkat sekali. Sarjana, magister, kemudian doktor, kemudian yang profesi dokter, dan dokter spesialis. Nah saya kira mungkin perlu didalami kembali beberapa masukan dari RDPU dan juga kunker, kunjungan kerja ke daerah. Kemudian, yang kedua memang kita, tadi yang ini ya, tadi yang masalah itu. Kemudian yang kedua apakah memang RUU pendidikan ini kita fokus kepada rumah sakit pendidikannya. Sebagai apa tempat praktik dari tenaga-tenaga pendidik kedokteran. Atau mungkin kedua-duanya. Tapi memang dari beberapa poin ini saya belum bisa menemukan fokus ke arah itu, atau memang apa jenjang pendidikan plus rumah sakit pendidikannya atau memang kita fokus ke jenjang pendidikannya. Kemudian rumah sakit pendidikannya hanya sebagai, di sini diatur hanya sebagai tempat. Tempat untuk melakukan pendidikan profesi kedokteran. Kemudian yang selanjutnya, memang dalam beberapa kali kita RDPU dan kita rapat internal kami memang sangat butuh sekali sinkronisasi dari RUU yang sedang dibahas tadi diungkapkan diuraikan oleh Pak Ketua, tentang RUU Tata Kelola. Tadi saya juga agak down kemudian RUU tata kelola pendidikan itu fokusnya ke penjaminan mutu. Mungkin lebih banyak ke akreditasi mungkin ya, Akreditasi dan penjaminan mutu. Kemudian bisa saja dimasukkan di situ ya mungkin dalam sinkronisasi nantinya bahwa untuk pendidikan yang ...(suara pembicara tidak jelas) ada beberapa aturan tersendiri, sehingga memang tidak rancu antara RUU ini dengan nantinya tata kelola pendidikan tinggi yang mungkin perlu ada sinkronisasi itu. 78
ARSIP DPR RI Kemudian yang ketiga, saya pikir beberapa perubahan yang saya lihat di sistematika. Kemudian saya coba baca di sini memang agak cukup mendasar berkaitan dengan tadi UU pelayanan kesehatan, praktik kedokteran, sehingga memang ada beberapa pasal di sini yang dihapuskan. Saya pikir ini juga sebuah kemajuan yang saat itu saya juga sempat mikir, memang ada beberapa pertimbangan yang juga cukup mendasar ini pendidikan kedokteran. Kemudian di sisi lain ini mengatur tentang pelayanan, standar pelayanan kesehatan. Jadi saya pikir sudah cukup lumayan untuk kita kaji. Hanya saya perlu prioritas, apakah memang ini mengatur kepada jenjang pendidikan, standar pendidikan atau mungkin kita masuk kepada rumah sakit pendidikannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bapak ini yang saya kira orang menyebutnya sebagai policy intention, yaitu apa yang sesungguhnya akan mau kita atur. Saya kira pada rapat yang lalu sebenarnya kita sudah mempunyai beberapa kesimpulan yang pada intinya intention-nya itu adalah untuk mengambil over, negara mengambil over pendidikan kedokteran dengan berbagai macam pertimbangan, yang kemarin sudah disampaikan. Dalam bentuk itu tadi yang seharusnya menjadi tekanan itu ke sana Pak. Karena itu tadi saya ingin menekankan bahwasanya penyediaan rumah sakit pendidikan, penyediaan ikatan dinas, dan lain-lain itu akan merupakan accord dari UU ini. Tidak berarti yang teknis pengaturan dan yang lain-lain di sini banyak yang tidak perlu karena sudah diatur oleh UU pendidikan tinggi. Karena itu saya juga ingin mengusulkan sesuai dengan kebutuhan sinkronisasi tadi akan lebih baik kalau UU ini nanti selesai setelah UU pendidikan tingginya selesai. Pak, teman-teman sekalian, nama judul dari UU tata kelola dirubah menjadi UU pendidikan tinggi. Karena itu dia nanti scope-nya juga menjelaskan fungsi, dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan tinggi, seperti biasa seperti itu. Kemudian wilayah-wilayah bidang keilmuan dan pembagian ilmu dan kemudian ketika penyelenggaraan pendidikan tinggi akan masuk core-nya di sana yang dianggap penting adalah mengenai penjaminan mutu itu tadi termasuk di dalamnya adalah standardisasi kemudian evaluasi dan lain-lain itu. Jadi supaya nanti tidak terlalu tumpuk juga tadi mohon tim kerja ini juga membahas juga naskah dari pendidikan tinggi, supaya yang terkait dengan itu juga bisa nantinya disinkronisasi dan mungkin kalau dianggap redunden ya dihapuskan gitu. Kecuali UU ini secara spesifik mengatur khusus. Secara khusus mengatur berbeda gitu. Karena itu saya tadi juga minta mengapa kami minta juga Pak Jo dan Bu Farida juga ikut mengikuti ini, untuk nantinya memberikan saran mana yang dianggap redunden di UU pendidikan kedokteran ini mungkin juga bisa dihapuskan saja. Begitu ya Bapak. Ini yang saya harapkan nantinya bisa timbal balik dan memang akan ada pasti sejumlah hal yang bertumpang tindih. Ibu/Bapak mungkin saya tadi lupa membacakan keputusan rapat kita yang lalu kecuali yang substantif, yang lalu itu kita juga ada beberapa kesepakatan. Yaitu yang pertama menyepakati untuk merekrut tim pendamping ahli atau konsultan dari universitas untuk 79
ARSIP DPR RI memberikan analisis kebijakan berkaitan dengan pendanaan dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Termasuk pula mengkaji kemungkinan panja menjadikan pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab negara secara penuh. Pada kesempatan di Yogya yang lalu, Ibu/Bapak saya melaporkan, saya bertemu dengan dekan fakultas kedokteran dari Universitas Gadjah Mada. Orangnya saya kira cukup paham mengenai masalah ini Pak Furqon namanya. Tapi beliau ini sangat sibuk karena itu saya memilih ada satu orang lagi yang kurang sibuk. Kalau Ibu/Bapak setuju namanya Profesor Dr. Laksono, yang punya background kira-kira memang tentang policy dan manajemen pendidikan rumah sakit dan kesehatan itu kalau disetujui itu untuk bisa kita rekrut sebagai TIM PENDAMPING AHLI. Saya sudah lapor ke Pak Wahyudin, pada pokoknya dia memberikan persetujuan. Sekarang ini tinggal kepada teman-teman apakah bisa disetujui atau tidak. Kalau bisa disetujui nanti segera kita berkomunikasi lebih intensif. Bisa disetujui ya? Namanya Pak Dr. Laksono, satu. Kemudian yang kedua, kemarin saya berusaha untuk mengoordinasi dengan tim ahli ini dan ada usulan dari teman-teman itu satunya lagi adalah Pak Tajudin. Pak Tajudin adalah mantan rektor Universitas Indonesia yang punya pengalaman menjadi kepala rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Tentu saja pengalaman akademik juga banyak. Itu yang bisa kita minta juga untuk menjadi TIM PENDAMPING AHLI dari Undang-Undang ini. Itu kalau setuju juga nanti kita langsung lakukan komunikasi. Setuju juga ya dua orang itu nanti kalau perlu tambahan lagi kita cari atau dari usulan yang tambahannya, itu satu. Kesepakatan kita yang lalu dan itu nanti bisa di-follow up. Kemudian yang kedua adalah memberikan mandat kepada komisi, kepada deputi, PUU Sekjen, dan ahli komisi memperbaiki naskah tadi sudah dilaksanakan, dan kita melihat ini kayaknya harus diperbaiki kembali berdasarkan masukan-masukan. Nah ini atas kesimpulan minggu lalu ini kita revisi sedikit bahwa teman-teman dari PUU ini, tim ahli, dan tim kerja lah kita namakan tim pekerja ini, untuk memperbaiki kembali susunan ini berdasarkan masukan-masukan yang akan disampaikan secara tertulis oleh para anggota sampai dengan hari Senin yang akan datang, kira-kira begitu ya. Kemudian menugaskan kepada tim ahli komisi tim kerja ini untuk membuat sandingan modelnya Pak. ini yang perlu dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Membuat sandingan model pendidikan kedokteran di Indonesia dengan Belanda dan negara commonwealth, khususnya di Malaysia, sudah dibikin? Kalau sudah dibikin tolong ditayangkan dan mungkin dijelaskan untuk memberikan perspektif tambahan kepada anggota Panja. Sehingga nanti waktu memberikan catatan juga barangkali lebih tajam. Sudah dibikin? Kalau sudah saya mau siapa yang mempresentasikan? NUROJI (GERINDRA): Pimpinan sedikit saya. Saya masih ingin memberi masukan untuk perubahan RUU ini terutama menyangkut pendanaan dan beasiswa. Jadi saya setuju dengan ketua bahwa salah satu fokus dari RUU ini adalah bagaimana pemerintah mengambil peran lebih banyak dalam pembiayaan pendidikan kedokteran. Disini di pasal 35 saya baca pendanaan ini sangat ini ya 80
ARSIP DPR RI kurang tajam barangkali ya. Tidak mengarah kepada bagaimana pemerintah lebih berperan dalam pembiayaan kedokteran ini. Jadi mungkin dirumuskan lagi yang lebih spesifik arahnya ke tanggung jawab pemerintah. Termasuk barangkali rumah sakit pendidikan dan juga Pemerintah Daerah perannya. Pasal 32 juga saya rasa ini kurang berbunyi, karena ini semua pasal dari ayat 1, 2, 3, dan 4 tidak khas UU ini. Jadi hanya, dari beasiswa, beasiswa dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lain. Mungkin perlu juga dirumuskan beasiswa yang khas UU ini apa. Seperti salahsatu usul Pak Ketua tadi ikatan dinas yang dikaitkan dengan pemerataan kesempatan belajar di kedokteran. Selesai itu ketua tambahan dari saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Mohon dicatat dari tim kerja, ini kita lihat sudah mulai terbuka. Silakan saja untuk menyampaikan dan saya mohon dari tim kerja untuk mencatat masukan ini. Silakan Pak. ABDUL HAMID: Ini sebetulnya pertimbangan tentang definisi di ketentuan umum. Jadi dan karena ini adalah kornya mungkin, yaitu definisi tentang pendidikan kedokteran. Barangkali definisi tentang pendidikan kedokteran ini pada gilirannya sudah mulai sejak awal kita bisa fokuskan. Jelas karakternya apa, wataknya apa, jenis kelaminnya apa. Misalnya di sini kalau pada pasal 20 sisdiknas, itu pasal 20 ayat 3 tentang pendidikan tinggi ya. Perguruan tinggi dapat melakukan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Mungkin pada definisi ini sudah lebih jelas dia termasuk yang mana? Dia termasuk pendidikan profesikah? Atau/dan karakter pada definisi ini mungkin juga sudah perlu lebih tegas lagi. Saya tahu dalam pasal yang lain kalau gak salah pendidikan profesi itu adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan tinggi begitu ya Pak Heri. Saya belum bisa merujuk kepada pasalnya. Kemudian jadi bagaimana di dalam definisi ini kita bisa meng-combine antara pendidikan profesi di satu sisi dan kebutuhan terhadap pendidikan akademik. Karena kemarin kita melihat ada dua dimensi yang hendak diinikan. Jadi nampaknya kalau dari diskusi yang berkembang itu kita mau memberikan watak akademik pada pendidikan kedokteran ini. Pada kurun berapa, kemudian ada pendidikan atau watak pendidikan profesinya begitu. Nah saya kira hal-hal seperti ini perlu kita rujuk kedalan pasal-pasal di dalam UU Sisdiknas, termasuk UU tentang pendidikan tinggi dan saya kira yang paling penting ke tata kelola itunya nanti, ke pasal-pasal yang sudah mengkristal di dalam pembahasan tentang tata kelola pendidikan tinggi. KETUA RAPAT: Boleh saya potong ya Pak. Saya ingin menangkap apa yang diusulkan oleh Pak Hamid ini. Dan saya nanti mungkin minta tolong juga Pak Jo untuk membantu menjelaskannya. Memang selalu ada kerancuan atau ada, bukan rancu ya, ada daerah yang tidak jelas atau daerah abu-abu antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Karena itu tadi perlu dijelaskan perlu ditegaskan di dalam ketentuan umum. Misalkan, pendidikan kedokteran adalah perpaduan antara pendidikan akademik dan profesi yang kemudian diuraikan seperti itu. Karena kan begitu ya kalau 81
ARSIP DPR RI gak salah. Pertama dia lulus dulu sebagai sarjana kedokteran, kemudian mengikuti program co- asst dan lain-lain. Kemudian baru itu yang disebut pendidikan profesi tadi sekian tahun. Kemudian dia diberikan gelar sarjana itu. Nah apakah model ini yang bisa disebutkan seperti itu atau juga, mungkin Pak Jo bisa memberikan pandangan. PROF. JOHANES (PAKAR): Baik terima kasih Pak Heri. Jadi betul bahwa pendidikan profesi itu adalah di UU Sisdiknas yaitu diatur bahwa harus setelah S1. Yaitu pendidikan profesinya. Jadi betul pak harus setelah S1. Nah lalu memang ada dua jalur, yaitu, bukan jalur pak, kami menamakannya menjadi jenis pendidikan. Ada jenis pendidikan akademik, dan jenis pendidikan vokasi, profesi dan spesialis ini Pak. nah ini yang sedang dibereskan di RUU pendidikan tinggi. Tapi yang pasti adalah bahwa pendidikan profesi itu adalah sesudah S1 Pak. Kalau perlu saya bacakan nanti pasalnya Pak. Begitu Pak saya kira. KETUA RAPAT: Pak Jo jadi kalau begitu sebenarnya yang kita maksud pendidikan kedokteran ini tentunya adalah merupakan pendidikan akademik dan profesi Pak? jadi menjadi satu dijadikan satu kesatuan kan? PROF. JOHANES (PAKAR): Jadi kalau yang sekarang ada adalah itu adalah lulusan S1 fakultas kedokteran itu adalah sarjana kedokteran, S.Ked. Nah setelah itu ada pendidikan namanya pendidikan profesi. Itu yang bisa satu tahun bisa dua tahun dan seterusnya. KETUA RAPAT: Ketentuan mengenai pendidikan umum, pendidikan akademik, dan profesi itu kan nanti diatur di pendidikan tinggi. Di UU pendidikan tinggi. UU kedokteran ini kan harus lebih spesifik seperti ini kan kira-kira. Yang merupakan pendidikan dengan menjelaskan dengan metode yang lebih jelas lagi. Metode pendidikan profesinya itu dilakukan berdasarkan apa. Yaitu yang mungkin perlu didiskusikan secara lebih rinci begitu. Saya kira itu masukan yang bagus dari Pak Hamid. Ini yang mungkin dari definisinya pun dalam pengertian pendidikan kedokteran itu harus sudah diungkapkan dia merupakan penggabungan antara pendidikan, akademik dan profesi yang seperti itu. Silakan yang lainnya. Kami persilakan. Kalau tidak ada ? Iya silakan Ibu Vena. VENA MELINDA (PD): Terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya memang bukan lulusan kedokteran tapi saya mencoba untuk menambahkan di sini, di pasal 12 ada tentang kurikulum. Saya tidak tahu apakah bisa diterima ide ini. Menurut saya perlu adanya tambahan kurikulum hukum karena kan sekarang banyak ya malpraktik yang terjadi. Sehingga saya rasa dengan adanya kurikulum hukum ini membuat dokter sendiri sudah tahu bagaimana dari aspek hukumnya. Kalau menurut saya ya. Karena sebegitu banyak. Kemarin di Jakarta aja yang dilaporkan ke MKDEK itu sebanyak 40 kasus. Jadi saya rasa mereka perlu tahu tentang aspek hukum. Kemudian tentang kurikulum etika 82
ARSIP DPR RI karena di sini saya baca di pasal 16 tentang standar kompetensi dokter, di sini ada juga tentang etika, moral, dan lain sebagainya. Kemudian tentang kurikulum ilmu komunikasi. Saya rasa banyak sekali pasien di Indonesia ini yang merasa komunikasinya agak tersendat ya dibanding kalau kita berobat keluar. Jadi mungkin ilmu komunikasinya yang mungkin kurang. Dari dokter-dokter di Indonesia kayaknya maunya cepat-cepatan, kemudian kurang bisa menjiwai bahwa kalau orang sakit itu maunya didengar. Itu kadang-kadang terasa sekali aura-aura seperti itu kalau kita ke dokter di Indonesia. Jadi makanya orang sekarang merasa punya uang sedikit dia lebih baik berobat ke Singapura, atau ke Malaysia yang jelas-jelas bagaimana dia menerima pasiennya itu dengan lebih sabar. Mungkin ilmu komunikasinya ada mungkin. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa masuk atau tidak. Dan yang terakhir saya rasa tentang bahasa inggris. Kalau kita memang mau menghadapi AFTA dalam hal ini globalisasi, saya rasa dokter- dokter memang harus mempunyai kemampuan bahasa inggris. Karena yang saya tahu mungkin bisa ditambahkan apakah betul bahasa Inggris dalam fakultas kedokteran itu hanya umum saja. Karena kalau kita datang ke Thailand, itu hampir semua memang bukan orang yang mampu berbahasa inggris dokter-dokternya. Tapi pada saat mereka menerima pasien, semua sangat fasih berbahasa inggris sehingga akhirya menjadi suatu apa ya, suatu selling point juga bahwa dokter di Thailand itu memang mampu berbahasa Inggris sehingga komunikasi lancar dan mereka menjadikan Thailand sebagai salah satu option untuk bedah plastik misalkan. Karena mereka terkenal juga disitu. Jadi kemampuan bahasa inggris saya rasa penting. Itu dari saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ibu/Bapak yang dikomentari, diulas oleh Ibu Vena itu pasal 12 dan pasal 13. Di dalam naskah kita. Dan mungkin nanti bisa kita lihat kembali bunyinya yang pasal 13. Isi kurikulum paling sedikit artinya ini memang intinya. Nah apakah yang pokok-pokok tadi disebutkan satu persatu tolong atau mungkin ada ringkasannya seperti apa. Itu yang nanti mungkin menjadi dipertimbangkan oleh tim kerja ya. Tapi kalau tadi disebut satu-satu Bu nanti menjadi, artinya bisa di dalam kalimat yang lebih substantif begitu bagaimana itu bisa diringkaskan. Itu saya kira kalau bisa kita lihat, ada yang bisa dipelajari dari perbandingan ini. Sudah disiapkan di depan Ibu/Bapak, sudah dibagikan. Kalau di kontinental, kontinental itu Eropa ya. Kita ada program sarjana dibagi dua tahap sekwensinya tahap akademiknya 4 tahun, gelar sarjana, tahap profesinya 1 sampai dengan 2 tahun dengan model koasistensif atau kleppsip. Lulusannya baru lulusan profesinya itu menjadi gelar dokter. Jadi yang saya lihat ya soal tadi kurang pasnya dari pendidikan tadi kan gelar sarjana dengan gelar dokter itu sesuatu yang berbeda. Gelar dokter itu adalah gelar profesi sedangkan sarjana itu akademik, itu yang di kontinental. Kemudian yang di persemakmuran ini saya kira termasuk di Malaysia ya itu program sarjana itu ditempuhnya adalah lima tahun, lulusnya 83
ARSIP DPR RI mendapat Bachelor medicine atau ...(suara pembicara tidak jelas) kemudian menempuh internship atau ...(suara pembicara tidak jelas) untuk mendapatkan izin sepanjang dua tahun ini saudara- sauadara, yang lalu. Selama dua tahun. Kemudian di Amerika Utara itu Amerika utara itu Amerika serikat, Kanada ya. Mungkin yang dimaksud program pendidikan pasca sarjana. Jadi dasarnya itu mereka masuknya itu harus bachelor dulu dibidang ilmu misalkan biologi atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kedokteran dan pendidikan kedokteran itu bersifat pascasarjana. Itu empat tahun setelah sarjana, setelah Bachelor. Jadi dari Bac menjadi doctor...(suara pembicara tidak jelas) itu perlu empat tahun jadi dapatnya M.D, medical doctor. Dan setelah itu sama melakukan internship atau residensi untuk mendapatkan license. Di Amerika guru pun begini prosesnya. Ada residensi dan license. Ini dibandingkan yang terakhir ini saya pikir baik. Di masa lalu dan masa sekarang. Yang lalu tahap akademik itu 4 tahun dapat sarjana kedokteran kemudian 2 tahun tahap profesi mendapat gelar dokter dan umumnya mereka melakukan ikatan dinas. Entah PTT entah apapun. Saat sekarang ini dikurangi dari 4 tahun menjadi 3,5 tahun dapat sarjana kedokteran SK dan S.Ked. Kemudian dapat perlu 1,5 tahun untuk pendidikan profesi tapi kemudian harus masih melakuti ujian dari KKI dan sekarang ada ketentuan baru lagi untuk ikut setelah co-asst itu. Tapi kemudian harus masih melalui ujian dari KKI dan sekarang ada ketentuan baru lagi untuk ikut setelah co-asst itu ada tambahannya, yaitu internship selama 1 tahun. Jadi masih ditambah lagi setelah mendapatkan surat tanda terdaftar pun masih wajib untuk mengikuti internship selama 1 tahun. Ini proses yang ada. ini pertimbangannya teman-teman sekalian apakah UU ini akan mengatur sejauh ini. Ini hanya untuk memberikan...(suara pembicara tidak jelas) saja sebenarnya. Untuk membandingkan kita dengan negara lain, ataukah kita cukup pada policy yang pokok-pokok yang utamanya tehadap intention kita, niat kita untuk memudahkan pendidikan kedokteran ini bagi mereka-mereka yang nantinya akan ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia ini. Dokter nantinya kita harapkan bisa menjadi elemen yang penting di dalam merajut Indonesia atau kebangsaan kita ini. Saya kira gitu ya. Di masa lalu kan seperti itu ya dokter dikirim dan mereka menjadi bagian dari gerakan kebangsaan kita yang sangat penting. Kira-kira begitu ini menjadi perspektif kita menjadi gambaran. Nanti tinggal kita tentukan saja apakah ini memang. Ini kita tidak menentukan Pak, karena kita sudah ada ketentuan under graduate itu di kita sudah ditentukan ya 4 tahun. Empat tahun dapat S1. Nah apakah model kita S1 itulah yang dianggap under graduate sebagai pendidikan akademiknya, kemudian pendidikan profesinya ya diikuti berapa? Sesuai dengan ketentuannya yang adanya, dua tahun atau berapa dan setelah itu mungkin dia melampaui. Ini kira-kira gambarannya. Saya sendiri lebih ingin mengusulkan sejauh memang nanti sudah cukup dengan misalkan tadi kita menyatakan pendidikan kedokteran adalah perpaduan antara pendidikan akademik dan profesi. Jadi akademiknya adalah pada tingkat S1, profesinya ya mengikuti pola yang umum juga setahun dua tahun. Itu bisa diatur. Dan UU ini barangkali tidak harus masuk ke sana tapi lebih 84
ARSIP DPR RI menekankan kepada penyediaan unsur, menekankan unsur-unsur penunjangnya tadi. Sarana prasarana. Pada hemat saya masalah rumah sakit pendidikan itu harus didistribusikan secara lebih rinci dan kemudian kalau dipandang perlu, kalau di sini ada konsil pendidikan, konsil KKI tadi apa Pak? Konsil Kedokteran Indonesia. Perlukah di sini misalkan satu badan juga yang untuk melakukan pengendalian secara tersendiri terhadap pendidikan kedokteran itu. Kalau dipandang perlu. Misalkan dalam rangka penjaminan mutu tadi Pak. Dan juga menyediakan sumber daya ini, misalkan dewan atau konsul untuk pendidikan kedokterannya atau apa. Supaya ada respon yang lebih imbang. Kesimpulan saya Bapak, saya telah melihat di Medan itu yang teledor, itu yang salah itu bukan UU praktik kedokterannya. Dengan tidak lulusnya 12.000 lulusan fakultas kedokteran yang tidak lulus mengikuti ujian kompetensi, pada hemat saya yang salah bukan dari sisi KKI-nya atau UU praktiknya. Pada hemat saya yang salah justru pada sisi provider-nya ini Pak. Karena pengawasan pemberian izin dan lain-lainnya menurut saya sangat teledor. Bagaimana pun yang seperti yang kita lihat di Sumatera Utara, rumah sakit no mention diberikan, universitas no mention diberikan izin untuk mendirikan fakultas kedokteran dengan rumah sakit yang diusulkan tempatnya ada di Balige. Kemudian Universitas Muhamadiyah diberikan fakultas kedokteran dengan menjadikan rumah sakit muhamadiyah disana yang apa itu naiknya, itu liftnya juga tidak ada dan seterusnya dengan laboratorium yang juga sangat-sangat sederhana. Nah kalau begini caranya kan memang jadi berat gitu. Karena itu ini yang menjadi catatan kita dan pada hemat saya dengan untuk mengontrol itu, perlukah secara lebih khusus karena dalam UU Pendidikan Tinggi akan dibentuk badan penjaminan mutu ? Seperti LPMP untuk sekolah. Apakah di perguruan pendidikan kedokteran ini dirasa perlu atau cukup sama menggunakan yang ada di pendidikan tinggi itu saja. Karena ini memang bersifat khusus jadi saya kira boleh saja. Namanya juga khusus. Nah kalau ada pandangan, silakan itu nanti menjadi catatan kita karena ini belum masuk di sini. Tapi kalau tidak ya nanti kita usulkan saja belakangan. Pak Jo mungkin ada pendapat? keliatan sudah mau mencet. Silakan Pak Jo. PROF. JOHANES (PAKAR): Soal badan penjaminan mutu tadi. Saya kira cukup di RUU pendidikan tinggi Pak. Karena sebetulnya RUU pendidikan kedokteran ini kan, apa cabang dari pendidikan tinggi Pak? Sehingga apa yang berlaku di RUU pendidikan tinggi tentu harus berlaku juga untuk pendidikan kedokteran dan di semua jenjang pendidikan saya kira Pak. Lalu kalau boleh beberapa hal di sini memang ada istilah-istilah yang rasanya harus disinkronkan Pak. Jadi misalnya mengenai lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan dapat mendirikan fakultas kedokteran. Nah lembaga pendidikan tinggi ini apa maksudnya Pak? jadi apakah dia pemerintah, jadi yang bisa mendirikan kan hanya dua Pak, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat itu melalui badan hukum penyelenggaranya Pak. Nah kemudian kalau fakultas itu sebetulnya kita tidak mempunyai aturan tentang fakultas. Yang ada itu adalah program studi Pak. Fakultas dengan sekolah tinggi itu tidak setara gitu Pak. 85
ARSIP DPR RI Jadi di pasal 4 disebut, lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan dapat mendirikan fakultas kedokteran, sekolah tinggi kedokteran itu tidak sekelas Pak. Karena sekolah tinggi itu adalah bentuk perguruan tinggi, sedangkan fakultas adalah bagian dari universitas atau bagian dari institut Pak. Itu beberapa hal yang nanti bisa saya berikan masukan barangkali Pak. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Pak Jo, justru saya tadi dalam pembahasan UU pendidikan tinggi saya juga mengusulkan Pak Jo supaya pengaturan tentang fakultas, prodi, sekolah, sekolah di dalam, sekarang kan musim tuh Pak. ITB ada school of, SBM, sekolah bisnis dan manajemen. Kemudian ada sekolah, itu bagaimana posisinya. Lebih baik di dalamnya itu ada kalau memang ada ininya kita lihat pengaturan supaya jelas, supaya tidak confuse seperti ini. Tadi kan dikacaukan antara fakultas, sekolah tinggi, dan lain-lain. Yang pada hemat saya di dalam pendefinisian ketentuan umumnya memang harus lebih keras. Tidak mungkin yang terlalu longgar ini. Saya kira begitu. Bu Farida silakan. FARIDA (PAKAR): Baik terima kasih Pak. Mengenai penjaminan mutu Pak. Di dalam atau di pendidikan tinggi ini paling tidak sudah ada yang rencananya akan dituangkan dalam RUU Pendidikan Tinggi, saya kira itu bersifat umum. Nah dengan atau sehubungan dengan otonomi perguruan tinggi maka memang perguruan tinggi ini diberi kebebasan untuk menentukan atau untuk mengelola lembaganya, baik itu aspek akademik maupun non akademik. Nah tetapi kebebasan ini tentu ada, masih tetap perlu kendali pemerintah. Ini bukan bebas sebebas-bebasnya tetapi ada hal-hal yang mendasar, yang di dalam UU sistem pendidikan nasional adalah ada 8 standar yang juga sudah dimuat disini. Nah 8 standar itulah yang menjadi kendali pemerintah. Tetapi di dalam UU juga ada ketentuan bahwa perguruan tinggi itu harus melampaui standar yang sudah ditetapkan. Nah pelampauan inilah yang disesuaikan dengan visi dari perguruan tinggi. Itulah sebabnya saya pribadi merasa bahwa penjaminan mutu secara khusus di pendidikan kedokteran itu tidak diperlukan. KETUA RAPAT: Intinya begitu ya dan mungkin ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang standar, 8 standar segala macam juga tidak perlu diatur di dalam undang-undang pendidikan tinggi ini. Karena itu sudah otomatis karena ini pendidikan kedokteran ini bagian dari pendidikan tinggi dan itu bagian juga dari sistem pendidikan nasional, 8 itu sudah pasti akan masuk 8 standar pendidikannya itu. Yang lebih menjadi tekanan sekali lagi tadi seperti yang sudah kita diskusikan, intention, policy intention dari UU ini adalah untuk membuat pendidikan kedokteran itu lebih terjangkau, lebih tersebar, lebih bermutu. Dan kemudian bisa, saya kira lebih tekanannya pada hal- hal yang lebih tidak terlalu teknis di dalam sisi ini yah. Saya kira begitu ya Bapak/Ibu sekalian. 86
ARSIP DPR RI Masih ada lagi? Kalau enggak kita bisa akhiri dan nanti Ibu/Bapak punya kesempatan untuk menuliskan sekali lagi satu lagi saya menugaskan, poinnya kesepakatan kita yang lalu kalau ini kita masih sepakat terus kita lanjutkan juga bisa. Menyepakati bahwa pembahasan perumusan draf RUU tentang pendidikan kedokteran dalam bentuk rapat intern Panja dengan membahas pasal per pasal terhadap naskah akademik dan naskah RUU yang telah diperbaiki oleh tim PUU. Jadi kalau sudah selesai nanti dari PUU ini, mulai minggu depan itu kita akan masuk, kalau sudah dianggap memadai ya Bapak, kita akan masuk pasal per pasal baru setelah itu selesai dilemparkan kepada Poksi. Dan pembahasan per pasal ini sesungguhnya akan lebih mudah kalau poksi sudah punya stand point- nya. Begitu. Saya kira gitu ya Bapak? Intinya yang kita harapkan minggu depan naskah atau rujukan itu sudah bisa selesai untuk kita gunakan membahas lebih lanjut. Tidak ada yang lain lagi. Saya mohon minta tolong yang masih dibutuhkan apalagi, mungkin nanti bisa diperbanyak. Tadi tolong dicatat ya Bapak, untuk pihak-pihak yang harus diundang lagi itu menyusul setelah minggu depan tentu saja bukan minggu ini. Setelah minggu depan setelah rapat itu baru kita akan lontarkan. Kalau boleh disepakati kita baru akan mengundang lagi setelah naskah rujukan itu bisa selesai. Sehingga ketika kita sodorkan kita sudah punya gambaran yang lebih utuh. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada yang ini dari tim kerja barangkali. Ada yang ingin disampaikan silakan Ibu. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Baik sebelumnya kami terima kasih kepada bapak dan ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Timja, untuk memperbaiki dari draf yang sudah ada. Namun sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa pada hari ini naskah akademiknya belum selesai sehingga mungkin yang Bapak/Ibu baca itu naskah akademik yang lama. Jadi pola pikirnya juga masih pola pikir lama. Ya kami mohon maaf karena itu masih belum, masih kami garap gitu. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang semuanya sudah selesai dan kita juga bisa melangkah dengan pola pikir yang sama. Demikian terima kasih. Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun sesuatu hal yang kekurangan. KETUA RAPAT: Salah-salah kata dimaapin gitu ya. Kemarin waktu bertemu dengan teman-teman tuh saya memberikan arahannya begini, kalau menyusun naskah akademik itu terlalu sulit kalimatnya, abaikan dulu kalimatnya, dalam bentuk pointer saja. Tapi memuat substansinya. Baru setelah substansinya secara umum kita semuanya sudah terima, baru nanti kita hired kita undang orang yang memang punya hobi menulis yang punya menulis bagus. Lah itu kita serahkan kepada mereka untuk bisa merumuskan kepada mereka dalam satu kalimat yang terurai yang lebih baik. Tetapi yang pokok itu substansinya dulu ada. Karena naskah akademis nanti harus tercermin didalam penjelasan umum ya. Di lampiran itu kan ada penjelasan. Nanti itu secara pokok-pokok harus tertuang di dalam penjelasan pasal demi pasal yang bagian yang umum itu. 87
ARSIP DPR RI Nah ini yang saya usulkan nanti supaya mudah juga anggota merespons jadi anggota cukup juga merespons dari segi substansinya tidak perlu merumuskan dari katanya, sehingga akan lebih mudah saya kira itu akan lebih cepat di sana. Jadi saya tetap minta kepada Ibu PUU, minta tolong supaya mulai penyusunan yang akan datang ini dengan lemahnya susunan bahasa ini sudah bisa dilibatkan ahli bahasa. Kalau perlu kita sewa PTA untuk bahasa. Pendamping, apa istilahnya PTA ya. TIM PENDAMPING AHLI. Tenaga Pendamping Ahli, yang ahli bahasa supaya tidak kacau balau rumusan bahasanya ini. Itu saja sekaligus mungkin ahli bahasanya itu syukur- syukur kalau tukang nulisnya sekalian. Itu supaya ini ya gitu. Begitu Bapak/Ibu sekalian tidak ada lagi? Dari anggota ? kalau tidak ada kita bisa akhiri dengan kesepakatan kita. Kita tunggu masukan masukan, ...(suara pembicara tidak jelas). Tambahan aja, mungkin begitu selesai hasilnya bisa segera dikirim dan segera didistribusikan. Begitu. Kalau masing-masing ada internet monggo diserahkan nomornya. Kan bisa lebih mudah pakai internet. Saya biasanya dapat awal dari internet tapi jarang buka internetnya. Internet aja ya. Jadi gitu ya Ibu/Bapak sekalian. Tolong nanti diberikan kalau ininya. Masukan sebenarnya lebih mudah juga lewat internet. Saya kira dari yang memproses pun akan lebih mudah karena bisa langsung di-adopt secara langsung. Ya begitu. Kalau yang tidak punya internet, boleh pake internet. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum wr. wb. (RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB) Jakarta, 17 Februari 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 88
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka Sifat Rapat Rapat ke : - Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2011 : Pukul 13.30 WIB Waktu Tempat : Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI : Prof. Mahyudin Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 89
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Pendidikan kedokteran dalam bentuk rapat intern, jadi di sini saudara-saudara sekalian anggota Panja dibagikan mengenai rancangan undang-undang republik Indonesia yang harus diperiksa satu per satu. Kemudian menjadi acuan untuk pembicaran-pembicaran apakah hari ini atau ke depan? Saudara sekalian yang saya hormati, semalam artinya kita sudah lobi dengan pihak Diknas bersama Pak Heri juga, menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang pendidikan kedokteran. Yaitu kita mengacu kepada delapan standar minimal dari pada pendidikan itu, jadi mengenai standar isi, kurikulum kompetensi, dan kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Jadi kita bicarakan juga Pak Laksono semalam mengenai sarana prasarana karena kita sudah membangun sarana terutama untuk Teaching Hospital. Jadi ada 19 dalam yang sudah dilaksanakan teaching hospital, ada yang sudah mulai seperti di Ujungpandang, ada yang belum mulai sama sekali yang sudah berjalan itu 16 Pak, 3 dari teaching hospital baru direncanakan pada tahun 2011 ini. Itu juga kita bicarakan semalam, apakah itu? Bagaimana bentuknya? Karena sudah dibuat Pak, apakah nanti bagaimana hubungannya dengan rumah sakit-rumah sakit daerah yang ada itu perlu kita tindaklanjuti ini isu-isu tersebut. Kemudian juga pemerataan dari dokter-dokter penyebaran dokter seluruh Indonesia ini itu hampir 30% itu puskesmas tidak punya dokter dan penyebaran juga dokter spesialis karena banyak sekali dokter umum saja sudah 30%. Apalagi dokter spesialis karena mereka rata-rata tidak mau untuk diinikan, untuk ke luar daerah, di luar dari Ibukota, atau Ibukota provinsi, atau Ibukota Kabupaten dia tak mau ke luar. Itu yang jadi permasalahan kita sehingga timbul semalam kita hitung-hitungan andaikan nanti semacam beasiswa yang kiriman dari daerah misalnya itu ditampung, dididik menjadi dokter, nanti kembali ke sana tetapi ada konsekuensi berdasarkan undang-undang kita harus artinya menyesuaikan pemesanan pemerintah. Kita hitung-hitung untuk biaya dokter untuk dia sekolah itu 62.500.000 per tahun, itu biaya termasuk dosen sarana prasarana dan sebagainya itu 62.500.000 per tahun. Sehingga andaikan misalnya satu dokter ini untuk tamat 5 tahun maka kita kalikan 5 tahun kali sekian itu. Sehingga kalau kita kebutuhan dalam 1 tahun 7000 (tujuh ribu) dokter maka kita kalikan itu juga ....(suara pembicara tidak jelas), nanti juga begeser tiap tahun kita memerlukan dana 2 trilyun itu juga disampaikan semalam. Kita sudah hitung-hitung apakah ini menjadi kebijakan kita didalam pendidikan dokter. Yang selanjutnya mengenai kesetaraan tadi sudah disampaikan di dalam sidang yang tadi perguruan tinggi, pendidikan tinggi kesetaraan dari pendidikan dokter. Karena di dalam rancangan undang-undang tadi mengenai pendidikan tinggi itu ada membahas tentang pasal-pasal tentang pendidikan dokter, pendidikan spesialis sarjana, spesialis satu, spesialis dua, kalau yang spesialis satu SP ini-ini. Kalau yang spesialis dua itu subspesialis SSP itu bagaimana kedudukkannya mengenai program pemerintah yang menyatakan program ini cuma secara umum, ....(suara pembicara tidak jelas). Juga dikatakan bahwa sarjana, kemudian magister ....(suara pembicara tidak jelas) doctor, sedangkan kita kalau ngitung-ngitung ini bahwa SKS daripada spesialis itu 90
ARSIP DPR RI sudah ini mencukupi artinya untuk doctor. Bagaimana kita menyelaraskan sertifikasi daripada doctor dan spesialis ini? Apakah nanti spesialis itu ditambah sekian atau ditambah dengan bidang ilmu yang bersangkutan mengenai falsafah ilmu atau yang lain-lain? Itu perlu kita pikirkan itu. Kemudian masalah kebutuhan dokter, kebutuhan dokter kalau kita suplai ini suplai demands-nya kira-kira berapa? Itu pokoknya dihitung semalam untuk mencukupi sehat Indonesia itu bukan sehat 2010, tapi sehat 2052 karena kita 42 tahun baru bisa mengejar satu per seribu dua ratus orang penduduk untuk satu dokter kalau 2400 itu 24 ini. Tapi ini ada permasalahan lagi karena kita terkait dengan konsil. Konsil untuk pendidikan fakultas kedokteran baru itu sangat ....(suara pembicara tidak jelas) lah untuk menilai itu, sehingga dia memakai standar-standar yang standar betul tidak menghargai secara minimal. Jadi kita kembalikan bagaimana standar pendidikan kedokteran itu itu yang berkembang semalam, sehingga untuk kita mendapatkan masukan lagi memperkaya artinya wawasan kita dalam membentuk undang-undang ini akan dilaksanakan lokakarya atau mini seminar. Atau lokakarya nanti sebelum tanggal 14 Maret ,nanti kitaloka karya khusus mengenai dengan ini bersama Pak, dengan Menteri Kesehatan dengan jajarannya dan Komisi IX, Komisi X kita yang meng-handle untuk IX. Untuk Komisi departemen/kementerian dari dinas mereka yang melalui dari Bu Ela. Jadi akan diini dalam sehari atau setengah hari nanti kita mendapat keterangan-keterangan masukan-masukan tentang rumah sakit pendidikan. Tentang keperluan kebutuhan pada dokter spesialis, untuk kebutuhan daripada dokter umum, dan kemudian memecahkan permasalahan perizinan. Untuk mempersingkat pendidikan kedokteran, untuk mempersingkat angka 42 tahun tadi Pak, itu yang perlu kita mendapat masukan. Sehingga nanti masing-masing dari anggota Panja bisa membuat semacam inventaris masalah, itu yang perlu saya sampaikan pak sebelum ini mungkin pak Heri ngomong dulu sebelum Pak Laksono. HERI AKMADI: Iya Ibu/Bapak sekalian, assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Bapak/Ibu semuanya telah disampaikan draf sandingan yang ada ini yang sudah disiapkan oleh Tim kerja yang selama ini membantu kita melakukan penyusunan ini. Tolong dibagikan tapi kira- kira yang sekarang yang sudah dibagikan yang mana Pak? Iya itu hampir sama Bapak/Ibu sekalian, draf itu bisa dipegang juga, namun demikian kita maksudkan kita buat sandingannya sekarang sudah dalam format seperti DIM ini dengan harapan nanti pembahasan kita nanti bisa lebih runut. Lebih per satu di dalamnya nanti akan dibagikan, tapi materi pokoknya yang ada di sana. Tapi ketika tim kerja kemarin konsultasi dengan pimpinan, saya memberikan pengarahan beberapa tambahan yang itu dimasukan di dalam kolom sebelahnya tentu saja nanti masukan- masukan dari anggota juga bisa disampaikan pada kolom tersebut. Pak Ketua, apabila saya mohon diberikan izin supaya Tim Ahli ini, Tim Kerja ini, bisa memaparkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan itu. Karena sudah dibaikkan juga ke Ibu/Bapak ini bahan yang kedua, belum juga ini sebagai bahan yang mungkin dijelaskan secara lisan. Saya silahkan saja kalau begitu 91
ARSIP DPR RI lanjut Bapak/Ibu untuk menjelaskan silahkan perubahannya di mana? Apa konsekuensinya? Dan seterusnya silahkan. DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak/Ibu yang kami hormati, yang kami hormati Pimpinan Komisi X, Ibu/Bapak anggota komisi X. Kami dari tim PUU dalam rangka menindaklanjuti daripada hasil yang telah disampaikan kepada kami pada tanggal 22 Februari beberapa waktu yang lalu, ada beberapa hal yang mengalami perubahan berdasarkan catatan masukan daripada Bapak/Ibu Anggota Panja. Di a yaitu, penggunaan frasa dari fakultas kedokteran yang dibuatkan definisi menjadi satuan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran. Mengacu pada pengertian satuan pendidikan dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua juga penggunaan kata mahasiswa diubah menjadi peserta didik pendidikan kedokteran dengan mengacu Pasal 1 angka 4 undang-undang Sisdiknas. Revisi terhadap NA dan substansi draf RUU pendidikan kedokteran disesuaikan dengan penggunaan norma yang pada undang-undang Sisdiknas, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang rumah sakit, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk lebih jelasnya mungkin paparan kami akan serahkan kepada Tim Penyusun daripada kami Pak. Terima kasih. TIM DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN: Terima kasih Bu Deputi, assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Panja RUU tentang pendidikan kedokteran yang terhormat. Di dalam perbaikan draf tanggal 18 Februari, rujukan yang dipakai oleh tim kerja adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Keputusan rapat intern tanggal 17 Februari 2011 catatan dan masukan anggota panja tim kerja, telah menerima secara tertulis dari anggota hari senin tanggal 21. Kemudian kita merujuk draf RUU tentang pendidikan tinggi, dari rujukan itu tim kerja telah membuat draf yang terakhir yang kami namakan RUU tentang pendidikan kedokteran versi tanggal 23 Februari 2011. Di dalam revisi ini ada 3 hal yang mendasar yang berubah, pertama tentang definisi pendidikan kedokteran yaitu di Pasal 1 angka 1 bahwa pendidikan kedokteran adalah keterpaduan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, sehingga di dalam norma berikutnya akan selalu mengikuti atau kongkordan. Di draf yang lama Bab 3 bagian keempat Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, yang tadinya menyebut tempat pendidikan oleh tim kerja diubah menjadi rumah sakit pendidikan. Revisi mendasar yang terakhir yaitu mengenai standar pendidikan kedokteran di Bab 5 Pasal 33 sampai dengan 34. Draf versi tanggal 16 itu karena yang draf lama hanya isinya norma yang diatur itu setelah diatur peraturan di bawahnya PP sehingga diusulkan dihapus. Tetapi nanti harus diisi kembali apa-apa proses standar pendidikan, sementara yang di draf yang terbaru belum dinormakan ini revisi yang mendasar dari draf 19 menjadi draf 23. Dimulai dari konsideran tim kerja 92
ARSIP DPR RI merasa bahwa perlu ada frasa yang dihapus dan itu tidak akan mengganggu dari sisi Legal Drafting, yaitu frasa perlu dibuat suatu aturan hukum yang komperehensif itu di, menimbang sehingga bunyikan akan menjadi bahwa dalam upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf C, belum diatur secara komperehensif dalam peraturan perundang-undangan. Di ketentuan umum ada beberapa yang direvisi yaitu angka 1 tentang pendidikan kedokteran, bahwa pendidikan kedokteran adalah perpaduan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Di angka 2 yang tadinya menyebut terlalu panjang fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, sekolah tinggi ilmu kedokteran, sekolah tinggi ilmu kedokteran gigi, diringkas menjadi satuan pendidikan tinggi. Angka 3 peserta didik ini merujuk dengan undang-undang sisdiknas. Angka 7 tentang kependidikan ada masukan dari anggota, tetapi oleh tim kerja setelah didiskusikan nampaknya terlau berat. Karena masukannya kalau boleh saya bacakan tenaga kependidikan pendidik kedokteran yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan, adalah seseorang yang berdasarkan kependidikan dan keahliannya yang diakui kualifikasi persyaratan dan kompetensinya. Dari diskusi teman-teman tim kerja dengan menyebutkan kualifikasi persyaratan dan kompetensi terlalu berat nampaknya, sehingga definisi tenaga kependidikan kita masih merujuk dengan draf yang lama. Standar kependidikan kedokteran di norma ketetapan umum disebutkan tetapi batang tubuh belum diatur. Angka 11 rumah sakit pendidikan rujukan yang kita pakai adalah undang- undang rumah sakit definisinya sama ....(suara pembicara tidak jelas). Angka 12 rumah sakit sebagai lahan pendidikan kata lahan di rapat yang terdahulu ada usulan dari rapat, mungkin wahana tetapi setelah merujuk undang-undang rumah sakit bahwa lahan itu sudah baku di undang-undang rumah sakit. Angka 11 tentang rumah sakit pendidikan dan angka 12 tentang rumah sakit lahan pendidikan juga ada masukan dari anggota. Dan setelah dicermati karena teralu berat definisinya menyebutkan tentang syarat, lokasi, bangunan, sumber daya, dan ketentuan, yang telah diatur perundanga-undangan oleh tim kerja untuk sementara merujuk draf yang lama. Di asas dan tujuan pasal 2 ada masukan dari anggota menambah kata profesional dan nondiskriminasi. Tim kerja telah mendiskusikan bahwa nondiskriminasi itu menurut tim kerja sudah tertampung di keadilan, keseimbangan, kemanusiaan, sedangkan di profesional itu sudah tertampung di nilai ilmiah dan tanggung jawab. Monggo saja kalau Panja menyerahkan ini bisa tertampung nanti bisa dikoreksi kembali. Masukan lain dari anggota adalah ada tambahan pasal tetapi setelah ditelaah sisi normanya tambahan itu kita masukan di penjelasan yaitu tentang komperehensif. Yang dimaksud dengan komperehensif adalah memperluas fasilitas dan jangkauan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Negara dalam kaitanya dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perubahan yang lain yaitu tentang peserta didik, nanti mungkin Prof. Laksono bisa menambahkan dari tim kerja dibedakan menjadi 3 mahasiswa kalau mereka masih pada tahap pendidikan akademis ....(suara 93
ARSIP DPR RI pembicara tidak jelas)) itu di profesi, sedangkan residen itu pada jenjang....(suara pembicara tidak jelas) profesi lanjutan yang sering disebut SP-2, yang di profesi adalah SP-1. Ada masukan lagi dari anggota tentang pendidik di sana dinormakan pendidik pendidikan kedokteran harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi akademik sebagaimana diatur dalam peraturan lain dan/atau kompetensi profesi sesuai standar yang ditetapkan. Diskusi tim kerja bahwa norma ini telah diatur dalam undang-undang nomer 14 di undang-undang guru dan dosen, jadi oleh tim kerja hanya double nanti....(suara pembicara tidak jelas). Masukannya yang lain dari anggota adalah tentang kurikulum dengan menambahkan dan ilmu pengetahuan dasar/ umum terkait yang erat kaitannya dengan praktik kedokteran dan kualitas hubungan masyarakat. Di bawah lagi ada pelayanan maksimal tim kerja menilai bahwa pelayanan maksimal itu ranahnya output yang bidangnya Kementerian Kesehatan. Sedangkan ilmu pengetahuan dasar umum yang terkait menurut pemahaman tim kerja dan dalam diskusi itu telah tercakup dalam KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), sehingga tidak perlu lagi ditambahkan dengan ilmu pengetahuan dasar atau umum yang terkait erat dengan praktik kedokteran. Revisi selanjutnya masih di kurikulum Pasal 17 Ayat 1, kalau di draf yang lama masih terlalu panjang diatur oleh kementerian yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya bidang pendidikan nasional. Tetapi yang di draf baru secara jelas disusun oleh menteri, kemarin ada diskusi di tim kerja disusun dan ditetapkan oleh menteri tetapi kesimpulan dari tim kerja diusulkan disusun oleh menteri. Mungkin dari Prof. nanti bisa menambahkan. Revisi tentang sertifikasi di Pasal 29 disisi jenjang akademik, maka mahasiswa akan menerima ijazah yang disebut dengan S.Ked, sarjana kedokteran di Pasal 1. Setelah mereka menjadi sarjana kedokteran akan menempuh jenjang profesi akan mendapatkan sertifkat kompetensi dokter yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Dokter Indonesia. Dokter bisa melanjutkan ke jenjang profesi lanjutan mendapatkan sertifikat kompetensi dengan nama dokter spesialis pada ayat 3, yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Dokter Indonesia untuk sertifikatnya. Ada masukan dari anggota tentang penyetaraan Pasal 29, penyetaraan jenjang profesi setara master atau dokter selain membutuhkan kriteria dan parameter yang jelas, juga perlu dirumuskan secara bersama lintas profesi akademik tidak hanya dunia kedokteran. Oleh tim kerja telah diskusi panjang lebar karena di awal diketentuan umum sudah didefinisikan, bahwa pendidikan kedokteran adalah pendidikan akademik dan profesi. Sehingga oleh tim kerja kalau seorang mahasiswa sudah masuk di pilihannya di umum atau diadvokasi atau di profesi dia sudah memilih dari sisi RUU tentang pendidikan tinggi. Kita juga belum lihat seberapa jauh pengaturan tentang pengaturan gelar dan kesetaraan sehingga untuk sementara oleh tim kerja penyetaraan ini dihapus sesuai masukan dari anggota. Kemudian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan masukan dari anggota adalah subsidi sementara oleh tim kerja menyebut dengan bantuan biaya pendidikan ini, sesuai dengan undang- undang Sisdiknas dan juga keputusan MK tentang undang-undang Sisdiknas sehingga....(suara 94
ARSIP DPR RI pembicara tidak jelas) yang dipakai oleh tim kerja adalah bantuan biaya pendidikan. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ini dapat diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, dalam rangka untuk kepentingan nasional. Kalau beasiswa itu diterima oleh pemerintah dan pemerintah daerah maka penerima diwajibkan mengikuti ikatan dinas. Sedangkan kalau beasiswa itu dari satuan biaya pendidikan tinggi mengikuti persyaratan satuan biaya pendidikan tinggi, sementara oleh pihak lain mengikuti persyaratan pihak lain tentu saja harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain demi kepentingan nasional. Pengawasan Pasal 39 ada 2 ayat yang diusulkan oleh anggota dan ada 2 kata yang diusulkan oleh anggota. Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan di Ayat 1. Ketika didiskusikan apa bedanya penyelenggaraan dan pengelolaan? Karena di draf anggota belum ada penjelasannya kita berdiskusi panjang lebar apakah ada perbedaan antara penyelenggaraan dan pengelolaan dari sisi akademis atau dari sisi nonakademis? Atau dari sisi sistem atau dari sisi program. Kemudian Ayat 2-nya guna melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut pemerintah membentuk semacam lembaga pengawas. Yang ketiga usulannya anggota adalah lembaga pengawas terdiri dari pemerintah, oleh tim kerja sebaiknya untuk norma ini disinkronisasikan oleh RUU Pendidikan Tinggi sebelum ini dinormakan di RUU Pendidikan Kedokteran jangan sampai nanti tumpang tindih. Kata 'serta' dalam pasal 31 dihapus supaya ....(suara pembicara tidak jelas) lebih kuat peran masyarakat. Ada tambahan pasal usulan dari anggota di situ ayat 3, selain bantuan dana masyarakat juga harus diikutsertakan dalam menjalankan peran pengawasan. Sebetulnya di dalam Ayat 1 dan 2 sudah secara norma sudah diatur sehingga oleh tim kerja menambahkan kata dan pengawasan untuk menampung masukan ini. Sehingga dalam Ayat 1 akan menjadi masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan kedokteran dengan menambahkan kata pengawasan. Itu hasil tim kerja selama 2 hari yang secara maksimal kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan yang terlewat silahkan. Saya kembalikan ke Ibu Deputi. Terima kasih. Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HERI AKMADI: Pak Ketua, saya mengusulkan saja supaya kalau bisa disetujui kawan-kawan draf hasil yang disebut tanggal 23 ini kita jadikan sebagai draf rujukan kita, untuk mulai membahas nantinya dengan melalui prosedur sandingan seperti ini. Tadi memang kalau kita lihat masih banyak satu- satu yang mungkin kita tidak bersetuju oke. Tetapi itu nanti kita periksa kembali secara sandingannya, saya kira itu tidak diperdebatkan sekarang. Mohon untuk masing-masing Poksi untuk mendalaminya kembali melihat perubahan-perubahannya. Kemudian yang kedua saya ingin menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua adalah tadi malam kami sedianya melakukan pertemuan dengan Wamen dan Timnya Dikti yaitu Dirjen Dikti beserta tim. Jadi di Dikti itu ada program namanya HMEC, singkatannya High Medical Education, intinya yang 95
ARSIP DPR RI dampingi Pak Dirjen tadi malam 3 orang yang bertugas khusus memang untuk mendampingi penyusunan undang-undang pendidikan kedokteran ini. Jadi di Dikti sendiri rupanya telah disiapkan di antaranya, ada Profesor Akmal yaitu dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan satu lagi Ibu Arlisa ya, Pak? Arsita profesor doktor juga dari Universitas Airlangga bersama yang incharge itu Ibu di bawahnya direktoratnya, adalah ibu Ila tadi sudah disampaikan. Kami mengusulkan ketika kita sudah sampai kepada tahapan membahas DIM satu per satu ini, tampaknya ada satu yang miss, ada satu yang lowong, yang kurang gitu dalam pembahasan kita selama ini. Yaitu analisis kebijakan secara keseluruhannya ya, secara pendekatannya lebih komperehensif tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Bagaimana sesungguhnya ini terkait dengan berbagai undang-undang yang lain dan khususnya adalah undang-undang dasar. Jadi kalau kita lihat rujukannya adalah undang-undang dasar itu ada perintahnya yang jelas sekali, bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak itu satu Pak terjemahannya. Seperti apa kita menempatkan dalam sistem kesehatan dan lain-lain itu yang harus dibahas, sementara pendidikan kedokterannya harus dilihat dari sisi hulunya saja. Tadi malam saya sampaikan keputusan dari Panja ini bahwa pada intinya Panja itikadnya, niatnya, adalah untuk semacam mengambil over tugas dari itu menjadi tugas Negara pendidikan kedokteran ini karena memang itu sangat vital bagi kesejahteraan Negara. Dan tampaknya pihak tadi malam itu adalah merupakan kesepakatan kita, bahwa memang peran Negara itu akan dioptimalkan di dalam upaya ini karena itu memang merupakan mandat yang pokok dalam undang-undang dasar kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, mengenai yang lebih teknisnya berapa jumlah dokter dan segala macam ini? Memang berapa beban untuk membiayai rumah sakit dan lain-lain sebagainya ini? Ternyata setelah kita diperhitungkan kembali itu memang sangat besar dan sangat berat karena itu harus dilihat kembali secara lebih seksama. Misalkan tadi sebenarnya Indonesia tahun berapa ya Pak, sudah mencanangkan Indonesia sehat 2010 itu kan harusnya kan dicanangkannya 2010. Tetapi ternyata yang mau kita kejar 2010 itu dalam penyediaan dokter itu hanya akan mampu dicapai tahun 2052 kalau kondisinya seperti sekarang. Karena itu, kalau gitu kita niatkan juga tadi malam, ini disepakati undang-undang ini harus juga secara langsung mengaitkan bahwa undang-undang ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dokter dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat. Jadi itu yang harus dikaitkan Pak, bukan sekedar mengatur bagaimana pendidikan kedokterannya dilaksanakan tetapi sekaligus undang-undang ini mengikat. Bahwa undang-undang ini tujuannya adalah untuk mendorong dengan skala tertentu, supaya untuk memenuhi kebutuhan dokter sesuai dengan upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Kita berpandangan kalau itu tidak kita rumuskan nantinya undang-undang ini akan blow aware, dan salah satu tadi sudah disampaikan berkaitan dengan ini tadi Pak, ini harus ditambah juga undang- undang yang terkait ini Mas Yanto. Tetapi undang-undang yang terkait ini masih ada juga undang- 96
ARSIP DPR RI undang yang lain yaitu undang-undang, kecuali rumah sakit, ada undang-undang kesehatan dan juga undang-undang praktik kedokteran yang sedang berjalan adalah undang-undang tentang tenaga kesehatan yang masih dalam proses. Tapi semuanya ini harus dilihat secara seksama, artinya kita pun juga harus mencari bahan dari Komisi IX tentang rancangan undang-undang, perumusan rencana undang-undang tentang tenaga kesehatan tersebut. Ini yang menjadi kompleksitasnya Bapak/Ibu sekalian, karena itu sampailah akhirnya di dalam diskusi kami dengan pihak pemerintah itu dengan kesimpulan bahwa kita perlu mundur selangkah untuk melihat gambarnya ini secara lebih utuh. Secara lebih komperehensif, dengan melihat analisis kebijakannya secara menyeluruh, itu kira-kira yang kesimpulan ini. Oleh karena itu pada siang hari ini, juga kita bersyukur juga bahwa yang kita sepakati pada minggu lalu untuk merekrut tenaga pendamping ahli itu, hari ini bisa hadir tadi sudah diperkenalkan ya Pak Profesor Laksono. Ini kebetulan memang seperti tadi saya sampaikan, Pak Akmal dia adalah juga seorang dosen di UI yang juga melakukan banyak kajian tentang kebijakan kesehatan ya. Bukan kedokteran umum, demkian juga Pak Laksono mempunyai pengalaman yang panjang. Oleh karena itu sambil nanti menambah perspektif kawan-kawan semuanya tentang bagaimana kira-kira kita merespon hasil yang ada ini kita sore ini? Mungkin kita akan mendengarkan paparan dari Pak Laksono mengenai beberapa hal tentang pengamatan beliau, hasil penelitian beliau tentang masalah pendidikan kedokteran ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Untuk diketahui, saya juga baru tahu ternyata telah tahun 2007 itu Indonesia menandatangani semacam MoU atau perjanjian untuk melakukan standardisasi proses pendidikan praktik dari kedokteran. Itu saya tahu dari diskusi yang tadi malam itu dan itu tampaknya juga harus menjadi pegangan termasuk juga tingkatan-tingkatannya, ini beberapa solusi yang mungkin nanti kita bisa...(suara pembicara tidak jelas), dan workshop itu. Nantinya kita harapkan kalau workshop mungkin kita, kalau semua anggota, saya yakin nanti bakal kebanyakan jadi mungkin representasi begitu karena kita harus bersama-sama dengan Komisi IX. Jadi kalau saya usulkan saja sekalian, barangkali representasi dari fraksi-fraksi proporsional separuh dari jumlah Panja ini nantinya akan duduk bersama-sama dengan para narasumber dan para pejabat dari Diknas, Depkes, Departemen Dalam Negeri, dan juga dari BAPPENAS untuk mensinkronisasikan semua masalah tersebut. Begitu Pak Mahyudi, saya kembalikan. KETUA RAPAT: Saya kira akan saya tawarkan saja Pak, nanti ke Diknas ke Dikti kan, supaya kita semuanya ini ya 26 orang ikut. Atau dokter-dokter yang di situ misalnya berapa orang 11 orang, kita ikut saja semua. Ya terima kasih, silahkan Pak. PROF. SULAKSONO (PENDAMPING AHLI TIM PUU): Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kepercayaannya menjadi pendamping ahli untuk tim yang merumuskan atau merancang undang- 97
ARSIP DPR RI undang untuk pendidikan kedokteran. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa membantu. Memang seperti tadi Bapak Ketua dan Pak Heri katakana, ini perlu suatu analisis kebijakan di kesempatan ini saya akan mencoba untuk melihat secara garis besar dulu ada berapa isu kebijakan yang ada di sini? Tapi nanti saya belum sampai mendalami ke sini tapi langsung nanti masuk ke tadi yang pasal-pasal ini. Jadi berbagai isu kebijakan yang ada di depan ini misalnya. Situasi Negara kita ini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu sangat bervariasi, ada nanti menarik untuk kita masuk pada kebijakan yang sangat penting mengenai tidak hanya dokter tapi juga dokter spesialis. Harus kita ketahui dokter Indonesia sekarang itu sudah banyak jumlahnya, cuma mutu dan penyebarannya tidak bagus. Tapi untuk dokter spesialis ini jumlah sangat kurang dan penyebaran juga sangat buruk. Namun yang penting sekarang untuk pendidikan spesialis masih dalam tanda kutip dimonopoli oleh SK negeri Pak pemerintah. Jadi swasta itu belum boleh menyelenggarakan pendidikan residensi, termasuk juga rumah sakit militer itu juga SK yang...(suara pembicara tidak jelas) belum ada. Karena pendidikan residensi di Indonesia itu berada di fakultas kedokteran kalau di Amerika berada di rumah sakit, ini suatu kebijakan yang sangat menarik. Kemudian juga...(suara pembicara tidak jelas) dan sumber pendanaannya ini juga menarik. Kalau kita lihat dari mana sumbernya? Tentunya kalau kita lihat bukannya dari Kementerian Kesehatan, tapi apakah Kementerian Pendidikan itu juga akan ada di situ? Kemudian mediclinic-nya ini juga menarik kalau kita lihat jumlah dosen untuk rumah sakit pendidikan ataupun instruktur klinik itu masih sangat kurang. Dan apakah kita bisa meng-import dari luar negeri ini dalam tanda kutip ya. Ini kita butuh kebijakan yang sangat kuat, kemudian kelulusan...(suara pembicara tidak jelas) dengan kompetensi ini, karena kita ketahui bahwa sekarang ini masyarakat masih bingung sudah dilantik jadi dokter. Tapi ternyata masih belum bisa bekerja, masih belum lulus ujian kompetensi ini agak menarik ini. Kemudian yang ketujuh yang Bapak Heri katakana, bahwa tata kelolanya ini ya di mana peran Negara ini? Jadi dalam masalah kurikulum, dalam pengawasan, dan sebagainya ini, apakah peran Negara itu minimalis sekali atau mau ditambah ini? Ini beberapa hal yang saya mencoba untuk melihat ke masuk langsung ke bagian dalamnya. Kemudian juga, saya juga berasal dari beberapa penelitian saya, yang kebetulan ada studi banding ke Harvard Univercity dan Melbourne tentang pendidikan kedokteran dan teaching hospital, tapi ini sangat panjang lebih baik saya masuk saja ke yang ini dulu ya. Saya memberikan catatan, dan catatan ini terkait dengan berbagai kebijakan yang tadi Pak Heri. Katakan mungkin belum diatur dalam undang-undang yang sebelumnya ini atau yang tadi Pak Hariyanto jelaskan di atas ya. Misalnya ini di dalam definisi-definisi ini pendidikan residensi ini belum ada aturan yang jelas, apakah kita akan menggunakan model seperti di Amerika Serikat yang residen itu bukan siswa didik tapi ini house doctor? Jadi doktor yang bekerja di rumah sakit dan dia memang dalam proses magang yang sangat sistematik untuk menjadi ahli. Dan ini sangat penting karena dia juga 98
ARSIP DPR RI harus dijamin pembayarannya, jadi kalau di Amerika Serikat itu residen dibayar tapi di Indonesia itu kita membayar. Jadi tolong dilihat ini satu hal yang perlu nanti kita cermati betul, kita mau ke mana ini adalah suatu kebijakan publik yang sangat penting karena menyangkut masalah yang sangat penting adalah tadi masalah pendanaan dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk lihat satu kebijakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan penting. Jadi di Pasal 3 ini tentunya yang disebut adalah sistem pendidikan kedokteran ini ya, yang angka tambah itu yang saya tambah ya, dokternya spesialis kemudian dengan mengacu kepada kebutuhan dokter dan amanah konstitusi Negara. Ini yang menarik jadi kebutuhan dokter itu harusnya bisa tadi dipetakan kami punya banyak penelitian. Ini ada penelitian kami yang pernah dibahas, jadi intinya bahwa kalau kita lihat memang dokter itu gap-nya yang tidak ada itu 39, ini saya rasa...(suara pembicara tidak jelas). Ya ini dokter spesialis yang sangat parah ini. Kemudian juga Epidomonogis juga itu tidak ada, ini kemudian distribusi juga kalau kita lihat antarprovinsi itu buruk sekali di antara urban dengan plural juga masih buruk terutama remote area juga sangat buruk. Kemudian spesialis ini contoh yang sangat menarik spesialis itu di Jakarta itu 1 orang spesialis melayani 3000 orang, tapi di provinsi lainnya yaitu di Papua dan NTT 1 untuk 47.000 jadi ini gap yang sangat besar. Jadi di Indonesia itu 24% ...(suara pembicara tidak jelas) ada di Jakarta melayani 4 orang jumlah penduduk, 49% ada di luar di Jawa melayani 53% masyarakat, dan 27% spesialis melayani 43% masyarakat di daerah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini kita bisa melihat bahwa masalah yang sangat parah dalam diskusinya. Seperti dokter anak juga demikian di Jakarta itu ada sekitar 440-an dokter anak, di Bengkulu hanya ada 3. Anastesilogis di Jakarta ada sekitar 200-an, di NTT itu hanya 1 itu pun tidak berfungsi maksimal Pak di NTT. Oleh karena itu Jamkesmas atau Jampersal problem utamanya tadi, kalau belum merata nanti yang untung itu ya Jawa lagi, Maluku sedikit juga itu untuk dokter anak ya, data masih agak lama ini 2006. Intinya dari tahun ke tahun masih belum banyak ini, jadi Jakarta sekitar 440-an di Jakarta dokter anak ini, tapi di Bengkulu hanya ada 3, 2 atau 3. Jadi kalau kita melihat situasi ini memang menarik kebutuhan dokter itu kebutuhan yang bagaimana ini? Apakah model yang di Jakarta? Apakah model di daerah yang sulit? Kalau di Jakarta ini hampir di seluruh lorong-lorong punya klinik 24 jam ini. Kemudian dalam ikatan ini struktur ini saya melihat, cuma saya memindah- mindah bagian ketiga, sebaiknya masuk lebih ke atas supaya pembaca itu pasalnya membaca dari lebih kelihatan runtut aja. Kemudian di sini ini yang menarik ini perlu kita lihat pengurai itu perlu disistematik, dipisahkan, atau dalam tanda kutip dalam profesi. Untuk profesi ada yang dokter umum dan ada yang dokter spesialis, ini yang belum banyak dibahas. Dokter umum itu sudah terjadi ...(suara pembicara tidak jelas) semua lembaga swasta pemerintah itu boleh membikin FK, bahkan militer pun ada FK ujiannya pun juga ada. Tapi begitu masuk ke dokter spesialis di mana kekurangan tenaga tadi dan itu ternyata hanya ada di rumah 99
ARSIP DPR RI sakit dan FK pemerintah. Jadi belum dilakukan di FK swasta, jadi ini mungkin berlawanan dengan undang-undang yang kesetaraan masyarakat dengan pemerintah yang untuk pelayanan. Kemudian untuk peserta didik, bisa enggak ada satu kebijakan yang menentukan juga jumlah atau kuota? Jadi supaya berbanding seperti FK UGM atau UI yang dibiayai Negara, itu juga mempunyai kuota untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai FK dan mereka memang butuh. Karena kalau dibiarkan dengan tes masuk tadi psikometri atau seleksi berbasis, ada TOEFL dan GPA itu, yang masuk hanya anak-anak SMA yang betul-betul kaya pokoknya gizinya bagus, punya uang untuk kursus bahasa inggris dan TOEFL-nya tinggi-tinggi. Tapi di daerah seperti tadi Palangkaraya atau Maluku itu tidak punya akses ke sana, sehingga harapannya itu bisa enggak ada semacam ada kuota untuk kebutuhan daerah tadi. Ini perlu enggak diatur masuk dalam undang-undang ini. Kemudian juga dalam konteks dokter pendidik ini, ini ada satu isu yang menarik karena ada undang-undang tadi sistem pendidikan nasional. Jadi kita perlu mengecek betul karena memang kalau kita melihat dalam konteks jumlah dosen yang diperlukan itu akan terjadi suatu apa yang disebut sebagai perluasan tenaga dosen. Sehingga ada yang...(suara pembicara tidak jelas) luar biasa, mereka adalah para dokter di rumah sakit-rumah sakit pendidikan yang memang bukan dosen perguruan tinggi ini juga perlu dicermati. Apakah mereka juga bisa menjadi profesor tapi low profesor itu dalam undang-undang SPN itu harus doktor. Mereka mungkin tidak bisa menempuh doktor karena tidak mungkin itu, sehingga bisa enggak ada suatu inovasi, ada kalau di LIPI itu ada Profesor Riset, ini ada Profesor Klinik. Jadi untuk mereka yang dosen luar biasa klinik yang mempunyai kinerja dan dedikasi yang sangat tinggi. Kemudian ini juga menarik ya mengenai dokter pendidik tamu warga Negara asing, dan ini saya kira Pasal yang sangat tepat karena sekarang ini kita kekurangan dokter pendidik. Seperti dari UGM sendiri, kami asal dari UGM, saya merasa saat ini kita kekurangan dosen. Jadi bagaimana supaya bisa bekerja sama? Dan ini kebijakan yang sangat penting dan sekaligus bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Misalnya tadi UGM bekerja sama dengan Melbourne University, misalnya dosen-dosen Melbourne juga datang ke UGM, kita juga mendidik dan mereka juga memberikan pelayanan. Tentunya kompetensi dan kualifikasi tadi diatur oleh Keputusan Menteri. Kemudian ini Kurikulum ini saya melihat bahwa dalam RUU ini drafnya ini masih belum banyak mengenai kurikulum dokter spesialis ini yang perlu kita cermati. Jadi semuanya itu masih kurikulum dokter umum ini semua pasal-pasal ini untuk kompetensi dokter umum Kemudian juga perlu enggak ditambah dengan prinsip kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan daerah setempat, termasuk daerah terpencil. Ini sampai sekarang itu belum tegas ini, seperti contoh ini kurikulum yang ada sekarang itu malah justru malaria atau penyakit yang infeksi itu tidak begitu banyak dibahas. Karena kita mengacu pada kurikulum yang sebetulnya yang menyusun itu me-reffer ke kurikulum di Belanda yang hi-tech, Teknologi Tinggi. Kemudian juga apakah ada perguruan tinggi diberikan suatu privilege untuk menggunakan 100
ARSIP DPR RI Kurikulum Internasional? Misalkan menyiapkan dari Indonesia yang untuk bekerja dil uar negeri seperti ini jadi tidak banyak. Dan ini bisa bekerja sama kebutuhan negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, misalkan Monesh Australia atau dari Amerika. Jadi Malaysia menggunakan ini juga, jadi Malaysia membuka seperti ini bahkan boleh perguruan tinggi luar negeri buka cabang di Malaysia. Tapi ini juga penting karena ada kemungkinan nanti asuransi kesehatan masuk ke Indonesia, nanti mereka minta dokter yang mengerjakan asuransi kesehatan luar negeri tadi itu harus punya pendidikan yang disertifikasi oleh luar negeri juga. Jadi tapi tidak semuanya karena dari 70 FK ini mungkin yang enggak lebih dari 10. Memang ada kita punya beberapa kriteria seperti di Amerika itu, Harvard University itu adalah pendidikan kedokteran yang untuk teknologi tinggi yang juga untuk riset. Tapi Arizona State itu mengkhususkan diri pada pendidikan untuk dokter-dokter yang mau bekerja di pedesaan di Amerika Serikat dengan kurikulum yang berbeda dan itu sah-sah saja jadi boleh. Jadi ini memang satu pertanyaan kebijakan yang sangat menarik karena selama ini kita belum pernah mempunyai semacam kurikulum yang berbeda. Kemudian ini yang menarik tadi apa yang menyangkut dengan Pak Heri, di mana peran Negara saat ini? Seperti kurikulum ini disahkan oleh KKI berbasis pada undang-undang kedokteran. Apakah kita bisa dalam undang-undang ini itu untuk meningkatkan ownership-nya? Pemerintah itu bukan hanya disahkan tapi ditetapkan oleh menteri, yaitu Menteri Pendidikan berdasarkan usulan yang disahkan oleh KKI tadi. Inilah bentuk suatu Negara itu yang mengatur secara final bukan lembaga-lembaga yang oleh dikuasai pemerintah. Ini yang perlu kita cermati dan ini yang sangat penting karena dengan penetapan oleh Menteri tadi, terutama Menteri Pendidikan. Tentunya juga kita harapkan mempunyai ownership oleh kurikulum yang dia tetapkan dalam konteks untuk penganggaran dan juga untuk berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaannya ini. Kemudian tempat pendidikan ini de facto-nya itu sudah ada khusus dan memang kita perlu bahwa para dokter ini juga harus bekerja di Puskemas. Sehingga ada puskesmas pendidikan jadi tidak hanya rumah sakit, tapi juga ada puskesmas pendidikan ini perlu kita cermati perlu ada puskesmas pendidikan. Kemudian untuk rumah sakit pendidikan sendiri itu juga ada satu kriteria itu bisa punya sendiri atau bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian yang ini menarik masalah polygami dan monogami, satu FK itu bisa mempunyai lebih dari satu riwayat pendidikan. Jadi FK itu poligamus, intinya seperti di Harvard itu punya 11 Teaching Hospital Harvard Medical School. Tapi sebaliknya 1 rumah sakit pendidikan itu, seharusnya hanya dibolehkan untuk 1 FK. Jadi ini monogaminya di sini, karena itu di Medan ada 1 rumah sakit pendidikan yang FK-nya banyak sekali 8 Pak ya. Ini harus ada satu kebijakan publik yang kuat, karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana pengaturan di rumah pendidikan tadi untuk pendidikan? Dan tadi bagaimana profesornya itu bisa fokus pada satu? Oh ya, bisa ya, tapi memang yang paling utama selama ini para magister kedokteran di puskesmas dan di rumah sakit pendidikan ini. Di sini yang 101
ARSIP DPR RI ada persyaratan untuk rumah sakit pendidikan belum ada persyaratan untuk puskesmas pendidikan. Kemudian juga ini saya tambahkan untuk satuan tadi itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Ini sangat penting ini bahwa misalnya di untuk daerah yang sulit di FK di Jayapura atau di Kupang NTT dia bisa bekerja sama dengan FK misalnya UGM bisa ya. Tapi itu juga diharapkan itu bisa juga bekerja sama dengan luar negeri, ini kita betul-betul dalam situasi bangsa yang butuh kebijakan publik yang lebih open pada, lebih terbuka pada saya bukan intervensi asing tapi kerjas ama dengan luar negeri. Kemudian ini yang sangat krusial ini sekarang hubungan antara S. Ked, kemudian disumpah sebagai dokter dan ujian yang tadi kompetensi tadi ini yang sekarang masyarakat itu bingung, sudah disumpah sebagai dokter sudah ada fotonya sudah dilantik. Tapi kok tidak boleh praktik, ini harus segera diluruskan betul, semua undang- undang harusnya masuk ke undang-undang ini pendidikan kedokteran. Kita bereskan di sini, ini penting sekali situasi yang membingungkan ini harus segera diluruskan. Jadi andaikata di UPK ada lubang-lubang hukum, itu yang mungkin yang perlu diperbaiki disini. Kemudian juga beasiswa tadi ini ada suatu beasiswa yang Pemda dan Pusat, yang seharusnya dipisahkan tapi mohon supaya ada untuk yang tidak mampu itu ada biaya pusat. Itu yang terkait dengan Undang-Undang ...(suara pembicara tidak jelas) dan undang-undang Keuangan Negara. Bagaimana supaya uang pusat itu jangan dipakai langsung untuk memberikan ke daerah tanpa masuk ke APBD, karena biasanya kalau itu tidak masuk APBD/APBN tidak tercatat sebagai semacam pegawai daerah itu akan cenderung kabur. Jadi ini masalah ...(suara pembicara tidak jelas) ini. Pendanaan ini juga sangat kurang jelas ini karena ini dangat penting ini isu pendanaan, seperti FK negeri, FK swasta, RS negeri dengan RS swasta. Ini yang menarik ya, mengapa? Kita kan tegas bahwa subsidi pemerintah itu tidak bisa ke FK swasta dan RS swasta, tidak bisa karena dalam konteks keuangan Negara itu tidak ada mekanisme yang jelas. Tapi untuk FK negeri dan RS negeri itu memang harus seperti itu, sehingga memang kita harus betul-betul melihat apa bagaimana model untuk financing ini FK negeri dan RS negeri ini. Untuk FK swasta dan RS swasta tentunya mereka mempunyai semacam sumber dana yang sendiri. Cuma memang yang menariknya FK negeri dan RS negeri itu hanya mengacu pada APBN/APBD, itu biasanya sulit berkembang jadi tetap harus ada suatu keleluasaan dari pihak negeri dengan pihak luar atau dengan tadi Undang-Undang Perguruan Tinggi yang baru. Untuk mengahasilkan rumusan atau formula yang tepat pendanaan, misalnya berapa persen dari pemerintah? Berapa persen dari masyarakat? Kemudian berapa persen mungkin dari swasta? Nah ini memang sangat penting karena kalau tidak diatur barangkali nanti RS negeri seperti swasta, termasuk seperti kuota ya, kuota masuk untuk daerah-daerah yang sulit tadi itu wajib karena RS negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Tidak boleh mereka tidak punya semacam kuota untuk wakil-wakil dari daerah, saya kira ini yang paling utama. Saya kira masih belum begitu banyak bisa masukan, jadi kembali ke kebijakan tadi ini memang menarik kita bicara mengenai 102
ARSIP DPR RI sebetulnya apa perlu dengan undang-undang. Tadi ada yang berapa pihak...(suara pembicara tidak jelas) kebijakan yang mungkin kontra dengan RUU ini. Mengapa perlu undang-undang? Sehingga kita memang harus, saya sebagai seorang pendamping, memberikan semacam analisis yang tajam bahwa kita memang perlu regulasi sekuat undang-undang untuk tadi, mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan butuh semacam kebijakan publik yang baik, tadi yang saya beri tanda merah itu memang yang terpikir selama 3 hari ini. Jadi 3 hari yang lalu saya mencoba mencermati secara, tapi saya belum melakukan analisis kebijakan secara mendalam, ini boleh dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya masih spontan. Mungkin ini dulu saya, kita buka lagi dengan diskusi atau bagaimana? Silakan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Jadi sebelum yang tadi saya juga mau menanyakan sedikit bahwa satu Fakultas Kedokteran itu satu Rumah Sakit, harus satu rumah sakit yang meng-handle pendidikan kedokteran. Sedangkan kita itu di kabupaten-kabupaten ada 14 rumah sakit kita kan kerja sama di situ biasanya. Apakah nanti menutup kemungkinan untuk fakultas kedokteran swasta yang pada umumnya tidak punya rumah sakit? Kalau ada masukan itu berarti sudah habis kita, tadi amanat kita kan untuk masyarakat kan untuk membuat pendidikan tinggi fakultas kedokteran. PROF. SULAKSONO (PENDAMPING AHLI TIM PUU): Saya kira masih bisa Pak, karena ini hitungan tadi poligami dan monogaminya Pak ya. Rumah sakit yang besar-besar di Indonesia itu lebih dari 500 Pak ya, FK-nya hanya 60an atau 70. Artinya memang satu FK itu bisa lebih dari satu rumah sakit pendidikan jadi FK-nya polygamy. Tapi sebaliknya rumah sakit pendidikannya itu dia tidak boleh untuk polygamy, dia harus monogami karena itu akan sulit sekali untuk mengelola pendidikannya. Kalau banyak FK di satu rumah sakit pendidikan, ini Pak satu hal yang kunci tadi karena menyangkut masalah tadi dosen-dosennya yang ada itu. Nanti akan dinilai akademiknya oleh FK mana Pak? Paham ya Pak? Jadi seperti ini misalnya saya di rumah sakit Siantar ya, mungkin saya rumah sakit Siantar itu akan menjadi rumah sakit pendidikannya untuk FK UNSU misalnya bisa saja seperti itu. Tapi FK siantar tidak boleh terima lagi FK USU misalnya di sana. Saya kira jumlahnya masih bisa pak kalau dibagi dengan baik, karena sekarang tidak ada kebijakan yang tegas seperti itu. KETUA RAPAT: Langsung saja masukan-masukan dari teman-teman ini. Pertanyaan atau masukan ini kita gilir aja dari depan, Jepri. JEPRISTAN (FRAKSI PARTAI DEMOKRAT): Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman yang saya hormati, menarik memang apa yang disampaikan karena memang terus terang saja kita ini juga baru ini untuk melihat ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan Pak, yang saya ingin kembangkan lagi dari pihak Bapak karena untuk kami membuat menyempurnakan mungkin ini. Yang pertama itu, yang sampai saat ini saya masih belum bisa membayangkan bahwa masyarakat kita itu di daerah sangat 103
ARSIP DPR RI membutuhkan kesehatan, di lain pihak universitas kita ini banyak menghasilkan "dokter-dokter" yang sudah selesai yang sudah lulus itu banyak. Tetapi dokter-dokter yang sudah lulus itu juga banyak yang tidak praktik, tidak bole, ini juga satu kendala juga yang saya lihat perlu dibuat atau disusun dalam undang-undang ini secara lebih jelas. Karena seolah-olah ada tembok yang memisahkan mereka, dalam artian kalau sudah lulus akreditasi A katakan tetap juga harus melewati jembatan-jembatan yang tidak mudah untuk mereka praktik. Ini perlu juga di analisa kembali Pak, kenapa? Kalau itu memang belum bisa lulus atau belum bisa praktik "ya jangan dilulusin dong" kan begitu jangan diberikan hak lulus kalau sudah lulus, ya artinya kita, bahwa sudah jamin itu punya kualitas apalagi akreditasi A. Itu yang perlu mungkin sehingga mengurangi dokter yang nganggur seolah-olah gitu, itu yang pertama. Apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan atau Bapak melihat dari segi apa ini, perlu diperbaiki di mananya? Atau memang begitu atau memang sudah dari nenek moyang sudah begitu? Jadi sudahlah yang tamat tetap harus ngikutin lagi atau harus melewati ini lagi. Ini kita orang awam yang melihat itu secara kasat mata banyak saudara-saudara kita harus melewati ini lagi, sudah tamat sudah praktik, sudah latihan, sudah macam-macamlah, tetapi ijinnya itu sulit atau dipersulit mungkin. Kita enggak tahu atau mau mengurangi saingan mungkin bisa jadi, apalagi kalau di kampung saya di NTT Pak, kadang-kadang yang lulus-lulus itu, mohon maaf saja yang susah gitu. Artinya kualitasnya dipertanyakan karena memang karena fasilitas atau karena pengetahuan, kita enggak tahu kadang-kadang kita obatnya yang itu-itu juga sakit apapun obatnya itu. Ya nanti dikasih sugesti saja, oh ini obatnya yang bagus nanti Bapak 3 hari lagi pasti sembuh padahal obatnya vitamin saja juga sama. Itu nasibnya tidak tentu. Kemudian yang saya tertarik juga mengenai puskesmas tadi Pak. Puskemas tadi ini kan Bapak katakan bahwa salah satu yang bisa dipakai sebagai puskesmas pendidikan, tapi di lain pihak juga Bapak katakan bahwa di Amerika ada fakultas kedokteran yang punya kurikulum yang khusus. Apakah di sini bisa diterapkan itu kurikulum khusus? Karena saya pikir akan kendala kalau kurikulum khusus, artinya anak-anak itu saudara-saudara itu kalau dokter yang kurikulum khusus untuk daerah terpencil pasti banyak yang enggak mau Pak. Karena memang orientasinya masih banyak yang ke Jakarta dan nyari duit, pakah ini diatur dicari jalan keluar untuk ditaruh dalam undang-undang? Atau dicatut dalam undang-undang seperti itu. Jadi khusus yang malaria saja kan itu kan susah Pak, mungkin kalau di sana sudah punya nilai "sudah sejahtera" tidak perlu cari-cari lagi. Mereka memang mau berkorban untuk membantu masyarakat di desa, ini juga satu kesulitan kalau kita paksain itu nanti ada 2 jenis fakultas kedokteran yang untuk daerah terpencil dan fakultas kedokteran untuk umum. Itu mohon penjelasan ini masih awam Pak, jadi saya belum tahu persis. Kemudian yang berikutnya mengenai rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan tadi dikatakan bahwa memang ada baiknya satu rumah sakit pendidikan untuk satu fakultas begitu. Apakah memang perlu juga ada satu kriteria tertentu? Karena rumah sakit pendidikan itu apakah 104
ARSIP DPR RI kriteria misalnya rumah sakit DPC, ini kalau rumah sakit yang besar seperti di NTT itu kan cuma ada 1 yang lumayan besar. Padahal di sana ada fakultas kedokteran yang sekarang sudah 3 tahun sampai sekarang juga akan masuk ke rumah sakit umum, dan rumah sakit umum itu masih lebih bagus rumah sakit DPC kota dibanding rumah sakit umum. Kalau Bapak pernah kunjungi rumah sakit umum Prof. Yohanes, itu lebih parah entah dari segi apa dari kebersihannya juga parah. Dari orang-orang yang melayani juga parah, karena merasa enggak bisa lari ke lain, ke tempat di situ rumah sakitnya. Jadi kalau datang orang ditinggalin saja, begitu biarin sampai berkelahi biasanya hampir tiap bulan itu ada ribut mukul-mukul dokter karena enggak dilayani. Memang begitu apalagi tipe orang kupang dimarahin malah ditinggal benaran. Mungkin ini perlu masukan Pak, atau perlu informasi kepada kami sehingga kami juga bisa secara jelas bisa melihat untuk memasukan dalam undang-undang ini. Terima kasih Pak. UTUT ADIANTO (FRAKSI PDIP): Terima kasih Pimpinan. Anggota Panja yang sangat saya hormati, narasumber yang saya hormati. Kalau kita lihat mengenai undang-undang yang ingin kita buat ini kan sesungguhnya masalah terbesarnya kalau kita garis besarin ada 4. Pertama, pendidikan kedokteran itu luar biasa mahal; Kedua, bahwa kualitas dokternya juga belum sepadan dengan apa yang diharapkan masyarakat; Yang ketiga jumlah dokternya juga masih sedikit; Dan yang keempat persebarannya lebih menyedihkan lagi. Dari 4 pokok pikiran ini tentunya kita ketika membuat undang-undang ada mengantisipasi ke arah itu. Saya ingin utamanya Pak narasumber, Pak Laksono menjelaskan, misalnya kalau ini seperti ini akan demikian, ini akan demikian. Kalau yang kita lihat paparan- paparan ini kan sifatnya lebih nambah-nambah sedikit saja begitu, belum ada garis besarnya begitu itu yang mohon bapak jelaskan. Terima kasih Pak. VENNA (FRAKSI PARTAI DEMOKRAT): Terima kasih Pimpinan. Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, selamat siang kepada Prof. Dr. Laksono Trismantoro, Msc dan juga teman-teman dari Panja pendidikan kedokteran. Ada 3 pertanyaan Pak, yang ingin saya tanyakan. Kalau sekarang kasus malpraktik di Indonesia itu sangat sering terjadi, seperti yang saya baca ini ada seorang remaja salah kasih obat akhirnya sekujur tubuhnya melepuh. Ini sepertinya, kayaknya sudah biasa kasus malpraktik di Indonesia dan tidak banyak juga yang bisa memenangkan kasus tersebut khususnya pasien gitu. Jadi kalau saya melihat hal ini yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak dengan terjadinya malpraktk seperti ini, kira-kira kurikulum seperti apa khususnya untuk pendidikan kedokteran yang bisa meminimalkan kasus-kasus seperti ini? Karena saya yakin kalau tidak yang datang dari pasien kalangan menengah ke atas, tidak akan mungkin memenangkan kasus seperti ini. Kita lihat kasus Prita itu karena adanya people power di situ, tapi kan enggak semua orang lebih beruntung dari Ibu Prita. Pertanyaan saya yang kedua adalah kalau kita bicara untuk mencapai kualitas pendidikan kedokteran, kayaknya lembaga pendidikan harus memberikan ruang Pak. Khususnya untuk 105
ARSIP DPR RI pertanggungjawaban ke publik dan juga kalau bisa melibatkan publik, dalam hal ini untuk bisa sama-sama mengawasi. Kemudian mengevaluasi pengelolaan pendidikan kedokteran khususnya di Indonesia. Menurut Bapak, konsepnya seperti apa yang ideal untuk itu? Terakhir juga di sini begitu mahal biaya untuk pendidikan kedokteran, jadi saya ingin tanya komitmen pemerataan mahasiswa yang berprestasi dengan mahasiswa yang tidak mampu ini bagaimana Pak? Khususnya untuk subsidinya, subsidi pendidikan dan bantuannya. Jadi misalkan, bisa enggak ada komposisi pendidikan bagi satu mahasiswa yang tidak mampu dari sepuluh mahasiswa yang mampu? Kira-kira menurut Bapak konsepnya seperti apa? Kalau contohnya seperti tadi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Pak Oji, silahkan Pak Oji. NUROJI (FRAKSI PARTAI GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan Panja dan narasumbernya. Saya sangat setuju masukan dari Prof. Laksono 2 hal mengenai beasiswa, jadi saya harap ini juga lebih konkrit rumusannya. Jadi undang-undangnya juga harus bisa menugaskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengatur lebih detil asas pemerataan kesempatan, tadi mungkin dalam bentuk alokasi atau kuota siswa yang tidak mampu yang bisa ikut dalam pendidikan kedokteran ini. Terutama misalkan pada pemerintah daerah yang memang di daerahnya sudah didirikan rumah sakit pendidikan atau fakultas kedokteran yang tentu saja menggunakan anggaran belanja Negara. Jadi kalau saya lihat rumusan yang sekarang memang belum tajam, dalam artinya belum detail pemerintah memberikan beasiswa ini kepada masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga rumusan pendanaan sekali lagi juga memang tidak di sini yang ada belum tajam, namun saya harap juga ada rumusan yang mungkin lebih pada pengaturan yang sangat mengarah kepada perintah tadi. Bahwa pemerintah dalam hal ini juga membantu keberadaan FK- FK swasta dan rumah sakit swasta dalam proses pendidikan kedokteran. Tentu saja saya harap ini ada satu kajian berapa bantuan itu ke swasta dan mekanismenya bagaimana diatur juga...(suara pembicara tidak jelas) barangkali. Maksud saya supaya undang-undang ini nanti juga benar-benar ada manfaat bagi rakyat yang memang membutuhkan terutama dalam menekan biaya pelayanan kesehatan. Begitu juga dalam pembangunan rumah sakit dan lain-lain, barangkali saya belum membaca secara detail mengenai undang-undang rumah sakit pendidikan pembiayaannya. Paling tidak tadi bagi daerah yang mungkin sudah diberikan anggaran untuk membangun rumah sakit pendidikan. Dia memperhatikan masyarakat di wilayahnya tersebut, dengan memberikan alokasi atau kuota untuk masuk ke pendidikan kedokteran yang dimaksud. Demikian Pimpinan, terima kasih. ABDUL HAMID (FRAKSI PKB): Terima kasih Pimpinan. Tamu kita, narasumber kita, Prof. Laksono, dan Pimpinan, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya mendengar penjelasan tadi terus 106
ARSIP DPR RI terang saya belum bisa fokus Prof., jadi yang kita harapkan dalam kerangka pemikiran kita ini sebetulnya ada hal yang ingin kita bangun dan perkuat. Adalah yang pertama, berkaitan dengan latar belakang undang-undang ini. Artinya kenapa kita harus mengatur pendidikan kedokteran di dalam undang-undang? Mungkin ketika kita melihat dari jauh dari pembahasan secara makro dan mungkin kita melihat sekilas. Yang jelas kita bukan orang yang sehari-hari berkecimpungan dalam bidang kedokteran. Kita melihat bahwa misalnya ada masalah latar belakangnya perlunya berpihakan Negara terhadap sektor ini, pendidikan ini, karena pendidikan ini vital dan mahal. Oleh karena itu Negara perlu masuk sehingga nilai vitalnya itu, dan mahalnya itu, supaya bisa terjangkau dan orang yang di sampingnya terlibat di dalam pendidikan ini, ke luarannya nanti dapat mengabdi kepada Negara dan membaktikan kepada Negara. Bukan sekedar pertimbangan komersial, karena campur tangan Negara itu, ini sementara kita melihat di situ misalnya, kemarin ya faktornya. Di samping itu juga karena ada misalnya tenaga-tenaga global yang akan turun daya saing kita. Kemudian rasio dokter dan seterusnya itu salah satu variabel juga kenapa kita? Tapi ini apakah betul perlu memang diatur dalam Undang-undang? Apakah misalnya tidak cukup kemudian hanya apa, sebatas peraturan menteri saja misalnya. Apa sedemikian pentingkah kita? Nah ini mungkin yang perlu kita dapat penjelasan lebih konkrit dari sisi orang yang sehari-hari terjun dalam Pendidikan Kedokteran. Ini dalam bidang Kedokteran sendiri juga mungkin ya, kita ini sudah mau jalankan sudah mau serius membahas. Sekali lagi mungkin dan sebetulnya kita sudah melewati berbagai pintu ketika ini sudah diserahkan ke Komisi, sebetulnya sudah melalui pintu di Badan Legislasi sinkronisasi dan lain-lainnya. Urgensinya sudah bisa kita jelaskan, tapi ketika membahas ini memang perlu dipermantap lagi terutama ini teman-teman yang latar belakangnya mungkin, tentang latar belakangnya kedokteran, satu. Kedua, ada beberapa di antara kita yang tidak ikut sejak reses awal. Nah oleh karena itu mungkin kita bisa samakan misi dan salah satunya mengundang draf ini, terus terang dari tadi masih ada satu pertanyaan kalau memang itu sering vital dan seterusnya. Kenapa harus undang-undang gitu? Satu. Kemudian kalau memang ini kita sepakat mengatur dengan undang-undang, atau perlu kira-kira yang paling bisa kita sentuh secara makro dengan undang-undang itu apa saja cakupan-cakupan pengaturannya? Kita perlu tau ini karena misalnya perlu ada sesuatu yang lebih fleksibel, misalnya diatur yang kami sudah draf di sini dan itu tidak perlu diatur di undang-undang, cukup didelegasikan kepada aturan yang punya flesibelitas lebih tinggi misalnya. Atau ada yang misalnya secara sepakat untuk, sebaiknya ini tidak dimasukan saja karena urgensinya mungkin tidak terlalu penting. Ini bisa diserahkan kepada mekanisme pasar atau apalah dinamika di dunia pendidikan kedokteran sendiri, yang Negara tidak perlu masuk di dalamnya misalnya itu. Itu mungkin sekali lagi kita ingin semacam apa ya ? Pemfokusan secara singkat, terima kasih Pak. 107
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Terima kasIh Pak Abdul Hamid. Jadi begini Pak, kita ini kan Komisi X untuk sepakat bahwa ini Rancangan Undang-undang, kita meminta dengan teman-teman ini supaya memperkuat kita. Kan argumentasi kita undang-undang, bukan menanyakan kita sendiri apakah perlu undang- undang ini? Kita juga perlu Pak, itu sudah jauh jalannya itu maksudnya Pak. Jadi jangan di, dikembalikan ke kita lagi, gitu kita nanya ada perlu gak kita datang ke Panja? Panja sudah keliling ke mana-mana, tau-tau Bapak bilang, apa perlu gak ini? Kan lucu juga ini. Kan Bapak-bapak ini ya baru datang ditanya begitu, nah itu kan Bapak yang manggil saya, saya kan hanya memperkuat saja argumentasi Bapak. Nanti kesimpulan pada banyak masalah, nanti yang kesimpulan tidak perlu undang-undang itu bisa saja terjadi ya kan? Tapi kalau kita menolakannya di dalam itu kan Pak Laksono jauh dari Yogya, ini mau pulang lagi jam 5, bolak-balik, bolak-balik, ongkosnya kecil ya kan? Tiga juta. Terima kasih Pak, nanti bisa Pak. Pak Diaz, silakan. DIAZ (FRAKSI DEMOKRAT): Terima kasih Pimpinan. Pada kesempatan, yang saya hormati teman-teman Rapat Panja dan Pak Laksono, dengan Ibu Andres, staf. Saya baca-baca ini undang-undang agak berat ini, bolak-balik, bolak-balik. Ini semua menurut saya, ini masih mengambang dan masih tidak mengikat pengertian, kata-kata saya begitu. Tidak mengikat salah satu kan, tentu saya sampaikan teman- teman di Panja ini, banyak yang bilang kami bukan dokter dan kami tidak punya profesi ke situ, silakan. Tapi menurut saya, apa yang kita buat ini berangkat dari pengalaman, apa yang kita saksikan pelayanan di Rumah Sakit. Pelayanan sehari hari di lingkungan sosial kita, menyangkut kesehatan dan lain-lain sebagainya. Paling tidak apa yang menjadi pengalaman hidup kita sehari- hari, segala kesehatan sehari-hari, perilaku dokter, perilaku pasien, perilaku pelayanan kesehatan, pelayanan suster, atau mantra, ini kan banyak aneh-aneh juga. Jadi saya jujur saja, salah satu contoh yang saya sampaikan itu menyangkut undang- undang ini kan umum. Saya akui ada soal aturan pendidikannya, bagaimana pendidikan kedokterannya? Dan ini ada masuk. Umumnya sudah ter-cover. Tetapi kalau kita mau kembali ke judul yang tersebut, dokter itu kan selalu datang setelah rekomendasi dari suster kan? Ngantri di paling bawah jadi kita sakit, ini bisa menjadi tambah parah dan bisa mati juga. Walaupun kita datang ke rumah sakit itu yang selalu diharapin, dokternya tidak tahu yang bagian kecil di bawah. Ini maksud saya itu, seperti kita buat perilaku pelayanan itu tidak masuk dalam pasal-pasal ini, satu. Yang kedua, soal biaya pendidikan yang sulitnya untuk masuk kekedokteran ini. Anak-anak yang lain di kota besar di ibukota provinsi atau apa, kadang-kadang di Papua, di Kalimantan, daerah jauh. Anak-anak yang mampu untuk bisa dikembangkan, bisa dibina melalui kemudahan- kemudahan biaya dan lain-lain, tidak dapat kesempatan karena bisa saja anak pejabat di daerah tertentu yang dianggap punya anak itu yang bisa didorong. Walaupun karena mengukur-ukur prestasinya tidak bisa kita harapkan gitu, jadi maksud saya undang-undang ini apakah itu nanti biaya dalam penjelasan juknis/ juklak apa, atau apalah itu 108
ARSIP DPR RI buat dobel-dobel itu saya tidak suka. Yang penting di sini ada umumnya dibahas tetapi juga yang rinci-rincinya masuk dalam pasal-pasal tertentu. Bagian bawah terakhir ini, itu bagaimana tentang pelayanan seorang dokter harus melakukan seperti apa? Jangan karena dokter susah-susah bayar sekolah di waktu masa kuliahnya terus dia tuntut pada pasiennya lebih besar. Terus selama ini ada perbedaannya digulirkan soal biaya di swasta dan negeri, ini bagaimana Pak undang-undang ini kita minta supaya masukannya. Jangan terlalu menyolok yayasan punya, jadi dia punya segala macam ini, itu selalu dianya pasien tidak mampu. Sementara banyak pula baru pakai rumah sakit swasta. Jadi ini juga bisa dapat masukan bagaimana ada kemudahan-kemudahan yang bisa terjangkau mayoritas penduduk Indonesia? Ya pendapat di bawah rata-rata ini bisa berobat bisa dapat kemudahan. Ini juga harus masukan karena kalau pasal-pasal pertama ini, saya lihat ini soal pendidikannya statusnya segala macam kemudian materinya pengawasannya. Silahkan itu saya anggap masih wajar-wajar saja dan hal-hal yang umum, tetapi kalau misalnya anak dari kota lahir kota dan tidak pernah ada di kampung belum tentu jadi dokter akan kembali ke sana. Kenapa kita ambil dari anak yang dari kampung sekali, daerah jauh, daerah batak atau di mana daerah pedalaman kita bawa. Sebab dia oleh pemerintah disekolahkan jadi dokter terus dikirim kembali ke kampung halaman jadi dokter di sana. Ini kan bisa masukan dalam macam pasal-pasal yang ada, saya pikir itu terima kasih. KETUA RAPAT: Ceu' Popong substansinya bagaimana? POPONG (FRAKSI PARTAI GOLKAR): Terima kasih Pimpinan. Yang akan kita susun ini kan undang-undang atau Rancangan Undang-Undang tentang Praktik tentang Pendidikan Kedokteran, karena Undang-Undang Kedokteran sendiri sudah ada. Belum tentu segala sesuatunya itu dikaitkan dengan proses di dalam pendidikannya itu, namun tentu tidak bisa lepas dari kondisi yang sekarang ada bahwa sekarang itu kondisi kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kita. Bahwa rasio dokter dengan masyarakat penduduk kita kan sudah masih sangat jauh. Jadi kekurangan dokter, itulah masalah-masalah waktu yang harus kita atasi. Tentu dengan cara bagaimana pendidikannya? Persiapannya? Prosesnya? Supaya permasalahan kekurangan dokter itu bisa ya relatif lebih cepatlah diatasi, nah itu yang tentu diharapkan adanya Undang-undang ini. Pemanfaatannya seperti itu. Bahwa Undang-undang ini perlu itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena memang naskah akademiknya sudah jelas bahwa memang perlu undang-undang tentang pendidikan kedokteran ini. Nah yang jadi pemikiran saya adalah pertama, supaya cepat bisa kekurangan dokter itu bisa teratasi berarti kita harus kembali beberapa tahun lalu untuk jadi guru, untuk jadi perawat, dan sebagainya. Itu ada dulu itu semacam ikatan dinas, ada ikatan dinas, nah ikatan dinas itu diadakan tentu pada proses pendidikannya ini. Nah jadi hal yang pertama bagaimana supaya, ya calon- 109
ARSIP DPR RI calon mahasiswa yang memang mumpuni bisa lulus, bisa memang cerdas, nah itu pakai tanda kutip itu wajib oleh pemerintah itu diberi beasiswa. Kita tidak melihat apa-apa tapi melihatnya, sayang anak ini cerdas tapi tidak mampu sementara dokter sangat kekurangan. Jadi di dalam undang-undang ini kalau memungkinkan, kita tekankan itu bahwa beasiswa atau apalah namanya, saya tidak tau apa namanya? Tapi si anak-anak cerdas ini ditunggu oleh masyarakat untuk menjadi dokter, nah itu satu. Kemudian yang kedua bahwa Fakultas Kedokteran sangat kurang sekarang ini, baik milik Negara maupun Swasta. Ada satu yang kontradiktif, di satu sisi kita harus mendorong Fakultas Kedokteran ini ditambah, ditambah, dan ditambah walaupun dengan resiko pembiayaan, jelas, jelas itu. Nah sedangkan ada di dalam salah satu bahan aturannya bahwa ada usul dari beberapa, kalau sekiranya tidak memenuhi persyaratan Fakultas Kedokteran Swasta terutama tutup saja, apa tepat itu? Apakah justru dengan adanya undang-undang ini kita bukannya menutup fakultas yang pakai tanda kutip belum memadai, tapi justru ya kita dorong, kita dukung, kita bantu supaya yang kurang ini bukan ditutup. Bisa dibayangkan sama kita sudah kekurangan dokter, sudah ada fakultas yang memang mereka berusaha kemudian kurang memadai malah ditutup. Sudah bisa dijawab sendiri jadi nomor dua adalah pemerintah, dalam hal ini wajib hukumnya adalah untuk mendorong melalui undang-undang. Ini tentu supaya fakultas-fakultas kedokteran milik swasta, kalau milik negeri nggak usah dibicarakan kalau itu milik pemerintah, milik swasta didorong ya, supaya bisa memenuhi standar- standar sebagai fakultas kedokteran yang pakai "ini lulusan baik". Nah yang terakhir yang ketiga adalah, nah ini saya berbicara yang untuk setelah lulus sekarang yang ketiga ada undang-undang tentang praktik kedokteran. Nah itu kalau yang ikatan dinas tadi sudah tidak ada pilihan lain untuk mereka di manapun mereka ditempatkan harus mau. Karena memang ikatan dinas maksudnya adalah supaya mereka itu mau mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Nah saya rasa ikatan dinas mereka yang selama ini ada masalah, tidak mau ke daerah terpencil maunya di kota terus karena mereka tidak terikat. Tapi kalau dengan ikatan dinas itu mereka tidak ada jalan lain. Nah satu lagi setelah lulus pada umumnya sekarang sudah kekurangan dokter kemudian mereka yang lulus itu banyak bekerja baik itu di Kementerian-nya di sini, Kementerian Kesehatan, baik itu di dinas-dinas kesehatan daerah. Pada umumnya mereka tidak praktik, sayang kan? Karena apa? Karena fokus kepada tugas negaranya itu, juga menjadi Dirjen, menjadi Sekjen atau menjadi apalah yang namanya. Nah apakah mutlak harus dokter yang bekerja di sana itu? Apakah mutlak harus dokter di samping atau sementara dokter itu kurang? Nah apakah bisa diatur dalam undang-undang ini walaupun sudah ada undang-undang tentang praktik kedokteran itu tadi ya. Jadi sudah, kekurangan dokter sudah, tadi dalam yang satu, dua, tiga, saya bicarakan. Sekarang yang terakhirnya malah, kok malah dokter-dokter itu banyak yang tidak praktik karena menjadi pejabat pemerintah. Terima kasih Pak. 110
ARSIP DPR RI HERI AKMADI: Pak Ketua, sebaiknya saya minta waktu sebentar saja. Ya Pak, saya mohon ijin ini untuk meninggalkan rapat karena termasuk teman-teman dari semuanya PDIP, karena ada tugas dari Partai. Itu ada rapat ke, karena cuma saya merasa masukan ini nantinya bisa disempurnakan. Saya mohon pada Pak Laksono, nanti setelah rapat ini selesai bisa sekali lagi kumpul berdiskusi dengan Tim Kerja kita ini untuk kemana? Dan saya usulkan juga dalam rangka persiapan workshop nanti Pak, sebelum ada workshop mungkin kita di dalam sendiri, kita didiskusi tadi yang sifatnya luas tadi Pak. ....(suara pembicara tidak jelas) yang luasnya tadi itu supaya background kita juga lebih luas Ketua. Demikian Pak Ketua, saya mohon permisi. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Saya salam kepada teman-teman di PDIP. Ini kita menunggu di sini dulu Pak. Pak Legenang bisa memberikan tanggapan mungkin dibantu lagi maka kita bisa menyelesaikan. Silakan Pak. PENDAMPING AHLI TIM PUU: Mungkin saya dari Bu Popong ya, mengenai undang-undang ini memang menarik ya. Sudah ada undang-undang praktik kedokteran ya dan kita akan masuk pada hulunya ya, ke produksi dokter yang ya karena memang yang praktiknya tergantung pada hilir lalu hulu ya. Ya ini tadi ada contoh dari Inggris itu memang ada undang-undang yang lebih ....(suara pembicara tidak jelas) dua-duanya bisa undang-undang. Tapi di kita ini, contohnya ini ya yang di Inggris ini, undang-undang ya tapi di tempat lain juga ada undang-undang khusus untuk education. Ini memang sesuatu yang layak untuk dokter ya, dan kemudian kita untuk menjawab satu persatu dari apa yang kita, tadi Pak Jefri ya, memang ini menarik ya ketika membicarai mengenai ada semacam tembok yang sudah disumpah tidak bisa kerja ya. Nah ini kembali lagi kepada publiknya apa jadi apakah? Kita akan mengadakan ujian nasional ya, jadi seorang calon dokter tidak bisa disumpah kalau memang tidak lulus ujian nasional. Ini kita ndak ada, jadi setiap fakultas itu punya ujian masing-masing untuk menyumpah sebagai dokter tadi. Akibatnya perlu ujian lagi tadi sehingga banyak yang tidak lulus ya, banyak sekali yang nggak lulus ya. Nah sehingga kalau kita lihat, ini memang butuh semacam apa yang kita sebut sebagai tadi keputusan dalam arti undang-undang. Supaya yang lulusan dokter itu yang memang sudah kompeten walaupun memang unndag-undang praktik 5 tahun, kemudian diuji lagi itu memang harus ya. Tapi yang pertama tadi itu jalan dua kali, ini yang menjadi bingung masyarakat tadi sudah disumpah, masih ujian lagi. Atau sudah disumpah lulus tidak lulus ini, saya sebagai misalnya punya anak seperti itu. Atau mungkin menantu bingung juga ini, kemarin saya difoto-foto, disumpah dokter, ini harus segera kita luruskan dan ini undang-undanglah yang mungkin bisa menanganinya seperti ini ya. Kemudian kurikulum yang berbeda, ini yang justru ingin saya tekankan juga. Selama ini terus terang saja memang kurikulumnya kita, belum ada satu peran 111
ARSIP DPR RI Negara di mana ini Pak ya. Karena kurikulum itu diserahkan kepada KKI ya dan saya melihat di ini pengamatan saya sebagai orang dari kerja di fakultas kedokteran ya. Itu pihak Departemen Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan ya, itu seperti tidak konsen kepada ini. Tidak tau siapa yang bertanggung jawab ya padahal ini menentukan betul ribuan lulusan dokter mau ke mana ini ya? Nah kalau kita lihat misalnya seperti Indonesia yang berbeda-beda Amerika itu antara Arizona dengan stausnya itu tidak berbeda jauh, artinya dari segi pendapatan. Tapi Indonesia itu jauh berbeda antara Bogor, Jakarta, Surabaya, dengan pelosok dunia NTT, Papua, itu dua dunia yang jauh berbeda. Nah ini kurikulumnya sama saya agak konsen apa, tidak bisa dibikin tetap sebagai dokter ya. Tidak ada dokter yang di daerah seperti itu, dokter kelas kambing atau kelas dua tidak, tetap bermutu tapi dia lebih cocok karena dia lebih, contoh ini ya. Mungkin Bapak Ketua paham betul ya, dalam kompetensi dokter yang sekarang itu untuk bedah cesar, bedah faxio ya, beda apa yang ngambil dari perut langsung itu. Itu hanya kompetensi dua, hanya melihat saja dan kita tahu persis di Indonesia ini namanya spesialis ....(suara pembicara tidak jelas) banyak di daerah yang tidak ada. Di NTT itu ada banyak di pulau-pulau yang butuh dokter umum yang punya kompetensi untuk bedah sesar juga rumah sakit-rumah sakitnya. Tapi karena undang-undang praktik itu tidak boleh, sehingga kompetensi melihat saja, sehingga lulusan dolter itu tadi. Kami khawatir karena salah satu penyebab mereka itu tidak mantap atau tidak dalam bahasa jawa itu apa ya? Lebih sreg, lebih yakin, pede-lah, untuk pergi ke daerah. Bisa bayangkan Pak, misalkan dokter umum ke daerah tanpa bekal keterampilan yang cukup, akan cenderung ragu-ragu ya dan ini bisa suatu sebab Pak. Kenapa sedikit terjadi? Sedikit dokter yang mau ke desa terpencil. Jadi saya melihat kompetensi itu perlu ditetapkan oleh Pemerintah, tapi memang betul atas usulan atau disahkan oleh KKI ya. Tapi tetap Pemerintah harus memberikan kata akhir untuk kurikulum ini ya, ini jangan dibiarkan betul seperti sekarang ini. Kemudian untuk rumah sakit pendidikan ini ya, ini kalau bisa itu memang kita harus betul- betul yakin itu apakah untuk ....(suara pembicara tidak jelas) atau, atau untuk residen? Atau untuk dua-duanya? Jadi memang beda untuk ....(suara pembicara tidak jelas) itu, mungkin untuk rumah sakit tidak masalah ditambah puskesmas tadi ya. Tapi untuk residen memang harus kelas B atau kelas A yang betul-betul teknologinya juga penting untuk mendidik residen tadi, walaupun sebagian residen juga bisa di waktunya dia itu 3 atau 4 tahun ya. Sebagian di rumah sakit klasik nggak apalah, nah ini yang perlu kita cermati betul dan ini perlu adanya, ya ini mungkin ada di PP, di undang-undang ya. Tapi nanti akan dijabarkan lebih lanjut dalam entah itu SK Kementerian Pendidikan atau untuk PP ya. Kemudian untuk Pak Utut ya, betul kami berusaha ini ada 4 isu kebijakan ya, pendidikan mahal, produk belum memadai, jumlah kurang, kemudian pengaturan dan sebagainya. Ini memang apa, data-data yang perlu diperhitungkan untuk membikin RUU ini ya. Dan saya kira ini semua apa, yang dikatakan Pak Utut ini sudah ada di dalam konsep ini ya. 112
ARSIP DPR RI Dan ini semua terkait dengan apa yang disebut tadi peran Negara ya, karena pendidikan mahal itu memang biaya kedokteran itu mahal. Karena dibanding dengan ekonomi/akuntansi yang lebih praktis lebih murah ya, akuntan ya kedokteran itu mahal. Tapi mahal tidaknya tergantung siapa yang bayar ya, bisa mahal tapi kalau yang membayar itu Negara, ya masyarakatnya tidak perlu bayar murah jadi. Ini jadi satu isu yang menarik mahal tidak mahal itu relatif tapi intinya terhadap mutu nanti, jangan sampai nanti "mahal mutunya" juga tidak jelas dan yang tadi. Dan kami percaya tadi ada beberapa masukan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, bahwa ini, nah sebenarnya bukan beasiswa. Beasiswa itu di mana-mana banyak sampai sekarang itu, kami di UGM itu, susah untuk mencari mahasiswa yang butuh beasiswa jadi banyak. Jadi yang susah itu akses masuk. Jadi bagaimana tadi kok mahasiswa dan tamatan lulusan SMA yang pintar dari pedalaman Biak atau dari Larantuka itu bisa masuk di FKUGM? Nah kalau juara SMA di Larantuka disuruh saingan di SMA di Yogya, pasti kalah sehingga sistem kota ini penting. Ini dengan kota, dengan aksesnya, bisa menjamin teman-teman dari yang tadi pintar dari daerah untuk bisa masuk. Begitu masuk itu biayanya banyak bisa dicari atau dari Pemda-nya sendiri juga sering, juga begitu ada putra daerah yang masuk ke Perguruan Tinggi itu sudah diberi dana dari APBD. Nah ini saya rasa tidak apalah, yang menjadi masalah kuota. Nah apakah ini akan diatur oleh kebijakan publik? Bahwa semua FK, semua yang mendapat subsidi harus memberikan kuota untuk daerah dengan berbasis kebutuhan yang ada. Nah ini satu, misalkan kebijakan publik yang kita dilakukan ya. Oke kemudian untuk Bu Vena ya, memang ini menarik taktik yang terjadi. Nah ini juga menjadi suatu isu yang betul-betul, saya melihat begini Bu Vena, mengapa kurikulum itu juga perlu kita lihat ya? Secara ya mungkin tadi ada yang di kelompok rumah sakit yang global gitu ya. Itu ternyata tuntutan hukumnya beda dengan yang di daerah Papua dan sebagainya. Papua mungkin tidak pintar hukum, tapi risiko kekerasan kalau salah diagnosa itu bukan di muka hakim, tapi mungkin dalam konteks di aman ya. Tapi di Jakarta itu memang butuh ya. Nah pertanyaan menarik dengan pendidikan tadi, apakah kita akan mengajarkan sampai seberapa dalam ini? Nah khusus untuk ini memang residen itu memang harus, residen untuk yang di fisikal itu bagaimana mencegah malpraktik ini? Nah kemudian untuk ya ini kualitas pendidikan ini, ini yang ada lagi undang-undang ini yang kita harapkan bisa menjadi semacam alat karena undang-undang itu alat ya. Untuk meminta pertanggungjawaban publik yang betul-betul baik ya, jadi kita lihat di sini contohnya ketika membicarakan mengenai, jadi misal ini bertanggung jawabkah ketika FK bisa ijin praktik di Jayapura, di Papua itu? Untuk mengeluarkan lulusan yang dia itu tidak siap bekerja menghadapi masalah di daerahnya. Dan sudah didanai oleh APBD atau APBN ya, tapi ternyata tadi akuntasibilitas, ketika dokternya menuntut ya karena kurikulumnya nggak cocok misalnya untuk Papua itu ya. Nah ini akhirnya, orang ini, ketika itu mantap bekerja yang penting dari undang- 113
ARSIP DPR RI undang ini ya semua SK itu harus mengacu pada kompetensi yang betul-betul diminta, tentu sesuai dan cocok dengan daerahnya ya. Kemudian tadi ada lagi ini masalah akses, bukan masalah beasiswa kalau dari sesuatu dicari banyak, bisa dicari itu. Tapi yang paling susah itu bagaimana kuota agar mahasiswa yang calon pintar itu bisa masuk ke FK tanpa harus bersaing dengan lulusan SMA yang di Kota Yogya ? Atau apa banyak? Makanya UGB sudah lama membikin semacam beasiswa unggulan daerah tadi, mencari bakat-bakat di daerah tadi. Tapi memang tadi masih terlalu sedikit makanya kuota ditambah atau semua FK-FK itu, mohon juga teknisnya ini harus ada suatu database mengenai berapa jumlah ukuran dokter ya? Berapa jumlah kursi yang, jadi FK-FK ini sudah ada yang ngatur. Nah sampai sekarang itu tidak ada yang ngatur, harusnya pendidikan tingggi tadi Dikti tapi Dikti tidak sampai sini. Nah kembali lagi kepada saya melihat bahwa pendidikan kedokteran, seperti lebih banyak diserahkan ke masyarakat tapi perintahnya justru kurang. Sampai datanya saja nggak punya, nah ini yang mungkin kita dari DPR bisa juga mendorong Dikti supaya lebih aktif, kalau perlu di dalam Dikti ada kelompok khusus yang menangani pendidikan kedokteran. Memang kutubnya nggak ada ini karena bisa juga semacam apa, mungkin ada proyeknya ada satu tim yang memang ngurus ini. Jaman dulu memang ada namanya KHS (Konsulcium Housten Sensis) itu juga kerjanya menghitung seperti ini, terus sekarang sudah tidak ada lagi. Ini mungkin perlu dipikirkan untuk Pak Hanggoji ini sama juga ya pakai sistem kuota ini juga. Nah ini juga menarik memang di seperti, di UGM sistem kuota ini, saya pribadi terus istilahnya menganjurkan untuk pendidikan dokter umum dan residen ini juga indeksnya. Jangan sampai nanti yang masuk ke FKUGM hanya yang mereka bayar sendiri ini yang perlu kita cermati. Oke Pak Abdul Hamid, saya kira ini memang ya tadi sudah dijawab ya. Kalau saya pribadi mereka mau datang ke sini karena kita butuh undang-undang ini kalau dijawab ya. Dan ini memang berhadapan dengan teman-teman pribadi, teman dekat juga, atau atasan saya ada yang mengatakan tidak perlu undang-undnag ini karena sudah ada yang layak ya kan ini tadi. Ini hulunya kalau nggak diatur ya hulunya kotor, jadi kita bagaimana caranya supaya, dan ada contoh dari luar negeri supaya kita undang-undang untuk medical education juga ada nanti kita atur. Apa lagi di Indonesia saja undang-undang untuk mengatur, artinya ya sesuatu yang kita lihat kurang, ya aturan kurangnya mari kita atur. ANGGOTA DPR: Motong sebentar, itu medical education, itu di mana yang ada hulu sama hilirnya. PENDAMPING AHLI TIM PUU: Mungkin di Jerman juga ada, di Amerika dipisah-pisah ya. Jadi ini memang sangat terkait dan bahkan di Amerika juga undang-undang mengenai pendanaan untuk para residen tadi, pembiayaan ya. Jadi macam-macam Pak ya, DPR tidak boleh lagi pergi ke luar negeri ya? Oke jadi ini saya menarik ya untuk kita coba. Dan Pak Diyat memang ini pengalaman kalau kita bisa 114
ARSIP DPR RI begini Pak ya, kalau pendidikan kedokterannya bagus itu harapannya perilaku orangnya bisa bagus. Ini salah satu akuntabitatnya ya dan juga pemantapan tadi Pak, Bapak dari Papua di mana Pak? Coba Bapak lihat FK di Uncen Pak. Nah ini sudah mulai produksi dokter Pak, coba diawasi betul dilihat apakah mereka perilakunya itu baik dan mau bekerja di daerah yang sulit tadi Pak? Jangan-jangan mereka sudah dididik juga maunya di Jayapura aja Pak, tidak mau ke Wamena, ke Bintang, pegunungan ya nggak mau ke Sorong dan sebagainya ini. Jadi saya nggak tau juga, ini mungkin ada baiknya Pak Gios datang ke FK Uncen melihat bagaimana prosesi di sana? Oke saya kira ini yang terakhir Ibu Popong sudah menjawab ini, memang oh ya ada beberapa hal Bu Popong tadi katakan ya. Yang pertama mengenai tadi, mengenai apakah bisa seorang Menteri atau seorang Dirjen itu bukan Dokter ya? Ya di Amerika memang kalau menteri bukan dokter ya, itu jabatan politik ya. Tapi seorang Dirjen, seorang itu memang seharusnya dokter ya, memang banyak yang teknis ya. Saya membayangkan kalau seorang, Pak ya, bukan dokter itu mengerjakan yang teknis ya, ini akan sulit ya. Tapi jabatan politis kalau menteri, saya kira bisa ya tapi kalau menteri kesehatan memang ada cerita ya kalau di luar negeri itu salah satu jabatan yang bisa semua orang menggunakannya. Oke saya kira. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi terima kasih Pak Laksono. Penjelasannya ini nanti menjadi pembahasan pemikiran kami bersama untuk nanti merapikan lagi, artinya memberikan satu tim Daftar Inventarisasi Masalah. Jadi banyak sekali masalah dan kami mengucapkan terima kasih staf ahli, juga pada Tim PUU, dan pada khusus Bapak Sulaksono yang telah memberikan waktunya kepada kami. Dn kalau nanti pulang ke Yogya jangan bosan-bosan ada yang email meminta penjelasan lebih lanjut, karena kita awam Pak di sini, awam sekali dengan kedokteran ini. Kecuali saya lah sepertinya, dengan saya sendiri, tapi kan saya bukan, artinya konteks bukan saya meminta pada teman-teman ini ahli dalam bidang nyunat dan sebagainya, tapi ahli pemerhati masalah-masalah ini. Jadi tidak lain meminta artinya internal dari mana-mana khusus langsung Pak Laksono, jadi minta waktu Pak kapan-kapan ya. Pada waktu kegiatan berikut bisa kita ...(suara pembicara tidak jelas) untuk menyesuaikan waktunya datang ke Jakarta. Demikian Saudara-saudara sekalian sudah banyak kita mendapatkan masukan-masukan, nanti kita sebelum tanggal 14 kita belum dapat konfirmasi dari Diknas, kita akan menyelenggarakan semacam lokakarya lah. Jadi diikuti seluruh Panja dan juga kita akan memaparkan dari Pak laksono ya pendamping internal tenaga ahli, TIM PENDAMPING AHLI. Demikian Bapak/Ibu sekalian, dengan demikian maka saya mengucap alhamdulillah. Saya tutup rapat pada haru ini, wassalamu'alaikum Wr.Wb. (KETUK PALU TIGA KALI) RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB 115
ARSIP DPR RI Jakarta, 24 Februari 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 116
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : - Rapat ke : Rabu, 9 Maret 2011 Hari/Tanggal Waktu : Pukul 13.15 WIB : Ruang Rapat Komisi X Tempat Dengan : Rektor Universitas : Prof. Mahyudin Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 117
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat saudara Rektor Universitas Sriwijaya, yang terhormat saudara Rektor Universitas Diponegoro, yang terhormat saudara Rektor Universitas Hasanudin, yang terhormat saudara Rektor Universitas Mulawarman, yang terhormat saudara Rektor Universitas Trisakti, yang terhormat saudara Rektor Universitas Yarsi, yang terhormat saudara Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang terhormat Anggota Panja Pendidikan Kedokteran Komisi X DPR RI, dan hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita tidak jemu-jemu untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan saudara-saudara Rektor yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara sekalian yang saya hormati, Komisi X membuat suatu Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran, yang selama ini belum diatur oleh Undang-undang. Memang sebagian besar sudah jalan dengan baik, seperti misalnya Kurikulum atau Standar Isi, kemudian Kompetensi, Sarana Prasarana Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dana pendanaan itu masih menyimpan beberapa macam permasalahan dan kemudian di polis 8 standar minimal oleh pendidikan itu. Harus kita cermati dan kita sikapi di dalam Undang-undang yang akan kita buat nanti, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak-bapak/Ibu yang hadir. Mari untuk menambah khazanah daripada pembuatan Rancangan Undang-undang ini kami ini Panja, sebenarnya Panjanya 25 dengan Pimpinan, tapi ini sudah datang beberapa oleh karena itu, maka dengan mengucap bismillahirahmannirahim, perkenankan kami membuka Rapat Dengar Pendapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Mari kita memasuki acara pokok hari ini dan perkenankan kami Pimpinan meminta persetujuan Agenda Rapat pada hari ini, yaitu: 1. Pembahasan mengenai Pendidikan Kedokteran kendala dan tantangan, sumber biaya, kebutuhan tenaga pengajar, Teaching Hospital, dan Anggaran Pemerintah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan, apakah agenda ini dapat disetujui? (ANGGOTA RAPAT: SETUJU) Setuju ya, saya tawarkan ini beberapa yang kita undang yaitu untuk masing-masing dari Universitas untuk menyampaikan semacam pendapat untuk menambah khazanah dari Rancangan Undang-Undang ini. Kalau boleh saya tawarkan setiap universitas menyampaikan kemudian kita rangkum di dalam bentuk kesimpulan setelah kita mengadakan diskusi dari Anggota DPR dengan Bapak-bapak sekalian. Jadi nanti saya gilir kalau semuanya sudah siap, tapi kalau nanti belum 118
ARSIP DPR RI siap, misalnya bisa menyampaikan secara lisan nanti tetap kami ecord, kami catat di dalam sidang ini apa setuju nanti ...(suara pembicara tidak jelas) universitas untuk menyampaikan? Setuju ya. Untuk mempersingkat waktu kami mempersilahkan kesempatan pertama kepada saudara Rektor Universitas Sriwijaya, kemudian disusul Diponegoro, Hasanudin, Mulawarman, Trisakti, Yarsi, Kristen Indonesia, dan diskusi nanti selanjutnya akan saya pandu sendiri. Saya kenalkan juga ini nanti waktu pembicaraan akan saya perkenalkan satu per satu pada waktu diskusi, tapi ini Pimpinan dari Komisi X, Pak Heri Ahmadi dari PDIP. Silahkan Pak Rektor Universitas Sriwijaya. PEMBANTU REKTOR UNSRI: Terima kasih. Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejatera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi X DPR RI beserta seluruh Anggota, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari ...(suara pembicara tidak jelas) rektor. Karena barusan ini ada di luar ini ada rapat dengan rektor-rektor di universitas di Thailand. Jadi saya selaku Pembantu Rektor 1 Universitas Sriwijaya beserta didampingi dengan pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter Spesialis, Bapak Dokter Ferry Usmindar. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam pertemuan yang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa tanggapan tentang Pendidikan Dokter yang ada di Universitas Sriwijaya. Pada saat ini, kita di Fakultas Kedokteran yaitu ada Pendidikan Dokter Umum, ada Pendidikan Sarjana Ilmu Kepebuatan dan Pendidikan Kedokteran Gigi serta Pendidikan Dokter Spesialis untuk pendidikan dokter umum pada saat ini. Jumlah Mahasiswa yang terdaftar itu 1293 orang, dan alhamdulillah pendidikan dokter di UNSRI ini telah terakreditasi sejak tahun 1998, yaitu A tiga kali diakreditasi secara Akreditasi A. Beberapa program spesialis ini ada 519 orang, dokter gigi 349 orang, dan ilmu keperawatan 305 orang. Sehingga seluruhnya itu ada 2466 orang dan di dalamnya juga ada mahasiswa asing, yaitu dari Malaysia sebanyak 91 orang. Ada beberapa kendala dan tantangan, yang pertama Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ini yang dimaksud kami di sini yaitu pendidikan utama untuk menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu, setelah bidang pendidikan profesi kedokteran rumah sakit yang saat ini kita gunakan untuk pendidikan ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husein Palembang dan Rumah Sakit Utama ada namanya Fakultas Kedokteran UNSRI. Dengan kapasitas sebanyak 900 tempat tidur dari jumlah tersebut digunakan untuk pendidikan dokter 700 tempat tidur ini, dengan daya tampung mahasiswa untuk pendidikan-pendidikan profesi dokter saja sudah sebanyak 350 orang. Di mana disini 1 Mahasiswa untuk 2 pasien untuk pendidikan dokter spesialis sebanyak 250 orang, hingga untuk 1 residen ini untuk 3 pasien. Kendala yang kami hadapi saat ini di mana yaitu dari daya tampung kita sudah kelebihan sebanyak 256 orang untuk Rumah Sakit ini. Dan jumlah mahasiswa untuk program spesialis dari jumlah 519 orang orang itu, sehingga kita kelebihan daya tampung sebanyak 269 orang. Untuk ini Universitas Sriwijaya telah 119
ARSIP DPR RI mengajukan usulan untuk Rumah Sakit Pendidikan dan sampai saat ini masih di BAPPENAS dan menurut informasi sudah masuk kedalam Blue Book di Bappenas. Ada beberapa upaya yang dari kami usahakan yaitu untuk mendapatkan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, sehingga kapasitas untuk tempat tidur untuk pendidikan itu dapat mencapai, sehingga dari 600 sampai 1000 tempat tidur. Lalu sumber daya manusia...(suara pembicara tidak jelas) ini dilihat dari Dosen tetap UNSRI itu ada 115 orang yang ini melaksanakan pendidikan untuk 2460 Mahasiswa pada 13 program studi, yaitu dari pendidikan dokter dan juga dokter spesialis, menurut ini dari jumlah ini dengan sistem berbasis kompetensi. Di mana kita harus melaksanakan proses pendidikan yaitu 1 dosen itu untuk 10 mahasiswa, sehingga kalau dilihat ini kita menurut perhitungan kekurangan itu sekitar 246 orang. Perlu kami informasikan juga bahwa yang kami hadapi sekarang ini banyak dokter-dokter di dosen-dosen kami di Fakultas Kedokteran sedang menghadapi pensiun. Ini seperti disampaikan bahwa makin banyak dokter yang resign ini, sedangkan formasi yang diterima yang tersedia masih sangat terbatas. Di samping juga kami berharap bahwa untuk ini pengangkatan tenaga dosen supaya lebih diperbanyak dan juga ada aspirasi dari beberapa teman dari terutama guru besar. Guru besar karena kebanyakan di Fakultas Kedokteran guru besar itu bukan Doktor, tapi spesialis konsultan. Oleh karena itu adanya Peraturan Pemerintah bahwa masa pensiunnya itu tidak bisa diperpanjang, jadi batas usia pensiun hanya sampai 65 tahun, ini bagaimana upaya supaya dosen profesi dokter ini dari 35 tahun itu supaya diusulkan menjadi sampai ke 40 tahun. Kemudian juga kita meminta bantuan ke Departemen Kesehatan itu banyak Dokter-dokter yang sudah memiliki gelar Doktor...(suara pembicara tidak jelas) perlu sarana pendidikannya yaitu kendala kita...(suara pembicara tidak jelas) itu banyak peralatan medik di kita miliki itu sudah tua. Jadi habis masa pakai sehingga kualitasnya itu sebetulnya sudah sangat tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi kedokteran yang ada pada saat ini. Jjadi tantangan ini memang kita sudah mengusulkan untuk ada Rumah Sakit untuk ada alat-alat medik yang sampai saat ini sudah dalam proses tendernya, sudah dalam proses tender. Kemudian masalah keuangan kalau dilihat dari perhitungan biaya pada tahun 2001 bahwa biaya perhitungan dokter itu untuk 1 mahasiswa itu sekitar 23 juta per mahasiswa per tahun itu perhitungan pada tahun 2001. Berarti 10 tahun yang lalu dan untuk tamat itu diperkirakan membutuhkan sekitar 115 juta per mahasiswa ini perhitungan dari pembantu Dekan II. Jadi yang untuk ini kendala yang kami hadapi yaitu pembayaran SPP yang kita dapatka, yaitu sangat terbatas yang sekarang ini melalui SPP 740 ribu per semester dan ditambah lagi kita memang meminta bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa. KETUA RAPAT: Biaya pendidikan tadi 115 dari per tahun, untuk 5 tahun ya? 120
ARSIP DPR RI PEMBANTU REKTOR UNSRI: Iya betul untuk 5 tahun. Perhitungan 2000 pada tahun 2001, yang sekarang ini sudah belum dihitung. Cuma tadi berbincang-bincang hampir sekitar lebih dari 30 juta pertahun mahasiswa lalu untuk melaksanakan ini maka UNSRI ...(suara pembicara tidak jelas) juga telah menerima sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu program beasiswa Bidik Misi. Itu untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang berpotensi atau berprestasi namun dari keluarga yang tidak mampu, sehingga tahun yang lalu kita menerima 12 orang mahasiswa miskin (tidak mampu). Itu sebanyak 12 orang, jadi pada 2 tahun berarti 24 orang atau mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu kita berikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dokter secara gratis dan tidak membayar sama sekali. Untuk inilah kami mengusulkan juga agar supaya kebutuhan-kebutuhan yang seperti Rumah Sakit Pendidikan, Tenaga Dosen yang sangat kami harapkan, dan juga masalah peralatan yang mungkin sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghasilkan dokter-dokter yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mungkin kalau ada hal-hal yang kurang nanti dapat dibantu oleh rekan saya yaitu Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran dan juga Sekretaris Pendidikan Dokter Spesialis. Terima kasih. Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ada tambahan enggak dari ini? Atau belakangan nanti nambah lagi, apa sekarang nambah untuk melengkapi? Enggak ada ya. Kemudian kita minta giliran yang kedua Universitas Diponegoro mungkin, silahkan dari PR satunya ya pak. PEMBANTU REKTOR I UNIVERSITAS DIPONEGORO: Bismillahirahmannirahim. Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin pertama-tama kami memohon maaf, Pak Rektor tidak bisa datang sendiri ke acara ini Bapak Pimpinan, jadi beliau menugaskan kami selaku Pembantu Rektor I dan ibu Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP untuk mewakili beliau di dalam acara kita pagi ini. Yang terhormat bapak Pimpinan dan semua Anggota Komisi X yang berkesempatan hadir pada pagi ini, kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di dalam Pendidikan Kedokteran di Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter yang disahkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia ini. Jadi itu mulai ada tahun 2006 dan walaupun keluar di tahun 2007 persoalannya adalah sebetulnya dengan standar pendidikan profesi dokter ini, apabila semua program pendidikan dokter, karena tidak semuanya Fakultas Kedokteran Pak Pimpinan ada program studi yang masih itu. Kalau semuanya mengikuti itu barangkali akan ...(suara pembicara tidak jelas) semua dokter yang lulus di Indonesia itu akan mempunyai standar yang sama gitu kira-kira. Tapi persoalannya adalah versi di dalam kepatuhan ini mungkin berbeda-beda dan ini bisa dilihat dari tingkat kelulusan di dalam uji kompetensi setelah dokter lulus itu. 121
ARSIP DPR RI Ada indikasi tingginya perbedaan tingkat kelulusan di antara program studi pendidikan dokter yang lain yang satu dengan yang lain, dan masih ada lagi masalah-masalah dan ini banyak lagi masalah di dalam pendidikan dokter ini. Yang pertama harus diakui bahwa di antara fakultas- fakultas atau program studi yang ada di Universitas ini yang paling banyak sekali yang ingin jadi dokter itu Bapak Pimpinan. Jadi dan sepertinya di dalam standar pendidikan profesi itu ditetapkan bahwa yang bisa diterima di kedokteran itu standarnya adalah lulusan SMA IPA. Dan kemudian juga ada tes psikologi dan tes kesehatan, dan sebagainya ini boleh masuk. Tetapi tidak, ini bisa kita kerjakan manakala kita dulu melakukan ujian mandiri kita betul-betul menangkap anak-anak yang lulus SMA IPA, kemudian melakukan tes psikologi, psikotes dan tes kesehatan. Tapi ada juga karena ada jalur SMPTN pada waktu itu tes psikologi menjadi susah dikerjakan, karena kendala waktu disitu, tes kesehatan masih kita kerjakan supaya tidak ada anak yang buta warna yang membahayakan jadi dokter ini bisa kita sisihkan. Psikologi tidak ada waktu dan pernah di masa- masa lalu, kita bisa masuk IPS lewat jalur SMPTN ini. Fakta demikian dan ternyata tidak mampu mengikuti pendidikan di situ. Ini memaksakan jadi ikut tes lulus, tapi pada akhir ini mudah- mudahan untuk tahun ini adik-adik SMPTN yang sekarang lebih kelihatan dikendalikan lebih baik dan 60% mahasiswa lewat SMPTN ini. Kami sangat berharap tidak ada lagi kejadian yang sama seperti itu. Kemudian di dalam buku standar pendidikan profesi dokter juga dikatakan bahwa model kurikulum berbasis kompetensi KBK itu dilakukan dengan pendekatan terintegrasi horizontal maupun vertikal dan berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Tapi di lapangan terjadi variasi yang lumayan tinggi di antara berbagai program studi pendidikan dokter itu menurut pengamatan kami, jadi bagaimana menginterpretasikan KBK itu, ada banyak cara dan ini menimbulkan masalah kalau ada mahasiswa atau peserta didik yang ingin pindah karena tidak sama itu ada yang pakai...(suara pembicara tidak jelas) bloknya berbeda-beda. Jadi masalah lagi mau bikin kredit transfer sistem juga ada masalah di situ. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang ketiga adalah struktur kurikulum di dalam pendidikan dokter itu ada 2 tahap akademik yang kita sebut sebagai tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Tahap akademik yang nanti diakhiri dengan gelar S.Ked ini dilakukan minimal 7 semester, jadi rata-rata bisa sampai 8 semester, dan itu memakai waktu sekitar 112 minggu atau SKSnya minimal 144 SKS. Saya mau jadi S.Ked semua menjadi dokter, jadi harus ikut program pendidikan. Berikutnya, yang namanya program pendidikan profesi yang akhirnya nanti adalah dokter dan gelar dokter itu memakan waktu lumayan panjang 72 minggu atau minimal 2880 jam di Rumah Sakit Pendidikan atau Wahana Pendidikan lain ini. Dan setelah lulus pun pada akhir-akhir ini mulai diwajibkan dan lulus dokter ini yang sudah diteruskan oleh Perguruan Tinggi masing- masing ini, sebelum mendapatkan kalau ingin praktik harus mendapatkan Surat Tanda Registrasi 122
ARSIP DPR RI itu mereka harus mengikuti intensif selama 2 semester dan memang intensif di luar batasnya Universitas lagi, karena sudah diselenggarakan pihak lain intensif ini. Jadi kita lihat betapa panjangnya pendidikan dokter itu dari ...(suara pembicara tidak jelas) SKS-nya maupun dari tahun masa-masa tembus studinya. Dan sampai hari ini kami sedih mengatakan bahwa yang sudah menempuh sedemikian panjangnya SKS-nya dan banyak itu lulusnya masih dianggap S1. Bapak, apresiasi yang kurang ini pada pendidikan dokter, barangkali nanti bisa kita carikan alternatif di sini atau kita usulkan untuk diakui sebagai dokter itu setara dengan S2. Mungkin tidak cuma-cuma, tapi dengan ada ...(suara pembicara tidak jelas) rekrutmen khusus begitu, apakah dengan menggunakan tesis atau sebagainya barangkali bisa dengan S2? Dan tidak untuk Pegawai Negeri kami yang baru dibutuhkan dan yang dokter itu sudah diapresiasi langsung menjadi 3B. Kalau yang jadi sarjana fakultas lain masuknya 3A, tapi yang belum dari Strata pendidikannya. Kemudian mahasiswa tadi saya haturkan bahwa kalau di tingkat akademik pendidikan di dalam Universitas semuanya mungkin masih bisa diatur, tapi begitu dia di pendidikan profesi untuk mencapai gelar dokternya ini, maka sudah menyeberang karena masuk rumah sakit wahana pendidikan yang milik kementerian lain. Walaupun sama-sama Republik Indonesia, Kemenkes yang punya aturan-aturan sendiri dan sebagainya. Jadi kitakan ada Kemendiknas di sini ada masalah yang saya tangkap karena kebetulan saya pernah menjadi pembantu Dekan I FK, Ibu dekan pernah menjadi Dekan II, bahwa rasanya hanya sedikit FK yang mempunyai wahana pelayanan, wahana pendidikan dokter ini. Oleh karena itu mereka pada pinjam, kerja sama dan sebagainya dan rumah sakit pendidikan yang sekarang itu jumlahnya sepertinya tidak sebanding dengan FK yang ada. Menurut sekarang 69 barangkali profesi pendidikan dokter itu, tapi rumah sakit yang mempunyai kualitas jauh di bawahnya, lalu ada kecenderungan kami di Jawa Tengah itu kadang- kadang bergantian dari perguruan tinggi yang lain gitu itu mungkin ada baiknya. Tapi ada masalah juga kalau kemudian bersaing dengan dana dan sebagainya, karena memasuki rumah sakit pendidikan yang ada di daerah yang milik dari Departemen lain, kementerian lain, itu seringkali kita atau milik pemerintah daerah kita berhadapan dengan aturan yang berbeda-beda bahkan di tingkat Kabupaten. Masing-masing kabupaten itu menetapkan Perdanya sendiri-sendiri dan ini Perdanya kecenderungan tidak pernah turun dananya untuk kalau istilah kami Cost Gap kepaniteraan itu kalau makin lama makin tinggi, tidak sama antara satu dengan yang lain ini repot kalau kata kami untuk memenuhinya. Berikutnya ini makin banyak nanti kita simpan masalah itu ratio dosen dan mahasiswa itu di dalam standar untuk tahap sarjana kedokteran itu, 1 dibanding 10 sementara tahap profesi itu di dalam standar dikatakan maksimal 1 sampai 5, tapi ini tidak mudah dipenuhi. Pengamatan saya oleh program pendidikan dokter yang masih baru berdiri ini yang jumlahnya cukup banyak yang baru ini bisa memenuhi ratio itu. Sementara untuk perguruan tinggi yang sudah lebih mapan 123
ARSIP DPR RI seperti kami sendiri yang sampaikan pengalaman kami di UNDIP itu fakultas kedokteran itu ada 3 program studi pendidikan dokter, pendidikan keperawatan, dan pendidikan gizi. Pendidikan dokter sendiri, kemudian ada pendidikan dokter spesialis 18 buah...(suara pembicara tidak jelas) ada pendidikan Magister Geomedic dan ada pendidikan S3. Ini kalau ada peraturan mereka harus dibagi-bagi maka seperti UNDIP ini lalu S1 kedokterannya dan profesinya dibelah jadi banyak program studi, maka kalau dihitung ratio-nya jadi seperti kecil sekali kami ini. Jadi karena harus dibelah dan tidak boleh kalau sudah masuk di program pendidikan dokter penyakit dalam, enggak boleh dimasukkan ke dalam program pendidikan akademik ...(suara pembicara tidak jelas) begitu. Ini seringkali masalah kita jadi debat antara tim akreditasi dan sebagainya, jadi expert kita memang tidak menguntungkan di samping ada beberapa hal teknis yang di dalam evaluasi program studi berdasarkan evaluasi diri. Efisiensi di Diknas itu juga banyak masalah yang kita hadapi karena ...(suara pembicara tidak jelas) itu biasanya pakai satuannya semesteran kami itu. Kalau, apalagi diprofesikan kebidanan 8 minggu diikuti 4 minggu dan sebagainya itukan tidak menganut semesteran itu jadi problem tersendiri. Jadi karena itu memang kami seringkali di Universitas dianggap orang istimewa di fakultas kedokteran, tapi memang faktanya berbeda itu faktanya berbeda ini yang membuat kita agak keteteran ngurusin yang seperti ini. Di Universitas kebetulan saya ada di DPR 1 UNDIP kan. Kemudian di dalam buku standar profesi jelas tertulis disitu bahwa staf akademik di institusi pendidikan kedokteran kualifikasi akademiknya adalah minimal Stratanya S2 kecenderungan dokter itu pendidikannya kalau setelah dokter kemudian spesialis kemudian naik lagi konsultan, bisnis konsultan ada SP-2, tapi disini...(suara pembicara tidak jelas) tidak pernah disetarakan secara konkrit sebagai S2 atau S3 sama S1-nya jadi kalau hitung-hitungannya tidak memenuhi lagi. Jadi ini masalah baru lagi buat kita, ini sekarang yang dirasakan oleh fakultas kedokteran itu adalah pendidikannya yang SP konsulat dan sebagainya. Hanya yang dari praklinik atau biomedik itu yang bisa ngambil S2, S3, dan sebagian kecil dari klinik, maka populasi dokter di fakultas kedokteran juga enggak terlalu banyak, yang lebih banyak konsultannya. Akibatnya dengan peraturan bahwa untuk menjadi guru besar harus S3 ini, maka jumlah wakil kita guru besar kita di kedokteran makin hari makin sedikit lebih banyak konsultannya. Tapi itu tidak bisa naik menjadi guru besar, maka fakultas kedokteran menjadi minoritas di senat Universitas ini. Ini adalah keprihatinan kami, jadi mungkin pemecahan masalah ini bahwa menyetarakan SP dan SP konsultan dengan S2 atau S3. Barangkali salah satu alternatif pemecahan masalah itu Bapak Ketua dan juga anggota Komisi X yang kami hormati, setelah tadi di internsif saya sudah singgung setelah lulus pendidikan anak-anak kami peserta didik kami ini di wisuda ada yang disumpah dan sebagainya uji hukum kompetensi ada yang lulus, ada yang tidak. Untung keberuntungan kami di UNDIP 95 persen lulus, kalau ada yang tidak lulus biasanya kepaniteraannya itu tinggal pergi, menikah, hamil, balik lagi, dan sebagainya itu. 124
ARSIP DPR RI Karena jadi susah itu, tapi kemudian kalau jadi internsif mereka belum boleh praktik lagi karena harus mendapatkan persyaratan dari kasasi harus internsif itu. Kami yang tertekan ini yang internsif ini pertama adalah dana. Siapa lagi yang akan mendanai itu? Apakah cukup dana untuk mahasiswa ini dokter bukan mahasiswa lagi? Dokter yang bukan internsif itu, memang hari ini katanya masih ada yang di sebagian ditutup pemerintah tapi berikutnya apa mampu lama sekali akan makin banyak itu internsif. Kemudian selama di internsif kami juga bukannya mengecilkan arti peran dari kemampuan teman-teman di rumah sakit jejaring yang pakai internsif, tetapi menyamai atau lebih baik daripada yang pembimbing klinik yang ada di Universitas masing-masing itu masalah kami. Saya khawatir jangan-jangan nanti, pada saatnya nanti internsif pun dikembalikan lagi pada kami itu yang kami khawatirkan di dalam implementasinya. Dan saya kira ini adalah pengantar dari Universitas Diponegoro, kalau ada yang kurang di dalam pemaparan saya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabilahhitaufiq walhidayah, wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ANGGOTA DPR: Pimpinan, interupsi Pimpinan. Mungkin saran saja supaya kita lebih efektif bahan-bahan itu bisa kita dapatkan, sehingga karena ini kan sangat detail, spesifik. Jadi Ibu/Bapak sekalian lebih kepemaparannya, kendalanya, dan dari Undang-undang ini nanti apa yang diharapkan. Kalau teknis ini kan dengerin saja juga banyak yang hilang, karena kemampuan kami dalam memahami masalah ini tidak sebanding dengan Bapak, jadi ini bahan-bahan bisa kita dapat dari 8 para Rektor yang hadir disini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Usul yang baik Pak, memang kita minta nanti untuk catatan-catatan yang Bapak sampaikan tadi supaya disampaikan kepada kami untuk dikaji. Kami akan konsinyering nanti minggu ini, minggu depan, untuk mengkaji apa yang disampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian. Saya kira bisa nanti disampaikan kepada kami ya Pak, yang catatan-catatan. Terimakasih Pak Utut, jadi ada tambahan dari Ibu Dekan? Cukup ada tambahan ya. DEKAN: Terima kasih, mungkin karena saya dulu mantan Pembantu Dekan II. Sedikit saya akan menyorot tentang masalah tentang pembiayaan. Memang di fakultas kedokteran ini kalau bicara mengenai pembiayaan itu mesti menjadi sorotan, karena semua pra mahasiswa dan juga mahasiswa kalau mau masuk kedokteran mahal sekali ya. Ini mesti masalah utama yang dipertanyakan, berpijak dari masalah itu Pimpinan, dari Universitas telah mengeluarkan Surat Keputusan di mana semua pendanaan itu akan di SK-kan rektor. Jadi penarikan-penarikan sumbangan berapa pun besarnya harus berdasarkan SK rektor. Kalau di luar itu berarti itu adalah KKN, dan itu nanti akan ditangkap KPK itu pasti. Oleh karena itu di UNDIP sudah diberlakukan semua penarikan baik yang regular maupun yang sifatnya kerja sama atau kemitraan, itu akan dikeluarkan berdasarkan SK rector. 125
ARSIP DPR RI Masalahnya adalah Pendidikan Kedokteran ini biaya yang dikeluarkan ini kadang-kadang tidak bisa diprediksikan, tapi di sini untuk S1 bahkan di daerah-daerah itu masing-masing rumah sakit mengeluarkan Perda. Lalu kami bingung tarifnya beda-beda antara rumah sakit yang satu dengan yang lain, padahal tingkatannya sama tapi karena daerahnya beda kami kena otonomi daerah. Misalnya di Slawi, Rumah Sakit Slawi itu bayarnya sekitar 5 juta tapi di Rumah Sakit Tugu per mahasiswa satu minggu 10 ribu tergantung mahasiswanya berapa. Nah kalau itu dikalkulasi semuanya kami yang membayar itu jadi mahal sekali. Dan ini karena mereka berpegang teguh pada aturan Perda-nya, saya seperti itu, nah ini jadi masalah. Kemudian masalah dengan orang tua mahasiswa, Bu kami siap mau bayar berapa saja butuhnya fakultas saya bisa bayar, nah ini juga masalah untuk sumbangan. Saya mau menyumbang berapa saja kebutuhan fakultas, tapi anak saya diterima ya bu. Nah ini juga merupakan satu kendala, jaman dulu ada namanya BMOM (Badan Musyawarah Orang Tua Mahasiswa) itu adalah dana masyarakat yang dihimpun dari orang tua di mana terkait dengan proses belajar mengajar sehingga ini mau tidak mau harus PMBP karena kebetulan Undip itu adalah BLU. Nah ini sekarang jadi masalah tidak boleh sebetulnya sekarang demo dibubarkan, dengan SK rektor pula sekarang tidak ada. Tapi masalahnya adalah orang tua mahasiswa enggak apa-apa kok Bu, ini kan demi anak-anak saya karena terus terang Fakultas Kedokteran dengan status BLU di Undip ini kesulitan di dalam pencairan dananya. Karena peraturan dari Kemenkeu yang harus begini harus begini sehingga mohon maaf ini bulan Maret, itu kami tidak bisa mengeluarkan dananya. Padahal PMBP itu adalah duit-duitnya kita sendiri yang nyetornya pun dari kita sendiri tapi keluarnya susah, karena apa karena katanya masih bintang di atas saya sampai bingung bintang itu apa sih artinya bintang di atas. Disebut di atas itu gimana, ini sekarang di bawah pelaksana jadi bingung ya terus ini adalah masalah kebijakan atau mungkin peraturan dari Kemenkeu sendiri karena itu harus lewat DPR, harus ini gimana saya sendiri nggak tau, saya baru pertama kali masuk di ruang ini. Jadi itu beberapa masalah tentang pembiayaan Bapak dan mengenai tenaga dosen saya juga hampir senada dengan universitas yang lain saya kira untuk pengangkatan tenaga kontrak menjadi PNS karena terus terang kebutuhan tenaga dosen dan non dosen ini sementara ini kami mengambil jalan pintas dengan mengontrak. Lah kontrak itu mau seberapa lama kalau memang itu tidak dipenuhi dari pemerintah sehingga itu nanti kita terbentuk lagi pada undang-undang ketenagakerjaan. Kalau satu tahun, dua tahun tidak diangkat itu bisa di PTUN kan kami, nah masalah ini menjadi kendala bagi kami karena tenaga kontrak masih akan menuntut menjadi PNS. Kemudian yang terakhir tentang ritail hospital saya kira itu permasalahan hampir sama, mungkin ini perlu kebijakan dari Kemendiknas karena adanya rumah sakit pendidikan ini karena memang intruksinya harus ada sekarang ada lalu bagaimana kelanjutannya? Karena rumah sakit tidak seperti Pom Bensin jual langsung laku, rumah sakit tidak dengan seperti itu nah ini mungkin perlu kebijakan lebih lanjut, sekian, terima kasih. 126
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Terima kasih ibu, jadi kalau bintang itu ya namanya, ya ini bintang artinya satu anggaran yang diajukan itu belum disetujui. Nah bintang itu ada dua bintang yang sekarang yang populer, dari DPR juga bisa bintang, dari Keuangan bisa bintang. Nah ada bintang itu tidak bisa dicairkan untuk menjadi pendanaan, selesai dulu permasalahannya, kalau di kita itu permasalahannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita kaji di DPR. Itu sudah masuk di dalam DIPA juga bisa dibintangi, sebelum masuk DIPA bisa dibintangi ya, jadi pokoknya ada ini apa tidak bolehlah anggaran itu digunakan ya. Tapi bisa dicairkan pada waktu klarifikasi, jadi bisa tapi tetap misalnya begini anggaran misalnya untuk Universitas Diponegoro, pembangunan suatu gedung tapi sampai ke Menteri Keuangan di IDI-nya belum ada belum jelas itu peruntukkannya secara detail itu dibintangi ya. Atau dia sampai di DPR diajukan oleh pemerintah, kemudian kita sudah setuju tapi ada suatu masalah di dalam itu kita bintangi gitu Pak. Atau di Menteri Keuangan kita bisa mengusulkan untuk karena budget itu uang itu uang rakyat, jadi DPR yang punya kewenangan untuk menyelesaikan untuk membagikannya kepada kebutuhan-kebutuhan seperti kaya kementeriannya jadi itu bintang, kalau bintangnya itu sudah cacat sedikit ya. Terima kasih Bu, jadi banyak sekali masukan tentang proses tadi ya S1, Spesialis-1 itu kedudukannya dimana ya? Spesialis-2 itu kedudukannya di mana karena sekolahnya. Sebuah contoh empat tahun jadi ...(suara pembicara tidak jelas) itu kan sarjana, sarjana jadi 3A nanti dia nambah lagi itu profesi dua tahun lagi itu. Nah apakah ini kalau di negeri di luar negeri ada juga, Negara yang menetapkan itu sudah master. Nah nanti kita atur di dalam undang-undang Pak ya. Dari Universitas Hasanuddin ya silahkan Pak. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDIN: Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Yang saya hormati, yang saya muliakan Pimpinan Komisi X DPR-RI beserta Anggota. Pertama-tama puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, dan terima kasih bahwa kami di undang untuk rembuk mengenai Rancangan Undang- Undang, saya kira ini sangat penting. Nah sebelumnya saya perkenalkan Idrus Patrusrusi, Rektor Universitas Hasanuddin, kebetulan juga seorang dokter profesi saya ahli bedah tulang. Nah kemudian ini perjalanan saya, dulu Dekan Fakultas Kedokteran dan pada waktu IQ dibentuk itu saya yang pertama sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia bersama Dekan Fakultas Kedokteran Gajah Mada selama sampai setengah periode setelah satu periode saya menjadi rektor. Nah saya kira masalah Pendidikan Kedokteran banyak masalah tadi sudah kita singgung lamanya pendidikan. Nah itu juga lamanya pendidikan sekarang ini kalau kita ikut kurikulum baru itu tidak seperti tadi lagi, empat dua tambah intensif satu jadi tujuh tahun. Kurikulum baru ini sekarang adalah tiga tahun enam semester itu sudah menjadi ...(suara pembicara tidak jelas) tambah dua tahun di klinik lima tahun, jadi kalau ditambah satu tahun intensif itu tidak menjadi masalah. 127
ARSIP DPR RI Nah pertimbangan kenapa internsif ada, ini oleh karena pertama kita itu mendapatkan banyak mahasiswa asing dari luar pernah ada gejolak kesalahan pahaman anatara Malaysia Medical Consul dengan KKI Konsul Kedokteran Indonesia dan beberapa Perguruan Tinggi yang menerima mereka. Mereka meragukan kira-kira kualitas kompetensi luaran yang ada di Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia sehingga ya mungkin ada yang emosional juga mengatakan ya kalau memang mau nggak usah belajar di sini. Tapi akhirnya MMC datang ngomong salah satu yang dipertanyakan bahwa kurikulum baru sudah ada, karena kurikulum baru ini tiga dua satu itu merujuk kepada ...(suara pembicara tidak jelas) kurikulum kedokteran. Nah kenapa internsif nggak jalan pada waktu itu 2006? Memang baru kita melaksanakan kurikulum baru itu sehingga ditambah lima tahun 2011 baru ada yang internsif makanya yang internsifnya ini baru ada. Kalau tadi disampaikan memang benar pertanyaannya kalau internsif misalnya apakah kualitas nanti kalau jadi dilepas begitu lebih baik daripada tempat pendidikan induknya? Tapi bukan itu maksudnya, maksudnya adalah bahwa mereka satu tahun itu mandiri dulu sebelum betul-betul dilepaskan pada masyarakat. Jadi kalau asisten istilahnya dia belum boleh menulis resep tapi setelah dia dokter dan internsif itu sudah mulai bisa menulis resep. Nah saya kira langsung saja pada Rancangan Undang-Undang ini karena beberapa coret-coretan yang kami telah lakukan. Jadi misalnya ketentuan umum mengenai pasal 1 itu dikatakan bahwa "Pendidikan Kedokteran adalah proses pendidikan terdiri dari dan seterusnya dimana formal yang penyelenggara Pendidikan Kedokteran yang terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi". Ini barangkali perlu ada catatan sedikit. Karena kalau kita tulis terakreditasi sekarang ada untuk pendirian Fakultas Kedokteran yang lewat itu hanya dinilai oleh tim fiksasi dari MKKI dari kolegium dari draf fakultas untuk mengatakan, apakah program Studi Kedokteran ini bisa daya atau tidak tetapi belum terakreditasi. Sehingga kalau di sini dikatakan terakreditasi dari 70 sekian Perguruan Tinggi Kedokteran atau Falkutas Kedokteran yang ada di Indonesia itu masih ada 25 fakultas yang belum diakreditasi. Sehingga kalau tidak terakreditasi nanti pasal 1 ini bisa nutup 25 Fakultas Kedokteran baru itu, nah ini barangkali perlu kita cermati mengenai itu. Nah kemudian lajutan kalau pada BAB I 10 mengenai kurikulum yang lainnya saya kira sudah normatif jalan. Jadi kalau kita lihat kurikulum, Pendidikan Kedokteran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara program pendidikan akademik atau profesi. Maka memang untuk kurikulum itu sejak kurikulum baru 2006 kita terapkan, maka kita sudah mengacu pada standar pendidikan profesi dokter yang digunakan mengadopsi global standar for medical education dari ward federal of medical education. Ini saya ingat betul pada waktu Dirjen Dikti masih Prof. Satrio, itu ada beberapa dekan yang dikirim keluar untuk ...(suara pembicara tidak jelas) untuk lihat dan sebagainya akhirnya kita sepakat untuk menggunakan ward federation of education supaya standarnya sama. Cuma ini 128
ARSIP DPR RI sekarang ada pertanyaan yang barangkali menjadi, mohon pertimbangan anggota Komisi X yang kami hormati, bahwa sekarang ini kan ada kita tahu bahwa ada Fakultas Kedokteran yang katakanlah dia punya kelas A, kelas B, kelas C, sehingga kalau kita lihat yang baru muncul ini perlu perhatian. Saya pernah punya kesempatan ke Papua kemudian ngobrol dengan Gubernur dan kemudian ditanyakan pada Direktur Program Studi Kedokteran, beliau bertanya kalau saya kena serangan jantung di Papua kira-kira saya hidup nggak? Nah pertanyaan itu muncul oleh karena di Papua itu tidak ada ahli jantung tidak ada alat pacu jantung tidak ada ini dan segala macam kaitannya dengan Pendidikan Kedokteran disana sudah ada Pendidikan Kedokteran. Kalau pendidikan kedokteran itu ada luarannya maka Gubernur mengatakan apakah saya wajar mengatakan bahwa lulusan Universitas yang di Papua ini lulusan ini dokter atau mantra. Kalau mantri pasti tidak karena ini Pendidikan Kedokteran, tapi kalau dia dokter apakah sudah layak dia menjadi dokter dengan fasilitas yang seperti itu? Nah makanya kalau kita katakan kurikulum dan barangkali kita memang harus tegas karena ini akan dalam bentuk undang-undang. Dan barangkali tentu mohon perhatian juga dari Anggota Dewan yang terhormat, bahwa kalau undang-undang ini ada konsekuensinya itu ada untuk Fakultas Kedokteran yang sudah ada. Sekarang kan pertanyaan kalau ada yang seperti itu, apakah kita tutup? Tentu tidak karena kita masih membutuhkan Fakultas Kedokteran. Tidak semuanya akan belajar di UI, tidak semuanya belajar di Airlangga, di Unhas, di Gajah Mada, dan seterusnya, tetapi paling tidak kalau kita mau menginginkan mereka konsekuensi itu harus ada dan semuanya tidak terlepas SDM dana dan seterusnya. Jadi ini mohon barangkali perhatian untuk kalau kita ingin memberikan perhatian kepada fakultas-fakultas kedokteran yang ada, itu saya kira menjadi bahan catatan kurikulum standar sesuai dengan ward federation SDM fasilitas. Contoh lain yang ingin saya sampaikan di Makasar, sekarang ini ada tiga Fakultas Kedokteran. Tiga Fakultas Kedokteran di mana ketiga Fakultas Kedokteran itu, yang di Makasar itu dibina oleh Fakultas Kedokteran Unhas. SDM kita terbatas tapi karena Fakultas Kedokteran ini sudah dibentuk mau tidak mau kita harus bertanggung jawab untuk sebagai Pembina atau Pendidik. Ini kan pasti nggak cukup, nah ini barangkali perlu perhatian Anggota Dewan yang terhormat. Persyaratan pendirian Fakultas Kedokteran yang saya kira ada di dalam pasal 4 bahwa untuk lembaga pendidikan paling tidak mempunyai gedung untuk menyelenggara pendidikan kedokteran itu hampir semuanya punya. Tetap yang B rumah sakit pendidikan ini kan tidak jadi persyaratan di mana sekarang banyak tumbuh Fakultas Kedokteran, setelah dia tumbuh ini malah menyusahkan. Nah peralatan kaitannya tentu dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, saya katakan tadi kami dari Unhas di samping di Makasar membina tiga Fakultas Kedokteran yang ada di situ kita juga membina yang ada di Tadulako. Kita juga membina yang ada di Al-khairot, kita juga membina Fakultas Kedokteran Muhamadiyah Jakarta. Ini yang kami rasakan belum teman-teman Fakultas Kedokteran di samping yang ada di Jawa tentunya tugas yang sama 129
ARSIP DPR RI membina beberapa fakultas-fakultas, sehingga ini saya kira perlu sangat perlu perhatian agar supaya paling tidak yang sudah kita bentuk jangan di tutup lagi. Tetapi paling tidak merupakan catatan buat kita untuk membuka Fakultas Kedokteran saya kira kelima, A, B, C, D, E, ini pada Bab III pasal 4 mengenai pendirian dan penutupan pendidikan tinggi itu harus betul-betul diperhatikan untuk memenuhi syarat. Nah saya kira yang lain saya pindah pada Bab IV mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Jadi di sini kita sudah memang melihat bahwa Strata Pendidik itu, kita tahu mahasiswa pasal 8 ini dikatakan mahasiswa pada jenjang pendidikan akademis oke. Nah ini yang barangkali juga harus ada keseragaman karena terus terang sekarang masih ada Fakultas Kedokteran yang 4 semester 4 tahun atau 8 semester baru menjadi ...(suara pembicara tidak jelas). Sedangkan yang mengikuti kurikulum baru yang sebetulnya sudah dianjurkan oleh Dirjen pada waktu itu untuk diseragamkan itu 3 tahun tambah 2 sudah menjadi dokter. Nah 3 tahun itu adalah program akademis dan 2 tahun itu program profesi. Nah kemudian ada program profesi residen yang akan menjadi Dokter Spesialis sekarang juga yang ini saya ingin lihat bahwa Program Dokter Spesialis juga ada istilah subspesialis. Nah ini yang barangkali kita ingin bicarakan juga, apakah dimasukkan dalam Bab ini apa tidak? supaya nanti kalau sudah ada Pendidikan Dokter Spesialis kita tidak tertumbuk lagi dengan ada nggak di undang-undang. Kalau undang- undangnya sudah ada kan sudah nggak ada lagi yang di atasnya sudah oke, jadi saya kira barangkali itu perlu dicantumkan. Mengenai pendidik Pasal 9, di situ dikatakan bahwa dosen dan dokter pendidik, ini tadi sama Prof. Mahyudin, kita sudah bicarakan mengenai teman-teman karena pernah kita dalam satu era itu ada ...(suara pembicara tidak jelas) tidak ada penerimaan dosen baru. Dan itu pun terjadi di Perguruan Tinggi Utamanya di Fakultas Kedokteran, sehingga di UI waktu saya melakukan Pendidikan Dokter Spesialis di sana dikatakan sewaktu-waktu akan banyak jenderal yang akan pensiun dan kemudian prajurit di antara prajurit jenderal itu tidak ada. Oleh karena ada ...(suara pembicara tidak jelas) nah kalau itu terjadi kalau jenderalnya sudah pensiun atau sudah habis kontraknya di dunia maka pendidikan akan di ini oleh prajurit-prajurit. Nah kalau prajurit-prajurit bagaimana kualitas luaran sehingga pada waktu itu apa boleh buat kita cari dokter pendidik dari mitra 14 tapi permasalahan sekarang ini yang tadi juga disampaikan. Saya kira masukan mereka merasa oke saya diberikan tugas untuk mendidik kewajiban hak kewajiban oke saya berikan tetapi hak saya tidak sama dengan dokter yang 13. Mereka bisa jadi professor, kok saya tidak, di mana mereka mungkin bebannya lebih berat daripada, nah ini yang saya katakan pada Pasal 9 ini dokter pendidik barangkali mungkin ada tambahan mengenai bagaimana kira-kira kriteria dokter pendidik sehingga masalah-masalah itu bisa teratasi. Kemudian kita lihat juga kaitannya dengan pasal 11 dan saya kira ini nanti kita lihat bahwa Pendidik Pendidikan Kedokteran yang berasal dari Kementerian, yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang Pendidikan Nasional dan dari Kementerian lain atau Lembaga Pemerintahan 130
ARSIP DPR RI Non Kementerian mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Ini sebetulnya pada waktu saya masih dekan kita sudah menganjurkan untuk ada perlakukan yang sama antara dokter 13 dan dokter pendidik yang non pendidikan. Tapi pada waktu itu dari Kementerian Aparatur Negara keluar aturan sebagai profesor, dia cuma sebagai Dokter Pendidik Klinik, tidak pernah dia akan menjadi profesor. Sehingga kalau mereka mengatakan kalau teman-teman di LIPI dan lain sebagainya bisa menjadi Profesor Riset, kenapa kita yang langsung bersentuhan dengan anak didik cuma sebagai Dokter Pendidik Klinik. Nah ini yang barangkali, apalagi kalau di Bab ini sudah mengatakan bahwa antara lembaga pemerintahan non kementerian mempunyai hak dan kewajiban yang setara, nah ini barangkali mohon diperhatikan untuk yang pasal 11. Nah kemudian bagian kedua mengenai kurikulum saya ingin mengulangi bahwa sekarang ada memang Fakultas Kedokteran yang maju ada yang tidak. Pengalaman kami nggak usah kita tanya ke Gajah Mada nggak usah kita tanya ke UI yang lebih lama dari kami, kami saja yang Universitas Kedokteran itu 56 tahun masih banyak kendala. Dalam hal proses belajar mengajar kalau kita menginginkan apalagi kalau kita sudah menggunakan ward federation of education standar global ini, barangkali perlu juga kita harus punya aturan yang kuat mengenai bagaiman sih kalau misalnya teman-teman yang jauh disana ya? Katakanlah dalam satu bagian itu bagian bedah misalnya hanya dua dia punya spesialis bedah, satu membuat pelayan di rumah sakit satu memberikan pendidikan. Kita bisa bayangkan kualitas apa yang kira-kira dikeluarkan oleh fakultas kedokteran seperti itu, ketimbang misalnya di UI ahli bedah, ada ahli bedah ...(suara pembicara tidak jelas) ada orthopedi, ada jantung bedah syaraf, bedah lain. Ini kan beda pasti karena yang mengajar itu subspesialis. Sedangkan ada fakultas yang bedah umum itu pun Cuma beberapa orang sehingga barangkali ini perlu, memerlukan perhatian dan ini makanya saya piker, saya harus datang pada kesempatan ini. Oleh karena saya kira teman-teman yang ada di Komisi X ini yang sangat mengkompeten untuk memperhatikan kita barangkali, sehingga kurikulum ini benar mudah- mudahan ini bisa lanjut. Kemudian kita lihat lihat Bab III mengenai jenjang Pendidikan Kedokteran pasal 20. Nah ini yang seperti saya katakan tadi untuk jenjang Pendidikan Kedokteran itu Program Pendidikan Akademik oleh, kita tahu ada yang 3 tahun ada yang 4 tahun dan kemudian program profesi itu jalan. Kemudian yang dua itu Akademik tetap Sarjana Magister dan Doktor, kemudian yang ketiga itu yang saya katakan tadi dokter-dokter spesialis. Mudah-mudahan saya melihat bahwa akan sampai pada suatu waktu bahwa ada dokter subspesialis dan di sini ini tidak masuk karena ini cuma A, B. Nah kaitannya dengan Pendidikan Spesialis dan Dokter Spesialis, beberapa tahun yang lalu Dokter Spesialis itu disetarakan S2, dan Subspesialis itu disetarakan S3 sehingga mereka yang setara S3 itu, itu boleh langsung untuk menjadi guru besar. Sekarang dengan dihilangkannya kesetaraan itu maka orang yang menjadi profesor harus ngambil doktor lagi, coba bisa bayangkan kalau dia selesai Spesialis 5 tahun tambah Subspesialis 2 tahun. Tujuh tahun kemudian tambah doktor lagi 5 tahun, 5 + 2 + 5 = 12, baru bisa jadi guru 131
ARSIP DPR RI besar. Nah ini barangkali juga mohon perhatian untuk kesetaraan itu, saya juga sudah ngomong dengan Konsul Kedokteran Indonesia, Prof. Menaldi, ini juga sementara digodok di KKI untuk kesetaraan ini. Nah bagian keempat mengenai Rumah Sakit Pendidikan ini, yang saya kira kemarin ada di Dikti ada ngomong Rumah Sakit Pendidikan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga dari Fakultas Kedokteran, karena selama ini saya pernah ngomong dengan Pak JK, dulu waktu beliau menjadi Wapres, dia bilang "Kok kau selalu minta Rumah Sakit Pendidikan itu kan ada Rumah Sakit Pendidikan? Iya memang ada Rumah Sakit Pendidikan tetapi itu bukan kita punya, itu siapa punya itu Departemen Kesehatan, ya sama aja kan Pemerintah. Saya sama saja, tetapi visi-misi itu berbeda dan kalau itu rumah sakit memang ada di pendidikan sehingga mudah-mudahan saya kira berkat bantuan, dan lain sebagainya sekarang ini direalisasikan sehingga ada beberapa 19 barangkali perguruan tinggi diberikan fasilitas Rumah Sakit Pendidikan. Nah cuma ada beberapa kali yang perlu jadi catatan juga bahwa Pasal 27 di mana "Rumah Sakit Pendidikan itu ditulis C memungut biaya operasional pendidikan kedokteran kepada satuan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran kecuali investasi yang dimaksud dan seterusnya." Ini mohon untuk barangkali tidak usah dicantumkan karena tadi ngomong dengan Mahyudin, sudah dikatakan bisa nggak rektor-rektor atau fakultas itu menganjurkan supaya ada orang yang ingin menjadi dokter ada yang menjadi sarjana gratis atau murah. Kalau ini kita masukan lagi maka tidak ada jalan lain maka beban ini akan sampai pada mahasiswanya, sehingga biayanya itu akan menambah. Kecuali kalau memang anggaran atau alokasi anggaran itu dialokasikan untuk biaya pendidikan di rumah sakit pendidikan Nah ini barangkali ada beberapa yang mungkin masih ada tambahan dari, kebetulan bersama kami ada Dekan Fakultas Kedoteran yang tahun lalu juga sebagai Ketua Asosiai Pendidikan Ilmu Kedokteran dan juga ada Wakil Rektor II, yang juga dokter, yang saya kira banyak mengetahui mengenai pembiayaan di perguruan tinggi. Terakhir Prof. Mahyudin, saya ingin sampaikan bahwa sekarang alhamdulillah khususnya di Universitas Hasanudin sudah mendapatkan anggaran untuk fisik bangunan. Dan saya kira Unhas yang paling pertama mengoperasikan sejak Februari 2010, kami sudah berjalan dengan visi-misi pendidikan. Benar kita punya pelayanan, kita punya pendidikan, kita punya lab riset walapun karena dananya baru 85 milyar tapi kita sudah fungsikan. Berikutnya kami dapat lagi anggaran untuk cancer, rumah sakit kangker, karena di Indonesia ini Rumah Sakit Kangker baru satu Dharmais, kita tahu bahwa Indonesia ini bukan cuma di Jakarta tetapi dari Sabang sampai Merauke. Sehingga hak barangkali untuk masyarakat yang ada di wilayah timur untuk menikmati pelayanan itu juga ada. Insya Allah fisik akan selesai cancer pada mungkin Juni tetapi itu hanya fisik, alat belum ada sehingga mohon barangkali juga itu menjadi perhatian dan tentu saya sudah ngomong Prof. Mahyudin, yang Insya Allah akan dibantu. Sekali lagi terima kasih Prof., nah ini dari saya mungkin saya persilahkan Dekan Kedokteran mungkin ada tambahan, Wakil Rektor II barangkali satu-dua barangkali poin. 132
ARSIP DPR RI DEKAN UNIVERSITAS HASANUDIN: Terima kasih dalam kesempatan ini. Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi X, serta teman-teman yang saya hormati. Tambahan redaksional barangkali pada Pasal 12 Ayat 3 dikatakan bahwa "Ketenaga Pendidikan dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberhentikan oleh pimpinan satuan pendidikan dan seterusnya." Saran saya mungkin bukan diberhentikan tapi diangkat, ini ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran dan seterusnya. Hal yang lain berkaitan dengan rumah sakit pendidikan pada beberapa fakultas ataupun universitas telah mengukir pendidikan utama seperti halnya Rumah Sakit Wahidin yang ada di Universitas Hasanudin. Mungkin secara operasional ada kendala nanti di dalam menjalankan kedua rumah sakit tersebut. Oleh karena itu apakah ataupun bisa menjadi catatan bahwa dapat menjadi satu manajemen antarrumah sakit utama yang ada sekarang ini dengan rumah sakit yang sementara kita bangun agar supaya tidak terjadi benturan di dalam operasional. Dalam perbaikan barangkali kalau memungkinkan bahwa rumah sakit utama yang ada sekarang ini berada di bawah pengelolaan Universitas. Yang kedua berkaitan dengan syarat pendirian Rumah Sakit Pendidikan, mungkin rumah sakit pendidikan sekarang ini seluruhnya berada di Kementerian Kesehatan sebaiknya persyaratan Rumah Sakit Pendidikan yang ada atau berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi diatur secara tersendiri. Terima kasih Pak. Wasalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Rektor. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDIN: Ada tambahan sedikit barangkali, ini yang poin yang disampaikan karena ini ada permasalahan saya kira dana cukup banyak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit pendidikan. Saya kira sudah trilyunan ini kami saja sudah ada 100 milyar lebih, tapi masalahnya sekarang kami sudah berjalan tetapi ada aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk dilakukan akreditasi itu harus sekian tahun. Sehingga kita sangat tergantung kepada Kementerian Kesehatan, sedangkan rumah sakit yang kita buat ini jauh lebih bagus daripada yang ada tetapi akreditasi dari sana ini sulit. Nggak mungkin di dalam undang- undang atau aturan rumah sakit pendidikan ini ada yang lebih khusus bahwa ini memang di bawah Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Karena kita tidak tergantung daripada yang lain, karena saya takutkan nanti kalau misalnya di Surabaya 600 milyar sudah jalan dan tidak bisa maksimal. Oleh karena itu tergantung daripada aturan yang ada di Kementerian lain, nah ini barangkali Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rektor. Tadi kan penjelasan yang komprehensif yang sebagian belum disampaikan waktu kami kunjungan ke Makasar Pak, mungkin ilmunya disimpan dulu untuk dipanggil gitu. Jadi terima kasih, inilah permasalahan-permasalahan yang kita sekarangkan yang 133
ARSIP DPR RI harus dituntas dalam undang-undang, karena undang-undang itu ada sanksi kalau PP terlalu lemah. Memang teman-teman banyak yang mengatakan kenapa tidak PP saja? Dan PP tidak begitu mengikat gitu, jadi isinya kita masukkan dan terima kasih masukkan Bapak Rektor ya yang sangat komprehensif. Memang punya pengalaman beliau, punya rumah sakit besar tujuh lantai ya tapi biayanya murah ya. Saya tanya ini ko 80 milyar begitu, tapi alhamdulillah Pak Menteri juga sudah bilang bahwa itu yang satu-satunya yang telah ditinjau oleh mereka yang ditemukan. Jadi mudah-mudahan nanti secara bertahap kita lengkapi dengan peralatan-peralatan untuk ini. Tahun ini juga sudah minta Pak, tapi di APBD atau APBN nanti kita lihat ya. Oke demikian saudara- saudara sekalian supaya kita dengarkan dari Hasanudin, kemudian Universitas Mulawarman, silahkan. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL: Assalamu'alaikum Wr.Wb. Yang saya hormati Pimpinan Sidang dan para Anggota Komisi X, mohon maaf saya Dekan Fakultas Kedokteran Unmul mewakili Bapak Rektor yang tidak bisa sampai saat tadi malam. Langsung saja, yang pertama yang saya katakan ini adalah draf awal mungkin tentang Ketenaga Pendidikan. Pengalaman kami demikian bapak, jadi Fakultas Kedokteran itu kami mengatakan verifikasi satu tidak ada satu pun dokter dosen tetap waktu itu tapi semuanya diambil dari rumah sakit milik pemerintah provinsi. Jadi setelah kami mendapat dosen tetap dengan cara rekrut langsung, yang kedua lewat pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah tingkat I berikut dokter kemudian jadi dosen kita sekolahkan S2. Kemudian setelah lulus pindah ke Departemen, jadi kami punya dosen tetap sekarang ini sudah 44. Sedangkan dokter pendidik kliniknya semuanya adalah dokter spesialis yang ada sekarang ini, jadi usul saya antara dosen tetap dengan dokter pendidik klinik karena peraturannya sudah keluar, mereka dokter spesialis di rumah sakit ini disebut dokter pendidik klinik. Itu haknya nggak sama, kewajibannya sama, mohon itu masuk nanti dalam undang-undang ini begitu. Yang kedua tentang beasiswa di tempat kami sekarang seluruh mahasiswa kedokteran itu kami terima masuk di kedokteran sejak tahun 2001 sampai sekarang 60. Setiap tahun kita terima 60 mahasiswa baru itu semuanya beasiswa oleh tenaga Propinsi Kalimantan Timur. Jadi keseluruhannya mahasiswa baik baru masuk maupun mahasiswa co-as itu mendapat beasiswa, ini sebaiknya demikian kalau bisa didrop bagaimana barangkali bisa dihitung bagaimana menjadi, karena dokter, Dokter Spesialis menurut saya adalah tenaga yang masih strategis yang sangat dibutuhkan oleh Negara. Jadi ini diambil alih oleh Negara bahwa beasiswa kemudian lulus diatur kembali pendistribusiannya, sehingga tujuan-tujuan misalnya untuk kondisi misalnya apa itu bisa lebih asli gitu. Kemudian tentang lulusan tentang lulusan itu ya pasal 16, sekarang 19 ya yang sudah ada adalah Pendidikan Dokter PPDS-1 dan PPDS-2 gitu ya. Dekan memberikan SP-1 dan SP-2, SP-2 itu kami lebih cenderung mengatakannya konsultan itu aturan dari keloegium juga demikian. 134
ARSIP DPR RI Jadi saya masih kurang sependapat kalau kata "Subspesialis", kalau Sub di bawahnya lagi padahal ini Subspesialis itu sebetulnya Konsultan, yaitu Pendidikan SP-2, ini hanya untuk penyamaan persepsi saja. Kemudian yang berikutnya tentang Rumah Sakit Tempat Pendidikan, pembedaan antara Rumah Sakit Pendidikan dengan Rumah Sakit sebagai lahan pendidikan menurut kami sudah betul. Kenapa? Rumah sakit dengan adanya pembedaan ini setiap Fakultas Kedokteran itu dituntut untuk memiliki Rumah Sakit Pendidikan. Selama ini kita terutama Fakultas Kedokteran yang baru itu menggantungkan Rumah Sakit daerah, jadi Rumah Sakit Daerah itu ada Asosiasi Rumah Sakit Daerah kemudian mereka masuk sekarang ada asosiasi Rumah Sakit Pendidikan begitu. Jadi di Unmul seluruh Dokter Spesialisnya menjadi Dosen Pendidik kami, dosen pembimbing kami untuk pendidikan profesi. Tetapi, itu tadi haknya untuk menjadi seorang profesor tidak sama dengan yang dosen tetap. Kemudian, hal berikutnya pengalaman kami juga tentang membayar biaya operasional. Rumah sakit sekarang ini dijadikan rumah sakit pemerintah daerah tingkat satu itu menjadi rumah sakit pendidikan kami yang sudah terakreditasi. Nah pengalaman kami begini tentang rumah sakit itu, misalnya saja yang gampang untuk makan dokter jaga. Itu jadi persoalan sudah, terus rumah sakit kami itu dengan sekitar 500 atau 600 dokter jaganya, kalau malam-siang-malam itu dua orang saja dokter umum. Dengan adanya dokter muda, itu akan menjadi banyak. Nah tentu dokter umum perlu makan, makan tiga kali siang jaga, siang sampai malam, malam-pagi, kita mintakan ke APBD tingkat I provinsi dan diberi. Tapi begitu nanti kalau APBD sudah tidak ada lagi, menjadi kesulitan bagi kami. Nah padahal dengan sebetulnya keberadaan dokter muda jaga itu adalah sangat membantu pelayanan begitu. Jadi dokter muda yang di rumah sakit itu tidak hanya belajar, tapi membantu pelayanan, dengan demikian saya meyakinkan Bapak Gubernur sehingga diberi uang makan itu. Berikutnya tentang perjanjian kerja sama tadi, mungkin yang lama, usul saya mendirikan pendidikan rumah sakit sebagai lahan pendidikan dalam menyelenggarakan berhak menentukan jumlah mahasiswa. Nah sebaiknya ini ada badan, Bakor-nya, Bapak Pimpinan. Jadi ada Badan Koordinasi, kita punya Bakor untuk pendidikan ini. Badan ini yang terdiri dari unsur fakultas sama unsur rumah sakit itu yang menentukan mengatur segala sesuatu di sana. Di samping kami punya ketua program studi profesi. Jadi ketua program studi profesi itu bergabung dalam Bakor itu. Oke barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak pimpinan. Kami sangat berharap betul bahwasanya undang-undang ini, kalau kami lihat banyak juga yang sudah dobel ya sudah dari undang-undang praktek kedokteran. Jadi demikian, sekian dari kami, sekali lagi mohon maaf. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Wr.Wb. Terima kasih Pak Dekan ya. Rektornya sudah dilantik ya, sudah. Selamat ya. Kemudian kita minta masukan dari Yarsi ya, silahkan. 135
ARSIP DPR RI UNIVERSITAS YARSI: Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Komisi X beserta jajarannya dan Anggota Komisi X yang kami hormati, perkenankan saya mewakili Universitas Yarsi, Bapak/Ibu sekalian, yang kebetulan memang dulu Yarsi didirikan sebagai sekolah tinggi kedoteran, tahun 1989 menjadi universitas. Saat ini, saya diberi amanat menjadi rektor, yang kebetulan karena dokter juga, dekan kami fakultas kedokteran, tidak bisa hadir karena ada acara lagi di luar kota. Bapak/Ibu yang saya hormati, saya melihat ada dua hal yang kebetulan saya baca. Yang pertama adalah naskah akademik. Yang kedua adalah Rancangan Undang-Undang, begini, kita melihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, jadi mohon kita semua ingat bahwa kita berada dalam satu state, satu Negara Republik Indonesia. Barangkali ada baiknya, karena pendidikan kedokteran ini memang unik ya, dibandingkan teman-teman di bidang profesi lain. Kita melihat bahwa pendidikan kedokteran itu sangat cepat perubahan kurikulum selalu diikuti dan kemajuan informasi yang ada kemudian teknologi dan ilmu kedokteran juga sangat cepatnya. Dan mau tidak mau harus diantisipasi oleh teman-teman yang berkecimpung di pendidikan kedokteran. Nah yang ingin kami sampaikan, di dalam naskah akademik ini barangkali ada baiknya disebut bahwa pendidikan kedokteran itu output-nya suatu tenaga dokter yang punya kompetensi sesuai dengan standar pendidikannya. Dan ini mau tidak mau harus bisa di seluruh Indonesia bahkan dengan globalisasi sekarang, tidak hanya sekedar di Indonesia tapi kita secara global. Mengapa ini saya sampaikan? Bahwa keberadaan kami dengan analisis yang dibuat dalam naskah akademik nampaknya belum masuk. Jadi ada kecenderungan yang disebutkan dalam naskah akademik, kecenderungannya justru menurut kami masih perlu diperbaiki lagi yaitu pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian Negara. Saat ini adalah pendidikan kedokteran ini hampir dua dasa warsa terakhir, seperti dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. Menurut kami, teman-teman di kedokteran sudah punya arah jadi ini ada satu yang perlu diluruskan. Tetapi bahwa jumlah dokter di Indonesia dengan jumlah penduduk, kita hitung rasionya ini mungkin perlu menjadi perhatian, tetapi tidak hanya itu masalahnya distribusi dokter. Dokter banyak ngumpul di Jawa, sementara di luar Jawa itu sangat sulit. Bahkan pengalaman, kebetulan saya punya keponakan yang mau melahirkan ini Pak Pimpinan, di suatu daerah di luar Jawa. Hanya satu ...(suara pembicara tidak jelas) di sana, ada satu kelainan maka pada saat dia mau melahirkan dokternya tidak berada di kota itu. Akhirnya dia lari ke kabupaten sebelahnya lagi, tidak ada lagi, akhirnya dia lari ke ibukota provinsi, barulah dia ditolong. Nah itu menunjukkan betapa distribusi dokter di tanah air kita ini sangat memprihatinkan. Saya kira ini bisa dipahami karena kita memperhatikan Indonesia adalah nation state yang kebetulan archipelogic state. Kita negara kepulauan yang tidak mungkin bisa melayat satu line ...(suara pembicara tidak jelas) country, tidak seperti Australia benua luas begitu yang bisa mudah datang dengan jalan darat. Tapi Indonesia pulaunya kecil bahkan disebut daerah seperti di Tual 136
ARSIP DPR RI ya, di suatu Negara Timur itu sangat susah. Beberapa kali saya pergi ke Indonesia timur, saya pernah ke Kalabahi ibukota Kabupaten Alor kebetulan ada 6 murid saya dari UGM. Untuk mengambil gaji saja, dia harus nyewa tempat yang harus dipakai untuk setiap saat satu minggu setiap bulan untuk datang mengambil gaji dan nanti pulang lagi. Jadi sewa setahun tapi dipakai setiap bulan satu minggu satu minggu. Itu menunjukan betapa ini menjadi pertimbangan dalam analisis kajian naskah akademiknya. Jadi mohon itu dipertimbangkan. Kemudian juga salah satu pendidikan yang ada di tanah air ini adalah biaya kedokteran, itu tidak bisa lepas dari sistem pendidikan tinggi dan juga terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Ini sangat berkaitan. Jadi kalau dari bawahnya sudah lemah, ke atasnya lemah, ke atasnya lagi akan sulit. Tapi kalau bawahnya kuat, tengahnya kuat, ke atasnya juga mudah diperbaiki. Jadi salah satu yang menjadi pemikiran Komisi bahwa yang masuk kedokteran juga menjadi suatu bahan kajian. Nah ini secara umum untuk analisis naskah akademik. Nah khusus untuk Rancangan Undang-Undang, kami mencoba melihat ada beberapa butir yang bisa kita cermati. Mungkin juga ini bisa disinggung teman-teman yang lain tapi sudah disepakati oleh Prof. Idris Paturusi dari Unhas, pada pasal 9. Jadi pada pasal 9 disebutkan "Pendidik Pendidikan Kedokteran terdiri dari dosen dan dokter pendidik." Kami menanyakan apa ini tidak ada ...(suara pembicara tidak jelas) ataupun bersinggungan secara tidak pas dengan undang-undang guru dan dosen? Karena ini terkait mohon maaf kami dari perguruan tinggi swasta, meskipun kami punya akreditasi A, saya ulang lagi A, itu juga salah satu kriteria dosen itu makin banyak yang doktor makin banyak profesor itu nilainya akan tinggi. Nah kalau misalnya dosen kita yang kebetulan ada di rumah sakit tadi sudah disinggung, mereka hanya sekedar pendidik. Dokter pendidik tidak punya jenjang akademik sampai guru besar misalnya, atau tidak sampai doktor meskipun dia super spesialis gitu. Ini kan menyulitkan bagi fakultas kedokteran sendiri. Jadi mohon ini juga menjadi pertimbangan karena ini juga terkait dengan pasal 41 tadi rumah sakit, maaf pasal 21 rumah sakit pendidikan itu pasal 21 ayat 1b, mempunyai pendidik pendidikan kedokteran dengan kualifikasi dokter spesialis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira kalau ini tidak ada perbedaan dengan apa yang dicantumkan dalam undang- undang guru dan dosen mungkin nggak ada masalah, tapi kalau ini tidak cocok ini kan jadi persoalan. Nah banyak pengalaman yang tadi sebetulnya pembicara sebetulnya dari PTN, kami mewakili PTS meskipun sebelumnya saya dari UGM. Begitu juga teman-teman di PTS seringkali sulit untuk masalah isi ...(suara pembicara tidak jelas) dan lain sebagainya itu betul-betul menyulitkan. Kalau di PTN mungkin nggak dipersoalkan tapi kalau sudah di universitas swasta meskipun kita coba memenuhi itu kadang-kadang lebih sulit. Jadi mohon Bapak/Ibu sekalian terutama di komisi, kalau di dalam hal masalah tenaga pendidik ini mudah-mudahan bisa diatasi supaya tidak hanya menyangkut satu PTN tapi juga sekaligus PTS. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah dulu mungkin hanya UGM yang mempunyai rumah sakit pendidikan, betul-betul miliknya UGM. Dalam perjalanan tahun '82 itu kalau nggak 137
ARSIP DPR RI salah dr. Laksono tahu itu jadi rumah sakitnya Depkes, jadi diserahkan dari UGM ke Depkes. Nah padahal pada waktu itu saya sebagai dosen merasakan sebagai seorang anak didik atau seorang didik di fakultas kedokteran yang punya teaching hospital milik sendiri rasanya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi nggak tau dalam perkembangan kemudian karena sesuatu harus milik Depkes maka ditarik Depkes. Nah sekarang pemikiran baru, rumah sakit pendidikan harus punya teaching hospital maka dibuatlah rumah sakit pendidikan. Nah kebetulan kami di Yarsi sedang mempersiapkan, mudah-mudah Bapak/Ibu sekalian kami akan buat teaching hospital betul di samping kampus. Kalau belum pernah lihat kampus Yarsi di Cempaka Putih, kami ada 14 lantai di untuk kampusnya, dan sekarang kami nyiapkan parkirnya sebelum membuat rumah sakitnya. Kalau rumah sakit ngga ada parkirnya kan repot. Kampus kami mungkin parkirnya seperti di mall nanti ada 8 lantai untuk parkir mobil. Nah kemudian untuk pasal berikutnya adalah pasal 20. Masih terkait dengan hal pendidik tadi. Di dalam program pendidikan kedokteran kita sering lihat teman-teman dokter yang spesialis ada disini juga, dulu pernah tapi disetarakan dengan S2, ini kalau yang super spesialis atau konsultan itu disetarakan S3 tapi kan sekarang tidak lagi berlaku seperti itu. Jadi barangkali perlu dipikirkan juga bagaimana double degree yang sekarang diselenggarakan oleh UNHAS, di UGM, dan UNDIP juga, jadi spesialis itu sekaligus dengan mengambil beberapa mata kuliah dan risetnya dia sekaligus dapat gelar magister dan juga sekaligus spesialis. Kemudian pasal 25 sampai 26, kami melihat di sini pada pasal 25 ayat 1, satuan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain dan rumah sakit, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi selain rumah sakit juga lembaga lain. Tetapi dalam pasal berikutnya tidak disinggung-singgung masalah lembaga lainnya, hanya rumah sakit saja yang disinggung. Ini mungkin juga perlu ditambahkan dalam pasal 26. Saya kira itu dari kami mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan yang jelas kami dari profesi kedokteran dan apakah itu dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, kita ingin lulusan dokter itu sudah punya jelas tanda profesi yang tidak diragukan. Jadi kami tidak melihat apakah swasta atau negeri tetapi lulusannya, output kitaadalah seorang dokter yang punya kompetensi yang memenuhi standar pendidikan kedokteran. Outcome-nya, masyarakat kita sehat. Ini persoalan kemudian banyak hal yang menyebabkan lulusan dokter itu banyak berkaya dengan baik, bisa meningkatkan derajat masyarakat, saya kira bukan hanya masalah fakultas kedokteran saja tetapi juga faktor ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ya jadi kalau ada dokter ditaruh di Papua misalnya, di Halmahera Utara atau di manapun, mestinya dia nyaman karena apa kita menjadi dokter juga life long learner. Mereka juga harus belajar sekarang kenyataan teman di daerah itu sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman yang sudah lama di daerah itu sulit untuk mendapatkan peningkatan keilmuan atau teknologi kedokterannya. Seperti kenyataan di Papua bagaimana menjadi seorang dokter yang pendidiknya di sana, rumah sakit dan fasilitasnya tidak ada, jadi kedokterannya itu lulusannya juga 138
ARSIP DPR RI dipertanyakan, tetapi sepanjang dia mengikuti kurikulum pendidikan kedokteran dan lulusannya mengikuti standar profesi kedokteran, saya kira tidak diragukan, saya kira itu dulu. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Setuju Pak, jadi terima kasih untuk masukannya. Ini memang permasalahan kita ya, kalau kita ambil saja angka satu perguruan tinggi 1.200 penduduk satu dokter itu dengan cara kita mendidik dokter yang sekarang ini baru selesai 42 tahun. Sedangkan untuk spesialis itu sampai 18 tahunan. Oleh karena itu perlu kita sampaikan di sini, bagaimana mempercepat daripada produksi. Bapak/Ibu sekalian, tata tertib menyatakan jam 12.00 mesti istirahat Pak, tapi karena ini tinggal sedikit apa saya tawarkan lalu kita tambah sampai 1 jam lagi, setuju. (KETUK PALU) Dari Trisakti silahkan. Oh Trisakti berhalangan hadir ya, UKI. UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA: Terima kasih Bapak Pimpinan. Selamat siang Bapak/Ibu sekalian, Bapak Pimpinan Komisi X dan Anggota-anggota. Kami dari Universitas Kristen Indonesia, yang merupakan, yang ada di sini, yang kedua dari Perguruan Tinggi Swasta. Saya kira pengalaman-pengalaman di bidang pengembangan pendidikan kedokteran atau fakultas kedokteran hampir sama. Dan Bapak Pimpinan saya kira tanggapan dari kami sudah dikirim ya dan ini akan disampaikan karena Pak Rektor kami berhalangan. Saya pembantu rektor satu atau bidang akademik yang juga bukan dari kedokteran dan saya dari Guru Besar pendidikan jadi saya menyerahkan presentasinya ini kepada kolega kami Bapak Dr.Sarsanto Sarwono sebagai Ketua Manajemen Medical Education ini, silahkan Pak. MANAJEMEN MEDICAL EDUCATION (Dr.SARSANTO SARWONO): Terima kasih, kami Fakultas Kedokteran UKI yang ada di Cawang itu yang sudah didirikan tahun 1964 yang mempunyai rumah sakit pendidikan tahun 1974. Dan dua-duanya di bawah satu yayasan, yayasan Universitas Kristen Indonesia. Berjalan sampai sekarang dan pada waktu menerima undangan yang pertama, kami memang mengikat akan membicarakan pendidikan kedokteran di Indonesiakarena di sini ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Tapi kami harus juga mendapat dua tulisan tentang naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang pendidikan kedokteran. Jadi saya akan membicarakan pendidikan kedokteran di Indonesia saja, karena yang masukan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran sudah dicetak dan sudah dibagikan kepada Anggota Dewan yang terhormat di sini. Jadi kita mulai dengan pendidikan kedokteran karena ini tidak jauh berbeda dengan naskah akademik dari Unhas. Hanya ini akan lebih ramping sedikit silahkan. Jadi kalau kita lihat sejarah pendidikannya, untuk teman-teman yang bukan dari profesi kedokteran, dulunya kita ini sistemnya magang, jadi satu orang belajar satu gitu, terus baik untuk pengetahuan maupun keterampilannya, jadi ngikutin dokter dulu gitu. Di masa kini pendidikan 139
ARSIP DPR RI kedokteran dituntut lebih tolak ukur dalam terukur keluarannya sehingga ada beragam keberhasilan dan persyaratan untuk mencapainya, jadi enggak bisa lagi seperti jaman dulu. Berikut dengan meningkatnya tuntutan kesehatan masyarakat dunia dan Indonesia maka dirasakan kepentingan mengadakan tenaga dokter dalam jumlah banyak dan mutu yang terjamin. Tadi Pak Ketua sudah bilang kalau terus-terusan seperti sekarang ini nggak akan bisa sampai gitu. Rakyat kita saat ini sudah 237 juta, kelahirannya kurang lebih sudah 3,4 juta per tahun. Hal ini tidak mugkin terlaksana kalau sistem pendidikan kedokteran masih mengikuti pola lama, magang, sehingga perkembangan sistemnya ini ada beberapa sistem. ....(suara pembicara tidak jelas) satu ....(suara pembicara tidak jelas) dua dan sekarang dengan KBK Kurikulum berbasis. Berikut institut pendidikan di Indonesia mahasiswa kedokteran dididik di Indonesia melalui jalur fakultas kedokteran negeri FKN yang ada tiga puluh dan fakultas kedokteran swasta FKS yang ada 42. Jadi 72 faklutas kedokteran ini belum semuanya terakreditasi, memang betul, karena kita belum menyelesaikan itu. Kedua institusi ini mengikuti peraturan Diknas, dalam menyusun kurikulum dan menjalankan pendidikan kedokteran. Untuk program kurikulum berbasis kompeten, tujuh semester menyelesaikan sarjana kedokteran, ini dibilang naskah akdemik, dan tiga semester profesi jadi total lama pendidikan lima tahun, sehingga kalau ditambah satu tahun internship pendidikannya akan kembali menjadi enam tahun seperti dulu. Berikut, pengajaran pendidikan kedokteran disepakati bahwa pendidikan kedokteran S1 harus dibimbing oleh lulusan S2, S2 atau spesialis. Nah ini kemudian kita tanyakan lagi, apakah spesialis itu S2 gitu ya? Sebab di klinik di rumah sakit nggak ada tuh S2 klinik yang ngajar memang spesialis yang ngajar gitu, baik di bagian-bagian yang lima bagian besar dan sepuluh bagian kecil yang dulu dibilang itu. Nah ada lagi perbandingan antara pengajar dan mahasiswa pada program kedokteran atau kita sebut praklinik satu banding sepuluh dan tadi sudah disebutkan. Sekarang untuk program profesi kedokteran atau klinik adalah satu banding lima dan ini membikin sedikit masalah karena ini berat untuk mencari tenaga-tenaga pendidik. Ketentuan ini menjadi masalah pada hampir semua FK Fakultas Kedokteran terutama fakultas kedokteran swasta. Berikut, rumah sakit pendidikan kedokteran. Dalam ketentuan undang-undang rumah sakit sudah ditetapkan persyaratan untuk menjadi rumah sakit pendidikan harus memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit kelas B dan akreditasi rumah sakit pendidikan. Kami dari Fakultas Kedokteran UKI dengan rumah sakit pendidikan itu biarpun tahun 1974 sudah menurut almarhum Prof. ....(suara pembicara tidak jelas) jadi rumah sakit pendidikan. Tapi toh mengambil akreditasi rumah sakit tipe B seminggu yang lalu dan kalau diijinkan minggu depan kita akan meningkat ke akreditasi rumah sakit pendidikan. Dan ada ketentuan tentang perbandingan jumlah mahasiswa dengan pasien, satu banding lima serta variasi kasus yang memadai dan ini sangat menjadi sulit. Karena rumah sakit itu untuk mendapatkan jumlah pasien yang banyak dan variasi kasus yang banyak, memerlukan suatu tempat khusus yang itu biasanya itu di bangsal khusus atau kelas tiga. 140
ARSIP DPR RI Berikut, hubungan institusi dan rumah sakit pendidikan. Dipersyaratkan bahwa fakultas kedokteran paling sedikit memiliki satu rumah sakit pendidikan utama. Istilah memiliki ini juga menjadi masalah karena di dalam Rancangan Undnag-Undang ini juga disebutkan demikian. Karena dalam Undang-Undang Rumah Sakit, pemilik rumah sakit adalah badan hukum yang hanya menaungi kegiatan rumah sakit tersebut. Jadi bisa itu berupa PT kalau itu rumah sakit yang disebutkan sebagai rumah sakit profit atau komersial atau yayasan, kalau itu mau dibilang rumah sakit publik atau rumah sakit yang nirlaba yang tidak mengambil keuntungan. Sekarang diusahakan kerja sama antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit pendidikan yang jumlahnya masih sedikit. Jadi kalau kita lihat ada 72 fakultas kedokteran, kurang lebih hanya 23 yang sudah tercatat sebagai rumah sakit pendidik jadi memang masih kurang banyak. Berikut, masalah pendidikan kedokteran. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dan harus diselesaikan, misalnya: (1) akreditasi fakultas kedokteran. Yang belum terselesaikan itu banyak tadi sudah disebutkan, dan BAN PT sudah menyatakan bahwa dia tidak akan sanggup menyelesaikan semua karena tugas BAN PT atau badan akreditasi nasional ini bukan hanya untuk fakultas kedokteran. Bukan hanya untuk 72 tapi untuk 3000 program studi yang lainnya di seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan ini akan dilanjutkan olen LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) saya bilang apapun tapi sesegera mungkin akreditasi ini diselesaikan; (2) tenaga pengajar baik praklinik maupun klinik; (3) rumah sakit pendidikan yang perlu ditambah; serta (4) jumlah dan variasi kasus pendidikan di rumah sakit pendidikan. Berikut, usulan pemecahan masalah. Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) segera menyelesaikan tugas akreditasi fakultas kedokteran, sehingga dapat ditentukan mana yang melanjutkan kegiatannya atau ada yang harus menghentikan kegiatannya. Hal ini perlu supaya calon mahasiswa tidak dirugikan. Jadi jangan dia masuk ke dalam fakultas kedokteran kemudian ternyata kelanjutannya sudah tidak ada lagi. Jadi ini memang tugas dari BAN PT yang bila tugas ini tidak dapat terselesaikan dapat dilanjutkan oleh LAM yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri. Jadi bukan Nasional, anda salah ketik. Berikutnya tenaga pengajar di tingkat poliklinik FKS Fakultas Kedokteran Swasta dapat ditambah oleh fakultas kedokteran negeri, tenaga dari jadi diperbantukan kepada yang swasta agar supaya perbandingan pengajar dan mahasiswa dapat dipenuhi. Untuk tenaga pengajar di tingkat klinik tenaga di rumah sakit pendidikan dapat diperbantukan untuk menjadi dokter pembimbing klinik mahasiswa di rumah sakit, dan masalahnya timbul bahwa dokter-dokter ini sebetulnya ingin juga mendapatkan jenjang akdemiknya jadi jangan hanya ngajar-ngajar saja kemudian haknya dia untuk bisa maju tidak terselesaikan. Berikutnya, masalah yang ketiga, rumah sakit pendidikan yang sudah terakreditasi masih sedikit. Dulu hanya 23, jadi semestinya Kemkes, Kementerian Kesehatan mendorong rumah sakit untuk secepatnya mengurus akreditasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional diharap membantu fakultas kedokteran negeri dan fakultas kedokteran swasta untuk dapat segera mempunyai rumah sakit pendidikan utama. Yang saya dengar sudah 141
ARSIP DPR RI ada beberapa fakultas kedokteran negeri yang mendapatkan rumah sakit pendidikan ya, dan yang saya dengar Hasanuddin sudah mulai berjalan sejak Februari 2010. Sebentar lagi Undip juga akan berjalan. Nah kami yang dari swasta kalau bisa kebagian juga Pak Pimpinan. Setidak-tidaknya di usahakan ada satu rumah sakit pendidikan, di tiap propinsi ada fakultas kedokterannya. Jadi kalau memang nggak, ya nanti bisa dipakai bersama. Usulan pemecahan masalah yang keempat, untuk mengatasi kekurangan jumlah dan variasi kasus untuk mahasiswa di rumah sakit pendidikan, maka sebaiknya Kemdiknas membantu rumah sakit untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pasien yang perlu dirawat dikelas tiga untuk kepentingan mahasiswa kedokteran. Karena terus terang di rumah sakit swasta itu kalau di kelas satu, VIP, nggak mungkin itu mahasiswa masuk. Jadi biasanya kami menggunakan pasien- pasien di gudang, itu kelas tiga. Sebetulnya, peminatnya sangat banyak apalagi sekarang dengan rumah sakit swasta juga menerima pasien-pasien untuk askes, ada in health ya, Jamkesmas itu banyak yang bisa kita lakukan. Ini memang diperlukan ada sarana hanya misalnya kita sudah punya rumah sakit pendidikan tapi kurang fasilitasnya, dibangunkan saja satu bangsal untuk mahasiswa dan itu akan kita kelola sendiri. Untuk bantuannya dapat dibicarakan antara Kementerian Kesehatan dan Kemendiknas. Jadi sekali lagi, ini usulan yang kami ingin berikan kepada bapak di sini dan ada masukan untuk rancangan undang-undang yang hanya ada. Ini sebetulnya sudah ada di tangan bapak ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa sejawat sudah membicarakan Bab per Bab, tapi saya ingin menunjukkan apa yang sempat terlihat oleh saya menjadi penting ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat pada Bab III Pasal 4 Butir 3 di sini ditulis "Persyaratan pendirian satuan pendidikan tinggi penyelenggaran pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memiliki (sekali lagi kata "memiliki" ya) di rumah sakit pendidikan." Nah ini yang agak bertentangan undang- undang rumah sakit, rumah sakit pendidikan yang bawa rumah sakit pendidikan rumah sakit dikelola dulu oleh badan hukum yang bergerak di rumah sakit. Hal ini akan menjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan karena yang dimungkinkan adalah kerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Berikutnya adalah Bab IX Pasal 41 butir 2. Ini di sini diminta bantuan dari swasta. Penyediaan rumah sakit swasta atau rumah sakit sebagai lahan pendidikan menurut undang- undang rumah sakit yang dapat digunakan hanya rumah sakit publik ya. Dan yang ini yang non komersial ya yang dikelola oleh badan hukum nirlaba jadi biasanya ini bukan yang jadi rumah- rumah sakit swasta yang privat. Di sini diperlukan bantuan pemerintah untuk menyediakan tempat peralatan di mana mahasiswa dapat belajar dan jumlahnya paling bagus, yang memadai, yang maksudkan tadi dengan bangsal kelas tiga. Berikutnya, Bab X pasal 42 dan 43 ketentuan peralihan yang mengharuskan rumah sakit pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang paling lambat 2 tahun setelah diundangkan. Sedangkan untuk satuan pendidikan tinggi penyelenggaraan pendidikan juga 142
ARSIP DPR RI ketentuan menyesuaikan selama 7 tahun dan mewujudkan rumah sakit pendidikan 10 tahun. Saya rasa ini terlalu lama, karena waktu penyesuaian ini lihat perubahan kurikulum kedokteran biasanya tiap 10 tahun sekali. Jadi kalau ini 10 tahun, nanti sudah berubah lagi semua sehingga usulan untuk RUU Pendidikan kedokteran, yang pertama; rumah sakit pendidikan sebaiknya ditetapkan apakah harus dimiliki atau dapat berupa kerjasama antara rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran. Yang kedua; dibuat ketentuan untuk membantu rumah sakit pendidikan swasta baik melalui kementerian pendidikan nasional maupun Menkes membangun bangsal kelas tiga. Yang ketiga; lama waktu untuk institusi pendidikan kedokteran menyesuaikan undang-undang sebaiknya ditetapkan dalam 3 tahun dan 5 tahun untuk mewujudkan rumah sakit pendidikan. Jadi dipercepat. Empat; perlu diperhatikan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran seperti yang disebutkan sejawat tadi ada undang-undang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, juga undang-undang sisdiknas dan dosen dan guru. Jangan sampai bertentangan dengan undang-undang pendidikan kedokteran yang kita susun sekarang, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Sarwanto, dengan penjelasannya memberikan masukan pada rancangan ini. Dan kami menyampaikan terima kasih pada Bapak-bapak/Ibu-Ibu yang telah memperkaya dari Rancangan Undang-Undang ini. Tentu sebagian besar kami ingin sering pendapat atau minta klarifikasi kepada Bapak-bapak/Ibu-Ibu ya, karena seperti saya jelaskan di sini, kami ini awam tentang kedokteran. Kali saya ini agak sedikit taulah, yang lain ini belum jelas tapi tidak menghambat tentang undang-undang ini sifat tidak di dalam konten tidak ilmunya. Kalau ke dalam-dalam mungkin diatur oleh masing-masing atau dalam kurikulum. Baik, saya persilahkan dari sini dulu y, dari kanan dulu jadi kalau pas-pas ya kalau bertanya silahkan. Pak Utut silahkan dari PDIP, jadi beliau adalah ....(suara pembicara tidak jelas) jadi kalau mata kiri menangis mata kanan melotot, silahkan. UTUT ADIANTO(PDIP): Terima kasih Pak Ketua. Teman Panja yang saya hormati, para rektor yang sudah berkenan hadir dan memberi pencerahan pada kita semua, terima kasih. Mungkin saya tidak bicara detail teknis. Kalau yang ada di benak masyarakat kan kurang lebih: Pertama, pendidikan kedokteran kan luar biasa mahal. Kemudian juga persebaran dokter sangat terbatas. Kalau kita lihat, kami dapat data dari ketua PD IDI ada dokter 67.000 itu di pulau jawa, 30.000 di Jakarta. Ini juga serius dengan perbandingan jumlah penduduk yang 237 juta, artinya perkapitanya sangat rendah. Kemudian ada 12.000 dokter yang saat ini tidak bisa praktik. Satu lagi, yang juga ini serius yang mungkin perlu Bapak Rektor dan teman-teman semua yang hadir memberikan pencerahan kepada kami, karena kami tugasnya di sini menampung sebanyak masukan dan nanti akan kita perdebatkan tentu setiap fraksi sudah punya DIM-nya masing-masing. Yang jelas, dokter itu punya tugas sosial. Pehamaman tugas sosial di sinikan artinya dia juga adalah manusia biasa yang juga 143
ARSIP DPR RI harus mencari kehidupan yang layak. Tidak mungkin seorang spesialis yang sekolahnya bayar sampai satu milyar harus ditaruh di daerah, katakan di provinsi terpencil yang bayarannya pisang campur singkong. Jadi perlu Ibu/Bapak memberi langkah konkrit, ini loh perbandingannya tentu jangan sampai mencolok Amerika demikian, India demikian, Cina demikian. Jadi ada perbandingan yang masuk ke kita. Tentu kita harus ada jalan keluarnya bagaimana mengatasi ini, apakah bentuknya penyertaan dana dari Kemendiknas yang lebih besar untuk pendidikan seperti ini atau apa ....(suara pembicara tidak jelas). Itu hal-hal yang bisa kami sampaikan, yang jelas juga, saya sudah bertemu ketiga kali, saya belum pernah mendapat jawaban yang rinci. Saya berkali-kali minta komponen biaya terbesar apa sih yang membuat pendidikan kedokteran ini begitu mahal, yang mereka bisa jawab dari dahulunya sudah demikian. Memang ini studi untuk para aristrokrat, betul pemikiran itu. Pada umumnya, orang tidak punya tentu pada umumnya juga kemampuan intelektual hanya terbatas tetapi di antara katakanlah satu persen dua persen yang tidak punya itu, mesti ada orang-orang yang brilian yang mempunyai kemampuan menyerap luar biasa sesungguhnya. Nah artinya tolong itu kan kalau dikasih tau mikroskop aja harganya ....(suara pembicara tidak jelas) kalau misalnya 20 mahasiswa itu sudah ....(suara pembicara tidak jelas), berapa ratus juta tapi itu kan bisa dihitung berapa tahun, semua di hitung Pak. Itu jauh lebih mudah daripada kita menghitung mengeksplorasi minyak dengan kedalaman sekian puluh ribu meter itu jauh lebih mudah. Perlu ada kejujuran dari teman-teman bahwa biayanya loh. Ini aja kita lihat Universitas Mulawarman bisa satu juta, dua juta setengah, saya nggak ngerti ini per semester atau per tahun Pak (per semester) artinya itu murah. Tapi ada yang satu semesternya 60 juta. Nah itu di mana gitu, apakah dosennya memang senang digaji lima juta udah ....(suara pembicara tidak jelas) atau yang di kota besar seperti di Jakarta harus bergaji 50 juta profesor-profesornya. Artinya, kita di sini membuat undang-undang nanti tentu ndak dalam bentuk uang, di sini dituangkan tentu dalam PP tetapi semangatnya kita letakan dalam undang-undang ini. Mohon itu kami bisa diberikan pencerahan terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Utut, grand master catur dunia. Bapak sudah kenal semua, kemudian Bu Popong dari Bandung. Golkar, istrinya almarhum walikota Bandung. Beliau adalah putri Indonesia jaman Jepang silahkan. POPONG: Assalamu'alaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Saudara Pimpinan, para tamu kami dan rekan-rekan anggota Panja yang sangat saya hormati. Mengapa bahwa ada sebagian, termasuk DPR ini, yang menganggap bahwa undang-undang kedokteran itu perlu? Walaupun di antara rekan-rekan ada yang kenapa tidak PP saja dan sebagainya. Kajian akademisnya sudah cukup baik yang menyebabkan memang akhirnya pilihan kami ini adalah 144
ARSIP DPR RI untuk membuatnya menjadi sebuah undang-undang. Karena apa? Karena memang ini dokter itu kaitannya kan dengan nyawa manusia, lain dengan profesi-profesi lainnya itu dinantaranya. Nah tentu kami menyampaikan terima kasih atas masukan yang sangat berharga, apa yang disampaikan pimpinan kami bahwa merupakan pengayaan-pengayaan dari bahan-bahan yang harus kita bahas. Dan semuanya, Alhamdulillah sudah tertulis sehingga kami bisa mempelajarinya dengan lebih seksama lagi. Memang memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Utut bahwa ada sesuatu yang memang sangat ironis ya. Oleh karena itu di dalam ironisme-ironisme itu nanti bagaimana nanti caranya supaya undang-undang ini bisa diminimalisasi, misalnya bahwa rasio itu satu dokter sekian orang. Memang di kita itu sudah tidak wajar yang seharusnya kali ini menjadi 10 kali memang itu tidak wajar, namun dalam kenyataan di lapangan untuk menjadi dokter itu tidak gampang. Tadi itu biayanya, baik itu sudah disampaikan oleh Bapak-bapak, baik penyelenggaraannya, tapi itu tentu bukan penyebab kita kemudian harus putus asa. Nah oleh karena itu, kami akan nanti mencoba ke dalam undang-undang ini, supaya anak-anak pintar tapi pakai kutip "kurang beruntung" dalam bidang ekonominya. Nah itu harus didorong oleh pemerintah supaya dia bisa jadi dokter karena memang kita kekurangan dokter ya. Kita banyak anak-anak pintar tapi secara ekonomi kurang. Nah di sana tadi dari bapak, baik sekali sampai sudah ada 24 anak tapi apa itu cukup, tentu tidak. Nah oleh karena itu, salah satu yang ingin kami cantumkan dalam undang-undang ini adalah ada semacam ikatan dinas untuk anak-anak yang pintar, kalau beasiswa tadi untuk spesialis dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini berupa ikatan dinas artinya itu kita memberikan beasiswa kepada mereka, tapi dengan catatan ikatan dinas seperti jaman dulu, ada guru ikatan dinas, dan lain-lain. Terutama guru karena kekurangan guru, kalau sudah ikatan dinas maka tidak ada lagi. Ah saya tidak mau di tempat yang terpencil, saya tidak mau di tempat yang bergunung-gunung, saya tidak mau di pesisir. Tidak ada alasan itu, karena memang sudah ikatan dinas. Nah sekarang beasiswa tidak berupa ikatan dinas. Nah jadi dulu adakan tiga tahun harus di daerah terpencil dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang itu, nyaris sudah tidak berlaku lagi itu, padahal itu sangat penting, itu satu ya. Kemudian kedua, mengenai ada salah satu dalam pasal ini semacam kebijakan barangkali ya. Yaitu kalau ada fakultas kedokteran terutama dari swasta yang tidak memenuhi syarat tutup saja, itu kan ironis, sudah kurang, sudah ditutup. Jalan yang paling baik bukan ditutup justru didorong, disubsidi, sehingga sesuai dengan standar yang akan dibuat oleh undang-undang ini. Ini salah satu, bukan ditutup. Bayangkan kalau ditutup, sudah dokternya kurang, sudah juga tidak mau di tempat terpencil, sudah nanti fakultas kedokteran yang terima kasih oleh swasta, oleh masyarakat itu dibuat juga akan ditutup juga akan dijawab sendiri. Nah oleh karena itu, salah satu adalah di dalam konten isi undang-undang ini, bagaimana supaya masyarakat bergairah untuk membuat fakultas-fakkultas kedokteran? Dengan catatan bukan dihalangi tapi justru didorong, 145
ARSIP DPR RI sehingga standarnya menjadi sebagaimana apa yang diharapkan. Sementara itu Pimpinan, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Popong. Kemudian Pak Rohmani dari Jawa Tengah dari PKS, ustad ya. Silahkan Pak Rohmani. ROHMANI (F. PKS): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Pak Utut. Karena ini kan kedokteran ini, pada satu kesehatan itu publik untuk kebutuhan dasar masyarakat kita. Tapi nyatanya dokter kita sedikit dan kesehatan masih barang mahal di masyarakat kita, jadi masih ada persoalan yang tidak nyambung. Termasuk juga sedikit sekali dari kalangan tidak mampu bisa sekolah di kedokteran karena sejak awal paling tidak sudah menyaring diri gitu. Walaupun mungkin nanti ketika di kampus ada beasiswa gitu ya, tapi sejak awal masyarakat miskin sudah menyaring diri dan nggak mungkin ke sana. Nah sempat di Panja ini kita ada pemikiran agar ini dinikmati oleh masyarakat miskin. Apa tadi ikatan, Bu Popong ikatan dinas itu, sehingga saya ingin menguatkan lagi yang disampaikan oleh Pak Utut itu. Kira-kira komponen biaya apa saja, mungkin termasuk yang swasta barangkali komponen ini agak berbeda, paling tidak, kira-kira sama ya sehingga nanti kita bisa mungkin membuat exercise itu ya. Karena ini nanti berkaitan dengan kita meyakinkan dengan Kementerian Keuangan, membuat exercise-nya, kira-kira bisa dikurangi bagaimana gitu kaya tadi pajak yang berkaitan dengan yang ekonomi di daerah bervariatif ini juga diselesaikan di mana gitu. Karena kalau ini tidak selesai, saya kira selamanya hal kesehatan ini akan menjadi barang mahal. Padahal tadi di publik, kebutuhan dasar masyarakat. Jadi sekali lagi, termasuk yang komponen biaya apa saja yang membuat kepentingan, kalau melihat angka kemarin awal-awal nanti kita yang Panja itu setahun sekali, sekitar 9 semester itu rata-rata 1,4 kalau ngga salah 1,4 milyar. Nah ini kan bagi masyarakat secara umum masyarakat Indonesia ini dari awal sudah menyadari diri masuk ke fakultas kedokteran. Mungkin itulah Bapak dan Ibu terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Rohmani. Lanjut dengan Bapak Abdulhamid, ada yang pas ya. Kemudian Vena Melinda ya, mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi ya dari Partai Demokrat, silahkan. IBU VENA MELINDA: Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat siang kepada Bapak/Ibu Rektor Universitas Sriwijaya, Undip, Unmul, dan Yarsi, dan juga Uki dan teman-teman dari Panja Pendidikan Kedokteran. Ada empat pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, saya ingin mempertajam saja karena pada rapat yang kemarin ini saya hanya mengkonfirmasikan saja, bahwa kalau menurut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masukan khususnya tentang RUU Pendidikan Kedokteran ini apakah kita sebaiknya mengatur khususnya untuk tingkat akademiknya saja atau 146
ARSIP DPR RI sampai mengatur tentang pendidikan profesinya. Seperti yang saya bilang tadi, karena pada rapat yang lalu, ini masukan ya, yang saya tangkap dari Bapak Fahmi Idris bahwa sepertinya harus juga mengatur tentang pendidikan spesialis. Namun menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu Rektor bagaimana, karena kan menurut saya juga, ada dua pendapat jadinya harus mengatur sampai pendidikan spesialis atau mengatur sampai paparan pendidikan akademik saja. Nah kalau kita lihat sebetulnya kalau untuk pendidikan profesi sendiri sudah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran, jadi saya mohon tanggapannya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua; ini berhubungan perguruan tinggi yang kerja sama dengan rumah sakit sebagai lahan atau wahana pendidikan. Kalau kita lihat dokter pendidikan yang ada di rumah sakit pendidikan, itu kan boleh dibilang bukan dokter khusus yang dikirim oleh fakultas kedokteran. Jadi menurut Bapak dan Ibu sebetulnya banyaknya dokter di rumah sakit itu sejatinya kan harusnya benar-benar disiapkan pendidik. Tetapi kebanyakan mereka bekerja saja di rumah sakit tersebut. Jadi sebenarnya belum bisa dibilang bahwa mereka memang tetap untuk mendidik calon dokter tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita lihat menjadi kegiatan belajar mengajar ini menjadi kurang memadai. Nah bagaimana menurut bapak dan ibu mengenai fakta yang sekarang sering terjadi di rumah sakit pendidikan. Dan yang ketiga, tentang teaching hospital dan juga academic hospital. Ini kalau secara bersamaan menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus berada di bawah naungan departemen atau fakultas. Jadi tolong dijelaskan secara komprehensif ini masukan juga buat kami di Panja, karena seperti yang dibilang Pak Mahyudin saja yang paling menguasai, tapi kalau saya terus terang saya bukan lulusan kedokteran, tapi saya juga mempertajam masalah ini. Dan yang terakhir kita tahu bahwa ada anggaran pemerintah ya, dari Dirjen Kemendiknas sendiri sudah mengalokasikan sebagian dari 28 milyar untuk menopang biaya pendidikan kedokteran. Dari Kemenkes juga sudah mengalokasikan sekitar 1,924 trilyun. Nah kalau kita lihat dari alokasi ini, dua departemen tersebut ini berkaitan dengan kualitas dari lulusan pendidikan kedokteran. Apakah Bapak-bapak/Ibu-ibu selama ini sudah mengadakan evaluasi khususnya di perguruan tinggi yang selama ini dikelola tentang penggunaan anggaran tersebut? Apakah benar-benar sudah mencapai sasaran yang tepat karena kan biayanya lumayan. Itu saja dari saya terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam, lanjut Pak Bambang dari PPP ya. BAMBANG (F. PPP): Baik terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para Rektor dan segenap akademisi, saudara rekan-rekan yang saya hormati. Saya ingin lebih memperjelas tadi ada hal yang disampaikan dari Bapak-bapak satu pernyataan bahwa tenaga pengajar dosen yang ada di kedokteran ini dimasukkan dalam kotak-kotak ....(suara pembicara tidak jelas) sehingga tadi bapak menyatakan terjadinya kelangkaan dosen. Barangkali solusi untuk mengatasi hal itu ukurannya barangkali SKS. Kemampuan seorang dosen sebenar apakah cukup 147
ARSIP DPR RI 12 SKS, 24 SKS, atau berapa SKS, sehingga nanti output-nya kelangkaan daripada dosen yang memegang prosedur program tadi itupun akan bisa teratasi. Ini mohon penjelasan lebih jauh, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada satu pernyataan mengenai keanekaan, keragaman daripada pendidikan kedokteran. Saya pikir kalau keanekaragaman dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran itu sebenarnya tidak akan terjadi masalah, apabila seluruh penyelenggara itu acuannya adalah kurikulum yang sama. Terjadinya masalah ini karena tadi juga dibahas sudah mengacu pada berbasis kompetensi yang lainnya belum, ini misalnya delapan semester yang lainnya tujuh semester ini barangkali. Mohon penjelasan lebih lanjut itu saja Pimpinan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Wr.Wb, lanjut Pak Yunus ya, dari PPP silahkan. YUNUS (F. PPP): Terima kasih Pimpinan. Selamat siang pada Bapak/Ibu Rektor penyelenggara fakultas kedokteran. Sudah disampaikan ke beberapa teman saya tadi bahwa jumlah dokter itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk, yang sekarang sudah 237 juta. Sementara jumlahnya tersebar 50 persen lebih itu di Jawa, nah 50 persennya di Jakarta. Saya rasa perlu sekali menurut saya, supaya dalam kurun waktu tertentu misalnya 20, 30 tahun ke depan, itu bisa penyebaran bisa lebih merata. Barangkali ada suatu formula yang perlu Bapak-bapak sebagai penyelenggara pendidikan khususnya di kedokteran, membuat rumusan formula itu sehingga dalam kurun waktu tertentu penyebaran itu bisa terpenuhi. Setidak-tidaknya bisa ngasih masukan ....(suara pembicara tidak jelas) dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang kita susun sehingga kita jelas disparitas pada kurun waktu tertentu itu menjadi minimalis gitu Pak. Saya rasa perlu disiapkan formulanya seperti apa. Ya mungkin Bapak-bapak/Ibu sebagai penyelenggara pendidikan khususnya di bidang kedokteran itu mempunyai formulasi itu. Yang kedua, saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unhas bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dana jumlahan yang trilyunan rupiah untuk memfasilitasi penyediaan sarana pendidikan kedokteran ini supaya tidak mubazir. Menurut saya, perlu dibuat rumusan yang jelas dalam undang-undang ini, supaya keterkaitan dengan kementerian lain itu tidak mengganggu proses perjalanannya ini menjadi terhambat. Saya rasa itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamu'alikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Yunus, dilanjut dengan Pak Rohmani ini dari Dapil Aceh ya. Oh maaf Reihan, silahkan dari jauh kaya Rohmani. ROIHAN ISKANDAR (F.PKS): Satu partai Pak, terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pertanyaan saya singkat saja pada seluruh rektorat dari berbagai macam universitas ini. Bahwa di dalam Fakultas Kedokteran itu di dalamnya juga apa namanya bidang Kebidanan, Perawatan, tentu ada farmasi 148
ARSIP DPR RI dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak-bapak/Ibu-ibu ini, kalau undang-undang ini tidak cuma menekankan pendidikan kedokteran tapi pendidikan tenaga kesehatan ya? Atau artinya terkait secara keseluruhan pendidikan dalam bidang kesehatan itu sendiri. Saya pikir itu saja Pak, yang saya ingin tanyakan, terima kasih. KETUA RAPAT: Lanjut Pak Dias ini dari Papua Pak, Partai Demokrat. silahkan. DIAS: Terima kasih Pak Ketua, memberikan kesempatan. Yang saya hormati Bapak/Ibu Rektor dari beberapa perguruan tinggi yang hadir, dan juga teman-teman Anggota Panja RUU pendidikan kedokteran. Saya ada dua pertanyaan saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mendukung teman saya Pak Utut, dalam arti pendidikan kedokteran ini jadi mahal dan kenapa jadi mahal segala macam ini, tapi pelaksanaannya dibawa-bawa jadi susah ini. Bagaimana supaya ada masukan dari bapak-bapak rektor, ibu-ibu, yang selama ini menangani pendidikan kedokteran di masing-masing perguruan tinggi, itu pertama. Yang kedua, fakta di lapangan bahwa memang karena untuk menjadi dokter kan semua warga atau siswa mahasiswa untuk jalur ini akhirnya. Salah satu contoh yang kita bisa gambarkan yang memeras dari itu dokter pengasuh tulisan untuk obat-obat ya tetap sakit. Susah sekali memang, jadi bisnis memang, karena dari pendidikannya susah, segalanya susah mahal jadi tulisan nama-nama obat untuk membeli di apotek pun susah-susah. Yang kami masalahkan, tidak bisa mengerti, itu salah satu contoh saja. Mahal amat begitu, susah sekali, padahal ini kita bicara soal kemanusiaan dan mana orang selamat, bagaimana orang kita lindungi dari hak-hak hidup mereka. Kalau orang sakit, harus kita bantu tapi semuanya serba mahal di undang-undang ini. Sebenarnya kita harus dibuat hal-hal yang bagaimana awal pendidikan sampai dengan akhir pelaksana tugas seorang dokter atau seorang perawat di lapangan itu tuntas dan menjadi murah, kan begitu. Dari segi anggarannya, dari segi pelayanannya, terus orang-orang yang bikin maunya kerja di Jakarta, dengan gaji tinggi. Bagaimana ada regulasi untuk mahasiswa dari kampung-kampung daerah terjauh, terpencil, tertinggal ini, direkrut dan dibela untuk sekolah, seperti mereka berikan kedokteran jadi murah, pelayanan kesehatan juga jadi murah. Itu yang kami minta masukan dari rektor. KETUA RAPAT: Ya sudah ya, Pak Nuroji dari Gerindra. NUROJI (GERINDRA): Yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi X, serta para rektor dan yang mewakilinya yang saya hormati. Saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman sebelumnya, jadi saya ingin menekankan dengan biaya pendidikan kedokteran Pak. Jadi saya baca, hari ini di Pak Ketua, berita mengenai biaya pendidikan kedokteran di Unair sampai 800 juta Pak, itu baru biaya masuk. Sedang tadi Bapak-bapak di sini saya lihat ada beberapa yang 149
ARSIP DPR RI menghitung variasi ada yang 30 juta, dan rapat yang lalu kita dapat masukan per mahasiswa per 8 tahun, 80 juta. Juga dari Unmul juga bisa bahkan menggratiskan mahasiswa di sana. Nah pertanyaan saya, sebetulnya pertanyaan Pak Utut juga atau Pak Rohmani, komponen biaya pendidikan ini seperti apa sih Pak? Untuk biaya kedokteran sehingga nanti ada, memang dia standar, dan mungkin ada yang tidak bisa distandarkan. Barangkali tergantung daerah dan lainnya tapi ada hal-hal atau biaya yang standar yang mungkin bisa diseragamkan dan tidak bervariasi, terjauh antara yang puluhan juta sampai ratusan juta. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan ke Unair waktu itu, berkunjungan bersama komisi juga, saya bertanya mengenai hal biaya ini, tapi dijawab dengan yang tidak cukup jelas ya, dijawabnya dengan mengatakan bahwa sudah dari sananya memang mahal. Ini suatu bukan penjelasan yang memuaskan, barangkali Bapak-bapak bisa memberikan masukan, komponen apa saja Pak yang bisa distandarkan untuk menjadi dokter, apakah rumah sakitnya? Atau tempat praktiknya yang mahal? Jika nanti memang itu dibiayai oleh Negara, tentu saja ini tidak bisa dibebankan kepada masyarakat juga atau mahasiswa. Kita tahu, bahwa tadi sudah milyaran yang sudah pemerintah berikan untuk tempat praktik atau tempat pendidikannya, rumah sakit pendidikan. Jangan lagi nanti sudah diberikan APBN lalu dibebankan juga kepada mahasiswa untuk hal-hal seperti ini. Jadi juga minta masukan Pak, komponen mana saja yang membuat mahal gitu Pak sehingga nanti kita bisa, di undang-undang ini, bisa kita arahkan pembebanannya kepada pemerintah. Kita apa pendanaannya bisa kita serahkan kepada pemerintah sehingga masyarakat hanya sebagian menanggung dari biaya itu. Kemudian kondisi ironisnya adalah adanya ujian kompetensi kedokteran Indonesia, dokter Indonesia ya yang setelah sarjana kedokteran lulus dari 4 tahun dia belajar di fakultas kedokteran. Nah ini juga mungkin saya ingin tahu, sikap para rektor tentang ujian ini. Fakta ini salah satu penghambat dari lambatnya pemenuhan dokter kita di Indonesia ini. Jadi ironisnya seorang sarjana kedokteran dengan angan-angan menjadi dokter selama 4 tahun, dia kuliah hanya gugur misalkan karena tidak lulus. Jadi nah ini mungkin ada sistem lain yang bisa ditingkatkan untuk menguji dari dokter ini, sehingga proses pemenuhan jumlah dokter bisa lebih cepat dipenuhi. Jadi ada dua hal itu saja yang saya sampaikan, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nurozi. Demikian tanggapan-tanggapan dari anggota DPR Komisi X. Dan selanjutnya kami minta satu per satu atau nanti kalau pas-pas ini menjadikan bahan kami untuk pembahasan berikut. Nah kemudian kami akan memasukan ke Baleg, Badan Legislatif dan kemudian ditentukan tahap kedua, atau kedua kita jumpa lagi tapi di tempat Bapak-bapak sekalian. Kita bagi beberapa group nanti, apa tiga group gitu, tapi kata pak ustad untuk penyempurnaan rancangan yang telah dilakukan konsinyering dan dilakukan kesimpulan-kesimpulan Panja Rancangan Undang-Undang. Kita punya waktu sepuluh menit, ya mungkin bisa dua menit atau tiga menit untuk tanggapan dari Undip atau dekan silahkan. 150
ARSIP DPR RI UNIVERSITAS DIPONEGORO: Bapak Pimpinan sidang dan Anggota Dewan yang terhormat. Kami merasa sangat bersyukur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran ini. Dengan perhatian yang sangat besar yang ....(suara pembicara tidak jelas) dengan macam-macam pertanyaan yang kami sendiri seperti Bapak dari balkon mengatakan mencatat. Artinya kami membaca kesulitan pertanyaan itu, tidak semuanya bisa saya jawab karena ada beberapa yang sebetulnya salah teknis, tapi misalnya dengan biaya yang mahal ya ini hitung-hitungan seperti ada yang 75, 50, 30 itu. Itu kami juga dapat perhitungan pakar. Nah mungkin itu kalau bisa, untuk keseluruhan pendidikan, maksud uang itu jumlah itu untuk menghasilkan seorang dokter sekreatif yang pernah menjadi Ketua IDI bisa menjelaskan lebih banyak, itu entah apa itu Prof. Idris. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang terjadi di Universitas Dipenegoro. Di Undip itu, seorang mahasiswa itu dikenakan SPP sebesar 750 ribu per semester Pak Utut. Artinya 1.500.000 per tahun untuk SPP nya. SPP yang 750 ini, untuk pendidikan, untuk menjalankan fakultas. Itu kalau dibagi dua, universitas 375 makanya itu ya pendidikan, 375 ada di fakultas, maka kalau untuk 6 bulan maka bisa kita hitung 375 dibagi 6 bulan itu. Sebulan kan sampai 70.000 atau berapa ya. Jadi tapi ini 750, tapi kami harus jujur mengatakan di samping SPP yang 750.000 per semester, ada juga yang namanya pungutan yang diaplikasikan PRKB untuk itu biaya praktikum. PRKB itu, yang untuk kegiatan mahasiswa dan untuk membeli lagen dan sebagainya kita membutuhkan alat laboratorium dan sebagainya dikenakan 1.000.000 per semester. Kemudian, ada lagi yang namanya sumbangan pengembangan ....(suara pembicara tidak jelas) ini dikenakan selama dia studi, itu jumlahnya sama untuk semua mahasiswa yang ada di Undip. Pastinya itu 5.000.000 untuk selama masa studi. Memang di luar itu, ada beberapa tadi dikatakan oleh Pak Budi, ada yang memberikan lebih ini dulu kesempatan kami pada waktu ujian mandiri itu sebagian ada yang diberikan untuk uang itu. Tapi syaratnya tetap lulus tes akademik kesehatan dan psikologis. Dan ini biasanya karena itu, kita menerima yang anak yang akademiknya baik dulu, kesehatannya baik dulu, baru kemudian orang tuanya itu mungkin ragu kalau anaknya mungkin harus bertanding di UPTN dan sebagainya. Jadi menggunakan jalur itu yang mungkin peluangnya jadi lebih tinggi. Jumlahnya tidak banyak tapi gaungnya yang besar yang di angka-angka itu jadi proporsi yang masuk itu. Sebagai gambaran, untuk sekarang, dengan peraturan yang ada sekarang itu, untuk asetnya UPTN itu 60 persen dan harus lewat UPTN gitu pak ya. Tadi saya dengar, saya baca Koran, Bapak Menteri mengatakan universitas ini tahun depan sudah nggak ada mandiri, semua dengan ujian UPTN. Dan yang di UPTN-nya itu nanti 20 persennya mahasiswa tidak mampu. Dan di antaranya, ada yang dapat bantuan dana dari Dikti itu dalam bentuk uang bidik misi. Jadi 20 persennya tidak mampu. Jadi kalau dan itu 20 persennya itu, bukan pendidikan dokter tapi keseluruhan jadi tahun ini, akan menerima Insya Allah 8.000 mahasiswa baru. Kalau 20 persennya itu yang tidak mampu itu bisa kita hitung. Nah itu nanti beban siapa? Pasti kalau dikurangi bidik 151
ARSIP DPR RI misi. Tapi tahun ini, dapat jatah 225 sisa, pasti jadi pemerintahlah yang mencari, cari-cari dari mana ya. Itu tadi, ada iuran tangan yang dari sebagian mahasiswa ya. Kami masih punya kesempatan tahun ini dengan ujian mandiri itu. Ini adalah mengenai biaya dan saya kira kalau mengenai penyebaran itu, bukan domainnya para rektor. Itu ada risetnya pada Departemen Kesehatan, begitu Bapak/Ibu sekalian jadi. Tapi saya menangkap sesuatu yang menarik dari Ibu tadi bahwa ikatan dinas barangkali jadi salah satu yang bisa dipakai memecahkan masalah ini para mahasiswa. Mungkin diberikan ikatan dinas nanti setelah lulus dia bisa ditempatkan di mana kerjanya. Ini kalau terjadi bagus itu. Nah seperti di zaman-zaman kami dulu, mungkin Prof. itu mengalami ya. Kami itu dulu ya, seperti masa normal, bukan ikatan dinas. Waktu itu tapi kami ditempatkan, ditempatkan oleh pemerintah di mana saja. Saya malah ada di Timor Leste, di Timor Timur ini demikian. Nah kalau padahal teman- teman ....(suara pembicara tidak jelas) kan dari ikatan dinas ditempatkan di mana saja. Tapi yang dari ....(suara pembicara tidak jelas) ada jadi kita tidak ada biaya beasiswa itu ditempatkan, malah dibuat ikatan dinas, kemudian belum ditempatkan. Saya kira itu menjadi salah satu solusi. Salah satu yang menarik tadi kita bincang-bincang di ruang tunggu, ah bagus sekali kalau pemerintah bisa membebaskan pemikiran para dokter ini dari biaya ditanggung pemerintah semua. Dihitung- hitung, ada berapa trilyun kalau terlalu banyak kan tidak terlalu banyak barang kali bisa dilakukan itu. Nah apa lagi disebut kalau dokter ini memang dibutuhkan dan kerjanya memang sosial dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan saya senang sekali bahwa perhatian kita pada pendidikan dokter ini. Kemudian Ibu Vena Melinda dan tadi Bapak saya lupa, perihal ruang lingkup undang- undang ini ditawarkan kepada kami jawabannya. Saya, kami pasti tidak mewakili rektor yang lain apakah ini sampai di akademik atau di profesi atau bahkan di spesialis. Jadi akademik itu sendiri pimpinan, jadi sampai S.Ked, kemudian profesi dokter, kemudian spesialis di atasnya. Akademik saya pikir. Kami tidak ada masalah tapi jadi masalah ketika profesi, karena memang pendidikannya di tempat lain sudah menyangkut kementerian lain. Apalagi di spesialis tapi jadi justru kalau menurut pendapat kami dari Undip ya, basisnya semua diatur ya, jadi hanya kalau ada ini saja lalu sama dengan yang lain hari. Ini pun BAN PT sudah melakukan semacam itu. Akreditasi pendidikan dokter itu tidak sama akreditasi untuk program studi S1 yang lain sama ini diputuskan. Saya dengan teman-teman BAN PT, kalau sudah ada untuk profesi itukan akuntan ya persoalan yang berikutnya adalah kedokteran dan kedokteran spesialis dipisahkan akreditasinya. Jadi sudah diatur sampai ke profesi, tapi memang belum sampai ke spesialis itu, dan apakah kemudian yang fakultas kedokteran itu menampung beberapa program studi bahwa ada yang kebidanan, ada yang farmasi, ini memang demikian. Di tempat kami di Undip, ada program studi gizi dan program studi ilmu keperwatan, nah diatur, saya kira yang ideal tapi saya pikir apakah apa nggak menjadi lama untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Sementara fakultas kedokteran sendiri itu program studi bernaung di bawahnya tidak cuma itu kecuali kalau diangkat menjadi 152
ARSIP DPR RI sekaligus pendidikan kesehatan. Ini bisa kita melangkah ke fakultas lain, fakultas farmasi atau fakultas kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu hal yang dipikirkan dan menurut pengetahuan saya, kebetulan saya berangkat dari gizi ya. Itu program pendidikan gizi itu kan sudah keluar dari publikny, nanti kalau tidak diatur memang ini nanti bisa jadi ada ahli gizi yang dari basisnya fakultas kesehatan masyarakat, ada yang dari program studi ilmu gizi notabene, nah ini beda-beda. Di tempat kami di bawah FK, di Unhas saya nggak tahu mungkin di FK juga, tapi di Gajah Mada mungkin di tempat lain di bawah FKM. Ini memang suatu hari nanti harus kita atur tapi kalau kita melihat lalu lintas pendapat pada siang ini hari ini kelihatannya fokus ke pendidikan dokter dulu. Barangkali lebih bijak ini dari pendapat saya juga mungkin salah ya. Kemudian yang sangat teknis pertanyaan adalah perihal eksepsi kebetulan saya yang memutarkan tadi Bapak ya, eksepsi itu memang diwajibkan dalam setiap program studi itu membuat pelaporannya setiap semester begitu, dan untuk dia membuat laporan setiap semester itu. Itu program studi itu harus ditunggui lima enam orang yang pendidikannya di atas pendidik. Nah kalau kami di fakultas kedokteran Undip nanti bisa ditambahin, misalnya hanya ada program akademik yang diaturkan profesi tapi kita hanya membutuhkan dua program studi jadi butuh sejumlah itu saja. Tapi kami punya banyak spesialis, program spesialis, program spesialis juga harus ditunggui sejumlah yang sama hari ini misalnya sudah mulai berkurang mungkin tidak harus cukup tidak harus enam tapi tiga dan sebagainya. Tapi belakang sudah mulai ada keluhan di lapangan, kalau tidak sejumlah itu, pasti ditolak gitu, memadai kebutuhan yang rasio. Kalau yang dipasang di program S.Ked, kami itu hanya enam mahasiswanya, berapa Bu Indah? Empat kali dua ratus jadi delapan ratus. Lalu rasionya jadi kecil sekali Pak, kita perlu sebetulnya dosen itu, tapi dosen itu tersebar di program studi yang lain. Ini yang menyebabkan beberapa program studi yang lain itu. Kalau mau memperpanjang ijin, menjadi kami informasikan kalau ini ijin perpanjangan studi itu sudah dikembalikan ke Universitas sekarang tapi SP-nya harus beres. Nah ini yang masalah ini, ada beberapa yang terhenti perpanjangan ijinnya karena itu tadi rasionya kurang maka sudah 6. Nah muridnya lebih banyak dari itu. Ini persoalan-persoalan yang kami hadapi dan ini saya dengan dari BPS sudah merasakan hal yang sama dan mungkin di BPS mungkin lebih keras lagi dengan masing-masing Kopertis itu, mengenai pendapat kami mengenai UKDI. Sebetulnya kami tidak bermasalah dengan uji kompetensi itu, karena sebagian besar dari mahasiswa kami, atau saya luruskan dulu yang mengajukan pertanyaan yang diuji bukan mahasiswa tapi yang sudah lulus uji kompetensi itu, dan itu memang sebagian besar lewat, lulus gitu, jadi kami hari ini tidak masalah. Tapi kalau ada masalah ya itu karena kami melakukan pendidikan secara berhati-hati. Jadi kami juga membuat semacam ....(suara pembicara tidak jelas) yang ini tetapi di dalam pendidikannya yang masih di dalam pendidikan kami kalau ....(suara pembicara tidak jelas) kan di luar pendidikan. Di dalam pendidikan kita di Undip itu ada ....(suara pembicara tidak jelas) tidak selama dua semester yang 153
ARSIP DPR RI besar itu cukup dua bulan tapi itu memberikan bekal yang banyak jadi macam mahasiswa kita mengatasi persoalan kesulitan melewati UKDI ini tadi. Ini adalah yang bisa kami jawabkan dari Undip, yang kebetulan bisa saya catat. Mohon maaf apakah bisa ditambahkan. KETUA RAPAT: Mungkin sudah cukup, terima kasih Pak. Yang lain mungkin nanti dijawab ya global saja tidak satu per satu. Yang jadi masalah yang sudah sama jawabannya Pak Rektor Undip nanti juga perlu lagi ditambahkan, Pak Susanto silahkan Pak. UKI Pak ya. SUSANTO (UKI): Oke terima kasih, jadi kelihatannya memang menjadi pertanyaan tadi dengan biaya yang mahal. Kalau kami dari Fakultas Kedokteran Swasta, itu semua biaya dari A sampai Z itu ditanggung sendiri. Jadi sejak awal memang sudah ada perhitungannya dan kita membagi dalam biaya beban tetap dan beban variabel. Beban tetap itu harus dibayar oleh mahasiswa tiap semester, nah beban variabel itu tergantung mahasiswanya, ada di mana dan yang jadi masalah. Kalau dia sudah masuk di program profesi, itu tergantung dia ditaruh di rumah sakit mana, itu dengan masing-masing rumah sakit itu. Kadang-kadang berbeda-beda, jadi agak susah sehingga kalau memang fakultas kedokteran ini sudah mempunyai rumah sakit pendidikannya sendiri, itu semua bisa lebih jelas gitu. Kalau kita masih menggunakan rumah sakit yang lain, macam-macam, nah itu akan menjadi masalah. Jadi saya kira itu, secara umum saja kalau tadi SPP itu sekitar 750 ya, kalau kami toh sekitar 3 juta satu semester. Jadi ini swasta karena semua kita biayai sendiri, terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Susanto, kemudian dari Pak Zul dari Unkris silahkan. ZUL (UNKRIS): Terima kasih, kami akan menjawab dulu tentang pendidikan kedokteran yang luar biasa ya. Yang pertama, kami mengukur dulu dari Universitas ya untuk kependidikan dokter, sampai dengan 2009 sampai 2010 kami menghitungnya yaitu untuk mahasiswa yang regular, yang biasa, yang dari UPTN itu biaya sampai tamat itu 4 sampai 9 juta. Biaya sampai tamat itu sampai 2009 ya, kemudian biaya mandiri 115 juta sampai tamat. Pertanyaannya kenapa murah Pak ya. Satu, karena waktu itu kami rumah sakit tidak banyak ya, kemudian dosen tidak banyak, dosen luar biasa Depkes itu, kami boleh katakan saat itu, kami nggak bayar ya. Itu dari situ, kami berkumpul depan Depdiknas ada empat universitas yaitu Universitas Brawijaya Malang, Universitas Indonesia, Unair dan UKI. Kami menghitung tahun 2009 ditambah ahli-ahli dengan ekonomi, ekonomi kesehatan waktu itu dari UI. Nah dari situ kita sudah masukan komponen, ya kalau rumah sakit bayar jadi ya dihitung. Jadi pertama, banyak sekali variasinya, tapi variasi itu terjadi di rumah sakit. Mahalnya di rumah sakit jadi setelah dihitung tahun 2009 itu sudah kami serahkan itu waktu itu, antara 40 juta sampai 60 juta per tahun per orang per tahun ya. Biayanya itu variasi jadi empat kali di negeri itu 154
ARSIP DPR RI Pak. Jadi inti yang mahal itu di rumah sakit, pembiayaan di rumah sakit karena kadang-kadang rumah sakit pembiayaan rontgen juga dimasukkannya. Rontgen segala macam praktik-praktik itu, itu dibebankan pada mahasiswa ya, itu yang menyebabkan dia mahal. Jadi inti utamanya itu, rumah sakit pembiayaan mahal. Yang kedua, dengan sistem KBK. Itu jadi mahal karena bayar honor dosen gitu. Jadi ada dua komponen itu, dosen itu dibayar untuk satu orang 10 mahasiswa. Jadi banyak kriterianya, jadi satu dosen dibayar sepuluh, kalau kuliah biasa itu, satu orang untuk bisa ngajar 100 atau 150 orang ya. Di situ jadi dua komponen gitu Pak. Mohon mengurangkan biaya pendidikannya waktu di rumah sakitnya, kita kurang-kurangkan misalnya biaya rontgen diminta dihapuskan. Jadi syarat utama pengurangan biaya pendidikan itu ya untuk kedokteran ya rumah sakit itu intinya. Itu yang pertama, ya harus punya rumah sakit sehingga biaya mahal. Dan yang kedua, mengenai pendidikan Pak. Pendidikan kedokteran itu terdiri dari pendidikan sarjana akademik lulusannya kedokteran. Pendidikan akademik ini tidak beda dengan pendidikan yang lain ini, dengan biaya tidak banyak beda pendidikan sarjana lain ya. Nah kemudian pendidikan profesi dilanjutkan di sini ada tiga tingkatan satu pendidikan profesi dokter umum, kemudian kedua pendidikan profesi spesialis I, kemudian pendidikan profesi spesialis II ya. Nah ini yang dikelola oleh kolegium nah kami sudah ini yang banyak ya. Setelah kami kelola dengan universitas pendidikan profesi ini banyak di rumah sakit menjadi murah, menjadikan spesialis kami itu tamatnya 160 juta tamat. Sekarang ini, biaya keseluruhan dari dengan sumbangan berapa antara 50 sampai 100 juta per sekali masuknya. Masuk sekali saja dan kemudian sampai tamat empat tahun itu 160 juta rata-rata. Itu yang dapat kami sampaikan. Nah yang ketiga, itu pendidikan kami mengusulkan itu masukan pendidik kan berdasarkan undang-undang rumah sakit ini itu ada rumah sakit kelas A, kelas B dan kelas C. Syarat rumah sakit kelas A, kelas B, itu harus mempunyai pendidikan subspesialis atau spesialis II. Jadi kami mengusulkan kalau bisa pendidikan subspesialis itu ada, harus ada, dan harus memenuhi syarat pendidikan tadi harus ada dan dikelola oleh Universitas yang sudah mengembang Sidiknas itu. Jadi di dalam Rancangan Undang-Undang Sidiknas cuma pendidikan profesi harus dikelola pendidikan nasional. Jangan jadi dengan dikelola itu bisa lebih murah saya kira begitu, itu saja yang bisa kami sampaikan. KETUA RAPAT: Terima kasih ya Pak Herman. Ini pede juga ya fakultas kedokteran, ANGGOTA DPR: Pak ketua saya sedikit tadi yang ingin mendalami yang disampaikan itu. Kalau misalnya nanti fakultas itu diberikan rumah sakit pendidikan, cuma itu kan menjadi pendapatan masuknya ke pemerintah pak ya, yang rumah sakit itu. Artinya sekalipun diberikan rumah sakit pendidikan, tetap saja tidak menjadi komponen pengurang biaya, karena ini kan tetap dari rumah sakit masuk ke pemerintah juga. Ini yang menurut saya hati-hati oleh kita. Kemudian yang kedua; inikan baru 155
ARSIP DPR RI selesai S.Ked kan ya, yang tadi itu belum jadi dokter. Ya itu saya khawatirnya baru S.Ked doang pinginnya kan orang kuliah jadi dokter gitu. Maksud saya, termasuk juga dokter profesi tapi perlu juga nanti disampaikan seperti apa nanti kira-kira di undang-undang ini. Kita berfikir agar menjadi murah, kira-kira diintervensinya gimana. Ini di undang-undang ini gitu loh maskud saya. Tadi misalnya kalau seperti di rumah sakit itu murah atau toh menjadi penyebab mahalnya biaya pendidikan kedokteran juga. Saya pikir agak rumit juga karena itu menjadi pendapatan rumah sakit pendidikan yang itu harus disetor ke pemerintah juga otomatis menjadi pengurang, itu masalahnya. Sekali lagi, ini maksud kami masukan-masukannya termasuk juga masukan dari Bapak/Ibu semua kira-kira nanti intervensinya di mana di undang-undang ini, supaya biaya pendidikan kedokteran itu menjadi murah. Mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, nanti ini dilanjut. Pak Idrus dari Unhas. UNIVERSITAS HASANUDDIN (IDRUS): Ini mungkin singkat karena waktu ini, jadi pendidikan ini, saya pernah di Dekan, saya pernah di IPKIP pendidikan dokter itu sebetulnya bisa murah bisa mahal. Contoh yang saya berikan Pak Utut murah, tadi dikatakan di Undip SPP 350 sama dengan kita, berarti 1,5 juta per tahun waktu masuk dia bayar 1 juta jadi sampai dia jadi dokter 5 tahun, lima kali satu setengah juta tambah satu juta, delapan setengah juta sudah jadi dokter. Dan ini berlaku sampai saat ini tidak ada kalau di Unhas delapan setengah juta sudah selesai jadi dokter. Jadi kalau saya, dikatakan pendidikan dokter itu mahal bisa murah, bisa mahal, nah itu satu. Delapan setengah selesai jadi dokter PP 66 sekarang sudah mengatakan minimal 60 persen itu harus ikut SPPN di mana yang masuk jalur regular, minimal 60 persen selebihnya sekian. Tapi kalau kita ingin jujur, memang ada tambahan bayaran yang harus disubsidi. Pada waktu saya di IPKIP dulu tahun 2002 - 2004, kita sudah menghitung komponen, kalau mau kita idealnya, sudah masuk dengan gaji dosen, kalau kita mau jadi dosen tapi di PTN kan sudah digaji. Jadi tidak ada lagi hitung-hitungan misalnya kalau KBK dia harus ditambah honor tidak ada lagi, sehingga kita hitung pada waktu itu 24 juta satu mahasiswa per tahun idelanya. Jadi katakanlah kalau 5 tahun berarti 100 juta, kami sudah hitung sekarang jumlah mahasiswa dari 70 sekian perguruan tinggi itu ada 100 ribuan kira-kira. Jadi kalau misalnya mau supaya pendidikan dokter itu gratis, nggak usah kita ambil aja yang saya berani menjamin 25 juta aja per orang per tahun nanti kita siapkan dana dua setengah trilyun per tahun semua perguruan tinggi sudah bebas. Termasuk yang swasta kalau kita mau jujur jadi itu bisa dihitung 2,5 trilyun saja. Nah kemudian pendidikan spesialis. Tadi Ibu Popong mengatakan tidak tersebar sekarang. Dan pengalaman kami dari Unhas, dari hampir 1000 pendidikan spesialis ada 500 sekian yang sudah dapat beasiswa di mana beasiswa itu dia harus kembali pada daerahnya. Karena daerah yang memberikan beasiswa dan itu hanya dibayar 48 juta per tahun. Ini untuk 156
ARSIP DPR RI spesialis. Nah jujur saya ingin mengatakan dari hampir 1000, katakanlah 1000, karena kalau yang regular Unhas itu hanya bayar yang fakultas kecil bayar 5 juta per semester, yang besar bedah penyakit dalam kebidanan anak itu 10 juta. Nah itu saja yang regular tambah beasiswa itu sudah banyak dana-dana yang saya pakai sebagai rektor untuk meragukan subsidi dari fakultas-fakultas yang tidak memberikan masukan. Jadi kita harus objektif mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita mau tidak mahal, nah apa lagi kalau misalnya tadi dikatakan kita sudah punya rumah sakit pendidikan makanya saya garis bawahi, jangan ada biaya untuk rumah sakit pendidikan supaya biaya pendidikan itu tidak nambah lagi. Coba dihitung nggak usah kalau misalnya mau didorong 3 trilyun per tahun, mohon maaf barangkali biar swasta juga mungkin nggak bayar lagi. Ya toh kalau kita hitung-hitungan tadi katakan kalau itu kan 30 juta per tahun per mahasiswa jadi berarti kalau dia 5 tahun dia bayar seratus sekian. Kalau saya dengan seratus sekian, waduh sudah banyak yang saya bisa bikin, udah banyak yang kita buat Pak Prof. Mayudin kok baru datang di rumah sakit kita ini dari mana alat-alatnya saya bilang ini dari PNBP. Termasuk itu Pak Prof. Mayudin, PNBP kita terima dari sekian saja saya dapat dari pendidikan dokter spesialis hampir 500 kali 42 juta itu berapa milyar itu, itu kan banyak. Sedangkan yang kita keluarkan untuk pendidikan waktu dia sudah dengan biaya perjalanan dinas dosen, kan sudah seminar, sudah ini, masih ada yang sisa. Nah barangkali mungkin, masukan kita harus jujur mengatakan bahwa kalau kita mau yang ideal memang biaya itu tidak terlalu mahal. Kalau dikatakan mahal begini, saya kira, kita bisa lihat yang 8,5 juta saja orang bisa jadi dokter, apa lagi kalau kita sudah siapkan 8,5 juta per tahun per sampai selesai. Apa lagi kalau kita sudah siapkan 30 juta per tahun, saya kira itu sudah banyak sekali, ini barangkali Bapak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Idrus, kita minta dari Unmul kemudian terakhir dari Yarsi, silahkan Pak, singkat saja. UNMUL: Ini saya hanya merentangkan sedikit tentang KDI, menghambat dokter barangkali. jadi KDI itu kami kebetulan lulusan kami baru 81, semuanya 100 persen lulus KDI. Jadi kalau ada yang nggak lulus, memang diragukan betul kenapa nggak lulus. Karena modelnya KDI itu soal dikumpulkan oleh seluruh institusi kemudian dibahas kemudian dipilih item soalnya kemudian diuji cobakan try out, baru kemudian diujikan. Setelah diujikan dekan-dekan seperti hari ini, kami setelah ini akan ke forum KDI seluruh dekan diundang ditentukan seting nggak lulusnya berapa ini gitu, 60 lulus misalnya dan itupun masih banyak ngga lulus. Tapi menurut saya, KDI itu untuk standar mutu begitu, saya kira itu taktik kita dan terus menurut saya, pendidikan profesi itu pendidikan university. Jadi mungkin diatur sampai ke dokter pendidikan spesialis, perlu diatur dari ibu yang bertanya. Terus apakah efisiensi penggunaan dana anggaran? Apa itu kami nggak 157
ARSIP DPR RI pernah tahu berapa anggaran 28 milyar dari depkes ya nggak pernah tahu. Barangkali itu saja yang saya sampaikan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Ya dari Yarsi silahkan, oh ya sudah saya lupa. YARSI: Ketua, saya toh sedikit sekali menanggapi ada pertanyaan tentang 12 SKS itu. Apakah itu sudah cukup atau perlu ditambah? Di mana begitu tentang kewajiban dosen fakultas kedokteran. Saya bukan dari kedokteran tapi itu 12 SKS itu berlaku umum dan itu bukan hanya itu tugasnya seorang dokter. 12 SKS itu sudah ekuivalen 40 jam seminggu, jadi sudah full time, ini nggak bisa kita tambah lagi sebab dalam 12 SKS itu sudah termasuk seluruh tri darma perguruan tinggi itu. Bahwa dosen itu harus meneliti, dosen itu harus mempersiapkan bahan ajarnya dan sebagainya. Semuanya itu yang 12 SKS itu hanya tatap muka saja tapi di luar itu ya itu yang dikatakan tadi ekuivalen yang 40 jam seminggu ini full time, itu saja informasi saja terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak/Ibu sekalian, telah kami menerima masukkan untuk perbaikan dalam rancangan ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian ini yang terpenting bagi kita semua. Mudah-mudahan masukan ini akan kami bahas kembali di dalam rapat selanjutnya ya, insya Allah nanti kita ada tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan kedua kita mungkin kumpul kembali tapi tempat Bapak/Ibu masing-masing. Terima kasih, dan atas nama Komisi X kami sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bilamana ada kekeliruan-kekeliruan sambutan kami, atau dalam rapat ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabil'alamin, saya tutup rapat pada hari ini. (KETUK PALU TIGA KALI) Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Jakarta, 9 Maret 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 158
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka Sifat Rapat Rapat ke : - Hari/Tanggal : Rabu, 9 Maret 2011 : 14.30 WIB - 16.45 WIB Waktu Tempat : Ruang Rapat Komisi X : ARSPI (Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia) Dengan Ketua Rapat : Prof. Mahyudin : H. Agus Salim Sekretaris Anggota Hadir : - 159
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (PROF. MAHYUDIN): Kami ingin dalam kesempatan ini untuk meminta masukan-masukan dari saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak sekalian, di dalam Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran. Kenapa kami kesannya agak mendadak? Ya karena ini mengejar waktu dan saya yakin saudara-saudara sekalian telah dapat memberikan masukan. Nanti akan dapat memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan awal dari draf Rancangan Undang-undang. Oleh karena itu atas ijin saudara-saudara sekalian Rapat Dengar Pendapat Umum dibuka. Untuk mempercepat waktu saya kira. IR. HERI AKHMADI : Pak Ketua, KETUA RAPAT) : Ya silakan. IR. HERI AKHMADI: Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak dari Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang hadir pada hari ini, kami informasikan bahwa sebelum Rapat Dengar Pendapat ini kami pun telah mengunjungi sejumlah Rumah Sakit Pendidikan, dalam rangka kunjungan kerja ke daerah. Termasuk ke Rumah Sakit di Medan Bernadi dan Adam Malik, kemudian Rumah Sakit di Makassar dan kemudian juga di Surabaya mungkin termasuk ke Dokter Sutomo. Bermacam-macam problematika kita temukan di sana. Tetapi yang paling pokok Ibu dan Bapak sekalian, kita ingin dalami sekali lagi ada banyak Rumah Sakit yang kemudian ternyata sangat atau terbebani dengan adanya kegiatan pendidikan di Rumah Sakit tersebut. Yaitu misalkan di ...(suara pembicara tidak jelas) 6 fakultas kedokteran yang mahasiswanya melakukan kerja di tempat itu. Bagaimana hubungan dengan, ternyata fasilitas, sarananya tidak disediakan sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ...(suara pembicara tidak jelas) begitu Pak di lorong-lorong dan segala macamnya itu. Kemudian, yang kedua, adalah mengenai tenaganya sendiri yaitu tenaga istilahnya dosen, dokter, apa Pak? Dokter pendidik klinis yang merasa bahwa jenjang akademiknya dan lain-lain sebagainya itu, sehingga ada kesan sekali bahwa belum tersinkronisasinya antara kegiatan di dalam kaitan dengan pendidikan itu dengan pelayanan. Kami inginnya undang-undang ini bisa mensinergikan dengan benar, rumah-rumah sakit pendidikan itu tetap melakukan pelayanan tanpa berkompromi dengan kualitas. Dan sekaligus juga melakukan pendidikan ini yang kita harapkan memang bisa berjalan paralel dan itu saya kira harapan juga yang kami dengarkan. Untuk itu lebih detail karena Bapak-bapak mungkin sudah lebih pengalaman, kami ingin menggali lebih dalam lagi masalah-masalah apa saya yang kira-kira memang menurut Bapak dan Ibu harus diatur, dituangkan, dalam bentuk undang-undang ini supaya ke depannya itu akan lebih baik. Saya kira itu tambahan saya Pak, dari catatan Kunker yang lalu. Terima kasih Pak. 160
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Silakan Pak, dari kami sekian. Nanti kita tanya jawab Pak. Santai saja Pak kita, keluarga sendiri. KETUA UMUM ASOSIASI PENDIDIKAN (SLAMET RIYADI): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi X DPR RI, para Anggota Komisi X DPR RI yang kami hormati. Teman-teman pengurus ARSPI, pakar, Pak Prof. Laksono ini. Bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih saya diundang di forum yang terhormat ini untuk memberikan masukkan tentang RUU Pendidikan Kedokteran. Namun sebelumnya, kami memperkenalkan diri, saya Slamet Riyadi yang kali ini ditunjuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan, yang sehari-hari sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Sebelah kanan saya dr. Bayu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, diikuti oleh perangkatnya ada dua orang. Empat orang yang hadir sebelah kanan lalu sebelah kanan lagi yang pakai jas putih menandakan bahwa dia seorang dokter, dr. Hendro Basuki panggilnya Ade seorang spesialis bedah syaraf. Sore ini tidak praktik karena untuk hadir di sini untuk memberikan masukan, ini dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Sebelah kiri ini, saya kira yang punya Jakarta Profesor Rahmat Taher, Direktur Utama RSCM. Sebelah kirinya lagi ini mudah-mudahannya Bapak tidak banyak mengenal rumah sakitnya ini, Beliau Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung. Sebelah kirinya lagi Dr. Setiabudi dari Rumah Sapo Anwar Malang yang ini yang dari Malang. Yang lainnya saya kira dari Hasan Sadikin. Nanti mungkin secara umum kami akan memberikan masukan. Berikutnya mungkin pada substansinya karena kita coba secara makro dulu keberadaan undang-undang ini, kemudian secara khusus substansi mungkin teman-teman akan memberikan masukan. Kemudian, dalam waktu yang akan datang mungkin kita formulasikan lagi Bapak Pimpinan, untuk kita berikan kirim ke sini hard copy maupun soft copy-nya sehingga finalnya nanti setelah mungkin diskusi berkembang saat ini. Hanya perlu kami ingin menyampaikan bahwa di luar negeri yang namanya the best hospital itu selalu teaching hospital. Ini barangkali Bapak tidak ke mana pun luar negeri itu pasti yang dituju oleh masyarakat adalah Rumah Sakit Pendidikan, tetapi kalau di kita pesanannya mbah-mbah itu "anak cucuku kalau sakit jangan ke rumah sakit pendidikan, disana itu praktik itu." Ini ada sesuatu paradigma yang pasti ada sesuatu yang tidak pas ini. Oleh karena itu, mumpung ketemu saya kira harus diluruskan dengan RUU ini, ini barangkali yang. Nah, rumus yang kedua, suatu pendidikan yang baik, yang menghasilkan dokter yang baik goal-nya itu adalah good patients care. Jadi bagaimana dia melayani pasien dengan baik. Suatu dokter yang pasiennya baik terjadi pada rumah sakit yang pelayanannya baik, artinya the best services for hospital. Sehingga siapapun yang datang ke rumah sakit, kaya, miskin dan sebagainya harus mendapat standar pelayanan yang sama dan itu standar-standarnya itu harus ...(suara pembicara tidak jelas) dari hasil penelitian para pakar, para professor, yang dibuatkan untuk rumah 161
ARSIP DPR RI sakit. Ini barangkali yang ibaratnya teaching hospital itu adalah cetakannya, jadi cetakannya apabila rumah sakitnya jelek, hasil cetakannya pasti jelek. Jadi kalau contohnya di luar pendidikan, antriannya 5 jam, lulusannya kira-kira bisa antrinya 6 jam untuk mengobati orang. Ini barangkali ada suatu faktor tadi yang harus kita benahi di teaching hospital, sehingga kami juga nanti ijinkan kami dari Rumah Sakit Pendidikan akan menyampaikan juga masukan-masukan, bagaimana sih keberadaan Rumah Sakit Pendidikan dalam konteks rangkaian memproduksi tenaga dokter ini? Oleh karena tadi tidak bisa dipisahkan antara Fakultas Kedokteran yang di bawah Diknas yang legitimasinya memang mempunyai tugas untuk mendidik, tetapi tingkat pendidikan di provinsi dia ada pada di rumah sakit yang text booknya adalah pasien. Ini barangkali yang berbeda sekali ketika mungkin Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, itu betul-betul bukunya adalah lembar-lembar yang bisa di bolak balik tetapi kalau kita bukunya adalah pasien. Jadi barangkali mensinkronkan antara proses pelayanan yang baik tetapi di situ ada proses pendidikan yang baik. Satu lagi ada kolegium yang mempunyai tugas untuk membuat satu mutu pendidikan secara umum. Yang berikutnya kami ingin menyampaikan juga bahwa ada undang-undang yang sudah eksis, sudah pendidikan tinggi, kemudian sisi pendidikan nasional, kemudian Undang-undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Rumah Sakit, yang di situ juga di dalamnya ada masalah pendidikan. Jadi, barangkali konteks yang berikutnya ketika kita membuat RUU yang sejenis itu, apakah akan menjadi ...(suara pembicara tidak jelas) spesialis atau bagaimana? Perlu nanti dicermati juga undang-undang yang sudah eksis duluan sehingga nanti tidak bertabrakan berikutnya. Ini barangkali yang acapkali kami di daerah itu ketika mau melaksanakan itu antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Contoh di BUD umpamanya, ada BUD yang di bawah tarif itu cukup oleh Pimpinan Daerah, tetapi satu lagi harus Peraturan Daerah. Ada lagi yang kelas 3 saja yang Peraturan Daerah yang lainnya adalah Peraturan Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Itu barangkali yang perlu disinkronkan, saya kira mungkin sebagai pengantar. Kemudian yang berikutnya dari Prof. Rahmat dulu dari, ya silakan Prof. Rahmat. Yang berikutnya Pak Bayu, berikutnya lagi Pak Anwar dan lainnya lagi. Silakan Prof. Rahmat. ARSPI (PROF. RAHMAT): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal, saya kira pertama-tama sudah tentu kita di Rumah Sakit Pendidikan yang sehari-hari menjadi tempat, menjadi wahana pembelajaran untuk pendidikan utamanya sangat senang dengan adanya Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran. Kenapa? Karena sampai sekarang pun tadi di Fakultas masih mendengar itu ya, apakah memang? Seberapa perlu sih Undang-undang Pendidikan Kedokteran? Undang-undang Pendidikan Tingginya belum selesai, sekarang Undang-undang Pendidikan Kedokteran yang khas, saya tidak akan menerangkan ini. Saya sangat senang kalau bisa terjadi dua-duanya, kebetulan saya juga terlibat di MYUAI untuk RUU Pendidikan Tinggi. 162
ARSIP DPR RI Yang ingin saya sampaikan pertama adalah saya membaca, saya kira keperluan Undang- undang tentang Pendidikan Kedokteran ini mestinya terlihat di naskah akademik sangat jelas alasannya. Ada satu yang menurut saya, yang setelah saya pelajari draf ini yang terlihat di sini yang dibahas adalah kebanyakan masih input bagaimana rumah sakitnya? Bagaimana orangnya? Bagaimana penerimaannya? Landasan filosofisnya? Itu menurut saya ada satu hal yang belum dibahas yaitu outputnya, outputnya seperti ini, output dari pendidikan kedokteran ini kan sebenarnya dokter. Kenapa ini mesti dilihat secara khusus bisa, mesti dilakukan, saya kira nanti tidak akan ada. Bayangan saya Undang-undang tentang Pendidikan Insiyur, saya kira sih saya tidak tahu bayangan saya sampai seberapa? Tetapi yang saya tahu karena sebagai dokter saya tahu, menurut saya ini sangat logis diadakan karena sebenarnya menurut saya dokter ini sebenarnya mestinya yang terjadi sekarang ini. Dokter ini tidak seperti dokter yang ada jaman dulu begitu. Jadi, output dari pendidikan kedokteran ini adalah dokter mestinya, undang-undang ini bayangan saya nantinya harus mengatur sampai dokter yang dihasilkan itu tidak seperti yang kayak arahnya seperti sekarang. Di mana banyak yang mempertanyakan apakah dokter ini masih profesi yang betul-betul pure business atau tidak begitu. filosofisnya mesti disebutkan bahwa kenapa kita Nah, menurut saya di landasan memerlukan khusus Undang-undang Pendidikan Kedokteran karena tenaga yang dihasilkan itu sangat strategis untuk kepentingan rakyat. Kalau dibiarkan tanpa aturan tersendiri, dengan aturan yang bisa saja, yang generalis itu akan terjadi seperti mekanisme pasar biasa, strategis seperti ini barangkali kayak tenaga kerja, kayak militer begitu ya. Tidak boleh tidak, mesti ada, pendidikan sudah tentu sangat strategis juga tetapi kalau dokter ini begitu dia tidak ada akibatnya langsung kelihatan saat itu juga. Atau mungkin dalam hitungan hari begitu, kalau saya membandingkannya dengan tenaga pendidik itu juga sangat strategis untungnya atau ruginya. Kita salah jalan sekarang kelihatannya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kalau dokter kadang-kadang tidak. Oleh karena itu sangat strategis, sangat strategisnya menurut saya adalah bahwa dokter itu mestinya dia tidak seperti tenaga kerja yang lain, dia harus diatur, tidak seperti nanti dokter yang seperti orang bisnis. Oleh karena itu, itu mesti dimasukkan, karena adanya seperti itu dan arahnya sekarang keadaan kedokteran itu dan kesehatan itu arahnya ke arah, kalau kita mau dibagi arahnya seperti di Amerika di mana itu kaya jadi bisnis. Dia profesional tetapi profesional bisnis, begitu dia tidak prestasi dia tuntut, 94% tuntutan di dunia ini malpraktek itu adanya di Amerika. Coba bandingkan dengan budaya yang tidak terlalu jauh, kita bandingkan dengan di Eropa, di Eropa tidak sebanyak itu tuntutan, karena apa? Karena masyarakatnya di sana tidak mengarahkan dokternya itu seperti dokter kayak di Amerika begitu, tidak 100% sama. Kita arah kita ini kayak ke Amerika kalau saya lihat ini, ini tinggal tunggu satu, yang mencegah kita, kedokteran kita tidak seperti di Amerika, hakim kita masih jarang menghukum dokter tidak seperti di Amerika begitu sering hukuman jatuh ke dokter, dokter akan defends, defends dengan apa? 163
ARSIP DPR RI Kita bikin defends medicine, kita akan bayar lawyer, kita akan naikkan tarif dan makin lama saya lihat kalau dilihat dari jumlah tuntutannya naiknya cepat. Untungnya jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim belum banyak. Saya kembali ke pokok persoalannya adalah mestinya Rancangan Undang-undang ini berbicara tentang bagaimana juga dokter yang akan dihasilkan secara filosofis. Kalau menurut saya itu mesti dimasukkan karena itu akan ada konsekuensinya yang di drafnya sebenarnya sudah ada, meminta dokter itu ke daerah mestinya mau, karena sampai sekarang itu masih sulit diterapkan. Saya kira itu poin pertama yang ingin saya usulkan, itu di naskah akademik adanya tenaga dokter, tenaga strategis bagi Negara yang sangat berpengaruh pada pemenuhan hak yang sangat mendasar itu kesehatan. Sekali lagi dulu dianggap profesi yang mulia, kalau prospek sosial ekonomi kesehatan ini public goods begitu, ini bukan private sebenarnya. Ada perdebatan ya kalau operasi usus buntu ya public goods, kalau cuma mancungin hidung itu sih private goods ya silakan saja. Itu kan yang kita bicarakan untuk kepentingan, kebanyakan kita menganggap sebagai public goods. Itu menurut saya mesti bunyi di naskah akademik, itu keberpihakan kita terhadap rakyat mesti terlihat di situ. Yang kedua, karena dia tenaga strategis, tenaga seperti militer dan sebagainya pendidikan dokternya itu yang mestinya mendapat dukungan memang dan dengan itu juga akan meringankan orang. Tidak seperti sekarang pendidikan dokternya mahal dan sebagainya, orang itu sampai menghutang, berhutang, dan sebagainya. Akibatnya dia memang harus bayar hutang selesai dan tidak bisa diharapkan, kita mengharapkan dia, budaya menolong itu makin lama makin terkikis dengan dibiarkannya semua sekolah masing-masing pasang biaya pendidikan sendiri tanpa perhitungan unit cost yang bisa terkontrol. Saya kira itu tidak bisa kita, mestinya sudah ada di sini, mesti ada satu mekanisme atau disebut di undang-undang, bagaimana nanti kita bisa mengontrol biaya pendidikan ini? Jadi bukan sekedar mahal Pak Ruli masalahnya, kita tidak punya mekanisme begitu loh untuk, Prof. Laksono sudah beberapa tahun yang lalu punya unit cost tetapi berapa banyak Rumah Sakit-Rumah Sakit, berapa banyak fakultas kedokteran yang betul-betul menghitung? Sedikit sekali saya kira, mestinya itu diwajibkan, karena apa? Karena orang itu sekarang banyak sekali yang "tertipu" untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, dia bayar mahal, kualitasnya tidak jelas, drop out banyak. Fakultas Kedokteran sudah terima uang cukup banyak, cukup buat dia, saya kira itu mesti kelihatan keberpihakan kita kepada ini. Yang lain, yang menyangkut rancangannya sendiri, yang menurut saya akan bisa disampaikan di sini adalah tentang, belum dimasukkan di sini tentang akreditasi ya, Pak Slamet ya? Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan, sebenarnya itu sudah ada. Jadi Pak Slamet ini sudah berapa kali memimpin, Menkes, Kemkes, ya sudah punya tim untuk gabungan untuk akreditasi rumah sakit pendidikan. Ini disampaikan oleh Pak Slamet tadi bahwa mutu rumah sakit itu harus dijaga dan salah satu penjagaannya yaitu dengan buat akreditasi rumah sakit pendidikan. Kemudian, ada beberapa hal lagi yaitu status hukum dari peserta didik, itu mesti jelas masuk, itu 164
ARSIP DPR RI belum disebutkan secara jelas karena apa? Makin lama masyarakat itu makin, sekarang saya suka tanya satu orang datang ke rumah sakit pasien dia bilang "saya tidak mau diperiksa oleh mahasiswa atau pun orang yang lagi belajar". Kita boleh berdebat sampai kapan pun tidak ada dasar hukumnya, kita mau marahi tidak bisa juga, kita mau biarkan tidak bisa juga. Itu mesti diatur dari awal undang-undang itu, bagaimana status hukumnya orang yang sekolah maupun pasien yang di Rumah Sakit Pendidikan. Kemudian, saya senang sekali ada satu pasal di sini tentang penugasan Sarjana Kedokteran walaupun kalau baca judulnya Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran sampai mengatur lulusannya ke mana. Kayaknya kayak kejauhan, tetapi saya pribadi menganggap inilah barangkali jalan pintas yang bisa kita ambil, tidak seperti sekarang kita kesulitan untuk mendistribusikan tenaga kesehatan. Barangkali mesti diatur kita harus memberikan alasan yang sangat kuat di undang-undang ini agar bisa terjadi pasal-pasal tentang penugasan Sarjana Kedokteran, baik yang dokter, dokter spesialis maupun spesialis konsultan. Dari saya itu barangkali sementara Pak Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Oke, silakan. ARSPI: Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi X DPR RI, pada Pak Heri Ahmadi maupun Pak Ruli. Saya kira kita sepakat dulu pada forum yang terhormat ini ada dua sektor strategi yang saya kira merupakan hak asasi bagi rakyat Indonesia. Yang pertama adalah sektor kesehatan, bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adalah pelayanan kesehatan yang murah tetapi bermutu. Terus yang kedua adalah sektor pendidikan, kalau kita memegang pada dua hal ini maka kita akan bisa memakai nilai atau value ini sebagai titik tolak kita ke depan, untuk memberikan masukkan kepada para Anggota Dewan yang terhormat. Setelah saya membaca naskah akademik ada beberapa hal yang mungkin oleh Prof. Rahmat sudah ditambahkan. Tetapi pada intinya ini bermula daripada tidak tercantumnya identifikasi masalah pada naskah akademik adalah, kalau kita lihat pada kenyataan sekarang adalah tidak adanya value atau nilai yang diajarkan di Fakultas Kedokteran. Dalam pengertian idealisme seorang dokter setelah dia lulus dari Fakultas Kedokteran akan menjadi seorang dokter yang mempunyai idealisme kebangsaan dan seorang dokter yang berpihak kepada kemanusiaan, terutama pada masyarakat Indonesia yang termasuk golongan dhuafa. Mungkin ini adalah titik tolak kita yang penting harus masuk dalam identifikasi masalah. Oleh karena kalau tidak masuk dalam identifikasi masalah di dalam naskah akademik maka nanti tidak akan tercermin di dalam pasal-pasal yang berikutnya sehingga jalan keluar secara legislatif, secara legal, maka tidak akan ada jalan keluar secara legal ke depannya. 165
ARSIP DPR RI Terus yang berikutnya yang bisa saya tambahkan bahwa di mana-mana kalau kita bisa melihat terbitan terbaru kemarin dari majalah ...(suara pembicara tidak jelas) di Desember tanggal 4 tahun 2010. Bahwa di mana-mana pendidikan kedokteran adalah pendidikan berorientasi kepada hospital based education, jadi bahwa ini yang menandakan perbedaan antara pendidikan yang nonkedokteran dengan kedokteran. Oleh karena seperti dikatakan oleh Ketua ARSPI adalah teks book-nya adalah orang sakit jadi hospital based dengan segala perangkatnya. Saya tidak melihat di dalam Rancangan Undang-undang adanya peran daripada Rumah Sakit Pendidikan dalam pengertian adalah mulai dari perencanaan pendidikan, kemudian di dalam pelaksanaannya maupun di dalam evaluasi, monitoring, dan evaluasi. Bahkan disebutkan secara eksplisit hanya sebagai lahan pendidikan, kalau kita mau mengacu pada rancangan Rumah Sakit Pendidikan, rancangan PP. Mungkin teman-teman sejawat ini semua ikut terlibat di dalam Rancangan PP, maka jelas di sana adalah yang diserahkan adalah wahana pendidikan. Dalam pengertian adalah wahana pendidikan sebagai Rumah Sakit itu mempunyai peran yang lebih aktif. Dalam pengertian perencanaan pendidikan baik dalam menentukan input-nya, menentukan prosesnya, proses belanjar mengajar, SOP-nya, dan sebagainya, sampai evaluasinya itu terlibat sebagai wahana pendidikan di RPP. Sehingga harusnya ada harmonisasi antara Undang-undang Pendidikan Kedokteran yang hospital based ini, itu dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan. Itu saya kira yang perlu dijadikan semacam masukkan di dalam, karena ini akan berdampak sangat strategis. Kalau dia dimasukkan sebagai hospital based maka nanti akan terjadi ketimpangan di dalam praktek sehari-hari, jadi akan merasa adanya equilibrium yang akan terganggu. Saya katakan ya, kita tahu metal effect di lapangan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Heri Ahmadi tadi dikatakan di Medan atau di Surabaya dan sebagainya. Bahwa teman-teman yang ada di Rumah Sakit Pendidikan yang kebetulan dalam tanda kutip kepunyaan Kementerian Kesehatan. Mereka bahkan tidak mendapatkan penghargaan yang seimbang, yang sama, dalam pengertian bahwa mereka bisa mendapatkan karir part yang sama dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan. Dan mereka mendapatkan reward dalam pengertian yang sama, tunjangan yang sama dan sebagainya, ini akan membawa motivasi yang jelas. Padahal sebenarnya kalau kita analisis bahwa tenaga pendidikan spesialis maupun pendidikan umum sekitar 60%, 70%, adalah tenaga dari Kementerian Kesehatan sehingga seharusnya tidak boleh ada dikotomis di sini. Dalam pengertian di undang-undang tidak ada dikotomis. Jadi, memang katakan hal ini adalah merupakan satu mata uang dengan muka yang sama antara sektor kesehatan yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan dalam pendidikan kedokteran maupun sektor pendidikan yang diwakili oleh Kemdiknas dalam bidang pendidikan kedokteran. Harusnya tercermin di dalam Rancangan Undang-undang, hospital based dan kemudian yang berikutnya adalah value tadi. 166
ARSIP DPR RI Saya kira sementara itu Pak Wahyudin, mungkin saya berikan waktu kepada Teman-teman yang lain. Saya kira demikian. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA ARSPI: Dokter Bayu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, setelah itu Pak Setia Budi, silakan. ARSPI (BAYU): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan Anggota. Bapak dan Ibu sekalian. Kami setelah mendapat undangan untuk menghadiri rapat ini, dengan membahas Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran. Kami sudah membahas di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan Tim kami dan kami akan memberikan nanti soft copy. Berbagai usulan-usulan yang ada dan juga hard copy-nya tetapi prinsipnya adalah kami ingin menyampaikan masukkan-masukkan yang kira-kira bisa bermanfaat ke depan. Karena kami sadar hasil yang akan kita dapat di kemudian hari adalah hasil kerja hari ini dan hasil kerja yang di dapat hari ini, adalah hasil kerja masa lampau dan ada beberapa hal yang perlu kami masukkan. Yaitu seyogyanya nanti bila memang Undang-undang mengenai masalah Pendidikan Kedokteran diberlakukan atau dihasilkan, kami mengharapkan beberapa aspek yang memang nanti mempunyai dampak yang boleh dikatakan smart. Jadi smart dalam hal ini pertama adalah berkesinambungan atau suistainable, kemudian m-nya adalah measurable atau terukur, kemudian a-nya adalah acceptable bisa diterima kapan pun, dan r-nya adalah responsible. Jadi mempunyai tanggung jawab terhadap ke depan tentang bangsa ini dan waktunya juga ditentukan. Dari hal-hal yang kami masukkan di sini pertama adalah mungkin tidak bisa dipisahkan karena sudah disini ada dari item ketentuan umum. Di sini proses pendidikan kedokteran meliputi profesi kedokteran dan kedokteran gigi ini perlu dimasukkan, karena ada beberapa disini hanya kedokteran saja. Mungkin kalau untuk profesi itu kedokteran, mungkin dokter dan dokter gigi, tetapi kalau untuk pendidikan sudah dimasukkan dalam ketentuan umum ini. Yaitu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi tetapi untuk profesinya nanti jangan sampai nanti terlupa, satu itu. Kemudian, dalam pendidikan kedokteran juga harus, tentu kita harus mengingat selama ini pendidikan kedokteran itu selalu ada knowledges, attitude and practice, tetapi kita lupa bahwa pengalaman itu penting sekali dan melatih tanggung jawab. Karena selama ini yang ada dikemukakan oleh Kawan-kawan, baik untuk pendidkan profesi itu responsibility rata-rata sudah terjadi penurunan atau terjadi erosi. Sehingga tidak mau ditempatkan di Daerah-daerah untuk memberikan, meluangkan, dan mengamalkan, keilmuannya hanya berkumpul di daerah tertentu. Mungkin nanti dalam pendidikan undang-undang ini juga diuraikan setelah tamat dan sebagainya. Kemudian juga, mengenai masalah acceptable atau diterimanya dan applicable mengenai keilmuannya juga nanti disesuaikan karena ada beberapa hal yang perlu ke depan. Ini mengantisipasi terhadap C-AFTA dan word trade area, jadi ke depan kita ada perdagangan bebas, sehingga jangan sampai kebobolan tenaga-tenaga dokter dari luar, dari Filipina, dari Pakistan bisa 167
ARSIP DPR RI masuk ke kita tetapi kita tidak bisa ke luar. Jadi, ini yang nanti perlu kita pikirkan ke depan sehingga hal-hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama terhadap produk yang kita hasilkan. Jadi, selain knowledge, attitude, kemudian practice atau skill, experience itu juga perlu, kemudian responsibility, acceptability dan applicable. Kemudian, yang kedua adalah harus kita ingat bahwa Rumah Sakit Pendidikan merupakan kawah candra di muka. Mau tidak mau untuk profesi walaupun memang produknya dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran, dalam hal ini untuk private dokternya tetapi untuk lahan praktiknya mengenal dan merespons tanggung jawab. Serta mengasah keterampilan, keilmuan, aplikasinya, merupakan Rumah Sakit dan ini perlu juga dituangkan tentang profesi. Jadi ada beberapa hal Rumah Sakit yang selama ini sudah dijelaskan oleh sejawat kawan saya, dikenal dengan tiga tunggu sejerangan yaitu Fakultas, Rumah Sakit Pendidikan dan koligium. Dan ini mungkin tidak bersifat destruktif tetapi bersifat konstruktif ke depan, sehingga bisa mensinergikan terhadap hal- hal yang sudah ada baik selama ini. Jadi itu pesan kami untuk tantangan yang selama ini, satu, untuk pendidikan spesialis, selama yang ada sepengetahuan kami ini belum ada campur tangan Pemerintah untuk pendidikan akademik mungkin ada yaitu sarjana Kedokteran, kemudian magister atau master dan doktoral, tetapi untuk profesi hanya sebatas profesi dokter saja. Untuk dokter spesialis ini belum diatur dan kami mohon nanti dimasukkan dalam undang-undang, sehingga peran serta masyarakat bisa bertanggung jawab dan masyarakat bisa melakukan equality dan distribusi yang sama equal dan equity, jadi kesamaan dan kesetaraan. Jadi, bisa didistribusikan ke daerah-daerah terpencil, perbatasan, pulau terluar, dan daerah-daerah lain. Dan ini peran pemerintah karena selama ini pendidikan dokter spesialis, profesi khususnya ini dengan biaya swadaya dan swakelola dan ini perlu kami sampaikan disini. Kemudian, mengenai masalah tenaga pengajar. Tenaga pengajar tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua, Pak Yahya Ahmadi, mengenai masalah hasil kunjungan kerja di mana Rumah Sakit Adam Malik dan Bernadi seyogyanya tidak berbeda dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit Pendidikan lainnya. Di mana memang karena keterbatasan tenaga kadang untuk pengajar trimisi atau dokter klinis di rumah sakit pendidikan itu memberikan pengajaran, tetapi dalam hal ini kita belum mempunyai suatu ketetapan yang transparan dan terjadi diskriminatif antara pengajar dari Fakultas dan Rumah Sakit. Ini kenyataan di lapangan yang perlu kami sampaikan sehingga dalam undang-undang nanti jelas adanya suatu kesetaraan dan sama terutama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dokter pendidik klinis, yaitu dokdiknis. Sehingga mempunyai sesuatu hak dan kewajiban yang kira-kira setara, walaupun hal ini berbeda Kementerian tetapi mempunyai suatu hak dan kesempatan yang setara. Seandainya memang dokter pendidik klinis tersebut memberikan pengajaran, tentu mendapatkan reward atau hak-haknya sebagaimana yang diberikan. Untuk Rumah Sakit Pendidikan kami berlakukan yaitu kesetaraan tidak memandang apakah berasal dari Fakultas atau 168
ARSIP DPR RI dari Depkes. Ini kami berikan untuk pelayanan dan mendapat jasa medik dan jasa pelayanan yang setara tetapi untuk pendidik ini belum, seperti dokter pendidik klinis untuk mendapatkan profesor itu masih ada beberapa hal. Mungkin ini memacu sehingga ada reward dan memacu seseorang bisa secara komprehensif. Kami menyarankan hal ini karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja secara sinergi itu mendapatkan hasil yang akan lebih. Kalau istilah John Hawkins mengatakan secara team work, kalau tim itu together, achivemo, kalau kita bekerja secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang lebih. Dan itu sudah kami upayakan, dan kami lakukan, dan kami berupaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas hasil produksi baik itu dokter spesialis, maupun Dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan menggunakan Rumah Sakit jejaring. Dan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai pengampu di Jawa Barat, memberikan distribusi terhadap Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada di daerah, dan ini sudah kami nyatakan bahwa bagaimana pun juga bila sinergi. Istilahnya kami mengatakan togetherness and willingness, ini merupakan satu potensial yang sangat besar. Jadi kami mengharapkan nanti dalam undang-undang ini memang dinyatakan sebagai suatu keterpaduan komprehensif dan sinergi yang satu sama lain, sehingga tidak menjadikan suatu...(suara pembicara tidak jelas), satu sama lainnya. Kemudian, keempat mengenai masalah sumber biaya. Sumber biaya dalam hal ini teaching hospital mempunyai suatu dimensi. Satu adalah pelayanan kesehatan, rata-rata teaching hospital adalah instansi pemerintah terutama mayoritas adalah vertikal Kementerian Kesehatan, hanya beberapa saja merupakan vertikal Provinsi atau daerah dan untuk pelayanan kesehatan. Memang itu merupakan suatu domain utama, tetapi kita tidak terlepas dalam hal pendidikan. Biasanya wawasan pendidikan dan di situ lalu lalang serta kadang tidak diperhitungkan mengenai biaya, baik itu untuk biaya praktik untuk operasi seperti barang habis pakai dan sebagainya. Sehingga kadang kita sudah mengalokasikan dan ini mungkin perlu sekali dialokasikan hal-hal tertentu, untuk men- support kegiatan pendidikan profesi pada khususnya. Kemudian juga, kami mengharapkan support secara optimal, di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah terjadi kerja sama yang sinergi di mana Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai Rumah Sakit vertikal, berdiri dari Tahun 87 tahun yang lalu. Yaitu pada Tahun 1920, operasional Tahun 1923 dan saat ini sudah berdiri Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran tetapi kami sudah sepakat bahwa tidak saling mematikan antara satu dengan yang lainnya tetapi saling men-support sehingga konsentrasi di Rumah Sakit Pendidikan. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan Rumah Sakit UNPAD, kita bentuk suatu jembatan yang sudah ada dan konsentrasinya adalah hanya untuk menguatkan program yang sudah ada, jadi tidak saling mematikan. Program yang sudah ada dan ini khusus untuk ...(suara pembicara tidak jelas) atau untuk tumor, kanker, dan juga satu infeksi. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan penghargaan mengenai masalah HIV, yaitu ada klinik impact yang kita diundang juga ada ke Mimihan dan Rekbot. Itu merupakan suatu hal yang baik untuk 169
ARSIP DPR RI penelitian dan riset dan alhamdulillah kita bisa memberikan, menekan angka kematian HIV hanya 7%, yang lainnya 12%. Dan ini merupakan suatu bentuk sinergi satu sama lain, dan kami menyadari bahwa kalau kami berpisah dan selisih paham itu akan mempunyai dampak yang tidak sedikit bahtera pendidikan. Hanya mungkin nanti kami mengharapkan dalam undang-undang ini itu dibentuk sesuatu yang sifatnya sinergi. Jadi tidak dibentuk suatu Rumah Sakit Pendidikan yang nanti tentu tenaganya akan kurang. Tentu mau tidak mau akan meminta itu rumah sakit pengampu, sehingga tenaga pelayanan dan sebagainya akan terkuras ke sana. Dan kinerja kita, yaitu sebagai rumah sakit pendidikan biasanya BLU atau BLUD itu dinilai tiga aspek yaitu aspek kinerja, keuangan; yang nilainya walaupun 20%; kemudian kinerja pelayanan kesehatan yang 40%; dan kinerja untuk pelayanan dan manfaat bagi masyarakat yang nilainya 40%. Dan ini kami mengharapkan ke depan segala sesuatunya bisa terintegrasi dan sinergi. Dan ini masukkan-masukkan dari kami tetapi ada beberapa hal mungkin tertulis sudah kami bahas mengenai Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran akan kami serahkan hard copy dan soft copynya. Jadi begitu saja untuk sementara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ARSPI: Wakil Ketua Komisi X DPR RI beserta Anggota, dan sejawat sekalian. Pada kesempatan ini, saya memberikan suatu paparan, gambaran bahwa memang di dalam pendidikan Fakultas Kedokteran ini berbeda dengan pendidikan-pendidikan pada instansi Sarjana lainnya. Baik di dalam proses pendidikannya maupun di dalam proses pendidik yang ikut menangani pendidikan tersebut. Seperti contoh tadi sudah diutarakan bahwa di dalam pendidikan ini ada tiga pilar yang berdiri saat sekarang adalah kolegium, ada Rumah Sakit Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran, yang saling bekerja sama ke depan di dalam membentuk bagaimana dokter yang baik di dalam melakukan pelayanannya. Di dalam peran kolegium memang sangat menentukan sekali di dalam memberikan suatu mata-mata pelajaran yang diberikan, yang mana kolegium juga merupakan suatu anggota daripada profesi yang ada di klinik masing-masing. Kemudian, rumah sakit pendidikan ini di dalam undang-undangnya memang ada Rumah Sakit Pendidikan Utama, Ada Rumah Sakit Pendidikan Jejaring, dan Rumah Sakit Aviliasi, yang telah dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Brawijaya dan Rumah Sakit Umum Dokter Syaiful Anwar Malang. Seperti diketahui bahwa Rumah Sakit Pendidikan di Malang ini, Syaiful Anwar ini merupakan milik daripada pemerintah daerah, sama dengan Dr. Sutomo, jadi punyanya Gubernur dan telah melaksanakan semua program kegiatan tersebut. Tenaga pendidik ada dua yaitu dosen dari Fakultas Kedokteran Brawijaya dan Dokter Pendidik klinis yang sudah mempunyai suatu peraturan-peraturan sendiri yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden dan dari Menteri Menpan. Kemudian juga oleh Departemen Kesehatan dan BKN, ada jabatan mengenai dokter pendidik klinis yang kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya sama di dalam pelaksanaan mendidik dan melakukan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan. Hanya tadi sudah disampaikan oleh teman 170
ARSIP DPR RI sejawat saya, bahwa jenjang karir yang perlu kita upayakan supaya teman-teman di dokter pendidik klinik ini dapat meraih yang meraih prestasi yang baik, dapat mencapai guru besar, atau professor. Kemudian, kalau kita lihat di dalam naskah yang telah di, akan dibuat ini di sana terdapat suatu residen untuk jenjang pendidikan profesi lanjutan. Kemungkinan sekarang kita pakai, memakai peserta program pendidikan spesialis. Kemudian pada kolom-kolom tertentu maka hak dan kewajiban daripada dokter pendidik klinis dan dosen ini adalah setara. Dan kami usulkan pada sidang yang mulia ini, bagaimana apabila kesetaraan itu dapat disamakan karena mengingat tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita adalah sama, tidak ada beda. Kemudian kami mencermati pada Pasal 17 maka kurikulum pendidikan kedokteran itu seperti apa yang kami utarakan tadi, bahwa kolegium juga ikut berperan sebagai organisasi profesi yang telah disahkan oleh pemerintah. Kemudian ragam pendidikan spesialis juga sudah dikatakan bahwa ada jenjang dokter dan dokter gigi, kemudian ...(suara pembicara tidak jelas) berikutnya ada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Dan kami mohon pada sidang yang terhormat ini, dapat dicantumkan yang C adalah Dokter Spesilias Konsultan dan Dokter Gigi Spesialis Konsultan, karena dalam realitanya hal ini adalah ada. Kemudian peraturan-peraturan yang mengatur perundang-undangan mengenai guru dan dosen dapat disertakan pula Peraturan Perundangan, yang mengatur dokter pendidik klinik karena di dalam undang-undangnya juga ada. Nah, pada ilmu klinik yang dicantumkan di sini mungkin ada terlewatkan, ada dua substansi ilmu yang belum termasuk di sana adalah ilmu penyakit paru dan ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena kedua ilmu ini bukan merupakan suatu percabangan dari ilmu penyakit dalam tetapi mereka berdiri sendiri. Demikian juga ilmu rehabilitasi medik, jadi masih belum tercantum di dalam naskah undang-undang tersebut barangkali bisa diakomodir. Mungkin dari kami sekian dulu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA UMUM ARSPI (SLAMET RIYADI): Terima kasih. Yang dua terakhir ini sudah agak substansif, teknis sekali. Nanti kami juga punya soft copynya, Pak Dr. Hendro Basuki dari Sarjito Yogyakarta, silakan. ARSPI (DR. HENDRO BASUKI): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Sidang yang sangat kami hormati, para hadirin sekalian. Saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa saya ini adalah pendidikan dokter Tahun 1979, yang sekarang menjadi pelaku pelayanan kesehatan dan juga pelaku pendidikan kedokteran. Jadi menurut pendapat saya tadi yang sudah disampaikan sudah sangat baik dan lengkap. Ttinggal bagaimana rencana undang-undang ini menjadi undang- undang yang betul-betul akhirnya jadi prorakyat dengan mementingkan keselamatan pasien, yaitu dengan memproduksi dokter-dokter yang tadi sudah disebutkan. Selain ber-attitude yang baik, 171
ARSIP DPR RI pengetahuannya tinggi, dan skill-nya bagus, tidak ada landasan lain seperti misalnya: akhirnya terpaksa "saya bayarnya mahal, jadi harus cepat-cepat mengembalikan uangnya." Nah, saya dulu terus terang bekerja di Puskesmas di Sulawesi Selatan 3 tahun, kemudian saya kembali sekolah di Bandung. Ini Mas Bayu, saya lulus Tahun 1989, sempat belajar di Belanda karena pendidikan saya disini mengharuskan saya untuk belajar ke luar negeri itu sangat baik. Ya sekarang saya merasa bisa menjalankan kewajiban saya sebagai bedah saraf, yang tetap memerlukan komitmen yang tinggi untuk selalu komitmen dalam kompetensi saya. Saya operasi hampir tiap hari ya, itu saya merasa belum menjadi ahli bedah saraf yang bagus. Jadi mohon ini diberi sarana lahan dan suasana yang enak, seperti yang tadi disampaikan Dokter-dokter Pendidik Klinik itu ya hidup di dalam milihnya yang enak begitu, kalau dapat murid yang kami dapatkan ya akan kami didik sesuai dengan kompetensi kami. Saya dulu tidak bayar masuk ke fakultas Kedokteran, murah sekali. Kedua, masuk spesialisasi tidak bayar ya, kebetulan saya di Puskesmas 3 tahun. Kebetulan saya tidak bisa mengumpulkan uang yang banyak karena di daerah yang cukup terpencil ya, tetapi karena tidak bayar malah dibantu sama Rumah Sakit. Ya pikiran saya ya, saya mau jadi ahli bedah, terus jadi ahli bedah saraf. Sekarang tiba-tiba saya jadi Dosen Pendidik Klinik, karena MK UGM memakai Dokter Sarjito sebagai rumah sakit pendidikan, kita diakreditasi segala macam ya meningkatkan ya. Gambaran saya yang menjadikan Sarjana Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran, tetapi yang menjadikan Sarjana Kedokteran menjadikan Dokter itu really hundred percent adalah Rumah Sakit Pendidikan. Juga yang menjadikan dokter menjadi spesialis itu juga Rumah Sakit Pendidikan, ini yang tadi disampaikan bagaimana penyetaraan-penyetaraan itu supaya kita itu tidak ribet kesana, kemari ya.Hidup dalam milih yang enak ya, menjadikan dokter yang baik semua, saya kira ini harus dipahami oleh semua. Saya kira Saudara-saudara kami dari DPR RI akan mengerti itu dan akan membuat suatu hal yang sangat kondusif buat kehidupan adik-adik kita. Dan saya merasa 3 tahun di Puskesmas itu sangat menguntungkan untuk mematangkan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Saya sering rapat dengan Camat, dengan dari Ramil dan Sek, kalau perlu saya ada foto-fotonya kalau mau lihat, jadi saya sangat berbahagia dengan program S1 dulu ya. Dengan anggaran yang bagus ya, tetapi memang reward-nya di sana kurang tetapi ya, tetapi ya itulah diminta dedikasi kita. Tetapi tadi tentang ilmu dedikasi, ilmu motivasi itu nanti akan kita tambahkan di Rumah Sakit Pendidikan supaya hasil-hasil produk kita itu baik. Saya kira itu saja, nanti kalau ada pertanyaan- pertanyaan mengenai seluk beluk sebagai dokter dan sebagai apa, kami bersedia menjawab dengan senang hati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. KETUA ARSPI (SLAMET RIYADI): Walaikumsalam. Seorang praktisi mengalami langsung. Dokter Nuki, Beliau adalah seorang Ketua Bakordik, jadi di antara Fakultas dan Rumah Sakit itu suatu jembatannya. Badan Koordinasi Pendidikan untuk mengikat, misalnya kalau tahun ini spesialis yang bisa diterima di Rumah Sakit 172
ARSIP DPR RI berapa orang, misalnya seperti apa itu dikoordinasikan, termasuk mengevaluasi. Mungkin pengalaman Beliau sebagai seorang ahli bedah tulang sekaligus, kalau saya terima bongkar tetapi tidak terima pasang, kalau Beliau bisa pasang-pasang tulang. Silakan. ARSPI (DOKTER NUKI): Bissmillahirahmanirrahim, Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi, Anggota kami sangat hormati. Jadi betul saya duduk dalam posisi Badan Koordinasi Pendidikan yang menjembatani antara dua kepentingan antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan. Jadi memang setiap hari kita bergelut agak pusing, karena apa? Dari Fakultas Kedokteran ingin menciptakan Dokter sebanyak-banyaknya, datang didrop ke Rumah Sakit, tetapi ternyata Rumah Sakit punya kapasitasnya. Kita akan kesulitan mengoordinasikan itu, alangkah baiknya juga peserta didik dari luar negeri. Di undang-undang, perencanaan undang-undang ini memang di situ ada tertulis, kalau tidak salah Pasal 7, bahwa "Warga Negara asing boleh ikut serta," tetapi alangkah baiknya juga dibatasi karena hak. Mungkin Warga Negara kita akan lebih diutamakan lagi, karena terus terang memang tidak ada aturan sama sekali yang menentukan berapa banyak maksimal mereka boleh mengikuti. Sehingga saya selaku Bakodik bisa ada dasarnya memberikan informasi kepada Fakultas Kedokteran maksimalnya berapa? Kemudian apalagi kaitannya dengan tenaga pengajar, praktis di Universitas Padjajaran tenaga pengajar untuk klinis, untuk dokter di profesi, dokter maupun spesialisasi lebih dari 60% itu adalah Kemenkes, Jadi Kementerian Kesehatan di mana kadang terjadi ada suatu kecemburuan dari para pengajar ini, mereka mempunyai hak, kewajiban yang sama tetapi hak agak berbeda. Itu pernah terjadi, tadi teman dari Malang bercerita bahkan sedikit ada complain atau gerakan yang kurang enaklah sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Kemudian, ingin menanggapi juga mengenai Pasal 4 di mana disebutkan bahwa "Satuan pelaksana pendidikan harus memiliki Rumah Sakit Pendidikan". Karena ada perkataan harus memiliki kelihatannya hampir tidak mungkin karena semua satuan pelaksana pendidikan kita kan mempergunakan Rumah Sakit Pendidikan yang bukan miliknya sendiri. Jadi kelihatannya itu agak kurang, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Terus kemudian mengenai Pasal 29 mungkin disana disebutkan bahwa "Yang memberikan sertifikat kompetensi adalah organisasi profesi." Sedangkan yang berjalan sekarang adalah dari kolegium, sertifikat kompetensi diberikan oleh kolegium juga. Terus kemudian mengenai Pasal 21 kita juga mengusulkan supaya dimasukkan Ayat (3) bahwa pengembangan Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah ya. Karena terus terang bebannya sangat besar sekali terutama dalam pasal- pasal yang lainnya di mana Rumah Sakit Pendidikan berkewajiban untuk tetap up to date masalah keilmuan sehingga kalau semua dibebankan ke Rumah Sakit akan berat sekali. Saya kira itu saja. Terima kasih. 173
ARSIP DPR RI KETUA UMUM ARSPI (SLAMET RIYADI): Baik, terima kasih. Mungkin ada dari kontinennya yang banyak dari Bandung. Demikian Bapak Pimpinan, Komisi X DPR RI yang kami sampaikan. Yang pertama, posisi Undang-undang Pendidikan Dokter nanti bagaimana dalam relasi undang-undang yang sudah ada. Kemudian, yang kedua, tentang Rumah Sakit Pendidikan saya kira perlu dimasukkan dalam pasal-pasal itu. Kemudian SDM tadi yang penyetaraan, andaikata SDM yang ada, yang memenuhi persyaratan bisa dikerahkan semuanya untuk menjadi dokter, produktivitasnya akan semakin meningkat, ini barangkali perlu ada legitimasinya. Kemudian, barangkali saya hanya khawatir kalau nanti Rumah Sakit Asing juga boleh di tempat kita. Nanti jangan-jangan pendidikan dokter asing juga bisa mendirikan di sini, barangkali harus ada rambu-rambunya. Kita kenal ada namanya kelas internasional di Fakultas Kedokteran, kemudian world class hospital, ada world class university. Kalau saya menerjemahkannya bahwa world class hospital itu adalah supaya masyarakat Indonesia tidak usah keluar negeri tetapi mendapatkan pelayanan yang world class, jadi standar internasional. Bukan mengharap bahwa orang luar negeri berobat ke sini, jangan dulu, kita sudah cukup banyak populasinya, saya kira itu saja di-openi dengan baik, saya kira devisa kita tidak kuat. Yang kedua, kelas internasional barangkali misalnya di Surabaya 1 tahun itu pendaftarnya ada 3000 orang yang mau Fakultas Kedokteran. Yang lulus ....(suara pembicara tidak jelas) nya mungkin kira-kira ada 1000an lebih, tetapi seat-nya itu mungkin hanya 300 tempat duduk. Nah, ada 700 pemuda kita yang seharusnya dia potensi jadi dokter, tetapi karena tempat duduknya tidak ada maka menjadi dia kesempatan itu hilang. Apalagi maaf sekali lagi oleh karena dia tergiur sama ringgit yang begitu besarnya, seat itu diisi oleh orang asing. Ini barangkali ke depan barangkali perlu dipikirkan alokasinya mungkin akan diperlebar dengan catatan Fakultas Kedokterannya. Mungkin juga ada Rumah Sakit Pendidikan yang baik dan sebagainya sehingga daya tampungnya akan meningkat. Karena sekali lagi kalau kita hanya regular begini saja maka rasio antara dokter dengan penduduk tidak akan pernah kekejar ketika kita tidak membuat satu terobosan yang cepat. Ini barangkali yang termasuk pendidikan spesialis, bagaimana ini juga tertampung di dalam Peraturan Perundangan ini. Sehingga pendidikan nanti juga mungkin Prof. Laksono juga akan memberikan komentarnya juga, misalnya pendidikan akademik itu tanggung jawabnya Diknas tetapi kalau sudah profesi nanti yang ada teaching hospitalnya kemudian juga dengan kolegium. Kemudian, kalau di pendidikan itu ada S1, S2, S3, di Kedokteran itu untuk S seperti itu paling tidak 8 atau 9 semester itu sudah setara dengan Sarjana Ekonomi, Sarjana Sastra dan sebagainya. Lalu menjadi Dokter itu tambah lagi 4 semester itu sama dengan Magister itu, jadi sebenarnya kalau sudah melihat waktunya ini sudah S2 itu. Lalu spesialisasinya paling cepat itu 4 tahun, jadi 8 semester, kalau dicintai dosennya bisa 6 tahun itu. Ini barangkali, itu belum disetarakan sebagai S3, ini barangkali satu hal yang perlu kita pikirkan dimasukkan di dalam 174
ARSIP DPR RI undang-undang sehingga ada urutannya S1, S2, S3 lalu S. Ked, lalu dokter, dokter spesialis, konsultan. Ini juga barangkali bagaimana penyetaraan ini supaya nanti karena memang jurusannya beda-beda, ini barangkali tetapi bisa disetarakan. Kira-kira itu gambaran besar yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ARSPI: Minta maaf, saya ada beberapa hal yang ingin tambahkan. Pertama, saya ingin tambahkan tentang, saya tidak tahu apakah dimaksud di naskah akademik? Apa di pasalnya? Yaitu tentang kenyataan bahwa sebenarnya sekarang yang Sekolah Kedokteran itu anak orang kaya Pak. Kalau kita lihat di UI itu saya lihat 60-70% itu pakai mobil, jadi ini kenyataan. Kalau Rektor bilang bahwa nanti saya kasih beasiswa, orang itu daftar pun tidak berani. Kalau sudah masuk ya sudah jelas, ini kalau dia lihat bayangan sekolah yang begini mahal, apa yang mesti dikerjakan dan semuanya. Ini mesti ada keberpihakan kita, saya tidak tahu apakah kita akan masukkan di mana, karena menurut saya yang selama ini ada yang bilang bahwa kita hanya memasukkan, diwajibkan sekian persen. Sekian persen itu tidak cukup menurut saya karena itu dibebankan lagi ke Universitas atau Rumah Sakit. Mestinya Pemerintah yang secara jelas komitmennya untuk memberikan membantu ini, karena ini seperti yang disampaikan oleh Dokter Anwar ini betul-betul yang strategis, kita berbicara tentang pendidikan tetapi sekaligus cerita tentang pendidikan untuk, efeknya untuk kesehatan. Saya kira kita mestinya berani berpihak untuk, menyatakan bahwa mesti ada alokasi dana yang khusus untuk ini, kalau tidak sekali lagi bahkan kalau bisa dikasih beasiswa sekalian, dari awal memang seperti kayak ikatan dinas, jelas saja kalau menurut saya, saya kira terobosan seperti ini yang ditunggu sebenarnya. Kalau cuma yang teknis, yang di level Rumah Sakit, di Fakultas saya kira tidak akan banyak membantu kalau toh mau jadi undang-undang. Karena banyak tadi menurut saya yang kita bicarakan ini sebenarnya levelnya tidak usah di undang-undang, PP cukup. Kadang-kadang Peraturan Menteri juga cukup tetapi kalau di undang-undang ya seperti ini, bagaimana menjamin orang untuk benar-benar sekolah semua kalangan? Dengan satu lagi keberpihakan kepada yang lemah itu kalau kita mau betul-betul jujur, adil, fair, seleksi memang yang di Timur itu. Bayangkan yang daftar 20 ribu masuk daftar ke UI, 12.000 itu mau masuk ke Fakultas Kedokteran. Itu selectivity-nya seberapa tingginya, orang dari maaf, dari di Indonesia Timur itu tidak akan sampailah. Jadi, saya pikir kalau kita mau betul-betul bicara kita mesti bicara sampai selevel ini di undang-undang ini yang mesti dibahas. Yang lain lagi yang saya kira juga akan sangat penting adalah tadi, saya sendiri tidak mengatakan kontra untuk, mengatakan pendidikan yang hospital based tetapi tolong diingat pengalaman kita dengan pendidikan umum kita. Sampai sekarang pun kita masih dipertanyakan tentang UKD dan sebagainya, itu kita lepas di hospital, hospital kita itu betul-betul mesti diakreditasi dengan betul baru bisa ....(suara pembicara tidak jelas) kalau yang sekarang masih 175
ARSIP DPR RI berapa banyak yang di akreditasi. Kalau menurut saya itu kita boleh dimasukkan di dalam undang- undang tetapi dengan catatan-catatan yang sangat ketat karena itu akan makin lebih berbahaya lagi nanti kalau kita lepas. Selanjutnya, yang barangkali mesti disampaikan juga menurut saya adalah tentang kemungkinan Rumah Sakit Pendidikan mendapat bukan semacam insentif ya. Selama ini dikotomi bukan cuma tenaga pengajarnya yang dari Kemkes atau sama apa dari Diknas, tetapi juga ada cerita tentang Rumah Sakit Pendidikan yang Depkes, Kemkes dan yang punyanya Diknas. Ini juga lucu kalau yang punyanya Depkes ini susah kalau anggaran masuk ke sini, kenapa? Karena ini posnya lain. Kita tidak ngertilah karena Bapak-bapak dan Ibu yang mengerti tentang penganggaran seperti ini. Tetapi nyatanya sekarang itu seperti yang berlangsung barangkali 80-90% memang di Rumah Sakit milik Depkes walaupun ke depannya kalau kita mengacu ke luar sama sekali berubah. Satu lagi yang terakhir, undang-undang mesti siap untuk melibatkan memang peran swasta itu sangat jelas. Mesti diminta partisipasinya, karena kalau tidak itu akan menjadi mereka akan bikin lebih parah lagi karena mereka betul-betul akan menjadi tempat cari uang lagi nanti pendidikan kedokteran ini. Saya kira itu sudah menjadi kenyataan yang ada, banyak sekali mereka terima uang cukup banyak, seleksinya dibikin sedikit lemah. Terima 500 orang sekaligus dia sudah tahu tahun kedua akan DO setengahnya tetapi uang masuk sudah dapat. Saya kira pemain seperti ini mesti sangat dilindungi oleh undang-undang seperti ini. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan selain tadi terakhir peran kolegium, saya kira itu masih. Ini agak barangkali teknis saja peran kolegium? Mestinya tersebut waktu cerita kurikulum, selain juga nanti barangkali institusi pendidikan kedokteran ya. Terima kasih. KETUA UMUM ARSPI (SLAMET RIYADI): Satu lagi mungkin Dokter Hendro. ARSPI (dr. HENDRO): Mungkin satu lagi saya ingin menambahkan, maaf Pak. Saya ingin menekankan tentang, saya berawal pada value tentang pendidikan dan kesehatan untuk bangsa kita, rakyat kita. Saya takut lupa bahwa, tolong apakah mungkin di dalam undang-undang itu tercermin bahwa ada semacam proporsi untuk rakyat Indonesia? Jadi bukan untuk rakyat Malaysia, jadi saya kira harus jelas. Oleh karena kita melihat bahwa kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh pun, saya pernah ke Aceh waktu akreditasi Rumah Sakit Pendidikan sampai ke Manado sana. Masih banyak orang-orang Malaysia yang, dan purpose kadang-kadang bisa mencapai 10-15% dari. Inilah 10-15% adalah untuk rakyat kita sebenarnya, harusnya dilindungi rakyat kita. Jadi itu harus muncul di dalam undang-undang ini berupa Pasal-pasal yang deskriptif, saya kira itu terserah pada Bapak dan Ibu. 176
ARSIP DPR RI ARSPI: Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan tentang masalah pemerataan pelayanan. Ini banyak sekali kasus yang tidak enak, karena kami juga berdasarkan rangkum dan kami juga dari pengurus perhimpunan dengan kolegium sudah menjatahkan "kamu kita terima, tetapi kamu janji harus kembali ke daerah". Tetapi apa yang terjadi? Memang dia kembali tetapi dalam waktu beberapa bulan akan kembali lagi, karena ternyata sarana-sarana yang ada di daerah itu belum memadai. Karena itu kami dari bedah syaraf terutama membuat program paripurna namanya. Jadi kami bersedia mendidik seorang dokter kiriman daerah, baik provinsi maupun kabupaten dengan program kerja sama paripurna. Maksud saya bahwa kita mendidik dokter tersebut yang akan kembali menjadi ahli di sana tetapi seberapa lama mereka melakukan pendidikan kita siapkan lahannya. Kita siapkan sistemnya di sana dengan kerja sama paripurna, dengan institusi pendidikan. Jadi kami dari Yogyakarta, insya Allah dalam waktu dekat sudah akan melakukan itu dan mudah-mudahan ini bisa diakomodasi melalui undang-undang. Jangan sampai nanti kita di kira "Wah ini ada cara-cara yang aneh-aneh," mudah-mudahan itu bisa masuk juga karena saya lihat ada sumber dana yang berasal dari Pemda atau swasta pun boleh. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan keluar yang baik karena selama ini kami dari 200 hari Indonesia, sebagian besar 80% itu di kota-kota besar. Jadi ada 13 provinsi yang belum punya ahli bedah syaraf, jadi ini kita usahakan kerja sama dengan Paripurna. Ini mungkin Prof. Laksono sudah pernah bicarakan ini dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan cepat. Terima kasih itu pendapat kami. Tentang kolegium, kami juga setuju untuk pendidikan spesialisasi, resepnya itu ada di kolegium itu kita juga minta diakomodasi sebaik-baiknya dalam undang-undang ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA UMUM ARSPI (SLAMET RIYADI) : Baik, saya kira sudah semua dari kita. Barangkali kami serahkan kepada Pimpinan Rapat. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti banyak sekali khasanah dari perbendaharaan-perbendaharaan di dalam melengkapi atau menyusun Rancangan Undang-undang ini menjadi Undang-undang. Kami ingin menanyakan beberapa teman-teman, mungkin nanti giliran saja ya. Ceu' Popong ya, ini dari Golkar dari Bandung, mangga, silakan. DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (F.PG): Bisa mangga sekarang orang Palembang ya? ceuk ceu' Popong, sok disundaken. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saudara Pimpinan, para tamu kami, dan rekan-rekan Anggota Panja yang sangat saya hormati. Mengapa DPR RI kami ini mempunyai inisiatif untuk membuat RUU ini? Karena tadi sudah jelas banyak sekali masalah-masalah yang memang memerlukan payung khusus, karena selain itu urusannya 177
ARSIP DPR RI nyawa manusia, juga karena itu tadi ada Menkesnya. Ada Kementerian Kesehatannya, ada Kementerian Pendidikannya, nah sebenarnya ada kesamaan dengan sekolah tinggi pariwisata. Artinya itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata punya praktik hotel dan restoran, sama persis. Jadi anak-anak mahasiswa di sekolah perhotelan itu praktik langsung di hotel yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kan ini sama sebenarnya seperti itu, hanya ini urusannya menyangkut nyawa manusia dan tidak ada dua Kementerian. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak tamu kami itu persis sudah disampaikan oleh para Rektor tadi siang. Persis persoalannya seperti itu, itu menggambarkan bahwa memang permasalahan- permasalahan yang ada itu harus cepat ditangani. Itu satu. Kemudian, yang kedua, maksudnya untuk menggambarkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak itu sudah kami catat. Apalagi sudah tertulis nanti, harus nanti itu bisa masuk sebagai kontens dari undang-undang. Yang kedua, saya sangat setuju tadi dengan urusan mahasiswa asing, saya sangat setuju, jadi jangan sampai kalau dalam bahasa sundanya Pak Ketua "Mempeng-mempeng ada orang Bandung, jangan sampai jati kasilih tu junta katanya". Jadi jangan sampai Mahasiswa-mahasiswa kita sampai terkalahkan oleh Mahasiswa-mahasiswa asing, tanpa kita mengecilkan arti mereka. Sementara mungkin itu saja, dalam arti kata bahwa semua apa yang disampaikan dan sedemikian rupa. Nanti diramu di dalam pembahasan oleh Panja dengan Pemerintah dan kami usahakan supaya terakomodasi semuanya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Amin. Terima kasih. Lanjut Pak Rohmani, Beliau dari PKS. Silakan Pak Rohmani. ROHMANI (F. PKS): Bissmillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah memberikan masukkan. Tadi sedih setelah kita ke UNHAS itu, yang kita coba perkuat itu adalah bagaimana ini bisa jadi kedinasan begitu? Karena kalau tidak kedinasan itu saya pikir tadi saya setuju, tidak tahu sampai kapan target dokter kita proposional itu? Memang ini kan sistem pendidikan kita, tidak memberikan jaminan pada orang miskin bisa sekolah setinggi-tingginya kalau menurut saya. Karena sejak, walaupun tadi ada beasiswa ketika masuk di Kedokteran atau Fakultas, ap pun impian para orang miskin itu tetapi kan sejak awal mereka sudah menyaring diri dari sejak SMP itu "Wah saya tidak mungkin ke kedokteran, saya ke STM saja." Padahal dia mampu tetapi dari awal sudah menyaring diri, sehingga tadi disampaikan di UI bahkan mungkin hampir sebagian Fakultas Kedokteran itu susah kita temukan orang miskin. Ada sih 1, 2, tetapi kan sistem pendidikan kita sudah begitu, tidak memberikan kepastian kepada orang miskin yang pintar, yang memungkinkan dia mencapai pendidikan tinggi itu tidak, belum sampai kesitu, sehingga pendidikan kedokteran ini masih, kesan kita dan mungkin juga nyata begitu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya saja. 178
ARSIP DPR RI Nah, ini saya lihat dari kemarin saya coba mungkinkah kalau ini kemudian didorong menjadi pendidikan kedokteran kedinasan, ada ikatan mereka tadi ditempatkan sesuai dengan Daerah- daerah yang memang kosong. Kalau dihitung-hitung tadi kita dengar dari Rektor UNHAS katanya sekitar Rp.3 triliun per tahun cukup katanya untuk memberikan kedinasan. Saya kira angka segitu negeri ini bisa begitu apalagi kalau hak-hak angketnya mesti didorong itu kemarin, kalau itu bisa didorong maka angka Rp.3 triliun itu sangat kecil. Jadi sangat memungkinkan kita untuk memberikan kedinasan, memberikan kepastian terkait target dan target kita yang masih sangat jauh. Jadi, barangkali nanti saya tetap menginginkan masukkan-masukkan dalam ....(suara pembicara tidak jelas) saya sih secara pribadi menginginkan ini menjadi kedinasan. Terima kasih. KETUA RAPAT : PKS mendukung penuh. Pak Raihan sekalian ini? Sudah nyambung ya dari ini. Pokoknya yang penting ini Pak, anak-anak itu tiga-tiganya bisa sekolah setinggi-tingginya termasuk ....(suara pembicara tidak jelas) dokter kita yang lain, baik silakan Pak. ENDANG ZULKARNAEN (F.PPP): Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebenarnya forum ini kita menggali apa namanya mendapatkan input, saran dalam rangka perbaikan penyempurnaan daripada undang-undang yang akan kita terbitkan. Hanya ada kalau tadi berbicara mengenai Rumah Sakit Pendidikan yang pada hari ini tadi pagi berbicara mengenai Rumah Sakit Pendidikan. Ini kalau berbicara mengenai Rumah Sakit Pendidikan ini seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin saja, pada takut karena, bahkan kalau tidak salah beberapa tahun yang sebelum ini UNPAD itu akan mendirikan di Jatinangor, tetapi masyarakat berkeberatan kalau, ini satu image yang barangkali belum tergores pada forum sekarang ini. Yang kedua, ini hal kecil saja, barangkali dari Bapak-bapak yang sekarang menangani proses pendidikan kedokteran ini, image yang ada sekarang ini di Rumah Sakit-Rumah Sakit hampir terutama di Kabupaten-kabupaten kota ini unsur apa istilahnya performance daripada seorang dokter. Dokter itu image-nya ketus, dokternya image-nya judes, dokter itu image-nya galak begitulah. Apakah ada satu apa namanya satu kurikulum yang mengarahkan bahwa bagaimana perilaku, sikap? Karena di Sumedang Almarhum Pak Dokter Sumarli, jadi belum dicabak, disentuh saja langsung sembuh karena Beliau sangat, itu saja sebagai bahan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Endang. Lanjut Pak Nuroji ya, Beliau dari koalisi baru Gerindra ya. IR. NUROJI (F. GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Tadi Rapat dengan Para Rektor, salah satunya yang saya soroti adalah mengenai biaya pendidikan kedokteran, di antaranya komponen yang terbesar adalah di Rumah Sakit Pak, jadi praktek dan lain-lainnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih mekanisme kerja samanya dengan lembaga 179
ARSIP DPR RI pendidikan atau Fakultas Kedokteran soal biaya ini. Jadi, menurut saya sebenarnya kalau sudah ditanggung oleh Pemerintah, itu kan tidak dibebankan lagi kepada mahasiswa. Tetapi dari kenyataan yang ada bahwa biaya sekolah di Kedokteran itu sangat tinggi bahkan tadi saya sampaikan berita di UNAIR itu Rp.800 juta untuk ongkos masuk Fakultas Kedokteran. Apakah ini juga termasuk pembebanan dari Rumah Sakit Pendidikan ini? Saya tidak paham mekanisme pembagian apa namanya Pak ya, pembiayaannya. Apakah Pemerintah hanya membikinkan Rumah Sakit saja? Operasionalnya dan biaya-biaya tenaga pendidiknya tidak ditanggung atau bagaimana? Sehingga tetap ada biaya mahal disana. Apakah memang ada diklaim juga ke mahasiswa? Lalu bagaimana pun juga tangggung jawab rumah sakit ini kepada yang memberikan anggaran, misalkan ke daerah, Pemda Ini bagaimana membagi tanggung jawabnya antara pelayanan dengan pendidikan bidang kedokteran sendiri? Itu yang ingin saya, lebih dalam tahu Pak, saya rasa itu saja Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kemudian Pak Utut, mungkin sudah kenal semua ya? Pak Utut dari PDIP, dia oposisi permanen. Kita beberapa kali bujuk-bujuk dia, dia dijuluki cipitong, karena dia melihat orang miskin, orang sulit ya, mata kirinya berair, menangis, tetapi mata kanannya membuat membentak orang miskin. Silakan Pak. DRS. UTUT ADIANTO (F-PDIP): Terima kasih Pak Ketua. Para Pimpinan yang sangat saya hormati. Teman-teman Anggota Panja yang saya hormati. Teman-teman Dokter, Para Ahli Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan yang saya hormati. Ini memang bicara soal pendidikan kedokteran, ini juga tentu Rumah Sakit Pendidikan sangat berperan sentral. Pertama, kalau kita lihat di masyarakat kan kurang lebih empat hal bahwa pendidikan kedokteran itu sangat mahal. Bahwa dokter itu persebarannya sangat jomplang kalau berdasarkan data 72.000 yang ada Tahun 2011, 65.000 di Jawa, 60.000 di Jakarta. Tetapi ini tidak usah khawatir Pak, semua yang terbaik ada di Jakarta sampai penghibur terbaik juga ada di Jakarta, Mas Hery berarti sering ke hiburan karena ketawanya paling kencang. Hal yang juga kita tahu bahwa dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk, bahwa Rumah Sakit Pendidikan memiliki peran sentral tadi saya bilang itu. Kita tahu tadi pagi kita beraudiensi dengan beberapa Rektor bahwa cost termahalnya itu ketika co-asst dan internshift artinya di tempat Bapak begitu. Jadi kalau hanya pendidikan Kedokteran saja, Sarjana Kedokteran itu di UNMUL maupun di Universitas Hasanudin bisa Rp.8,5 juta sampai selesai, tadi yang bicara Pak Rektornya. Jadi, kita juga sangat terkejut kalau ada yang minta sampai Rp.800 juta, di UNSUD Rp.250 juta, di UI minimal Rp.90 juta. Nah, Rumah Sakit Pendidikan idealnya bisa menceritakan komponen biaya terbesar apa sih? Nah ini kebenaran kami sama Pak Rohmani sama terus nih, tidak kebetulan juga, tetapi PKS kabarnya mau digeser. Mungkin mau jadi sama, pertanyaannya sama dari tadi sama saya, komponen terbesar apa di RSPI sehingga yang tadi dibilang oleh Pak Rektor UNHAS yang bisa jauh lebih ditekan. 180
ARSIP DPR RI Begitu masuk co-asst dan Internshift jadi mahal, dia beri contoh satu, biasanya kalau di kampus 1:50 tetapi untuk co-asst 1:10 dan per Poli akan beda. Poli THT, Poli Bedah ini akan beda, nah ini juga perlu dan ke depan tadi kebenaran Rektor bilang kalau dikasih duit dari Pemerintah Rp.3 triliun. Insy Allah bisa gratis dengan berkualitas, saya rasa terus terang saya langsung segar Pak, Bahasa jawanya giras, giras itu langsung ininya naik semua, kalau Rp.3 triliun kita bisa begini kenapa tidak kurang lebih begitu, tetapi lagi-lagi ini kuncinya di tempat Bapak, di Asosiasi Bapak ini di Rumah Sakit Pendidikan. Berkali-kali saya bertanya apa sih yang membuat pendidikan mahal? Dia kasih contoh kalau mikroskopnya saja Rp.40 juta, kalau 20 mahasiswa sudah Rp.800 juta, mayat katanya Rp.400 juta, ini kan sulit apakah perlu ...(suara pembicara tidak jelas) orang atau bagaimana kan? Artinya tetapi itu semua bisa dikalkulasi Pak. Orang bikin eksplorasi laut yang dalamnya ribuan meter saja bisa dikalkulasi. Kalau ini clear, ada kejujuran kita ingin membangun bahwa kita bisa mengurangi Pak gap itu, 72.000 bisa kita kali 10 setahun 720.000. Saya rasa tidak ada yang terlalu sulit, saya sangat menghormati Bapak-bapak yang di depan, memang kedokteran itu paling sulit. Tadi kawan di kanan bilang bahasa sederhananya "Wah dokter mah kalau batuk saja kita takut Pak". Kebetulan istri saya juga dokter, dia bilang hidup saya tidak higienis dia bilang begitu, kurang higienis Mas Hery kabarnya. Jadi Ibu dan Bapak-bapak yang ada di muka, mohon dijelaskan komponen biaya di Rumah Sakit Pendidikan dan kalau misalnya ada baku bikin Rumah Sakit Pendidikan itu kurang lebih minimal dengan kondisi ideal, minimalis. Bukan kondisi ideal, Rp.250 miliar kita bisa anggarin, setiap Universitas Negeri kita bikinin misalnya begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi memang kita kan menganggarkan 19 Rumah Sakit Pendidikan tetapi yang sudah mulai itu 16. Tiga itu masih kita pending menunggu undang-undang ini Pak, jadi bagaimana nanti ini, jadi itulah sekedar pertanyaan, tolong minta penegasan dari Bapak-bapak sekalian. Kami mohon maaf agak lucu-lucu sedikit, memang Komisi kami ini Komisi kekeluargaan, Komisi peradaban. Tidak pernah ada saya PKS, saya ini, ya oposisi, hampir tidak ada di sini Pak. Jadi semata-mata mengurusi SDM (Sumber Daya Manusia) pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda, olahraga, semuanya kita mengurus SDM. Tidak mengurus politik misalnya, bagaimana nanti ini apa Golkar misalnya tidak begitu. Silakan Pak, kita minta masukkan. Pak Herry dulu. ARSPI: Bapak dan Ibu, kalau tadi Pak Utut menyebut biaya untuk mayat ya Pak, 400 ya? Berita baiknya kalau di Cina itu tidak masalah dan mungkin bisa kita impor dari Cina. Setiap hari katanya ada 600 penjahat yang ditembak begitu Pak, yang menjadi sumber dari organnya juga. Ada teman kantor istri saya yang baru diambilkan begitu Pak, rupanya nunggu penjahatnya ditembak kapan, dicocokkan, tahu-tahunya 2 jam setelah ditembak itu sampai di Rumah Sakit barangnya itu. 181
ARSIP DPR RI Dealnya itu dan di sana tidak perlu concern dari keluarganya Pak, jadi mungkin kalau mau mendatangkan, sekarang kan semua barang dari Cina termasuk nanti barangkali mayat. Jadi Bapak, saya ingin merespon yang pertama dari Pak Akhmal dan Teman-teman yang lain. Berarti saya kira kita semuanya sepakat bahkan semangat awal dari Komisi ini sesungguhnya undang-undang ini bukan sekedar mengatur tingkatan-tingkatan yang lebih teknis, tidak, tetapi justru kepada kebijakan besarnya yaitu antara lain dalam rangka mendorong pendidikan ini kan di hulunya pelayanan kesehatan Pak. Kita merasa bahwa kalau hulunya tidak dibenarkan, dibenahi, nanti hilirnya juga tidak beres. Kalau di hulunya semua adalah mahasiswa kedokteran ber- Mercedes ya tidak mungkin nanti di Papua, Irian Jaya dimana itu kebagian dokter begitu Pak. Karena itu bagian itu menjadi niat kita yang lebih awal, yaitu kira-kira dalam bahasa lebih agak kasarnya begitu mengambil alih kembali pendidikan kedokteran itu menjadi tanggung jawab Negara yang selama ini memang diabaikan. Dan kami sejalan bahwa inilah yang, tapi tentu saja konsepnya tidak bisa sepenuhnya, Pak Utut tadi kan mau berapa Rp.3 triliun? Pak Utut ini mentang-mentang Anggota Panitia Anggaran ini kan bisa seperti itu, tetapi kira-kira ada semangat seperti itu. Nah ini kita ingin strukturkan di dalam undang-undang ini untuk gede-nya, karena itu Pak Laksono juga hadir di sini untuk mencoba membantu kita juga Pak, merumuskan kebijakan-kebijakan besarnya itu dalam konteks seperti itu. Kita tadi melihat bersama, saya kira semuanya sepakat, dalam masalah pendidikan Kedokteran ini kalau kita persamakan persepsi kita, kan pendidikan kedokteran ini yang sama-sama beratnya antara pendidikan akademik dan keahliannya ini Pak. Keprofesiannya ini sama-sama beratnya dan karena itu, maka antara Fakultas dan Rumah Sakit kira-kira mempunyai bobot yang kira-kira sama. Karena itu saya ingin memperdalam tadi adalah kalau peran rumah Fakultas kita sudah tahu semuanya tetapi yang peran yang tadi Bapak-bapak semuanya inginkan Rumah Sakit sebagai Badan memang pendidikan Kedokteran atau berbasis pada Rumah Sakit itu. Peran apalagi yang memang harus diambil dari Rumah Sakit Pendidikan yang bukan hanya sekedar lahan, terus terang sejak awal saya memang keberatan tetapi menurut tenaga tim ahli setelah ada itu, itu kan adanya di Undang-undang Rumah Sakit. Tetapi kita coba, saya setuju kalau kemudian bedanya antara lahan dan wahana tadi itu seperti apa rinciannya yang kemudian mungkin kami mohon diberikan masukkan. Tidak harus sekarang Pak, tetapi dipikirkan kembali sehingga peran dari Rumah Sakit ini kalau sekarang ini baru sekedar ...(suara pembicara tidak jelas) ini Pak, Badan Koordinasinya. Apakah memang pada dasarnya mereka ini harus menjadi sebuah satuan apa yang lebih bulat dan itu nanti bisa diperintahkan kepada undang-undang? Misalkan memang yang namanya Dokter Pendidik Klinis itu adalah yang Faculty Number, dia harus menjadi akan otomatis menjadi Faculty Member-nya dari Fakultas itu sendiri sehingga nantinya ada status akademiknya dan itu bisa menjadi sejajar seperti yang Ibu dan Bapak-bapak kenai seperti itu. Inilah yang menjadi keprihatinan kita semuanya Bapak termasuk yang tadi kemarin kita diskusikan dengan Pak Laksono tadi Pak. Mengenai penyetaraannya Bapak tadi sampaikan 182
ARSIP DPR RI bahwa kalau dokter,S.Ked-nya itu sampai dengan Sarjana, tetapi kalau dokternya kan sudah sama dengan Magister. Barangkali di luar negeri, di Amerika bahkan M.D-nya itu adalah dokter kan Pak? Karena dia berangkatnya dari Sarjana Muda, kemudian pendidikan 4 tahun yang itu adalah setara dengan Dokter. Nah apakah di kita ini nanti di kemudian hari, ini yang kita coba benahi lagi Bapak, sehingga antara, ini supaya ini kita tidak canggung benar-benar menjadikan satu antara Fakultas dengan apa, dengan Rumah Sakit Pendidikan itu, ini bagaimana arrange-nya? Itu poin kedua. Ini sangat penting Bapak, ini masuk poin ketiga karena ini berkelanjutan dengan status dari Rumah Sakit Pendidikan sendiri. Berdasarkan Undang-undang Rumah Sakit, Undang-undang No.44 Tahun 2009 Rumah Sakit Pendidikan itu tetap dalam yurisdiksinya Menteri Kesehatan Bapak. Pasal 22 dinyatakan bahwa "Rumah Sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan standar dan Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh Menteri," Pak. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kesehatan, yang menetapkan Rumah Sakit Pendidikan itu adalah Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Jadi dengan Menteri Pendidikan itu sendiri hanya koordinasi Pak, jadi ini yang saya kira tidak bisa tidak karena ke depan pun Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki oleh Universitas pun akan tetap tunduk pada Undang-undang Rumah Sakit ini. Karena semua ketentuan yang berdasarkan Rumah Sakit adalah diatur melalui Undang- undang Rumah Sakit. Jadi saya sepakat dengan Bapak tadi Pak Ketua tadi bahwasanya undang- undang ini memang dan kami pun sudah berusaha untuk merumuskan bagaimana tempatnya, di antara Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Rumah Sakit. Dan yang sedang pending sekarang Pak Pemerintah mengajukan usulannya adalah Undang-undang tentang tenaga kesehatan. Ini kan ada rangkaiannya Pak, tetapi karena sifat khusus tadi dan terutama sifat khusus dalam proses pendidikannya itu ada di Rumah Sakit tadi Pak. Kita ingin benar-benar masukkan yang lebih substantif, karena untuk benar-benar menjadikan satu di antara Fakultas dengan Rumah Sakit. Karena kami menyadari bahwa pendidikan ini, memang paduannya harus erat benar antara kemampuan akademik dan kemampuan profesi operasionalnya itu secara lebih dahsyat. Dan karena itu Pak mengenai status Rumah Sakit itu sendiri ini kan PP, menurut Undang-undang Rumah Sakit harus ada PP, Pak. Tetapi kan PP-nya belum keluar, nah apakah kalau Ibu dan Bapak juga terlibat kami pun nanti akan berusaha? Terlibat dalam rumusan PP mungkin beberapa kita diberikan masukkan sehingga tanpa harus menunggu PP itu. Beberapa pasal sudah kita adopt di dalam undang-undang ini sehingga nantinya juga bisa tertata dengan baik di sana. Itu yang ketiga Pak. Yang keempatnya adalah yang 3 tahun di apa, di Puskesmas ketika masih ada wajib kerja Sarjana ya Pak. Sekarang itu tidak ada formulasinya nanti akan kita rumuskan lagi Pak, dalam bayangan tadi saya setuju dengan Pak Akmal mau belajar sebagaimana itu dari sana sulit Pak dari 183
ARSIP DPR RI wilayah luar Jawa itu untuk masuk UI bukan karena tadi Pak. Tetapi yang bayangan di kami Pak, kalau ini ada penugasan belajar, kalau perlu nanti itu ada matrikulasi Pak. Anda mengharapkan orang dari SMA di Papua untuk masuk ke UI Kedokteran mungkin ya lama Pak, tetapi kalau UI menyediakan kelas matrikulasi terhadap mereka-mereka yang diikat di Ikatan Dinas Pak. Konsep kami yang kita dorong di sini adalah Ikatan Dinas, bukan wajib kerja Sarjana Pak, tetapi Ikatan Dinas dikirim oleh Pemda. Kemudian dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dikelola oleh Universitas dan rumah sakitnya, tentu saja dengan Fakultas Kedokteran yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Pendidikan tadi. Dan itu diproses untuk kemudian harus kembali ke daerahnya itu Pak. Ini yang dalam bayangan kami seperti itu, nah ini kan tetap Pak. Karena yang ingin kita lihat lagi apakah ada kemungkinan di kemudian hari juga Puskesmas-puskesmas itu dijadikan, kalau tadi ada Rumah Sakit Pendidikan utama, ada jejaring, bagaimana tempatnya puskesmas ini? Ini kan memberikan bekal yang sebenarnya sangat penting dalam menghadapi krisis dengan segala macam keterbatasannya, aspek sosialnya. Ini kan 4 orang masih belajar ini Pak. Nah, apakah, bagaimana memperkaitkan seperti ini? Itu yang ketiganya. Yang keempatnya, sedikit lagi Pak, kenyataannya sekarang ini dia dari KS itu kan puskesmas tidak ada isinya. Kalau tadi dirancang secara kasar kita kekurangan dokter cukup besar, kalau normal produksi seperti sekarang disampaikan oleh Pak Ketua tadi 42 tahun. Apakah tidak ada jalan pintas? Misalkan dokter yang dengan kelas misalkan, apakah yang sekarang S.Ked itu tidak bisa diberikan gelar asisten dokter atau calon dokter? Yang bisa kemudian, sebelum itu bisa bekerja di Puskesmas-puskesmas atau dengan cara apa lainnyalah. Tetapi di Puskesmas kan kosong Pak, sekarang kenyataannya setelah periode KS itu Puskesmas banyak yang kosong terutama di Daerah-daerah. Dan ini saya kira problem kita untuk memberikan pelayanan terhadap hak seperti disampaikan tadi kan, hak dasar dari warga negara ini untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi itu Pak, 4 poin kami menegaskan kembali, saya kira kita sepakat bahwasanya pelayanan kesehatan itu harus kita pandang sebagai public goods, public services, sehingga penyelenggaraannya sejak dari hulunya juga harus pada proses yang memang tidak mengarah seperti gaya Amerika Pak. Teetapi mengarah kepada konsep yang lebih dekat dengan negara kesejahteraan begitu Pak. Saya kira itu kita sejalan, saya kira itu Pak 4 poin. KETUA RAPAT : Mungkin dari Pak Ruli ya sebagai Pimpinan. ARSPI (RULI): Asosiasi ini Rumah Sakit Pendidikan dan seluruh Pimpinan Rumah Sakit yang hadir dan Bapak dari unsur lainnya. Rekan-rekan dari Panja Undang-undang Kedokteran. Saya melihat pentingnya undang-undang ini nantinya bisa untuk memberikan dukungan penuh pada pelayanan kesehatan kan begitu ya, Pak Heri? Sehingga memang Menterinya itu Menteri Kesehatan, jadi 184
ARSIP DPR RI sebenarnya kita ini support dari pendidikan termasuk Mendiknas, bisa tidak? Karena ini kan persoalannya adalah masalah penyebaran satu aspek yang tidak bisa dikontrol sukarelanya dokter tidak maulah mereka itu. Mereka pasti pilih di kota dan kalau bisa di Jakarta semua begitu kan? Karena praktiknya mereka lebih enak. Nah, pada kesempatan undang-undang ini bisa mengatur, kalau saya berpikiran ya bagaimana konsepnya dari FTI ya? Ini mungkin terkait dengan di mana kita petakan? 19 itu di mana pemetaannya itu, sehingga tidak semuanya mereka itu datang ke yang besar-besar di Jakarta atau di Jawa dan dikembalikan lagi, untuk mereka cari yang namanya wajib kerja di daerah yang mereka tidak suka. Nanti lama-lama nyolong-nyolong balik lagi ke Jakarta untuk meninjau lagi, kalau mereka aslinya orang sana, mereka tidak akan pulang kemana-mana kok. Memang di sana, mereka sekolah di sana, mereka kerja di sana bukan menjadi beban buat mereka. Tetapi ini dalam satu kesatuan pemetaan daripada wajib kerja dan pemetaan pendidikan kedokteran, mengingat pendidikan kedokteran itu mahal, mengingat itu membutuhkan orang yang punya dedikasi untuk kerja, mengingat macam-macam tadi. Di setiap daerah yang tadi punya potensi datang tidak kebagian sekolah di Airlangga dan di UI itu kan mesti balik lagi mereka. Ini memang ada suatu pikiran yang memang nanti itu dikaitkanlah yang namanya wajib kerja dan domisili pemetaan daripada pendidikan kedokteran ini. Sehingga tidak ada masalah kalau memang dia orang sana, dia kembali ke sana, memang ingin menetap ke sana atau berdekatan dengan daerahnya, itu satu hal ya. Hal yang kedua, saya memang masih belum bisa membuat penyetaraan antara apa yang disusun dalam RUU Dikti. Mereka punya penyetaraan yang sudah mereka coba buat di mana jenjang akademik dari apa itu strata? Apakah itu praktik yang kita sebut sebagai terapan yang sudah ada? Tetapi itu masih ada satu koordinasi lagi Pak ya, dengan kita Undang-undang Dikti dalam hal ini nanti Pak Prof Yohanes dan Pak ini juga. Ini editan lagi Pak, supaya jangan sampai ini sama-sama jalan paralel padahal Undang-undang Dikti ini, sebenarnya Bapaknya juga Undang- undang Pendidikan Kedokteran jangan sampai tidak sinkron. Dan kakeknya kan Undang-undang Sisdiknas yang sekarang ini, yang masih kita anggap memang masih hidup. Ini susahnya cucu sama anak bareng ini, Dikti sama Undang-undang Kedokteran ini. Kakeknya diam-diam saja di sana, jadi kita ingin ada koordinasi terus Pak ya. Kemarin saya masih belum melihat ada suatu karena saya belum melihat bagaimana finalisasi terakhir daripada rumusan tingkatan strata dari Dikti ini. Ini yang saya tunggu, kalau ini sudah ada kita coba masukkan dalam yang namanya kompetensi yang sudah mereka susun itu. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Ini sudah lewat jam 4, dalam Tatib kalau jam 4 harus kita skors tetapi ini karena kita mungkin bisa setengah jam lagi ya? Jawaban bisa cukup setengah jam, maka kita tidak perlu skors, bagaimana setuju? Tambah setengah jam ya. 185
ARSIP DPR RI (ANGGOTA RAPAT: SETUJU) Silakan. ARSPI: Baik, terima kasih nanti bergantian, kami juga sudah ditunggu pesawat. Pertama, tentang proses pendidikan untuk Dokter, untuk profesi, akademik, lebih banyak di Fakultas tetapi dia juga sudah masuk ke Rumah Sakit. Tetapi kalau sudah Dokter Muda, S.Ked itu sebagian besar waktunya di Rumah Sakit. Tadi sebagian tadi, seperti Pak Heri itu ke Pusmas, itu satu jaringan tadi, cuma tadi perlindungan hukumnya ini yang perlu dimasukkan tadi. Sekarang kan kalau seorang dokter muda atau mungkin PPDS dalam melakukan suatu Dispusmas kan ya? Terjadi suatu bagaimana perlindungan hukumnya, ini barangkali yang perlu diperhatikan. Kemudian, di Rumah Sakit ini ada tiga hal yang diperhatikan, satu adalah perlu pematangan dan knowledgesnya perpanjangan dari akademik tadi; yang kedua dari skillnya, jadi dia mempertajam apa? Tadinya dengan menggunakan ...(suara pembicara tidak jelas), menggunakan skill lab dan sebagainya sekarang mematangkan, menggunakan apa betul-betul pasien; dan yang ketiga, itu yang tadi supaya senyumnya bagus, supaya kalau masuk ruangan senyumnya itu, attitudenya ini diperlukan paling tidak hardwarenya. Perangkat kerasnya paling tidak gedungnya, alatnya harus bagus, para calon dokter, calon spesialis itu merusak alat ini, maaf ijin untuk latihan dan sebagainya itu akan gampang rusak tadi. Sarung tangan mestinya kalau tidak pendidikan mungkin cukup 3 pasang, dia mungkin 10 pasang, ini juga barangkali cost yang ditanggung. Kemudian, SDM-nya, jadi jumlah dosennya, rasionya antara si dosennya dengan yang dididik juga harus bagus termasuk pasiennya. Kemudian software-nya adalah SOP, SOP yang world class tadi, kemudian yang terakhir ini barangkali yang paling lama itu adalah hardware. Jadi perangkat hati, pelatihan senyumnya ini, ini barangkali yang attitude, jadi di Rumah Sakit itu latihan ini yang kurang, itu perlu ditingkatkan di kurikulumnya. Kalau DM-nya mungkin 4 semester tambah Pusmas, kalau spesialis seluruhnya proses ini ada di Rumah Sakit Pendidikan. Kemudian, ini barangkali nanti klarifikasi paling tidak di Surabaya, kami tidak pernah menerima uang sepeser pun dari pendidikan Dokter S1. Jadi untuk DM, jadi saya tidak tahu yang bayarnya ratusan juta itu ke mana, karena semuanya seperti Rumah Sakit Provinsi itu disubsidi oleh APBD. Jadi pendapatan Sutomo umpamanya Rp.500 miliar, itu APBDnya sekitar Rp.800 miliar dan 300 itu karena dia menempatkan sebagai public kurs tadi. Dia meminta pendapatan Rumah Sakit berapa tetapi yang penting tadi seluruh pasien jangan ditolak, proses pendidikan berjalan. Ini sekali lagi barangkali perlu diklarifikasi karena kita tidak menerima uang sepeser pun dari uang penerimaan masuk untuk kedokteran, tidak tahu yang lain. Nah, untuk spesialis program yang untuk belajar ya mungkin di APBN ada. Itu ada presentasenya dari Kemenkes, kita mendapatkan 20%, 20% dari anggaran ...(suara pembicara tidak jelas) yang digunakan untuk pendidikan spesialis, itu ada. Kita masukkan sebagai pendapatan Rumah Sakit dan nanti digunakan untuk pendapatan operasional, lalu biaya detailnya 186
ARSIP DPR RI nanti Pak Bayu akan punya. Kita pendekatan namanya activity costing jadi kalau dia masuk Rumah Sakit, kalau dia sehari mandi berapa kali, berapa galon dia pakai, kemudian kalau dia ngotorin lantainya berapa kira-kira harus dipel, lalu listrik-airnya, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Itu ada list-nya, kita lakukan satu survey sehingga selama pendidikan dokter umum di Rumah Sakit abisnya berapa mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan. Spesialis juga demikian, itu juga masing-masing bagian seperti Prof ini yang di ...(suara pembicara tidak jelas) barangkali berbeda dengan yang di THT, berbeda lagi dengan penyakit dalam. Jadi unit cost-nya berbeda- beda, ini di RSP tidak sama dengan Dikti untuk menghitung unit cost tadi tentang pembiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan apa tadi, memang sekarang ada persoalan di proses produksi dan distribusinya. Produksinya tadi biaya yang semakin mahal, kemudian dosennya juga mulai berkurang, distribusinya intervensi dari Pemerintah tidak begitu besar sehingga akhirnya terjadi ketidakmerataan penempatan dokter tadi. Ini beberapa hal yang mungkin, yang lainnya mungkin bisa menjelaskan mungkin Pak Bayu tentang masalah pembiayaan, mungkin Prof Akhmal bisa menjelaskan ini, silakan Pak Bayu. ASOSIASI (BAYU) : Terima kasih Pak Ketua. Bapak-bapak, Ibu, Ketua Komisi X DPR RI dan Wakil Ketua, serta Anggota Panja. Di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kami bukan curhat tetapi inilah image di masyarakat yang saat ini melekat tentang Rumah Sakit Pendidikan. Sesuai dengan Bapak dari Jawa Barat tadi, dari Sumedang mengatakan bahwa memang Rumah Sakit Pendidikan itu dulu image-nya adalah yang mau tidak mau stigma negatif ini kita sudah berusaha untuk melepasnya, dikenal dengan 7K Pak. Apa itu 7K? Yaitu kodol, kumel, kumuh, kotor, keji, kejam, keleleran, pasien di mana-mana, di gang-gang dan sebagainya. Itu paradigma yang selama ini melekat di masyarakat sehingga tadi ada yang mengatakan bahwa Dokter itu kejam, perawat itu kejam, dan sebagainya. Tetapi mungkin hal ini secara berangsur-angsur sudah dieliminir tentu dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan melakukan standardisasi manajemen dengan ISO dan juga mengarah ke JCI (Joint Commision Internasional) untuk mencapai world class, yang kita perhatikan adalah dengan passion safety, keselamatan pasien dan passion satisfaction. Jadi kepuasan pasien ini juga kita sudah melakukan suatu kegiatan yang periodik, kita ukur dengan berbagai metode secara ilmiah baik itu dari Menpan yang sudah ada. Menteri Aparatur Negara ada beberapa indikatornya dan juga kita menggunakan tenaga-tenaga tertentu dan ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian, yang perlu kami sampaikan selanjutnya adalah memang ada selama ini dikemukakan oleh Kawan-kawan kami, sejawat kami di Rumah Sakit Pendidikan lain, Rumah Sakit Pendidikan untuk profesi dokter. Jadi untuk mendapat gelar dokter, sarjana kedokteran itu mungkin belajar praklinik di Fakultas, tetapi selama untuk mendapatkan praktik mulai dari, kalau dulu ada namanya ...(suara pembicara tidak jelas) atau Koas Junior, dulu ada senior klapshift, tetapi 187
ARSIP DPR RI sekarang tidak ada. Jadi hanya co-asst saja P3D, ini praktiknya mayoritas ada di Rumah Sakit Pendidikan. Untuk biaya pendidikan dokter dan sebagainya kami tidak dilibatkan dan memang kami tidak mengetahui hal itu. Ada yang Bapak kemukakan Rp.800 juta, Rp.200 juta kami tidak mengetahui. Tetapi untuk diketahui di Rumah Sakit Hasan Sadikin, setelah kami hitung secara ideal bahwa selama satu orang co-asst yaitu dari Sarjana Kedokteran sampai dengan mendapat dokter hanya dibutuhkan Rp.6 juta selama 2 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan ini sudah dihitung oleh Badan Koordinator Pendidikan, Bakordik dan Rp.250 ribu per bulan per co-asst itu dihitungnya. Tetapi dalam hal ini memang kami belum mendapat koordinasi dengan pihak fakultas, tetapi bagaimana pun juga kami menyadari ini domain dari Fakultas. Kami tidak menuntut hak, tetapi kami berupaya berbuat sesuatu yang bermanfaat, karena kami menyadari sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di satu aspek kami juga menyadari walaupun keterbatasan saat ini, apalagi residen kita di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada 1217 residen sampai saat ini. Kemudian co-asst juga berjumlah ribuan dan ini untuk diketahui bahwa perhitungan barang habis pakai yang disampaikan tadi seperti...(suara pembicara tidak jelas), masker, topi operasi, kemudian juga baju operasi. Kalau co-asst-nya banyak kita tidak diperhatikan tetapi ini harus ditanggung mau tidak mau oleh Rumah Sakit Pendidikan. KETUA RAPAT: Boleh interupsi? Tadi yang 1200 sekian itu untuk yang residen? ARSPI (BAYU): Residen spesialis. KETUA RAPAT: Yang ditambah lagi untuk co-asst-nya yang sarjana? Itu jumlah ...(suara pembicara tidak jelas) berapa? ARSPI (BAYU): 1100 tempat tidur. KETUA RAPAT: Oh 1100 tempat tidur dan semuanya tadi Pak, baik co-asst maupun residensi tidak memungut biaya kefakultasan sama sekali Pak? ARSPI (BAYU): Jadi, dalam hal ...(suara pembicara tidak jelas) itu kita mendapat kontribusi, tugas belajar. Ada Permenkes-nya 20% dari tugas belajar tetapi itu untuk spesialisasi, tetapi untuk spesialis itu kita tidak mengetahui secara, belum secara. Kemudian untuk dokter juga kita belum, kita masih membicarakan, kadang kita meminta sesuatu yang bermanfaat untuk proses pendidikan. Dan ini yang perlu mungkin dalam undang-undang nanti diatur sedemikian rupa sehingga memang adanya satu kejelasan. Kadang ada teman-teman dokter di Rumah Sakit yang mengatakan ini hanya seloroh mungkin, "Kerbau punya minyak, sapi punya nama," kadang seperti itu. Tetapi kita tidak 188
ARSIP DPR RI memandang dalam hal itu, yang penting adalah bisa berbuat sesuatu, mengembangkan sesuatu untuk melahirkan orang-orang yang bisa berbuat baik terhadap bangsa ini. Jadi, kita tidak memperhitungkan masalah uang kita tidak tahu, apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat, ini mengenai masalah cost dan hal-hal lain. Belum juga barang habis pakai mungkin kemudian kerusakan alat-alat yang dikemukakan oleh Ketua Asosiasi bahwa praktik kadang menggunakan USG dan sebagainya. Kemudian menggunakan hal-hal lain walaupun sudah ada itu namanya dry lab, tetapi bagaimana pun juga itu kan harus hands on ke manusia. Ada beberapa hal yang perlu, kalau ke ...(suara pembicara tidak jelas) dan sebagainya itu bisa di, ini hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah kenyataannya seperti ini. Jadi, inilah hal yang ada di kami, kemudian mudah-mudahan masukkan-masukkan dari sejawat lain bisa terutama dari Rumah Sakit Pendidikan. Terima kasih. ARSPI (PROF. AKMAL): Terima kasih. Yang pertama, saya akan merespon yang terhormat Pak Heri Akhmadi, tentang hubungan Fakultas Kedokteran yang konkritnya dengan Rumah Sakit. Sebenarnya ada berbagai model kerja sama itu, barangkali saya bisa kasih masukkan, barangkali mana yang kita bisa masukkan sebagai dasar di undang-undang. Kalau kita lihat empirisnya dulu, empirisnya dulu yang merupakan hasil penelitian. Di Amerika itu mereka punya 126 Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan, kemudian mereka bikin penelitian. Ini penelitian ke luar tahun 2010 kemarin, ke luar penelitiannya yang mana yang kira-kira akan berhasil mempertahankan misi mereka yaitu pelayanan. Termasuk pelayanan orang miskin, pendidikan dan riset, karena Rumah Sakit ini kan kita mesti tidak bisa meninggalkan riset sebenarnya. Bukan cuma pendidikan, mereka bilang mereka bagi itu, mana yang berhasil mereka bikin...(suara pembicara tidak jelas), mana yang berhasil, mana yang tidak. Dilihat dari segi strukturnya, kelembagaannya, ternyata makin terintegrasi Rumah Sakit Pendidikan itu dengan Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit itu makin jadi top performer. Jadi makin dia jadi satu itu akan menjadi bagus sebenarnya secara struktur ya. Jadi ada yang cuma hubungannya MoU biasa, ada yang levelnya cuman bertemunya 1 bulan. Ada yang bentuknya sampai Departemen Medik, Departemen bagian bedahnya itu miliknya Fakultas dan Rumah Sakit sekaligus, ada yang merger betulan itu. Nah, kesimpulannya seperti itu, ini pengalaman. Data kedua kita ambil dari Eropa, Belanda sudah menggunakan itu yaitu Rumah Sakit Fakultas Kedokteran jadi satu. Ini barangkali yang levelnya di undang-undang seperti ini, apa yang jadi, pernah jadi pengalaman saya sendiri, pernah di Jakarta ini kita menghadap Ibu Mega Wakil Presiden. Kita bawa konsep waktu itu Menkes Pak Asmayudi mau menyatukan satu, Rumah Sakit Cipto dengan Fakultas Kedokteran UI kita bawa konsep itu. Oleh Ibu Mega kemudian dibahas waktu itu oleh Pak Bambang Kuswo, persoalan waktu itu adalah prinsipnya sudah disetujui, masalahnya adalah waktu itu UI itu ada undang-undangnya di bawah PP karena dia BHMN. Sementara RSCM waktu itu Perja, Perja itu di bawahnya undang-undang. Jadi dia bilang agak sulit 189
ARSIP DPR RI ini sebenarnya menjadikan satu ini dua organisasi, yang satu cantelannya PP, satu undang- undang sehingga tidak jadi, yang saya mau ceritakan adalah apa? Sebenarnya buat kita kalau jadi satu itu sebenarnya bagus, kita lepaskanlah, kita apa, saya orang Diknas, apa orang Depkes mau buat saya sih tidak penting menurut saya. Mestinya di sini tidak bicara lagi Kemkes apa Diknas gitu loh, ke depan ini dan untuk itu kita mesti berani bilang bahwa kalau memang kenyataannya, empirisnya jadi satu lebih bagus. Kita usahakan bahwa itu ada tahapannya itu perkara lain, ini komentar saya tentang seberapa sih sebenarnya hubungan antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, itu satu. Barangkali nanti akan saya bisa sampaikan ke Bapak Ketua nanti literaturnya dan sebagainya tentang ini. Yang kedua, tentang keuangan, kalau literatur sudah jelas ya Pak Prof. Laksono sangat tahu, 20%lah rata-rata itu biaya pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan karena adanya pendidikan, sekitar segitulah. Kalau Cipto tahun kemarin kita keluarkan uang Rp.980 miliar ya bisa Rp.200 miliar karena pendidikan, katakan ya disana tidak efisien ya. Kali mestinya tidak 900 katakanlah bocor-bocor begitu kan 800 mestinya. Paling tidak 150 itu untuk pendidikan, saya tidak tahu Prof. Idrus ngitung Rp.3 triliun darimana, mungkin dia kali-kalikan saja angka itu pengeluaran saya tidak tahu. Tetapi kira-kira seperti itu, nah modelnya bagaimana? Komponennya apa? Itu buat saya tidak selalu juga kita bisa pakai, karena apa? Kita kerja ini masih tidak efisien sama sekali, kita misleading juga kalau kita mau terlalu detail dengan ini tetapi secara pokok kita sudah tahu angkanya dari perpustakaan, tidak akan jauh dari situ melesetnya. Kemudian, ada lagi Pak Hery tentang Undang-undang Rumah Sakit, ada lagi yang mesti kita waspadai adalah Undang-undang Rumah Sakit bilang bentuk Rumah Sakit itu harus paling tidak yang punya Pemerintah paling tidak BLU. Jadi rumah sakitnya UI di depok itu saya bingung nanti itu, itu Rumah Sakitnya Universitasnya bentuknya disuruh BLU juga. Kalau sekarang ini pakai PP 66 yang sementara ini bentuknya BLU, tetapi Rumah Sakit yang UI apa BLU juga? Jadi tidak bisa itu nantinya Universitas punya Rumah Sakit, itu barangkali mesti diantisipasi dari sekarang. Karena Undang-undang Rumah Sakit mengatakan semua bentuk Rumah Sakit Pemerintah harus BLU atau BLUD, jadi itu nanti akan jadi masalah. Selanjutnya, tentang topik, tadi saya bicara dengan Prof. Laksono yaitu tentang PPDS, asisten, ini agak berbeda, kita men-treat orang yang belajar peserta didik ini mahasiswa yang satu dengan pendidikan spesialis. Pendidikan spesialis ini sangat berperan pada pelayanan pasien dan selama ini mereka harus bayar, sementara di luar mereka itu dibayar. Entah siapa yang bayar di luar, karena dianggap mereka, kalau di Amerika misalnya banyak yang memakai buat pendidikan itu adalah orang miskin atau Jamkesmas. Di Amerika itu medicare-nya, kayak Jamkesmas-nya yang bayar, jadi memang tidak dibebankan di Rumah Sakit sepenuhnya. Ini juga mesti kita pikirkan sebagai satu ide untuk barangkali mencoba meringankan beban para peserta didik ini. Sekaligus juga dalam jangka panjang juga dia tidak terpacu untuk cepat-cepat mengembalikan uang karena dia biaya pendidikannya mahal, itu satu hal lagi. 190
ARSIP DPR RI Kemudian saya kira tentang pemerataan tadi, program martikulasi, kita pernah memikirkan Pak Hery dengan ini. Jadi tugas belajar Depkes ini ada yang sistem modul ini, kita ambil orang dari daerah, memang beda sekali. Kalau tadi saya bercerita tentang SMA yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran itu di level spesialis pun sama Pak. Jadi Dokter-dokter ini ada rankingnya juga, begitu dia dari daerahnya lama 2-3 tahun lulus, tinggal di kabupaten barangkali, ambil dari Pemda-nya kirim ke kita. Kita tes "Waduh bahaya ini kalau jadi spesalis," kita sedang memikirkan matrikulasinya untuk itu, itu barangkali bisa. Jadi, sudah Pak, itu sudah menjadi pemikiran walaupun masing-masing Universitas mau membuat modifikasi-modifikasinya sendiri-sendiri. ANGGOTA DPR: Maaf di UI ada sistem kuota tidak? Jadi, berapa persen untuk daerah sulit itu ada kuota? ARSPI: Kita ada kuotanya untuk, ada untuk daerah. Jadi begini kita bisa terima 5 orang, yang harus betul-betul sesuai dengan kriteria itu 3 orang, yang 2 ini kalau dia ...(suara pembicara tidak jelas) kita terima walaupun sebenarnya tidak masuk yang paling atas. Nah, ini variasinya masih ada Prof, tetapi prinsipnya kita sudah ingin ...(suara pembicara tidak jelas) sudah melaksanakan ini sebagian besar program studi, karena masih diserahkan ke program studinya. Jadi kayak kemarin ada 5 orang, bayangkan 5 orang, yang daftar 16 untuk masuk bedah, itu yang 10 lulusnya cumlaude. Jadi bisa dibayangkan kalau di UI yang lulusnya cumlaude dokter spesialis, saya tidak bayangin ada yang bisa masuk lagi ini kalau cuman terima 5. Tetapi kita pastikan bahwa yang dua ini tidak usah apa? Kita lepaskan dari rankingnya, kita ambil dia tetapi dengan perjanjian dia kembali ke daerah. Tetapi ini mesti menurut saya dilembagakan, karena semuanya inisiatif-inisiatif dari masing-masing program studi dan Universitas. Saya kira itu barangkali yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. ANGGOTA DPR: Pak Ketua, boleh saya minta sedikit saja, evaluasi sedikit saja. Tadi disebutkan kalau tadi Pak yang 20, yang tadi semakin terintegrasi semakin baik. Dalam kondisi sekarang ini dengan ketentuan Undang-undang Rumah Sakit yang ada, mana yang lebih ideal Pak? Mendekatnya ke arah sekolah Fakultas Kedokteran di bawahnya Departemen Kementerian Kesehatan atau di bawahnya Diknas? ARSPI: Kalau dari segi uang, segi manajemen, lebih mudah Fakultasnya masuk Rumah Sakit dari segi manajemen, karena apa? Biasanya kalau hubungannya berdua ini, ini saya mengambil pengalaman di luar karena mereka fun rising itu masih bisa di dapat di Rumah Sakit. Fun rising dalam arti kita mau bikin penelitian, kita mau bikin pendidikan, banyak sponsor dan sebagainya masih bisa dibandingkan itu. Tetapi sekali lagi faktor penentunya adalah memang Rumah Sakit siap betul-betul tidak untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan betulan begitu? Ini faktor cerita lain 191
ARSIP DPR RI lagi, kalau di luar, di Belanda itu ada delapan, satu Belanda itu 8 Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit. Itu meluangkan waktu 20 tahun Pak Hery, dari mulai yang pertama di Amsterdam sampai terakhir di Mastry untuk mau akhirnya betul-betul semua jadi satu, sekarang semua jadi satu, karena evidence memperlihatkan biaya pendidikan dan penelitiannya itu setelah mereka berkumpul, finance-nya jadi lebih baik, bayangkan tetapi mereka bikin, saya tanya ke sana di mana undang-undang ini dibikin? Akhirnya dia bilang, dia dapat dari dua-duanya, mini ...(suara pembicara tidak jelas) kasih, mini self education-nya kasih ke lembaga yang menjadi satu ini. Terobosannya seperti itu mereka bikinnya, it's takes 20 years buat seperti itu, di Amerika empirisnya sudah memperlihatkan seperti itu, saya kira kita mesti mengantisipasi. Terima kasih. ARSPI: Bisa saya menambahkan sedikit ya, Pak? Terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan, tentang ide dari Pak Heri Akhmadi konsep ikatan dinas. Mungkin juga dari teman dari PKS dan PDIP, tentang konsep ikatan dinas, mungkin kalau kita sepakat dari forum ini dan saya kira Teman-teman dari DPR RI pun sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap rakyat Indonesia. Maka saya bayangkan ke depannya apakah tidak mungkin ada konsep semacam Jamkesnas tetapi Jampedoknas (Jaminan Pendidikan Dokter secara nasional), yang diambilkan dari APBN dan itu jelas. Jadi peruntukkannya untuk rakyat dan diprioritaskan pada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Jadi dalam hal ini adalah tenaga-tenaga lulusan SMA yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi dia memenuhi kualitas pendidikan, dengan screening mungkin secara nasional, namun secara daerah ya. Sehingga breading ini yang diperkuat oleh legislasi, diperkuat oleh Pemerintah itu bisa kita kawal. Jadi kalau forum ini dalam undang-undang ini bisa mengantisipasi, bisa mengakomodasi, ini mungkin terobosan bagi Komisi X DPR RI nantinya ke depan, saya kira sangat mendukung sehingga Rumah Sakit Pendidikan itu akan sangat lebih enak buat kita. Kemudian, saya setuju dengan kesetaraan antardokter sebagai profesi dan gelar akademik. Itu perlu semacam harmonisasi, jadi saya kira di tingkat undang-undang inilah harus muncul. Kembali ke pertanyaan tentang seberapa sih proporsi biaya pendidikan. Kami dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebenarnya adalah sama sekali kita tidak pernah mendapatkan, apa yang oleh Fakultas Kedokteran UI berapa anggaran untuk pendidikan undergraduated. Tetapi karena pendidikan spesialis ...(suara pembicara tidak jelas) tidak banyak, bahkan tidak ada yang ...(suara pembicara tidak jelas) ke tempat kami, kita tidak pernah mendapatkan. Bahkan anggaran yang kami keluarkan dari anggaran Rumah Sakit, para residen yang ada sekitar 80-an itu mendapatkan biaya dari tempat kita dari anggaran Rumah Sakit yang sudah dituju oleh dewan pengawas. Jadi kalau kita lihat sekitar 50 juta untuk 80 orang dan itu dibagikan tiap bulan untuk biaya pendidikan mereka dan ini bukan dari anggaran Kementerian Diknas, tetapi adalah dari anggaran Rumah Sakit baik dari APBN maupun PNBP. Jadi saya kira ini adalah 192
ARSIP DPR RI semacam kesepakatan kita Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas, bahwa bagaimana pun juga mereka berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan jantung di tempat kita dan mereka ikut juga jaga, ikut berkontribusi kita memberikan itu. Jadi, saya kira tiga hal tersebut yang saya kira akan menjadi masukkan bagi para teman-teman di DPR RI. Saya kira demikian. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ada yang ketinggalan lagi? Silakan. ARSPI: Sedikit dari Pak Ruli, sebenarnya menanyakan tentang penyetaraan yang, menurut saya ada salah satu penyetaraan tentang jenjang karir di Dokter ini. Sebenarnya ujungnya itu guru besar sebenarnya, jadi sekarang ini banyak akal-akalan "Gimana ya caranya supaya cocok ini?" Spesialis konsultan, setara S1, S2, ujungnya itu supaya sama dengan S3, sebenarnya buat saya kayak ada di undang-undang kita. Undang-undang kita mengharuskan jadi guru besar itu mesti S3, itu lebih susah dari di Amerika, Amerika itu tidak perlu guru besar, masalahnya mereka membagi yang namanya research professor dengan clinical professor, yang harus S3 adalah research professor, kita ikut ke Eropa yang kebanyakan profesornya itu S3, jadi sekarang kita menurut saya mohon maaf undang-undang yang menyatakan bahwa jadi guru besar itu harus S3 semua itu yang bikin perkara, itu PP di undang-undang Pak, di Undang-undang Sisdiknas Pak. Nanti kita cek karena saya juga, oke yang saya mau bilang sekarang ini sudah jelas ya, barangkali Permen ya, yang jelas sekarang ini tidak ada orang bisa jadi guru besar tanpa S3, nah yang saya mau bilang itu bahwa di Kedokteran itu SKSnya itu demikian gedenya, memang sudah cocok untuk sampai S3, tetapi karena tetap bukan S3, dicobalah di penyetaraan itu padahal sebenarnya untuk di guru besar itu, untuk di Kedokteran mestinya tidak harus S3 itu kalau menurut saya sih, karena yang penting kriteria guru besarnya itu yang di bikin sesuai dengan keperluan untuk itu. Saya kira itu tambahan sedikit. Terima kasih. KETUA UMUM ASOSIASI PENDIDIKAN (SLAMET RIYADI): Terima kasih. Jadi itulah Bapak Pimpinan yang telah kami sampaikan pada Bapak-bapak dalam forum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kami juga nanti akan menyusun lebih komplit lagi, akan kita rangkum kemudian kita sampaikan dan setelah itu mungkin di rangkum oleh Komisi X DPR RI ini. Mudah-mudahan hasilnya akan yang terbaik untuk kebutuhan Bangsa dan Negara. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA KOMISI X DPR RI: Terima kasih Pak Ketua. Jadi, sangat ini sekali ya tentang yang menarik sekali itu Jampedoknas, itu menjadi catatan tersendiri Pak ya, nanti Bapak bisa membuat satu konsep sedikit ya untuk kita bahas di dalam selanjutnya. Bagaimana mekanisme kirimnya? Saya kira harapan kita Undang- undang Pendidikan Kedokteran itulah yang menjadi semacam itu, inilah yang...jangan undang- 193
ARSIP DPR RI undang lain konsepsinya utuh, tolong dimasukkan, nanti kita upayakan. Untuk diketahui saja Bapak, mungkin tambahan sedikit Pak Ketua, bahwa sekarang ini prosesnya baru dalam tahapan perumusan Rancangan Undang-undang, karena undang-undang ini merupakan inisiatif dari DPR RI, setelah ini nanti selesai, baru dikirimkan kepada Pemerintah, baru pembahasan formal kembali antara, nah ketika itulah, kita nanti mungkin akan lebih bicara serius lagi untuk mendalami persoalan-persoalan ini, karena mengapa ini kita matangkan lebih ini disini karena ketentuan MD3 Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu pembahasan Undang-undang ini hanya diberi waktu 2 masa sidang kalau sudah formal dengan Pemerintah, kalau tidak harus dilaporkan kembali ke Paripurna, nah kalau tidak ya bisa dibatalkan begitu tetapi dengan kontak atau pematangan yang lebih awal dan kita harapkan dapat hasil yang lebih baik dari naskah akademik. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Heri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Dengan demikian selesai kita Rapat pada hari ini, karena Rapat Dengar Pendapat Umum kita tidak membuat suatu keputusan, kesimpulan tetapi nanti staf ahli mencatat semua butir-butir yang telah Bapak sampaikan kepada kami dan tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan nanti amal kita selama kita masih hidup ini. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdullilahirabilalamin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB) Jakarta, 9 Maret 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 194
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : - Rapat ke : Kamis, 9 Juni 2011 Hari/Tanggal Waktu : 14.45 WIB -16.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Tempat Dengan : Pakar Pendidikan Kedokteran : Prof. Mahyudin Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 195
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (PROF. MAHYUDIN): Yang terhormat para pakar. Saya sebutkan para pakar pendidikan kedokteran, Prof. Dr. Subdigdo Adi dari Bandung ya baru datang, Prof. Dr. drg. Egi Surya Sumantri, kemarin katanya Surya,Suryani, itu Pak dokter itu laki- laki, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, terima kasih Pak ya, Prof. Dr. dr. Laksono Trisnantoro, Dr. dr. Fani Idris, dr. Pranowo sudah datang dari jauh-jauh ya terima kasih. Sejawat Anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini kami memohon maaf agak terlambat karena ada tadi rapat raker dengan menteri Diknas, sehingga kita baru dapat memulai sekarang ini. Dan kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan, alhamdulillah kita dapat bertemu di ruangan ini kembali karena awal daripada RUU ini adalah Bapak-bapak ini, kecuali dokter gigi waktu itu ya. Yang belum sempat kita hadirkan bersama-sama kita. Kemudian kita sudah mendapatkan pengesahan dari BAMUS, Badan Musyawarah DPR, untuk menugaskan, untuk memberikan kewenangan RUU ini dibahas oleh Komisi X. Dan sudah mendapatkan Ampres dari Presiden dibawa juga ke Paripurna. Jadi Paripurna dulu, kemudian baru Ampres Presiden, bukan Kepres ini amanat Presiden kemudian ke Bamus. Bamus menetapkan kita sebagai pelaksana daripada UU ini. Kemudian kita bikin jadwal, sejawat sekalian kita bikin jadwal. Jadwal yang pertama pertemuan dengan para menteri terkait, yang diinstruksikan oleh Presiden sebagai, mewakili beliau yaitu menteri kesehatan, menteri pendidikan nasional, menteri keuangan, menteri negara pendanaan aparatur negara dan informasi, serta menteri hukum dan HAM. Alhamdulillah, semuanya hadir kecuali menteri kesehatan. Karena menteri kesehatan ada dua, dipanggil oleh komisi 9 sehingga dia disampaikan oleh mendiknas. Dalam kesepakatan itu pada rapat, pada hari itu, ada raker dengan Pak Menteri, semuanya setuju untuk melaksanakan tindak lanjut daripada pembentukan UU ini. Kami sebenarnya dijanjikan hari Senin DIM-nya, tapi kami tunggu sampai sekarang juga ada, belum ada DIM-nya dan janji dari Menteri Kesehatan untuk menyampaikan besok pagi. Tapi kita tidak dapat, artinya dengan ini melambatkan ini karena kita akan kunjungan ke daerah kemudian pertemuan dengan stakeholder, IDI, organisasi IDI ya nanti. IDI, Konsil, kemudian berbagai stakeholder yang nanti memberikan satu ini apa, tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan kalau mungkin. Kemudian kami bawa ini ke kunjungan dalam negeri. Kita pilih yaitu kunjungan Surabaya, Ujungpandang, kemudian Medan. UGM ya, salah ya, UGM tempat Pak Agung Laksono. Jadi kita ke UGM karena kita minta nanti masukan-masukan dari para pakar yang ada di universitas, tapi kan kami anggarkan itu 3 universitas, maka kita pilih atas kesepakatan rapat kita, rapat internal. Sesudah itu kita akan selesai dari situ kunjungan ke luar negri, pada mulanya kita memilih Belanda 196
ARSIP DPR RI dan Australia. Karena di Australia ada konsil yang menangani masalah-masalah kedokteran. Kemudian Belanda karena kita ada pendidikan setaraf Belanda, kemudian dilanjutkan mereka sudah maju kita masih tetap jalan di tempat. Tapi kesepakatan dari ini, kita ke Jerman Pak. Karena di sana banyak sekali itu apa namanya, kemajuan-kemajuan kedokteran setelah itu maka kita rampungkan di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Tentang DIM, kita intensif nanti membahasnya, persandingan DIM yang kita ajukan persandingan DIM dengan pihak Pemerintah. Oleh karena kita dulu memulainya dari Bapak-bapak sekalian, sejawat sekalian, maka pada hari ini awal dari pada pembahasan ini, ini sudah tingkat dua ya? Tingkat satu. Pembahasan tingkat 1. Jadi kami kembalikan kepada Bapak-bapak sejawat untuk membenahi masalah-masalah RUU ini. Jadi kami cuma menampung, nanti kita diskusi kemudian kita jadikan acuan. Ini kita jadikan acuan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itu kami minta apakah satu satu menyampaikan karena bahan sudah kita sampaikan. Nanti kompilasi daripada bahan-bahan ini kita minta nanti softcopy-nya Pak. kita minta lima menit lima menit Pak. karena ini ada UU Perguruan Tinggi juga, Pendidikan Tinggi jam 4. Terima kasih. Silakan Pak untuk berikan waktu. Dari Pak Subdigdo. SUDIGDO (PAKAR): Terima kasih pimpinan yang terhormat, dan Bapak/Ibu anggota yang terhormat atas undangan dan kepercayaan pada kami untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu menjadi pemikiran di dalam penyusunan UU pendidikan kedokteran ini. Untuk itu saya mohon urut saja dari sebelah kiri saya, Pak Fahmi Idris mantan ketua IDI untuk memberikan saran tentang, pertama kali. Silakan Pak Fahmi. Mungkin ada sedikit kesulitan teknis ini, mungkin dr. Pranowo dulu. Walaupun dokter, beliau juga konsultan. Jadi kami harapkan nanti konsultan itu dianggap setara untuk menjadi S3 dan menjadi guru besar klinik, profesor klinik, ini yang kami usulkan. Silakan dr. Pranowo. PRANOWO (PAKAR): Terima kasih Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu sekalian. Kehormatan bagi saya ini untuk tampil di sini ketiga kalinya. Saya akan mengulangi dari yang pertama dulu sudah tahun 2007 itu. Pak Dipto masih ketua komisi pada waktu itu. Ini pertama kali kita, ketua Pokja. Pertama kali kita bicara di sini. Dan ini yang saya sampaikan pada waktu itu saya sekedar mengulang saja karena kebenaran bahwa pendidikan kurikulum pendidikan dokter secara internasional ada beberapa model. Saya berjanji tetap 5 menit. Ini model Eropa daratan, yang Jerman mungkin dikunjungi Belanda 4 tahun kemudian co-asst 2 tahun, 6 tahun dokterandes ...(suara pembicara tidak jelas) dokter, pendidikan dokternya 2 tahap, akademik 4 tahun, profesi 2 tahun. Boleh langsung praktik mungkin sekarang ada sedikit perubahan. Ini model di Inggris MDBS internship, kemudian internship di sana. Kemudian ini model di Amerika, di mana mereka ada premedical atau dikenal apa namanya sebelum itu yang 2 tahun itu ada collage. Ada collage dulu kemudian medical school, 197
ARSIP DPR RI internship. Di sana sekolahnya lama sekali sampai 11 tahun, karena collage-nya 2,3 tahun, medical school-nya 4 tahun, internshipnya 3 tahun. Tidak ada dokter umum, dokter spesialis. Langsung 11 tahun dokter umum, dokter spesialis sama. Ini ada di Amerika dengan standar 11 tahun. Dan ini yang kita jalani selama ini. Saya dulu termasuk yang 7 tahun, sekarang jadi 6 tahun. Sekarang ini yang ada di kita 3,5 dan 1,5 jadi 5 tahun. Ini yang kemudian kemarin kita diskusikan,dengan pendeknya kita mengejar jumlah. Tetapi di sisi lain kita akan ketinggalan mutu. Tidak mungkin mengejar jumlah dan menambah mutu bersamaan. Kita tertantang 21 era globalisasi perlu mutu, kebutuhan daerah perlu yo. KETUA RAPAT: Interupsi, sebentar ya. Jadi ini kan sudah Pak, kalau bisa langsung masuk per pasal. PRANOWO (PAKAR): Nah ini sudah. Ini pasal-pasal yang kami masukkan oleh karena itu. Karena ada tahap tadi maka kita berpikir bahwa di sini yang diajukan ini kira-kira tidak ada pasal subspesialis. Padahal di tempat lain di negara lain ada. Jadi saya usulkan pasal 10 ini kita tinjau ini pasal spesialis dengan DIM-nya ada juga pendidikan dokter subspesialis. Jenjang pendidikannya juga ada. Ini salah satu contoh dari American Porto Medicine. Sebagai rujukan. Boleh di-copy. Ini kita lihat di sini bahwa di negeri maju pun ini ada spesialis, yang sebelah kiri ini subspesialis. Contoh ini di bidang penyakit dalam ada berbagai subspesialis, bedah juga ada subspesialisnya. Ini sebagai contoh adalah misalkan spesialis ginjal. Dia internish kemudian spesialis ginjal. Dia misalkan menangani tentang cuci darah atau transplantasi ginjal. Kalau kita tidak mempunyai dokter subspesialis tadi maka kita menjadi tidak ada kompetensi itu. Nanti dokter asing yang masuk ke sini. Dan juga kalau kita tidak ada tersubspesialis maupun spesialis maka di tiap kabupaten, di tiap kota akan butuh spesialis banyak sekali. Biayanya akan besar. Tidak seperti sekarang, spesialis besar, kemudian ada subspesialis di tempat khusus. Dan ini diperlukan masyarakat sebagai peningkatan mutu layanan sesuai era global, sesuai dengan tujuan UU ini adalah untuk akhirnya adalah untuk kesehatan rakyat, saya kira. Dia juga digunakan untuk, subspesialis satu , diperlukan juga untuk pengembangan ilmu. Ini beberapa masalah yang lain di beberapa UU yang saya kami baca secara singkat. Saya baru tadi malam baru terima. Pernah dibahas tentang kalau kita semua dokter itu harus S3, harus spesialis, harus subspesialis, maka untuk mencapai seluruh jenjang lama sekali. Jadi pemikiran tentang S3 dan subspesialis. Kemudian dokter dan dosen pendidik klinis. Maaf, Dosen dan dokter pendidik klinis. Dosen pendidik klinis ini di sini masuk di dalam UU menjadi seolah-olah menjadi dosen yang tetap. Pertanyaannya apakah ini bukankah untuk sementara saja? Sementara kita kekurangan dosen maka kita punya dosen dokter pendidik klinis. Tapi kalau kita sudah maju mungkin ya semuanya dosen, semuanya menjadi dosen. Jadi mohon ini dipertimbangkan bahwa ini hanya untuk sementara. Kemudian masalah internship yang sekarang berjalan. Di sini tidak disebut memang apakah memang tidak dimasukkan? Di negeri maju ada internship. Kebijakan internship 198
ARSIP DPR RI saat ini itu menyebabkan sekolah malah lebih panjang. Pendidikannya 5 tahun nungguin internship-nya kadang-kadang 1 tahun baru selesai internship. Jadi malah lama. Maksudnya memperpendek 5 tahun, internshipnya menunggunya lama jadi menjadi lebih panjang. Kemudian ada juga saya baca di sana kurikulum di UU ini ditetapkan oleh menteri di rak RUU ini, di UPK kita lihat pengesahan standar pendidikan profesi dokter oleh konsil. Kadang-kadang ini akan menimbulkan kerancuan. Siapa yang menentukan kurikulum apakah konsil? Disahkan ataukah langsung oleh menteri?. Dan posisi kolegium yang merupakan pengampu bidang ilmu di dalam UU ini belum tersentuh. Persis 5 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya boleh menambah sedikit ya. Supaya nanti tidak terjadi konflik yang selama ini terbahas, saya maaf, saya terbuka sekali ya, antara spesialis dan subspesialis yang menjadi tajam itu. Sebenarnya berawal dari bidang penyakit dalam. Saya rasa Pak Mahyudin juga mengerti bahwa dulu kardio dan paru itu adalah subspesialisnya interna. Kemudian mereka menjadi spesialis. Ketika kemudian subspesialis itu muncul. Beliau-beliau itu tidak suka kalau di subspesialis. Jadi supaya masalah yang sebetulnya bisa kita selesaikan tersendiri jangan sampai masuk ke dalam apa namanya, UU yang sebetulnya akan mempersulit kita sendiri karena mereka tidak mau kemudian subspesialis di buang, itu kan menyulitkan kita sendiri. Jadi lebih baik subspesialisnya ada, tapi dicarikan jalan keluar untuk beliau beliau tersebut mungkin yang lebih sesuai dengan tujuan pembentukan UU ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya silakan Pak, nanti setelah Bapak. SUDIGDO (PAKAR): Terima kasih. Saya aja langsung ya. Baik saya akan langsung pada slide saya. Ini cara masangnya juga saya gak tau ini, jujur aja. Tadi saya sudah ngirim slide kalau tidak salah di situ. Dimasukkan lewat situ. Saya ingin tidak akan mengulangi lagi. Saya ingin mengingatkan bahwa mari kita berpijak kepada Sisdiknas. Kemudian apa itu pendidikan profesi apa itu pendidikan akademik mohon dijelaskan, ditelaah dengan baik. Sehingga kita nanti tahu apa maksudnya pendidikan akademik dan profesi. Apakah perlu dipisahkan atau tidak sehingga nanti kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Fakultas kedokteran itu meluluskan dokter atau meluluskan sarjana kedokteran. Ini harus dilihat. Kemudian yang kedua. Ingin saya sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa ada beberapa masalah pokok yang harus kita lihat sebenarnya. Yaitu ada masalah-masalah yang sangat penting yang intinya itu adalah adanya dualisme. Dualisme tentang manajemen misalnya. Manajemen pendidikan di dalam UU sisdiknas itu, pendidikan itu miliknya mendiknas. Tetapi karena kita mengakomodasi pendidikan profesi yang tidak berada di dalam lingkup Diknas yaitu di rumah sakit miliknya departemen kesehatan, maka departemen kesehatan pun ikut-ikut mikir di sana, IDI juga ikut ikut mikir di sana. Akibatnya peraturan-peraturan yang ada ini menjadi bukan UU, tapi semacam menjadi aturan tidak tertulis yang kalau dikembalikan kepada sistem hukum nasional itu 199
ARSIP DPR RI menjadi kacau nanti. Ini tolong diperhatikan jadi saya ingin mengatakan bahwa adanya tarik ulur antara Depkes dan Diknas dalam masalah pendidikan dokter ini tajam. Salah satunya adalah masalah rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu miliknya siapa? Kalau miliknya departemen kesehatan, orangnya orang departemen kesehatan personelnya orang kesehatan, sementara fakultas kedokteran tidak punya rumah sakit untuk mendidik dokter. Pertanyaannya mungkinkah kita melakukan integrasi ini ? Sebab yang namanya integrasi di Indonesia ini seringkali bagus di atas kertas Pak, tapi pelaksanaannya agak sulit begitu. Kemudian adanya rumah sakit pendidikan, yang bukan diknas ini tumpang tindih kepentingan, terutama, saya mantan duduk di sini dan duduk di Komisi IX pernah. Jadi masalah anggaran barangkali itu tolong dipikirkan. Pembelanjaan APBN itu untuk rumah sakit pendidikan dan rumah sakit pemerintah yang bukan pendidikan. Sebenarnya rumah sakit umum pusat itu cuma sebelas lah kira-kira. Tapi yang lainnya adalah miliknya provinsi dan sebagainya. Nanti bagaimana dengan UU otonomi daerah terhadap penggunaan rumah sakit rumah sakit ini untuk menjadi lahan pendidikan. Sehingga pikiran orang untuk mengatakan ini bisa diatur dengan peraturan pemerintah itu barangkali perlu disadarkan kembali. Ini gak mungkin karena kita nabrak otonomi daerah bukan miliknya siapa-siapa. Yang ketiga, pendidikan yang juga tumpang tindih. Ada sisa-sisa dosen ber-NIP miliknya diknas tetapi sekarang sebagian besar adalah miliknya departemen kesehatan, yang diangkat oleh menteri MAN kalau tidak salah dan Menkes jadi tenaga pendidik. Dipensiunkan sampai 65 tahun. Sertifikasinya bagaimana? Ini harus jelas pengaturannya. Yang ketiga, misi dari rumah sakit pendidikan dan rumah sakit pelayanan ini harus dibedakan. Rumah sakit pendidikan tuh yang utama adalah mendidik, yang kedua penelitian, ilmu-ilmu dasar untuk inovasi menuju, dan kemudian juga dilakukan adalah pelayanan prima. Pelayanan yang paling tinggi, yang paling bagus. Sementara untuk rumah sakit di daerah itu adalah untuk rumah sakit pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh depkes sebagian besar adalah penelitian terapan yang harus dilakukan untuk menunjang program depkes tupoksinya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Sehingga tidak mungkin rumah sakit yang seperti ini dipakai untuk menjadi motor penggerak ilmu kedokteran. Ini tolong dipikirkan. Ini yang pertama. Nah kemudian yang kedua. Di dalam urusan kompetensi dokter juga harus ditanyakan kalau kita berbicara definisi kompetensi dari sisdiknas maka harus ditanyakan keterampilan dalam pendidikan dokter itu dokter itu pendidikannya apa. Ini yang harus ditanyakan dan diatur betul dan bagaimana cara mencapainya ? Siapa yang berhak menentukan standar kompetensi? Sebab kalau kita mengaju kepada UU praktik kedokteran kolegium dan KKI. Tetapi di dalam UU PP no 19 tahun 2000 tentang sisdiknas, PP No 19 ini, itu urusannya diknas loh yang menentukan kompetensi ini. jadi ada sebagian porsi diknas yang diambil oleh KKI oleh kolegium. Kolegium ini badan swasta otonom bentukannya para profesor-profesor, para pemegang ilmu yang dianggap nanti mengampu suatu bidang ilmu. Seharusnya ini boleh tapi ini kan cuma excess report untuk 200
ARSIP DPR RI menentukan kompetensi. Seharusnya kan menteri yang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan. Ini yang saya harapkan. Kemudian pendidikan dokter dan dokter gigi. Yang harus dipertanyakan oleh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak nanti, tujuan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi itu meluluskan dokter apa sarjana kedokteran? Sehingga menurut hemat saya, pendidikan dokter itu tidak bisa dipisahkan pendidikan akademis dan profesi ini tidak bisa dipisahkan. Ya harus integrated seperti yang terjadi selama ini tapi tidak diadakan garis yang tegas gitu loh. Kalau diadakan garis yang tegas, satunya masuk ke rumah sakit nanti harus bayar lagi harus, sekarang ada wisuda mahasiswa masuk ke fakultas masuk ke rumah sakit bayar lagi untuk biaya praktikum, bayar lagi ini biar untung. Padahal mereka-mereka ini sudah bayar di fakultas kedokteran. Karena dual manajemen. Rumah sakitnya sekarang merasa kalau ada co-asst itu beban saya tambah loh. Makannya co-asst, baju operasinya co-asst, kalau laboratorium mereka perlu, mau belajar periksa darah itu harusnya siapa yang bayar. Ini jadi pertanyaan dari pihak direktur rumah sakit yang sekarang menjadi BLU yang harus efisien. Ini yang harus Ibu-ibu pikirkan nanti. Dan bapak-bapak juga. Saya ingin mengingatkan tentang praktik kedokteran. Justru sekarang ini membuat pendidikan dokter itu lebih mengacu kepada UU praktik kedokteran, apa ini benar, ini gak benar menurut saya. Pada pasal 20, UU 20 pasal 1 Ketetapan Umumnya tentang konsil kedokteran saja badan mandiri nonindependen, non struktural bertanggung jawab kepada presiden. Dia berhak nguji lagi, memberikan izin. Tentang status organisasi profesi. Sekarang ini IDI bener-bener gajah. Semua dokter bernaung di situ, dan semua maunya mengatur diri sendiri. Belum terjamah oleh UU. Untuk masalah pendidikan ini. Padahal ini organisasi swasta bukan pemerintah kita gak akan pernah tahu bagaimana duduk mereka disana. Tentang kolegium juga sama. Karena mereka diangkat dari perhimpunan ahli sementara perhimpunan ahli di dalam kedokteran ini juga masih ribut antara lain subspesialis dan spesialis. Dokter kulit nanti ribut dengan dokter umum yang praktik di salon, misalnya ini contoh yang konkrit di masyarakat terjadi. Jadi kalau alasannya melindungi masyarakat, yang dilindungi masyarakat yang mana? Pada pasal 4 dan 6 itu. Mohon maaf ini. Saya tidak membicarakan kesemuanya jadi keliatannya kita harus lari-lari ya Pak Mahyudin ya. Satu lagi Pak masuk pasalnya. Nanti ada pak nanti tinggal di-print aja, karena saya sudah jelaskan termasuk penjelasannya sampai pada UU Sisdiknas sampai UU peraturan mentri dan sebagainya. Permen Mendiknas tentang standar kompetensi dan sebagainya ada. Tadi saya sudah minta tolong sekretaris saya, tolong disiapkan nanti. Juga tentang, saya ingin sekali lagi menyoroti tentang rumah sakit pendidikan. Ada pertanyaan perlu gak sih rumah sakit pendidikan? Sebab saya baca dari naskah akademiknya ini, ini katanya di Melbourne ini katanya ada yang punya ada yang enggak. Loh boleh saja itu negara maju. Hukumnya sudah jelas. Di Indonesia apa tidak bisa kita pikirkan sesuatu yang lebih praktis buat kita. Karena keduanya itu memiliki misi yang berbeda. Tupoksi yang berbeda. Tolong ini dijelaskan nanti. Kemudian saran saya marilah kita duduk bersama siapapun yang menjadi utusan 201
ARSIP DPR RI pemerintah mewakili presiden itu apakah melalui menkes apa mendiknas, mbok ya duduk bersama harmonisasi manajemennya. Untuk rumah sakit yang dipakai untuk pendidikan itu milik siapa? Mau diserahkan ke diknas atau depkes? Konsekuensi logisnya pendidikan dokter mau dikasihkan ke depkes apa ke diknas? Ini harus jelas, supaya jelas urusannya tidak rebutan anggaran. Sebab nanti dengan membuat 19 rumah sakit pendidikan oleh diknas, nanti saya ingin bertanya diknas siap gak ngisi perawatnya, ngisi peralatannya, ngisi orangnya, ngisi sistemnya. Dengan anggaran yang sudah kaya gini saya yakin itu akan memberatkan diknas. Tapi kalau tidak dibuat ya gak bener. Kemudian harmonisasi juga, pendidikan dengan rumah sakit depkes. Sertifikasinya yang jelas. Ini di dalam pasal-pasal bapak ini belum ada ini. Kemudian mohon jangan berbicara ekosentral. Sekarang ini banyak para pejabat yang merasa bidangnya paling penting, sehingga ini bidangku sendiri, ini bidangku sendiri, gak mau berkomunikasi padahal ada menko. Mustinya menko itu bisa melakukan suatu koordinasi antara diknas, depkes, dan depdagri, sebagai orang yang akan menempatkan karena ada otonomi daerah. Jadi kalau ini diatur di dalam peraturan pemerintah ini gak bisa. Depdagri-nya gak akan mau nurut. Gajinya beda anunya beda. Sehingga orang gak mau ke daerah. Bikin dokter banyak kalau gak bisa nyalur percuma. Nah yang saya inginkan merger dinaskes, dan dokter pendidikan, dokter ini di-merger, dalam artian fungsional pun struktural silakan dipikirkan dalam UU itu. Yang kedua mungkin gak ya direktorat jendral pendidikan sarana sumber daya manusia di depkes itu yang mulai didik, mulai Poltek sampai ke bidan, sampai ke segala macam itu diintegrasikan dengan Dikti. Atau pendidikan dokter dimasukan ke sana sebagai suatu direktorat jendral pendidikan dokter dari tenaga kesehatan. Tolong dipikirkan ini. Kita gak nyari musuh. Yang ketiga, ada Litbangkes Bapak, ada laboratorium klinik, laboratorium rumah sakit yang sebenarnya rumah sakit-rumah sakit daerah itu bisa didayagunakan untuk dilakukan penelitian untuk mendorong kemajuan ilmu kedokteran. Mbok itu diintegrasikan dengan laboratorium kliniknya, laboratoriumnya universitas. Misalnya sekarang di Amerika itu tidak ada clinical patologis. Yang ada itu laboratorium microbe clinic, kimia klinik. Mereka datang di sana meneliti hebat. Tapi di Indonesia masih ada ahli patologi klinik yang tidak mau dimasuki ahli mikrobiologi klinik, tidak mau dimasuki kimia klinik misalnya. Ini tolong dipikirkan. Karena ini adalah masalah porsi Pak. Patologi klinik itu kalau meriksa punya laboratorium swasta, mereka minta sekian persen dari omset hitung- hitungannya. Jadi ini urusan duit padahal ini adalah urusan bangsa bukan urusan perutnya sebagian ahli, saya rasa begitu. Kemudian yang tekahir barangkali, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang masih memercayai saya untuk diajak ngomong seperti ini . Dan saya sangat bersedia kalau saya diajak sebagai tim pendamping seperti ini bersama dr. Pranowo, karena kami mulai sejak tahun 2007 awal. Untuk menggelindingkan bola salju, itu bersama yang di tengah itu 202
ARSIP DPR RI saudara Yanto itu. taufik walhidayah. Itu orangnya. Terima kasih. Saya kira, billahi Wassalamualaikum ws.wb. Silakan dr. Eki, Prof. Eki. Silakan, Pak Fahmi dulu udah siap. FAHMI (PAKAR): Bismiilahirrohmanirrohim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak pimpinan Komisi X, Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat. Kami mohon maaf sebelumnya kalau masukan kami pimpinan tidak langsung pasal per pasal. Kami melihat undangan meminta masukan secara umum. Kemudian sempat telepon katanya 5-10 menit. Jadi mudah-mudahan saya bisa 5, tapi 10 masih ada toleransi. Karena berdasarkan informasi by telepon 5-10 menit. Begitu menerima undangan dari Komisi X, kami berterima kasih untuk ke sekian kali kami diundang. Kami langsung berkomunikasi. Ini saya sampaikan beberapa email kami dengan President World Federation Medical Education, Prof. Steven Link, dan saya tanyakan persis data besar tentang perundang-undangan pendidikan kedokteran di dunia. Dan saya meng-quote satu statement dari World Federation Medical Education, bahwa kalau kita bicara tentang medical training, medical education, itu harus sejalan atau men-support national health care delivery objective. Jadi tujuan pelayanan kesehatan nasional kita ini maksud saya jangan sampai kita lupa. Nanti kita sibuk bermain di lantai dansa. Kita tidak pernah ke balkon. Ternyata dari balkon ada persoalan besar kaitannya dengan layanan kesehatan kita yang ancur-ancuran. Nah itu yang paling penting. Kalau pelayanan kesehatan ancur-ancuran kita bicara pendidikan suatu sektor yang kita hubungkan makin tak jelas arah pelayanan kesehatan kita, arah pendidikan kedokteran kita. Saya sengaja ambil statement ini di halaman pertama dari global standar dari world federation medical education. Nah jadi saya ingin menggambarkan secara umum bahwa tujuan akhir pendidikan dokter bukan untuk mengobati, bukan hanya mengobati tapi membuat masyarakat sadar, mau dan mampu hidup sehat. Jadi kita nanti jangan sampai terjebak dalam menyusun UU ini oleh hal-hal teknis. Kita sibuk berpikir tentang kurikulum berapa tahun dan lain-lain. Begitu ya. Tapi kita tidak mengarah kepada tadi national policy objective kita, kaitannya dengan national health care delivery system kita. Paling tidak sebetulnya banyak ini Bapak pimpinan, karena saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi pertemuan ini hampir 40 tapi sudah saya kurangi karena perintah 5 menit. Paling tidak ini yang dipakai sekarang. Inilah kondisi kita, terjadi perubahan pola penyakit kita, bergeser dari selama ini penyakit menular ke tidak menular. Stoke sudah paling tinggi ini salah satu penyebab kematian kemudian hipertensi, diabetes, ini karena apa? Karena gaya hidup berubah. Karena apa karena mungkin dokter hanya mengobati, tidak mendidik masyarakat untuk hidup sehat. Nah itu yang paling penting. Nanti di dalam UU ini ada semangat untuk mendidik dokter itu ke arah menyehatkan masyarakat. Bukan hanya mengobati masyarakat. Ini yang kami coba renungkan untuk pertemuan ke sekian kali ini. Contoh lagi misalnya yang paling konkrit, misalnya merokok. Sekarang 6 dari 10 laki-laki dewasa kita perokok, ini kegagalan besar dalam 203
ARSIP DPR RI proses pendidikan kesehatan kita. Mendidik masyarakat untuk hidup sehat, termasuk juga dokter di situ berperan di dalamnya. Kalau saya tidak merokok Pak. Nah sekarang kita cari analisis pendekatan sistem. Saya ingin membawa ini, nanti sebelum ...(suara pembicara tidak jelas) ke Jerman mau ke Belanda atau Australia, agar perspektif tentang yang lebih global dapat kita lihat. Sehingga kita tidak bermain di teknis UU ini, lebih ke arah hal-hal yang sifatnya menurut kami tanda kutip mohon maaf "ketengan" lebih pada prinsip kalau bisa. Nah yang terjadi sekarang bahwa pelayanan kesehatan kita tidak terstruktur, sehingga Pak Mahyudin paham persis ini. Kemudian orang semaunya pergi begitu ya. Bisa langsung ke Singapura gitu ya kalau sakit sedikit, atau self care, atau secondary care, atau prelemenary care. Ke dokter umum, dokter spesialis, atau subspesialis, orang berhak memilih mau ke manapun. Padahal sistem yang bagus itu adalah orang harus lari ke preliminary care dulu, dokter keluarga, kemudian lari ke spesialis, kemudian ke subspesialis. ini penting Artinya struktur ini memperlihatkan bahwa dalam proses pendidikan kedokteran, pendidikan subspesialis itu merupakan bagian yang penting dalam sistem kesehatan nasional. Bukan suatu yang kemudian dipisah-pisah begitu ya. Nah ini yang saya ingin gambarkan. Jadi sistem pendidikan atau UU pendidikan kedokteran ini harus diarahkan bagaimana mengisi setiap lini dari pelayanan kedokteran yang diharapkan. Tujuannya satu bagaimana menyehatkan bangsa ini gitu ya. Bukan hanya sekedar mendidik gitu ya. Soal sistem ini kami tidak akan berbicara panjang karena waktu terbatas. Tapi paling tidak jangan lupa ada tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi ini mesti menjadi bagian yang mesti dipikirkan di dalam penyelesaian UU Pendidikan Kedokteran ini. Nah ini saya kira hanya pendekatan saja. Tapi ini paling tidak menggambarkan kalau ada 1000 orang sakit ternyata 250 orang membutuhkan dokter segera dan itu harus diladeni dokter umum, kenapa sehingga kita harus memperbanyak dokter umum. Kemudian spesialis hanya dari situ sekitar 21 orang membutuhkan, dari 1000 orang itu yang sakit gitu ya. Dan di situ terciptalah sistem rujukan. Kita tidak bisa berbicara mendidik dokter berdasarkan hanya rasio Bu. Dokter umum bisa main rasio, 1 dokter untuk 50.000 orang. Tapi begitu spesialis mainnya di apa namanya, pola penyakit. Health service demand, health service net-nya seperti itu. Jadi dia akan naik berdasarkan jumlah yang sudah ditapis sudah diselesaikan dengan baik oleh dokter umum. Artinya apa, saya ingin memperlihatkan bahwa kunci permasalahan kita sebetulnya yang harus diperbaiki di dalam UU ini adalah basic education, dokter umumnya yang harus kuat. Karena rasanya saya memandang begini, karena saya pernah jadi ketua IDI. Ini kan garbage in garbage out. Kalau pendidikan di dokter umumnya sampah, keluarannya sampah. Sekarang yang sudah mulai kita rasakan sebetulnya. Begitu mulai banyak fakultas kedokteran swasta semakin banyak, mohon maaf dengan segala hormat saya terhadap swasta. Menerima semaunya begitu. Nah ini akan menjadi beban nantinya dalam pelayanan dokter, baik dia menjadi dokter spesialis maupun subspesialis. Ini yang harus dipikirkan secara global RUU ini. 204
ARSIP DPR RI Nah kemudian kalau kita bicara ...(suara pembicara tidak jelas) global, pendidikan basic medical education jelas tanggung jawab universitas tidak ada tawar menawar kalau soal ini. ini pendidikan universitas. Kemudian tentang post graduate, siapa yang bertanggung jawab? Ini email saya semalam, selasa malam yang lalu dengan Steven Linken ini, kalau bisa nanti ke Eropa minta dia aja main. Ini kan Swedia dekat kalau ke Jerman atau mampir sebentar ke situ, dan diskusi dengan beliau. Saya ingin tanyakan persis karena sekarang ini ribut spesialis, subspesialis di mana sih, siapa penanggung jawab. Beliau sampaikan uncomment that university cation untuk spesialis dan subspesialis. More often responsibility lifes within profesional organization. Saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Digdo, tapi itulah ...(suara pembicara tidak jelas) global. Jadi kalau kita berbicara tentang tanggung jawab pendidikan post graduate spesialis dan subspesialis, itu tanggung jawab profesi kolegium atau dalam bahasa terminologis yang kita temukan adalah medical society atau specialization port, atau kemudian medical college atau academic of medicine. Sebetulnya itu. Jadi model umum adalah ruh pendidikan kedokteran, pendidikan profesi, tanggung jwab profesi. Konsep RUU ini kalau pasal DPR ini saya khusus lihat pasal 26 jadi pasal aneh kalau hanya bicara tentang pendidikan basic kemudian spesialis tidak ada sama sekali di dalam pasal 26 itu menyentuh subspesialis. Kemudian terlihat juga pendidikan basic plus spesialis university. Ini aneh sedunia sebetulnya. Kalau mau ambil semua, kalau tidak dilepas, fokus saja UU nya terhadap basic medical education. Atau kalau mau ambil semua begitu, tapi jangan melupakan, nanti kita masuk ke triloginya, bahwa ada subspesialis dan kolegium di dalamnya akan kami gambarkan. Ini kita ...(suara pembicara tidak jelas) sebentar 2-3 menit lagi nih. Kelembagaan. Kita akan lihat. Nah kalau kita mau jujur, kita ...(suara pembicara tidak jelas) system dengan Belanda. Ini saya ulangi lagi Belanda itu jelas basic medical education itu university base. Kemudian spesialis dan subspesialis oleh royal deutch medical association oleh profesi itu di Belanda. Jadi saya tidak tahu nanti Pak pimpinan menyontek ke Belanda atau ke Jerman. Ya saya kira dekat dua-duanya lah mampir sekaligus begitu ya. Di situ akan terlihat bahwa dan di Belanda memang tidak ada konsil. Ini prinsip umum. Nah saya ingin menyampaikan realita sejarah dan peran kologium di Indonesia, karena bagaimanapun juga pendidikan di Indonesia sejak Stovia sampai sekarang adalah pendidikan ...(suara pembicara tidak jelas) dengan Belanda. Artinya tadi peran Royal Deutsh Medical Association kemudian menular ke Indonesia dalam bentuk peran kolegium. Kita sudah melakukan ini sebelum, katakanlah dalam tanda petik Indonesia merdeka gitu ya. Jadi model universal sebelum tahun '82 ini kita kerjakan. Begitu orde baru 8 2004, kotasi negara. Jujur kita sampaikan ada kotasi negara terhadap pendidikan profesi kedokteran. Waktu itu dimasukkan dalam CHS dibentuklah medical board special team di RSCHS itu kotasi negara. Kemudian reformasi kita kembalikan lagi peran profesi ini, tapi melalui kelembagaan konsil kedokteran. Nah saya tidak tahu setelah 2011 ini setelah UU ini kita mau kembali lagi ke era orde baru, kemudian kembali lagi 205
ARSIP DPR RI dekotasi oleh negara dengan alasan bahwa sisdiknas dan lain-lain ada UU yang seperti itu. Tapi menurut kami jadi aneh kita kalau kembali lagi seperti itu. Sehingga usulan konkrit kami, Pak Pimpinan, kaitannya dengan pasal di dalam Bab 2, kalau kita berbicara penyelenggaraan pendidikan. Harus masuk 1 Bab khusus tentang kolegium. Karena fakta sejarahnya, realita sejarahnya kolegium inilah yang sebetulnya mendidik selama ini. Walaupun gak dikasih uang sebetulnya. Walaupun gak dibayar. Itu yang terjadi selama ini. karena pendidikan dokter itu kan ...(suara pembicara tidak jelas), magang sebetulnya. Saya ikut Pak Pranawa sebagai ahli ginjal, internis, saya ikut saja sebetulnya, dulu gak perlu bayar. Begitu dinegarakan Pak jadi bayar. Jadi saya ingat cerita sosiolog mengatakan setelah berurusan dengan negara semuanya bayar. Nah ini contoh gambaran secara umum. Di Kanada contoh menarik kalau kita ingin pakai pola university dengan non university, di Kanada jelas bahwa gambarannya lulusan fakultas kedokteran itu university begitu masuk spesialis dan subspesialis kembali ke profesi itu yang dilakukan. Kemudian apakah ada UU pendidikan kedokteran? Ternyata di Eropa tidak ada sama sekali, dia melengket di dalam UU kedokteran, atau medical council. Tapi tidak apa-apa karena semangat kita ingin mengatur. Saya termasuk yang sangat setuju kalau ini diatur UU akan lebih kuat. Walaupun di Amerika kita coba cek, ada satu senator yang mencoba mem-propose nyangkut juga tidak masuk. Tapi paling tidak inilah gambaran besarnya. Gambaran besarnya bahwa tidak ada sebenarnya di negara-negara, ini statement dari Lingdon sebetulnya. Tidak ada act atau produk legislatif lebih ke arah ordonan atau kaitannya lebih rendah regulasi. Nah ini beberapa catatan khusus tentang medical council, saya ingin sampaikan ini agar perspektif kita menjadi luas. Bahwa review kompetensi dokter untuk praktik kalaupun untuk persemakmuran adalah oleh counsil. Di Singapura misalnya UU registration act-nya membuat dua badan, badan konsil dan spesialis, specialist acreditation, untuk mengurus dana pendidikan, jadi memang lengket dengan kesehatan. Filipina, mungkin yang menarik Filipina, kalau bisa didatangi ini bisa kita ...(suara pembicara tidak jelas) mungkin kulturnya sama karena kita bukan bekas jajahan Inggris. Mereka membuat secara jelas posisi masing-masing. Mereka menggunakan istilah board of machine atau medical council tugasnya meregistrasi menguji dokter untuk registrasi ulang. Kalau di sini ternyata banyak tidak lulus, dia akan merekomendasi both of medical education atau konsil dari edukasinya untuk membuka tutup college itu. Di luar UU tentang praktik kedokteran, dia punya UU lain tentang pendidikan yang kemudian mengatur hubungan mengatur dengan baik hubungan antar UU pendidikan dengan UU kedokteran. Nah kalau ini bisa kita buat ini akan sangat harmonis. Kita sudah punya UU praktik kedokteran, kita akan mendorong terbentuk UU pendidikan kedokteran. Bagaimana ini kita kawinkan, kita harmonisasikan. Sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini, justru semakin memperkuat bukan memperlemah karena saya dengar 206
ARSIP DPR RI sekarang ada proses memperlemah. Ini tidak bagus menurut saya dengan proses kehidupan bernegara begitu ya. Ini Indonesia, konsil kedokteran seperti ini saya tidak akan masuk terlalu jauh, ada produk-produknya. Jadi sebagai penutup sekali lagi, kalau kita bicara pendidikan kedokteran ada tiga yang kita bicarakan basic medical education, post graduate, seperti yang tadi disampaikan ada spesialis, subspesialis dan ada continuing profesional development. Kalaupun ini mengawinkan ini gambaran saya ini gambaran Filipina seperti itu, kita tinggal insert atau tinggal kita masukkan UU pendidikan praktik kedokteran, sebagai bagian yang merah yang kita melihat medical board di Filipina. Di atas kita insert yang warna hijau ini adalah adalah UU pendidikan kedokteran. Nah ini kami siap membantu bekerja keras kalau kita ingin mensinkronisasi dan mengharmonisasikan konsep ini. Demikian kami sampaikan Bapak pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb. KETUA RAPAT: Baik terima kasih. Pak Eki silakan, dari Kedokteran Gigi. EKI (DOKTER GIGI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Ibu-ibu dan Bapak- bapak yang kami hormati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi X DPR RI karena selama ini belum pernah diundang yang Kedokteran Gigi. Ini barangkali sakit sedikit tidak terlalu menyakitkan, saya mencoba untuk 5 menit sebenarnya tetapi saya sudah bikin banyak sebenarnya ada di Pak Hariyanto kalau akan lihat. Saya akan lihatkan dulu secara umum posisinya karena harus tahu juga di kedokteran itu bagaimana. Jadi, memang di undang-undang ini tidak ada tulisan Kedokteran Gigi-nya tetapi kalau di Undang-undang Praktik Kedokteran ada Kedokteran Gigi. Kedokteran itu termasuk Kedokteran Gigi sehingga menurut saya itu juga harus digunakan dalam undang-undang ini. Kemudian, kalau kita lihat persebaran pendidikan dokter gigi di Indonesia ini sudah 26 dan hampir setengahnya, adalah baru dan paling banyak adalah di Jawa ini. Kemudian, kalau kita lihat persebaran dari dokter gigi di Indonesia per 31 Desember 2010 itu adalah keadaannya demikian, jadi yang 4630 itu ada di Jakarta dan saya lihat juga di Kedokteran identik, jadi sama. Jadi, di Timur itu sangat kurang sekali, ini kalau kita lihat rasio 1:11521 ini cakup 5,5 tahun karena ini juga akan menyangkut pendirian dan penutupan Fakultas Kedokteran Gigi. Saya mengusulkan dalam undang-undang ini juga bahwa pendirian kedokteran gigi jangan banyak di Jawa karena sekarang sudah cukup di Jawa kalau kita lihat jumlahnya. Begitu pun di Jawa, ini jumlahnya ada 1592 orang, kemudian kekurangan dokter gigi 12688 dan 90% dokter gigi spesialis ada di pulau Jawa. Dan kalau kita mau rasionya normal menurut indikator Indonesia hak itu kita memerlukan 105 tahun untuk mencapai normal ini. Kemudian juga ini ada beberapa yang saya ingin katakan juga bahwa tadi di Undang- undang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Kedokteran itu adalah termasuk Kedokteran Gigi. Jadi mohon dijelaskan terutama di depan dalam pasal yang pertama itu bahwa Kedokteran itu adalah termasuk Kedokteran Gigi dengan definisinya. Kemudian, sama saya mengenai pendidikan 207
ARSIP DPR RI akademis dan profesi ini. Pendidikan profesi ini agak dianaktirikan begitu karena mereka mencampurkan dengan pendidikan profesi di misalnya di ekonomi, akuntansi, yang boleh kerja dulu. Sedangkan di Kedokteran dan Kedokteran Gigi ini satu alur yang dilaksanakan, tetapi kita mendapat dua ijazah dan kalau sudah lulus Sarjana Kedokteran atau Sarjana Kedokteran Gigi. Seringkali mereka tidak bisa melanjutkan diri dan agak sulit untuk kalau yang tidak punya dana agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan meskipun bisa ke pendidikan lainnya begitu. Mengenai Rumah Sakit Pendidikan, sebelum kedokteran mempunyai Rumah Sakit Pendidikan, di Kedokteran Gigi sudah lebih dulu mempunyai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan. Dan sekarang sudah ada 14 Rumah Sakit Gigi dan Pendidikan, satu yang punya Negara jadi bukan punya pendidikan dan kesulitannya sudah kita tahu bahwa kita ada dua muka. Persyaratannya, aturannya, itu di Kemkes sedangkan kepunyaannya kepunyaan Dikti sehingga kita tidak bisa mengangkat perawat. Tidak bisa mengangkat penata rontgen dan lain-lainnya karena tidak ada istilah itu di Dikti, sehingga harus diatur lagi secara jelas ya. Kemudian juga, tadi saya sangat setuju karena kita terlalu mengandalkan kepada kuratif sekarang ini, kita harus belajar mengenai lebih banyak ke arah Kedokteran Gigi Komunitas. Jadi memang di beberapa di Fakultas Kedokteran Gigi ini sekarang kita berpusat kepada Kedokteran Gigi Komunitas, karena ini kalau dikatakan bahwa pemeliharaan kesehatan lebih murah daripada perawatan, ini yang dipermasalahkan. Nah, untuk anggaran ini sangat sulit sekali alat-alat Kedokteran itu sangat mahal, satu unit gigi itu bisa Rp.50 juta, Rp.50 juta itu baru kursi dan bornya saja, belum yang lain-lainnya. Sehingga kebanyakan di FK Gigi tidak mampu untuk memperbaiki alat-alat tersebut, karena anggaran tidak ada. Kalau turun pun hanya bisa beli dua atau lima begitu, sehingga ini akan sangat memengaruhi siapa yang akan memberi anggaran untuk pendidikan Kedokteran Gigi. Jadi ini merupakan pertanyaan dari kami sebenarnya dan ingin saya masukkan dalam undang-undang ini, harusnya bagaimana itu? Siapa yang memberikan anggaran untuk ini? Seperti di Fakultas saya itu masih ada Tahun 1978 alat-alatnya, yang kalau orang asing datang itu ketawa, "Dia bilang masuk museum." Kemudian, Kedokteran Gigi ini sangat mahal, terutama di profesi, kenapa? Karena di obat- obatan Kedokteran Gigi dan peralatan itu tidak ada buatan Indonesia, hanya sedikit sekali sehingga harus diimpor dan ini yang menjadi masalah utama dalam pendidikan Kedokteran Gigi. Sehingga selalu harus memberi subsidi kepada masyarakat yang dirawat, harus memberi subsidi, misalnya kalau tambal gigi hanya Rp.10.000,- itu tidak nutup sama sekali. Sehingga harus subsidi dan kita harus mencari cara lain untuk menyubsidi pasien ya karena itu dikerjakan oleh Dokter. Kemudian, mengenai spesialis. Kemudian, mengenai spesialis, spesialis tadi dikatakan 90% ada di Jawa dan distribusinya sama, persebarannya sama, sangat kurang sekali. Di Papua Barat nol misalnya dan sekarang yang dibiayai hanya satu spesialis saja, yaitu spesialis bedah mulut. 208
ARSIP DPR RI Sedangkan di kedokteran hampir semua dibiayai oleh Kemkes sehingga tetap jomplang ininya, perbandingannya, saya kira cukup itu dulu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak Akmal. DIREKTUR RSCM (AKMAL): Sebelumnya saya mau men-declare dulu, soalnya saya berasa jadi double agent, karena saya terlibat juga di tim Dikti untuk membahas ini Pak. Jadi sebagian dari ini ada yang nanti memang akan muncul di DIM-nya Pemerintah. Kemudian, karena saya Direkturnya RSCM saya banyak mendapat titipan pesan dari Kemkes, jadi saya triple agent jadinya. Jadi nanti jangan kaget kalau ada beberapa hal di sini, saya ingin sampaikan yang sangat strategis saya bersama Prof. Laksono akan membagi topik karena menurut saya ini yang sangat-sangat penting. Yang kedua, nanti barangkali jam 16.30 harus meninggalkan tempat karena saya ada pertemuann Dikti dengan World Bank. Yang pertama, menurut saya topik yang paling penting waktu saya mendengar ada RUU Pendidikan Kedokteran menurut saya inisiatif yang luar biasa baiknya begitu ya. Yang menurut saya sangat mulia tujuannya, hanya pada waktu pelaksanaannya, waktu kita bahas banyak ada hal terutama di Pasal 41 ini yang penting sebenarnya kita mengusahakan Pemerintah tidak lepas tangan. Kemudian setelah itu kita bisa meminta mereka untuk mengisi tempat-tempat yang kita perlukan, paling sedikit untuk jangka waktu tertentu. Saya kira itu ide yang luar biasa mulianya tetapi pada waktu diskusi, banyak sekali persoalan bahwa itu tidak boleh, tidak mungkin dilakukan dengan alasan HAM, hanya boleh kalau dengan bersyarat, beasiswa. Kemudian, saya sampai cari memang ada deklarasi HAM dari PBB. Kemudian kedua alasannya, satu lagi adalah pernyataan tentang bahwa kita sudah meratifikasi seperti konsensusnya ILO tentang force labor. Ini M-nya kedua hal yang menyatakan bahwa tidak bisa kita, seperti di atas ini sebenarnya RUU kita dari DPR RI ya yang di atas ini. Kalau dikatakan di sini kan wajib, kalau dia tidak ikatan dinas, kalau dia tidak Sarjana atau pegawai tidak tetap, kalau semuanya diwajibkan tetap dia bilang tidak bisa karena dia bilang term dari force labor ...(suara pembicara tidak jelas) saya sendiri terus terang pas mendengar itu. Pas diskusi sama teman-teman, saya bilang "Gimana saya bilang kalau kita bilang bahwa kita membantu mereka sekolah, semuanya kita bantu, kita tidak peduli kita bantu sekolah, masa kita tidak bisa menempatkan?." Tetap katanya tidak bisa. Saya kira ini nanti menjadi subjek bahasa nanti yang paling penting di kita dari aspek hukumnya bagaimana? Supaya kita tetap bisa menyatakan ini, nanti ini Pak berlaku juga untuk pendidikan spesialis. Kalau di Amerika pendidikan profesi kedokteran sudah di-declare sebagai public goods, oleh karena itu dia bayarin semuanya. Nah, karena kita sebagai public goods, abis itu ya sudah, saya pikir tadinya dengan public goods kita bayar semuanya. Nanti saya sampaikan apa ide kita untuk bagaimana menghitung uang itu tetapi tetap ada masalah dengan seperti ini. Jadi nanti saya bisa dilihat di catatan ininya, bisa di-copy, ini masalah pertama saya. Kita di sini 209
ARSIP DPR RI masalah usulan kita, alternatifnya dia bikin seperti, kalau begitu yang dapat beasiswa atau yang dapat bantuan dari Pemerintah buat ke daerah. Kalau tidak boleh langsung tidak perlu, saya pikir itu malah membuat orang yang punya uang malah bilang "Saya tidak usah, lebih baik saya bayar sendiri saja, tetapi abis itu saya tidak usah kemana-mana." Itu menurut saya ada gap yang lebih luar biasa lagi. Jadi buat saya itu lebih aneh kalau buat saya dan buat saya jadi aneh negara ini kalau tidak bisa kita membayarkan tetapi tetap tidak boleh mengatur saya, saya tidak tahu dari segi aspek hukum, barangkali Bapak/Ibu di Komisi IX DPR RI lebih tahu tentang hal ini, itu yang topik pertama. Yang kedua, ini baik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota DPR RI, yaitu tentang bahwa kita memang akan mencoba meresiden pertama. Residen ini calon dokter spesialis Pak, ini yang mahal pendidikannya, ini kalau boleh gratis seperti kita dulu sekolah, sebenarnya sih tidak terlalu aneh. Hanya sekarang ini makin lama Negara ini menurut saya makin aneh karena semakin mahal pembayarannya. Waktu dulu kita sekolah tidak semahal ini, ini kenyataannya ini, ini buruan yang mendasarnya. Sekarang sekitar 7-10 juta per semester dan di Negara lain ini orang malah dibayar karena dia sudah Dokter dan pendidikan itu kan bekerja. Nah ini saya kira kita appreciate sekali dan mudah-mudahan ini akan banyak membawa perbaikan. Walaupun terus terang waktu saya membahas sedikit dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan, wah biasalah bahwa sepertinya Negara ini menjadi miskin sekali tiba-tiba begitu. Jadi saya pikir nanti kita akan banyak berbicara tentang ini, topik yang mesti, kalau saya hitung sebenarnya tidak banyak sekali. Di Rumah Sakit Cipto itu sekitar Rp.50 miliar per tahun, 1600 residen itu cuma Rp.50 miliar biaya yang kita dapat. Sebenarnya sih tidak terlalu banyak kalau kita bisa gantikan itu, itu yang dibayar oleh mahasiswa itu untuk sekolah. Kalau kita bisa atur penempatannya kan mestinya ideal sekali, Rp.50 miliar katakanlah di Cipto sekarang yang pendidikan Dokter Spesialis di seluruh Indonesia ada 13, katakan jadi 20, hanya berapa? Rp.1 triliun untuk satu, ini kan tidak, mestinya tidak ada artinya dengan bayangan kita untuk kebutuhan kita. Kita bisa mengatur mereka tetapi sekali lagi aspek yang pertama tadi mesti kita hitung apakah betul kita bisa menjalankan itu nanti. Saya kira ini sudah bagus sekali tentang penerimaan jalur khusus untuk menjamin beasiswa. Jadi nanti akan ada kuota, jadi di tiap pendidikan Fakultas Kedokteran harus men- declare kuotanya, apakah diatur oleh Menteri? Center list dan sebagainya nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sekarang yang lain, ini ada masalah satu yaitu tentang kecenderungan perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa terlalu banyak ini untuk mahasiswa S1. Saya pikir perlu diatur, cara aturnya menurut saya begini biasanya mereka menerima banyak saja. Sebenarnya menurut saya itu nanti cari Rumah Sakit buat pendidikannya, tetapi kan tingkat 1, tingkat 2 tidak perlu itu. Dia terima saja banyak-banyak dengan rating yang rendah, dia tahu 50% akan drop out. Jadi dia nanti dia tahu waktu diterima. Nah, oleh karena itu nanti syarat penutupan Dr. Fahmi katakan mesti sangat kita perketat, orang yang banyak sekali 210
ARSIP DPR RI drop out-nya mestinya itu jadi finalti, sekarang itu tidak, jadi dia bisa tenang saja terima. Ada satu di Sumatera Barat, di Padang, 300 diterima satu Kedokteran swasta, bayangkan 300 mahasiswa, di UI saja hanya 170, di sana 300 saya sudah bayangkan seperti apa penerimaannya, saya kira itu mesti sangat diperhatikan. Jadi, ini tetapi kita masukkan ada satu pasal lagi, sebaliknya kalau untuk dokter umum kecenderungannya terima banyak tetapi untuk spesialis ini kadang-kadang universitas ini menurut saya agak bukan nakal. Agak terlalu sempit juga pandangannya, harus jaga terus mutu yang penting ini akhirnya apa? Kebutuhan jumlah spesialis tidak pernah terpenuhi, saya kira itu nanti perlu diatur bagaimana bisa paling tidak Kemkes itu ikut melihat apa yang bisa. Saya ambil contoh satu misalya satu, Rumah Sakit Anak Harapan Kita itu sebenarnya untuk bisa jadi pusat pendidikan sudah bisa itu, kalau saja mau UI, UNPAD bilang saya mau ...(suara pembicara tidak jelas) ini jadi itu, dokternya 20. Padahal di banyak tempat yang mendidik Dokter Anak dokternya itu tidak sampai 15, tidak sampai 7 kadang-kadang, tetapi karena kita tidak bisa mengatur. Ya Depkes tidak bisa apa-apa itu, dia perlu tenaga anak tidak bisa. Karena yang universitas tidak di bawah Depkes sama sekali, tidak ada urusannya. Itu barangkali yang disampaikan oleh teman-teman itu koordinasi Kemkes-Diknas ini mesti sangat jelas untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu satu hal yang sangat penting, kemudian standar, ini saya kira sudah kita tentang pengangkatan sumpah sudah kita jalankan, saya akan cepat saja. Ini untuk beasiswa saya kira tidak ada salah dengan ini, sekali lagi masalahnya apakah ini tidak akan kalau diterima beasiswa hanya itu yang boleh ditaruh di daerah untuk waktu tertentu dia akan membuat kita diskriminasi. Ini topik yang agak penting saya kira saya sampaikan karena ini sudah kita sampai di Dikti kita bicarakan kayaknya mereka mau akhirnya seperti yang tadi Prof katakan. Jadi nanti namanya Dosen Klinik, itu tidak ada lagi dosen dari Depkes, dari Diknas dan sebagainya. Jadi nanti ada satu populasi yang sesuai di Undang-undang Sisdiknas atau di Undang-undang Dosen dan Guru, itu ada subkumulasi khusus tentang dosen klinik ini. Ini ada terobosan betul, karena apa? Dengan demikian kita bisa dengan cepat menambah jumlah Dosen dan menambah Rumah Sakit yang bisa dipakai untuk mendidik sehingga jumlah spesialis itu bisa dikejar. Tetapi kalau Dikti masih dengan sektoralnya bilang bahwa dosen adalah dosen tetap tidak bisa seperti yang kita harapkan itu akan susah. Saya ambil contoh apa? Untuk jadi dosen itu, untuk kriteria dia naik pangkat itu adalah pendidikannya 40%, penelitiannya 40%, lain-lainnya 20%. Dua puluh persennyaitu penunjang dan apa yang terjadi di rumah sakit? Kayak saya misalnya pegawai Diknas, saya tidak usah periksa pasien sekalipun di Rumah Sakit saya bisa naik pangkat terus, karena apa? Yang penting saya pendidik, saya peneliti, sudah, sebaliknya saya operasi 10 pasien setiap hari tidak dipakai untuk naik pangkat, karena tidak ada slotnya karena dosen itu generik untuk semua jenis dosen yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, nanti urusan kita adalah kriteria naik pangkatnya akan diganti dan ini di luar negeri juga begitu, sebenarnya untuk dosen klinik itu, ininya dia itu mengajar, waktu dia itu bekerja sebenarnya. Jadi, kalau saya 211
ARSIP DPR RI operasi sebenarnya saya mengajari orang dengan saya melakukan pekerjaan operasi, sekarang yang terjadi apa? Karena saya tidak kemampuan itu, walaupun saya guru besar, mereka belajar dari kakak kelasnya saja, saya bilang "Buat apa operasi banyak-banyak, saya naik pangkat tidak bisa, saya jadi guru besar juga tidak perlu." Nah, perubahan kriteria ini nampaknya oleh Dikti kayaknya sudah di apreaciate, mudah-mudahan nanti waktu kita Rapat Kerja dengan Dikti juga bisa gol-kan, menurut saya ini sangat penting, ini terobosan betul. Kemudian, kurikulum, kurikulum itu ada saya kira nanti mungkin Prof. Laksono akan sampaikan pemenuhan mesti dibagi, dikembangkan ke arah ini, kesehatan secara umum, ada kebutuhan yang daerah tertentu memang. Nah, yang ketiga ada lagi pemenuhan kebutuhan dokter peneliti dan pengembang keilmuan, itu saya kira mesti tiga-tiganya dan tidak harus diharuskan, masing-masing kita tahu diri saja. Kalau memang kita ingin seperti ini ya itu jangan dipaksakan, tetap ada alternatif dan sebenarnya kalau Pemerintah mau serius, sekali dia bilang yang ketiga, itu memang biayanya gede tetapi itu kan ada syaratnya. Jadi bukan soal kasta, bukan soal apa, dikasih saja persyaratannya bahwa kalau anda bilang mau pengembang ilmu syarat anda, anda punya basic sekian-sekian kita bantu. Karena kalau tidak, tidak akan banyak, tetapi di lain pihak nanti Prof. Laksono akan sampaikan. Memang Fakultas Kedokteran sekarang itu banyak sekali di daerah itu yang perlu- perlu bantuan, yang adanya itu di bawah standar. Nah, itu yang buat nomor satu saja itu sudah setengah mati itu mereka, untuk bikin kurikulum yang nomor satu saja secara umum mereka sudah susah, itu perlu juga mesti dibantu, saya kira di sini perlu ada keseimbangannya nanti. Nah, jenjang pendidikan tadi disampaikan oleh Prof Pranowo dan Teman-teman tentang ini persoalan begitu loh, ada spesialis dan subspesialis, kita tidak pernah menyelesaikan masalah ini selama ini, saya kira ini kesempatan kita di undang-undang ini kita bilang dong. Kalau menurut sistem kesehatan nasional sangat jelas bahwa pelayanan itu tiga levelnya, primer, sekunder, tersier, dan dilayani oleh siapa? Kalau yang sekundernya oleh spesialis, tersiernya oleh subspesialis, tetapi ini aneh sekarang. Pendidikan hanya dinikmati oleh mereka kemampuan intelektual tinggi, punya modal ekonomi dan umumnya berada di kota-kota besar. Ini poin kedua lebih banyak ke arah ideologi ya, yang 3, 4, 5, 6, 7, itu lebih banyak teknis praktis ya. Kalau kita lihat memang pembukaan FK-FK terlalu mudah, kemudian juga kalau kita lihat mutu itu sangat berbeda ya.Dari 71 FK itu hampir separuh itu mendapat C dan tidak terakreditasi, sehingga kita bisa bayangkan mutu dokter yang dihasilkan tadi ya. Kemudian juga, residen tidak mempunyai sistem di mana Negara itu berperan jadi diserahkan kepada Ikatan Profesi Kolegium. Ternyata tanpa ada dana Negara itu yang terjadi adalah suatu situasi yang betul-betul berbasis pada pasar ya, yang sangat-sangat istilahnya itu memprihatinkan. Kemudian juga, pendanaan rumah sakit masih bermasalah dan yang sangat menarik juga kita memerlukan investasi dari Negara untuk meningkatkan dan menyeimbangkan mutu pendidikan dokter dan...(suara pembicara tidak jelas) hampir separuh yang C dan tidak 212
ARSIP DPR RI terakreditasi itu untuk FK-FK yang di luar Jawa dan yang baru-baru dan ini sangat butuh investasi besar, yang tadi Prof Akmal katakan ya tanpa mereka itu dibantu itu sampai kapan pun tidak bisa bergerak ya. Nah, ini di satu situasi ya sehingga akhirnya masuk pada artinya semacam substansi pokok yang di Pasal-pasal ya di mana ada 8 (delapan) isu yang utama untuk kesehatan ya. Yang nomor satu, pendidikan dokter spesialis, kemudian yang kedua, rumah sakit dan wahana pendidikan tadi Pak Ahmad sudah, seleksi mahasiswa, kurikulum, dosen dan ...(suara pembicara tidak jelas) unit cost, subsidi, dan yang sangat menarik pendanaan. Dan poin yang ketujuh ini yang menurut kami itu memang undang-undang ini berusaha untuk menekan Pemerintah agar memberi dana lebih untuk pendidikan Kedokteran terutama untuk FK-FK yang tidak mempunyai tadi akreditasi C atau mutunya sangat rendah tadi ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat sejarahnya, yang sekarang ada itu pendanaan untuk bikin hospital tetapi itu hanya untuk FK-FK besar ya seperti UGM, UI, dan sebagainya itu dapat ratusan miliar untuk bikin hospital. Tetapi FK UNDANA, Jambi, FK macam- macam itu mereka tidak mendapat sama sekali dari dana Pemerintah sekarang secara investasi ya. Ini yang perlu kita lihat, perlu diangkat betul dengan undang-undang ini ya, secara singkat kalau kita lihat ya. Nanti kita perlu undang-undang ya karena kebijakan ini perlu power yang kuat ya, karena perlu mengatur atau butuh PP untuk pelaksanaannya. Bisa dilihat ya bahwa kebijakan untuk dokter seperti ini, akses penting ya. Kemudian, untuk dokter spesialis ini yang sangat menarik, jangan sampai residen itu sebagai orang yang seperti dieksploitasi oleh sistem ya, bekerja malah membayar dan sebagainya. Sistemnya tidak jelas ini. Kemudian, rumah sakit tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Akmal ini juga menjadi sangat penting ya. Kemudian seleksi mahasiswa ini menjadi isu yang menarik, mungkin Pak Fahmi juga bisa melihat bahwa selama ini FK itu hanya di UGM atau UI ya yaitu ada 15.000 kira-kira pendaftar, yang diterima hanya 200 kira-kira ya. Ini bisa kita bayangkan ya 200 dari 15.000 pendaftar, jadi tidak ada harapan sama sekali dari SMA atau lulusan dari Flores ya, atau di Nias atau dari Palangkaraya untuk masuk ke UI, padahal UI itu menyandang nama University of Indonesia bukan University of DKI ya Pak. Nah, ini kami pernah coba di Nias ada kuota, jadi ada 15 shift di FK UGM yang diperebutkan hanya oleh lulusan Nias, jadi ini harus sesuai kuota sehingga menjamin mahasiswa yang dari daerah masuk ke Perguruan Tinggi yang besar. Nah ini contoh dari mahasiswa-mahasiswa yang afirmatif dan kurikulum juga demikian, ini perlu betul-betul dikembangkan. Tidak hanya satu kurikulum tetapi bisa lebih yang harapannya juga nanti Menteri juga menetapkan atau melembagakan dan ini didampingi oleh Pemerintah. Kemudian, dosen dan tentu ini sangat penting, tadi Pak Akmal katakan ya. Nah, kemudian unit cost ini yang juga menarik ya, tadi tidak boleh betul untuk istilahnya itu misalnya unit cost kita tidak punya. Kemudian ditanya butuh dana berapa kita tidak tahu, bagaimana untuk mencapai standar? Kita juga tidak tahu, jadi ini betul-betul unit cost yang perlu dihitung. Termasuk mencegah bagaimana subsidi untuk anak orang asing? Atau ini jangan sampai FK Swasta itu menerima banyak mahasiswa untuk 213
ARSIP DPR RI menyubsidi fakultas lainnya. Jadi, ini praktik yang terjadi di banyak Fakultas Swasta, menerima banyak dan sebagian dari pendapatan yang dipakai untuk menyubsidi Fakultas-fakultas yang lainnya. Kemudian, pendanaan, ini ada satu poin yang sangat penting untuk investasi dan operasional termasuk untuk menyeimbangkan mutu. Jadi, kami sangat setuju dengan adanya RUU ini yang perlu kita bahas pertama kali di sini bahwa intinya semua rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan dokter yang setara ya. Jadi jangan sampai Dokter Lulusan UI dengan Lulusan Universitas Cendana itu sangat berbeda. Ini satu isu menarik ya dan undang-undang ini alat kebijakan yang sangat powerfull untuk menyeimbangkan mutu di mana ada dana dari macam- macam sumber seperti yang ada di delapan ini ya. Sehingga kesimpulan, jadi memang kalau kita lihat sebagian pihak itu waktu kita terlibat di sini 5 bulan yang lalu itu menentang undang-undang ini, dengan catatan kenapa tidak PP saja? Atau mungkin Permendiknas dan sebagainya. Kami sepakat dengan Komisi X DPR RI bahwa apa-apa yang ada dalam konteks masalah dan kebijakan yang dibuat ini, itu kita perlu kebijakan yang powerfull. Yang setingkat dengan undang-undang sehingga tadi landasan ideologi dan praktis yang kita harapkan, untuk jadikan semacam pijakan untuk berubah itu dapat dilakukan dengan undang-undang ini. Tanpa undang-undang ini saya yakin misalnya di UI, UGM, dan sebagainya itu, akan dinikmati oleh sebagian orang. Kemudian mutu pendidikan juga masih akan antara bumi dan langit dengan yang lain-lainnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak. KETUA RAPAT: Jadi, masukkan ini sangat berarti dan kami sangat menyerap ya. Dan sebenarnya cukup saya kasihkan kepada Bapak saja ini dan selesai sudah. Tetapi di dalam mekanisme daripada undang-undang kita harus ada mekanisme tersendiri ya. Jadi, sangat banyak artinya masukkan- masukkan yang nanti bisa kami kaji kembali, untuk dimasukkan sebagai substansi di dalam pasal- pasal. Jadi, nanti diharmonisasi lagi dengan KKI, IDI, dengan profesi yang lain termasuk kunjungan keluar dan dalam negeri, kita pilih 3 Universitas itu. Jadi, ini sekedar masukkan saja. Mungkin kalau ini saya kira cukup ya? Ada mau bicara lagi? Silakan. 15 menit lagi ya. DRA.HJ. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (F.PG): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Pimpinan, tamu-tamu kami, dan Rekan-rekan Anggota Komisi X DPR RI yang sangat saya hormati. Saya khususnya bukan ahli di bidang Kedokteran, bukan ahli di bidang hukum, tetapi kami mempunyai, artinya keseluruhan kami itu mempunyai tekad yang sangat kuat sebagai wakil rakyat. Punya kemauan politik untuk supaya tadi masalah-masalah yang disampaikan itu, bisa nanti keseluruhannya insya Allah bisa ter-cover di dalam undang-undang ini sehingga tujuan kita yang sudah jelas sama pasti. Tujuannya adalah rakyat kita yang terlayani dengan baik, oleh dokter-dokter yang baik, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang itu bisa kita capai. 214
ARSIP DPR RI Oleh karena itu, masukkan-masukkan tadi oleh Pimpinan tadi sudah disampaikan, oleh Kawan-kawan, Tamu-tamu kami sangat-sangat berharga, karena saya katakan sekali lagi hanya kemauan politik yang ada pada kami. Oleh karena itu, kami akan sama-sama, dokternya hanya itu Ketua kami itu, kami itu betul-betul awam tetapi sekali lagi saya percaya dengan kemauan politik yang kuat dari kami. Kemudian masukkan-masukkan yang begitu penting dari tamu kami, saya yakin undang-undang ini yang tadinya prosesnya itu cukup berat yaitu tadi, banyak yang menganggap bahwa ini tidak perlu undang-undang tetapi setelah kami berkonsultasi dengan ternyata sangat perlu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi banyak orang Wabarakatuh. Satu lagi Pimpinan, maaf. Jadi yang namanya Dr. Evi, itu keponakan saya tetapi bukan karena KKN dia diundang ke sini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit ya. Ini Ibu Itet ya dari PDI Perjuangan, kalau Ceu' Popong dari Golkar. Silakan. ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA (F.PDIP): Terima kasih. Yang saya hormati para profesor, ya saya di sana mengenal Profesor Akmal. Sebenarnya kalau saya meneruskan juga, teman saya sudah jadi profesor, hanya di sini saya tidak ada kesempatan untuk meningkatkan ilmu saya. Kalau saya mendengar tadi, ini saya memang bukan seorang dokter tetapi saya bergaul dengan para dokter itu lama. Saya di RSCM itu 25 tahun dan saya mendirikan Medical Record Departement di sana yang pertama kali dan sistem itu sampai sekarang tidak jalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau tadi itu ditinjau, yang meninjau adalah para Profesor mungkin perlu juga mendengarkan dari level yang lebih tidak profesor tadi untuk berbagi pengalaman, karena saya di Australia itu 7 tahun lamanya. Jadi ada hal-hal sistem yang mungkin tidak terangkat, para dokter ke sana, para profesor ke sana, belajar tahu-tahu sudah ditingkat level atas. Padahal kami dari bawah itu tahu ada MoU misalnya antara pendidikan dari Universitas dan Rumah Sakit Pendidikan. Kemudian, kalau di sini kemarin saya mengalami kesulitan karena pada saat dokter mau melakukan penelitian, mereka mengatakan "Bu, kok kami harus bayar? Padahal ini kerjaan kami," Departemen Kesehatan tidak memberikan anggaran untuk penelitian sehingga Dokter harus bayar, kenapa? Karena orang-orang itu harus lembur, nah hal-hal yang mungkin perlu diatur. Jadi, sebenarnya kalau saya melihat ada satu sistem yang di sini saya kalau boleh nanti memberikan melalui Prof Akmal ada bagannya. Akan saya sampaikan, antara pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan, jadi Rumah Sakit Pendidikan berperan juga sebagai pelayanan kesehatan, hubungannya dengan universitas, bagaimana sistem rujukan itu jalan? Itu yang dicita-citakan agar yang namanya Rumah Sakit Pendidikan itu hanya melayani penyakit-penyakit yang khusus tadi. Saya kira itu saja masukkan dari saya, kalau boleh saya akan memberikan masukkan-masukkan tadi. Sekian dan terima kasih. 215
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi pendapat Ibu Itet nanti mungkin dimasukkan dalam rangkaian Panja ya karena kita yang inisiatif. Jadi kita tidak memasukkan pada Bapak-bapak sekalian ya. Tetapi pengalaman Beliau boleh nanti kita ambil dari segi pendidikannya, mungkin ada konten di dalam proses belajar mengajarnya tentang medical record, karena lemah sekali kita itu. Silakan ya, 7 menit. ANGGOTA DPR: Terima kasih. Mungkin 1 menit saja. Pertama, tentu sangat berterima kasih kepada Bapak- bapak narasumber dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin tantangan internal kita, jadi bagaimana kekayaan ya? Informasi kemudian pengetahuan dan pengalaman yang ada pada Beliau-beliau ini bisa kemudian kita terjemahkan ke dalam proses perbaikan draf. Itu yang karena kami sebenarnya ingin sekali terlibat di dalam proses ini, walaupun agak tertatih-tatih ya karena betul-betul harus mempelajari segala sesuatu hal yang mungkin sebagian besar baru. Kemudian, untuk pertanyaan kecil ke Dokter Eki, kami kan sempat waktu saya ke Unmul khusus bertemu dengan keluarga besar Fakultas Kedokteran. Salah satunya itu protes dari Kedokteran Gigi karena ingin, menurut mereka kalau judulnya hanya Kedokteran itu jadi sebaiknya judulnya itu Undang-undang Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Itu kalau judulnya kalau Kedokteran saja tidak masalah karena dari Unmul itu seperti itu, jadi kalau bisa disebutkan secara khusus Kedokteran Giginya. KETUA RAPAT: Jadi, di situ disebutkan di dalam definisi maksud yang undang-undang termasuk Dokter dan Dokter Gigi. DIREKTUR RSCM: Ya di Ketentuan Umum nanti harus dijelaskan bahwa Kedokteran itu adalah termasuk Kedokteran Gigi, sudah ada di situ. KETUA RAPAT: Tetapi kami substansi yang Bapak ceritakan tadi belum dimasukkan di sini, tentang yang spesialis tadi karena kita menunggu Undang-undang Pendidikan Dokter sebagai cantolan. Kalau di sana mengatur juga Undang-undang Perguruan Tinggi Spesialis diatur undang-undang tersendiri, masuklah barang ini ke situ. Kalau tidak susah kita, makanya spesialis belum dibahas, ini banyak sekali masukkan-masukkan tentang spesialis. ANGGOTA DPR: Terima kasih Pimpinan. Para profesor yang saya hormati. Tidak, saya tadi teringat dr. Akmal menceritakan Rumah Sakit Pendidikan di Belanda itu. Saya teringat dengan rencana kita kunjungan kerja ke Jerman dan Australia, saya terpikir mungkin kemarin mestinya kita minta masukkan juga para profesor ke mana kita yang mendekatkan draf kita ini ke Negara-negara yang akan kita kunjungi. Jadi, kemarin sementara kita ke Jerman, kemudian memang mampir ke 216
ARSIP DPR RI Belanda dan kemudian satunya ke Australia. Tidak ada salahnya juga kalau ada masukkan dari ini. Kemudian yang kedua, ada bagusnya juga barangkali kalau didampingi oleh Para Profesor di masing-masing rombongannya itu bisa lebih mendekatkan lagi kepada draf kita. Terima kasih Pak Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi, memang Prof. Akmal pernah bicara ya sama Dekan UI juga. Dari Departemen Pendidikan juga mau pergi juga ya, nanti masing-masinglah. Nanti mungkin bisa ke Belanda atau gimana, ketemu atau sekalian Jerman, Belanda, tetapi kita di masalah anggaran yang menyulitkan kita Pak, jadi kita tidak ada. Ya bisa saja nanti kan, jadi kita bicarakan lagi nanti dua 2 hari ini masih bisa ini sampai Senin. DIREKTUR RSCM: Saya kebetulan 2 bulan lalu, hampir 1 bulan belajar di klinik di Jerman tetapi sebelumnya saya pernah juga mempelajari khusus Undang-undang Praktek Kedokteran ini di Belanda terkait dengan pendidikan. Menurut saya paling pas kalau ...(suara pembicara tidak jelas) ke Belanda, karena paling tidak pertama kita ...(suara pembicara tidak jelas) sistem modelnya. Kemudian dari sistem ketatanegaraan kalau pun ke Jerman akan sangat berbeda, federalismenya sangat tinggi di situ, ini sekedar saran saja, kalau masih diubah. Saya kira sistem anggaran Belanda, Jerman kan beda-beda tipis, ini sekedar saran saja Pak Pimpinan. Mohon maaf. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi nanti kita Rapat lagi, karena itu kan keputusan Rapat. Nanti saya lemparkan di Rapat Internal, masih bisa diubah, tetapi jangan di dengar oleh mereka. Jadi, sekali lagi kami terima kasih sejawat sekalian, Prof, ini ada yang saya yang paling tua di antara mereka, jadi adik-adiklah. Jadi, sekali lagi tetapi pertemuan kita sore ini tidak ditindaklanjuti, jangan ditindaklanjuti yang ke depan. Kita masih memerlukan beberapa waktu untuk memanggil, untuk mengundang bukan memanggil. Kalau menteri kita panggil, kalau Bapak diundang ya untuk menyempurnakan lagi dalam kesempatan mungkin nanti. Inii Pak Laksono mungkin kita nanti ada 3 hari, 2 hari ya di luar untuk menyelesaikan masalah ini, supaya konsentrasi betul. Terima kasih sekali lagi. Silakan kalau masih ada. DIREKTUR RSCM: Boleh sebagai kata akhir saja Pak Pimpinan? KETUA RAPAT: Silakan sebagai kata akhir. DIREKTUR RSCM: Terima kasih Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat. Saya merasa terhormat hari ini masih diundang lagi. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan mewakili Kawan-kawan ini ternyata para yang dianggap Pakar ini semua, kelihatannya pikirannya sudah hampir menyatu, sama untuk mengatur undang-undang ini. Jadi, barangkali nanti pada suatu ketika masih 217
ARSIP DPR RI diperlukan menjadi satu DIM, ini saya sangat yakin semuanya ini bersedia untuk dipanggil. Itu pertama. Maksudnya diundang kembali. Yang kedua, karena kami ini semua masih punya atasan, nanti kalau panggil itu mohon diberikan kepada atasan kami undangannya itu. Karena bagaimana pun juga kami ini masih Pegawai Negeri yang punya atasan, kalau bolak balik kabur, undangannya biasanya kepada pribadi-pribadi. Jadi, mohon diberikan kepada atasan kami untuk ditembuskan kepada kami. Yang ketiga, tentu kami akan sangat bergembira kalau tadi ada usulan dari Saudara kami PKS ini, bahwa akan diajak. Jujur saja dulu-dulu kita sudah pernah untuk mencari pelajaran seperti itu tetapi ya tinggal Kawan-kawan Komisi X DPR RI yang tertinggal kan tidak ada, jadi terima kasih. Itu tentu harus harus disesuaikan dengan jadwal dari Bapak-bapak dan kemampuan Kami-kami untuk meninggalkan pekerjaan. Saya kira itu saja. Terima kasih dari kami semua atas kepercayaannya. Wabilahi Taufik Wal Hidayah, wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ijin kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sembari mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami tutup Rapat ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdullilahirabilalamin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB) Jakarta, 9 Juni 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 218
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : - Rapat ke : Senin, 20 Juni 2011 Hari/Tanggal Waktu : ...-16.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X Tempat Dengan : Pakar Pendidikan Kedokteran : Prof. Mahyudin Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 219
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP.OG (K)): Bisa kita pakai waktunya yang sangat berharga ini, saya sampaikan di dalam penganalisaan artinya Undang-Undang ini, sudah kita bikin semacam rumusan-rumusan tentang pasal-pasal dan Daftar Inventarisasi Masalah. Jadi, di situ sudah tercantum. Kemudian oleh telah siap memberikan masukan-masukan sebagai suatu penyanding atau Pemerintah persandingan antara draf dari kita, DIM kita sama DIM dari Pemerintah. Yang perlu saya sampaikan beberapa hal, ada perbedaan pendapat yang krusial dan ini, yang lain mungkin kata-kata saja tentang jenjang pendidikan kedokteran dan spesialis sebagai suatu jenjang lanjutan. Ada beberapa temuan-temuan kita di dalam kunjungan saya kemarin ke Malang, juga ke Palembang dan di UI, mereka masih mempermasalahkan tentang jenjang ini. Yaitu kita punya konsep pendidikan kedokteran dibagi 2, akademis dan profesi, dan terpisah antara profesi setelah menyelesaikan akademis sekian SKS. Dulu kan 144 itu dia jadi S1 yang kita kenal S.Ked., kalau dulu dokter ...(suara pembicara tidak jelas). Nah kita sepakati di DIM kita. Kemudian, lanjutan internsif, classif, kalau kita bilang classif, junior classif, senior classif itu 2 tahun, kira-kira 2 tahun. Nanti dia akan menjadi dokter, nah itu yang kita. Dokter ini karena SKS- nya sudah menyamai 144 tambah 44, 188 maka wajar itu jenjangnya adalah jenjang magister. Kenapa kita bisa? Karena kalau dia nanti sarjana kedokteran misalnya dia dalam perjalanannya minat untuk ke jenjangan lain misalnya master rumah sakit atau master public health, atau occuposional health MOH, dia bisa jenjangnya dari sana. Sehingga nanti dia bisa menjadi magister, tetapi tidak dokter, ada yang dokter dia bisa menjadi dokter dengan penambahan internsif atau senior classif dan inner classif. Nah ini pandangan kita. Pandangan Pemerintah, keduanya nanti digabung. Tidak ada artinya, ada dia punya ya, tetapi dia bilang bahwa yang satunyanya yaitu akademik profesi, yang kedua klinik profesi, nanti digabung. Karena anggapan mereka bahwa setelah dia masuk ke Fakultas Kedokteran, niatnya itu jadi dokter, tidak ada lain, tidak yang kita inikan simpang-simpang sana. Tetapi perjalanan Undang- Undang ini, nanti tentu kan ada bermacam-macam ragam yang membuat penyimpangan- penyimpangan, misalnya tawaran dan sebagainya dan lebih baik itu untuk master public health karena untuk master-master itu kan lebih baik S1, Pak. dia Sarjana Kedokteran, sama dengan sarjana lain. Mungkin tentang keuangan, hospital finance dan sebagainya itu, banyak sekali program di luar itu yang bisa menampung nanti kalau kita setarakan dengan Sarjana Kedokteran. Nah mereka tidak mau, ada yang tidak mau dalam pemerintahan tidak mau, dia menyatukan, pokoknya tamat sudah, tidak ada gelar S1. Nah ini kesulitannya pertama dari teman-teman kita dari Malang itu setuju dipisah, UNSRI juga dipisah, UI juga dipisah tetapi ini masukan darimana oleh Pemerintah sehingga dia berbeda, karena struktur atau sarana prasarana sudah dibagi memang akademi dan profesi. Itu sudah. Kecuali, nanti kalau kita punya rumah sakit sendiri yang sudah bagus ya, mungkin saja bisa begitu tetap kita mempertahankan, kira-kira begitu Pak ya. Bahwa nanti jenjang ini, jenjang yang bisa 220
ARSIP DPR RI artinya memberikan kesempatan lebih luas pada anak didik kita, mahasiswa untuk berubah dan perubahan dilegalkan atau dihalalkan. Karena nanti dia S1, S.Ked., sama dengan sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan sebagainya, malah kita SKS-nya lebih banyak. Itu yang agak krusial yang perlu ini, nanti Pak Laksono sikapi ya. Kemudian di dalam pendidikan junior senior classif, yang kita sebut itu internsif 2 tahun itu. Di dalam pendidikan itu dari Pemerintah itu berbeda Pak, setelah 2 tahun dia jadi dokter tetapi internsif lagi, internsif di tempat-tempat itu yang lain, yang Pemerintah. Dan kita tidak perlu lagi internsif, tetap di situ, tetap selesai itu ya selesai begitu. Tetapi mungkin nanti dikuatkan di dalam sistem belajar mengajar mungkin ya yang lebih baik sehingga dia ini, kemudian ini juga diminta juga oleh Universitas lain. Teman saya kemarin ini ikut ke Malang, Malang, tidak perlu internsif di luar, tetap artinya ini, karena kita landasan berpikirnya kita mau mempercepat produksi dokter ini untuk menyelesaikan permasalahan daerah-daerah yang memang belum terisi. Nah kemudian dari Surabaya, dia lihat bahwa pemikiran tentang ini ya okelah, tetapi dia minta artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap mutu. Nah mutu kita masukan di dalam ini, bahwa mutu kita dinilai, bukan mutu, uji UKDI, ya Uji Kompetensi Dokter itu ya, dimasukan di dalam intersif sehingga dia nanti selesai itu, selesai ya selesai. Tetapi di dalam ini uji kompetensi itu tetap di intersif tetapi diuji lagi dengan internsif sebelum artinya dilantik sebagai dokter, coba kita dilantik sebagai dokter pada waktu dia selesai senior classif. Itu yang penting kita pertanyakan atau di-debatable dengan Pemerintah. Sudah itu kelanjutan dari dokter Pak Laksono. Kita kelanjutan dokter kan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, kita cuma jenjang kan 3 (Sarjana, Magister, Doktor), tidak ada spesialis di dalam ini tetapi disinggung saja dan pendidikan spesialis. Nah kita ada spesialis saja titik, tetapi banyak yang meminta supaya subspesialis dimasukan di dalam Undang-Undang. Kalau kita spesialis titik, saya bilang spesialis ya sudah nanti subspesialis itu sebagai suatu pengayaan ilmu yang bentuk pelatihan, karena sudah spesialis. Kita bukan subspesialis yang sekarang 2 tahun Pak, 2,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ginjal, dan seterusnya. Nah untuk di luar negeri, spesialis itu bisa dia tetapi soft course, seperti 6 bulan dapat misalnya tentang mamografi, 6 bulan tentang dapat skopi, 6 bulan tentang radiologi, 6 bulan tentang ini misalny. Tidak seperti kita sekarang kalau misalnya spesialis radiologi seperti sekolah lagi dia, 2 tahun, 3 tahun baru tamat dia subspesialis arti radiologi, subspesialis. Nah kita tetap memperjuangkan itu Pak Laksono, apakah kita ini nanti, itu yang ini. Kemudian, tentang penilaian. Penilaian dari uji kompetensi. Oleh Pemerintah dimintakan bahwa uji kompetensi itu berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang Pasal 2 sampai 6 itu dikatakan bahwa "Tugas, fungsi, dan wewenang dari KKI, mereka membuat suatu kurikulum, tambah kurikulum, tambah dengan uji kompetensi dilaksanakan oleh kolegium, kemudian disahkan oleh KKI." Kita tidak. Jadi, kita itu kan meminta supaya itu semuanya Pemerintah baik itu spesialis maupun dokter umum. Pemerintah menguji, Pemerintah memberikan mutu daripada pendidikan itu, tetapi Pemerintah di dalam tidak, kita tidak menginginkan kira-kira untuk dimasukan di dalam 221
ARSIP DPR RI Undang-Undang ini, karena nanti akan bias. Kalau kita misalnya Undang-Undang ini bahwa yang memberikan ujian itu yang membuat kurikulum spesialis kemudian dokter umum, oleh Pemerintah, oleh KKI kemudian bekerja sama sama Pemerintah. Itu Pemerintah, bekerja sama dengan Diknas tetapi di dalam Undang-Undang yang kita inginkan semuanya itu diatur dan dibuat oleh Kementerian Diknas, tetapi bekerja sama dengan suatu Badan yang profesional yang independen. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi, umum. Jadi, kita semuanya itu selesai, karena saya bilang itu kalau setiap butir kurikulum, dia butir misalnya ujian-ujian itu, itu ada semacam tanggung jawab Pemerintah dengan pembiayaan dan sebagainya. Kalaulah spesialis itu dilaksanakan oleh ini, oleh Badan yang independen seperti KKI dengan Kolegium dan sebagainya, tidak bisa memberikan fasilitas Pemerintah memberikan biaya atau memberikan segala sesuatu fasilitas yang ada digunakan untuk pendidikan tersebut sehingga harus Pemerintah bersama Badan Independen. Badan Independen itu taruhlah di PP misalnya atau Permen. Yang dimaksud Badan Independen adalah ya KKI, kolegium misalnya dan sebagainya, nanti diatur dalam PP. Jadi karena, kenapa? Karena pendidikan praktik kedokteran itu bukan pendidikan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu banyak orang yang ingin berubah. Jadi mungkin kalau itu berubah, maka umur daripada Undang-Undang ini sedikit kalau dimasukan ke KKI ke dalamnya itu. Karena pendidikan itu mutlak KKI itu ngurus urusan praktik dokter, sudah jadi dokter baik itu dokter umum, maupun dokter spesialis. Itu yang ini, ada perbedaan-perbedaan kita dengan Pemerintah. Yang lain-lain, tambahannya tentang hukuman, tentang sanksi pidana. Kalau di dalam penyelenggaran Fakultas Kedokteran terus dinilai tidak memenuhi kriteria di dalam pelaksanaan itu ya menyimpang daripada ketentuan Pemerintah maka dia akan ditutup. Nah masalah ini kita mungkin mengalah masuk ke dalam sanksi pidana atau, ya sanksi pidana dan administratif dan pidana. Nah sehingga lengkap, nanti kita sikapi saja dengan denda 10 Milyar atau hukum kurangan sekian tahun, itu ada disini. Kemudian, Dosen Pak Laksono. Dosen ini ada 2 Dosen, ini 13 yang kita dari Kementerian Diknas. Nah kita dulu kan ada Akta 5, tetapi untuk dosen kita itu karena ada 613 memang ada semacam nanti pelatihan-pelatihan untuk sebagai atau degogik lah cara mengajar belajar, dulu 1 tahun akta 5, saya juga ikut itu akta 5. Mungkin Pak Prof tidak lagi ya, tidak ya? Saya 1 tahun, Bapak benar juga itu, tinggal ini karena tadi Gogik cara belajar mengajar. Untuk NIP 13 mungkin diatur tersendiri nanti di dalam Peraturan Pemerintah, apa yang dilakukan pengetahuan tentang belajar mengajar, tetapi untuk NIP 14, mereka tidak setuju Pemerintah mengatakan bahwa Dosen Pendidik Klinik. Dia Dosen Klinik, itu perlu kita pikirkan. Kita tetap Dosen Pendidik Klinis karena dia berasal dari instansi lain tetapi memberikan pengajaran kepada anak didik kita di rumah sakit, biasanya spesialis dokter pendidik klinis. Itu tetap kita inginkan tetapi Pemerintah, Dokter, Dosen Klinis, karena kita mengapa, kita pendidik klinis, karena dia belum dosen. Setelah nanti artinya dia menjadi Dosen dalam kesetaraan dengan aturan-aturan tertentu atau tambahan-tambahan ilmu 222
ARSIP DPR RI Pedagogik, falsafah ilmu dan sebagainya, baru dia menjadi dosen klinik, apa dosen pendidik klinik, apalah namanya nanti, tetapi mereka tidak. Jadi langsung Dosen Klinik. Pada umumnya, setuju untuk Dosen. Pokoknya, perubahan itu setuju ya. Dosen Klinik ini yang spesialis itu disetarakan dengan Doktor setelah materi kolasi, tambahan-tambahan ilmu dan skripsi. Itu nantinya kita di dalam ini nanti mungkin di PP, baru dia jadi Dosen Klinis. Kalau Dosen itu memang sudah Dosen kalau dari ini, tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Kenapa kita tidak Dosen Pendidik Klinis ini kita tetap, karena di aturan kepegawaian dari SK Menpan itu Dosen Pendidik Klinis. Jadi kalau dia mau langsung Dosen Klinis itu sudah diubah lagi artinya Peraturan- peraturan yang ada di Kementerian PAN itu. Nah setelah jadi Dokter Dosen Klinis, maka hak dan tanggung jawabnya itu sama dengan Dosen yang di-NIP 13. Rata-rata setuju, tetapi ada yang mengatakan bahwa untuk jadi Dokter, dia berasal dari Dokter subspesialis Pak. Kalau kita kemarin juga berkembang setuju, mereka yang spesialis tetapi matrikulasi ditambah dengan skripsi, tergantung dari SKS yang dibebankan kepada sistem pendidikan spesialisnya, karena disitu ada spesialis gigi. Karena kemarin, mereka kan agak, gigi bagaimana, gigi kan simpel sekali, tetapi di dalam buku yang gigi, delapan itu saya lihat tidak juga simpel. Gigi juga punya SKS yang cukup seperti tidak berbeda dengan ini, walaupun dia punya gigi 32 atau ini, tetapi tidak begitu berbeda. Nanti kita siasati bagaimana nanti, karean ini berlaku untuk Dokter Gigi juga, Doktor, nanti Doktor. Nah Doktor itu nanti jadi Profesor. Kemarin, ada juga dari Surabaya menyampaikan, ini menjadi pemikiran kita Pak Laksono bahwa kompetensi kita itu karena Undang-Undang ini jangan kita khususkan saja kepada ke pemenuhan kebutuhan dari daerah. Tetapi kita juga mempunyai ...(suara pembicara tidak jelas) daerah ungkit, untuk dia ini diakui secara internasional. Jadi tentu kan ada batasan-batasan kriteria yang tersendiri apa dalam PP atau dalam Undang-Undang, bagaimana kalimatnya mengatakan bahwa inikan, tetapi saya bilang sudah ada sebenarnya bahwa Diknas akan memberikan fasilitas terhadap ini tetapi tidak jelas bahwa untuk yang sama dengan, karena di situ ada WTO. Nah itu harus standar ASEAN, karena ininya nanti. Bagaimana cara memasukan, tolong dipikirkan nanti yang ini. Nah itu yang kemarin kita dapatkan dari. Jadi, jelasnya bahwa spesialisnya itu ada Doktor nanti. Nah mengenai cantolan di pendidikan tinggi, saya minta kepada teman-teman yang Panja Pendidikan Tinggi, Pak Rudi, supaya ada cantolan ini. Cantolan itu yang pertama mengenai bahwa pendidikan profesi itu diatur oleh Undang-Undang yang tersendiri, yang pertama. Kedua, cantolan kesetaraan karena kesetaraan ini kan yang lain-lain juga begitu, tetapi kesetaraan tentang profesi. Jadi profesi dan kesetaraan profesi supaya kita mudah untuk di dalam ini. Kemudian, saran. Saran dari teman-teman baik dari UI, Palembang, juga dari Malang, kemarin saya seharian diskusi di Malang, tentang kalimat-kalimat, harus ada orang yang Bahasa Indonesia-nya yang bagus, sebab kalimat ini kurang bagus dianggap. 223
ARSIP DPR RI Yang kedua, informal mereka, kita tampilin tidak apa-apa, karena biaya sendiri saya, jadi informal dan tidak diundang Panja bukan Pak, karena Teman-teman ini kan, Palembang juga informal. UI, informal juga, tidak kepada Panja, Jakarta, 2 kali Jakarta, UI dan Badan MKKI, MKKI itu mereka kan ada KKI-nya juga. Jadi menyudutkan saya waktu itu. Saya bilang kita kenapa tidak PP, kalau PP itu ruwet, mengatur sejumlah daripada stakeholder yang lain, tidak mungkin diatur PP. PP misalnya tentang pendidikan hukum misalnya, teknik yang tidak ...(suara pembicara tidak jelas) rumah sakit, tidak ada era ke daerah-daerah. Itu yang otonomi daerah kan tidak menyangkut Menteri Dalam Negeri, tidak menyangkut Menteri Kesehatan, dia tetap PP masih bisa, tetapi kalau kita tidak. ...(suara pembicara tidak jelas) nyangkut dia, ini nyangkut, sehingga diatur oleh suatu Undang-Undang, Undang-Undang Insinyiur dan lain-lain, banyaklah artinya mereka bandingkan. Kalau ada masalah silakan saja, Undang-Undang Pencabutan Kutil saja bisa saya bilang asal ada masalah di pencabutan kutil itu. Kalau tidak ada masalah, untuk apa untuk Undang-Undang, kita punya masalah yang sangat banyak, 400 lebih dari inventarisasi masalah, sehingga kita bikin Undang-Undang. Demikian Pak. Mungkin nanti di ini lagi, di sini sudah kita bikin ini, pokok-pokok analisis sandingan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Pendidikan Kedokteran. Nanti ada di sini, sudah dibagikan itu. Ini yang baru. Jadi, ada pendapat kita, di ini lagi, ini tidak mati, jadi masih kita sikapi oleh Poksi- poksi. Nah oleh karena itu, dalam kesempatan ini mungkin Pak Laksono mau bicara dulu, kami lanjutkan untuk Tanggapan Poksi Pak. TIM PENDAMPING AHLI (dr. LAKSONO): Assalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Sekarang, saya sudah berubah, dulu di sana, di sini, sudah menjadi Tenaga Ahli di sini membantu. Jadi, mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena harus ke Papua untuk melihat pendidikan di sana. Mungkin untuk menekankan apa yang tadi Prof. Mahyuddin uraikan ya, memang ini menarik, masih banyak tadi apa yang disuruh ketidak, masih belum cocok antara Pemerintah dan DPR. Dan ini Pak Riyanto dan teman-teman sudah bikin suatu ringkasan yang menarik mengenai mana-mana yang DIM, yang disetujui, sama ya, 24%, 103 ya. Yang dihapus 12%, yang berubah 24%, dan yang DIM baru 40%. Jadi menarik ini memang kalau dari segi konstruksinya DIM-nya, memang DIM barunya cukup banyak, berarti Pemerintah juga semangat untuk memberikan masukan dengan 40% DIM baru Pak. Saya mungkin hanya sedikit saja untuk menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita lihat, pertama kali waktu saya terlibat di sini juga Undang-Undang ini memang tadi seperti Prof Mahyuddin katakan RUU ini mengapa tidak PP saja, tetapi ternyata memang masanya harus diatur dengan regulasi sekuat Undang-Undang, sehingga pertanyaan itu menjadi tidak relevan lagi. Kemudian juga yang menarik ketika proses ini berada di Pemerintah. FERDIANSYAH, SE, MM (F.PG): Pak, supaya kita sama persepsi, izin Pak, interupsi Pimpinan. Jadi, bahasanya bukan DIM baru, bahasanya adalah ada perubahan substansi. Karena kalau DIM baru itu, karena inikan posisi 224
ARSIP DPR RI DPR inisiatif. Jadi inikan sandingannya Pemerintah, artinya bukan DIM baru sebenarnya, sandingan DIM. Artinya yang substansi, mana yang redaksional, mana yang tetap, karena pemahaman saya begitu Pak. Jadi, supaya nanti jangan sampai kita ada perbedaan. Jadi namanya bukan DIM baru tetapi perbedaan substansi kan begitu. TIM PENDAMPING AHLI (dr. LAKSONO): Ya, tetapi ini dari Pemerintah Pak, usulan Pemerintah. Oke nanti Pak Ryan akan membahas itu lebih lanjut ya, DIM yang berubah. Bukan-bukan, usulan. Ya DIM Usulan, DIM Usulan Pemerintah. Nah ini yang menarik, nanti bisa dilihat kebetulan ada konsiderannya ya, karena ternyata yang membahas DIM-nya dari pihak Pemerintah itu bukan mitranya Komisi X tetapi Kementerian Kesehatan. Jadi Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan untuk membahas DIM-nya ini. Nah ini tentunya bisa disajikan oleh Pak Riyanto, itu apa yang disebut sebagai, mungkin dalam konsideran itu banyak membahas mengenai sektor pelayanan kesehatan. Jadi, bukan pendidikan. Nanti yang mohon nanti dicermati betul mengenai konsideran- konsiderannya ini. Ini yang sangat menarik dari kajian oleh Tim Ahli DPR. Kemudian, yang berikutnya, saya tidak mula dari apa yang dipaparkan oleh Prof. Mahyuddin. Tetapi ada 1 hal yang ingin saya tambahkan, terutama dalam konteks pembiayaan untuk Fakultas Kedokteran. Nah sebagaimana kita ketahui dari 71 FK di Indonesia ini hampir separuhnya adalah Negeri dan yang mempunyai akreditasi yang baik, itu hanya kira-kira sepertiganya. Jadi separuhnya saya, dan tidak mempunyai atau belum terakreditasi, Negeri juga ya banyak, banyak Negeri yang baru. Nah kebetulan kerjaan saya seperti, nanti saya mau ke Papua, eh ke NTT juga ke sana juga ya, oh ada, masih belum, masih C Pak. Ini yang menarik ketika kita bicara mengenai perbedaan antara FKUI yang sudah maju dengan FK di daerah yang masih baru itu seperti dia "bumi dan langit". Beda sekali sehingga standar itu untuk daerah-daerah yang baru tadi, atau yang sulit tadi, itu memang belum tercapai, masih sangat jauh sehingga kita perkirakan lulusannya juga tidak akan sebaik apa-apa yang ada di UI. Padahal lulusan itu yang nanti bekerja untuk daerah setempat. Nah ini yang menarik dalam usulan DPR itu tegas sekali, dalam Pasal yang terkait dengan pembiayaan di mana investasi untuk FK Pemerintah khususnya itu ditanggung oleh Kementerian Pendidikan untuk Fakultas Kedokterannya, kemudian Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Didikannya. Jadi, ini tegas tetapi ini yang saya lihat, ternyata dihapus. Nah ini yang 1, ini yang biaya investasi untuk kedokteran menjadi tanggung jawab Menteri, ini Menteri Pendidikan khususnya. Kemudian, biaya investasi untuk rumah sakit pendidikan, menjadi tanggung jawab Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Nah kemudian ini juga demikian, tetapi dihapus padahal waktu itu rancangannya supaya FK-FK yang di bawah standad tadi, itu diberi semacam dukungan untuk investasi. Entah itu SDM, Dosen, Investasi untuk Gedung dan Peralatan, sehingga dalam waktu yang mungkin 5-10 tahun mendatang, mereka akan mengarah kesetaraan. Jadi, ini yang jadi 1 isu yang menarik tetapi saya tidak tahu mengapa kemudian kok 225
ARSIP DPR RI malah dihapus? Apakah Pemerintah takut untuk menganggarkan lebih untuk pendidikan kedokteran? Nah ini saya kira hal yang bagi,saya sebagai tenaga ahli waktu menyusun yang pertama itu salah satu fungsi untuk RUU ini adalah untuk menyetarakan lulusan supaya mutu antara Perguruan Tinggi yang ada di Jawa, yang relatif sudah mapan dengan di luar Jawa itu lebih seimbang. Kemudian yang lainnya, saya kira nanti Pak Riyanto akan banyak membahas satu per satu. Ya ini hal yang mungkin saya hanya titip saja, supaya para Anggota DPR yang terhormat bisa betul-betul menyetarakan Pak. Ini ada niat baik kita untuk menyetarakan yang sungguh, saya akan ...(suara pembicara tidak jelas) kalau ini dihapus ya, pasal-pasal yang sangat penting. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali saya harus ke Cengkareng, karena harus ke Papua dan NTT. Biar nanti mungkin ketemu lagi dan kami berharap bahwa bisa di, dan saya tetap membantu Tim Komisi X ini dengan berbagai cara, termasuk email ya. Sekian dan terima kasih. Dan kami mohon pamit. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Dan kemudian kita masih terus menerus melalui Staf Ahli untuk menyambung apa, yang hal-hal yang krusial yang belum tertampung di dalam Undang-Undang ini. Mudah-mudahan nanti kita hari Rabu pagi jam 10 kita sudah pembentukan Panja, Panja kita, Panja Pemerintah. Kemudian kita masukan-masukan DIM, tetapi yang dibacakan cuma bukan DIM, berapa DIM-nya? Yang tetap berapa? Dan kemudian diserahkan oleh mereka ke Panja, nanti kita bahas di situ, jadi Hari Rabu, dan mudah-mudahan nanti. Ada 2 pengumuman yang perlu supaya bisa ancang- ancang kalau ditanya juga. Komisi IX membuat surat yang lalu, memang tidak saya bacakan karena kita tembusan saja ke Pimpinan DPR/Dewan. Jadi, dikatakan di situ bahwa mereka ingin permohonan pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Dijawab oleh Pimpinan, sehubungan dengan hal tersebut Rapat Pimpinan DPR RI sudah 2 kali rapat mereka, memutuskan bahwa penanganan RUU dimaksud dilaksanakan sesuai DIM Hasil Putusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 12 Mei 2011, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, penugasan pembahasannya disetujui, diserahkan kepada Komisi X DPR RI. Jadi, Pimpinan Dewan menyarankan apabila ada masukan di Komisi IX DPR RI yang terkait dengan materi RUU dimaksud, maka hal tersebut disampaikan kepada Komisi X DPR RI. Jadi, tidak ikut membahas tetapi diikutkan untuk meminta saran-saran pertimbangan-pertimbangan. Itu yang perlu. Kemudian, kita untuk ke Jerman dan ke Belanda, Australia. ABDUL HAMID WAHID, M. Ag (F.PKB): Ketua, sebelum membahas teknis. Ini boleh sedikit tentang substansi. Oh pengumuman. Baik. KETUA RAPAT: Tidak, kita tangagl 26 sampai 2 yang dimaksud, tetapi kita undur Bulan Juli. Jadi, Minggu Bulan Juli karena sebelum masa reses. Jadi sebelum masa reses kita nanti, belum tahu 226
ARSIP DPR RI tanggalnya, karena juga di sana kan sekarang banyak orang libur untuk menetapkan itu. Supaya kita nanti kata orang ...(suara pembicara tidak jelas) orang lagi libur besar, tahu-tahu kita ke sana begitu ya, tidak ketemu dengan DPR dan sebagainya. Jadi kita atur, mereka ada, tetapi Insya Allah nanti tetap kita perjuangkan untuk ini. Silakan Pak. ABDUL HAMID WAHID, M. Ag (F.PKB): Terima kasih Pimpinan. Tadi saya guyon-guyon sama Pak Ferdy, karena sama-sama perokok, ini ada pembahasan RUU tentang Kesehatan tetapi kita Perokok. Ya tetapi dimaklumi juga karena untuk kesehatan pikiran, Pak Ketua. Yang pertama, barangkali begini. Saya usul agar rapat ini mengambil keputusan tentang resmi sikap Panja terhadap perkembangan sandingan Pemerintah. Ya kalau tidak bisa diambil sekarang karena kuorum misalnya, paling tidak kita mencoba melakukan proses pengerucutan keputusan. Jadi setidaknya kan kita kemarin meminta menyusun pokok-pokok analisis ini dalam rangka menanggapi, tetapi memang mohon maaf kami dari fraksi karena belum mendapat surat resmi, jadi kita mungkin karena biasanya itu ada surat resmi untuk membuat itu. Lalu ada tanggapan resmi dari fraksi, tetapi kalau pun tidak ya mungkin proses ini bisa kita lakukan sambil berjalan tetapi proses rapat kita sekarang ini, kita lakukan untuk ke sana. Kemudian yang kedua, kalau boleh mengizinkan menanggapi beberapa substansi sekaligus masuk ke dalam substansi tawaran saya tadi, izinkan Ketua ya? Oh iya, diizinkan oleh Pak ini ternyata. Yang pertama, saya rasa seperti saya mencoba mengulangi kembali tawaran saya yang kemarin bahwa kalau kita menggunakan proses pembahasan linier untuk Undang- Undang ini, maka Undang-Undang ini akan sangat panjang dan lama, dan alot mungkin juga pembahasannya. Karena kalau kita lihat peta permasalahan yang ada seperti disampaikan oleh Pak Profesor tadi, DIM yang harus kita bahas itu ternyata banyak sekali, 40% dari seluruh komposisi DIM. Ini kalau kita ikut urutan, 80% dengan yang baru, apalagi begitu, maka ini akan sangat lama sekali. Oleh karena itu mungkin kita mencoba menawarkan alternatif. Jadi katakanlah proses formal fraksi dan macam-macam, tetap berjalan, pembahasan tahapan-tahapan formal sebagaimana yang disyaratkan oleh Tatib. Tetapi pembahasannya mungkin kita harap ada semacam shortcut atau jalan pintas. Jalan pintas yang saya tawarkan begini. Jadi, usulan untuk pengambilan keputusan pada saat ini kita terima saja, sandingan Pemerintah itu untuk dibahas secara keseluruhan. Jadi dari total 258 DIM itu, kita bahas dengan urutan DIM yang berubah dan dihapus itu kita bahas. Kemudian konkordannya nanti kita akan bahas, bukan berarti DIM tetap itu sudah selesai, bukan berarti begitu. Tetapi kalau itu ada konkordan dan konsekuensi logis nantinya itu akan ikut kita bahas juga. Dan tentunya kita tidak menafikkan kalau misalnya demi substansi ada perkembangan yang memang sangat urgen di DIM tetap ini. Saya kira secara tidak formal walaupun kita sendiri yang mengusulkan, bukan hal yang haramlah katakan untuk berubah. Jadi 227
ARSIP DPR RI mungkin kesepakatan ini kita ambil terdahulu supaya paling tidak formal tercapai, substansial juga tercapai. Kemudian tahapan berikutnya, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan per DIM, itu saya setuju dengan Ketua tadi. Kita menyusun krusial-krusial poin. Jadi kesimpulan dari sini, apa saja poin-poin pokok yang itu merupakan bahasan yang mendalam dan mendasar ketika kita membahas DIM-DIM tadi? Ini kita selesaikan duluan, pembahasannya kita sepakati dan saya rasa kalau ini sudah selesai ketika kita membahas itu sudah ada patokan-patokan dan kesepakatannya. Jadi, misalnya kalau dari sisi perangkat perundangan, mungkin yang sangat krusial itu misalnya konsideran yang tadi digambarkan oleh Tim Ahli. Itu sebagai suatu yang secara mendasar pendekatannya berbeda dan dalam pembahasan konsideran ini mungkin ada sesuatu yang lebih mendasar lagi. Yang menurut saya perlu kita selesaikan, yaitu bagaimana kita mempertemukan 2 dunia yang katakanlah ini sebenarnya 1 tetapi sudut pandangnya itu sama sekali berbeda? Katakan kita mencoba mensistematisasikan, membuat metode sesuai dengan metode pendidikan, sesuatu yang sebetulnya berjalan, sudah berjalan secara tradisional, katakan begitu kan Ketua, di dalam dunia kedokteran. Itu mereka sejak zaman penjajahan kalau kita dengarkan masukan dari itu sudah ada proses pendidikan yang berjalan, berlangsung secara ini dan mungkin bisa saja itu di luar kaedah-kaedah pendidikan. Nah menyatukan dunia yang berbeda ini mungkin perlu kita masuk terlebih dahulu ke dalam filosofi dasarnya. Salah satu filosofi dasar yang berbeda kalau tadi berangkatnya Depkes atau Kementerian Kesehatan, berangkat dari kesejahteraan umum dan memajukan, mencerdaskan bangsa. Ini saya kira berangkat dari sesuatu yang sangat umum di luar teknis kependidikan, padahal ketika oleh Bamus ini diserahkan kepada Komisi Pendidikan, ada logika dan pemahaman di sana bahwa ini sebetulnya sangat masuk ke dalam teknis pendidikan. Jadi ada filosofi pendidikan, yang seharusnya sangat mewarnai di sana dengan pandangan dan mengakomodasi dan sangat memperhatikan kepentingan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan yang selama ini ada. Nah ini saya kira bagaimana mencari rumusan untuk mempertemukan ini, ini termasuk saya kira salah satu crusial point yang harus kita selesaikan. Kemudian dari sudut perangkaan juga misalkan ketentuan umum. Ketentuan umum ini juga mungkin akan kita bahas juga sebagai bagian dari krusial poin. Selanjutnya, pengerangkaan dan batang tubuh. Walaupun kita sudah sepakat tentang pengerangkaan dan batang tubuh, tetapi di sini barangkali kita dituntut untuk menjelaskan kepada pihak lain dalam hal ini Pemerintah. Bagaimana mereka bisa mengerti apa yang sebetulnya kita maksudkan dari filosofi dasar yang tadi ada. Tentunya juga ada sebaliknya bagaimana kita mencoba mendengarkan mereka filosofi dasar yang mereka punya dan kemudian implikasinya masuk ke dalam membuat kerangka-kerangka dan penghilangan pasal tadi. Itu saya usulkan sebagai salah satu krusial poin. Ada beberapa krusial poin yang juga misalnya perlu kita sepakati untuk dibahas kalau memang ini ya, yang tadi Ketua sampaikan itu tentang Model Pendidikan yang akan kita pakai. Ini 228
ARSIP DPR RI kita pilih dulu apakah kita akan menggunakan misalnya model kontinental atau apa, atau kombinasi yang khas Indonesia dan sudah ada modelnya ada di Indonesia selama ini. Ini penting barangkali, perlu selesai sebelum kita melihat kenyataan di luar seperti apa, sehingga kita sudah punya mindset di dalam benak kita. Bahwa kalau memang kita akan mengombinasikan berarti kita akan mengambil kelebihan-kelebihan yang ada di sana dan tentu tidak menempelkan gambaran yang kita dapat di sana seutuhnya ke dalam desain pendidikan kedokteran di negeri kita. Termasuk di dalamnya implikasi dari berbicara model pendidikan ini misalnya urutan umum spesialisasi dan subspesialisasi itu. Apakah beberapa model yang tadi itu perlu kita pilih dan kita sepakati? Apakah kita menganggap itu sebagai jenjang atau sebagai perkembangan saja yang cukup kursus sekian bulan? Atau bagaimana yang dijelaskan oleh Ketua tadi? Kemudian kedua, implikasi-implikasi lain, profesi pendidik dan seterusnya, kemudian jenjang akademis profesi dan lain-lain, ini saya kira implikasi dari crusial point yang kedua tadi. Saya kira Teman-teman kalau kita sepakat untuk mengagendakan...(suara pembicara tidak jelas) kita inventarisasi dan nanti kita jadikan bahasan berikutnya, untuk kita selesaikan setelah kita secara formal melakukan rapat kerja dengan Pemerintah. Secara formal menerima masukan sandingan dari Pemerintah, membentuk Panja, lalu berikutnya sebelum kita masukan step by step ke dalam pembahasan pasal per pasal, kita selesaikan terlebih dahulu crusial point itu. Ini tawaran Ketua kalau memang disepakati oleh teman-teman ya monggo kita rumuskan, kalau tidak mungkin kita bisa bicarakan bagaimana format terbaiknya. Terima kasih. FERDIANSYAH, SE, MM (F.PG): Terima kasih Pimpinan. Yang pertama, coba kita bersama-sama hanya mengingatkan saja, nanti itukan kita akan melakukan rapat kerja. Jadi rapat kerja kalau boleh Pak Pimpinan, kita bukan langsung menetapkan DIM tetap sekian tidak tetapi juga ada pembahasan dulu. Pembahasan mana, bisa saja ketika itu menetapkan crusial point yang apa? Bisa juga kita sudah membahas, karena ini di dalam Tata Tertib kita membahasnya DIM per DIM kita mulai, kita selesaikan. Jadi, ada pembahasan juga, setelah itu baru mungkin kita membahas mungkin sampai 10 sampai 15 DIM, itu menyerah. Selanjutnya, sisa DIM-nya diserahkan ke Panja. Kalau boleh saran seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan tadi pandangan fraksi mungkin kurang pas. Bahasanya karena ini hak inisiatif, tetapi dari Dewan. Jadi bukan pandangan fraksi, mungkin membahas atau mendistribusikan DIM Pemerintah tetapi sifatnya internal itu kan? Jadi bukan Pandangan Fraksi, tidak ada pandangan fraksi lagi di sini, karena ini hak inisiatif Dewan. Itu yang harus disamakan persepsinya dulu. Nah soal kepergian kalau boleh saran, tentu di sini kita juga harus menunggu ada rencana perpanjangan masa sidang. Perpanjangan masa sidang ini bisa sampai pada tanggal 29 Juli. Ini forum internal kan, saya klarifikasi, yang di ujung siapa ya? Tidak, yang di belakang ini orang mana? Semuanya staf ahli? Tidak, klarifikasi karena ini internal. Jadi kami lanjutkan Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian yang terhormat, jadi soal ini kita juga harus cermat dan hati-hati karena ketika 229
ARSIP DPR RI penetapan suatu waktu. Yang kedua tolong dilihat di Tatib kembali, apakah memang nanti dalam konteks bepergian itu dalam forum Pansus atau Panja sebelum dan sesudah? Itu juga harus diantisipasi, karena juga jangan sampai nanti kejadian seperti di sebuah Undang-Undang lain, akhirnya kesempatan itu hilang, karena sudah masuk Panja. Nah itu diantisipasi. Yang selanjutnya Pak. Kalau lihat substansi, ini terima kasih bagus dibikin seperti ini bagus, tetapi, artinya kan disini kita intinya harus bertahan dulu, bertahan karena ini DIM DPR. Artinya, di sini bukan analisis. Artinya kalau misalnya kita bisa mengelompokkan bahwa misalnya DIM No. 1, jangan berubah, apa argumennya? Karena ini DIM DPR, kita pertahankan golden DPR ini, karena ini usul inisiatif kita. Jadi mengklasifikasikan mana DIM-DIM yang memang harus, artinya harga mati kita pertahankan, mana DIM-DIM yang fleksibel. Itu yang harus diklasifikasikan, sehingga ini bisa menjadi, jadi analisis ini diperlukan bukan dalam konteks hal ini tetapi dalam ketika misalnya melakukan argumen. Tetapi dalam hal menetapkan apakah DIM ini harga mati yang harus kita pertahankan? Apakah DIM ini fleksibel? Sehingga nanti bisa diklasifikasikan Pak Pimpinan. Terus yang kedua, yang selanjutnya nomor 3, soal jadwal Pak nanti bersama. Tentu ketika Rapat Kerja dengan Pemerintah, Pak Guminan, kita sudah harus menyodorkan Rancangan Jadwal. Nah Rancangan Jadwal seperti apa, nanti kita bahas bagaimana? Apakah Pemerintah setuju? Nanti tidak setujunya di mana? Nanti kita bahas bersama. Jadi ketika Raker itu ada intinya pada akhirnya Raker menetapkan satu Substansi yang dibawa ke Panja. Kemudian terhadap jadwal Panja itu sendiri, serta Timsin dan Timus. Itu harus ditetapkan dalam Raker sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan. Artinya, bergerak. Kalau terjadi penyesuaian di luar itu, berarti Panja harus melapor lagi ke Raker untuk adanya perubahan jadwal dan sebagainya. Itu yang menjadi titik berat. Dan yang terakhir Pak Pimpinan, saya hanya kasih saran. Karena suka/tidak suka RUU Pendidikan Kedokteran ini punya korelasinya dengan RUU Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, di mana letak korelasi yang sangat erat, RUU Pendidikan Tinggi dengan RUU Pendidikan Kedokteran. Misalnya, saya berandai-andai saja. Misalnya Bab X sangat erat hubungannya. Artinya kalau RUU ini tidak bisa jalan, pembahasan DIM ini pada Bab X dan seterusnya itu tidak bisa jalan kalau di RUU Pendidikan Tinggi belum putus, misalnya begitu. Kan itu kan ada terkait. Nah sehingga kiranya perlu juga Panja ini secara informal melakukan rapat dengan Panja RUU Pendidikan Tinggi. Itu juga perlu dilakukan, karena nanti supaya jangan dalam konteks pendidikan tingginya Pak, bukan dalam konteks yang lain tetapi dalam konteks pendidikan tingginya. Itu menjadi juga concern, sehingga nanti kelihatan di mana letak terkait itu dan yang terakhir soal nanti berkaitan dengan uji publik. Nah uji publik ini tentu di sini dalam Rancangan tersebut kita, dalam substansi yang diserahkan kepada Panja harus disampaikan juga tentang uji publik. Uji Publik itu tentu setelah Panja berapat kemudian dilakukan sinkronisasi dan perumusan, kemudian diujipublikan ke beberapa provinsi. Setelah itu, kalau ada masukan kemudian diperbaiki kembali, 230
ARSIP DPR RI setelah itu Panja melapor ke Pleno lagi untuk dimintai persetujuan apakah memang hasil panja ini bisa disepakati atau tidak? Sehingga itu yang menjadi tahapan-tahapan. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan kembali supaya jangan seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang BPJS karena dari awal tadi dilihat. Ada substansi yang menarik di sini, padahal ini kan RUU ini kalau mau jujur, kan kita juga berkoordinasi dengan Pemerintah secara informal. Tetapi pada kenyataannya ada substansi ataupun perbedaan substansi sampai 40%. Saya makanya jauh-jauh hari kalau boleh Pimpinan, khususnya Pimpinan Komisi yang diberi tugas oleh Bamus penetapan ini. Melakukan surat atau memberi surat kepada Pimpinan Dewan, bahwa pengertian dihitungnya masa kerja pembahasan RUU ini sejak kapan? Saya khawatir seperti Rancangan Undang-Undang BPJS sampai ada DIM baru, ini benar-benar DIM baru Pak. Jadi katakanlah ini, kemudian diganti, dianggap kosong, terus ada DIM baru lagi. Ya hanya kekhawatiran. Artinya di sini antisipasi saja Pak, bukan apa-apa, tetapi antisipasi. Jadi penghitungannya apa? Karena dalam Tata Tertib kan cuman 2 kali masa sidang ditambah 1. Nah ini kan juga antisipasi, menjawab Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun. Undang-Undang Dasar Pasal 20 itu. Untuk menjawab yang Komisi IX, pasti tidak bisa karena sudah Bamus menetapkan Komisi X yang membahas. Oleh karena itu dalam konteks ini mungkin lebih baik Panja mengundang Komisi IX untuk dimintai aspirasinya apa terhadap RUU Kedokteran ini. Pintunya di mana? Nah memang masalah pintunya, karena ini Komisi IX juga DPR, ya terpaksa nanti ada beberapa hal yang bisa pintunya melalui Pemerintah yang kita bisa ditertibkan, itukan soal itu. Itu beberapa hal Pimpinan, tetapi tadi yang terakhir minta klarifikasi yang ditunjuk tadi penjelasan dari Tim TIM PENDAMPING AHLI kita, bahwa ini Menkes. Nah yang ditunjuk oleh Presiden dalam Surpres atau Ampres ini Menkes atau Mendiknas, nanti jangan sampai salah. Nah itu biasanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kekuatan yang sama antara Menkes dan Mendiknas. Hanya itu beberapa yang sifatnya kami sekali lagi hanya mengingatkan supaya pengalaman yang terjadi di tempat lain, jangan sampai terjadi di pembahasan RUU ini. Kedokteran Itu kira-kira Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ROHMANI, S.Pd (F.PKS): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin menegaskan saja beberapa yang tadi disampaikan oleh Bos Hamid sama Pak Ferdy. Jadi mungkin sebelum Raker atau setelah Raker dengan Pemerintah, masa sidang sangat yang harus kita lakukan adalah membahas masalah-masalah yang pokok krusialnya. Tadi yang krusial itu ada yang ...(suara pembicara tidak jelas) yang pokok-pokok krusial. Itu yang kita harus selesaikan di internal kita, karena ini saya pahami ini sampai 40% DIM baru itu, karena ini mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Kementerian Kesehatan. Cara Pandang kita sudah berbeda, ini ...(suara pembicara tidak jelas) yang akan agak alot, sehingga misalnya yang kita tegaskan kita tidak akan 231
ARSIP DPR RI melibatkan KKI dalam standar pendidikan. Ini masuk karena cara pandang dari Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ini yang ...(suara pembicara tidak jelas) sejak awal akhirnya akan begitu. Yang kedua misalnya tadi yang dibahas oleh Pak, Pasal 49, Pasal 50, kemudian Pasal 54A, sekalipun juga itu menurut saya sih dari cara pandang Kemenkes, sehingga keinginan kita untuk membuat pendidikan murah kedokteran ini tidak dapat lagi. Jadi akhirnya ini, inikan semestinya Pasal 49, 50, 54, ini menurut kita sejak awal ini menjadi bagian dari ruh Undang- Undang ini. Kalau ini dicabut, ruh Undang-Undang ini sudah tidak ada begitu. Inikan kita menginginkan nanti menjadi murah, kemudian Pemerintah terlibat di situ, ...(suara pembicara tidak jelas) Pemerintah Daerah terlibat di Pasal 54 itu. Itu kan nantinya akan mempermudah mahasiswa daerah masuk di pendidikan kedokteran kemudian dia kembali ke daerahnya lagi. Ini tidak dapat lagi akhirnya. Jadi ruh dari Undang-Undang itu bahwa pendidikan kedokteran ini akan menjadi murah, penyebaran akan kita selesaikan, penyebaran dokter itu, ini tidak ketemu akhirnya. Jadi, ini menurut saya sih ini persoalan yang, menurut saya sih ditunjuknya Kemenkes itu menjadi leading sector kita. Ini masalah pertama yang sangat serius menurut saya. Ini saya tidak tahu ini, bagaimana caranya membalik? Tetapi ini masalah serius pertamanya dan ini menjadi pangkal keseriusan Undang-Undang kita dan ini menjadi DIM baru. Ini pangkal DIM baru itu, ini 40% DIM baru menurut saya. Ini menurut saya kita membahas persoalan yang krusial dan sangat krusial itu yang nanti akan menjadi konkordan berikutnya. Ini harus kita selesaikan lebih dulu oleh kita. Kalau tidak, saya kira sekali lagi ruh Undang-Undang ini kita akan tidak dapat, dan akhirnya menurut saya pada akhirnya kalau itu tidak ada, mendingan tidak ada Undang-Undang, karena justru di situ ruhnya. Terima kasih Pimpinan. ITET (F.PDIP): Terima kasih Pimpinan. Saya ini rasanya banyak ketinggalan, karena memang baru. Mungkin tapi dari yang saya masuk secara fresh, saya mencoba menganalisa yang masukan- masukan dari DIM. Saya melihat dan juga mendengarkan pembahasan, saya melihat mungkin kita perlu kesepahaman dalam tujuan membuat Undang-Undang, yaitu untuk kepentingan, saya lanjutkan ya. Jadi kita di sini harus, kalau bisa bersama-sama sepaham persepsi kita, kita samakan bahwa hasil dari Undang-Undang ini adalah untuk kepentingan Masyarakat Umum. Pertama, tentu kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar minimal dan bermutu. Itu tentu melalui proses hasil pendidikan. Jadi itu dulu yang pertama. Kedua, masalah yang timbul adalah bagaimana kita seperti tadi dikatakan untuk memenuhi daerah-daerah yang kekurangan dokternya? Itu dulu 2 hal itu sama atau tidak, sehingga siapa yang andil di dalam memberikan atau memproduksi dokter-dokter yang bermutu dan yang memenuhi kebutuhan di lapangan. Bisa Menkes atau Kementerian Kesehatan dan minta Kementerian Pendidikan, karena kalau kita bicara masalah pelayanan kesehatan, pendidikan kedokteran tidak bisa dipisah-pisah itu, itu adalah yang terlibat di situ adalah dokternya, pasiennya, rumah sakitnya, universitasnya. Itu semua elemen- elemen yang mendukung supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan tadi. 232
ARSIP DPR RI Nah kalau saya lihat, kalau ini masih belum terlambat, memang saya setuju dengan Ketua Tim atau Pimpinan di sini, bahwa bahasa kita itu memang harus betul-betul jangan sampai ada kesalahpahaman. Misalnya di sini, DPR ada analis, saya membuat konsideran Undang-Undang atau bagian menimbang, memposisikan Undang-Undang Dikdok ini pada tujuan Pemerintah, menjamin hak pendidikan warga negara dan penyelengggaraannya tanpa mengurangi mutu atau standar pelayanan kesehatan. Itu salah satu contoh saja dari bahasa. Nah kemudian sekarang bagaimana keterlibatannya, saya ungkapkan di dalam matriks di sana. Jadi, apa yang terjadi? Pasien itu dibagi 3, pasien umum, pasien khusus dan pasien VIP. Masing-masing mempunyai penerimaan yang berbeda. Misalnya, itu dari pasien yang harus dirujuk. Jadi pasien dirujuk dari Poliklinik Umum atau Rumah Sakit sekelas di bawahnya, ke rumah sakit pendidikan. Ini secara teknis ini perlu dipelajari karena di situ akan terlibat. Misalnya, kalau pasien kelas 3 itu hanya dilayani oleh Dokter spesialis, calon dokter spesialis. Sementara di sana ada Mahasiswa, tetapi dia juga didampingi oleh seorang, kalau saya di sini menyebutnya CMO, itu Profesor, Guru Besar yang asalnya dari Universitas. Jadi di sini ada pembagian antara Pasien, Dokter, dan Dokter Calon Spesialis. Kemudian ada pasien yang disebut intermediate, itu pasien kelas menengah ke atas, kalau di pasien kelas III itu dokter calon spesialis yang menangani pasien. Sementara kalau dari pasien yang kelas menengah ke atas atau VIP, itu ditangani oleh Profesor, sementara Dokter Calon Spesialisnya tidak boleh menangani pasien. Jadi, ditangani oleh si Professor itu. Nah untuk Kelas III, Profesor tidak mendapat honor, tetapi Kelas VIP dan seterusnya Dokter Sang Profesor boleh mendapat honor. Nah di situlah pembagian-pembagian sehingga kita jelas, hanya di situ yang dipertanyakan adalah bagaimana Dokter Spesialis itu letaknya? Posisinya itu di mana? Ini yang ingin saya sampaikan. Dokter Spesialis itu memang betul kalau mengatakan DPR kita tidak bisa memasukkan Dokter Spesialis ke dalam rumah sakit pendidikan, karena memang tidak ada tempatnya. Ini sistem yang dipakai di Australia. Nah tetapi kenyataannya di sini ada Dokter Spesialis dan Subspesialis. Nah ini yang perlu dibahas, itu akan diletakan di mana nantinya para dokter itu? Karena mereka diatur oleh Kolegium. Siapa yang kolegium itu? Posisinya juga di mana? Ini perlu jelas ada di dalam Undang-Undang. Kalau memang kita menolak tetapi kita harus tahu alasannya. Begitu Dok. Jadi, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi. Yang terakhir adalah kalau memang kita ingin hasil dokter bermutu, ada instrumennya yaitu yang disebut medical record itu. Selama saya baca DIM tidak ada 1 kata pun medical record masuk di sana, padahal di sana tujuannya ada penelitian, ada riset, ada ini, instrumennya dimana? Tidak ada. Justru kita harus masukan di situ, bahwa salah satu instrumen mengharuskan dokter membuat dokumen medik. Dan yang terakhir adalah selain perannya dia untuk riset, untuk mengawasi mutu pendidikan adalah apabila ada tuntutan dari masyarakat terjadinya malpraktik, maka medical record itu menjadi penting. Nah ini saya tidak, jadi bagaimana ini cara memasukannya di dalam DIM ini. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. 233
ARSIP DPR RI IR. NUROJI (F-GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Sesuai agenda, rapat kita mungkin fraksi kami ingin sedikit menyampaikan bahwa catatan mengenai DIM Pemerintah yang sudah kita terima. Pertama, saya setuju dengan Ketua, bahwa banyak yang harus kita pertahankan dari usulan kita. Salah satunya adalah di sini kami melihat di dalam Bagian Dua dan Bagian Tiga, di mana penyelenggaraan dan penyelenggara itu dipisah. Menurut kami itu menjadi sangat confuse karena penyelenggara itu bagian dari penyelenggaraan. Jadi, kita pertahankan saja sistematikanya sebagai Bab II itu juga dalam Bab lihat sebagai penyelenggaraan, karena di dalam pasal-pasalnya saya Penyelenggaraan juga banyak membahas masalah penyelenggara. Akan tetapi nanti isinya kita bisa masukan dalam suatu bagian yaitu penyelenggaraan. Kemudian, bagian lain, peran Pemerintah yang pada Bagian Dua dan Tiga dalam usulan Pemerintah juga tidak ada di sini. Jadi paling tidak, kemendiknas melalui Dirjen Diktinya bisa di sana memberikan atau ada peran sebagai model kebijakan maupun pengawasan. Di dalam usulan Pemerintah itu tidak ada itu, belum kelihatan. Kemudian, Pasal 7 Ayat 2 baik usulan Pemerintah maupun DPR juga dicantumkan di sana penerimaan calon mahasiswa kedokteran telah memasukan kata menjamin. Kata menjamin ini menurut saya harus jelas dan kami mengusulkan harus dimasukan angkanya begitu. Apakah 10% atau 20% dari kuota mahasiswa ini? Karena menjamin ini sangat mengikat. Dan yang terakhir barangkali bagian kedua Bab III Usulan Pemerintah tentang Jenjang Pendidikan, di sana malah rancu. Jadi, menurut saya usulan kita masih lebih baik dan lebih jelas mengenai, pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Saya kira itu dulu masukan dari kami. Terima kasih Pimpinan. Dra.Hj. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (F-PG): Terima kasih Pimpinan. Memang kita sudah bisa membayangkan bahwa nanti itu pembahasan ini dengan Pemerintah, memang akan agak alot. Karena apa? Karena perbedaan titik pandangannya itu sangat berbeda. Kita melihatnya dari sisi ini, walaupun ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang sama, tetapi secara mendasar. Itu kita melihat dari sisi ini, Pemerintah melihatnya dari sisi itu. Kita tidak mengatakan bahwa kita punya lebih baik, tetapi kalau kita melihat pada judul, judulnya kan memang pendidikan kedokteran, dan itu kita concern kepada itu. Jadi kita titik pandangan adalah memang urusannya pendidikannya. Sedangkan dari pihak Pemerintah itu lebih melihat dari kedokterannya, kesehatannya, sehingga lebih cocok Pemerintah itu kalau ini Undang- Undang tentang Kedokteran bukan tentang Pendidikan Kedokteran. Nah oleh karena itu, saya sepakat tadi dengan Pak Ferdy, bahwa kita perkuat dulu concern kepada bahwa titik berat kita adalah pendidikannya, bukan soal kesejahteraan umumnya. Tetapi pendidikannya, dari mulai proses, dari rekrutmen mahasiswa, sampai kepada pendidikan akademi sampai dengan pendidikan tinggi. Sampai dengan kaitannya pembukaan penutupan dengan rumah sakit pendidikan, tetap kita hitung, pancangan kita adalah pendidikan. Nah sedangkan dari Pemerintah itu agak rancu. Nah malah lebih condong kepada praktik 234
ARSIP DPR RI kedokterannya. Padahal sebetulnya praktik kedokteran kan sudah ada undang-undangnya. Nah itu satu. Jadi mungkin usul tadi dari Bapak, dari kawan kita karena sudah bisa kebayang, bahwa ini akan a lot. Alot dalam arti kata karena kita ingin tetap pada titik itu, Pemerintah juga pasti akan tetap pada titik mereka, walaupun nanti pasti jalan keluarnya ada. Jadi ada baiknya dipikirkan, ada yang secara formal tetap kita berhadapan dalam Rapat-rapat Panja tetapi ada secara nonformal- nonformalnya itu. Biasanya itu akan lebih efektif, kalau kita bicaranya tidak selalu dalam pembahasan formal. Nah selanjutnya yang ketiga, itu ada juga beberapa hal yang setelah saya pelajari adalah hal-hal yang terlalu organik. Jadi artinya sebetulnya bisa saja itu diatur nanti di dalam Peraturan Pemerintah. Nah ini banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dicantumkan disini dari Pemerintah. Kalau dari kita sudah bagus, dari kita sudah bagus. Oleh karena itu, bukan jelek, tetapi pertama karena titik pandangnya sangat berlawanan, kalau tidak bisa dikatakan berbeda begitu. Kemudian yang keduanya banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu mendetail masuk di sini, cukup dengan diatur di dalam peraturan Pemerintah. Yang terakhir Pak Pimpinan. Ceu' Popong sangat mengerti mengapa Komisi IX akhirnya membuat surat kepada Pimpinan DPR karena memang mereka kawan-kawan kita, sudah mempelajari RUU ini yang dengan sandingannya yang dari Pemerintah itu karena mereka mengikuti terus. Dengan adanya masukan dari Pemerintah, DIM yang dari Pemerintah, mereka makin yakin bahwa sebetulnya mereka harus dilibatkan, karena terobsesi dengan masukan yang dari Pemerintah, yang memang lebih menekankan kepada kesehatannya, kesejahteraan umumnya. Jadi Kawan-kawan kita dari Komisi IX tidak bisa terlalu "disalahkan", karena mereka setelah mempelajari ini, oh ya ini harus. Mereka harus ikut karena banyak yang membicarakan tentang kesejahteraannya, kesehatannya. Sementara itu. Mengenai jadwal, Ceu' Popong ikut saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jawab sekalian. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang sangat berharga bagi kita tetapi kita sudah bikin ini, Staf Ahli sudah saya perintahkan untuk bikin ini. Sebab kita kan masing-masing ada. Nanti seperti medical record itu dimasukan ke mana begitu. Ada 3 hal yang penting di medical record. Pertama untuk menjaga mutu, keduanya untuk pendidikan, yang ketiga yang terakhir tadi ini, jadi, tetapi dimasukan dalam nanti kurikulum, dimasukan di kurikulumnya. Sudah itu penjaga mutu, kemudian insentif, masuk insentif nanti, nanti ada semua di sana sudah ada sebenarnya, diatur di Undang-Undang tetapi terjemahkan di dalam PP. Kita harus itu memang, mendekati itu mesti, rekam medik jadi penting karena itu merupakan suatu mata pelajaran yang tidak ada di dalam Undang-Undang ini, nanti kita masukan ke mana. Yang keduanya, Pak Ferdy, tadi banyak sekali masukan-masukan tentang jadwal. Bahwa ini sebenarnya bukan kita mendapat masukan-masukan atau pendapat dari ini, keputusan fraksi, tetapi kita lebih ini. Kalau yang dulu kan tidak, kita tempur saja, ini bahan dan kita mencapai satu 235
ARSIP DPR RI kesatuan pendapat, sehingga kalau mungkin kita pelajari semua tetapi ada stressing. Misalnya yang ini Bab mana-Bab mana, kita bagi nanti hari Rabu. Kita bagi tetapi semua pelajari semua tetapi untuk mendalami betul 1 kata dengan suatu kata yang lain, ini kita artinya harus dibagi ya. ITET (F-PDIP): Mohon izin Pimpinan. Ini hanya menambahkan saja. Mungkin kalau misalnya medical record itu dimasukan dalam kurikulum tetapi ada suatu, paling tidak ada beberapa kata di dalam batang tubuh dan di sini apakah ada dari TA ini? Ini saya punya undang-undang dari Inggris, dari mana-mana tetapi Bahasa Inggrisnya, Bahasa Hukumnya itu agak sulit, mungkin bisa dibantu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Tidak, itu nanti kita bahaskan dalam hari Rabu itu kita bahas juga masukan di dalam, kan itu terlalu umum kan yang masuk tadi. Nanti dispesifik lagi Bu, jadi minta juga pembahasan- pembahasan. Jadi amanah kita dari Pak Ferdy tadi bahwa diserahkan sebelum saran Panja ada pembahasan DIM. Jadi, hari Rabu, Rabu, kita ubah jadi tanggal 27 nanti baru dengan Pemerintah. Kita geser ya. Kemudian, Kunker nanti saya akan berhubungan dengan ini Tatib. Belum, itu makanya ini, tetapi kira-kira sudah anginnya ada, anginnya, belum ini. Baik Ceu' Popong, Pak Ferdy, sikap kita mempertahankan DIM Panja, mempertahankan tetapi mungkin kita tidak bisa bertahan di situ. Tetapi nanti dipelajari bagaimana kita semacam justifikasi daripada kita menulis 1 kata demi kata ya, dan nanti di dalam Raker substansi kita sudah Panja. Kemudian kita substansi, dibahas kira-kira yang krusial betul, yang harus pendapat umum seperti ini 15 atau 10, nanti ya sisanya kita serahkan ke Panja. Saya kira itu setuju kita ya. Kemudian, tadi memetakan pasal-pasal terkait dengan Dikti dan bukan pasal-pasal pelayanan konsentrasi kita. Kemudian, saya akan, Pimpinan atau siapa, ada rapat macam informal dengan Dikti karena kita ke Dikti kan? Kenapa ini terjadi demikian? Kalau demikian kan terjadi musibah ya. Nanti uji publik. Setelah selesai ke luar negeri, kita ada uji publik pada akhir Bulan Juli dengan memperhitungkan tidak dalam Bulan Puasa. Bulan Puasa, kita sudah masuk ke tahapan raker. Kemudian dari Pak Hamid tadi sudah ya, pembahasan DIM yang berubah, ini bukan DIM berubah, DIM ini belum dipegang sama sekali apa nanti. Nanti kalau ada perubahan, ada Timsin, ada Timus dalam pembahasan dan sebagainya masuk di dalam acara di dalam Panja. Tadi yang informal sudah ya, formal sudah ya, kemudian model pendidikan yang kita pakai nanti. Kita ini kan, kita ini masih gado-gado sekarang ini, belum ini. Kemudian inventarisasi poin-poin krusial, jadi ini dimasukkan nanti mana diconteng saja, nanti mana yang sangat krusial ya. Dari Pak Rohmani tadi ya, Pak Roh, nah Roh-nya yang dihapus ini Pak, ya supaya ditimbulkan lagi ya. Masak kita mau apa menghitung-hitung, sudah menghitung bagaimana di Aceh? bagaimana di Papua itu ya? Itu rohnya, ini hilang rohnya, jadi tinggal apa? Tidak punya roh. Jadi ini, Pak Nuroji tadi di dalam subtansi ya, Pasal 7 Ayat (2) dicantumkan dalam angka. Ini mungkin nanti di PP nanti di angkanya, karena itu selalu berubah Pak. Berubah, yang jaminan itu, 236
ARSIP DPR RI jaminan berapa angkanya itu karena ada perubahan nanti. Kalau ini sudah dijamin, sudah ini, lima tahun lagi mungkin berubah dia sehingga lebih ini ke PP atau ke Permen. Nah tentang jenjang pendidikan memang kita sudah, teman-teman sudah banyak, artinya menganut ini dari pasal DPR. Ceu Popong ya, pendidikan ya kedokteran, terhadap pelayanan-pelayanan ini mutu dan sebagainya, ya mutu pelayanan ya. Mutu pendidikan sih ada, itu ada, ada semacam parameternya ya. Ibu tadi sudah bilang ya, ibu apa namanya, Ita, Itet, Ita namanya. Adik saya Ita. Ini rapat formal dan panja namun juga ada perlu ada forum informal, tadi sudah saya sampaikan. Sebelumnya ini banyak teman-teman yang informal-informal karena ini akan menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita nanti misalnya deadlock, informal kita. Jangan diketok ini, kita tinggalkan pasal itu nnti kita teruskan ya kalau, kalau dia masih berupa pasal itu kita lompati. Kita informal dulu, nanti pimpinan dan beberapa orang yang ditugaskan untuk itu. Dicantumkan tidak perlu masuk undang-undang ya. Banyak, banyak sekali di dalam pemerintah ini banyak sekali hal-hal yang seperti cuti, cuti sakit, cuti hamil, cuti haid dan sebagainya, itu tidak perlu dimasukkan di dalam sini. Karena sudah ada yang mengatur UU No. 60 ya, kepegawaian juga ada. Saya kira itu saja dulu ya, kita empat kurang lima menit. Pas ya, mudah-mudahan nanti dipelajari itu jangan masukan lemari. Taruh meja aja terus itu, nah kita sikapi nanti kita bagi konsentrasi pada waktu hari rabu. Kemudian kita menetapkan kembali beberapa ini, senin kita dengan pemerintah. Mungkin kita agak panjang, tapi kalau sudah dipelajari lebih dulu dengan adanya sandingan yang lama, dengan ada yang di ini. Ini tidak, bukan dianalisa ini ya, analisa personil bukan. Jadi apa namanya ini? Analisis dari kita ya. Untuk konsideran dan justifikasi. Tidak ada lagi? Silent? Ya, jadi Alhamdulillah kita dapat rapat pada hari ini. Nanti diteruskan pada hari rabu, insya Allah jam sepuluh. Kita tepatkan saja jam sepuluh ya. Jasi supaya kita lebih panjang waktunya. Iya, silahkan. HETIFAH (PARTAI GOLKAR): Mohon maaf, Bapak Pimpinan, ini kebetulan kami dari, ya ini juga gimana ya. Kami dari poksi Partai golkar, poksi 10 Partai Golkar, itu hari rabu pagi, itu membuat satu seminar tentang pendidikan pancasila. Tadinya, sebetulnya, memang tentunya kami ini juga mohon maaf karena adanya bentrokan ini. Jadi mungkin nanti, karena disitu menyangkut pimpinan kami dari partai, Pak Ical memang bisanya hari itu jadi kami juga menyesuaikan. Terkait dengan acara hari rabu, mungkin kalau misalnya penetapan dan apa di paginya, karena acaranya sampai jam dua belas saja. Jadi mungkin nanti pembahasan DIM-nya apakah akan dilanjutkan di siang hari. Jadi kami mohon maaf, supaya Pak Ferdi yang kebetulan jadi moderator di sana bisa ikut serta juga begitu. Sembilan sampai dengan dua belas. KETUA RAPAT: Siang ada, siang ada, tapi sampai sore ya. Kita Cuma shalat saja nanti Ashar. Jam satu tiga puluh ya, ini apa nawar sedikit gitu. Kalu Ceu Popong jam satu. Saya kira kita putusjan saja jam satu tiga puluh ya. Setuju? Kita tidak perlu kita sampaikan kesimpulan karena ini merupakan rapat 237
ARSIP DPR RI kongko-kongko saja, tapi sudah ada di catatan kita. Semacam catatan rapat ini membuahkan hasil- hasil yang disarankan oleh sejawat sekalian. Jadi dengan demikian, dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil 'alamin, saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. (KETUK PALU) (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB) Jakarta, 20 Juni 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 238
ARSIP DPR RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN : 2011-2012 Tahun Sidang Masa Persidangan : - : Rapat Dengar Pendapat Umum Jenis Rapat Sifat Rapat : Terbuka : - Rapat ke : Kamis, 2 Februari 2012 Hari/Tanggal Waktu : 10.30 WIB -12.30 WIB : Ruang Rapat Komisi X Tempat Dengan : Fakultas Kedokteran UI dan Panja Pemerintah : Prof. Mahyudin Ketua Rapat Sekretaris : H. Agus Salim : - Acara Anggota Hadir : - 239
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT (PROF. MAHYUDIN): Masukan tentang umum tentang pendidikan kedokteran dan lain-lain, kita masukan ya setuju? (KETUK PALU) Untuk mempersingkat waktu, kami silakan untuk Dekan FK UI, untuk menyampaikan masukan, saran terhadap Rancangan Undang-Undang silahkan Bu. DEKAN FK.UI: Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Kepada yang terhormat Pimpinan Sidang, kepada Panja dari Pemerintah dan juga Panja dari DPR, kepada teman-teman semua. Hari ini saya menghadap kepada sidang ini dan mengucapkan terima kasih telah mengundang kami untuk datang. Dan untuk kesempatan kali ini, kami dari Fak. Kedokteran Universitas Indonesia membawa beberapa teman dari Kepala Departemen, kemudian Ketua Senat Akademik Fak. Kedokteran kami, dan beberapa teman yang lain dan juga para Profesor, yang saat ini kami titipkan di MKKI, dan juga kami titipkan di Departemen Kesehatan. Mereka merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran yang mempunyai pandangan-pandangan yang kurang lebih sama dengan kami. Baiklah saya akan lebih spesifik, barangkali ya Prof. Dalam diskusi kita dapat bercerita lebih banyak tentang undang-undang pendidikan kedokteran, tetapi pada kali ini saya presentasi. Saya akan spesifik akan tentang pendidikan subspesialis pada saat ini, masa depan, dan tantangan maupun peluang yang harus kita hadapi. Slide. Sebelum kami mulai, kami ingin menyampaikan apresiasi kami yang sangat besar kepada DPR karena berbagai macam perubahan-perubahan yang dikomitmenkan oleh DPR. Oleh sebab itu, kami menyambut komitmen itu dengan komitmen FKUI, yaitu kami berjanji akan menyediakan pendidikan kedokteran dengan biaya yang terjangkau. Terutama bagi mahasiswa yang cerdas dan kami mencoba menjamin pemerataan akses bagi calon mahasiswa dari daerah yang juga cerdas. Kemudian kami mengusahakan dalam pendidikan kami untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan budaya menolong. Dan sebagai institusi kami menginginkan dan sudah melakukan berbagai macam kegiatan yang menjamin bahwa ada social responsibility FKUI kepada masyarakat. Slide. Saya akan menunjukkan buktinya antara lain pada tahun yang lalu, tahun 2011, kami menerima kurang lebih 44 persen mahasiswa cerdas dari daerah. Padahal yang ditugaskan oleh Pemerintah itu kurang lebih hanya 20 persen, tetapi kami menganggap ini adalah bentuk komitmen kami. Dari 175 mahasiswa yang kami terima, sekitar 116 berasal dari jalur undangan dan ini kalau dilihat sudah lebih 50 persen yang kami mintakan dari daerah. Namun saya menyisihkan dari Jakarta, Depok, dan Bandung, itu tetap kita anggap sebagai kota besar dan kurang lebih sekitar 77 dari 175 itu kami terima dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa, sehingga kurang lebih 44 persen ini berasal dari daerah. 240
ARSIP DPR RI Slide. Kemudian kami menyediakan kurang lebih sekitar 29,7 persen beasiswa untuk para mahasiswa ini. Beasiswa tersebut berasal dari Departemen Pendidikan Tinggi yaitu BOP berkeadilan dan bidik misi, sehingga jelas sekali 30 persen itu pun di atas dari kewajiban yang seharusnya ditekankan oleh Pemerintah sebesar 20 persen. Jadi kami berkomit untuk accesibility dari mahasiswa di daerah ini bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Slide. Kalau dilihat sebetulnya jumlah mahasiswa kami ini, sekarang, hanya 33 persen yang mahasiswa S1, jadi untuk pendidikan dokter umum. Sebagaian besar 67 persen itu adalah mahasiswa yang post graduate, baik itu untuk mengambil Ph.D, Master, fellowship yang kita sebut sebagai pendidikan SP-2 maupun residen, sehingga terlihat sekali peta pendidikan di Fakultas Kedokteran di FKUI ini, cukup banyak perubahan-perubahan. Oleh sebab itu kami sangat merasa bertanggung jawab bagaimana caranya 300 mahasiswa fellowship untuk SP-2 ini bisa terjamin mutu pendidikannya. Slide. Saya ingin memperlihatkan sedikit tentang undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di mana dikatakan bahwa merupakan tugas Rumah Sakit untuk menyelenggarakan akan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna pada tingkat kedua maupun tingkat ketiga sesuai kebutuhan medis. Dan di dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dua adalah spesialis. Sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk tingkat tiga itu adalah tenaga kesehatan sub spesialistik. Sehingga di dalam undang-undang ini sudah ditekankan bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sebagai subspesialis. Slide. Kemudian di pasal yang selanjutnya, penjelasan di Pasal 24. Itu juga dinyatakan bahwa untuk sebuah rumah sakit tipe A maka dibutuhkan berbagai macam pelayanan medik berbagai strata, baik itu spesialis dasar, spesialis penunjang. Dan dikatakan di sini bahwa tiga belas dari tenaga kesehatan tersebut harus terdiri dari subspesialis. Nah, begitu juga untuk rumah sakit khusus misalnya adalah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang merupakan Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Khusus dengan tipe kelas A, maka di situ dikatakan bahwa dibutuhkan pelayanan medis subspesialis sesuai dengan kekhususan yang lengkap. Sehingga ada di dalam sistem pelayanan kesehatan kita yang menginginkan adanya sumber daya dengan kompetensi yang subspesialis. Saya memfokuskan pembicaraan saya, pertama, tentang pendidikan dokter spesialis ini adalah dasar pengembangannya di seluruh dunia. Mengapa kita membutuhkan dan bagaimana seharusnya pendidikan subspesialis ini dilaksanakan? Bagaimana kita bisa melakukan terjaminnya mutu dan tantangan maupun calon spesialis yang akan dihadapi di masa depan? Dari tahun ke tahun, sebetulnya penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat itu sangat berubah sangat berubah, sangat berbeda. Kemudian ada perkembangan-perkembangan keilmuan yang membutuhkan keahlian-keahlian subspesialistik untuk menghasilkan subspesialis dengan 241
ARSIP DPR RI keahlian-keahlian yang khusus. Di tempat lain, juga ada perkembangan ilmu biomedik yang menghasilkan alat maupun teknologi-teknologi alat kedokteran yang baru yang harus mampu dikuasai oleh sekelompok orang. Dan kita juga mempunyai penyakit-penyakit baru maupun penyakit-penyakit lama yang tumbuh kembali yang membutuhkan subspesialis. Oleh sebab itu, perkembangan pendidikan subspesialis ini merupakan kebutuhan untuk menjawab berbagai macam tantangan yang ada di masyarakat saat ini. Slide. Ini adalah perkembangan dari tahun 1917 sampai 2010 yang menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan pendidikan subspesialis ini adalah sesuatu kebutuhan dan memang berkembang di luar negeri yang tidak bisa, saya tekankan kembali, tidak bisa kita tahan-tahan lagi mereka ada dan mereka memang dibutuhkan. Yang terakhir adalah tentang advance heart failure dan transplantasi jantung yang juga di fakultas kita sudah sedang kita coba kembangkan, terutama untuk stem sel-nya. Slide. Mengapa diperlukan pendidikan subspesialis di Indonesia. Pertama-tama yang ingin kita kerjakan adalah melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu yang diberikan oleh SDM yang kompetensi, yang cukup karena ternyata perkembangan penyakit saat ini bersifat kompleks dan spesifik sehingga membutuhkan pelayanan yang subspesialistik dengan kompetensi yang tertentu. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk mengatakan subspesialis dibutuhkan terutama adalah untuk melindungi masyarakat. Di lain pihak, kita juga harus melindungi dokter pada saat memberikan pelayanan kesehatannya dengan memberikan perlindungan hukum berupa surat tanda registrasi subspesialis. Kemudian membiarkan atau memberikan kesempatan kepada dokter ini untuk memperdalam keilmuan dan kompetensi spesifiknya juga perkembangan keilmuan melalui riset. Dan yang keempat ini juga sangat penting karena kita sudah membuka diri terhadap World Trade maka Asian China World Trade Area ini akan menyebabkan negara kita tidak memiliki subspesialis jika kita tidak menyiapkannya dari sekarang. Dan ini menyebabkan Indonesia akan menjadi pasar, tempat datangnya tenaga-tenaga ahli yang memiliki subspesialistik dari negara-negara lain sehingga Indonesia sangat rentan terhadap keadaan ini. Slide. Bagaimana sebetulnya pendidikan subspesialis ini harus diselenggarakan. Pendidikan subspesilis ini harus diselenggarakan berdasarkan alasan yang tepat terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pelaksanaan kesehatan masyarakat. Pendidikan ini juga harus didukung oleh sistem penjamin mutu yang baik melalui sistem pendidikan yang terstruktur, dan sebaiknya dilaksanakan di institusi pendidikan yang memenuhi kualifikasi. Karena kalau tidak ini dikerjakan maka kita bisa berasumsi bahwa pendidikan subspesialis ini tidak akan menghasilkan pendidikan yang cukup penjaminan mutunya. Slide. Ini adalah saya ingin menunjukan di dalam slide ini keterkaitan antara jenjang pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi, di mana sebetulnya jumlah pelayanan kesehatan yang kita butuhkan sebagian besar adalah pendidikan dokter umum kemudian dokter spesialis dan 242
ARSIP DPR RI hanya sejumlah cukup untuk menangani berbagai macam kasus yang spesifik, karena ini merupakan suatu piramida dari sistem rujukan yang sudah dicanangkan oleh Negara kita. Slide. Nah kami akan menceritakan sedikit kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan subspesialis ini. Pertama, kita ingin memperlihatkan dasar hukum yang menyebabkan kita berpikir pendidikan subspesialis ini penting. Pertama adalah tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang-tentang Guru dan Dosen kemudian ada PP tentang Standar Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu terdiri dari tiga strata, dan pendidikan harus diberikan oleh lulusan dengan tingkat strata yang lebih tinggi. Jika kami memiliki pendidikan spesialis maka menjadi gurunya, yang menjadi dosennya haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi sebagai subspesialis. Kemudian ada sistem kesehatan nasional tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan itu terdiri atas beberapa jenjang yaitu pelayanan primer, sekunder, dan tersier, dan setiap jenjang pelayanan tersebut dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kemampuan dan kompetensinya. Oleh sebab itu, pada pelayanan kesehatan tersier kami harap, harusnya diselenggarakan oleh seorang dokter subspesialis. Dasar-dasar yang lain adalah dasar hukum tentang standar pendidikan profesi yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia pada 2006 yang telah menyatakan dengan pasti bahwa pendidikan subspesialis konsultan merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis. Jadi kami tidak mengada-ada, tetapi kami ingin menekankan kembali pada tahun 2006, KKI sudah bersepakat dan dinyatakan kepada khalayak ramai bahwa ada yang namanya lanjutan pendidikan dokter spesialis yaitu dokter su spesialis. Begitu juga Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia telah menceritakan atau menyatakan bahwa pendidikan subspesialis memang betul-betul sudah direncanakan sejak awalnya jadi tidak tiba-tiba ada. Slide. Ini adalah bukti-bukti lain tentang dari PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan pada program profesi harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat bidang keahlian yang diajarkan, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Di sini dinyatakan demikian, sehingga kami berpendapat bahwa pendidikan subspesialis itu selayaknyalah dilakukan oleh perguruan tinggi dan bukan oleh rumah sakit pendidikan. Begitu juga tentang Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan surat tanda registrasi perlu sertifikat serta ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, bukan oleh profesi. Slide. Kalau kita berkaca pada negara lain, kita melakukan perbandingan, maka ada yang disebut sebagai organisasi federasi pendidikan education dunia yang mengatakan sesudah post graduate medical education, ada training-training yang harus dimiliki atau yang harus ditempuh oleh seorang dokter yaitu menjadi spesialis dan subspesialis training. Jadi memang kalimat training bisa terjemahkan sebagai pelatihan tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai pendidikan, karena 243
ARSIP DPR RI apa, karena setelah selesai diisyaratkan harus ada degree diploma atau sertifikat yang menyertai kelulusan pendidikan tersebut. Slide. Sebetulnya ada beberapa dualisme yang mengatakan bahwa pendidikan kedokteran itu bisa hospital base atau institusional base, ini memang betul karena beberapa pendidikan kedokteran seperti di John Hopskin University itu dilaksanakan di hospital tetapi ada juga di Universitas Florida yang menyelenggarakan pendidikan ini sebagai institusi. Namun Bapak-bapak dan Ibu-ibu pendidikan di sana itu antara rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran merupakan satu kesatuan. Bukan seperti di Indonesia di mana fakultas kedokteran itu di bawah universitas yang di bawah pendidikan tinggi, sedangkan rumah sakit pendidikannya justru di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau di sana, walaupun diselenggarakan secara institusi, atau secara hospital base tetapi fakultas kedokterannya embedded di dalam hospital tersebut, berbeda dengan kita. Oleh sebab itu, ada beberapa kriteria bagaimana pendidikan subspesialis ini, boleh atau tidak diselenggarakan. Pertama harus memiliki body of knowledge yang unik kemudian bisa diaplikasikan di dalam klinik kemudian harus berbasiskan riset kedokteran. Kemudian harus mempunyai bukti-bukti bahwa pendidikan tersebut menghasilkan SDM yang akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pada pasien, harus diselenggarakan kurang lebih selama 12 tahun dan harus disupervisi 12 bulan dan harus disupervisi. Kemudian menyangkut info complex technology or specific side care skill yang harus mempunyai positive value baik untuk pendidikannya maupun untuk pasiennya itu sendiri. Slide. Kemudian kita mengambil dari American World of International Medicine sebagai salah satu contoh bahwa setelah selesai maka pendidikan tersebut orangnya, institusinya, maupun orangnya harus tersertifikasi dan terresertifikasi setelah sepuluh tahun, dengan tujuan agar lulusan itu terjamin mutunya dan selalu mampu memberikan pelayanan pasien yang kualitasnya terbaik. Slide. Ini kami memberikan contoh dari pendidikan spesialis dan subspesialis dari penyakit dalam. Kalau kita perhatikan untuk spesialis ini dikatakan bahwa pendidikan spesialis harus mempunyai sponsoring institution artinya harus ada institusi yang bertanggung jawab secara maksimal ultimate responsibility terhadap program tersebut. Dan kalau kita bandingkan pendidikan subspesialisnya, slide, maka di situ pun dinyatakan hal yang sama bahwa pendidikan subspesialis harus ada sponsoring institution yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan tersebut. Sehingga kalau kita lihat, tidak adanya perbedaan kualitas penyelenggaraan subspesialis dan spesialis, karena selama ini pendidikan spesialis diselenggarakan oleh institusi pendidikan maka menjadi pertanyaan mengapa subspesialis tidak boleh dikerjakan oleh institusi pendidikan. Harus ada jawaban-jawaban yang jelas dan tegas mengapa pendidikan subspesialis harus diadakan dengan pendidikan spesialis, karena kami menginginkan itu disamakan. Slide. Saya mencoba melihat dari data tersebut melihat mencoba mencari di mana perbedaan pendidikan spesialis dan subspesialis, dan ternyata kita tidak menemukan perbedaan 244
ARSIP DPR RI baik dalam sponsoring institution, program personel maupun resources-nya, education program, kompetensinya tapi di sini ada hal yang berbeda di scholarly activity. Jadi di dalam aktivitasnya, ini memang ternyata ada perbedaan di dalam aktifitas, di dalam ...(suara pembicara tidak jelas) penyelenggaraan pendidikan spesialis dan subspesialis adalah sama. Slide. Kemudian menjadi pertanyaan adalah beberapa teman-teman kami mengusulkan agar pendidikan subspesialis ini, tidak disebut sebagai pendidikan formal tetapi merupakan pendidikan yang nonformal. Baiklah kita melihat sedikit pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, merupakan bagian pendidikan nonformal, apakah pendidikan nonformal itu? Slide, di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa pendidikan yang nonformal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun berjenjang. Kemudian ayat 1 dan ayat 2, Bapak-Bapak bisa membacanya dengan baik. Namun ayat 3 di Pasal 26 ayat 3 dikatakan, bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup. Saya yakin subspesialis tidak merupakan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan anak usia dini, saya yakin betul mahasiswa atau residen untuk spesialis dua itu sudah bapak-bapak bukan usia dini. Pendidikan kepemudaan yang bukan lagi pemuda. Pendidikan pemberdayaan perempuan ada yang perempuan ada yang laki, pendidikan keaksaraan gak cocok, pendidikan keterampilan pelatihan kerja, masih bisa, tetapi rasanya tidak cocok, pendidikan kesetaraan juga bukan. Jadi menurut pendapat saya, pendidikan sub spesialis tidak bisa dimasukan ke dalam pendidikan nonformal karena tidak sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Slide. Ini adalah pendidikan subspesialis yang telah diselenggarakan oleh FKUI RSCM sejak tahun 2009 sampai 2011. Pada waktu itu, ada tujuh ditambah enam lagi, ditambah empat lagi dan jumlah program studinya kalau Bapak-Bapak dan Ibu lihat itu sudah mencakup kurang lebih sekitar 350 orang. Sehingga pendidikan subspesialis ini bukan pendidikan yang tidak perlu diperhitungkan di fakultas kami, tetapi kami harus betul-betul melihat dan berbagi resources agar jangan sampai pendidikan dokter umum maupun pendidikan dokter spesialis kita itu, akhirnya terkendala karena adanya program subspesialis yang secara undang-undang belum diresmikan dan belum ada ketentuan-ketentuan yang tepat untuk itu. Slide. Ini adalah program-program subspesialis yang sudah kita selenggarakan. Bapak dan Ibu bisa lihat, ada 12 departemen yang menyelenggarakan pendidikan subspesialis ini. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa kami telah mendidik subspesialis. Kami telah mendidiknya di institusi pendidikan, dan selama ini kami tidak mengalami kendala-kendala dan mereka yang telah lulus, diterima di masyarakat yang telah membaktikan dirinya dengan baik. Slide. Nah karena tidak ada, di universitas kami belum dijinkan mendirikan pendidikan dokter spesialis, KKI pernah datang ke Universitas Indonesia dan mengatakan bahwa pendidikan subspesialis belum diijinkan sehingga kami terkendala maka yang hanya bisa saya berikan sebagai Dekan untuk menjamin bahwa pendidikan tersebut di bawah pengawasan kami adalah 245
ARSIP DPR RI memberikan sertifikat. Yang artinya merupakan suatu pengakuan yang lebih rendah daripada ijasah. Di sini Dekan menandatangani dan KPS-nya. Slide. Ini selanjutnya saya bisa memperlihatkan surat dari senat akademik universitas pada tahun 2010 atau 2011, yang menyatakan bahwa senat akdemik universitas menerima bahwa pendidikan program subspesialis ini boleh dilaksanakan di Universitas Indonesia. Namun karena berbagai macam hal, tidak mendapat ijin dan sebagainya, sampai hari kami belum mendapat ijin tersebut. Slide. Nah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tentu kami menyadari betul bahwa kebutuhan kita akan jumlah dokter spesialis harus ada tetapi jumlahnya harus tertentu, karena kami tidak menginginkan akhirnya semua orang mengambil pendidikan subspesialis. Tapi kami tetap menginginkan adanya generalis spesialis yang bisa menangani berbagai macam penyakit lainnya. Dampak yang mungkin muncul, jadi kalau tadi saya membicarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memungkinkan tentang pendidikan subspesialis, saya ingin memperlihatkan bahwa pendidikan atau pelayanan subspesialis ini juga mempunyai hal-hal negatif. Dampak-dampak yang harus kita pikirkan, pertama adalah fragmentasi dan duplikasi konsultasi kesehatan, ini akan menyebabkan kebingungan pada publik, dia harusnya berobat ke mana? Kemudian adanya peningkatan biaya kesehatan untuk prosedur dan teknologi spesialis yang harus kita cermati. Kemudian kelangkaan dokter umum dan general spesialis ini, yang tidak boleh terjadi. Slide. Oleh sebab itu, beberapa pesan yang ingin kami sampaikan adalah pendidikan subspesialis ini dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak bisa ditahan dia harus kalau memang ada kebutuhannya, namun demikian harus mendapatkan justifikasi yang tepat dan jangan sampai memicu fragmentasi pelayanan kesehatan dan yang paling penting adalah harus didukung oleh kebijakan dan pengaturan sistem kesehatan yang adekuat untuk menjamin kesinambungan profesi. Oleh sebab itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami berharap betul bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang pendidikan kedokteran kami boleh memberikan usul untuk penambahan dan melakukan revisi pada pasal 26 ayat 2, di mana kami menginginkan, berharap dapat dipahami, bahwa leveling ataupun tingkatan pendidikan di dalam kedokteran itu adalah ada dokter, ada subspesialis, dan ada subspesialis atau spesialis dua, ataupun konsultan. Saya rasa demikian saja penjelasan saya nanti di dalam tanya jawab, tentu secara umum tentang Rancangan Undang-Undang ini kita diskusikan Prof. Terima kasih, wassalamu'alaikum Wr.Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Dekan. Dekan yang perempuan ini jarang ya. Kalau rektor, dua kita punya, Universitas Terbuka dan UNSRI. Kalau dekan, saya belum catat-catat. Berapa orang Bu, dekan perempuan di universitas negeri. Banyak? DEKAN FK.UI: Kalau di Universitas Indonesia ada dua, kedokteran dan FIK. Kalau di Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, mungkin cuma dua atau tiga. 246
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Alhamdulillah. Begini bu, memang kami menyampaikan terima kasih Bu sebelum kita diskusi, yang mengenai ini, nanti Panja, baik Panja Pemerintah maupun Panja DPR. Ini merupakan suatu Panja gabungan ya nanti akan menyikapi menanyakan, memberikan semacam pandangan tentang maksud-maksud yang telah dipaparkan ibu. Tapi sebelum saya serahkan, saya sampaikan dulu bahwa dua minggu yang lalu itu, ada Perpres yang ditandatangani oleh Presiden. Nah Perpres itu menyatakan tentang jenjang pendidikan. Alhamdulillah di situ sudah masuk juga SP-1 dan SP-2. Coba lihat, apakah ini bisikan Bu Ratna atau apa, gak tahu kita. Dia sudah lebih dahulu pemerintah menyampaikan tentang pendidikan spesialis. Itu kita lihat bu ya, bahwa jenjang pendidikan ada 9 jenjang. Jenjang yang tertinggi adalah Doktor, itu level 9. Perpres 9. Ya kemudian untuk spesialis itu level 8, profesi itu antara 7 dan 8. Nah di sini, alhamdulillah bahwa spesialis dua yang dimaksud itu subspesialis. Jadi ini akan menjadi perdebatan kita ya. Kita tetap ini, melewati jalur ini, akademis itu satu satu akademis dua kemudian tiga itu jenjang yang di Diknas, dosen ada juga itu, tapi yang kita belum ada pengaturan- pengaturan mengenai ini. Nah kita cuma di situ spesialis tapi spesialis itu, kan ada spesialis satu dan spesialis dua. Alhamdulillah perpres ditandatangani mengamanatkan bahwa spesialis dua ini masuk di dalam jenjang pendidikan, ah dia setara dengan Doktor. Tapi nanti di dalam pembahasan kami, Panja ini, mohon masukan juga, setelah S1 atau S.Ked atau S1 Ekonomi, kemudian ada yang profesi, profesi guru, profesi ya termasuk dokter itu kan sudah S1. Dia di sini, di profesi, di profesi ini, di dalam undang-undang kita kita amanatkan kira-kira profesi setara dengan Magister, tapi di sini nggak. Di sini magister itu, S2 itu, level 8 jadi spesialis satu. Tetapi kita kesulitan untuk menyetarakan ini, dokter itu di mana, karena di dalam Perpres juga dimasukan bahwa magister itu ya, harus mendapat pengakuan nasional dan internasional, ya yang internasionalnya itu yang berat. Kami kaji dengan Tim Ahli juga juga, dengan Laksono berat sekali untuk dokter menjadi magister, kecuali nanti ada internasionalnya dihilangkan nanti, karena ini kan undang-undang nanti kesepakatan kita bersama. Oleh karena itu Bu, ini kan sudah masuk sini nanti menjadi pembahasan dan semua yang sudah menyampaikan kami ucapkan terima kasih dan saya harapkan nanti ada semacam lokakarya loh Bu untuk menyikapi semua ini. Ya iya lah, tetapi, tetapi di antara tanggal 20 sampai 25 gitu. Nanti kita panggil kolegium, kita panggil dan sebagainya, dan kita ini, inilah merumuskan dengan baik. Dan saya kita kita dari Panja, Pak Laksono dulu untuk menyampaikan, ada masalah sedikit tentang subspesialis. Silakan Pak. PROF. DR. LAKSONO (TIM PENDAMPING AHLI KOMISI IX): Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi kalau kita lihat isu subspesialis itu di DIM-nya pemerintah, ada semacam ....(suara pembicara tidak jelas) belum solid ya. Sebagai gambaran, bahwa di dalam DIM pemerintah itu, DIM 11 mengenai pendidikan subdirektorat, namun di dalam batang tubuhnya masih banyak kata-kata subspesialis 247
ARSIP DPR RI dan pendidikan subspesialis. DIM 93, 96, 104, 107, memang kalau kita lihat secara prosesnya usulan ini, DPR usulannya itu memasukkan pada saat awal, tetapi dijawab dengan DIM pemerintah dengan dicoret di depan, tetapi di batang tubuhnya masih disebut dengan pendidikan subspesialis. Jadi masih ada inkonsistensi dari tim pemerintah yang menunjukkan bahwa isu ini memang isu ini masih kontroversial. Tetapi saya pribadi, kalau saya pribadi ditanya sebagai tenaga ahli, saya katakan bahwa subspesialis itu perlu masuk dalam pendidikan formal. Karena ini kita akan melihat pada de vacto- nya di lapangan, kita bisa bayangkan kalau tidak formal, nanti direktur rumah sakit, dekan itu bisa tidak tahu menahu adanya proses pendidikan subspesialis di lingkup kerjanya. Dan juga kita lihat juga itu scholarship, akan mendidik spesialis, itu de vacto juga jalan Jadi mohon kita melihat undang-undang juga sebagai acuan untuk mereka yang bekerja di lapangan. Jangan sampai kita menyusun undang-undang yang nanti malah membikin ....(suara pembicara tidak jelas). Saya khawatir terjadi anarkhi Pak, di dalam pendidikan subspesialis apabila negara atau pemerintah tidak ikut sama sekali, apabila fakultas atau universitas atau pun rumah sakit pendidikan tidak ikut sama sekali. Jadi konsep tiga tungku itu menurut saya dipakai lagi, jadi antara kolegium, rumah sakit pendidikan, dan perguruan tinggi dipakai lagi. Jadi mohon masuk sesuai dengan usulan DPR yang lama. Ya terima kasih. KETUA RAPAT: Ada lagi dari pemerintah dulu? Apa mau pikir-pikir dulu? Atau mungkin dari DPR? Ada? Ya pak Rohmani dari PKS, ya. ROHMANI (PKS): Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya juga ingin mendapatkan informasi juga dari fakultas kedokteran tentang yang tadi gambar tentang jenjang yang dari satu sampai sembilan itu. Jenjang pendidikan kedokteran dari satu sampai sembilan. Coba tolong di tayangkan. Itu kan, yang subspesialis atau spesialis dua, nantinya ada penyetaraan S3 terapan, yang mungkin di situ ada proses matrikulasi, itu artinya, bener bisa begitu gak? Maksudnya kalau kemudian tadi sudah spesialis dua kemudian nanti ada matrikulasi, kemudian itu kita akui sebagai S3 terapan, apa bener bisa begitu loh maksud saya? Artinya tidak bertentangan dengan praktik di lapangan, praktik dokter itu? Karena cara kita akan begitu, sehingga kalau saya lihat kan, kalau saya punya kawan dokter itu, dokternya kerjanya kayaknya sekolah mulu gitu, gak ada berhentinya. Jadi kadang saya mikir, dokter nih kerjanya ini, kaya kuliah mulu loh. Nah kalau ini kita sederhanakan kan kira-kira gak akan terjadi seperti itu maksud saya. Jadi ada pengakuan akademiknya melalui matrikulasi itu. Kita inginkan gini, di undang-undang pendidikan kedokteran ini kita ingin menyelesaikan persoalan dokter yang sesuai kebutuhan. Jadi istilah saya ada masalah vertikal dan ada masalah horisontal. Masalah horisontalnya adalah pemerataan, karena nyatanya masyarakat itu sampai hari ini masih banyak yang ditangani oleh bukan saja dokter. Saya kira tetapi lulusan SPK gitu, mantri-mantri itu sudah melakukan layaknya 248
ARSIP DPR RI seperti dokter di masyarakat. Itu kita ingin selesaikan itu. Pada saat yang sama kita menghadapi persoalan vertikal yaitu kita walaupun barangkali jumlahnya gak banyak ya, dokter yang memiliki kualifikasi kompetensi yang tinggi itu, menghadapi pasar global misalnya. Walaupun ini mungkin nanti saya perlu informasi juga, sebetulnya kita punya data gak, ini kan di antaranya kita ingin mengurangi jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar, karena toh yang ahli subspesialis di kita juga banyak. Nah itu saya kira kan jumlahnya tidak banyak juga. Tetapi memang harus ada. Nah tadi pertanyaan saya pertama tadi itu, ada masalah gak kalau kemudian spesialis dua itu kemudian ada matrikulasi kemudian disetarakan dengan S3 itu. Kalau memang tidak ada masalah berarti nanti akan kita masuk. Jadi karena saya kira rancangan kita di DPR juga akan seperti yang tadi masuk, karena kalau dimasukkan ke formal, tujuannya juga di samping kompetensinya diakui, diharapkan nanti juga akan menjadi lebih murah begitu, tidak lebih mahal. Mungkin itu, terima kasih. KETUA RAPAT: Coba Rohmani, mungkin nanti bisa disampaikan juga tentang beberapa itu dicoret sub-sub spesialisnya itu. Dulu kan ada spesialis, subspesialis. Nah terakhir apakah dicoret oleh tim ahli apa ndak? Waktu itu bukan, rupanya dari pemerintah itu. Mungkin bisa beri keterangan sedikit, silahkan. FK. UI: Izin atas nama teman-teman, seingat saya pak ketua Komisi X yang saya hormati, itu di batang tubuh tetap dimunculkan tetapi yang sifatnya ketentuan-ketentuan umumnya itu yang dicoret. Karena memang subspesialis memang tidak menempati suatu pembahasan yang sangat banyak, sehingga ini hanya ketentuan secara hukumnya saja. Jadi dicoret dari ketentuan umum tetapi di batang tubuhnya masih ada memang. Jadi seperti itu. KETUA RAPAT: Maksud kita itu ada konsistensi dari pada undang-undang Pak. Jadi kalau di batang tubuh ada maka akan terlihat di ketentuan umum, itu maksudnya. Sehingga kita, juga kok ini di batang tubuhnya ada ya pak Laksono, tapi di ini mesti diutarakan di situ. Jadi dia tetap bulat satu kesatuan dalam undang-undang itu kalau di depan itu terus sampai ke belakang, trus kalau di belakang dia ada di depan yang perlu kita sepakati nanti. Tapi itu nanti lah mungkin kita timbulkan lagi mudah itu, diketik aja lagi kan kita anggap misstype atau bagaimana nanti. Ada lagi? Silahkan Pak. PEMERINTAH (PROF. NIZAM): Terima kasih Bapak Pimpinan yang kita hormati. Kalau di dalam kerangka yang kita susun di dalam rancangan undang-undang PT, itu memang spesialis itu memang sebagai satu generik. Satu general yang di dalamnya bisa terjadi adanya sub-subspesialis kan kita gak tahu, karena itu suatu pertumbuhan profesi yang terus berkembang. Jadi kita gak tahu ke depannya apakah akan semakin tinggi lagi ke anak-anak cucunya spesialis itu. Jadi kita masukkan kedalam satu generik 249
ARSIP DPR RI namanya spesialis. Nah spesialis itu sendiri dalam kerangka ini bisa terbangun sebetulnya melalui dua ranah, kalau kita menggunakan KKNI. Itu melalui pengembangan karir berbasis pelatihan kerja, artinya suatu keahlian yang diperoleh melalui praktik dan penerapan profesinya atau memalui jalur akademik yang itu sebetulnya merupakan titipan atau amanah dari dunia profesinya. Jadi katakanlah teman-teman di kedokteran itu merasa ini perlu diselenggarakan secara formal di perguruan tinggi, maka itulah yang kemudian dititipkan pada perguruan tinggi untuk membuatnya secara terstruktur menjadi formal. Kalau formal tentunya di situ ada kerangka waktu, ada kerangka kurikulum, dan sebagainya, yang itu menjadi ciri khas dari pendidikan formal. Sedangkan kalau itu tidak ada maka menjadi ranah di kanan, demikian Prof. terima kasih. KETUA RAPAT: Kalau di Sisdiknas ada itu pendidikan spesialis, jadi nanti di turun mungkin di undang- undang kita kan sudah lebih dalam lagi, karena ini macam legspesialis. Saya kira nanti kita bicarakan di dalam panja, tetapi masukan ini perlu pertimbangkan, tetapi kelihatannya tuh Bu Ratna sudah ini ya, kegelisahan Bu Ratna tentang subspesialis di mana letaknya itu sudah agak terjawab. Karena kita juga mikir gini Bu Ratna, seperti spesialis misalnya eee mengenai spesialis penyakit dalam, kemudian dia ke subspesialisnya apa? Jantung? Bisa subspesialis Paru-paru? Bisa subspesialis. Nah itu perlu mendapat, orthopedi misalnya, tetapi mereka langsung aja dari dokter umum langsung ke orthopedik; dokter umum langsung ke jantung; dokter umum langsung ke paru-paru. Beberapa disiplin ilmu yang memang langsung, nah di mana posisinya itu nanti sehingga timbul di sini bahwa ada yang namanya S1 ya kemudian dokter. Kemudian dokter profesi kemudian ke Spesialis-1, Spesialis-1 dulu jenjangnya baru spesialis-2. Apakah kita nanti sepakati bahwa itu memang bisa, tetapi di mana jalurnya itu yang nanti kita bahas juga di dalam, mumgkin di dalam lokakarya juga bisa dimunculkan masalah itu. Guna istilah konsultan, mungkin kita satu nanti jangan konsultan apa, spesialis apa nanti namanya, karena setara dengan magister. Magister ini juga di persyaratan pemerintah juga keras ya, mungkin ndak ada lagi magister ini karena susah karena diakui secara internasional dan nasional. Kalau dokter its ok ya kita akui dokter, spesialis 2 juga terakui secara internasional itu ndak masal. Tetapi nanti permasalahan di Spesialis-2 umum, ini kan S2. Kalau spesialis 2 nanti bagaimana? Kalau Spesialis-1 matrikulasinya bagaimana nanti. Memang amanat undang-undang tidak begitu tegas, diserahkan pada PP atau Permen itu, karena sifatnya yang sering berubah-ubah sifatnya itu. Ada lagi dari teman-teman? Bu itet? Bu itet ini ahli spesialis medika record dari PDI Perjuangan, silahkan. ITET (PDIP): Terima kasih Pimpinan. Selamat datang, assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Kita ini dalam dunia yang sangat rasional, tetapi saya masuki juga kedalam dunia yang irasional. Katanya fengshui, tahun ini saya gak boleh banyak ngomong, tapi di parlemen itu kan harus 250
ARSIP DPR RI ngomong, jadi saya mencoba membatasinya ini. Kalau saya lihat ini bagus sekali paparan ini. Memang walaupun saya bukan dokter tetapi secara publik kita tuh bingung mau ke dokter tadi, yang mana, apakah bisa langsung ke subspesialis atau harus ke spesialis dan seterusnya. Ini yang harus diatur di dalam undang-undang. Untuk merencanakan dokter umum, menghasilkan dokter umum aja bingung, apalagi sampai ke spesialis atau subspesialis. Nah ini yang saya kira tata kelolanya harus diatur juga di dalam RUU yang sedang kita rancang ini. Nah mengenai tumbuhnya, itu penilaian saya pribadi mungkin, subspesialis ini kebanyakan dokter-dokter dari luar negeri yang sudah, jadi ini di mana global yang tidak bisa kita hindarkan dan memang perlu diatur Prof. Jadi jangan sampai kehilangan, tetapi tadi sudah ada jawaban bahwa kita akan masukkan itu ke dalam RUU ini. Nah dalam tataran itu yang ingin saya tanyakan adalah mengenai rasio. Rasio antara dokter subspesialis kepada pasien itu butuh berapa, juga demikian dengan tenaga spesialisnya sehingga dalam merancangnya tentu kita bisa lebih tepat sasaran. Misalnya apalagi tergantung pada variasi, ada dokter jantung, ada dokter, berapa sih sebetulnya yang kita butuhkan dan inikan memerlukan anggaran yang akan diketok oleh DPR di sini. Jadi itu tidak hanya sekedar cukup, baik, dan sebagainya tetapi data-data itu perlu. Kemudian mengenai hal yang kedua, adalah mengenai proses untuk menjadi dokter subspesialis itu. Bagaimana pengaturannya? mungkin kita memerlukan masukan karena ini kan harus dimasukkan kedalam RUU ini, apakah dokter spesialis itu nanti juga diperlukan? dokter subspesialis juga diperlukan di daerah terpencil misalnya, itu bagaimana? Karena kita kan berkeadilan jadi gak cuma di kota-kota saja yang perlu dokter spesialis ini. Berkeadilan untuk masyarakat sesuai dengan undang-undang dasar 45. Kemudian yang menjadi masalah juga tenaga misalnya, mungkin perlu dicari yang disebut "K sucses factor" dosen yang akan menjadi dosennya super-super, sub-subnya itu siapa? Perlu ditentukan, berapa jam terbangnya misalnya. Jangan sampai karena KKN misalnya dia bisa jadi dosennya super spesialis. Ini yang terjadi di Indonesia sebetulnya yang membingungkan juga. Jadi menurut saya juga perlulah dibuat "K sucses factor" itu di antaranya bahwa ....(suara pembicara tidak jelas), base on reaserch dan perlu bukti ....(suara pembicara tidak jelas), apa sarananya di sini? Sebagai bukti dan research untuk sarana research, apakah hanya alat teknologi yang apa alat-alat kesehatan? Atau sampai kepada data dan information ini. Sebagai bukti bahwa pasien telah mendapat paling tidak yang saya sering lihat di data-data itu, tidak ada tanda-tanda diagnosis, tidak ada anamnesis, proses tidak ada tiba-tiba ada final diagnosis, kemudian pengobatan. Kenapa sampai ke final diagnosis di situ yang sering ompong, di situlah perlu salah satunya. Kalau memang ini akan bekerja sama dengan rumah sakit, medical record community dan medical audit community itu harus ada salah satu dari "K sucses factor" ini kalau bisa kita masukkan ke sana. 251
ARSIP DPR RI Dan apakah pertanyaan terakhir, apakah ada pendekatan ini mengenai izin sebelumnya kepada Kemendikbud? Karena fakultas kedokteran ini kan di bawah Kemendikbud. Ssementara menurut penilaian saya pribadi di Kemendikbud juga tidak paham mengenai bahwa rumah sakit pendidikan ini independen dengan fakultas kedokteran. Apa yang terjadi sekarang UI membuat rumah sakit pendidikan sendiri. Kenapa tidak RSCM Prof., Pimpinan? Yang menjadi bagian, karena itu sudah mempunyai nilai sejarah yang tidak, nilai sejarah tidak boleh hilang karena, ikon, kita jadikan sebagai ikon. Sehingga RSCM tetap ada tokohnya, itu menjadi ikon dan ....(suara pembicara tidak jelas) untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Kalau kita tidak punya ....(suara pembicara tidak jelas) yang baik, kita akan ke luar negeri terus ....(suara pembicara tidak jelas) nya. Tetapi bagaimana RSCM FK UI ini menjadi ikon dimasukkan ke dalam RUU bahwa inilah Indonesia punya ikon. Dan sekarang apa yang terjadi, untuk menjadi dokter umum saja, 50% dari mahasiswa Malaysia ada di Trisakti, sehingga mereka menggeser jatah untuk orang indonesia. Dan orang Malaysia itu pintar, di sini dia gak lewat UKDI, dia pulang dia membuat sertifikat sendiri, dia kerja di commonwell country, trus kita kehilangan semuanya? Saya kira ini perlu juga di RUU dibatasi bagaimana sih apa yang mereka dari luar negeri? Kemudian insentif bagi mereka yang sudah jadi super sub-subspesialis ini untuk ke daerah. Banyak sekali yang harus diatur, di sini tata kelola yang harus kita atur. Dokter-dokter memang sudah canggih tetapi kalau tata kelolanya amburadul menjadi gak kelihatan kehebatannya. Saya kira dari saya, sekian, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu. Jadi ini masih masalah kontroversial rumah sakit pendidikan ya, teaching hospital sama general houspital kita. Nanti kita akan bedah lagi setelah kita pulang dari kunjungan luar negeri nanti. Kita ke Belanda dan Jerman, satu rombongan dan kemudian ke Australia kita lihat KKI, cousil dan sebagainya yang di Australia. Nanti kita pulang, kita rembukkan kembali bagaimana baiknya itu. Yang tadi bu bisa juga itu nanti kita bahas di dalam lokakarya, mengundang stakeholder-nya seperti KKI. Bicaralah di situ nanti kehendak DPR bagaimana, kehendak dari Panja bagaimana, kehendak dari KKI bagaimana, kehendak dari akademi, institusi nanti kita bicarakan. Kalau memang berkenan ibu menyelenggarakannya, kita alokasikan waktu tanggal 20 sampai tanggal 25. Hari Sabtu karena tanggal 26 kita sudah berangkat ke Jerman dan Australia, kemudian saya besok tanggal 15 ke Obigestan lihat putri-putri di sana nanti. Ada lagi? Inikan masukan sementara nanti kita libatkan dalam lokakarya. Silakan tambahan ya itu. FK. UI: Ini pak, Prof. waktunya kita bicara di sini KETUA RAPAT: Memang kita waktunya bicara di sini, kita makan siang nanti saya yang traktir, silahkan. 252
ARSIP DPR RI FK. UI: Terima kasih Prof Mahyudin. Kebetulan saya menjadi Ketua Senat Akademik Fakultas yang tugasnya untuk, selain menilai kinerja dekan, juga untuk pengembangan FK UI ke depan. Beberapa waktu yang lalu hampir seluruh departemen, lebih dari 90%, departemen-departemen di FK UI memasukkan permohonan pendidikan subspesialis agar distrukturkan jadi masuk di FK UI kemudian di rektorat. Sampai sekarang baru sampai di senat akademik universitas sudah disetujui. Nah untuk itu kami memikirkan, terima kasih untuk masukan Ibu Itet tadi bagaimana syarat pembentukan untuk yang ada di FK UI. Jadi antara lain yang waktu itu syarat kami adalah dari SHS itu pertama berorientasi kepada pelayanan masyarakat, efesiensi, keterjangkauan, dan keterkaitan dengan sistem yang ada. Jadi ini untuk pendidikan subspesialis. Yang kedua harus dihindari fragmentasi ilmu dengan senantiasa memperhatikan ilmu induknya. Yang ketiga harus memiliki standar pendidikan, jadi memang penting sekali siapa dosennya tadi ditekankan ibu, standar kompetensi dan modul pendidikan yang memenuhi syarat. Yang lainnya adalah harus mempunyai ....(suara pembicara tidak jelas) di negara lain yang lebih maju dan diakreditasi oleh konsil. Kemudian apabila ada tumpang tindih kompetensi dengan program spesialis atau subspesialis, standar kompetensi atau modul program dikaji bersama dan di Indonesia dan juga di luar negeri, tumpang tindih memang tidak bisa dihindari Prof. Dan kita sepakat bahwa tumpang tindih adalah hikmah, jadi jangan life and lay die tetapi silahkan dua-duanya hidup dan kami amat menghargai masing-masing pengembangannya. Kemudian yang lain adalah kita juga perlu memikirkan misalnya kita ada keluarga kita yang sakit kanker atau ada yang gagal ginjal misalnya. Saat ini memang yang terbaik adalah subspesialis, jadi kalau kanker ada subspesialis bedah onkologi, sup spesialis medical onkologist untuk gagal ginjal tentu diperlukan untuk subspesialis anak yang gagal ginjal untuk anak, demikian pula untuk yang dewasa penyakit dalam. Memang tantangan kita ke depan itu ada memberikan layanan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang terbaik, komprehensif, dan berkesinambungan kepada setiap pasien. Ini kita perlu menjaga mutunya, jadi mohon sekali lagi persetujuan bahwa untuk menjaga mutu tentu diperlukan pendidikan di institusi pendidikan. Selain itu, tantangan kedokteran ke depan juga bagaimana perlunya kepemimpinan moral oleh profesi dan penekanan untuk kembali humanisme melalui peningkatan untuk komunikasi, seni mengajar dan pemahaman mengenai pemanfaatan informasi sehingga kompetensi-kompetensi tersebut perlu juga dikuasai baik oleh spesialis maupun subspesialis sehingga kompetensi sekali lagi mengenai humanisme, mengenai profesionalisme, mengenai medikal etik, itu Prof. Agus ahlinya, kemudian termasuk juga mengenai social protection dan social medicine. Jadi komponen- komponen yang terintegrasi ini perlu dijaga dan dimiliki baik oleh dokter umum, baik dokter spesialis maupun subspesialis. Terima kasih. 253
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT: Terima kasih Pak, jadi adalagi Pak? Oh ya, Pak Irsyal sudah itu Ceu' Popong. Pak Irsyal dari PDI Perjuangan dari Jambi. Silahkan pak. IRSYAL YUNUS (PDIP): Terima kasih Pimpinan. Ibu dekan dan jajarannya, dan pemerintah yang saya hormati. Pertama Ibu sudah memaparkan apa yang menjadi pemikiran di FK UI, tapi kalau bisa atau sudah langsung saja konkritnya disandingkan dengan RUU yang sedang kami bahas. Jadi kelihatan di situ menurut FK UI bagaimana, menurut RUU yang sedang kami bahas itu bagaimana. Kalau ada perbedaan yang ruwet mungkin ditambahkan lagi di bawahnya keterangannya kenapa itu diharapkan gitu. Seperti masalah, apakah kolegium itu menjadi sangat perdebatan yang sangat ramai, mungkin Ibu bisa menjelaskan di luar sandingan itu secara jelas alasan-alasannya. Kemudian kami juga minta bahan yang sudah Ibu paparkan tadi, bisa kami dapatkan dan seperti pimpinan tadi mengatakan perlu adanya lokakarya itu memang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan undang-undang ini. Jadi sebelum lokakarya Ibu sudah memberikan bahan yang Ibu inginkan supaya menjadi pemikiran. Kemudian ini di luar RUU Bu, tetapi waktu inilah ingin kami sampaikan apa yang terjadi di masyarakat tentang pendidikan kedokteran ini, tadi dibacakan kalau kita akan meluluskan dokter dengan kriteria berakhlak dan memberikan pelayanan yang sempurna atau baik begitu. Tanpa menyebutkan dari mana dokter itu, apakah dari UI, apakah dari UGM dan seterusnya, tetapi masih banyak dokter yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Artinya pasien dianggap sama dia itu sebagai objek gitu. Poinnya bagaimana itu bisa terjadi, padahal Ibu tadi sudah bilang pelayanan terbaik dan berakhlak. Bagaimana proses belajar mengajar di FK, kok ini tidak ada dampaknya kepada pasien, sedangkan kalau di luar negeri, itu pasien tuh betul-betul dilayani dengan baik dan ingin mendengarkan apa keluhannya sampai sedetail-detailnya. Kan itu salah satu perbedaan Indonesia dengan Singapura umpamanya, pelayanan seperti itu. Jadi bagaimana kok ini tidak terjadi di Indonesia gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang dokter karena keahliannya, bisa menerima pasien lebih dari 50 orang. Nah saya gak tahu apakah ini harus sehari, apa harus ah, kadang sampai ratusan, dari pagi sampai sore dokternya dibuka terus sampai ratusan. Nah mungkin ini bisa dimasukkan dalam undang-undang. Nah ini saya juga minta tanggapan dari FK, kok bisa begitu dan saya sendiri mengalami. Saya di visit jam 2 malam, jam setengah tiga malam, jadi nunggu dulu, jadi saya masuk rumah sakit nunggu dulu si dokter itu periksa yang lain-lain, jam dua malam saya dibangunin, bangun Pak dokter datang. Nah saya lihat sendiri itu dokter, betul ini bukan main-main, serius ini Pak, dan dokter itu kalau saya sebut namanya kan tapi gak etis kan. Itu dokter sangat terkenal, Prof. Doktor sangat terkenal. ya kita ingin mendapatkan pelayanan yang bagus, ya kita cari yang terbaik. 254
ARSIP DPR RI Dia praktik sampai jam satu, jam dua malam di rumah sakit terkenal, begini-begini di Indonesia. Ini pengalaman sekali dan saya cukup teliti, dan saya tanya apa yang saya dikasih obat, dia bilang obat pengencer darah, saya bilang dari mana tahu darah saya kental saya bilang, selama ini kan tidak pernah ada, apa, ini betul ini true story. Selama ini tidak pernah ada pengecekan darah saya, tanya lagi, saya bilang gitu. Nah terus saya gak mau minum obat itu. Trus akhirnya juga dibilang, obat pengencer darah maksud saya, akhirnya dia juga bilang, ya Pak, darah Bapak gak kental, keenceran. Nah ini tanpa ada satu penelitian yang tentang darah, tuh dokter bisa memberikan rekomendasi untuk saya diberikan, ah darah encer, pengencer darah gitu. Jadi mal-malpraktik karena kelebihan waktu ini sering terjadi Bu, sering terjadi Pak. Bagaimana kita memasukkannya dalam undang-undang itu. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih. KETUA RAPAT: Ceu' Popong, ceu' Popong ini dari Golkar, tadi izin untuk WKO ya karena banyak sekali permintaan ngamen dari komisi lain. Beliau kelihatan masih segar di usia hampir 74 ya 75. Beliau putri Indonesia keliatannya pada jaman revolusi. Silakan Ceu' popong. Biar gak tegang ya. POPONG (PD): Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera. Ada 3 pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir dari awal karena ada tugas dari fraksi. Pertanyaan yang pertama, kami sekarang sedang dalam proses pembuatan undang-undang tentang pendidikan kedokteran, harapan apa dari para tamu kami, dari nanti diberlakukannya undang-undang sebagai yang sehari-hari menggeluti pendidikan kedokteran. Yang paling dianggap sangat relevan dengan tugas sehari-hari dalam pendidikan kedokteran. Jadi jangan segan-segan karena tentu akan menjadi bahan bagi kami, walaupun sudah setengah matang akan lebih baik kalau kami bisa menampung betul-betul dari Ibu dan Bapak yang hari-hari bergelut di bidang itu. Jadi pertanyaannya sekali lagi, harapan apa dari Ibu-ibu dan Bapak-bapak dari adanya undang-undang ini. Kemudian yang kedua, selama menggeluti proses belajar mengajar di universitas atau khususnya di fakultas kedokteran ini, kendala apa atau kesulitan apa yang Ibu dan Bapak rasakan paling berat, juga tidak usah enggan. Tidak usah segan untuk mengutarakan ini. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa proses belajar mengajar di fakultas kedokteran tentu tidak lepas dari visi pendidikan nasional kita. Sudah jelas dari visi pendidikan nasional kita, yang ingin dicapai ada di dalam renstra, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah. Yang isinya adalah sangat jelas bahwa visinya itu mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Itu visinya. Nah saya berpendapat bahwa ada satu hal yang ketinggalan, cerdas, beradab, dan kompetitif, itu pandangan saya. Nah saya ingin tanya pada Ibu-ibu, Bapak-bapak, bagaimana pandangan Ibu kalau kita kaitkan dengan proses belajar mengajar yang nanti output-nya adalah seorang dokter? Yang memang nantinya kaitannya adalah dengan nyawa manusia, nah apakah visi tadi sudah tepat? 255
ARSIP DPR RI Hanya cerdas dan kompetitif to'? Saya berpendapat kurang satu kata yaitu beradab atau bermoral, atau berbudaya. Terima kasih Pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullohi wabarokatu. KETUA RAPAT: Terima kasih Ceu' Popong. Ada lagi yang lain? ITET(PDIP): Boleh izin sedikit? KETUA RAPAT: Silahkan ronde kedua. ITET (PDIP): Saya hanya ingin menyambung pengalaman pak Irsyal. Kalau mendengarkan tadi tentu perlu mungkin adanya MoU. Komitmen antara fakultas kedokteran yang menghasilkan secara akademis dan dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit lain, karena dia yang pengguna dari hasil pendidikan ini. Seperti misalnya RSCM sekarang menjadi word class hospital untuk mencegah pasien-pasien keluar negeri. Masalahnya mungkin bukan dokternya, tapi masalah proses untuk mencapai ke dokter itu sendiri yang karu-karuan gitu. Contoh saja, ini suami saya sendiri, jadi mau ke urologi, subspesialis. Apa yang terjadi, diberi waktu, itu sudah satu bulan appointment, jam 7 pagi suruh dating. Sampai sana, pegawainya, petugasnya lho Bu, Bapak sudah minum belum? Loh kok baru dikasih tahu sekarang harus 6 botol, cari kemana-mana. Setelah ditunggu sampai jam 11, dengan entengnya mengatakan maaf dokternya lagi seminar di mana. Ini hal-hal yang etik beradab, dan bermoral, bagaimana ini terjadi? Yang gak bisa membendung mereka tetap pergi ke luar. Nah inilah seharusnya rumah sakit secara administratif menunjang, akhirnya kita marah juga sama dokternya kan. Mungkin komunikasi di dalam rumah sakit itu sendiri. Kedua lagi, itu di rumah sakit lain, yang tadi di RSCM. Di rumah sakit lain, untuk melakukan MRI, bayangkan dari jam 7, baru dipanggil jam 3 sore, the bisnis people the have money maksudnya, kenapa gak pergi ke luar negeri? Toh di sana dilayani dengan, jadi proses menuju ke dokternya itu yang harus menjadi komitmen dari rumah sakit. Jadi fakultas kedokteran juga bisa memprotes, lho kita sudah menghasilkan dokter yang baik tapi kalau pelayanan seperti ini tetap aja lari ke luar negeri. Banyak hal, jadi kita kalau ingin betul-betul pelayanan yang bermutu tadi mencegah keluar negeri dan sebagainya adalah secara komprehensif. Dokter suka mengatakan, "lho dokter itu canggih lho di sini". Betul kita akui, tapi proses ke sana itu harus ada komitmen, ini mungkin perlu diatur juga saya gak tahu juga bagaimana masuknya. Tetapi ini bagian dari pelayanan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Belum lagi kalau mau ke RSCM, lebih baik dia ke Singapura, macetnya. Karena saya pernah usul, bikin saja hotel di situ dari pada dia, hotelnya di Singapura bikin hotel di situ yang canggih, karena mengatasi macet. Inilah salah satu resolusi-resolusi, ya karena saya juga menjadi pasien, banyak sekali pasien yang mengeluh. Bagaimana ternyata bukan hanya karena dokternya, 256
ARSIP DPR RI tetapi masalah-masalah yang administratif, etika, berakhlak, dan sebagainya. Itu yang harus di, juga rumah sakit juga harus berperan seperti itu. Contoh kasus Prita aja sudah bagaimana, nah ini sedikit tambahan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, jadi yang dibicarakan itu tadi unek-unek aja Bu. Tapi sudah ditampung dalam undang-undang, oleh pemerintah ditambahkan berbudaya menolong, itu satu kata yang sangat luas artinya. Sehingga mungkin ada satu kata lagi yang profesional, itu untuk Pak Irsyal itu profesional. Jadi artinya kalau mendignosa tidak bisa dengan gejala-gejala saja, mungkin ada alat yang perlu disiapkan, di undang-undang sudah ada sarana dan prasarana dalam pendidikan. Banyak sekali hal yang dikeluhkan, yang sudah ditampung baik pemerintah itu menyampaikan pada kita, ada tambahan-tambahan dan sebagainya, sudah bahas komplit, mungkin sudah hapal dan Ceu' Popong juga ada di sana sudah ditampung di undang-undang. Ya, alhamdulillah, jadi kadang-kadang saking semangatnya kita itu kemarin berkembang, dari teman-teman supaya dokter itu cepat bisa nyuntik. Pertanyaannya apakah S. Ked itu bisa nyuntik? Bisa tapi gak ada yang mau di suntik oleh S. Ked, karena pendidikannya belum sampai ke ini, masih laboraturium humaniora. Itu pemerintah juga menyampaikan humaniora, itu bagus Pak ya, jadi memang mahal, tapi kita sikapi tambahan selain dari pada laboraturium BBD dan sebagainya, humaniora. Tuh di Singapura, negara berkembang juga ada Bu. Jadi ini ada lagi kita? Silahkan, ngomong tapi sekali ngomong hebat. FK. UI: Terima kasih, Pimpinan dan para segenap anggota yang terhormat. Jadi kalau kita dengar tadi, rupa-rupanya keluhan paling banyak adalah di bidang pelayanan. Sedangkan materi yang sedang kita bicarakan adalah pendidikan. Nah seharusnya kalau pendidikannya bagus kan juga pelayanannya harus bagus. Jadi ada yang gak nyambung nih, antara pendidikan dengan pelayanan. Jadi kalau dengan demikian maka saya rasa sejak dari pendidikan dokter, spesialis ada yang kurang. Kenapa begitu mereka lulus yang terjadi adalah keluhan dari masyarakat yang bertubi-tubi. Jadi dengan dengan demikian maka kalau kita ingin membahas pendidikan kedokteran ini maka pendidikan dokter dan spesialis ini harus kita lihat di mana supaya ini lulusan, keluaran dari pendidikan dokter dan spesialis ini bisa menjamin suatu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kita kalau mau bikin undang-undang ini kan, undang-undang Dikdok ini tujuannya kan ujung-ujungnya bahwa kita akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, karena itu tujuan utama kita sebagai dokter, menolong penderita. Jadi bukan keluhan-keluhan itu, memang saya akui Pak, Ibu kalau itu terjadi. Bukan jam 2 jam 4 pagi selesai praktiknya. Jam 4 pagi dia pulang dia tidur seharian bangun lagi, jadi hidup pun sudah berubah, siang jadi malam, malam jadi siang. Itu saya akui. Nah itu, kalau seperti hal itu apakah kita bisa atur pak, dalam suatu peraturan bahwa jam 11 semua pratik tutup misalnya begitu. Saya gak tahu itu bagaimana supaya bisa menjamin 257
ARSIP DPR RI suatu pelayanan, karena kalau sudah subuh begitu bagaimana sih kita mau operasi mau apa segala macam. Saya sendiri menganggap, akhir-akhirnya nanti apa sih? Nah itu jadi sekarang kembali ke sini, jadi kembali ke laptopnya ini pada hari ini dekan dari FK UI mengajukan asupan dari pendidikan sub-SP, subspesialis ya. Jadi kalau kita akan menyelenggarakan itu maka ada hal-hal yang akan saya utarakan. Pertama bahwa di dalam pendidikan sub-Sp ini tidak bisa dilepas dari pendidikan spesialisnya, jadi itu spesialis dan turunannya itu satu keranjang pak. Jadi tidak usah dipisah itu, jangan dipisah karena ini nanti spesialis itu akan berkembang terus gak tahu sampai di mana ujungnya kita gak tahu. Jadi kalau dipisah-pisah kita repot-repot terus nanti, bikin lagi peraturan, bikin lagi peraturan. Ya kan, jadi spesialis dan turunannya itu satu keranjang. Jadi itu, kemudian kita tahu bahwa di dalam pendidikan spesialis kita sudah berpegang pada bahwa itu penyelenggaraannya memegang prinsip 3 pilar. Institusi, rumah sakit pendidikan, dan kolegium. Dan itu tentunya karena sub-Sp itu merupakan turunan dari spesialis, ya prinsip itu dipegang terus aja. Jadi di dalam, kita tahu bahwa di dalam pendidikan sub-Sp ini memang kenyataannya secara de vacto, itu sudah di mana-mana, sudah ada di berbagai institusi, sudah berjalan. Cuma itu sekarang yang sedang diusahakan adalah landasan de jure-nya. Jadi itu mereka mempertanyakan kalau nanti kalau saya praktik sebagai konsultan artinya melayani pasien yang merupakan domain dari pada seorang konsultan, dimana dasar hukum saya. Dan itu saya rasa kita harus ingat bahwa seorang spesialis konsultan itu dia tetap berhak praktik sebagai generalis, harap jangan dilupakan. Seorang spesialis anu konsultan B, dia tetap praktik sebagai spesialisnya. Itu harus diingat. Oleh karena itulah maka STR-nya adalah seorang spesialis. Jadi kalau ketika ada seorang yang mengatakan bahwa saya hanya mengerjakan bidang konsultan, kalau begitu anda saya bilang jadi Spesialis-1 saja. Kenapa mempertahankan konsultan, karena hak dari pada seorang konsultan adalah berhak praktik di bidang spesialisnya. Prof. Mahyudin Sp.Og, konsultan apa Prof.? Outsource nah iya kan Prof. Mahyudin juga berhak mengerjakan ....(suara pembicara tidak jelas) segala macam, segala macam ya kan, jadi itu jangan dilupakan. Jadi seorang spesialis konsultan itu, bidang praktiknya tetap berhak melakukan di bidang spesialisnya. Jadi itu yang hendak saya sampaikan. Jadi seorang spesialis konsultan itu, bidang praktiknya tetap berhak melakukan di bidang spesialisnya. Jadi itu yang hendak saya sampaikan, jadi di dalam usaha untuk me-, apa, me- apanya supaya ini lebih terstuktur maka di dalam level profesi. MKKI itu sudah ber-lobbying ke dirjen Dikti, lobi ke Konsil dan berakhir dengan sudah adanya naskah akademik mengenai pendidikan sub-Sp ini yang sudah kita plenokan di rapat-rapat KKI dan sudah kita sampaikan. Dan nantinya ini harapkan Konsil akan mencermati naskah akademik pendidikan sub-Sp ini, nanti akan dikeluarkan per konsil mengenai hal ini. Jadi saya harapkan nanti pada kita, ketika kita membahas mengenai RUU Dikdok ini supaya ada sinergi dengan Konsil yang juga mengetahui adanya permasalahan di sini. Terus kemudian menyinggung mengenai KKNI, itu saya sudah mempunyai 258
ARSIP DPR RI print out dari pada Perpres-nya. Itu di situ gak disebut sub-Sp Pak Profesor Mahyudin, malah dibilang Sp itu bisa level 8, bisa level 9, jadi masih ngegantung juga. Nanti diserahkan pada peer group-nya, jadi itu juga sampai Perpres itu pun maka masih belum ada sesuatu yang bersifat final. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. KETUA RAPAT: Terima kasih jadi memang belum ada. Dia Sp Pak, tetapi di dalam ininya, dalam lembaran ininya dia untuk mengategorikan, mendefinisikan S3 itu aja, magister dan doktor gitu. Ya saya kira, ya tambahan ya? FK. UI: Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Saya kira forum siang hari ini sangat penting dan perlu juga kita perhatikan tentang beberapa hal. Pertama, saya ingin menganggapi yang dikatakan Prof. ....(suara pembicara tidak jelas) saya kira, saya setuju bahwa subspesialis memang adalah bagian dari spesialis. Namun dalam suatu sistem pendidikan, suatu sistem pelayanan kesehatan itu juga harus ada suatu ....(suara pembicara tidak jelas) kompetensi yang berbeda ....(suara pembicara tidak jelas) kompetensi yang sangat berbeda. Sehingga strata pelayanan primer dilayani oleh dokter, layanan primer, dokter umum, atau dokter keluarga. Sekunder itu jelas dalam suatu Sistem Kesehatan Nasional adalah sistem dilayani oleh spesialis, dan tersier adalah subspesialis. Dan mempunyai label of competention yang berbeda, sehingga pendidikannya pun harusnya berbeda walaupun tidak bisa dipisahkan stratanya. Dengan demikian, saya adalah dokter spesialis anak, subspesialisnya jantung anak. Dalam hal praktik tadi, itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari dinas kesehatan setempat. Apakah dia memberikan suatu kesempatan untuk berpraktik sebagai generalis dan subspesialis? Dan itu berlaku juga di luar negeri. Di Australia dan Amerika, saya tahu persis bahwa seorang subspesialis dia tidak dilarang untuk berpraktik generalis, bergantung pada daerah mana yang membutuhkan. Kalau kita masih membutuhkan seorang spesialis dan generalis, ya silahkan dia dapat praktik. Namun ada satu permasalahan yang sangat prinsip saat ini, kita ada Undang- Undang Praktik Kedokteran, yang di situ jelas disebutkan bahwa surat tanda registrasi itu hanya dikeluarkan berdasarkan ijasah. Jadi seorang sub spesialis atau konsultan itu tidak pernah ada ijasah, yang ada adalah surat kompetensi dari kolegium. Dan ini yang menjadi suatu kelemahan ya, karena secara medicolegall seorang subspesialis tidak terlindungi kalau dia berpraktik subspesialis, karena dia tidak ada ijasah dan tidak ada SPR. Nah ini yang saya kira yang menjadi permasalahan, seandainya seorang subspesialis dia mendapat ijasah dia akan mendapat SPR dari Konsil, karena salah satu pasal di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter akan mendapat surat tanda registrasi sesuai dengan ijasah yang dikeluarkan oleh universitas. Nah itu berlaku di Indonesia, kita tidak bisa melihat di luar negeri, di luar negeri mereka tidak perlu itu, di luar negeri tidak ada undang-undang praktik kedokteran, tidak ada undang-undang 259
ARSIP DPR RI pendidikan kedokteran, tidak ada dokter yang masuk penjara, kalau di sini banyak. Jadi itu yang harus kita bersentuh, saya pingin Indonesia, menurut saya saat ini, untuk saya pingin Indonesia, pendidikan subspesialis atau konsultan ini harus berada di dalam suatu institusi pendidikan. Pertama untuk penjaminan mutu, kedua untuk tadi untuk perlindungan terhadap praktik kedokteran. Kalau seandainya seorang dokter subspesialis melakukan praktik kedokteran dengan level kompetensi diluar spesialis, itu dia sangat berbeda melakukan suatu tindakan di luar surat tanda registrasi. Itu akan sangat berbeda karena perlindungannya tidak ada. Sehingga memasukkan suatu pasal dalam jenjang pendidikan kedokteran itu menjadi spesialis atau konsultan itu, sehingga sangat penting sekali dan mutlak untuk saat ini, sepanjang undang-undang praktik kedokteran belum di yudisial review atau belum diamandemen. Saya kira itu alasannya kenapa memang level pendidikan subspesialis ini harus dimasukkan dalam suatu undang-undang, dalam pasal undang-undang. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT: lagi kita serahkan Bu Ratna untuk tidak ada Terima kasih Pak Sukman. Kalau menyampaikan beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar, karena jam 12.00 WIB telah dilewati maka saya minta waktu lagi kepada teman-teman sejawat sekalian untuk diundur 12:30 WIB gitu ya. (KETUK PALU SATU KALI) Silakan Ibu. DEKAN FK UI (IBU RATNA): Jadi boleh saya lanjutkan ya Prof., ya? Terima kasih Prof. tadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan antara pelayanan dengan pendidikan. Tetapi sebagian teman-teman seperti dikatakan oleh Prof. ....(suara pembicara tidak jelas) menyikapi atau melihat bahwa di dalam proses pelayanan kedokteran atau pelayanan kesehatan kita masih mempunyai kendala-kendala ya Ibu ya. Nah kendala-kendala ini bisa terjadi karena beberapa hal, bisa karena dokternya yang tidak mempunyai etika kompetensi maupun attitude yang kurang baik. Bisa juga disebabkan oleh fasilitas kesehatan atau fasilitas perawatan di rumah sakit itu tidak ada dan masalah-masalah lain misalnya: perawatnya yang kurang, staf administrasi yang kurang, dan sebagainya, yang menyebabkan akhirnya masyarakat merasa bahwa pelayanan kesehatan itu tidak bagus. Nah untuk memperbaikinya rumah sakit Cipto Mangunkusumo saat ini diminta oleh Departemen Kesehatan untuk harus terakreditasi, joint comition international. Di mana di dalam joint comition international tersebut ada beberapa patokan-patokan yang harus dipatuhi, agar rumah sakit tersebut bisa terakreditasi dan diakui memiliki standar pelayanan yang bagus. Oleh sebab itu, mudah-mudahan setelah bisa ini kami peroleh Ibu dan Bapak bisa melihat berbagai perubahan-perubahan di dalam kami memberikan pelayanan kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pendidikan kedokteran. Memang setelah adanya kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2000, ada masalah penting yang dimasukkan ke dalam kurikulum 260
ARSIP DPR RI berbasis kompetensi tersebut. Pertama adalah seorang pendidik, jadi seorang dokter yang mendidik dokter itu tidak bisa, harus mempunyai keterampilan lain yaitu sebagai medical teacher, karena ternyata mendidik dokter itu tidak sama dengan mendidik profesi-profesi lain. Di mana pada saat dia memberikan pelayanan pada saat dia memberikan pengajaran, mahasiswa kedokteran itu melihat dengan baik apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan itulah yang tercermin yang terekam dan itu pula yang terlihat oleh pasien pada saat memberikan pelayanan. Itu kami sadari betul. Oleh sebab itu kita memastikan bahwa di seluruh institusi pendidikan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, mengharuskan bahwa di setiap institusi pendidikan kedokteran tersebut harus ada satu orang yang menguasai tentang medical education. Karena memberikan pengajaran, proses belajar mengajar, untuk menjadi seorang dokter yang baik itu ternyata membutuhkan keahlian khusus. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam pendidikan medical education itu, kita melihat betul bahwa dokter pendidik itu harus melihat dirinya sebagai role model, sebagai panutan anak didik. Kalau dulu ada istilah atau pribahasa "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari." Kalau gurunya kurang baik, anak didiknya pasti lebih tidak baik lagi dari gurunya. Itu kami pahami betul dan itu sudah kita masukkan, tidak saja fakultas kedokteran Universitas Indonesia tetapi seluruh fakultas kedokteran sudah memasukkan komponen pendidikan untuk menjadi dokter itu sebagai komponen yang sangat penting. Dan itu harus diajarkan kepada staf pengajarnya hal tersebut harus diajarkan agar dia bisa mendidik dengan baik. Yang ketiga adalah untuk penjaminan mutu bahwa ....(suara pembicara tidak jelas) skill mahasiswa kita ini bagus. Itu pun kita sudah berusaha memperbaikinya dan yang ketiga yang paling penting adalah attitude, bagaimana seorang mahasiswa kedokteran harus memiliki attitude yang baik setelah lulus. Oleh sebab itulah di dalam naskah rancangan undang-undang pendidikan kedokteran ini kami memasukkan yang kita sebut satu kalimat, yaitu budaya menolong. Karena kita berpendapat bahwa seorang dokter harus itu mempunyai jiwa sosial, jiwa kemanusiaan yang cukup besar, dan sebelum ini jiwa-jiwa yang baik itu, hati nurani yang baik itu cukup banyak terkikis oleh berbagai hal. Oleh karena rumah sakit itu akhirnya menjadi bisnis yang dulu rumah sakit itu adalah menolong pasien, dokternya pun menolong tidak perlu di rumah pun bisa berpraktik, sekarang gak bisa lagi. Harus di rumah sakit, yang rumah sakit, walau bagaimana ada mencari untungnya terutama rumah sakit- rumah sakit yang swasta. Yang kedua, di dalam budaya menolong tersebut kita menginginkan pada saat kita menyeleksi calon mahasiswa tersebut ada dong wawancara. Karena kalau hanya mengambil calon mahasiswa yang pintar, di Indonesia ini ternyata banyak yang pintar. Tetapi alangkah baiknya bila disertai dengan wawancara, di mana kita betul-betul bisa melihat di antara yang pintar-pintar tersebut mana yang mempunyai jiwa sosial, mana yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang baik. Nah untuk melaksanakan wawancara pada seleksi mahasiswa itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi waktu kita mengajukannya ke universitas karena sistem seleksi mahasiswa di universitas itu 261
ARSIP DPR RI adalah massal. Artinya secara keseluruhan komponen wawancara, komponen kita ingin mengetahui betul kemanusiaan dan jiwa sosial tersebut sangat sulit dikerjakan. Kita beberapa kali mengajukannya tetapi tidak bisa. Nah oleh sebab itu di dalam rancangan undang-undang pun ini kita memasukkan bahwa harus ada uji, entah psikotes, entah psikologi, yang mencerminkan bahwa betul-betul bahwa dia akan menjadi dokter yang memang mau menolong orang. Bukan berarti bahwa dia tidak boleh mendapatkan jasa medik, tetapi jangan sampai profesi kedokterannya itu dipakai sedemikian rupa untuk hanya bisnis oriented. Jadi ada beberapa hal yang memang secara struktur kita masukkan di dalam rancangan undang-undang ini. Oleh sebab itu kami berharap betul ini bisa disetujui sehingga nanti kita bisa menghasilkan dokter yang baik, gitu ya pak. Karena memang di dalam proses pendidikan, event rancangan undang-undang dikeluarkan besok itu prosesnya akan lima, enam tahun lagi baru terlihat. Fakultas kedokteran untuk saat ini ada 72, kalau 50% saja fakultas kedokteran sudah menerapkan perlunya medical education, perlunya budaya menolong ini di dalam seleksinya. Saya berharap wajah pelayanan kesehatan kita nanti akan berubah. Namun demikian tentu saja harus diiringi juga dengan perubahan di dalam sistem pelayanan kesehatan, sistem rujukan dan sebagainya itu harus diperbaiki. Yang ketiga, yang sangat penting adalah bagaimana dosen sebagai pendidik klinis itu betul- betul bisa mencerminkan dirinya menjadi guru yang baik di rumah sakit pendidikan. Karena saat ini rumah sakit pendidikan dengan fakultas kedokteran betul-betul ....(suara pembicara tidak jelas) yang berbeda. Kalau saya mengatakan hari ini saya sudah membuat program di Universitas Indonesia bahwa kami akan melakukan pelatihan untuk 50 orang pendidik klinis untuk menjadi role model yang baik, menjadi panutan anak didik yang baik, pada saat yang sama dosen tersebut harus melakukan pelayanan pasien sehingga dia merasa bingung mana yang seharusnya yang saya pilih. Saya harus membagi badan saya menjadi dua karena tidak mempunyai kesatuan dan kesamaan visi, bahwa pada saat anda memberikan pelayanan anda juga sedang mengajar. Oleh sebab itu, bagaimana attitude mengajar, bagaimana agar apa yang anda ajarkan itu sampai ke mahasiswa dengan baik, terekam di kepalanya dan kelak di kemudian hari selalu dikerjakan itu memang merupakan suatu proses yang lama. Oleh sebab itu kami berharap walaupun fakultas dan rumah sakit pendidikan ini bukan merupakan satu kesatuan, paling tidak secara fungsional yang namanya direktur utama dan yang namanya dekan itu harus bisa bercakap-cakap, harus bisa berunding, bagaimana mengelola staf akademik maupun staf klinik yang ada di rumah sakit pendidikan. Nah di dalam rancangan undang-undang ini pun kami jelaskan bahwa yang paling baik entah itu direktur dekan itu adalah satu kepala membawahi fakultas kedokteran. Dan membawahi rumah sakit pendidikan itu yang paling ideal seperti halnya yang terjadi di Belanda, di Malaysia, dan juga di Australia, yang nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu akan kunjungi. 262
ARSIP DPR RI Tetapi kalau yang ideal itu tidak bias, maka yang level selanjutnya atau level di bawahnya adalah kerja sama fungsional. Di mana dekan dan direktur merundingkan sama-sama rencana strategis ke depan itu bagaimana. Bagaimana pelayanan itu bisa dikerjakan, bagaimana pendidikan bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, itu direncanakan bersama-sama, dan itu sudah dikerjakan antara FKUI dan rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Oleh sebab itu fakultas kedokteran sangat mendukung JCI (Joint Comition International) yang akan dilaksanakan oleh RSCM. Mengapa, karena kami berpendapat bahwa di rumah sakit yang baik. Itulah nanti akan menjadi cerminan pelayanan yang baik, yang bisa dibawa oleh anak didik kami kelak, kemudian hari yang gak bisa hilang oleh waktu atau hilang oleh uang atau hilang oleh kerja sama dengan farmasi. Ini yang kita harapkan. Tetapi tadi Ibu Papa yang kami harapkan kurang lebih itulah yang kami harapkan dan yang kami cita-citakan, kesulitan kita pada saat ini adalah rumah sakit pendidikan dengan fakultas kedokteran itu betul-betul suatu entiti yang berbeda. Kalau direkturnya bilang saya gak begitu peduli sama pendidikan, maka dekan apapun yang dia kerjakan akan sulit melaksanakan pendidikan yang baik di rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan pun akan terganggung dengan residen kami ataupun mahasiswa yang tidak mendapatkan supervisi yang betul, karena mungkin saja dia memberikan obat yang salah. Mungkin saja dia memberikan dosis yang kurang karena supervisinya yang kurang bagus. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, menurut pendapat saya apa yang sudah tercantum di dalam rancangan undang-undang ini banyak sekali hal-hal yang bagus. Yang sudah berusaha kami cantumkan sedemikian rupa, sehingga dokter yang dihasilkan akan betul-betul merupakan sehingga dokter yang sangat memperhatikan jiwa kemanusiaan dan jiwa sosial. Dan kami berharap dengan bantuan pemerintah, dengan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat ini, biaya pendidikan ini bisa diminimalisir tidak begitu cocok Pak, tetapi bisa di-support oleh pemerintah. Karena saya bukan pernah menghitung, tetapi saya menghitung dengan asosiasi pendidikan kedokteran Indonesia. Itu memang pendidikan kedokteran satu orang satu semester itu kurang lebih sekitar 50 juta. Padahal kalau di Universitas Hasanudin satu orang satu semester membayar satu juta enam ratus, berarti ada selisih yang sangat besar. Kalau di Universitas Indonesia masih lumayan karena membayar tujuh juta lima ratus. Oleh sebab itu selisih ini tidak mungkin tidak kalau hanya dimintakan fakultas kedokteran atau universitas untuk mencarinya, gak sanggup kita Bapak. Oleh sebab itu komitmen pemerintah, komitmen DPR untuk mengatakan bahwa ini harus disubsidi, harus dibiayai oleh pemerintah. Ini betul-betul merupakan jalan yang baik untuk kita. Karena dengan memberikan subsidi tersebut, kita bisa mengatakan bahwa balas jasa anda untuk memberikan subsidi ini selain terima kasih kepada masyarakat yang miskin. Selain terima kasih pada dokter yang mendidik anda, anda juga harus 1-2 tahun membaktikan dirinya ke daerah. Itu sudah, kepada mahasiswa kita yang sekarang itu sudah kita suarakan, agar mereka mau 263
ARSIP DPR RI membaktikan dirinya ke daerah. Tapi seperti saya katakan tadi tentang pendidikan subspesialis Prof., pendidikan subspesialis Bapak, seperti yang saya sudah presentasikan, ada undang-undang rumah sakit yang menginginkan adanya SDM subspesialis. Ada undang-undang pendidikan kedokteran, ada undang-undang pendidikan yang menyatakan ada subspesialis, ada undang- undang praktik kedokteran yang mengatakan membutuhkan subspesialis. Mengapa pendidikan subspesialis itu tidak boleh ada? Mengapa untuk orang-orang yang mau meningkatkan keilmuannya untuk melayani pasien tidak diboleh diberikan ijasah. Untuk praktik saya bisa mengatakan bahwa di Amerika maupun di Inggris itu ada dua versi. Pertama, adalah kalau dia menjadi subspesialis dia tidak boleh praktik lagi sebagai generalis. Ada di Amerika ....(suara pembicara tidak jelas) yang kalau dia generalis obsterition dia tetap boleh mengambil bidang khusus dan boleh praktik sebagai dokter spesialis. Oleh sebab itu keputusannya bukan kepada keputusan siapa-siapa, keputusannya Kolegium. Keputusan kita memang ingin betul-betul membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan seperti ini. Jangan dibatasi dan jangan dikatakan pendidikan ini hanyalah sekeranjang dari pendidikan spesialis, seperti dikatakan ini merupakan kelanjutan. Kalau kelanjutan itu, apakah sekeranjang atau tidak sekeranjang buat saya itu adalah pendidikan lanjutan akademik dan skill-nya maupun attitude-nya. Oleh sebab itu saya berani mengatakan bahwa mengapa hal ini terjadi, karena memang konsil kedokteran Indonesia tidak mempunyai paham yang sama dengan kami. Kalau kita baca dalam undang-undang praktik kedokteran itu dikatakan, bahwa tugas konsil kedokteran adalah satu registrasi yang kedua adalah menjamin mutu. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama, karena konflik seperti ini menurut pendapat saya sudah agak lama dan saya juga sudah agak bosan membicarakannya, karena gak putus-putus Prof. Oleh sebab itu mudah-mudahan, saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat dapat memutuskan mana yang rakyat kita. Terima kasih, wassalamualaikum terbaik untuk warohmatullahi wabarokatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Ratna. Jadi sebagian yang saya sampaikan baru anu itu sudah termasuk di dalam undang-undang kita ya. Sampai subspesialis dan rancangan undang-undang nanti kita sinkronisasi lagi ya. Saya kira terima kasih bu Ratna dan teman sejawat sekalian. Ya silahkan. DEDI GUMELAR (PDIP): Pimpinan, sebelah kiri pimpinan, maaf saya baru kembali pimpinan. Saya hanya ingin usul saja. Saya Dedi Gumelar dari faksi PDI Perjuangan, mohon maaf ini didorong teman-teman. Saya hanya usul mungkin dari pertemuan ini kan sangat singkat. Saya usul bagaimana kalau kita yang melakukan kunjungan ke UI ke Fakultas Kedokteran di Salemba, sekaligus kita bisa, oh sudah disampaikan? Bagus kalau gitu, diterima dengan baik, terima kasih. 264
ARSIP DPR RI DJAMAL AZIZ (HANURA): Ketua, assalamualaikum warohmatulohi wabarokatuh. Dari apa yang disampaikan Ibu dekan tadi, Bu. Ibu tadi mengatakan dekan dan direktur, berarti ada dua, itu ada istilah Bu. Kalau komandan itu satu Bu, kalau ada dua komandan itu sama aja gak ada komandannya. Itu sudah biasa Bu, dan biasanya itu di tempat yang kritis. Urusan kedokteran itu urusan kritis karena kalo orang sehat gak masuk rumah sakit, maka kalau komandannya ada dua ya bisa mati itu nanti, karena yang satu bilang begini yang satunya nanti dulu. Jadi kalau ada dua komandan sama saja tidak ada komandan. Harus satu. Nah sekarang tinggal bagaimana Ibu yang sudah baca DIM-nya ini, menitipkan kolom itu masuk yang terbaik bagaimana. Yang kedua Ibu tadi bilang, ini biayanya minta di-support atau disubsidi supaya tidak berat. Kalau ditekan tidak cocok karena memang tidak mungkin ditekan- tekan, akhirnya kualitasnya kurang, kita setuju Bu. Tapi Ibu tadi mengatakan membaktikan diri dua tahun, ndak itu Bu. Pengantar Ibu tadi harus punya jiwa kemanusiaan dan sosial yang tinggi, maka kalau kita subsidi walaupun nanti dia buka spesialis jangan bukanya harga terlalu tinggi Bu. Makanya orang kampung itu gak sampai ke spesialis. Ke dokter yang model tukang patri itu Bu, masuk ke kampung-kampung yang 30, 50 ribu ndak bakal lebih dari itu Bu karena ke spesialis dia tahu ini bakal 200 ribu. Padahal cuma masang gini, 200, nulis obat, besok datang lagi gak cocok tulis lagi ganti obatnya. Ini yang harus ditekankan, tapi mohon maaf Bu, republik ini kaya Oskadon Bu. Ibu dikasih peluang untuk melakukan pemeriksaan psikologi bahwa apakah ini, anak ini yang akan jadi calon dokter ini punya jiwa itu? Jangan ini jadi peluang, lulus di parameter keilmuannya, gak lulus di psikologinya, bisa bengkok ini karena itu paling gak bisa dibaca itu Bu. Parameternya sangat sulit itu psikologi itu, karena dia gak bilang tidak lulus atau lulus, tidak ada, jadi ada unsur selera juga. Tapi kan itu otoritasnya diberikan pada Ibu suatu penentu, mampukah orang-orang yang diberikan amanah ini, mengemban amanah itu? Kalau mampu, insya Allah kita yang ada di ruangan ini dengan lahirnya undang-undang ini kita dapat VVIP di buka pintu surg. Tapi kalo tidak, saya berdoa mudah-mudahan di-jantur kaya jangkrik orang-orang yang seperti itu. Ini masalahnya Bu. Jadi saya mohon dengan hormat, kalo memang itu jangan cuma membaktikan diri dua tahun kalo sudah jadi dokter ya berbakti betul. Mohon maaf Bu, ini kebetulan saya sebagai penanggung jawab, ada orang kena stroke. Beberapa keluarga saya, ada obat saya ndak tahu karena saya bukan dokter, itu obat tetes, yang segini lho Bu, yang diteteskan di hidung itu. Itu kan kalau anak kena langsung ditetesin itu Bu, biasanya reaksinya cepat baliknya hampir semua rumah sakit ndak mau melakukan itu. Nunggu kita keluarga datang, marah nanti saya konsultasi dulu dengan dokter syarafnya apakah ini cocok? Saya bilang cocok gak cocok yang mati keluarga saya, tetesin ini. Saya beli, baru dikasih resepnya disuruh beli diteteskan, besok reaksi baik, kalo ndak lanjut. Lho ini apa pola yang seperti ini yang terjadi? Ndak dikasih tahu itu pak, karena takut pasien itu mampu apa ndak ini? Obatnya kecil, ditetesin hanya untuk 1 hari itu 3 kali kalau dalam kondisi 265
ARSIP DPR RI berat. Kalau ndak berat 2 kali, 2 tetes, 2 tetes, berlaku paling lama untuk 3 hari, mahal. Maka ndak, ya diinfuslah, ya yang diterapilah, yang ndak boleh tamu masuk, orang ini biar tenang. Orang sakit itu kalo perlu banyak orang datang supaya hatinya besar, tambah ndak boleh masuk. Tambah, aku mati aku "maringene", iya toh. Saya itu kalo sakit, saya kumpulkan semua, ayo kumpul rene, nek mati wijek ne ora aku mati. Kalau kira-kira tambah kejang-kejang sudah mulai semua saya panggil. Saya punya utang di sana, saya punya utang di sana, yang punya utang sama saya ini, ini, ini, saya kasih tahu tadi. Nah ini ndak, ndak boleh ini, ndak boleh diganggu ini, harus sepi, harus begini, tambah stroke. Tambah nemen, sepi kok. Bagaimana wong dia sepinya karena kesepian kok, karena ketegangan, ini dikosongkan, tambah tegang, pedot. Nah ini sekarang ini dikuncinya permintaan Ibu tadi permintaannya Ibu, ini undang-undang jangan sampai lahir ternyata tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia. Ini inisiatif kita kan Pak Ketua ya, ini inisiatif DPR, kalo ini lahir ternyata ndak protect sama rakyat, ndak bisa jadi harapannya rakyat, ini undang-undang bullshit, sama juga bohong. Maka kami datangkan Bapak-bapak yang terhormat ini, yang sudah pintar-pintar ini tahu penyakit-penyakit kita, termasuk penyakit saya yang suka ngomel ini. Saya berharap undang-undang ini bisa memberikan jaminan kepada bangsa kita, gitu lho Bu. Jadi saya harap kalau memang support, kita support. Memang kita masalahnya cuma dua, pendidikan dan kesehatan. Kita akan support, kita akan subsidi, tapi berikan jaminan, kalau sudah jadi dokter ndak diangkat teleponnya. Kadang-kadang jadi dokter ngelawan ibunya anak. Lho betul Pak, dokter spesialis anak. Lebih mana spesialis dokternya sama mbok-nya anak? Lebih spesialis mbok-nya, ibunya lebih tahu. Itu anak saya diperiksa begini sama dokter, dokternya spesialis anak ini pak. Saya kasih tahu, ibunya bilang, dok jangan dikasih itu apa itu yang untuk neken lidahnya itu. Untuk lihat tenggorokannya itu, istri saya bilang "dok jangan dok, cukup buka aja." "Lho ibu ini, ibu yang dokter? apa saya yang dokter?" Saya diam saja. Istri saya bilang, "Dok ini kalo diteken muntah anak saya, loh ternyata betul, diteken muntah." Saya bu, saya ini kan anak pasar, saya pegang dokternya, percaya ibunya apa sampean, tak cekel langsung grek, ini bagaimana muntah. Saya datang ke sini nih, anak saya mau baik bukan tambah sakit, nanti sampean saya buat sakit. Baru dia, "Iya ya Pak iya pak," geter dokternya. Saya ini ndak pernah takut, saya bilang begitu, sampean lapor wartawan, sampean lapor polisi, saya buat gerakan ini, anak saya sampean buat sampean ndak percaya, ibu itu lebih di atas dokter, tapi dokter anak seolah-olah lebih pintar dari seorang ibu yang sudah tahu setiap hari-harinya. Yang namanya dokter itu kan konsul Bu, kalau dokter ngayem itu, belum disuntik, belum diobatin anaknya baik baik emaknya. Kalau dokternya itu baik, baru dibawa saja ke tempatnya dokter itu, anaknya dingin orang tuanya ayem, dikasih resep, pulang betul. Akhirnya dokter inilah yang terbaik, padahal ndak, karena dokternya itu mau mudah konsultasi dan sebagainya. Saya berharap itu Ibu bisa menitipkan pasal-pasal ini agar kita bisa mem-frame untuk ke depannya lebih 266
ARSIP DPR RI baik, karena ini undang-undang inisiatifnya DPR dari kita. Saya kira demikian Ketua, ahdanuwahya ihdinasirotolmustaqim, wassalamualaikum warohmatulolahi wabarokatuh. KETUA RAPAT: Jadi Pak, kita ada dua yang sama namanya. Ini Djamal, yang satunya Djamal Mirdat. Yang dari Hati Nurani kita namakan Djamal on, yang ini Djamal off. Yang itu "on," on clinic. Pak Djamal itu sebenarnya bukan marah itu sedang gembira, bagaimana kalau marahnya bagaimana. Jadi saya kira seluruh sudah kita diakumulasi dalam bentuk catatan bukan kesimpulan, nanti kita akan bertemu kembali. Mungkin kami akan mengundang AIPKI, mungkin hari senin, hari selasa ya di sini. K kami harapkan juga dari pihak UI untuk melaksanakan lokakarya ya, yang stake holder diundang nanti kita bicarakan bersama-sama. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada sejawat-sejawat sekalian, ini merupakan suatu nuansa kekeluargaan yang pada ujungnya untuk masyarakat kita semua. Jadi tidak ada tendensi politik ya. Undang-undang ini tidak politik, undang- undang ini tidak ada tendensi politiknya, insya Allah nanti kita bikin undang-undang yang betul- betul mumpuni masyarakat dan hamdallah, semuanya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabilalamin, saya tutup rapat ini, wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatu. (KETUK PALU TIGA KALI) Jakarta, 2 Februari 2011 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD H. AGUS SALIM 267