BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan lebih dari 740 suku bangsa/ kelompok etnis.1 Keragaman budaya dan suku bangsa menjadi salah satu modal kekayaan budaya yang harus tetap dipelihara. Latar belakang sejarah, lingkungan dan budaya menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang beranekaragam. Sebagian besar merupakan kelompok etnik dengan populasi yang terbatas dan umumnya mereka hidup diwilayah yang terpencil dengan pola hidup yang sederhana. Kondisi geografis ini menjadi kendala dalam melaksanakan program pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah yang sulit dihindari. Salah satunya dialami oleh Komunitas Adat Terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai suku terasing atau masyarakat terasing. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat kesatuan geografis, ekonomi dan sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.2 Terdapat beberapa istilah penyebutan dari Komunitas Adat diantaranya; Indigenous People, Suku Asli (tribals), Pribumi (natives), Orang Asli 1 TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm 112 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil BAB I, Pasal 1 ayat 2.
(aborigines), Kaum Minoritas (minorities), Orang Gunung (highlanders), Orang Laut (hinterland) dan Orang Utan (forest people). Penggunaan istilah Indigenous People dengan mengacu pada penggunaan istilah formal dri UN Economic and Social Council Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities dalam IUCN 1997 bahwa: "Indigenous communities, people and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that have developed on their teritorities, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present nondominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories and their ethnic indentity as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems."3 Bahwa komunitas, orang, warga pribumi adalah mereka yang mempunyai keterkaitan sejarah/ historical continuity dengan masa sebelum invasi dan kolonialisme yang telah dikembangkan di wilayah mereka, serta secara umum memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain di sekitarnya, atau merupakan bagian dari mereka. Mereka membentuk sektor-sektor tidak dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, menggembangkan dan mewariskan identitas etnik dari para leluhur kepada generasi mendatang, dan sebagian dasar keberlanjutan akan keberadaan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, lembaga adat dan sistem hukum mereka sendiri.4 Istilah lain atas penyebutan KAT oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi sosial yang didirikan pada tahun 1999 atas prakarsa 3 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam- Kota Batam, Atik Rahmawati, hlm 35. 4 Ibid.,hlm 36
beberapa pimpinan adat, aktivis dan akademisi menyebutnya sebagai Masyarakat Adat. Masyarakat Adat sebagaimana hasil dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara bulan Maret 1999 adalah "Sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat."5 Fokus pembahasan tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT) sendiri mulai dibahas dalam agenda-agenda kerja pemerintah melalui kerangka kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 1976 dengan penyebutan tata nama (nomenklatur) KAT sebagai "Suku Terasing" kemudian tahun 1987 mengalami perubahan penyebutan dari "Suku Terasing" menjadi "Masyarakat Terasing", terakhir tahun 1999 melalui Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, menetapkan perubahan atas istilah "Masyarakat Terasing" menjadi "Komunitas Adat Terpencil".6 Tabel 1.1 Perubahan Nomenklatur KAT Nomenklatur Definisi Keterangan 1.Suku Terasing (1976) (Sumber Panduan Umum Studi Kelayakan Persiapan Pemberdayan KAT 2003, Tahun Depsos RI) Sekelompok masyarakat dan atau suku-suku tertentu yang dikategorikan masih terasing sosial secara sehingga belum budaya dengan bisa membaur masyarakat sekitarnya. dalam Amin Muzzakir mengungkapkan TIFA Suku istilah bahwa Terasing, sekali tampak merupakan penamaan pihak sebuah luar kelompok tertentu yang berkonotasi merendahkan, terhadap 5Ibid., Hlm 37. 6 Ibid., Hlm 7.
2.Masyarakat Terasing (1987) (Sumber Data dan Informasi Pembinaan Terasing Masyarakat Tahun 1987, Dit.BMT Depsos RI) 3.Masyarakat Terasing (Sumber: (1992) Kumpulan Makalah Penanganan Masyarakat Indonesia, Terasing di Dit.BMT, Depsos) 4.Masyarakat Terasing (Sumber: (1994) No. Kepmensos 05/HUK/1994 tentang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing) Sosiak Kelompok masyarakat yang mendiami lokasi daerah terpencil, terisolir, maupun mereka yang hidup mengembara di kawasan laut, yang tingkat kesejahteraan sosial mereka masih sangat sederhana dan ditandai terbelakang dengan sangat sederhananya sistem sosial, sistem ideologi serta sistem teknologi mereka belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan. suatu yang Kelompok masyarakat yang lokasi mendiami tertentu, yang orbitasinya terpencil, terpencar dan berpindah- pindah maupun yang hidup mengembara di kawasan taraf laut, yang masih kesejahteraannya mengalami ketertinggalannya,ditandai oleh adanya kesenjangan sistem sosial, sistem ideologi sitem dan teknologi mereka belum sekali sedikit atau terintegrasi dalam proses pembangunan nasional suatu baik Kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara terpencil, geografik terisolasi dan secara sosial budaya terasing dana tau terbelakang masih dengan dibandingkan baik geografis psikologis. dalam pengertian maupun Terjadi perubahan tata nama dari Suku Terasing menjadi Masyarakat Terasing yang berdampak pada redefinisi dari suku terasing. masyarakat Re-definisi terasing hanya memperluas cakupan sasaran kebijakan yang sebelumnya diategorikan sebagai mereka secara kesejahteraan mengalami ketertinggalan Redefinisi ulang masyarakat terasing hanya memperluas cakupan sasaran kebiajkan yang sebelumnya sebagai dikategorikan mereka secara kesejahteraan mengalami ketertinggalan.
masyarakat Indonesia pada umumnya. bangsa 5.Masyarakat Terasing (Sumber: (1998) No. Kepmensos 69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing) Sosial yang Kelompok kesatuan- hidup budaya kesatuan yang bersifat lokal dan terpencar serta kuran/belum terlibat dalan jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi maupun politik nasional. orang dalam sosial baik Jika definini sebelumnya menggunakan kata "terpencil, terisolasi,terbelakang" perubahan mengalami menjadi "bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional" 6.Komunitas Adat Terpencil (KAT) (1999) (Sumber: Keppres No. tentang 111/1999 Pembinaan Sosial Kesejahteraan Adat Komunitas Terpencil &Kepmensos No. 06/PEGHUK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Terpencil) Adat Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau dalam terlibat belum jaringan dan pelayanan baik ekonomi sosial, maupun politik Perubahan nomenklatur dari "Masyarakat Terasing" menjadi "Komunitas Adat Terjadi Terasing". perubahan dalam metode dari top down ke bottom up atau pemberdayaan. Istilah Terasing Masyarakat "stigmasasi" mengandung tendensi dan punya Status "Merendahkan Etnisitas serta bemakna adanya sebuah komunitas/nilai-nilai sosial budaya "Asing"yang bukan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) tertentu" Sumber: Komunitas Adat Terpencil merupakan sebuah komunitas yang tinggal di wilayah yang terpencil atau terisolir seperti diwilayah perbatasan negara, pesisir maupun hutan- hutan dipedalaman yang sulit dijangkau dimana komunitas ini sangat bergantung kepada sumberdaya disekitar lingkungan tempat tinggalnya (alam) dalam pemenuhan kebutuhan sehari- hari. Hal ini sesuai dengan beberapa kriteria/ ciri- ciri dari komunitas yang dikategorikan Komunitas Adat Terpencil 7 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Masyarakat Adat Indonesia Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. Hlm. 10 - 11.
yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 antara lain: 1. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar 2. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam 3. Marjinal di pedesaan dan perkotaan 4. Tinggal diwilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil.8 Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa:"...negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang dinilai tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial".9 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri lebih diutamakan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitas diskriminasi10 Merujuk pada kondisi diatas pemerintah membuat sebuah program untuk KAT guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sebagai sebuah masyarakat sehingga KAT mampu keluar dari kondisi keterpencilan tersebut melalui Kementerian Sosial RI yang dikenal dengan Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang tertuang dalam Peraturan 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Tehadap Komunitas Adat Terpencil, Bab II, Pasal 4, ayat 2. 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejateraan Sosial, Bab III, Pasal 5, ayat 2 10 Ibid.
Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan Sosial bagi Komunits Adat Terpencil memiliki cita-cita untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berada dalam keterpencilan sehingga masyarakat bisa hidup mandiri dengan sistem sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 bahwasanya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk: 1. Perlindungan hak sebagai warga negara 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 3. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas dan; 4. Kemandirian sebagai warga negara 11 Untuk memaksimalkan pemberdayaan bagi KAT, pemerintah menciptakan upaya komprehensif dan berkesinambungan untuk melibatkan seluruh instansi lintas sektoral, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi yang seluruhnya dibawah Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 11 Opcit.,Bab 1, Pasal 3
Gambar 1.1 Data Persebaran KAT 2018 Sumber : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018 Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2018 KAT tersebar di 23 Provinsi, 206 Kabupaten, 969 Kecamatan dan 1949 Desa dengan total 249.282 KK.12 Dilihat dari peta diatas hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia memiliki Komunitas Adat Terpencil artinya persoalan KAT sendiri merupakan permasalahan nasional dan serius karena jumlahnya yang banyak dan tersebar secara luas. Pemerintah sendiri harus memberikan perhatian yang lebih dalam menciptakan pemerataan pembangunan bagi KAT dari segala segi hingga melahirkan kesejahteraan sosial/ social welfare untuk seluruh warga negaranya hingga istilah Komunitas Adat Terpencil tidak ada lagi ditemukan di Indonesia. Salah satu provinsi yang masuk kedalam Program Pemberdayaan KAT ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Menurut data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, pemberdayaan sosial KAT bukanlah yang pertama kali dilaksanakan di 12 Laporan Pelaksanaan APBN Tahun 2018, Direktorat Pemberdayaan Sosial, Hlm 12
Provinsi Sumatera Barat, sebelumnya pemberdayaaan sudah dilakukan dibeberapa lokasi yang berbeda pada tahun- tahun sebelumnya di Provinsi Sumatera Barat. "Saat ini Provinsi Sumatera Barat termasuk sebagai provinsi yang memiliki Komunitas Adat Terpencil (KAT). Untuk sekarang lokasi KAT berada di Kabupaten Mentawai. Dahulunya KAT itu juga ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sudah lama selesai dan sudah berubah statusnya menjadi Desa Binaan KAT itu terjadi sekitar tahun 2004-an. (Wawancara dengan Bapak M. Sampurno, Kasi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Juli 2019) Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu staf Seksi PSPKKM & KAT, Bapak Robiyanto Putra dalam wawancara berkut ini. "...Program KAT ini sudah lama dilaksanakan sekitar tahun 80-an, masing-masing lokasinya berbeda-beda tiap tahun dengan jumlah sasaran yang berbeda-beda semua tergantung bagaimana kondisi masyarakatnya disana. (Wawancara dengan Bapak Robiyanto Putra selaku Staf Pengadministrasian Umum PSPKKM &KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Juli 2019). Tabel 1.2 Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Yang Sudah Diberdayakan di Provinsi Sumatera Barat No Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi KK Tahun Awal 1 Kepulauan Mentawai Siberut Selatan Madobag Madobag I 63 1991/1992 2 Rokdok 50 1992/1993 3 Madobag III 50 1993/1994 4 Ugai 75 1994/1995 5 Buttui I 35 2012 6 Ugai I 15 2012 7 Buttui II 28 2013 Tahun akhir 1996 1996 1998 1999 2013 2013 2014
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Siberut Barat Daya Siberut Tengah Malepet Muntei Matotonan Pasakiat Taileleu Saibi Samukop Ugai II Kulukubuk Masat Massepaket Manggorut Puro I Puro II Salapak Salapak Lanjutan Bekkeiluk Magosi Kinikdog Onga Saumanuk Serausau Maililimuk Pei -pei Toloulagog Boboakenen Bolotok Saliguma I Saliguma II Saotototet Subeleng Simoumbuk I Simoumbuk II Subeleng II Saibi Hulu Gotap Siguluk -guluk Sibudak Oinan 83 86 76 47 50 85 100 94 94 25 25 100 100 75 100 75 110 110 82 45 75 70 63 50 50 35 100 70 25 70 2013 2015 2016 2017 2017 1983/1984 1984/1985 1998/1999 2003 2014 2014 2008 2008 1979/1980 1982/1983 1989/1990 2007 2007 2010 2010 1978/1979 1981/1982 1997/1998 1997/1998 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2005 2014 2016 2017 2019 2019 1988 1989 2000 2004 2015 2015 2010 2010 1984 1987 1994 2009 2009 2012 2012 1983 1986 2001 2002 2004 2006 2006 2007 2008 2008 2008
39 Sirisurak 105 2008 40 Sirua Monga 93 2018 41 Siberut Barat Simatalu Sigapokna 83 1980/1981 42 Policoman 85 1982/1983 43 Siri Langai 85 1983/1984 44 Siberut Utara Muara Mongan Poula 117 1976/1977 Sikabaluan 45 Betian 75 1977/1978 46 Pokai 100 1985/1986 47 Bose 75 1990/1991 48 Simanene 112 1996/1997 49 Labuhan Bajau 80 2000 50 Bojakan 66 2004 51 Puran 45 2008 52 Limapuluh Kota Kapur XI Gelugur Tanjung Jajaran 52 2003 53 Pesisir Selatan Pancung Soal Indropuro Kampung Pasir Ganting 136 2002 Jumlah 53 Lokasi 3920 KK Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Tercatat hingga tahun 2018, ada 53 lokasi KAT yang sudah diberdayakan di Provinsi Sumatera Barat dan umumnya sebagian besar dari persebaran KAT berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai tepatnya di Pulau Siberut dengan total 51 lokasi, sementara untuk 2 lokasi lainnya berada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menandakan bahwa jumlah persebaran KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai jauh lebih banyak dari kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat artinya tingkat keterpencilan/ketertinggalan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih tinggi dibanding dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Sumatera Barat. 2010 2019 1985 1987 1988 1981 1982 1990 1995 2001 2004 2007 2010 2005 2004
Banyaknya persebaran KAT di Kabupaten Mentawai tentu tidak terlepas dari kondisi geografis dari Kabupaten yang berada paling jauh dari ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari gugusan kepulauan membuat kabupaten ini sedikit lebih lambat pergerakannya baik dari segi infrastruktur, perekonomian, pendidikan, akses kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi satu-satunya kabupaten dengan kategori 3T di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015- 2019 Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 Kabupaten yang tergolong 3T yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019, menyatakan bahwa Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat sudah bukan lagi masuk kedalam kategori 3T. Hal ini juga dijelaskan dalam kutipan wawancara dari Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. "...ini prestasi yang sangat luar biasa. Melalui perjuangan yang sangat berat. Sekarang kita memperjuangkan satu lagi daerah yang masih berstatus tertinggal yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai," (Hasil wawancara dengan Nasrul Abit dalam Republika.co.id pada 02 Agustus 2019) Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dijelaskan suatu daerah dapat dikatakan
tertinggal nilai berdasarkan: (1) Perekonomian Masyarakat, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Sarana dan Prasarana, (4) Kemampuan Keuangan Daerah, (5) Aksebilitas dan (6) Karakteristik daerah.13 Melihat kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai selain dari letak geografisnya yang jauh dari ibukota provinsi Sumatera Barat juga dapat dilihat dari kemampuan dari perekonomian masyarakatnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan masyarakat harus mendatangkannya dari ibukota provinsi sehingga membuat harga dari bahan- bahan tersebut menjadi tinggi dikarenakan biaya mobilitasnya dari ibukota Padang. Dilihat data dari Data BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 menjelaskan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari rentang tahun 2015 hingga 2019, rata-rata kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi yang paling tinggi dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2015- 2019 No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kep. Mentawai 15,52 15,12 14,67 14,44 14,43 2 Pesisir Selatan 8,46 7,92 7,79 7,59 7,88 3 Kab. Solok 10 9,32 9,06 8,88 7,98 13 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Teringgal Tahun 2015- 2019, Pasal 2
4 Sijunjung 7,87 7,60 7,35 7,11 7,04 5 Tanah Datar 5,82 5,68 5,56 5,32 4,66 6 Padang Pariaman 8,86 8,91 8,46 8,04 7,01 7 Agam 7,58 7,83 7,59 6,76 6,75 8 Lima Puluh Kota 7,65 7,59 7,15 6,99 6,97 9 Pasaman 8,14 7,65 7,41 7,31 7,21 10 Solok Selatan 7,52 7,35 7,21 7,07 7,33 11 Dharmasraya 7,17 7,16 6,68 6,42 6,29 12 Pasbar 7,39 7,40 7,26 7,34 7,14 13 Padang 4,93 4,68 4,74 4,70 4,48 14 Kota Solok 4,12 3,68 3.66 3,30 3,24 15 Sawahlunto 2,22 2,21 2,01 2,39 2,17 16 Padang Panjang 6,74 6,75 6,17 5,88 5,60 17 Bukittinggi 5,36 5,48 5,35 4,92 4,60 18 Payakumbuh 6,67 6,46 5,88 5,77 5,68 19 Pariaman 5,42 5,23 5,20 5,03 4,76 Sumatera Barat 7,31 7,09 6,87 6,65 6,42 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat14 Dilihat dari tabel diatas Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada tingkat peringkat kemiskinan paling tinggi pada tiap tahunnya. Selisih perbandingan antara kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kabupaten yang berada setelahnya juga menunjukan selisih yang cukup jauh. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi dimana sulitnya mencapai pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan Undang- Undang No. 24 Tahun 2004, menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan 14
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat karena kondisi sosial ekonomi.15 Sampai saat ini, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mencatat sampai tahun 2019 masih ada beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih belum diberdayakan. Tabel 1.4 Data Komunitas Adat Terpencil Yang Belum Diberdayakan Provinsi Sumatera Barat No Kabupaten Kecamatan Desa Lokasi KK 1 Kepulauan Mentawai Siberut Utara Malancan Tarekan Hilir 100 Tarekan Hulu 110 Sikabaluan Barambang 100 Tamairang 100 2 Siberut Barat Simatalu Saikoat 50 Bojo 50 Paipejat 75 Ulubaga 79 Suruan 50 Maseba 70 Sapokna 60 Simalegi Muara Simalegi 75 Simalegi Tengah 50 Simalegi Kailaba 80 Tabuna 64 15 diakses pada tanggal 23 Januari 2020 13.3.
Betaet 50 3 Siberut Barat Daya Pasakiat Taileleu Kirip 100 Saumanuk 100 Sagulubek 100 Sikaleak 100 Tepu 50 Jumlah 1613 Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2018 Melihat dari data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ada sekitar 20 Lokasi dan 1631 KK yang berada di Kabupaten Kepulauan Siberut yang belum bisa menikmati program pemberdayaan KAT ini. Hal ini dikarenakan kondisi dari lokasi yang jauh didalam pedalaman hutan Siberut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikut ini: "kebanyakan KAT itu berada dikawasan pantai barat seperti di Sagulubek. Itu memang kita masih menemukan masyarakat yang benar-benar sangat Mentawai, karena aksesnya sangat jauh orang Kementerian juga tidak berani kesana orang Dinas Sosial pun juga tidak berani. Untuk kesana itu jalan kaki selama 2 hari, atau gak naik kapal boat tapi tantangannya nyawa karena ombaknya sangat besar dan pantainya berkarang kalo pecah kapal otomatis yang menyambut karang. Itu didaerah Simatalu, disana memang mereka masih pake kabit. Kalau pun pergi kesana dan memberikan bantuan bagaimana membawa alat-alat dan bahan untuk sampai kesana. Tentu itu menjadi pertimbangan dari pihak dinas juga kan" (Wawancara dengan Pak Fajri Rahman, S.Sos, M.A pada tanggal 01 Oktober 2019) Disamping itu, faktor keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat juga menjadi penyebab pelaksanaan pemberdayaan KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dilakukan secara merata dan menyeluruh dalam kurun satu waktu. Karena berdasarakan wawancara sebelumnya diketahui bahwa KAT
sendiri populasinya tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang demi menyelesaikan pemberdayaan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan agar mampu keluar dari keterbatasannya dan keterpencilannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sampurno Kasi PSPKKM &KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. "...sampai sekarang masih ada KAT di Mentawai yang belum mendapatkan program pemberdayaan ini, lokasinya kebanyakan berada di Siberut. kita pun harus paham karena KAT ini tidak hanya ada di Mentawai saja tapi diseluruh provinsi Indonesia ada yang namanya KAT. Tentu Kementerian Sosial harus menyesuaikan berapa anggaran mereka dengan untuk masing-masing mempertimbangkan prioritas utama lokasi yang akan diberdayakan pada tahun tersebut."(Wawancara dengan Bapak Sampurno Kasi PSPKKM & KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Januari 2020) provinsi Masalah terbesar dari keterpencilan sesungguhnya sudah bergeser kearah yang lebih kompleks walaupun permasalahan klasik masih menghantui seperti persoalan hak asasi manusia, isu-isu marjinalisasi, masalah pemerataan pembangunan, akses pendidikan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, persoalan tanah ulayat/ hutan adat, degradasi lingkungan hingga krisis identitas budaya. Karena itulah Pemberdayaan KAT dibuat untuk bisa mengeluarkan mereka dari kondisi-kondisi diatas. Dalam pelaksanaan PKAT di Kabupaten Mentawai, proses pemberdayaan sosial mengandeng bermacam instasi di berbagai tingkat pemerintahan terutama Dinas Sosial sebagai penanggung jawab dan pelaksana dilapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sampurno Kasi PSPKKM &KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kutipan wawancara berikut
"...Untuk KAT di Sumatera Barat itu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak di Kabupaten. Karena yang tau daerah dikabupaten itu ya orang kabupaten. (Wawancara dengan Bapak Sampurno Kasi PSPKKM & KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Januari 2020) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 yang terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pemberdayaan KAT, dan tahapan punabina (rujukan dan terminasi). "dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT di Mentawai ada beberapa langkah-langkah yang kita laksanakan pertama ada tahapan persiapan, ditahapan itu kita melakukan pemetaan terhadap masyarakat, melihat seperti apa kehidupannya, benar ga mereka itu butuh program ini. Setelah kita pelajari dan jika memang tergolong KAT kita usulkan pada Kementerian Sosial, lalu kita lakukan tahapan pemberdayaan KAT, kita bangunkan rumah, kita berikan bantuan kehidupan, bibit untuk ditanam, kita kasih pelatihan. Barulah setelah itu, apa yang namanya tahapan purnabina itu masuk, mereka akan dilimpahkan kepada pihak kabupaten."(Wawancara dengan ibu Estie Pratiwi Kasi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Januari 2020) Tahapan Persiapan adalah tahapan yang dilaksanakan sebelum proses pemberdayaan dilakukan terhadap Komunitas Adat Terpencil Terdiri dari Pemetaan Sosial, Penjajakan Awal & Studi Kelayakan, Semiloka dan Penyusunan Perencanaan Program dan Penyiapan Kondisi Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Tim Persiapan Pemberdayaan Sosial yang berwenang dan bertanggungjawab dalam setiap proses persiapan.16 Tim Persiapan sendiri terdiri dari unsur 16 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Komunits Adat Terpencil Melalui Dekonsentrasi dan Pembantuan Tahun 2019, Hlm 27
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan akademisi dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan.17 Berikut gambaran tahapan persiapan yang dilakukan oleh Tim Persiapaan Pemberdayaan Sosial Provinsi Sumatera Barat. Tabel 1.5 Kegiatan Tahap Persiapan Pemberdayaan SosialKomunitas Adat Terpencil No Kegiatan Uraian Pelaksana 1 Pemetaan Sosial Proses memetakan informasi dasar tentang kondisi geografis, demografi daripada calon lokasi KAT 1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan Proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi dari hasil pemetaan sosial untuk menetukan kategori KAT 1. Kementerian Sosial RI 2. Universitas Andalas 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 5. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Mentawai 3 Semiloka dan Penyusunan Perencanan Program Pemaparan hasil dari Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam pelaksanaan program dari dinas/instansi, masyarakat dan perguruan tinggi selama proses pemberdayaan 1. Kementerian Sosial RI 2. Universitas Andalas 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Inonesia Nomor 12 Tahun 2015, Bab II, Pasal 9 ayat 2
4 Penyiapan Kondisi Masyarakat Pemantapan kesiapan kondisi warga KAT sebelum memasuki tahapan proses pemberdayaan. 1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2019 Sebelum tahapan persiapan dilakukan oleh Tim Persiapan Awal Pemberdayaan KAT, masing-masing desa akan terlebih dahulu pengajuan permohonan pemberdayaan KAT yang dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mentawai untuk disetujui dan diusulkan kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kondisi obyektifitas desa. Proposal tersebut berisikan data-data dari desa calon KAT dari berbagai segi seperti geografis, demografis dan sosio kulturalnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh staf Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mentawai, Bapak Saiful Andri dalam wawancara berikut ini "masyarakat desa melalui pihak desa akan mengirimkan proposal kepada kami terkait permohonan perumahan KAT, setelah itu kami langsung turun kelapangan mengadakan survey, menemui kepala desanya dan kepala dusun kami ceklah rumah-rumah itu semua sekaligus kami sosialisasi kepada masyarakat. Setelah kita akan memberitahukan kepada Provinsi bahwa ada lokasi yang butuh program KAT. Nanti pihak provinsi akan datang melihat langsung lokasinya didampingi pihak kabupaten, pihak kecamatan dan desa juga. itu dibikinkan proposal berdasarkan data-data dari desa yang didalamnya dijelaskan seperti apa kondisi masyarakat disana bagaimana geografis, kondisi perekonomiannya, kondisi sosial dan budayanya lalu juga potensi-potensi yang ada desa untuk ditindak lanjuti" Wawancara dengan Bapak Saiful Andri Staf Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kepulauan Mentawai via telewicara pada tanggal 9 Juni 2020) Selain itu terdapat wawancara dengan Ibu Estie Pratiwi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
"untuk penentuan lokasi KAT nanti pihak kabupaten akan mengundang dari pihak provinsi untuk melakukan verfikasi dari calon KAT itu bersamaan dengan Dinas Kehutanan dan Perguruan Tinggi biasanya itu kita kerjasama dengan UNAND untuk melakukan penjajakan awal dan studi kelayakannya." (Wawancara dengan ibu Estie Pratiwi Kabid Pemberdayaan Sosail Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat) Kegiatan penjajakan awal dan studi kelayakan awal sendiri dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta diperolehnya kepastian bahwa calon lokasi KAT benar-benar dihuni oleh warga KAT sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Informasi yang akan didapatkan dalam kegiatan PA& SK biasanya berupa pemetaan kondisi geografis, komposisi demografi masyarakat, mengkaji dinamika ekonomi masyarakat, mengkaji sistem kelembagaan dan pranata agama, serta mengetahui bagaimana kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.18 Kegiatan Penjajakan Awal & Studi Kelayakan juga dimaksudkan untuk penentuan pengkategorian dari pemberdayaan KAT bagi calon lokasi KAT. Kategori pemberdayan KAT dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial terbagi atas 3 kategori:19 1. Kategori I selama 3 Tahun 2. Kategori II selama 2 tahun 3. Kategori II selama 1 tahun 18 Laporan Hasil Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) Kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lokasi Dusun Matektek Desa Matotonan, Kec. Siberut Selatan dan Dusun Malancan Timur Kec. Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. 19 Op.cit, Hlm Pasal 10
Pemisahan kategori pemberdayaan ini tergantung dari pada hasil dari Tahapan dari Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) yang dilakukan oleh Tim Persiapan Awal Pemberdayaan KAT yang didalamnya melibatkan Perguruan Tinggi, Universitas Andalas untuk menilai dan menetukan kategori pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Mentawai. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut: "elemen KAT itu ada 27 elemen, salah satunya itu ada teknologi disana gak, ada sekolah ga, ada puskesmas ga, sistem religinya gimana. Disesuaikan dikeluarkan Kementerian Sosial dalam penentukan kriteria KAT. Nanti dibuatkan dalam bentuk laporan kualitatif. Baru dari sana dapat saya simpulkan kategorinya. Misalnya di Matotonan itu kategori I dengan skoringnya itu dibawah 40, itu pemberdayaannya selama 3 tahun." (Wawancara dengan Bapak Dr. Zaiyardam Zubir, salah satu tim PA& SK KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 6 Juli 2020) dengan instrument yang Hal senada juga diungkapkan dalam wawancara dibawah ini. "...apakah ini betul, ini masuk kedalam kategori masyarakat terasing, kriterianya sesuai apa engga. Jadi dari pihak peneliti dari perguruan tinggi akan mengisi form yang disediakan dalan instrument PA&SK dari Kementerian Sosial. Tim yang melakukannya itu dari Kementerian Sosial, UNAND dan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten. Nanti kita sama2 berdiskusi untuk memberikan skoring baru ditentukan desa ini masuk ketegori I, II, III. Misalnya dari sistem pertanian,seperti ladang masih dengan pola substitensi. Jadi hasil akhirnya berupa laporan kualitatif. Seperti laporan semi etnografis lah kira-kira. Nanti hasil laporan itu akan saya bawa hasil kajian ke Jakarta untuk di semiloka kan secara nasional. (Wawancara dengan Pak Fajry Rahman, S.Sos, M.A pada tanggal 1 Oktober 2020) Dalam kegiatan Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan selain dari mencari informasi seputar calon lokasi KAT, kegiatan PASK juga bertujuan untuk menentukan calon kawasan untuk dibangunkan perumahan bagi warga KAT dengan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan diketahui bahwasanya dalam penentuan lokasi pemberdayaan KAT, Pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kesulitan dalam menemukan lokasi yang pas untuk dibangunnya perumahan bagi masyarakat dikarenakan terbentur dengan kondisi Pulau Siberut yang sebagian besar dalam kawasan Taman Nasional Siberut. Seperti yang sudah diketahui Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam RTRW (Perda No. 03 Tahun 2015), bahwa kawasan hutan 82% dan hanya 18% wilayah Kepulauan Mentawai berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL). Tata ruang ini menempatkan pemukiman dan perladangan pertanian serta tempet kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan berada dikawasan hutan.20 Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Estie Pratiwi dalam wawancara berikut: "kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal dan menetap dihutan-hutan Siberut, yang mereka tau itu tanah ulayatnya, mereka ga tau kalo tempat mereka tinggal itu kawasan hutan lindung. Sementara didalam tahapan pemberdayaan itu ada program pembangunan pemukiman bagi KAT. Yang perencanaan lokasinya ditentukan dalan tahapan persiapan awal. Jadi sulit sekali kita mencari lokasi untuk membangun rumah untuk mereka. Karena umumnya kawasan hutan di Siberut itu masuk dalam kawasn TNS. Kemaren itu kita cari-cari titik koordinatnya setelah kita patok datang orang dari Taman Nasional mengatakan tidak boleh membangun. Terpaksa kita geser lagi, cari lokasi baru lagi." Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPTD KPHP Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wawancara berikut: "kalo yang saya lihat dalam proses tahapan persiapan ini hambatan yang terjadi itu terletak pada Dinas Sosial sendiri, karena adanya persyaratan dari Kementerian Sosial bahwa calon pemberdayaan KAT ini harus clean and clear. Barulah pemberdayaan itu bisa dilanjutkan dan dana pemberdayaan itu dapat dicairkan dari lokasi 20Juni Arman, Afrizal & Asrinaldi, Artkel: Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, JISPO Vol. 8 No.2 Edisi Juli-Desember 2018. Hlm 88
APBN dan Kementerian Sosial. Jadi ada semacam kendala lah dari Dinas Sosial Provinsi dalam mencari lokasi yang benar-benar bisa digunakan dalam pembangunan perumahan bagi KAT di Mentawai." (Wawancara dengan Bapak Fuad, Kepala UPTD KPHP Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 16 Juni 2020) Keberhasilan KAT juga ditentukan oleh banyak atau sedikitnya dukungan yang didapatkan oleh warga KAT yang menjadi sasaran program. Untuk itu setelah dilakukan kegiatan PA&SK oleh Tim Persiapan Pemberdayaan, kegiatan selanjutnya adalah Semiloka. Semiloka terdiri atas semiloka daerah dan semiloka nasional.21 Semiloka adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil dari PA&SK dati Tim Pemberdayaan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan instansi tertentu mengenai kondisi obyektif lokasi KAT sebagai calon pemberdayaan. Hal-hal yang disampaikan adalah kondisi obyektif masyarakat, permasalahan dan tantangan, potensi dan sumber yang tersedia serta program aksi pemberdayaan pada tahun pertama.22 "semiloka itu ada dua, ada semiloka daerah dan semiloka nasional. Dalam semiloka daerah ini kita cari kesepakatan daerah. Misalnya kita punya dua daerah yang akan kita usulkan trus kita mau jebolkan yang mana. Jadi kita kasih kesempatan untuk pemda, bupati untuk membahas dan memberikan masukan. Hasilnya kita bawa seminar nasional ke Makasar. Itulah dasar disetujui atau tidaknya program KAT di Mentawai oleh Kementerian Sosial biasanya saya pergi dengan ibu Estie dari Provinsi. Kita ceritakan kondisi tersebut di saat Semiloka Nasional itu. Kalau bahasa minangnya batagang urek lihia, misalnya nih dalam pembangunan KAT itu ada program pembuatan rumah harga semen di Padang 50 ribu, di Mentawai 70 ribu, di Matotonan itu 150 ribu. Nah hal seperti itu kan kementerian tidak 21 Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil , BAB III, Pasal 16. 22 Ivan Rusli Andrian, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( Studi Kasus Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Kementerian Sosial di Dusun Banaran Desa Pongok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Skripsi: Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang: 2017. Hlm 74 lokasi
tahu, jadi kita jelaskan semua kondisi tersebut. Kita jelaskan semua kondisi, kita lihatkan peta, berapa jam perjalanan dari muaro/bungus ke mailepet sampai ke lokasi. Baru nanti setelah disetujui oleh Kementerian barulah tahapan pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Sosial. Tugas saya sampai disitu aja, gimana tahapan selanjutnya itu provinsi yang ngerjainnya. (Wawancara dengan Bapak Dr. Zaiyardam Zubir pada tanggal 5 Juli 2020) Setelah tahapan persiapan awal dilaksanakan berikut dengan penyiapan lokasi dan masyarakat, dilanjutkan dengan tahapan pemberdayaan di lokasi KAT dalam bentuk kegiatan berupa; diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal peralatan usaha dan tempat usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan sosial dan bimbingan lanjutan.23 Untuk mewujudkan serangkaian kegiatan diatas dibutuhkan kerjasama dan kemitraan antar berbagai dinas/intansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten yang dikenal dengan Kelompok Kerja (POKJA). POKJA di Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 460-446-2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Sumatera Barat dengan fungsi sebagai berikut:24 1. Mengkoordinasikan kebijakan dan mensinergikan program yang berkaitan dengan pemberdayaan KAT di provinsi Sumatera Barat yang meliputi: pemberdayaan SDM, pemberdayaan lingkungan sosial serta perlindungan dan advokasi. 23 Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentnag Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, BAB III, Pasal 20 24 SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 460- 446- 2014 tentang Pemberdaayan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Sumatera Barat.
2. Memfasilitasi akses pelayanan dasar kegiatan lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi pemberdayaan komunitas adat terpencil 3. Melakukan pembinaan terhadap fungsi POKJA PKAT Kabupaten dan pengembangan kerjasama antar kabupaten maupun kemitraan yang terkait dalam upaya percepatan pemberdayaan komunitas adat terpencil 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan KAT. "Dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT sudah ada dibentuk Kelompok Kerja atau yang biasa kami menyebutnya POKJA. POKJA ini ada yang di provinsi dan ada di Kabupaten. pokja sendiri itu gunanya untuk memberikan dukungan, dan mensingkronkan program KAT ini dengan program-progam di instansi mereka masing" (Wawancra dengan Buk Estie Pratiwi Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Januari 2020 ) Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan KAT bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dari pihak pemerintah provinsi maupun dari pihak kabupaten dibentuk masing- masing kelompok kerja yang bertugas melakukan percepatan pemberdayaan KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun terdapat kendala kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program Pemberdayaan di tingkat provinsi. Saat ini tanggungjawab pemberdayaan sosial ditingkat provinsi dipegang penuh oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil berikut: "...dalam melaksanakan program dulunya kita memiliki Pokja. Pokja tersebut ada yang ditingkat Provinsi dan ditingkat Kabupaten yang
diisi oleh banyak dinas/ ikut serta memberikan dukungan, masukan dalam menyukseskan program selama di Mentawai, namun dari pokja sendiri kebanyakan yang bergerak itu dari kabupaten. Pokja Provinsi itu sudah dikatakan tidak aktif lagi, kalau tidak salah terkahir berjalan itu tahun 2015. (wawancara dengan Bapak Sampurno, Kasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat). instansi yang nanti akan Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kepulauan Mentawai "biasanya kalo orang provinsi datang ke kabupaten yang datang itu cuma dari Dinas Sosial Provinsi saja. Adapun dari dinas-dinas di lingkup Provinsi datang itu cuma orang dari kehutanan. Karena mereka datang untuk melakukan pemetaan lokasi saja ditahap persiapan calon lokasi KAT." (Wawancara dengan Bapak Lucianus Taelagat, Kabid Sosial, Dinsos PPPA Kabupaten Kepulauan Mentawai) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas menyusun, menyinergikan dan menyingkronkan program/kegiatan antar dinas/instansi baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan/ program dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan sebuah kebijakan/program. Hal terlhat dari wawancara sebelumnya yang menjelaskan kurangnya partsipasi dari anggota POKJA di provinsi sehingga tanggung jawab bersama yang seharusnya dipegang oleh Pokja Provinsi yang terdiri dari masing-masing instansi yang tergabung dalamnya dilimpahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan dikarenakan komunikasi dan koordinasi dari
instansi-instansi diantara anggota POKJA Provinsi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga menyebabkan tidak maksimalnya proses pemberdayaan bagi KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Van Meter Van Horn menyebutkan bahwa komunikasi antar badan pelaksanan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi baik itu dengan karakteristik badan pelaksana serta sikap dari pelaksana kebijakan/program. Hal itu kemudian akan mepengaruhi keberhasilan capaiaan kinerja dari program tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil masyarakat diberikan bantuan-bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Direktor Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Didalamnya dijelaskan bentuk dari bantuan sosial dan persyarakatan bagi penerimanya. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhdap resiko sosial. Bantuan sosial pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dialokasikan dalam rangka pemberdayaan yaitu terdiri dari bantuan stimulan pemukiman sosial, bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, bantuan bibit dan bantuan peralatan rumah tangga.25 25 Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Tabel 1.6 Jenis Bantuan Sosial Yang Diberikan Kategori Lokasi Pemberdayaan Kategori I Kategori II Kategori III Tahun I: Tahun I : Tahun I : Stimulan sosial (rumah) pemukiman Stimulan pemukiman sosial Stimulan Pemingkatan kualitas hunian (BRR) Jaminan Hidup Jaminan hidup Jaminan hidup Bibit Bibit Bibit Peralatan Keraja Peralatan kerja Peralatan kerja Peralatan Rumah Tangga Peralatan Tangga Rumah Peralatan tangga rumah Tahun II : Jadup Tahun II : Jadup Tahun III : Jadup Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 Pemberdayaan Sosial KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat meliputi pemberdayaan SDM, pemberdayaan lingkungan sosial serta perlindungan dan advokasi.26 1. Pemberdayaan SDM merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM KAT. Adapun kegiatan pemberdayaan SDM bisa berupa pelatihan keterampilan dasar seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Pemberdayaan Lingkungan Sosial adalah menciptakan sebuah lingkungan pemukiman baru bagi warga KAT yang awalnya mereka terpisah menjadi tergabung dalam satu kesatuan berupa desa/ dusun dan mampu berinteksi dengan sistem sosial yang lebih luas, kemudahan berinteraksi dengan 26 Surat Keputusan Gibernur Nomor 460-446-2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Sumatera Barat
dunia luar dengan adanya pembangunan sarana transportasi dan komunikasi. 3. Perlindungan dan advokasi diwujudkan dalam terpenuhinya hak-hak mereka sebagai seorang warga negara seperti hak untuk hidup, berkumpul berkeluarga, kebebasan berpendapat, ikut serta dalam pengambilan keputusan politik serta memiliki akses mendapatkan pelayanan publik. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan masuknya warga KAT dalam sistem kependudukan nasional, sepeerti kepemilikan NIK, KTP, KK, Akte Kelahiran serta Surat Kepemilikan Tanah. Dalam proses pemberdayaan, KAT bukan saja sebagai objek pembangunan melainkan juga sebagai objek/ pelaku pembangunan, agar mereka dapt mandiri dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Program KAT menerapkan berbagai penyuluhan dan bimbingan sosial motivasi maupun keterampilan yang secara berkala. Bimbingan tersebut antra lain bimbingan sosial dan upaya peningkatan SDM KAT berupa Bidang Pertanian Terpadu dan bimbingan Bidang Home Industri.27 Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam wawanacara berikut: "setelah pembangunan perumahan selesai warga KAT kita berikan mereka pelatihan-pelatihan. Kita gali potensi yang ada dalam diri dan alam mereka. Kalau kita lihat itu potensi alamnya banyak rotan. Jadi mereka kita ajak untuk membuat produk dari 27 Ivan Rusli Andrian, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( Studi Kasus Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Kementerian Sosial di Dusun Banaran Desa Pongok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Skripsi: Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang: 2017
rotan yang bernilai ekonomi yang bisa mereka jual dan mengahasilkan uang dan memenuhi kebutuhan dasarnya" (Wawancara dengan ibu Estie Pratiwi, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Provinsi Sumatera Barat pda tangal 21 Januari 2020) Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwasanya masyarakat penerima program KAT akan diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kemampuan mereka dengan memanfaatakan potensi alam yang mereka miliki. Pelatihan itu sendiri betujuan meningkatkan pendapatan ekonomi dari masing- masing rumah tangga sebagai modal untuk berkembang dan mandiri kedepannya Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam wawancara berikut; "..selain diberikan bantuan fisik seperrti perumahan Kementerian melalui Dinas Sosial Provinsi juga memberika bibit-bibit dan pelatihan-pelatihan berusaha. Namun sering kali kami menemukan setelah diberikan bantuan mereka tidak mengembangkan modal tersebut secara berkelanjutan. Setelah habis mereka kembali kepada kebiasaan awal mereka. Tingginya budaya malas masyarakat membuat bantuan yang telah diberikan tidak bertahan lama dan tidak bisa berkembang dan menghasilkan manfaat yang panjang untuk modal dengan Buk Esty Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat) seterusnya.."(Wawancara Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa tidak semua masyarakat yang diberikan bantuan dapat memahami dan memanfaatkan bantuan dengan baik. Adanya pengaruh dari lingkungan sosial dan kebiasaan masyakat Mentawai dalm mengolah dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan pencapaian dari program KAT sehingga pihak provinsi sering menemukan kendala pemberian bantuan selesai mereka kembali
pada kebiasaaan awal. Sehingga tujuan dari program sendiri dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara penuh belum bisa dipenuhi. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal mereupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sebuah program. Dengan kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam mengelola bantuan dari pemerintah membuat tujuan dari program ini sedikit banyaknya bergeser sehingga kelompok sasaran tidak merasakan dampaknya secara maksimal. Setelah pelaksanaan pemberdayaan selesai dilaksanakan tahapan selanjutnya adalah Tahapan Purna Bina. Tahapan Purna Bina merupakan tahapan serah terima kepada pemda setempat untuk dilakukan pembinaan selanjutnya oleh pemda sekaligus dipersiapkan sebagai lahirnya desa binaan baru.28 Tahapan purna bina sendiri mencakup pada tahapan rujukan dan terminasi.29 tahapan Purnabina. Kita "kita di Dinas Sosial menyebutnya limpahakan semua kepada kabupaten yang melakukan pemberdayaan lanjutan dan pengawasan secara penuh. Paling kalo ada kegiatan provinsi yang mengarah, sambil lalu kita tengok juga lokasi yang pernah diberdayakan tersebut" (Wawancara dengan Ibu Estie Pratiwi, Kabid Pemberdayaan Sosial pada tanggal 21 Januari 2020) Dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Sumatera Barat telah melakukan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 28 Ivan Rusli L. Andrian, Skrispi " Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kemneterian Soasil di Dusun Banran Desa Ponggok Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timu, Tahun 2012), Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Univesitas Barawijaya, Malang, 2017Hlm 82 29 Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
(KAT) di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada keputusan dari Kementerian Sosial RI berikut datanya: Tabel 1.7 Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2017- 2020 oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat No Tahun Pemberdaya an Lokasi Pemberdayaan Kategori Pemberdaya an Status Pemberdayaa n 1 2017 Dusun Manggorut, Desa Mandobak, Kec. Siberut Selatan Kategori I (3 Tahun) Selesai 2 2018 Dusun Sirua Monga, Desa Saibi Samukop, Siberut Kecamatan Selatan Kategori II (2 Tahun) Selesai 3 2019 Dusun Matektek, Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan Kategori I (3 Tahun) Berjalan Tahun Kedua 4 2020 Dusun Maonai, Desa Taileleu, Pasakiat Kecamatan Siberut Barat Daya Kategori I (-) Akan dilaksanakan Sumber: Olahan Peneliti 2020 berdasarkan Data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan tabel diketahui bahwa lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil rentang waktu dari tahun 2017- 2020 yang ditetapkan atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat yaitu Dusun Manggorut, Desa Mandobak, Kec. Siberut Selatan dan Dusun Sirua Monga, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Selatan pada tahun 2017 dan 2018. Sementara tahun 2019 di Dusun Matektek, Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan dan
pada tahun 2020 di Dusun Maonai, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya juga dengan ketegori I selama 3 tahun pemberdayaan. Berdasarkan data diatas peneliti memfokuskan lokus penelitian yang akan dilakukan di Dusun Matektek, Desa Matotonan. Hal ini dikarenakan Dusun Manggorut dan Dusun Sirua Monga telah dinyatakan selesai dalam tahap pemberdayaan. Sementara untuk Dusun Matektek sedang memasuki tahap pemberdayaan tahun ke II dan untuk Dusun Maonai baru akan dilaksanakan pada tahun ini . Untuk itu bedasarkan fokus yang peneliti ambil, peneliti ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Dusun Matektek, Desa Matotonan yang tengah berjalan. Selain itu pertimbangan laporan hasil evalusi hasil pelaksanaan rencana kerja SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dari 15 program dan 108 kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa program yang sudah maksimal dengan rating 95% dan masih belum maksimal yaitu dibawah 95%. Tabel 1.8 15 Program Dinas Sosial Sumatera Barat No Program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Persentase Keberhasilan 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,15% 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96,50% 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 98,16% Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Program Pembinaan Anak Terlantar 98,98% 5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan 99,55% Eks.Trauma 6 Program Pembinaan Panti Asuhan /Jompo 99,21%
7 Program Pembinaan Eks.Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 98,45% 8 Program Penanganan Korban Bencana Alam dan 99,86 Bencana Sosial 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,55% 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 86,72% 11 Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan 93,94 Pengendalian Kegiatan dan Asset 12 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 83,86% Sosial 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 92,55% Sosial 14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 72,26% Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 15 Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi 93,58% Penyalahgunaan Narkoba Sumber: Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2018 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Sumatera Barat masih ada 7 program yang masih belum mencapai nilai 95% yakni salah satunya adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan presentase terendah dari program-program lainnya diangka 72,26%. Melihat fenomena-fenomena yang peneliti temukan dilapangan peneliti tertarik untuk melihat dan mengkaji bagaimana Implementasian Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai 1.4 Manfaat Penelitian Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk: 1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik khususnya konsentrasi kebijakan publik tentang implementasi kebijakan. Sehingga penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini. 1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial
Kabupaten sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial RI dalam upaya pengimplementasian Program Pemberdayan Komunitas Adat (PKAT) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.