Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 STRATEGI TRANSFORMASI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ROLE MODEL DESENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA CIMAHI) The Transformation Strategy (role model) of Land and Building Tax Decentralitation (Case Study : City of Cimahi Government) Amin Saefudin1, Lukman M Baga2, Bambang Juanda3 1 Administrasi Bidang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Kebumen. Email: iman_dulangmas@yahoo.co.id 2Staf Pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Email: 3Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Email: ABSTRACT Land and Building Tax (PBB) was a state tax imposed on the land and or buildings. Under Article 185 of Law Number 28 of 2009was transferred from central government to local governments.The aim of the research was to find out the transformation strategy (role model) of land and building tax decentralitation ( case study in Cimahi). The Case Approach examined the reasons of the municipality policies and strategies in the public service with a variety of stakeholder perspectives. The result of it suggested that there were four steps in low enforcement related the land and building tax credit. The Statute Approch was an argument to solve the issues faced. It suggested that there were four local regulation must be implemented. Last the principles of Conceptual Approach based on many expert opinions such as scientists, practitioners and policy makers.The results suggested that there were twelve indicators represented the performance of value for money in the course of their activities.Finally The Blue Ocean Strategy (BOS) throught created, deleted, reduced and increasedinto account the vision of regency development Cimahi, 2005 to 2025 were required the new policy programs in fiscal decentralization that was out of the status quo. Keywords: BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi (role model) desentralisasi pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang PBB. Pendekatan regulasi adalah pendekatan peraturan perundangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seharusnya empat peraturan daerah harus ditegakan. Prinsip-prinsip Pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dua belas indikator kinerja nilai uang yang mencerminkan indikator kinerja . Akhirnya Strategi Smudera Biru (BOS) melaui langkah (menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) dengan mempertimbangkan Visi pembangunan Jangka Panjang (2005-2025)Kota Cimahi, memunculkan kebijakan program baru dalam desentralisasi fiskal yang mampu keluar dari status quo. Kata Kunci : BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision PENDAHULUAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara konseptual dianggap layak menjadi pajak daerah/kota dengan beberapa kriteria. Pertama PBB layak dipungut oleh daerah karena berkarakteristik lokal, obyek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), mempunyai korelasi yang kuat antara pembayar pajak (wajib pajak) dengan yang menikmati pajak tersebut (the tax benefit-link and local accountability. Kedua dengan desentralisasi PBB diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan memperkuat struktur PBB. Ketiga Pengalihan PBB kepada daerah diharapkan akan mendorong pelayanan kepada masyarakat (public service) yang lebih maksimal, serta Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 1
2 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 meningkatkan negaratelah mempraktekan PBB termasuk dalam jenis local tax (Kementrian Keuangan 2012). transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PBB. Keempat dibeberapa Kajian Asian Development Bank(ADB) mengindikasikan minimnya pendapatan daerah yang baru dalam porsi sekitar enam persen dari total pendapatan nasional, sehingga memunculkan pertanyaan kesungguhan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategy desentralisasi fiskalmenurut Niazi, etall (2010) . Upaya Perbaikan jenis dan struktur pajak daerah, memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang biasa disebut juga UU PDRD yang disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 2010. Dalam pasal 182 ayat (1) UU PDRD menyatakan bahwa paling lambat tahun 2014 PBB-P2 telah dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagai komitmen pemerintah pusat terhadap otonomi daerah pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kota Cimahi merupakan kota yang luas wilayahnya paling kecil dan terdiri hanya tiga kecamatan, dengan kepadatan penduduk nomor kedua di Jawa Barat. Juga terdapat kawasan militer terbesar secara nasional dengan delapan pusdiklat militer dan sepuluh markas tentara mencapai tiga puluh persen dari luas wilayah Kota Cimahi yang berdampak pada kebijakan pengeloaan PBB di kawasan tersebut. Pendapatan PBB masih sebagai tulang punggung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Cimahi. Kajian ilmiah sebelumnyaAwi (2004) menyimpulkan hanya pajak daerah yang efektifitasnya naik. Penurunan tingkat efisiensi terkait dengan tidak sebandingnya peningkatan biaya pemungutan PAD dalam periode tersebut. Elastisitas PAD terhadap sektor pertanian, bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan angkanya negatif. Hamdani (2007) menyatakan pada umumnya Dispenda belum mempunyai database yang akurat dan terinci tentang subyek dan obyek pajak. Sembiring (2009) menyimpulkan faktor inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah, dan hanya Pendapatan Perkapita dan Belnja Daerah yang berpengaruh nyata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi namun baru taraf aturan, sedang tatanan operasional, pengelolaannya masih belum banyak mengalami perubahan Helmi (2003). Hasil Selama otonomi daerah Pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis belum di kelola dengan efektif dan alokasi anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat (adil) serta belum inovasinya pemerintah daerah dalam mengelolaan keuangan Gusri (2005). Dalam kajian pembangunan daerah ini Pemerintah Kota Cimahi (case study) bagian dari salah satu kota di Indonesia yang telah melaksanaan proses pengelolaan PBB, peneliti melakukan kajian analisis guna memberikan rekomendasi Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kota Cimahi Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal, dari beberapa tujuan kajian: 1. Mengkaji tahapan penyelesaian piutang PBB setelah penyerahan (pasca cut off) pengeloaan PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Cimahi. 2. Menganalisis kebijakan penataan Struktur Orgnisasi dan Tata Kerja (SOTK)Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KotaCimahi dan regulasi dalam pengelolaan PBB Kota Cimahi. 3. Mendalami inikator- indikator Value For Money (VFM) kinerja PBB Kota Cimahi guna pengelolaan transparansi , akuntabilitas keuangan daerah . TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah proses sistematik kesepakatan organisasi dan membangun keterlibatan (networking building) di antara stakeholder terutama prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi dinyatakan Michael (2013) . Pemahaman atas kondisi internal maupun eksternal, dari faktor-faktor terdekat (endogen dan bersifat variabel) hingga terjauh (given, tidak bisa dipengaruhi) adalah bagian dari prasarat untuk membuat perencanaan strategis yang baik serta semakin menjadi kebutuhan dalam kondisi lingkungan yang dinamis dan global . Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga peranan stakeholder pembangunan daerah. Bentuk tanggung Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 jawab yang dimaksud misalnya dukungan dari warga masyarakat daerah terhadap terselenggaranya pembangunan daerah yang ditunjukan kondisi shareholder secara aktif warga masyarakat daerah menurut (Fredian, 2014). Grand Design Desentralisasi Fiskal Solihatin (2010) menyebutkan sistem desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga yang bersangkutan. Terdapat kritikal point menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat dan empat kelemahan desentralisasi fiskal. Manfaat desentralsasi fiskal mewujudkan kondisi efisienasi ekonomi yaitu anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaiakan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemampuan bayar yang tinggi. Dan peluang meningkatnya penerimaan pajak daerah karena pemerintah daerah dapat memungut pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat. Sebagai kelemahannya diantaranya lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro, sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi dan sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dan pemerataan.Termasuk besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada pendapatan yang didapat. Suatu grand design menguraikan detail perumusan visi dan misi. Visi dan misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan, strategi serta kebijakan yang harus dilakukan, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Arah roadmap dalam misi utama pelaksanaan otonomi daerah dalam hal desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengeloaan sumber daya daerah serta mencipatakan pemberdayaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan disimpulkan Rosidin (2010). Blue Ocean Strategi Desentralisasi Fiskal Blue ocean strategy identik suatu strategi yang berkarakter menantang organisasi untuk keluar dari zona samudera merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, menjadikan kompetisipun menjadi tak relevan.Kim dan Mauborgne (2006). Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru) Desentralisasi Fiskal langkah extraordinary suatu daerah dalam menerapkan suatu strategi baru yang mampu keluar dari Status Quo, harus menciptakan strategi masa depan yang gemilang, menerapkan dalam mengatasi kompetisi. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu hapuskan, kurangi, ciptakan dan tingkatkan dalam bentuk kerangka kerja empat langkah dalam pelaksanaannya. Transformasi Reinventing Goverment Untuk mecapai keberhasilan transformasi perlu perubahan tujuan, struktur organisasi kekuasaan, sistem insentif, pertanggungjawaban dan sistem budaya. Suatu proses pembaharuan dalam penggantian sistem birokratif menjadi bersifat kewirausahaan, sehingga pemerintah harus siap menghadapi tantangan dalam pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien baik saat sekarang mapun yang akan datang.Di Indonesia manajemen perubahan sektor publik telah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi maupun peraturan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara) MENPAN dan Reformasi Birokrasi (RB) No 10 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manjemen perubahan. Bagian dari proses perubahan disebut transformasi dengan berbagai penyebab faktor-faktornya.Dalam suatu manajemen perubahan sektor publik dalam mengukur keberhasilan organisasi sektor publikbukanlah pencapaian keuntungan profit semata, namun lebih pada sebuah tingkat kepuasan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan (stake holder). Preferensi Hukum Dalam ilmu hukum dikemukakan beberapa azas yang sifatnya 'preferensi' sebagai minimal tiga pilihan untuk penyelesaian masaalah atau problem solving sebagai legal analysis konflik. Pertama memakai asas lex posterior (lex posterior derogat legi priori) dimana undang-undang yang demikian mengalahkan yang terdahulu. Selanjutnya asas lex specialist (lex specdialis derogat legi generali) yaituundang-undang khusus mengalahkan yang umum. Sedangkan asas lex superior (lex superior derogat legi inferiori) meletakan Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 3
4 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Muhjad, Nuswardani (2012). Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem dan Pengawasan disebutkan bahwa "Prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada indikator kinerja yang dilakukan secara fokus dan komitmen oleh aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara komprehensif di lingkungan pemerintah pusat dan daerah menurut Makawimbang (2014). Prinsip Pajak Daerah Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah sebagai berikut, prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik dan turunnya tingkat pendapatan masyarakat, adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat dan secara horizontal artinya berlaku sama bagi setiap kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak, administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan wajib pajak, secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak, nondistorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian disebutkan Rosidin (2010) Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana nomenklatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atauBadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatanusaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Obyek Pajak adalah Bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subyek / Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki dan menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Indikator Kinerja Keuangan Daerah. Sebagai upaya perwujudan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik (good goverment) diantaranya adalah transparansi informasi kepada publik, akuntabititas indikator kinerja anggaran, pelaksanaan Value For Money (VFM) audit keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti selama proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Value for money menyangkut efektifitas.Ekonomi berarti pemilihan dan penggunaansumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentudengan harga murah. Efisiensi dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas penggunaan dana harus mencapai target atau tujuan kepentingan public. Indikator Value of Money merupakan bagian ekspresi pelaksanaan good goverment yang mendasarkan ada tiga elemen dasar secara integral yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas menurut Mardiasmo (2002). ekonomi, efisiensi dan Akuntansi Akrual Basis Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pusat maupun daerah untuk menggunakan sistem akuntansi berbasil akrual (accrual basis), paling lambat 5 (lima tahun).Dalam penjabarannya sesua Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 perihal Standar Akuntansi Pemerintah dengan berbasiskan Kas menuju Akrual (cash toward accrual). Dalam petunjuk penyelenggaraannya berarti belum menerapkan akrual basis secara penuh (full accrual). Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa paling Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 lambat tahun 2015 baik pemerintah pusat maupun daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah full accrual. Kerangka Pemikiran Kajian Dalam pemikiran kajian pembangunan daerah mempelajari peranan teori dalam praktek dalam administrasi pembangunan di negara sedang berkembang (Dunia Ketiga) perlu memperhatikan aspek perkembangan yang telah terjadi dalam praktek administrasi pembangunan dalam hubungan masyarakat yang bersangkutan di satu pihak, dan Ilmu Administrasi Pembangunan di pihak lain (Wuisman, 2013). Kerangka Pemikiran Obyek Kajian : Pajak Bumi Dan Bangunan Sentralisasi PBB Desentralisasi PBB Piutang PBB Manajemen SOTK Optimalisasi PBB Pendekatan kasus (Case Approach) Pengelolaan PBB Pendekatan regulasi (Statute Approach) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) Blue Ocean Strategy (BOS) Strategi Samudera Biru Matrik Strategi Desentralisasi PBB (Role Model) Visi dan Misi Walikota terpilih RPJP - RPJMD Perancangan Program Desentralisasi PBB Kota Cimahi Gambar 1: Kerangka pemikiran Role Model Desentralisasi PBB Cimahi Role Model Desentralisasi Fiskal PBB METODE PENELITIAN ( Blue Ocean Strategy Fiscal ) Metode Pengolahan Data Tabel1. Metode Value For Money (VFM) NO 1 Metode Pengolahan Data Elastisitas Kinerja PBB = e (%) Rumus Analisis TPBBYPADYTRe=PADPBB Keterangan TR = penerimaan PBB Y = Pendapatan Asli Daerah 2. Kontribusi PBB terhadap APBD=Ks APBD %100APBD TotalPBB Realisasii=KsPBB Realisasi Pendapatan PBB Total APBD 3. Kontribusi PBB terhadap PAD = KsPAD %100PAD TotalPBB RealisasiIi=KsPBB RealisasiPendapatan PBB Total Pendapatan Asli Daerah 4. Rasio Laju Pertumbuhan PBB = RPBB %100PBBPBB-PBB RPBB1)-(t1)-(tt= PBBt = penerimaan PBB tahun-n PBB(t-1) Realisasi PBB thn n-1 5. Derajat Desentralisasi Fiskal DDF %100PDPAD DDFtt= PADt : Total PAD Tahun t TPDt : Total Pendapatan Daerah Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda %100PBBK PBB R PBB Ki Ratt= Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) %100PPBBTPBB EsPBB tt= %100KPBBSOP SROP= 5
6 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 6. Rasio Kinerja Pendapatan PBB= RaK PBB RaKiPBBt: Realisasi PBB K PBBt : Ketetapan PBB tahun 7. Efektivitas Pengelolaan PBB TPBB= Ketetapan Pendapatan PBB PPBB = Potensi PBB Berjalan 8. Subsidi Rata-Rata Obyek PBB SOP= Subsidi Daerah Wajib Pajak KPBB = Ketetapan PBB 9. Pertumbuhan Anggaran PBB = r Pn = Realisasi Anggaran Tahun n Po = Realisasi Anggaran PBB n-1 10. Indeks Kemampuan Bayar= IKB RPBB = Realisasi Pendapatan PBB PPBB = Potensi Pendapatan PBB 11. Efisiensi Pendapatan PBB = EP R PBB =Realisasi Pendapatan PBB APBB = Angaran PBB 12. EfisiensiAnggaran Belanja = EB RA PBB = Realisasi BelanjaPBB APBB = Angaran Belanja PBB Selain menggunakan duabelas metode pengolahan datan dalan kajian pembangunan daerah ini dilakukan juga dengan beberapa pendekatan kajian digunakan sebagai berikut seperti dalam bukunya Miner dan Steiner (1997) : a. Pendekatan kasus (Case Approach), yaitu kajian pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan kebijakan dan strategi pemerintah yang dipergunakan oleh pemangku kebijakan dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif stakeholder. b. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah strategi, kebijakan, program desentralisasi fiskal yang dikaji dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip kajian pembangunan daerah yang diketemukan oleh ilmuwan, praktisi dan pemangku kebijakan. Lokasi , Waktu dan Data Kajian Dilakukan di lingkungan Pemkot Cimahi (Dispenda danBappeda) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, dari Desember 2015 sampai Oktober 2016. Pengumpulan data data primer (wawancara, observasi, kuisioner) dan data sekunder. GAMBARAN UMUM Secara astronomi Kota Cimahi terletak antara 1070 30' 30" - 1070 34' 30" BT dan 60 50' 00" - 60 56' 00" LS. Dan secara geografi batas-batas wilayah daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Parongpong, Cisarua, Ngamprah b. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Batujajar termasuk Kabupaten Bandung Barat. c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih dan Bandung Kulon d. Sebelah timur: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir di Kota Bandung. Tahun 1886 dibangun pusat pendidikan militer serta fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit Dustira dan rumah tahanan militer.Kota Cimahi dikenal sebagai daerah militer, Kota Cimahi memiliki lahan untuk areal militer yang luas yaitu sekitar 30 persen dari total luas kota. Berbagai jenis pusat pendidikan militer terdapat di Kota Cimahi.Dalam 2014 terdapat lebih dari 15 unit pusat pendidikan militer dan 10 markas tentara juga asrama-asrama.Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai Kecamatan.Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian Kabupaten Bandung Utara. Padatahun1962, dibentuk Kawedanaan Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 administratif tanggal 29 Januari 1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Potensi Strategis Kota Cimahi Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan Tollway Cileunyi-Padalarang-Purwakarta, Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia.Di Kota Cimahi peranan perhubungan darat cukup dominan terutama untuk menyalurkan produkproduk industri ke berbagai daerah. Selain itu perhubungan darat sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalammenggerakkan roda perekonomian di wilayah kota. Kondisi geohidrologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kondisi air permukaan/sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo dan Sungai Cibeureum Tabel 1.2 Struktur Demografi Penduduk Cimahi Tahun 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 541.177 553.592 562.297 570.991 579,016 Kepadatan S/R 13.462 13.770 13.987 14.204 15.300 102,64 102,32 102.63 101,83 102 Laki-Laki 274.124 279.966 284.800 288.081 292.076 Perempuan 267.053 273.626 277.497 282.910 286.990 Sumber :BPS, Kota Cimahi Dalam Angka 2015 Menurut penggunaannya, lahan di Kota Cimahi tahun 2014 sebesar 36 persen digunakan untuk perumahan. Luas lahan terbesar berikutnya adalah lahan tegalan dan pertanian (sawah/ kolam/ kebun) yaitu sebesar masing-masing 34 persen dan 12 persen.Meskipun relatif luas namun sebagian besar lahan pertanian di Kota Cimahi berada pada daerah perbukitan yang pemanfaatan lahannya belum optimal.Selain tersebut sebagian dipertahankan sebagai kantong resapan air.Penggunaan lahan untuk industri sebesar 9 persen dari luas tanah Kota Cimahi.Selama periode 2012 - 2014 terlihat adanya penyempitan wilayah industri, sejalan kontribusinya yang melambat dalam perekonomian Kota Cimahi. Animo penduduk luar untuk bekerja di Kota Cimahi tetap tinggi, implikasinya terjadi peningkatan penggunaan lahan untuk perumahan selama kurun waktu tersebut. itu lahan Menurut UU No.9 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Pemerintah Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Sampai saat ini dengan jumlah Rukun Kampung/Warga sebanyak 335 RW dan Rukun Tetangga 1.830 RT. Wilayah Kota Cimahi memiliki luas 40,2 km2. Diantara ketiga kecamatan tersebut Cimahi Selatan merupakan daerah terluas yaitu seluas 16,9 km2dan luasnya terkecil adalah Cimahi Tengah yaitu seluas 10,1 km2 sedangkan Kecamatan Cimahi Utara mempunyai luas 13,3 km2. Tabel 1.4 Organisasi dan Kewilayahan Kota Cimahi Jumlah Kelurahan Wilayah RW 110 13,3 4 Nama Kecamatan Cimahi Utara Cimahi Tengah Cimahi Selatan Jumlah Luas NO 1 2 10,1 6 5 '3 16,9 15 40,2 Jumlah 110 115 335 Jumlah RT 571 571 688 1.830 Sumber BPS :Potensi Kelurahan 2014 Pemerintah Kota Cimahi menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan integrasi data APBD pada tahun anggaran 2010, hasil Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara elektronik. Program tersebut selaras dengan Kota Cimahi sebagai cyber city, yang bertujuan untuk Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 7
8 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 penertiban adiministrasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan menjadi pionir dalam integrasi SIPKD elektronik, Kota Cimahi kini menjadi kota percontohan secara nasional. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada tanggal 1 Januari 2013 Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan Desentralisasi Fiskal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam proses transformasi desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam implementasi pengalihan PBB tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang sudah merevisi ketiga yaitu Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Piutang PBB Tabel 5. Piutang, Ketetapan dan Realisasi PBB Pemkot Cimahi (2013-2016). Tahun Piutang Berjalan PBB Murni Potensi Aset Target PBB Realisasi PBB (Cut Off) Tahun Berjalan PBB Dalam APBD Pendapatan PBB B 2013 C 98.335.325.747 D 35.541.574.862 E 133.876.900.609 F 25.420.000.000 G 26.769.896.711 2014 107.986.173.078 35.076.777.090 143.062.950.168 27.225.748.000 26.361.357.811 2015 116.479.980.815 40.942.131.815 157.422.112.630 27.927.671.038 30.240.940.203 2016 127.882.725.476 Sumber: Pemkot Cimahi 41.782.792.751 169.665.518.227 28.119.558.000 13.882.312.864 Terjadinya piutang pajak termasuk piutang PBB disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pemungutan PBBitu sendiriantara lain: Tabel 6. Faktor-faktor mempengaruhi timbulnya piutang PBB Cimahi Uraian Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak Kurang akuratnya penetapan pajak terutang SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak Kurang optimalnya tindakan PBB Permasalahan administrasi pembayaran PBB Tidak lancarnya eksekusi pengahapusan PBB NO 1 2 3 4 5 6 Keterangan Tunggakan PiutangPBB Murni Database SISMIOP belum update Standar Pelayanan Minimal PBB Sumber Daya Aparatur PBB terbatas Standar Operasional Prosedur PBB Penatausahaan Piutang PBB stagnan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak TertagihHal ini sangat penting dalam rangka penyajian aset berupa piutang pajak di neraca dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).Menurut Perdirjen Pajak Nomor Per-02/PJ/2013 dan Per- 07/PJ/2013, kualitas piutang PBB digolongkan dalam 4 (empat) kualitas, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Sumber Daya Manusia dan Struktor Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal PBB tahun 2013, namun Struktur Organisasi dan Tata Kerja masih belum berubah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi PBB Kota Cimahi, sebenarnya Pemerintah kota Cimahi dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau mengoptimalkan struktur yang ada. Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 SEKSI PENETAPAN DAN GULTOM, S.STPNIP. 19851216 200412 1 001 SEKSI PERENCANAAN SURIAPERMANA, S.KomNIP. 19690302 200801 1 007 BAMBANG MAULANA, SH.Sos. MH.NIP. 19580626 198303 1 008 SEKSI PENAGIHAN DAN ADRIANDY, SHNIP. 19771201 200212 1 005 BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDAPATAN KOTA CIMAHI S.D 2 JUNI 2016 BIDANG PENGENDALIAN YULIATI ATMAMIHARDJA, SE.NIP. 19720723 199901 2 001 SEKSI PENDATAAN MUSTIKA SARI, S.STPNIP. 19790515 199912 2 001 SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN ________________________ GITO YULIANTORO,S.ST.MP.NIP. 19700723 199203 1 007_ BIDANG IDENTIFIKASI BAHTIAR, S.SosNIP. 19691006 199403 1 004 SUB BAGIAN KEUANGAN _________________________NOVI DIRGANTINI,SH.MM.NIP. 19801126 200212 2 002 BIDANG PENERIMAAN RODJANI, S.Sos.NIP. 19700918 199901 1 001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL_______________________ SUB BAGIAN UMUM DAN IRNAYANTI, S.Sos.NIP. 19750221 199403 2 001 SEKSI PENERIMAAN IRAWAN, S.ENIP. 19690705 199612 1 001 SEKSI PENGAWASAN DAN NAJIBATI, S.SosNIP. 19681129 199901 2 001 RETNO WIDIANA, S.Hut., M.SiNIP. 19750602 200003 2 003 Gambar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dispenda Perda Cimahi No 2 Tahun 2011 Dalam PP No. 41 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa susunan organisasi dinas kabupaten/kota paling banyak memiliki 4 bidang dan masing-masing bidang paling banyak terdiri dari 3 seksi. Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ditambahkan fungsinya: penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB, pendataan, penilaian dan penetapan PBB , pengolahan data dan informasi PBB pelayanan PBB , penagihan PBB , pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.Dalam pengelolaan PBB kondisi Sumber Daya Manusia sebagai aparatur pendapatan harus siap secara personil dan teknis saat menerima penyerahan kewenangan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Cimahi per Oktober tahun 2016 terdiri dari 14 pejabat struktural, 30 staf aparatur PNS dan 26 staf non PNS melengkapi struktur gambar 2 tersebut di atas. Regulasi Tata Kelola PBB Cimahi Tabel 7. Regulasi tata kelola PBB. NO 1 2 Sentralisasi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Keuangan Negara Perbendaharaan Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Penataan Ruang 6 7 Pemerintahan Daerah Sumber :Sekretariat Negara 3 4 5 Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 15 Tahun 2004 Nomor 26 Tahun 2008 Nomor 23 Tahun 2014 Desentralisasi Landasan Desentralisasi PBB Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Mankuda Accrual Basic Laporan Keuangan Daerah Prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kawasan Strategis Nasional SOTK Pemkot Cimahi Tabel 8. Legal Tarif , NJOP dan NJOPTKP PBB Pemkot Cimahi. NO NJOP Tarif % NJOPTKP PERWALI PERDA Undang-Undang 1 NJOP < 50.000.000 50.000.000 < 1.000.000.000 0,15 0,2 10.000.000 Nomor 24 Tahun 2012 Nomor 9 No. 28 Th 2009 Tahun 2011 Tarif Maksimal Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 9
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 1.000.000.000 < NJOP 0,25 0,3 persen 2 NJOP < 1.000.000.000 1.000.000.000 < NJOP 0,11 0,21 15.000.000 Nomor 12 Tahun 2013 Nomor 6 Tahun 2014 NJOPTKP 10.000.000 Sumber: Pemkot Cimahi Optimalisasi Manajemen Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Keberhasilan otonomi daerah akan tercapai jika lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan Value for Money (VFM).VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance, yaituPemerintah Daerahyang transfaran, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. Tabel 12. Kinerja Pendapatan PBB Pemkot Cimahi (2013 - 2016) Tahun NO Realisasi PBB C Realisasi PAD D B A 2013 1 2014 2 2015 3 2016 4 Sumber Dispenda Cimahi 26.769.896.711 26.361.357.811 30.240.940.203 13.882.312.864 191.599.456.904 227.949.120.180 268.800.463.330 172.316.254.370 Realisasi APBD E 975.350.197.043 1.117.121.948.297 1.186.788.520.666 815.509.085.304 Elastisitas PBB 3.00 s a t i s i t s a l E 2.00 1.00 0.00 1.00 0.07 0.79 1.18 0.10 0.84 2.10 1.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Elastisitas Laju Sumber: Dispenda Kota Cimahi Gambar 3. Elastisitas Kinerja PBB (2010- Agustus 2016) 1. Rasio Kontribusi Kinerja PBB terhadap APBD s n o i l l i M 1,500,000 1,000,000 2.57 2.24 2.18 2.74 2.36 2.55 1.70 3.00 2.00 500,000 1.00
0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PBB APBD PBB/APBD Sumber Dispenda Cimahi Gambar 4. Kontribusi Pendapatan PBB terhadap APBD Cimahi 10 Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 2. Rasio Kontribusi Kinerja PBB terhadap PAD a t u J 300,000 200,000 18.25 13.76 13.14 13.97 11.56 11.25 20.00 15.00 10.00 100,000 8.06 5.00
0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PBB PAD Rasio PBB/PAD Sumber Dispenda Cimahi Gambar 5. Kontribusi Pendapatan PBB terhadap PAD Cimahi 3. Rasio Laju Pertumbuhan PBB Cimahi 60.00 3. Rasio Laju Pertumbuhan PBB Cimahi 60.00 40.00 20.00 0.00 20.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 40.00 60.00 Laju PBB rata Sumber: Dispenda Kota Cimahi Gambar 6 Laju Kinerja PBB Pemkot Cimahi 4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 1,500,000 25 19.64 20.41 22.65 21.13 20 s n o i l l i M 1,000,000 500,000 14.10 619,489 16.32 722,997 16.57 872,554 975,350 1,117,122 1,186,789 815,509 15 10 5 e s a t n e s r e P 87,321 117,960 144,542 191,599 227,949 268,800 172,316
0 2010 2011 PAD 2012 2013 APBD 2014 DDF (%) 2015 2016 Sumber Dispenda Cimahi Gambar 7. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi (2010-2016) 5. Rasio Kinerja Pendapatan PBB Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 11
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 e s a t n e s r e P 150 100 50 116.35 96.03 111.31 105.31 96.83 108.28 49.37 0 2010 2011 2012 Persentase 2013 2014 2015 2016 Sumber : Kota Dispenda Cimahi Dalam Angka 2015 Gambar 8 : Realisasi Kinerja Pendapatan PBB Kota Cimahi 6. Efektivitas Pengelolaan PBB s n o i l l i M 200,000 100,000 133,877 20.00 26,770 143,063 18.43 26,361 157,422 19.21 30,241 169,666 8.18 13,882 30.00 20.00 10.00
2013 2014 2015 2016 POTENSI Realisasi Efektivitas Sumber: Dispenda Kota Cimahi Gambar9 Efektivitas Kinerja Pendapatan PBB Kota Cimahi 7. Rasio Subsidi Obyek Pajak 18,000,000 130,000 e l t i T s i x A 13,000,000 120,000 110,000 8,000,000 100,000 2013 2014 NJOPTKP 2015 RSWP OP 2016 Sumber : Kota Dispenda Cimahi Dalam Angka 2015 Gambar10. Trend Rata-Rata Subsidi Obyek PBB Kota Cimahi 8. Pertumbuhan Anggaran PBB s n o i l l i M 2,000 1,000 93.99 82.10 92.09 60.95 100 50
0 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi Anggaran Efisiesi Sumber Dispenda Cimahi Gambar 11. Trend Rata-Rata Subsidi Obyek PBB Kota Cimahi 12 9. Indeks Kemampuan Bayar Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 150.00 e s a t n e s r e P 100.00 50.00 116.35 96.03 111.31 105.31 96.83 108.28 49.37 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Series1 Sumber Dispenda Cimahi Gambar 12. Indeks Kemampuan Bayar Kinerja PBB (2010- Agustus 2016) 10. Efisiensi Pendapatan PBB Aesi PBB 2.42 2.32 3.46 1.61 4.25 2012 2013 2014 2015 2016 Aesi PBB Sumber Dispenda Cimahi Gambar 13. Rasio Efisiensi Kinerja Pendapatan PBB Cimahi 11. Efisiensi Anggaran Belanja PBB s n o i l l i M 2,000 1,000 93.99 82.10 92.09 60.95 100 50
0 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi Anggaran Efisiesi Sumber Dispenda Cimahi Gambar 14. Efisiensi Penganggaran PBB Pemkot Cimahi Tabel 15. Rasio Value For Money dan Akuntabilitas Kinerja PBB Kota Cimahi (2010 - 2016) NO 1 2 Kontribusi PBB terhadap APBD=Ks APBD 3 Kontribusi PBB terhadap PAD = KsPAD 4 5 6 Uraian Sentralisasi 0.62 2.33 15.05 9.43 15.66 107.90 Elastisitas Kinerja PBB = e (%) Rasio Laju Pertumbuhan PBB = RPBB Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal = DDF Rasio Kinerja Pendapatan PBB= RaK PBB Desentralisasi 0.64 2.55 12.26 18.06 20.90 103.47 Rata-rata 0.63 2.44 13.65 14.60 18.28 105.69 Sumber Dispenda Cimahi Tabel16. Portofolio Rasio PBB Kota Cimahi (2010-2015) No Uraian Indikator 1 Efektivitas Pengelolaan PBB 16.45 Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 13
14 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 2 Rasio Subsidi Obyek Pajak = RSOP 4,084 3 4 5 6 Pertumbuhan Anggaran PBB = r (%) Indeks Kemampuan Bayar =IKB Efisiensi Pendapatan PBB = EP Efisiensi Anggaran Belanja PBB = EB 82.28 86.91 16.45 2.81 Sumber Dispenda Cimahi Perumusan Strategi Blue ocean strategy identik suatu strategi yang berkarakter menantang organisasi untuk keluar dari zona samudera merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, menjadikan kompetisipun menjadi tak relevan. (Kim dan Mauborgne 2006). Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru) Desentralisasi Fiskal langkah extraordinary suatu daerah dalam menerapkan suatu strategi baru yang mampu keluar dari Status Quo, harus menciptakan strategi masa depan yang gemilang, menerapkan dalam mengatasi kompetisi. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu hapuskan, kurangi, ciptakan dan tingkatkan dalam bentuk kerangka kerja empat langkah dalam pelaksanaannya. Matriks: Tujuan Kajian, Blue Ocean Strategy serta Visi dan Misi Kota Cimahi CIPTAKAN (Create) VISI-MISI TINGKATKAN (Increase) RCD RCA Regulasi PCC Piutang SCS VCC Creative VCE Egalitarian Religious Developable Acreative Suistainable SOTK VFM VISI-MISI VIC SID VIR VID VIA RIS Regulasi Piutang SOTK VFMoney RDR PDS Creative Egalitarian Religious Developable Acreative Suistainable PRE PRR HAPUSKAN (Delete) KURANGKAN (Reduce) NO Visi dan Misi Kota Cimahi Tujuan Kajian 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gambar 15. Matriks Tujuan, Blue Ocean Strategy Desentralisasi PBB dan Visi - Misi Cimahi Blue Ocean Strategy Keterangan: Ciptakan (Create) Alur Strategi Hapuskan (Delete) Kurangkan (Reduce) Tingkatkan (Increase) Creative (C) Egaliter (E) Religious (R) Developable (D) Acreative (A) Suistainable (S) Regulasi (R) Piutang (P) SOTK (S) Value For Money (V) Visi dari Kota Cimahi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025) adalah CIMAHI KOTA "CERDAS", merupakan akronim dari Creatif, Egaliter, Responsif, Dinamis, Agamis dan Berkesinambungan. Kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat menjadi kota yang unggul, pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kesinambungan kehidupan yang lebih baik. Guna mencapai visi Kota Cimahi RPJPD dijabarkan rumusan visi dan misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Cimahi tertuang dalam Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahunan (RPJM). Setelah mengembangkan samudera biru, suatu organisasi dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi harus melaksanakan startegi yang telah direncanakan tersebut. 1. Strategi samudrera biru melambangkan langkah signifikan dalam meninggalkan status quo. 2. Rintangan kedua yang harus diatasi adalah keterbatasan sumber daya, semakin besar pergeseran dalam strategi yang akan dilakukan, maka akan semakin besar sumber daya yang dibutuhkan dalam mengeksekusi strategi ini. 3. Rintangan ketiga adalah motivasi. Bagaimana memotivasi pelaku stakeholder yang merupakan pemain-pemain kunci untuk bergerak cepat dan tangkas meninggalkan status quo yang telah terjadi selama ini yang menyebabkan belum optimum, efisien dan efektif. 4. Rintangan terakhir adalah rintangan politis, tantangan-tantangan kepentingan dan aturan-aturan (regulasi) yang tidak mendukung juga harus diatasi. Perancangan Program Tabel 16. Strategi, Program dan Indikator Kinerja PBB Kota Cimahi. Kode PCC Aging Schedule Piutang Uraian Strategi Program Pengelolaan keuangan daerah PBB secara Accrual Basic VCC Ekstensifikasi PBB Pembaharuan database SISMIOP PBB VIC Intensifikasi PBB Monitoring Aparatur PBB VCE Pekan Panutan PBB Klasifikasi Piutang PBB PRE VRR Percepatan PBB Lunas RDR Peraturan (Fasum) bebas PBB PRR Pengurangan Piutang PBB RCD Peraturan Kawasan SID Nasional Organisasi Pengelola PBB VID Efektifitas Pengelolaan PBB RCA Peraturan PBB Rusunawa VIA Kontribusi PBB terhadap APBD Forum Group Discusion PBB sistem Daerah dalam Piutang PBB Penagihan Pembayara PBB Keliling Meningkatkan fasilitas sosial dan umum PenagihanNet ValuePiutang progresif. PemberdayaanOtonomi Kawasan Strategis Nasional kepatuhan hukum kelembagaan dan organisasi pemerintah Optimalisasi Desentralisasi PBB Insentif PBB Obyek Pajak Rumah Susun Warga (Rusunwa) Peningkatan akuntabititas kinerja PBB indikator Value For Money Tata Kelola Kecamatan baru tata kelola Keuangan ketersediaan Realizable PBBsecara Derajat Indikator kinerja Persentase Penggolongan Kualitas Piutang PBB Persentase kenaikan Ketetapan PBB Murni Pemberian reward dan punishment aparatur PBB Persentase kenaikan pendapatan PBB Persentase pengolongan empat klasifikasi kualitas piutang Pemberian Reward bagi Wajib Pajak PBB Persentase Fasilitas Umum (Fasum) bebas PBB Persentase pendapatan dari potensi Piutang PBB Pendataan ulang potensi PBB di Kawasan Strategis Nasional Penambahan bidang PBB dalam SKPD Derajat Desentralisasi PBB diatas enam persen. Terbitnya Peraturan Walikota perihal (Rusunawa) Persentase perbandingan Value For Money (periode) SCS RIS Pemekaran Kecamatan Peraturan NJOP PBB PDS Penghapusan Piutang Produktifitas Penetapan Nilai Jual Obyek PajakBumi dan Bangunan Penghapusanpiutang PBB yang transparan dan akuntabel Jumlah kecamatan minimal empat Terbitnya Peraturan Walikota pertahun. Persentase dihapusbukukan Piutang PBB (hapus tagih) KESIMPULAN DAN SARAN Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 15
16 Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Simpulan 1. Sesuai dengan amanah paket undang-undang terkait PBB, Pemerintah Kota Cimahi masih kurang regulasinya sebagiai legal standing dan operasional. 2. Penyelesaian piutang sesuai , Pemerintah Kota Cimahi standar akuntansi basis akrual belummelakukan pemutakhiran dan validasi data, aging schedule, perhitungan penyisihan,dan NRV (Net Realizable Value)dari pelimpahan piutang database pusat ke daerah maupun piutang murni pasca cut off desentralisasi fiskal. 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kota Cimahi belum berjalan dinamis dan responsif. 4. Pasca desentralisasi fiskal Pajak Bumi dan Bangunan Kota Cimahi melalui indikator-indikator Value For Money (VFM) belum berjalan secara optimal. Saran 1. Melakukan Kajian Pembangunan Daerah (KPD) Kota Cimahi tata kelola pendapatan daerah dalam Kawasan Strategis Nasional sebagai solusi pembangunan daerah. 2. Menganalisis Upaya Fiskal PBB Pemkot Cimahi melengkapi indikator Value For Money (VFM)guna menyempurnakan Role Model Kajian Desentralisasi Fiskal PBB 3. Melaksanakan Kajian bersama stakeholder Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017 - 2022 Pemerintah Kota Cimahi DAFTAR PUSTAKA Astomo P.2014. Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek.Yogyakarta (ID): Thafa Media Ayse. 2015. Innovation for a New Tax Incentive:J. Patent Box Regime Turkey and the EU Application Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 544 - 553 Allison M, Kaye J. 2013. Perencanaan Strategis. Jakarta (ID): Pustaka Obor Indonesia Awi S. 2004. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hilir. [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Banapon AM. 2009. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Daphne L. 2014. Management In Absurd Way. Jakarta (ID). Elex Media Komputindo Elena. 2015 Palette effect of taxes on economic, social and emotional welfare of the citizens. J.Procedia-Social and Behavioral Sciences 166 (2015) 209 - 215 Gusri S. 2005. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Di Era Otonomi[tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Hamdani MA. 2007. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Depok[tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Hadin AF.2013.Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Di Era Otonom Daerah. Yogyakarta (ID): Genta Press Helmi A. 2003. Hubungan Antara Belanja dan Penerimaan Daerah: Antara Belanja dan Penerimaan Daerah [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Islamy IM. 1984.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta (ID):Bumi Aksara Kim WC, Mauborgne R. 2006. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Massachusetts (US):Harvard Business School Publishing Corporation Lutfi A. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi 14(1) 1- 9 Makagansa. 2008.Tantangan Pemekaran Daerah.Yogyakarta (ID): FusPad Miner JB, Steiner GA. 1997. Kebijakan dan Strategi Manajemen. Jakarta (ID): Erlangga Mardiasmo. 2009. AkuntansiSektorPublik. Yogyakarta(ID): Andi Publisher Makawimbang. 2014. Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak PidanaKorupsi: Suatu Pendekatan Hukum Progresif.Yogayakarta (ID): Thafa Media Muhadjir N. 2013.Metodologi Kajian Kebijakan Dan Evalusi Kebijakan. Yogyakarta (ID). Rake Sarasin Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi)
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Muhjad H, Nuswardani N. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Jakarta (ID): Genta Publising Nasdian FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta (ID):Pustaka Obor Indonesia Niazi, Tariq, Gyat N, Dermott MM. 2010.Strategy and Roadmap for Devolving the Property Tax, Fiskal Decentralization in Indonesia Series, Paper No. 1, Asian Development Bank, January 2010 Ofoegbu GN. 2014. New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector . IOSR Journal of Business and Management16(7): 104-113. Pandiangan L. 2010. Hindari Kesalahan Pajak: Rakyat Senang Jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan. Jakarta (ID):Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretaris Negara Rosidin U. 2010.Otonomi daerah Dan Desentralisasi, Bandung (ID):Pustaka Setia Stefan. 2014. Property taxes and dynamic efficiency. J A correction, Economics Letters 123 (2014) 327-328 Sidharta BA. 2013. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta(ID): Genta Publising Sinambela L, Bima D, Ghazali R, Muksin A, Rochadi S, Setiabudi D, Syaifudin. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta (ID):Bumi Aksara Sembiring W. 2009. Strategi Pengembangan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat. [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Wuisman JJJM. 2013. Teori dan Praktek Memperoleh kembali kenyataan supaya memperoleh masa depan. Jakarta (ID): Pustaka Obor Indonesia Zainuddin C. 2009. Strategi Pemanfaatan APBD Kabupaten Lampung Barat Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Daerah [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan Bambang Juanda Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Pemerintah Kota Cimahi) 17