Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif ii
iii Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Hak Cipta © Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved Cetakan I, Desember 2013 Diterbitkan oleh: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas Jln. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 Telp./Faks. +62 21 3149187 E_mail: pkm@bappenas.go.id Website: ISBN : 978-602-17638-1-0 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Sambutan Kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melalui berbagai program yang sudah dijalankan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah masuk dalam prioritas pembangunan, yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, khususnya dalam prioritas 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT. Sejalan dengan itu, Pemerintah memberikan komitmen yang kuat untuk memajukan kehidupan seluruh komponen bangsa, melalui pemberdayaan KAT. Pemberdayaan KAT bisa ditelusuri sejak tahun 70-an melalui program pemukiman kembali suku-suku terasing. Selanjutnya melalui Keppres Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT, pemerintah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya meningkatkan taraf hidup Komunitas Adat Terasing, agar pembinaan KAT dapat lebih efisien, efektif, terarah, dan berkesinambungan. Bentuk-bentuk pembinaan sebagai mana yang diamanatkan adalah antara lain penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Selaras dengan itu, Buku Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif diharapkan untuk memberi masukan yang jelas dan terobosan konseptual dalam merumuskan pengembangan program/kegiatan pemberdayaan KAT terkait dengan pembangunan kebijakan perlindungan sosial ke depan secara komprehensif sehingga secara tepat dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Semoga buku ini bermanfaat dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Jakarta, Desember 2013 Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Dr. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, M.A. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif iv
Kata Pengantar Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka Buku Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif dapat diselesaikan dengan baik. Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat adat melalui berbagai program seperti penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Namun pemberdayaan masyarakat adat umumnya belum berkelanjutan dan dukungan lintas sektor hampir tidak ada. Penelitian/evaluasi tentang pemberdayaan masyarakat adat dan kepedulian kontribusi masyarakat dunia usaha juga sangat terbatas. Akibatnya berbagai gap target pembangunan seperti antara lain kemiskinan, MDGs, dan ketahanan pangan dijumpai di wilayah masyarakat adat. Dengan latar belakang tersebut di atas Kajian Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PSKAT) ini dilakukan. PSKAT merupakan salah satu program yang ditujukan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Mengingat komunitas adat terpencil bagian dari masyarakat adat maka kajian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas adat terpencil pada khususnya dan masyarakat adat umumnya dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional dan strategi perlindungan sosial dalam RPJMN 2015-2019. Dari hasil kajian, terdapat beberapa catatan penting dari pelaksanaan PSKAT yang sudah dilakukan. Dukungan pemerintah daerah merupakan kunci berlanjutnya pemberdayaan KAT pada tahap purna bina. Koordinasi dukungan berbagai program pembangunan lainnya harus sudah dimulai sejak awal proses pemberdayaan sosial dilaksanakan. Adanya putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembalikan hak-hak masyarakat dan menguatkan upaya-upaya perlindungan sosial bagi masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dasar juga diperlukan penguatan peran pendamping yang dapat memfasilitasi akses pelayanan sosial dasar masyarakat adat termasuk kependudukan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kajian dan penyusunan buku ini. Masukan, saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Jakarta, Desember 2013 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. v Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Daftar Isi Sambutan ... iv Kata Pengantar ... v Daftar Isi ... vi Daftar Gambar ... xii Daftar Tabel ... xiv Daftar Grafik ... xv Daftar Singkatan ... xvi Masyarakat Adat dan Pembangunan ... 1 1.1 Pengantar ... 1 1.2 Pemakaian Istilah dan Definisi yang Masih Beragam ... 2 1.2.1 Istilah dan Definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan... 2 1.2.2 Istilah dan Definisi Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Beberapa Istilah dan Definisi Lainnya ... 8 1.2.3 Istilah dan Definisi yang dipakai oleh Kementerian Sosial ... 10 1.3 Metode ... 13 1.4 Masyarakat Adat di Indonesia: Konteks Kependudukan ... 15 1.5 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan ... 17 1.6 Kebijakan Pemerintah dan Alokasi Pendanaan ... 19 Masyarakat Adat dan Kemiskinan ... 21 2.1 Kemiskinan pada Masyarakat Adat ... 21 2.2 Aspek Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi ... 22 2.3 Aset-Aset Non Material ... 23 Kesehatan dan Gizi ... 25 3.1 Regulasi dan Program ... 25 3.2 Peningkatan Kesehatan Warga KAT ... 25 3.2.1 Hambatan Akses ... 26 3.2.2 Keterbatasan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan ... 27 3.2.3 Pola Kebiasaan dan Sistem Kesehatan Nonmedis ... 27 3.3. Penyakit, Angka Kematian Bayi dan Ibu ... 29 3.4 Pemenuhan Gizi ... 29 3.5 Diversifikasi Pangan pada Masyarakat Adat ... 30 3.5 Rekomendasi ... 31 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif vi
Pendidikan ... 33 4.1 Regulasi dan Kebijakan Bidang Pendidikan ... 33 4.2 Anggaran dan Program Kunci Pendidikan Nasional ... 34 4.3 Kondisi Pendidikan di Lokasi Masyarakat Adat ... 34 4.3.1 Hambatan Akses ... 35 4.3.2 Keterbatasan Sarana dan Tenaga Pengajar ... 36 4.4 Inovasi Pendidikan untuk Masyarakat Adat ... 36 4.4.1 Belajar Dari Sokola Rimba (Jungle School) ... 36 4.4.2 Belajar dari Sekolah Kampung ... 38 4.5 Keluaran Pendidikan, Ketimpangan, dan Aspek Gender ... 41 4.6 Rekomendasi... 41 Penghidupan (Livelihood) ... 43 5.1 Akses terhadap Sumber Daya ... 43 5.2 Peningkatan Nilai Tambah ... 44 5.3 Belajar dari WWF di Papua: Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kanume ... 44 5.4 Peningkatan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal ... 46 5.5 Rekomendasi... 48 Kebijakan Indigenous People di Negara-Negara Lain ... 49 6.1 Indigenous People di Australia ... 49 6.2 Indigenous People di Vietnam ... 52 6.2.1 Zona Ekonomi Baru dan Permukiman Baru ... 53 6.2.2 Kebijakan Hidup Menetap ... 53 6.2.3 Penghilangan Kasus Kelaparan dan Pengurangan Kemiskinan ... 54 6.2.4 Program Yang Berbasis Masyarakat ... 54 6.2.5 Pengembangan Sistem Kesehatan ... 54 6.2.6 Pengembangan Sistem Pendidikan ... 55 Mengakhiri Kemiskinan dan Kesenjangan Masyarakat Adat, Bagaimana Mencapainya? .... 56 7.1 Pendahuluan ... 56 7.2 Pengakuan Identitas dan Hak ... 57 7.2.1 Hak Individu ... 57 7.2.2 Hak Kolektif ... 58 7.3 Pemetaan Partisipatif ... 59 7.4 Peningkatan Akses Pada Program Perlindungan Sosial ... 61 7.5 Masukan Bagi Kementerian Sosial ... 61 vii Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
7.5.1 Pemutakhiran Data ... 62 7.5.2 Optimalisasi Pokja KAT di Daerah ... 62 7.5.3 Program Lintas Sektoral ... 62 Profil Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil ... 63 Provinsi Aceh ... 63 8.1 Gampong Lubok Pusaka ... 64 8.1.1 Kodisi Geografis ... 64 8.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi ... 65 8.1.3 Pendidikan ... 66 8.1.4 Kesehatan ... 66 8.1.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Lubok Pusaka ... 66 8.1.6 Potensi dan Masalah ... 67 8.1.7 Aspek Sumber Daya Aparatur/Perangkat Dusun ... 68 8.1.8 Aspek Ekonomi ... 68 8.1.9 Aspek Sosial Budaya ... 69 8.2 Desa Buket Makmur ... 69 8.2.1 Kondisi Geografis ... 69 8.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi ... 70 8.2.3 Pendidikan ... 70 8.2.4 Kesehatan ... 70 8.2.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Buket Makmur ... 71 8.2.6 Potensi dan Masalah Desa Buket Makmur ... 72 8.2.6.1 Aspek Sumber Daya Aparatur Pemerintahan ... 72 8.2.6.2 Aspek Ekonomi ... 73 8.2.6.3 Aspek Sosial Budaya ... 73 8.2.6.4 Modal Sosial Masyarakat ... 74 8.3 Desa Batte Meutudong ... 74 8.3.1 Kondisi Geografis ... 74 8.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi ... 75 8.3.3 Pendidikan ... 75 8.3.4 Kesehatan ... 76 8.3.5 Potensi dan Masalah Desa Batee Meutudong ... 76 8.3.5.1 Aspek Sumber Daya/Aparatur Pemerintahan ... 76 8.3.5.2 Aspek ekonomi ... 76 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif viii
8.3.5.3 Aspek Sosial Budaya ... 77 8.3.5.4 Program Pemberdayaan KAT di Desa Batee Meutudong ... 77 8.3.5.5 Program Selain Pemberdayaan KAT ... 78 Provinsi Kalimantan Barat... 80 9.1 Desa Tahu ... 81 9.1.1 Kondisi Geografis ... 81 9.1.2 Ekonomi ... 81 9.1.3 Kesehatan ... 82 9.1.4 Pendidikan ... 82 9.1.5 Program Pemberdayaan KAT Di Dusun Senagen ... 83 9.2 Desa Sekaih ... 83 9.2.1 Kondisi Geografis ... 83 9.2.2 Pendidikan ... 84 9.2.3 Kesehatan ... 84 9.2.4 Ekonomi ... 84 9.2.5 Program Pemberdayaan KAT Di Desa Sekaih ... 85 9.3 Desa Semongan ... 85 Provinsi Maluku Utara ... 88 10.1 Desa Kai ... 89 10.1.1 Kondisi Geografis ... 89 10.1.2 Sejarah Desa Kai ... 90 10.1.3 Warga KAT di Hutan ... 90 10.1.4 Rencana Relokasi Warga KAT ... 91 10.1.5 Kesehatan ... 91 10.1.6 Pendidikan ... 92 10.1.7 Ekonomi ... 93 10.1.8 Masukan Untuk Program KAT ... 93 10.2 Desa Talaga Paca ... 94 10.2.1 Kondisi Geografis ... 94 10.2.2 Ekonomi ... 95 10.2.3 Pendidikan ... 95 10.2.4 Kesehatan ... 96 10.2.5 Pelaksanaan program KAT Di Desa Talaga Paca ... 97 10.2.6 Program Lain Yang Sudah Ada... 97 ix Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
10.3 Desa Lusuo ... 97 10.3.1 Kondisi Geografis ... 97 10.3.2 Ekonomi ... 97 10.3.3 Kesehatan ... 98 10.3.4 Pendidikan ... 98 10.3.5 Program KAT di Desa Lusuo ... 98 10.4 Desa Loleo ... 98 10.4.1 Kondisi Geografis ... 98 10.4.2 Pendidikan ... 99 10.4.3 Kesehatan ... 100 10.4.4 Ekonomi ... 100 10.4.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Loleo ... 101 Provinsi Banten ... 103 11.1 Desa Parung Kokosan ... 104 11.1.1 Kondisi Geografis ... 104 11.1.2 Pendidikan ... 104 11.1.3 Kesehatan ... 105 11.1.4 Ekonomi ... 106 11.1.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Parung Kokosan ... 107 11.2 Desa Curug ... 107 11.2.1 Kondisi Geografis ... 107 11.2.2 Pendidikan ... 108 11.2.3 Kesehatan ... 108 11.2.4 Ekonomi ... 109 11.2.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Curug ... 109 11.3 Desa Pancapinang ... 110 11.3.1 Kondisi Geografis ... 110 11.3.2 Pendidikan ... 111 11.3.3 Kesehatan ... 111 11.3.4 Ekonomi ... 112 11.3.5 Kegiatan Pemberdayaan KAT Di Desa Rancapinang ... 112 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif x
Provinsi Jambi ... 114 12.1 Berbagai Penamaan Orang Rimba... 114 12.2 Gambaran Umum Lokasi ... 115 12.2.1 Desa Singkawang ... 115 12.2.2 Bukit Suban ... 116 12.2.3 Mentawa ... 116 12.2.4 Tanah Garo ... 117 Daftar Pustaka ... 118 xi Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Daftar Gambar Gambar 1. Perumahan KAT Sebelum dan Sesudah Mendapat Bantuan Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan KAT ... 23 Gambar 2. Sumber Air dan MCK Warga KAT ... 23 Gambar 3. Beberapa Jenis Daun yang Dipakai dalam Proses Persalinan pada Orang Ngalum di Distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua ... 28 Gambar 4. Singkong dan Ikan dijadikan Sumber Pangan Lokal Warga KAT ... 30 Gambar 5. Gambaran Anak Usia Sekolah di Lokasi KAT ... 35 Gambar 6. Beberapa Aktivitas yang Dilakukan di Sekolah Rimba ... 37 Gambar 7. Beberapa Kegiatan yang Dilakukan di Sekolah Kampung ... 40 Gambar 8. Berbagai Jenis Usaha dan Nilai Tambah di Sejumlah Lokasi KAT ... 47 Gambar 9. Kartu Tanda Penduduk Milik Warga KAT di Aceh, Hampir Semua Warga di Lokasi Terpencil di Aceh Sudah Memiliki KTP ... 58 Gambar 10. Akses Menuju Dusun Sarah Raja dan Karang Baru Melalui Sungai ... 65 Gambar 11. Kondisi Rumah KAT Aceh Utara Sebelum Menerima Program Pemberdayaan KAT .... 66 Gambar 12. Kondisi Jalan Menuju Desa Buket Makmur ... 70 Gambar 13. Puskesmas Desa Buket Makmur Yang Tidak Terpakai Karena Tidak Ada Tenaga dan Peralatan Kesehatan ... 71 Gambar 14. Bantuan Rumah KAT di Desa Buket Makmur ... 72 Gambar 15. Kondisi Rumah Warga KAT di Buket Makmur Sebelum Mendapat Bantuan ... 73 Gambar 16. Akses Jalan Masuk Menuju Desa Batee Meutudong ... 74 Gambar 17. Rumah Bantuan KAT di Desa Batee Meutudong ... 78 Gambar 18. Akses Menuju Desa Tahu, Kecamatan Meranti ... 81 Gambar 19. Anak-anak di Dusun Senagen ... 83 Gambar 20. Kantor Desa Sekaih ... 84 Gambar 21. Rumah KAT di Desa Sekaih dan Beberapa Bantuan Peralatan Kebun dan Rumah Tangga ... 85 Gambar 22. Akses Jalan Menuju Desa Kai, Kec. Kao Barat, Kab. Halmahera Utara ... 90 Gambar 23. Siswa Sekolah Dasar di Desa Kai ... 93 Gambar 24. Hasil Pertanian Warga di Desa Talaga Paca ... 95 Gambar 25. Warga Mencuci di Danau Talaga Paca ... 96 Gambar 26. Siswa Sekolah Dasar di Desa Loleo ... 100 Gambar 27. Kondisi Jalan Utama Menuju Lokasi KAT di Desa Parung Kokosan ... 104 Gambar 28. Sekolah Dasar di Desa Parung Kokosan ... 105 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif xii
Gambar 29. Bidan Desa di Parung Kokosan ... 105 Gambar 30. Salah Satu Usaha Pertukangan di Desa Parung Kokosan ... 106 Gambar 31. Akses Menuju Dusun Leuwi Malang, Desa Curug melewati Waduk Cibaliung ... 108 Gambar 32. Waduk Cibaliung di Dusun Leuwi Malang, Desa Curug Memiliki Potensi Perikanan Air Tawar ... 109 Gambar 33. Akses Jalan Menuju Desa Rancapinang dari Arah Desa Cibadak ... 110 Gambar 34. Sekolah Dasar di Desa Rancapinang ... 111 Gambar 35. Rumah dan Ternak Milik Warga Desa Singkawang ... 115 Gambar 36. Wawancara Kelompok dan Observasi Dengan KAT, Pendamping, LSM Warsi di Desa Bukit Suban ... 116 Gambar 37. Rumah dan Jembatan Menuju Permukiman Orang Rimba di Tanah Garo ... 117 xiii Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Daftar Tabel Tabel 1. Istilah, Definisi, dan Kriteria Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan . 3 Tabel 2. Nomenklatur dan Definisi Masyarakat Adat 1970-1999 ... 10 Tabel 3. Populasi KAT dalam RPJMN I dan RPJMN II ... 17 Tabel 4. Alokasi Dana Pemberdayaan KAT Kemensos 2010-2014 dan Jumlah Persebaran, Jumlah yang belum, sudah, dan sedang diberdayakan ... 20 Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Kampung di Taman Nasional Wasur Tahun 2012... 45 Tabel 6. Tabel Berbagai Kebijakan Bagi Komunitas Adat di Vietnam ... 53 Tabel 7. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Aceh Tahun 2013 ... 63 Tabel 8. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi Penelitian KAT Aceh ... 64 Tabel 9. Daftar Dusun di Gampong Lubok Pusaka ... 64 Tabel 10. Jumlah penduduk Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru ... 65 Tabel 11. Daftar Peta Potensi Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru ... 68 Tabel 12. Daftar Peta Potensi Desa Buket Makmur ... 72 Tabel 13. Pemanfaatan Lahan Desa Batee Meutudong ... 75 Tabel 14. Potensi Sumber Daya Alam Desa Batee Meutudong ... 77 Tabel 15. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Aceh Tahun 2013 ... 80 Tabel 16. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi Pemberdayaan KAT Kalimantan Barat ... 80 Tabel 17. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi KAT Maluku Utara ... 88 Tabel 18. Penduduk Desa Telaga Paca Menurut Kelompok Umur ... 94 Tabel 19. Profil Pendidikan Warga Desa Talaga Paca ... 96 Tabel 20. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Banten tahun 2013 ... 103 Tabel 21. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi KAT Provinsi Banten ... 103 Tabel 22. Implementasi Pemberdayaan KAT di Desa Parung Kokosan ... 107 Tabel 23. Implementasi Program KAT di Desa Curug ... 110 Tabel 24. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi Tahun 2013 ... 114 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif xiv
Daftar Grafik Grafik 1. Persebaran KAT Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal ... 16 Grafik 2. Jumlah Penduduk Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin, dan Rentan Miskin ... 18 Grafik 3. Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan, 2004-2011 ... 18 Grafik 4. Jumlah KAT Miskin Dibandingkan dengan Kemiskinan di Perdesaan ... 22 Grafik 5. Jumlah KAT Miskin di Berbagai Wilayah ... 22 Grafik 6. Jumlah Kasus Penyakit Berat di Wilayah KAT ... 26 Grafik 7. Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Berdasarkan Jarak di Wilayah Sumatera dan Kalimantan ... 26 Grafik 8. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Wilayah KAT Menurut Provinsi ... 27 Grafik 9. Kasus Gizi Buruk, Kematian Bayi, dan Kematian Ibu Hamil di Wilayah KAT ... 29 Grafik 10. Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Berdasarkan Jarak di Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara ... 35 xv Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Daftar Singkatan ADD : Anggaran Dana Daerah AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara APK : Angka Partisipasi Kasar APM : Angka Partisipasi Murni Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBR : Bahan Bangunan Rumah BOS : Bantuan Operasional Sekolah BPD : Badan Perwakilan Daerah BPN : Badan Pertanahan Nasional BPS : Badan Pusat Statistik DAS : Daerah Aliran Sungai Demapan : Desa Mandiri Pangan Dinsos : Dinas Sosial Dit.PKM : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat DTPK : Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan FPIC : Free, Prior and informed Consent HIPPY : Home Interaction Program for Parents and Youngsters HTI : Hutan Tanaman Industri ILO : International Labor Organization IPA : Ilmu Pengetahuan Alam IPPM : Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Jabodetabek : Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Jadup : Jaminan Hidup JKN : Jaminan Kesehatan Nasional JR : Judicial Review JSA : Job Service Australia JSN : Jaminan Sosial Nasional K/L : Kementerian dan Lembaga KAT : Komunitas Adat Terpencil Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif xvi
Kemenhut : Kementerian Kehutanan Kemenkes : Kementerian Kesehatan Kemenko Kesra : Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kemensos : Kementerian Sosial Kementerian PDT : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian PPN : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KK : Kepala Keluarga KKI : Kelompok Konservasi Indonesia LH : Lingkungan Hidup LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MA : Madrasah Aliyah MCK : Mandi Cuci Kakus MDGs : Millenium Development Goals MI : Madrasah Ibtidaiyah MK : Mahkamah Konstitusi MTs : Madrasah Tsanawiyah OD : Operational Directive OMP : Operational Manual Statement P2KMT : Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing PaCe : Parental and Community Engagement Program PAD : Pendapatan Asli Daerah PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa PKH : Program Keluarga Harapan PLN : Perusahaan Listrik Negara PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Podes : Potensi Desa Pokja : Kelompok Kerja PSKAT : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat Pustu : Puskesmes Pembantu RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional xvii Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah SD : Sekolah Dasar SDA : Sumber Daya Alam SDM : Sumber Daya Manusia SEAM : School Enrolment and Attendance through Welfare Reform Measure SKB : Surat Keputusan Bersama SMA : Sekolah Menengah Atas SMK : Sekolah Menengah Kejuruan SMP : Sekolah Menengah Pertama Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional TK : Taman Kanak Kanak TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TNBD : Taman Nasional Bukit Duabelas TNW : Taman Nasional Wasur TPRK : Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan UN : United Nation UNDP : United Nation Development Programme UNDRIP : United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples UU : Undang Undang UUD : Undang Undang Dasar VDGs : Vietnam Development Goals WWF : World Wild Fund YWL : Yayasan Wasur Lestari Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif xviii
Masyarakat Adat dan Pembangunan 1.1 Pengantar "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang." (Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945) Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Masyarakat Adat adalah beberapa prioritas dalam RPJMN 2014-2019. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat juga sesuai dengan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal ini berupa pengembangan perekonomian lokal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal. Program ini didukung oleh sarana-prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah secara berkesinambungan. Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih merupakan sebuah tantangan yang besar. Tantangan yang dihadapi adalah antara lain luasnya wilayah negara kita dengan karekteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, Sumber Daya Alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah. Ditambah pula, walaupun pembangunan kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun belakangan, belum ada penelitian yang menganalisis kompleksitas permasalahan ini secara mendalam. Dalam konteks inilah penelitian ini hadir dan dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran guna 1 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
melengkapi penelitian Masyarakat Adat yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi. Tulisan ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama ini "Masyarakat Adat dan Pembangunan" merupakan pengantar umum dari keseluruhan tulisan. Diharapkan bagian ini dapat mengantar pembaca pada pengertian awal mengenai Masyarakat Adat di Indonesia mencakup istilah dan definisi yang masih beragam, konteks kependudukan, dan kondisi ekonomi makro Indonesia yang memengaruhi kondisi Masyarakat Adat. Bagian kedua, "Masyarakat Adat dan Kemiskinan" menampilkan temuan kondisi kemiskinan yang dialami oleh Masyarakat Adat berdasarkan data nasional maupun data primer hasil penelitian lapangan. Selanjutnya berturut- turut analisis persoalan multidimensi yang dihadapi Masyarakat Adat yaitu aspek Kesehatan dan Gizi (Bagian 3), Pendidikan (Bagian 4), Penghidupan (Bagian 5). Bagian 6 memuat contoh-contoh kebijakan terkait Masyarakat Adat atau Indigenous People di negara-negara lain. Bagian 7 membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan yang dialami oleh Masyarakat Adat. 1.2 Pemakaian Istilah dan Definisi yang Masih Beragam Indigenous Peoples adalah istilah umum yang digunakan untuk merangkum kelompok- kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan asal-usul, tanah, wilayah, SDA, dan identitas budaya yang khas. Istilah lain yang dipakai adalah "Orang Asli" di Malaysia, Aborigin (Australia), First Nation (Kanada), Hills Peoples, Hills Tribes, Adivasi, dan masih banyak lagi (AMAN, 2013). Persoalan Indigenous People antara lain menjadi perhatian Organisasi Buruh Internasional (ILO) sejak tahun 1950-an. ILO menggunakan istilah Indigenous People sebagai sebutan bagi entitas "Penduduk Asli". Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menggunakan istilah "Indigenous People" sebagai kelompok yang berkontribusi terhadap keragaman dan kekayaan peradaban, kebudayaan, serta merupakan warisan bersama peradaban manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Indigenous People sebagai "Spektrum kelompok sosial yang luas (meliputi Indigenous Ethnic Minorities, Tribal Groups, dan Schedules Tribes) yaitu kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan tidak diuntungkan dalam proses dari masyarakat dominan, yang membuat mereka pembangunan." Setelah menjadi isu global melalui serangkaian pembahasan di PBB, World Bank mengadopsi isu tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan disejumlah negara, melalui kebijakan Operational Manual Statement (OMP) pada tahun 1982 dan Operational Directive (OD) pada tahun 1991 terutama di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik. Sementara itu, di Indonesia terdapat beragam istilah dan definisi yang digunakan untuk menunjuk pada Indigenous People. 1.2.1 Istilah dan Definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah "Masyarakat Hukum Adat" (Pasal 18B ayat 2) dalam konteks menghormati hak-hak tradisional yang masih ada, dan "Masyarakat Tradisional" (Pasal 28I ayat 3) dengan penekanan yang hampir sama yakni komitmen untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional mereka. Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata "Masyarakat Adat/hukum adat/masayarakat tradisional/komunitas adat Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 2
terpencil" dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tabel 1. Istilah, Definisi, dan Kriteria Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan No UU/Peraturan Istilah yang digunakan Defenisi dan Kriteria 1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan masyarakat hukum adat diakui: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Masyarakat tradisional Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 3. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Masyarakat hukum adat Tidak mengatur definisi dan kriteria masyarakat hukum adat, tetapi mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat dengan kriteria: (1) Sepanjang menurut kenyataannya masih ada; (2) Harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; (3) Yang berdasarkan atas persatuan bangsa; serta (4) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" 4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Masyarakat hukum adat Tidak menyebut definisi Masyarakat Adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria (a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 3 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
No UU/Peraturan Istilah yang digunakan Defenisi dan Kriteria 6. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Masyarakat Adat, Masyarakat hukum adat, Orang Asli Papua Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dandiakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. 7. UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Masyarakat Adat yang terpencil Tidak menyebutkan definisi, namun di dalamnya mengatur: Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta Masyarakat Adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 8. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. 9. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria (a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (Rechtsgememschaft); (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan (e) Ada pengukuhan dengan peraturan daerah. 10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 4
No UU/Peraturan Istilah yang digunakan Defenisi dan Kriteria 11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori: (1) Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata; (2) Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. (3) Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. 12. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 13. UU No.6 Tahun 2004 Tentang Desa Masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi Desa Adat. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam memenuhi syarat: (a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia. 5 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
No UU/Peraturan Istilah yang digunakan Defenisi dan Kriteria 14. PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. 16. Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Komunitas Adat Terpencil Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain: (a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; (b) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; (c) Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; (d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; (e) Peralatan dan teknologinya sederhana; (f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; (g) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 17. Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (versi AMAN dkk, 9 Maret 2012) Masyarakat Adat Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 6
No UU/Peraturan Istilah yang digunakan Defenisi dan Kriteria 18. RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (versi DPD, 2009) Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal- usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat. Selain itu juga diatur kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut: (a) Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama; (b) Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turun temurun dan merupakan milik bersama; (c) Mempunyai lembaga adat tersendiri; (d) Memiliki adat-istiadat dan aturan hukum adat tersendiri; (e) Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat pembangunan nasional. 19. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013) Masyarakat hukum adat Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik: (a) Sekelompok masyarakat secara turun temurun; (b) Bermukim di wilayah geografis tertentu; (c) Adanya ikatan pada asal usul leluhur; (d) Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; (e) Memiliki pranata pemerintahan adat; dan Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya. 20. RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat (versi Kemenhut, 2009) Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (rehtsgemeenschap), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan Negara. Sumber: Arizona, 2013. 7 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
1.2.2 Istilah dan Definisi Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Beberapa Istilah dan Definisi Lainnya Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering juga memiliki istilah dan definisinya sendiri terkait dengan Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), lembaga yang melakukan tuntutan Judicial Review (JR) terhadap UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menggunakan istilah Masyarakat Adat dengan definisi sebagai berikut: "Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat." AMAN selanjutnya membagi definisi Masyarakat Adat ini kedalam 4 tipe dengan masing- masing tipe mewakili karakteristik tersendiri yang khas. Pertama, komunitas Masyarakat Adat tipe "Kanekes" di Banten dan Masyarakat Adat Kajang atau To Kajang (Kajang Dalam) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, yang menempatkan diri sebagai "Pertapa Bumi." Mereka percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat "terpilih" yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lain. Kedua, tipe komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Suku Naga, yang berada di wilayah Jawa Barat. Komunitas ini pada dasarnya cukup ketat dalam memelihara dan menerapkan adat-istiadat, tetapi masih membuka ruang yang cukup luas bagi adanya hubungan-hubungan "komersil" dengan dunia luar. Kelompok-kelompok masyarakat ini secara sosial memiliki keunikan, terutama dalam hubungan dengan sumber-sumber agraria, dalam hal sistem nilai yang dianut, mitos, serta asal-usul. Suku bangsa Sunda, misalnya, dapat dikategorikan sebagai suatu suku bangsa yang cakupan geografis sebaran masyarakatnya mencakup seluruh belahan Jawa Barat, masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda, dan pada umumnya memeluk agama Islam. Namun suku Naga dan Baduy, meski merupakan bagian dari suku bangsa Sunda, jelas memiliki keunikan dari segi kepercayaan dan hubungan dengan tanah dan sumberdaya alam sekitarnya bila dibandingkan dengan orang Sunda pada umumnya. Bila Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda umumnya, maka kepercayaan Suku Naga lebih menyerupai kepercayaan asli (Buhun) seperti kepercayaan marapu di Sumba, atau kaharingan di Kalimantan. Ketiga, tipe komunitas atau Masyarakat Adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan Masyarakat Adat Kanekes, To Kajang, maupun Kasepuhan. Masuk dalam komunitas ketiga ini antara lain: Masyarakat Adat Dayak dan Penan di Kalimantan, Masyarakat Adat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Masyarakat Adat Krui di Lampung, serta Masyarakat Adat Haruku di Maluku. Pengelompokan tipologi Masyarakat Adat tersebut sampai sekarang juga masih banyak dijumpai diberbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, misalnya Tau Taa Wana dan Kahumamaun di kawasan hulu Sub DAS Bongka, Daa, Mansama, Laudje, Tajio, Bolano, Bajo, Kulawi, Bada, Rampi, Besoa (Pekurehua) dan banyak lagi, yang berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan termasuk Masyarakat Adat dalam tipe kelompok ketiga. Dari daftar numerasi di Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Tengah termasuk urutan ketiga setelah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur dalam hal jumlah kelompok etno-linguistik. Dari studi etnolog yang Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 8
dilakukan Barbara Grimes, setidaknya lebih dari 20 kelompok etno-linguistik yang berbeda terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi tidak semua kelompok etno-linguistik tersebut dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Adat. Sebab pendefinisian Masyarakat Adat harus merujuk ke dalam 4 (empat) tipologi yang telah dijelaskan diatas. Suku dan sub-suku bangsa atau kelompok- kelompok masyarakat tersebut biasanya hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keempat, Komunitas Masyarakat Adat yang sudah "tercerabut" dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang "asli" sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah Masyarakat Adat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan Betawi di Jabodetabek. Mereka menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu. Pengelompokan entitas Masyarakat Adat tersebut, tiga tipe komunitas yang disebut pertama, boleh dibilang adalah komunitas masyarakat yang oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebut sebagai "Masyarakat Hukum Adat," yakni komunitas masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechts-gemeenschap); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebutan istilah dan definisi lain yang merujuk entitas Indigenous People juga digunakan oleh LSM lain. Kelompok Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI), sebuah LSM yang bergerak di bidang konservasi alam di Sumatera Tengah lebih senang menggunakan istilah Suku-Suku Marjinal untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang secara subjektif masih sangat tertinggal seperti Orang Rimba, Suku Talang Mamak, Bathin Sembilan, Orang Kuala (Duano), Suku Petalangan, Suku Hutan, Sakai, Bonai, Akit, dan lain-lain yang tersebar di wilayah Sumatera Tengah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Beberapa istilah dan definisi lain yang digunakan merujuk pada subjek Masyarakat Adat antara lain "Masyarakat Asli" atau "Masyarakat Pedalaman" digunakan oleh PBB, dalam Aritonang (2001) diartikan sebagai: "Satuan komunitas yang turun temurun mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan budaya yang kuat atas tanah yang didiaminya. Mereka umumnya tinggal dan hidup di balik gunung atau di lembah, di tengah rawa, di pinggir pantai dan di hutan-hutan lebat. Banyak di antara mereka yang belum pernah menjalin kontak dengan dunia luar. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menciptakan sistem dan pola hidup yang harmonis dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya. Pengalaman interaksi yang erat dengan alam tersebut memberikan pengetahuan mendalam bagi mereka untuk mengelola sumber daya lokalnya." Smith (2000) menggunakan istilah "Masyarakat pribumi" sebagai orang yang terkungkung pada tempat yang menjadi milik mereka, kelompok-kelompok yang tidak bisa melakukan kontak dengan dunia yang lebih besar. Ruang geografis masyarakat pribumi yang sama sekali "berbeda," terkungkung berdasarkan agama, budaya dan esensi ras. Masyarakat pribumi mewarisi hak dan tanggung jawab atas bidang tanah tertentu. Hak atas tanah ini tidak bisa dibeli, dijual atau diciptakan kembali. Hal ini sudah terbentuk di masa pendahulu masyarakat pribumi di seluruh dunia dan kembali ditegaskan di masa sekarang ini melalui konseptualisasi. Dengan 9 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
demikian, tanah bersifat sentral bagi definisi diri sendiri, yang terungkapkan dengan berbagai medium dan mutlak penting bagi kelangsungan hidup identitas pribumi. Definisi komunitas adat menurut Japhama dalam Siregar (2002), yaitu "Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri". Definisi Komunitas Adat dalam Siregar (2002) yaitu, " komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal- usul leluhur, di atas wilayah adat, memilki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya." Ciri utama masyarakat pedalaman adalah kehidupan yang kolektif (bersama-sama). Sistem kepemilikan alat produksi (tanah) dan pengelolaannya diatur oleh hukum adat. Sistem pengambilan keputusan dikelola oleh ketua adat dan masalah secara umum diputuskan secara perembukan musyawarah. Istilah keterpencilan menurut Dave (2013), "Keterpencilan" merupakan istilah yang dibuat oleh kelompok luar yang merasa lebih terbuka dan menglobal sehingga memandang komunitas adat sebagai komunitas yang terpencil, tinggal di pegunungan, marginal dan sebagainya. Mereka dipaksa oleh modernitas pembangunan yang segala sesuatunya harus bisa diukur. 1.2.3 Istilah dan Definisi yang dipakai oleh Kementerian Sosial Kementerian Sosial menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Dalam Keppres tersebut dinyatakan: "Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik." Setidaknya terdapat beberapa kali perubahan nomenklatur dan peristilahan dengan definisi yang berlainan sejak tahun 1970-an yaitu Suku Terasing (1976), Masyarakat Terasing (1987), dan Komunitas Adat Terpencil/KAT (1999). Perubahan ini terjadi antara lain disebabkan adanya perubahan pandangan umum terhadap komunitas tersebut dan definisi ini juga dijadikan pijakan bagi perencanaan program-program pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Tabel 2. Nomenklatur dan Definisi Masyarakat Adat 1970-1999 Tahun Nomenklatur Definisi 1976 Suku Terasing Sekelompok masyarakat dan atau suku-suku tertentu yang dikategorikan masih terasing secara sosial budaya sehingga belum bisa membaur dengan masyarakat sekitarnya. (Sumber : Panduan Umum Studi Kelayakan Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2003, Depsos). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 10
Tahun Nomenklatur Definisi 1987 Masyarakat Terasing Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah yang terpencil, terisolasi, maupun mereka yang hidup mengembara di kawasan laut, yang tingkat kesejahteraan sosial mereka masih sangat sederhana dan terbelakang ditandai dengan sangat sederhananya sistem sosial, sistem ideologi serta sistem teknologi mereka belum sepenunhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan. Informasi Pembinaan Masyarakat terasing Tahun 1987, Dit.BMT, Depsos). (Sumber : data dan 1992 Masyarakat Terasing Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi tertentu, baik yang orbitasinya terpencil, terpencar dan berpindah- pindah maupun yang hidup mengembara di kawasan laut, yang taraf kesejahteraannya masih mengalami ketertinggalan, ditandai oleh adanya kesenjangan sistem sosial, sistem ideologi dan sistem teknologi mereka belum atau sedikit sekali terintegrasi dalam proses pembangunan nasional (Sumber : Kumpulan Makalah Penanganan Masyarakat Terasing di Indonesia, Dit BMT, Depsos). 1994 Masyarakat Terasing Kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolasi dan secara sosial budaya terasing dan atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia peda umumnya. (Sumber : Kepmensos No. tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial 05/HUK/1994 Masyarakat Terasing). 1998 Masyarakat Terasing Kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial- budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional. (Sumber : Kepmensos RI No. 69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing). 1999 Komunitas Adat Terpencil Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. (Sumber: Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil). Sumber: 11 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Karakteristik atau ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil (KAT) menurut Keppres No. 111 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: a. Bentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen. b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan. c. Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau. d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten. e. Peralatan dan teknologinya sederhana. f. g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi. Klasifikasi tingkat kemajuan KAT menurut Kementerian Sosial bisa dilihat dalam box berikut: Box 1. Klasifikasi KAT menurut Kementerian Sosial KAT Kategori I KAT yang masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, belum mengenal teknologi dengan penggunaan alat kerja yang tebatas di lingkungan mereka semata yang diperoleh secara turun-temurun, hidupnya masih berpencar dan berpindah dalam jumlah yang masih sangat kecil, belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, komunikasi yang hanya dapat diketahui oleh kelompok/etnis mereka sendiri. KAT Kategori II KAT yang masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas mereka, hidup masih berpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbit tertentu, sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam. KAT Kategori III KAT yang mulai menetap di tempat tertentu dan untuk kehidupan keseharian sudah ada kontak/interaksi dengan warga lainnya di luar komunitas mereka, berkelompok dalam jumlah lebih besar, sudah mengenal teknologi sederhana yang diperoleh dari luar komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan bibit yang didapat/dicari sendiri dari lingkungan serta mulai melemahnya peran tokoh adat dalam kehidupan kemasyarakatan. Kemensos membuat klasifikasi tingkat kemajuan KAT. Berdasarkan pola hidupnya, KAT dibedakan ke dalam kategori I, KAT kategori II, dan KAT kategori III. Masing-masing kategori mencerminkan tingkat keterpencilan, intensitas interaksinya dengan dunia luar, jumlah warga, dan kepatuhan terhadap figur kepemimpinan adat. Kategori ini digunakan oleh Kementerian Sosial sebagai acuan lama waktu pemberdayaan yang diberikan, masing-masing tiga tahun untuk KAT kategori I, dua tahun pemberdayaan untuk KAT kategori II, dan satu tahun pemberdayaan untuk KAT kategori III. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 12
Box 2. Perbedaan Karakteristik KAT "Kami Bukan Suku Terasing" Perbedaan karakteristik KAT di tiap wilayah dapat tercermin dari anggapan masyarakat KAT terhadap diri mereka sendiri. Di Aceh, masyarakat sasaran program pemberdayaan KAT sudah tergolong maju. Keuchik atau kepala desa di Gampong Bate Meutudong misalnya, merasa bahwa penyebutan mereka sebagai masyarakat suku terpencil tidak sepenuhnya tepat. Apalagi jika sebutan itu memiliki konotasi seperti Suku Terpencil seperti Orang Rimba di Jambi misalnya. Berdasarkan pengalaman Keuchik mengikuti kunjungan ke Suku Anak Dalam di Jambi bersama Kemensos, kondisi mereka di Desa Batee Moutudong tidak separah Suku Anak Dalam. Menurut penilaiannya, Suku Anak Dalam masih sangat "terbelakang" karena belum memiliki agama, hidup dari berburu, dan sebagian besar masih memakai cawat. Sedangkan di tempat Pak Keuchik, masyarakat di desanya sudah tergolong maju karena sudah bersentuhan dengan kehidupan modern, tidak berbeda dengan masyarakat lain pada umunya di Aceh. Mereka sudah menggunakan pakaian yang layak, fasilitas di desanya sudah baik, dan masyarakatnya sudah memeluk agama, tidak seperti Orang Rimba di Jambi. Perbedaan karakteristik ini juga terjadi di Jambi. Di Desa Singkawang, lokasi yang sudah dilakukan pemberdayaan lebih dari sepuluh tahun, kondisinya lebih mirip dengan desa- desa di Jawa pada umumnya. Masyarakat sudah memiliki ternak sapi, fasilitas air bersih sudah tersedia, bentuk rumah tidak berbeda dengan warga desa, di samping itu warga KAT sudah memeluk agama Islam dan sumber penghidupan utama berasal dari pertanian dan perkebunan. Bahan perbandingannya dapat dilihat di lokasi KAT Bukit Suban. Di lokasi ini kondisi warga KAT masih sangat terpencil dan "terasing". Rumah terbuat dari kayu dengan atap terpal, hidup dalam kelompok kecil, dan masih menjalankan aktivitas berburu di samping menanam karet. Sebagian besar anak-anak belum menikmati pendidikan. Di permukiman mereka praktis tidak ada sama sekali fasilitas pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah. 1.3 Metode Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif melalui pengambilan data primer di lapangan, observasi dan pengamatan, sekaligus juga menggunakan data-data sekunder terutama terkait kebijakan pemerintah, regulasi dan program, untuk memberikan gambaran dan setting makro terhadap aspek yang sedang dikaji. Cara seperti ini dilakukan dengan harapan diperoleh gambaran menyeluruh tentang realitas terkini yang dihadapi Masyarakat Adat dibandingkan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya akan diperoleh gap, kesenjangan antara sasaran dan capaian, yang dapat dijadikan masukan bagi kebijakan ke depan terkait persoalan Masyarakat Adat. Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari studi-studi yang sudah dilakukan dengan tema Masyarakat Adat. Namun demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pionir dalam menganalisis aspek multidimensi dari persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat saat ini. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian lain tentang Masyarakat Adat yang tidak hanya menggunakan titik berat pada aspek etnografis, tetapi juga 13 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
mengaitkannya dengan aspek makro dalam konsteks kebijakan nasional pada aspek-aspek seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan. Tujuan utama dari penelitian ini mencakup dua aspek utama yaitu pertama, menampilkan analisis berdasarkan bukti mengenai kondisi Masyarakat Adat menggunakan data kuantitatif yang tersedia maupun data kualitatif melalui observasi langsung, termasuk narasi dari Masyarakat Adat itu sendiri dan para stakeholder lain. Tujuan yang kedua adalah untuk menampilkan "gap" dan peluang di tingkat kebijakan nasional dengan maksud untuk lebih mengefektifkan dukungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di waktu mendatang. Untuk tujuan yang kedua tersebut ditampilkan data-data mengenai arah kebijakan nasional di bidang isu-isu yang terkait dengan Masyarakat Adat secara langsung maupun tidak langsung. Rentang waktu penelitian adalah selama satu tahun dari Januari sampai dengan Desember 2013. Dalam rentang waktu tersebut, tim peneliti melakukan serangkaian kegiatan yaitu mengumpulkan data-data sekunder, mengadakan workshop atau seminar, mengambil data primer di lima provinsi, dan melakukan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di tiap-tiap provinsi yang dikunjungi melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Privat Sector, serta pihak-pihak lain yang punya keterkaitan dengan isu Masyarakat Adat di wilayah mereka. Data sekunder diperoleh dari serangkaian studi literatur, mengumpulkan keterangan melalui wawancara ahli, dan seminar atau workshop di Jakarta yang dimaksudkan untuk membuat pemetaan isu tentang Masyarakat Adat. Untuk keperluan itu setidaknya sudah dilakukan dua kali seminar, yang pertama pada Bulan Mei 2013 dengan tema: "Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan." Kemudian yang kedua pada Bulan September 2013 diadakan "Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Sosial yang Terintegrasi." Peserta seminar terdiri dari pihak-pihak yang memiliki perhatian pada permasalahan Masyarakat Adat, dari kalangan pemerintahan, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengambilan data kualitatif melalui wawancara dan observasi dilakukan di 17 desa/dusun di lima provinsi lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial. Provinsi tersebut adalah Aceh, Jambi, Banten, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Pada masing-masing provinsi tim penelitian mengunjungi tiga sampai empat lokasi KAT berdasarkan kriteria yang ditetapkan atas rekomendasi Dinas Sosial provinsi. Kriteria lokasi yang ditetapkan untuk kepentingan penelitian adalah yang mewakili lokasi pemberdayaan yang dinilai berhasil, kurang berhasil, dan belum berhasil. Khusus untuk di Jambi, dipilih lokasi KAT yang sudah diberdayakan, sedang diberdayakan, dan belum diberdayakan untuk memperoleh perbandingan pada masing- masing lokasi.Jenis sampling penelitian ini menggunakan non-probality sampling atau non- random samples karena tidak semua orang dalam kajian penelitian ini dapat dijadikan sampel. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Alston and Bowles (1998) bahwa "non-probality sampling seeking information in targets subject or cases who typify the issue to be studied". (non- probability sampling mencari informasi dalam target yang menjadi subyek atau kasus yang melambangkan masalah yang dipelajari). Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu menggunakan teknik penarikan purposive sampling dan snowball sampling. Purposif sampling menurut Alston and Bowles (1998) adalah "select sample gives insights into a particular issue related to the study area". (pengambilan sampel secara purposif dimana sampel Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 14
yang dipilih untuk memberikan wawasan ke dalam isu tertentu terkait dengan wilayah yang dikaji). Informan yang didapat berdasarkan informasi informan yang ditentukan secara purpusif sampling digunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling menurut Neuman, (2006) adalah which reseacher select begins with one case, and then based information about interrelationships from that case, identifies other case, and repeats the process again and again (seorang peneliti memilih mulai dengan satu kasus, dan kemudian informasi yang diperoleh saling berhubungan dari kasus dengan mengenali kasus lainnya, dan berulang-ulang pada proses yang terus dan menerus). 1.4 Masyarakat Adat di Indonesia: Konteks Kependudukan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan multietnik. Menurut sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesa sekitar 237,6 juta jiwa. Data BPS pada tahun yang sama juga menyebutkan jumlah Suku Bangsa di Indonesia mencapai 1.340. Dari jumlah sebanyak itu, hanya 15 etnik yang memiliki jumlah anggota lebih dari 1 juta jiwa (BPS, 2010). Selebihnya merupakan kelompok etnik dengan jumlah anggota kurang dari 1 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Komposisi etnik di Indonesia menurut sensus tahun 2010 sebagai berikut. Jumlah etnik yang terbesar adalah Jawa dengan jumlah 83,86 juta jiwa atau 41,71% dari total etnik di Indonesia. Kedua ditempati suku Sunda dengan 30,97 juta jiwa atau 15,41%. 13 besar lainnya secara berurutan adalah Melayu (6,94 juta/3,45%), Madura (6,77 juta/3,37%), Batak (6,07 juta/3,02%), Minangkabau (5,47 juta/2,72%), Betawi (5,04 juta/2,51%), Bugis (5,01 juta/2,49%), Banten (4,11 juta/2,05%), Banjar (3,49 juta/1,74%), Bali (3,024 juta/1,51%), Sasak (2,61 juta/1,30%), Makasar (1,98 juta/0,90%), Cirebon(1,89 juta/0,94%), dan Tionghoa/Huldanalo (1,73 juta/0,86%). Data mengenai jumlah Masyarakat Adat saat ini masih beragam dan belum ada kesepakatan secara pasti berapa jumlah keseluruhan Masyarakat Adat di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, istilah dan definisi yang dipakai untuk menentukan siapa itu Masyarakat Adat masih beragam. Kedua, sampai hari ini belum ada survei yang serius dilakukan untuk menghitung jumlah keseluruhan anggota Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Bukan berarti bahwa data jumlah tersebut tidak ada. Data tersebut tersebar dan berada di instansi- instansi, Kementerian dan Lembaga (K/L), baik di daerah maupun di pusat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM melakukan penghitungan populasi Masyarakat Adat. KKI Warsi di Jambi misalnya, mencatat populasi Orang Rimba yang menghuni kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas sebanyak 1.500 jiwa, dan di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebanyak 450 jiwa. Sedangkan Orang Rimba yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera (Jalinsum) sebanyak 1.700 jiwa yang saat ini tanpa hutan dan sumber daya. Orang Talang Mamak hidup di dataran rendah di penyangga dan di dalam TN Bukit Tigapuluh. Total populasi Talang Mamak menurut sensus 2010 adalah 7.010 jiwa. Orang Duano hidup di kawasan gambut, kawasan pantai dan muara sungai (Kuala Sungai) di Kabupaten Indragiri Hilir Riau hingga ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menyebutkan total populasi suku ini adalah 6.569 jiwa yang tersebar luas di sepanjang pantai. Secara tradisional, mereka hidup dari menangkap ikan, udang dan kerang-kerangan dengan memanfaatkan ekosistim kawasan Bakau dan pasang surut laut. Suku Akit tersebar di Pulau 15 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Rupat (Bengkalis, Riau). Mereka tinggal dipinggir laut akan tetapi hidup dari usaha perkebunan terutama petani karet yang dikombinasikan dengan mencari ikan. Sebaran Suku Akit ada di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara dan Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat. Berdasarkan data BPS Bengkalis total populasi Suku Akit adalah 1.504 jiwa. Suku Asli (Suku Hutan) secara umum memiliki kesamaan sejarah dan latar belakang dengan Suku Akit. Namun demikian mereka lebih senang menyebut diri dengan suku asli dikarenakan stereotype yang dilekatkan dengan sebutan "hutan". Sebaran Suku Asli ada di Pulau Mendol (Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan, Riau), Pulau Alai dan Pulau Kundur (Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau), Pulau Padang (Desa Selat Akar, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau), Pulau Bengkalis (Desa Kelemantan/Sungai Dua, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis, Riau. Menurut data dari Dinas Sosial setempat, total suku ini sebanyak 1.325 jiwa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melansir angka 40 sampai dengan 50 juta Masyarakat Adat di seluruh Kepulauan Indonesia. Menurut keterangan AMAN, sampai November 2012 Badan Informasi Geospasial secara resmi menerima pemetaan wilayah adat seluas 2,4 juta ha. Habitat dan lingkungan alam tempat tinggal Komunitas Adat terpencil menurut data Kementerian Sosial tersebar mencakup wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Dataran Rendah, Dataran Tinggi, Pedalaman, Pesisir Pantai/Laut, Perbatasan antar negara. Persentase persebaran KAT berdasarkan karakteristik lingkungan alam tempat tinggalnya dapat dilihat dari tabel berikut: Grafik 1. Persebaran KAT Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal 1% 3% 17% 20% DAS Dataran Rendah Dataran Tinggi NA 21% Pedalaman Pesisir Pantai/Laut 29% Perbatasan Antar Negara 9% Sumber: Kementerian Sosial, 2012 (diolah) Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam tahun 2012 populasi Komunitas Adat Terpencil/KAT tersebar di 24 Provinsi, 263 Kabupaten, 1.044 Kecamatan, 2.304 Desa, dan 2.971 Lokasi. Jumlah persebaran warga KAT berdasarkan Data tahun 2013 RPJMN II (2009-2014) sebanyak 213.080 KK, dengan jumlah populasi warga KAT yang sudah diberdayakan sebanyak 90.935 KK (42,68%), sedang diberdayakan 6.120 KK (2,87%), dan belum diberdayakan 116.025 KK (54,45%). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 16
Tabel 3. Populasi KAT dalam RPJMN I dan RPJMN II No Indikator RPJMN I: 2004-2009 (Data Tahun 2006) RPJMN II: 2009-2014 (Data Tahun 2013) 1. 2. Populasi Sudah diberdayakan Sedang diberdayakan Belum diberdayakan Persebaran Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi permukiman 229.479 KK 64.900 KK 11.692 KK 152.887 KK - 30 246 852 2.037 2.650 213.080 KK 90.935 KK / 42,68 % 6.120 KK / 2,87 % 116.025 KK / 54,45 % - 24 263 1.044 2.304 2.971 Sumber: Kemensos, 2013 1.5 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan Masyarakat Adat, khususnya kelompok yang masih sangat terpencil, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat kita dan negara secara umum. Ada dua penyebab mengapa demikian, pertama, tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam. Adanya perubahan sedikit saja yang terjadi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Kedua, permasalahan Masyarakat Adat merupakan permasalahan yang relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas karena berada di daerah yang jauh, dan hanya daerah tertentu saja yang memiliki permasalahan Masyarakat Adat. Dalam kurun waktu 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 6-6,5%, angka kemiskinan menurun dari 14,2% (32,53 juta jiwa) pada 2009 menjadi 11,66% (28,59 juta jiwa) pada September 2012 dengan sedikit catatan bahwa laju penurunannya dari tahun ke tahun melambat. Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014 tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan adalah untuk menurunkan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 6,16%. Pencapaian tersebut masih berada di bawah sasaran pembangunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,1%. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan infrastruktur kawasan pendukung kegiatan ekonomi terutama transportasi, energi, dan telekomunikasi. Sementara itu, perkiraan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 18,31%. Sebagian besar lokasi yang tidak mencapai target penurunan kemiskinan berlokasi di wilayah timur yaitu Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua. Penyebab belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan wilayah tersebut. Sedangkan faktor lain adalah belum berkembangnya lembaga permodalan serta rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah tersebut dengan pusat-pusat distribusi dan pusat pertumbuhan. 17 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Grafik 2. Jumlah Penduduk Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin, dan Rentan Miskin 25,000,000 21,201,926 20,000,000 15,000,000 13,454,657 Perdesaan 10,000,000 Perkotaan 5,000,000 2,197,034 313,893 5,543,102 734,215 2,042,857 3,665,152 0 Sangat Miskin [SM] Miskin [M] Hampir Miskin [HM] Rentan Miskin [RM] Sumber: BPS, Data Susenas, 2011 Tingkat kemiskinan tertinggi masih berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2011 angka kemiskinan di perdesaan sebesar 15.72%. Lihat perbandingan tingkat kemiskinan sebagai berikut: Grafik 3. Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan, 2004-2011 Kota Desa 25.00% 20.00% 15.00% 12.13% 11.68% 13.47% 12.52% 11.65% 10.72% 9.87% 9.23% 10.00% 5.00% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: BPS, Data Susenas 2011 Pengaruh yang paling signifikan dan secara langsung berdampak pada kehidupan Masyarakat Adat adalah investasi pembukaan hutan untuk keperluan Perkebunan, Tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun sebagai areal transmigrasi. Sebagai contoh di Jambi, areal hutan tempat persebaran Orang Rimba sudah jauh menyusut karena ekspansi pembukaan lahan hutan oleh pihak luar untuk keperluan yang disebutkan di atas. Karena secara tradisional Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 18
Masyarakat Adat yang dikategorikan terpencil tersebut hidup praktis hanya menggantungkan hidup dari alam seperti berburu, bertani, dan mencari ikan di sungai, perubahan ekosistem lingkungan tempat tinggal mereka otomatis berpengaruh terhadap kehidupan Masyarakat Adat tersebut. 1.6 Kebijakan Pemerintah dan Alokasi Pendanaan Program pemberdayaan Masyarakat Adat merupakan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, khususunya di prioritas nomor 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Indikator capaian dalam RPJMN tersebut antara lain berupa tersedianya permukiman dan infrastruktur, pemberian bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, dan bimbingan sosial. Secara umum, kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah dengan mengembangkan perekonomian lokal di daerah tertinggal, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta mendorong pembiayaan yang lebih memihak kepada daerah tertinggal (Yulaswati, 2013). Pembangunan wilayah KAT termuat dalam RPJPN 2005 - 2025 bidang wilayah dan tata ruang, namun: 1) Pemberdayaan belum mengacu pada program yang berkelanjutan. 2) Prioritas/koordinasi lintas sektor dan dukungan Pemda untuk wilayah KAT hampir tidak ada. 3) Sedikitnya penelitian/evaluasi tentang pemberdayaan KAT (pelayanan, pendamping dan persepsi penerima bantuan, serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat). 4) Kepedulian dan kontribusi masyarakat (LSM, organisasi sosial, dunia usaha, dan media masa) sangat terbatas. 5) Berbagai gap target pembangunan (kemiskinan, MDGs, ketahanan nasional) diantaranya terdapat di wilayah KAT. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil saat ini berada di bawah kendali Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran berkisar antara 100 sampai 120 milyar per tahun, dengan cakupan wilayah sebanyak 24 provinsi dalam tahun 2013, sedangkan tahun 2014 pemberdayaan akan dilakukan di 23 provinsi. Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan KAT dilakukan serentak di banyak lokasi KAT. Hal ini menyebabkan terjadinya antrean realisasi bantuan untuk lokasi dengan jumlah KK penerima bantuan yang banyak. Misalnya dalam satu lokasi terdapat 50 KK yang terdaftar sebagai penerima bantuan rumah. Dari jumlah tersebut, rumah yang dibangun bisa jadi hanya setengahnya sedangkan setengahnya lagi dibangun dalam periode selanjutnya. Kondisi ini berpotensi timbulnya kecemburuan dan menjadi potensi konflik, walaupun sampai saat ini belum ada catatan mengenai timbulnya konflik akibat bantuan program KAT. 19 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Tabel 4. Alokasi Dana Pemberdayaan KAT Kemensos 2010-2014 dan Jumlah Persebaran, Jumlah yang belum, sudah, dan sedang diberdayakan NO. URAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2010 1. Anggaran 118.0.M 108.3 M 118.0 M 125.3 M 2. Persebaran 213.080 KK 213.080 KK 213.080 KK 213.080 KK 3. Belum 124.802 KK 122.461 KK 118.696 KK 116.025 KK 4. Sedang 7.158 KK 5.800 KK 5.872 KK 6.120 KK 5. Sudah 81.120 KK 84.819 KK 88.512 KK 90.935 KK 6. Provinsi 27 27 24 24 Sumber: Kemensos, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 2014 122.3 M 213.080 KK 115.592 KK 4.881 KK 92.607 KK 23 20
Masyarakat Adat dan Kemiskinan "... rata-rata masyarakat di sini nelayan dan ladang. Hasil itu bukan penghasilan tidak ada penghasilan tetap karena pasar jauh. Tanam pisang atau ubi sebatas untuk makan saja. Jadi dia bisa petani dan nelayan juga. Kalau ada ikan dapat dan makan untuk hari itu..." (Kades Loleo Puncak, Morotai, Maluku Utara) tetap, tetapi sampingan, di sini masyarakat Bagian ini menggambarkan kemiskinan dan kesenjangan yang dialami oleh Masyarakat Adat di Indonesia, menggunakan pendekatan multidimensi untuk memperolah gambaran dan jangkauan standar kesejahteraan hidup yang lebih lengkap, serta untuk mengetahui saling keterkaitan antar faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat. Cara seperti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi proses kebijakan yang lebih optimal, menemu kenali permasalahan secara lebih komprehensif untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan Masyarakat Adat. Bagian pertama akan menguraikan kemiskinan yang dialami oleh Masyarakat Adat menggunakan standar-standar umum yang dipakai untuk menilai tingkat kemiskinan. Bagian kedua akan berbicara mengenai aspek multidimensional atas kemiskinan menggunakan indikator dari aspek perumahan, air bersih, dan sanitasi. Sementara itu bagian ketiga berusaha menjelaskan tentang aset-aset non material yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tetapi sering dilupakan atau tidak dianggap sebagai kekayaan yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 2.1 Kemiskinan pada Masyarakat Adat Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini memandang kemiskinan dari aspek terpenuhinya kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum antara lain makanan, perumahan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi (Bappenas, 2006). sebagai jarak permukiman yang jauh dan terisolasi, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih kurang sama, yakni masih terbatasnya sarana dan tenaga pendidikan yang menjangkau permukiman KAT terutama bagi kelompok yang masih sangat terisolasi. Sementara itu, tingkat penghidupan KAT sangat terkait dengan akses mereka terhadap Sumber Daya Alam. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar disebabkan karena 21 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Grafik 4. Jumlah KAT Miskin Dibandingkan dengan Kemiskinan di Perdesaan 819,380 KAT Miskin 8,385,600 Kemisikinan Perdesaan Sumber: Kementerian Sosial, 2012 (diolah) Grafik 5. Jumlah KAT Miskin di Berbagai Wilayah 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 H E C A T U M U S R A B M U S U A R I I B M A J L E S M U S R A B L A K G N E T L A K L E S L A K M I T L A K T U L U S G N E T L U S L E S L U S A R T L U S U K U L A M B T N T T N A U P A P T U - L A M N E T N A B O L A T N O R O G T R B A U P A P U A R I . P E K R A B L U S Sumber: Kementerian Sosial, 2013 2.2 Aspek Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi satu perhatian pemerintah dalam program pemberdayaan KAT. Kondisi perumahan KAT di berbagai tempat memperlihatkan adanya variasi baik dari segi kondisi fisik maupun pemanfaatannya. Warga KAT yang masih tinggal di dalam hutan dan hidup nomaden, bentuk rumah masih sangat sederhana dan dari bahan-bahan yang mudah ditemui di lingkungan sekitar. Sebagai mana ditemui di Jambi, Orang Rimba yang masih berdiam di hutan mendiami rumah panggung yang sangat sederhana dengan atap terpal. Permukiman mereka pada umumnya terletak dengan sumber penghidupan seperti kebun karet, hutan tempat berburu, dan yang terpenting adalah sungai sebagai sumber air. Aspek perumahan menjadi salah Kementerian Sosial melalui program Pemberdayaan KAT sudah berupaya melakukan pengadaan perumahan bagi warga KAT. Rumah ini terutama ditujukan bagi warga KAT yang membutuhkan, misalnya rumah yang ditempati oleh lebih dari satu KK. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 22
Gambar 1. Perumahan KAT Sebelum dan Sesudah Mendapat Bantuan Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan KAT Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Ketersediaan air bersih masih sangat bergantung dengan alam seperti sungai, danau atau telaga, dan ada yang memanfaatkan air hujan. Di beberapa lokasi pemberdayaan KAT sudah ada bantuan berupa fasilitas air bersih dan MCK. Gambar 2. Sumber Air dan MCK Warga KAT Sungai yang dipakai untuk MCK di Desa Tahu, Kalimantan Barat. MCK umum di Desa Batee Meutodong, Aceh Jaya. Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 2.3 Aset-Aset Non Material Aset-aset non material yang dimiliki oleh Masyarakat Adat di berbagai tempat merupakan hasil daya cipta, ekspresi, dan produk yang dihasilkan melalui adanya interaksi yang berlangsung lama antara Masyarakat Adat dengan alam lingkungan tempat tinggal mereka. Aset-aset non material tersebut dapat berupa pengetahuan lokal, berbagai norma sosial dan budaya yang sudah dikembangkan selama ratusan tahun, nilai, termasuk pengetahuan teknis lainnya. Negara mengakui kebudayaan lokal tersebut sebagai aset yang membentuk kekayaan kebudayaan nasional. 23 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat di sebuah masyarakat manapun. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidupnya. Karena itu suatu sistem budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia yang lebih konkret seperti aturan- aturan khusus, hukum, dan norma-norma, semuanya berpedoman pada nilai budaya itu (Koentjaraningrat, 2002). Menurut Cluckhohn dalam Koentjaraningrat (2002), terdapat orientasi nilai budaya yang membedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Orientasi nilai budaya ini menjadi pedoman hidup yang diterima dan menjadi dasar bertindak dalam kehidupan sehari- hari. Khusus berkenaan dengan pemberdayaan KAT, pendekatan yang holistik atau menyeluruh harus diterapkan dalam implementasi setiap program yang dijalankan. Harus dipahami bahwa komunitas adat tertentu biasanya memiliki pengetahuan dan sistem nilai yang sudah dikembangkan secara turun-temurun sebagai respon atas lingkungan alam tempat mereka tinggal. Masyarakat asli (indigenous people) biasanya menerapkan apa yang disebut sebagai "Learning by Doing" yang berlangsung sebagai pengetahuan yang diturunkan secara multi- generasi dan terakumulasi dari hasil interaksi dengan lingkungan tempat tinggal mereka (Folke, et al). Karena sifat interaksi masyarakat adat terpencil yang intensif terhadap alam lingkungan tempat tinggal mereka, pengetahuan ekologi yang mereka miliki pada umumnya sangat baik. Bahkan seuai dengan pendapat Battiste dan Henderson pengetahuan mereka bisa dikatakan saintifik dalam pengertian bahwa pengetahuan itu diperoleh secara impiris, eksperimental, dan sistematis. Dikatakan: "The traditional ecological knowledge of Indigenous people is scientific, in the sense that it is empirical, experimental, and systematic. It differs in two important respects from western science, however; traditional ecological knowledge is highly localized and it is social. Its focus is the web of relationships between humans, animals, plants, natural forces, spirits, and the land forms in a particular locality, as opposed to the discovery of universal laws." Pengetahuan yang bersifat lokal ini memiliki fokus pada hubungan antara manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan aspek kepercayaan yang ada pada lingkungan lokal dan spesifik, beberapa aspek memiliki perbedaan dengan hukum universal yang biasanya berlaku dan dikenal oleh masyarakat lain di luar mereka. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 24
Kesehatan dan Gizi 3.1 Regulasi dan Program Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1). Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3). Negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 3). Penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia menjadi perhatian serius dalam berbagai peraturan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa salah satu usaha penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam bentuk "penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar" (Pasal 21 butir d). Sementara itu dalam Keppres No.111 Tahun 1999, pembinaan kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan salah satunya adalah dalam bidang kesehatan (Pasal 5 ayat 1, butir e). Pelaksanaan pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN 2010-2014 diarahkan pada: (1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; (3) (4) Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; dan (5) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing produk kesehatan dalam negeri. tenaga kesehatan yang merata; Strategi pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan istilah "Pemberdayaan Masyarakat". Keberhasilan pembangunan kesehatan dan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik daerah termasuk sosial dan budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat berbasis pada masyarakat artinya pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial budaya, kebutuhan, permasalahan serta potensi masyarakat (modal sosial) (Depkes RI, 2009). 3.2 Peningkatan Kesehatan Warga KAT Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di bidang kesehatan terkait erat dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan fasilitas serta tenaga kesehatan. Dukungan pelayanan kesehatan dalam perbaikan status kesehatan masyarakat yang diupayakan Kementerian Kesehatan secara umum mencakup antara lain: pemenuhan tenaga kesehatan yaitu dokter mancapai 32 ribu orang, perawat 221 ribu orang, dan bidang 124 ribu orang. Sampai dengan Juni 2013, terdapat 5.818 tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif serta ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). 25 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Grafik 6. Jumlah Kasus Penyakit Berat di Wilayah KAT 625 MUNTABER DBD CAMPAK ISPA MALARIA FLU BURUNG TB LAINNYA 125 s u s a K h a m u J l 25 5 1 D A N T U M U S R A B M U S U A R I I B M A J L E S M U S I R P E K M I T A J N E T N A B B T N T T N R A B L A K G N E T L A K L E S L A K M I T L A K T U L U S G N E T L U S L E S L U S A R T L U S O L A T N O R O G R A B L U S U K U L A M T U L A M R A B A P ) Keterangan: Provinsi tidak memiliki kasus penyakit berat Sumber: Podes, 2011 3.2.1 Hambatan Akses Permasalahan utama penyediaan layanan kesehatan bagi warga KAT masih seputar hambatan akses yang sulit dijangkau. Fasilitas kesehatan utama umumnya berada di pusat desa. Jarak antara pusat desa dengan dusun tempat tinggal warga KAT jauh dengan kondisi jalan buruk. Tidak jarang warga harus berjalan kaki menuju Puskesmas ataupun Puskesmas pembantu (Pustu). Pada beberapa kasus misalnya di Banten, terdapat pasien meninggal dunia akibat terlambat mendapat pertolongan medis. Hal ini terjadi karena jarak menuju fasilitas kesehatan di kecamatan sangat jauh dan harus ditempuh dengan kondisi jalan yang buruk. Grafik 7. Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Berdasarkan Jarak di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sumber: Podes, 2011 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif A U P A P 26
3.2.2 Keterbatasan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan sampai saat ini masih terkendala akses dan medan yang sulit dijangkau. Grafik 8. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Wilayah KAT Menurut Provinsi 50 PUSKESMAS & PUSKESMAS PEMBANTU PRAKTIK DOKTER & BIDAN 40 APOTEK POSKESDES, POLINDES & POSYANDU 30 t i n U 20 10 0 D A N T U M U S R A B M U S U A R I I B M A J L E S M U S I R P E K M I T A J N E T N A B B T N T T N R A B L A K G N E T L A K L E S L A K M I T L A K T U L U S G N E T L U S L E S L U S A R T L U S O L A T N O R O G R A B L U S U K U L A M T U L A M R A B A P A U P A P Sumber: Podes, 2011 Kementerian Kesehatan melalui dinas di daerah sudah mengupayakan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang memiliki keterpencilan dari segi akses. Dari diskusi yang diadakan dengan para stakeholder pemerintahan di Kalimantan Barat, perwakilan Dinas Kesehatan mengaku sudah menjalankan program terkait dengan usaha pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Hanya saja mereka tidak tahu pasti target sasaran tersebut mencakup wilayah pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Dinas Sosial provinsi. Peran Pokja KAT yang dibantu pada awal pelaksanaan program pemberdayaan KAT yang juga melibatkan Dinas Kesehatan dianggap tidak maksimal dalam meningkatkan koordinasi di lapangan. 3.2.3 Pola Kebiasaan dan Sistem Kesehatan Nonmedis Praktik kesehatan nonmedis masih diterapkan oleh sebagian besar Masyarakat Adat. Praktik kesehatan ini berasal dari pengetahuan lokal yang sudah turun-temurun dan berkembang sebagai kearifan dan adaptasi selama ratusan tahun. Pada kelompok masyarakat seperti Orang Rimba di Jambi, aspek pencegahan lebih diutamakan dibandingkan dengan pengobatan. Hal ini terkait dengan sistem kepercayaan mereka tentang penyebab sakit yang di antaranya berasal dari penularan dari orang lain. Pencegahan ini bahkan sudah menjadi sesuatu yang dianggap penting, sehingga mereka harus memisahkan diri dari dunia terang yang konon dipercaya sebagai sumber dan asal penyakit. Prinsip pencegahan ini, sebenarnya juga bermakna politis, terutama untuk menjaga otonomi mereka dari pengaruh dunia luar. Hal inilah yang menyebabkan Orang Rimba enggan untuk berobat ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di luar kelompoknya. Meski demikian, Orang Rimba dan banyak 27 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
kelompok Masyarakat Adat lain pada umumnya sudah memanfaatkan pelayanan Puskesmas yang ada di desa-desa sekitar. Proses melahirkan di kalangan Masyarakat Adat masih banyak dijumpai menggunakan cara-cara tradisional dengan bantuan "Dukun Kampung". Peralatan yang digunakan dalam proses persalinan masih sangat sederhana. Demikian juga dalam proses perawatan ibu pasca melahirkan, merawat bayi, dan berbagai jenis obat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Gambar 3. Beberapa Jenis Daun yang Dipakai dalam Proses Persalinan pada Orang Ngalum di Distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Sumber: Suprapto, 2013 Masyarakat Adat menggunakan kecerdasan lokal sesuai keadaan dan kemampuannya yang telah diturunkan dari waktu ke waktu. Peran orang terpercaya lokal dengan kecerdasan berbasis budaya lokal menjadi penting dalam perawatan kesehatan ibu dan anak. Temuan dalam paparan tentang Etnografi Kesehatan Masyarakat Adat (Suprapto, 2013) menegaskan bahwa peningkatan pembangunan kesehatan belum memengaruhi kualitas dan akses proses layanan kesehatan ibu pada kelompok adat tertentu. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 28
3.3. Penyakit, Angka Kematian Bayi dan Ibu Data mengenai angka penyakit yang diderita oleh Masyarakat Adat dapat ditelusuri dari data survei Potensi Desa. Data tersebut memang tidak secara akurat menjelaskan masyarakat di semua lokasi Masyarakat Adat, tetapi dapat dipakai untuk mengilustrasikan wilayah dengan karakteristik yang hampir sama. Grafik 9. Kasus Gizi Buruk, Kematian Bayi, dan Kematian Ibu Hamil di Wilayah KAT 70 GIZI BURUK KEMATIAN BAYI 60 KEMATIAN BUMIL 50 40 s u s a K h a m u J 30 l 20 10 0 D A N T U M U S R A B M U S U A R I I B M A J L E S M U S I R P E K M I T A J N E T N A B B T N T T N R A B L A K G N E T L A K L E S L A K M I T L A K T U L U S G N E T L U S L E S L U S A R T L U S O L A T N O R O G R A B L U S U K U L A M T U L A M R A B A P Sumber: Podes, 2013 3.4 Pemenuhan Gizi Aspek pemenuhan gizi masyarakat merupakan pekerjaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab lintas sektoral. Kebijakan peningkatan status gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi perorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan iptek. Upaya penanganan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik (langsung) dan intervensi yang bersifat sensitif (tidak langsung) secara terpadu dengan melibatkan program dan sektor di luar kesehatan. Intervensi bersifat spesifik dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mencakup (1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita; (2) Peningkatan pembinaan gizi masyarakat; (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (4) Peningkatan pengawasan pangan. Intervensi bersifat sensitif antara lain dilakukan dengan (1) Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan mencakup penyediaan layanan PAUD berikut peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan; (3) Pengendalian kuantitas penduduk; dan (4) Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak melalui peningkatan akses terhadap air bersih. 29 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif A U P A P
3.5 Diversifikasi Pangan pada Masyarakat Adat Kekayaan dan keanekaragaman hayati pada lingkungan tempat tinggal berbagai kelompok Masyarakat Adat perlu dimanfaatkan salah satunya sebagai potensi lokal pemenuhan target ketahanan pangan nasional. Kebiasaan dan pola konsumsi banyak masyarakat menunjukkan mereka telah terbiasa memanfaatkan berbagai potensi lokal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti ubi, sagu, jagung, dan sebagainya. Dalam konteks nasional, upaya peningkatan akses terhadap pangan dilakukan dengan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sesuai amanat Perpres No.22/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal. Selain itu telah dikembangkan kawasan rumah pangan lestari, peningkatan penyediaan bahan pangan nonberas seperti umbi- umbian, sagu, atau bahan pangan lokal/setempat lainnya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk penanganan daerah yang rawan pangan telah dan sedang dikembangkan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Beberapa temuan di lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Pulau Morotai menunjukkan bahwa warga KAT memiliki kebiasaan pola konsumsi makanan pokok berupa sagu, ubi kayu, ubi jalar, pisang, di samping beras yang hanya mereka konsumsi satu hari dalam seminggu. Kecenderungan ini juga ditemui di wilayah tetangga Morotai yaitu Halmahera dan pulau-pulau kecil lainnya di Maluku Utara. Di Jambi pada masyarakat Suku Rimba, selain mengkonsumsi beras yang mereka tanam di ladang, mereka juga mengkonsumsi singkong sebagai makanan utama. Demikian juga dengan sumber protein berasal dari potensi lokal yang mudah diakses sesuai dengan karakteristik tempat tinggal. Ada yang masih memanfaatkan hasil buruan, menangkap ikan di sungai, atau mencari ikan di laut yang dengan pola subsisten masih dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Gambar 4. Singkong dan Ikan dijadikan Sumber Pangan Lokal Warga KAT Sumber: Dok. Kajian PSKAT Bappenas, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 30
Box 3. Diversifikasi makanan warga KAT "Kami makan nasi sekali seminggu..." "Kami biasa makan nasi seminggu satu kali, Hari Jumat bagi yang Muslim, Hari Minggu bagi yang Nasrani. Selain hari itu kami makan bahan makanan lain seperti patatas (ubi kayu), sagu, dan pisang" (Warga Desa Loleo, Morotai, Maluku Utara) Warga Desa Loleo di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sejak lama sudah mempraktikkan pola konsumsi beragam. Menurut penuturan warga desa, mereka sudah terbiasa dengan berbagai jenis makanan pokok seperti sagu, patatas (singkong), dan pisang yang dimakan sebagai pengganti nasi. Selain karena sudah menjadi kebiasaan, pola seperti ini dilakukan karena ketersediaan beras yang langka dan harganya dianggap mahal. Sementara bahan lain seperti singkong dan sagu ketersediaannya melimpah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein lainnya mereka memperolehnya dari hasil laut seperti ikan, udang, cumi, kepiting, dan sebagainya yang juga mereka peroleh sendiri dari hasil melaut. Kehidupan yang masih setengah subsisten menyebabkan mereka tidak terlalu bersentuhan secara intensif dengan pasar. Hasil-hasil pertanian terutama kelapa mereka jual pada agen/tengkulak yang ada di desa. Dengan pola makan yang beragam tadi warga mengaku kebutuhan gizi mereka terpenuhi dan kondisi kesehatan baik. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian besar masyarakat kita bahwa makanan pokok satu-satunya hanyalah nasi. 3.5 Rekomendasi Berbagai kondisi yang dihadapi oleh Masyarakat Adat memperlihatkan adanya tantangan serius terkait penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain hambatan akses serta terbatasnya jumlah sarana dan tenaga kesehatan. Untuk pemenuhan gizi, kelompok Masyarakat Adat cenderung memiliki kekayaan keanekaragaman jenis makanan, walaupun pengusahaannya perlu ditingkatkan lagi. Sistem kesehatan nonmedis juga di satu sisi turut membantu mengisi kekosongan layanan medis modern, namun di sisi lain masih terdapat risiko yang dihadapi berkenaan kerancuan antara konsep sehat dan sakit, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berisiko. Berikut ini beberapa rekomendasi berdasarkan temuan yang didapat, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Adat: (1) Mendekatkan fasilitas kesehatan pada masyarakat sehingga mengurangi beban pengeluaran transportasi dan mempersingkat waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan. Usaha ini perlu didukung oleh infrastruktur serta tenaga kesehatan/tenaga sukarela yang cukup. Strategi ini dinilai sangat bermanfaat dalam pemerataan akses pada layanan kesehatan dan sekaligus dapat menurunkan permasalahan penyakit menular dan tidak menular, serta menurunkan angka kematian ibu. Dampak lainnya dari hal ini nantinya diharapkan dapat menunjang lahirnya layanan kesehatan berbasis komunitas. 31 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
(2) Sinergi antara institusi kesehatan lokal/layanan berbasis komunitas dengan medis modern/layanan berbasis rumah sakit. (3) Kerjasama pihak pemerintah dan swasta dalam menyediakan layanan kesehatan. (4) Masyarakat Adat menggunakan kecerdasan lokal sesuai keadaan dan kemampuannya yang telah diturunkan dari waktu ke waktu. (5) Peran orang kepercayaan lokal dengan kecerdasan berbasis budaya lokal menjadi penting dalam perawatan kesehatan ibu dan anak. (6) Peningkatan pembangunan kesehatan belum memengaruhi kualitas dan akses proses layanan kesehatan ibu pada kelompok adat tertentu. (7) Secara substantif, rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil dan bersalin secara tradisional pada adat tertentu menjerat mereka pada risiko tinggi. (8) Upaya menghilangkan perangkap layanan kesehatan yang rendah bukan pekerjaan mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena unsur-unsur Alam, tempat tinggal, Organisasi sosial dan kekerabatan, sistem teknologi, pengetahuan, kepercayaan, mata pencaharian. Intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis budaya lokal. (9) (10) Memulai pembangunan kesehatan ibu dan anak tidak dari nol karena sebelumnya mereka sudah memiliki sistem kesehatan adat tertentu. (11) Keberadaan orang terpercaya setempat dalam kesehatan ibu merupakan modal besar, dapat menjadi lokomotif penggerak perubahan kualitas kesehatan. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 32
Pendidikan 4.1 Regulasi dan Kebijakan Bidang Pendidikan Di Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menetapkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" (ayat 1). Pada ayat 2 ditetapkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Anggaran negara dan anggaran daerah sebanyak 20% diprioritaskan untuk pendidikan (Pasal 3). Serta tujuan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban manusia dan kesejahteraan umat manusia (Pasal 4). Secara spesifik kerangka acuan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam UU No.20/2003 Tentang Pendidikan, yang menetapkan bahwa seluruh Rakyat Indonesia berhak atas pendidikan tanpa adanya suatu diskriminasi dalam segala bentuk, serta sekolah gratis sampai tingkat pendidikan dasar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2010-2014 Bidang Pendidikan, kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada 1) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang merata; 2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan universal; 3) Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; 4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan sebaran guru dan tenaga kependidikan; 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; ditambah sejumlah sasaran lain berupa pemantapan kurikulum, pendidikan karakter, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, serta penguatan tata kelola dan mutu pelayanan pendidikan. Beberapa indikator capaian target di bidang pendidikan menunjukkan hasil positif. Akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan capaian dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,72 di tahun 2009 menjadi 7,92 di tahun 2011. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas berkurang dari 5,30% di tahun 2009 menjadi 4,43% di tahun 2012. Nilai IPM Indonesia saat ini meningkat dari 0,607 pada 2009 menjadi 0,617 di 2011. Pada kenyataannya posisi IPM Indonesia masih berada pada urutan ke-124 dari 187 negara menurut laporan Human Development Report UNDP. Pencapaian indikator nasional lainnya seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan memperlihatkan adanya peningkatan. Pada tahun 2011, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,4% dan 75,6% meningkat menjadi 95,7% dan 75,7% pada tahun 2012. Partisipasi pendidikan tingkat pendidikan menengah semakin membaik. Dapat dilihat dari APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2011 sebesar 73,6% meningkat menjadi 79,0% pada tahun 2012. Capaian pendidikan tingkat nasional masih menyisakan pekerjaan rumah antara lain penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat dengan akses sangat sulit dijangkau. Di lain pihak, angka buta huruf kita masih tinggi yakni berkisar 3,6 juta jiwa (Kemendikbud, 2013). 33 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
4.2 Anggaran dan Program Kunci Pendidikan Nasional Penyelenggaraan pendidikan nasional mengacu pada strategi untuk mencerdaskan kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Dalam upaya mengurangi beban siswa atas biaya pembelajaran di sekolah, pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada sebesar Rp397.000/siswa/tahun untuk tingkat kabupaten, dan Rp 400/siswa/tahun di wilayah kota. Meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp580.000/siswa/tahun. Biaya satuan BOS jenjang SMP/MTs/sederajat juga mengalami peningkatan yaitu dari 570.000/siswa/tahun di kabupaten dan 575.000/siswa/tahun di kota menjadi Rp710.000/siswa/tahun. Sementara itu pada tahun 2013 telah disediakan dana BOS untuk seluruh siswa di jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1 juta/siswa/tahun. Cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang diprediksi mencapai 54,7 juta jiwa. tahun 2011 biasanya satuan BOS untuk jenjang SD/MI sederajat 4.3 Kondisi Pendidikan di Lokasi Masyarakat Adat Bagi Masyarakat Adat seperti Orang Rimba misalnya, pendidikan diharapkan menjadi senjata untuk mempertahankan diri dan berhadapan dengan orang luar tanpa dirugikan. Kondisi lingkungan Orang Rimba yang berubah drastis menempatkan mereka pada pilihan sulit. Interaksi yang lebih intensif dengan pihak luar tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan sawit. Sejak tahun 90-an sebagian besar hutan telah berubah menjadi perkebunan. Perubahan ekosistem ini telah mengancam cara hidup dengan tingkat ketergantungan pada hutan yang tinggi. Adanya ideologi mainstream dan pandangan umum mengenai standar kesejahteraan oleh orang luar membawa berbagai pengaruh pada kehidupan Orang Rimba. Tidak jarang Orang Rimba merasa minder dan kerapkali menjadi pihak yang dirugikan. Di sisi lain, banyak Orang Rimba yang pada akhirnya mengkopi begitu saja cara hidup orang luar. Persoalan mengapa Masyarakat Adat tidak mendapat pendidikan formal terjadi karena dua alasan. Pertama, kendala biaya. Seringkali mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayar biaya sekolah di sekolah formal. Tetapi untuk saat ini sebenarnya sudah banyak program pembiayaan pendidikan dari pemeritah seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan masih banyak program lain. Kendala kedua adalah soal akses, tempat tinggal dan pola hidup berpindah menjadi hambatan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah formal. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis misalnya mengapa sekolah harus masuk setiap hari, padahal mereka harus ikut orang tua ke ladang atau menjerat binatang. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 34
Gambar 5. Gambaran Anak Usia Sekolah di Lokasi KAT Anak-anak KAT di Kalimantan Barat dan Jambi yang tidak sekolah Karena fasilitas Pendidikan jauh dan tidak sesuai dengan kebiasaan hidup mereka. Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Ada beberapa alasan mengapa pendidikan penting bagi Masyarakat Adat. Pada contoh kasus Orang Rimba, perubahan yang sedang berlangsung mengakibatkan banyak hal-hal yang kemudian tidak dapat mereka antisipasi menggunakan cara-cara lama. Misalnya dalam soal transaksi di pasar, mereka dituntut untuk mengetahui nilai uang dan harga-harga agar tidak dirugikan. Kemudian soal kontrak-kontrak transaksi jual beli atau penguasaan lahan mereka oleh orang luar, mereka dituntut untuk mengerti dan bisa membaca isi perjanjian. Alasannya adalah lagi-lagi agar mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu mereka membutuhkan ilmu- ilmu pengetahuan yang setara dengan orang luar. 4.3.1 Hambatan Akses Akses yang sulit masih menjadi kendala dan tantangan bagi penyediaan pendidikan di banyak lokasi KAT. Masyarakat Adat dengan lokasi tempat tinggal yang sangat terpencil saat ini masih kesulitan mengakses layanan pendidikan formal yang disediakan pemerintah yang pada umumnya hanya berada di pusat desa. Grafik 10. Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Berdasarkan Jarak di Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Sumber: Podes, 2011 35 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
4.3.2 Keterbatasan Sarana dan Tenaga Pengajar Saat ini masih banyak lokasi KAT yang tertinggal dari segi pendidikan. Faktor yang menentukan adalah terbatasnya sarana dan tenaga pengajar. Fasilitas pendidikan dasar biasanya berada di pusat desa, jauh dari lokasi permukiman Masyarakat Adat, terutama mereka yang tinggal jauh dari desa induk. Di beberapa lokasi KAT, untuk mengakses sekolah dasar yang jaraknya sangat jauh, anak-anak harus berjalan kaki selama satu jam melewati jalan setapak. Jalan yang dilalui akan sangat sulit ditempuh bila hujan turun. Di tempat lainnya, seperti di Dusun Mentawak, Jambi, bangunan sekolah sudah ada tetapi dibiarkan kosong tanpa aktivitas belajar. Menurut pengakuan warga, dulu ada aktivitas belajar, tetapi karena kebiasaan mereka yang sering berpindah tempat untuk beberapa waktu, aktivitas belajar menjadi terganggu dan berhenti sama sekali. 4.4 Inovasi Pendidikan untuk Masyarakat Adat Kebutuhan pendidikan pada Masyarakat Adat sangat mendesak, di sisi lain, karakteristik dan pola hidup mereka yang khas sering menjadi hambatan untuk berpartisipasi pada sistem pendidikan formal. Solusi dari kondisi seperti ini adalah inovasi bentuk-bentuk pendidikan yang sesuai dan dapat diterima oleh Masyarakat Adat itu sendiri. Pada masyarakat yang masih menjalani pola hidup nomaden, dibutuhkan sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi pola hidup dan kebiasaan mereka. 4.4.1 Belajar Dari Sokola Rimba (Jungle School) Sokola Rimba adalah sekolah untuk anak-anak Orang Rimba yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Sejarah Sokola Rimba bermula dari kepedulian beberapa penggiat pendidikan bagi anak-anak suku marginal di Jambi. Salah seorang tokoh pendiri yang menjadi ikon adalah Butet Manurung yang dikenal luas oleh masyarakat atas dedikasinya untuk pendidikan anak-anak Orang Rimba. Konsep Sokola Rimba pada dasarnya merupakan sekolah nonformal, dengan tujuan utama adalah pengenalan literasi pada anak-anak yang sama sekali belum mengenal baca, tulis, dan hitung (Anindita, 2013). Perubahan yang sedang berlangsung pada Orang Rimba: (1) Perubahan ekositem Orang Rimba berdampak pada kehidupan Orang Rimba secara umum. Ada perubahan lingkungan, banyak hutan beralih menjadi perkebunan skala besar. Dahulu wilayah jelajah mereka baru dapat ditempuh selam satu tahun, sekarang satu bulan sudah dapat dijelajahi akibat berkurangnya wilayah hutan. (2) Peralihan Sumber Daya Alam mereka pada orang luar. (3) Adanya ideologi mainstream tentang standar kesejahteraan yang dibawa oleh orang luar. tantangan kehidupan Orang Rimba semakin berat dan sulit. Ketika dunia mereka belum tersentuh sama sekali ekspansi kehidupan modern, mungkin mereka tidak membutuhkan pendidikan moderen. Tetapi dengan perubahan yang terjadi dan adanya tantangan baru yang harus dijawab seperti soal pasar dan teknologi, mereka membutuhkan jawaban atas tantangan itu. Jawaban yang paling ampuh adalah pendidikan. Konteks perkembangan kehidupan Orang Rimba tersebut menjadikan Fokus utama Sokola Rimba adalah pemberantasan buta huruf (literasi), pendidikan untuk menjaga hutan dan melindungi masyarakat, ditujukan untuk menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi oleh orang rimba seperti membaca kontrak, membaca timbangan, mengenal nilai Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 36
mata uang dan sebagainya. Strategi dilakukan dengan menghapus hambatan budaya yang menjadi penghalang pendidikan misalnya anggapan bahwa pulpen adalah setan, anak perempuan tabu untuk sekolah, sekolah adalah tugas untuk laki-laki, sekolah bukan kebutuhan, dan sebagainya. Tantangan lainnya adalah mengikuti ritme/siklus hidup Orang Rimba yang sering berpindah tempat. Keunikan dari Sokola Rimba adalah peserta didik tidak terikat dengan jadwal yang kaku. Hal ini sangat penting mengingat pola hidup orang rimba yang masih nomaden tidak memungkinkan anak-anak untuk terikat dengan waktu belajar yang kaku. Selain itu anak-anak juga masih harus membantu orang tua mereka di ladang, berburu, atau memasang jerat. Di sinilah relevansi dan pentingnya bentuk sekolah nonformal, peserta didik diberi kebebasan kapan mereka bersedia mengikuti kegiatan belajar. Demikian juga dengan materi yang diajarkan. Selain tentang literasi, Sokola Rimba mengajarkan materi mengenai aspek-aspek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti lingkungan sekitar, adat istiadat, dan sebagainya. Strategi yang dijalankan Sokola Rimba: (1) Jam sekolah menyesuaikan dengan siklus/ritme hidup Orang Rimba (Kapan mereka harus ke ladang, berburu, membantu orang tua, dan sebagainya). (2) Kurikulum dinamis dan kontekstual sesuai dengan persoalan keseharian masyarakat adat, (3) Advokasi dan penguatan jaringan. (4) Assessment; mengenal musim-musim, mengenali masalah, dan membuat kurikulum. (5) Adaptasi (live in minimal 1 tahun di komunitas). Gambar 6. Beberapa Aktivitas yang Dilakukan di Sekolah Rimba Sumber: Yayasan Sokola Rimba 37 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
4.4.2 Belajar dari Sekolah Kampung Sekolah Kampung adalah inisiatif model pendekatan pendidikan berbasis kampung di Papua, yang digagas oleh John Rahail pada tahun 2007 melalui sebuah lembaga yang diberi nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM). Tujuan didirikannya "Sekolah Kampung" adalah mendirikan sekolah berbasis kearifan lokal yang terintegrasi untuk membangun rasa percaya diri, membentuk dan memperkuat jati diri anak-anak di kampung, agar cinta belajar dan menyukai sekolah." Dengan mengikuti kegiatan di Sekolah Kampung, para peserta didik yang merupakan anak-anak pra-sekolah diharapkan menjadi siap secara mental, emosional, dan psikologis saat memasuki pendidikan formal (SD) sehingga tidak putus sekolah. Warga belajar Sekolah Kampung sebagai sasaran langsung adalah anak-anak pra-sekolah (usia 3-5 tahun) dengan partisipasi mencapai 90%, sedangkan sasaran tidak langsung adalah siswa SD, remaja, ibu rumah tangga dan masyarakat umum di kampung. Dalam pengelolaan Sekolah Kampung diawal pengembangan konsep ini, IPPM berperan sebagai penggerak dan fasilitator, namun kini hanya sebagai pendamping. Pengelolaan Sekolah Kampung kini sepenuhnya dilakukan penduduk kampung setempat yang direkrut dan direkomendasikan tokoh adat dan agama, sesuai struktur sosial (adat dan agama) yang lahir, hidup, berkembang dan ada dalam masyarakat tersebut. Dalam proses pembelajaran, Sekolah Kampung menggunakan sumber dan media bahan ajar lokal yang mudah dijumpai seperti kayu, buah, batu dan tali. Proses ini diawali ketika IPPM mulai menginventarisasi semua jenis permainan yang selalu dilakukan anak-anak di kampung dan kemudian mengidentifikasi permainan dengan bahasa daerah lokal yang berarti sebagai permainan yang bisa dilakukan semua orang (besar-kecil, laki, perempuan, tua-muda di kampung). Permainan kemudian disimulasikan melalui pendekatan lokal yang dipandu penggerak, dan dikonversikan IPPM ke dalam pelajaran (matematika, IPA, karakter dan lain-lain). Contohnya, pada topik pembelajaran pengenalan angka dan berhitung, anak-anak mulai berperan sebagai pemburu menggunakan pakaian adat dilengkapi busur dan anak panah sebagai identitas yang kemudian secara bergantian memanah sasaran buah-buah yang ditanam dalam tanah, disebut permainan Jubi Terong (terongbir"bran). Buah yang diperoleh karena ketepatan memanah untuk melatih kesabaran (pendidikan karakter), sedangkan buah yang dihitung sebagai capaian hasil pencarian yang diibaratkan hasil buruan sebagai belajar berhitung, dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir sejak anak-anak terlibat dalam aktivitas belajar di Sekolah Kampung, anak-anak yang diterima bersekolah di sekolah formal (SD Kelas 1) memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik dari segi sosial, psikologis, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti Sekolah Kampung. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya angka partisipasi masuk sekolah, beradaptasi lebih cepat dengan proses pendidikan formal. Belajar dari Sekolah Kampung yang diterima masuk sekolah formal (SD kelas I), anak-anak lebih siap secara sosial dan psikologi dibandingkan dengan sebelumnya atau anak-anak lain yang tidak masuk Sekolah Kampung. Hampir sebagian besar mempunyai tingkat partisipasi aktif masuk sekolah lebih tinggi, dapat dengan cepat beradaptasi dengan proses pendidikan formal, lebih aktif dan interaktif dalam proses belajar-mengajar. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 38
Sebagai sebuah metode pelayanan dasar yang berbasis komunitas dan budaya, khususnya di bidang pendidikan, Sekolah Kampung melakukan beberapa tahapan dengan strategi dan metode sebagai berikut: (1) Identifikasi kebutuhan, nilai, kearifan dan potensi lokal, termasuk berbagai faktor pendukung dan penghambat. (2) Perencanaan bersama masyarakat di atas para-para adat (lembaga peradilan adat). (3) Penguatan potensi lokal dalam bentuk pelatihan. (4) Pelayanan Sekolah Kampung yang dilaksanakan pengelola lokal. (5) Sekolah Kampung, seminggu 2 kali (hari senin dan kamis) yang diikuti dengan kegiatan posyandu kampung seminggu sekali (hari sabtu) dan sekolah minggu (hari minggu). (6) Tempat kegiatan disesuaikan dengan topik yang dilakukan dalam gedung dan luar gedung (para-para adat, dibawah pohon, di pinggir kali dan pantai). (7) Pengembangan dan penguatan jaringan. (8) Pendampingan, dengan menempatkan staf IPPM tinggal di kampung. Dalam pengembangan konsep Sekolah Kampung ini, IPPM mengembangkan pola pendampingan dengan memberdayakan dan menguatkan potensi lokal melalui pendekatan yang terintegrasi (sosial-ekonomi-budaya). Pendekatan ini dilakukan IPPM yang memfasilitasi masyarakat dan pengelola Sekolah Kampung dengan prinsip pendampingan "datang, tinggal, belajar dan bekerja bersama masyarakat." Masyarakat lokal difasilitasi melalui pelatihan dan pendampingan sebagai "penggerak dan pengelola Sekolah Kampung," para pihak dari luar (termasuk IPPM) hanya sebagai fasilitator dengan menggunakan pendekatan yang berangkat dari falsafah "bakar batu, makan pinang dan papeda." Hal ini dilakukan untuk membangun dan menjaga keberlanjutan program saat ini ketika ada pendampingan IPPM maupun ke depan pasca pendampingan. IPPM membangun jejaring dan kemitraan (dengan pemerintah kampung, institusi dan tokoh adat, agama, perempuan dan pemuda) dan tidak membentuk kelompok-kelompok baru dalam pengembangan program, namun mengoptimalkan kelompok yang sudah ada dalam masyarakat dengan peran yang sudah ada dan melekat sesuai struktur sosial. Pendekatan yang dilakukan IPPM agar pemberdayaan ini dapat optimal, maka dalam pelaksanaanya dilakukan dengan cara: (1) Masuk dalam komunitas lokal melalui pintu yang benar dengan membangun jejaring dan komunikasi "tiga tungku" (adat-agama-pemerintah kampung). (2) Memberikan peran bagi para pemangku kepentingan (sekecil apapun peran itu), namun dalam kehidupan sosial masyarakat kampung menjadi penting karena sebagai "penghargaan" terhadap wibawa tokoh dan institusinya. (3) Menyatu dalam aktivitas masyarakat lokal. Memposisikan komunitas sebagai pelaku berdasarkan nilai dan kearifan lokal. (4) Memperkuat kelompok lokal yang ada dan tidak membentuk kelompok baru hanya karena alasan "administratif." (5) Membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses melalui "biaya sosial" (6) Integrasi dan komplementaritas program antar pemangku kepentingan terkait. Keberadaan Sekolah Kampung menggerakkan para pemangku kepentingan terutama di kampung untuk bersinergi, karena pendekatan Sekolah Kampung secara langsung maupun tidak langsung telah menggerakan semua pihak untuk mengambil peran, dan ini dilakukan IPPM 39 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
melalui pelibatan institusi adat lokal, agama (gereja) dan institusi pemerintah (pendidikan dan kesehatan). Pengalaman yang sudah dilakukan IPPM antara lain: (1) Pelatihan pengelolaan konsep Sekolah Kampung melibatkan peserta dengan latar belakang dari institusi adat, agama, pendidikan (guru SD kelas kecl) dan kesehatan (kader posyandu) (2) Pengelola Sekolah Kampung berasal dari institusi adat, agama dan kesehatan (kader posyandu) dengan memperhatian kesetaraan gender (3 laki-laki dan 2 perempuan). (3) Dukungan para pihak terhadap penetapan dan pelaksanaan Peraturan Kampung tentang Wajib Belajar di Sekolah Kampung yang disepakati, didukung dan dikawal bersama para pihak dan menjadi pembelajaran untuk mengembangkan Peraturan Kampung dalam aspek lainnya. Gambar 7. Beberapa Kegiatan yang Dilakukan di Sekolah Kampung Sumber : IPPM Papua Kegiatan Sekolah Kampung terintegrasi dengan posyandu kampung, sekolah minggu, sekolah formal (SD), dan melalui pendampingan IPPM memberikan dukungan kepada pemerintah kampung, institusi adat, agama, perempuan dan pemuda, sehingga semua pihak di kampung mempunyai rasa kepemilikan terhadap proses-proses yang dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi: Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 40
(1) Kondisi obyektif fisik geografis wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tidak mendukung akses serta sosial-ekonomi-budaya masyarakat dengan pola hidup sederhana dan miskin yang tidak mendukung upaya perubahan dalam waktu cepat. (2) Persepsi masyarakat kampung yang masih tradisional yang menganggap "pendidikan secara sosial mahal", karena dari dulu sampai sekarang belum tertangani secara optimal. (3) Perilaku pengelola pendidikan formal tidak serius dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kampung dan pedalaman, menyebabkan masyarakat apatis terhadap proses-proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. (4) Partisipasi masyarakat semu karena peluang berbagai program pemberdayaan (banyak uang dikelola pemerintah kampung, termasuk daerah pinggiran dan pedalaman), dan sudah banyak dilakukan paket program (PAUD, posyandu, ekonomi kerakyatan), yang memberikan insentif kepada masyarakat sehingga berdampak negatif bagi pendekatan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. 4.5 Keluaran Pendidikan, Ketimpangan, dan Aspek Gender Diperlukan upaya yang serius untuk memperbaiki dan memperluas akses terhadap pendidikan. Hal ini dikarenakan fakta bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan, terutama bagi daerah-daerah dengan akses yang sulit. Pendidikan diharapkan menjadi sarana untuk merespon perubahan yang sedang terjadi dan menuntut seluruh komunitas tanpa terkecuali untuk berhadapan dengan perubahan yang sedang terjadi tadi. Orang Rimba di Jambi, begitu juga dengan suku-suku marjinal lainnya di wilayah Sumatera Tengah sedang menghadapi perubahan besar-besaran sebagai akibat eksploitasi dan pembukaan hutan secara masif. Selain itu, mereka juga dituntut untuk berinteraksi dengan orang luar yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak dapat mereka prediksi sebelumnya. Dari aspek jender, di beberapa kelompok Masyarakat Adat masih ada yang membatasi interaksi perempuan anggota kelompok mereka dengan orang luar. Hal ini erat kaitannya dengan anggapan tabu di kalangan mereka. Hal ini menyebabkan secara otomatis anak-anak yang dapat bersekolah hanyalah anak laki-laki. Pada kelompok lainnya, tidak ada batasan yang kaku terhadap aturan kehadiran perempuan di ruang publik. 4.6 Rekomendasi Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi kelompok Masyarakat Adat, khususnya pendidikan dasar, adalah dengan memperluas akses pelayanan pendidikan sehingga dapat menjangkau mereka dari segi infrastruktur/fasilitas (termasuk tenaga pengajar) dan yang terpenting sesuai serta dapat diterima dari segi budaya. Hal ini mengingat pada kelompk tertentu pendidikan belum dianggap penting, bahkan ada penolakan terhadap pendidikan modern karena dianggap bertentangan dengan adat dan kebiasaan. Hal ini misalnya terjadi pada beberapa kelompok Orang Rimba, menganggap kehadiran orang luar (termasuk guru) mendatangkan kesialan bagi mereka. Saat ini anggapan- anggapan seperti itu sedikit banyak sudah mulai terkikis. Aspek penting dari pendidikan pada Masyarakat Adat adalah menjaga dan melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal, termasuk misalnya dimungkinkan untuk menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Negara seperti Amerika Serikat, misalnya, telah memberlakukan kebijakan yang memungkinkan kelompok masyarakat/komunitas adat untuk tetap menggunakan dan mengembangkan bahasa dan budaya mereka dalam sistem pendidikan. Jika dilakukan, hal ini tentunya akan mempertahankan keragaman yang menjadi kekayaan kebudayaan Indonesia. 41 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut yaitu: a. Melaksanakan program pendidikan alternatif dengan metode dan kurikulum khusus bagi pendidikan dasar anak usia sekolah di KAT khususnya yang masih tinggal di dalam kawasan hutan. Program pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan KAT seperti LSM ataupun pihak swasta. b. Melaksanakan pendidikan keterampilan hidup (life skill) bagi anak-anak remaja dan orang dewasa di komunitas tersebut terutama keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi hasil hutan non-kayu maupun jenis keterampilan lainnya. c. Meningkatkan kapasitas pelayanan sekolah dasar dan lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan pendidikan bagi KAT yang telah menetap, khususnya yang berkaitan dengan penambahan tenaga guru dan penyusunan program khusus penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. d. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan LSM dan kelompok lainnya dalam menyusun program pendidikan bagi KAT. Berdasarkan pada strategi-strategi kebijakan tersebut, dapat dilakukan beberapa program untuk peningkatan kapasitas pendidikan KAT: a. Identifikasi dan pendataan jumlah anak usia sekolah dan usia remaja di setiap kelompok KAT. b. Program sekolah komunitas bagi anak usia sekolah dengan kurikulum yang digali dari kearifan budaya komunitas yang bersangkutan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan modern. c. Program pelatihan keterampilan hidup (life skill) khususnya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup KAT. d. Program pelatihan teknologi budidaya tanaman dan hewan hutan misalnya rotan, jernang, babi dan lebah madu. e. Program Beasiswa Pendidikan bagi anak-anak komunitas adat. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 42
Penghidupan (Livelihood) 5.1 Akses terhadap Sumber Daya Akses terhadap sumber daya merupakan aspek vital bagi sebagian besar Masyarakat Adat, terutama bagi kelompok yang masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya lokal seperti hutan, sungai, danau, maupun laut. Di sisi lain, akses terhadap pemanfaatan sumber daya ini masih sering kali menjadi masalah, bahkan tidak jarang menjadi potensi konflik yang tidak terselesaikan. Dalam kacamata negara, sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) berperan dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan, maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Oleh karena itu pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Penjabaran kebijakan pemerintah terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dibagi dalam tiga arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; (2) Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dijabarkan dalam empat arah kebijakan yaitu (1) Perbaikan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (3) Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (4) Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan draft Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang dikeluarkan oleh Bappenas (2013), beberapa perkembangan terakhir terkait kondisi lingkungan hidup yang menjadi konteks hubungan masyarakat dengan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: (1) Sumber daya alam yang semakin berkurang dan menurun kualiatasnya. (2) Ketimpangan penguasaan tanah dan Sumber Daya Alam. (3) Konflik agraria yang tidak terselesaikan secara tuntas dan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan warga miskin. (4) Kemiskinan di kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang semakin berkurang dapat dibuktikan dengan misalnya, luas tutupan hutan yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 luas hutan kita mencapai 104.747.566 ha, berkurang menjadi 98.242.002 ha pada tahun 2011. Penurunan luasan hutan ini disebabkan antara lain oleh penerbitan izin-zin pertambangan dan perkebunan skala besar. Selain itu sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 1985-2005 jumlah DAS kritis bertambah dari 22 menjadi 65. Pada 2009 Menteri Kehutanan menetapkan 108 DAS kritis harus segera ditangani. Ketimpangan penguasaan tanah dan Sumber Daya Alam terlihat dari data kepemilikan 56% aset nasional yang sebagian besar berupa tanah dikuasai oleh 0,2% orang. Dari seluruh izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebanyak 99,7 diberikan kepada perusahaan, dan hanya 0,3% yang diberikan pada masyarakat. Konflik agraria masih mewarnai hubungan antara masyarakat, pemilik modal, dan pemerintah atas pengelolaan Sumber Daya Alam. Di beberapa tempat di Jambi, banyak perkampungan dan hutan Masyarakat Adat sudah terkepung oleh lahan sawit milik perkebunan. Terdapat 31.957 desa yang berada baik di dalam, 43 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
di tepi, maupun sekitar hutan. Jumlah tersebut merupakan 36,17% dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyatakan terdapat 48,8 juta orang yang tinggal di perdesaan sekitar kawasan hutan (Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014). Dari jumlah tersebut, 21% penduduk diperkirakan miskin. Peningkatan status ekonomi dan penghidupan Masyarakat Adat dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam sesuai dengan karakteristik tempat tinggal Masyarakat tersebut dengan orientasi pemanfaatan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat sekitar hutan harus dipastikan dapat memanfaatkan hasil-hasil hutan sepanjang dapat melestarikan dan menjamin tidak terjadinya eksploitasi berlebihan. 5.2 Peningkatan Nilai Tambah Upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian dan perikanan berhadapan dengan permasalahan rendahnya teknologi pengolahan, terbatasnya akses petani dan nelayan maupun pengolah terhadap permodalan, dan kurangnya promosi produk pertanian domestik. Solusi yang dapat dilakukan antara lain pemberian bantuan mesin olahan komoditas pangan, peningkatan promosi produk lokal, pemberian bantuan peralatan kerja, serta peningkatan akses petani/nelayan pada perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian dan perikanan dihadapkan pada permasalahan kecilnya status dan luas lahan, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan rendahnya akses terhadap informasi dan modal. Usaha yang perlu dilakukan adalah mendorong diversifikasi usaha tani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan nelayan, meningkatkan dan memperkuat kelembagaan petani, dan mengembangkan sistem data dan informasi yang dapat diakses oleh petani dan nelayan. 5.3 Belajar dari WWF di Papua: Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kanume Di Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, WWF beserta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian menggagas pengembangan usaha kecil penyulingan minyak kayu putih untuk menambah penghasilan warga dan meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat Adat Kanume. Masyarakat Adat Kanume bertempat tinggal di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Wasur (TNW) bersama beberapa suku lain yaitu Suku Marind, Marori, Mengey dan Yeinan. Taman Nasional Wasur (413.810 ha), terletak di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.282/Kpts-VI/1997, tanggal 23 Mei 1997. Kawasan ini terletak di batas negara dengan Papua New Guinea dan berbatasan langsung dengan Tonda Wide Life Management Area di Papua New Guinea. Keberadaan mereka (Masyarakat Adat) di kawasan ini sudah turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung maupun sebagai taman nasional. Mereka memiiliki nilai kearifan budaya untuk melindungi alam secara tradisional, dan memiliki totem masing-masing marga atau klan, yang dilambangkan dengan tumbuhan atau satwa liar. Masyarakat Adat Kanume memiliki tanah adat dibagian tengah kawasan. Saat ini mereka tinggal pada Kampung Sota, Yanggandur, Rawa Biru, Tomer, Tomerau serta Kondo di pesisir. Masyarakat Adat Kanum juga tinggal dan memiliki tanah adat di wilayah Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Populasi penduduk di Taman Nasional Wasur dapat dilihat pada tabel berikut: Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 44
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Kampung di Taman Nasional Wasur Tahun 2012 No Nama Kampung Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah Rumah Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Rawa Biru 129 124 253 72 48 2. Tomerau 152 137 289 78 58 3. Yanggandur 219 182 401 84 80 4. Onggaya 189 145 334 92 67 5. Kondo 206 185 391 95 88 6. Wasur 227 206 433 110 92 7. Kuler 278 277 555 120 103 8. Tomer 276 226 502 122 105 9. Sota 419 382 801 229 214 Jumlah 2095 1864 3959 1002 855 Sumber: WWF Regional Sahul, Papua Untuk kelangsungan hidup sehari-hari mereka umumnya masih meramu yakni mengambil hasil hutan dan rawa yang ada di sekitarnya. Mereka juga beternak dalam jumlah kecil seperti memelihara ayam dan babi. Mereka juga memelihara anjing yang biasanya digunakan untuk berburu. Selain itu mereka berkebun kecil-kecilan untuk jenis tanaman yang lain seperti berkebun pisang, singkong dan beberapa tanaman keras lainnya dalam jumlah yang terbatas. Makanan pokok masyarakat adat Kanume adalah kumbili. Nama Kumbili dalam bahasa Kanum ialah keter atau porai sendangkan Ubi merah disebut samkam. Kumbili adalah sejenis ubi jalar yang wajib ditanam oleh keluarga-keluarga Kanume. Walaupun saat ini mereka juga makan nasi tetapi berkebun kumbili harus tetap dilakukan. Berbeda dengan kebun tanaman lain yang dibuat dalam ukuran kecil, kebun kumbili dibuat lebih luas dan dikerjakan oleh satu keluarga besar. Sudah ada jadwal dalam tradisi mereka dimana waktu untuk menyiapkan lahan kebun, menanam, menaikkan tanah bedeng saat musim hujan, membersihkan secara teratur dan memanen. Hasil panen kumbili biasanya mereka simpan di dalam gudang. Gudang Kumbili dengan bahasa Kanum Porai Mengk atau Ketermengk. Kumbili yang disimpan di dalam gudang ini dibagi berkelompok sesuai dengan ukurannya. Ukuran yang besar untuk acara pesta adat, yang sedang untuk makan sehari-hari sementara yang lonjong dan ujungnya tajam untuk bibit. Gudang kumbili umumnya terletak di belakang rumah atau di dusun/kebun yang agak jauh dari rumah. Di dalam gudang ini disimpan juga jenis pangan lainnya yang ikut ditanam di sekitar kebun kumbili seperti ubi merah, petatas, keladi, labu dan pisang. Kumbili dan ubi-ubian ini hanya untuk dimakan sendiri dan tidak dijual. Menurut Bapa Yery di Yanggandur:"Walaupun ada beras, kami pun kebun kumbili terus tambah besar karena banyak keluarga baru toh." Untuk mendapatkan uang umumnya mereka menjual hasil buruan, hasil menjaring, menjual jeruk, kelapa, pisang dan kemiri. Sumber penghasilan mereka sangat terbatas dan kehidupan mereka sangat sederhana. Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, maka pada tahun 1990, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindrustrian, mencoba mengembangkan usaha kecil penyulingan minyak kayu 45 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
putih dengan memanfaatkan potensi hutan kayu putih tersebut. Kegiatan ini yang kemudian pendampingannya dilanjutkan oleh WWF dan YWL (Yayasan Wasur Lestari). Penyulingan minyak kayu putih dipilih karena potensi bahan bakunya cukup tersedia di sekitar kampung, prosesnya sederhana, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pohon kayu putih yang banyak tersedia di TN Wasur, cukup diambil daunnya untuk disuling menjadi minyak kayu putih, pohonnya sendiri cukup dijaga agar tetap hidup dan tidak ditebang. Dengan demikian, kebutuhan akan daun kayu putih secara tidak langsung akan melindungi pohonnya, termasuk juga hutan TN Wasur secara keseluruhan. Usaha Minyak kayu putih saat ini berkembang sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Karena prosesnya yang sederhana maka kegiatan mencari daun dan menyuling minyak kayu putih saat ini, lebih banyak dilakukan oleh kaum ibu, termasuk ibu-ibu janda. Ibu-ibu merasa sangat terbantu dengan adanya penyulingan minyak kayu putih ini, karena mereka memiliki sumber penghasilan tetap untuk kebutuhan sehari-hari dibanding sebelumnya. "Terima kasih, kami sekarang tidak susah lagi dapat uang, untuk beli garam, beras, sirih maupun pinang juga bantu anak-anak sekolah" kata Ibu Maria Maiwa di Kampung Yanggandur. Kata-kata Ibu Maria tadi ikut diiyakan oleh ibu-ibu lain yang sedang berkumpul saat kunjungan Tim WWF dan YWL. Ibu-ibu ini dapat memperoleh uang dari menjual daun kayu putih, menyuling minyak kayu putih dan juga menganyam keranjang kecil atau sarung botol yang terbuat dari dari rumput rawa dan pelepah pisang, untuk mempercantik kemasan botol kayu putih. Dalam sekali menyuling dibutuhkan 70 - 125 kg daun (dapat juga dibeli dengan harga Rp700 per kg) dan dapat menghasilkan 1,5 - 4 liter minyak kayu putih dan dalam sehari satu alat penyulingan dapat digunakan untuk menyuling 3 - 4 kali. Harga minyak kayu putih saat ini Rp70 ribu per liter dan harga anyaman sarung botol sebesar Rp2.000. Saat ini sedang didiskusikan dengan kelompok-kelompok penyuling dan pendamping dari YWL dan WWF, untuk menaikan harga jual minyak kayu putih menjadi Rp100 ribu per liter dan juga harga daun Rp1.000 kg, setelah lobby dengan perusahaan pembeli minyak kayu putih di Jawa setuju menaikkan harga minyak. Minyak kayu putih dari TN Wasur termasuk dalam Green and Fair Product (produk hijau dan adil) WWF Indonesia. Dengan adanya penghasilan yang tetap dan memadai bagi perempuan serta jika hasil tersebut dikelola dengan baik, maka dengan sendirinya kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dan kesejahteraan hidup perempuan dan keluarganya akan meningkat. Mensejahterakan satu perempuan sama dengan mensejahterakan satu generasi. Sebaliknya akan meningkatkan kepedulian mereka tetap menjaga hutan dan alamnya yang menghasilkan bahan baku bagi kegiatan ekonominya serta penunjang kegiatan hidupnya sehari-hari. Agar warga kampung dapat mengelola uang yang mereka terima mereka dengan baik, maka WWF juga melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga. 5.4 Peningkatan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal Peningkatan keterampilan Masyarakat Adat disesuaikan dengan mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Di berbagai lokasi pemberdayaan KAT sudah terlihat potensi lokal yang dapat dikembangkan dari sektor pertanian, perkebunan, maupun mengembangan kerajinan tangan khas setempat. Di Dusun Senagen, Kalimantan Barat, hampir semua warga memiliki keterampilan membuat tikar (lampit) yang terbuat dari rotan dan kulit kayu. Kerajinan ini mereka buat sebagai sampingan untuk mengisi waktu luang. Sayangnya, hasil kerajinan mereka belum Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 46
dapat dipasarkan karena tidak ada akses pemasaran. Di Desa Sekaih, masih di Kalimantan Barat, warga sudah dapat memperoleh penghasilan dari tanaman Sahang (lada) yang mereka tanam di pekarangan rumah yang dibangun oleh Kemensos. Gambar 8. Berbagai Jenis Usaha dan Nilai Tambah di Sejumlah Lokasi KAT Tanaman lada yang di jual warga KAT Dusun Sekaih, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kerajinan tikar yang dibuat dari pelepah pohon, namun tidak dipasarkan karena tidak ada pengepul yang membeli. Warung KAT yang dibangun dan bantuan bibit mangga pada Pemberdayaan KAT tahun 2009 di Desa Semongan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 47 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Box 4. Mata Pencaharian di hutan Contoh kasus relokasi warga KAT di sekitar Desa Kai, Halmahera Utara, Maluku Utara. Pertanyaan utama yang diajukan oleh warga KAT terkait rencana pemberdayaan KAT adalah soal mata pencaharian. Dengan adanya rencana relokasi tempat tinggal mereka dan bergabung dengan saudara-saudara mereka di desa, mereka khawatir akan jauh dari sumber penghidupan yang selama ini berada di hutan. Kebun mereka berada di hutan dengan aneka tanaman seperti kelapa, kakao, cengkeh, dan sebagainya. Begitu juga dengan hewan buruan yang masih dapat mereka dapatkan seperti rusa, babi, kuskus, maleo, dan sebagainya semua berada di hutan. Singkatnya, di hutan sumber daya masih melimpah dan mereka terbiasa dengan pola hidup yang mereka jalankan. Di hutan juga sumber air bersih melimpah. Jika mereka harus tinggal di desa harus ada alternatif mata pencaharian yang dapat dilakukan. Setelah dilakukan pertemuan antara warga KAT dengan kepala Desa Kai, warga KAT menyampaikan saran agar mereka diberikan pelatihan-pelatihan pertanian sehingga setelah program bantuan selesai mereka bisa hidup mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan. Warga KAT juga meminta pelatihan peternakan seperti beternak ayam kampung, sapi, dan juga pelatihan pertanian. Bantuan lain yang mereka harapkan adalah bibit tanaman-tanaman yang akan mereka tanam. Sedangkan untuk lahan pertanian mereka tidak mengalami kesulitan. 5.5 Rekomendasi Perbaikan tingkat kehidupan Masyarakat Adat dapat dilakukan salah satunya dengan membuka akses terhadap Sumber Daya Alam. Upaya lain untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Adat yaitu dengan menciptakan akses pasar, melindungi harga, dan melakukan pendampingan di bidang peningkatan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan. Akses jalan dan sarana pemasaran masih menjadi kendala utama partisipasi kelompok KAT dalam proses ekonomi pasar yang menguntungkan mereka. Selain itu, peningkatan skill dan jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka mulai dapat dipikirkan untuk perbaikan taraf hidup warga KAT di masa depan. Usaha jangka panjang dapat diarahkan untuk menyediakan dan memungkinkan Masyarakat Adat untuk: 1. Bermukim sesuai dengan tanah dan mata pencahariannya, penghidupan menyesuaikan dengan potensi, keterampilan, dan minat warga KAT. 2. Melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan. 3. Terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi: sekolah, puskesmas, listrik dan air bersih. 4. Terhubung dengan sarana angkutan darat/laut reguler ke pusat desa/kecamatan/ke tempat-tempat kegiatan ekonomi. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 48
Kebijakan Indigenous People di Negara-Negara Lain 6.1 Indigenous People di Australia Indigenous People di Australia dikenal dengan nama Aborigin dan Torres Strait Islander People. Pendekatan kebijakan Pemerintah Australia terbagi dalam dua pandangan besar: Assimilation (percampuran budaya) dan self-determination (mempertahankan budaya dan adat). Pendekatan assimilation dilakukan kepada warga asli yang mau/bisa mencampurkan budaya mereka dengan budaya masyarakat umum dan self-determination dilakukan bagi warga asli yang masih tetap mempertahankan budaya dan adat mereka. Adapun prinsip-prinsip yang dilakukan yaitu keadilan, unik, kedaulatan, menghormati nilai dan budaya, melindungi budaya serta membangun kemitraan, merespon persoalan lokal yang kontekstual. Ada beberapa bidang program untuk mendukung kebijakan Masyarakat Adat di Australia yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Anak Usia Dini, Partisipasi Ekonomi, Perumahan yang layak dan sehat, Penguatan pemimpin dan pemerintah, Perlindungan, Penguatan Masyarakat Adat di Northern Territory, Seni dan Budaya, Rekonsiliasi. Berdasarkan bidang atau sektor tersebut terdapat kebijakan dan program-program yang mendukung antara lain: (1) Kesehatan: Meningkatkan tingkat kesehatan bagi Masyarakat Abirigin dan Torres Strait Islander untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesehatan dengan masyarakat umum. Target sasaran dan capaiannya yaitu: a. Peningkatan kesehatan anak-anak. b. Perluasan kebutuhan utama kesehatan dengan bermitra bersama organisasi/lembaga kesehatan. c. Pelatihan tenaga kesehatan lokal dan mempekerjakan dokter dan professional untuk masyarakat adat. d. Mengatasi gangguan kesehatan berat termasuk gangguan kesehatan akibat rokok. e. Mengatasi masyarakat adat yang kecanduan alcohol dan penyalahgunaan obat. f. Menyediakan pelayanan kesehatan mental. g. Memastikan tingkat kesehatan dan keamanan makanan di toko-toko yang menjadi tempat berbelanja masyarakat adat. Beberapa program kesehatan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan bagi Indigenous People di Australia: a. Break the Chain: Kampanye untuk mendukung perokok meninggalkan kebiasaan merokok dan menjaga mereka yang sudah meninggalkan kebiasaan merokok agar tidak kembali lagi. b. Health Heroes: Kampanye untuk melibatkan masyarakat adat dalam bekerja di bidang kesehatan. c. Local Communities Campaign: Mengembangkan marketing sosial bersama masyarakat adat d. Petrol Sniffing Prevention Progra. e. Regional Tackling Indigenous Smoking and Promoting Healthy Lifestyles Program: Promosi hidup sehat untuk menghilangkan kebiasaan merokok dan memulai hidup sehat. f. Medicare: Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat adat. 49 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
(2) Pendidikan: Kebijakan dan program untuk meningkatkan kesempatan partisipasi pendidikan masyarakat adat. The Aboriginal dan Torres Strait Islander Action Plan 2010 - 2014 telah disepakati oleh Kementerian Pendidikan Australia untuk mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antara masyarakat adat dan masyarakat umum lainnya. Program-program yang dilaksanakan yaitu: a. Focus School Next Step: Pemerintah Australia berkomitmen untuk memberikan dana sebanyak 30 juta dolar selama dua tahun (2012-2014) kepada 102 lokasi sekolah. b. Improving School Enrolment and Attendance through Welfare Reform Measure (SEAM): Mendorong orang tua agar lebih mementingkan partisipasi pendidikan bagi anak-anak dan menjaga semangat serta tingkat kehadiran anak masyarakat adat di sekolah. c. Indigenous Business Australia Scholarship Fund: Dukungan dana (beasiswa) untuk masyarakat adat usia dewasa agar mencapai keterampilan, pengetahuan yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. d. Indigenous Ranger Cadetship Pilot: Terdapat 12 wilayah dan sekolah terpencil menerima 500.000 dolar untuk menjadi Indigenous Ranger Cadetship Pilot yang menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Australia untuk memberdayakan masyarakat adat menyelesaikan pendidikan, pelatihan dan karir di daratan, laut dan manajemen sumberdaya alam. e. Indigenous Youth Leadership Program: Mendukung dan memajukan masyarakat adat menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun serta sampai universitas. f. Investing in Focus School: Bantuan dana sebanyak 40 juta dolar, selama dua tahun yang mendukung 284 lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melakukan kegiatan pendidikan sebagai upaya menghilangkan buta huruf dan angka sesuai dengan Education Action Plan 2010-2014. g. Parental and Community Engagement Program (PaCe): Pendampingan bagi orang tua agar anak-anak mereka tetap berpartisipasi untuk mengikuti program pendidikan. h. Personalised Learning Plans: Program yang di desain bagi para siswa bekerja sama dengan guru untuk merancang tujuan belajar. i. School Nutrition Program: Bantuan sarapan dan makan siang bagi masyarakat adat yang terpencil untuk mendukung tingkat kehadiran dan proses belajar mereka. j. Sporting Change: Mendorong tercapainya outcome siswa untuk olah raga dan rekreasi. (3) Anak Usia Dini (Early Childhood): Kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai upaya mengurangi kesenjangan tertuang dalam The National Partnership Agreement on Indigenous Early Childhood Development. Program yang dijalankan yaitu: a. Healthy for Life: Bantuan dana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adat mulai dari bayi, anak dan ibu. b. Home Interaction Program for Parents and Youngsters (HIPPY): Program selama dua tahun untuk membantu orang tua agar mendidik anaknya yang akan sekolah. Pre-School Profile: Program yang membantu guru dan orang tua memantau perkembangan pendidikan anak saat usia PAUD dan TK. (4) Partisipasi Ekonomi: Kebijakan memperluas kesempatan kerja masyarakat adat. a. Business Development Assistance Program: Pendampingan untuk mendorong usaha kecil dan menengah. b. Equity Investment Program: Peluang berinvestasi bagi masyarakat adat. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 50
c. Indigenous Cadetship Support: Meningkatkan prospek kerja bagi masyarakat adat yang sekolah dengan membuka jaringan. d. Indigenous Capital Assistance Scheme: Penawaran bagi masyarakat adat yang memiliki usaha agar bisa mengakses pasar yang lebih luas. e. Indigenous Community Link: Pendampingan masyarakat adat agar mendapatkan akses pelayanan-pelayanan pendukung lainnya. f. Job Service Australia (JSA): Akses bagi masyarakat adat dalam JSA agar mereka lebih mudah mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kubutuhan dan kemampuannya. g. Remote Jobs and Community Program: Bertujuan membantu para pencari kerja bagi masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil agar mudah mendapat informasi kerja. h. Working on Country: Program membangun pengetahuan tradisional untuk melindungi tanah dan laut. (5) Rumah Sehat (Healthy Home): Memberikan atau membangun rumah dan infrastuktur pendukung. a. Army Aboriginal Community Assistance Program: Peningkatan masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil dengan pembangunan rumah, perbaikan jalan, sistem sanitasi yang baik, pelayanan kesehatan dan pelatihan siap kerja. b. Indigenous People Ownership Program: Pendampingan keluarga untuk memiliki rumah dan tanah sendiri. c. Municipal and Essential Services Program: Bantuan perawatan sistem sanitasi, dan tempat pembuangan sampah agar lingkungan tempat tinggal tetap sehat. d. Remote Indigenous Energy Program: Pendampingan pendidikan bagi masyarakat adat mengenali bahan-bahan energi yang bisa diperbaharui. (6) Governance and Leadership: Penguatan pengorganisasian dan kepemimpinan diantara masyarakat adat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. a. Mendukung dan mendorong masyarakat adat untuk mengikuti pemilu. b. Memastikan organisasi masyarakat adat berjalan dengan baik. c. Melatih pemimpin adat agar lebih kuat memimpin komunitasnya. d. Membina hubungan yang lebih baik antar komunitas. e. Mendampingi dan mendukung kekuatan dan ide masyarakat adat. (7) Safe Communities: memastikan komunitas adat terlindungi di dalam rumah dan lingkungan tempat tinggalnya. a. Memberikan perlindungan bagi keluarga dan anak terhadap kekerasan. b. Mengatasi penyalahgunaan minuman beralkohol. c. Melarang pemasaran minuman di wilayah komunitas adat. d. Bekerja sama dengan perencana daerah untuk meningkatkan perlindungan bagi komunitas adat. e. Melindungi wilayah komunitas adat dengan menempatkan beberapa personel dan pos-pos polisi. f. Mendukung patroli di malam hari. 51 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
(8) Stronger Futures in the NT: Penguatan Pemerintah Australia bersama masyarakat Aborigin di wilayah utara agar hidup bebas bagi anak, keluarga dan komunitas adat aman dan sehat. a. Meningkatkan pelayanan. b. Menciptakan lapangan pekerjaan lokal. c. Mengatasi penyalahgunaan minuman beralkohol. d. Mendorong anak-anak agar sekolah setiap hari. (9) Art and Culture: Penguatan identitas budaya masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. a. Berupaya meningkatkan budaya komunitas adat. b. Mendukung dan menjaga budaya komunitas adat. c. Mendukung dan menjaga bahasa lokal, komunitas adat. d. Memberikan peluang kesempatan kerja bagi komunitas adat dalam sektor seni dan budaya. e. Membantu promosi kesehatan dan rekonsiliasi bagi masyarakat adat melalui pengembalian sejarah dan benda-benda asli nenek moyang mereka. f. Mendukung pusat budaya, organisasi yang mencangkup produksi, promosi dan pemasaran seni komunitas adat. (10) Reconciliation: Penguatan hubungan antara warga Aborigin dan Torres Strait Islander lintas sektoral membangun serta masyarakat diluar mereka. Pemerintah bekerja kepercayaan dan persahabatan dengan warga asli melalui dialog terbuka serta hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini juga diupayakan untuk merubah prilaku yang berdasarkan kesalahpahaman atau mitos. 6.2 Indigenous People di Vietnam Jumlah Indigenous People di Vietnam adalah sebanyak 14% (11 juta jiwa) dari total populasi sebanyak 82 juta jiwa. Pemerintah Vietnam berhasil meningkatkan standar hidup sesuai MDGs, sekaligus memelihara dan mengembangkan budaya etnik minoritas. Pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan 17,1% termasuk pada Indigenous People, Pendidikan dasar (94.4% tingkat partisipasi sekolah warga asli), dan kesehatan reproduksi (MDGs Report, 2008). Jaminan Stabilitas Lahan: 5.000 hektar lahan warga asli dijamin pemerintah Vietnam (VDGs, 2008). Keberhasilan ini dicapai melalui dukungan berbagai pihak. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh pemerintah Vietnam dalam penanganan etnis minoritas antara lain dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam berupa promosi kebijakan yaitu: 1. Prinsip berdasarkan keadilan, solidaritas dan hubungan yang saling menguntungkan dengan Indigenous People. 2. Menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi Masyarakat/Komunitas Adat untuk berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat lain pada umumnya. 3. Menghormati kepentingan, tradisi, budaya, bahasa, adat dan kepercayaan seluruh Masyarakat/Komunitas Adat. 4. Mensinergikan kebijakan sosial dan ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah dan etnis Masyarakat/Komunitas Adat. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 52
Prinsip kebijakan tersebut telah direfleksikan dalam konstitusi dan undang-undang dasar yang menetapkan bahwa negara melindungi, menguatkan, dan mengkonsolidasikan kesatuan Masyarakat/Komunitas Adat dan mencegah segala bentuk kegiatan yang dapat mengancam masyarakat adat. Semua masyarakat adat di posisikan secara adil. Mereka secara otomatis menjadi bagian dari warga negara Vietnam yang memilik hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah Vietnam selalu mencari jalan keluar untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan budaya Masyarakat Adat. Fokus kebijakan dan program bagi masyarakat adat memiliki tujuan jangka panjang. Kebijakan dan program selain bersifat jangka panjang juga komprehensif. Berikut ini beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Vietnam: 6.2.1 Zona Ekonomi Baru dan Permukiman Baru Pemindahan permukiman berdasarkan penetapan zona ekonomi telah memberikan pelajaran berharga bagi Vietnam. Program ini berlangsung antara tahun 1968 - 1998. Pemerintah telah melakukan pemindahan sebanyak enam juta orang yang berlangsung selama tiga periode yaitu 1960 - 1975, 1976 - 1986, 1987 - 2002. Penentuan zona ekonomi di wilayah pegunungan dan daerah terpencil berdasarkan pertanian serta hutan untuk usaha komunitas adat di desa. Berikut ini Kebijakan dan program nasional yang dilakukan Pemerintah Vietnam untuk komunitas adat dan daerah pegunungan: Tabel 6. Berbagai Kebijakan Bagi Komunitas Adat di Vietnam Tahun Orientasi 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Kebijakan pengembangan sosial ekonomi untuk etnis minoritas Tujuan dan strategi pengembangan sosial ekonomi etnis minoritas Program pengentasan buta huruf Manajemen, perlindungan pengolahan hutan dan sumber daya alam lainnya Kebijakan pengembangan pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan, pedalaman dan daerah terpencil Reboisasi hutan Identifikasi kepemilikan lahan dan penggunaannya Program etnis minoritas yang mengalami masalah Subsidi transportasi wilayah pergunungan dan peningkatan nutrisi Health care untuk masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan sedang dalam kurun waktu 1997 - 2000 dan 2000 - 2020 Membangun pusat pemukiman di daerah pegunungan 1997 1998 Program mengurangi kelaparan dan kemiskinan Sumber: Zelius, Asian Development Bank, 2002. 6.2.2 Kebijakan Hidup Menetap Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Vietnam ketiga di wilayah pedalaman terjadi keterbatasan persediaan makanan. Program yang dilakukan yaitu mendukung produktivitas pertanian dan penghidupan, asistensi pelatihan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi. 53 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
6.2.3 Penghilangan Kasus Kelaparan dan Pengurangan Kemiskinan Berikut ini program nasional untuk pengurangan kemiskinan sejak tahun 1998 yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur untuk masyarakat adat miskin. 2. Subsidi bagi masyarakat adat. 3. Pemusatan penduduk. 4. Migrasi dan pembagian zona ekonomi baru yang memerhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat. 5. Pengembangan pertanian, hutan, dan perikanan. 6. Kredit untuk masyarakat miskin. 7. Asistensi kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat adat. 8. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan produksi. 9. Peningkatan kapasitas bagi staf/petugas yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat adat. 6.2.4 Program Yang Berbasis Masyarakat Proses pembangunan sosial seyogyanya mengacu pada karakteristik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang eksis dalam kehidupan komunitas, perpaduan dua perspektif: ekologi dan keadilan sosial/HAM (Ife dan Tesoriero, 2008). Perspektif ekologis: visi pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, dilandasi oleh prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan dari lingkungan hidup. Perspektif keadilan sosial dan HAM: visi dari aspek sosial yang didasarkan atas prinsip defenisi dan penjaminan hak-hak, kesetaraan, pemberdayaan, kebebasan menentukan kebutuhan dan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Menurut Yulaswati (2013), prinsip dasar dalam menyusun kebijakan dan program berdasarkan pemahaman di atas: 1) Berbasis Komunitas, untuk menunbuhkan rasa percaya diri yang tinggi dan komitmen yang lebih besar terhadap pembangunan. 2) Keberlanjutan Sosial, yang menjaga keberlanjutan sistem serta norma sosial yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. 3) Keanekaragaman, baik dalam aspek ekologi dan sosial (dalam kaitan mengatasi ancaman ekologis pada budaya monokultur ataupun ancaman memaksakan keseragaman dalam segala sesuatu, baik berupa peraturan dan kebijakan). 4) Saling Percaya (Trust), untuk saling memahami dan menghargai masing-masing pihak baik komunitas adat, Pemda, LSM serta para pihak lainnya yang terlibat. 5) Menghargai Pengetahuan Lokal, pembangunan pengetahuan lokal, budaya lokal dan sumberdaya lokal. "bottom-up" yang menghargai 6) Kemitraan, semangat para pihak diarahkan pada sinergi yang efektif dan produktif. Pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan menurut Shardlow (dalam Adi 2002), yaitu bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 54
Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang paling memahami masalahnya dan kebutuhannya. Agen perubah dengan komunitas adat bergerak dan berkembang secara bersama-sama. Salah satu faktor penting dalam pemberdayaan komunitas adat yaitu fieldworker atau pendamping di lapangan. Mereka adalah agen perubah dilevel pelaksanaan yang berinteraksi langsung dengan komunitas adat (Adi, 2013). 6.2.5 Pengembangan Sistem Kesehatan Program kesehatan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain pendirian fasilitas kesehatan, pemberian pelatihan staf kesehatan lokal, pemberian obat gratis. 6.2.6 Pengembangan Sistem Pendidikan Kebijakan Pemerintah Vietnam memiliki dua tujuan besar yaitu pemberantasan buta huruf dan pembentukan kader lokal yang dilatih untuk menjadi tenaga pengajar. 55 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Mengakhiri Kemiskinan dan Kesenjangan Masyarakat Adat, Bagaimana Mencapainya? 7.1 Pendahuluan Usaha mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan pada Masyarakat Adat ke depan membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak (stakeholder) baik pemerintah maupun non pemerintah. Otonomi Daerah yang sudah bergulir memunculkan peluang bagi upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat, penyelesaian konflik, dan penanganan masalah-masalah lainnya. Di lain pihak, ini menjadi tantangan tersendiri terutama berkaitan dengan koordinasi kebijakan, pengamnbilan keputusan, kewenangan yang sering masih tumpang tindih, dan implementasi yang menjadi lebih kompleks. Hal tersebut dapat memperlemah sekaligus menghambat percepatan implementasi kebijakan nasional dan program-program terkait. Namun demikian, beberapa daerah sudah mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan terkait Masyararakat Adat misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai tanah ulayat seperti dilakukan Pemda Sumatera Barat dan Jawa Barat. Pemerintah daerah termasuk tingkat kecamatan dan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat di tingkat pusat dan daerah, Pihak Swasta, semua memiliki tanggung jawab bersama melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan dan kemiskinan Masyarakat Adat. Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Adat di antaranya yaitu (1) diterbitkannya kebijakan nasional yang mendukung pengakuan terhadap hak- hak Masyarakat Adat (termasuk di dalamnya Judicial Review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No.41 tahun 1999 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan hutan negara); (2) tercantumnya tujuan peningkatan kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rencana pembangunan nasional, terkait juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar, terpencil, perbatasan, dan pasca konflik; dan (3) adanya upaya secara konsisten dari pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam melakukan pembinaan kesejahteraan bagi warga KAT. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi umum yang dapat diberikan berdasarkan temuan dan penjabaran yang sudah diberikan di bab-bab sebelumnya: 1. Memperkuat basis hukum jaminan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, serta yang terpenting adalah implementasi perangkat-perangkat aturan kebijakan yang sudah dibuat. Hukum dan kebijakan yang kuat menjadi dasar untuk mewujudkan jaminan atas hak-hak dan perlindungan sosial serta menjadi alat advokasi kepentingan mereka. Di samping itu, mengingat terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Masyarakat Adat, dengan beragam istilah/nomenklatur dan definisi, perlu adanya usaha untuk mensinergikan semua produk peraturan perundang-undangan tersebut. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 56
2. Memperkuat fokus program pengentasan kemiskinan di kalangan Masyarakat Adat dengan pengarusutamaan Masyarakat Adat dalam program-program pengentasan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan misalnya bagi daerah-daerah dengan tingkat permasalahan Masyarakat Adat yang tinggi seperti di kawasan Sumatera Tengah, Sulawesi, dan wilayah lainnya. 3. Merancang program perlindungan sosial yang lebih sensitif terhadap permasalahan Masyarakat Adat yang sering memiliki karakteristik dan tantangan yang spesifik. 4. Meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah dalam penangan persoalan Masyarakat Adat di daerahnya dan sangat terbuka untuk mencarikan solusi dengan karakter permasalahan yang spesifik dan peluang yang tersedia. 5. Memperbaiki basis data tentang Masyarakat Adat. Saat ini belum ada data tentang jumlah dan sebaran Masyarakat Adat secara lengkap dengan tingkat kemajuan hidup, kondisi kemiskinan, dan permasalahan yang dihadapi. Tersedianya data tersebut akan sangat membantu penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat. 7.2 Pengakuan Identitas dan Hak 7.2.1 Hak Individu Hak individu Masyarakat Adat sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya dijamin oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (pasal 27 ayat 1), berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A), berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (pasal 28C), berhak hidup sejahtera lahir batin dan mendapat layanan kesehatan (pasal 28H), mendapatkan jaminan sosial (28H ayat 3), berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dasar wajib dibiayai pemerintah (pasal 31 ayat 1 dan 2). Kesimpulannya adalah, Masyarakat Adat sebagai komponen bangsa berhak atas jaminan aspek penghidupan, kesehatan, dan pendidikan, yang menjadi dasar pencapaian hidup sejahtera. Implementasi jaminan ini harus betul-betul mendapat perhatian misalnya dengan menyediakan serta memperbaiki akses layanan dasar di lokasi KAT seperti Sekolah Dasar, Puskesmas, sarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur ekonomi, dan sebagainya yang menjadi garda terdepan layanan bagi Masyarakat Adat. Selain itu, sebagai mana sudah diterangkan pada awal tulisan ini, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang tercantum dalam pasal 28B (ayat 2). Negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai budaya (pasal 32 ayat 1), menghormati dan memelihara bahasa daerah (pasal 32 ayat 2) sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Saat ini kita sudah memiliki landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang cukup kuat sebagai batu pijakan pengakuan hak dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Yang terpenting saat ini adalah aturan teknis pelaksanaannya di lapangan, dan perangkat-perangkat yang menjamin implementasi atau pelaksanaan regulasi yang sudah ada tersebut. Registrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar untuk memastikan warga negara terdaftar sebagai penduduk dan mendapatkan hak-haknya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk juga dipastikan dapat mengakses berbagai program jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Saat ini masih banyak warga KAT yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan lainnya. Hal ini berdampak pada, pertama, tidak 57 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
terdatanya sejumlah warga begara dalam penghitungan jumlah penduduk. Kedua, terdapat sejumlah warga negara yang tidak dapat mengakses program jaminan sosial yang biasanya bisa diakses jika warga tersebut mimiliki KTP. Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya registrasi kependudukan di kalangan Masyarakat Adat, terutama mereka yang sangat terpencil, adalah antara lain sebagai berikut: (1) Lokasi warga KAT yang sangat terpencil dan tersebar. (2) Kebiasaan sebagian warga KAT yang masih menjalani kehidupan berpindah (nomaden) sehingga surat-surat tersebut rentan hilang. (Pengalaman sebuah LSM di Jambi yang memberikan surat keterangan/pengenal pada kelompok suku terpencil menunjukkan surat- surat tersebut hilang pada saat masyarakat berpidah dari permukiman satu ke permukiman yang lain. Beberapa wilayah terpencil sudah terjangkau akses pembuatan KTP seperti di Aceh, sebagian besar warga KAT sudah memiliki KTP. Hal ini terkait dengan pengalaman Aceh yang khas sewaktu konflik di mana semua penduduk wajib memiliki indentitas pengenal. Pada saat itu warga yang tidak memiliki KTP diberi pengenal KTP merah putih. Saat ini hampir semua warga termasuk warga KAT sudah memiliki KTP yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan serta untuk mengakses program-program bantuan sosial dari pemerintah. Gambar 9. Kartu Tanda Penduduk Milik Warga KAT di Aceh, Hampir Semua Warga di Lokasi Terpencil di Aceh Sudah Memiliki KTP Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 7.2.2 Hak Kolektif Hak kolektif dapat diterjemahkan sebagai hak ulayat atau hak kepemilikan secara bersama yang diatur oleh adat. Beberapa daerah sudah mengambil inisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur permasalahan hak kolektif masyarakat, berdasarkan karekteristik dan kebutuhan daerahnya yang khas. Daerah yang menerbitkan perda tentang hak ulayat di antaranya adalah Sumatera Barat melalui perda nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, dan Jawa Barat melalui perda Kabupaten Lebak nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat Masyarakat Baduy. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 58
7.3 Pemetaan Partisipatif Pemetaan partisipatif merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan kesepakatan mengenai batas-batas wilayah Masyarakat Adat. Pemetaan partisipatif melibatkan semua unsur yang berkepentingan baik untuk pemanfaatan maupun konservasi seperti Masyarakat Adat yang bermukim di sekitar atau di dalam hutan, pemerintah, dan pihak lainnya. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kesepakatan dan menghindari konflik kepentingan. Umumnya peta digunakan sebagai penunjuk arah, alat merencanakan sesuatu atau pengembangan pengetahuan dan keilmiahan. Pemetaan dapat didefinisikan sebagai upaya mengkonkretkan tata ruang secara komprehensif dalam suatu wilayah atau area ke dalam bentuk visual dengan penampakan dari atas dalam skala tertentu. Salah satu komunitas Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat mengenal peta dengan sebutan "Kar" yang biasa digunakan saat berburu, mencari bahan makanan dan obat-obatan. Kar juga digunakan sebagai penunjuk jalan atau arah bagi masyarakat Dayak Kalimantan Barat (Gunui, 2012). Dalam kaitannya dengan pemetaan partisipatif, memahami kata partisipatif atau dalam bahasa Inggris participatory, harus merujuk pada kata dasarnya yaitu partisipasi atau participation yang berarti peran serta atau ambil bagian. Partisipasi muncul sebagai sebuah konsep dalam ilmu perencanaan dan studi pembangunan, setelah para peneliti dan perencana menemukan banyak kegagalan dalam proyek pembangunan karena masyarakat yang menjadi sasaran tidak mengalami perubahan. Sementara partisipatif berasal dari frase penelitian partisipatif (Participatory Research). Model pemetaan partisipatif sesungguhnya merupakan pengembangan dari Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan salah satu varian dari penelitian partisipatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pemetaan partisipatif adalah proses penataan ruang dalam suatu area atau wilayah dalam bentuk peta melalui proses partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur kemasyarakatan dalam komunitas tertentu. Perbedaan pemetaan partisipatif dengan metode pemetaan lainnya sangat mencolok, di antaranya dalam pendekatan partisipatif melibatkan sebesar-besarnya peran masyarakat. Beberapa kriteria umum pemetaan partispatif sebagai mana ditulis oleh Owen (2010:6) adalah sebagai berikut: (1) Pelibatan setiap orang dalam masyarakat melalui berbagai cara-semua pihak-kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan juga dalam berbagai tingkatan usia. (2) Masyarakat mampu menemukan berbagai masalah sendiri, merumuskan tujuan, dan membuat peta bersama. (3) Informasi dasar atas sebuah peta berasal dari pengetahuan lokal (tradisional). (4) Masyarakat melakukan kontrol terhadap informasi yang dihasilkan dari kegiatan. Menurut Gunui (2012) pengalaman pemetaan partisipatif di beberapa kampung yang difasilitasi bersama-sama oleh Institut Dayakologi dan PPSDAK-Pancur Kasih, terutama di Kampung Bangkan, kriteria atau prasyarat yang mesti dimiliki sebuah kampung agar dapat dilakukan pemetaan partisipatif, di antaranya : a. Masyarakat Adat memiliki wilayah adat dengan batas wilayah yang jelas serta diakui kampung oleh lain. b. Proses pemetaan didukung oleh sebagian besar atau lebih dari 75 % warga Masyarakat Adat dalam kampung tersebut. 59 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
c. Pengelolaan sumber daya alam masih natural dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan kelestarian (keberlanjutan) serta diatur dalam sistem hukum adat yang kuat serta tegas. d. Adat-istiadat dan hukum adat masih berjalan dengan baik, terjaga dan terpelihara. e. Kampung memiliki latar belakang sejarah (historikal) yang jelas. f. g. Wilayah adat beserta isinya dalam bentuk sumber daya alam (hutan, tanah, air) terkelola Kampung memiliki standar penataan lahan/area sesuai kearifan lokal setempat. dengan baik, terpelihara dan lestari. Dengan tujuh kriteria minimal di atas, maka kemudian permohonan masyarakat bisa ditindaklanjuti untuk tujuan melindungi dan menguatkan identitas serta hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya tersebut. Tantangan terbesar dalam pemetaan partisipatif biasanya muncul dari luar atau pihak yang berkepentingan lain, misalnya para investor, pemerintah lokal dan kampung lain yang wilayah adatnya sudah hilang atau hancur. Pemetaan melalui pendekatan partisipatif ini mampu memberdayakan masyarakat setempat untuk mempertahankan dan mengelola wilayah adatnya lebih baik lagi. Selain itu, isi peta beserta makna "nama istilah" dalam wilayahnya bisa lebih akurat karena diaplikasi dalam istilah lokal. Pendekatan ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat terutama keterampilan dalam menggunakan alat-alat untuk pemetaan serta bekerjasama satu sama lain. Ketika masyarakat sudah memiliki peta yang lengkap dan akurat terhadap wilayah adatnya sendiri, maka kemudian dengan sendirinya muncul kesadaran atau kekuatan untuk menjaga dan melindungi wilayahnya masing-masing. Melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan langsung oleh Masyarakat Adat, diharapkan keberadaan Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya dalam tata ruang kabupaten semakin jelas, dihormati dan diakui secara tegas. Salah satu acuan utama penataan ruang dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah peta. Selama ini pengaturan tata ruang belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh hak-hak Masyarakat Adat di dalamnya. Kecenderungan yang terjadi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih mengutamakan kepentingan kelompok pemodal, atau aspek ekonomi semata dan kurang memperhatikan hak-hak Masyarakat Adat di dalamnya. Dampak dari keadaan tersebut adalah terjadinya penyerobotan lahan, tumpang tindih perijinan, tata batas pengelolaan dan perlindungan tidak jelas sehingga konflik dan sengketa atas tanah atau agraria tidak terhindarkan. Tidak terpungkiri bahwa salah satu faktor penyebab munculnya berbagai persoalan tersebut adalah karena pemerintah selaku penanggung jawab dalam tata ruang masih sangat kurang melibatkan masyarakat sehingga terkesan tidak adil dan asal manfaat. Inilah salah satu alasan mendasar Masyarakat Adat perlu memetakan wilayah adatnya, selain memperjelas kondisi wilayah adat beserta isinya, tata batas dan fungsi lahan, juga untuk menunjukkan eksistensi sekaligus sebagai bentuk kontribusi/partisipasi Masyarakat Adat dalam penataan ruang. Salah satu bentuk nyata hasil pemetaan partisipatif adalah tersedianya peta wilayah adat di kampungnya masing-masing. Peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif tersebut memiliki beberapa manfaat penting sebagai berikut : 1. Masyarakat Adat setempat mengetahui keberadaan wilayah adat seperti luas, fungsi, isi di dalamnya (rupa bumi), dan batas-batas dengan wilayah adat di kampung lain. 2. Sebagai dokumen resmi milik Masyarakat Adat setempat untuk memperkuat keberadaan atau posisi terhadap wilayah adatnya. 3. Untuk menentukan atau merencanakan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan wilayah adat di masa mendatang. 4. Sebagai bentuk pewarisan budaya dan kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 60
5. Sebagai salah satu bukti kepemilikan terhadap wilayah adat. Partisipasi bukan hanya ditujukan terhadap keputusan tentang proyek atau program, lebih dari itu kemampuan berpartisipasi sebagai wujud keberdayaan masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan berkesinambungan. Hal ini bisa dicapai jika pemberdayaan yang dilakukan dapat menggali dan menumbuhkan berbagai bidang keahlian masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan data sosio ekonomi, memantau dan mengevaluasi proyek, mencek kebenaran sosio budaya yang dikumpulkan oleh orang luar, memberikan pengetahuan teknik dan memberikan kontribusi informasi ruang dan sejarah tentang proyek-proyek terdahulu yang barangkali serupa serta penyebab keberhasilan atau kegagalannya (Uphoff, 1984 dalam Cernea, 1988). 7.4 Peningkatan Akses Pada Program Perlindungan Sosial telah menggulirkan serangkaian program perlindungan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagian besar program-program tersebut belum bisa diakses oleh Masyarakat Adat, terutama yang hidup sangat terpencil. Beberapa di antaranya tidak dapat mengakses layanan tersebut karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak terdaftar sebagai penerima program. Pemerintah Lokasi yang terisolasi dan jauh dengan akses jalan yang sulit membuat masyarakat menjadi kesulitan mengakses layanan dari pemerintah. Selain itu, seringkali warga tidak mengetahui adanya bantuan karena tidak ada sosialisasi. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, warga di salah satu lokasi KAT tidak mengetahui adanya bantuan beras bagi warga miskin (Raskin) karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa yang jaraknya sangat jauh. Selain itu, sebenarnya warga KAT tersebut tidak membutuhkan bantuan beras karena mereka memiliki lumbung padi dengan persediaan cukup. Akses jaminan sosial saat ini termasuk akses pada Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang bersifat universal ini harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat termasuk KAT. 7.5 Masukan Bagi Kementerian Sosial Kementerian Sosial sebagai Leading Sector yang menangani langsung usaha peningkatan taraf hidup Masyarakat Adat atau yang dalam nomenklatur pemerintahan disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki peranan strategis untuk mengoptimalkan usaha peningkatan kesejahteraan sosial KAT. Pemberdayaan yang sudah dilakukan dengan penyediaan perumahan, pemberian peralatan kerja, pemberian jaminan hidup (jadup), pembinaan dan penyuluhan sosial, dapat lebih dioptimalkan dengan upaya pemutakhiran data, pengoptimalan Kelompok Kerja (Pokja) KAT di daerah, dan pengoptimalan kerja lintas sektoral antar stakeholder baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut adalah beberapa masukan yang bersifat umum bagi Kementerian Sosial berdasarkan temuan dari lokasi penelitian berkenaan dengan program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PSKAT) baik dari sudut pandang pemerintah (kebijakan), pelaku, maupun masyarakat: 1. 2. Koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan lokasi pemberdayaan harus berjalan baik dan lancar. Inovasi bentuk pemberdayaan, disesuaikan dengan potensi lokal. 61 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
3. Pasca pemberdayaan (exit strategy) dan pelimpahan pada stakeholder di daerah setelah program berakhir. 4. Peningkatan skill dan peran pendamping. 7.5.1 Pemutakhiran Data Data persebaran Masyarakat Adat di Indonesia sekaligus berisi deskripsi mengenai karakteristik masyarakatnya, tahap kemajuan kehidupan, dan prioritas kebutuhan mereka dapat dijadikan dasar bagi perencanaan program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat. Usaha yang dapat dilakukan dalam upaya pemutakhiran data adalah: (1) Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik di daerah-daerah yang terdapat Masyarakat Adat. (2) Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendataan jumlah Masyarakat Adat. Sejumlah Dinas Sosial di daerah sudah memiliki data sebaran Masyarakat Adat lengkap dengan profil Masyarakat Adat tersebut. Tetapi umumnya data yang dimiliki tersebut baru terbatas pada data jumlah dan kondisi Masyarakat Adat yang sedang diberdayakan. Manajemen data yang baik akan sangat membantu jalannya program ke depan. Data ini juga berguna untuk memperlihatkan perubahan apa saja yang terjadi pasca dilakukannya program pemberdayaan katakanlah dalam kurun waktu lima tahun atau sepuluh tahun ke depan. 7.5.2 Optimalisasi Pokja KAT di Daerah Kelompok Kerja KAT yang sudah digagas Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial di daerah dapat dioptimalkan sebagai forum untuk mengurusi persoalan terkait Masyarakat Adat. Pokja KAT terdiri dari beberapa instansi di daerah seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas kesehatan, Badan Pertanahan Nasional, Perguruan Tinggi. 7.5.3 Program Lintas Sektoral Salah satu contoh kerja sama lintas sektoral adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2013 ini dalam upaya pemberdayaan KAT di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kerja lintas sektoral juga sudah dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di daerah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial KAT di tingkat provinsi. Dari pemantauan di lapangan, Pokja KAT ini belum sepenuhnya bekerja secara efektif karena kurangnya kordinasi. Padahal Pokja ini sangat strategis karena berisi stakeholder yang berkaitan erat dengan pemberdayaan KAT di daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan perwakilan Perguruan Tinggi yang merupakan stakeholder penting dalam peningkatan kesejahteraan KAT. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 62
Profil Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Provinsi Aceh Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan program pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan KAT di Aceh pada tahun 2013 dilaksanakan di 6 (enam) lokasi di 4 (empat) kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Timur, dan Aceh Jaya. Dalam kajian pemberdayaan KAT ini lokasi yang dijadikan sampel untuk diobservasi adalah 1) Desa Lubok Pusaka di Kecamatan Langkahan, 2) Buket Makmur di Kecamatan Julok, dan 3) Desa Batee Meutudong di Kecamatan Panga. Masing-masing terletak di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Jaya. Adapun daftar lokasi pemberdayaa KAT yang dilakukan Kemensos pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 7. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Aceh Tahun 2013 KABUPATEN Aceh Utara Aceh Barat Aceh Timur Aceh Jaya KECAMATAN Langkahan Woyla Timur Julok Birem Mayeum Panga DESA Lubok Pusaka Aulie Bilie Buket Makmur Buket Seulemak Batee Meutudong LOKASI Lubok Pusaka Aulie Bilie Buket Makmur I Buket Makmur II Buket Seulemak Ujong/Durian Sumber: Kemensos, 2013 Target utama program KAT di Provinsi Aceh merupakan lokasi-lokasi yang sangat terpencil atau terisolasi. Jarak rata-rata lokasi menuju kecamatan antara 10 km sampai dengan 30 km dengan kondisi jalan yang sulit dilalui. Untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi KAT Aceh, berikut ini akan ditampilkan tiga lokasi yaitu Dusun Sarah Raja, Desa Buket Makmur, dan Desa Batee Meutudong. Akses menuju lokasi dari pusat pemerintahan terdekat menjadi kendala utama bagi pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, termasuk pasar. Berikut tabel jarak dan waktu tempuh beberapa lokasi KAT yang dijadikan sampel dalam kajian: 63 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Tabel 8. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi Penelitian KAT Aceh No Aceh 1. 2. 3. Dusun Sarah Raja, Gampong Lubok Pusaka, Kec.Langkahan, Kab. Aceh Utara Desa Buket Makmur, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur Desa Batee Meutudong, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya Des. 16 0 0 Jarak Ke Pusat (Km) Kec. 30 Kab. 80 12 30 8 25 Waktu Tempuh (Jam) Prov. Des. 2 200 Kec. Kab. 2 3 Prov. 8 250 0 0,20 1 9 178 0 0,20 0,30 4 Moda Transportasi Mobil, Motor, Perahu, Jalan kaki Mobi, Motor Mobil Motor Jalan kaki Sumber: Catatan Lapangan Penelitian 8.1 Gampong Lubok Pusaka 8.1.1 Kodisi Geografis Gampong Lubok Pusaka adalah salah satu dari 23 gampong (desa) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jumlah penduduk Desa Lubok Pusaka sebanyak 2.089 jiwa atau 699 KK tersebar di delapan dusun yaitu Dusun Simpang Lima, Dusun Tanah Merah, Dusun Seuleumak, Dusun Bidari, Dusun Cermai, Dusun Bina Baru, Dusun Karang Baru, dan Dusun Sarah Raja. Luas wilayah Gampong Lubok Pusaka adalah 10.625 Ha. Letak geografis Gampong Lubok Pusaka sebelah utara berbatasan dengan Gampong Buket Linteung, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seureu Kelah, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Tabel 9. Daftar Dusun di Gampong Lubok Pusaka No 1 Dusun Simpang Lima 2 Dusun Tanah Merah 3 Dusun Seuleumak 4 Dusun Bidari 5 Dusun Cermai 6 Dusun Bina Baru 7 Dusun Karang baru 8 Dusun Sarah Raja Nama Dusun Jumlah KK 86 146 12 130 39 34 25 28 Sumber: TKSK Kec. Langkahan, Kab.Aceh Utara, 2012 Gampong Lubok Pusaka dapat ditempuh dari kota kecamatan Langkahan Kabupeten Aceh Utara menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak tempuh sejauh 30 km dengan sebagian besar jalanan masih berupa tanah. Jarak dari ibukota kabupaten sejauh 70 km. Dua dusun paling terpencil di Gampong Lubok Pusaka adalah Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru. akses menuju dua dusun ini saat ini sulit ditempuh karena jalan yang menghubungkan tidak dapat dilalui akibat longsor di banyak titik. Dua dusun tersebut sementara ini hanya dapat diakses melalui sungai. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 64
Gambar 10. Akses Menuju Dusun Sarah Raja dan Karang Baru Melalui Sungai Sumber: Dinsos Prov. Aceh, 2012 Jarak tempuh dari Gampong Induk Lubok Pusaka menuju Dusun Karang Baru melalui jalan darat ± 13 Km dan untuk dusun Sarah Raja memiliki jarak ± 16 km. Saat ini belum bisa ditempuh dengan transportasi mobil atau sepeda motor akibat badan jalan longsor dan ada beberapa jembatan yang sudah rusak parah akibat erosi pinggir alur. Melalui jalur sungai membutuhkan waktu pulang pergi ± 2 jam, namun jika ditempuh melalui jembatan terapung hanya membutuhkan waktu ± 30 menit akan tetapi harus melalui Gampong Blang Seuning Kecamatan Pante Bidadari Kabupaten Aceh Timur kemudian menyebrang dengan boat. 8.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru merupakan dua dusun yang sangat terisolasi dari 8 dusun yang ada di desa Lubok Pusaka. Luas wilayah dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru yaitu 3.300 hektar. Jumlah penduduk kedua dusun tersebut terdiri dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 53 KK, rumah tangga sebanyak 31 rumah, penduduk laki-laki sebanyak 111 jiwa, penduduk perempuan 134 jiwa. Total jumlah penduduk sebanyak 245 jiwa. Seluruhnya termasuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTSM). Tabel 10. Jumlah penduduk Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru No Keterangan Jumlah 1. Kepala keluarga 53 KK 2. Rumah tangga 31 Rumah 3. Penduduk 245 Jiwa 4. Laki-laki 111 Jiwa 5. Perempuan 134 Jiwa 6. RTSM 245 Jiwa Sumber: TKSK Kec. Langkahan, 2012 Mata pencaharian penduduk Dusun Sarah Raja dan Karang Baru pada umumnya adalah petani/pekebunan buruh tani. Beberapa penduduk ada yang memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Hasil tangkapan ikan sebagian dijual dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri. Tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah yakni rata-rata tidak tamat sekolah dasar (SD). Kondisi sarana dan prasarana jalan, jembatan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, pendidikan 65 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
formal sama sekali belum ada. Kondisi perumahan warga terbuat dari konstruksi kayu, beratap daun rumbia dan belum ada jaringan listrik. Untuk pendidikan anak-anak dan pengobatan masyarakat harus pergi ke Gampong induk Lubok Pusaka. Gambar 11. Kondisi Rumah KAT Aceh Utara Sebelum Menerima Program Pemberdayaan KAT Sumber: Dinsos Prov. Aceh, 2012 8.1.3 Pendidikan Tingkat pendidikan mayoritas penduduk masih rendah dan penduduk dewasa rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar. Saat ini belum ada sarana pendidikan di Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang baru. Kondisi saat ini yaitu anak-anak usia sekolah harus menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) ke Gampong Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari yang sudah masuk wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kondisi ini memengaruhi minat sekolah pada anak-anak di dusun yang letaknya sangat jauh sehingga banyak dari anak-anak tersebut yang putus sekolah. 8.1.4 Kesehatan Sarana kesehatan belum tersedia baik rumah sakit maupun puskesmas. Kondisi ini menyebabkan anggota masyarakat kesulitan untuk berobat dan menyebabkan kondisi kesehatan warga masih jauh dari ideal. Akses menuju Puskesmas terdekat harus ditempuh dalam waktu 3 jam yang letaknya di pusat desa. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan berobat ke Puskesmas dan lebih memilih memakai cara-cara tradisional untuk pengobatan terutama penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya. Tenaga kesehatan yang tersedia berupa dukun kampung. 8.1.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Lubok Pusaka Program pemberdayaan di Desa Lubok Pusaka dimulai pada bulan Juli 2012. Dengan kondisi desa yang luas yakni terdiri dari delapan dusun, prioritas atau penekanan pemberdayaan KAT ditujukan pada dusun yang benar-benar terisolasi. Beberapa dusun yang dianggap terisolasi yaitu antara lain Dusun Sarah Raja, Dusun Bina Baru, Dusun Karang Baru. Atas beberapa pertimbangan dipilihkan dua dusun sebagai lokasi pemberdayaan yaitu Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 66
Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan eksitu. Masyarakat yang tadinya tinggal terpencar direlokasi pada satu kompleks perumahan yang dibangun di lahan seluas kurang lebih satu hektar. Tanah ini sendiri adalah sumbangan dari Keuchik atau Kepala Desa. Jumlah rumah yang dibangun sebanyak 36 buah dari total keseluruhan KK sebanyak 53 KK. Bentuk bantuan lain berupa pemberian Jatah Hidup (Jadup) dalam periode tertentu. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT di Gampong Lubok Pusaka adalah sebagai berikut: a. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara masih relatif rendah sehingga tidak dapat membiayai pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur sehingga berpengaruh pada percepatan pembangunan ekonomi. b. Hubungan transportasi antara gampong dengan kota kecamatan atau pusat pertumbuhan ekonomi belum lancar sehingga menghambat laju perekonomian. Untuk menuju Dusun Sarah Raja dan Karang Baru saat ini baru bias ditempuh melalui sungai. c. Pengetahuan dan teknik produksi masih rendah. d. Masih ada warga yang belum memiliki rumah dan sarana produksi. Beberapa warga masih mendiami rumah yang tidak layak huni. e. Belum ada sarana kesehatan. f. g. Belum ada jembatan untuk mengakses Dusun. Pola hidup masyarakat belum sehat. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan KAT ini antara lain munculnya kecemburuan di kalangan warga yang belum mendapatkan bantuan. Apalagi jumlah penerima bantuan masih lebih sedikit dibandingkan mereka yang belum menerima. 8.1.6 Potensi dan Masalah Potensi Dusun Sarah Raja dan Karang Baru belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat KAT. Dalam pengembangan potensi yang ada baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia masyarakat dusun Sarah Raja dan Karang Baru juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Hal ini muncul dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat ke dua dusun tersebut adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekoniomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan. 67 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Tabel 11. Daftar Peta Potensi Dusun Sarah Raja dan Dusun Karang Baru Sumber Daya Jenis Keterangan SDA SDM Hutan Rawa Kebun Batu, Pasir, Kayu Gunung Lahan pertanian Perangkat dusun Murid SD Guru pengajian Belum termanfaatkan Belum termanfaatkan Sebagian berfungsi Dapat dimanfaatkan Belum termanfaatkan Sebagian berfungsi Sebagian aktif Aktif Masih aktif Sosial Buatan Kelompok wirid Majelis ta"lim Kelompok TP PKK Jalan dusun Jalan lorong dusun Balai dusun Saluran Gorong-gorong Masih aktif Masih aktif Kurang aktif Sebagian rusak parah Sebagian rusak parah Masih aktif Sebagian rusak parah Sudah rusak Sumber: TKSK Kec. Langkahan, 2012 8.1.7 Aspek Sumber Daya Aparatur/Perangkat Dusun Penyelenggaraan sistem pemerintahan dusun secara umum dikelola oleh dua elemen utama, yakni elemen pemerintah di Dusun yang dipimpin langsung oleh Kepala Dusun beserta jajaran perangkat Dusun dan elemen Badan Perwakilan Gampong (BPD) atau Tuha Puet Gampong sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Pusaka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di dusun. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat difungsikan sebagai fasilitator pembangunan ditingkat dusun. 8.1.8 Aspek Ekonomi Perekonomian dusun Gampong Lubok Pusaka secara umum di sektor pertanian dan perkebunan yang pengelolaannya menggunakan sistem tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Usaha pertanian yang dominan adalah penanaman kakao dan tanaman keras lainnya. Jenis tanaman pangan yang ditanam adalah jenis sayur-mayur. Pendapatan dari hasil pertanian pada umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan perekonomian penduduk secara optimal. Padahal potensi lahan pertanian yang ada masih terbuka lebar untuk digarap lebih maksimal lagi. Kebutuhan hidup warga seperti sandang dan pangan didatangkan dari Gampong lain dalam wilayah Kecamatan Langkahan. Menurut keterangan penduduk, program penyuluhan pertanian sangat jarang dilakukan sehingga mereka tidak mendapatkan pengetahuan optimal mengenai aspek pertanian, usaha Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 68
pertanain mereka belum diusahakan secara modern. Usaha pertanian masih dilakukan dengan teknik sederhana menggunakan peralatan yang sederhana seperti parang, cangkul, dan peralatan tradisional lainnya. Di kedua dusun ini belum ada pasar untuk menampung hasil pertanian mereka. Pasar terdekat dari tempat tinggal mereka terdapat di desa tetangga yaitu Desa Blang Senong Kecamatan Pante Bidari yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari dapat mereka peroleh di pasar beda dusun yaitu Dusun Tanah Merah yang letaknya masih di dalam desa sendiri. Umumnya mereka memasarkan hasil kebun mereka sendiri tanpa perantara atau tengkulak. Transportasi yang mereka gunakan melalui jalur sungai menggunakan perahu dengan waktu tempuh selama 3 jam. Persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik sehingga pengairan sawah terganggu di musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu ada langkah dan kebijakan strategis yang konkret dalam mengatasi persoalan pertanian/perkebunan dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya: Perbaikan sistem, sarana dan prasarana dasar yang mencangkup jalan dan akses lain yang mendukung terciptanya peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Selanjutnya penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan melakukan koordinasi lintas program dan sektoral. 8.1.9 Aspek Sosial Budaya Penduduk Desa Lubok Pusaka sangat homogen terdiri dari berbagai suku yang ada di Aceh seperti Suku Aceh, Gayo, Alas, Blang Kejeren, termasuk suku pendatang dari daerah lain seperti Minang dan Tapanuli. Hampir semua penduduk memeluk agama Islam turun-temurun. Sebagian dari bentuk pemberdayaan dilakukan dengan upaya mendatangkan guru-guru mengaji untuk memberikan penyuluhan mengenai agama dan aspek kehidupan lainnya termasuk soal akhlak dan motivasi hidup untuk lebih baik. Bahasa yang banyak dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Aceh dan Gayo. Bahasa Indonesia dipakai sebagai penghubung dengan tamu yang datang ke gampong yang tidak dapat berbahasa setempat. 8.2 Desa Buket Makmur 8.2.1 Kondisi Geografis Desa Buket Makmur terletak di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Jumlah penduduk desa Buket Makmur sebanyak 75 KK/298 Jiwa. Permukiman penduduk berada di daerah perbukitan, sejak tahun 1994 wilayah desa Buket Makmur masih dalam wilayah hukum desa Blang Gleum Kecamatan Julok sebelum dimekarkan. Akibat konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh Desa Buket Makmur mengalami kemunduran dalam berbagai sektor ekonomi. Batas wilayah Desa: (1) Utara (2) Selatan (3) Timur (4) Barat : Desa Blang Gleum Kecamatan Julok : Kecamatan Indra Makmur : Desa Buket Dindeng Kecamatan Julok : Kecamatan Pante Bidari 69 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Gambar 12. Kondisi Jalan Menuju Desa Buket Makmur Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Julok, Desa Buket Makmur sangat terpencil di mana jarak desa ke kota kecamatan mencapai lebih kurang 12 km dengan akses jalan tanah yang melewati wilayah perkebunan. Kondisi jalan yang buruk menjadi kendala bagi masyarakat untuk menuju pasar dan kota kecamatan. Desa Buket Makmur dapat dicapai menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Jarak tempuh dari kota kecamatan kurang- lebih 12 km. Jalan yang dilalui menuju lokasi merupakan jalan tanah yang berbukit dan bergelombang. Di waktu panas jalanan berdebu sedangkan ketika hujan akan banjir dan becek sehingga susah dilalui. Akses jalan yang dilalui merupakan perkebunan sawit. Di sepanjang tepi jalan juga terdapat tambang galian yaitu pasir dan batu. 8.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Jumlah penduduk Desa Buket Makmur sebanyak kurang-lebih 75 KK yang bermukim tersebar di wilayah desa mereka. Jarak antar rumah relatif berjauhan dan diselingi oleh lahan pertanian karet dan tanaman lain di pekarangan rumah seperti pisang dan tanaman lainnya. Umumnya Masyarakat Buket Makmur bermata pencaharian sebagai pekebun dengan tanaman utama adalah karet. Sebagai penduduk bekerja sebagai buruh tani, sebagian kecil sebagai Pedagang dan Supir. 8.2.3 Pendidikan Sarana pendidikan yang ada baru sampai tingkat Sekolah Dasar, sedangkan jika anak-anak mereka ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus dilakukan di luar desa. 8.2.4 Kesehatan Puskesmas sudah ada tetapi tenaga kesehatan belum ada. Saat ini bangunan puskesmas dibiarkan terbengkalai dan minim perawatan. Menurut keterangan tokoh masyarakat setempat, M Daud Yusuf, awal tahun 2012 ada tenaga kesehatan yang didatangkan tetapi seminggu berselang tenaga kesehatan tersebut pergi dan sejak itu tidak pernah datang lagi. Kemungkinan karena tidak ada fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 70
Gambar 13. Puskesmas Desa Buket Makmur Yang Tidak Terpakai Karena Tidak Ada Tenaga dan Peralatan Kesehatan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 8.2.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Buket Makmur Sasaran utama Pemberdayaan KAT ini adalah warga yang taraf ekonomi yang masih rendah dan keluarga yang belum mempunyai rumah yang belum layak karena masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Dan yang belum mendapatkan Jaminan Sosial, Jaminan Pendidikan dan kehidupan perekonomian yang belum memadai dengan melakukan pemberdayaan melalui perkebunan baik jangka panjang dan yang berjangka pendek dengan merangkul Dinas-Dinas terkait. Sosialisasi awal Program Pemberdayaan KAT yang di hadiri oleh utusan Kemensos pada pertengahan bulan Mei 2010. Hari Rabu Tanggal 09 Juni 2010, Mendampingi rombongan Kemensos yang membidangi Pemberyadaan Sosial RI, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan mengunjungi daerah terpencil di desa Buket Makmur Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Sosialisasi tahap berikutnya mengenai Lahan yang akan dibangun rumah bantuan Komonitas Adat Terpencil agar tidak menimbulkan masalah/sengketa dikemudian hari, dikarenakan rumah yang akan di bangun harus dilahan atau tanah milik pribadi. Ada beberapa permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program pemberdayaan KAT diantaranya: 1. Kecemburuan sosial masyarakat yang tidak menerima bantuan. 2. Adanya unsur nepotisme dalam menjalankan program KAT ini dalam hal sumber pekerja. 3. Jumlah kepala keluarga penerima bantuan lebih sedikit daripada yang tidak menerima bantuan. Hambatan yang terjadi umumnya berkaitan dengan keterbatasan program pemberdayaan yang dapat dilakukan. Dari jumlah KK sebanyak 77 yang mendapatkan bantuan berupa rumah KAT baru sejumlah 25 KK. Secara manusiawi hal ini menimbulkan dampak adanya kecemburuan pada warga lain yang belum dapat, atau yang dijanjikan akan dapat pada term berikutnya. Jalan keluar dari persoalan ini adalah dengan melakukan musyawarah dengan semua warga menentukan skala prioritas calon penerima bantuan. Peran tokoh dan tetua kampung sangat 71 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
dibutuhkan dalam memberikan pemahaman pada warga untuk mendukung program pemberdayaan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan konflik. Gambar 14. Bantuan Rumah KAT di Desa Buket Makmur Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 8.2.6 Potensi dan Masalah Desa Buket Makmur 8.2.6.1 Aspek Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Belum tersedia Kantor Kepala Desa, Sekolah yang memadai, jalan yang beraspal serta fasilitas umum lainnya. Fasilitas yang tersedia berupa Balai Desa, Mushala, Balai Pengajian Anak dan Sekolah SD. Tabel 12. Daftar Peta Potensi Desa Buket Makmur Sumber Daya Jenis Keterangan SDA SDM Sosial Infrastruktur/Buatan Hutan Kebun Batu, Pasir, Kayu Lahan pertanian Perangkat Desa Murid SD Guru pengajian Majelis ta"lim Jalan desa Puskesmas Jalan lorong dusun Saluran Gorong-gorong Belum termanfaatkan Dimanfaatkan, kondisi sudah kurang produktif Sebagian dimanfaatkan Dimanfaatkan belum maksimal Aktif, kantor desa belum tersedia Aktif Aktif Aktif Jalan tanah, bergelombang Bangunan fisik sudah ada, tenaga kesehatan belum ada Jalan tanah Tidak ada Tidak ada Sumber: Hasil observasi dan wawancara, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 72
8.2.6.2 Aspek Ekonomi Potensi perekonomian warga terutama ada dalam bidang perkebunan. Saat ini hampir semua warga bergantung pada tanaman karet. Mayoritas adalah pemilik lahan seluas 2 ha per KK. Warga yang tidak memiliki lahan karet bekerja sebagai buruh di perkebunan milik warga lain dengan sistem bagi hasil. Di luar usaha perkebunan karet tidak banyak yang mereka kerjakan. Jenis tanaman lain diusahakan hanya sebagai sampingan. Ternak juga diusahakan sebagai sambilan, umumnya mereka memelihara sapi milik orang lain untuk dibesarkan. Ketersediaan lahan dan kondisi tanah yang relatif masih subur menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Persoalan yang timbul sekarang adalah usia tanaman karet yang dimiliki seluruh warga saat ini usianya sudah tua yaitu sekitar 22 tahun. Produktivitas sudah rendah dan harus segera diremajakan. Masalah pertama terkait permodalan. Untuk membeli benih dan membersihkan lahan dibutuhkan modal uang dan tenaga yang besar. Di samping itu, waktu yang dibutuhkan bagi tananaman karet untuk mulai berproduksi adalah selama 7 tahun. Jadi mereka harus mencari penghasilan lain di luar karet selama waktu menunggu tersebut. Hal inilah yang menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya. Pemberdayaan yang paling mendesak adalah yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat. Dari segi penghasilan utama di bidang tanaman karet, mereka membutuhkan pendampingan dari Dinas Pertanian sebagai pendamping teknis. Di samping itu perlu ada opsi jenis usaha produktif lain yang dapat dilakukan masyarakat seperti peternakan, kerajinan, dan peningkatan skill dalam bidang usaha produktif lainnya. Aspek permodalan juga tidak kalah penting untuk mendapat perhatian. Gambar 15. Kondisi Rumah Asli Warga KAT di Buket Makmur Sebelum Mendapat Bantuan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 8.2.6.3 Aspek Sosial Budaya Sumber daya manusia Umumnya masih rendah di mana untuk peningkatan telah diupayakan melalui Pengajian dan pelatihan-pelatihan dari Dinas yang ada. Sudah ada kemauan untuk maju misalnya mulai memikirkan usaha lain di luar perkebunan karet, tetapi masih butuh pembinaan terutama untuk peningkatan skill yang dibutuhkan untuk peningkatan taraf hidup. 73 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Umumnya mereka masih memiliki harapan yang besar pada bantuan dari luar terutama dari pemerintah. 8.2.6.4 Modal Sosial Masyarakat (1) Anggota masyarakat yang ditemui umumnya belum mendapatkan pemberdayaan ekonomi warga berupa peningkatan skill dan keterampilan. (2) Sebagian besar warga hidup bergantung dari hasil tanaman karet dan belum memiliki alternatif usaha produktif lainnya. 8.3 Desa Batte Meutudong 8.3.1 Kondisi Geografis Desa Batee Meutudong berada di Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Luas desa ini lebih kurang 1.000 Ha, terdiri atas lahan perladangan dan pertanian, semak belukar, sawah serta permukiman penduduk. Selebihnya merupakan areal hutan negara yang belum dimanfaatkan oleh penduduk. Batas Desa Batee Meutudong sebagai berikut : (1) Utara (2) Selatan (3) Timur (4) Barat : Gampong Alue Thoe : Gampong Alue Pande : Gampong Panton Krueng : Gampong Kabong Gambar 16. Akses Jalan Masuk Menuju Desa Batee Meutudong Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Desa Batee Meutudong bertopografi dataran rendah dan sebagian besar dataran tinggi. Ketinggian Desa ini dari permukaan laut berkisar 50 hingga 150 meter. Curah hujan relatif tinggi, musim penghujan dimulai sejak bulan September hingga Juni setiap tahunnya. Struktur pemilikan tanah di Desa Batee Meutudong sebagian besar merupakan tanah negara dan sebagian milik masyarakat. Secara geografis desa ini sangat layak sebagai sebuah pemukiman, karena disamping tanahnya yang subur, desa ini dilalui sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan memenuhi standar kesehatan. Letak permukiman yang berada di lembah perbukitan menjadikan udaranya bersih dan sejuk, karena hutan alamnya yang masih asri. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 74
Tabel 13. Pemanfaatan Lahan Desa Batee Meutudong No. Jenis Lahan Luas (Ha) 1. 2. 3. 4. 5. Tanah sawah Tanah Perkarangan Tanah Tegalan Rawa-rawa Tanah Kebun 300 100 50 150 300 Sumber: Data Monografi Desa Batee Meutudong, 2012 Desa Batee Meutudong dapat ditempuh dari Banda Aceh dengan waktu tempuh selama lebih kurang 4 jam menelusuri pantai barat Aceh dengan jarak lebih kurang 178 km. Jarak dengan ibu kota kabupaten (Aceh Jaya) 25 Km dan jarak dengan kota kecamatan sekitar 8 km berupa jalan tanah tanpa pengerasan jalan. Di musim hujan akses akan terganggu karena banjir menggenangi badan jalan. Meski demikian kondisi jalan pada umumnya baik dan mudah dilewati kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan melewati beberapa jembatan kayu yang kondisinya saat ini masih baik. 8.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Jumlah penduduk Desa Meutudong sebanyak kurang lebih 44 Kepala Keluarga. Hampir semua penduduk bermata pencaharian sebagai petani terutama petani sawit. Beberapa warga menanam padi varietas lokal dengan masa panen selama 6,5 bulan. Menurut penuturan Keuchik atau kepala desa, sebagian besar penduduk desa ini berasal dari daerah Woyla di Meulaboh dan bermigrasi ke tempat sekarang untuk mencari lahan pertanian yang lebih baik. Setiap penduduk memiliki lahan seluas kurang lebih 2 ha yang ditanami tanaman sawit. Usaha tani yang dominan adalah usaha tani karet, coklat, dan sawit rakyat. Hanya sedikit yang menanam padi. Sedangkan jenis tanaman pangan yang ditanami adalah sayur-ayuran. Hasil dari usaha pertanian dan perkebunan tersebut pada umumnya belum mampu memenuhi lahan sangat subur. kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan potensi sumberdaya Kebutuhan beras dan kebutuhan lainnya, baik kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan sandang sehari-hari didatangkan dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Menurut pengakuan penduduk program penyuluhan pertanian dari pemerintah sangat jarang datang di kedua desa ini, sehingga usaha tani mereka belum dikerjakan secara modern, usaha tani dikerjakan secara sederhana dengan peralatan usaha tani yang relatif sederhana, seperti cangkul, parang dan alat produksi pertanian tradisional lainnya. Usaha peternakan baru hanya sebatas memelihara ayam kampung. Itupun hanya untuk sekedar dikonsumsi sendiri, bukan usaha komersial yang mendatangkan pendapatan. 8.3.3 Pendidikan Tingkat pendidikan warga Desa Batee meutudong masih tergolong rendah. Rata-rata penduduk tidak tamat Sekolah Dasar. Di Desa Batee Meutudong sudah memiliki satu unit SD milik pemerintah. Umumnya anak-anak usia sekolah mengikuti pendidikan di lembaga ini. Meskipun demikian guru yang ditempatkan di sekolah tersebut masih sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar kurang berjalan lancar. Perhatian orang tua untuk pendidikan relatif cukup tinggi, hal ini ditandai dengan tingginya partisipasi orang dalam mendorong dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun karena kondisi ekonomi ada juga sebagian warga anaknya terpaksa harus drop-out dan kemudian membantu pekerjaan orang tua. 75 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
8.3.4 Kesehatan Secara umum kondisi lingkungan masih alami dan udara di desa relatif bersih. Dengan topografi desa yang dekat dengan hutan serta aliran sungai yang jernih maka desa ini tergolong sangat sehat sebagai tempat pemukiman. Tanggung jawab masyarakat dalam memelihara lingkungan terlihat sangat baik. Berdasarkan hasil penuturan warga bahwa tingkat kerawanan hunian dari penyakit relatif belum ditemukan kasus yang sangat akut, terutama penyakit menular seperti malaria, DBD, polio, dan lain sebagainya. Desa Batee Meutudong belum ada sarana perekonomian seperti pasar. Kebutuhan sehari-hari penduduk di datangkan dari desa tetangga. Penyakit yang sering timbul dalam masyarakat adalah penyait kulit berupa gatal-gatal. Dalam pengobatan mereka cenderung berobat secara tradisional, hal ini disebabkan Puskesmas terletak di pusat kecamatan yang agak jauh dijangkau oleh masyarakat. Menurut keterangan warga, penyakit yang sering diderita dan menimpa warga pada umumnya adalah malaria, diare, penyakit kulit dan gatal-gatal, serta penyakit mata. Sementara untuk melahirkan sebahagian besar masih memanfaatkan tenaga bidan kampung yang belum terlatih secara medis. Proses kelahirannya biasanya dilakukan di rumah sendiri, karena biaya lebih murah. Kalau berobat secara medis, obat-obatnya sulit didapat, harganya tidak terjangkau, keuangan yang terbatas, tempat tinggalnya jauh, serta pengetahuan dan pemahaman masih rendah. Hanya sebagian kecil saja di antara warga yang menggunakan tenaga medis di Puskesmas. Makanan utama yang diberikan kepada bayi yang baru dilahirkan adalah ASI dan pisang wak. Jumlah anak yang diinginkan, pada umumnya masih menganut filosofi "banyak anak, banyak rejeki". Hanya sebagian kecil di antara warga ada yang menginginkan jumlah anak mereka antara 2-4 orang saja. Diperoleh keterangan bahwa angka kelahiran rata-rata berkisar antara 2 sampai 3 orang bayi per-bulan, dan dapat diperkirakan mencapai antara 20-26 orang bayi per tahun. 8.3.5 Potensi dan Masalah Desa Batee Meutudong 8.3.5.1 Aspek Sumber Daya/Aparatur Pemerintahan Pemerintahan dijalankan oleh perangkat desa yang dikepalai oleh seorang Keuchik yaitu sebutan umum untuk seorang kepala desa. Dalam program pemberdayaan KAT keuchik dilibatkan sebagai pendamping desa yang bertanggung jawab memastikan suksesnya pelaksanaan program. 8.3.5.2 Aspek ekonomi Mata pencaharian utama penduduk desa berada di sekitar aktivitas pertanian dan perkebunan. Tanaman perkebunan utama yang mereka usahakan adalah sawit. Selain itu penduduk juga menanam padi di sawah. Tanah-tanah perkarangan dimanfaatkan untuk ditanami palawija. Potensi lain yang dapat dimanfaatkan adalah sungai yang mengalir di wilayah desa. Ada warga yang menangkap ikan dan sebagian besar hasil tangkapan dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 76
Tabel 14. Potensi Sumber Daya Alam Desa Batee Meutudong Sumber Daya Lokasi Volume Potensi Sungai Dusun Durian Dusun Ujong Persawahan Dusun Durian Dusun Ujong Perkebunan Dusun Durian Dusun Ujong Perternakan Dusun Durian Dusun Ujong 2 km 1 km 15 Ha 11 Ha 19 Ha 20 Ha 255 ekor 255 ekor Sumber irigasi, sumber tangkapan ikan, transportasi air Sumber irigasi, sumber tangkapan ikan, transportasi air Sumber pangan, lapangan kerja Sumber pangan, lapangan kerja Sumber penghasilan, lapangan pekerjaan Sumber penghasilan, lapangan pekerjaan Jenis ternak: Sapi, Kambing, Unggas. Potensi meningkatkan pendapatan warga dan sebagai sumber nutrisi. Jenis ternak: Sapi, Kambing, Unggas. Potensi meningkatkan pendapatan warga dan sebagai sumber nutrisi. Sumber: Data Monografi Desa Batee Meutudong, 2012 8.3.5.3 Aspek Sosial Budaya Penduduk Desa Batee Moutudong merupakan penduduk yang homogen yaitu merupakan Etnis Aceh dan berbahasa Aceh. Bahasa daerah dipergunakan sebagai alat berkomunikasi sehari- hari. Bahasa Indonesia dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tidak dapat berbahasa Aceh. Umumnya penduduk dapat berbicara dalam Bahasa Indonesia dan sebagian kecil hanya berbahasa Aceh. 8.3.5.4 Program Pemberdayaan KAT di Desa Batee Meutudong insitu, di mana pembangunan rumah dan fasilitas lainnya dilakukan di tempat mereka semula tanpa memindahkan mereka kelokasi lain. Hal ini dilakukan atas permintaan warga melalui proses musyawarah. Pembangunan rumah dan fasilitas lainnya dalam satu kompleks dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan warga dan menjadi tidak tepat sasaran serta akan sia-sia jika tidak ditempati oleh warga. Pola pemukiman warga adalah memanjang mengikuti tepi jalan desa. Karena itu rumah mereka terpencar dengan jarak antar rumah yang relatif berjauhan. Untuk beberapa rumah KAT disediakan sebuah fasilitas air bersih untuk digunakan bersama. Model pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan Tahap perencanaan program pemberdayaan KAT di Desa Batee Meutudong dilakukan pada tahun 2008 dimulai dengan proses pemetaan, studi kelayakan, assessment. sedangkan implementasi pelaksanaan dilakukan tahun 2010. Bentuk program yang dilakukan adalah pembangunan rumah, balai sosial, sarana air bersih dan fasilitas MCK, pemberian bantuan jatah hidup (jadup) berupa beras, minyak goreng dan mie instan. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 44 KK, implementasi pembangunan rumah KAT untuk tahap pertama sebanyak 15 KK. Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri karena menimbulkan rasa iri bagi warga yang belum kebagian rumah. Untuk menghindari konflik, peran Keuchik atau kepala desa sangat menentukan untuk meredam ketidakpuasan warga. Jalan keluarnya adalah dengan melakukan musyawarah di awal pelaksanaan program. Prioritas penerima bantuan rumah tahap pertama adalah mereka yang kondisi rumahnya paling parah dari segi fisik, serta rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 KK. 77 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Gambar 17. Rumah Bantuan KAT di Desa Batee Meutudong Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 8.3.5.5 Program Selain Pemberdayaan KAT Program yang sudah berjalan di Desa Batee Meutudong antara lain PNPM, PKH, Telepon darurat (Kominfo) dan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Program PNPM diberikan dalam bentuk fasilitas jalan dan jembatan. Sementara itu LSM membangun sarana air bersih dan MCK. Sejak tahun 2010 Desa Batee Moutudong sudah mendapat akses listrik yang mengaliri rumah-rumah warga. Seluruh penduduk sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sementara itu belum semua penduduk memiliki akta kelahiran. Begitu juga dengan surat nikah. Sebagian besar penduduk belum memiliki surat nikah. Keuchik atau kepala desa sudah merencanakan untuk membuatkan surat nikah secara kolektif ke Mahkamah Syariah Kabupeten. Menurut keterangan yang dia peroleh biaya pengurusannya kurang lebih sebesar Rp 60.000. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 78
79 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Provinsi Kalimantan Barat Pemberdayaan KAT di Provinsi Kalimantan Barat sudah dilakukan sejak dekade 70-an yang dikenal dengan Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (P2KMT). Saat ini lokasi-lokasi pemberdayaan tersebut banyak yang sudah mengalami perubahan besar terkait akses dan pola hidup sejalan dengan adanya pembangunan di segala bidang. Pembukaan jalan raya di banyak tempat telah membuka banyak daerah yang tadinya terisolasi menjadi mudah dijangkau. Pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Kemensos tahun 2013 dilakukan di lokasi Muhi Bersatu, Sungai Biang/Kerumbi, Bumbung/Takot (Kecamatan Semongan), Senggoang (Kecamatan Meranti), dan Sepadit (Kecamatan Ketungau Hulu). Masing-masing berada di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sintang. Lokasi pemberdayaan KAT yang didatangi untuk diobservasi dalam penelitian ini ada tiga yaitu 1) Dusun Senagen di Kecamatan Meranti, 2) Desa Sekaih di Kecamatan Meranti, dan 3) Desa Semongan di Kecamatan Noyan. Tabel 15. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Aceh Tahun 2013 Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi Bengkayang Landak Sintang Noyan Meranti Ketungau Hulu Semongan Tahu Sekaih Muhi Bersatu Sungai Biang/Kerumbi Bumbung/Takot Senggoang Sepadit Sepadit II Sumber: Kemensos, 2013 Jarak rata-rata lokasi pemberdayaan KAT dari pusat pemerintahan terdekat yaitu kecamatan mencapai 16 km sampai dengan 40 km. Sedangkan jarak lokasi menuju Ibukota Kabupaten mencapai 70 Km sampai dengan 300 Km atau lebih. Hal ini dapat dimaklumi karena lokasi pemberdayaan KAT banyak yang sudah berada di perbatasan kabupaten lain. Tabel 16. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi Pemberdayaan KAT Kalimantan Barat No Kalimantan Barat Jarak Ke Pusat (Km) Waktu Tempuh (Jam) Moda Transportasi Des. Kec. Kab. Prov. Des. Kec. Kab. Prov. 1. Dusun Senagen, Desa Tahu, Kec. Meranti, Kab.Landak 25 40 70 100 1 2 4,5 7,5 Mobil, Motor Perahu Jalan kaki 2. 3. Dusun Sepadit, Desa Sekaih, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau 0 0 40 16 300 336
Mobil Motor Mobil Motor Jalan kaki Perahu Sumber: Catatan Lapangan Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 80
9.1 Desa Tahu 9.1.1 Kondisi Geografis Lokasi pemberdayaan KAT Desa Tahu yaitu Dusun Senagen di Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Jumlah penduduk Dusun Senagen sebanyak 36 Kepala Keluarga. Letak dusun ini sangat terpencil dengan waktu tempuh dan jarak yang relatif jauh dari desa induknya. Waktu tempuh dari pusat Desa Tahu memakan waktu lebih kurang satu jam menggunakan kendaraan roda dua. Kondisi jalan yang dilalui adalah jalanan terjal dengan medan berbukit. Dari Pontianak ke lokasi membutuhkan lebih dari lima jam perjalanan menggunakan mobil. Pemberhentian pertama adalah di ibu kota kecamatan Meranti. Dari Meranti perjalanan harus dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor. Waktu tempuh dari Meranti sekitar 2 jam. Jalan yang dilalui adalah jalan tanah melewati bukit dan jurang yang dalam. Di beberapa lokasi hutan sudah berganti tanaman sawit. Jika musim hujan jalanan sukar dilalui karena licin. Sering terjadi kecelakaan karena kendaraan yang dipakai jatuh tergelincir. Di Dusun Senagen belum ada fasilitas layanan dasar. Belum ada Sekolah Dasar (SD), Puskesmas, dan belum ada sarana ibadah. Untuk bersekolah anak-anak harus berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam menuju dusun tetangga yang sudah Masuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Kesulitan yang paling dirasakan oleh warga adalah soal air bersih. Saat ini sumber air utama mereka adah sungai kecil yang mengalir di belakang dusun. Pada musim kemarau aliran sungai tersebut kecil dan keruh. Warga masih memanfaatkan sungai tersebut untuk keperluan MCK, termasuk sebagai sumber air untuk memasak. Tidak ada sumur gali karena wilayah termasuk dataran tinggi. Masih banyak ternak yang berkeliaran seperti babi di permukiman dan di sungai. Gambar 18. Akses Menuju Desa Tahu, Kecamatan Meranti Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 9.1.2 Ekonomi tingkat ketergantungan hidup pada hutan masih tinggi. Sistem bercocok tanam mereka masih dengan pola ladang berpindah atau sirkuler. Jarak terjauh menuju kebun bisa mencapai satu jam berjalan kaki. Warga juga masih mengumpulkan hasil hutan seperti rotan, kayu, dan memanfaatkan sumber daya hutan lainnya seperti dengan berburu binatang, mencari madu, mengumpulkan tanaman obat, kulit kayu dan sebagainya. Ekonomi warga Dusun Senagen masih tergolong subsisten dengan 81 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Tanaman utama yang diusahakan adalah padi dengan musim panen sebanyak satu kali dalam satu tahun dengan lama panen selama tujuh bulan. Padi biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sangat sedikit yang dijual. Warga menyimpan cadangan padi mereka di dalam lumbung milik pribadi. Beberapa warga yang kesulitan beras akan meminjam pada tentangga dengan sistem bunga. Rata-rata warga memiliki perkebunan karet dengan luas lahan antara 1 ha sampai 2 ha. Ada juga yang memiliki lebih luas dari itu. Tetapi hasil karet yang diperoleh belum maksimal karena bukan berasal dari bibit unggul. Hasil karet dijual di Bengkayang karena jaraknya lebih dekat dan lebih mudah dijangkau. Harga karet sangat fluktuatif dan saat ini harga sedang anjlok yaitu sekitar Rp 7.000/kg. Jenis tanaman lain yang ditanam oleh warga Dusun Senagen adalah jagung dan kacang-kacangan. Tanaman-tanaman tersebut ditanam sebagai selingan dan belum memiliki tujuan ekonomis untuk dijual dan menghasilkan uang. Biasanya untuk dikonsumsi sendiri. Pengerjaan pertanian belum dilakukan dengan teknik budidaya yang intensif. Keterampilan membuat kerajinan dari rotan merata di seluruh penduduk dan bisa dikembangkan. Menurut pengakuan warga, hampir semua orang dewasa di Dusun Senagen bisa membuat kerajinan seperti tikar, keranjang, dan sebagainya. Bahan yang digunakan adalah bahan-bahan lokal dari hutan sekitar yaitu rotan dan kulit kayu. Saat ini hasil kerajinan tersebut masih digunakan untuk keperluan sendiri dan belum dipasarkan. 9.1.3 Kesehatan Dusun Senagen belum memiliki pusat layanan kesehatan, demikian juga tenaga kesehatan yang ada baru sebatas dukun tradisional. Permasalahan kesehatan yang sering dialami warga Dusun Senagen adalah diare. Penyebabnya antara lain sumber air minum yang berasal dari sungai kondisinya keruh terutama pada musim kemarau. Sungai tersebut praktis menjadi satu- satunya sumber air untuk berbagai keperluan seperti MCK termasuk untuk air minum. Kondisi sumber air ini menjadi semakin tidak terjaga kondisi kesehatannya karena binatang ternak seperti babi masih berkeliaran di sumber air tersebut. Pengobatan masih mengandalkan dukun kampung, demikian juga dengan proses melahirkan, ditolong oleh dukun kampung. Untuk kasus penyakit berat yang tidak dapat ditangani oleh tenaga dukun kampung, warga Dusun Senagen membawa pasien menuju pusat kesehatan yang berada di kecamatan. Pasien dibawa dengan cara ditandu dengan berjalan kaki selama empat jam. 9.1.4 Pendidikan Di Dusun Senagen belum ada fasilitas pendidikan apapun. Untuk mencapai Sekolah Dasar (SD) anak-anak Dusun Senagen bersekolah di desa tetangga dengan berjalan kaki selama kurang lebih satu jam. Generasi tua di Desa Senagen umumnya tidak mengecap pendidikan formal di sekolah. Baru generasi anak-anak mereka saat ini mulai bersekolah. Saat ini sudah ada anak Dusun Senagen yang bersekolah hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Ke depan anak- anak yang berhasil menempuh pendidikan lebih tinggi tersebut mampu untuk memberikan motivasi dan tenaga pengajaran di Dusun Senagen. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 82
Gambar 19. Anak-anak di Dusun Senagen Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 9.1.5 Program Pemberdayaan KAT Di Dusun Senagen Program pemberdayaan sosial KAT di Dusun Senagen dilakukan di antaranya dengan membangun rumah layak huni untuk sejumlah 36 Kepala Keluarga. Yang menarik adalah, awalnya masyarakat keberatan dengan adanya program ini yang semula dikira adalah program transmigrasi. Setelah mereka memahami apa itu pemberdayaan KAT mereka dengan senang hati menerima program dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Bantuan lain yang diberikan adalah berupa peralatan kerja, perlatan rumah tangga dan bibit tanaman. 9.2 Desa Sekaih 9.2.1 Kondisi Geografis Desa Sekaih berada di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Perjalanan dari Ngabang, ibukota Kabuaten Landak, ke lokasi memakan waktu selama lebih kurang delapan jam dengan mobil. Jalan yang dilalui adalah jalan aspal dengan kondisi baik sampai daerah Balai Karangan. Selepas Balai Karangan, jalan yang dilalui adalah campuran antara jalan aspal dan tanah. Sepanjang jalan adalah hutan yang masih asli dan bercampur dengan hutan tanaman sawit milik perusahaan perkebunan. Desa Sekaih terletak di perbatasan RI-Malaysia dan merupakan desa kedua terdekat dari perbatasan. Banyak aktivitas warga yang dilakukan di Malaysia seperti menjual hasil kebun dan belanja kebutuhan sehari-hari. Jarak tempuh ke perbatasan yaitu selama 6 jam dengan berjalan kaki atau 2 jam dengan sepeda motor. Karena jaraknya yang dekat tersebut banyak pemuda desa ini yang bekerja di Malaysia sebagai kuli perkebunan. Faktor lain adalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. 83 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Gambar 20. Kantor Desa Sekaih Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 9.2.2 Pendidikan Desa Sekaih sudah memiliki sebuah sekokah dasar (SD) dan tenaga pengajar yang tinggal menetap di dalam desa. Namun tingkat pendidikan warga desa pada umumnya masih relatif rendah. Menurut keterangan bekas pendamping program KAT di Desa Sekaih, motivasi untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi di kalangan generasi muda masih rendah. Faktor yang melatarbelakangi hal ini antara lain ketersediaan lapangan kerja yang terbatas sehingga membuat banyak anak muda skeptis dan beranggapan percuma sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya harus bekerja di ladang. 9.2.3 Kesehatan Pelayanan dasar kesehatan sudah berjalan baik. Terdapat satu buah puskesmas pembatu tenaga kesehatan. Untuk proses melahirkan masyarakat ada yang dengan seorang menggunakan bantuan bidan desa dan ada juga yang menggunakan dukun kampung. Kesulitan yang masih dialami warga adalah masih minimnya sarana air bersih. Saat ini warga masih memanfaatkan air sungai dan air hujan untuk keperluan MCK. 9.2.4 Ekonomi Penghasilan utama warga Desa Sekaih adalah bertani. Tanaman utama warga adalah karet dan lada atau sahang. Menurut keterangan mantan pendamping program KAT, tanaman karet milik warga tidak menghasilkan secara optimal. Hal ini karena jenis tanaman mereka bukan varietas unggul. Lahan dibiarkan menjadi hutan karet dengan produktivitas rendah. Dengan luas puluhan hektar mereka hanya memperoleh hasil sedikit. Ada kecenderungan bahwa warga terkesan menanami lahannya sebagai syarat untuk menandai kepemilikan lahan agar tidak diambil orang. Selain bertani, sejumlah penduduk Desa Sekaih ada juga yang bekerja di Malaysia. Hal ini karena jarak Desa Sekaih dengan Malaysia sangat dekat yaitu dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor selama dua jam. Warga juga biasa berjalan kaki dengan waktu Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 84
tempuh selama enam jam. Mereka yang bekerja di Malaysia biasanya dari kalangan anak-anak muda yang memilih bekerja di luar ketimbang menganggur di desa. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan biasanya sebagai buruh di perkebunan sawit, tenaga logging, atau buruh bangunan. 9.2.5 Program Pemberdayaan KAT Di Desa Sekaih Jumlah bantuan rumah yang dibangun di Dusun Sepadit, Desa Sekaih, yaitu sebanyak 140 buah pada tahap pertama, dan tahap ke-dua dibangun sebanyak 39 rumah. Bantuan lain yang didapat oleh warga adalah peralatan pertanian berupa cangkul, parang, peralatan tumah tangga seperti piring, gelas, baki, peralatan kerja lainnya seperti palu dan kapak. Bantuan lainnya berupa bibit tanaman dan jatah hidup (jadup). Pada umumnya warga mengaku senang dan mendapat manfaat yang besar dari program KAT. Dahulu banyak rumah warga yang kondisinya tidak layak dan kondisi lingkungan kurang rapi. Saat ini semua warga menempati rumah yang layak dengan lingkungan tertata. Perumahan KAT di Desa Sekaih dibangun di sepanjang pinggir jalan desa dengan jarak antar rumah yang tidak rapat. Di sela-sela rumah masih ada lahan perkarangan yang mereka manfaatkan untuk bercocok tanam. Sebagian besar mereka menanam lada. Gambar 21. Rumah KAT di Desa Sekaih dan Beberapa Bantuan Peralatan Kebun dan Rumah Tangga Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 9.3 Desa Semongan Desa Semongan terletak di Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. Kecamatan Noyan tidak berjauhan dengan Kecamatan Ketungau Hulu tempat lokasi kunjungan sebelumnya yaitu Desa Sekaih. Lokasi pemberdayaan KAT Semongan pernah diresmikan secara langsung oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pada tanggal 4 Juni 2009. Di desa ini terdapat sebuah koperasi dan warung KAT. Saat ini kondisinya sudah tidak terpakai. Sumber air menggunakan fasilitas yang dibangun oleh PNPM. Bantuan berupa sapi yang pernah diberikan tidak berkembang karena penduduk mengaku tidak terbiasa mengurus ternak besar. Bantuan lain berupa bibit mangga terlihat sudah besar tetapi tidak berbuah. Menurut warga mangga- mangga tersebut mengeluarkan bunga yang banyak tetapi berguguran dan tidak sampai menghasilkan buah. Dari hasil diskusi dengan bekas Kepala Desa Semongan, warga tidak lagi 85 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
mendapat bantuan program dari pemerintah sejak dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010. Tidak ada program baik dari pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Pemberdayaan sosial KAT di Desa Semongan berupa pembangunan rumah, bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, jaminan hidup, serta bibit tanaman seperti mangga, rambutan, dan lain-lain. Bibit-bibit tanaman tersebut sudah ditanam dan sudah besar, tetapi warga mengaku tidak mengetahui teknis budidaya tanaman buah sehingga banyak dari tanaman-tanaman tersebut yang belum menghasilkan. Di Desa Semongan juga didirikan warung KAT yang sedianya diperuntukkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi warga KAT semisal koperasi. Tetapi saat ini warung KAT yang sudah dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal dan praktis tidak ada aktivitas ekonomi lagi yang dilakukan. Menurut keterangan warga, pada awalnya kegiatan di warung ini aktif dan menjual berbagai kebutuhan warga. Tetapi karena manajemen pengelolaan yang kurang baik akhirnya warung berhenti beroperasi karena kehabisan modal. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 86
87 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Provinsi Maluku Utara Lokasi pemberdayaan KAT di Provinsi Maluku Utara berada hampir di seluruh kabupaten yang tersebar di pulau-pulau besar maupun kecil. Untuk tahun 2013 ini pemberdayaan KAT oleh Kemensos dilakukan di 13 (tiga belas) lokasi yang tersebar di Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun untuk keperluan penelitian, lokasi-lokasi yang didatangi untuk diobservasi adalah 1) Desa Kai di Halmahera Utara; 2) Desa Talaga Paca di Halmahera Utara; 3) Desa Loleo Puncak di Kabupaten Pulau Morotai; 4) Desa Pangeo di Pulau Morotai. Berikut adalah daftar lokasi pemberdayaan KAT yang dilakukan Kemensos tahun 2013: Tabel 16. Lokasi Pemberdayaan KAT di Maluku Utara Tahun 2013 Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi Pulau Morotai Halmahera Utara Halmahera Barat Kep.Sula Morotai Jaya Morotai Utara Tobelo Selatan Kao Barat Loloda Taliabu Timur Taliabu Selatan Pangeo Lusuo Talaga Paca Gonga Kai Momoda Tasye Kilo Tabona Leleo Puncak Gulalamo Hapa Gonga Gonga II Tonamaranto Kampong Baru Tasye Ndefak Fayau Nana I Fayau Nana II Peling Padodong Sumber: Kemensos, 2013 Berikut adalah daftar jarak dan waktu tempuh dari lokasi penelitian KAT menuju pusat pemerintah: Tabel 17. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi KAT Maluku Utara No Maluku Utara Jarak Ke Pusat (Km) Waktu Tempuh (Jam) Moda Transportasi Des. Kec. Kab. Prov. Des. Kec. Kab. Prov. 1. Desa Kai, Kec. Kao Barat, Kab. Halmahera Utara 0 16 40 230 0 0,15 2 5 Mobil Motor Perahu Jalan kaki 2. 3. 4. Desa Talaga Paca, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara Desa Loleo Puncak, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai Desa Lusuo, Kec. Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai 0 0 0 13 20 20 26 119 100 200 300 300 0 0 0 0,15 1 1 0,30 6 6 5,5 8 8 Mobil Motor Mobil Motor Jalan kaki Perahu Mobil Motor Perahu Sumber: Catatan Lapangan Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 88
10.1 Desa Kai 10.1.1 Kondisi Geografis Desa Kai terletak di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jarak dari ibukota kecamatan sejauh 16 Km, sedangkan jarak menuju ibukota kabupaten (Tobelo) sejauh 40 Km. Desa Kai terletak di ketinggian 250 mdpl. Letak desa ini berada di pinggir jalan raya Trans Halmahera, menuju ke arah pegunungan sejauh kurang lebih 10 Km. Kondisi jalan sudah baik dan dilapisi aspal tipis. Akses jalan masuk desa sudah dilegkapi dengan infrasturktur jembatan sebanyak 7 buah yang berdiri di atas aliran sungai-sungai kecil. Luas wilayah Desa Kai mencapai 80.800 m2, didominasi hutan dan areal perladangan. Luas lahan pertanian Desa Kai lebih kurang 461 Ha. Desa Kai dikategorikan sebagai desa sekitar hutan. Mata pencaharian utama penduduk Desa Kai masih bergatung sepenuhnya pada pertanian. Batas-batas wilayah Desa Kai adalah sebagai berikut: (1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wangongira. (2) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pitago. (3) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tobelo Barat. (4) Di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah penduduk Desa Kai Tahun 2013 sebanyak 130 KK atau 644 jiwa, terdiri dari 369 laki-laki dan 275 perempuan. Dari total sebanyak 130 KK jumlah rumah yang ada baru sebanyak 100 buah. Hal ini karena masih ada satu rumah yang ditempati oleh lebih dari satu KK. Penduduk Desa Kai termasuk dalam suku Modole, salah satu suku yang mendiami wilayah daratan Pulau Halmahera. Seluruh penduduk Desa Kai memeluk agama Kristen Protestan. Jenis rumah variatif terdiri dari bangunan permanen dan sebagian berbahan papan. Sambungan listrik sudah ada, tetapi jaringan telepon belum ada. Sebanyak 7 keluarga memiliki televisi pribadi. Penggunaan telepon genggam sudah mulai lazim di kalangan warga Desa Kai. Di dalam desa terdapat gereja protestan satu buah. Pelanggan listrik PLN sebanyak 60 KK, dan terdapat 2 buah diesel yang terdapat di desa. Desa Kai adalah desa penyangga dari KAT yang hidup sebagai tetangga mereka di kawasan hutan. Desa Kai menjadi desa terdekat dari KAT yang masih belum bergabung dengan saudara-saudara mereka di desa. Jarak permukiman warga KAT dengan Desa Kai lebih kurang 10 Km. Sudah ada interaksi antara warga KAT dengan warga Desa Kai sejak lama, meskipun interaksi ini masih sangat terbatas. Interaksi tersebut antara lain adanya pertukaran komoditas antara warga KAT dengan warga Desa Kai. Warga KAT dari hutan membawa hasil alam seperti daging asap, telur Maleo, dan kebanyakan dari mereka juga sudah menanam komoditas seperti kakao dan cengkeh. Warga KAT menukarkan hasil-hasil yang mereka bawa tersebut dengan keperluan mereka antara lain gula, garam, kopi, rokok, beras, dan sebagainya. 89 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Gambar 22. Akses Jalan Menuju Desa Kai, Kec. Kao Barat, Kab. Halmahera Utara Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 10.1.2 Sejarah Desa Kai Menurut penuturan tokoh desa, Desa Kai terbentuk pada tahun 1942. Lokasi desa ini pada mulanya berada di seberang sungai berjarak 12 Km dari lokasi sekarang. Pemindahan pada lokasi yang sekarang terjadi sekitar tahun 1963 dengan penduduk sebanyak 15 yang semuanya adalah berasal dari Suku Modole. Desa Kai sebagai permukiman sudah ada sejak tahun 1930-an. Menurut cerita lisan tetua desa, sejarah Desa Kai bermula ketika Sultan Tidore melintas di daerah ini dengan cara ditandu. Awalnya daerah ini bernama Tonamoratu yang didiami oleh sebanyak 12 KK dengan bentuk permukiman bundar, dan tepat di tengah permukiman tersebut terdapat rumah kecil tempat makan bersama. Tonamoratu memiliki makna "banyak orang tetapi satu". Sebelum tahun 30-an, lokasi desa berada di sebelah timur desa yang sekarang ini. Alkisah di tahun 30-an ketika konon rombongan Sultan lewat, mereka istirahat di lokasi sekitar 3 Km dari desa. Rombongan tersebut membawa pisang dan Sultan makan dan kulitnya digantung di sekitar kali. Dari kejadian itu kemudian nama kali itu disebut "kulit". Sedangkan dalam bahasa setempat (Bahasa Modole) kulit disebut "ai". Ma ai adalah kulit pisang. Akhirnya kali itu disebut Kai, yang merupakan nama pemberian dari sultan. 10.1.3 Warga KAT di Hutan Di sekitar wilayah Desa Kai terdapat penduduk yang masih mendiami hutan. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai warga KAT. Tempat tinggal mereka berada di sekitar Telaga Lina, berjarak kurang lebih 10 Km dari pusat Desa Kai. Jumlah keseluruhan warga KAT yang berdiam di dalam hutan mencapai lebih dari 100 jiwa. Jumlah KK tidak diketahui dengan pasti karena banyak rumah yang dihuni lebih dari satu KK. Rumah mereka pada umumnya terbuat dari kayu, tanpa dinding, dan atap terbuat dari daun rumbia atau jenis daun lokal lainnya yang tersedia di hutan. Mereka masih menjalani kehidupan secara sederhana. Untuk memasak makanan mereka menggunakan bambu. Kebutuhan air bersih didapatkan dari sungai. Singkatnya, warga KAT yang masih bermukim di dalam hutan sangat bergantung dengan alam dan melakukan aktivitas ekstraktif yaitu mengumpulkan hasil alam. Makanan pokok warga KAT yang bermukim di hutan adalah ubi jalar, ubi kayu, dan sagu. Sedangkan kebutuhan protein didapat dari binatang burun seperti babi, rusa, dan binatang lain seperti kuskus, Burung Maleo yang dapat dimanfaatkan baik dagingya maupun telurnya. Aktivitas utama mereka adalah bertani, tetapi sebagian besar mereka berburu. Kalau di desa Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 90
kegiatan mereka harus dipindah misalnya bertani dan mengembangkan tanaman-tanaman. Di desa lahan pertanian yang terlantar dan sudah kembali menjadi hutan. Mereka lebih senang berburu untuk makan, dapat satu ekor kalau habis besok mereka cari lagi. Tetapi kalau tidak habis bisa dimakan untuk keesokan harinya. 10.1.4 Rencana Relokasi Warga KAT Rencana relokasi warga KAT di Telaga Lina sudah ditetapkan dengan rencana pembangunan 30 unit rumah di Desa Kai dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah. Diharapkan direlokasi dalam satu tempat di dalam desa. Desa Kai sudah menyiapkan lahan dengan status tanah adat yang sudah dihibahkan untuk lokasi pemberdayaan KAT. Sudah ada tanda tangan dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh desa. Statusnya akan menjadi milik pribadi warga yang menempatinya. Ada permintaan ganti rugi oleh pemilik lahan, padahal dalam rencana anggaran tidak ada biaya pembebasan lahan. Setelah melalui musyawrah dengan Sekretaris Daerah maka ditetapkanlah besaran ganti rugi. Sebenarnya sejak sekitar tahun 2003 warga KAT di hutan sudah membangun rumah di Desa Kai sebanyak lima buah. Saat ini ada keluarga mereka di desa sekitar 10 KK. Keluarga mereka yang di desa memiliki kebun di sekitar desa. Warga KAT tidak mau turun ke desa semuanya karena program rumah implementasinya hanya sejumlah 30 buah. Padahal jumlah mereka sebanyak 40 KK. Pembangunan rumah KAT memiliki pola yang sama yaitu menyesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan pemerintah. Sambil menunggu waktu pembangunan, mereka diharapkan menghuni rumah darurat yang dibuat di desa. Sementara ini rumah mereka di hutan masih terbuat dari daun rumbia dan tanpa dinding, dengan atap daun woka. Dengan kondisi tanpa dinding tersebut, angin yang bertiup bisa masuk dengan leluasa ke dalam rumah, tetapi mereka tidak mudah sakit. Sejumlah 30 rumah untuk warga KAT tersebut pengerjaannya baru tahap persiapan lahan. Belum ada pengerjaan pembangunan. Pembangunan rumah tendernya dilakukan di provinsi. Walaupun sasaran utama program KAT di Desa Kai adalah warga dari pinggiran hutan, tidak ada timbul perasaan iri oleh warga desa. Hal ini karena mereka memahami kebutuhan orang di pinggir hutan. Asal usul orang desa ini juga berasal dari masyarakat pinggir hutan tersebut sehingga mereka memiliki kedekatan emosional. Beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang pinggir hutan, lima orang sudah bersedia, tetapi mereka ingin agar seluruh rumah sudah diselesaikan terlebih dahulu. Sudah ada partisipasi membersihkan lahan untuk pembangunan rumah KAT. Pada saat pemilu, tidak ada penduduk memiliki KTP. Mereka langsung menggunakan kartu pemilih. Hanya 2% penduduk yang memiliki KTP. Kades menanam tanaman-tanaman bulanan. Rata-rata di sini menanam kelapa. Ada juga yang menanam padi ladang. Bantuan-bantuan seperti raskin sudah menjangkau desa ini. Tetapi dampaknya adalah banyak warga yang kembali menanyakan bantuan tersebut ketika beras mereka sudah habis. 10.1.5 Kesehatan Sejak tahun 2012 di Desa Kai sudah ada puskesmas pembantu (Pustu) dan tenaga kesehatan. Namun demikian, sebagian besar masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mengobati penyakit yang masih mampu mereka tangani sendiri. Sampai awal tahun 2000-an, ibu-ibu di Desa Kai pada umumnya melahirkan dengan pertolongan dukun kampung atau biasa mereka sebut "Mama Biang". Awal tahun 2000 sudah mulai ada tenaga 91 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
dukun terlatih sebagai kader kesehatan yang dilatih oleh dinas kesehatan. Bidan saat ini sudah tinggal di dalam desa. Baru tahun ini yang menetap. Dulu satu tahun paling banyak 3 kali kunjungan bidan. Sejak 2013 sudah ada bidan PTT. Tahun-tahun yang dulu mereka jarang sekali datang. Warga KAT di hutan belum terjangkau fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan juga belum menjangkau tempat itu. Semua urusan kesehatan masih dilakukan dengan cara-cara tradisional. Untuk mengobati penyakit maupun melahirkan menggunakan cara tradisional. Misalnya memotong tali pusar menggunakan sembilu dari bambu dan menutup bekas luka tersebut dengan ramuan berasal dari hutan. Untuk menyembuhkan luka pasca melahirkan juga menggunakan ramuan dari bahan-bahan mereka peroleh dari hutan. Mereka juga menggunakan ramuan tertentu yang berasal dari kulit kayu untuk kontrasepsi. Sampai saat ini tidak ada efek samping yang ditumbulkan dari penggunaan obat/ramuan tradisional tersebut. Tetapi untuk melahirkan dengan dukun kampung memiliki risiko besar. Tingkat penyakit masih rendah. Pulang dari ladang kehujanan mereka hanya keringkan badan sedikit lalu tidur tidak sakit Anak-anak di sana mereka telanjang bulat di pinggir telaga tidak sakit. Ketika main ke desa mereka memakai pakaian. Sebelum ada Puskesmas Pembantu (Pustu), di Desa Kai banyak terjadi korban kematian anak saat melahirkan. Jika terjadi kelahiran prematur, cara yang dilakukan untuk merawatnya adalah dengan ditutup dengan kulit kayu supaya hangat. Jenis kayu yang dipakai adalah kayu gohora yang memiliki daun panjang, terdapat di dalam hutan. Selain itu juga ada ramuan menggunakan daun turi. Laporan terakhir tentang kematian bayi pada masyarakat sekitar hutan terjadi pada tahun 2009. Sampai saat ini tidak ada laporan kematian ibu dan anak pada masyarakat sekitar hutan. Justru tingkat kematian ibu dan anak lebih tinggi di dalam desa. Mungkin di desa sudah dipenuhi makanan-makanan yang mengandung penyedap dan sebagainya. Mereka di hutan hanya mengenal garam dan bawang. Memasak makanan dan air di dalam bambu. Khusus di dalam Desa Kai, terdapat sumur gali sebanyak 11 buah, sedangkan sumur yang bersih hanya berjumlah 4 buah sementara yang lainnya keruh. Sumur pompa 1 buah, matar air ada di 11 titik. Sarana MCK 8 buah. Dahulu orang mengambil air dari sungai. Sejak tahu 2005 orang tidak mengambil air lagi di sungai. Jika musim hujan tiba, sungai menjadi keruh. Saat ini sebagian kecil warga masih ada yang mengambil air di kali untuk diminum. Kondisi kali saat ini tidak bersih seperti dahulu. Sarana MCK ada sebanyak 5 buah yang berfungsi baik. Selebihnya masih menggunakan sungai untuk MCK. 10.1.6 Pendidikan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Desa Kai yang masih bersekolah mencapai 127 orang. Desa Kai sudah memiliki sekolah dasar (SD) sejak tahun 1970. Pertama kali didirikan, bangunan sekolah masih berdinding anyaman bambu. Saat ini SD tersebut sudah merupakan bangunan permanen dan baru-baru ini ada kegiatan rehab bangunan beberapa lokal. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di kecamatan dengan jarak 6 Km. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 92
Gambar 23. Siswa Sekolah Dasar di Desa Kai Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 10.1.7 Ekonomi Warga Desa Kai pada umumnya masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Hasil utama mereka adalah kelapa yang sudah diusahakan secara turun-temurun. Kelapa dipanen setiap tiga bulan sekali dengan hasil kurang lebih satu ton tiap KK. Kehidupan mereka tergantung dengan harga komoditas kopra yang harganya fluktuatif. Harga normal kopra per kilogramnya adalah Rp5.000 sampai dengan Rp6.000. Saat ini harga kopra turun sampai harga Rp2.000 per kilogram. Hal ini menyebabkan penghasilan mereka ikut pula turun. Di Desa Kai belum ada sarana perekonomian seperti pasar. Jumlah usaha warung sebanyak dua buah yang dikelola oleh warga. Belum ada usaha lain seperti bengkel dan kerajinan. Sebagian warga memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya dengan melakukan penebangan di sekitar hutan dengan jumlah sewajarnya. Penghasilan mereka dari tanaman perkebunan tidak selalu mencukupi. Padi sawah tidak ada. Data statistik desa menunjukkan bahwa usaha penduduk dari bertanam padi ladang mencapai total keseluruhan sekitar 100 Ha, ubi jalar 120 Ha, Pisang 100 Ha, ubi kayu 5 Ha, jagung dan jagung 2 Ha. 10.1.8 Masukan Untuk Program KAT Pertanyaan utama yang diajukan oleh warga KAT terkait rencana pemberdayaan KAT adalah soal mata pencaharian. Dengan adanya rencana relokasi tempat tinggal mereka dan bergabung dengan saudara-saudara mereka di desa, mereka khawatir akan jauh dari sumber penghidupan mereka yang selama ini ada di hutan. Kebun mereka berada di hutan dengan aneka tanaman seperti kelapa, kakao, cengkeh, dan sebagainya. Begitu juga dengan hewan buruan yang masih dapat mereka dapatkan seperti rusa, babi, kuskus, maleo, dan sebagainya semua berada di hutan. Singkatnya, di hutan sumber daya masih melimpah dan mereka terbiasa 93 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
dengan pola hidup yang mereka jalankan. Di hutan juga sumber air bersih melimpah. Jika mereka harus tinggal di desa harus ada alternatif mata pencaharian yang dapat dilakukan. Setelah dilakukan pertemuan antara warga KAT dengan kepala Desa Kai, warga KAT menyampaikan saran agar mereka diberikan pelatihan-pelatihan pertanian sehingga setelah program bantuan selesai mereka bisa hidup mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan. Warga KAT juga meminta pelatihan peternakan seperti beternak ayam kampung, sapi, dan juga pelatihan pertanian. Bantuan lain yang mereka harapkan adalah bibit tanaman- tanaman yang akan mereka tanam. Sedangkan untuk lahan pertanian mereka tidak mengalami kesulitan. 10.2 Desa Talaga Paca 10.2.1 Kondisi Geografis Desa Talaga Paca terletak di Kecamatan Tobelo Selatan, Kaupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jarak dari ibukota kecamatan 11 Km dan jarak menuju kota Kabupaten, Tobelo, sejauh 30 Km. Letak desa ini berada di pinggir jalan Trans Halmahera, masuk ke dalam ke arah pegunungan. Desa Telaga Paca termasuk desa sekitar hutan. Di wilayah desa ini terdapat sebuah danau/talaga yang dinamakan Talaga Paca. Kondisi air danau masih relatif jernih dan dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai keperluan seperti air minum, dan mulai dimanfaatkan sebagai objek wisata. Batas-batas wilayah Desa Talaga Paca adalah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tobe. (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mawea /Togoli. (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros/ Tobelo Sofifi. (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wangongira. Jumlah penduduk Desa Talaga Paca pada tahun 2013 sebanyak 156 KK atau 613 jiwa, terdiri dari 315 laki-laki dan 298 perempuan. Tabel 18. Penduduk Desa Telaga Paca Menurut Kelompok Umur No Kelompok Umur Laki - laki Perempuan Jumlah 1. 0 - 12 Bulan 14 12 26 2. 1 - 3 Tahun 19 15 34 3. 4 - 5 Tahun 25 21 46 4. 6 - 10 Tahun 54 58 112 5. 11 - 15 Tahun 35 25 60 6. 16 - 20 Tahun 16 12 28 7. 21 - 25 Tahun 11 12 23 8. 26 - 30 Tahun 16 16 32 9. 31 - 35 Tahun 16 14 30 10. 36 - 40 Tahun 25 20 45 11. 41 - 45 Tahun 16 20 36 12. 46 - 50 Tahun 18 22 40 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 94
No Kelompok Umur Laki - laki Perempuan Jumlah 13. 51 - 55 Tahun 28 30 58 14. 56 - 60 Tahun 15 16 31 15. 60 Tahun Keatas 6 3 9 Jumlah 314 296 610 Sumber: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2012 Jumlah rumah dengan bangunan permanen sebanyak 10 buah, rumah panggung 1 buah, dan rumah terbuat dari papan sebanyak 133 buah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 rumah sudah dialiri listrik. 10.2.2 Ekonomi Mata pencaharian utama penduduk Desa Talaga Paca adalah petani. Hasil pertanian yang paling menonjol adalah kelapa. Jenis tanaman lain yang diusahakan penduduk adalah cengkeh, pala, padi ladang, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan ternak besar yang dipelihara adalah sapi dan babi. Luas areal perkebunan di Desa Talaga Paca diperkirakan sekitar 750 Ha. Jenis hewan ternak yang diusahakan warga adalah antara lain sapi, babi 20, dan ayam kampung. Saat ini sudah mulai ada pelatihan pertanian melalui pembentukan kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang ada sudah mencapai 8 kelompok. Gambar 24. Hasil Pertanian Warga di Desa Talaga Paca Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 10.2.3 Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Desa Talaga Paca sebanyak 2 buah. SMP sudah ada di sekitar kecamatan. Saat ini sudah ada beberapa anak-anak warga KAT yang mencapai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 95 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Tabel 19. Profil Pendidikan Warga Desa Talaga Paca Tingkat Pendidikan Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Tidak tamat SD 27 18 45 SD 80 27 107 SMP 8 3 11 SMA 2 2 4 Diploma 3 2 5 Sarjana 2 1 3 Sumber: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2012 10.2.4 Kesehatan Di Desa Talaga Paca sudah terdapat puskesmas dan tenaga kesehatan. Jumlah posyandu sebanyak 1 buah. Mantri kesehatan 1 orang, dukun bayi 5 orang terdiri dari dukun terlatih sebanyak 2 orang, dukun tidak terlatih 3 orang. Kader posyandu sebanyak 5 orang. Bidan desa sudah menetap di dalam desa sehingga warga tidak kesulitan jika ada yang membutuhkan layanan kesehatan. Masih ada persoalan terkait ketersediaan air minum dan sanitasi. Warga mengaku masih kesulitan air bersih. Saat ini warga masih memanfatkan air dari Talaga, kali paca, atau dari Kusuri (klinik) swasta dengan jarak mencapai 5 Km dari desa. Air ditampung menggunakan "jerry can" dan dibawa dengan sepeda motor. Warga juga masih memanfaatkan air hujan untuk berbagai keperluan terutama MCK. Sumur sangat jarang karena harus digali sangat dalam. Jumlah jamban umum yang dipakai bersama sebanyak 11 buah. Gambar 25. Warga Mencuci di Danau Talaga Paca Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 96
10.2.5 Pelaksanaan program KAT Di Desa Talaga Paca Program pemberdayaan KAT di Desa Telaga Paca sudah dilakukan sejak tahun 1990-an. Menurut keterangan tokoh desa, tahap pertama di sekitar tahun 1991 dibuatkan perumahan bagi 49 KK. Tahap selanjutnya tahun 1997 sebanyak 49 KK, kemudian tahun 2010 sebanyak 71 KK dengan pemberian bantuan hidup selama 6 bulan pertama. Persoalannya adalah, setelah rumah mereka sudah berada di kawasan desa, aktivitas mata pencaharian mereka masih dilakukan di seputar hutan. Sedangkan jarak permukiman dengan hutan berkisar kurang lebih 2 Km. Hal ini menyebabkan warga KAT masih harus kembali ke hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ladang mereka adalah di kawasan hutan. Mereka belum bisa lepas sepenuhnya dari pola kehidupan subsisten. Jenis tanaman yang ditanam adalah antara lain kelapa, pala, padi, pisang, dan lain-lain. Pada dasarnya tidak ada kesulitan berbaur. Hanya saja pada awalnya warga KAT tidak betah tinggal di rumah yang baru karena harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Ketika hujan lebat atap sangat berisik, ketika cuaca sedang panas suasana rumah terasa panas. 10.2.6 Program Lain Yang Sudah Ada Program lain yang sudah masuk ke Desa Talaga Paca adalah PNPM yang membangun fasilitas MCK dan sumur gali. P2DTK juga membangun fasilitas MCK. Bantuan lain yang pernah didapatkan adalah bantuan bahan bangunan berupa seng untuk keperluan sarana ibadah. Untuk registrasi penduduk, sebagian besar warga Desa Talaga Paca sudah memiliki KTP, tetapi masih ada yang belum punya. Akte kelahiran juga sudah dimiliki oleh sebagian besar warga. Pernah juga ada kerja sama antara kantor catatan sipil dengan pihak gereja melakukan pernikahan masal. Pengaspalan jalan menuju desa sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. 10.3 Desa Lusuo 10.3.1 Kondisi Geografis Desa Lusuo terletak di Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Jarak dari ibukota kecamatan (Berebere) sekitar 25 Km, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten mencapai 100 Km. Letak desa ini berada di ujung utara Pulau Morotai dan menghadap Samudera Pasifik. Akses menuju Desa lusuo dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalur laut. Jalan raya Trans Morotai sedang dibangun untuk menghubungkan seluruh daerah-daerah di Pulau Morotai melalui jalan darat di bagian timur pulau. Saat ini pembangunan jalan sudah mencapai Korago. Untuk menuju Desa Lusuo, dari Korago perjalanan harus ditempuh melalui laut menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh lebih kurang satu jam. Jumlah penduduk sebesar 2.138 atau 712 KK. 10.3.2 Ekonomi Pekerjaan utama warga Desa Lusuo adalah berkebun dan mencari ikan. Jenis tanaman yang diusahakan adalah seperti Padi, Kelapa, dan Pala. Sedangkan hasil tangkapan dari laut berupa berbagai jenis ikan. Padi yang ditanam adalah padi ladang dengan masa panen selama enam bulan dan diusahakan sekali dalam satu tahun. Hasil panen padi umumnya untuk dimakan sendiri. Kepemilikan lahan kebun berkisar antara 0,5 ha sampai 2 ha. Hasil panen yang paling diandalkan adalah kelapa yang diolah menjadi kopra. Harga kopra saat ini adalah Rp2.000/kg. Harga ini jauh dari harga normal yang pernah dinikmati warga yakni mencapai Rp5.000/kg. Di Kota Tobelo tempat sebagian besar hasil kopra ini dipasarkan harganya sekitar Rp3.000 atau lebih sedikit. Di Desa Lusuo ada penampung hasil-hasil panen warga desa. 97 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Konsumsi makanan pokok warga di Desa Lusuo terdiri dari beras, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Beras dikonsumsi terbatas karena harganya yang dianggap mahal. Beras menjadi makanan selingan untuk dimakan seminggu sekali. Biasanya warga makan nasi setiap hari Jumat bagi warga muslim, dan setiap hari minggu bagi warga nasrani. 10.3.3 Kesehatan Di Desa Lusuo sudah ada tenaga kesehatan yaitu bidan desa sebanyak satu orang. Selain ke bidan desa, alternatif lain untuk menangani permasalahan kesehatan warga adalah dukun kampung. Jumlah dukun kampung di Desa Lusuo saat ini sebanyak empat orang. Untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di desa, warga akan pergi berobat ke kota kecamatan atau kota kabupaten. Untuk proses melahirkan, warga menggunakan baik dukun kampung maupun bidan desa yang tersedia. Saat ini ada kader desa yang sedang mengikuti pendidikan di kabupaten dan akan kembali sebagai tenaga kesehatan di Desa Lusuo. 10.3.4 Pendidikan Di Desa Lusuo saat ini terdapat satu buah Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat di kota kecamatan. Ada juga yang melanjutkan di kota kabupaten dengan menempati asrama atau tinggal di tempat keluarga. Setiap tahun siswa sekolah dasar yang melanjutkan pendidikan ke SMP berkisar sekitar 30 orang anak atau lebih. Menurut keterangan Kepala Desa lusuo, tahun 2014 akan dibangun mes/asrama untuk anak-anak Desa Lusuo di Daruba/ibukota kabupaten untuk menampung anak-anak Desa Lusuo yang melanjutkan sekolah di sana. Dana yang dipakai menggunakan ADD. 10.3.5 Program KAT di Desa Lusuo Proses perencanaan program pemberdayaan KAT di Desa Lusuo sudah dilakukan sejak tahun 2008 berupa proposal usulan yang diajukan ke provinsi. Studi kelayakan dilaksanakan sekitar Bulan Maret 2011 yang dilanjutkan dengan semiloka daerah di Daruba pada bulan Mei di tahun yang sama. Proses penentuan target penerima program melibatkan musyawarah di antara warga desa. Penerima bantuan rumah KAT adalah warga dengan kondisi rumah yang tidak layak huni atau rumah yang dihuni oleh lebih dari satu KK. Rumah KAT yang dibangun sebanyak 65 buah, bertempat di lokasi rumah lama kecuali rumah-rumah yang terlalu dekat dengan pantai direlokasi ke tempat yang lebih aman. 10.4 Desa Loleo 10.4.1 Kondisi Geografis Desa Loleo terletak di Kabupaten Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Letak desa ini berada di ujung bagian utara Pulau Morotai. Kondisi ini menempatkan Desa Loleo sebagai salah satu desa terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Filipina. Jarak ke ibukota kecamatan (Sopi) adalah 18 Km. Jarak terdekat ke ibukota kabupaten (Daruba) adalah 97 Km melalui rute barat, dan 119 Km jika melewati rute sebelah timur. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 98
Batas-batas wilayah Desa Loleo yaitu sebagai berikut: (1) Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Aru. (2) Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangeo. (3) Di sebelah barat dengan hutan lebat. (4) Di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik. Desa Loleo adalah desa baru hasil pemekaran dari Desa Pangeo di awal tahun 2013. Jumlah penduduk Desa Loleo pada tahun 2013 sebanyak 465 jiwa atau 118 KK, terdiri dari 245 laki-laki dan 220 perempuan. Penduduk Desa Loleo pada umumnya merupakan etnik galela. Mereka adalah penutur aktif bahasa galela yang umum dipakai dalam interaksi warga sehari- hari. Ditinjau dari jumlah pemeluk agama, Desa Loleo termasuk heterogen yaitu 114 KK beraga Islam, 80 KK Protestan, dan 5 KK Katolik. Akses menuju Desa Loleo dapat ditempuh melalui beberapa alternatif rute baik jalan darat maupun jalan laut. Jalan darat dari ibukota kabupaten, Daruba, saat ini belum menjangkau wilayah ini. Untuk mencapai Desa Loleo, perjalanan darat berakhir di Desa Korago. Dari Desa Korago perjalanan dilanjutkan menggunakan moda transportasi laut yaitu perahu kecil yang biasa dinamakan ketinting atau bodi. Jalan lingkat Pulau Morotai (Trans Morotai) saat ini belum rampung dan masih dalam tahap pengerjaan. Jika jalan ini selasai dikerjakan, Desa Loleo akan mudah dijangkau dan melalui jalan darat dan akan membuka keterisolasian desa. Akses melalui laut sangat rentan dan mengalami hambatan terutama di Bulan Juli sampai Desember. Pada bulan tersebut ombak sangat besar dan praktis aktivitas warga di laut terhenti sama sekali, termasuk mobilitas mereka ke luar desa yang masih sangat bergantung pada moda transportasi laut. Aktivitas warga masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim yang memengaruhi kondisi gelombang laut. Pada Bulan Januari sampai Maret yang bertiup adalah angin timur dengan pontensi hujan. Bulan April sampai Juni bertiup angin tenggara dengan potensi kemarau. Bulan Juli sampai September bertiup angin barat dan selatan dengan potensi kemarau dan pancaroba. Bulan Oktober sampai Desember bertiup angin utara dengan potensi ombak besar di lautan. 10.4.2 Pendidikan Sebagai sebuah desa baru hasil pemekaran, Desa Loleo belum memiliki fasilitas pendidikan sendiri mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Sekolah Dasar (SD) terdapat di Desa Pangeo sebagai desa induk sebelum Loleo berdiri sebagai desa sendiri. Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga terdapat di Desa Pangeo yang didirikan pada tahun 2009. Karena desa Loleo dan Desa Pangeo bredekatan, pada umumnya anak-anak Desa Loleo tidak kesulitan mengakses sarana pendidikan tersebut. Kasus putus sekolah masih ada. Penyebab putus sekolah adalah ketidakmampuan membayar biaya pendidikan seperti membeli seragam, buku, biaya transport dan lain-lain sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. 99 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Gambar 26. Siswa Sekolah Dasar di Desa Loleo Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 10.4.3 Kesehatan Mengenai aspek kesehatan, menurut tokoh desa, sudah ada sebagian warga yang lainnya masih memiliki kesadaran pentingnya pengobatan secara medis. Sebagian mengandalkan dukun tradisional. Sudah tersedia sarana kesehatan masyarakat berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) yang melayani tiga desa berdekatan yaitu Desa Loleo, Pengeo, dan Goruo. Lokasi Pustu beradi di tengah-tengah ketiga desa sehingga dapat mudah dicapai dari ketiga wilayah desa. Pustu buka setiap hari dan terdapat dua orang tenaga kesehatan. Penyakit yang sering muncul adalah diare, dalam satu tahun pasti ada kasus diare. Malaria 15% kasus dari jumlah penduduk. Perawatan bisa ditangani di Puskesmas maupun di Pustu. Untuk kasus penyakit yang parah pasien akan dirujuk ke Rumah sakit di kabupaten. Sementara itu dari ketersediaan air bersih, Desa Loleo masih mengalami kesulitan terutama untuk di lokasi Loleo Puncak tempat dibangunnya perumahan KAT. Warga KAT harus mengambil air dari hutan, menampung air hujan, atau mengambil air di sumur di lokasi desa bagian dekat pantai. Sedangkan fasilitas air bersih belum tersedia. 10.4.4 Ekonomi Pekerjaan masyarakat umumnya berada di sektor perikanan dan pertanian ladang. Kedua pekerjaan itu dikerjakan secara bersamaan; mereka bertani sekaligus juga mencari ikan di laut. Menanam masih sebatas untuk dimakan sendiri, tidak dipasarkan. Demikian juga penghasilan dari laut, dapat ikan langsung dimakan hari itu juga. Belum ada pendapatan tetap karena belum ada yang membeli hasil-hasil di sini. Penghasilan lain adalah kopra. Panen dalam waktu 4 bulan sekali. Ada pengepul/pengusaha di desa. Pengusaha membawanya ke Tobelo. Rata-rata tiap KK memiliki lahan seluas 1 Ha atau lebih. Tetapi yang produktif biasanya kurang dari itu. Hasil produksi tiap KK sekitar 500 kg selama 4 bulan sekali. Jika harga rata-rata kopra sekitar Rp2.000/kg maka penghasilan mereka setiap 4 bulan sekali adalah sebesar Rp1.000.000 dari kopra. Jenis komoditas lain yang ditanam yaitu cengkeh, dan pala, padi, pisang, dan buah- buahan lainnya. Hasil hutan terdiri dari rotan, damar, dan kayu. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 100
Hasil tangkapan dari laut terdiri dari ikan, cumi, lobster, teripang, kerang, kepiting, penyu, gurita, dan sebagainya. Jenis ikan terdiri dari tuna, tongkol, kakap, malalugis, bobara, hiu, toni, dan lain-lain. potensi yang masih menunggu untuk doptimalkan lagi adalah bidang perikanan. Potensi lain di bidang kerajinan misalnya produk anyaman dari bambu seperti tapisan, tikar, anyaman atap rumbia, dan lain-lain. Saat ini sebatas untuk dipakai sendiri karena belum menemukan pasar untuk produk-produk tersebut. 10.4.5 Pelaksanaan Pemberdayaan KAT di Desa Loleo Di Pulau Morotai sudah tidak ada penduduk yang menghuni hutan, tetapi desa-desa tersebut umumnya berada di pinggiran hutan atau di tepi pantai. Program pemberdayaan KAT di Desa Loleo ditujukan dalam konteks daerah perbatasan. Hal ini karena Desa Loleo berada persis di tepi pantai samudera pasifik dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina dengan waktu tempuh sekitar 24 jam. Program pemberdayaan KAT di Desa Loleo sudah direncanakan sejak tahun 2008 dalam bentuk proposal atau usulan yang dibawa ke provinsi. Waktu itu Desa Lusuo masih merupakan wilayah dari Desa Pangeo karena belum mengalami pemekaran. Kemudian tahun 2009 dilakukan penjajakan awal oleh Dinas Kabupaten. Sekitar Bulan Januari tahun 2011 ada permintaan kembali untuk memasukkan lokasi-lokasi calon dan dilanjutkan dengan studi kelayakan yang melibatkan pihak universitas. Hasil studi kelayakan dibawa dalam semiloka tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Daruba. Jumlah penerima bantuan program KAT di Desa Loleo sebanyak 80 KK. Bantuan terdiri dari rumah berukuran 5m x 4m. Fondasi rumah terbuat dari batu, dinding papan, dan atap memakai bahan seng. Bantuan lain yang diberikan adalah peralatan rumah tangga dan Jaminan Hidup (Jadup) berupa beras, indomie, minyak goreng, gula serta kompor dan piring. Rumah dibangun di lokasi dataran menjauh dari bibir pantai. Di lokasi ini sebelumnya sudah ada sekitar 20 lebih rumah milik warga setempat. Kriteria penerima adalah rumah tidak layak dan rumah yang dihuni oleh lebih dari satu Kepala Keluarga. Prioritas diberikan pada penduduk yang tidak memiliki rumah. Menurut keterangan Kepala Desa, pada Bulan September 2009 pernah terjadi ombak besar dan muara sungai yang berpindah sehingga merendam 47 rumah warga. Warga-warga inilah yang kemudian ditanya apabila ada bantuan rumah apakah mereka bersedia untuk menempati rumah tersebut. Setelah diperolah jawaban bahwa mereka bersedia menempati rumah, maka rumah tersebut dibangun. Tanggapan warga terhadap bantuan ini pada dasarnya sangat positif. Mereka menerima dengan senang hati bantuan yang diberikan sehingga bisa tinggal di rumah yang layak huni. Hanya ada saran agar luas rumah disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dalam satu KK. Bagi KK dengan jumlah anggota keluarga lebih banyak diharapkan luas rumah juga lebih besar sehingga mereka bisa tinggal lebih layak lagi. Permasalahan teknis lain yang muncul adalah terkait adanya beberapa calon penerima yang ternyata tidak masuk list karena diganti tanpa dilakukan musyawarah sehingga berpotensi memunculkan konflik . 101 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 102
Provinsi Banten Pemberdayaan KAT di Banten sudah berlangsung sejak Banten masih bagian dari Provinsi Jawa Barat. Lokasi pemberdayaan ketika itu difokuskan pada lokasi masyarakat Suku Baduy di Kabupaten Lebak. Pada tahun 2013 pemberdayaan KAT Provinsi Banten dilakukan di Kabupaten Pandeglang dengan lokasi berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Cibitung, Cimanggu, Cikeusik, dan Kecamatan Cibaliung dengan sasaran sebanyak 9 (Sembilan) titik. Adapun untuk keperluan penelitian, lokasi yang didatangi secara langsung untuk diobservasi sebanyak tiga lokasi yaitu 1) Dusun Leuwi Pariuk di Kecamatan Cikeusik; 2) Dusun Leuwi Malang di Kecamatan Cibaliung; 3) Dusun Madur di Kecamatan Cimanggu. Berikut lokasi pemberdayaan KAT Provinsi Banten tahun 2013: Tabel 20. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Banten tahun 2013 Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi Pandeglang Cibitung Cimanggu Cikeusik Cibaliung Citeluk Rancapinang Parung Kokosan Curug Cipinang Cegok Lebak Jaha Leuwi Pariuk Cibaruang Cigebang Kiarajajar Leuwi Malang Cidarigdug Sumber: Kemensos, 2013 Jarak dari lokasi menuju Ibukota Kabupaten berkisar 90 Km sampai dengan 100 Km dengan waktu tempuh antara tujuh sampai delapan jam. Jarak menuju Ibukota Provinsi berkisar antara 100 Km sampai dengan 120 Km dengan waktu tempuh antara 8 sampai 9 jam. Tabel 21. Jarak dan Waktu Tempuh Menuju Lokasi KAT Provinsi Banten No Banten Jarak Ke Pusat (Km) Des. Kec. Kab. Waktu Tempuh (Jam) Prov. Des. Kec. Kab. Prov. Moda Transportasi 1. 2. 3. Dusun Leuwi Pariuk Desa Parung Kokosan Kecamatan Cikeusik, Kab. Pandeglang Dusun Leuwi Malang Desa Curug Kecamatan Cibaliung Kab. Pandeglang Dusun Madur Desa Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kab. Pandeglang 2 10 5 20 20 25 92 90 100 117 100 120 0,15 1 0,30 6 6 7 7 7 8 8 8 9 Mobil Motor Perahu Jalan kaki Mobil Motor Jalan Kaki Mobil Motor Jalan kaki Perahu Sumber: Catatan Lapangan 103 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
11.1 Desa Parung Kokosan 11.1.1 Kondisi Geografis Desa Parung Kokosan terletak di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas wilayah Desa Parung Kokosan kurang lebih 3.200 Ha, terdiri dari areal permukiman, hutan, perkebunan, sawah dan perladangan. Batas-batas wilayah Desa Parung Kokosan adalah sebagai berikut: (1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cihanjuang. (2) Sebelah selatan dengan Desa Tanjungan. (3) Sebelah selatan dengan Desa Curug. (4) Sebelah timur dengan Desa Batuhideung. Jumlah penduduk Desa Parungkokosan sebanyak 935 KK atau 2.208 jiwa yang terdiri dari 983 laki-laki dan 1.225 perempuan. Mata pencaharian warga Desa Parung Kokosan pada umumnya adalah petani. Seluruh warga KAT Desa Parung Kokosan menganut agama Islam. Di desa ini terdapat empat buah masjid dan tiga belas mushola namun pada umumnya kondisi masjid ataupun mushola kurang terawat dengan baik. Akses menuju Desa Parung Kokosan dari ibukota Provinsi Banten (Serang) melewati Pandeglang, terus ke selatan menuju Kecamatan Cikeusik. Dari Kecamatan Cikeusik perjalanan masih harus dilanjutkan menuju desa dengan kondisi jalan yang saat ini rusak parah. Pada waktu hujan mobil mobil sangat sulit untuk melewati jalan dan lebih praktis jika menggunakan sepeda motor. Gambar 27. Kondisi Jalan Utama Menuju Lokasi KAT di Desa Parung Kokosan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 11.1.2 Pendidikan Desa Parungkokosan memiliki dua buah sekolah dasar (SD) dan satu buah sekolah menengah pertama (SMP). Letak SD dan SMP tersebut berada di pusat desa dan jauh dari dusun-dusun yang berada di Desa Parung Kokosan. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah sangat tinggi, namun tidak mendukungnya fasilitas sekolah di desa ini menjadi hambatan. Tingkat pendidikan warga desa umumnya masih sangat rendah, sebagian besar warga hanya menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sarana fasilitas umum di lokasi tersebut sehingga warga yang ingin melanjutkan Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 104
sekolah harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Tenaga pengajar sekolah terdiri dari satu PNS dan 6 guru bantu yang berasal dari warga sekitar. Saat ini rata-rata penduduk hanya tamatan SD. Gambar 28. Sekolah Dasar di Desa Parung Kokosan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 11.1.3 Kesehatan Permasalahan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum mendapat penanganan yang memadai. Saat ini Desa Parung Kokosan belum memiliki fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan tenaga kesehatan. Di pusat desa sudah ada 1 orang bidan yang membuka praktek. Namun untuk wilayah dusun-dusun yang jaraknya jauh dari pusat desa, sulit bagi mereka untuk menjangkau fasilitas dan tenaga kesehatan. Umumnya masyarakat masih menggunakan tenaga kesehatan tradisional/dukun untuk mengobati penyakit-penyakit ringan yang masih dapat ditangani. Bidan Desa hanya bisa melayani proses persalinan/melahirkan sedangkan untuk mencapai Puskesmas yang berada di kecamatan berjarak sekitar 10 km harus ditempuh dengan kondisi jalanan yang rusak sehingga sangat tidak nyaman. Hal tersebut dikarenankan tidak ada Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pusat Desa. Gambar 29. Bidan Desa di Parung Kokosan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 105 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Untuk kebutuhan air bersih warga Desa Parungkokosan mengandalkan sumur milik masing-masing di rumah warga. Terdapat 3 (tiga) fasilitas MCK umum, namun kondisi yang masih layak pakai hanya tinggal 1 (satu) buah. Di beberapa wilayah dusun warga memanfaatkan sungai untuk aktivias MCK. 11.1.4 Ekonomi Warga KAT di Desa Parung Kokosan pada umumnya bermatapencaharian sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam antara lain padi, kelapa, palawija, dan beberapa jenis kayu seperti mahoni dan jati. Padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Hanya sebagian kecil warga yang memiliki sawah. Selebihnya mereka menanam padi ladang dengan masa panen selama kurang lebih tujuh bulan. Kepemilikan ladang berkisar antara 0,5 sampai 2 Ha. Ladang ini berisi tanaman jangka panjang seperti kayu-kayuan dan tanaman jangka pendek antara lain palawija, pisang dan sebagainya. Pada awal musim hujan warga menanam padi ladang di sela-sela tanaman jangka panjang yang belum dipanen. Dengan pola pendapatan seperti ini dapat terlihat bahwa penghasilan warga desa belum dapat sepenuhnya dikatakan mencukupi. Penghasilan didominasi oleh tanaman jangka panjang. Strategi yang dilakukan adalah dengan menyisihkan pendapatan yang didapat pada waktu panen. Selain itu untuk padi, hasil panen sebagian diperuntukkan untuk konsumsi sendiri dan sebagiannya lagi dijual untuk untuk memenuhi kebutuhan harian. Hewan ternak dipelihara oleh warga antara lain kambing, domba, ayam, dan itik. Namun peternakan ini belum diusahakan secara intensif. Baru sebagian kecil yang memiliki kambing dan domba. Sedangkan ayam dan itik baru dipelihara sebagai sampingan. Kambing dijual pada saat musim lebaran haji atau dijual ketika kondisi kambing sudah siap jual. Jika dirata-rata dengan rupiah maka setiap bulannya penduduk dapat menghasilkan uang sebesar Rp200.000 s.d. Rp400.000. Sementara itu harga buah kelapa saat ini sebesar Rp1000 per butir, jauh dari harga pasaran yang mencapai Rp2.000 per butirnya. Gambar 30. Salah Satu Usaha Pertukangan di Desa Parung Kokosan Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 106
Usaha lain yang terdapat di desa adalah pertukangan, usaha warung, bengkel, dan lain- lain yang umumnya diusahakan di wilayah sekitar pusat desa. 11.1.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Parung Kokosan Kegiatan pemberdayaan sosial KAT di Desa Parung Kokosan dilakukan pada tahun 2013 dan dipusatkan pada sejumlah dusun yang sulit dijangkau yaitu Dusun Leuwi Pariuk, Dusun Cigebang, Lebak Jaha, dan Dusun Cibaruang. Jarak dusun tersebut dari puat desa umumnya jauh dan dengan akses jalan yang sulit ditempuh terutama di musim hujan. Jarak terjau dari dusun ke pusat desa mencapai 10 Km, sedangkan dusun terdekat dari pusat desa sejauh 2 Km. Jalan setapak dapat dilalui dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda dua tetapi harus ekstra hati-hati karena banyak kubangan air dan jondisi jalan yang cenderung licin. Kondisi dan akses jalan yang sulit menyebabkan warga dusun-dusun itu kesulitan mengakses fasilitas layanan sosial dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa di pusat desa sekali pun belum tersedia fasilitas kesehatan sebagai mana diharapkan. Bentuk program yang dilakukan adalah pemberian bantuan perumahan, pemberian bahan bangunan rumah (BBR), Bibit tanaman, Jaminan Hidup (Jadup), Peralatan kerja pertanian, dan peralatan rumah tangga. Pendamping KAT ditunjuk dari warga setempat dan bertugas untuk mengkordinasikan segala aktivitas dan perkembangan yang berlangsung terkait proses terkait pemberdayaan dan penguatan kegiatan pemberdayaan. Untuk program kapasitas/life skill warga KAT belum mendapat penanganan sesuai dengan yang diharapkan. lain Tabel 22. Implementasi Pemberdayaan KAT di Desa Parung Kokosan Desa Dusun Sasaran Jenis Bantuan Volume Tahun Parung Kokosan Cigebang Leuwi Pariuk Cibaruang 22 KK 26 KK 9 KK Bahan bangunan rumah, Bibit Jaminan Hidup, tanaman, Peralatan kerja pertanian, peralatan rumah tangga 75 Paket 75 Paket 75 Paket 2013 2013 2013 Lebak Jaha 18 KK 75 Paket 2013 Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2012 11.2 Desa Curug 11.2.1 Kondisi Geografis Desa Curug terletak di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas wilayah Desa Curug kurang lebih 1.722 Ha yang terdiri dari areal permukiman, areal persawahan, ladang dan perkarangan. Suhu rata-rata berkisar 30°C. Letak astronomis desa pada 8.6.7759° T 105 7762°. Permukiman warga Desa Curug terletak di sekitar hutan. Khusus untuk warga KAT Dusun Leuwi Malang menempati permukiman di tepi Waduk Cibaliung. Adapun batas-batas wilayah Desa Curug adalah: (1) Sebelah Utara dengan Desa Cibingbin. (2) Sebelah Selatan dengan Desa Cikiruh. (3) Sebelah Barat dengan Desa Sorongan. (4) Sebelah Timur dengan Desa Parungkokosan. 107 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Jumlah penduduk Desa Curug sebanyak 2.068 jiwa yang terdiri dari 1051 laki-laki dan 1017 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 437 KK. Mayoritas warga KAT di Desa Curug bermatapencaharian sebagai petani, hanya sebagian kecil warga yang memiliki profesi dibidang lain. Warga masih kesulitan untuk mengakses sarana sosial dan fasilitas umum lainnya terutama di bidang pendidikan dan kesehatan karena lokasinya yang cukup jauh dan kondisi jalan yang buruk. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya masyarakat sangat rendah yang berdampak pada taraf kesejahteraan hidup yang kurang layak. Seluruh warga KAT Desa Curug beragama Islam. Di desa ini terdapat tiga buah masjid dan sembilan mushola. Letak sarana ibadah ini umumnya berada di wilayah sekitar pusat desa sehingga tidak semua dapat diakses oleh warga di dusun-dusun yang berjauhan. Dalam kehidupan sehari-hari warga dusun biasanya melakukan aktivitas ibadah di mushola di dusun mereka masing-masing yang dibangun dengan usaha swadaya warga masyarakat setempat. Gambar 31. Akses Menuju Dusun Leuwi Malang, Desa Curug melewati Waduk Cibaliung Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Pada umumnya warga melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, dengan kondisi jalan desa yang butuh perbaikan. Kendaraan yang dapat masuk ke dusun hanya kendaraan roda dan tidak seluruh lokasi bisa dicapai karena masih terdapat jalan setapak yang curam sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Sedangkan untuk menuju desa lain atau kecamatan, warga KAT Desa Curug biasanya menggunakan perahu. 11.2.2 Pendidikan Di Desa Curug terdapat dua Sekolah Dasar yang terletak di wilayah sekitar pusat desa. Jarak dari dusun Leuwi Malang cukup jauh sehingga untuk sekolah dasar (SD) warga dusun lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke SD di Desa Curug. Perjalanan menuju Desa Curug harus dilakukan menggunakan perahu menyeberangi waduk Cibaliung. Waktu perjalanan kurang lebih 45 menit. 11.2.3 Kesehatan Desa Curug belum memiliki pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas. Untuk menyembuhkan penyakit, masyarakat masih banyak memanfaatkan tenaga dukun kampung atau paraji dan menggunakan obat-obatan tradisional. Untuk penyakit yang sudah tidak dapat ditangani oleh dukun kampung warga melakukan rujuk ke pusat kesehatan di kecamatan. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 108
Sedangkan dalam bidang air bersih, saat ini warga masih sangat tergantung pada air waduk. Warga mengambil air di waduk dengan mengalirkannya menggunakan selang. Adapun juga sejumlah warga yang memanfaatkan keberadaan sungai di sekitar lokasi desa. Untuk MCK pada umumnya warga masih menggunakan sungai. Fasilitas MCK umum belum tersedia. 11.2.4 Ekonomi Perekonomian warga Dusun Leuwi Malang, Desa Curug, bergantung pada bidang pertanian. Jenis tanaman yang ditanam tidak jauh berbeda dengan desa-desa tetangga mereka yaitu padi ladang dan padi sawah, kelapa, kayu, tanaman buah seperti pisang, palawija dan sebagainya. Usaha pertanian ini mereka lakukan secara turun temurun. Kepemilikan lahan umumnya antara 0,5 sampai 1 ha yang merupakan lahan di pinggiran hutan. Pola usaha mereka yang kurang intensif menyebabkan pendapatan tidak menentu. Padi ladang baru dapat dipanen setelah tujuh bulan. Sedangkan kayu baru dapat dipanen setelah minimal lima tahun. Demikian juga dengan pisang dan palawija. Untuk menutupi kekurangan pendapatan ini warga mengerjakan apa saja seperti menjadi kuli bangunan, kerja upahan, dan sebagainya. Warga menginginkan adanya pelatihan ekonomi yang lebih intensif misalanya teknik- teknik bertanam cabai dan sebagainya. Selama ini warga belum terbiasa menanam tanaman tersebut dan belum mengetahui teknik budi dayanya. Padahal potensi lahan yang dimiliki sangat memungkinkan untuk mengembangkan usaha pertanian yang lebih baik lagi. Potensi lain di Dusun Leuwi Malang, Desa Curug, adalah potensi perikanan air tawar yang dapat dilakukan di Waduk Cibalung. Saat ini usaha ini seolah belum dilirik oleh warga dan hanya dilakukan satu dua orang secara sambil lalu. Gambar 32. Waduk Cibaliung di Dusun Leuwi Malang, Desa Curug Memiliki Potensi Perikanan Air Tawar Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 11.2.5 Pemberdayaan KAT Di Desa Curug Pemberdayaan KAT di Desa Curug dilakukan pada tahun 2013 dan kegiatan fokus di 3 dusun terpencil yaitu Dusun Leuwi Malang, Kiara Jajar, dan Dusun Cidarigdug. Permasalahan utama warga terutama di bidang akses pada pelayanan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Jarak dan akses jalan yang sulit juga menjadi hambatan bagi warga untuk 109 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
memasarkan hasil pertanian mereka. Persoalan lain adalah kualitas SDM warga dusun yang relatif masih rendah sehingga masih dibutuhkan pemberdayaan lebih lanjut. Program yang dilakukan memiliki kesamaan dengan jenis pemberdayaan KAT di tempat lain yaitu pemberian bantuan rumah, pemberian jaminan hidup (Jadup), bantuan bibit tanaman, peralatan pertanian, dan peralatan rumah tangga. Pernah juga ada bantuan berupa mesin air dan selang untuk mengalirkan air dari waduk. Tabel 23. Implementasi Program KAT Di Desa Curug Desa Dusun Sasaran Jenis Bantuan Volume Tahun Curug Leuwi Malang 38 KK Bahan bangunan rumah, 75 Paket 2013 Cidarigdug Kiarajajar 14 KK 23 KK Bibit Jaminan Hidup, Peralatan kerja pertanian, peralatan rumah tangga tanaman, 75 Paket 75 Paket 2013 2013 Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2012 11.3 Desa Pancapinang 11.3.1 Kondisi Geografis Desa Rancapinang terletak di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas wilayah Desa Rancapinang adalah 1.636 Ha yang terdiri dari wilayah permukiman, sawah, ladang, dan tanah perkarangan. Kondisi ekosistem Desa Rancapinang beragam, mencakup wilayah pedalaman dan hutan serta wilayah pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Batas wilayah Desa Rancapinang adalah sebagai berikut: (1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibadak. (2) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Gambar 33. Akses Jalan Menuju Desa Rancapinang dari Arah Desa Cibadak Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 110
Jumlah penduduk Desa Rancapinang pada tahun 2011 sebanyak 3.880 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.041 KK. Secara etnisitas penduduk Desa Rancapinang merupakan orang Sunda dengan mayoritas memeluk agama Islam. Akses menuju Desa Rancapinang dapat ditempuh dari Serang, Ibukota Provinsi Banten menuju Pandeglang selama 1 jam. Dari Pandeglang, perjalanan dilanjutkan menuju Cibaliung atau bisa langsung menuju Cimanggu dengan waktu tempuh kurang lebih empat jam. Dari Cibaliung atau Cimanggu perjalanan dilanjutkan menuju Cibadak yang sudah memasuki kawasan hutan lindung Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan waktu tempuh sekitar tiga jam. Perjalanan dari Cibadak menuju Desa Rancapinang merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Saat ini sedang ada perbaikan jalan dengan status jalan nasional. 11.3.2 Pendidikan Desa Rancapinang terdapat tiga buah sekolah dasar (SD) yang letaknya berada di sekitar pusat desa. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sudah tinggi tetapi belum didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di kecamatan dengan jarak tempuh sangat jauh sehingga pengeluaran untuk transportasi sangat besar melebihi biaya pendidikan itu sendiri. Apalagi kalau anak tersebut harus tinggal di asrama/kos. Kesulitan akses pendidikan terutama dialami oleh warga dusun yang jaraknya berjauhan dengan pusat desa. Jarak dusun terjauh dari pusat desa kurang lebih 10 Km. Sedangkan dusun terdekat berjarak sekitar 2 Km. Gambar 34. Sekolah Dasar di Desa Rancapinang Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 11.3.3 Kesehatan Desa Rancapinang belum memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Puskesmas Pembantu (Pustu). Fasilitas kesehatan terdapat di kota kecamatan (Cimanggu) dengan jarak yang sangat jauh. Dalam waktu tertentu terdapat bidan keliling dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jarak yang jauh dari pusat kesehatan ini menjadikan warga desa kesulitan untuk berobat terutama bagi penyakit-penyakit yang berat. Menurut keterangan warga, pernah terjadi pasien meninggal di jalan ketika sedang dibawa untuk berobat ke rumah sakit. Saat ini 111 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
sebagian besar warga masih bergantung pada dukun kampung/paranji untuk mengobati penyakit-penyakit ringan dan menggunakan obat-obat tradisional. 11.3.4 Ekonomi Perekonomian warga Desa Rancapinang masih bergantung seputar kegiatan pertanian dengan hasil produksi antara lain padi sawah, kelapa, dan sebagian kecil sudah mulai mengusahakan tanaman perkebunan seperti kakao dan cengkeh. Untuk dusun yang berdekatan dengan laut terdapat beberapa warga yang berprofesi sebagai nelayan. Di dalam desa juga sudah mulai ada geliat ekonomi seperti terdapat warga yang membuka warung kebutuhan sehari-hari, bengkel, penjual bensin eceran, dan lain-lain. Para penjual ini umumnya membeli barang-barang tersebut di Pasar Cibaliung dengan jarak yang cukup jauh. Ada yang menggunakan motor ada juga yang menggunakan kendaraan roda empat. 11.3.5 Kegiatan Pemberdayaan KAT Di Desa Rancapinang Pemberdayaan KAT di Desa Rancapinang dilakukan tahun 2012, difokuskan di dua dusun terpencil yaitu Dusun Madur dan Dusun Cegok, di masing-masing dusun jumlah penerima bantuan adalah sejumlah 25 KK. Program terdiri dari pembangunan rumah KAT, pemberian Jatah Hidup (Jadup), bantuan bahan bangunan rumah (BBR), bantuan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 112
113 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Provinsi Jambi Kawasan Sumatera Tengah, khususnya Provinsi Jambi dan Riau merupakan tempat tinggal dari berbagai kelompok KAT dengan variasi kondisi dan tingkat perkembangan kehidupan yang berbeda. Di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi terdapat kelompok Orang Rimba, baik yang sudah hidup menetap maupun yang masih menjalani pola hidup nomaden. Orang Rimba sendiri terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda kondisi sosial-ekologisnya sebagai akibat perubahan pada ekosistem dan interaksi mereka dengan berbagai pihak. Data Bappeda Jambi menyebutkan populasi KAT yang sudah dibina dan yang belum dibina dari tahun 1973 sampai tahun 2010 sebanyak 6.773 KK / 28.883 Jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten. Pemberdayaan yang sedang berlangsung 2 (dua) tahun terakhir meliputi sejumlah 82 KK/328 Jiwa dan pada pemberdayaan tahap I tahun 2010 sebanyak 32 KK/128 Jiwa, dan untuk Tahun ke III 50 KK/205. Pemberdayaan KAT di Jambi tahun 2013 dilakukan di tujuh lokasi di tiga kabupaten yaitu Batanghari, Sarolangun, dan Merangin. Berikut daftar lokasi pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi tahun 2013: Tabel 24. Lokasi Pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi Tahun 2013 Kabupaten Batanghari Sarolangun Merangin Kecamatan Maro Sebo ulu Limun Cermin Nan Gadang Air Hitam Pematang Kabau Bangko Desa Padang Kelapo Lubuk Beodoro Kampung Tujuh Bukit Suban Mudo Lokasi Sungai Ceger Sei Mensio Sekamis Punti Kayu Pal Makmur Ujung Kutai Sungai Putih Sumber: Kemensos, 2013 12.1 Berbagai Penamaan Orang Rimba Berbagai penamaan atau penyebutan yang merujuk pada entitas Orang Rimba adalah antara lain Orang Kubu, Suku Anak Dalam, dan Orang Rimba. Dua yang pertama merupakan penamaan yang diberikan orang luar, sedangkan "Orang Rimba" merupakan penyebutan oleh mereka sendiri. Berbagai penamaan tersebut adalah sebagai berikut: Kubu; merupakan sebutan yang paling popular digunakan, terutama oleh orang Melayu dan masyarakat internasional. Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna peyorasi seperti primitif, bodoh, kafir, kotor dan menjijikan. Sebutan kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai colonial dan etnografer pada awal abad ini. Suku Anak Dalam; sebutan ini digunakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial. Anak Dalam memiliki makna orang terbelakang yang tinggal dipedalaman, karena itu dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program pemberdayaan KAT. Orang Rimba; adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini yang menyebut dirinya. Makna tersebut adalah menunjukan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaan yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proporsional dan obyektif karena didasarkan kepada konsep Orang Rimba itu sendiri dalam menyebut dirinya. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 114
12.2 Gambaran Umum Lokasi Lokasi yang didatangi secara langsung untuk diobservasi adalah 1) Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari; 2) Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun; 3) Mentawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin; 4) Dusun Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. 12.2.1 Desa Singkawang Desa Singkawang terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kondisi permukiman di Desa Singkawang sudah menunjukkan nuansa perdesaan dengan penduduk yang sudah sepenuhnya menetap. Dahulu mereka adalah masyarakat nomaden. Di desa ini sudah terdapat perumahan permanen, bantuan Kementerian Sosial maupun yang pembangunannya diusahakan sendiri oleh warga. Fasilitas lain yang ada di desa adalah fasilitas air bersih, dan sebuah masjid. Jalan menuju desa merupakan jalan tanah yang cukup lebar dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Program pemberdayaan KAT di Desa Singkawang sudah berakhir sejak tahun 2006. Warga di Desa Singkawang pada umumnya hidup dari berkebun karet. Pemerintah daerah memberikan bantuan sapi bergilir. Warga yang tidak memiliki lahan sendiri, biasanya bekerja pada warga yang memiliki lahan sebagai buruh penyadap karet dengan sistem bergantian antara warga yang satu dengan lainnya. Harga karet sekitar Rp 10.000/kg. Warga KAT di desa ini sudah memiliki KTP, dapat bantuan raskin, BLSM sedangkan untuk PKH dan BSM tidak dapat. Sedangkan untuk tingkat pendidikan sebagain besar hanya sampai tingkat SD, baru ada 3 orang yang sedang Sekolah Menengah Atas. Permasalahan lain yang masih ada yaitu tidak adanya penerangan di desa. Warga menggunakan mesin diesel untuk beberapa rumah. Jalan masih tanah dan terdapat jembatan yang rusak. Tingkat pendapatan penduduk masih rendah sekitar Rp500.000 - Rp600.000 perbulan. Jika membutuhkan uang ada warga yang sudah meminjam ke Bank. Program pemberdayaan KAT di Kabupaten Batanghari untuk tahun 2013 dilakukan di lokasi Sungai Ceger, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa rumah, peralatan kerja, dan jaminan hidup. Untuk jaminan kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Batanghari membuat kebijakan memberikan surat pengantar berobat bagi warga KAT yang akan mengakses layanan di Puskesmas secara gratis. Layanan lain adalah pengurusan jenazah bagi warga KAT yang meninggal dunia. Gambar 35. Rumah dan Ternak Milik Warga Desa Singkawang Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 115 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
12.2.2 Bukit Suban Lokasi permukiman Orang Rimba di Bukit Suban terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Orang Rimba di lokasi ini dapat dijumpai di sekitar pasar yang berdekatan dengan Kantor Desa, khususnya pada Hari Selasa. Pada hari tersebut warga KAT Bukit Suban menjual berbagai hasil kebun mereka seperti karet dan sebagainya. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan hidup seperti beras, kebutuhan memasak, rokok, dan sebagainya. Pada umumnya mereka menggunakan sepeda motor milik sendiri sebagai alat transportasi. Sebagian besar juga sudah memiliki telepon genggam. Sebagian besar warga memiliki mata pencaharian sebagai penyadap karet. Dalam satu bulan mereka bisa menyadap karet hingga 3 kwintal dengan harga per kilogram sebesar Rp10.000. Ada juga warga yang mendapatkan bantuan raskin dari pemerintah. Bantuan dari berupa 8 unit rumah yang dibangun dekat dengan perbatasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang menjadi tempat asal tinggal mereka. Berdasarkan informasi dari Temenggung, pernah ada warga yang sampai kuliah di Jogja namun sampai sekarang tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Setiap hari Selasa KAT di Dusun Bukit Suban pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, jajanan, sayur dan sebagainya. Jarak tempat tinggal mereka ke pasar sekitar 5km. Untuk menuju puskesmas ditempuh dengan jarak 10 km. Jika mereka berobat di Puskesmas tidak dikenakan biaya, namun kebiasaan untuk berobat kepada dukun kampung masih dijalankan. Gambar 36. Wawancara Kelompok dan Observasi Dengan KAT, Pendamping, LSM Warsi di Desa Bukit Suban Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 12.2.3 Mentawa Dusun Mentawa terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Bantuan rumah di lokasi ini dibangun jauh dari lokasi sumber mata pencaharian KAT sehingga banyak rumah- rumah yang ditinggalkan. Terdapat lahan-lahan perkebunan rakyat namun lahan tersebut milik warga desa. Di lokasi ini pernah dibangun sekolah tetapi sudah tidak dipakai lagi. Menurut informasi salah satu warga KAT, sekolah tersebut pernah berfungsi selama satu tahun. Sekarang anak-anak sudah tidak sekolah lagi karena tidak ada tenaga pengajar. Hampir semua KAT kembali lagi ke hutan mendekati mata pencaharian mereka, menyadap karet dan berburu. Jika kondisi lahan sulit untuk bertahan hidup mereka kembali ke hutan karena di sana mereka bisa Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 116
bertahan hidup. Untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus mereka memanfaatkan kali kecil yang berada di dekat pemukiman rumah yang dibangun. 12.2.4 Tanah Garo Dusun Tanah Garo terletak di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Untuk menuju ke lokasi tempat tinggal warga KAT ini harus melintasi berpuluh hektar perkebunan sawit dengan jalan yang dibuka oleh perusahan sawit. Menurut pengakuan Mangku dulu perkebunan sawit tersebut merupakan tempat tinggal mereka. Saat ini para warga bergeser lebih ke dalam di balik perkebunan sawit. Mangku di lokasi ini mengepalai dua kelompok. Rumah mereka terbangun dari bangunan kayu-kayu yang diikat menjadi rumah panggung dengan atap terpal. Terdapat sekitar 8 rumah di lokasi ini. Pada hari sabtu mereka turun ke pasar untuk belanja kebutuhan hidup dengan menggunakan motor. Rata-rata KAT memiliki ponsel, digunakan untuk berhubungan dengan Tokek yang menampung hasil karet mereka, selain itu juga digunakan untuk berkomunikasi antar sesama mereka. Di lokasi tempat tinggal mereka, warga KAT masih menggunakan cawat dan bagi ibu-ibu hanya mengenakan kain tanpa penutup di bagian atas. Jika pergi ke pasar, mereka menggunakan pakaian seperti orang desa pada umumnya. Mata pencaharian mereka yaitu menyadap karet dan berburu. Terdapat sungai di sekitar rumah mereka yang digunakan untuk mencuci dan mandi. Jika sakit mereka berobat ke Puskesmas dan bebas biaya. Gambar 37. Rumah dan Jembatan Menuju Permukiman Orang Rimba di Tanah Garo Sumber: Dok.Kajian PSKAT, Bappenas 2013 117 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Daftar Pustaka Buku Adi, Isbandi Rukminto. 2002. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Alston, Margaret and Bowles, Wendy. (1998). Research For Social Worker, An Introduction to Methodes. Sidney: Allen and Unwin. Cernea, Michael M. (1988). Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan Variabet-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Penerbit Ul. Dixon, John and Scheurell, Robert P. 2002. Social Welfare with Indigenous Peoples. USA: Routledge Publishing. Eversole, Robyn, et all. 2005. Indigenous Peoples and Poverty: an International Perspective. London: Zed Book Publishing. Gunui, Krissusandi,. Ngiuk, Elias. (2012). Melindungi Tiong Kandang Sebagai Sumbat Dunia. Pontianak: Institut Dayakologi-Forest People Programme. Howells, John. 2007. Australian Government Policies towards Indigenous Peoples. Australia. Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008. Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Koentjaraningrat. 2002. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia: Jakarta. Djambatan. Martínez, Cobo, J. (1986) "Study of the problem of discrimination against indigenous populations", UN Sub-commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities, UN Doc. Neuman, W Lawrence. (2006). Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approach (Sixth Edition). Needham Heights. MA: Allyn & Bacon. Rinting, A.G, dkk. 2012. Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD: Sebuah Panduan Praktis. AMAN. Kalimantan Tengah. Siregar B. 2002. Kembali Ke Akar: Kembali ke KonsepOotonomi Masyarakat Asli. Jakarta. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. The North-South Institute. 2011. A House Undermined: Transforming relations between mining companies and Indigenous Peoples in the Americas. Canada: IDRC. Wesley, Cynthia. 2010. Best Practices in Aboriginal Community Development: A Literature Review and Wise Practices Approach. Nexen & The Baff Centre. Zelius, Rolf. 2002. Indigenous People/Ethnic Minorities And Poverty Reduction Vietnam. Philippines. The Asian Development Bank. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 118
Artikel, Makalah, dan Jurnal Penelitian: Adi, Isbandi Rukminto. 2013. "Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berbasis Aset Komunitas," Makalah disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. AIPP, IWGIA, FORUM ASIA. 2010. ASEAN"s Indigenous People. St. Film and Plate Publising. Thailand. AMAN. 2012. Country Technical Note on Indigenous Peoples" Issues Republic of Indonesia. IFFAD & AIPP. Anindita, Aditya D. 2013. "Sebuah Model Pendidikan Berbasis Komunitas." Disampaikan Pada Focus Group Discussion Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Yang Terintegrasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan di Hotel Lumire 18 September 2013. Arizona, Yance. 2013. "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara: Membumikan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dalam konteks pembaruan hukum daerah", Makalah disampaikan dalam Workshop Pengakuan dan Penguatan Pengelolaan Hutan Adat dan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat (ICCAs): Pengalaman dan Ruang Kebijakan. Diselenggarakan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan FoMMA di Malinau, 24-26 September 2013. Arizona, Yance. 2013. "Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum," Makalah disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. Howells, John. 2007. "Australian Government Policies towards Indigenous Peoples," Jurnal Kesejateraan Sosial, Volume12 No.02 Mei-Agustus 2007, Departemen Sosial-RI. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2012. "Integrated White Paper" Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan. Lumenta, Dave. 2013. "Tinjauan Kritis Atas Pemahaman "Keterpencilan" dalam Pendekatan Kualitatif," Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. Rahail, John. 2013. Pengalaman Dari Papua Untuk Inisiatif Sekolah Kampung. IPPM Papua. Makalah dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Ini dan Pengembangannya ke Depan. Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid, 15 Mei 2013. Rahawarin, Linke. 2013. "Sumber Kehidupan Masyarakat Adat Kanume," Makalah disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh 119 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. Solekhah, Hartati. 2013. "Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil," Makalah disampaikan pada seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. Suprapto, Agus. 2013. "Etnografi Kesehatan Masyarakat Adat" Disampaikan Pada Focus Group Discussion Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Yang Terintegrasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan di Hotel Lumire 18 September 2013. Wardhana, Dharendra. 2013. "Upaya Mewujudkan Komunitas Adat Terpencil Sejajar dengan Masyarakat pada Umumnya.," Yulaswati, Vivi. 2013. "Pemberdayaan Komunitas Adat Dalam Kerangka Perlindungan Sosial". Disampaikan pada Seminar Awal Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta, 15 Mei 2013. Yulaswati, Vivi. 2013. "Perkembangan Kajian Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil." Disampaikan pada Seminar Akhir Kajian Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat, di Hotel JS Luwansa Jakarta, 27 November 2013. Zainudin. 2013. "Pengalaman Dari Sumatra Tengah: Suku-Suku Marginal dalam Realitas Hidup, Perubahan yang Terjadi dan Identitas Budaya," Makalah disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangannya ke Depan. Diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Grand Sahid, 15 Mei 2013. Sumber Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Lainnya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tenang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 120
Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus tahun 2009 dalam Sidang Paripurna DPR RI Tentang Rencana Pembangunan Tahun 2009-2014. Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 Tentang Yudisial Review terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (Pengkinian Draft). 2013. Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kerangka Kerja Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia: Strategi dan Tindakan Penanganan Isu Konflik. Dokumen Diseminasi 2013. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial RI Dengan Kementerian Kehutanan RI Dan Badan Pertanahan Nasional RI Tentang Pemberdayaan Warga KAT Melalui Penataan Permukiman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013. 121 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Editor : Vivi Yulaswati, Chairul Rijal Penulis : Vivi Yulaswati, Chairul Rijal, Utin Kiswanti, Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, Dharendra Wardhana, Dinar Dana Kharisma, Hariyadi, Samsul Maarif, Agung Cahyanto, Ahmad Fikri Aulia, Raditia Wahyu Supriyanto Alamat : Jln. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 Telp/Faks. +62 21 3149187 Cover Depan : Dokumentasi Kajian PSKAT Dit. PKM, Bappenas Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif 122
Jln. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 Telp./Faks. +62 21 3149187 E_mail: pkm@bappenas.go.id Website: ISBN : 978-602-17638-1-0