NOTULENSI KEGIATAN 25 Januari 2023 Workshop "Evaluasi dan Usulan National Action Plan (NAP) Open Parliament Indonesia oleh Masyarakat Sipil" Pembukaan: Pada tahap awal, perwakilan panitia membuka kegiatan dengan menyapa peserta dan mengucapkan selamat datang kepada peserta workshop, lalu menjelaskan alur kegiatan selama kegiatan. Arif: Assalamualaikum wr.wb dan selamat siang, bapak ibu semua terima kasih, sudah berkenan untuk hadir kegiatan workshop "Evaluasi dan Usulan National Action Plan (NAP) Open Parliament Indonesia dari Masyarakat Sipil" pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber kita untuk siang hari ini ada Mbak Lumina Dari Tenaga Ahli Open Parliament Indonesia DPR RI. Kemudian ada mas Hanafi selaku Direktur Indonesian Parliamentary Center. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita sudah banyak dibahas melalui forum-forum online (zoom) untuk merancang finalisasi NAP ini. Untuk sesi pada siang hari ini mungkin kita sepakati terlebih dahulu kira-kira kita mau mulai dan selesai pada pukul berapa ya?. Perwakilan panitia menginformasikan bahwa kegiatan pada hari pertama akan selesai pada pukul 16.00 WIB, kemudian fasilitator mengajak peserta untuk memperkenalkan diri. Perkenalan: 1. Arif Adiputro (Indonesian Parliamentary Center) 2. Arbain (Indonesian Parliamentary Center) 3. Lukman Hakim (ASA Indonesia) 4. Maryono/Yono (Indonesia Budget Center) 5. Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center) 6. Nur Asiah Jamil (Indonesian Parliamentary Center) 7. Chori Satun Nikmah (Indonesian Parliamentary Center) 8. Riza Abdali (YAPPIKA) 9. Lumina Mentari (Open Parliament Indonesia DPR RI) 10. Putra Patria (Indonesian Parliamentary Center) 11. Ronal Rofiandri (PSHK) 12. Ria Yulianti (Notulen) Arif: Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri, nah kita lanjut karena pada kali ini akan ada narasumber yang akan mempresentasikan atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pengantar. Untuk mempersingkat waktu yang pertama mungkin Mas Ahmad Hanafi terlebih dahulu, sekaligus memberikan materi pada siang hari ini silahkan. B. Evaluasi dan Pemaparan NAP Usulan Masyarakat Sipil 1. Ahmad Hanafi (Direktur Indonesian Parliamentary Center) Terima kasih, selamat sore Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang, assalamualaikum wr. wb. Ini bulan Januari, sejatinya tahun 2023 ini seharusnya DPR RI sudah bisa mengesahkan NAP, namun karena satu dan lain hal kita masih mendiskusikan masukan-masukan NAP itu sendiri. Ini adalah putaran ketiga, agak alot beda dengan putaran pertama. Forum kali ini kita akan mematangkan usulan NAP yang sudah diusulkan dari teman-teman. Ada beberapa organisasi atau CSO open parliament, tentu juga CSO open Government dari medialink. Kita akan memperdalam, sekaligus mendetailkan usulan kita secara lebih konkrit dan nanti usulan ini akan diulas oleh teman- teman sendiri. Besok pagi akan ada input evaluasi dari support unit terkait dengan pelaksanaan open parliament, sehingga nanti tidak hanya NAP-nya yang akan kita usulkan misalnya tata kelola. Karena dua putaran ini, kita mengusulkan tata kelola, tapi masih banyak yang bisa diakomodir. Di sisi yang lain, tim dari internal DPR sendiri juga menyusun NAP, nanti akan disampaikan oleh Lumina. Masing- masing biro ada Tenaga Ahli membuat dan mengusulkan NAP versi dari DPR. Akan ada satu forum yang menjembatani antara usulan NAP dari masyarakat sipil dengan NAP dari DPR, kira-kira ketemunya seperti apa.
Setelah itu nanti akan ada public comment atau masukan publik baik online maupun offline. Nanti mungkin yang online bisa langsung di taro, yang offline nanti bisa minta bantuan dari teman-teman sekretariat open Government. Nah kenapa NAP ini penting buat DPR atau buat penataan demokrasi kita di masa yang akan datang?. Karena inilah salah satu pintu supaya DPR merasa di kontrol. Selain ada media, media sosial maka melalui NAP ini kita mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda DPR-DPR ini, bekerja juga dipantau, tidak hanya yang terkait substansi, representasi yang didorong oleh DPR sendiri, tapi juga DPR mengelola dirinya sendiri agar lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan sebagainya. Sehingga open parliament ini, teman-teman yang di dalam bisa menyampaikan seperti ini, meskipun respon pimpinan tidak sekuat periode lalu, tapi ini penting untuk dipertahankan, supaya nanti suatu saat ada perubahan iklim politik maka ini akan lompatannya bisa tinggi. Paling nggak yang ada sekarang, kita bisa memainkan hal-hal yang bisa kita mainkan bersama-sama terkait penguatan masyarakat sipil untuk mengontrol parlemen. Itu kira-kira konteksnya kenapa kegiatan ini diselenggarakan. Evaluasi- evaluasi sudah ada dan teman-teman sebagian sudah didengarkan. Besok kita akan dengarkan secara langsung dari pak Asrul Hanif (UGM) Independent Report and Monitoring (IRM). Fasilitator meminta menyampaikan usulan kita, saya akan menyampaikan sekilas karena sudah dibahas. Ada sekitar 7 usulan dari masyarakat sipil. Nanti akan ada lembaga yang lead terkait NAP ini. Pemaparan NAP usulan masyarakat sipil: 1. Inovasi Kanal Partisipasi Online dalam Sistem Informasi Legislasi (SILEG) Ini adalah kelanjutan dari NAP pada 2 (dua) putaran sebelumnya, hanya DPR kurang perhatian dan kurang serius untuk partisipasi online, karena sistemnya belum ada. NAP kedua, terkait partisipasi online cuma berisi komentar tapi tidak ada sistem backupnya. Kita dorong bagaimana supaya partisipasi online ada kenalnya dan sistemnya juga. Jadi model partisipasi online seperti apa? dan tindak lanjutnya seperti apa?. Ada forum kontrolnya, penekanan forum partisipasi online seperti apa?. Apa yang bisa dilakukan oleh CSO? kurang lebih seperti itu. 2. Meningkatkan Kualitas Transparansi Dokumen Legislasi. Saya kira ini juga jadi salah satu yang kita dorong dari NAP satu ke NAP lain yang lama-lama habis. Penyakit DPR itu kan kalau sudah live streaming di FB dan YOUTUBE dianggap sudah selesai. Padahal live streaming itu adalah secondari, yang utama adalah dokumen. Mau disiarkan atau enggak, maka itu nggak penting, penting tapi itu nomor dua. Pertama adalah dokumen, yang perlu kita ingatkan terus menerus pada DPR bahwa dokumen legislasi jadi hal penting. Berkali-kali kita ingatkan, yang melatarbelakangi dibuka atau tidak dibukanya informasi itu bukan kewajiban tapi seberapa kuat kepentingan anggota DPR dan komisi terhadap UU itu, semakin kuat maka semakin menutup atau semakin dapat dukungan popularitas, seperti UU TPKS, sementara UU lain, yang sekiranya akan dapat keuntungan disitu, entah investasi atau seperti apa maka tidak terlalu dibuka, misalnya haji umroh maka yang bahas anggota DPR yang punya akses ke travel. Misalnya sekarang EBET, sudah menyiapkan perusahaannya atau mengambil uang sebanyak-banyaknya untuk investasi di Energi Terbarukan. Mumpung sekarang Eropa lagi krisis energi dan butuh batubara dan tidak ada pilihan, karena diputus oleh Rusia. Saat ini permintaan sedang tinggi, jual aja, nanti dapat uang besar maka diinvestasikan seperti sekarang padahal baru mulai dibahas sekarang, kalau kepentingannya tinggi ya seperti ini. Kalau sekedar di NAP, tidak akan banyak memberi perubahan, ada advokasi yang dilakukan ada beberapa aktor kunci untuk supaya dokumen-dokumen ini dipublikasikan, tidak disebarkan melalui WA. Indikatornya ada 3 yakni: 1. Kebijakan standarisasi data dan dokumen legislasi yang diunggah pada Sileg DPR 2. Forum multipihak antara DPR dan OMS OPI untuk membahas problematika Sileg DPR RI. 3. Laporan pemantauan Sileg DPR RI secara berkala. untuk membahas problematika dan transparansi dokumen legislasi dan pemantauan. Pemantauan sudah kami lakukan. Kita kerjasama dengan beberapa kampus untuk melakukan pemantauan.
7. 3. Transparansi Informasi agenda rapat DPR RI Ini spesifik dari teman-teman Kopel yang mengusulkan, karena awal dari menemukan permasalahan dari rapat ini, rapat baik yang didalam maupun yang diluar gedung DPR. Kalau dibanding-bandingkan, misalnya pembahasan RUU omnibus, itu diumumkan setelah kegiatan dilaksanakan atau rapat selesai diumumkan. Ada beberapa yang kira-kira materi tidak terlalu sensitif maka dibuka saja. Padahal kita maunya, setiap masa sidang DPR sidang pertama akan ada agenda rapat selama masa sidang, termasuk agenda, hari, waktu dan tempat. Tidak semua mempublikasikan, ada beberapa yang mempublikasikan dan ada perubahan. Ini seringkali membuat kita yang mantau kebingungan, kalau perubahan tidak apa-apa asal diinformasikan, karena rapat DPR tidak ada yang isinya bukan kepentingan publik yang dibahas DPR kecuali soal bayaran anggota DPR karena pakai pajak. Ini kira-kira spesifik untuk agenda rapat nanti relevan dengan perubahan redesign website DPR. Mbak Lumina bisa cerita, perkembangannya sejauh mana?. Nanti bisa kita masukan disana, saya sudah lihat, tapi belum bisa memberikan masukan secara lebih detail. 4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR Anggaran terkait dengan legislasi, ada beberapa indikator yakni: 1. Dokumen kebijakan standar publikasi informasi anggaran DPR 2. Bentuk dan kanal publikasi informasi Anggaran DPR 3. Forum multi stakeholder untuk membahas problematika publikasi informasi anggaran. 4. Pemantauan terhadap publikasi Anggaran DPR RI. Ini adalah indikator terkait, anggaran DPR, membahas problematika, ini masih standar minimal, yang sekarang ada dipublikasikan website DPR di kanalnya AKD baru punya sekjen, sifatnya gelondongan dan belum sampai rinci. Nanti bisa disepakati kalau memang mau gelondongan rinciannya sampai sebatas apa?, kalau rinci, seperti apa dan sejauh mana?. Apakah dokumen RKA yang dipublikasikan atau apakah dokumen itu perlu diolah lagi?, perlu disepakati dengan teman-teman DPR. 5. Mendorong Partisipasi dan Transparansi penerapan Kode Etik DPR RI. Ini dari teman-teman ASA, nanti bisa kolaborasi sama IPC, karena IPC setahun terakhir ada kajian soal Integrity, terutama tentang kode etik dan konteks menurunkannya dalam policy brief, policy papernya sudah ada. Ini akan diturunkan dalam policy brief dan kita bisa berkolaborasi. Paling tidak kode etik ya, paling tidak pada conflict interest. Ini paling lemah pengawasan oleh MKD. MKD ini dalam MD3 UU diberikan wewenang untuk memantau atau mensosialisasi kepada anggota DPR terkait dengan tata tertib. MKD tidak ada instrumen, yang dipantau apa dan siapa yang dipantau?, instrumen seperti apa?, evaluasi seperti apa?. Anggota DPR secara berturut-turut ternyata tidak masuk, nanti seperti apa, ini belum jelas. Apakah AWARD yang dibuat MKD efektif mendorong anggota DPR agar aktif? atau seperti apa. Jadi awalan yang bagus dan kita bisa dalami lebih lanjut. Jadi untuk yang tidak dapat award, mungkin tidak aktif atau tidak taat tata tertib. Kita juga fokus pada transparansinya Bagaimana partisipasi publik memantau kontrol konflik kepentingan ini. Anggota DPR wajib mempublikasikan LHKPN, tapi potensi kalau dia ada konflik kepentingan terhadap satu RUU atau pembahasan satu isu pengawasan. Dia harus mendeklarasikan dan mempublikasikan, karena dia punya kepentingan sehingga dia clear posisinya. Kalaupun dia ikut, dia nggak masalah. Dia menunjukkan dia tidak ada niat lain sebagai anggota DPR, bertugas untuk mengawasi, kurang lebih. 6. Forum Multipihak Berkala guna Memperkuat Ruang Partisipasi Bermakna dalam Penyusunan Legislasi dan Pengawasan. Forum multi stakeholder, ini adalah hal baru dalam anggaran NAP kita sekarang. Idenya adalah bagaimana supaya anggota DPR melaporkan kinerjanya, capaian rapat pada pembahasan isu tertentu dan setelah menyampaikan kemudian mendengarkan kelompok masyarakat sipil atau kelompok kepentingan lain yang punya interest kuat terkait isu yang dibahas, sehingga terjadi perdebatan dan anggota DPR bisa melihat dari sudut pandang si A, B dan C. Kemudian mencatat dan mempertimbangkan hasil perdebatan itu di ruang sidang. Ada beberapa RUU yang akan kita dorong, KUHP perlu dipertimbangkan kembali karena sudah disahkan. RUU ITE, RUU Penyelenggara Sumbangan, RUU Kesehatan dll. Memperkuat Partisipasi Masyarakat secara Bermakna Melalui Kebijakan Internal DPR RI Ini perubahan tatib di DPR. Setelah perubahan Undang-undang MD3 terkait partisipasi bermakna. Mungkin teman-teman ada info, yang kami tahu di Baleg belum ada pergerakan, bagaimana Undang-undang itu bisa
diturunkan dalam tatib, sehingga lebih operasional. Jadi ini agak berat, adanya perubahan target NAP-nya. Kalau pengesahan bisa dilihat lagi, atau kita perlu libatkan Pimpinan Baleg supaya ini bisa terjadi. Ini kira-kira beberapa NAP kita, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih, assalamualaikum wr.wb. Arif: Terimakasih mas Hanafi sudah mempresentasikan terkait NAP, kemudian beberapa poin NAP yang perlu kita didiskusikan hari ini. Saya mencoba merangkum tadi bahwa NAP bertujuan agar DPR lebih terkontrol, ada beberapa guideline untuk mereka dapat melakukan proses di DPR pada proses legislasi, ada fungsi pengawasan soal agenda rapat agar bisa masuk kesana. Ada permasalahan internal DPR, soal kode etik. Tentu saja ini yang menjadi poin pembahasan untuk diskusi siang hari ini. Sebelum kesana, mungkin nanti ada mbak Lumina untuk menjelaskan progres ataupun permasalahan di internal DPR soal open parliament ini. 2. Lumina Mentari (Tenaga Ahli OPI) Saya langsung aja. Untuk penjelasan proposal Rencana Aksi tetapi sebelumnya mungkin saya agak jelasin ke belakang dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan OPI gitu, gimana kedudukannya, bagaimana posisinya, jadi waktu itu kan sebenarnya merupakan salah satu tim Dewan dan Pengawas di bawah pimpinan wakil ketua koordinator politik dan keamanan atau Korpolkam. Jadi OPI masuk, sekarang itu ada sebenarnya ada 8 tim pengawas, termasuk pengawas haji, pemantau reformasi birokrasi, diplomasi parlemen dan juga pembangunan, perbatasan dan segala macam. Jadi bu Puan nggak kelihatan ya. OPI sendiri itu ada tiga tim. 1. Tim Anggota DPR terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi jadi ada 9 anggota dan dipimpin oleh watua Korpolkam. 2. Tim pendukung dari tim sekretariat di Sekjen DPR. Ada beberapa perwakilan dari pusat teknologi informasi, ada pusat penelitian, pusat perancangan Undang-undang, Risalah dan bagian persidangan juga. 3. Tim pembukaan (belum diresmikan). Tim ini antara CSO karena kemarin kan waktu Pak Fadli dan Pak Azis ingin lebih mensolidkan hubungan antara CSO dan OPI. Selainnya OPI, juga kan ada OGI yang keberadaannya adanya di bawah. Sebenarnya kita bisa meng-SK-kan kerjasama itu, cuma kalau OPI sendiri sebenarnya kita ada permasalahan politik dan juga masalah administrasinya. Kerjasamanya per proyek dan per NAP seperti itu. Sebaiknya memang jika ada kolaborasi itu ada peresmian yang lebih kokoh sehingga bisa berbagi anggaran misalnya atau berbagi sumber daya. Itu yang akan membuat proses kokreasi ini lebih progressive. Sementara itu, sebelum masuk ke Undang-undang itu, saya ingin menyampaikan landasan seperti banyak aspek-aspek seperti transparan informasi dan partisipasi publik yang ada di undang-undang MD3, tatib DPR, persekjen DPR atau peraturan DPR yang masih belum spesifik, misalnya partisipasi publik, kayak "ya udah gitu". Misalnya ada proses masyarakat, itu ditaruh di paling akhir. Dari pertimbangan itu dan tidak ada yang mengharuskan masukan masyarakat itu diamini ataupun di konsider sebagai suatu landasan kebijakan. Asalkan ada partisipasi, asalkan DPR sudah membuka ruang maka itu sudah cukup. Transparansi juga seperti itu, masyarakat itu selalu menjadi opsi-opsi terakhir dalam membagikan informasi, memberikan pelayanan. Sebenarnya dari bolong-bolong peraturan inilah kita ingin membuat proses NAP itu supaya peraturan-peraturan ini bisa lebih sempurna dan ada lebih spesifik lagi untuk memberikan hak representasi masyarakat kepada DPR. Saya akan share link ini semua dan kalau mau cek silahkan. OPI sudah memutuskan akan melakukan proses yang terpisah dari OGI, jadi pada 2021 ibu Maria Baron yang perwakilan CSO SCnya melakukan survey tentang proses oper parliament, apakah OPI ingin terpisah prosesnya dengan OGI. Hasil surveinya dikirim ke OPI dan CSO. Banyak dari anggota-anggota yang memiliki Open Parliament juga ingin prosesnya itu dipisah karena banyak ada agenda parlemen itu yang tidak bisa mengikuti agenda pemerintah. Di parlemen lebih sporadis, politiknya lebih dinamis, struktur programnya dan kegiatan- kegiatannya juga berbeda dengan pemerintah. Untuk landasan itu, banyak akhirnya OPI itu terpisah prosesnya dari OGI. Setelah adanya survei itu kemudian mereka mengeluarkan pedoman baru untuk Jaringan Open Parliament di seluruh negara OGP. Jadi mereka memberikan kita opsi untuk proses NAP-nya, apakah mau tetap digabung oleh pemerintah? mau dipisahkan atau mau ada tandem tetapi secara terbatas?. Jadi kita memilihnya untuk dipisah secara total dan kemarin kita sudah menerima kunjungan dari OGP. Juga melakukan meeting sama Ronal juga Mas Hanafi atau mas Riza juga terkait bagaimana langkah selanjutnya. Kami sudah mengirimkan
OGP notes later untuk membuat proses NAP kita terpisah sepenuhnya dari pemerintah. Jadi kita bisa menentukan sendiri untuk timeline, media, evaluasi dan asesmen. Jadi asesmen dapat dilakukan baik secara internal maupun terpisah dengan anggota DPR, teman-teman CSO yang melakukan evaluasi kembali terhadap Rencana Aksi ini. Kemarin kita sudah melakukan beberapa series meeting dengan CSO dan juga internal dan melakukan beberapa konsultasi, nah yang hitam sudah kita lakukan dan yang biru yang belum kita lakukan. Termasuk CSO workshop dan masih berlangsung sekarang. Minggu depan, targetnya kita ingin melakukan public comment dari konsolidasi komitmen yang sudah kita tetapkan di sini. Selanjutnya, kita mungkin akan mengadakan satu rapat lagi untuk finalisasi sebelum launching dan pengumpulan kepada OGP. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan OGP support unit, jadi setelah nanti RAN ini di launching dan dipresentasikan, kita mungkin akan mengadakan rapat bareng ataupun workshop atau seminar bersama dengan Open Government. Sebagai upaya untuk mensinkronisasi Open Government dan Open Parliament dan juga tujuan-tujuan kedepannya. Kadang memang OGP ingin mensinkronkan kayak contohnya BO, agar tidak di ranah Government saja tapi juga bisa di advokasikan melalui parlemen. Ada beberapa agenda keterbukaan juga ingin disinkronisasikan antara Open Government dan Open Parliament. Untuk Notes sebagainya ini, karena kita banyak punya waktu implementasi jadi sebenarnya implementasi Open Parliament itu bisa sampai 4 (empat) tahun. Kalau Open Government kan paling lama 2 (dua) tahun, karena kita mengikuti pemilu, sebaiknya RAN ini selesai sebelum Pemilu. Khususnya pada masa transisi yaitu nanti sekitar Oktober - Desember 2024. Sebelum itu, mudah-mudahan semua selesai karena mengejar timeline jadi kita inginkan aksi-aksinya ini lebih praktis, lebih pragmatis berbasis kegiatan dan juga berbasis competition atau untuk mengejar kelengkapan. Dan juga dampaknya masih tetap maksimal. Nanti keterlibatan masyarakat sipil itu juga akan terus ada selama masa perencanaan, implementasi dan evaluasi. Kami akan terus update, untuk proses-proses dalam parlemen. Mas Hanafi juga sempat menjelaskan kayak inilah komitmen yang kemarin kita bentuk. Mungkin nanti yang komitmen 6 (enam) sama 7(tujuh) itu a bisa digabung karena kan memang tujuan multi stakeholder itu kemudian bisa mengubah peraturan agar proses partisipasi bisa lebih inklusif. Perlu dilihat, kenapa selalu proses partisipasinya itu selalu bermasalah di DPR?. Komitmen 1: Piloting the Multi Stakeholder Forum on RUU ITE, RUU Perubahan Iklim dan RUU Penyelenggaraan Sumbangan. Dari sekretariat jenderal itu masalahnya anggaran, karena untuk pelaksanaan multi stakeholder forum membutuhkan anggaran yang besar, itu secara administrasinya. Kalau di komisi-komisinya sendiri, saya sudah amati dan wawancarai beberapa TA dan sekretariatnya, memang banyak anggota itu masih proses seleksi RDPU dan audiensi dan pembicara/narasumber. Itu sangat eksklusif karena mereka ingin pembicaranya itu S3, yang Profesor yang kiranya bisa menaikkan gengsinya mereka karena memang bagus untuk politik mereka. Banyak ahli-ahli yang diturunkan namun enggak jadi ngomong di beberapa Undang-undang karena kadang mereka bukan Profesor atau S3 atau kurang pas dengan referensi mereka. Terutama yang agak mengkhawatirkan ini RUU ITE ini, karena banyak memang ahli-ahli yang bukan ahli media atau konten yang diundang tapi justru Telkom. Saya dengar, kemudian cerita ke mas Hanafi, takutnya ITE ini juga bakal di fasttrack kayak KUHP. Mudah-mudahan kita bisa cepat memasuk ke sekretariat komisi dan mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Supaya kita bisa memberikan pengertian kepada proses ITE meskipun agak menyilah. Kita ingin agar proses partisipasi ini bisa lebih terbuka. Kita lebih
konsisten antara DPR dan masyarakat. Kebetulan RUU ITE sudah didukung oleh IPC, kalau Pengadaan Sumbangan sudah sama YAPPIKA, nanti perubahan iklim itu sama WFD. Jadi mereka sudah melakukan beberapa konsultasi dan forum-forum kokreasi untuk memantau, mengawal RUU ini. Kita bukan RUU ini menjadi cepat-cepat selesai atau sesuai dengan keinginan, tetapi bagaimana membangun proses yang lebih terbuka dan bisa lebih inklusif dengan melibatkan multi pihak. Nanti kita menyusunnya berdasarkan standar dari OGP, di mana dalam tahap perancangan, pembacaan forum, rekapitulasi forum sama asesmen forum. Itu bisa dilakukan secara konsisten dan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh OGP. Nanti target kita memang lebih banyak kepada tenaga ahli komisi karena mereka yang banyak memegang beban substansi dan RUU yang ada di komisi tersebut, sekaligus sekretariatnya nanti akan kita ajak. Komitmen 2. Pembentukan Standar Transparansi Penyusunan Legislasi Sebenarnya peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Sistem Informasi sudah diatur dalam Peraturan Sekjen dan sudah ada SOP untuk mengatur komunikasi konten dan upload data dan dokumen pada website dan saluran informasi di DPR. Pada prakteknya, banyak memang yang menahan informasi tersebut karena memang banyak politik dan juga dari segi administratornya kadang-kadang enggak paham, mana informasi yang harus dipublikasi dan mana harus ditutup. Jika kita rapat-rapat Open Parliament, juga selalu ditanyakan, apa standar keterbukaan yang kita inginkan?. Kenapa UU KIP enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait Informasi Publik. Kita ingin melakukan beberapa studi banding dan juga melakukan pengembangan terhadap standar informasi di DPR. Kita inginkan agar informasi publik itu sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Kalau dari segi sekretariat jenderal sendiri sebagai administrator dari informasi publik itu banyak informasi yang di upload justru seperti informasi yang kurang penting dan tidak dibutuhkan sama masyarakat. Mereka hanya memenuhi RB. Programnya RB sama BKN, mereka harus upload kegiatan-kegiatan rapat yang sifatnya internal tapi bukan kepentingan publik. Misalnya nanti rapat roadmap atau misalnya rapat pembuatan laporan kinerja tapi untuk internal. Banyak halamannya dari Sekretariat Jenderal karena mereka lebih mengira OPI itu bisa digunakan untuk perbaikan reformasi internalnya Sekretariat Jenderal DPR. Tidak ada dampak sama sekali untuk keluar dan mereka hanya fokus pada bagaimana memanage birokrasi di dalam. Bagaimana memanage data ASN yang ada di dalam, itu yang menyebabkan banyak yang Mismatch antara demand sama supply yang ada di dalamnya. Mas Hanafi tadi menyebutkan soal jadwal-jadwal DPR. Di DPR itu sebenarnya sudah semua di upload, jadwal rapat kapan itu kan semua yang menyusun adalah Badan Musyawarah, tapi masalahnya mereka itu meletakkannya di dalam buku PDF seperti ini. Datanya tidak hidup dan masih seperti tersembunyi, maka kita harus tahu dulu di mana lokasinya. Jadwalnya itu pun tidak akurat, jadi banyak jadwal-jadwal hanya formalitas bukan real time. Banyak sekali jadwal yang berubah, dimana DPR itu kan mengadakan rapat malam, misalnya di Novotel atau di Bogor. Mereka menganggap bahwa jadwal ini bisa lebih dipublikasikan, mereka merasa jadwalnya sudah dilakukan. Tapi masalahnya mereka buat jadwal untuk tahunan, tapi jadwal ini nggak real time cuma planningnya. Sebenarnya saya frustasi juga menjelaskan karena jadwal itu, mereka yang tugasnya administrator tapi mereka tidak real live jadwal. Acaranya sangat general, tidak ada pembahasan RUU dan penjelasan dari pembahasan di tingkat berapa. Dan agenda di balai itu lagi apa?, cuma adanya kayak acara lanjutan rapat. Tapi bagi mereka ini sudah terbuka, sebenarnya ada wacana redesign website yang baru. Kita ingin jadwalnya itu di Sileg, seperti kata mas Hanafi. Selalu akan diupdate secara continue, masyarakat juga bisa memantau jadwalnya. Ini akan bertabrakan dengan si BaMus. Untuk standarisasi ini sebenarnya, ada hal yang sedikit kontroversial. Sebenarnya hal itu ingin memasukkan studi banding di Taiwan, karena Taiwan itu merupakan satu-satunya negara atau tempat di Asia yang Open Government. Kita tidak banyak temannya yang melakukan Open Government, cuma Philipina di Asia Tenggara, Korea kalau di Asia Timurnya. Indonesia itu, Open Parliament itu temennya cuman di Taiwan. Kita udah beberapa kali berkorespondensi dengan Taiwan. Komitmen 3 - Integrasi Publikasi Info Legislasi dan Risalah Rapat dalam SILEG DPR sudah memiliki sistem informasi dan legislasi dari SILEG. Masalahnya kadang yang dibutuhkan masyarakat itu ada pada publikasi, informasi legislasi atau info legislasi, karena info legistrasi itu akan memberikan update secara dua mingguan untuk semua status RUU yang lagi diolah dan lagi di proses di dalam DPR. Jadi yang memantau kan pusat rancangan undang-undang, tapi karena ego sektoral dan posisi mereka dalam birokrasi dan produk-produk mereka tidak terlihat, yang lebih terlihat itu seperti berita dan proses-proses dalam komisi. Kita ingin mengintegrasi ini ke dalam sistem informasi legislasi atau masyarakat tahu update progress legislasi.
Ini milestone-nya, kita akan mengadakan beberapa workshop dan akan mendekati peraturan DPR dan Sekjen agar nanti pengelolaan informasi legislasi ini bisa lebih baik. Teman-teman bisa mengajukan data legislasi ini yang dibutuhkan dari DPR, nanti bisa disediakan oleh PUU. OGP menyarankan kita melibatkan Pustarla seperti untuk bagian pengawasannya. Nanti kayak ada nggak sih info untuk pengawasan legislasi, itu bisa dimasukkan dalam SILEG. Komitmen 4 - Penyusunan Strategi Pencegahan dan Pengentasan Disinformasi yang Kolaboratif. Kemarin ada isu, kita itu mau menyusun strategi pencegahan dan pengentasan informasi yang kolaboratif. Karena menjelang pemilu dan karena dari media-media juga seperti merasa DPR itu potensial. DPR itu satu-satunya lembaga yang tidak ada buzzer. Lembaga lain, politik sama. Mereka banyak mengoperasikan buzzer, DPR itu ada yang beli followers, tapi untuk mengatur narasi pakai buzzer itu tidak dilakukan. Jadi sebenarnya posisi Humas itu ada di atas pemberitaan, karena Humas harus di atas untuk mengatur narasi dan mengatur classis respon dan segalanya.Tapi humasnya itu di pental ke bagian protokol muslim. Jadi mereka tuh di tugasnya cuma untuk menyambut tamu, sementara harusnya fungsi humas itu di fungsi media dan pemberitaan. Pemberitaan inilah yang kemudian banyak dipakai untuk agenda politik. Kalau teman-teman perhatikan seperti posting DPR itu kan kebanyakan isinya Bu Puan doang kan, jadi itu memang sudah diminta supaya banyak posting. Servis itu bukan hanya untuk anggota saja, tapi kita kan harus memberi pelayanan informasi legislasi dan substansi-substansi. Kemarin kita usulkan, kita ingin DPR itu jadi lembaga yang lebih melayani dari segi medianya, termasuk mengecek fakta, mengklarifikasi informasi dan juga memberikan pelayanan jika ada isu yang kontroversial. DPR bisa memberi penjelasan lebih jelas, tidak hanya dijadikan pancing dan cuma disalah-salahkan padahal yang kemarin omnibus law mandatnya di pemerintah, KUHP mandatnya di KemenkumHAM. Kemarin diam-diam memberikan ke kita, banyak data-data yang tidak bisa dibuka karena memang pemerintah yang tidak mau untuk membuka. Keduanya harus sepakat, DPR sama pemerintah itu harus sepakat mau membuka atau enggak, kalau misalnya pemerintah tidak mau buka berarti DPR juga tidak bisa ikut buka. Itu yang menyebabkan tidak bisa komunikasi. Permasalahan yang lebih luas, harusnya DPR itu tidak mengikuti pemerintah maupun anggota DPR, karena kan Sekjen itu punya tanggung jawab kepada masyarakat. Harusnya, mau Kementerian tidak mau publikasi maka tetap harus dipublikasi, yang namanya kan itu proses rakyat yang demokratis. Harusnya, apapun RUUnya, jika tidak melibatkan kepentingan strategis, keamanan dan mengancam keamanan negara kan harusnya bisa dipublikasi. Strateginya, kita harus mengadakan kerjasama dengan media saya sudah menghubungi media, seperti AMSI, AJI, Dewan Pers. Kita bangun strategi media dengan DPR, tapi kadang tim media DPR tidak mengerti soal hoax. Mereka sudah melakukan analisis media, tapi yang mereka lakukan hanya sebatas persepsi publik terhadap anggota A, B, C, D E. Bu Puan itu, positif, negatif atau netral?. Masalahnya adalah fakta Bu Puan persepsinya positif, tapi itu bukan fakta, misalnya Bu Puan dibenci tapi itu berdasarkan polling, tapi itu kadang-kadang yang jadi masalah karena dari satu sisi di sekjennya sendiri banyak yang melakukan tendering. Misalnya, "oh ini positif gitu loh Bu, kemarin itu saya persepsi Bu Puan itu positif, padahal Bu Puan itu saya tahu dia itu nyari konsultan lain juga ternyata persepsinya nggak bagus-bagus. Akhirnya yang dipakai DPR, tidak dipercaya sama anggota. Ini perdebatannya karena mereka berusaha menyenangkan, fendering kepada anggota. Berusaha seperti "oh iya ini Bu bagus kok", tapi ternyata pernyataannya kan tidak begitu. Kenapa kita penting untuk mendudukkan fakta itu, supaya mengetahui gimana sih isunya di RUU tertentu yang kontroversial. Gimana isunya ketika ada banding ke MK setelah RUU itu selesai. 5. Peningkatan Layanan Pengaduan Parlemen Pengaduan parlemen itu sebelumnya hanya aktif via surat, melalui biro hukum dan pengaduan masyarakat. Ini yang menyebabkan masyarakat akhirnya tidak terlindung, pengaduan-pengaduan akhirnya membludak ke sosial media, ke email-email DPR dan juga ke saluran-saluran telepon. Di Dumas, hanya melayani via surat-surat dan yang sudah melalui channel resmi, itu harus ada disposisi, harus ada verifikasi kembali nah itu yang membuat pengelolaan pengaduan itu masih kurang maksimal. Tahun 2022, sudah merevisi lagi pengelolaan pengaduan itu agar bisa online dan bisa melalui banyak channel, masyarakat bisa banyak saluran untuk memberikan aduan. Tetapi di pengelolaan kemarin, tim Sekjen berjanji bahwa mereka akan mengadakan konsultasi bareng CSO juga tapi ternyata peraturannya sudah selesai. Mungkin nanti kita bisa melakukan evaluasi lagi terhadap peraturan pengaduan ini. Nanti dari YAPPIKA juga minta tolong untuk bagaimana nanti kita mengetes bagaimana proses pengaduan dan kualitas saluran pengaduan yang ada di DPR, jadi kita bisa memperbaiki kembali.
Tahun 2020, itu kan kita sempat ada IHP 2 ya, untuk capture bagaimana kualitas pengaduan yang ada di DPR, sekaligus mengecek saluran aspirasi. Kemarin Pak Aziz dan mandek birokrasi jadi itu kena kasus, belum jadi. Nanti kita mungkin pelan-pelan dulu melihat dari segi Humasnya dulu seperti apa. Dengan aturan ini, dimana masalahnya dan bagaimana dengan peraturan, bagaimana cara memperbarui. Tapi soal aspirasi itu, kita belum jadi masukin, soalnya ada wacana, dulu ada pengaduan seperti produk DPR Now, yang melalui aplikasi tapi tidak jadi, kemudian ada SI LUGAS yang merupakan proper salah satu kepala bironya tidak jadi. Sekarang katanya mau bentuk Balai Aspirasi Pengaduan Berbasis Dapil untuk anggota-anggota DPR, tapi itu titipan sama seperti DPR Now. Jadi kita belum berani melakukan piloting berdasarkan produk-produk baru, kita mau mengetes bagaimana sebenarnya proses real yang ada di lapangan. Mungkin sekilas dari saya, untuk usulan dari proses yang sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau komen dipersilahkan. Arif: Terima kasih mbak Lumina atas pemaparan yang kompleks, jadi ada permasalahan dari sistem aplikasinya yang begitu banyak, kalau dihitung mungkin kita nggak tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang DPR punya. Bahkan di kesekjenan banyak website-website yang dibuat. Ada Dari kesekjenannya, kemudian macam-macam lah kalau kita lihat. Kemudian, dari tingkat real time untuk mengupload SILEG, itu menjadi catatan ya, karena kan teman-teman masyarakat sipil selama ini kalau misalkan ingin mendapatkan draft RUU baru malah kita dapat dari TA. Kalau misalkan teman-teman masyarakat sipil kalau punya teman dekat gampang, tapi bagaimana kalau publik yang lebih luas. Nah itu mungkin yang akan kita diskusikan. Di sini ada lima, mas Ari nanti juga bisa berkomentar dari sisi legislasinya mungkin, yang sisi lingkungan yang mungkin teman-teman advokasi. Bagaimana selama ini sistem informasi legislasi yang ada di DPR, kira-kira bermanfaat atau tidak selama ini? atau ada catatan-catatan penting?. Pada siang hari ini, mas Riza ingin memberi masukan soal RUU Penyaluran Sumbangan, Mas Riza bisa terlebih dahulu untuk mengevaluasi NAP yang sebelumnya, kemudian kira-kira apa usulan-usulan Mas Riza atau memberikan pertanyaan kepada mbak Lumina apabila ada yang kurang paham soal tadi. Silakan Riza Yappika: Terima kasih Mas Arif. Ada beberapa apa usulan dari masyarakat sipil yang belum masuk juga di dalam apa yang disampaikan oleh mbak Lumina. Menyusun NAP untuk Open Perlieament Indonesia ini emang agak rumit tapi agak mudah juga. Rumitnya karena kalau dalam konteks DPR, yang pertemuan yang di mana saya sama Pak Arbain hadir itu, logika semua orang yang hadir ke sana khususnya DPR adalah karena ini mau Pemilu, bagaimana membuat proposal yang mungkin dilakukan, cara mudah tapi problemnya kan kalau udah apa aja Rencana Aksi Nasional gitu kan. Kita juga membayangkan bahwa ada imajinasi yang ideal bisa dibawa dalam RAN ini. Menemukan relevansi antara usulan dari organisasi masyarakat sipil dengan situasi kondisi Pemilu 2024 yang potensi pelaksanaan implementasinya pun juga kita perlu ukur. Apakah memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang banyak, yang perlu begitu besar atau yang sifatnya sangat sangat kecil. Ini yang coba diimajinasikan saya, sama coba saya lagi pikirin di kepala sendiri. Paling itu, selebihnya karena saya sudah masukin 2-3 usulan dari OMS, selebihnya sudah diakomodasi. Terakhir itu kan sebenarnya untuk yang multi stakeholder forum, kita pilih kebijakan yang beda-beda, salah satunya sebenarnya kita mau masukan kebijakan yang dengan cara penyusunan Omnibus, termasuk kesehatan. Jadi kalau misalnya kita punya uji coba untuk penyusunan yang sifatnya besar gitu (omnibus), menurut saya menarik untuk diujicobakan. Undang-undang ITE dalam konteks ruang sipil, perubahan iklim yang ngomongin lingkungan dan ngomongin sumber daya nasional yang membahas sumbangan publik atau jasa dan barang. Sepertinya ini juga penting untuk didiskusikan selain usulan dari OMS. Arif: Mas Riza menjelaskan soal relevansi CSO dalam kondisi yang memang cukup berat, saat ini kan sudah dekat dengan pemilu 2024. Saya rasa memang ini perlu kita kocok ulang lagi soal partisipasi dan legislasi RUU apa saja. Ada KUHP dan apakah mungkin kita perlu pikirkan kembali, untuk hal itu nah ini sudah datang selamat siang dengan siapa mas. Terima kasih mohon maaf sebelumnya, ada demo perangkat desa yang minta 9 tahun. Ada demo tukang ojek, maaf telat dikit. Saya Gaib, bidang advokasi di Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), mohon maaf telat, alhamdulilah saya ketemu lagi untuk bahas berita-berit RAN OPI kedepan. Arif: Mas Reza sudah mengevaluasi dari apa namanya NA selama ini dan mungkin ada beberapa usulan yang kiranya relevan untuk kita advokasikan bersama, mungkin di sini ada Pak Ronald dari PSHK. Dipersilahkan
Ronal PSHK: Saya waktu mendengar paparan Hanafi atau Lumina, saya bayangkan situasinya cukup signifikan berubah ya dari 1999 - 2004. Perubahan yang ada, kemudian terobosan atau inovasinya juga sudah ada. Meskipun mungkin harus diperkaya juga dengan beberapa konteks yang lain. Karena gagasan kesadaran atau gagasan tentang DPR yang transparan, yang akuntabel, itu bahkan sebagai sebuah success story itu sudah muncul sejak setidaknya saat UU MD3 pada 2009. Bersama-sama, kita dalam satu koalisi mendorong beberapa terobosan soal evaluasi kinerja anggota, oleh fraksi, kemudian kita dibawa soal anggaran juga misalkan ada ketentuan tentang standar biaya khusus dan diperlakukan di DPR yang kemudian belakangan tidak diberlakukan lagi, karena itu nanti akan menyangkut soal bagaimana tata kelola anggaran di parlemen. Saya coba tetap fokus ke beberapa kategori tadi, soal legislasi, anggaran, kode etik yang tadi kebijakan internal dalam rangka mendorong, memperkuat meaningfull soalnya partisipasi ini. Saya mulai ke legislasi dulu, mbak Lumina sudah mengangkat juga bahwa apa yang kita dorong menjadi terobosan atau inovasi tentang bagaimana mendorong soal transparansi legislasi ini, ada yang didorong di level undang-undang dan sampai sekarang ini adalah Renaksi. Saya menduga kuat ketika misalkan ada respon atau tidak lanjut yang tidak cukup maksimal yang menjalankan oleh kesekretariatan. Apakah memang perlu kita sadari juga dan mungkin tidak lanjutnya tidak di Renaksi ini, mungkin kerja yang paralel lainnya bahwa misalkan key performance indicator dari kantor dari sekretariat ini sudah harus spesifik menjangkau profil DPR yang lebih transparan. Tentu dengan ukuran yang lebih spesifik dan kuantitatif. Karena jika tidak didukung dengan kebijakan yang paralel itu, saya khawatir di level legislasi terkait dengan undang- undang kejadiannya seperti UU sebelumnya cukup fenomenal mengubah profil DPR kita. Jadi ada undang-undang yang tetap, kita ada Renaksi kemudian di area yang lain begitu tentang bagaimana aktor- aktor yang ada di frontline ini bekerja, menopang atau menjalankan tata kelola DPR yang transparan perlu diperhatikan. Karena mereka karakternya adalah birokrat, jadi QBI harus bisa juga menopang si Renaksi ini. Saya nggak tahu, saya nggak sesering teman-teman lain seperti Arbain. Saya tidak tahu yang mengelola SIMAS dll, apakah porsi terbesarnya ada di tenaga fungsional ketimbang yang administrasi. Lumina: Jadi mereka mengelolakan biar dapat RB, itu kan mempengaruhi tukin dan kenaikan gaji dan segala macam kan. Akhirnya mereka buat website sendiri, tapi intinya terpisah jadinya mencar-mencet semua komunikasi itu karena PUU merasa itu produknya mereka. Ronal PSHK: Apa desain RBnya itu berpengaruh terhadap desain lainnya? berkaitan dengan desain yang transparan dan akuntabel itu? Apakah RBnya perlu yang kontekstual?. Saya terinspirasi ini karena waktu advokasi undang-undang MD3 yang 2009, kita mencoba mengakomodasi keluhan anggota DPR, misalnya kita tidak cukup leluasa misalnya DPR untuk melakukan alokasi anggaran memanggil ahli. Akhirnya oleh beberapa anggota DPR yang kita ajak ngobrol, bagaimana supaya DPR itu setiap hari ini lebih leluasa. Pilihannya waktu itu, anggaran parlemen yang otonom dengan segala kontroversinya waktu itu. Tapi kita buat yang lebih lebih aman dalam arti tetap ada kontrol yaitu standar biaya khusus, di 2009. Meskipun akhirnya di 2014 yang standar biaya di drop karena menurut beberapa peneliti, waktu itu P3II. Ternyata SBK itu tidak berjalan secara maksimal, tidak dikawal. Belajar dari pengalaman itu, apakah memungkinkan desain RB-nya itu secara tidak langsung memfasilitasi, mendukung akselerasi di Renaksi ini. Sehingga, tadi apa yang disampaikan soal ada target tersendiri yang fungsional punya paket sendiri, yang administrasi juga tidak cukup, alasannya kewalahan karena mungkin lebih faktor kapasitas. Fungsional lebih siap, meskipun kalau melihat Mas Hanafi. Berdasarkan preferensi sendiri, dalam memanggil ahli. Meskipun kalau kita kerja di empiris ini, kaya dengan temuan dan riset. Ahli terkadang tidak punya data yang diperbaharui, Biasanya yang sering kerja di lapangan cukup kaya akan informasi ini. Anggaran, mungkin yang termasuk perlu dipublikasikan itu adalah apa sih PMK yang digunakan oleh MPR. Meskipun nanti ada persekjen yang mengatur tentang item-item tertentu, nah patokannya apa karena kayaknya masih menggunakan standar yang ada di instansi pemerintah. Saya belum lihat ada perbaikan atau terobosan yang sudah kita lihat selama ini, jadi apa yang dipublikasikan oleh BURT itu seingat saya memang masih sampai sekarang ini
masih gelondongan. Jadi kalau di level anggaran itu ada program, aktivitas, belajar. Ada cerita sendiri bagaimana advokasinya, tapi setidaknya menggeser ini karena kalau di Renaksi biasanya gitu, materinya yang tangible, jadi program lompatnya ke kegiatan. Kalau belanja itu, kadang ada dinamika sendiri. Informasi yang bisa dibagikan ke publik atau yang bisa diketahui anggota DPR. Mereka tahu PMK yang diusul oleh pengguna anggaran persekjen yang melandasi terbitnya standar biaya di DPR. Ketiga adalah informasi yang tersedia bukan hanya keuntungan besar di tingkat program tapi sudah masuk secara belanja. Sebenarnya kita punya keyakinan betul yang nggak bisa lagi dibantah bahwa setiap RUU ada lokasi studi banding. Kita nggak pernah lihat anggaran itu seperti apa kita punya keyakinan, tapi kita udah punya informasi itu. Tapi kalau informasi itu tersedia, biasanya akan memancing beberapa pihak merespon soal kebutuhan itu. Dulu macam-macam. Dulu waktu RUU keimigrasi mau studi banding ke Prancis, waktu itu ada inisiatif untuk menyajikan informasi tentang perbandingan pengaturan dan pembelajar di beberapa negara Eropa. Nah, itu cukup membantu, akhirnya memilih misalnya untuk tidak ke Amerika Selatan karena untuk studi banding, biayanya lebih jauh. Tapi kayaknya harus masuk ke negara-negara yang lebih tepat. Untuk kode etik, ini PR-nya kayaknya nggak ada perubahan, karena seingat saya dulu pengaturan kode etik itu sudah muncul sejak namanya masih BK. Sejak masih ada Nur Dirman Munir, sejak tenaga ahlinya masih Ketua Bawaslu sekarang. Sudah ada sebenarnya inspirasi pengaturan tentang konflik kepentingan, misalkan kalau berbicara tentang sapi impor, bahkan anggota DPR komisi 4 (empat) yang punya perusahaan impor sapi harusnya membatasi atau bahkan mereka tidak punya suara, dulu mereka merefer ke Yunani studi bandingnya. Saya belum menemukan formula yang tepat, tapi ada kehati-hatian, ya timbul kesadaran dari individu anggota DPR ketika melihat berbagai inisiatif yang disebut pengalaman dari Parliamentary Watch yang memprofile latar belakang dan suara yang pernah dimunculkan oleh individu anggota DPR. Waktu itu kayaknya si Sekjen NAsdem masih anggota DPR, ada WikiDPR yang menyuara beberapa kelompok terus habis itu ada asistennya yang menghubungkan wiki DPR untuk menurunkan itu. Jadi prinsip kehati-hatian itu ada sudah ada di individu anggota DPR. Jadi sebenarnya masuk ke wilayah kode etik, cuma ternyata memang harus dicari formula bagaimana ini bisa diakomodir, karena di peraturan DPR sudah ada tata tertib, sudah ada tata acaranya MKD dan kemudian ada Kode Etik DPR, tapi kemudian saya lihat tidak menjadi sesuatu yang bergulir lebih konkrit, terutama soal pembatasan hak bersuara dari individu yang punya yang mudah terkena conflict of interest Terakhir soal kebijakan internal, tentang meaningfull participation itu memang suatu pembahasan RUU perubahan kedua undang-undang P3. Ketua pernah menyederhanakan soal meaningful itu setelah beberapa keputusan. Kita sudah memanggil para pihak dengan RDPU, kita kasih naskah RUU-nya, kemudian ada betul live streaming, meskipun untuk panja RUU kesehatan tidak ada live stremaing. Kemudian nanti pembicaraan tingkat 1 selesai masuk tingkat 2 pergi. Saya pikir kita perlu kita lebih spesifik dalam rangka pelan-pelan. Di wilayah mana fase-fase yang menentukan dalam alur, sebenarnya kalau pakai keterbukaan informasi publik kan jelas, kapanpun, dimanapun. Cuma si Ketua balegnya udah punya persepsi sendiri yang mematok, memagari, kita mungkin diskusi-diskusi, mungkin sebelumnya kan sudah berteriak berapa kali bahwa yang harus muncul pertama kali itu kalau sebelum pembicaraan yang di tingkat 1 (satu) dimulai itu adalah ketersediaan DIM, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, karena itu jadi pegangan bersama. Kira-kirai diantara, dimulai dan berakhirnya pembicaraan tingkat 1 (satu) itu ada di fase mana?. Diantaranya kita yang punya ideal, dengan apa yang dipersiapkan anggota itu kayaknya ada low call itu di mana ya?. Misalkan, menuju Raker AKD ke Panja harus ada, kemudian dari Panja ke keTimus. Ideal itu memang harus di setiap pembahasan kayak gitu. Cuma itu terus akan kita advokasikan, tapi ketika kita dihadapkan dengan persepsi anggota, itu kayaknya perlu ada fase-fase yang ini enggak menurut saya sudah nggak bisa dikompromi. Kita mendorong DIM ini itu harus ada, dan kayaknya nggak pernah muncul DIM di Renaksi. Lumina: Kita baru di Lapsing, risalah, tapi masalahnya kalau di persidangan selain DIM itu, kuota quorum itu kadang-kadang jadi menghambat. Di Paripurna aja itu sedikit yang hadir, mungkin jarang kuota quorum rapatnya. Ronal PSHK. Sebenarnya waktu itu di Santika ada pembicaraan tentang timeline, sehingga seingat saya ditambahkan itu kalau sekarang bahkan kalau nyari naskah RUU itu sudah tersedia. Masuk ke pembicaraan tingkat 1 (satu), yang wajib ada, mau DIM itu datang dari pemerintah apalagi datang dari DPR, dia ada. Karena DIM itu kan yang jadi pegangan, bahkan sampai ke rapat panja yang prakteknya sebagian sekarang rapatnya masih tertutup. Bahkan DIM itu dalam perjalanan kebijakan eksekutif bisa berubah-ubah. Penggiat advokasi atau pemangku kepentingan bisa mendapatkan itu di awal saja itu sudah sangat membantu, terutama untuk melihat misalnya usulan dari DPR, RUU Kesejahteraan
Ibu Anak, misalnya nah persepsi pemerintah itu apa? Kan ada banyak, di media online ada, apakah kemudian dokumennya ada disediakan di tahapan itu, nah ini yang nggak lengkap. Di awal sudah ada yang terobosan, yang NA, RUU, seingat saya sudah ada. Jadi PR kita terus, ketika ini bisa dicoba di akomodasi di Renaksi, maka kita punya ruang untuk DPR periode berikutnya. Dia akan jadi kunci dinamika pembahasan RUU Itu dibahas setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak bisa lihat lagi naskah RUU yang awal, karena pegangannya adalah DIM. Pasti akan ada perubahan sistematika RUU, yang kadang beda dengan jumlah pasal. Jadi kalau DIM itu bisa jadi satu yang eksplisit kita bisa dorong dan bisa lebih tangible. Arif: Terima kasih kepada Pak Ronal, NAP selama ini berefleksi, dari sistem SILEG yang ada maupun website yang sudah ada di DPR. Tadi sudah disinggung soal timeline ininya ada, tapi kadang kalau kita buka dokumennya 0 (nol). Tidak ada yang lengkap, ada yang enggak. Kemarin kalau saya diskusi dengan mbak Lumina, problemnya antara di TA alat kelengkapan Dewan dan tenaga administrasinya. Lumina: Tugas yang megang publikasi ini kan kebanyakan TA komisi, mereka melakukan riset-riset, bahkan kadang sidang- sidang. Bahkan jarang ada anggota yang apa ngasih argumen baru atau ngasih inside baru. Jadi yang megang yang berat substansinya itu TA komisinya. Mereka dengan riset bahan aja nggak sempat apalagi mengupload informasi in. Saya juga agak kaget, jadinya kan diskusi dan perdebatan itu berputar-putar di situ terus kalau TA komisikan kerjanya disitu terus karena kayak aku biasanya kan tugasnya cuma untuk menset agendanya. Ini loh kayak daftar DIM sementara apa, mereka kayak mengikuti flow persidangannya dan harusnya tetap bertanggung jawab sama isinya. Arif: Nanti bisa jadi pertimbangan kita, kita bisa review NAP yang teman-teman sudah bikin. Apakah nanti ada perubahan setelah melihat kondisi yang disini. Mas, siapa ya, boleh kenalan dulu. Burhanudin (KOPEL): Saya Burhanudin dari KOPEL. Saya agak miss ya, namun tentang siang ini, sudah pernah didiskusikan sebelumnya, mungkin tentang partisipasi kami dengan pemantauan legislatif salah satu agenda kami adalah memperhatikan dan memantau agenda DPR. Kadang-kadang di websitenya tidak muncul agendanya sehingga agak sulit untuk memantau sidang-sidang. Misalnya kita lihat agendanya ada di YouTube tapi di websitenya tidak ada. Kemudian kita ada konsen, sama-sama tentang budget, yang mungkin salah satu fokus kita adalah pengelolaan anggaran kegiatan anggota legislatif seperti reses. Arif: Terima kasih Mas Burhan Dari Kopel mewakili Pak Anwar, selanjutnya di sini ada dari ASA mungkin bisa merespon atau mengevaluasi NAP yang selama ini ada atau mungkin NAP yang sudah dibuat ASA atau ada yang perubahan silakan tanggapan. Lukman (ASA Indonesia): Ada yang menarik tadi sudah disampaikan Mas Ronal mengenai dengan kode etik. Kode etik bukan suatu hal yang baru tapi yang mungkin perlu dilihat itu mungkin review terhadap kode etik yang ada. Apakah kode etik yang diatur DPR itu sudah secara substansi memenuhi standar. Jadi terpikir kita tidak bisa menuntut DPR untuk membenahi diri, harusnya ada lembaga pengawasan yang secara rutin melakukan pengawasan juga seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ronal, sehingga DPR merasa diawasi. Saya dengar paparan mbak Lumina yang konferensif, saya jadi terpikir DPR memikul beban ganda, dia sebagai birokrasi yang susah untuk bergerak, badannya untuk politik dan beban ganda ini yang mesti kita pahami bahwa kita nggak bisa menuntut DPR supaya melakukan pengawasan. Ketika conflict of interest tidak diserahkan ke mereka sendiri, tetapi oleh lembaga di luar DPR. Contoh menarik tadi, ada badan yang coba melihat kepentingan DPR dan apa suara yang disuarakan selama ini mungkin dari kondisi DPR. Saya jadi terpikir, mungkin dengan DPR, kita tidak hanya menuntut, tetapi juga memberikan asistensi atau memberikan contoh. Tentu didasari oleh evidence dan bukti-bukti yang bisa memperkuat keyakinan DPR terhadap masukan dari masyarakat sipil, itu saja sementara dari saya, sambil saya menyimak dari teman-teman. Arif: Terima kasih Mas Lukman, tadi kurang lebihnya masih sama ya soal profiling anggota dan lain yang masih jadi catatan. Selanjutnya mungkin Mas Gaib dari AMSI.
Gaib dari AMSI. Dalam perjalanan, kita menyusun NAP ini ada beberapa rencana yang akan dilakukan. Mungkin Mbak Lumina sudah memaparkan secara lebih detail dari yang kita bicarakan beberapa bulan lalu. Dari AMSI, berpendapat bahwa kita di OPI karena kita punya konsen yang sama dengan teman-teman, karena kita base-nya adalah di media. Artinya, kita punya kepentingan. Pertama mendapatkan informasi yang clear dan jelas tentang sesuatu yang ada di website DPR dan itu biasanya produk legislasi. Kita sudah punya pengalaman yang sangat banyak, kita punya contoh RUU Cipta kerja dengan berbagai macam versi yang berbeda di masyarakat. Kalau situsnya DPR itu menjadi rujukan satu- satunya tempat informasi yang dipercaya, maka begitu ada kabar yang beredar di masyarakat sebuah draft RUU maka rujukannya adalah disitu saja. Kalau disitunya ada, maka yang di lainnya adalah hoax. Persoalannya, apakah website DPR itu konsisten ada di setiap pembahasan, kadang ada dalam proses maupun draft. Jangan ketika draft muncul padahal sudah final, sudah disepakati tetapi draftnya belum berubah. Jadi konsistensi sebuah portal pemerintah atau portal lembaga itu sangat penting. Jumlah karyawannya banyak, sehingga ada orang yang rajin untuk menggonta ganti itu, ketika ada perubahan itu tujuannya untuk membangun trust publik yang diukur dari trust media, jadi kita tidak usah mencari sumber berita lain selain yang ada di websitenya DPR. Itu yang harus menjadi acuan buat teman-teman di parlemen namun belum bisa dilakukan. Kita udah pernah bahas di pertemuan sebelumnya, banyak yang ada, di situ dan ada yang nggak ada dan segala macam termasuk bahan-bahan rapat. Apakah perlu diupload di situs ataupun tidak, atau pointer atau kesimpulan dari penyusunan RUU. Atau kita mau cari hasil RDP dari komisi-komisi. Dari setiap RDP, selalu ada kesimpulan, kalau itu bisa dimasukkan dan memang begitu SOP-nya, ya sudah dimasukkan kecuali ada kepentingan yang lain maksudnya SOP-nya setelah RDP baru dimasukkan kesimpulannya. Kalau itu kan bukan news value atau enggak usah mikirin, yang penting ada SOP-nya, misalnya 2 hari setelah meeting atau 2 hari setelah RDP dengan Menteri atau Dirjen maka itu muncul, kalau itu muncul maka itu konsisten, maka kita bisa lihat ada miss kesimpulan dari rapat Menteri ESDM dengan Komisi 7. Kita bisa lihat hasilnya di situ, nah itu yang menjadi konsen kita ketika harus menvalidkan sebuah berita, kalau kita lihat foto di google, kalau itu sumbernya dari DPR, ya kita ambil dari situs DPR yang bisa dipercaya. Jadi situsnya DPR itu harus menjadi tempat klarifikasi hoax yang ada di masyarakat dan itu yang paling mudah kita lakukan di media. Soal RUU EBET yang nasibnya akan sama dengan RUU Minerba, ada satu pasal terkait power willing yang IPP bisa tanpa investasi. Bisa pakai PLN untuk mendistribusikan listrik ke masyarakat tanpa investasi. Nah itu menjadi konsen kita di media dan RUU itu akan disetujui, kita pengen update itu untuk menggelorakan sehingga jangan sampai PLN di gelendoti oleh swasta yang IPP pemiliknya juga ada di pemerintahan, juga pemilik IPP itu ada mantan wapres, ada mantan menteri yang tidak usah investasi. Tapi dia bisa, kita harus sampaikan ke publik. Tinggal dibuka aja, apakah ini akan jebol atau tidak. Kedua, kita terkait dengan kepentingan, nanti soal hoax apalagi menjelang pemilu. DPR punya peran yang sangat penting di situ karena sebagian besar anggota DPR akan maju pemilu lagi dan partainya akan terlibat secara utuh, dan partainya akan punya kepentingan untuk pemilihan presiden dan menangkal hoax. Kita lihat kemarin-kemarin, setiap ada info di DPR, yang mengklarifikasi adalah Kominfo. Jadi kalau memang DPR punya lembaga yang bisa mengatakan bahwa itu hoax adalah media. Tapi kan itu hanya persepsi, dan undang-undangnya nggak ada dan undang-undang juga tidak mengatur, sekarang kominfo yang bisa menerapkan itu. Kita di medianya juga bisa dan itu kita menerapkan stempel hoax itu bukan asal-asal karena prosesnya ada satu atau tiga tahap sehingga ini yakin bahwa ini hoax. DPR sendiri harusnya bisa lebih valid, karena hanya dengan DPR. Kalau media kan semua, nah kalau DPR kan hanya DPR saja. Kemarin diinfokan bahwa di DPR punya idenya, kalau DPR Bu Puan yang paling banyak dibikin hoax, harusnya dia punya konsen soal itu. Hoax-nya banyak itu, yang jadi konsen kita untuk rencana bikin unit sendiri, terus bisa cari tempat sumber informasi, apakah itu hoax atau fakta. Itu dari saya terima kasih. Arif: Jadi website DPR ini jadi sumber bagi CSO untuk melakukan riset dan lain-lain, kadang juga datanya kurang lengkap. Pada akhirnya DPR selalu membantah hoax dan lain-lain, kurang lebihnya seperti itu dan ini bisa menjadi catatan untuk draft nanti yang kita susun NAP-nya. Nah selanjutnya mungkin Mas Yono dari IBC bisa memberikan evaluasi atau usulan NAP dari IBC. Silakan Yono (IBC): Baik, terima kasih. Untuk sementara ini, saya hanya punya catatan sedikit terkait masalah transparansi dan partisipasi. Kalau ngomongin konsep yang sangat penting, cuma terkadang sesuatu yang tampaknya sederhana maupun terkait
transpirasi dan prakteknya seringkali berseberangan antara yang dimaksud dengan publik dan apa yang dimaksud dengan DPR. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lumina, dari Bamus sudah menyampaikan jadwal, mereka sudah menjelaskan transparan, ternyata itu tidak menjawab kebutuhan publik, ternyata publik membutuhkan yang real time. Terkait masalah pembahasan undang-undang dan lain-lain, yang jadi pertanyaan saya misalnya dalam proses pembahasan undang-undang mereka meng-claim seringkali sudah melibatkan masyarakat dengan adanya mengundang ahli dan lain-lain. Tetapi seringkali mengabaikan ppa yang sedang berkembang di publik dengan mengkritik. Apakah DPR tidak menganggap kritik publik itu sebagai bagian dari keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi itu?. Itu hal yang penting, saya juga tidak tahu bagaimana bisa dari IPC. Apakah sudah memberikan satu pemahaman yang sama dengan DPR terkait dengan masalah transparansi, karena itu juga menjadi salah satu problem antara kepentingan publik dan juga kepentingan DPR. Di zaman pandemi, sering kali dari berbagai NGO membahas soal bagaimana pemerintah harus transparan dalam konteks pemerintah sebenarnya dalam transparansi. Menurut saya, sederhananya dari DPR itu membagikan dokumen dan dalam konteks mulai dari naskah akademik sampai dengan draftnya, kalau kemudian pada yang disampaikan sudah jadi buat apa?. Benar apa yang disampaikan mas Hanafi, memang live streaming yang dari RDPU sampai dengan pembahasan undang-undang. Itu penting untuk pengetahuan publik, tapi kalau memang kita tidak bisa mengakses dokumen, dan tidak tahu kita bagaimana harus melakukan pengawasan DPR, ya buat apa?. Itu kalau catatan dari saya, terkait masalah, apakah memang pemahaman dari DPR seperti itu atau memang pura-pura? karena memang mereka punya kepentingan itu? tadi seperti yang disampaikan oleh mas Hanafi antara masyarakat sipil punya komitmen untuk Open Parliament tetapi disisi lain terkait masalah transparansi dan juga partisipasi seperti belum ada satu pemahaman yang jelas. Terima kasih Arif: Terima kasih. Sama ini, evaluasi itu gimana kalau dari DPR soal anggaran? Yono (IBC): IBC terkait masalah tata kelola anggaran kalau dari IBC sendiri terutama memang masih menjadi problem gitu kan terutama dalam konteks transparansi bahkan di berbagai instansi pemerintahan yang kami anggap cukup oke itu ya di Kementerian Keuangan. Itu salah satu contoh yang memang cukup menarik, mereka memberikan satu informasi anggaran yang sangat khusus, itupun mungkin dalam kerangka kacamata publik itu belum agak membingungkan ya tapi dalam konteks memberikan informasi atau komitmen untuk transparan ke publik itu sudah cukup baik. Kalau dilihat sendiri ya, saya pikir agak menarik juga kalau dari usulan dari draft OPI ini terkait masalah transparansi anggaran agar karena saya pikir di DPR juga secara gelondongan juga kadang-kadang tidak bisa ditemukan. Itu sangat sulit sekali. Arif: Terima kasih Mas Yono atas evaluasinya soal NAP OPI. Mas Aryanto mungkin ingin memaparkan silahkan. Ariyanto: Berbagi perspektif saja. Dulu juga pernah ikut bareng-bareng sama Mas Ronal untuk dvokasi undang-undang Migas yang sampai sekarang tidak selesai-selesai. Salah satu undang-undang abadi di komisi 7. Sejak 2015, cuma 1 yang prolegnas bahkan sekarang ada RUU karena kan memang tidak masuk artinya komisi 7 itu di bayangan saya, dugaan saya sesudah RUU EBET maka sebentar lagi naik, justru karena mau di exercise maka undang-undang migas, tapi kalau undang-undang perubahan iklim maka kita mau exercise maka momentum itu menjadi penting dengan RUU EBET. Menarik untuk RUU EBET tapi kayaknya minggu depan sudah selesai. Misalnya KUHP yang sudah selesai tapi targetnya ini kan 2 tahun. Tapi kalau ini pertengahan semester kedua 2024 pasti udah ke Dapil semua. Apalagi kalau nomor urut sudah keluar, tapi sederhananya ketika kita bicara apakah NAP atau OPI ini ada progresnya?. Menurutnya cukup lumayan bagus, kita ingat 5 (lima) tahun yang lalu mencari naskah akademik terkait lapsing, agenda itu sudah mulai banyak. Kalau dulu kan susah banget. Tadinya itu selalu ada beberapa yang sudah menambahkan PPT. Menurut saya, itu sangat bermanfaat, kalau kita berbicara transparansi. Tapi kalau kita bicara apa yang perlu harus kita perbaiki, ada beberapa hal keterkaitan dengan transparansi, misalnya dengan legislasi maka dokumen legislasi dalam konteks dokumen ini menjadi penting baik dari pertahapnya sampai dengan repost-nya. Saya setuju dengan tahapan ini, saya setuju bahwa DIM itu menjadi sangat krusial harusnya ada DIM itu. Biasanya kalau laporan singkat ada Biasanya temen-temen itu bisa lihat di Facebook, tapi kalau DIM ini susah. Kita bakal was-was, kalau DIM sudah keluar, DIM itu pasti akan dibahas. Tapi kalau belum keluar DIM, pasti lama. Karena langgamnya kalau DIM-nya ada pasti pembahasannya cepat, cuma dokumen ini mungkin kita nanti bisa merumuskan dari pra, paling enggak di NAP ke depan kita munculkan itu. Sudah bisa menarik, kemudian jadwal, agenda, itu juga
penting, baik agenda komisi, Bamus atau segala macam, cuma kawan-kawan ini sangat membutuhkan di agenda yang berkaitan dengan komisi, karena kalau bamus kita nggak tahu letaknya di mana. Kalau kita buka website DPR, ini ngebayang cuma masuk komisi Panja kita nggak akan masuk ke bamus atau segala macam. Kalau kita mau lihat jadwal sidang, kita bisa lihat di sidang komisi, Panjan sama Paripurna yang seharusnya update minimal itu yang jadwal rapat, tidak semua komisi bisa update terus. Proses legislasi ini saya sepakat dengan masukkan, harus ada kanal untuk masyarakat agar bisa memberikan masukan baik yang sifatnya tertulis atau misalkan seperti yang disampaikan Mbak Lumina, cuma memang responnya itu tergantung dengan admin masing-masing. Maksud saya, dalam konteks feedback seperti ini. Orang mau ngasih feedback itu kalau misalnya itu pakai DIM atau undang-undang ini jadi kayak kita kirim komentar, kita harus mengubah feedback komentarnya artinya kalau kita mau tuntutan dari masyarakat masukan terkait dengan legislasi adalah sifatnya tertulis ada ruang untuk mengusahakan RDPU. Bisa masukkan lewat website lebih memudahkan termasuk perlu kita rumuskan lagi, kalau teman-teman mau masukkan MSG dalam konteks penyusunan legislasi maka posisi apakah selalu diundang atau MSG sama dengan orang diundang RDP. Kalau ikut bahas bersama atau proses call yang seperti apa pokoknya. Ketika RDP, kita ikut pokoknya, ketika ada dokumen baru kita ikut membahas. Tapi, maksud saya itu yang perlu kita call yang seperti apa?. Perlu kita rumuskan sehingga punya call tinggi dan yang paling rendahnya apa yang harus kita dapatkan dari proses ini. Itu kita bicara lagi saat sebenarnya, kalau di pengawasan hampir mirip dengan dokumen-dokumen pengawasan, jadwal, agenda dan masukkan termasuk dengan pengaduan dari masyarakat ke DPR atau ada pengaduan apapun misalnya kalau dalam konteks sama misalnya mengajukan penambangan liar lewat DPR, kalau pemerintah kan lewat apa kalau DPR lewat mana kalau kekerasan seksual kan itu bisa nggak mengadu lewat DPR tapi nggak lewat pemerintah, tapi ya kadang-kadang melapor juga, yang penting itu adalah akses untuk masyarakat di remote area. Mau mengadu yang di pelosok-pelosok itu, mereka bisa mengadu kadang kan kelemahan unit pengaduan itu di pemerintah. Yang penting sudah bikin aplikasi Lapor, dan DPR sudah bikin website. Apakah orang tiap hari membuka website? dan ini harus kita pikirkan terkait dengan pengawasan dan mekanisme pengaduan. Saya setuju dengan proses apapun, kita harus transparansi dan kelembagaan DPR harus dikaji ulang. Apakah kita bisa merumuskan kelembagaan supaya bisa mendorong SDM. Apakah fungsional atau administrasi?. Dari sisi SDM, siapa yang bertanggung jawab? apakah anggota dewan atau kesekjenan termasuk kelembagaan?. Apakah di PPID- nya ataukah di rumahnya atau di pekerjaan. Harus ada kajian yang membenahi kelembagaan ini, dan juga terkait dengan transparansi dan partisipasi. Siapa yang punya tanggung jawab untuk mengupload di komisi itu, bisa dilihat dari SDM maupun kelembagaan itu. Lebih memudahkan tadi yang disampaikan oleh Mas Ronal terkait dengan kelembagaan, ini dasar hukumnya. Apakah melalui undang-undang ataukah cukup dengan peraturan DPR atau juga cukup dengan kesadaran kesekretariatan atau apapun itu menurut saya dan itu harus dicek kembali kelembagaan untuk memudahkan partisipasi. Isu conflict of interest menarik terkait dengan integritas anggota DPR, karena sudah ada MKD. Tinggal kita buat LSM untuk pengawas MKD, karena belum ada konflik kepentingan juga menarik. Tapi kalau bicara ini, resistensi pasti tinggi dengan bahasa konflik kepentingan mungkin levelnya kita bisa bikin kajiannya, karena konflik kepentingan. Apakah DPR boleh berbisnis Apakah harus sejauh ini Apakah anggota DPR boleh juga anggota jadi anggota DPR Apakah kalau punya istri PNS, jika istrinya Menteri suaminya Dirjen apakah definisi konflik kepentingan sampai ke sana atau tidak?. Ini yang masih saya nggak yakin, pasti batasannya akan semakin mengecil. Membahasakan konflik kepentingan itu juga karena kita mengukur ekspektasi konflik kepentingan ini sampai tahap apa?. Kode etik, konflik kepentingan dan akuntabilitas bahkan kadang-kadang masyarakat ingin kepo. Apakah ada laporan kuker, laporan reses, anggarannya berapa? Ini yang kadang-kadang orang itu kepo proses mulu, tapi bawa anggaran berapa kunker di Amerika rata-rata di Eropa Timur kenapa harus di Eropa Timur? kenapa tidak di Eropa Barat?. Biasanya kan ada kunker yang di situ-situ aja. Laporan kunker ini juga kan menarik kalau kita bisa rumuskan lebih mendetail berkaitan dengan fokus di MKD atau fokus di lain-lain, bisa jadi kalau kita fokus di MKD yang lebih optimal mungkin bisa jadi lebih baik, tapi kalau tidak optimal tapi terkait dengan NAP. Apakah NAP yang dishare oleh Mbak Lumina ini dari Sekretariat OPI atau yang bareng-bareng? Apakah sudah di approve dari pimpinan? Sebenarnya relatif sudah bagus yang dari Mbak Lumina hampir mirip dengan pendetailan saja tapi kalau teman- teman CSO ingin mengusulkan, itu otomatis akan jadi. Tapi itu sudah relatif, tapi bagaimana implementasinya? untuk maksud saya untuk mengaktifkan multi stakeholder forum dengan melibatkan anggota OPI. Penting untuk stakeholder forum untuk rutin bertemu termasuk kita tidak ketemu Sekjen tapi kita memang sejajar dengan anggota DPR-nya, ini NAP bersama maka kita putuskan bersama dengan anggota bersama.
Arif: Terima kasih karena itu menjadi catatan tersendiri Finalisasi draft map ini mungkin terakhir dari Mas Burhan silakan evaluasi. Burhan dari Kopel. Pembahasan kami terkait dengan DPR, setelah melihat kebijakan pencabutan PPKM, kami juga sudah melakukan pemantauan secara fisik, namun ada beberapa komisi yang ada kegiatan namun jadwal sekretariat yang berbeda- beda. Kemarin memantau di komisi 2, balkonnya bisa dipakai tapi di komisi lain itu tidak bisa dilakukan untuk pemantauan. Ketika kita memperhatikan agenda di website, ada beberapa agenda rapat yang tidak dicantumkan di dalam website, namun ini menjadi catatan kami di Tahun 2022 tapi kejadian juga terjadi di 2023. Mungkin ini akan menjadi konsen kami. Kemarin lebih banyak memantau di komisi 2, komisi 10 tentang layanan publik. Ketika RUU Sisdiknas, banyak anggota DPR yang memberikan tanggapan, sehingga RUU sisdiknas ini menjadi viral di masyarakat pendidikan Kami juga punya komunitas pendidikan di Kabupaten Bogor yang memang betul-betul berdampak dari kebijakan ini jika diberlakukan pada 2023. Kami lihat undang-undang ini, juga tidak memberikan peluang kepada guru-guru untuk menyampaikan aspirasinya. Kita punya anggapan bahwa batuknya anggota DPR juga sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah, beda dengan batu kita masyarakat biasa. Jadi sangat penting juga untuk kehadiran secara fisik anggota legislatif dalam rapat-rapat. Pemantauan kami, bahwa seharusnya lebih banyak setelah pencabutan PPKM, seharusnya kehadiran anggota dewan itu lebih banyak fisik dibandingkan online, karena kalau online itu seperti tidak hadir, tidak ada suara, tidak ada penyampaian. Mereka kemudian banyak gangguan jaringan, sehingga mereka tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, berbeda dengan komisi dua. Kami sempat memantau tentang RDPU dengan komisi 2 (dua) dengan koalisi masyarakat sipil tentang pelaporan kecurangan di websitenya, agendanya terbuka tapi kita hadir di balkon namun sekitar 15 menit sedang rapat, tiba- tiba itu ditutup dan kita dibubarkan. Apakah ini juga suatu metode pembungkapan publik? juga yang beda berbeda dengan RUU Sisdiknas di mana semua anggota dewan itu semua batuk. Beda dengan pelaporan masyarakat sipil dan alasannya cuman satu, ketika ketua komisinya bilang karena ini berhubungan dengan kelembagaan. Itu juga menjadi konsen kami, berkaitan dengan kode etik. Apakah itu dengan keputusan untuk tertutup atau terbuka itu juga bisa diputuskan semena-mena atau memang ada rapat sebelumnya yang memutuskan ini terbuka atau tertutup dan ini yang menjadi konsen juga waktu kami ada pelaporan itu juga pelanggaran kode etik. Untuk 2023 kita juga konsen tentang penggunaan anggaran anggota dewan untuk kegiatan, namun di dalam kegiatan ini kita belum menemukan laporan-laporan reses, salah satunya berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat. Apakah anggota dewan ini benar-benar menyerap aspirasi masyarakat di lapangan atau hanya sekedar aja untuk menggugurkan di setiap titik mendapatkan anggaran namun yang paling penting dari kami adalah di dalam website apakah laporan proses bisa ditampilkan di website tahun 2023. Terima kasih Arif: Masih ada waktu 5 (lima) menit lagi kita sudah sepakat pukul 16.00 wib selesai. Mungkin mbak Lumina bisa menanggapi beberapa evaluasi yang disampaikan oleh teman-teman. Lumina: Tim Sekjen itu mau untuk membuka laporan reses, tapi resistensinya masih di bagian anggota. Kalau karena laporan reses juga bagian isinya pembelian ambulans, pembagian sembako atau tidak strategis. Tinggal ngasih klik publikasi doang di sistem, cuma memang resistensinya masih di anggota masing-masing karena memang paradigma keterbukaan anggota itu masih kurang. Kita perlu main streaming lagi undang-undang KIP, soalnya belum semua anggota itu paham soal Keterbukaan Informasi Publik. Masih memakai mindset yang sama terkait dengan informasi publik, kalau yang masalah kode etik yang banyak dibahas memang anggota itu punya usaha misalnya komisioner dibandingkan kerja DPR jadi kerjaan DPR itu kerjaan kedua atau ketiga mereka. Maka mereka jarang di kantor jadi udah kelihatan dari hasil kerjanya. Jadi kayak usaha mereka yang pertama kali itu kayak RG itu komisaris Panasonic dan segala macam jadi bagian punya usaha jadi di dalam lembaga itu cuma prioritas ketiga. Sekretariat itu cuma punya pembantu-pembantunya aja, untuk kepentingan dia, untuk relation agar bisa menjalankan agenda bisnisnya. Jadi mereka anggota DPR, ya untuk memajukan bisnisnya. Maka kebanyakan anggota DPR seperti itu dan konflik untuk terus. Banyak anggota yang mantan koruptor, biasanya keluarganya yang ada di situ bahkan rasio yang ada di WRD itu buat database yang membuat anggota DPR yang tidak punya relasi sama keluarga lain hanya 4 orang dari 575 anggota DPR. Mayoritas 99% itu semua anak, istri, sepupu dan segala macam. Kemarin juga
saya ngobrol sama Pak Tomo, karena dia megang suruh database semua data DPR dan itu bisa dipantau dari kartu keluarga dan background. Jadi nanti kita dekatin masalah database anggota DPR, itu pak Tomo yang kemarin kita ajak konsul itu, ada conflict of interest-nya. Sebenarnya itu berusaha untuk mendorong conflict of interest itu bisa anaknya, saudara, kalau sekarang nggak boleh keluarga yang menjadi TA. Akhirnya yang kerja itu cuma orang-orang tertentu doang. Saya khawatirkan juga untuk masalah kontemporer ini, kan angkatan DPR muda kayak yang generasi kedua nepotisme yang bahkan kayak Farah yang anaknya Pak Kapolda Metro Jaya yang kayak angkatan itu banyak banget yang sekarang di grooming jadi anggota DPR jadi kayak anggota DPR. Mereka di grooming karena untuk mempertahankan dinastinya. Nah itu ketakutan kita juga ketika mereka sudah terlalu banyak interaksi dan banyak dinastinya itu makin susah penetrasinya. Bahkan kode etik DPR sekarang yang paling parah belum tentu mereka Paham. Soal anggaran memang yang banyak terjadi potensi, memang proses untuk melihat resiko korupsi bukan pada penganggaran tapi pada pemantauan ketika anggaran itu diketok jadi setelah anggaran. Nanti implementasinya sesuai dengan penganggaran, yang bermasalah kalau datanya ada tapi hanya general. Seperti waktu covid, banyak dana- dana yang dipakai tidak jelas untuk membeli ambulans dan tidak tercatat, apalagi di masa emergency anggaran banyak yang digunakan semena-mena. Menurut kami, ini juga perlu banyak di address. cuma dari SDM dan kemauan politik dari birokrasi kayaknya dari susah tapi pelan-pelan kayaknya bisa kita lakukan Arif: Makasih Mbak Lumina atas jawabannya dari keresahan teman-teman CSO soal OPI dan DPR sudah deklarasi, kita selaraskan antara persepsi DPR dan masyarakat sipil dan indikator yang perlu kita samakan. Kita munculkan di NAP, ini kita punya dua hari, jadi hari ini kita cukup sekian. Saya mencatat soal yang perlu kita diskusikan besok, soal finalisasi draft NAP, nanti dari IPC bisa mendrafting, ini perlu kita diskusikan lagi nanti poin-poin apa saja yang perlu ditambahkan atau direvisi berdasarkan dari hasil evaluasi pada sore hari ini