Menimbang Mengingat BUPATI BADUNG PROVINS! BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sarana dalam mendistribusikan keadilan atas kemampuan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan diperlukan kemandirian demokrasi, pengaturannya pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah; Daerah, berdasarkan sehingga prinsip b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk pengaturan seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah untuk diatur dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; berdasarkan pertimbangan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua Atas 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tidak berdasarkan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang, dengan bagi 7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. perkumpulan, persekutuan, 11. Bumi adalah perm ukaan bumi yang meli pu ti tanah dan perairan pedalaman.
5 12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/ a tau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 14. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di sebagaimana dimaksud dalam Undang atasnya, Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan. disebut BPHTB 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang adalah Pajak atas selanjutnya perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. 16. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan / a tau jasa tertentu. 18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir. 19. Makanan dan/ atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ a tau diserahkan, baik secara tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. langsung maupun 20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran. 21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, dan/ a tau fasilitas lainnya. 23. Jasa atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan usaha maupun yang berkaitan disediakan se bagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah penyediaan Jasa dengan pokok 24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan tontonan, rekreasi, a tau pertunjukan, dan/atau keramaian untuk dinikmati. penyelenggaraan ketangkasan, permainan, semua Jems
6 25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk clan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. 27. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah. 28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan clan/ a tau pemanfaatan Air Tanah. 29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan se bagaimana di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. dimaksud 30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/ a tau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. 31. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat kepemilikan dan/ atau atas adalah Pajak PKB penguasaan kendaraan bermotor. 32. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. bermotor dengan 36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 37. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
7 38. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak. 39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan / a tau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Pajak kecuali menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. apabila Wajib kalender, 42. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 43. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Lelang Negara yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Badung. 44. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 45. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang jasa, menggunakan/menikmati pelayanan barang, dan/ atau perizinan. 46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 47 . Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 48. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pola pengelolaan mempunyai dalam keten tuan dari keuangan se bagai pengecualian pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. fleksibilitas
8 49. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, dan/ atau pelayanan lainnya. rehabilitasi medik visite, 50. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas Jasa Pelayanan Kesehatan di pusat Kesehatan masyarakat, pusat Kesehatan masyarakat keliling, balai pusat Kesehatan masyarakat pengobatan, rumas sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 51. Pelayanan Kesehatan kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan kesehatan lainnya. pembantu, adalah segala 52. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pembayaran atas Jasa Pelayanan penyediaan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum. 53. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sarana pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 54. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah serta diatas permukaan air, kecuali dan/ a tau air, jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 57. Retribusi Penyediaan Tern pat Khusus Parkir di Luar jasa Badan Jalan adalah pembayaran atas penyediaan tern pat khusus parkir di luar badan jalan. 58. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 59. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan ternak.
9 60. Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah suatu Bangunan atau kompleks Bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas. 61. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, panw1sata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 62. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan / a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 63. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. 64. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Togas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ a tau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah dipungut Retribusi atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan organisasi perangkat Daerah dan / atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. fungsi tugas dan 65 . Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. dan pengawasan atas 66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi tern pat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. sebagai dengan yang men ya tu 67. Prasarana Bangunan Gedung fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. adalah
10 68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ a tau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 69. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat serta bangunan bukti pencetakan plang PBG dan plakat sertifikat laik fungsi. kepemilikan gedung, 70. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 71. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 72. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 73. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya rencana disingkat RPTKA penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu terten tu. adalah 74. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 75. Dana Kompensasi Pengunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah. 76. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi atas yang berasal dari pembayaran DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah. 77. Wajib Retribusi PTKA adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungut atau pemotong Retribusi PTKA.
11 78. Pemeriksaan kegiatan menghimpun dan mengolah keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam peraturan rangka perundang-undangan retribusi daerah. adalah serangkaian data, melaksanakan ketentuan perpajakan dan Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak; b. Retribusi; c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok Pajak/ Retribusi; e. penggunaan dan pemanfaatan hasil penerimaan Pajak dan Retribusi; f. kerahasiaan data Wajib Pajak; g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; h. ketentuan penyidikan; i. ketentuan pidana; J. ketentuan peralihan; dan k. ketentuan penutup. BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3 (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/ atau Minuman: 2 . Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan s. Jasa Kesenian dan Hiburan; ct. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah karena potensinya kurang memadai.
12 Pasal4 ( 1) Pemungutan Pajak didasarkan pada penetapan Bupati dan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; C. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. c. Pajak: MBLB. Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 5 (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertam bang an. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk reklamasi atau permukaan Bumi hasil kegiatan pengurukan. (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana ( 1) merupakan kepemilikan, dimaksud pada ayat penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/ atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; Pemerintah Provinsi Bali,
13 b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan / atau Bangunan yang semata-mata (kuburan), digunakan untuk peninggalan purbakala, atau yang sejenis; tempat makam d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka nasional, tanah alam, hutan wisata, penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; taman e. Bumi dan /atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan / a tau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dengan peraturan menteri g. Bumi dan/ a tau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan 1. Bumi dan/ a tau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat. Pasal 6 (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ a tau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ a tau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan / a tau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Pasal 7 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupa kan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP sebesar Pajak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap Waj ib Paja k. tidak kena ditetapkan
14 (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). tidak kena Pajak (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu tahun dapat sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. ditetapkan setiap (7) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangan meliputi: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan / atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 besaran sebagaimana dimaksud pada persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ayat (2), Pasal 8 ( 1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) per tahun; dan b. Untuk NJOP atas Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. di (2) Untuk NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak (nol koma nol Sembilan persen) per ditetapkan 0,09% tahun. Pasal 9 (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan / a tau pemanfaatan Bumi dan/ a tau Bangunan.
15 (3) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (4) Saat yang rnenentukan untuk rnenghitung PBB-P2 terutang (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) Wilayah pernungutan PBB-P2 yang terutang rnerupakan wilayah Daerah yang rneliputi letak objek PBB-P2. (6) Terrnasuk dalarn wilayah PBB-P2 rnerupakan tern pat Bumi dan/ a tau Bangunan pernungutan sebagairnana dirnaksud pada ayat wilayah Daerah beriku t berada: a . laut pedalarnan dan perairan darat (5) serta Bangunan di atasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar laut pedalarnan dan tekniknya perairan darat yang terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. konstruksi Paragraf 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ a tau Bangunan Pasal 10 (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan / a tau Bangunan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rneliputi: a. pernindahan hak karena: jual beli; tukar-rnenukar; 1. 2. 3. hibah; 4. hibah wasiat; s. wans; 6. pernasukan dalarn perseroan a tau badan hukurn lain; 7. pernisahan peralihan; hak yang rnengakibatkan B. penunjukan pernbeli dalarn lelang; 9. pelaksanaan putusan hakirn yang rnernpunyai kekuatan hukurn tetap; 1 o. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pernekaran usaha; a tau 13. hadiah; dan b. pernberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak.
16 (3) Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna Bangunan; ct. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan: a. untuk kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; b. oleh Negara untuk dan/ a tau penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan pembangunan guna kepentingan umum; perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang keuangan negara; badan c. untuk atau ct. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan f. g . h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai perundang- dengan undangan. ketentuan peraturan (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rend ah se bagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
17 Pasal 11 (1) Subjek Pajak dari BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan / a tau Bangunan. (2) Wajib Pajak dari BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. Pasal 12 (1) Dasar NPOP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. pengenaan BPHTB merupakan (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan se bagai beriku t : a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, pele buran usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada setiap Wajib Pajak untuk perolehan hak yang pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris atau yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
18 Pasal 13 (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). (2) Dalam hal Wajib Pajak menerima hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, ditetapkan tarif BPHTB sebesar 0% (nol persen). Pasal 14 ( 1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tern pat tanah dan/ a tau Bangunan berada. Pasal 15 (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat tanah dan /atau Bangunan terjadinya dengan ketentuan: a. pada perolehan tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke Kan tor Pertanahan un tuk waris; d . pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberia nhak baru atas pemberian hak untuk tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau f. g . pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
19 (2) Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli. perjanjian pengikatan jual (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. Pasal 16 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan tanah atau pendaftaran tanah setelah Wajib Pajak pendaftaran hak atas peralihan hak atas menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan objek perundang-undangan BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. bukan merupakan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan
20 b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling bulan lambat pada berikutnya. tanggal 10 (sepuluh) (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pajak Barang dan/ atau Jasa Tertentu Pasal 18 Objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b . Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d . Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Pasal 19 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
21 a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan min um; dan b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1 . proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan lokasi dimana proses dan berbeda dengan pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah penyerahan Makanan dan/ a tau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/ atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/ a tau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal20 Peredaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, yakni penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan senilai kurang dari Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) per bulan oleh: a. Restoran; b. penyedia jasa boga; a tau c. katering. Pasal 21 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna a khir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
22 b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas, timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang seJems; ct. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan e. konsumsi Tenaga Listrik pada Bangunan yang berfungsi untuk pelindungan adat dan budaya Bali. Pasal22 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; z. serta penyewaan losmen; rumah penginapan/ guest house/ bungalo/ resort/ cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. J. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; ct. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
23 Pasal 23 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir valet). (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. jasa pemerintah dan Pemerintah Daerah; tempat Parkir yang diselenggarakan oleh b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran dan hanya digunakan untuk karyawan sendiri; c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. jasa tempat Parkir incidental yang diselenggarakan untuk kegiatan upacara keagamaan dan adat istiadat. Pasal 24 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana; c. kontes kecantikan; ct. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h . permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan dan peralatan tempat/ruang dan/atau perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
24 (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau c. bentuk kesenian dan hiburan yang insidental untuk kegiatan upacara keagamaan dan adat istiadat. Pasal 25 (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang dan/ a tau melakukan konsumsi Barang dan Jasa Tertentu. penjualan, penyerahan, Pasal 26 (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ a tau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tern pat Parkir dan/ a tau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas J asa Parkir; dan e. jumlah oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. pembayaran yang diterima (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
25 (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Pasa127 (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga lain dengan ayat (1) Listrik yang berasal dari sumber pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. tagihan biaya/beban b. (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang sendiri se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: a. kapasitas tersedia; b. dihasilkan tingkat penggunaan listrik; jangka waktu pemakaian listrik; dan c. ct. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pembayaran a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan. sumber ketentuan dan tidak terdapat Pasal 28 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar: a. Makanan dan/atau Minuman 10% (sepuluh persen); b. Tenaga Listrik 7% (tujuh persen); c. ct. e. Jasa Perhotelan 10% (sepuluh persen); J asa Parkir 10% ( sepuluh persen); dan Jasa Kesenian dan Hiburan 10% persen). (sepuluh
26 (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap /spa, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal29 Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 30 (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman; b. konsumsi Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; atau pembayaran atas Tenaga c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. tempat penjualan, Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 31 (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Reklame b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker;
27 d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk yang dipasang pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/ slide; dan 1. Reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , yakni: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan /atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamenya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan adat istiadat yang tidak disertai dengan iklan komersial; g. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi perundang ketentuan undangan; dalam peraturan h. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata mata untuk menjamin keselamatan umum; 1. dipasang tulisan dengan Pemilihan Umum yang berkenaan dengan disesuaikan penyelenggaraannya peraturan perundang-undangan; dan atau benda-benda yang j. Reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak bersifat komersil. (4) Pengecualian objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
28 Pasal 32 (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Pasal33 ( 1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan penempatan, waktu yang penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. digunakan, lokasi (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). nilai (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. nilai sewa Reklame Pasal 34 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal35 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame. (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
29 (4) Khusus untuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar berjalan Paragraf 5 Pajak Air Tanah Pasal 36 (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan/ peribadatan; f. keperluan kebencanaan; keperluan pemerintah daerah; dan instansi pemerintah g . pusat h. keperluan adat dan budaya yang tidak untuk mencari keuntungan. Pasal 37 (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ a tau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 38 (1) Dasar pengenaan PAT yaitu Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga a ir baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor sebagai berikut: dan
30 a. b. c. ct. e. f. jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; kualitas air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubemur sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. Pasal 39 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 40 (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan tempat pengambilan dan/atau wilayah Daerah pemanfaatan Air Tanah. Paragraf 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 41 (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB, yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar, garam batu (halite);
31 grafit; granit/ andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; k. 1. m. Il. 0. p. q. magnesit; mika; r. s. marmer; t. u. V. 'W. nitrat; obsidian; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; per lit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatom; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. zeolit; basal; ii. trakhit; jj. kk. belerang; 11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan tangga dan diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan untuk tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah. tidak rumah keperluan b. pemancangan Pasal 42 (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
32 Pasal 43 ( 1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/ tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap- tiap jenis MBLB. jual hasil pengambilan MBLB (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan dengan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. sesuai ketentuan Pasal 44 Tarif Pajak MBLB sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal45 Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 44. Pasal46 Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Pasal 47 Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. Paragraf 7 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 48 Objek Opsen PKB yaitu Pajak terutang dari PKB.
33 Pasal49 (1) Wajib Pajak Opsen PKB yaitu Wajib PKB. (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. Pasal 50 Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. Pasal 51 Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu PKB terutang. Paragraf 8 Tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 52 Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen). Pasal53 (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. cara mengalikan dasar (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang tempat Kendaraan merupakan wilayah Daerah Bermotor terdaftar. Paragraf 9 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 54 Objek Opsen BBNKB yaitu Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 55 (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
34 Pasal56 Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 57 Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Pasal 58 Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen). Pasal 59 ( 1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang tempat Kendaraan merupakan wilayah Daerah Bermotor terdaftar. Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 60 (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Sadan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut yang berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
35 (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB III RETRIBUSI Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b . Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/ pelayanan barang dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang jasa, menggunakan/ menikmati pelayanan barang, dan/atau perizinan. (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layanan yang wajib membayar Retribusi digunakan / dinikmati. atas Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Umum Pasal 62 (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pelayanan Kesehatan; dan b. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (2) Pelayanan yang mer upakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
36 (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. b. c . (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi a tau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Umum. (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. Pasal 63 (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. (4) Penetapan Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2)
37 Paragraf 2 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal64 Pelayanan kesehatan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pasal 65 jasa Pelayanan Kesehatan diukur Tingkat penggunaan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/ a tau jangka waktu pelayanan. Pasal 66 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Dalam hal penerima Pelayanan Kesehatan merupakan warga negara asing dikenakan besaran tarif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal67 Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) huruf b merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 Tingkat penggunaan jasa Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/ atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
38 Pasal 69 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa biaya Umum penyediaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. ditetapkan dengan memperhatikan bersangkutan, jasa yang (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan peraturan mengenai BLUD. ketentuan Pasal 70 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di jenis diberikan, dan Tepi kendaraan, frekuensi penggunaan tempat Parkir Wajib Retribusi. Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang (2) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. struktur dan besaran Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Paragraf 1 Umum Pasal 71 (1) Jenis penyediaan/ pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: a . Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; b. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; c. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; d. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usa ha Pemerintah Daerah; dan
39 e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-U ndangan. (2) Penyediaan/ pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. jasa/ pelayanan yang diberikan (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan (4) Bupati dilaksanakan dengan ketentuan: a. sebagaimana dimaksud pada ayat tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (tujuh) hari dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 kerja sejak ditetapkan. pemerintahan (7) Dalam hal Pelayanan Jasa Usaha diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh langsung digunakan untuk mendanai BLUD dapat penyelenggaraan dengan pelayanan BLUD ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. sesuai (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan jasa pusat, Pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. (9) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Usaha. (10) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
40 (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 72 (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 73 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 74 (1) Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan / a tau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan. (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keun tung an yang la yak. (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorien tasi pad a harga pasar.
41 (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa U saha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. Pasal 75 Struktur dan besaran tarif pelayanan parkir khusus di diluar badan Jalan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah lnl. Paragraf 3 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Pasal 76 Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 77 ( 1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ a tau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah po tong hewan. (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan terse but. Pasal 78 Struktur dan besaran tarif pelayanan Rumah Pemotongan IV yang Hewan Ternak, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1. tercantum dalam Lampiran
42 Paragraf 4 Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pasal 79 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 80 Tingkat Penggunaan Jasa atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan /atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga. Pasal 81 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal82 ( 1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tern pat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tidak (2) Dalam hal penggunaan/ pemanfaatan pelayanan tempat olahraga bagi cabang olahraga di Daerah, lembaga tidak Pemerintah Daerah, dan sekolah di Daerah dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. (3) Dalam hal penggunaan/ pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata untuk kegiatan upacara keagamaan tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
43 Paragraf 5 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pasal 83 Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. Pasal 84 Tingkat Penggunaan Jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis hasil produksi, volume, ukuran, umur dan/ a tau kualitas dari hasil produksi yang dijual. Pasal 85 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha tujuan untuk Pemerintah Daerah didasarkan atas memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 86 Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 6 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 87 ( 1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tidak dan/ a tau optimalisasi aset Daerah dengan mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
44 (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya le bih dari 1 ( satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau Bangunan serah guna; atau d . kerja sama penyediaan infrastruktur. (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang le bih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. peraturan perundang-undangan Pasal 88 Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ a tau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. Pasal 89 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah besaran didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
45 Pasal 90 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tercantum dalam Lampiran VII (2) Dalam hal penggunaan/ pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau Optimalisasi Status Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk keagamaan tidak sosial kepentingan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari pengelola barang. oleh masyarakat dan/ atau Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Paragraf 1 Umum Pasal 91 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. Retribusi PBG; dan b. Retribusi PTKA. (2) Pelayanan (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan atas pemberian Perizinan pembayaran Retribusi Tertentu.
46 Pasal92 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rupiah yang ditetapkan untuk merupakan nilai menghitung besaran Retribusi yang terutang. (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan. Paragraf 2 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 93 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan pungutan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Daerah. atas penerbitan Pasal 94 (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat konsultasi kegiatan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF. (1) meliputi layanan (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/ a tau SLF; dan c. PBG perubahan untuk: perubahan fungsi Bangunan Gedung; 1. perubahan lapis Bangunan Gedung; 2 . 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ a tau kesehatan; perubahan tampak Bangunan Gedung;
47 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; perlindungan Bangunan Gedung cagar budaya; atau perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; perlindungan Bangunan Gedung cagar budaya; atau perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. dan/ a tau pengembangan 7. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin PBG dan SLF untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan termasuk balai banjar, wantilan atau balai subak. Pasal 95 (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan. (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. luas total lantai; b. indeks lokalitas; c. indeks terintegrasi; dan d. indeks Bangunan Gedung terbangun. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. volume; b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. indeks Bangunan Gedung terbangun. (5) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. (6) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a . standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. Pasal96 ( 1) Prinsip dan sasaran penetapan be saran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
48 (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Pemilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan/ a tau biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1 Bangunan Gedung. Pasal 97 (1) Struktur dan besaran tarif Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran VIII yang meru pakan terpisahkan bagian dari Peraturan Daerah ini. tidak (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terhadap besaran harga/ indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas. (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 98 Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga asmg kerja perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Pasal99 (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
49 (2) Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh: a. instansi pemerintah pusat; b. instansi pemerintah daerah; c. perwakilan negara a sing; d. badan internasional, lembaga sosial, lembaga keaga man; dan e. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 100 Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/ a tau jangka waktu pelayanan. Pasal 101 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya pengesahan RPTKA perpanjangan. penyelenggaraan (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpan j angan; b . pengawasan dilapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan;dan e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanj angan. Pasal 102 (1) Struktur dan besarnya tarif Perizinan Tertentu atas pelayanan PTKA tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) sebagaimana Peninjauan dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. besaran tarif Retribusi
50 (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 103 Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 104 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dimaksud pada ayat pembayaran berbasis elektronik. sebagaimana (2) dilakukan melalui sistem (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. Pasal 105 (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, ketetapan; pemeriksaan Pajak; pembetulan, dan pembatalan f. g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; gugatan; 1. J. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
51 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BABV PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha Pasal 106 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan /atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan / atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; ct. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan / a tau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.
- 52 Pasal 107 (1) Dalam hal pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/ atau Retribusi untuk tujuan lain. insentif fiskal (2) Pemeriksaan Pajak dan/ a tau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 108 ( 1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi. (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru
-hara, dan/ a tau kerusuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok Retribusi, dan / a tau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal 109 (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a . perpanjangan batas waktu pelaporan Pajak; dan/ atau pembayaran atau
53 b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. (4) Pemberian penundaan pembayaran atau Utang Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. fasilitas Pajak angsuran atau (5) Pemberian penundaan fasilitas pembayaran Pajak atau Utang Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. angsuran atau (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ a tau lamanya penundaan yang masa angsuran atau dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
54 (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d . wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENGGUNMN DAN PEMANFMTAN HASIL PENERIMMN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 110 ( 1) Hasil penerimaan Opsen PKB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan Umum. (3) Kegiatan Jalan Umum penyediaan sebagaimana dimaksud pada (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan Umum. penerangan ayat (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan a tau pepohonan; dan ct. pengelolaan limbah. (5) Dalam fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/ atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut. rangka penyelarasan kebijakan
55 (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 111 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi (1) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. ayat (4) Ketentuan pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. lebih lanjut mengenai Pasal 112 ( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi. (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi (1) dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan b. 40% secara (empat puluh perseratus) dibagi proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari desa masing-masing. (3) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada desa se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.
56 BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 113 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui a tau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. ( 3) Yang dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. pejabat dan / atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah . (4) Untuk berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. kepentingan Daerah, Bupati (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 114 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan insentif atas dasar Pajak dan Retribusi diberi pencapaian kinerja tertentu.
57 (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan ayat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 115 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sesuai dengan (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; laporan b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang dan pembukuan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terse but; bukti pencatatan, f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
58 j. menghentikan penyidikan; dan/ a tau k. melakukan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. tindakan (3) Penyidik (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebagaimana dimaksud pada ayat dimulainya penyidikan BABX KETENTUAN PIDANA Pasal 116 (1) Wajib tidak karena menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pajak yang kealpaannya (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak a tau kurang dibayar. Pasal 117 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. Pasal 118 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati se bagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 4), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
59 Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 119 (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan Pajak atau Retribusi. (2) Ketentuan lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi. lebih Pasal 120 (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud sebesar pada ayat Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. (1) ditetapkan dengan STPD (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure). (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ a tau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. Pasal 121 larangan Pejabat atau kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat ( 1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. tenaga ahli yang melanggar Pasal 122 Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan pendapatan negara.
60 BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 123 Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 124 Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 114, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan telah mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pasal 125 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Pasal 126 Ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 127 Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak tidak diganti berdasarkan Peraturan bertentangan dan Daerah ini.
61 Pasal 128 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1); tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Retribusi Parkir Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5); ten tang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14); Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 15); Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 16); Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17); Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 18); b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 62 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak Penerangan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 19); Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20); tentang Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Persampahan/Kebersihan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 21); ten tang Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 20 1 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 22); Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Ka bu paten Badung Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 23); tentang Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25); Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 27); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3); tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Retribusi Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12); Jalan Pelayanan Pengendalian Menara
63 w. x. y. z. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangunan Badung Tahun Nomor 28, Tambahan Lembaran 2013 Daerah Kabupaten Badung Nomor 27); tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13); tentang Pajak Hiburan aa. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14); bb. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 15); ten tang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1); cc. dd. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); ee. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Ka bu paten Badung Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
64 ff. gg. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8); tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4) ; hh. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5); Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 92); Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 12); ii. JJ. kk. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 17); Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 15); 11. mm. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 17); dan nn. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 129 Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
65 Pasal 130 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. setiap Diteta kan di Mangupura Desember 2023 GIRI PRASTA Diundangkan di Mangupura pada tan al 28 Desember 2023 ERAH TEN BAD UNG, =~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINS! BALI: (7 ,68 / 2023)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHON 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Diunda.ngka.nnya Unda.ng-Unda.ng Nomor 1 Tahun 2022 tenta.ng Hubunga.n Keua.nga.n Antara Pemerintah Pusat da.n Pemerintaha.n Daerah dimaksudka.n untuk menyempurnaka.n pelaksa.naa.n hubunga.n keua.nga.n a.ntara Pemerintah Pusat da.n Pemerintaha.n Daerah yang selama ini dilakuka.n berdasarka.n Unda.ng- Unda.ng Nomor 33 Tahun 2004 tenta.ng Perimba.nga.n Keua.nga.n a.ntara Pemerintah Pusat da.n Pemerintaha.n Daerah da.n Unda.ng- Unda.ng Nomor 28 Tahun 2009 tenta.ng Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah. Unda.ng-Unda.ng Nomor 1 Tahun 2022 telah memberika.n Pemerintah ama.nat da.n kewena.nga.n kepada Kabupaten untuk melakuka.n restrukturisasi Perpajaka.n da.n Retribusi di daerahnya da.n berkeadila.n, guna mewujudka.n pemerataa.n lay a.na.n publik da.n peningkata.n kesejahteraa.n masy arakat. y ang tra.nspara.n, akuntabel, da.n Retribusi Daerah merupaka.n suatu ra.ngkaia.n kegiatan mulai dari penghimpuna.n data objek dan Subjek Pajak dari Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah, penentua.n besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang teruta.ng sampai kegiata.n penagiha.n Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya. Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah menjadi salah satu instrumen distribusi keadila.n dan bagi masyarakat melalui upay a kesejahteraa.n meningkatka.n Pemerint aha.n Daerah, pemba.nguna.n serta pelaya.na.n kepada masyaraka t. Oleh karena itu, fiskal diharapkan aka.n memungkinka.n daerah memiliki ruang ya.nglebar untuk mengoptimalka.n penerimaa.n Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah da.n bela.nj a daerah secara efektif, efisien, tra.nspara.n, da.n akuntabel. Pemunguta.n Pajak Daerah ekonomi pelaksa.naa.n tugas unda.ng-unda.ng melalui desentralisasi ama.nat Pasal 4 ayat (2) Unda.ng- Unda.ng Nomor 1 Tahun 2022 tenta.ng Hubunga.n Keua.nga.n Antara Pemerintah Pusat da.n Pemerintaha.n Daerah menetapka.n mengenai jenis-jenis pajak yang pemunguta.nnya menjadi kewena.nga.n Pemerintah Kabupaten. Ada 9 (sembila.n) jenis Pajak Daerah yang dapat menjadi kewena.ngan Pemerintah Kabupaten untuk dipungut, yakni Pajak Bumi da.n Ba.nguna.n Perdesaa.n da.n Perkotaa.n (PBB- P2) , Bea Peroleha.n Hak Jasa atas Tan.ah dan Ba.ngunan (BPHTP), Pajak Barang dan Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tan.ah (PAT), Pajak Mineral Buka.n Logam dan Batua.n (Pajak MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Dari kesembilan jenis pajak daerah tersebut, sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Badung, maka jenis pajak daerah yang dipungut hanya 8 ( delapan) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tan.ah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak Reklame, Pajak Air Tan.ah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Op sen PKB, dan Op sen BBNKB.
2 Pemungu.tan PBB-P2 memilik.i mobilitas rendah dalam artian objek Pajak ini sulit untuk dipindahkan. Namun demikian, Bumi dan Bangunan t e lah memberikan nilai sosial ekonomi yang lebih tinggi baik kepada orang atau Badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangu.nan. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang cukup besar di Kabupaten Badung. Selain itu, penga turan Pajak Bumi dan Bangu.nan diarahkan untuk menjadi sarana pengendalian pemanfaatan Bumi untuk kelestarian lingkungan hidup demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPHTB dipungu.t atas Perolehan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangu.nan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengak.ibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/ atau Bangu.nan oleh orang pribadi atau Badan. Adapun Hak atas Tanah dan / ata u Bangunan yang dimaksudkan meliputi hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangu.nan, dan ketentuan Peraturan Perundang undangan lainnya. PAT merupakan Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah , atau batuan di bawah permukaan tanah. PAT di Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata dan berlokasi di dataran rendah potensinya cukup besar. PAT di Kabupaten Badung juga difungsikan dalam rangka pelaksanaan s e cara pengawasan berkelanjutan sesuai dengan pemanfaatannya. dan pengendalian ketersediaan air PBJT dibayar oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu yang menjadi obyek PBJT meliputi Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Pajak Reklame merupakan Pajak y ang dipungu.t atas peny elenggaraan Reklame dari suatu produk, usaha, jasa, dan lain sebagainya. Wujud Reklame dapat berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. MBLB merupakan Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipe rmukaan Bumi un tukdimanfaatkan . Opsen merupakan pungu.tan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB dikenakan atas pokok PKB dan Opsen BBNKB dikenakan atas pokok BBNKB oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang ndangan. Opsen atas PKB dan BBNKB tersebut s ejatiny a sebagai pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi untuk meningkatkan kemandirian Daerah tanpa m e nambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap- tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi h a sil. s e bagai PAD,
3 Sementara itu mengenai Retribusi yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dirasionalisasi dan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi dimaksudkan agar Retribusi yang dipungut Pemerintah Kabupaten merupakan Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten. Kemudian dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditegaskan mengenai Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diKabupaten Badung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cuku.p jelas. Pasal 2 Cuku.p jelas. Pasal 3 Cuku.p jelas. Pasal 4 Cuku.p jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cuku.p jelas. Pasal 7 Ayat (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis , adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; suatu objek Pajak dengan b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek Pajak tersebut. c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak terse but.
Pasal 8 Pasal 9 4 Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalarri hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengak:ibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, mak:a penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup j elas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif Paj ak, terlebih dahulu dikurangi dengan Nilai Jua l Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Contoh: Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: a. b. Bangunan tanah seluas 800 m 2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2 400 ; nilai jual seluas m 2 dengan Rp350.000,00/ m 2 ; taman seluas 200 m 2 dengan nilai jual Rp50.000,00/ m 2 c. d. pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1 ,5 m ; dengan nilai jual Rpl 75.000,00/m2 , Besarnya pokok pajak yang terutang yakni: 1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000 .000 ,00 2. NJOP Bangunan: a. Rumah dan garasi: 400 x Rp. 350.000,00 = Rpl40.000 .000,00 b. Taman 200 x Rp. 50.000,00 = Rp 10.000.000,00 c. Pagar (120 xl,5) x Rpl 75.000= Rp31.500.000,00 + Total NJOP Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rpl81.500.000,00 = Rp 26.000.000,00 - Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rpl55.500.000,00+ 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp395.500.000,00 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam P eraturan Daerah 0,1 % 5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang: 0, 1 % x Rp395.500 .000,00 = Rp395.500,00 Cukup jelas.
5 Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengenaan tarif Pajak ini hanya bisa dilakukan untuk 1 (satu) kali hibah waris. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jel as. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, kondominium apartemen, jasa sebagai akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan jangka panjang (lebih darisatu bulan). dan yang disediakan (kontrak) Huruf k Cukup j elas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup j elas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup j elas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. 6
Pasal 50 Cuku.p jelas. Pasal 51 Cuku.p jelas. Pasal 52 Cuku.p jelas. Pasal 53 Cuku.p jelas. Pasal 54 Cuku.p jelas. Pasal 55 Cuku.p jelas. Pasal 56 Cuku.p jelas. Pasal 57 Cuku.p jelas. Pasal 59 Cuku.p jelas. Pasal 60 Cuku.p jelas. Pasal 61 Cuku.p jelas. Pasal 62 Cuku.p jelas. Pasal 63 Cuku.p jelas. Pasal 64 Cuku.p jelas. Pasal 65 Cuku.p jelas. Pasal 67 Cuku.p jelas. Pasal 68 Cuku.p j elas. Pasal 69 Cuku.p jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cuku.p jelas. Pasal 72 Cuku.p jelas. Pasal 73 Cuku.p jelas. Pasal 74 Cuku.p jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cuku.p jelas. Pasal 78 Cuku.p jelas. 7
8 Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Con.toh kegiatan. upacara keagamaan. tidak diken.akan. lain: upacara ngaben, upacara Retribusi an.tara melasti dan. upacara piodalan. yang dilakukan. umat hindu di Bali. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penegasan bahwa pengecualian tarif diberikan untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup j elas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas.
Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup j elas Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. 9
10 Pasal 127 Cuku.p jelas. Pasal 128 Cuku.p jelas. Pasal 129 Cuku.p jelas. Pasal 130 Cuku.p jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BAD UNG NOMOR 7. ....