94 LAMPIRAN
95 Lampiran 1. Tangkap Layar Artikel Berita Berita 1
97 Berita 2
99 Berita 3
102 Berita 4
104 Berita 5
108 Berita 6
111 Berita 7
117 Berita 8
RI. Mereka menilai UU mahasiswa di Eks perbanding- Karesidenan Surakarta. Pengunjuk law. buruh dan lebih adalah agenda besar menggelar aksi unjukrasa Universitas Diponegoro, Tabel 1. Struktur Elemen Data 1 K7-10 unjuk rasa ini digelar di menyerukan mosi tidak mahasiswa", Proposisi berizin tindakan Aktor, tin- menguntungkan pemilik Ribuan Massa Berkumpul tindakan, tindakan, "Gelombang" Retorika 120 sekitar pukul 14.00 WIB karena tidak ada izin rasa ingin (spesifik) dua lokasi. Namun, menyampaikan Parafrasa Parafrasa Omnibus Omnibus Omnibus Undang Cipta Kerja. Karesidenan Surakarta, buruh dan Subtema2: dakan, latar merugikan Mereka Aktor, Aktor, K3 tolak tolak yang tak adalah Semarang. Sedianya aksi membatalkan omnibus "digelar" Ribuan massa dari Lead K2 cipta kerja merugikan sumber Salah satu peserta aksi modal. Unjuk rasa Unjuk rasa mahasiswa mahasiswa /penjelas mahasiswa yang tidak di simpang tiga kartasura, Lampiran 2. Struktur Elemen Data cipta kerja "aliansi dititik pusat aksi digelar. Kabupaten Sukoharjo, Subtema 1: hanya datang dari Eks- Mereka menyuarakan Judul Tetapi perwakilan massa Demo Tolak Omnibus Massa mulai berkumpul latar (waktu) kan mengatakan, aksi ini percaya pada pemerintah Referensi/s modal. Orator juga Tematik Kartasura, Gelombang penolakan pengesahan di Simpang Tiga Law Law Law Law menguntung- K1 acuan Jawa Tengah. menilai UU Headline K4-6 omnibus law Undang Tondi Putra Wicaksono juga datang dari "Ribuan" Kuantifikasi besar pendukung membatal- Skrip Kalimat Kalimat agenda kekecewaan pada pemerintah dan juga DPR "menggelar" Aktor berbagai aliansi an kan pemilik Sintaksis dengan tujuan latar (tempat) Dalam orasinya (tempat), menggelar aksi di Solo, lebih
Subtema 4: dengam duduk di tengah massa akhirnya bergeser mata. ke jl slamet riyadi. Mahasiswa menggelar Omnibus Omnibus K21-22 Hingga sore ini, peserta memblokade jalan agar Sementara di sekitar Informasi Karena itu peserta aksi hanya bisa menggelar di lintas dengan pengalihan sekunder melakukan rekayasa lalu masih menggelar aksi kampus. K17-20 semarang dialihkan jalur. Kendaraan dari arah tolak tolak hubungan hubungan ricuh berakhir ricuh. Hal itu penutup Latar Latar simpang empat warna Unjuk rasa Unjuk rasa dari arah yogyalarta Konteks, Konteks, aksi dan mendapat Karena itu petugas pengamanan ketat dari petugas dengan botol air jalan. Sedangkan aparat Subtema 3: Kartasura. dialihkan ke simpang 121 wirogunan menuju ke Univet Bantara Solo dialihkan mulai di tar BRI. Peserta akai juga akibatkan sama juga terjadi. disimpang balaidesa keamanan berusaha macet K11-13 parang tejo. Akibat aksi tersebut arus (back- simpang kartasura Law menggagalkan massa dengan tembakan gas air berakhir kausal kausal Law meng- informasi informasi bergambar babi le papan utama Jenderal Sudirman. informasi, Konteks sedangkan dari araqlh memasang papan mmt Aksi mahasiswa di lalu lintas tersendat. dan memusatkan aksi ke Bolo Karanganyar. dan "bergeser" ground)/La K14-16 sempat melempari iklan di depan kantor warni kartasura menuju jalan utama menuju terjadi saat pihak aparat. Petugas sendiri minum dan dibalas Sukoharjo, aksi yang aksi tidak digelar di jalan
Latar (waktu, Latar (waktu, dihubungi " swep-ing" Retorika sampai "Putra" UU Omnibus Law. Aksi oknum aparat saat aparat yang duduk di bangku Massa yang kocar-kacir perkampungan. verba tingkah kuliah kampus swasta di Pemukulan menolak pemberlakuan demons- demons- tulang iganya. melalui pesan sinhkat kampung2..warung2..dike Penderita, Penderita, Penderita, Mantan wakil rakyat di Sukoharjo, Jateng, Kamis Putra Ketua DPC Partai waktu itu mengikuti aksi K3 tindakan) whatsapp, Jumat hubungan oknum oknum Tindakan Lead memar dan retang pada laku K2 sumber di kejar sampai ke Pasar DPRD Surakarta ini Putra Ketua Partai Kartasura...di sweping Kutipan K4-14 (pasif/dikenai menuturkan, putranya waktu Tabel 2. Struktur Elemen Data 2 ground) kausalitas tiga Kartasura yang demonstrasi tersebut Demokrat Solo Jadi Subtema 1: unjuk rasa di simpang Demokrat Surakarta, korban pemukulan Korban Pemukulan Judul tran tran Supriyanto menjadi Oknum Aparat Saat di depan peserta aksi. (9/10/2020), petang. simpang tiga Kartasura, terhadap terhadap Hal itu disampaikan (back- Tematik bersenjata lengkap berada Referensi/ Kronologi K1 berlangsung unjuk rasa di acuan FD, putra Supriyanto Headline Kartasura dan gang-gang "Kejadiannya di Pasar tempat) tempat) /penjelas, kejadian, pendukung Skrip Kalimat Kalimat dengan gas air mata. berakhir ricuh. Aparat Unjuk Rasa di Kartasura Proposisi Sintaksis (8/10/2020). pemukulan membubarkan massa 122 kejadian Solo mengalami luka Supriyanto saat aparat
katanya. Jurusan masih menjalani para mahasiswa turun ke Karanganyar. tindakan tindakan, melindungi. Retorika diperiksakan dokter. tanyakan di PKU Klec," Dikatakan FD yangsaat imbunya. Konfederasi Serikat Latar situasi, Kebijakan, KSPI Jateng Proposisi Hubungan Omnibus Law Di Daerah Parafrasa menjadi kewajiban aparat Jateng pada Senin ini diduk di semester 3 ikut rombongan yang semena-mena dan yang jadi Supriyanto berharap aku jemput di kos2an pukul 23.00 WIB-red), dicari polisi..Sweping," (Disdagnakerkop) Emoh Demo Tolak Aktor, waktu "Emoh" masuk ke gang. Dia Tidak Dilihat Pengambil kantor Dinas ground) Perdagangan Tenaga "Kemarin jam 11 an Penutup Judul retak. Latar tempat kejadian ini tidak Lead & 123 (back- Tematik Korban...sampeyan "anyak temannya juga K1 kausal Kerja dan Koperasi informasi mengayomi dan Headline penderita, memar dan tulang iga Temanya...karena takut Skrip Kalimat Tabel 3. Struktur Elemen Data 3 (5/10/2020) mendatangi Pekerja Indonesia (KSPI) sapaan Supriyanto, FD Sintaksis jalan bukanlah penjahat latar sampai tersebut. malam (Kamis, 9/10/2020 sempat dipegang aparat, didekap, dipukuli sampai Saat itu lanjut Supri, jar,"urainya dalam pesan yang diperlakukan secara terulang. Ia mengatakan
pusat walaupun tidak Hubungan Mereka direncanakan Sikap Meski tidak menggelar Parafrasa Karena hal itu dinilai kerja" pemerintah pusat. Demo K3-5 "menggelar" langkah atidak kan percuma informasi tentang langkah Konfederasi Serikat KSPI dan Omnibus karena tidak dilihat Kerja. Kerja. Aktor, Karang- "mogok akan menggelar demo buruh yang berangkat ke K2 sumber 124 yang diambil buruh kepada Espos. Eko menjelaskan, para pada Kamis (8/10/2020). ada perwakilan di buruh di Karanganyar Kutipan RUU ada gerakan mogok kerja Mereka memastikan tak Karanganyar menyikapi "Untuk sikap sudah jelas. Mereka mengumpulkan unjuk rasa secara masif, K6-16 RUU Omnibus Law Cipta RUU Omnibus Law Cipta buruh di pusat. Jadi tidak akan masing-masing karena tidak akan dilihat terhadap Perwakilan Daerah oleh pemberi keputusan Referensi/ anyar Law kausal acuan semuanya. Nanti hanya akan berangkat pada melakukan aksi di daerah tetap berkomitmen untuk perusahaan," jelas sebanyak dua bus. KSPI akan ikut aksi di ia mengatakan serikat mogok kerja di daerah. akan dilakukan di Jakarta menolak diresmikannya Jakarta kemungkinan tindakan di daerah. Tapi untuk Pekerja Indonesia (KSPI) besar-besaran maupun Jateng, Eko Supriyanto, Kami tidak akan
melarang jika ada buruh kerja. Terkait niat para setidaknya izin 125 ucap dia. melakukan aksi mogok Apindo tiba di Jakarta untuk ikut tersebut. Namun, dia Karanganyar, Edy Ketua Rabu (7/10/2020) dan internal perusahaan. begitu saja. Kalau "Kami tidak bisa situasinya dan kami Sementara itu, Ketua menyampaikan agar para "aksi puncak" K17-22 Tanggapan aksi pada Kamis bisa saja memberikan langsung tanpa izin kami mengakui tidak bisa buruh di Karanganyar Jakarta, Apindo buruh untuk aksi di Kutipan Law. Makanya kami ikut dia. sanksi. Tergantung aturan internal soal ini," imbuh yang tidak akan sikap buruh internal perusahaan," menolak RUU Omnibus terhadap perusahaan dulu. Tidak (8/10/2020) pagi. mengapresiasi sikap untuk melakukan aksi Darmawan, Asosiasi Pengusaha melarang para buruh yang mau ikut aksi. Tapi "Kami tetap berkomitmen masih berkoordinasi bisa langsung ke Jakarta Kuantifikasi buruh mematuhi aturan puncak. Nanti kami lihat aksi di Jakarta pada aksi Indonesia (Apindo) "dua bus"
bahkan digembosi siap terjun dukung aktor, Retorika Omnibus Law pada 6-8 sudah muncul sejak 2 Parafrasa (sumber) represif pada Senin (5/10/2020) Koordinator Aksi an Undang (RUU) Cipta sebelum aksi dimulai. langkah" pengesah- digelar," katanya kepada Seperti saat aksi di Solo Omnibus mengaku mendapat aktivis Tindakan, kerja nasional buruh nasional perlakuan sebelum dimulai. Kalau mogok menyurutkan langkah melihat represinya aparat Aktor, menolak UU tersebut. Omnibus Law itu. Protes "Mogok Lead 126 Subtema 2: (demons- K2 Pratama, mengaku siap seluruh Indonesia Mahasiswa Solo Dukung Aktivis Aktivis Aktivis "Aksi yang kami lakukan Latar "digembosi" Aktivis mahasiswa Solo "terjun" mahasiswa mahasiswa mahasiswa mahasiswa Omnibus Law, Aktivis K3-6 Law Rancangan Undang- Kutipan waktu mengesahkan Omnibus Subtema 3: dari aparat (tujuan) "menyurutkan protes pengesahan Subtema 1: Lapangan Kerja menjadi ke Judul aksi akan dibubarkan Protes Pengesahan buruh pada 24 September itu Oktober kan jelas, semua pada Kamis (24/9/2020) Terlebih, tak sedikit Rapat Paripurna DPR RI untuk protes pengesahan Kerja" aparat", Tematik Kamisan Solo, Edo Johan kepolisian ditambah sebelum unjuk rasa polisi" lapangan K1 "ditangkap mahasiswa yang informasi Tabel 4. Struktur Elemen Data 4 kepolisian Headline Oktober 2020. lalu. terjun ke lapangan guna Konteks mendukung aksi mogok ditangkap polisi bahkan Skrip Law oleh undang-undang. Kendati begitu, telegram Sintaksis K7-8 trasi) "represinya tindakan tindakan, Kapolri kepada Kapolda telegram Kapolri yang Proposisi kerja kawan-kawan aktivis Mogok Kerja Nasional Kalimat
judicial review walaupun UU tersebut. Terlebih K9-14 Pembatalan pasal demi Edo berharap seluruh K18-19 Parafrasa masyarakat adat tetap melakukan aksi protes tersebut. Cipta Kerja. an orang" dalam tempo 30 hari 1992 Jawa Tengah, (sumber) K15-16 mogok kerja nasional Omnibus sekunder (penutup) mahasiswa Soloraya juga berupaya menggagalkan "Walaupun disahkan, yang panjang. "digelar" berharap upaya itu," katanya. Aktivis mahasiswa mungkin. lapisan masyarakat yang akan berhenti mendorong Kutipan Kutipan kami pada prinsipnya juga berharap pada K17 Parafrasa, jumlah. "Kami pasal atau poin demi judicial "seratusan 127 lakukan," kata Edo. Omnibus Law, Edo Murjoko, mengatakan upaya pada berupaya menolak UU pencabulan UU masih akan memakan waktu setelah pengesahan, tinggal seratusan orang. mendukung aksi apa pun menolak pengesahan UU Law Omnibus Law klaster mengakui akan kalah Seluruh Indonesia (SBSI) secara organisasi sepakat dalam informasi review Jika nekat bergerak Edo mengatakan jumlah "Kalau seperti ini kami Senin (5/10/2020). Kuantifikasi penggagal- Edo optimistis sejumlah poin. Tapi, kami enggak "pencabutan" pihak masih akan Ia pun menilai aksi petani, nelayan, dan Subtema 4: Ketua Serikat Buruh via telepon, masih memiliki harapan. terdampak seperti, buruh, yang akan kaum buruh
Lapangan Lapangan Kerja Kerja itu menilai K4-5 tindakan tindakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Polemik, utamanya kalangan Ia menilai ada beberapa Hati pekerja, pada substansi tuturnya kepada substansi atau pasal-pasal hal yang kurang 128 aktor, pesan Whatssapp (WA), Retorika 1b panjang dan pesangon," pengesahan pengesahan disahkan pemerintah dan Rabu (7/10/2020). Parafrasa Parafrasa Ketua gamblang perihal Omnibus Omnibus Cipta Kerja. Dengan tentang kontrak jangka Aktor, K3 menimbulkan kontroversi Subagyo, ikut "Seperti pengurangan cuti menjadi polemik. Lead K2 koordinasi," ucapnya. Latar Kutipan simpang siur informasi daerah kami masih Panji-Panji Beri Penjelasan polemik Subtema 1: pada Omnibus Law UU kan penjelasan secara Kerja yang baru saja Judul Hanata Baris: DPR Harus & Law UU Cipta Lapangan Hanata Baris, Tuntas dan lain-lain, juga yang Law UU Law UU 1a Ormas Subtema Subtema terhadap Komentar Tematik Hati yang lebih dikenal back- mengomentari Omnibus K1 kerja nasional, tapi untuk Headline Cipta Cipta kejadian, Skrip Polemik ground Ketua Ormas Panji-Panji Kalimat Ketua Ormas Tikus Pithi Ketua Ormas Tikus Pithi UU Cipta Kerja. Proposisi dengan Tikus Pithi seharusnya DPR memberi Sintaksis begitu tidak terjadi melalui bermanfaat bagi rakyat, Tabel 5. Struktur Elemen Data 5 DPP SBSI 92 ikut mogok tetap menolak. Kalau dari
"harkat dan "Prinsip kami selama UU Parafrasa Parafrasa Parafrasa "Harus diperjuangkan kesejahteraan Omnibus Law Cilaka. perjuangan rakyat 1d tersebut. undang yang hanya untuk itu bermanfaat bagi K14-15 Menurut Tuntas, banyak buruh sudah saatnya ada anggota ormas Tikus ya kami sangat tidak buruh. Kesejahteraan peningkatan. 1c implikasi UU tersebut. utamanya kaum buruh. pentingnya melihat menurut Tuntas bukan tidak ada simpang siur 129 konkret perihal UU agar undang-undang atau Tikus Pithi itu menilainya berstatus pekerja atau secara khusus, bukan Kutipan Kutipan Kutipan buruh harus dinaikkan," Law Cipta Kerja, Ketua Perihal maraknya aksi "Harus ada penjelasan dengan menambahi kalangan buruh," dan kesejahteraan buruh masyarakat khususnya kalau sekiranya "Cilaka" K13 informasi yang sampai ke sebagai bentuk Tuntas menekankan [peraturan] merugikan mendukung," tegasnya. buruh dan pastinya K11-12 kepentingan pengusaha. 1e Mereka membutuhkan Cara menaikkan harkat Subtema Subtema Subtema penjelasan ihwal UU Pithi Hanata Baris yang mendukung. Kalau perihal substansi dan K9-10 Menurutnya, harkat dan K6 "perjuangan mengubah undang- buruh ya kami menyengsarakan rakyat penolakan UU Omnibus K7-8 kebutuhan riil buruh rakyat" katanya. terdampak produk buruh" urainya. kesejahteraan kaum
kepada kepolisian pada kami adalah buruh," sekali Rencana aksi demo Kemudian pada Kamis tindakan tindakan (pasif/dikena "banyak secara umum. an dipersulit bundaran Gladag, Kota tolak Omnibus Law ke kepada wartawan, Kamis. Solo Tak Diizinkan (pasif/dikena menggelar aksi unjuk rasa surat pemberitahuan aksi dukung Retorika secara tertulis," kata dia, Dalam surat balasan yang aktor/pelaku, Parafrasa Parafrasa Aksi Demo Tolak 130 Gladag Jl. Slamet Riyadi K8 diminta pulang. Men- digelar di Bundaran Aktor, batal batal Tindakan ujarnya. Lead i tindakan), Subtema 2: Soloraya Gugat Omnibus K2 subtema 1 sumber K16 pada Kamis (8/10/2020) mahasiswa membatalkan K3-6 latar tempat, " menggelar" Kutipan Kutipan ground) Sejumlah organisasi mengantar surat mengaku dipersulit polisi. adalah buruh" Polresta Solo itu justru trasi yang Subtema 1: Polresta Solo meminta karena Judul i tindakan) siang. Narahubung itu mendapatkan balasan. Tabel 8. Struktur Elemen Data 6 Tetapi, mahasiswa yang anggota kami terancam Law, Zulfikar, mengaku Solo terancam batal. Demons- Sasaran, Sasaran, Kemungkin- (back- Tematik Polisi, Batal? Referensi/ polisi" Rabu (7/10/2020) malam. menolak UU Omnibus K1 acuan Headline sudah dilayangkan polisi "Banyak sekali anggota K7 Skrip pemberitahuan demo Kalimat aksi demo yang sedianya tempat, Omnibus Law Di Gladag "Surat kami ditolak Sintaksis yang dilakukan di Law Cipta Kerja Terancam "dipersulit Proposisi mahasiswa yang bakal menolak Omnibus Law pagi, surat pemberitahuan
Terancam bertentangan undang No.6/2018. batal karena No.6/2018. 20 tanggal 22 September aksi demo mahasiswa di STRI910/IX/IPP.3.3.6/20 Gladag, Solo dengan dan Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah Polresta membatalkan Surat tersebut juga alasan bertentangan K9-10 undang ditunjukkan Zulfikar, Nomor dengan Pasal 2020. Surat itu berisi penjelasan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin kegiatan masyarakat yang akan mengumpulkan massa dan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19. Parafrasa Subtema 3: Terancam batal karena Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin kegiatan masyarakat yang akan mengumpulkan massa dan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19. K11 "Kami memutuskan bakal tetap melakukan aksi sesudah berkoordinasi dengan kawan-kawan lain. Tapi, kami berhati- hati," jelas Zulfikar. Kutipan Subtema 4: Terancam batal tetapi bakal tetap dilakukan K12-14 Ia menyebut aksi tersebut bakal diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PPMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Solo. Di saat yang hampir bersamaan, aksi demo tolak Omnibus Law serupa di Solo juga digelar mahasiswa di Bundaran Kartasura. Zulfikar mengaku kelompoknya tidak bergabung dengan mahasiswa di lokasi itu untuk memecah konsentrasi. Parafrasa "memecah konsen- trasi" Kapolri Nomor menyebut Telegram dengan Pasal 93 Undnag- 131 TR/603/IX/OPS.1.3/2020 93 Undang-
"Saat aksi yang digelar hindari (tempat), membacakan sikap atau K2-3 aktor) campur akan tidak temen-teman," ucapnya. Aktor Law atau UU Cipta Kerja Deretan Artis Yang Tolak berharap masih bisa Artis Men-dukung Proposisi artis tindakan tindakan tindakan meng- Beberapa artis ini aktor, aktor, Retorika Melalui akun media K18-19 aksi. Tapi, tuntutan dari Tabel 7. Struktur Elemen Data 7 Parafrasa yang ditangkap polisi dan subtema 4 Omnibus Omnibus yang menuai kontroversi kontroversi" mengkondisikan peserta K15-17 merugikan terkoordinasi dengan rapi. Aktor, Aktor, menghindari konfrontasi artis" Tapi itu masih dibahas "Kami takut kalau "meng- sosial mereka masing- Lead sama," kata dia. aksi kami dan yang di sumber (pasif) Latar (pengubah Kutipan Kutipan "keempat ground) anggap akan ada yang bergabung belum dikeluarkan. Aksi demo yang digelar dengan polisi. Kalaupun merugikan masyarakat. Subtema 1: pertama Bundaran Kartasura itu bagian organ-organ kami diketahui tolak Omnibus Judul di Bundaran Gladag, masing, keempat artis ini konfron- tetap dibubarkan, dia tasi" "pengkhianat" pada secara terang-terangan kondusif, kurang (back- Tematik polisi" Law Law K20-22 K1 tempat lain untuk ingin "ditangkap sambungnya bakal lebih acuan masih ada rekan kami ke Bundaran Kartasura. Headline berhati-hati dan Omnibus Law, Nomor 1 Singgung Pengkhianat Kuantifikasi menolak Omnibus Skrip 132 Kalimat Beberapa menolak konferensi pers. Sintaksis Makanya, kami aksi di Kemungkinan nanti "menuai Law yang dianggap 24 September kemarin, referensi/
terang-terangan menolak "Hai para pengkhianat... K4-5 Lalu, siapa saja keempat dia menyinggung soal meng- dukung dukung parafrasa ini menanggapi aksi an sidang pengesahan panggil kang pijet kerumah, kan pegel abis Bahkan, saat terjadi adalah Nikita Mirzani. Omnibus Law Omnibus Law masyarakat Parafrasa Parafrasa pengesah- artis terssebut? Berikut Omnibus demonstrasi di berbagai dan terang-terangan Bahkan, pada unggahan mikrofonnya? Kurang mengakui dirinya Omnibus Law, Melanie Men- Men- gambaran dari esubono, ia secara masif ? mobil baru? dah subtema 2 miting miting panjang?" Subtema 2: subtema 1 aman? dapat proyek baru pada Rabu (7/10/2020), K8-9 Subono memberikan Kutipan Kutipan fair ketika orang sedang "Kenapa Ibu Puan sidang menjaga keamanan. Maharani matiin Ibu dari tiga anak-anak catatan kecil kepada "pengkhianat" menyuarakan suaranya daerah terkait penolakan berlangsung, Senin Law demonstran untuk saling @melaniesubono. Maharani yang Instagram Artis kedua yang secara (5/10/2020). suatu sumber K6 Ketua DPR RI Puan ini selengkapnya. ucap pengguna akun 133 K10 K7 Artis kurang fair Peng- Melalui kedua pihak pengkhianat. menolak Omnibus Law. akun Instagram @melani tidur tenang semalam? mematikan mikrofon saat angap Bobo enyakk? Saldo bank "Kurang fair"
kekuatan Dan ketabahan meng- meng- dukung menghadapi demonstran pemilih para kandidat. Meskipun begitu, Ernest Pancasila? Dari 1 lapangan. Di berikan tersebut. berakhir ricuh. Ia berdoa atas dasar Pancasila. demonstrasi penolakan angka. Tanpa jiwa, tanpa Informasi Artis Parafrasa Parafrasa Parafrasa Omnibus Law, Kamis sekunder ricuh" para pemimpin nan di Instagram Story-nya. terkesan menghiraukan Yang melaksanakan tugas Men- semua anggota POLRI suara @ernestprakasa, ini juga DPR tak ketiga gambaran dari pengangguran, angka 134 "Apalah kita ini bagi mengkritik DPR yang K16 miliknya, Kutipan Kutipan Ia secara halus K17 anggap Subtema 3: pandemi, angka sampai ke 5 . Jangan K13 Angka dan angka dan "berakhir suara," tulis dia. bersuara di akun Twitter suara rakyat. agar polisi diberikan mulia, selain deretan Negara ini di bangun K11-12 Komedian yang kerap sampai aku datangkan Yang arnakis" suatu sumber (8/10/2020) yang rakyat menjaga & melindungi Ia juga menyoroti Masih ingat ga subtema 3 pendemo Yang arnakis. hiraukan RI," tulis NIkita Mirzani angka. Angka korban K14-15 Peng- ketabahan dalam Tante Lala ni ke DPR dalam menghadapi "Semoga TUHAN menolak Omnibus Law. tapi tidak bisa didengar. Amin," tulis dia. "pendemo
bahwa rakyat tidak @FiersaBesari, ia Subtema 4: mengajak seluruh pihak meng- dukung terlalu banyak?" tambah selalu saja kita rakyat Saya berharap, sebuah an dengan giveaway, dsb, bersatulah. Kepentingan kepenting- juga menyinggung soal melainkan Artis an buruh oleh rakyat akun anon, mas-mas dan Prakasa juga menilai UU penindasan. Parafrasa Parafrasa subtema 4 Omnibus "Apakah UU Omnibus Pada cuitan terbarunya, ia Buruk" belumlah cukup. diwakili oleh sebagai warga negara, Melalui akun Twitternya, Men- bagi dia tak cukup. Malam ini adalah bukti saya yang berharap bertentang- "Teruntuk pencinta sepak itu sendiri" open BO, pemburu kepentingan kita juga. UU perlu mencapai titik melainkan oleh rakyat itu "Tidak Sepenuhnya keempat dewan, Kutipan Kutipan Kutipan untuk bersatu untuk K23 anggap dia. K19-20 K18 sendiri," ungkap dia. K21 adalah Fiersa Besari. pun rezim, ujungnya buruh adalah "...bahwa pun virus, sezalim apa membela para hak buruh. K22 Law bola, pencinta K-Pop, Artis terakhir yang sepenuhnya buruk? Tentu hak dan "Sekuat apa pun sepenuhnya buruk, tapi diwakili oleh dewan, Cipta Kerja tak menolak Omnibus Law mbak-mbak cringe, akun "Sepenuhnya Baik". Atau rakyat tidak tidak. Tapi menurut saya 135 penindasan, seganas apa
"Kadung" pengesahan Omnibus untuk Solo Untuk Pihak Yang yang terpecah meng- Retorika menulis surat kepada Proposisi menolak Disahkan, mengajukan uji materi an Wali Kota Solo aksi unjuk rasa Rudy masyarakat masyarakat melalui Rudy mengaku tidak 136 Parafrasa pengesah- yang tidak setuju Omnibus Omnibus Konstitusi. materi ke menyampaikan hal menyampaikan aspirasi Aktor, tindakan Aktor, tindakan Cipta Kerja Kadung Subtema 2: Surat-surat dari kepala K2 menyarankan kepada sumber kepada kepada terkait Referensi (kausalitas), hasil warganya dengan Tabel 8. Struktur Elemen Data 8 penolakan Omnibus aspirasi Kota Solo Subtema 1: / Sikap Wali penduku mahasiswa dan buruh Judul yang ke Mahkamah mengapresiasi langkah Hadi Rudyatmo Law. kepala daerah yang surat kan akan mengirim surat Rudy, sapaan akrabnya Lead & kepala daerah lain. sebagaimana sejumlah ikan Tematik belah," tambah dia. Law Law penolakan Menolak Wali Kota Solo FX K1 acuan Headline warga dengan pengesahan Mahkamah menyampa presiden terkait Konstitusi presiden. ajukan uji elemen masyarakat ng Sasaran, tindakan Skrip Kalimat Kalimat tersebut menanggapi K3-5 menolak Rudy Cipta Kerja Sintaksis Omnibus Law UU Omnibus Law UU Ini Saran Wali Kota (pasif), menyaran- Law tersebut. kepada presiden daerah itu ia nilai sudah menolak
Pertemuan bakal asosiasi tidak unjuk (12/10/2020). buat kenapa harus buat usaha. terpancing menggelar masyarakat Solo tidak K12 137 dengan Cipta Kerja pada Senin kepada wartawan, an beliau-beliau juga. yang sama dengan masyarakat buruh] minta ketemu, melindungi kepentingan Parafrasa K7-11 Ia memastikan Pemkot dan pelaku usaha terkait mengaku pertemuan buruh dan Omnibus Law itu. Solo untuk asosiasi buruh terkait lagi. Salah satu saja Law Ciptaker. rasa. menolak pengesahan Wali Kota Solo tersebut seluruh Indonesia sama Kutipan Kutipan Pemerintah Kota "terpancing" menyarank mengagen Subtema 3: pelaku RI. unjuk rasa lantaran tak karena RUU Ciptaker dakan membahas jaminan mengagendakan aspirasinya," katanya sudah dengan asosiasi buruh tentu saya terima. Saya yang buat. Itu kan seluruh warga yang pertemuan tripartit berdampak. Hal itu sendiri sebagai mantan UU tersebut. (Pemkot) Solo untuk mewakili aspirasi Namun, ia mengimbau K6 tripartit buruh harus menghargai pengesahan Omnibus Jumat (9/10/2020). "Kalau sudah ada yang memiliki komitmen mengaku sudah Subtema 4: terlanjur disahkan DPR Rudy Rudy buruh setelah Omnibus Law UU "Mereka [organisasi
enggak bisa mengubah," kata Rudy. Saya didemo pun juga Ciptaker ya ke MK saja. Itu yang paling tepat. 138 Kalau mau mempersoalkan UU
Karesidenan Surakarta, menggelar aksi unjukrasa di simpang tiga kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (B1_K1) 139 Lampiran 3. Data Hasil Analisis Tekstual a. 1) Berita 1 Representasi omnibus law dibangun dengan struktur kronologis. Penyajiannya tidak berdasar hal yang penting maupun kurang penting, karena setiap kalimat relatif memiliki bobot yang sama (Badara, 2012: 23). Namun demikian, Pan & Kosicki (1993: 59) menyatakan bahwa headline adalah isyarat paling menonjol untuk mengaktifkan semantik tertentu terkait konsep dalam benak pembaca. Sehingga representasi paling menonjol dari suatu berita adalah di bagian headline-nya. Menurutnya kekuatan penandaan dari elemen-elemen (headline, lead, episode, latar belakang dan penutup) bervariasi dalam urutan menurun. Berita 1 ditulis secara deskriptif naratif, menggambarkan dan mengisahkan aksi unjuk rasa kepada pembaca. Tujuannya agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar hal yang dipaparkan. Berikut analisis representasi omnibus law dalam aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris: a) Sintaksis Susunan konstruksi berita 1 yaitu sebagai berikut. (1) Headline Judul menyoroti situasi yang terjadi di Simpang Tiga Kartasura. Ribuan Massa Berkumpul di Simpang Tiga Kartasura, Gelombang Demo Tolak Omnibus Law (B1_Judul) Omnibus law direpresentasikan sebagai undang-undang yang ditolak oleh ribuan massa. (2) Lead Teras berita menggunakan who lead yang menonjolkan identitas aktor. Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa di Eks
140 Lead dalam bentuk kalimat aktif menampilkan pelaku sebagai subjek dan mengarahkan pembaca pada pelaku dan verba tindakan. Kalimat pembuka berita menerangkan lebih spesifik siapa ribuan massa yang unjuk rasa menolak omnnibus law. Lead memperjelas headline dengan merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang ditolak ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa. (3) Episode Alur berita 1 dibentuk berdasarkan pengamatan dan pengutipan tidak langsung dari 2 narasumber yaitu: 1) orator dan; 2) salah satu peserta aksi, Tondi Putra Wicaksono. Dalam orasinya mahasiswa menyampaikan kekecewaan pada pemerintah dan juga DPR RI. Mereka menilai UU percaya pada pemerintah dengan tujuan membatalkan omnibus law. Salah satu peserta aksi Tondi Putra Wicaksono mengatakan, aksi ini adalah agenda besar mahasiswa yang tidak hanya datang dari Eks-Karesidenan Surakarta. Tetapi perwakilan massa juga datang dari Universitas Diponegoro, Semarang. Sedianya aksi unjuk rasa ini digelar di dua lokasi. Namun, karena tidak ada izin menggelar aksi di Solo, massa akhirnya bergeser dan memusatkan aksi ke Kartasura. (B1_K4-10) Omnibus law UUCK ditampilkan sebagai undang-undang yang merugikan buruh dan lebih menguntungkan pemilik modal sehingga harus dibatalkan pengesahannya. (4) Background Latar belakang informasi yang dijadikan dasar menulis berita yakni keadaan yang terjadi saat liputan. Akibat aksi tersebut arus lalu lintas tersendat. Karena itu petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan jalur. Kendaraan dari arah Solo dialihkan mulai di simpang empat warna warni kartasura menuju ke jl slamet riyadi. sedangkan dari araqlh semarang dialihkan disimpang balaidesa wirogunan menuju ke Bolo cipta kerja merugikan buruh dan lebih menguntungkan pemilik modal. Orator juga menyerukan mosi tidak
Hal itu terjadi saat pihak keamanan berusaha menggagalkan massa memasang papan mmt bergambar babi le papan iklan di depan kantor BRI. Peserta akai juga sempat melempari petugas dengan botol air minum dan dibalas dengan tembakan gas air mata. (B1_K11-16) Latar informasi menunjukkan representasi omnibus law ditolak oleh ribuan mahasiswa melalui peristiwa unjuk rasa yang berdampak pada tersendatnya arus lalu lintas dan berakhir ricuh. (5) Penutup Penutup berita 1 memuat latar waktu dan suasana saat wartawan meninggalkan lokasi liputan, seperti pada kutipan berikut. Hingga sore ini, peserta masih menggelar aksi dengam Why "...mahasiswa menyampaikan kekecewaan pada pemerintah dan juga DPR RI." "Mereka menilai UU cipta kerja merugikan buruh dan lebih menguntungkan pemilik modal." "...tujuan membatalkan omnibus law." B1_K4 BI_K5 B1_K6 duduk di tengah jalan. Sedangkan aparat bersenjata lengkap berada di depan peserta aksi. (B1_K21-22) Penutup menampilkan kesungguhan tekad peserta aksi menolak omnibus law, bahkan hingga sore aksi belum usai. b) Skrip Aspek kelengkapan (5W+1H) berita 1 sebagai berikut. Tabel 1. Skrip Berita 1 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data Who "Ribuan Massa Berkumpul di Simpang..." What "...Gelombang Demo Tolak Omnibus Law." B1_Judul 141 Karanganyar. dan dari arah yogyakarta dialihkan ke simpang parang tejo. Aksi mahasiswa di simpang kartasura berakhir ricuh. When "...sekitar pukul 14.00 WIB..." "Hingga sore ini..." B1_K3 B1_K21 "Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa di Eks Karesidenan Surakarta..." "Orator..." "Salah satu peserta aksi, Tondi Putra..." B1_Judul B1_K1 B1_K6 B1_K7
Unjuk rasa tolak omnibus law 1) Pengunjuk rasa ingin membatalkan Omnibus Law "...mosi tidak percaya pada pemerintah dengan tujuan membatalkan omnibus law." B1_K6 3) Unjuk rasa tolak Omnibus Law mengakibatkan macet " Akibat aksi tersebut arus lalu lintas tersendat..." B1_K11-13 How "...lalu lintas tersendat." "...berakhir ricuh." B1_K11 B1_K14 2) Unjuk rasa tolak Omnibus Law adalah agenda besar mahasiswa yang tak berizin "...ini adalah agenda besar mahasiswa yang tidak hanya datang dari Eks-Karesidenan Surakarta...Namun, karena tidak ada izin menggelar aksi di Solo massa akhirnya..." B1_K7-10 4) Unjuk rasa tolak Omnibus Law berakhir ricuh "Aksi mahasiswa di simpang kartasura berakhir ricuh..." B1_K14-20 Struktur tematik menampilkan tema utama unjuk rasa tolak omnibus law. Representasi omnibus law yang terbentuk yaitu bahwa omnibus law adalah undang-undang yang ingin dibatalkan melalui agenda besar demonstrasi mahasiswa yang tak berizin, sampai menimbulkan macet, bahkan berakhir ricuh. 142 Where "...di Simpang Tiga Kartasura..." "...di sekitar Univet Bantara Sukoharjo..." B1_Judul B1_K17 Analisis skrip menunjukkan berita 1 menonjolkan (who). Sehingga omnibus law direpresentasikan sebagai undang-undang yang diprotes oleh ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa. c) Tematik Ringkasan dan badan utama dari berita 1 yaitu sebagai berikut. Tabel 2. Tematik Berita 1 Tema Subtema Proposisi Data
143 d) Retoris Penonjolan makna omnibus law melalui grafis dan gaya bahasa yaitu sebagai berikut. (1) Grafis Gambar 1. Potret Berita 1 tolak-omnibus-law/) Gambar visual yang ditampilkan yaitu seorang berjaket hitam berdiri mengangkat kedua tangan dipotret dari belakang. Tangan kirinya mengepal sedangkan tangan kanannya membawa suatu benda yang mirip obor dengan api menyala. Didukung background sekian banyak massa yang berkumpul, menggambarkan suasana berlangsungnya unjuk rasa. Penggunaan foto cukup memperkuat fakta pemberitaan yang merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang ditolak oleh ribuan massa. (2) Gaya Bahasa Representasi omnibus law dibentuk melalui gaya bahasa kuantifikasi, metafora, dan perluasan makna seperti dalam tabel:
144 Tabel 3. Gaya Bahasa Berita 1 Gaya Bahasa Proposisi Data 1) Kuantifikasi "Ribuan Massa Berkumpul di Simpang Tiga Kartasura, Gelombang Demo Tolak..." B1_Judul 2) Metafora "...Gelombang Demo Tolak Omnibus Law." "...aliansi mahasiswa di Eks Karesidenan Surakarta, menggelar aksi unjukrasa." "Sedianya aksi unjuk rasa ini digelar di dua lokasi." "...massa akhirnya bergeser dan memusatkan aksi ke Kartasura." B1_Judul B1_K1 B1_K9 B1_K10 3) Perluasan Makna "Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa..." B1_K1 Terdapat gaya kuantifikasi, metafora, dan perluasan makna dalam representasi berita 1. Strategi kuantifikasi yang disebut Van Dijk sebagai permainan angka (number game) ini menggunakan angka dan statistik untuk menampilkan objektivitas dan melawan opini (banyak/sedikitnya demonstran). Gaya bahasa metafora terdapat pada kata 'gelombang', 'menggelar', 'digelar', dan 'bergeser'. Kata 'gelombang' melukiskan ribuan massa bergerak beruntun-runtun bak ombak yang bergulung-gulung (di laut). Penulis memperbesar kelompok dalam persepsi pembaca dengan orientasi konseptual tersebut. Metafora 'menggelar' dan 'digelar' melukiskan aksi unjuk rasa seperti hamparan atau bentangan (tikar dan sebagainya). Metafora 'bergeser' memiliki kata dasar geser berarti tanpa diangkat dan bergeser berarti bergesek; beringsut; beralih sedikit (KBBI V). Pilihan kata 'bergeser' dalam teks bermakna massa yang bergerak, berpindah tempat, melangkah, yang berarti dengan mengangkat kaki. Di sini, massa diibaratkan seperti benda yang bergeser karena jarak perpindahan yang dekat sehingga cukup dilukiskan dengan kata 'bergeser'.
145 Melalui pemaparan gaya bahasa pada berita 1, representasi makna yang paling ditonjolkan dalam berita 1 yaitu kuantifikasi. Sebagaimana omnibus law dicitrakan sebagai undang-undang yang ditolak oleh ribuan massa. Secara umum, analisis framing berita 1 menunjukkan konstruksi teks cenderung menampilkan citra negatif omnibus law melalui aksi penolakan oleh ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa. Hal itu terjadi karena hampir setengah porsi pemberitaan berupa kutipan sumber yang menolak omnibus law. Hal tersebut menunjukkan bahwa wartawan menaruh simpati kepada masyarakat penolak omnibus law. Untuk lebih menetralkan keberpihakan, dilakukan perluasan bingkai berita. Berita 1 tampil lebih komprehensif dengan menampilkan dampak dari aksi unjuk rasa berupa kemacetan, pengalihan jalur, dan kerusuhan. 2) Berita 2 Omnibus law pada berita 2 direpresentasikan ke dalam suatu cerita naratif, argumentatif, dan persuasif sekaligus melalui struktur piramida terbalik. Berikut dipaparkan analisis representasi omnibus law dalam aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris yang dapat dilihat seperti berikut: a) Sintaksis (1) Headline Judul berita 2 menunjukkan bahwa menyoroti peristiwa kekerasan yang menimpa anak Ketua Partai Demokrat Solo saat unjuk rasa di Kartasura. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. Putra Ketua Partai Demokrat Solo jadi Korban Pemukulan Oknum Aparat saat Unjuk Rasa di Kartasura. (B1_Judul) Dari kutipan tersebut, headline menonjolkan subjek selaku penderita (anak orang penting/terkenal/pejabat) yang dijadikan fokus utama untuk dikedepankan, sedangkan tindakan, pelaku, maupun 'omnibus law' dikesampingkan. Omnibus law pada judul
146 berita 2 direpresentasikan sebagai undang-undang yang ditolak melalui unjuk rasa. (2) Lead Kalimat pembuka berita 2 merupakan who lead yang menonjolkan menjadi korban pemukulan oknum aparat saat berlangsung putranya waktu itu mengikuti aksi unjuk rasa di simpang tiga Kartasura yang menolak pemberlakuan UU Omnibus Law...anyak temannya juga yang jadi korban...sampeyan tanyakan di PKU Klec, imbunya" (B2_K4-12) Representasi omnibus law pada episode dibentuk dari kutipan maupun parafrasa dari satu narasumber yang berasal dari partai penolak omnibus law. Sehingga omnibus law cenderung identitas penderita. Lead berita 2 dikonstruksi dalam struktur yang dikenai sebuah tindakan. Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut. "Putra Ketua DPC Partai Demokrat Surakarta, Supriyanto unjuk rasa di simpang tiga Kartasura, Sukoharjo, Jateng, Kamis (8/10/2020)." (B2_K1) Dari kutipan tersebut, hal yang ditonjolkan pada teras berita yaitu subjek "Putra Ketua DPC Partai Demokrat Surakarta, Supriyanto" selaku penderita (anak orang penting/terkenal/pejabat). Penderita dijadikan fokus utama yang dikedepankan, sedangkan tindakan, pelaku, maupun 'omnibus law' dikesampingkan. Omnibus law pada judul berita 1 direpresentasikan sebagai undang-undang yang ditolak melalui unjuk rasa oleh putra Ketua DPC Partai Demokrat Surakarta, Supriyanto yang mana saat berunjuk rasa, ia menerima kekerasan dari oknum aparat. (3) Episode Detail cerita berita 2 hanya didasarkan pada pengakuan yang dikutip dan diparafrasa dari satu narasumber yakni Ketua Partai Demokrat Solo, Supriyanto dapat dilihat dari kutipan berikut: "Mantan wakil rakyat di DPRD Surakarta ini menuturkan, penyusunan kalimat pasif, subjek berperan sebagai korban
menjadi..." B2_Judul B2_K1 Where di simpang tiga Kartasura, Sukoharjo, Jateng di Pasar Kartasura B2_K4 B2_K7 147 dikonstruksi dari sudut pandang penolaknya, yaitu sebagai undang-undang yang didemo. Ditambah lagi bahwa putranya terluka akibat dipukul oknum polisi saat mengikuti unjuk rasa. (4) Background Latar belakang informasi berita 2 didasarkan pada cerita dari narasumber. Latar informasi yang ditampilkan yaitu latar kejadian, waktu, dan tempat. Berikut dapat dilihat pada kutipan berikut: "...saat berlangsung unjuk rasa di simpang tiga Kartasura, When Kamis (8/10/2020). B2_K1 Sukoharjo, Jateng, Kamis (8/10/2020)." (B1_K1) What "...Pemukulan Oknum Aparat Saat Unjuk Rasa" B2_Judul Pada background menunjukkan representasi omnibus law melalui waktu, tempat, dan kejadian demonstrasi. (5) Penutup Pada penutup tidak ada representasi omnibus law yang dihadirkan. Yang ada yaitu penegasan kepada aparat agar tidak melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang berdemo melalui parafrasa. Supriyanto berharap kejadian ini tidak terulang. Ia mengatakan para mahasiswa turun ke jalan bukanlah penjahat yang diperlakukan secara semena-mena dan menjadi kewajiban aparat mengayomi dan melindungi. (B2_K13-14) b) Skrip Pada analisis skrip dapat dilihat aspek kelengkapan berita 1 yaitu 5W+1H seperti berikut. Tabel 4. Skrip Berita 2 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data Why Tidak ada - "Putra Ketua DPC Partai Demokrat, Supriyanto Who "Putra Ketua Partai Demokrat Solo, Jadi..."
Pemukulan oknum aparat terhadap demonstran Kronologi pemukulan "Mantan wakil rakyat di DPRD Surakarta ini menuturkan, putranya waktu itu mengikuti aksi unjuk rasa di simpang tiga Kartasura yang menolak pemberlakuan UU Omnibus Law... anyak temannya juga yang jadi Korban...sampeyan tanyakan di PKU" Klec, imbunya." B2_K4-12 How "Aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh...Banyak temannya juga yang jadi Korban...sampeyan tanyakan di PKU Klec, imbunya." B2_K5-12 148 gang-gang perkampungan. warung2. B2_K8 B2_K8 Dari tabel tersebut, skrip berita 2 menonjolkan (who). Putra Ketua Partai Demokrat Solo ditampilkan sebagai korban yang dirugikan karena mendapat kekerasan saat demo tolak omnibus law. Secara umum pada struktur skrip merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang didemo. c) Tematik Struktur tematik berita 2 memuat fakta pemukulan oknum aparat seperti berikut. Tabel 5. Tematik Berita 2 Tema berita 2 memuat fakta berupa pemukulan oknum aparat tehadap demonstran. Fakta dikonstruksi melalui kronologi pemukulan. d) Retoris (1) Grafis Gambar 2. Potret Berita 2 Tema Subtema Proposisi Data
149 Grafis yang ditampilkan mengilustrasikan pemukulan. Ilustrasi menunjukkan seorang demostran bertahan dari pukulan seorang oknum aparat polisi yang tengah berdiri dengan tangan kanan menggenggam tongkat pemukul untuk memukul lawan. Penggunaan foto ilustrasi cukup memperkuat fakta pemberitaan yang merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang ditolak melalui demonstrasi dan banyak pesertanya menjadi korban kekerasan saat mengikuti demo tersebut. (2) Gaya Bahasa Bahasa yang ditemukan yaitu gaya penulisan ameliorasi yang terdapat pada kata 'putra', dan metafora pada kata'sweping' seperti yang dapat dilihat pada kutipan berikut. Tabel 6. Gaya Bahasa Berita 2 Gaya Bahasa Proposisi Data 1) Ameliorasi 2) Metafora "Putra Ketua Partai Demokrat Solo Jadi..." "Kejadiannya di Pasar Kartasura...di sweping sampai kampung2..warung2.." B2_Judul B2_K8 Pertama, ameliorasi atau peninggian makna pada kata 'putra' lebih baik dari pada anak. Makna putra dirasa lebih tinggi, lebih hormat, atau baik nilainya daripada makna anak. Kedua, metafora pada kata 'sweping' yang mengacu pada istilah bahasa Inggris 'sweeping' dengan makna leksikal menyapu. Pemakaian kata 'sweping' menimbulkan kesan negatif terhadap massa pengunjuk rasa karena massa diibaratkan seperti sampah atau kotoran yang harus dibersihkan. Melalui analisis framing berita 2, omnibus law ditampilkan sebagai undang-undang yang menimbulkan protes massa (demo/unjuk
150 rasa) yang berakhir dengan adanya korban luka-luka akibat dipukuli oknum polisi. Cerita/laporan mengisahkan, meyakinkan, dan mengajak pembaca khususnya oknum aparat kepolisian yang telah melakukan kekerasan kepada demonstran agar bersikap baik dan tidak mudah main pukul. Mereka diajak untuk bersikap mengayomi dan melindungi masyarakat. b. 1) Berita 3 Omnibus law pada berita 2 direpresentasikan ke dalam suatu cerita deklaratif naratif menggunakan struktur piramida terbalik. Berikut dipaparkan analisis representasi omnibus law dalam aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris yang dapat dilihat seperti berikut: a) Sintaksis (1) Headline Headline berita 3 menunjukkan bahwa menyoroti situasi yang menimpa KSPI. "Tidak Dilihat Pengambil Kebijakan, KSPI Jateng pada Senin (5/10/2020) mendatangi kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) Karanganyar." (B3_K1) Emoh Demo Tolak Omnibus Law di Daerah" (B3_Judul) Frasa tersebut dikonstruksi menggunakan keterangan sebab dan mengedepankan verba pasif (perbuatan yang menimpa penderita). Perbuatan 'Tidak Dilihat Pengambil Kebijakan' yang menimpa sasaran ditonjolkan, sedangkan pelaku dan omnibus law dikesampingkan. (2) Lead Teras berita 3 merupakan who lead dapat dilihat dari kutipan berikut. "Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng
mau ikut aksi..." (B2_K3-22) Pada episode lebih banyak merepresentasikan omnibus law dari sikap KSPI daripada sikap Ketua Apindo. Sehingga representasi omnibus law cenderung negatif melalui penolakan pihak buruh dan KSPI. (4) Background Latar belakang informasi yang dijadikan sandaran menulis berita yaitu keadaan yang terjadi saat liputan seperti pada kutipan: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng buruh Karanganyar menyikapi RUU Omnibus Law Law... Kami tidak bisa melarang jika ada buruh yang mengumpulkan informasi tentang langkah yang diambil 151 Pada lead, KSPI dditonjolkan sedangkan omnibus law dikesampingkan. (3) Episode Alur cerita berita 3 didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari 2 narasumber yaitu: 1) Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Eko Supriyanto; dan 2) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Darmawan. "...Kami tetap berkomitmen menolak RUU Omnibus Cipta Kerja. (B3_K1-2) Background merepresentasikan sikap KSPI dan langkah buruh menyikapi RUU omnibus law. (5) Penutup Penutup berisi perspektif dari pihak pengusaha yakni kutipan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Darmawan menanggapi sikap buruh di Karanganyar. pada Senin (5/10/2020) mendatangi kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) Karanganyar. Mereka
pusat." Dari analisis skrip menunjukkan bahwa berita 3 menonjolkan (Why) dalam bentuk kalimat majemuk hubungan sebab-akibat. Anak kalimat berupa klausa pasif keterangan sebab dengan konjungsi yang dilesapkan, sedangkan induk kalimat berupa klausa aktif. Representasi omnibus law dikesampingkan dan lebih mengutamakan perbuatan yang menimpa subjek. How KSPI Jateng mendatangi kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) Karanganyar untuk mengumpulkan informasi tentang langkah yang diambil buruh Karanganyar menyikapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. B3_K1-2 Where "...kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) Karanganyar." B3_K1 Emoh Demo Tolak Omnibus Law di Daerah." "...percuma karena tidak dilihat pemerintah Why Tidak Dilihat Pengambil Kebijakan, KSPI Jateng When "...Senin (5/10/2020)..." B3_K1 Law di Daerah" "...Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Eko..." "...Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Darmawan..." B3_Judul B3_K9 B3_K17 B3_Judul; B3_K4 152 "Kami tidak bisa melarang jika ada buruh yang mau ikut aksi. Tapi setidaknya izin perusahaan dulu...Kalau langsung tanpa izin kami bisa saja memberikan sanksi. Tergantung aturan internal perusahaan," ucap dia. (B3_K19-22) b) Skrip Aspek kelengkapan berita 3 yaitu sebagai berikut. Tabel 7. Skrip Berita 3 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data Who "...KSPI Jateng Emoh Demo Tolak Omnibus What KSPI memastikan tak akan menggelar demo besar-besaran maupun mogok kerja di daerah. B3_K3
153 c) Tematik Tema berita 3 yaitu sebagai berikut. Tabel 8. Tematik Berita 3 Tema Proposisi Data daerah-1084691) Gambar visual yang ditampilkan menunjukkan keberlangsungan acara kunjungan KSPI Jateng di kantor Disdagnakerkop Ringkasan berita 3 memuat pandangan wartawan atas suatu peristiwa/fakta melalui tema seperti pada tabel 4.8. d) Retoris (1) Grafis Gambar 3. Potret berita 3 Sikap KSPI dan tanggapan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) "Mereka mengumpulkan informasi tentang langkah yang diambil buruh Karanganyar menyikapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja... Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Darmawan, mengapresiasi sikap buruh di Karanganyar." B3_K2
1) Istilah Jawa 2) Metafora 3) Kuantifikasi "... KSPI Jateng Emoh Demo Tolak Omnibus Law Di Daerah." "Mereka memastikan tak akan menggelar demo besar-besaran maupun mogok kerja di daerah." " Makanya kami ikut aksi di Jakarta pada aksi puncak." Eko menjelaskan, para buruh yang berangkat ke Jakarta kemungkinan sebanyak dua bus. B3_Judul B3_K5 B3_K15 B3_K10 Pertama, pemakaian bahasa daerah atau dialek hingga terjadi bahasa campuran dapat menimbulkan kesan lebih ramah dan rasa akrab sehingga dapat saling merasakan satu sama lain tanpa adanya kecanggungan dalam pergaulan (Suwandi, 2011: 103). Dapat diindikasikan bahwa dalam hal ini, wartawan menggunakan kata "Emoh" untuk lebih mengakrabkan diri dengan pembaca. 'Emoh demo' berarti tidak mau unjuk rasa (KBBI V). Penyebutan "Emoh" seperti pada headline menunjukkan penggunaan aspek retorika istilah Jawa yang berarti "enggan" atau "tidak mau". Kedua, terdapat metafora seperti kata 'menggelar demo', 'mogok', dan 'aksi puncak'. Pada kata 'menggelar demo' berarti demo diibaratkan seperti hamparan atau bentangan (tikar dan sebagainya). Pada kata 'mogok kerja' berarti para pekerja diibaratkan seperti suatu mesin atau kendaraan yang berhenti bekerja atau tidak dapat berjalan (bekerja) sebagaimana 154 Karanganyar. Penggunaan foto pada berita 3 memperkuat fakta pemberitaan. (2) Gaya Bahasa Pada berita 3 ditemukan 3 gaya bahasa meliputi: 1) pemakaian istilah Jawa, 2) metafora, dan 3) kuantifikasi seperti yang dapat dilihat pada kutipan berikut. Tabel 9. Gaya Bahasa Berita 3 Gaya Bahasa Proposisi Data
Solo Dukung Mogok Kerja Nasional" (B4_Judul) Anak kalimat berupa klausa aktif dengan pelesapan konjungsi 'untuk'. Headline mengedepankan keterangan tujuan dengan menonjolkan tindakan/perbuatan pelaku. Verba tingkah laku menjadi fokus utama sedangkan pelaku dikesampingkan. Di sini omnibus law direpresentasikan negatif melalui protes aktivis mahasiswa. 155 digelar di Jakarta. Ketiga, terdapat kuantifikasi 'dua bus' untuk biasanya. Pada kata 'aksi puncak' bermakna aksi pada tingkatan menambah pengalaman empiris dalam teks berita. Dari hasil pemaparan analisis framing terhadap berita 3, representasi omnibus law dikonstruksi dalam bentuk bingkai berita yang bersifat kritik terhadap pengambil kebijakan. Hal itu terlihat dari porsi pemberitaan memuat sebagian besar perspektif dari KSPI dibandingkan perspektif dari Ketua Apindo dan sama sekali tidak mengambil sumber dari pihak pemerintah. 2) Berita 4 Representasi omnibus law dalam berita 4 dibangun menggunakan struktur piramida terbalik yang ditulis secara deklaratif naratif. Konstruksi pemberitaannya dapat dilihat melalui aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris berikut. a) Sintaksis Struktur sintaksis berita 1 yaitu sebagai berikut. (1) Headline Judul berita 4 berbentuk kalimat majemuk hubungan tujuan seperti berikut. "Protes Pengesahan Omnibus Law, Aktivis Mahasiswa teratas atau tertinggi yaitu aksi di tingkat nasional yang akan
tersebut....Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kerja menjadi undang-undang, 2) telegram Kapolri terkait 156 (2) Lead Teras berita 4 mengutamakan who untuk menekankan unsur pelaku. "Aktivis mahasiswa Solo mendukung aksi mogok kerja pembubaran aksi, 3) penangkapan aktivis mahasiswa, dan 4) klaster Cipta Kerja." (B4_K3-17) Representasi omnibus law dalam struktur episode ditampilkan dari narasumber yang berasal dari aktivis penolak omnibus law dan KSPI. Sehingga omnibus law cenderung dikonstruksi dari sudut pandang penolaknya. (4) Background Latar belakang informasi berita 4 berupa situasi kondisi yang terjadi didasarkan pada konteks, meliputi: 1) Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) yang mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan nasional buruh untuk protes pengesahan Omnibus Law pada tanggal 6-8 Oktober 2020" (B4_K1) Dari kutipan tersebut, tampak bahwa omnibus law direpresentasikan sebagai undang-undang yang pengesahannya diprotes oleh buruh dan aktivis mahasiswa. (3) Episode Detail cerita dalam berita 4 memuat alur cerita yang didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari 2 narasumber, yaitu: 1) Koordinator Aksi Kamisan Solo, Edo Johan Pratama dan 2) Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah, Murjoko. Representasi omnibus law pada bagian episode ditampilkan sebagai berikut. "Koordinator Aksi Kamisan Solo, Edo Johan Pratama, mengaku siap terjun ke lapangan guna menolak UU 1992 Jawa Tengah, Murjoko, mengatakan secara organisasi sepakat menolak pengesahan UU Omnibus Law
157 penggembosan aksi. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada kutipan berikut. "Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) mengesahkan Omnibus Law..." (B4_K2) "...telegram Kapolri kepada Kapolda seluruh Indonesia menyurutkan langkah protes (B4_K4) "...tak sedikit kawan-kawan aktivis mahasiswa yang ditangkap polisi bahkan sebelum aksi dimulai." (B4_K5) "Aksi yang kami lakukan pada 24 September itu bahkan digembosi sebelum dimulai." (B4_K7) Latar informasi pada kutipan menunjukkan representasi omnibus law yang telah disahkan menimbulkan protes. (5) Penutup Penutup berita 4 berupa perspektif yang dikutip dari Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah, Murjoko terhadap pengesahan Omnibus Law klaster Cipta Kerja seperti berikut. "Walaupun disahkan, kami pada prinsipnya tetap menolak. Who 1) "...Aktivis mahasiswa Solo..." 2) "Koordinator Aksi Kamisan Solo, Edo Johan Pratama..." 3) Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah, Murjoko. B4_Judul B4_K3 B4_K17 Kalau dari DPP SBSI 92 ikut mogok kerja nasional, tapi untuk daerah kami masih koordinasi," ucapnya. (B4_K22) Penutup merepresentasikan sikap DPP SBSI 92 yang tetap menolak omnibus law. b) Skrip Pada analisis skrip dapat dilihat aspek kelengkapan 5W+1H berita 4 yaitu seperti berikut. Tabel 10. Skrip Berita 4 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data
158 What "Protes Pengesahan Omnibus Law, Aktivis When Senin (5/10/2020) Kamis (24/9/2020) B4_K2 B4_K6 Why 1) Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) mengesahkan Omnibus..." 2) "...telegram Kapolri kepada Kapolda seluruh Indonesia menyurutkan langkah protes pengesahan Omnibus Law itu." 3) "Terlebih, tak sedikit kawan-kawan aktivis mahasiswa yang ditangkap polisi bahkan sebelum aksi dimulai." 4) "Aksi yang kami lakukan pada 24 September itu bahkan digembosi sebelum dimulai." B4_K2 B4_K4 B4_K5 B4_K7 2) Aktivis mahasiswa siap terjun ke "Koordinator Aksi Kamisan Solo, Edo Johan Pratama, mengaku siap terjun ke B4_K3 Where di Solo, via telepon B4_K8 Mahasiswa Solo Dukung Mogok Kerja Nasional" B4_Judul Dari analisis skrip menunjukkan bahwa berita 4 menonjolkan (What) sebagaimana yang termuat pada headline. Sehingga, representasi skrip menampilkan penonjolan omnibus law sebagai undang-undang yang meski sudah disahkan namun tetap diprotes/ditolak. c) Tematik Tema Berita 3 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11 Tematik Berita 4 Tema Subtema Proposisi Data Protes pengesahan omnibus law oleh aktivis mahasiswa 1) Aktivis mahasiswa dukung mogok kerja nasional buruh "Protes Pengesahan Omnibus Law, Aktivis Mahasiswa Solo Dukung Mogok Kerja Nasional." B4_Judul How Aktivis mahasiswa yang bakal menggelar aksi mengaku dipersulit polisi, sedangkan dari DPP SBSI 92 ikut mogok kerja nasional, tapi untuk daerah masih koordinasi. B4_K4-19
3) Aktivis mahasiswa mengaku mendapat perlakuan represif dari aparat kepolisian "Aksi yang kami lakukan pada 24 September itu bahkan digembosi sebelum dimulai. Kalau melihat represinya aparat kepolisian ditambah telegram Kapolri yang sudah muncul sejak 2 Oktober kan jelas, semua aksi akan dibubarkan sebelum unjuk rasa digelar..." B4_K7-8 Tema berita 4 sikap aktivis yang memprotes pengesahan omnibus law. Representasi omnibus law negatif sebagai undang-undang yang ingin dibatalkan oleh aktivis mahasiswa maupun Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah. d) Retoris (1) Grafis Gambar 4. Potret Berita 4 1084826) Grafis menunjukkan ilustrasi para karyawan perusahaan yang sedang berjalan di pinggir jalan sebagai pekerja yang akan terdampak oleh kebijakan omnibus law UUCK. Omnibus law direpresentasikan sebagai kebijakan yang akan berdampak pada kalangan buruh dan pekerja. 159 lapangan (demonstrasi) lapangan guna menolak UU tersebut."
160 (2) Gaya Bahasa Pada berita 4 ditemukan gaya bahasa metafora dan kuantifikasi seperti yang dapat dilihat pada kutipan berikut. Tabel 12. Gaya Bahasa Berita 4 Gaya Bahasa Proposisi Data 1) Metafora 2) Kuantifikasi "...Aktivis Mahasiswa Solo Dukung Mogok Kerja Nasional." "... Edo Johan Pratama, mengaku siap terjun ke lapangan guna menolak UU tersebut." "Kendati begitu, telegram Kapolri kepada Kapolda seluruh Indonesia menyurutkan langkah protes..." " Terlebih, tak sedikit kawan-kawan aktivis mahasiswa yang ditangkap polisi..." "Aksi yang kami lakukan pada 24 September itu bahkan digembosi sebelum dimulai." "...semua aksi akan dibubarkan sebelum unjuk rasa digelar..." Edo mengatakan jumlah mahasiswa Soloraya tinggal seratusan orang. B4_Judul B4_K3 B4_K4 B4_K5 B4_K7 B4_K8 B4_K9 Gaya bahasa pertama yaitu metafora yang ditemukan pada kata 'Mogok Kerja'; 'terjun'; 'menyurutkan'; 'ditangkap'; 'digembosi';dan 'digelar'. Pada kata 'Mogok Kerja' berarti para pekerja diibaratkan seperti suatu mesin atau kendaraan yang berhenti bekerja atau tidak dapat berjalan (bekerja) sebagaimana biasanya. Pada kata 'terjun' berarti turut serta yang diibaratkan seperti melompat turun dari suatu ketinggian menuju tempat yang rendah. Aktivis mahasiswa diibaratkan berada di tempat yang tinggi (terdidik dan terpelajar) dan turun ke jalanan (demonstrasi). Pada kata 'menyurutkan' dapat diartikan bahwa telegram Kapolri kepada Kapolda seluruh Indonesia mengurangi langkah protes. Di sini, langkah protes dilukiskan seperti permukaan air yang berkurang sesudah sebelumnya mengalami pasang naik. Pada kata 'digembosi' merupakan kiasan yang maknanya dikurangi jumlah (orang) banyak-banyak dalam waktu dekat. Kata 'digelar' dalam
161 frasa 'unjuk rasa digelar' melukiskan unjuk rasa sebagai kain atau tikar yang luas. Gaya bahasa kedua yaitu kuantifikasi yang terdapat pada kata 'seratusan orang'. Dari hasil pemaparan analisis framing berita 4, omnibus law dicitrakan negatif melalui bingkai pernyataan, pendapat, dan fakta atas adanya protes pengesahan omnibus law oleh aktivis mahasiswa Solo yang mendukung mogok kerja nasional buruh. 3) Berita 5 Kontruksi berita 5 dibangun menggunakan struktur piramida terbalik yang ditulis secara naratif argumentatif menceritakan pendapat sumber atas terjadinya polemik omnibus law. Konstruksi pemberitaan dapat dilihat melalui aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris seperti berikut. a) Sintaksis (1) Headline Judul berita 5 berupa: "Omnibus Law UU Cipta Kerja jadi Polemik, Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, ikut mengomentari mengomentari Omnibus Law UU Cipta Ormas Tikus Pithi Hanata Baris: DPR Harus Beri Penjelasan". (B5_Judul) Headline dibentuk dari kalimat majemuk hubungan sebab-akibat. Yang ditonjolkan yaitu anak kalimat berupa klausa pasif keterangan sebab yakni 'Omnibus Law UU cipta kerja jadi polemik'. Keterangan sebab memuat fokus utama sasaran (omnibus law) sebagai subjek, sedangkan aktor atau pelaku dikesampingkan. Pada judul, representasi omnibus law negatif karena menimbulkan polemik. (2) Lead Kalimat pembuka berita 5 merupakan who lead yang menonjolkan identitas penderita: "Ketua Ormas Panji-Panji Hati yang lebih dikenal dengan
Cipta Kerja... Tuntas menekankan pentingnya melihat (5) Penutup Penutup berisi kutipan dari Tuntas tentang penjelas dan penekanan bahwa ormas yang diketuainya beranggotakan banyak sekali buruh. (B5_K16) Cipta Lapangan Kerja yang baru saja disahkan pemerintah dan menjadi polemik. (B5_K1) 162 Lapangan Kerja yang baru saja disahkan pemerintah dan menjadi polemik." (B5_K1) Dari kutipan tersebut, tampak bahwa penulis lebih mengedepankan representasi aktor, sehingga representasi omnibus law dikesampingkan. (3) Episode Alur cerita berita 5 didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari narasumber, Tuntas Subagyo. Representasi omnibus law pada bagian episode ditampilkan sebagai berikut. Ia menilai ada beberapa hal yang kurang bermanfaat bagi "Banyak sekali anggota kami adalah buruh," ujarnya. rakyat, utamanya kalangan pekerja, pada substansi UU kebutuhan riil buruh secara khusus, bukan secara umum. (K2-15) Representasi omnibus law dalam struktur episode ditampilkan dari narasumber yang berasal dari Ketua Ormas yang anggotanya kebanyakan adalah buruh. Sehingga omnibus law cenderung dikonstruksi dari sudut pandang penolaknya. (4) Background Background merepresentasikan tanggapan Tuntas Subagyo atas polemik omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja yang baru saja disahkan pemerintah. "Tuntas Subagyo, ikut mengomentari Omnibus Law UU
pekerja, pada substansi UU Cipta Kerja... Tuntas 163 Where pesan Whatssapp (WA). B2_K3 secara tidak langsung perspektifnya terhadap omnibus law perlu Sehingga, implikasi yang muncul dari kutipan tersebut yaitu menekankan pentingnya melihat kebutuhan riil Who "...Ketua Ormas Tikus Pithi Hanata Baris...." "Ketua Ormas Panji-Panji Hati yang lebih dikenal dengan Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo..." B5_Judul B5_K1 Why " Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Polemik..." B5_Judul Dari tabel tersebut, skrip berita 5 menonjolkan (why). Secara umum merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang menimbulkan polemik. c) Tematik Struktur tematik berita 5 yaitu sebagai berikut. Tabel 14 Tematik Berita 5 Tema Subtema Proposisi Data dipertimbangkan. b) Skrip Tabel 13 Skrip Berita 5 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data When Rabu (7/10/2020). B5_K3 How "Ia menilai ada beberapa hal yang kurang bermanfaat bagi rakyat, utamanya kalangan What "...Tuntas Subagyo, ikut mengomentari Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja yang baru saja disahkan pemerintah..." B5_K1 buruh secara khusus, bukan secara umum." B2_K2-15 Polemik pengesahan Omnibus Law UU Cipta Komentar Ketua Ormas Panji-Panji Hati "...Tuntas Subagyo, ikut mengomentari Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja..." B5_K1
164 Lapangan Kerja a. beberapa hal kurang bermanfaat bagi kalangan pekerja "Ia menilai ada beberapa hal yang kurang bermanfaat bagi rakyat, utamanya kalangan pekerja..." B5_K2-3 Struktur tematik berita 5 menampilkan fakta yang memuat poin-poin opini dari komentar Ketua Ormas Panji-Panji Hati terhadap polemik pengesahan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja. Citra omnibus law cenderung negatif dilihat dari polemik yang ditampilkan dalam struktur tematik. b. seharusnya DPR m emberikan penjelasan secara gamblang " Ketua Ormas Tikus Pithi itu menilai seharusnya DPR memberikan e. Cara menaikkan harkat dan kesejahteraan buruh bukan dengan menambahi undang-undang atau mengubah undang-undang yang hanya untuk kepentingan pengusaha. " Cara menaikkan harkat dan kesejahteraan buruh menurut Tuntas bukan dengan menambahi undang-undang..." B5_K14-15 penjelasan..." B5_K4-8 c. prinsip "Prinsip kami selama UU itu bermanfaat bagi masyarakat khususnya buruh ya kami mendukung. Kalau menyengsarakan rakyat ya kami sangat tidak mendukung," B5_K9-10 d. aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai bentuk perjuangan rakyat " Perihal maraknya aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Ketua Tikus Pithi itu menilainya sebagai bentuk perjuangan rakyat..." B5_K11-12
Plesetan akronim "...pekerja atau buruh dan pastinya terdampak produk Omnibus Law Cilaka." 165 d) Retoris (1) Grafis Gambar 5 Potret Berita 5 Grafis yang ditampilkan menunjukkan foto diri Tuntas Subagyo. Grafis sesuai dengan teks berita yang memberikan atau menyampaikan informasi berupa pandangan Tuntas Subagyo (opini Tuntas). (2) Gaya Bahasa Gaya bahasa yang terdapat dalam berita 5 yaitu sebagai berikut. Tabel 4.15 Gaya Bahasa Berita 5 Gaya Bahasa Proposisi Data Gaya bahasa pertama yaitu plesetan akronim pada kata 'Cilaka'. Plesetan tersebut diindikasikan sebagai olok-olokan dan atau kritik sosial atas kebijakan yang ditolak oleh masyarakat. Plesetan tersebut 'Cilaka' dapat disamakan dengan kata 'celaka' B5_K14 Derogasi "...atau mengubah undang-undang yang hanya B5_K7 untuk kepentingan pengusaha." B5_K11 Eufemisme "...Ketua Tikus Pithi itu menilainya sebagai bentuk perjuangan rakyat utamanya kaum buruh."
166 yang berarti (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya; malang; sial (KBBI V). Kosa kata 'Cilaka' digunakan wartawan dalam memparafrasakan pernyataan Tuntas, padahal sudah sejak 12 Februari 2020 omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) telah diganti namanya menjadi UU Cipta Kerja oleh Sri Mulyani 2020). Dari hal tersebut menunjukkan citra negatif omnibus law dalam teks berita 5. Gaya bahasa kedua yaitu derogasi yang terdapat pada frasa 'undang-undang yang hanya untuk kepentingan pengusaha'. Derogasi menurut Degaf (2016: 4) adalah pemberikan label negatif pada pihak lain. Frasa tersebut memuat label negatif pada omnibus law. Gaya bahasa ketiga yaitu eufemisme yang terdapat pada frasa 'perjuangan rakyat'. Frasa tersebut merupakan eufemisasi yang menggambarkan diri dan kelompoknya secara positif. Dari hasil pemaparan analisis framing berita 5, omnibus law dicitrakan negatif melalui bingkai fakta polemik omnibus law di masyarakat dan opini Tuntas yang bersifat kritik terhadap omnibus law. 4) Berita 6 Representasi omnibus law dalam berita 6 dibangun menggunakan struktur piramida terbalik yang ditulis secara deklaratif naratif. Konstruksi pemberitaannya dapat dilihat melalui aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris berikut. a) Sintaksis (1) Headline Headline berita 6 menunjukkan bahwa menyoroti peristiwa demo omnibus law di gladag Solo. "Aksi Demo Tolak Omnibus Law di Gladag Solo Tak Diizinkan Polisi, Batal?" (B6_Judul) Headline berupa unsur what dalam bentuk kalimat interogatif, mempertanyakan apakah aksi demo batal lantaran tak
rekan kami yang ditangkap polisi dan belum dikeluarkan." (B6_K4-20) Representasi omnibus law negatif sebagai sebagaimana digugat dan ditolak melalui aksi-aksi unjuk rasa. (4) Background Background berita 6 berupa latar situasi kondisi yang terjadi yaitu penolakan pemberitahuan aksi unjuk rasa oleh Polresta Solo. Polresta Solo meminta mahasiswa membatalkan aksi demo yang sedianya digelar di Bundaran Gladag Jl. Slamet Riyadi pada Kamis (8/10/2020) siang. (B6_K3) Dari kutipan di atas menunjukkan representasi negatif omnibus law sebgai undang-undang yang didemo. 167 diizinkan polisi. Headline dikonstruksi meggunakan kalimat pasif yang mengedepankan fokus utama sasaran sebagai subjek, sedangkan aktor atau pelaku dikesampingkan. Dalam headline, omnibus law ditonjolkan dengan representasi negatif melalui peristiwa aksi demo. (2) Lead Kalimat pembuka berita 6 mengutamakan what. Rencana aksi demo menolak Omnibus Law yang dilakukan di bundaran Gladag, Kota Solo terancam batal. (B6_K1) Dari kutipan tersebut, tampak bahwa representasi omnibus law negatif melalui peristiwa penolakan dan aksi demo. (3) Episode Alur cerita berita 6 didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari narasumber yakni narahubung Soloraya Gugat omnibus law, Zulfikar. "Narahubung Soloraya Gugat Omnibus Law, Zulfikar, mengaku surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan kepada kepolisian pada Rabu (7/10/2020) malam... Saat aksi yang digelar pada 24 September kemarin, masih ada
"... mengaku dipersulit polisi." "...bertentangan dengan Pasal 93 Undang-undang No.6/2018." "...Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin kegiatan masyarakat yang akan mengumpulkan massa dan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19." B6_Judul B6_K2 B6_K8 B6_K10 Why Aksi Demo Tolak Omnibus Law Di Gladag How "Aksi demo yang digelar di Bundaran Gladag, sambungnya bakal lebih berhati-hati... dia berharap masih bisa membacakan sikap atau konferensi pers." B6_K18-19 Where "...Bundaran Gladag..." B6_Judul 168 (5) Penutup Penutup berita 6 berupa kutipan dari Zulfikar tentang kemungkinan tetap unjuk rasa meskipun ada risiko penangkapan. Kemungkinan nanti bagian organ-organ kami akan ada yang bergabung ke Bundaran Kartasura. Tapi itu masih dibahas temen-teman," ucapnya. (B6_K22) Dari kutipan di atas, menunjukkan representasi omnibus law negatif sebagai undang-undang yang akan mendapat penolakan melalui unjuk rasa. b) Skrip Skrip dari berita 6 yaitu sebagai berikut. Tabel 16 Skrip berita 6 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data When "...Kamis (8/10/2020) siang." B6_K3 What "Rencana aksi demo menolak Omnibus Law yang dilakukan di bundaran Gladag, Kota Solo terancam batal." B6_K1 Solo Tak Diizinkan Polisi, Batal? Who Narahubung Soloraya Gugat omnibus law, Zulfikar B6_K4
Tema berita 6 memuat fakta berupa terancam batalnya demonstrasi di Bundaran Gladag. Di dalamnya manampilkan omnibus law sebagai undang-undang yang diperjuangkan untuk dibatalkan melalui rencana aksi demonstrasi. bertentangan dengan Pasal 93 Undang-undang No.6/2018. "Dalam surat balasan yang ditunjukkan Zulfikar, Polresta membatalkan aksi demo mahasiswa di Gladag, Solo dengan alasan bertentangan dengan Pasal 93 Undnag-undang No.6/2018." B6_K8 Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin kegiatan masyarakat yang akan mengumpulkan massa dan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19. "Surat tersebut juga menyebut Telegram Kapolri Nomor TR/603/IX/OPS.1.3/2020 dan Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah Nomor STRI910/IX/IPP.3.3.6/2020 tanggal 22 September 2020. Surat itu berisi penjelasan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan izin kegiatan masyarakat yang akan mengumpulkan massa dan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19." B6_K9-10 Terancam batal tetapi bakal tetap dilakukan "Kami memutuskan bakal tetap melakukan aksi sesudah berkoordinasi dengan kawan-kawan lain. Tapi, kami berhati-hati," jelas Zulfikar." B6_K11 169 Dari tabel tersebut, skrip berita 6 menonjolkan (Why). Secara umum pada struktur skrip merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undang yang akan didemo. c) Tematik Struktur tema dari berita 6 yaitu sebagai berikut dalam tabel. Tabel 17 Tematik Berita 6 Tema Subtema Proposisi Data Demons-trasi yang terancam batal dipersulit polisi "Sejumlah organisasi mahasiswa yang bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja mengaku dipersulit polisi." B6_K2
170 d) Retoris (1) Grafis Gambar 6 Potret Berita 6 Gambar visual yang ditampilkan menunjukkan foto penggunaan ilustrasi lima orang yang semuanya berusaha sekuat tenaga menarik sebuah tali tambang dengan kedua tangan mereka. Tali itu mengikat sebuah kitab bernama 'RUU Omnibus Law'. Upaya bersama sekuat tenaga mereka kerahkan untuk menarik tali itu. Namun kekuatan sekelompok orang itu tak sebanding dengan satu orang 'besar' di ujung lain sisi tali. Meskipun usaha besar telah mereka lakukan untuk menarik RUU itu, nyatanya sangat sulit untuk menarik RUU tersebut karena dipertahankan oleh orang 'besar' itu. Hasil interpretasi dari ilustrasi tersebut yaitu sekumpulan orang (pekerja) ramai-ramai menarik RUU omnibus law namun sekeras apapun upaya mereka, mereka tak akan mampu menarik kembali RUU tersebut karena diduga ada seorang 'besar' (memiliki jabatan tinggi/berkuasa) yang berkepentingan untuk menjaga RUU tersebut tetap berada di tempatnya. Tulisan dalam gambar kurang tepat karena dalam bahasan adalah aksi menolak UU, bukan lagi RUU karena sudah disahkan DPR. Sehingga, ilustrasi kurang memperkuat fakta pemberitaan.
171 (2) Gaya Bahasa Terdapat gaya bahasa metafora yang ditemukan dalam berita 6 berupa kosakata 'menggelar'. Hal itu melukiskan aksi unjuk rasa seperti hamparan atau bentangan (tikar dan sebagainya). Makna sesungguhnya berdasar KBBI V menggelar berarti mempertontonkan; memperkenalkan (kepada umum) sedangkan dalam teks ini bermakna mengadakan. Tabel 4.18 Gaya Bahasa Berita 6 Gaya Bahasa Proposisi Data Metafora Sejumlah organisasi mahasiswa yang bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak UU 5) Berita 7 Representasi omnibus law pada berita 7 dibangun menggunakan struktur piramida terbalik yang ditulis secara deklaratif dalam bingkai pernyataan dan pendapat sumber atas penolakan omnibus law. Cerita menonjolkan informasi berupa pandangan lima artis yang menolak omnibus law. Berikut dipaparkan analisis representasi omnibus law dalam aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris yang dapat dilihat seperti di bawah. a) Sintaksis (1) Headline Headline berita 7 menunjukkan bahwa menyoroti peristiwa... Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. "Deretan Artis yang Tolak Omnibus Law, Nomor 1 Singgung Pengkhianat". (B1_Judul) Headline berupa kalimat aktif yang menonjolkan subjek, memfokuskan pada kuantifikasi aktor dan verba tindakan/tingkah Omnibus Law Cipta Kerja mengaku dipersulit polisi. B6_K2
yang terpecah belah," tambah dia. Cipta Kerja yang menuai kontroversi (B7_K1) Dari kutipan tersebut, tampak bahwa omnibus law direpresentasikan negatif sebagaimana ditolak oleh beberapa artis. (3) Episode Alur cerita didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari 4 akun 172 laku. Omnibus law dalam judul direpresentasikan sebagai undang-undang-undang yang ditolak oleh deretan artis. (2) Lead Lead berita 7 mengutamakan who. Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut. "Beberapa artis ini diketahui tolak Omnibus Law atau UU (5) Penutup Penutup berupa kutipan dari @FiersaBesari tentang dirinya yang merupakan bagian dari rakyat merasa terpecah-belah. masif dan terang-terangan mengakui dirinya menolak Story Nikita Mirzani, 3) Twitter @ernestprakasa, 4) Twitter @FiersaBesari yang dapat dilihat dari kutipan berikut. media sosial artis: 1) Instagram @melaniesubono, 2) Instagram "Sekuat apa pun penindasan, seganas apa pun virus, Omnibus Law... Pada cuitan terbarunya, ia juga sezalim apa pun rezim, ujungnya selalu saja kita rakyat Law yang dianggap merugikan masyarakat." (B7_K3) "Melalui akun Instagram @melaniesubono, ia secara menyinggung soal penindasan" (B7_K4-22) (4) Background Background berita 7 berupa latar situasi kondisi yang terjadi yakni penolakan artis terhadap omnibus law melalui media sosial yang dimiliki. Berikut dapat dilihat pada kutipan berikut. "Melalui akun media sosial mereka masing-masing, keempat artis ini secara terang-terangan menolak Omnibus
memecah-belah rakyatnya. b) Skrip Skrip berita 7 yaitu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel. Tabel 19 Skrip Berita 7 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data Pada bagian penutup merepresentasikan citra negatif 173 Where akun media sosial instagram dan twitter. B7_K6,14 "Melalui B7_K4-23 How Memuat detail penjelasan bagaimana sudut pandang keempat artis terhadap omnibus law. terangan menolak Omnibus Law yang dianggap merugikan masyarakat." Sidang pengesahannya kurang fair "Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak bisa didengar. Negara ini di bangun atas dasar Pancasila. Masih ingat ga Pancasila? Dari 1 sampai ke 5 . Jangan sampai aku datangkan Tante Lala ni ke DPR RI," tulis NIkita Mirzani di Instagram Story-nya." DPR tak menghiraukan suara rakyat, omnibus law bertentangan dengan hak dan kepentingan buruh. B7_K2 B7_K10 B7_K15 omnibus law sebagai produk penindasan rezim zalim yang Who Deretan Artis Why Omnibus law dianggap merugikan masyarakat "...keempat artis ini secara terang- @melaniesubono, Nikita Mirzani, @ernestprakasa, @FiersaBesari B7_Judul When Rabu (7/10/2020). B7_K5 What Penolakan empat artis terhadap omnibus law. "Beberapa artis ini diketahui tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi." B7_K1
"...@ernestprakasa, ini juga menolak mengkritik DPR yang terkesan Law." B7_K4 Beberapa artis menolak Omnibus Law Artis pertama menganggap Omnibus Law merugikan masyarakat akun Instagram @melaniesubono, ia akun Instagram @melaniesubono, ia 174 Artis ketiga menganggap DPR tak menghiraukan suara rakyat mengakui dirinya menolak Omnibus mengakui dirinya menolak Omnibus menghiraukan suara rakyat." B7_K14 "Melalui yang terpecah belah, tambah dia." Artis keempat menganggap Omnibus Law bertentangan dengan hak dan kepenting-an buruh "Melalui akun Twitternya, @FiersaBesari, ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu untuk membela para hak buruh." B7_K20 rezim, ujungnya selalu saja kita rakyat secara masif dan terang-terangan secara masif dan terang-terangan seganas apa pun virus, sezalim apa pun Dari analisis skrip menunjukkan bahwa berita 7 menonjolkan (Who) yaitu para artis yang menolak omnibus law. c) Tematik Struktur tema dari berita 7 yaitu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel. Tabel 20. Tematik Berita 7 Tema Subtema Proposisi Data Artis kedua mengangap sidang pengesahan Omnibus Law kurang fair "Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak bisa didengar. Negara ini di bangun atas dasar Pancasila..." B7_K10 Law...Sekuat apa pun penindasan, Omnibus Law. Ia secara halus
175 Dari struktur tematik tersebut merepresentasikan omnibus law dari sudut pandang artis yang menolak sehingga representasi yang terbentuk memuat citra negatif terhadap omnibus law. d) Retoris (1) Grafis Gambar 7. Potret Berita 7 Gambar visual yang ditampilkan menunjukkan 6 foto. Foto pertama adalah foto utama yakni potret seorang orator yang sedang berorasi berlatar belakang sekumpulan orang melakukan
masyarakat. B7_K2 176 demonstrasi dengan membentangkan spanduk tolak omnibus law. Foto kedua sampai keenam berupa lampiran foto media sosial artis yang diacu. Penggunaan foto memperkuat fakta pemberitaan dan merepresentasikan omnibus law sebagai undang-undnag yang ditolak. (2) Gaya Bahasa Gaya Bahasa yang ditemukan dalam berita 7 yaitu derogasi, metafora, ironi, dan repetisi dan kuantifikasi seperti berikut. Tabel 4.21 Gaya Bahasa Berita 7 Gaya Bahasa Proposisi Data Metafora "Beberapa artis ini diketahui tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi" kandidat. Angka dan angka dan angka. Tanpa jiwa, kontroversi sebagai hasil tuaian atau hasil menuai. 'Menuai' memiliki kesamaan makna dengan 'memanen'. Artinya, Pertama yakni gaya bahasa derogasi terdapat pada penyebutan 'pengkhianat' yang diindikasikan merujuk pada stigma atau label negatif yang ditujukan Melani Subono kepada pihak yang memiliki otoritas membuat dan mengesahkan kebijakan, dalam hal ini pihak yang membuat dan mengesahkan omnibus law yaitu DPR. Kedua yakni gaya bahasa metafora terdapat pada frasa 'menuai kontroversi'. Frasa tersebut mengibaratkan bahwa B7_K1 Ironi Apalah kita ini bagi para pemimpin nan mulia, Bobo enyakk?..." B7_K6 tanpa suara' B7_K16 Kuantifikasi keempat artis ini secara terang-terangan menolak Omnibus Law yang dianggap merugikan B7_K16 Repetisi 'selain deretan angka. Angka korban pandemi, angka pengangguran, angka pemilih para Derogasi "Hai para pengkhianat... tidur tenang semalam?
suara rakyatnya, namun di sini Ernest menggunakan gaya ironi akan menganggap rakyatnya hanya sebagai angka, namun Kelima yakni kuantifikasi yang terdapat pada kalimat pemimpin mulia pasti memuliakan rakyatnya dan mau mendengar untuk memberikan makna yang bertentangan dengan aslinya. Keempat yakni gaya bahasa repetisi, terdapat pada kutipan "Selain deretan angka. Angka korban pandemi, angka Dari hasil pemaparan analisis framing terhadap berita 7, konstruksi teks berita tersebut tidak hanya memberikan informasi kepada pembaca tentang penolakan deretan artis terhadap omnibus law, tetapi secara tak langsung turut mengkritik pemerintah dan DPR dengan kebijakan omnibus lawnya. 6) Berita 8 Kontruksi berita 8 dibangun dengan struktur piramida terbalik yang ditulis secara deklaratif dalam bingkai pernyataan dan pendapat sumber terhadap pihak penolak omnibus law. Representasi omnibus law dalam konstruksi pemberitaan dapat dilihat melalui aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retoris seperti berikut. 177 kontroversi dilukiskan sebagai hasil panen, sehingga UU Cipta Kerja memanen kontroversi. Ketiga yakni gaya bahasa ironi, terdapat pada kalimat "Apalah kita ini bagi para pemimpin nan mulia, selain deretan pengangguran, angka pemilih para kandidat. Angka dan angka 'angka' untuk menegaskan makna kata dalam kalimat tersebut. dan angka. Tanpa jiwa, tanpa suar" terdapat pengulangan kata pertentangan dengan keadaan sebenarnya. Pemimpin mulia tidak "keempat artis ini secara terang-terangan". angka." Penggunaan ironi pada kata bergaris bawah bermakna
mengedepankan sasaran sebagai subjek, sedangkan aktor atau pelaku dikesampingkan. Sehingga representasi omnibus law pada headline yaitu ditonjolkan sebagai undang-undang yang terlanjur disahkan. (2) Lead Kalimat pembuka berita 8 merupakan who lead yang menonjolkan identitas aktor. "Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyarankan kepada [organisasi buruh] minta ketemu, tentu saya terima. Saya elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi." (B8_K1) Lead dikonstruksi dalam bentuk who lead. Dari kutipan tersebut, tampak bahwa representasi pejabat lebih diutamakan dan omnibus law dikesampingkan dengan disandingkan dengan pihak yang tidak setuju dengan pengesahan kebijakan tersebut. (3) Episode Alur cerita berita 8 didasarkan pada kutipan dan parafrasa dari Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Representasi omnibus law beliau juga." (B8_K3-K13) 178 a) Sintaksis (1) Headline Headline berbentuk kalimat majemuk hubungan sebab-akibat yang menonjolkan anak kalimat berupa klausa pasif keterangan sebab. "Omnibus Law UU Cipta Kerja Kadung Disahkan, Ini Saran Wali Kota Solo untuk Pihak yang Menolak." (B8_Judul) Fokus utama yaitu "Omnibus Law UU Cipta Kerja kadung disahkan,.." menampilkan keterangan sebab dengan Rudy mengaku tidak akan mengirim surat kepada presiden sendiri sebagai mantan buruh harus menghargai beliau- pada bagian episode ditampilkan sebagai berikut. sebagaimana sejumlah kepala daerah lain... "Mereka
Law tersebut. (B8_K1-2) mahasiswa dan buruh menolak pengesahan Omnibus elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan Mahkamah Konstitusi. Rudy, sapaan akrabnya menyampaikan hal tersebut menanggapi aksi unjuk rasa 179 Representasi omnibus law dalam struktur episode ditampilkan dari narasumber Wali Kota Solo. Yang mana ia berasal dari satu partai pendukung Jokowi. Sehingga ia tidak menentang PDI dan Jokowi selaku pihak yang telah mengusulkan dan menyetujui omnibus law. Sehingga omnibus law cenderung dikonstruksi dari sudut pandang pro-pemerintah. Meskipun pro-pemerintah, wartawan mengonstruksi omnibus law untuk kalangan penolaknya. Tentang bagaimana upaya yang sebaiknya pihak penolak lakukan menghadapi omnibus law yang sudah terlanjur disahkan itu. Sehingga omnibus law direpresentasikan negatif sebagai undang-unndang yang meski sudah disahkan tapi masih diusahakan untuk dibatalkan oleh pihak-penolaknya. (4) Background Background berupa latar situasi kondisi yang terjadi yakni masyarakat menolak pengesahan omnibus law dan tanggapan dari Wali Kota Solo. Berikut dapat dilihat pada kutipan berikut. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyarankan kepada Itu yang paling tepat. Saya didemo pun juga enggak bisa mengubah.". (B8_K14-16) Omnibus Law UU Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Latar belakang informasi dari berita 8 yaitu adanya elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan omnibus law serta adanya unjuk rasa mahasiswa dan buruh menolak pengesahan omnibus law. (5) Penutup Penutup berisi kutipan langsung dari FX Hadi Rudyatmo. "Kalau mau mempersoalkan UU Ciptaker ya ke MK saja.
2) menolak menyampaikan "Rudy mengaku tidak akan mengirim surat kepada B8_K3-5 FX Hadi Rudyatmo. B8_Judul B8_K1 Who Wali Kota Solo When Jumat (9/10/2020). B8_K6 Why omnibus law UU Cipta Kerja kadung disahkan. Sikap Wali Kota Solo kepada masyarakat yang menolak pengesahan Omnibus Law 1) menyarankan masyarakat untuk meng-ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi "Wali Kota Solo FX Hadi omnibus law tampil negatif sebagai undang-undang yang masih B8_Judul Rudyatmo menyarankan kepada elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi." B8_K1 Rudy mewakili perspektif Jokowi. Pada penutup, representasi 180 How memuat detail penjelasan bagaimana sikap FX Hadi Rudyatmo. B8_K3-12 Dari tabel tersebut, skrip berita 8 menonjolkan (why) yang merepresentasikan omnibus law secara netral. c) Tematik Struktur tema berita 8 yaitu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel. Tabel 23. Tematik Berita 8 Tema Subtema Proposisi Data Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa perspektif dipersoalkan meski sudah disahkan. b) Skrip Skrip berita 8 yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Tabel 22. Skrip Berita 8 Unsur Kelengkapan Berita Proposisi Data What Saran Wali Kota Solo untuk masyarakat yang menolak pengesahan omnibus law agar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. B8_K1 Where tidak ada -
daerah itu ia nilai sudah presiden sebagaimana sejumlah kepala daerah 181 aspirasi warga terkait penolakan Omnibus Law melalui surat kepada presiden. warga yang menolak mewakili aspirasi seluruh pengesahan UU tersebut." lain...Surat-surat dari kepala 3) Rudy mengaku sudah mengagendakan pertemuan tripartit dengan asosiasi buruh dan pelaku usaha. "Wali Kota Solo tersebut mengaku sudah mengagendakan pertemuan tripartit dengan asosiasi buruh dan pelaku usaha terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Senin (12/10/2020)." B8_K7-9 Rudy menyarankan masyarakat Solo untuk tidak unjuk rasa. "Namun, ia mengimbau masyarakat Solo tidak terpancing menggelar unjuk rasa lantaran tak berdampak." B8_K10-11 Tema berita 8 memuat fakta berupa saran Wali Kota Solo kepada masyarakat yang menolak pengesahan omnibus law untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. d) Retoris (1) Grafis Gambar 8. Potret Berita 8 menolak-1085678)
Kata 'terpancing' merupakan kiasan yang bermakna tertarik hatinya oleh bujukan dan sebagainya; terpikat; terjebak (KBBI V). Dari hasil pemaparan analisis framing terhadap berita 8, konstruksi teks berita . menonjolkan informasi berupa pandangan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang menyarankan pihak yang 182 Gambar visual yang ditampilkan menunjukkan foto diri Wali Kota Surakarta Rudy Rudyatmo saat memberikan pernyataan kepada wartawan, foto memperkuat fakta pemberitaan. (2) Gaya Bahasa Gaya bahasa yang ditemukan dalam berita 8 yaitu sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 24. Gaya Bahasa Berita 8 Gaya Bahasa Proposisi Data berdampak." B8_K10 Metafora "Namun, ia mengimbau masyarakat Solo tidak terpancing menggelar unjuk rasa lantaran tak menolak omnibus law untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berita ini mengimplikasikan bahwa tidak ada upaya yang bisa dilakukan wali kota maupun rakyat, kecuali pengajuan uji materi UU omnibus law ke MK. Implikasi lain menunjukkan bahwa wartawan berada di pihak kontra mengupayakan masyarakat pihak penolak omnibus law untuk mengetahui informasi berupa hal yang dilakukan Wali Kota Solo terkait aspirasi pihak penolak omnibus law.
Aktual beserta kanal-kanal lainnya. News Aktual ini dimaksudkan agar tidak tertinggal dalam memberitakan sesuatu (up to date). Melihat pesatnya teknologi informasi, menyediakan konten yang dapat diakses melalui perangkat gawai yang akan memberi kemudahan pembaca untuk mendapatkan informasi aktual. Layanan epaper Suara Merdeka diluncurkan pada 11 Februari 2010. SM Epaper merupakan jawaban Suara Merdeka dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Masyarakat makin akrab dengan media internet untuk mengakses informasi. Dengan adanya SM Epaper diharapkan para pembaca dapat mengakses berita cetak Harian Suara Merdeka secara utuh lewat media daring tersebut. Hadirnya epaper Suara Merdeka untuk melayani pembaca dalam mengakses berita cetak Harian Suara Merdeka dari mana pun dan kapan pun. Pada 7 Maret 2020, Suara Merdeka meresmikan kolaborasi dengan VIVA network. Kolaborasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, terutama berita-berita lokal, regional, nasional, internasional, infotainment, dan sportainment. 183 Lampiran 4. Profil Media 1. Profil Berikut profil yang disarikan dari Suaramerdekasolo about us. merupakan kanal berita dari Suara Merdeka Solo yang menyajikan berita terkini Indonesia, nasional, regional, olahraga, pendidikan, politik, hukum kriminal, gaya hidup, serba serbi, figur, sambut pemilu, hingga opini. merupakan bagian dari yang mana merupakan divisi usaha dari Suara Merdeka Group yang bergerak di bidang pemberitaan daring. Didirikan pada 14 September 1996 oleh H. Tommy Hetami (alm), media daring ini di dunia maya (Internet) beralamat di laman Pada awalnya laman hanya berisikan berita edisi cetak yang diambil dari Harian Suara Merdeka. Pada 11 Februari 2000 barulah menambahkan pemberitaannya dengan edisi News
informasi yang aktual, faktual, dapat dipercaya, tidak bias makna, dan dekat dan Disarikan dari Elok (2012: 1-22), berikut sejarah singkat kepemilikan dan pendirian Suara Merdeka. Suara Merdeka lahir pada 11 Februari 1950 dan merupakan salah satu koran tertua yang ada di Indonesia. Suara Merdeka didirikan oleh H. Hetami dengan misi awal memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka. Hetami adalah putra dari KH M. Idris, saudagar batik kaya dari Solo. Latar belakang pendidikan Hetami yang putus sekolah dari Faculteit der Letteren & Wijsbegeerte Batavia (Fakultas Hukum zaman Belanda) membawa Hetami berkarir di bidang jurnalistik. Ia pernah menjadi redaktur pelaksana di Sinar Baroe, dan bersama sejumah awak di Sinar Baroe, Hetami berinisiatif mendirikan Warta Indonesia. Setelah terbit beberapa saat, Tentara Sekutu datang dan Hetami memilih pulang ke Solo. Beberapa saat kemudian, Hetami bergabung dengan Harian Merdeka edisi Solo. Beberapa awak redaksi dan dirinya tertangkap dan dipenjarakan Tentara Sekutu dan suaramerdeka- senantiasa terus berusaha menjadi penyaji komunitas pembaca itu pula, membangun jaringan media daring. Telah hadir dengan khalayak pembaca media daring. Untuk mendekatkan dengan 184 Visi Harian Umum Suara Merdeka adalah menjadi perusahaan pelopor industri informasi yang diakui masyarakat dan merupakan pilihan pelanggan karena bermutu serta mampu menjadi "Perekat Komunitas Jawa Tengah". (Hidayat dalam Wulansari, 2012: 80). Lebih lanjut, untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban yaitu: 1) mengabdi kepada masyarakat dalam peningkatan kecerdasan bangsa, 2) memasarkan informasi yang akurat, terkini, dan bertanggungjawab, melalui media cetak dan elektronik dengan memberikan layanan pelanggan yang terbaik. 3) menghasilkan keuntungan yang optimal agar: a) perusahaan makin bertumbuh dan berkembang, b) kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan, c) berperan secara aktif di dalam arus utama (mainstream kehidupan sosial masyarakat).
saat ini aktif sebagai Entrepreneur & Social Activist, CEO Suara Merdeka Network, KETUM Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah @kadinjateng, 185 NICA di LP Bulu, Semarang. Setelah beberapa lama, Hetami bebas dengan syarat bekerja di Harian Soeloeh Rakjat, Harian terbitan Jawatan Penerangan Pemerintah Kolonial Belanda. Di Jalan Kepodang 20 Semarang. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI dan aset Harian Soeloeh Rakjat dikuasai oleh pihak republik yang kemudian diambil alih oleh Hetami. Hetami merintis penerbitan baru yang bernama Mimbar Merdeka yang diganti dengan Suara Merdeka. Sejak 1970-an, sejak H. Abdoelkadir menjual sahamnya kepada Hetami, Suara Merdeka menjadi milik Hetami sepenuhnya. Sebagai pemilik, ia menjabat sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi, serta ikut mengoreksi naskah, hingga turut menjual surat kabar di berbagai tempat. Saat ini, Suara Merdeka dipimpin oleh generasi ketiga. Hetami menyerahkan kepemimpinannya pada menantunya Ir. Budi Santoso pada tahun 1982 selama dua belas tahun. Pada tahun 2010 hingga sekarang Kukrit Suryo Wicaksono, yang merupakan putra dari Ir. Budi Santoso, memegang tongkat estafet kepemimpinan koran ini. Kukrit selain menjadi CEO Suara Merdeka (HIPMI Jateng), dan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI Jateng). 2. Profil Pada 19 September 2007, bertepatan dengan HUT ke-10 Harian Solopos, Solopos meluncurkan (Prihantono, 2016: 66). tak hanya menghadirkan kabar seputar Soloraya namun informasi nasional dan global. dan Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah merupakan bagian dari portal yang dihadirkan Solopos untuk melayani warganet di seputar Semarang Raya, Madiun Raya dan Jogjapolitan. berusaha mengemas informasi dengan gaya entertain, simple, unique dan inspiratif, guna meningkatkan daya pikat dan interaktivitas, serta menghadirkan informasi dalam sajian berbeda.
Saat ini Solopos berkembang menjadi kelompok usaha sendiri yang mencakup antara lain percetakan PT Solo Grafika Utama (9 Juli 2002) dan PT Radio Solo 186 Solopos memiliki pandangan ke depan (visi) sebagai penyaji informasi utama, tepercaya dengan pengelolaan usaha yang profesional. Dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai visinya, Solopos memiliki misi 1) membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral, 2) selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul, 3) menyejahterakan stakeholders Solopos. Solopos memiliki prinsip penyajian berita berupa konsep ABC dalam setiap pemberitaannya. Konsep ABC ini mengandung dua pokok pengertian antara lain (Wulansari, 2011: 59): a. ABC (Accurate, Balance, and Clear) Accurate berarti titik banding berita harus tepat dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Balance berarti suatu berita harus memiliki keseimbangan yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam berita tersebut (cover both sides), sedangkan Clear berarti bahwa suatu berita tidak boleh menimbulkan persepsi yang bermacam-macam dari pembaca. b. ABC (Actual, Big, And Complete) Actual diartikan bahwa berita yang disajikan hangat dan aktual (kekinian). Big diartikan bahwa berita yang ditampilkan dibutuhkan dan memiliki pengaruh kepada masyarakat. Kemudian Complete berarti suatu berita disajikan secara lengkap sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dari pembaca. Sejarah singkat kepemilikan dan pendirian Solopos dilansir dari laman Solopos lahir pada 19 September 1997. Saat itu, Audio Utama yang mengelola Radio Solopos FM (12 April 2003). PT Aksara Solopos adalah anak usaha dari Bisnis Indonesia Group yang dimiliki Sukamdani Sahid Gitosardjono. Sukamdani lahir di Solo pada 14 Maret 1928. Sebelum sukses sebagai pengusaha media dan properti, Sukamdani mengawali karier sebagai pegawai negeri pada usia 17 tahun, Harian umum Solopos di bawah payung PT Aksara Solopos terbit perdana.
Setelah sukses mendirikan Bisnis Indonesia, ia pun Dalam buku Sejarah Perjalanan Hidup Meraih Prestasi, Wujud Sebuah Bakti, Ketua Kadin Indonesia Kompartemen Jasa. Memiliki usaha Hotel Sahid bersama pendiri Harian Bisnis Indonesia menerbitkan PT Aksara Warta 1985 dan 1985-1988, Sukamdani dipercayakan menjadi Ketua Umum KADIN diresmikan pada 19 September 1997. Pada 10 Februari 2000, Sukamdani menerbitkan Harian Umum Solopos melalui PT Akasara Solopos yang pada ekonomi dan bisnis, sebab media ekonomi-bisnis sangat diperlukan untuk semakin memperkuat peran Sukamdani dalam industri perhotelan di Indonesia. Indonesia dalam dua masa bakti. 187 tepatnya pada 1945. Kantor pertama Sukamdani berada di Kecamatan Kota, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia sempat menjadi anggota staf pemerintah militer Kabupaten Sukoharjo KDM/BODM Divisi III Diponegoro. Setelah berkarier selama 7 tahun di Kabupaten Sukoharjo, ia pun berhasil menjadi pegawai negeri Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada usia 24 tahun. Keberadaan Sukamdani di Jakarta menjadi langkah pertama membangun bisnis percetakan. Pada 1952-1955, ia memulai bisnis Perusahaan Percetakan & Penerbitan NV Harapan Masa di Jakarta. Dua puluh tahun kemudian, pada 1973 Sukamdani dipercaya menjadi Anggota Badan Penasihat Nasional Hotel Institute Bandung. Setahun kemudian, tanggung jawab baru itu menjadi peluang bagi Sukamdani untuk meluncurkan Hotel Sahid. Restaurant Association (AAHRA). Pada 1981, Sukamdani menjadi Ketua Pada 1979-1981, Sukamdani pun menjadi Presiden Asia Australia Hotel & Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Pada 1979-1982, ia menjabat sebagai penerbitan Harian Bisnis Indonesia bernama PT Jurnalindo Aksara Grafika. Pada 1976-1979, Sukamdani menjadi Ketua Bidang Pariwisata Kamar Sukamdani menuliskan bahwa Bisnis Indonesia adalah surat kabar yang fokus Dewan Pembina Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI). Pada 1982- Mandarin bernama Indonesia Shangbao. Setelah Harian Solopos disambut menunjang kegiatan bisnis. Pada 14 Desember 1985, Sukamdani mendirikan perusahaan
Utama (Solopos FM) didirikan pada 12 April 2004. dan aktif sebagai penulis (jurnalis senior bisnis Indonesia Group). Ia menulis isu ekonomi makro, manajemen, dan inovasi, serta perkembangan industri dan Direktur Pemberitaan (2012-2020). Sejak Juli 2020, ditugaskan sebagai Budisusilo. Ia menjabat sebagai CEO Solopos Media Group & Harian Jogja Presiden Direktur Solopos Group dan Harian Jogja. Kepemimpinan Solopos saat ini (Desember 2021) dipegang oleh Arif baik oleh pembaca di Solo dan Jawa Tengah, maka PT Radio Solo Audio media. Ia pernah menjadi Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia (2009-2016) 188
189 Lampiran 5. Struktur Organisasi Suara Merdeka Solo dan Solopos A. Struktur Tata Kerja Kantor PT Suara Merdeka Press Perwakilan Surakarta Tahun 2021
190 B. Struktur Organisasi PT Aksara Solopos
2. Produksi teks 5. Struktur dan tugas kepemimpinan/redaksional 2. Slogan 191 Lampiran 6. Pedoman Wawancara 1. Draf Wawancara kepada Redaktur I. Jadwal Wawancara 1. Hari, tanggal : 2. Waktu mulai dan selesai : II. Identitas Narasumber 1. Nama : 2. Instansi : 3. Jabatan : 4. Usia : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan terakhir : III. Pertanyaan Wawancara No. Level Aspek Pertanyaan Jawaban Keterangan 1. Praktik Wacana 1. Profil 1. Profil 4. Prinsip pemberitaan 3. Visi dan misi 6. Pola/bagan kerja dan rutinitas kerja 8. Kontrol kualitas pemberitaan 9. Karakteristik berita online yang berkualitas 7. Standar berita yang berkualitas
3. Situasional 14. Kondisi sosial dan ekonomi media saat itu (setahun terakhir s/d Oktober 2020)? Keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju 192 13. Politik media terhadap Omnibus Law 2. Praktik Sosiokultural 1. Sosial 10. Relasi dengan pemerintah (DPRD dan kepolisian)? 11. Relasi dengan masyarakat (pengusaha, mahasiswa, pekerja)? 2. Institusional 12. Sumber ekonomi media
1. Bagaimanakah prinsip menulis berita online? 3. Bagaimanakah kontrol kualitas suatu berita dilakukan? 2. Draf Wawancara kepada Wartawan I. Jadwal Wawancara 1. Hari, tanggal : 2. Waktu mulai dan selesai : II. Identitas Narasumber 1. Nama : 2. Instansi : 3. Jabatan : 4. Usia : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan terakhir : III. Pertanyaan Wawancara No. Pertanyaan Jawaban Keterangan 2. Bagaimanakah standar kualitas suatu berita? 7. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan dalam teks berita tersebut (masing-masing)? 193 5. Apa yang Anda ketahui tentang Omnibus Law? 6. Bagaimana relasi Anda dengan masyarakat (pengusaha, mahasiswa, pekerja, DPR/DPRD atau pihak pembuat UU Omnibus Law) dan bagaimana Anda membangun relasi tersebut? 4. Bagaimanakah proses wartawan membuat berita?
3. Draf Wawancara kepada kepada Guru dan Siswa I. Jadwal Wawancara 1. Hari, tanggal : 2. Waktu mulai dan selesai : II. Identitas Penilai 1. Nama : 2. Instansi : 3. Jabatan : 4. Usia : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan terakhir : III. Pertanyaan Wawancara No. Aspek Indikator Skor Alasan 5 4 3 2 1 1. Kebutuhan kompetensi yang harus dikuasai siswa (KIKD artikel) 1. sesuai dengan kebutuhan kompetensi sikap spiritual 3. sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegetahuan 3.10 dan 3.11 194 2. sesuai dengan kebutuhan kompetensi sikap sosial
4. layak diajarkan/dipelajari 3. suatu hal yang bermakna sehingga berguna bagi kehidupan 5. menarik minat Anda untuk mengajar/belajar artikel (berita) 2. penting untuk diajarkan/dipelajari 7. menggunakan bahasa yang mudah dipahami 6. sesuai dengan perkembangan anak 8. tersusun sistematis 195 4. sesuai dengan kebutuhan kompetensi keterampilan 4.10 dan 4.11 2. Materi ajar yang baik 1. sahih/valid
196 Lampiran 7. Data Hasil Wawancara di A. Data Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Redaksi Wilayah Hari, tanggal : Selasa, 26 Oktober 2021 Waktu mulai‒selesai : 8.00‒8.33 WIB Nama narasumber : Sri Hartanto Instansi : Suara Merdeka Solo Jabatan : Kepala Biro Redaksi Wilayah Usia : 51 tahun Pendidikan terakhir : S1 FISIP Jurusan HI DS : Permisi Pak.. SH : Yaa.. silakan.. Dek Dwi ya..? DS : Nggih Pak... SH : Ya.. Bagaimana Dek? DS : Begini Pak.. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu ya Pak.. dan terima kasih, Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya dan berkenan membantu saya untuk melengkapi data penelitian skripsi saya.. SH : Iya.. maaf ya kemarin-kemarin saya sibuk, keluar kota.. jadi baru bisa sekarang. DS : Nggih Pak.. tidak apa-apa. : Mohon maaf langsung saja ya Pak untuk wawancara terkait proses penyajian berita Omnibus Law di sebagaimana yang berkas yang pernah saya lampirkan. SH : Iya. DS : Pak, untuk struktur dan tugas redaksional di itu seperti apa ya Pak? SH : Jadi kalau di itu tidak ada redaktur, karena redaktur ada di Semarang. Jadi di sini adanya kepala kantor wilayah
197 atau kepala biro. Tugasnya ya mengoordinasikan teman-teman wartawan di masing-masing wilayah. DS : Kalau untuk alur penyajian berita-berita Omnibus Law di itu seperti apa ya Pak? SH : Untuk berita-berita tentang Omnibus Law itu kan kantor pusat tidak tahu bagaimana permasalahan masing-masing daerah. Jadi berita-berita itu dari wartawan itu sendiri karena merekalah yang tahu bagaimana kondisi di daerahnya masing-masing. Inisiatif wartawan sendiri yang mencari berita tanpa arahan redaksi. Mereka mencari dan menulis berita kemudian mengirimkannya. Editor menilai apakah berita layak dan menarik. Kemudian lanjut pemublikasian. DS : Kalau standar kualitas berita dan kontrol kualitas pemberitaan di itu seperti apa ya Pak? SH : eee berita itu momennya bagus ee ditulis kan gitu kan. E.. ketika berita itu ya harus melalui proses sesuai kode etik jurnalistik yakan?! Terus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Kok ada semacem berita itu imbang, terkontrol, tidak.. apa.. tidak salah, biasanya kan nanti ada semacem kontrol dari redaktur. Ya kan?! Hal-hal yang sekiranya ada batasan-batasan tertentu misalnya berita yang tidak harus ada larangan khusus, Itu kontrol-kontrol pada media itu ada juga pemberitaan-pemberitaan yang harus terkontol. Tidak sampe ada... tidak lepas dari permasalahan hukum, misalnya kasus asusila, kasus kejahatan di bawah umur, misalnya kasus-kasus SARA itu biasanya lebih cenderung dibatasi, tidak secara vulgar diberitakan gitu. DS : Maksudnya secara vulgar diberitakan itu seperti apa Pak, batasan-batasannya itu bagaimana ya Pak? SH : Misalnya SARA itu jangan diambil kasus-kasus saranya,misalnya itu jangan diambil kasus-kasus SARA-nya misalnya itu pembakaran
198 gereja misalnya,tidak boleh itu, maksudnya e.. ada kejadian terjadi kebakaran di rumah ibadah, itu jadi ada penyamaran. Terus kalau e.. pembatasan lain juga misalnya korban asusila itu anak-anak di bawah umur, kan tidak harus dijelaskan nama, alamat, umur, itu misalnya korban namanya bunga, warga yang agak jauh misalnya di wilayah kecamatan gitu-gituu. Jadi itu yang menjadi pembatasan kita untuk tidak vulgar memberitakan hal-hal yang sifatnya nantikan berdampak kepada keluarga maupun kalau itu yang di asusila. Kalau di SARA, itu tidak menimbulkan perpecahan dalam negara gitu kan misalnya, gawe berita SARA kan rawan terhadap apa hancurnya negara kan gitu kan. DS : Kemudian.. karakteristik berita online yang berkualitas itu tolong dijelaskan Pak, kalau di Suaramerdeka itu syarat-syaratnya atau karakteristiknya bagaimana dikatakan berkualitas? SH : Ya.. Kualitas ya terutama orang pembuatnya dulu, wartawannya dulu punya karakteristik kualias dalam penulisan. Kalau karakteristk berita itu sebenernya berkualitas itu yang bener-bener eee....bener-bener itu bagus untuk... ee sebagai berita gitu. Jadi pilihan, pilihan berita mana sih yang mau diangkat gitu.. eee misalnya ini bagus nih misalnya diangkat ee seorang apa seorang itu seorang inspiratif lah orang-orang yang punya apa keahlian tersendiri itu.. nah itu diangkat. Itu namanya pilihan berita yang bener-bener berkualitas kan seperti itu misalnya. Pokok e hal-hal yang kira-kira dipandang masyarakat itu layak untuk diberitakan. Seperti itu. DS : Berarti berdasarkan pada kebernilaian berita, begitu pak? SH : Iya nilai-nilai berita, betul. DS : Kalau target pasar itu bagimana ya pak, di suara merdeka online Solo? SH : Di online Solo itu cenderung ee berita yang mengangkat tentang isu-isu yang menarik, itu targetnya ya masyarakat umum sih yang mungkin dari berbagai kalangan lah. Karena berita kita itu berita yang
199 anu... yang... yang umum, jadi memang targetnya tidak spesifik, misalnya para remaja gitu, kan nggak.. memang ini sasarannya masyarakat umum dari berbagai kalangan lah kalau meliat dari ini lho hasil ininya apa ee... apaa yang di cek pembacanya itu. Kayak dari kalangan umum sih. DS : Kalau berita Omnibus Law itu sasaranya juga untuk umum ya pak ya? SH : He.em itu jelas.. kalau itu menyangkut anu og.. menyangkut opo ya.. kemasyarakatan yaa..? Itu masalah aturan-aturan yang kebijakan yang dinilai emmm mengundang kritik yaa.. Jadi tentang pembatasan-pembatasan dan lain sebagainya itu kan. Sehingga menimbulkan polemik itu salah satu berita yang bagus. Ya yang seperti itu yang harus diangkat lah. Itu memang berita masyarakat lah, dibutuhkan masyarakat untuk biar masyarakat tau apa yang terjadi atas Undang-Undang Omnibus Law kan.. Gitu.. DS : Kalau untuk berita Omnibu Law ini itu masyarakat juga.. Soloraya ini cenderung menolak ya Pak? Banyak penolakan? SH : Betul. Betul, karena kan melihat dari aksi-aksi berbagai itu to demo-demo itu to sebenernya kan sudah menunjukkan mereka itu banyak yang engg... menyuarakan ya dari banyak masyarakat kan gitu, suara dari banyak masyarakat itu artinya ya memang banyak masyarakat di sini menolak kan gitu. DS : Kalau dari rata-rata pembaca itu juga bagaimana Pak? ada peningkatan di pemberitaan Omnibus Law ini? SH : hee.emm.. itu ya jelas pasti, karena itu isu-isu nasional. Isu-isu yang menarik, jadi ya pasti itu. Dan itu beritanya biasanya di-follow up terus. Tidak hanya satu berita, terus-terusan..Di show up terus di-update terus kan gitu. Kalau berita online kan modelnya kaya gitu. Nah itu lah yang menjadi kita itu naik ranking, naik-naik, ada
200 pembacanya makin meningkat itu karena kontinuitas berita itu. DS : Maaf Pak.. kalau boleh tahu rata-rata berita yang diunggah setiap harinya pada bulan Oktober tahun lalu itu berapa? Kemudian kalau dibandingkan dengan Omnibus Law ini rata-rata beritanya itu berapa? SH : Kalau itu malah.. banyak ya.., maksudnya kadangkala kan itu pembanding ya Dek ya? Kalau kita itu ... media online itu rata-rata kan setiap orang membuat berita sebanyak-banyaknya kan? Setiap wartawan kan? Kalau di online kita itu beda dengan online ya.. hampir sama. Online kita itu setiap hari pemberitaan setiap orang saja sampai 8-10 berita yang dengan-dengan pembertiaan satu orang saja setiap hari ada tarjet 8-10 berita itu yang biasanya batas normal ya Dek setiap wartawan. Karena itu harus update. Kalau berita Omnibus law itu kan memang benar-benar itu kan berita yang biasaa ya.. yang normal.. tapi kalau ada berita omnibus law itu malah lebih kadang. Pasti lebih karena itu menurut versinya temen-temen di lapangan itu berita yang menarik, pasti banyak yang membaca sehingga kalau kejadian Omnibus Law itu lebih cenderung naik atau cenderung lebih banyak beritanya, varian itu. DS : Iya Pak.. tapi di laman itu saya lihat dulu itu hanya sedikit itu Pak berita Omnibus Law itu Pak. Sekitar sepuluh itu kayaknya Pak.. SH : Satu bulannya? DS : Iya satu bulannya. SH : Oh ya ya itu mungkin anu ya.. mm.. mungkin kita belum show up belum maksimal tergantung mungkin itu anu ya.. kita belum show up belum maksimal, mungkin belum maksimal, mungkin ya belum maksimal, jadi pemberitaanya kurang. Tapi kalau sebenarnya kalau berita Omnibus law itu kan kadangkala materi-materinya kan hampir sama ya tapi kupasannya itu karena kebanyakan munculnya aksi-aksi
201 masyarakat itu kan, nah itu memang.. ya memang kita pemberitaan kurang maksimal ya.. tapi itu lebih menarik dibanding berita berita biasanya gitu. DS : Kalau rata-rata pembaca itu boleh tahu nggak ya Pak ya? Rata-rata pembaca di itu. SH : Gimana ya.. itu kan fluktuatif ya Dek, artinya dia kan tertarik, pembaca itu akan tertarik melihat dari materi berita ya.. kualitas berita. Kalau ada isu menarik seperti yang kemarin itu mahasiswa uns yang meninggal karena setelah mengikuti diksar Menwa itu kan nah itu kan seharian kemaren, berita kita kan buanyak sehingga itu apa.. akhire itu kan naik, ininya.. apa.. pembaca kita naik. Itu cepet itu. Tapi kalau kadang tidak ada berita yang menarik atau isu-isu yang biasa, biasanya sempat drop, tapi kalau ada berita besar lagi bisa naik. Jadi fluktuatif itu. DS : Kalau rata-rata pembaca yang membaca Omnibus Law setiap harinya itu naik ya pak ya? Tinggi? SH : he.em.. he.em. Itu naik itu, karena menarik. Ya jadi masyarakat itu pengen mengetahui kan gitu. : kalau kembali pada berita satu dan dua itu menurut analisis saya itu lebih berpihak kepada promasyarakat ngoten nggih pak.. SH : hu.um, hu.um.. Iya. DS : Itu jadi hanya mengover satu sudut pandang. Bukan dari sudut pemerintah kenapa kurang? SH : Ya ini biasanya kan e.. kupasannya, ini kan tulisan kaya peristiwa ya, jadi e.. melihat dari peristiwa jadi kita ungkap sebuah peristiwa yang riil gitu. Kalau dari berita yang dari pemerintah itu biasanya kan ada juga sih kita dengan melalui .. tapi nggak online sih. Kayak bisanya di koran itu ada semacem ringkasan dari prodak-prodak Undang-Undang Omnibus Law yang dibuat pemerintah itu kita punya. Semua ada itu.
202 Nah.. Itu ada-itu. Nah kalau di online memang kayanya nggak. Enggak. DS : Memang sepotong-potong ngoten? SH : Iya. He.em. DS : Apa, apakah tidak memungkinkan untuk dari dua sisi ngoten nggih Pak kalau online itu Pak? SH : Ya sebenarnya berita itu harus cover both side biasanya. Hu.um.. apa misalnya di kritisi undang-undang yang dibuat pemerintah itu. Pemerintah punya kegiatan apa punya aturan seperti ini kan gitu kan biasanya dikritisi gitu kan. Dari siapa, kan bisa dari pengamat. Tapi ini momentum, jadi momentum itu tidak perlu.. momentum itu sebenernya ya inilah peristiwa yang karena e.. rasa undang - undang itu dirasa tidak adil bagi rakyat itu makanya makane beritanya lebih bayak karena ya aksinya kan gitu.. terhadap dampak undang-undang itu. DS : Kalau di berita dua itu juga Pak, itu juga lebih menagarah pada perspektif korban ngoten pak.. apakah tidak memungkinkan untuk dikonfirmasi kepada pihak polisi itu Pak? SH : Kalau nggak salah itu kemarin, nggak ada konfirmasinya ya ini? kalo menurut beritanya? Apa nggak ada konfirmasine? DS : Berdasarkan informasi dari Bapaknya itu Pak, Bapak Demokrat. SH : E. e. Itu, tapi anu ya.. nggak ada konfirmasi dari pihak kepolisiannya ya? Beritanya? DS : Dari yang saya baca tidak ada Pak. SH : Itu mungkin ya.. Itu nek anu, hanya semacam ini aja Dek, efek dari kejadian itu, sehingga kan terjadi kekerasan opo terjadi kurang kontrol kan. Misalnya aparat itu sehingga nanti terjadi pemukulan itu reaksi dari rakyat, masyarakat, biasa itu jane, itu berta itu, sebenarna ya, menarik untuk diunggah kan gitu. Apalagi si anak, anak ketua partai..
203 kan gitu.. Itu dari sisi.. mestinya sih memang. . Yah ini kecepatan media online ya Dek ya, kadangkala itu.. DS : tuntutan..? SH : Ho.o.. karena polisi susah kan.. polisi susah dihubungi. Ya kan terus sing mukul siapa segitu buanyaknya kan nggak bisa tahu kan. DS : Tapi kalau suaramerdekasolo itu relasi dengan polisi, DPR, mahasiswa dan masyarakat umum itu seperti apa pak? SH : Ya semua anu ta Mbak sebagai yang berkompeten, semuanya jadi kita harus merangkul semuanya. Jadi kita hubungan baik dengan siapapun, dia kan harus dari pemerintah dari masyarakat, mahasiswa, polisi, nah itu yah ini sebenarnya untuk anu Dek untuk memperlancar proses kita dalam membuat berita gitu. Misalnya kan ada kejadian kaya seperti tadi, itu aparatnya dihubungi, kalau kita nggak kenal poisi kan mau konfirmasi kan susah.. sehingga harus kenal, terjalin komuniksi semua pihak. DS : Jadi meskipun ini dalam berita ini pro masyarakat nya lebih ke penolak omnibus law dan korban kekerasan, itu tapi suaramerdeka tetap menjalin hubungan baik dengan semuanya? SH : Oh ya ya.. pasti DS : Kalau politik media itu seperti apa Pak di suaramerdeka solo? Politik media terhadap Omnibus Law ini apakah ada ataukah netral-netral saja atau bagaimana? SH : Kalau politik media itu harus netral Dek.. nggak boleh, sebenarnya itu aturannya. Media itu wajib menjunjung tinggi kenetralan. Tidak berpihak. Itu konsep dasar ya.. Tapi sekarang kan beda ya.. Banyak pers sing berafiliasi dengan partai politik. Orang-orang politik punya media terus akhire media harus berx?zx?sssss. Tapi dari sisi media kita enggak. Media kita netral tidak berpihak pada siapapun. Menyuarakan yang sama. Tidak boleh media itu membela rakyat gitu
204 kan nggak, harus imbang. Jadi misalnya kebijakan pemerintah itu yang membuat Omnibus Law itu, apa sih yang baik buat pemerintah itu kan juga baik untuk masyarakat kan gitu. Jadi kan seolah-olah tidak menolak mentah-mentah kebijakan pemerintah, ada nilai baiknya, nilai positifnya, nah itu kan makanya harus tidak boleh memihak, harus netral. DS : Jadi itu memang ya.. wartawan masing-masing aja ya Pak berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing ngoten nggih pak nggih? SH : he.emm.. DS : Kalau sumber ekonomi media di suaramerdeka ini Pak yang .com? diperoleh dari? SH : Yang .com kita mengandalkan anu sih.. iya, 1) iklan terus e 2) kerja sama, jadi ada kerja sama dengan beberapa pihak. Terus ya sama viewer. Jadi pembaca kalau kita banyak nggawe tulisan kan ada nilainya to.. nilai bobotnya.. di google ads. Google AdSense itu lho namanya Dek. Kan berita-berita muncul, banyak pembaca, otomatis kita dapat juga dari.. DS : Kalau kondisi sosial ekonomi saat Omnibus Law sedang tinggi-tingginya peberitaannya, Oktober bulan lalu, tahun lalu itu bagaimana pak? Apakah meningkat atau biasa saja atau bagaimana? SH : Ya tentu saja kan pembacanya banyak to Dek, sehingga berpengaruh pada kondisi sosial-nya, kondisi wartawannya kan, jadi semakin banyak berita-berita yang muncul kita juga makin banyak pembacanya, jadi kondisi sosial kita jadi lebih baik to. DS : Jadi kalau untuk iklannya itu bagaimana Pak? SH : Iklannya biasanya kita melalui hmm.. google sih.. lebih mayoritas dari google dapat dilihat kita dapat berapa persennya itu yang iklan.. terus pendapatan yang kita peroleh sekarang kan dari kerja sama-kerja sama
205 itu yang dari berbagai pihak. DS : Seperti? SH : Ya seperti kaya kita kerja sama dengan UNS. Kita kerja sama dengan UMS. Ada kita berita-berita itu yang kita sign kontrak satu tahun. Berita kita bikin di online satu tahun itu. DS : Kalau demikian itu pemberitaannya penulisannya itu dari UNS atau dari Suara Merdeka? SH : Itu anu, jadi ada kegiatan-kegiatan kita yang nulis atau mereka punya materi ya kita.. apa.. kita misalnya.. materinya kurang bagus kan kita harus benahi dulu biar menjadi berita yang bagus kan gitu terus kita tayangkan. Banyak kerja sama sih yang kita lakukan, dengan UNS, UMS, atau infone klaten. Nah ini dalam waktu deket IAIN, banyak gitu kerjasama-kerja sama. DS : Untuk yang slogan kemudian prinsip pemberitaan itu di google kayaknya nggak ada itu pak.. SH : Apa iya ta? Nek visi misi ada ta Dek?! Tapi korannya ya? Nek visi misi kita belum sih.. belum ada sih.. belum ada yang slogan-slogan.. DS : Kalau yang gini-gini.. Perekat komunitas Jawa Tengah itu slogan pak? SH : Kalau itu kan tagline-nya Suara Merdeka ta? tagline tagline Suara Merdeka itu.. yang koran. Yang online-nya belum. DS : Kalau prinsip pemberitaan itu bagaimana Pak? di suaramerdeka? SH : Ya prinsipnya ya.. ya pokok e mug patuh kepada anu aja, mematuhi mengacu pada kode etik jurnalistik. itu aja prinsipnya. Jadi di situ kan ada semacem 5W1H. Iya kan.. itu suatu prinsip.. yang harus dilakukan seorang wartawan di suaramerdeka online. DS : Pak kembali ke berita yang sepotong-potong tadi kan.. menimbulkan perspektif dari hanya salah satu sudut pandang gitu Pak. Kalau demikian itu jadi terlihat kurang berimbang ngoten lhe Pak.. kalau itu
206 bagaimana ya Pak, pandangan Suara Merdeka? SH : Ya kalau kita berusaha ya.. berusaha untuk berimbang ya mungkin dengan berbagai cara, tapi kadangkala itu kan nggak bisa e semuanya terealisasi, kan gitu.. misalnya itu ada kejadian pemukulan, nah di saat itu mungkin polisi juga susah dihubungi.. atau dia tidak bersedia komentar, kita sebenarnya sudah berusaha, toh kalaupun online itu memang harus berkesinambungan, jadi mungkin suatu hari lagi, di lain hari akan ada berita cover both side. pokoknya imbang. Nek bagi media kan harus gitu.. Wajib. Wajib. DS : Jadi penyeimbangnya itu di berita lainnya lagi, selanjutnya-seanjutnya lagi gitu ya pak? SH : Hu.um, biasanya gitu.. DS : Memang karakteristik online itu sepotong-potong gitu ya pak? SH : He.em betul. Betul. Karena kan itu karakter online itu tidak harus berita panjang.. Kita dua paragraf empat paragraf itu sudah cukup, nah nanti di berita selanjutnya, kaya kemarin di berita mahasiswa UNS setelah diksar Menwa meninggal dunia itu ta? berta kemarin itu santer kita beritakan. Nah di situ tu kita ada cover both side, nah ada dari keluarganya, ada dari pihak UNS-nya, ada dari pihak kepolisian-nya. Kan itu komplit berita seperti itu bisa Anda analisis berita-berita yang hari ini tentang hari meniggal seorang mahasiswa karena habis diksar Menwa itu kan? Itu imbang.. Dari keluarga, dari pihak polisi, dari UNS, dari panitianya.. Nah ini dari panitianya ini belum bisa kita hubungi, mereka kan cenderung seperti tidak mau diekspos tapi kan UNS sebagai perwakilan kan gitu? Lha itulah berita yang harus step by step.. sepotong-potong itu maksudnya dari ini ini itu kan komplit.. DS : Jadi meskipun berita pertama itu dari sudut pandang mana, berita dua dari sudut pandang siapa gitu? SH : He.em.. he.em, betul.. gitu..
207 DS : Sudah Pak.. Tinggal ini mau minta izin foto struktur organisasi. SH : (memanggil staf, menanyakan struktur organisasi dan memintakan dicetakkan) DS : Pak, maaf mau tanya, suaramerdeka solo sekarang ganti nama jadi ya Pak? SH : ...Sekarang kita menginduk pada ... itu betul-betul subdomainnya Kalau kita kan punya online kita yang di Semarang Solo subdomainnya dari itu yang resmi gitu. Menginduk ke DS : Kalau dulu namanya SH : He.em.. iya.. DS : Jadi emang ganti ya Pak ya? SH : He.em Cuma ini aja.. DS : Jadi judul skripsi saya gak papa ya Pak, nggak ganti? SH : Nggak papa-nggak papa.. SH : Kalau di Suaramerdeka solo sini tugas editor apa saja ya Pak? Apa yang harus diperhatikan editor sebelum memublikasikan berita? SH : ... Kalimat sing santun, tulisan itu harus bener-bener.. nggawe kalimat e jangan sampek menimbulkan kalimat sing kasar.. sing menimbulkan kalimat sing mengundang opo misalnya.. kasus perkosaan pun kan tidak sampe vulgar.. iki diperkosa berapa kali.. itu kan nggak.. suaramerdeka nggak mungkin kaya begitu. Pemberitaan kita itu cenderung yang lebih santun.. lebih halus. dari kalimat-kalimatnya. Intinya ya harus ini.. ada tatabahasa-tatabahasa yang harus yang baik lah. Dengan pakai kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang tidak menimbulkan apa emm.. efek dari kalimat itu. DS : Terlepas dari itu, bahasanya itu mohon maaf di sini cukup banyak ya Pak salah ketik, atau itu lho kurang berdasar PUEBI. :D
208 SH : Hmm he.em.. ya mungkin online itu karena kecepatan ya Dek. Kadangkala, lebih cenderung nek biasane nek koran kita lebih.. itu memang aturan. Kalau di koran itu harus proses panjang kan.. dari wartawannya, ngolah berita, nanti editor, redaktur pelaksana harus dicek dulu. Kalau ini kan anya melalui wartawan, editor, langsung, biasanya kadang-kadang tanpa konsultasi dengan redaktur/pimred. Langsung diunggahke gitu beritanya. Mungkin salah ketik, mungkin ya bahasane kurang pas, itu ya karena.. nek di online itu harus.. biasanya kalau salah-salah gitu itu ya agak wajar sih.. DS : Nggih..? hehe SH : Kadang digawe berita berikutnya.. DS : Kalau di sini editornya ada Pak Tanto dan siapa? SH : Mas Setyo karo Mas Susilo. DS : Ada tiga orang ya Pak? SH : He.em. DS : Mohon maaf Pak, mau mengulang, jadi kalau kedua berita ini dari inisiasi wartawan sendiri. SH : Betul. DS : Kemudian langsung ke editor, jadi tidak melalui redaktur pelaksana? SH : Enggak. Kalau online enggak. Kalau itu sing-sing koran Dek. DS : Kalau tugas wewenang dari struktur organisasi sini ada dokumennya tidak ya Pak? SH : Apa ya. Ketok e nggak ada .. ya nanti nek dibikin sesuai tupoksinya aja.. ya tugasnya.. DS : Untuk kontrol kualitas tadi berdasar wartawan dan dikonfirmasi editor Pak? SH : He.em. (Menyerahan berkas cetak struktur organisasi DS : Terima kasih Pak.. Pak, mau izin dokumentasi, foto-foto boleh Pak?
209 Foto sama Pak Tanto dan foto kantor sini ini. (Foto-foto, berterima kasih, kemudian pamit pulang) B. Data Hasil Wawancara dengan Wartawan Hari, tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021 Waktu mulai‒selesai : 12.30‒13.00 WIB Nama narasumber : Heru Susilo Instansi : Suara Merdeka Solo Jabatan : Wartawan Usia : 42 tahun Pendidikan terakhir : S1 Fakultas Hukum DS : Permisi Pak.. HS : Ya silakan.. gimana-gimana apa yang bisa dibantu? DS : Terima kasih Pak.. sebelumnya perkenalkan.. Saya Dwi Setyaningsih Pak, dari Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. Mohon maaf sudah mengganggu ya Pak.. dan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu dan berkenan membantu saya dalam melengkapi data peneitian skripsi saya. Saya bermaksud mau mewawancarai Bapak terkait proses penyajian berita dengan objek berita dan pertanyaan sesuai yang telah saya lampirkan di pesan kemarin nggih Pak. HS : Oh iya.. saya nggak baca malahan.. DS : (menunjukkan berita 1) ini Pak HS : Oh ya.. DS : Maaf, langsung ke pertanyaan saja ya Pak.. berdasar analisis saya terhadap berita tersebut, bisa dikatakan bahwa itu cenderung pro-masyarakat penolak Omnibus Law. Hal tersebut karena hanya mengover dari satu sudut pandang, sehingga kurang imbang. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana proses penyajian berita tersebut dan kenapa representasi Omnibus Law di pemberitaan Suaramerdeka cenderung negatif?
210 HS : Ya, itu tadi karena pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait dengan itu beda-beda. Apa yang mereka terima itu kan jarene-jerene-jarene. Di satu sisi pemerintah pusat juga tidak bisa menjelaskan itu secara detail. Jadi kalau bahasane padahal kultur masyarakat kita itu cepet sekali menerima sesuatu yang nguehh..! ya sudah ketika ad ayang memberikan terlepas dari ada yang menumpangi isu itu lho ya.. terlepas dari itu, itu menjadi konsumsi mereka karena kesehariannya mereka itu bekerja buruh dan kebetulan dibahas di dalam Omibus Law. DS : iya terutama ini fokusnya kenapa yang dipermasalahkan itu yang cipta kerja itu, kenapa yang lainnya itu tenggelam gitu ta Pak? Yang rame itu kan yang ini Cipta Kerja. HS : Ya karena poin-poin yang dianggap kontroversi dan e.. banyak sektor kegitan masyarakat profesi mereka buruh. Rata-rata masyarakat kita buruh. Berapa persen yang buruhnya? Ketika ada undang-undang yang kaitannya dengan hak hajat hidup mereka, pasti mereka akan bereaksi. Nah cocok nggak? Mereka menyuarakan itu, terlebih mereka punya serikat pekerja, serikat buruh, bah itu yang mereka kaji dan mereka telaah. Lha iki ra cocok, mosok UMK-ku dadi ngene, penentuannya seperti ini, nah itu kan ada penentuan UMK itu tidak berdasar apa, bah itu cuti hilang, melahirkan, dan sebagainya. Nah isu-isu itu kan yang dulu dan itu yang selalu disuarakan buruh. DS : memang bersumber dari masyarakat buruh gitu fokusnya.. HS : iya, iya, disitu. Ada juga yang dari politisi yang e.. mungkin tidak sejalan dengan pemerintah, aktivis, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Ada yang menyoroti... akhirnya kan menjadi.. kenapa bukan persoalan yang lain tidak menjadi viral, ya itu tadi, rata-rata yang tersentil dengan kehidupan hajat hidup orang banyak masyarakat di lingkungan kita, buruh tadi. Tetanggane njenengan pasti ada yang kerja di perusahaan, saudara mungkin ada yang di perusahaan, lho nek
211 aku kerja di perusahaan aturan yang menaungi saya saja seperti ini apa aku ra bereaksi kan gitu? Kalau kasusnya yang ini itu kalau kaitannya dengan balance-nya, ya ini memang boleh dikatakan tidak balance. Nah dalam strategi berita media online itu biasanya gini, ketika ada suatu peristiwa seperti ini, nanti konfirmasinya ada di berita mungkin di artikel selanjutnya. Nanti kan seperti itu. Beda dengan media cetak. Media cetak itu sifatnya praskler presklar.. sekali penulisan lengkap dengan narasumber lengkap dengan keberimbangan ini ada tanggapan dari ini dari itu. Media online pun bisa, cuma kan cenderungannya media online itu kalau tulisannya dibuat terlalu panjang, orang akan bosen membacanya. Jadi kan rata-rata pendek-pendek dan sebagainya. Yang penting menunjukkan bahwa ada peristiwa ini di sana, terkait dengan ini, jadi mereka mau menyuarakan keresahan ketika Omnibus Law ini nanti jadi disahkan. Karena ya ada beberapa masalah kontroversial kan pada saat itu katanya dengan undang-undang tenaga kerja, buruh kan jadi seperti itu. DS : Mohon maaf tadi istilahnya tadi apa presclear atau apa? Bagaimana penulisannya? HS : presklar gitu aja. Cara-carane wis mateng. Presklar, di tempat saya gitu. Di Suara Merdeka kalau sudah mateng, presklar gitu. DS : Jadi anu Pak.. untuk prinsip penulisan berita yang cetak dengan prinsip penulisan berita yang online itu berbeda ya pak? HS : Berbeda, metodenya berbeda. Kadang-kadang kalau di online itu ya tetap prinsipnya sih sama, ada unsur 5W1H-nya itu cuma ya.. Cuma dari sisi kedalamannya. Kedalaman sebuah materi itu berbeda, penyajiannya itu berbeda. Apa lagi? DS : Bagaimanakah standar kualitas suatu berita? khususnya ini online Pak. HS : Standar kualitas? Ya prinsipnya kalau yang namanya berita itu ya..
212 produk jurnalistik. Produk jurnalistik tetep harus mengedepankan fakta. Standarnya memang ketika itu fakta dan bukan hoaks atau lainnya. Standarnya di situ. Tetap berita itu harus didasari dengan fakta yang ada di lapangan, fakta yang kita temukan. DS : Faktor lain dari fakta mungkin ada lagi Pak HS : E.. Apa ya? DS : Kebahasaannya Pak? HS : Hmm kalau bahasa, bahasa di online itu cenderung pada bahasa-bahasa mengikuti tren. Mengikuti tren yang ada di masyarakat. Karena di online itu lebih simpel. Jadi itu kaitannya dengan mungkin nanti di mesin pencarian itu misalnya, kita dengar istilah galau seperti itu. Dalam media cetak itu menulis kata galau mungkin di judul atau di apa gitu agak sedikit-sedikit aneh jadi ditinggalkan, tapi kalau di media online misalkan, menteri ini galau, seperti itu, bupati ini galau kaitannya dengan itu, tidak masalah, itu sah-sah saja. Karena kaitannya dengan e.. menyajikan berita yang supaya lebih menarik, dan kalau misalkan ada yang klik golek kata galau tadi, minimal kita akan kasih nyanthol ning nggone Google. Jadi lebih pada bahasa-bahasa yang simpel, yang ringan, dan mudah dipahami oleh netizen. Kalau online.. DS : Kalau Bapak sendiri mengontrol kualitas berita yang Bapak hasilkan itu bagaimana Pak, caranya Pak? HS : Kita lihat dari respons pembaca kalau renspons dari pembaca itu nanti 1) masih kaitannya dengan isu, isu yang kita angkat itu seperti apa. Respon kan kita ada misalkan kita menulis berita respons masyarakat itu seperti apa. Artinya respons itu, ketika ada berita seperti ini, dilempar ke publik, bagaimana tanggapan publik biasanya kan mereka ada yang namanya komen, like, dan sebagainya itu kan. Dari sana kan bisa kita lihat sejauh mana sih tulisan-tulisan kita sampai di masyarakat. Bagaimana reaksi mereka. Nah secara daring, dari itu kita
213 lihat apakah ini secara kualitas masuk atau secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi termasuk dengan menelaah penulisan-penulisan yang ada di dalam penulisan berita itu tidak sekadar memproduksi tulisan. Jadi sebelum naik, kita telaah dulu, mana saja bahasa-bahasa yang mungkin e.. sebenarnya mengganggu dan lain sebagainya itu istilahnya yang SARA, atau apa itu kan yang kita hindari. Jadi secara dishare dulu, disaring dulu sebelum di-upload. DS : Pak tolong diceritakan untuk proses pembuatan berita dari proses awalnya hingga proses penyajian, itu prosesnya seperti apa Pak? HS : Prosesnya kita ya seperti biasa saja kalau di lapangan, kalau yang namanya wartawan itu ke lapangan ketemu.. yang pertama itu isu dulu. Yang kita mainkan adalah isunya dulu. Hari ini kita mau ngapain? Kita akan garap apa? Misalkan isu BBM langka, yaudah yang kaitannya dengan BBM itu siapa, masyarakat, yang mengonsumsi bbm itu ada entah itu pengusaha, transportasi, dan lain sebagainya, ke SPBU, dan misalkan kalau ada yang berwenang ya apa e.. apa ya istilahya atasnya Pertamina kita buat rangkaian itu dulu karena sudah ada kerangkanya. O.. BBM langka kenapa bisa langka? Nah setelah itu semua, unsur-unsur itu terpenuhi kita masuk ke meja komputer, kita buat penulisan, kita rangkai menjadi sebuah penulisan produk jurnalistik itu tadi. Jadi dari awal ya seperti itu. Kalau kita sekedar sama seperti orang mau ke sawah. Itu kan kita ke sawah itu betul di situ ada tanaman padi lha terus saya ke situ mau ngapain? Misalkan oh iya ki misalkan ada satu batang satu dua itu dimakan tikus, itu kita cari lhoh kok iso sebabnya seperti apa-seperti apa kok iso ngene? Sama ketika kita membuat suatu produk itu kita cari dulu isinya apa, persoalannya di mana, sukur-sukur ada solusinya seperti apa? Kok sampai ada kelangkaan BBM itu karena apa? Apakah pasokannya nah itu semua dirangkai menjadi sebuah tulisan produk jurnalistik yang disajikan itu.
214 DS : Kalau dikaitkan dengan ini, yang ini Pak.. ini itu juga permainan isu atau tiba-tiba terjadi saja? HS : Kalau ini kan sudah menjadi konsumsi isu nasional itu. Yang dulu, karena menyangkut banyak hal terutama yang paling dari sekian banyak Omnibus Law itu kan ada beberapa peraturan undang-undang ya nah yang paling menjadi kontroversi itu kan yang di Cipta Kerja. Sementara masyarakat di sini kan buruh banyak sekali. Nah itu memang sudah menjadi isu konsumsi publik dan masyarakat kadang juga menerima isu itu secara tidak utuh. Jadi mungkin hanya mendengar "O.. ngko nek Omnibus Law digedhok awak e dhewe rekasa." Nah ini kan menjadi konsumsi publik yang sangat mudah sekali ditelan mentah-mentah. Tanpa harus mengetahui sebenarnya Omnibus Law itu yang seperti apa sih? Yang digagas oleh pemerintah dan dewan itu seperti apa. Nah ini memang isu-isu nasional yang memang mau tidak mau kita harus mengikuti karena media massa itu kan sifatnya adalah apa ya.. memberikan pemahaman, menyampaikan informasi yang mungkin dari jauh lebih didekatkan, seperti itu. DS : Untuk Bapak sendiri itu relasinya dengan DPR, pengusaha, mahasiswa, itu apakah memang lebih dekat dengan mahasiswa dan buruh, atau bagaimana Pak? HS : Kalau yang pasti dengan narasumber ya? Dengan narasumber e.. yaa.. kita pandai-pandai menjalin kerjasama dan komunikasi. Jadi sama sih sebenarnya. E.. apa.. porsinya sama, tergatung kita kebutuhannya nanti misalkan saya akan berbicara soal, e.. Menwa, Menwa kan lagi rame ya? otomatis kan juga harus mencari narasumber biar balance juga dari mahasisa ataupun mungkin dari eks-Menwa.. Jadi keterkaitan dengan kedekatan dengan narasumber itu selalu ada, dan kita selalu menjalin komunikasi. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan statement mereka, kita sudah kenal, kita.. kita meminta konfirmasi mereka. Jadi
215 narasumber itu bagi seorang junalis itu adalah sesuatu yang utama. Karena dia, karena kita tidak mungkin mempunyai isu yang berbicara, njenengan atau saya yang menulis, menurut Heru kan nggak mungkin nanti diguyu, lambe-alambeku dhewe ditulis-tulis dhewe gitu kan.. Jadi saya harus mencari narasumber yang kompeten kalau kaitane perundang-undangan ya mestine, saya tidak bicara DPR ya, DPRD ajalah karena lingkungan kita terbatas di kabupaten, daerah. Yaudah ini masuknya di komisi berapa pendidikan misalkan o di komisi empat. Yaudah kita cari.. DS : Yang jadi permasalahan itu meski porsinya sama, tapi karena karakteristik berita online tadi yang sepotong-potong. Biasanya hanya dari satu sudut pandang saja itu ya Pak, permasalahannya di situ. HS : Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ada yang dipadetkan, juga.. Jadi sifatnya situasional, metode itu sebenernya. Ada metode-metode pemasaran tertentu di media online itu. Biar orang itu menjadi apa ya.. menarik.. ini pasti ada kelanjutannya. Saya buat satu isu, saya lempar suatu isu dulu, tanpa harus membuat narasumber yang apa yang bersangkutan. Misalkan, ada isu BBM langka, nah pertamina. Saya angkat dulu dari orang yang setiap hari berhubungan dengan BBM, entah transportasi, entah itu dari dunia pekerja, atau apapun itu masyarakat, selama selalu berhubungan degan BBM, saya angkat dulu. Saya pada saat yang sama setelah selesai dengan mereka, saya komunikasi dengan Pertamina. Oh ternyata seperti ini, tetapi nyuwun ngapunten, strateginya berbeda. Pertamina takturunkan di artikel berikutnya. Ada yang seperti itu. kalau saya turunkan di artikel yang ini, karena Pertamina penjelasane panjaang.. nggak mungkin, karena sifatnya di online itu lebih cepet, tidak bertele-tele, das des das des.. Kadang-kadang ada media online yang ... kadang ada yang gur klik by it. Ketika kita sudah klik ternyata berbeda dengan judul. Tertipu...
216 bisa saja sebenernya kita langsung masuk ke narasumber Pertamina dengan satu artikel itu bisa. Cuma sekali lagi lagi itu adalah strategi pemasaran. Jadi saya buat dua artikel. Oh ini lho kata Pertamina. Kenapa BBM langka, kenapa solar langka. DS : Untuk Bapak tahun lalu juga ingat tidak Pak, tentang Omnibus Law itu bapak juga mencover dari sisi pemerintah, dari pengusaha, gitu juga Pak? HS : Ada.. dari buruh kan terutama, dari pengusaha juga ada, kalau dari pemerintah ya.. itu tadi, kita sampaikan, pemerintah kalau di sini ya dari pemkab itu ya, mereka kan juga dapat informasi terkait dengan... Secara detailnya, pemerintah yang ada di sini yang kaitannya dengan pusat masih ... dari yang di pusat, jadi ada balance-nya. DS : Jadi diimbanginya dengan berita selanjutnya-selanjutnya gitu ya Pak ya? HS : Ya, itu tadi yang saya sampaikan ada yang berita selanjutnya, ada yang pada saat itu juga selesai di satu artikel saja. Tinggal kebutuhan, kalau memang itu isunya terus-terus-terus, ya itu tadi kan tetep running kan. Kan berita itu sifatnya running. Kalau isu ini masih bagus ya dikembangkan terus... sampai nanti ketika itu sudah digedok, kontroversi itu mungkin masih jalan ya.., tapi apapun itu, isunya sudah bukan penolakan lagi, tapi isunya adalah sudah ke MK kalau nanti apa namanya uji materi dengan undang-undang itu. Nah isunya sudah beda-beda lagi. DS : Masih terkait Omnibus Law ya Pak.. apa yang Bapak ketahui tentang Omnibus Law itu sendiri, Pak? HS : Ya itu tadi seperti yang taksampaikan di awal tadi, ada beberapa klaster-kalster di Omnibus Law itu pada prinsipnya kalo versinya pemerintah itu adalah menyederhanakan banyak aturan yang di dalam perundang-undangan yang mungkin buanyak sekali itu. Jadi mungkin
217 dunia usaha jadi akan lebih mudah. Kemudian.. cipta kerja itu akan lebih mensejahterakan buruh dan sebagainya. sepanjang yang kita ketahui, di situ sih, dan itu isu utama yang mereka usung. DS : Kemudian untuk lebih fokus berita ini ya Pak ya.. pesan apa yang ingin Bapak sampaikan dalam teks berita ini Pak? HS : Pada saat ini kan.. saya tadi matur pada saat ini kan baru RUU Cipta Kerja, masih RUU ya kalau nggak salah ini. belum di sahkan ya? Sudah disahkan apa belum? Kayakk e belum. Ada penolakan rame-rame. DS : Penolakan pengesahan. HS : Lha iya belum kan? DS : Ini tanggal 8 Oktober kalau nggak salah itu pengesahannya tangggal 5 Oktober. Jadi ini posisi sudah disahkan. HS : Ya artinya, kaitannya dengan ini ya apa bahwa masyarakat ini belum sepenuhnya bisa menerima undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama dengan undang-undang apalagi dulu sempat ada isu pada saat pengesahan itu rapate malem-malem dan lain sebagainya. Jadi ada banyak persoalan di balik pengesahan itu. lha itulah suara masyarakat yang menginginkan keterbukaan. Sebenernya keterbukaan. Kalau memang Omnibus Law itu seperti apa-seperti apa. Dan dari masyarakat menginginkan seperti itu. Suaramerdeka seperti itu.. artinya kita menyuarakan apa yang menjadi suara masyarakat, aspirasi masyarakat, terutama para buruh. Bahasanya seperti ini, kalau disajikan seperti itu apakah nanti mereka juga bisa tetep mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan yang di Omnibus Law itu. Intinya disitu. Jadi ketika ada sebuah kebijakan, kita mencoba menyuarakan, tugas media itu adalah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tidak harus selalu yang disampaikan itu didengar atau di apa gitu, poinnya bukan di situ, poinnya menyampaikan itu mungkin bisa menjadi
218 pertimbagan dari pemangku kebijakan. DS : Sudah Pak.. terima kasih atas waktunya... HS : iya.. DS : (berfoto, berterima kasih, berpamitan)
219 Lampiran 8. Data Hasil Wawancara di A. Data Hasil Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Hari, tanggal : Selasa, 9 November 2021 Waktu mulai‒selesai : 13.15‒13.55 WIB Nama narasumber : Danang Nur Ihsan Instansi : Solopos Jabatan : Redaktur Pelaksana Usia : 37 Pendidikan terakhir : S1 Ilmu Komunikasi UPN DS : Permisi Pak.. DNI : Iya, silakan.. DS : Terima kasih Pak.. Saya Dwi Setyaningsih Pak, dari Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. Sebelumnya mohon maf sudah mengganggu ya Pak.. dan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu dan berkenan membantu saya untuk melengkapi data penelitian skripsi saya. DNI : Iya.. gimana-gimana? DS : Jadi di sini, saya bermaksud mau mewawancarai Bapak terkait proses penyajian berita dengan objek berita dan pertanyaan sesuai yang telah saya lampirkan di pesan kemarin nggih Pak. Langsung saja ya Pak? DNI : Iya, boleh-boleh.. DS : Untuk praktik wacana. Untuk produksi teks itu kalau di sini struktur kerjanya itu bagaimana? DNI : Alur kerja konten ya.. Jadi e.. Alur kerja konten di itu jadi pertama yang harus pahami itu adalah, di itu reporternya menetapkan e istilahnya wartawan multichannel. Jadi istilahnya dia adalah wartawan Solopos media grup.. Dia adalah
220 bekerja untuk media bekerja juga untuk Koran Solopos, juga untuk radio dan berbagai channel yang lain. Nah, ujung lini terdepan ada reporter atau wartawan atau jurnalisnya. Merekalah yang mencari informasi e.. sumber berita, bahan pemberitaan di lapangan dengan melakukan reportase, wawancara, dan sebagainya. Nah dari repoter itulah, bahan berita itu kemudian ditulis mereka. Jadi reporter itu tugasnya mencari, kemudian menuliskan bahannya. Setelah ditulis, kemudian dia kirimkan ke news room. Di solopos ada newsroom, newsroom Solopos. Kemudian dari newsroom Solopos itu, orang yang ada di kantor, gate keeper-nyalah kalau istilah familiarnya redaktur gitu ya, nah disini mungkin menyebutnya manajer konten. Nah sebenernya ekonomi lah, oh ini, oh ya ini.. Kemudian dia bisa mengambil konten itu, baik yang ada di online ataupun yang di koran. Oke ini dipakai. Dalam konteks ini di konten online. Kemudian dari news room itu manajer konten itu memilih ohh ini saya ambil dia mengambil konten itu kemudian menyunting dan sebagainya mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, dilengkapi, dan sebagainya. Ejaannya, tatabahasanya, strukturya, dan sebagainya. Itu tugas manajer konten. Nah setelah manajer konten itu memperbaiki, mengolah, dia langsung memposting, memublikasikan di CMS-nya Di Content Management Sistem-nya. Ya sudah itu kemudian itu terpublish. Jadi alurnya semacam itu dari proses pencarian pengolahan sampai distribusinya. DS : Boleh saya simpulkan ya Pak.. Jadi kalau di itu yang pertama itu dari wartawan itu sendiri tidak ada arahan dari redaksi ya Pak yang DNI : Ada, nah ini nanti ini beda lagi. Ini tadi kan kita bicara alur konten
221 ya.. alur di mana sebuah konten itu dari bawah ke atas, nanti terkait yang kamu tanyakan adalah apakah ada direction nah itu nanti sangat beragam gitu ya. Ini tadi tadi baru alur kontennya.. terkait pada tema-tema, oh misalkan ada ini, tema-tema tertentu atau mana yang perlu diperdalam itu ada arahan. Jadi gini konten itu kenapa wartawan menulis konten itu, bisa jadi dia.. ada ide, yang kedua emang redaksi punya gambaran mungkin seperti ini, isunya diarahkan seperti ini, e.. nanti kira-kira nanti narasumbernya ini-ini-ini gitu. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Artinya bisa jadi wartawan berinisiatif gitu ya, bahkan kita mendorong wartawan itu harus punya ide, ide untuk create kontennya. Selain direction, perintah dari atasan.. Kalau ditarik lebih jauh alurnya, itu wartawan di Solopos, setiap malam dia bikin listing. Besok dia mau ngapain. Dia merencanakan. Saya, pada malam hari, mereka menyarikan list. Besok saya mau ngapain. Itu pada malam hari sekitar jam tujuh malam. Bersamaan itu pula, redaktur manajer konten dia merancang besok kira-kira kita mau menggarap isu apa saja. Gitu. Nah tapi di besok, misalkan besoknya dinamika di lapangan bisa jadi berubah-ubah. Nah, nanti hasil rancangan itu sekitar ini jam berapa, nah sekitar jam segini ini (pukul 1 lebih), ini di grup itu sudah rame. Reporter hari ini dapet apa saja. Redaktur hasil rancangannya seperti apa, bisa jadi kalau yang pertama, pertanyaanmu tadi adalah konteks alur kontennya. Kemudian kamu nyambung itu, itu adalah bagaimana e sebuah konten itu e apa ya.. istilahnya apakah ada direction, apakah dia tidak mendapat direction, bisa jadi itu murn ide reporter, dia merancang oh mungkin besok mau bikin ini, bisa juga dia direction dari e kantor. DS : Berarti ada dua, inisiatif wartawan sendiri dan arahan dari redaktur.. DNI : He.em.
222 DS : Itu sekaligus menjawab pola bagan kerja juga ya Pak? DNI : Iya, alurnya ya tadi ya.. DS : Kalau dari itu standar berita yang berkualitas itu seperti apa Pak? DNI : E.. Saya pikir tidak jauh berbeda dengan standar pemberitaan di media manapun. Pertama kan platform online itu hanya salah satu platform. E.. kemudian koran itu platform yang berbeda juga. Standar sebenarnya sama tidak jauh bebeda. Nah kemudian apa sih parameter standar kerja yang menjadi acuan ya tentu paling gampang adalah Undang-Undang Pers. Kemudian kode etik jurnalistik. Gitu kan.. itu lebih detail lagi. Kemudian bagaimana cara, proses, dan sebagainya itu menggunakan standar e.. sembilan.. kalau sekarang sembilan plus satu elemen jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosentiels. Jadi itu adalah standar-standar yang saya pikir tidak jauh berbeda. Oke misalkan e.. konten itu tidak boleh apa, plagiasi, konten yang diikin reporter ya.. kemudian dia harus membikin sendiri. kemudian e.. melakukan reportase, berimbang, tidak berniat buruk, dan sebagainya. Seperti apa, standar-standar yang ada dalam kode etik. Sebetulnya sama dalam yang dilakukan di ataupun di Koran Solopos itu standarnya sama. Cuma beda platformnya saja. DS : Kalau yang dot com dan cetak itu jadinya sama? Standarnya? DNI : standarnya sama, tetapi kan nanti kan ini standarnya sama ini standarnya seperti ini. ini platform koran, ini platform cetak. Nah ketika standar sama dengan platform yang berbeda ini seperti apa, nanti kan perbedaannya di mana, pakacging, kemasannya. Cara memilih judulnya, penggunaan judulnya. Pemilihan angle-nya. E, mungkin kalo judul-judul di dot com aturannya lebih memancing orang, memancaing orang untuk mau membaca, nanti kalo judul di
223 koran lebih strength ya. Strength itu lebih ini gitu ya. Misalkan massa tolak Omnibus Law gitu ya, itu misalkan judul di koran. Tapi kalau judul di online bisa jadi, sempat kocar-kacir, mahasiswa dibubarkan saat demo Omnibus Law. Semacam itu gitu. Tapi kan ya standarnya sama. Nah pengemasannya saja pakacging-nya saja, kenapa dibedakan? Ya karena marketnya berbeda. DS : Jadi untuk karakteristik berita online yang berkualitas itu sama dengan prinsip pemberitaan yang berimbang, kemudian akurat, ngoten niku Pak? DNI : Iya. Ini kan.. itu kan prinsip itu prinsip dasarnya itu nggak berubah. DS : kalau yang di dot com itu, kan di hasil penelitian saya itu kan mengindikasikan citra yang negatif, itu.. DNI : citra atau tone? DS : Representasi pemberitaannya cenderung negatif itu karena anu Pak.. sudut pandang yang ditampilkan itu dari pihak penolak Omnibus Law. Itu apakah dari keberimbangan berita itu bagaimana Pak itu di sini? DNI : Oke, kita melihatnya konteksnya kita melihatnya menjadi e.. pertama, e.. ini nanti aku balik tanya nih, kenapa kamu ambil sampel tangl 4 sampai tanggal 10? DS : Itu karena Google Trend-nya menunjukkan kenaikan tertinggi. DNI : oke, kenapa Google Trend-nya naik? Karena pada saat itu ramai demo Omnibus Law. DS : Iya. Karena setelah pengesahan itu rame penolakan-penolakan itu. DNI : iya, oke-oke. Berarti di situ areanya adalah ramainya penolakan. Demo dan sebagainya. Nah ini kalau menggunakan bahasa, simpelnya gini. Kalau kamu menggunakan range itu, memilih, kamu membatasi area itu, ini sampai ini. kamu kan memframe. Aku tidak akan masuk ke situ. Aku memberikan gambaran itu apakah
224 berimbang, ya kalau dalam konteks berita online itu bisa jadi itu berita itu yang ditulis kenapa dari pendemo saja? Ya itu karena sedang momentum orang berdemo. Pertanyaannya adalah, ketika kita.. ada peristiwa. Ada peristiwa demonstrasi menolak Omnibus Law. Jadi kita menceritakan peristiwa itu. Bahwa pada event lain, pada momen lain ada orang atau ada pihak, entah itu pemerintah, entah itu pengamat yang mendukung Omnibus Law, bisa jadi ada. Dan bisa jadi itu range bukan di area-area waktu itu. Sebelumnya atau sesudahnya. Pada saat range itu, kita lihat momentumnya. Ini momentumnya adalah ketika orang sedang berdemo. Ini sebenernya mungkin konteksnya adalah e kita melihat suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Ada orang berdemo. Apa yang kita tuliskan adalah apa yang terjadi di lapangan. Dan apa yang mereka suarakan. Itu sih. DS : boleh saya simpulkan ya Pak, untuk keberimbangan di itu sebenernya tergantung momentum, gitu? Kadang kalo hari ini, konteks sosial masyarakat itu sedang begini. DNI : jadi bukan ke momentum ya lebih ke konteks itu tadi. Artinya gini, ambil contoh, pro-kontra apa ya.. banyak sekali pro-kontra. Ada satu faktor, jadi di media online mungkin sedikit berbeda dengan cetak. Nah ini karakter lagi, karakter konten. Apa itu, model running news. Ini yang membedakan ini. misalkan ini berita Omnibus Law nih. Ini tolak Omnibus Law gitu kan. Di koran itu jadi satu berita baik yang menolak, baik yang mendukung itu digabungkan. Nanti kalau kamu pakai analisis wacana, atau isi, atau framing, nanti bisa bertanya, kenapa yang menolak di atas, yang mendukung di bawah? Gitu itu kan ini kan logika, kalau dikalkulasi kenapa jumlah alinea yang menolak itu lebih banyak daripada yang mendukung, ini di koran. Kalo di Online, karena modelnya running
225 news, ya peristiwa demi peristiwa. Gitu. Jadi ya itu tadi. Ini ada pengamat yang ngomong mendukung. Atau ada pihak yang menolak gitu, ya kita memberikan ruang untuk semua itu. Pertanyaannya apakah itu bisa imbang, e, ukurannya itu bisa sama persis, kadarnya sama persis, itu tidak akan bisa seperti itu. Berimbang itu sudut pandangnya itu bukan berarti harus.. misalkan kalau yang nolak beritanya 50 yang menerima 50 mungkin bukan semacam itu. Tetapi kita memberikan ruang yang sama kepada mereka untuk masuk di area ini, area perdebatan ini lah. Area perdebatan Omnibus Law. Itu sih. DS : Di itu keberimbangannya itu juga anu Pak.. misal kalo hari ini ini dari pihak penolak, besok-besok dari sudut pandang yang lainnya, berarti berkelanjutan gitu ya Pak? DNI : iya modelnya berkelanjutan. DS : jadi sepotong-potong tapi berkelanjutan..? DNI : Iya. Iya. Jadi ini memang karakternya semacam itu. Kalau kamu melihat di.. ini nanti memang pertanyaannya nanti ada bias kan gitu? Maksudnya bias kan gini. Bisa jadi kamu baca yang nolak, tapi kamu baca di hari selanjutnya nggak baca yang mendukung. Gitu kan? Akhirnya kan kontesnya menjadi tidak utuh, iya, ini menjadi tantangan di media online adalah di situ. Pertanyaannnya jadi adakah peluang untuk bias gitu? Akhirnya orang tidak mendapatkan informasi utuh seperti informasi e.. itu tantangan di media online seperti itu. Bagaimana memberikan ruang e.. konten yang utuh gitu.. apa, meminimalisir bias gitu. Nah ini proses aku pikir belum sesempurna itu, tapi berusaha untuk meminimalisir bias iya. Tapi bahwa oh ini misalkan. Itu bisa jadi konten running itu kelemahan konten running itu adalah ketika kamu membaca berita pertama dan tidak membaca berita selanjutya
226 gitu kan, atau saya hanya membaca konten kedua, tidak yang pertama atau ketiga. Nah itu kelemahan running news itu di situ. Dan di situ ada banyak kelemahan, iya. DS : Memang karakteristik online itu begitu itu ya Pak ya? DNI : kecenderungannya, walaupun tidak selalu media online semacam itu. Tidak semua ya. Nah kan bisa jadi.. kenapa saya bilang tidak semua? Karena bisa jadi dalam satu platform itu.. fitur-fitur yang berbeda-beda. Maksudnya tuh gini. Kalau kamu baca, ambil contoh ya, gitu ya? ada beberapa artikel, punya kompas ID. Kompas ID itu yang bacanya harus berlangganan. Harus mbayar, tapi dia dapat konteks konten secara utuh lengkap. Atau di di konten premiumnya itu di dalamnya itu ada konten-konten yang memberikan konten secara lebih utuh, panjang tulisannya. Kedalaman, kadang dilengkapi materi-materi, e grafis, dan sebagainya. Itu untuk memberikan ini .. yang lebih utuh gitu. Nah tapi memang itu belum semua media seperti itu. Solopos mengarah ke sana iya, tapi masih jauh dari sempurna iya juga. DS : dilanjutkan ke konsumsi teks ya Pak, bisa dihubungkan ya Pak, kalau konsumsi teks masyarakat sekitar, Indonesia mayoritas suka yang pendek-pendek juga.. Jadi kalau untuk yang lebih panjang itu, ya kayaknya juga kurang diminati masyarakat ya Pak? DNI : Sebenernya nggak juga, cuma kalau market itu. Kalau kamu baca Tirto.id gitu ya, ambil contoh Tirto.id itu kontennya kan deep. Sebagian deep kan gitu. Dan yang baca banyak. grup ya itu juga pernah punya .. itu kontennya deep juga, yang baca memang belum sebanyak Tapi itu ada ceruk pasar tersendiri itu ada. Walaupun market secara umum itu tetep lebih yang instan, cepet, gitu. Kalau kita lihat perilaku oran gbaca itu bukan lagi tidak selalu orang baca konten. Itu bukan lagi baca di
227 websitenya media online. Tapi dia baca dari mana? Dari medsos kan gitu. Dia buka IG kan gitu. Oh ada berita ini. Hanya tiga alinea bahkan. Dia baca tiga alinea cukup informasi itu. Nah padahal di sini itu belum terbaca. Nah itu kan potensi menimbulkan bias. Nah ini kaitannya dengan perilaku pembaca juga. DS : Kalau target pasar itu wilayah Jawa Tengah atau bagaimana Pak? Pak: itu tidak terbatas area, kalau pembaca ini kamu menggunakan range pembaca penelitianmu atau range pembaca sekarang? jauh beda ya Pak? DNI : E.. hampir mirip sih. Nggak jauh beda, tapi areanya adalah pembaca itu pembaca dari wilayah Solo dan sekitarnya itu berada di tingkat empat. Pertama itu Jakarta, Surabaya, areanya ya, kemudian Jabodetabek, Medan, baru Solo. Jadi pembaca terbanyak kita itu. Solo banyak tetapi bukan yang paling banyak. Jadi areanya tidak dibatasi wilayah. DS : kalau untuk usia itu umum ya Pak? DNI : pembaca kita terbesar itu rangenya berapa ya.. kita paling banyak sepertnya di kisaran 25-35 lah untuk average secara umum mungkin di usia e bentar. Mungkin berikutnya di usia ya kita terbanyak.. e.. periode penelitianmu ta? Takbuain data, lali.. di periode penelitianmu pada saat kamu meneliti, itu di usia 24-35, setelah itu 18-24, baru 35-44. Tapi kalau secara general itu ya hampir sama, 25-34, tapi yang kedua itu bukan lagi 18-24 tapi 35-44. Dari demografi gender ya, laki perempuan, di waktu periode penelitianmu, hampir berimbang sih. 52/48 lah. Femalenya lebih banyak. Tapi average sebenernya malenya lebih banyak tapi tipis. Ya, malenya itu di laki-laki di kisaran 53, 54, sisanya female. DS : baik Pak, selanjutnya ya Pak.. kalau Bapak sendiri melihat Omnibus
228 Law itu menariknya seperti apa, kemudian apakah kalau disandingkan dengan itu dengan pembaca, ranking pemberitaan juga itu rata-rata pemberitan itu tinggi kaalu Omnibus Law ya Pak cenderungnya? DNI : nggak terlalu. biasa saja kalau sebenernya konten Omnibus Law ya? Jadi gini. Setiap media itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi bisa jadi di gitu ya. Ya Omnibus Law mungkin tinggi ya. Tapi di tempat kita ya, biasa saja. Nggak terlalu tinggi. DS : Kalau boleh tahu Pak, rata-rata pemberitaan itu per bulan di sini berapa, kalau dibandingkan dengan Omnibus Law itu apakah Omnibus Law itu lebih tinggi atau lebih rendah? DNI : rata-rata konten per bulan atau jumlah page view atau berita rata-rata dibaca berapa oran gitu? Atau gimana? DS : apakah jumlah berita Omnibus Law yang dihasilkan bulan Oktober 2020 itu lebih banyak/tinggi? DNI : jadi kalau produksi berita kita itu kan kalo di Oktober, kita sehari itu produksi sekitar 150-an konten ya? Produksi kuantiti. .. view pada Oktober itu berapa ya, tapi secara umum gini. Mungkin averagenya di kisaran e.. satu konten itu isaran dua ribu sampe ratusan ribu. Kan beda-beda ini rentangnya. Sangat beragam. E.. aku buka cek Omnibus Law itu dia paling di kisaran dua ribu, lima ribu, nggak tinggi lah ya, aku melihatnya nggak terlalu tinggi sih.. ya.. lumayan.. lah.. target. Tapi kalau dibandingkan dengan konten-konten lain yang sesuai segmen pasar kita. E.. ya kecil. Kaya ngobrol ini satu konten bisa di.. sampai delapan ratus ribu orang. Tapi kalau Omnibus Law kemarin, dua ribu, empat ribu, lima ribu user gitu. DS : kalau wartawan sendiri itu berapa berita ya Pak ya, ada standanya? Minimalnya berapa?
229 DNI : ada. Minimal sekitar empat. Kalau redaktur itu, dia harus menyunting ya minimal tujuh belas berita. Dwi: kerjaan redaktur saat Oktober 2020 apakah beban kerjanya makin tinggi? Pak: sama sih ya, over all ya.. kita melihatnya Omnibus Law menarik secara isu. Itu aku menganggapnya peristiwa hard ya, hard politics sebetulnya ya.. hard politic itu sebetulnya ya menarik sih.. tapi pembaca kita salah satu ini kan pembaca kita.. konten hard politic tetap kita bikin. Tetapi e.. di market kita itu memang bukan arah-arah yang konten hard banget gitu. Konten yang lebih soft. Yang lebih ringan gitu. Karena nggak semua orang itu pengen baca berita hard kan.. mungkin penelitian soal kunjungan tips bercinta gitu.. aku.. temanya jangan serius-serius. DS : : jadi untuk rata-rata beritanya itu ya normal-normal saja ya Pak.. tidak ada peningkatan-peningkatan.. signifikan. DNI : Oktober kemarin itu. Berapa ya.. nggak ada perubahan sih, average sama. DS : rata-rata pembacanya tadi dua ribu sampai lima ribuan ya Pak? DNI : bisa segitu. Rentangnya itu menjadi rentang yang sangat lebar karena ada yang sekitar dua ribu tapi ada yang satu konten itu sampai ratusan ribu. Tapi kalau menggunakan rata-rata itu mungkin di kisaran dua ribu sampai sepuluh ribuan sih. DS : kalau spesifik di Omnibus Law itu bagaimana Pak? DNI : apa? Traffic-nya? Iya itu tadi, standar lah.. DS : lanjut ke praktik sosiokultural ya Pak ya.. di dimensi sosial itu Pak, wartawan itu bagaimana ya untuk relasi dengan pemerintah seperti DPRD, kepolisian, pengusaha, mahasiswa, aktivis, dan lain sebagainya. Itu kalau itu bagaimana relasinya dengan narasumber-narasumber tersebut?
230 DNI : kita menjalin relasi dengan siapapun, karena ini realsi ini sebanyak mungkin kita harus punya relasi. Ini bahkan mejadi standar seorang jurnalis. Wartawan itu haru spunya relasi, punya jejaring istilahnya. Tantangan dalam mengcreate sebuah konten untuk menjaga independensi. Itu adalah dia berusaha e.. tidak masuk ruang opini dia, atau pandangan dia gitu terhadap suatu isu. Artinya gini. E.. mungkin gitu.. saya yakin punya pandangan menolak Omnibus Law gitu. Tapi ketiak itu saya harus wawancara dengan pengusaha, yang dia mendukung, ya saya hanya menggunakan fakta psikologisnya pengacara itu. Itu kan menariknya menjadi jurnalis itu kan seperti itu. Artinya semua realsi ya pasti dibangun sama, memberikan e.. mereka sebagai kolega lah, sama. DS : beralih ke praktik institusional, terkait dengan sumber ekonomi media saat itu bagaimana memandang topik Omnibus Law apaa ini memungkinkan untuk mungkin ini kira-kira ini menarik sehingga bisa meningkatkan rating, meningkatkan pendapatan online itu bagaimana Pak? DNI : ya kita kalau dari kan e.. istilahnya gini, judge atau juri di online itu kan sangat jelas ya.. jurinya ya pembaca. Beda kan. Kalo di koran mungkin bedanya gini. Kita bikin konten ini dengan angle ini itu orang suka nggak sih? Nggak tahu kan kalo koran kan.. tapi kalo online kan ketahuan, ini yang baca berapa, ini yang baca berapa. Itu dari sisi traffic. Kalau dari sisi yang lain, kita balik lagi ke fungsi media. Fungsi media itu kan ya ada beberapa. Kontrol gitu kan, disebut pilar keempat demokrasi, tapi di situ bisa juga dari fungsi hiburan, fungsi edukasi, bah ini harapannya sih, kita bisa menjalankan semuanya ini. oke omnibus law itu mungkin bisa.. dari sisi bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah ya, mungkin e.. dalam prosesnya itu patut dikritisi. Tapi ketika ada
231 ruang untuk edukasi, ini lho, Omnibus Law itu berimpact pada terbukanya lapangan kerja. Itu dari sisi yang mendukung kan. Yang mengkritisi dari sisi yang non. Ini kita berjalan mencoba memixingkan dalam proses kerja hariannya. Sebenernya dalam konteks Omnibus Law ya kita itu menjalankan fungsi media secara bersama-sama. Fungsi kontrol, fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi hiburan. Untuk konteks ini lebih ke fungsi kontrol dan edukasi. Kalau dari narasi yang dibangun pemerintah dan pendukung, itu kan.. ini lho impact-impact positif kalau Omnibus Law jalan, itu dituangkan... kalau rating kan kita o ini rame nggak, kalo standar ya yawis standar aja. Artinya kita memberitakan untuk informatif saja. Tapi kalau rame ya kita follow.. oh ini dikejar lagi nanti ini arahnya ke sini.. dikejar lagi arahnya sini. Gitu sih. DS : lanjut ya Pak, politik media terhadap Omnibus Law itu seperti apa? DNI : hmmm, ya kita memberikan ruang yang sama. Kalau apa, artinya ini menjadi menarik, kebijakan, kita berada di posisi mana gitu kan? Kalau pertanyaan simpelnya seperti itu kan? Pertanyaan simpelnya itu itu pro atau kontra sih terhadap Omnibus Law gitu ya? Kalau dari sudut pandang itu, nanti kita balik lagi ke fungsi media itu tadi sebenarnya. Jadi tantangannya, saya mengambil contoh ke diri saya ya.. ee.. gampangnya gini, sikap pribadi saya itu sama sekali tidak boleh tertuang dalam sebuah pembertiaan. Sikap pribadi saya. Ambil contoh pada pemilu, saya memilih A. Gitu ya. Kan sikap pribadi politik saya. Ketika yang menang B. Saya hanya e.. kalau mengambil sikap pribadi politik saya, saya hanya akan mengkritik terus B gitu. Padahal ada narasumber yang mengatakan B ini baik lho, B ini berkinerja bagus lho.. itu di Solopos berlaku seperti itu. Sikap pribadi orang-per
232 orang itu tidak boleh asuk dalam ruang-ruang berita. Masuk dalam ruang opini boleh, ruang opini pribadi ya.. nah kalau ditanya, itu baru sikap pribadinya. Lalu bagaimana sikap institusinya, kan gitu ya. Sikap institusinya, oke. E.. Omnibus Law, ada.. e.. kalau saya melihatnya kita tidak bisa melihat dalam area hitam atau putih. Hitam atau putih itu mendukung atau menolak, tapi kan gini, ada bagian-bagian yang itu note ya. Note itu harusnya menjadi catatan khusus gitu di apa dalam proses Omnibus Law. Tapi ada bagian-bagian oh ya ini harusnya seperti ini nih, oh ini impactnya untuk investasi, banyak lapangan kerja, ini-ini-ini kan Undang-Undang Ciptaker. Kita dalam prosesnya ini-ini-ini kurang tepat ya dan sebagainya. Nah akhirnya melihat semacam itu, kita melihat ruang yang sama. Nanti pada akhirnya kamu bilang sikap politiknya abu-abu ya nggak jelas gitu ya? DS : netral Pak? DNI : Itu sih, artinya, ada ruang yang sebisa mungkin sefairness mungkin ya, walaupun itu susah sekali. Karena lagi-lagi, orang per orang itu punya latar belakang, punya pengalaman yang berbeda pada khirnya semua itu membangun dalam pemikiran orang. Menjadi sebuah sikap. Sebagai contoh ketika aku misalkan aku hanya berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang mendukung Omnibus Law, mungkin aku akan memberikan ini. atau sebaliknya, aku bertemu hanya bergaul dengan ruang-ruang e.. yang kontra dengan Omnibus Law, ya mungkin aku akan punya sikap seperti itu. Maka dari itu, sejak awal, orang-orang anak-anak Solopos itu dididik dia, kalau bahasa ininya, "kamu ada di mana-mana, tetapi kamu tidak ke mana-mana." Jadi kamu tuh bisa bergaul dengan siapapun, di manapun, tapi kamu tidak ke mana-mana. Itu menunjukkan sikapmu. Bahwa kamu dekat dengan dia, dekat
233 dengan dia, itu tidak mengubah sikapmu. Sebagai media, sebagai orang media. Itu sih. DS : mohon maaf mau tanya Pak, kalau untuk dokumen seperti profil, slogan, visi-misi itu. Boleh saya minta dokumennya Pak? DNI : e.. apa.. kalau visi-misi pakai itu, visi misi Solopos media grup itu. Itu kamu tinggal foto saja itu. DS : : kalau yang .com juga sama Pak? DNI : he.em. kalau detail tentang profil dan sebagainya, kamu googling aja. about us. B. Data Hasil Wawancara dengan Wartawan Hari, tanggal : Kamis, 11 November 2021 Waktu mulai‒selesai : 19.06‒19.39 WIB Nama narasumber : Mariyana Ricky P.D. Instansi : Solopos Jabatan : Wartawan DS : Selamat malam Bu Mariyana.. Saya Dwi PBI UNS. Maaf mengganggu Bu.. Saya mau izin telpon Ibu, sekarang boleh..? MRPD : Boleh mbak DS : Baik Bu.. Terima kasih.. Sebentar.. Maaf bu, nomer ibu saya hubungi malah dari operator disuruh meninggalkan pesan suara itu Bu.. Belum bisa dihubungi begitu.. Saya coba lagi ya Bu.. MRPD : Wait, Dah DS : halo, selamat malam.. MRPD : Iya, selamat malam. DS : Nggih, Bu Mariyana nggih Bu? MRPD : Iya. DS : Sebelumnya mohon maaf mengganggu ya Bu..
234 MRPD : Nggih.. DS : Dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya.. MRPD : He.em, he.em.. DS : Sebenarnya ini saya mau wawancara terait penelitian skripsi saya, berhubungan dengn berita yang Ibu buat.. MRPD : sinyalnya putus-putus Mbak.. DS : Oh kalau gitu saya keluar dulu saja ya Bu ya.. MRPD : Nggih nggih ya.. DS : Halo.. bagaimana masih putus-putus tidak? MRPD : nggak.. DS : nggih Bu.. mohon maaf ya Bu, langsung saja ya Bu ya.. MRPD : iya DS : di sini saya ingin mengetahui Bu, sebenarnya itu terkait proses penyajian berita di terkait Omnibus Law seperti berita yang Ibu buat. Nah, sebenarnya e.. proses penyajian berita di itu alurnya itu seperti apa ya Bu ya? MRPD : saya Mbak? Maksudnya gimana? DS : alur penyajian berita. MRPD : Ya, liputan.. DS : Iya, dari pencarian sumber berita sampai publikasi itu alurnya seperti apa ya Bu ya? MRPD : Kebetulan itu waktu di Solo itu ada demo kan, demo tolak Omnibus Law, nah itu kejadiannya ya saya ambil. Nah itu kan demo besar-besaran nggak cuma di Solo kan.. juga di beberapa daerah lain juga melakukan itu gitu. Jadi saya ke lapangan, terus juga wawancara dengan narasumber terus juga saya cari materinya juga, materi-materi apa yang bikin mereka menolak Omnibus Law, gitu sih. Habis itu ya, saya ketik. Udah, melalui proses editing oleh editor udah kan gitu.
235 MRPD : VN saja mbak soalnya tetiba putus. DS : (Voice Note Whatsapp) Ibu, mohon maaf, saya izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya saja ya Bu.. untuk selanjutnya bagaimana prinsip menulis berita online di khususnya dalam Ibu menulis berita terkait Omnibus Law itu bagaimana prinsip-prinsip pemberitaan yang harus dilakukan oleh wartawan begitu Bu? MRPD : Jadi berita yang kaitannya dengan Omnibus Law, kebetulan di Solo kan waktu itu ada unjuk rasa yang menolak e.. Omnibu Law itu. Unjuk rasa itu nggak Cuma digelar di Solo, tapi juga di beberapa kota besar lain di Indonesia. Nah proses penyajian berita ya, tentu saja saya ke lapangan, pantauan mata bagaimana proses unjuk rasa itu berlangsung kemudian saya mencari siapa-siapa saja peserta unjuk rasa itu. Siapa ketuanya mungkin, saya temui, saya wawancara. Dari situ, saya bisa tahu seperti apa e.. kenapa dia menolak Omnibus Law, kemudian saya juga tidak hanya dari dia, tapi saya wawancara dari petugas, keamanan yang berjaga pada saat itu, unjuk rasa itu berlangsung, juga saya kutip menjadi narasumber. Kemudian e.. saya juga membaca materi-materi apa yang sebenarnya mereka keberatan, dari riset di internet, jadi saya tidak hanya sekadar tahu dari mereka tapi saya juga tahu dari saya sendiri, poin-poin yang mereka tolak dalam unjuk rasa itu. Nah dari situ, saya sudah tahu, sudah paham, saya bikin beritanya. Sesudah saya bikin beritanya ya sudah saya kirim beritanya ke editor, daari editor baru dinaikkan ke gitu.. MRPD : E.. jadi Omnibus Law itu kan menjadi suatu e.. apa ya.. undang-undang yang memang tidak pada khalayak atau
236 publik. Jadi ketika makanya saya memberikan, memberitakan berita itu, e.. saya bertumpu pada kepentingan rakyat banyak gitu. Jadi kenapa saya memberitakannya begitu, karena ya saya berada di posisi e.. yang harus dibela itu voiceless-voiceless yang nggak punya suara ya, masyarakat banyak. Karena dari berbagai poin yang ada di dalam Omnibus Law itu memang banyak yang merugikan masyarakat gitu, dan juga pekerja, dan juga karyawan. Sementara saya adalah karyawan, dan saya juga buruh, tentu saja saya akan berpihak pada mereka. Kemudian sebenarnya penyajiannya juga tetep meskipun saya berpihak kepada masyarakat banyak, saya juga tetep mencari apa ya, e.. narasumber yang di situ untuk melengkapi berita saya, jadi tidak hanya satu narasumber yang menolak Omnibus Law itu. Prinsip-prinsipnya tetep ya.. pada prinsip jurnalistik, kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip kerja jurnalistik, itu tetap digunakan dalam membuat berita seputar apapun, jadi tidak hanya seputar Omnibus Law. DS : Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutya izin ke pertanyaan nomor dua, untuk mengontrol standar kualitas suatu berita yang akan dihasilkan itu Ibu melakukan apa Bu? Mungkin ada tips-tipsnya sebelum dipublikasikan itu Ibu mengecek dulu standar kualitasnya itu apa yang harus diperhatikan dari suatu berita sebelum dikirimkan ke editor Bu? MRPD : Tentu saja ya Mbak, e.. 5W1H itu poin utama ya itu udah menjadi dasar banget tentang itu. Itu kalau tidak ada itu, udah jadi beritanya e.. tidak-tidak tidak ada itu, tidak ada bunyinya. Kemudian juga adalah, kan saya memastikan apa yang saya sampaikan kepada masyarakat itu clear, jadi tidak terlalu
237 banyak bahan, tapi to the point kalau membahas soal itu, berarti kita bicaranya soal bagaimana e. pemilihannya, angle-nya juga yang nantinya bisa membawa masyarakat itu terbawa atau punya opini terhadap berita kita, karena tujuan kita bikin berita kan kita mengarahkan opini masyarakat ya. Jadi ketika kita salah memilih angle, udah pasti jelas, informasi yang akan kita sampaikan nanti bisa tidak sampai. Poinnya kepada masyarakat. Jadi.. e.. ari awal yang harus dipilih adalah angle itu sih, yang utama adalah angle-nya. Kemudian kalau anglenya sudah jelas, narasumber-narasumber yang ada di dalamnya nah itu tentu sudah mengikuti apa yang akan ditulis. Sesudah itu ya kualitasnya tidak hanya satu narasumber, kalau hanya satu narasumber artinya kita hanya tahu angle atau ya, cuma dari satu mulut saja dan tidak e.. mau di bawa ke mana angle-nya. DS : Baik Bu, jadi kalau menurut Ibu itu yang harus dilakukan yaitu memilih angle yang tepat, dan juga memberikan narasumber lebih dari satu begitu ya Bu untuk standar kualitas berita. Munkin kalau ada tips yang lain boleh Bu ditampahkan.. terima kasih MRPD : tipsnya bikin TOR ya, Theme of reference jadi kita bikin waktu mau berangkat liputan itu di kepala nggak boleh kosong jadi kita udah baca-baca sedikitlah paling tidak, jadi nantinya saat kita udah ada di lapangan itu kita udah tahu mau ngapain gitu, kita udah tahu mau wawancara sama siapa, kita udah tahu mau angle yang kaya apa. Jadi nanti tinggal eksekusi kalau di lapangan jadi saat berangkat liputan tidak boleh kepalanya itu kosong. Sudah kalau tidak bisa dibikin rancangannya ya di kepala. Ya kalau udah terbiasa di
238 lapangan pasti di kepala itu udah ada gambarannya mau bikin apa gitu. DS : Terima kasih ya Bu.. mohon maaf mau tanya kalau boleh tahu, untuk berita-berita yang Omnibu Law kalau dari betul ada arahan dari redaktur dan inisiatif wartawan sendiri ya Bu ya? Kalau boleh tahu ini tadi yang berita empat dan delapan yang Ibu buat itu inisiatif Ibu sendiri juga ya Bu, bukan arahan dari redaktur? MRPD : mayortas itu ide temuannya itu di lapangan, jadi kalau ada arahan-arahan itu untuk follow upnya saja. Kaya follow up berita gitu. Kalau kejadian ya.. mayoritas di lapangan, ke karena waktu itu tuntutannya sangat masif ya untuk penolakan itu, jadinya e.. saya berfikiran kalau ini tuh pasti akan banyak masyarakat yang semakin banyak yang pengen tahu informasinya. Akanya saya bikin beritanya. Dan memang ada arahan jadi e, berita yang ada itu memang mayoritas e,, tujuh puluh persen itu wartawan yang dilapangan ya, terus tiga puluh persennya itu arahan redaktur. Tapi mayoritas memang dari wartawannya sendiri ya.. gitu. DS : Bu, menimbang jawaban-jawaban yg telah Ibu berikan, rasanya sudah cukup untuk melengkapi data skripsi saya.. Oleh karena itu, Bu.. Saya cukupkan pertanya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan.. Terima kasih juga atas ilmu yang telah ditularkan.. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yg panjang & berkah, diberikan rezeki yg baik, dan salam sukses untuk Ibu.. Sekali lagi terima kasih ya Bu.. Semoga Allah yang membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yg berlipat.. Aamiin an
239 saya.. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan.. Terima kasih juga atas ilmu yang telah ditularkan.. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yg panjang & berkah, diberikan rezeki yg baik, dan salam sukses untuk Ibu.. Sekali lagi terima kasih ya Bu.. Semoga Allah yang membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yg berlipat.. Aamiin MRPD : siap C. Data Hasil Wawancara dengan Redaktur Hari, tanggal : Kamis, 18 November 2021 Waktu mulai‒selesai : 14.00‒14.47 WIB Nama narasumber : Suharsih Instansi : Solopos Jabatan : Redaktur DS : Permisi Bu.. S : Iya.. silakan duduk.. DS : Ibu mohon maaf mengganggu waktunya.. terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara hari ini.. S : Iya mbak.. gak papa, gimana..? DS : Mohon izin langsung ke pertanyaan ya Bu.. S : Iya.. DS : Alur proses penyajian berita-berita di Solopos itu seperti apa ya Bu? Khususnya berita-berita terkait Omnibus Law di S : saya agak lupa itu pertama beritanya kapan, yang jelas ini e.. waktu itu muncul e, awal pertengahan pandemi ya kalau nggak salah. Sekitar 2020. E.. bulan Oktober, jadi pertengahan 2020 itu mulai rame-rame ada Omnibus Law, ada bahkan awal-awal pandemi pun sudah ramai karena waktu itu sudah ada e.. mulai banyak protes e.. msih kondisi pandemi gini
240 kok tetep mikirin yang Onibus Law yang sebenarnya waktu itu masih kontroversial. Di e.. antara buruh dengan pemerintah. Itu masih belum sepakat, buruh-buruh masih menilai ini undang-undang yang.. mencederai kaum buruh. Waktu itu seperti itu. Yang beredar. Kemudian waktu undang-undang ini disahkan, itu beritanya semuanya dari nasional, karena memang dari Jakarta kan. Dari DPR dan pemerintah waktu itu yang menggedok undang-undang ini kemudian kita yang di daerah karena e.. jauh dari sisi geografis juga jauh, aksesnya juga terbatas, kita melansir kan waktu itu. Melansir dari berita nasional, kemudian kita breakdown, kita istilahnya kita kaitkan dengan isu daerah. Kita tanya ke buruh-buruh, karena ini efeknya kan, nggak cuma di pusat, Jakarta dan sekitarnya tetapi juga seluruh Indonesia. Jadi kita menggarap isu ini. bagaimana dengan Solo. Bagaimana dengan buruh Solo. Pendapatnya seperti apa, kita jemputlah, kebetulan ada e.. waktu itu ada isu mogok kerja ya, terus aktivis mahasiswa ngomong di situ, kita mendukung mahasiswa itu lho maksudnya, mahasiswa itu mendukung e para buruh itu mogok kerja karena mahasiswa itu pro dengan Buruh. Kemudian di sini diberitakan kedua komentar dari Pak Rudi juga ya, saat itu masih walikota dan walikota menurut saya ini wali kota di sini dia lebih ke netral sih pendapatnya. Dia menyampaikan saran untuk karena-karena ya posisi walikota kan ya ini sudah menjadi undang-undang, dan sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai pemerintah daerah ya dia yaudah kalau udah disahkan ya, paling dia bisanya ngasih saran untuk buruh yang menolak kan.. karena itu sudah terlanjur disahkan. Jadi kita proses pembuatan beritanya ya sama dengan berita-berita yang lain. Apa yang sedang ramai di masyarakat, kebetulan saat itu isunya Omnibus Law. Kita minta tanggapan dari kondisi daerah dengan adanya isu ini seperti ini seperti apa. Itu suatu yang biasa sudah sesuai kebiasaan di media-media daerah untuk membreakdown berita-berita dari nasional.
241 Prosesnya sama, kita berusaha untuk meminta pendapat atau meminta istilahnya pendapat ya konfirmasi kita minta e pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini buruh. Yang terkena imbas dari Omnibus Law di daerah ya buruh. Kemudian bagaimana sikap pemerintahnya itu jelas. kita berusaha apa sih yang terkena imbas dari ini. kalau perusaaan sih sebenarnya di posisi yang apa ya, waktu itu karena emang yang paling terdampak ini buruh ya, ya ini, kayaknya nggak-nggak ada berita yang dari buruh ya, ini dari mahasiswa ya? Oh ini ada di sini.. nah ini dalam proses mencari keberimbangan tadi ya, karena ini isunya nasional. Dengan ke Pak Rudi, kita sebenarnya mencari keberimbangan itu. Karena kita nggak ada akses ke pemerintah pusat. Akses kita terbatas ke DPR kecuali kalau pas mereka datang ke sini atau kita punya kontak orang DPR yang terkait dengan pengesahan undang-undang ini bisa telpon tapi itupun tidak menjamin kita dapat juga kadang-kadang lha kita yang di daerah mancari keberimbangannya seperti apa, ya walikota, karena di sini walikota adalah representasi dari pemerintah. Makanya kalo di sini disebut berita ini tidak berimbang, tidak berimbangnya di mana? Karena kita sudah mencari dari pihak yang diprotes misalnya. Kan udah dari kedua belah pihak kan, jadi itu sebetulnya udah menurut saya sudah berimbang. Ya walaupun dari pemerintah pusat pun kita tetep nyari. Nyarinya di mana? Kita nggak dapat wawancara langsung ya keterbatasan orang juga kita di sana. Nggak ada wartawan yang di pusat. Tetep kita mengikuti perkembangan dari isu ini di media-media nasional. Yang berafiliasi dengan kita. Kaya Detik, Antara, dll. Tetep kita kejar terus dalam rangka keberimbangan itu. DS : kalau redaktur itu sama dengan editor Bu? S : beda. Redaktur itu sifatnya lebih jadi ssalah satu tugas redaktur adalah ya editor itu, tapi editor belum tentu punya kewenangan sebagai redaktur. DS : Kalau Ibu redaktur dan editor?
242 S : redaktur aja. Ya bisa. Kita bisa ngedit, cuma dalam konteks ini jabatan, atau apa itu beda, tapi tugasnya itu sama, cuma tugas redaktur itu lebih luas. Lebih apa ya, kita punya kewenangan untuk mengelola isu. Kalau editor yawis cuma ngedit ja. DS : kalau wartwan itu mnegirim berita ke redaktur dulu atau editor dulu bu? S : beda. Kalau kita di solopos itu reporter di lapangan mengirim berita langsung ke newsroom. Jadi apalagi kalau sekarang itu udah single room ya, nggak ada pembedan cetak dan online. Nah dari newsroom itu nanti redaktur yang akan mengolah. Ini ada berita kayak gini. Terus nanti redaktur punya kewenangan untuk e.. menambahi bukan menambahi sih. Minta tambahan dari reporter oh ini kurang. Reporternya kurang narasumber ini. redaktur menghubungi reporter tolong dong ini dihubungi ini.. ini tanyakan soal ini-ini-ini gitu. Jadi e.. kalau editor doang mungkin dia nggak sapai ke situ. Tapi kalau kita sebagai redaktur itu kadang-kadang seperti itu. Kita penya kewenangan lebih mengelola isu... DS : kalau editor bertugas mengecek apa saja sebelum berita dipublikasikan? S : Yang jelas kelengkapan. 5W1H. Kemudian akurasinya. Tanggal, nama terus, ya ini sih akurasi penggunaan kata, diksi-diksinya. Penggunaan kata sudah tepat apa belum karena kita kadang-kadang pakai kata tertentu tapi orang kan beda, bsia saja ya. Kita di sini memang harus jeli untuk soal penggunaan kata. Karena bisa saja orang bisa jadi sala paham. Jadi itu memang tugas redaktur dan editor untuk memastikan kata-kata yng dipakai dalam berita itu bener-bener sesuai yang dimaksudkan dari narasumbernya atau sesuai konteksnya. Pemilihan angle, sudah tepat apa belum. Nah ini kan ukurannya kan beda-beda ya.. masing-masing orang mungkin akan melihatnya secara berbeda-beda. Misalnya saya sebagai redaktur media online dengan redaktur cetak itu akan berbeda melihat. Walaupun itu satu berita. Saya mungkin akan melihat e.. sisi ukurannya kan beda karena saya ukurannya
243 apa sih yang menarik, apa yang unik. Tidak sekadar untuk memberitahu gitu. Jadi kan misalnya kemarin itu ada berita soal Rel Layang Joglo. Reporter kirimnya apa ya waktu itu. Rel layang siap di lelang. Tapi dalam itu ada yang menarik. Ada pernyataan dari salah satu narasumber di situ yang bilang rel layang ini nanti akan jadi yang terpanjang se-Indonesia. Saya angkatlah itu. Karena apa, secara itu engagement ke pembaca itu kan wow. Wah piye ya.. Ini sesuatu yang unik kan orang akan lebih tertarik untuk membaca itu ketimbang sekadar membaca rel layang segera dilelang. Oh oke udah. Tapi rel layang akan jadi yang terpanjang seIndonesia. Wow orang pasti kaan gitu kan? Jadi penasaran pasti akan baca. Itu ukurannya akan beda. Kalau cetak paling ngambilnya akan itu. Akan segera di lelang, terus terus nanti kaan memakai data misalnya nilai lelangnya berapa, panjang data-data strukturnya seperti apa. Akan ke situ. Tapi kalau online tetep diangkat cuma akan.. akan dipecah menjadi berita yang lain soal terpanjang ini. Jadi ukurannya beda-beda ya untuk itu. Jadi tadi apa yang redaktur pastikan sebelum berita itu dimuat. Ya itu tadi akurasi, kelengkapan, penggunaan bahasa atau diksi kemudian sisi-sisi yang menariknya apa. Itu ada nilai-nilai beritanya kan.. tau kan nilai-nilai berita? yang penting, menarik, human interest, proximity dan sebagainya itu. Kalau kita udah pengalaman, itu udah otomatis. Kita nggak mikir, insting aja. Jadi alurnya dari wartawan ke newsroom. Di newsroom itu ibaratnya kaya wadah ya. Tempat untuk menampung semua informasi yang diperoleh reporter. Dari manapun itu masukknya ke situ. Nah newsroom itu ibaratnya kaya dapur. Kita redaktur atau editor tugasnya adalah kokinya. Jadi berita-berita yang masuk itu adalah bahan-bahannya. Nah tadi soal akurasi, soal nilai berita itu adalah resepnya. Nah gitu kita mengolah itu dengan resep itu jadilah berita, nah itu yang disajikan. DS : kalau dari Ibu sebagai redaktur mengontrol berita-berita yang ada yang di
244 meja redaksi itu bagaimana Bu? Kontrol oh ini layak ini tidak? S : ya itu tadi.. DS : berdasarkan sembilan nilai berita? S : iya. Ada nilai berita, dan kita ada punya rasa bahasa ya. Rasa bahasa itu ya nanti akan berpengaruh pada keluaran itu juga. Itu masuk salah satu kriteria untuk mengolah bahan ang masuk ke newsroom itu sebagai berita. tapi nek rasa bahasa itu arahnya lebih ke pemilihan diksi nanti. Misalnya untuk berita-berita yang sensitif kaya perkosaan kita sebisa mungkin menghindari bahasa-bahasa yang vulgar. Nah itu rasa bahasa kita akan main di situ. Kira-kira pakai kata ini pantes atau tidak. Kira-kira kalau kita pakai ini efeknya seperti apa. Mungkin rasabahasa yang main. Jadi kalau kita menyebut anak-anak misalnya korban itu kita gambarkan suka sama suka misalnya. Itu kan sebenernya secara nilai faktual mungkin bener. Anka-anka di bawah umur yang pencabulan misalnya ya, itu kan bisa jadi mereka suka sama suka tapi kita nggak mungkin nulis itu. Karena mereka masih di bawah umur. Kita ada etikanya. Kalau masih di bawah umur secara psikologis secara emosional,mereka tidak belum bisa membedakan yang mana benar mana salah. Nalarnya itu belum jalan. Misalnya kan seperti itu. Kita nggak boleh menjudge mereka suka-sama suka itu nggak boleh. Itu sini yang main kemudian ketika penggunaan kata yang apa ya misal. Kemarin pernah ada kecelakaan motor ketabrak truk kalau nggak salah. Editor kita ada yang pakai Diar! Tapi itu kan itu cuma kata-kata yang buat trigger pembaca. Diar, duh, wow.. tapi ketika kita main rasa bahasa. Kata 'diar' dalam bahasa jawa itu kan artinya sukur.. modyar gitu kan araahnya ke situ. Itu secara nilai rasa bahasa itu sudah buruk sekali. Itu seharusnya nggak boleh dipakai untuk situasi atau kejadian misalnya kaya gitu. Karena kan yang kecelakaan itu kita nggak tahu dia punya kejahatan apa nggak kita nggak tahu ya namanya korban ya itu udah buruk sekali. Itu nilai rasa bahasanya yang dipertanyaakan
245 kalau dalam arus seperti itu. DS : Adakah kriteria bahasa lainnya? S : yang jelas tidak menyakiti. Bahkan kita menghindari kata tewas. Dalam kasus apapun kita entah itu perampokan, entah itu kecelakaan, kalau ada korban yang meninggal kita pakai kata meninggal. Terus kita juga sesuaikan kalau yang meninggal itu, kaya yang kemarin itu Mangkunegara, kita pakainya wafat. Yang orang-orang yang tokoh atau apa it kita pakainya wafat atau misalnya tutup usia. Jadi kita menghindari kata-kata yang kira-kira karena kita kultur jawa ya, jadi perasaannya halus. Dari sisi bahasa memang style kita singkat, padat, e.. terang dan e.. tidak vulgar, tidak vulgar memang sudah menjadi kode etik jurnalistik. Ya itu tadi secar aarasa bahasa tidak menyakiti, tidak menjudge, yang jelas santun, kita perhatikan KBBI juga, misalnya kalau ada yang tidak ada kata yang di KBBI ya harus diterangkan di situ. Dalam berita itu. Ini kata ini apa.. seperti itu. DS : Ya Bu.. terima kasih atas penjelasannya.. Sudah selesai Bu.. terima kasih atas bantuan dan ilmunya yang telah dibagikan.. mohon maaf sudah mengganggu waktu kerja Ibu.. S : Iya.. nggak papa,, sama-sama DS : (basa-basi, berpamitan)
246 Lampiran 9. Data Hasil Wawancara di Sekolah A. Data Hasil Wawancara dengan Guru 1 B. Data Hasil Wawancara dengan Guru 2
247 C. Data Hasil Wawancara dengan Siswa 1
248 D. Data Hasil Wawancara dengan Siswa 2
249 E. Data Hasil Wawancara dengan Siswa 3
250 F. Data Hasil Wawancara dengan Siswa 4
251 Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian A. Foto dengan Kepala Biro Redaksi Wilayah Bapak Sri Hartanto B. Foto dengan Wartawan Bapak Heru Susilo
252 C. Foto dengan Redaktur Pelaksana Bapak Danang Nur Ihsan D. Foto dengan Wartawan Ibu Suharsih
253 E. Foto dengan Guru Bahasa Indonesia, Bapak Giyato F. Foto dengan Guru Bahasa Indonesia, Ibu Erna Nurhayati
254 G. Foto dengan Siswa-Siswi SMAN 1 Karanganyar
Menyusun perencanaan proyek (design project) 255 Lampian 11. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Karanganyar Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas / Semester : XII IPA-IPS / Genap Kompetensi Dasar : 3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang dibaca 3.11 Menganalisis kebahasaan artikel dan/atau buku ilmiah 4.10 Menyusun opini dalam bentuk artikel 4.11 Mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan Materi Pokok : Artikel Alokasi Waktu : 8 JP (2 X Pertemuan) I. Tujuan Pembelajaran 1. menulis artikel dengan memperhatikan fakta, struktur, dan kebahasaan 2. Mengevaluasi artikel II. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. Metode, Media, dan Sumber a. Metode : Ceramah, tanya jawab, praktik b. Media : Internet c. Sumber : • Suryaman, M., Suherli., dan Istiqomah. 2018. Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas XII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. • Setyaningsih, D. 2022. Analisis Wacana Kritis Omnibus Law di dan serta Relevansinya sebagai Materi Ajar Menulis Artikel Berita di SMA. Skripsi. UNS. 2. Kegiatan Pembelajaran a. Kegiatan Pendahuluan • Memberi salam, berdoa sebelum memulai pelajaran, mengecek kehadiran murid, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan penilaian. b. Kegiatan Inti b.1 Pertemuan pertama • Guru memulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing tentang profesi jurnalis Memantau siswa dan kemajuan proyek (monitoring the students and progress of project) Menyusun jadwal (create schedule)
256 b.2 Pertemuan kedua • Guru bersama murid melakukan penilaian hasil (assess the outcome) • Evaluasi Pengalaman (evaluation the experience) c. Kegiatan Penutup • Menyimpulkan pembelajaran, refleksi, umpan balik, pemberian tugas, dan penyampaian materi pembelajaran pertemuan berikutnya. III. Penilaian • Tes sikap : tes observasi • Tes objektif : mengidentifikasi informasi, struktur, dan ciri kebahasaan artikel berita • Tes produk : menulis artikel berita
257 Lampiran 12. Surat Permohonan Izin Penyusunan Skripsi
258 Lampiran 13. Surat Keputusan Dekan FKIP tentang Izin Menyusun Skripsi
259 Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Penelitian
260 Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian dari Institusi Terkait
261