CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SKRIPSI OLEH: FATMALA DEWIATI NIM: 210114031 Pembimbing: MARTHA ERI SAFIRA, M.H. NIP. 198207270120092011 JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2018 i
ABSTRAK Dewiati, Fatmala, 2018. Talak Di Luar Pengadilan Menurut Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Di Tinjau Dari Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, S.H, M.H. Kata Kunci: Cerai, di luar Pengadilan Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam undang-undang di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul "CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana fenomena terhadap cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten wonogiri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Faktor-faktor apa yang mengakibatkan fenomena terjadinya cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, laporan situs/internet yang terkait topik penelitian tersebut serta dokumen-dokumen penting, dan secara primer yaitu mengumpulkan informasi baik itu dari masyarakat yang terlibat percerain di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, Perangkat Desa selaku Penegak Hukum atau langsung dari masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena terhadap perceraian di luar pengadilan terbilang tidak terlalu tinggi, kebanyakan mereka yang melakukan cerai di luar pengadilan adalah dari kalangan lansia (lanjut usia), mereka menganggap bagi suami/istri yang merusak hubungan perkawinan berarti dia yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, termasuk cerai yang diharuskan di Lembaga Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan yang terjadi di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri bertentangan dengan aturan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengharuskan cerai di depan pengadilan. Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena cerai di luar pengadilan dikarenakan, kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama, prosedur berperkara di pengadilan yang begitu lama dan berbeli-belit, faktor ekonomi, faktor agama, faktor dari petugas penegakan hukum di masyarakat yang belum berjalan dengan baik, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mentaati peraturan. i
ii ii
iii iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan perceraian.1 Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Melihat pasal tersebut, dapat dipahami bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilakukan di depan pengadilan dengan adanya alasan yang jelas. Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegasnya tidak mempunyai 1 Tihami, dan Sohari Sahari, " Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) 1
kekuatan hukum. Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi pihak istri maupun pihak suami. Perbedaan prosedur perceraian yang terdapat dalam fiqh dan KHI menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, ketentuan tersebut sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya daerah yang belum seluruhnya mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, ada sebagian masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama saja serta masih ada masyarakat yang karena sebab- sebab tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti kasus tentang masih banyaknya terjadi perceraian di luar pengadilan. Obyek penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang masih melaksanakan tradisi cerai tanpa melalui Lembaga Pengadilan. Alasan banyak masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tidak melakukan perceraian di pengadilan, dikarenakan tidak adanya biaya untuk mengurus perkara perceraian di pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yaitu, karena keadaan ekonomi yang sulit dan kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan susah, sementara harga bahan baku yang semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat, menjadikan potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga yang amat besar. Dengan keadaan seperti itu sebagaian istri tidak terima dengan tidak diberi nafkah oleh suami. Sebagian istri sering bertengkar 2
3 dengan masalah tersebut karena kurang memahami keadaan suaminya yang menyebabkan potensi pertentangan, keributan, pertengkaran dan terjadinya kesalah pahaman, dan akhirnya dalam keadaan emosi terucap kata "cerai" dalam waktu sesaat.2 Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang semakin lama semakin berkurang, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang, dan suami istri tidak sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, maka akan menimbulkan perceraian dan berimplikasi pada anak mereka. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian pada pasal 39 ayat ke (1) satu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ternyata masih ada yang belum mengindahkan peraturan tersebut, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pengetahuan tentang hukum menyebabkan tidak terlaksananya peraturan tersebut, selain itu yang menjadi alasan utama adalah dikarenakan biaya yang sangat mahal dan prosedur di pengadilan yang 2 Parman, Hasil Wawancara, 20 Januari 2018.
4 sangat sulit, tempat pengadilan yang terlalu jauh dari kediaman masyarakat. Mereka juga memparkan mengapa harus ke Pengadilan tidak seperti dulu yang hanya melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan langsung mendapatkan surat cerai sehingga masyarakat cerainya mudah tidak menghabiskan biaya banyak dan tidak ada yang dirugikan antara suami dan istri. Dengan kata lain, perceraian yang sah menurut prosedural hukum yang berlaku di Indonesia ialah harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedural ini dapat menimbulkan polemik- polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, khususnya dampak dari akibat perceraian tersebut (perceraian di luar pengadilan). Untuk memahami dan menjawab segala permasalahan tersebut yang mengantarkan peneliti ini dilakukan adalah bagaimana problematika cerai di luar Pengadilan Agama dan apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan fenomena cerai di luar Pengadilan Agama. Dari permasalahan tersebut maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DI TINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana fenomena terhadap cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan fenomena terjadinya cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk meneliti dan menganalisis fenomena terhadap cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan fenomena terjadinya cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri? D. Manfaat Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Dapat menambah hasanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita yang ada di lapangan atau masyarakat dengan teori yang diperoleh, khususnya dalam bidang penerapan Hukum Islam dalam masyarakat terkait dengan tema diatas yaitu mengenai cerai di luar 5
pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam. E. Telaah Pustaka Tidak sedikit tema penelitian tentang perceraian yang mengharuskan ke pengadilan dan fenomena yang mengakibatkan perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan, karena hal tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam oleh para peneliti, maka tidak dapat dipungkiri bahwa telah terdapat banyak peneliti-peneliti dengan tema yang sejenis yang telah ada, akan tetapi penulis memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti yang telah ada. Skripsi Hendra Wijaya, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo, tahun 2007 yang berjudul "Talak Menurut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989". Peneliti ini membahas tentang keabsahan talak menurut Undang-undang Peradilan Agama setelah ada izin dari hakim dan setelah melalui proses pemeriksaan, perdamaian, pembuktian, dan pengajuan saksi- 6
saksi, hingga musyawarah hakim, serta pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama harus tegas dan jelas. Dan menjelaskan tentang akibat hukum jatuhnya talak menurut Fiqh Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah istri mempunyai hak massa iddah setelah jatuhnya talak, istri juga berhak mendapatkan mut'ah, nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, serta suami berhak merujuk pada istrinya selama masa iddah.3 Skripsi karya Khoirul Ma'ruf , Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN), tahun 2015 yang berjudul "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama". Peneliti ini membahas tentang bagaimana pendapat ulama Kabupaten Ponorogo terkait pelaksanaan ikrar talak di luar pengadilan dan pendapat ulama Kabupaten Ponorogo terhadap dampak pelaksanaan ikrar talak di luar pengadilan. Pendapat ulama Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa talak harus disaksikan sedangkan dampak pelaksanaan ikrar talak di luar pengadilan satu dari sekian ulama menyatakan talak harus disaksikan. Setelah dirasa pelaksanaan ikrar talak di luar persidangan akan cenderung menimbulkan dampak (madlarat) dari pada menghasilkan manfaat, maka para ulama sepakat bahwa, demi mendapatkan legalitas dan kepastian hukum, ikrar talak tidak cukup hanya dilakukan di luar persidangan, tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.4 3 Hendra Wijaya, "Talak Menurut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989" (Skripsi, STAIN, Ponorogo,2007) 4 Khoirul Ma'ruf, "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015) 7
Skripsi karya Munandar, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, tahun 2017 yang berjudul ' Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak D Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone' penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan talak di luar Pengadilan Agama dan pendapat tokoh agama terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama. Faktor yeng menyebabkan ikrar talak di luar Pengadilan Agama yaitu kurangnya informasi tentang keharusan melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama, faktor adat dan kepercayaan yang sudah lama, lamanya proses perceraian dan adanya biaya yang harus di bayar. Pendapat tokoh agama tentang ikrar talak di luar Pengadilan Agama yaitu sah jika dilakukan di luar Pengadilan Agama, sedangkan pendapat lain mengatakan sahnya talak harus di dalam Pengadilan Agama agar mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama.5 Dari beberapa telaah pustaka di atas memiliki tema kajian yang sama, yaitu mengenai talak atau perceraian yang dilakukan di depan pengadilan, semua penelitian tersebut memiliki masalah masing-masing dan belum ada yang membahas tentang fenomena dan faktor-faktor terhadap cerai di luar pengadilan. 5 Munandar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak D Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone', ( Skripsi, UIN, Makasar, 2017) 8
F. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.6 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan (field research) dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. 2. Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena salah satu ciri peneliti kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin.7 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri beralasan karena banyaknya fenomena cerai di luar 6 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 4. 7 Ibid, 117. 9
10 pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan cerai di depan pengadilan. 4. . Data dan Sumber Data a. Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan fenomena dan faktor-faktor terhadap cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Sumber data yang diperoleh oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: b. Sumber Data 1) Sumber data primer Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.8 Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.9 Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan meliputi: 8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225. 9 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 157.
225. a) Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang melakukan cerai di luar pengadilan. Diantara informan yang akan diwawancarai adalah: (1) Ibu Tami (2) Bapak Mulyadi (3) Ibu AZ (nama samaran) (4) Bakul Gedang (5) Bapak Purnomo b) Wawancara yang dilakukan dengan Perangkat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno yaitu: (1) Bapak Singgih (2) Bapak Parjo c) Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yaitu: (1) Bapak Parman. 2) Sumber data sekunder, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen.10 Yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal, dokumen- 10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 11
dokumen, arsip-arsip dan informasi-informasi yang diakses melalui jaringan internet yang berkaitan dengan talak di luar Pengadilan. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik interview Yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara itu data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.11 Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah para masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. b. Teknik Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.12 Penulis mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data yang berupa dokumen atau arsip dari perangkat Desa, dan catatan valid yang berhubungan dengan obyek penelitian. 6. Analisis Data Setelah data terkumpul, maka data yang ada dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 11 Ibid, 231. 12 Ibid, 240. 12
a. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. b. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, menguraikan data ini, tujuanya adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. c. Conclusio Drawing (verification) Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang selanjutnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan diawal.13 G. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 13 Ibid, 247-253. 13
BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut. BAB II : CERAI DI LUAR PENGADILAN DI TINJAUAN DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI Dalam Bab kedua, Pertama: Cerai menurut Undang- undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Kedua: Cerai menurut Kompilasi Hukum Islam Ketiga: Teori Penegakan hukum dan ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang cerai baik ditinjau dari KHI dan perundang-undangan yang berlaku. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya. BAB III : FENOMENA TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI Dalam bab ini membahas tentang kondisi dan keadaan masyarakat, fenomena masyarakat yang menyebabkan cerai di luar pengadilan agama. BAB 1V : ANALISIS FENOMENA CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO 14
BAB V KABUPATEN WONOGIRI DI TINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI Dalam bab ini membahas tentang analisis permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yaitu: tentang keabsahan cerai di luar pengadilan, faktor yang menyebabkan cerai di luar pengadilan, dan bagaimana penegakan hukumya. : PENUTUP Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini. 15
BAB II PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM A. Perceraian Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan mistaqan ghaliza (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.14 Pasal 38 Undang Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa 14 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 216. 16
kabar berita untuk waktu yang lama. Undang Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan Undang Undang Perkawinan, pasal 38 tersebut dipandang "cukup jelas". Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 yang berbunyi: Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diatara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkanya, atas izin dari Pengadilan Negri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturu-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.15 Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 kitab Undang Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh pasal 493 tersebut diatas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi samapai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu. Inilah agaknya yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia 15 Ibid, 217. 17
kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka iapun berhak menikah kembali.16 Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian talak yaitu "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."17 Dalam Undang Undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan perceraian dapat terjadi setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya, dan bila memenuhi alasan-alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.18 Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan19: 16 Ibid, 217-218. 17 Undang-undang Perkawinan dan Administrasi kependudukan kewarganegaraan, ( Permata Press, 2015), h.15. 18 Abdul Manan, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 36. 19 Ibid, 30-32. 18
19 a. Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik Hukum Islam dalam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.20 Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan dengan karena itu pula maka suamilah yang berkehendak melepas tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sehingga dikehendaki oleh ajaran Islam. 20 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 202.
Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencapai upaya hukum dan keadilan.21 Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek sebagai berikut:22 1. Cerai Talak (suami yang bermohon untuk perceraian) Apabila suami mengajukan permohonan kepengadilan untuk menceraiakan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Mengenai hal pengajuan permohonan cerai talak kepengadilan PP No 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam pasal 14:23 Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal tempat pengajuan gugatan perceraian yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat (istri) terdapat pada Pasal 20 PP No 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 197424: 21 Ibid, 203. 22 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Idonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, 1, h.80. 23 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 203. 24 Abdul Manan, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 27-28. 20
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan kediaman perceraian diajukan kepada Pengadilan di penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. tempat Setelah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.25 Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP No 9 Tahun 1975: isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari Dalam hal pemeriksaan permohonan gugatan perceraian, dilakukan dalam sidang tertutup setelah hakim mendamaikan dan tidak dicapai perdamaian itu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975: Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya bekas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 25 Ibid,h.80 21
diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.26 Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negri, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan27. Selanjutnya PP No 9 Tahun 1975 mengharuskan kehadiran suami atau istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian28. Hal ini diatur dalam Pasal 30: Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Setelah permohonan gugatan perceraian di ajukan kepengadilan yang meliputi daerah hukum tergugat dan telah diperiksa oleh hakim dan hal itu layak untuk disidangkan maka pengadilan memanggil penggugat dan tergugat atau kuasanya untuk melakukan sidang pengadilan. Pemanggilan penggugat dan tergugat atau kuasanya guna diadakan sidang pengadilan diatur dalam Pasal 26 dan 27 PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut29: Pasal 26 : (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. (2) Bagi Pengadilan Negri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. 26 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 208. 27 Ibid, 207. 28 Ibid, 93. 29 Ibid, 205-206. 22
(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di buka. (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Pasal 27 : (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat 2 . Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang diterapkan oleh Pengadilan. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai di,aksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Jika tergugat bertempat tinggal di luar negri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Akibat -akibat yuridis cerai menurut UU No 1 Tahun 1974 dalam pasal 4130. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilama ada perselisihan mengenai penguasaan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak; Pengadilan memberi putusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 30 Abdul Manan, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 38-39. 23
24 tidak dapat memenuhi kewajiban menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; tersebut, Pengadilan dapat c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 2. Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk bercerai) Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu, khulu' termasuk cerai gugat. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang 'iwad} kepada dan atas persetujuan suaminya.31 Cerai gugat di atur dalam Pasal 73 Undang Undang Peradilan Agama sebagai berikut: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada tempat kediaman pengadilan yang daerah hukumnya meliputi penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat 31 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Idonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, 1, h.83.
negatif di antara suami istri. Hal ini diatur pada Pasal 24 PP No 9 Tahun 1975.32 (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-suami tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: a. b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami- istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang- barang yang menjadi hak istri. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara perceraian dicabut. Untuk itu Hakim membuat "Penetapan" yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan yang bersangkutan itu, dimana mereka dahulu melakukan perkawinannya (rujuk). Penetapan ini tidak dapat dimintakan upaya hukum. Dan apabila telah tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan permohonan/gugatan cerai lagi berdasarkan alasan yang sama atau alasan lain yang telah diketahui pada saat perdamaian itu terjadi. Perceraian dapat 32 Abdul Manan, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 61-62. 25
diajukan kembali berdasarkan alasan/alasan-alasan baru yang terjadi setelah perdamian tersebut.33 Jika sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam Pasal 34 PP No Tahun 1975:34. (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989:35 (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terguga, untuk mewilayahi meliputi kediaman penggugat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. 33 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 94. 34 Abdul Manan, " Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 68-69. 35 Ibid, 69-70. 26
(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negri, maka satu helai (1) salinan putusan sebagaimna yang dimaksud dalam ayat disampaikan pula kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat didaftarkanya perkawinan mereka di Indonesia. (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tuju) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tersebut diberitahukan kepada para pihak. B. Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Menurut KHI yang dimaksud dengan talak terdapat pada pasal 117 yaitu: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131". Berkenaan dengan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan pada pasal 115 yaitu "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"36. Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Ketentuan normatif ini sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam bahwa perceraian dapat putus karena 36 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 220-221. 27
beberapa sebab, antara lain karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya (karena kematian).37 " Putusnya perkawinan " adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri38. Di dalam KHI juga dijelaskan tentang macam-macam talak dijelaskan secara luas pada pasal 118, 119, 120, 121, dan 122. a. Talak Raj'i>, pengertianya dijelaskan dalam pasal 188: Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. b. Talak Ba>'in S{ughra>, pengertianya dijelaskan dalam pasal 199: (1) Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. (2) Talak Ba'in Shugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. Talak yang terjadi qabla al dukhul; b. Talak dengan tebusan atau khuluk; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. c. Talak Ba>'in Kubra>, pengertianya dijelaskan dalam pasal 120: Talak Bai'in Kubra adalah talak untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan masa iddah. d. Talak Suni>, pengertianya dijelaskan dalam pasal 121: Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak diancampuri dalam waktu suci tersebut. 37 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.116. 38 Departemen Agama Republik Indonesia, Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983), h. 220. 28
e. Talak Bid}'i>, pengertianya dijelaskan dalam pasal 122: Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.39 Berangkat dari penjelasan pengertian talak seperti yang disebutkan oleh Undang Undang Perkawinan dan KHI, nyatalah bahwa talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan kejelasan alasan- alasanya40. Sedangkan yang berkenaan dengan alasan-alasan terjadinya Perceraian dijelaskan secara luas pada Pasal 11641. Perceraian dapat terjadi karena alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan; b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak pendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai suami atau istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga; g. Suami melanggar talik talak; h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah 39 Abdul Manan, "Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000)28-29. 40 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 224. 41 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 365. 29
hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.42 Mengenai permohonan cerai gugat yang di ajukan istri kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat istri terdapat dalam pasal 132 KHI: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negri, Ketua Pengadilan tergugat melalui Agama memberitahukan gugatan perwakilan Republik Indonesia setempat.43 tersebut kepada Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaanya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaanya, yaitu cerai gugat tidak selamnya membayar uang 'iwad} (uang tebusan), sedangkan khulu' perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang 'iwad} kepada dan atas persetujuan suaminya44. Khulu' dimaksud, diatur dalam Pasal 148 KHI: (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonanya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasanya (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing 42 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, "Hukum Perdata Islam", (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 33. 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 369. 44 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 228. 30
(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu', dan memberikan nasihat-nasihatnya. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkn talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi (5) Penyelesaian selanjutnya) ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5) (6) Dalam hal ini tercapai kesepakatan tentang besarnya tembusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa45. Kemudian pemeriksaan permohonan yang diajukan penggugat ataupun tergugat dipelajari oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk mengetahui layak tidaknya gugatan tersebut disidangkan, diatur dalam Pasal 131 KHI yaitu46: (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksudkan Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. tetap, (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 374. 46 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 220. 31
Helai pertama beserta ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.47 Selanjutnya Pasal 141 KHI menjelaskan48 : (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat- lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negatif di atara suami istri. Hal ini diatur dalam pasal 136 yaitu49: (1) Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. 47 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.155- 156. 48 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 372. 49 Ibid, 370. 32
Gugatan perceraian akan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum putusnya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Gugurnya gugatan perceraian dijelaskan pada pasal 137 KHI50: (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agma yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat. (4) Panggilan sebagai tersebut ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. (6) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (7) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dan kedua. (8) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (9) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Dalam setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan surat gugatan. Panggilan tersebut di lakukan secara patut dan disampaikan kepada penggugat ataupun tergugat, bila 50 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 157- 158. 33
tidak ditemukan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat51. Hal ini diatur secara lengkap pada Pasal 138 dan 139. Pasal 138 KHI: (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau sederajat. (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Pasal 139 KHI: (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau masa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mas media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua (3) Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.52 51 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 61. 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 370-371. 34
Jika tergugat berada di luar negri maka penggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut dilakukan dalam sidang terbuka. Setelah perkara cerai itu diputus maka panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri, atau kuasanya, kemudian disampaikan pada Pegawai Pencatat Nikah tanpa bermaterai yang mewilayahi tempat tergugat (istri).53 Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal-pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162, dan 163 Kompilasi Hukum Islam. Li'an merupakan cara penyelesaiannya lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina, yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa pasal 88 ayat (1) UU-PA54. Selanjutnya berkenaan dengan tata cara li'an dijelaskan pada Pasal 127 KHI sebagai berikut55: a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta" b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"; c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 53 Hilman Hadikusuma, " Hukum Perkawinan Indonesia", (Bandung: Penerbit CV Maju Mundur, 2007), h. 160. 54 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 226-227. 55 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 229. 35
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.56 Akibat putusnya perkawinan dengan cara li'an yaitu57: 1. Li'an mengakibatkan: a. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal 125 KHI). b. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 43 ayat (1) KHI) dan c. Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI). d. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri (pasal 163 ayat (2) KHI). e. Anak yang dikandung/dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI) f. Bekas suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah iddah bekas istri (pasal 162 KHI). 2. Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena li'an berlaku iddah talak (pasal 155 KHI). 3. Perkawinan yang putus karena li'an tidak dibuat akta cerai. 56 Ibid, 224-228. 57 Mukti Arto," Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 228. 36
37 Akibat - akibat yuridis cerai talak dalam KHI dijelaskan pada pasal 149, 150, 151, 152.58 Pasal 149: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaantidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 150: Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal 151: Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Pasal 152: Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. C. Teori Penegakan Hukum 1. Pengertian Penegakan Hukum Dikemukakan Soekanto, mengemukakan masalah pokok dalam penegak hukum adalah terletak pada; hukumnya sendiri (peraturan perundangannya), penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang 58 Abdul Manan, "Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 38-39.
mendukung, masyarakat di mana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya59. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman diantaranya pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencangkup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.60 Dalam pelaksanaan penegak hukum perlu adanya penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum. 2. Ruang Lingkup Penegak Hukum Ruang lingkup ini dapat diartikan sebagai ke efektifan atau keberhasilan dalam pencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu61: a. Faktor Hukum (Undang-undang), 59 Sabian Usman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 373 60 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 33. 61 Ibid, 31. 38 suatu
Dalam praktik penyelenggaraan penegak hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur kaidah yaitu: 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan, 2) kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat, 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.62 b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum) Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah 62 Ibid, 32. 39
mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sebagaimana saya kutip dari buku ishaq, SJ.E Sahetapy menyatakan bahwa: Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegakan hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut: 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada, 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan, 3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, 4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.63 c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti 63 Ibid, 34. 40
halnya pelengkap, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.64 d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan), Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegak hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagi saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melewati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegak hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegak hukum.65 e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia didalam pergaulan hidup). 64 Suwarno, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 46. 65 Suwarno, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 46. 41
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.66 66 Ibid, 46-47. 42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Diskripsi Umum Kondisi Masyarakat 1. Sejarah Berdirinya Desa Kedungrejo Desa Kedungrejo diartikan sumber air pemandian umum yang berdiri pada tahun 1972 sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Tempat pemandian tersebut berupa belik putih yang airnya tidak pernah habis dan airnya pun sangat jernih sekali. Belik putih terletak di Desa Kedungrejo RT 03 RW 02. 2. Profil Kecamatan Jatipurno Jatipurno adalah sebuah kecamatan di kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Jatipurno berjarak 36 Km ke arah Timur dari pusat kabupaten Wonogiri. Luas wilayahnya 5.546,40 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan, 9 Desa, 9 Lingkungan, 57 Dusun, 77 RW dan 223 RT. Kecamatan Jatipurno terletak di kaki Gunung Jobolorangan pada ketinggian 485 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk yang tergolong padat terdapat pada data: Tabel 1.1 Jumlah Laki-Laki (orang) 1.555 Jumlah Perempuan (orang) 1.537 Jumlah Total (orang) 3.092 Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.211 Kepadatan Penduduk (per Km) Sumber : Data Kelurahan Jatipurno 2017 1.536 43
3. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Kedungrejo termasuk masyarakat pedesaan yang jauh dari perkotaan. Kondisi kehidupannya masih bersifat pedesaan yaitu masih bergotong-royong dalam setiap kegiatan. Sikap gotong-royong ini sangat tampak dalam berbagai masalah kehidupan seperti maslah kelahiran, pernikahan dan kematian. Juga terlihat adanya keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun dan juga cukup tersedia banyak sumber daya manusia di berbagai lapangan pekerjaan. 4. Kondisi Seni Budaya dan Kegiatan Kondisi masyarakat Desa Kedungrejo bisa dikatakan masyarakat yang agamis dan dinamis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kelompok- kelompok kegiatan masyarakat seperti jama'ah tahlil, jama'ah yasin, arisan, karang taruna, kelompok tani, PKK rukun warga (RW) dan rukun tangga (RT). Masyarakat Desa Kedungrejo masih menggunakan nilai-nilai persatuan dan gotong royong yang mana nilai tersebut masih menjiwai masyarakat Desa Kedungrejo dalam kegiatan sosial, keagamaan, seni dan budaya. Seni budaya masyarakat Desa Kedungrejo berupa krawitan, dan campursari. Yang mana semua kegiatan seni budaya tersebut masih eksis adanya. 5. Kondisi Keagamaan Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kedungrejo beragama Islam. Sedangkan menurut 44
jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Kedungrejo yang tertera dalam profil desa adalah sebagai berikut: Tabel 1.2 Perempuan (orang) 1.590 8 3 Sumber : Data Kelurahan Jatipurno 2017 No Laki-Laki (orang) 1.470 7 4 Agama Islam Kristen Katholik 1 2 3 Jumlah (Orang) 3.060 15 7 6. Kondisi Pendidikan Dari data yang di dapat menunjukan bahwa masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri adalah masyarakat yang terpelajar. Bukti-bukti itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.3 No Tingkatan Pendidikan 1 2 3 4 Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA Tamat SLB B Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group Tamat SMP/sederajat Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah Tamat SMA/sederajat Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah Tamat D-1/sederajat 5 6 7 8 9 10 Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 11 12 Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi Tamat D-2/sederajat Laki-Laki (orang) 240 53 1 99 277 4 200 140 4 6 2 100 Perempuan (orang Perempuan) 26 51 0 104 275 3 192 150 2 4 7 80 Jumlah (Orang) 266 104 1 203 552 7 392 290 6 10 9 180 tidak tamat Tamat D-3/sederajat Tamat SD/sederajat Tamat S-1/sederajat 13 14 15 16 Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP 17 Tamat S-2/sederajat 40 115 20 89 4 23 120 26 80 4 63 235 46 169 8 Sumber: Data Kelurahan Jatipurno 2017 45
46 7. Perekonomian Kondisi perekonomian masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori menengah ke atas, tetapi banyak juga yang masih dalam kondisi menengah kebawah. Dengan majunya pembangunan di sana-sini dan sudah terlihat banyak rumah mewah yang berdiri juga sarana prasarana yang cukup memadai. Dan dapat terlihat dari mata pencaharian sebagian penduduk Desa Kedungrejo seperti tabel berikut ini: Tabel 1.4 No Jenis Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tukang Batu 11 Petani Pedagang Keliling Purnawirawan/Pensiunan Tukang Rias Pegawai Negeri Sipil Tukang Kayu Pemilik perusahaan Tukang Sumur Pedagang barang kelontong Laki- Laki (orang) 179 16 14 0 16 25 4 2 4 79 3 Perempua n (orang) 199 10 3 3 9 0 0 0 7 0 0 Jumlah (Orang) 378 26 17 3 25 25 4 2 11 79 3 Pemilik usaha informasi dan komunikasi Juru Masak 12 13 Montir 14 15 Pembantu rumah tangga Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 16 Karyawan Honorer 17 Perawat swasta 18 Dukun Tradisional 19 20 Tukang Las 21 TNI 22 Karyawan Perusahaan Swasta 23 Sopir 24 Tukang Gigi 25 POLRI 26 Karyawan Perusahaan Pemerintah 27 28 Tukang Listrik Jasa pengobatan alternatif Jasa penyewaan peralatan pesta 0 6 0 3 4 2 5 2 3 1 5 11 1 3 5 15 1 9 0 15 4 4 3 12 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 9 6 15 7 8 5 17 2 3 1 27 11 1 3 5 15 1
47 29 Guru swasta 30 31 Tukang Jahit 32 Ibu Rumah Tangga Satpam/Security 7 0 3 1 10 91 9 0 17 91 12 1 Sumber : Data Kelurahan Jatipurno 2017 Masyarakat Desa Kedungrejo kebanyakan petani dan buruh tani. Mereka kebanyakan mengandalkan hasil sawahnya. Perairan irigasi belum memadai mereka hanya mengandalkan air sungai ketika musim kemarau, ada juga yang hanya mengandalkan air hujan saja. Jika musim kemarau mereka memilih menanam selain padi karena tidak adanya air. B. Fenomena Dan Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Cerai Talak Di Luar Pengadilan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Dari penelitian serta wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat masing-masing mengungkapkan pendapatnya dan juga pemahamanya terhadap talak di luar pengadilan. Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusanya, akan tetapi masih banyak akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang bercerai. Boleh dikata dengan keluarnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang mengatur tentang perceraian ini adalah satu usaha untuk melindungi kesewenang-wenangan dari kaum pria. Pada hakekatnya akibat yang ditimbulkan suatu perceraian selalu berakibat negatif bagi pihak yang ditinggalkan demikian pula bagi pihak yang meninggalkan. Namun kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungrejo masih belum melek hukum
begitu juga masih banyak yang mengabaikan hukum yang sudah di tetapkan, dengan di tandai banyakanya masyarakat di Desa Kedungrejo yang masih melakukan cerai di luar pengadilan. Banyak faktor dan alasan masyarakat mengapa masyarakat di Desa Kedungrejo melakukan cerai talak di luar pengadilan. Sebagaimana telah dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat: Pertama, kepada Ibu Tami beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Sing diarani pegatan iku antara bojo lanang wadon sing wes ra kenek di rukunke maneh, neng kene diarani pisah ranjang. Coro pegatanku aku di kon muleh neng bojoku, aku langsung minggat ko omah e bojoku gek aku yo wes gah balen maneh. Pegatan coro ngunu iku tak anggep wes sah nduk mergo manut Agomo Islam. Mergone bojoku gendakaan karo wadon lio. Lagek reti aku nek cerai kudu neng pengadilan Peraturan e angel banget lha nek koyo aku ngene iki yo ra mudeng nduk. Aku wegah ngurus neng pengadilan nduk lha wong aku ra salah sing salah bojoku yo bene ae bojoku sing ngurus.67. Yang saya ketahui tentang cerai adalah seorang suami istri yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Cara cerai dengan suami saya dengan ucapan yang di ucapkan oleh suami "pulanglah kerumah orang tuamu" dan ketika itu saya langsung pulang kerumah orang tua saya dengan seperti itu sudah di anggap cerai dan itu sah menurut saya dan agama saya. Faktor dari perceraian saya adalah karena suami saya selingkuh dengan wanita lain. Saya baru tahu tentang peraturan yang mengharuskan cerai ke pengadilan. Peraturanya rumit sekali kalau untuk orang seperti saya ya ndak paham. Jika di haruskan ke Pengadilan saya tidak mau mengurus perceraiannya karena yang salah bukan saya tapi suami saya yang selingkuh dengan wanita lain biarkan suami saya yang mengurusnya. Dari kutipan wawancara diatas adanya masalah perceraian yang dialami oleh ibu Tami karena faktor perselingkuhan. Dan tidak dilakukannya 67 Tami, Hasil Wawancara, Tanggal 2 April 2018 48
cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang- undang dikarenakan tidak mengetahui adanya peraturan yang baru dan kurangnya kesadaran hukum dari kedua belah pihak yang mana mereka saling menyalahkan satu sama lain dan saling menang sendiri. Kedua, kepada Bapak Mulyadi beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Cerai menurutku bojo lanang sing megatne bojo wadon, mergo sing wajib megatne bojo wadon yo bojo lanang, nek bojo lanang wes ngomong pegat wes tibo talak 1 sah menurut e Agomo. Koyo lakonku saiki nduk aku ditinggal bojoku mergo jare aku ora iso yukupi kebutuhane, padahal aku wes berusaha sak isoku ben kebutuhane ki kecukupan tapi bojoku ra terimo mergo gajine hansip ki ora gedhe. Sakjane pegatan koyo opo sing tak lakoni iki ora sah nduk nek menurut agomo karo negoro mergo aku ra tau megatne bojoku yo ora tak urus neng pengadilan. Aku wegah ngurus neng pengadilan mergo aku ra ndue duit aku ngeroso nek aku ora salah, ben bojoku wae sing ngurus neng pengadilan kan bojoku sing ngarepne perceraian iki. Aku wes ngerti peraturan iki mergo aku wes tau cerai neng pengadilan karo bojoku sing ke siji, mung aku wegah ngurus mergo udu karepku, proses perceraiane yo sui duit e yo akeh.68 Cerai menurut saya apabila suami menceraikan istrinya, karena yang wajib menceraikan seorang istri adalah suaminya, apabila suami sudah mengatakan cerai kepada istrinya maka jatuh talak satu sah menurut agama. Seperti kejadianku aku ditinggalkan istriku karena karena ia menganggap aku tidak bisa memenuhi kebutuhanya, padahal saya sudah berusaha sebisaku untuk memenuhi kebutuhan istriku tetapi istriku tidak terima karena gaji menjadi seorang hansip tidak besar. Perceraian yang saya lakukan ini tidak sah menurut agama dan negara karena aku tidak mengucapkan cerai kepada istriku dan saya tidak mengurus perceraian ini ke pengadilan. Aku sudah mengetahui peraturan ini karena saya juga sudah bercerai dengan istri saya yang pertama ke pengadilan. Aku tidak mau mengurus perceraian ini karena ini bukan keinginan saya, proses perceraianya cukup lama dan menghabiskan banyak waktu dan uang berperkaranya juga tidak sedikit. 68 Mulyadi, Hasil Wawancara, Tanggal 5 April 2018 49
Dari kutipan wawancara diatas adanya masalah perceraian yang dialami oleh bapak Mulyadi karena faktor ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan istri tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh suaminya, dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang- undang dikarenakan kurangnya ekonomi untuk mengurus perceraian di pengadilan mengingat biaya yang tidak sedikit serta kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan. Keegoisan dan saling menang sendiri juga menjadi faktor tidak terlaksananya peraturan yang mengharuskan perceraian di depan pengadilan. Ketiga, kepada Ibu AZ (nama samaran) beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Cerai iku yen bojo lanang/wadon wes wegah balen maneh. Nek koyo cerai sing tak lakoni, saben dino aku gelut karo bojoku, sampek lok-lok an ngetokne kata-kata kasar, aku dikon minggat, wes pokok e ra patut di rungokne. Aku wes gak betah karo kelakuane yo wes di usir neng bojoku, akhir e aku muleh neng omah e wong tuoku. Faktor sing marai aku nesu mergo bojoku selingkuh karo wong wadon liyo. Menurutku cerai koyo sing tak alami iki sah menurut e Agomo. Nek menurut e negoro aku ora paham pye ketentuan e mergo aku iki utun nduk sekolah wae ora lulus dadi aku ora paham. Lha nek carane pegatan neng pengadilan angele koyo ngunu aku opo yo iso lo nduk, alah nduk bene wae lha wong aku yo wes ora butuh akta cerai kui, aku wes gak butuh bondone yo wes ra ndue kepinginan rabi maneh, aku wedhi nek kejadian e koyo ngene maneh. Anak ku tak openane dewe insyaallah aku isik kuat ngopeni. Pegatan iki ben di urus bojoku dewe menowo dek e arep rabi maneh lha wong nek dipikir-pikir aku ora salah lo nduk, wani ngerusak yo kudu wani tanggung jawab. Cerai adalah apabila suami/istri sudah tidak dapat dirunkan kembali. Seperti cerai yang saya lakukan, setiap hari saya bertengkar dengan suami saya dengan mengeluarkan cibiran dan kata-kata yang kasar, pokonya kata- katanya tidak patut untuk didengarkan. Aku sudah tidak betah dengan 50
kelakuan suami saya, suami saya juga sudah mengusir saya dari rumahnya dan pada akhirnya saya pulang kerumah orang tua saya. Faktor yang menyebabkan saya bertengkar adalah suami saya selingkuh dengan wanita lain. Menurut saya cerai yang saya lakukan ini sah menurut agama. Kalau menurut negara saya tidak tahu ketentuanya karena saya ini utun sekolah saja tidak lulus. Kalau cara cerai ke pengadilan sangat sulit seperti itu apakah aku bisa, sudahlah biarkan saja aku juga sudah tidak butuh akta cerai, aku tidak butuh hartanya, aku juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah kembali, karena saya takut pernikahan saya gagal lagi. Perceraian ini biarkan suami saya yang mengurusnya jika ia masih mempunyai keinginan untuk menikah kembali, kalau di fikir-fikir saya lo tidak bersalah, berani berbuat berani bertanggung jawab.69 Dari kutipan wawancara diatas adanya masalah perceraian yang dialami oleh ibu AZ (nama samaran) karena faktor perselingkuhan, suaminya selingkuh dengan wanita lain sehingga menyebabkan pertengkaran yang hebat sehingga berujung perceraian. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang prosedur perceraian yang di lakukan di depan pengadilan, setelah penulis jelaskan prosedur perceraian di depan pengadilan, anggapan beliau sangat rumit dan memperlukan waktu yang lama atas prosedurnya. Kurangnya sosialisasi yang mana perceraian di haruskan ke pengadilan. Keempat, kepada Bakul Gedhang (nama samaran) beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Cerai niku nggeh pegatan utawi pisah ranjang. Kados cerai ingkang kulo lampahi nggeh kulo tumut aturane Agomo mbak, suami kulo sampun menceraikan kulo lewat telfon mbak, menawi aturane negoro nggeh sampun ngertos sangkeng tonggo-tonggo niku, menurut kulo kadose ruwet kaleh biayane katah mbak. Alesane kulo pisah kaleh suami kulo amargi suami kulo 69 AZ, Hasil Wawancara, Tanggal 5 April 2018 51
yambut damel merantau sampun tahun-tahunan mbak, tapi kulo mboten nate dikirimi artone kagem kehidupan kulo lan anak kulo mbak. Karepe kulo niku kersane saget bantu biaya sekolah anak e niku tapi kirangan malah mboten dikirimi arto. Kulo pegel mbak akhire kulo telfon suami kulo yuwun cerai niku lha kok suami kulo niku malah ngersakne pisahan, kedah e npo sampun gadah wong wedok liyo nopo pripun kulo nggeh mboten ngertos. Alah mbak pripun kulo bade ngurus teng pengadilan la wong nguruse niku artone katah lo mbak tinimbang kulo damel biaya cerai kulo agem biaya urip kulo lan sekolah e anak ku mbak. Kersane suami kulo sing ngurus, kan kerjo mpun dangu mestine nggeh sugih duit. Cerai adalah pisahan atau pisah ranjang. Seperti yang saya lakukan saya mengikuti ketentuan agama, suami saya sudah menceraikan saya lewat telfon. Alasan saya pisah dari suami saya karena suami saya bekerja merantau sudah bertahun-tahun tetapi saya tidak diberi uang untuk kebutuhan hidup saya dan anak saya. Maksud suami saya kerja merantau itu supaya bisa membantu keuangan saya dan membantu biaya sekolah anak saya tapi malah tidak dikirimi uang. Saya benci dengan suami saya dan pada akhirnya saya menelfon suami saya untuk meminta cerai tetapi kok suami saya mengabulkan permintaan saya, sepertinya suami saya punya perempuan lain atau tidak saya juga tidak tahu. Apabila aturan dari negara saya sudah tau dari tetangga- tetangga saya, menurut saya sangat rumit dan biaya yang sangat banyak. Bagaimana mau mengurus ke pengadilan, mengurusnya saja mengeluarkan uang yang banyak, dari pada uang saya buat mengurus ke pengadilan lebih baik uangnya saya buat biaya hidup dengan anak saya dan untuk biaya sekolah anak saya. Biarkan suami saya yang mengurus, kan dia yang sudah bekerja bertahun-tahun pasti uangnya sudah banyak.70 Dari kutipan wawancara diatas adanya masalah perceraian yang dialami oleh ibu Bakul Gedhang (nama samaran) karena faktor rendahnya ekonomi sehingga sang suami merantau untuk mencari tambahan uang namun kenyataanya suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga menyebabkan istrinya marah dan pada akhirnya terjadilah perceraian. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dikarenakan banyaknya biaya sedangkan ekonomi yang tidak memungkinkan dan proses yang terlalu rumit. 70 Bakul Gedhang, Hasil Wawancara, Tanggal 6 April 2018 52
Kelima, kepada Bapak Purnomo beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Cerai menurutku yen suami mengatakan ucapan sing berniatan megatne istrine. Cerai yang aku lakukan seperti aturane Agama. Aku luweh meyakini Agomo mergo aturan iku wes kat mbiyen sak durunge onone aturan sing mengharuskan neng pengadilan. Aturan negoro ki akeh politik e menurutku. Alesanku megatne bojoku mergone aku gak betah karo morotuoku sing gak iso nerimo aku. Dari pada aku loro ati terus tak pegatne bojoku. Aku gak ngurus pegatan iki neng pengadilan mergo nikahku mung nikah sirrih. Aku wes ruh peraturan iki. Cerai menurutku perkataan yang artinya suami menceraikan istrinya. Cerai yang saya lakukan seperti aturan Agama. Aku lebih meyakini aturan Agama yang sudah dari dulu sebelum adanya peraturan negara yang mengharuskan ke pengadilan. Aturan negara menurutku banyak politiknya. Alasanku menceraikan istri saya karena tidak betah dengan ibu mertua yang tidak bisa menerima saya apa adanya. Dari pada saya sakit hati terus pada akhirnya saya memutuskan untuk menceraikan istri saya.. Saya sudah tahu adanya peraturan ini. Aku tidak mengurus perceraian ini ke pengadilan karena pernikahanku hanya sebatas nikah sirri saja .71 Dari kutipan wawancara diatas adanya masalah perceraian yang dialami oleh Bapak Purnomo karena faktor tidak direstui oleh ibu mertuanya semenjak ia sudah menikah dengan anaknya. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dikarenakan pernikah yang dilakukan tidak di catatkan oleh Negara dengan kata lain mereka hanya menikah sirri. Keenam, kepada Bapak Parman beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasannya: 71 Purnomo, Hasil Wawancara, Tanggal 6 April 2018 53
Sing diarani cerai iku antara bojo lanang karo bojo wadon wes ra kenek di rukunke maneh gek kudu di sidangne neng pengadilan iku aturane sing saiki, nek aturan mbiyen iku mung lapor neng KUA tok. Masalah cerai iki wes sui enek e, akeh-akeh e sing cerai ora neng pengadilan iku wong sing wes tuek nek sing nom enek tapi nek enek butuh e yo lagek diurus. Alesane masyarakat cerai ora di urus neng pengadilan iku yo karepe pengen menange dewe podho yalahne menurut e masyarakat iku sopo sing berbuat dek e sing bertanggung jawab, prosedur carane cerai neng pengadilan iku angel nggarai masyarakat ki males ngurus e neng pengadilan. Penyebab e cerai neng deso iki paling akeh perselingkuhan, agomone sik kentel, akeh sing ora ngerti nek enek aturan anyar kudu cerai neng pengadilan, di tinggali bojone kerjo. Sah orane cerai ora neng pengadilan nek nurut aturan sing saiki yo tetep gak sah meski neng agomo sah, tapi kan iki aturan negoro yo kudune loro-loren di anut. Penegakan hukum e angel nek ora enek laporan songko sing arep cerai. Yang dinamakan cerai apabila suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan di sidangkan ke pengadilan ini aturan sekarang, kalau aturan dulu kan hanya melaporkan ke kantor KUA saja. Masalah cerai di luar pengadilan lama. Kebanyakan yang melakukan itu orang yang sudah tua kalau untuk yang masih muda ada tapi kalau butuh baru diurus. Kebanyakan masyarakat tidak melakukan cerai ke pengadilan karena mereka ingin menang sendiri "udur-uduran" saling menyalahkan karena menurut masyarakat siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab, sulitnya tata cara cerai di pengadilan membuat masyarakat malas (aras-arasen) mengurusnya. Kebanyakan faktor yang menyebabkan perceraian di Desa ini adalah perselingkuhan, Agamanya masih kental, banyak yang tidak tahu kalau sudah ada aturan yang baru dan istri yang di tinggal suaminya bekerja. Sah tidaknya cerai di luar pengadilan tidak sah kalau menurut aturan yang sekarang meskipun dalam agama sah tetapi kita mengikuti aturan negara jadi harus mengkuti keduanya. Penegakan hukum dalam masalah ini sangat rumit kalau tidak adanya laporan dari yang berperkara.72 Dari kutipan wawancara diatas dipaparkan oleh Bapak Parman selaku tokoh masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, faktor terjadinya perceraian yang ada di Desa Kedungrejo karena perselingkuhan, kepercayaan pada agama yang tidak mengharuskan ke pengadilan, dan istri yang di tinggal suaminya bekerja begitupun sebaliknya. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah 72 Parman, Hasil Wawancara, Tanggal 28 April 2018 54
diatur dalam undang-undang dikarenakan ketetapan agama yang tidak mengharuskan ke pengadilan, rumitnya prosedur perceraian mengakibatkan masyarakat enggan untuk mengurusnya. Penegakan hukum dalam masalah ini jika tidak ada laporan dari pihak yang berpekara maka dari pihak Perangkat Desa tidak ada tanggung jawab dalam masalah ini. Ketujuh, kepada Bapak Parjo beliau yang pernah menjabat menjadi ketua RW di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasannya: Intine cerai iku bakalan sah nek neng pengadilan mergone oleh kepastian hukum intine ndue bukti nek wes cerai. Mergo saiki carane cerai iku wes bedo gak koyo mbiyen mung neng kantor KUA wae wes beres. Sak jane ono ne peraturan iki ben ngelindungi wong wedok songko kelakuane wong lanang sing ra tanggung jawab, tapi yo akeh sing gak paham yo maklum lah wong Deso. Sing di rugekne akeh-akeh e kan wong wedok sing ditelantarke nduk. Akeh-akehe ceraine goro-goro perselingkuhan. Faktor sing marai cerai gak neng pengadilan yo kebanyakan masyarakat ki ora paham nek kudu cerai neng pengadilan. Penegakan hukum songko Perangkat Deso yo mung nasihati nek enek sing arep pegatan ben gak sido pegatan. Awal e yo neng RT bar iku neng kelurahan, neng kecamatan bar e neng KUA trus neng pengadilan. Tapi yo rodok angel nduk, mergone songko masyarakat ki jarang sing lapor dadi songko Perangkat Deso gak iso ngewangi. Nek gak enek laporan yo udu urusan e songko Perangkat Deso. Mergone songko Perangkat Deso gak wani ngurus nek gak enek laporan mergone masalah iki terlalu sensitif nduk. Intinya cerai itu akan sah apabila dilakukan di depan pengadilan agar mendapat kepastian hukum dan intinya mendapatkan bukti kalau sudah bercerai. Karena sekarang caranya cerai itu sudah berbeda bukan kaya dulu lagi yang hanya ke KUA sudah selesai. Sebenarnya adanya peraturan ini untuk melindungi perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tetapi lah orang Desa. Yang dirugikan banyak yang tidak faham maklum kebanyakan dari pihak perempuan yang ditelantarkan. Kebanyakan faktor perceraian karena perselingkuhan. Faktor yang menyebabkan tidak di lakukan di depan pengadilan karena kebanyakan masyarakat itu tidak paham. Penegakan hukum dari Perangkat Desa hanya menasihati bagi yang ingin bercerai agar tidak jadi bercerai. Awalnya lapor ke RT, terus ke Kelurahan, Kecamatan terus ke KUA setelah itu langsung ke Pengadilan. Lumayan susah karena jarang sekali masyarakat yang laporan ke Perangkat Desa jadi dari pihak Perangkat Desa tidak dapat membantu. Kalau tidak ada laporan maka 55
bukan tanggung jawab dari Perangkat Desa. Karena Perangkat Desa tidak berani mengurus jika tidak ada laporan karena masalah ini sangat sensitif. 73 Dari kutipan wawancara diatas dipaparkan oleh Bapak Parjo selaku mantan RW di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, faktor terjadinya perceraian yang ada di Desa Kedungrejo karena perselingkuhan. Dan tidak dilakukannya cerai di depan pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dikarenakan tidak memahami peraturan yang mengharuskan cerai ke pengadilan mereka pahamnya perceraian hanya dilakukan di KUA saja. Prosedur dari Perangkat Desa awalnya lapor ke RT setelah mendapat surat pengantar dari Rt setelah itu Kelurahan setelah mendapat surat pengantar dari Kelurahan, lanjut Kecamatan dan terakhir ke KUA, dalam pemberian surat pengantar tidak mudah karena tugas dari Perangkat Desa selain membuatkan surat pengantar perceraian juga sebagai penasihat agar tidak terjadinya perceraian. Penegakan hukum dalam masalah ini sangat rumit jika tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaporkan masalah ini, karena jika tidak ada laporan maka dari Perangkat Desa tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Kedelapan, kepada Bapak Singgih beliau adalah sebagai salah satu Perangkat Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Wonogiri. Berikut penjelasanya: Cerai yang mana antara suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Cerai akan sah jika dilakukan di pengadilan sesuai dengan aturan yang sekarang. Menurut saya kalau di lakukan tidak di pengadilan tidak sah meskipun sudah berpisah lama. Dari pihak Perangkat Desa tidak dapat 73 Parjo, Hasil Wawancara, Tanggal 29 April 2018 56
mengurus jika tidak ada laporan dari para pihak. Kan yang lebih mengetahui masyarakatnya dari pihak RT jika tidak ada laporan dari RT kita juga tidak tahu. Belum ada sosialisasi memang tentang peraturan yang baru ini. Tugas kami ya hanya menasihati masyarakat yang akan bercerai biara gak jadi cerai, jika tetap ingin bercerai di nasehati gak bisa yang kita buatkan surat pengantar dari pada nanti marah-marah.74 Dari kutipan wawancara diatas dipaparkan oleh Bapak Singgih selaku Perangkat Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dalam Penegakan Hukum tidak dapat bertanggung jawab jika tidak ada laporan dari pihak yang berperkara atau laporan dari RT. Langkah penegakan huku dalam mensosialisasikan peraturan perceraian yang mengharuskan ke pengadilan memang belum pernah di lakukan. Tugasnya menasihati dan membuatkan surat pengantar bagi mereka yang akan bercerai. 74 Singgih, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Mei 2018 57
BAB IV ANALISIS CERAI DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM A. Analisis Fenomena Cerai di Luar Pengadilan di Tinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum islam disebut dengan talak, artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan75. Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan76. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama. Apabila talak di lakukan di luar Pengadilan Agama, maka percerian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri.77 75 Slamet Abidin dan Aminudin, "Fiqh Munakahat", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.9. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 366 77 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal 35 58 ikatan
Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat indonesia. Khusus orang islam, berpedoman pada Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan- permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk didalamnya masalah perceraian maka dengan adanya undang undang Peradilan Agama kini umat islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada UUP dan Peraturan Pelaksanaanya tetapi di dukung juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:78 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut" Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan 78 Abdurrohman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74. 59
perceraian.79 Sedangkan pengetahuan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang keharusan cerai di depan pengadilan sangat beragam karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan, dan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh pada pola pemikiran mereka. Sekilas praktek perceraian yang dilakukan oleh sebagaian masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ini tampak seperti legal atau sesuai dengan undang undang yang berlaku, karena pada dasarnya yang menjadi alasan perceraian mereka karena sudah tidak adanya kecocokan antara keduanya dan sudah tidak dapat di rukunkan kembali. Pada pernyataan ini dapat dikatakan bersesuaian dengan poin f bahwa ketidak cocockan itu dapat juga dikatakan selalu berselisih dan bertengkar yang pada intinya tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Akan tetapi pada hakikatnya adanya alasan tetapi tidak ada laporan kepada pihak yang berwajib maka akan menjadi percuma, alasan itu tidak akan berubah menjadi alasan yang berkekuatan hukum, karena pentingnya alasan akan mempengaruhi diputuskan atau tidaknya suatu perceraian. Praktik perceraian di luar Pengadilan yang dilaksanakan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri adalah benar secara shar'i, akan tetapi hanya dengan alasan seperti itu peneliti menemukan bahwa perceraian itu tidak bisa diputuskan karena pada dasarnya perceraian yang dilakukan ini menimbulkan banyak mad}arat. Adapun mad}arat yang akan 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3. 60
ditimbulkan adalah sebgaia berikut: yakni tentang kepastian hukum, jika mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan jelas tidak sah dimata hukum. Hal ini juga ditunjang oleh KHI pasal 123 yang mengharuskan cerai di depan sidang Pengadilan sehingga perceraian yang tidak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan dan tidak dihadapan para hakim dan saksi maka tidak dapat disebut bercerai. Begitupula dalam hal perceraian terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), maka tidak ada lembaga negara yang berwewenang menangani proses perceraiannya. Jika suami tidak pernah mengucapkan kata cerai dan menyatakan mengakhiri perkawinan, maka sang wanita tetap berstatus istri yang sah. Perceraiannya tidak dapat di proses melalui pengadilan karena mereka tidak memiliki bukti yang berupa buku nikah. Pada praktek cerai tanpa putusan Pengadilan Agama banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak memenuhi akan hak dan kewajibanya. Selain adanya penyimpangan hak dan kewajiban tidak adanya perlindungan hukum yang dapat "memaksa" jika terjadi kecurangan yang dilakukan satu pihak. Hal ini dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Sehingga tidak adanya keadilan dan kerugian yang akan didapat oleh pihak yang dirampas haknya. Perceraian memang erat kaitanya dengan konflik, meskipun konflik dalam kasus perceraian bersumber dari kedua belah pihak namun pada 61
dasarnya tidak seorangpun mengharapkan demikian.80 Pemilihan jalan cerai dengan mempertimbangkan sebagai solusi akhir dalam mengkhiri problematika dalam rumah tangga terdapat 2 (dua) sisi yaitu positif dan negatif. Pertama, sisi positifnya apabila perceraian dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan maka akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Kedua, sisi negatifnya perceraian yang tidak di lakukan sesuai prosedur yang sudah berlaku di Indonesia, maka dapat diartikan melanggar hukum dan akan mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengikat bagi para pihak yang bercerai, sehingga akan membuat sulit bagi para pihak untuk melakukan pernikahan selanjutnya karena tidak mempunyai surat cerai yang berkekuatan hukum. Salah satu prinsip Undang-undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Suami yang diberi hak mutlak untuk menceraikan istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak suami untuk menceraikan istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaiknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam hadis Nabi saw dinyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang halal tetapi sangat 80 Wiliam J Goode, "Sosiologi Keluarga" , (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 197. 62
dibenci oleh Allah. Nabi saw bersabda "suatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah SWT adalah talak" [HR.Abu Dawud dan al-Baihaqi]81. Ini artinya perceraian jangan dianggap enteng dan dipermudah karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dan tidak mengenteng-entengkan perceraian itu adalah bahwa hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukanya. Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan persidangan untuk membuktikan apakah alasanya sudah terpenuhi atau belum. Seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di indonesia pada Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian harus di lakukan di depan Pengadilan dan setelah Pengadilan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kembali. Dalam KHI terdapat poin-poin alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian, poin yang singkron dalam masalah yang terjadi di masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno maka tertera pada Pasal 116 ayat (6) yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga" dan Pasal 116 ayat (2) yang berbunyi "Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak 81 Slamet Abidin dan Aminudin, "Fiqh Munakahat", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.10. 63
64 lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".82 Seperti halnya faktor perceraian pada masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno karena sering terjadinya percekcokan antara suami dan istri yang sulit dihentikan karena beberapa faktor yaitu perselingkuhan dan kurangnya ekonomi, atau kurang berdayanya suami untuk melaksanakan tanggung jawab. Perselisihan yang terjadi terus menerus menyebabkan pasangan suami istri sudah tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan cara memutuskan ikatan tali perkawinan. Sedangkan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang di lakukan di depan Sidang Pengadilan. 83 Sedangkan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno belum mengindahkan peraturan yang sudah di tetapkan oleh Negara mengakibatkan tidak sahnya perceraian meskipun alasan tersebut sudah sesuai secara undang-undang. Disamping itu juga harus dilakukan melalui pemeriksaan persidangan untuk membuktikan apakah alasanya sudah terpenuhi atau belum. Dengan demikian perceraian yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti perceraian tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasanya melalui proses sidang pengadilan. Mengenai masalah ini, menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia press, 2014), h. 365. 83 Tihami dan Sohari Sahari, Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.249.
menjamin persesuaianya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami istri. Kecuali itu dimungkinkan pula Pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami istri.84 Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqh. Aturan fiqh mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yaitu atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.85 Memang dalam fiqh klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkanya, talak itu jatuh seketika. Namun keadaan ini jika dipandang dari sudut memelihara kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan86. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan dimanapun menjadi keharusannya di depan sidang Pengadilan. 84 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.83-84. 85 Amiur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ), ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 235. 86 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.85. 65
Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "Tidak diingkarai perubahan hukum karena perubahan zaman" [Qawaid al- fiqh, hlm. 113]. Menurut Ibnu al- Qayyim menyatakan : " Perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, adat istiadat" [ I'lam al-Muwaqqi'in, juz III, hlm. 3]. Oleh karena itu ditegaskan bahwasanya penjatuhan talak harus dilakukan di depan Pengadilan. Mengingat madharat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari'ah (menutup pintu yang membawa kepada kemadaratan).87 Oleh karena itu, fiqh dalam penetapan praktek talak di luar Pengadilan adalah fiqh yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno dengan mempertimbangkan fenomena masyarakat berdasarkan kemaslahatan, normatifitas dalam hukum Positif dan actual sesuai dengan fenomena masyarakat zaman sekarang. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang "kaku" akan tetapi representatif dengan keadaan masyarakat. Oleh karena itu keabsahan talak sejatiya tidak hanya dengan melihat rukun dan syaratnya, akan tetapi juga melihat unsur : pertama, prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan perubahan hukum yang mengaturnya. Kedua, praktek talak di luar Pengadilan memiliki unsur mad}arat /mafsadat dan lebih dominan kepada unsur mudharatnya dari pada unsur 87 / /muhammadiyah.or.id/, (diakses pada tanggal 18 Mei 2018, jam 12.00). 66
maslahatnya. Maka lebih didahulukan unsur menjauhkan sisi mad}aratnya, sebagaimana telah disebutkan dalam kaedah diatas. Ketiga, fiqh bukanlah hanya terpaku kepada pendapat Para Ulama' dengan tanpa pertimbangan situasi dan kondisi. Adapun fiqh yang sesuai dengan konteks masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno dalam hal perceraian adalah sebagaimana termaktub dalam hukum positif. Maka hukum perceraian di luar Pengadilan tidak sah, dan keduanya tetap bersetatus sebagai suami istri. B. Analisis Faktor Yang Mengakibatkan Fenomena Terjadinya Cerai Di Luar Pengadilan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.88 Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dan praktik sebagaimana seharusnya patut dipahami. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 88 Dellyana, shant. 1988, Konsep Penegak Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal 32 67
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.89 Inti dari arti penegak hukum terletak pada bagian penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan Sokanto, lebih Soekanto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada: hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangannya), penegak hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung, masyarakat dimana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait dengan cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang kurang berjalan dengan baik karena bila diamati dan diteliti secara mendalam ada beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, diantaranya adalah: 1. Hukumnya (peraturan perundang-undangan) Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 89 Ibid hlm.33 68 jauh
Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan perundang-undangan dibut, paling tidak ada dua alasan untuk mendukung alasan ini. Pertama, pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dujalankan atau tidak. Pembuatan peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak dapat mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Kedua, peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik, Negara asing maupun lembaga keuangan nasional.90 Dari alasan diatas, mengenai sulitnya penegakan hukum terkait peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur perceraian yang mengharuskan di depan Pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri disebabkan karena peraturan perundang- undangan yang terlalu rumit dalam posedur perceraian dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses perceraian, banyak yang belum mengetahui bahwa adanya peraturan undang-undang yang mengharuskan cerai di depan pengadilan. 2. Penegakan Hukumnya Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan 90 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32-33. 69
advokat.91 Mereka mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum. Seorang pemimpin disini dimaksudkan adalah Kepala Negara atau Pemerintah. Dimana keputusan Pemerintah itu harus diikuti karena kita berada pada suatu Negara yang mempunyai aturan yang harus diikuti. Maka dari itu peraturan mengenai prosedur dan proses beracara yang benar harus diikuti pula sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni melakukan perceraian harus di Pengadilan Agama serta melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat. Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri sampai sejauh ini singkronisasi antara penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas belum berjalan dengan baik dan benar. Melihat kenyataan pada masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri masih ditemukanya masyarakat yang melakukan cerai di luar pengadilan, dan tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara yang meharusan cerai di depan pengadilan. Berdasarkan kenyataanya masyarakat yang belum mengindahkan peraturan, berarti fungsi dari petugas penegakan hukum di masyarakat tersebut belum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum dan/atau menyalahgunakan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah dan/atau tahu tapi tidak mau mengetahui 91 Ibid, 32. 70
dan memfungsikan hukum maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturanya buruk, sedangkan kualitas petugas penegakan hukum baik, mungkin pula timbul masalah-masalah hukum.92 Konteksnya dengan analisis diatas, peneliti menawarkan konsep tindakan konkrit peran Perangkat Desa terutama RT yang lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dengan bekerjasama antara RT, Perangkat Desa dan intansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk saling bersinergi dalam menjalankan misi program penyuluhan hukum terhadap peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang menjelaskan tentang keharusan cerai di depan pengadilan beserta bagaimana prosedur beracara dalam persidangan. Penyuluhan ini dilakukan selama satu tahun sekali kepada masyarakat untuk mengetahui masih ada atau tidaknya tindakan perceraian di luar pengadilan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 92 Ibid, 36. 71
Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaikanya dianut jalan pikir, sebagai berikut: (a) yang tidak ada diadakan yang baru betul, (b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, (c) yang kurang ditambah, d) yang macet dilancarakan,( e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditinggalkan93. Sedangkan sarana dan faktor pendukung di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri sudah terpenuhi hanya saja fasilitasnya belum difungsikan sebagaimana fungsinya. Sehingga adanya fasilitas yang sudah mendukung tetapi tidak ada peran dari petugas untuk melakukan sebagaimana tugasnya maka akan menjadi percuma, tidak akan merubah apapun. 4. Kesadaran Hukum Masyarakat Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.94 Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna. Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat hukum lainya, karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Efektif telah berguna karena 93 Ibid, 36. 94 Ibid,36. 72
hukum telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara.95 Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri bahwa indikator berfungsinya hukum efektif tidak berguna tidak berjalan sesuai yang di inginkan karena penegakan hukum seperti aparat hukum yang bertugas tidak dapat menegakkan dengan baik, karena dari pihak Perangkat Desa tugas akan dijalankan apabila terdapat laporan dari pihak yang berperkara, sehingga tidak diadakan pendataan penduduk yang mana sudah bercerai dengan prosedur yang sudah ditetapkan atau belum. Sedangkan efektif telah berguna belum tertanam pada diri masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang kesadaran hukum akan peraturan yang harus ditaati. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu telah berlaku. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno belum cukup, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut, diharapkan memenuhi tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupanya diatur oleh perundang-undangan. Sebagai seorang penegakan hukum harus senantiasa mengawasi apakah penerapan hukum sudah benar-benar dilaksanakan oleh 95 Beni Ahmad Soebandi, Sosiologi Hukum (Bandung:CV Puustaka Setia, 2007). 197 73
petugas-petugas hukum, agar hukum benar-benar ditaati di dalam kenyataanya.96 Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, yaitu hukum yang mengharuskan perceraian di pengadilan. Peraturan tersebut, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum dengan menjelaskan pasal- pasal tertentu dari suatu perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.97 96 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 40. 97 Ibid, 42. 74
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Fenomena perceraian di luar pengadilan terbilang tidak terlalu tinggi, kebanyakan mereka yang melakukan cerai di luar pengadilan adalah dari kalangan lansia (lanjut usia), mereka menganggap bagi suami/istri yang merusak hubungan perkawinan berarti dia yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, termasuk cerai yang diharuskan di Lembaga Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan yang terjadi di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri bertentangan dengan aturan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengharuskan cerai di depan pengadilan. 2. Faktor yang mengakibatkan terjadinya cerai di luar pengadilan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama, prosedur berperkara di pengadilan yang begitu lama dan berbeli-belit, faktor ekonomi, faktor agama, faktor dari petugas penegakan hukum di masyarakat yang belum berjalan dengan baik, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mentaati peraturan. 75
B. Saran Saran dari penulis menawarkan konsep tindakan konkrit peran Perangkat Desa terutama RT yang lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dengan bekerjasama antara RT, Perangkat Desa dan intansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk saling bersinergi dalam menjalankan misi program penyuluhan hukum terhadap peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang menjelaskan tentang keharusan cerai di depan pengadilan beserta bagaimana prosedur beracara dalam persidangan. Penyuluhan ini dilakukan selama satu tahun sekali kepada masyarakat untuk mengetahui masih ada atau tidaknya tindakan perceraian di luar pengadilan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri 76
DAFTAR PUSTAKA Abdul Rahman 1, Perkawinan Dalam Syariat Islam Jakarta: Pt Rineka Cipta,1996. Abidin Slamet, " Fiqh Munakahat", CV Pustaka Setia, Bandung, 1999. Abdul Manan, "Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000. Abdurrohman, "Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan", Akademi Persindo CV, Jakarta, 1986. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU. No. 1 Tahun 1974 sampai KHI", Predana Media, Jakarta, 2004. Arto, Mukti, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Beni Ahmad Soebandi, Sosiologi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007 Hamid Zahri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Peradilan Agama di Indonesia, Binacipta,Yogyakarta, 1978. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007. Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Kencana, Yogyakarta, 2015. Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Nasution, Baher Johan dan Sri Warjianti, " Hukum Perdata Islam", Bandung: Madar Maju, 1997. Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016. Shant, Dellyana, Konsep Penegak Hukum, Liberty, Yogyakarta 1988. Suwarno, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. 77
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991. Usman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Grahmedia press, Jakarta, 2014. Wiyadi, Hayat Priyono, " Studi Terhadap Tata Cara Penjatuhan Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"(Skripsi, STAIN, Ponorogo) Wiliam J Goode, "Sosiologi Keluarga" , Jakarta: Bumi Aksara, 1991 / /muhammadiyah.or.id/, (diakses pada tanggal 18 Mei 2018, jam 12.00). . 78