DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Gambaran umum tahun 2018 2. 3. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan Struktur organisasi Kementerian Perhubungan Komposisi pegawai Kementerian BAB II KEGIATAN SUBSEKTOR PERHUBUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. Subsektor Perhubungan Darat Subsektor Perhubungan laut Subsektor Perhubungan Udara Subsektor Perkeretaapian Bidang pelayanan tranpotrasi JABODETABEK BAB III KEGIATAN ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bidang Perencanaan Bidang Kepegawaian dan Organisasi Bidang Keuangan dan Perlengkapan Bidang Hukum Bidang Kerjasama Bidang komunikasi dan Informasi BAB IV KEGIATAN PENUNJANG Bidang Pengawasan Internal 1. Pengembangan SDM 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Bidang Pengelolaan Tranpotrasi Berkelanjutan 4. Bidang Mahkamah Pelayaran 5. Bidang Investigasi Kecelakaan Tranpotrasi 6. Kopri Kementerian Perhubungan 7. Bidang Luar Negeri 8.
DAFTAR ISI BAB V KEGIATAN LAINNYA 1. Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Perhubungan 2. Museum Tranpotrasi 3. Depo Arsip Kementerian Perhubungan 4. Graha Tranpotrasi Tugu PENUTUPAN BAB VI
KATA PENGANTAR Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, saya selaku Menteri Perhubungan menyambut baik diterbitkannya buku Laporan Tahunan Kementerian Tahun 2018. Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan tugas di sektor perhubungan terhadap publik atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dari bulan Januari hingga Desember 2018. Selain menyajikan berbagai informasi mengenai pembangunan dan pengembangan moda laut, udara, perkeretaapian dan penunjangnya, buku laporan tahunan ini merupakan dokumen resmi Kementerian Perhubungan yang bertujuan karena terkait dalam upaya meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. transportasi darat, Melalui buku ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang transportasi. Saya berharap, buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat pada umumnya, serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan kejayaan bangsa serta Negara Indonesia. MENTERI PERHUBUNGAN No. PROSES 1. Dikonsep NAMA Edi Kuncoro JABATAN Kasubag Pelaporan BUDI KARYA SUMADI TANGGAL PARAF 2. Diperiksa Ferdinand Anon Bayu Aji Kabbag Persuratan, Kearsipan dan Pelaporan 3. Diperiksa Ir. J.E. Wahyuningrum, M.T. Kepala Biro Umum 4. Disetujui Djoko Sasono Sekretaris Jenderal
1. GAMBARAN UMUM TAHUN 2018 Sekarang ini Pemerintah sedang memfokuskan pembangunan infrstruktur di sektor tranpotrasi yang menjadi prioritas adalah pembangunan sarana transpotrasi. Pemerintah menilai bahwa dengan tersedianya sarana dan prasarana tranpotrasi yang memadai maka akan dapat menunjang pembangunan di sektor lain karena selama ini minimnya sarana tranpotrasi dituding sebagai penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan terhambatnya pembangunan. Sektor tranpotrasi sebagai infrastruktur maupun layanan jasa menjadi urat nadi utama penggerak pertumbuhan perekonomian yang pada waktu gilirannya akan menentukan suatu perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Ketersediaan sarana dan prasarana tranpotrasi yang memadai dan efektif serta tumbuhnya industri jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi pada sektor transpotrasi baik darat, laut maupun udara akan menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia yang siap mengainganhadapi persaingan global. tingkat keunggulan daya asing Salah satu hal yang penting tentang transpotrasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesbilitas. Aksesbilitas adalah konsep yang menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transpotrasi yang saling menghubungkan yang dapat di akses oleh pihak luar yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan perekonomian suatu daerah menjadi lambat dan terhambat hanya karena minimnya sarana dan prasarana transpotrasi yang ada. Dengan adanya sarana dan prasarana transpotrasi yang memadai dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga dapat menjadi aliran orang, barang dan jasa sebagai modal utama suatu daerah untuk maju dan berkembang. Transpotrasi menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang karena transpotrasi dapat meningkatkan aksesibilitas suatu daerah. Aksessibilitas yang baik juga akan mendorong minat para pengusaha asing dan para pengusaha lokal untuk menanamkan modal dalam rangka pengembangan suatu wilayah dengan demikian akan memajukan perekonomiaan suatu wilayah dapat mengentas atau mengurangi kesenjangan sosial anata wilayah. Penguatan konekvitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonominasional. Konekvitas antar daerah dari sabang sampai merauke yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sektor transpotrasi menjadi salah satu focus utama dalam pemeintaha Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pembangunan infrastruktur ini merupakan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 1
upaya pemerintah dalam mewujudkan konekvitas untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan konektivitas dan aksessibilitas nasional ini telah diimplentasikan oleh Kementerian Perhubungan melalui berbagi kebijakan dan program kerja sehingga dapat menjangkau setiap jenggkal wilayah nusantara yang dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur sektor transportasi di setiap matra, baik dari sektor tranpotrasi darat, sektor transpotrasi laut, sektor transpotrasi udara dan sektor perkeretaapian. Berbagai bentuk pembangunan prasarana transpotrasi seperti terminal bus antarkota antar provinsi, dermaga penyebrangan, pelabuhan laut, Bandar udara dipulau pulau kecil di wilayah Indonesia dan jalur perkeretaapian. Serta pembangunan sarana transpotrasi seperti gedung kampus balai diklat, bus, stasiun, keereta api, kapal penumpang, kapal kenavigasian dan kapal patroli serta fasilitas keselamatan tranpotrasi darat, laut dan udara. Pembangunan sektor transpotrasi dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan, konekvitas di wilayah pedalaman untuk mempermudah aksesibilitas. Pada rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan tahun 2018, telah ditetapkan beberapa kebijakan pembangunan sektor perhubungan terkait dengan pemberian jaminan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transpotrasi sesuai dengan UU no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Peningkatan kapasitas layanan transpotrasi umum dan konektivitas transpotrasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta pengembangan transpotrasi antarmoda juga ikut menjadi perhatian utama dalam rencana kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018. Pada tahun 2018 kementerian Perhubungan mendapatkan amanah untuk memenuhi sejumlah target sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisai. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tugas pokok dan fungsi Kementerian perhubungan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 2 desember 2015. Selanjutnya karena adanya perubahan nomeklatur dan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan maka peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 dirubah sebanyak tiga kali melalui Peraturan Menteri Perhubungan dengan Nomor : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 2
PM 86 Tahun 2016 Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan No 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, khususnya di direktorat Bandar udara yang di tetapkan pada tanggal 11 juli 2016; PM Nomor 44 Tahun 2017 perubahan kedua atas Perturan Menteri Perhubungan 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Nomor 189 Tahun Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal prasarana perhubungan darat; PM Nomor 117 Tahun 2017 Perubahan ketiga atas Perturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, khususnya perubahan nomeklatur Biro Kerjasama menjadi Pusat Internasional, Biro Keuangan dan Fasilitasi Kemitraan dan kelembangaan Perlengkapan menjadi Biro Keuangan serta penambahan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan ditetapkan pada tanggal 18 desember 2017; PM Nomor 122 Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana lembaga pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI serta dipimpin oleh Menteri, merupakan tugas dari Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transpotrasi untuk membantu tugas Presiden RI dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan menjalankan fungsinya sebagai : tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Perhubungan Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan keamanan tranpotrasi serta peningkatan aksesibilitasi, konektivitas dan kapasitas sarana dan prasarana tranpotrasi; Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan keselamatan dan keamanan tranpotrasi serta peningkatan aksesibilitasi, konektivitas dan kapasitas sarana dan prasarana tranpotrasi; Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan keselamatan dan keamanan tranpotrasi serta peningkatan aksesibilitasi, konektivitas dan kapasitas sarana dan prasarana tranpotrasi di daerah; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang tranpotrasi; Pelaksanaan pengembangan SDM transpotrasi; Pelaksaaan dukungan yang bersifat subtantif seluruh unsure organisasi di lingkungan Kementerian Perubungan; Pembinaan dan pemberian dukungan administrative di lingkungan Kementerian Perhubungan; Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 3
3. STUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan yang telah dirubah sebanyak tiga kali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kementerian perhubungan di bagi dalam beberapa unit kerja yang mempunyai tugas dalam mendukung fungsinya. Unit kerja tersebut terdiri dari Unit kerja subsektor perhubungan, Unit kerja penunjang administrasi, Unit kerja pengawas internal, Unit kerja pengembangan SDM perhubungan dan penelitian perhubungan, Unit kerja pembantu Menteri Perhubungan serta unit kerja penunjang lainnya. Unit kerja subsektor perhubungan terdir dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang tranpotrasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang tranpotrasi Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang tranpotrasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Perkeretaapian yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang perkeretaapian dan Badan Pengelola Transpotrasi Jakarta yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang tranpotrasi diwilayah Jakarta dan Sekitarnya. laut, Direktorat Unit penunjang kegiatan administratif, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Unit kerja pengembangan SDM Perhubungan dibidang transpotrasi yaitu Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP), Unit kerja penelitian dan pengembangan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (BALITBANG). Untuk mengawasi kinerja seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan merupakan tugas dari Inspektorat Jenderal Perhubungan sebagai salah satu unit kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain unit kerja diatas terdapat pula unit kerja pembantu Menteri Perhubungan yaitu Staf Ahli Menteri Perhubungan yang bertugas membantu dan memberikan telaah kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Para Dirktur Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 4
BAB II KEGIATAN POKOK 1. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memprogramkan dan merealisasikan kegiatan sebagai berikut: A. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Tahun 2018 Rakornis Perhubungan Darat dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 14 s.d 16 Maret 2018 dan diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemenhub, Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan BPTD di lingkungan Ditjen Hubdat. Rakornis mengambil tema "Kerja Ikhlas dan Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat". Tujuan kegiatan ini sebagai wadah saling berdiskusi dan jajaran bertukar pikiran guna memperoleh serta Perhubungan Darat dari pusat sampai ke daerah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang semakin berat, baik pada tataran kebijakan maupun pada tatanan operasional di lapangan. mempererat solidaritas B. Penganugerahan Perusahaan Angkutan Pilihan Konsumen Indonesia 2018 Penganugerahan Perusahaan Angkutan Pilihan Konsumen Indonesia 2018 dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 di Ruang Rapat Singosari, Gedung Karsa Lantai 3 Kementerian Perhubungan, adalah penghargaan kepada operator angkutan AKAP yang memiliki pelayanan terbaik sehingga masyarakat dapat merasakan aman, nyaman, dan selamat dalam menggunakan bus umum. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan MarkPlus, Inc dengan mengedepankan enam penilaian yang ketat yaitu terkait dengan aspek keamanan, fasilitas, pelayanan, keselamatan, dan advokasi yang mempengaruhi rating perusahaan angkutan umum. Gambar 1.1 Penganugerahan Perusahaan Angkutan Pilihan Konsumen Indonesia 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 1
Berikut daftar pemenang teratas Penganugerahan Perusahaan Angkutan Pilihan Konsumen Indonesia 2018 di masing-masing kategori: No. 1. PO. Bus Lantra Jaya PT. Kramatdjati Asri Sejati PT. Eka Mira Prima Sentosa 2. 3. 4. Arya Putra Prima 5. 6. 7. Dewi Sri Putra 8. PT. Sumbara Multi Arta PT. Putra Luragung Sakti PT. Sinar Jaya Megah Langgeng Bintang 5,07 4,31 4,30 4,86 4,83 4,28 4,02 4,28 Kategori Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit Jumlah Armada > 100 unit Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit Jumlah Armada > 100 unit Sumber : Direktorat AMM - 2018 Tabel 1.1 Perusahaan Angkutan AKAP Kelas Ekonomi No. 1. 2. PO. Bus Lantra Jaya PT. Putra Remaja Sentosa Bintang 5,30 4,89 Kategori Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit 3. 4. 5. 6. Gunung Mulia 7. Harapan Jaya 8. 9. Kurnia PT. Limbersa Anugerah Prima PT. Telaga Indah Armada PT. Haryanto Motor Indonesia PT. Rosalia Indah Transport 4,90 5,12 5,03 4,77 4,72 4,70 4,69 Jumlah Armada > 100 unit Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 1-50 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit Jumlah Armada 51-100 Unit Jumlah Armada > 100 unit Jumlah Armada > 100 unit Sumber : Direktorat AMM - 2018 Tabel 1.2 Perusahaan Angkutan AKAP Kelas Non-Ekonomi C. Perkembangan Sarana, Prasarana dan Keperintisan Angkutan Jalan a. Terminal Penumpang Jumlah Terminal Penumpang Tipe A tahun 2018 terdapat 108 terminal yang beroperasi dengan rincian sebagai berikut. No 1 2 3 4 5 6 7 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat R i a u Jambi Bengkulu Sumatera Selatan 2014 4 8 5 4 4 3 6 2015 4 8 5 4 4 3 6 2016 4 7 5 4 5 3 8 2017 4 2 5 3 4 1 5 2018 5 2 5 3 4 1 5 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 2
No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Provinsi Lampung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Gorontalo Babel Banten Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimatan Utara Jumlah Total 2014 2 3 1 2 4 5 15 20 2 22 6 3 4 2 1 3 2 - 1 - 3 - 5 - - 3 - 143 2015 2 3 1 2 4 5 15 20 2 22 5 3 4 2 1 4 2 - 1 - 3 - 5 - - 3 - 143 2016 2 3 1 1 3 4 15 21 2 21 5 4 4 2 1 4 2 - 1 - 2 - 6 - - 3 - 143 2017 2 2 1 1 3 4 11 18 2 16 1 4 3 1 - 3 1 - 1 - 1 - 6 - - 2 - 107 2018 2 2 1 1 2 3 11 18 2 16 1 4 3 1 0 3 2 0 1 0 2 0 6 0 0 2 0 108 Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018. Tabel 1.3 Terminal Penumpang Tipe A Di tahun 2018, terdapat kegiatan rehabilitasi terminal dan pembangunan dan peningkatan terminal dengan rincian sebagai berikut: No 1 Kegiatan Rehabilitasi Terminal Lokasi Terminal Batoh Terminal Langsa Terminal Payung Sekaki Terminal Dumai Terminal Bangkinang Terminal Simpang Alur LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 3
No Kegiatan Lokasi 2 3 4 3 Pembangunan Terminal Penumpang Baru Pembangunan Terminal Angkutan Lintas Batas Negara Pembangunan Terminal Barang Internasional Pembangunan Terminal Lanjutan Terminal Rajabasa Terminal Alang - Alang Lebar Terminal Kayuagung Terminal Karyajaya Terminal Lebak Terminal Pakupatan Terminal Labuan Terminal Harjamukti Terminal Sumedang Terminal Subang Terminal Sukabumi Terminal guntur Melati Terminal Cikampek Terminal Kuningan Terminal Mangkang Terminal Purwokerto Terminal Gunung Kidul Terminal Tingkir Terminal Kebumen Terminal Kertonegoro Terminal Mengwi Terminal Mandalika Terminal Bima Terminal Gambut Barakat Terminal WA. Gara Terminal Klaten Terminal Simbuang Terminal Anak Air Terminal Demak Terminal Bolaang Mongondow Terminal ALBN Singkawang Terminal ALBN Bimoku Kota Kupang Terminal ALBN Entrop Kota Jaya Pura Terminal Barang Internasional Aruk Terminal Barang Internasional Nanga Badau Terminal Barang Internasional Skouw Terminal Klaten Terminal AKAP Tangkoko Terminal AKAP Liwas Terminal AKAP Buroko Terminal Barang Entikong Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018. Tabel 1.4 Kegiatan Rehabilitasi, Pembangunan, dan Peningkatan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 4
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seperti halnya terminal penumpang tipe A, Komposisi jumlah UPPKB mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan adanya kebijakan pengelolaan UPPKB dari yang sebelumnya Pemerintah Provinisi ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2015 2016 2017 2018 Beroperasi 129 123 26 45 Tidak Beroperasi 17 26 108 89 Total 146 149 134 134 Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018 Grafik 1.1 Jumlah Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2015 -2018 c. Rekap Jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Indonesia Tahun 2014 - 2018 Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2018 di 34 provinsi terdapat 510 UPUBKB dengan rincian sebagai berikut : PROVINSI Aceh SATUAN Unit 2014 24 2015 23 2016 23 2017 23 2018 23 Sumatera Utara Unit 34 33 33 33 33 Sumatera Barat Unit 12 19 19 19 19 Riau Unit 12 12 12 12 12 Jambi Unit 11 11 11 11 11 Bengkulu Unit 10 10 10 10 10 Sumatera Selatan Unit 16 16 17 17 17 Lampung Unit 16 15 15 15 15 Kalimantan Timur Unit 14 10 10 10 10 Kalimantan Selatan Unit 13 13 13 13 13 Kalimantan Tengah Unit 14 14 14 14 14 Kalimantan Barat Unit 15 14 14 14 14 DKI Jakarta Unit 9 3 3 5 4 Jawa Barat Unit 27 27 27 27 27 Jawa Tengah Unit 37 35 35 35 35 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 5
16 D.I. Yogyakarta Unit 6 5 5 5 5 17 Jawa Timur Unit 38 38 40 40 38 18 Bali Unit 10 9 9 9 9 19 Sulawesi Utara Unit 16 15 15 15 15 20 Sulawesi Selatan Unit 24 24 24 24 24 21 Sulawesi Tengah Unit 15 13 13 13 13 22 Sulawesi Tenggara Unit 14 17 13 13 17 23 NTB Unit 11 10 10 10 10 24 NTT Unit 23 22 22 22 22 25 Maluku Unit 12 11 11 11 11 26 Papua Unit 32 29 29 29 29 27 Maluku Utara Unit 10 10 10 10 10 28 Gorontalo Unit 7 6 6 6 6 29 Babel Unit 7 7 7 7 7 30 Banten Unit 10 8 8 8 8 31 Kepulauan Riau Unit 7 7 7 7 7 32 Papua Barat Unit 13 13 13 13 13 33 Sulawesi Barat Unit 6 6 6 6 6 34 Kalimantan Utara Unit 0 5 4 4 4 TOTAL Unit 525 510 508 510 510 Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Tabel 1.5 Jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia tahun 2014 -2018 530 525 520 515 510 505 500 495 525 510 508 510 510 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Grafik1.2 Total Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2013 - 2018 d. Sertifikat Uji Tipe (SUT) Jumlah Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) tahun 2018 sebanyak 392 sertifikat dengan rincian sebagai berikut: URAIAN Kendaraan Khusus Roda Tiga SATUAN Unit Unit 2013 3 8 2014 8 8 2015 2 2 2016 3 13 2017 8 0 2018 4 0 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 6
Landasan Mobil Barang Mobil Bus Mobil Penumpang Sepeda Motor Jumlah Unit Unit Unit Unit Unit Unit 58 103 9 371 168 720 87 100 26 426 185 840 46 94 6 295 192 637 58 35 3 217 103 432 69 48 3 220 133 481 50 35 1 204 98 392 Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Table1.6 Penerbitan Sertifikat Uji Tipe tahun 2018 e. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Jumlah Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2018 sebanyak 4.757.373 sertifikat dengan rincian sebagai berikut: URAIAN Kendaraan khusus Roda Tiga Landasan Mobil Barang Mobil Bus Mobil Penumpang Sepeda Motor Jumlah SATUAN Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 2015 0 2.307 0 133.768 139.324 107.028 111.911 148.844 0 203.430 213.089 164.002 315.596 632.279 0 2018 9 0 56 175.507 4.068 841.479 135.328 3.736.254 339.050 354.548 273.337 430.842 919.354 4.757.373 2013 0 1.852 0 2014 0 2.135 0 2017 19 0 78 2016 3 1.402 0 0 0 2.806 1.930 0 0 0 Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Tablet1.7 Pernerbitan sertifikat registrasi uji tipe f. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Rancang Bangung Jumlah Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun sepanjang tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut: NO URAIAN 1. 2. 3. Maret April 4. 5. Mei Juni 6. Juli 7. Agustus 8. Januar Februari MOBIL BUS, MOBIL BARANG, KEND. KHUSUS, KERETA TEMPELAN, KERETA GANDENGAN 7.457 4.660 6.415 6.290 6.320 2.912 5.470 6.031 MOBIL PENUMPANG 196 368 569 495 160 526 467 SEPEDA MOTOR - - - - - - - LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 7
NO URAIAN 9. 10. Oktober 11. November 12. Desember Total September MOBIL BUS, MOBIL BARANG, KEND. KHUSUS, KERETA TEMPELAN, KERETA GANDENGAN 6.090 7.567 5.759 8.172 73.143 MOBIL PENUMPANG 473 481 409 551 4.695 SEPEDA MOTOR - - - - Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Table1.8 Penerbitan Sertifikat Uji Rancang Bangun g. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata Posisi bus AKAP pada tahun 2018 yaitu 612 perusahan otobus, mengalami peningkatan 6,25% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 576 perusahaan otobus. Begitupun juga untuk jumlah armada AKAP pada tahun 2018 yaitu 16.354 unit, mengalami peningkatan 0,71% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 16.238 unit. Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.666 perusahaan otobus, mengalami peningkatan 0,78% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 1.653 perusahaan otobus. Untuk jumlah armada pada tahun 2018 yaitu sebanyak 24.679, mengalami peningkatan 0,63% dari tahun 2017 yaitu sebanyak 24.524 unit. h. Keperintisan Angkutan Jalan Pada tahun 2018 telah ditetapkan 296 trayek angkutan jalan perintis di 32 provinsi sebesar Rp. 130.000.000.000,-. Sementara pada tahun 2017 telah ditetapkan 291 trayek angkutan jalan perintis di 32 Provinsi, sehingga peningkatan pertumbuhannya 0,51 %. Upaya pemerintah untuk memberikan subsidi perintis adalah untuk meningkatkan konektivitas di wilayah terpencil guna mendorong pengembangan aktivitas ekonomi setempat. D. Evaluasi Pelayanan dan Tarif Angkutan Umum a. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bus Bantuan Tahun 2018 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan serta memonitor manfaat dan kegunaan Bus Bantuan dari Kementerian Perhubungan pada wilayah tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan di beberapa lokasi seperti Manokwari, Palembang, Indramayu, Jawa Tengah, Gorontalo, Banjar Baru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Mamuju, Padang, Semarang, Alor, Bogor, Malang, dan Magelang. Dari kegiatan di maksud didapatkan hasil sebagai berikut : 1. Diharapkan operasional dari pelaksanaan Angkutan Perkotaan ini berjalan dengan baik, serta kepengurusan anggaran untuk operasional angkutan perkotaan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 8
2. Pengoperasian bus dilaksanakan oleh BLUD dan Koperasi. Namun ada juga yang dioperasikan langsung oleh Dinas Perhubungan. 3. Perlu diadakan sistem pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) dengan baik demi masyarakat pengguna dapat terlayani dan tidak terdapat tumpang tindih terhadap trayek yang sudah ada. 4. Bus Bantuan yang diberikan masih ada yang belum dioperasikan sesuai peruntukannya sebagai angkutan perkotaan. 5. Spesifikasi teknis bus bantuan kurang sesuai dengan topografi yang ada di wilayah Indonesia bagian timur yang geometrik jalannya menanjak, menurun dan tikungan tajam. 6. Perlu adanya Sosialisasi dengan masyarakat mengenai keberadaan Angkutan Perkotaan agar masyarakat terpenuhi kebutuhan transportasinya. b. Monitoring Tarif Angkutan Umum Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2018 dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Cirebon dan Merak. Dari lokasi tersebut di dapat hasil sebagai berikut: 1. Masih ditemukan tiket bus yang tidak distempel dan besaran tarif tidak dicantumkan pada tiket sesuai ketentuan; 2. Tarif yang berlaku masih dibawah tarif dasar, namun masih dalam koridor tarif batas atas dan tarif batas bawah, tetapi jika ada penumpang yang tidak secara langsung membeli diloket resmi, maka harga tidak sesuai dengan harga yang berada di loket; 3. Tidak ada perbedaan tarif antar perusahaan juga Perum Damri dengan trayek tujuan yang sama; 4. Persaingan tarif antar para operator bus sangat wajar ada keunggulan yang ditawarkan; 5. Terdapat beberapa perusahaan Otobus yang memberangkatkan penumpang dari poolnya masing-masing hanya sebagian yang memberangkatkan bus dari terminal. Gambar 1.2 Penyelenggaraan Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 9
E. Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Kegiatan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana pemerintah harus memastikan pelayanan angkutan orang yang ada saat ini tak hanya selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau tapi juga harus mampu mengakomodir antara perusahaan transportasi konvensional dan non- konvensional. Poin yang menjadi masukkan pada kegiatan ini antara lain : a. Angkutan sewa khusus perlu diatur, mengingat angkutan ini berada dalam jumlah yang besar dan dibutuhkan oleh Masyarakat; b. Perlunya disusun regulasi diatas Peraturan Menteri Mengingat Transportasi Online lainnya yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kominfo, melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan dan lainnya; Instansi c. Masalah tarif ditinjau kembali terutama tarif batas bawah, agar adanya keadilan sehingga timbul persaingan usaha yang sehat dan menjamin kelangsungan usaha baik untuk angkutan online dan angkutan konvensional; d. Operator angkutan umum yang ada saat ini untuk dapat dioptimalkan dan diberikan subsidi dalam pengoperasiannya; e. Kebijakan Tarif dan kuota akan diserahkan kepada Daerah; f. Dukungan dan kejelasan dalam merumuskan mekanisme suspend agar tidak terjadi kecurigaan dan ketimpangan bagi driver; Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Batam, Yogyakarta, dan Bandung. Gambar 1.3 Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek F. Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Kegiatan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta penyempurnaan konsep revisi KM. 35 tahun LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 10
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, untuk mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder terkait. Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Jakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Gambar1.4 Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek G. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2018 a. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru (Tahap I) di 7 provinsi yang dibangun pada 9 lokasi, yaitu : No Provinsi Kegiatan 1 Riau Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit, Pada Lintas Penyeberangan Pulau Padang - Mengkapan Pulau Sumatera (Termasuk Supervisi) 2 Kepualuan Riau Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau (Kab. Natuna) Tahap I Termasuk Supervisi 3 4 5 6 Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato di Mendanau Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu Tahap I (Termasuk Supervisi) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang Tahap I (Termasuk Supervisi) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa Termasuk Supervisi Pembangunan Dermaga pelabuhan Penyeberangan Boniton termasuk supervisi 7 Maluku Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa Thp I + Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ellat Thp I + Supervisi Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018. Tabel 1.9 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 11
b. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan pada tahun 2018 di 9 Provinsi yang dibangun pada 10 lokasi, yaitu: No Provinsi Kegiatan 1 Sumatera Utara 2 Riau 3 Riau 4 Nusa Tenggara Timur 5 6 Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara 7 Sulawesi Utara 8 Maluku Lanjutan Pembangunan pelabuhan Penyeberangan Ro - Ro Di Kota Gunung Sitoli Lintas Sibolga - Gunung Sitoli Tahap - V (selesai) Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Pecah Buyung Tahap V (Termasuk Supervisi) Pembangunan Dermaga Penyeberangan Alai (Insit) Tahap II (Termasuk Supervisi) Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua Tahap II di Pulau Raijua Kabupaten Sabu Raijua (Termasuk Supervisi) (Selesai) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku Kab. Kota Baru Tahap VI (Selesai) + supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pure Termasuk Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Raha Thp III Selesai Termasuk Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso Tahap III (selesai) Lanjutan Pemb. Pelabuhan Penyeberangan Amahai + Supervisi Pembangunan Dermaga Penyeberangan Wasior Tahap V (Termasuk Supervisi) selesai 9 Papua Barat Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018. Tabel 1.10 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan Tahun 2018 c. Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau di 9 (sembilan) lokasi, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7 Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara Jawa Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Bali Sumatera Utara Kegiatan Pelabuhan Danau Simanindo Pelabuhan Danau Tigaras Pelabuhan Serpis Waduk Jatiluhur Pelabuhan Danau Ambarita Pelabuhan Sri Menanti Pelabuhan Danau Beratan Pelabuhan Danau Muara LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 12
No 8 9 10 Provinsi Sumatera Utara Sulawesi Selatan Sumatera Utara Kegiatan Pelabuhan Danau Ajibata Pelabuhan Danau Beau/Tokalimbo Pelabuhan Danau Simanindo Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat - 2018. Tabel 1.11 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Tahun 2018 H. Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) sebanyak 222 lintas penyeberangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut: No. 1 Uraian Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis Total Frekwensi Penyeberangan (Trip) 3 Nilai Subsidi 2 Satuan Unit Unit Unit 2014 181 30.184 244.678 2015 211 36.904 447.143 2016 217 45.648 323.679 2017 227 48.981 324.824 2018 222 48.255 374.359 (Jutaan Rupiah) Sumber : Direktorat AMM - 2018. Tabel 1.12 Subsidi Operasional Perintis I. Danau dan Penyeberangan a. Lintas Penyeberangan Jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 283 lintas penyeberangan. No. 1. 2. Status Operasional lintas Jumlah lintas yang ditetapkan a. Melalui Keputusan Menhub b. Melalui Keputusan Pemda Jenis Pengoperasian Angkutan a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis 2014 193 50 48 181 2015 190 50 51 210 2016 207 50 51 217 2017 207 50 58 227 2018 207 50 61 222 Sumber : Direktorat AMM, Ditjen Hubdat - 2018. Tabel 11. Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 13
b. Pelabuhan Penyeberangan Sampai tahun 2018, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 207 unit, yang terdiri dari 35 pelabuhan yang diselenggarakan Indonesia Ferry (Persero), 168 pelabuhan oleh Dinas Perhubungan dan 4 pelabuhan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (Kementerian Perhubungan). No. 1. 2. 3. Penyelenggara PT. ASDP Persero Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan 2014 35 106 4 2015 35 170 4 2016 35 106 4 2017 35 106 4 2018 35 168 4 Jumlah Sumber : Direktorat AMM, Ditjen Hubdat - 2018. Tabel 12. Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan 144 145 145 145 207 c. Dermaga Sungai dan Danau Jumlah dermaga sungai dan danau yang beroperasi lebih kurang 456 Lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah. Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, untuk angkutan sungai kewenangannya diserahkan kepada daerah, namun demikian pemerintah pusat tetap memegang fungsi pembinaan di bidang transportasi sungai dan danau. Oleh karena itu sebagai wujud pembinaan di bidang transportasi sungai dan danau ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Prasarana Perhubungan Darat melakukan beberapa kegiatan dalam lingkup angkutan sungai dan danau, diantaranya adalah: penyusunan naskah akademis cetak biru transportasi sungai, penyusunan data base transportasi sungai dan kegiatan penyuluhan keselamatan. d. Kapal Penyeberangan Sampai dengan tahun 2018 terdapat 392 unit kapal SDP, yang beroperasi hanya Kapal Ro-Ro. No. 1. 2. Jenis Kapal Kapal Ro-Ro Kapal LCT Jumlah 2014 265 2 273 2015 331 14 267 2016 354 - 354 2017 380 - 380 2018 392 - 392 Sumber : Direktorat AMM Perhubungan Darat - 2018. Tabel 13. Jumlah Kapal SDP yang Beroperasi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 14
Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 392 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kerja Sama Operasi (KSO), Swasta dan Pemda. No. 1. 2. 3. 4. Jumlah Sumber : Direktorat AMM Perhubungan Darat - 2018 Tabel 14. Jumlah Kapal Penyeberangan berdasarkan Kepemilikan Pemilik/operator PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kerja Sama Operasi (KSO) Swasta Pemda Jumlah 151 0 222 19 392 e. Pembangunan Kapal Penyeberangan Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) unit penyelesaian pembangunan kapal penyeberangan dan 10 (Sepuluh) unit kegiatan pembangunan kapal penyeberangan, yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Pembangunan Penyelesaian Pembangunan Kapal Penyeberangan KMP. Binar Pembangunan Bus Air Dukungan Asian Games 2018 Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro Ro 300 GT KMP. Ihan Batak Tahap II Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang 200 GT Danau Toba (Tahap I) Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro Ro 1500 GT Kepri Lintas Tanjung Pinang - Tambelan - Sintete Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RoRo 1500 GT di Wilayah Kep. Maluku Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RoRo 600 GT Lintas Parigi Moutong - Wakai - Marisa Volume (unit) 1 5 1 1 1 1 1 Anggaran (Rp) 10.986.120.000 13.224.931.500 35.000.000.000 32.045.805.000 89.755.713.000 89.840.608.000 34.222.925.000 Lokasi Pembangunan Tegal, Jawa Tengah Batam, Kepulauan Riau Porsea, Sumatera Utara Porsea, Sumatera Utara Palembang, Sumatera Selatan Surabaya, Jawa Timur Cirebon, Jawa Barat Sumber : Direktorat Sarana Perhubungan Darat - 2018 Tabel 14. Kegiatan Pembangunan Kapal di tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 15
Gambar 1.5 Pembangunan Kapal Penyeberangan KMP.Binar Gambar 1.6 Pembangunan 5 unit Bus Air Dukungan Asian Games 2018 Gambar 1.7 Pembangunan KMP Ihan Batak Gambar1.8 Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang 200 GT Danau Toba (Tahap I) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 16
Gambar 1.9 Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro - Ro 1500 GT lintasTanjung Pinang - Tambelan - Sintete Gambar 1.10 Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro - Ro 1500 GT Untuk Wilayah Kepulauan Maluku Gambar 1.11 Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro - Ro 600 GT lintas Parigi Moutong - Wakai - Marisa f. Peresmian Bus Air dan Peluncuran Kapal Pada tahun 2018, terdapat kegiatan peresmian Bus Air dan peluncuran Kapal, yaitu: Tanggal 31 Juli 2018 kegiatan peresmian Bus Air Dukungan Asian Games di Kota Palembang. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 17
Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Sarana Perhubungan Darat, dan undangan lainnya. Gambar 1.12 Peresmian Bus Air Tanggal 1 September 2018 kegiatan peluncuran (launching) Kapal Penyeberangan Penumpang Ro - Ro 300 GT Danau Toba (KMP.Ihan Batak) di Galangan PT Dok Bahari Nusantara di Porsea, Medan, Sumatera Utara. Acara peluncuran dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Gambar 1.13 Peluncuran Kapal Ihan Batak g. Keperintisan ASDP Subsidi kapal perintis pada tahun 2018 sebesar Rp. 374.359.441.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 222 lintas (yang dikelola Satker Keperintisan Pusat). Tahun 2014 2015 2016 2017 Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis 181 211 217 227 Total Frekuensi Penyeberangan 30.184 36.904 45.648 48.981 Nilai Subsidi (Juta Rupiah) 244.678 447.143 436.432 324.824 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 18
No 1 2 2018 222 48.255 374.359 Sumber : Direktorat AMM, Ditjen Hubdat - 2018. Tabel 15. Subsidi Kapal Perintis Tahun 2014-2018 h. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka proses penanaman budaya tertib berlalu lintas. Direktorat Pembinaan Keselamatan juga mengajak peran aktif pihak swasta untuk ikut menyelamatkan generasi muda negeri ini melalui kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat. Calon peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah seluruh pelajar dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Pelajar SMU/ sederajat b. Pelajar SMU / sederajat yang telah mengikuti proses seleksi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi dan menjadi juara I. Penilaian terhadap para pelajar atau peserta melipiti penilaian karya tulis dan penampilan saat mempresentasikan karyanya tersebut. Kriteria pemilihan berdasarkan 4 (empat) kategori yang terbagi atas Leadership, Public Speaking, Norma / Etika dan Materi Karya Tulis. Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor dilakukan oleh tim penilai independen yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, Psikolog dan Kepolisian. Pelaksanaan kegiatan final lomba karya tulis ini dilaksanakan di DKI Jakarta pada: Tanggal : 8 - 12 Oktober 2018 Tempat : Hotel Arya Duta Jakarta Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44 - 48 Jakarta Pusat Penilaian terhadap peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2018 ini menghasilkan 3 orang pemenang dan 2 orang peserta favorit (putra dan putri) yaitu sebagai berikut : Keterangan Juara Pertama Juara Kedua Nama Qummas Naziq Yustiary Anindya Rafa Putri Asal Sekolah Sman 1 Demak Sman 2 Yogyakarta Nilai 83.37 81.32 Judul Karya Ilmiah Jawa Tengah Halilintar, Helm Lalu Lintas Pintar "Solusi Keselamatan Jalan Era Sekarang Automatic Traffic Light Timer Using Arduin Omega 2560 R3 And Ultrasonic Sensor Provinsi D.I Yogyakarta LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 19
No 3 Keterangan Juara Ketiga Nama Jessica Cornelia Ivanny Asal Sekolah Sma Santo Paulus Pontianak Nilai 80.01 Provinsi Kalimantan Barat Judul Karya Ilmiah Oplet, Layanan Angkot Online Berbasis Mobile Application Untuk Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menari Dan Menyanyi Fabula Divinando Gorontalo Abdul Wahid Wartabone Devina Meidy Fidelia Putri P. 4 Juara Favorit Putra Juara Favorit Wanita 19,29 Sman 2 Gorontalo Sman 7 Banjarmasin Tabel 14. Pemenang dan Juara Favorit Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tahun 2018 13,57 5 Kalimantan Selatan Gambar 1.14 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat J. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 Di Bandung, 21 Oktober 2018 Bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan acara Sepeda Nusantara 2018 dan Acara Puncak Pekan Keselamatan Nasional yang bertujuan untuk mensosialisasikan keselamatan berkendara bagi masyarakat umum. Bukan hanya melepas, Menhub Budi Karya bersama Dirjen Hubdat dan para ikut menggowes bersama warga Bandung. Rombongan tamu VVIP juga menempuh rute sejauh 3-4 km dan kembali ke GOR Sabilulungan Soreang, Bandung. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam acara Puncak Pekan Keselamatan menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang tinggi. Untuk itu Menhub mengajak masyarakat LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 20
agar sadar bahwa resiko berkendara itu bisa diantisipasi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan helm, dan mematuhi aturan berlalu lintas. Gambar 1.15 Menteri Perhubungan di Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 K. Pemilihan Abdiyasa Teladan Nasional 2018 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1980an. Diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran para pengemudi terkait keselamatan berkendara. Kegiatan Pemilihan Abdiyasa Teladan ini telah dimulai dari tingkat daerah dimana pengemudi terbaik dipilih untuk mewakili daerah atau provinsi masing-masing yang kemudian akan diundang untuk mengikuti pelatihan dan perlombaan tingkat nasional di pusat. Pada Tahun 2018 ini, kegiatan Pemilihan Abdiyasa Teladan diikuti oleh 52 perwakilan dari dari 25 Provinsi di Indonesia. Rangkaian kegiatan Pemilihan Abdiyasa Teladan 2018 terdiri dari outbond, ujian tertulis mengenai pengetahuan LLAJ dan Asuransi, pemberian materi oleh narasumber, Kunjungan ke PT Jasa Raharja, PT Mercedes Benz, dan UPT Pengujian Kab.Bogor dan diakhiri dengan tes kesehatan serta wawancara, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 September 2018 di Lorin Sentul, Jawa Barat. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 21
Gambar 1.16 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional 2018 L. Pelaksanaan Penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat mewakili Menteri Perhubungan RI menyerahkan Surat Keputusan dan Sertifikat Akkreditasi kepada 41 (empat puluh satu) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Ruang Mataram, Gedung Karya Lt. 1 Kementerian Perhubungan. Gambar 1.17 Penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Unit PelaksanaUji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 22
M. Kunjungan Kerja Bapak Menteri Perhubungan RI bersama Dirjen Perhubungan Darat ke UPUBKB Kota Tangerang Bapak Menteri Perhubungan RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat menghadiri Unit Pelaksana Uji Berkala Kota Tangerang terkait pelaksanaan Pengujian Berkala (KIR) di Kota Tangerang khususnya untuk Taksi Online pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018. Gambar 1.18 Kunjungan kerja Bapak Menteri Perhubungan RI bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kota Tangerang N. Kegiatan Bimbingan Teknis Dalam upaya memberikan serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan para stakeholder terkait bidang perhubungan darat, berikut beberapa bimbingan teknis yang dilakukan di unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di tahun 2018: No. 1. Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun Kegiatan Bimbingan Teknis 2018 Keterangan Rapat Kerja Teknis ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas yang baik dan seimbang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik dan berkeselamatan, serta melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dan memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja manajemen perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Heregistrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Angkutan Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pendataan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 23
No. Kegiatan Bimbingan Teknis Keterangan Jalan Serta Evaluasi tarif Angkutan Orang 3. Bimbingan Teknis Bengkel dan Teknisi Instalasi Konversi Energi BBG Kendaraan Bermotor dan pengklasifikasian perusahaan angkutan serta pembinaannya. Bimbingan Teknis Bengkel dan Teknisi Instalasi Konversi Energi BBG Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan di Kota Tangerang dan diikuti oleh 70 peserta dari Teknisi Bengkel BBG di Indonesia dan Beberapa Dishub Provinsi dan Kota serta dari Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Bengkel dan Teknisi Instalasi Konversi Energi BBG Kendaraan Bermotor adalah mewujudkan adanya bengkel dan teknisi instalasi BBG pada kendaraan bermotor yang profesional. 4. Bimbingan teknis Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 5. Bimbingan Teknis Kelaikan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2018 Bimbingan teknis Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diselenggarakan di dua kota yaitu Kota Solo dan Kota Bogor. Bimbingan Teknis tersebut diikuti oleh 70 peserta dari 25 Balai Pengelola Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kota. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan SDM dibidang manajemen, operasional dan perhitungan sehingga mampu dan cakap dalam perencanaan, pembangunan dan penanganan gas buang yang mengandung polutan juga akan naik dan akan mempertinggi kadar pencemaran udara yang berdampak pada perubahan lingkungan. Kegiatan Bimbingan Teknis Kelaikan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan tahun 2018 di selenggarakan di Hotel Allium, Batam pada tanggal 5 s.d. 9 Maret 2018. Kegiatan ini memiliki tujuan memberi pemahaman kepada Pegawai di Lingkungan Balai Pengelolaan Transportasi Darat terkait syarat - syarat kapal laik jalan. 6. Sosialisasi Pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2018 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Nopember 2018 di Hotel Best Western - Premier, Solo - Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan karoseri tentang pelayanan sertifikat registrasi uji tipe rancang bangun yang sudah dilakukan secara online. 7. Bimbingan Teknis Petugas Kalibrasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Pemanfaatan PNBP Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Kalibrasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Nopember 2018 di Hotel Allium, Tangerang. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 24
No. Kegiatan Bimbingan Teknis Keterangan Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kalibrasi peralatan Uji Kendaraan Bermotor oleh petugas kalibrasi yang memiliki kompetensi sehingga dapat terselenggara dengan baik dan tidak bertentangan dengan undang- undang dan ketentuan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan akhirnya jaminan keakurasian peralatan uji kendaraan bermotor dapat dicapai. 8. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2018 Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2018 antara lain: Isu Strategis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Tahun 2018 di laksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Maret 2018 di The Rich Jogja Hotel, dihadiri oleh para penguji berkala kendaraan bermotor dari seluruh Indonesia. 9. Bimbingan Teknis Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2018. 10. Bimbingan Teknis Manajemen Kecepatan Bimbingan Teknis Bidang Pengujian BerkalaKendaraanBermotor dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Mei 2018 di Jatra Hotel & Resort, Balikpapan Kalimantan Timur. Tema pada acara Pembinaan Teknis Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2018 adalah "Peningkatan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor melalui Akreditasi dalam rangka mewujudkan Pengujian Berkala yang Profesional". Kegiatan dilaksanakan di 3 kota yaitu: Provinsi Lampung tanggal 5-6 Juli 2018 Provinsi Sumatera Utara tanggal 7-8 Agustus 2018 Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13-14 September 2018 Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kecepatan memiliki beberapa tujuan, yaitu: Melakukan Bimbingan Teknis terkait penerapan batas kecepatan maksimum dan minimum kendaraan bermotor. Menetapkan manajemen lalu lintas yang paling sesuai agar batas kecepatan dapat dipenuhi. Menentukan toleransi batas kecepatan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas.Memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai Manajemen Kecepatan kepada instansi terkait. Meningkatkan kepedulian instansi terkait khususnya yang terlibat dalam manajemen kecepatan. Bimbingan Teknis ini ditujukan untuk para pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas jalan di kabupaten, kota, dan propinsi. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan bagi aparatur sipil 11. Bimbingan Teknis Pembinaan Bagi Angkutan Umum Tahun 2018 (Bimbingan Teknis Penilai Dokumen LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 25
No. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Bekasi, 5 - 9 November 2018 Keterangan negara yang ditugaskan untuk melakukan penilai terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, apakah memenuhi atau tidak memenuhi; 2. Diharapkan dapat membantu Perusahaan Angkutan Umum dalam menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai dengan kondisi perusahaan; 3. Mengetahui kelemahan serta kekurangan perusahaan angkutan umum dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan; 4. Meningkatkan daya saing perusahaan angkutan umum dalam pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum baik penumpang terutama di bidang keselamatan. 12. Bimbingan Teknis Materi Keselamatan Koordinasi ke Mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan jalan kepada anak2 dapat memberi manfaat hidup yang lebih lama bagi masyarakat. a. Meninjau dari pendidikan keluasan keselamatan jalan dalam kurikulum sekolah dan menilai kecukupan dan kepraktisan pelajaran sekaligus materinya. ulang b. Mengembangkan pendidikan proyek keselamatan jalan di wilayah yang beresiko tinggi, terutama di sekitar jalan yang diperbaiki, tempat kecelakaan di jalan mungkin meningkat. awal c. Memperkuat pendidikan keselamatan jalan dalam yang kurikulum nasional dengan pelajaran dipraktikan di jalan. Tabel 1.15 Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2018 O. Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439 H 1. Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H), Ditjen Hubdat Gambar 1.19 Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 26
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala balai BPTD dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan rangka mensukseskan kegiatan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) yang pelaksanaan dikoordinir oleh Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat dibawah wewang langsung Dirjend Darat. 2. Monitoring Jalur Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439). Gambar 1.20 Monitoring angkutan lebaran Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat, Bapak (Pandu Yunianto) dalam rangka mendampingi Menteri Perhubungan (Bapak Budi Karya) terkait Kebijakan Pengaturan Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, khususnya Jam Operasional Mobil Barang dan Ganjil Genap di Jalan Tol Japek, guna mengurangi kepadatan kendaraan (04 Maret 2018). 3. Posko Monitoring Libur Panjang Gambar 1.21 Monitoring Libur Panjang bertempat di Gedung Karsa Kemenhub Menteri Perhubungan & Dirjen Hubdat mengunjungi Posko Monitoring Libur Panjang (Long Weekend) bertempat di Gedung Karsa Kemenhub didampingi Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat. Semoga libur panjang minggu ini berjalan aman, lancar dan selamat. Kami juga memberlakukan pembatasan truk pengangkut barang guna mengurangi kepadatan. Kami berharap masyarakat yang berlibur tertib LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 27
berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. (29 Maret 2018). P. Mudik Gratis Kebutuhan menggunakan sepeda motor di masyarakat sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor tersebut selain untuk aktifitas sehari-hari juga digunakan sebagai alat transportasi mudik. Sehingga angka kecelakaan sepeda motor cukup tinggi di masa arus mudik. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Darat sejak lama telah memandang perlu untuk mengakomodir para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini dengan menyediakan angkutan mudik gratis bagigpengguna sepeda motor dan penumpang. 1. Pelaksanaan Kegiatan a) Launching Pelaksanaan kegiatan unutk launching Mudik Gratis Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439 H pada hari Minggu , 25 Maret 2018 yang berlokasi di Stasiun Jakarta Kota. Kegiatan ini Merupakan tanda dimulainya program mudik gratis Kemenhub 2018. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran dari Kementerian Perhubungan. Gambar 1.22 Launching Mudik Gratis 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 28
b) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018 JUMLAH MUDIK GRATIS PENUMPANG 63,67 % PENURUNAN data kecelakaan yang cukup drastis sekitar 37% dan JUMLAH MENINGGAL DUNIA turun sebesar 37%. SEPEDA MOTOR 13,33 % Penurunan VOLUME SEPEDA MOTOR pada ARUS MUDIK DAN BALIK, sebesar 21,76%, dari 1.658.407 (tahun 2017) menjadi 1.297.617 (tahun 2018) Namun untuk JUMLAH PEMUDIK SEPEDA MOTOR tahun 2018 adalah 56,36% dari volume sepeda motor atau sekitar 731 Ribu Kendaraan 1. Peningkatan kapasitas mudik gratis sepeda motor 2. Upaya himbauan dan penegakan hukum dari Kepolisian untuk tidak menggunakan sepeda motor jarak jauh 2. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT a. Program Kegiatan Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat 94 Unit; 2. Pembangunan Kapal Perintis (multiyears) : 5 unit kapal ternak, 15 unit kapal kontainer 100 Teus, 5 unit tipe 750 DWT, 20 unit tipe GT. 1200, 25 unit tipe GT. 2000; 3. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran; 4. Penyelenggaraan Mudik Gratis Sepeda Motor Roda Dua; 5. Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru; 6. Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis; 7. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi PT. PELNI; 8. Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut; 9. Pelayanan Kapal Angkutan Ternak; LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 29
10. Penyajian Data Angkutan Laut Nasional; 11. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan di 89 Lokasi; 12. Pengerukan Alur Pelayaran di 3 Lokasi; 13. Studi Perencanaan Pelabuhan; 14. Docking Kapal : a. b. Docking Kapal Perintis Sebanyak 45 (Empat puluh lima) Unit Docking Kapal Negara Kenavigasian sebanyak 7 (Tujuh) Unit 15. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 224 unit; 16. Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran sebagai berikut: a. Pembangunan dan Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) sebanyak 15 (limabelas) unit; Pembangunan dan Upgrade Vessel Traffic System (VTS) sebanyak 2 (dua) lokasi; Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi Pengadaan AIS Base Station sebanyak 3 Lokasi b. c. d. 17. Penetapan Alur Pelayaran (10 lokasi) Dan Survey Mandiri Alur Pelayaran (50 lokasi); 18. Pelayanan Online Permohonan Buku Pelaut; 19. Penerbitan Sertifikat Pelaut; 20. Uji Petik Keselamatan Kapal Sebagai Moda Angkutan Laut Menghadapi Lebaran dan Natal 2018 serta Tahun Baru 2019; 21. Penerbitan Sertifikat Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim; 22. Peningkatan Keterampilan ISPS Code; 23. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Reguler (Pola 400 Jam Pelajaran) dan Manajerial (Pola 200 Jam Pelajaran); 24. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya; 25. Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (Marine Pollution Exercise); 26. Pengadaan RBB (Rigid Bouyant Boat). b. Realisasi Kegiatan 1. Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat Pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan atau kapal motor sederhana berbendera LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 30
Indonesia dengan ukuran tertentu. Kapal-kapal pelayaran rakyat menjadi andalan untuk penyediaan transportasi laut di daerah kepulauan yang tidak dapat dijangkau oleh kapal besar. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional mengamanatkan antara lain dukungan terhadap pengembangan pelayaran nasional termasuk pelayaran rakyat dalam bentuk fasilitas pendanaan. Kapal pelayaran rakyat dari awal sudah direncanakan sebagai belanja barang dan akan dihibahkan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan kapal untuk mendukung transportasi barang maupun orang antar pulau di wilayahnya. Pada tahun anggaran 2018, telah dianggarkan Rp 230.484.257.000,00 untuk belanja barang berupa pembangunan 94 (Sembilan puluh empat) unit kapal pelayaran rakyat yang terbagi dalam dalam 47 (empat puluh tujuh) paket dan setiap paket terdiri dari 2 (dua) kapal. NO NAMA KAPAL PELAKSANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 1) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 2) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 3) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 4) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 5) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 6) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 7) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 8) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 10) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 11) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 12) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 13) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 14) TAHUN ANGGARAN 2018 CV. SUMBER PRATAMA CV. ANNISA JAYA KONSTRUKSI CV. RIZKI PRATIWI CV. USAHA KARYA MANDIRI CV. RIZKI PRATIWI CV. RIZKI PRATIWI CV. RIFQI ABADI CV. RIFQI ABADI CV. SUMBER PRATAMA CV. RIFQI ABADI CV. USAHA KARYA MANDIRI CV. IKA BANGUN CIPTA PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 31 LOKASI TAKALAR TAKALAR KONAWE KONAWE KONAWE KONAWE KONAWE KONAWE TAKALAR KONAWE KONAWE KONAWE TEGAL
NO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NAMA KAPAL PELAKSANA PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 15) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 16) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 17) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 18) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 30) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 33) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 24) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 20) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 27) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 21) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 23) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 31) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 22) TAHUN ANGGARAN 2018 PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA CV.CAHAYA ALJANUAR CV.CAHAYA ALJANUAR PT.EMPAT SEKAWAN MARINE PT. CENDANA CITRA LESTARI PT. CENDANA CITRA LESTARI PT CONSTRINE JAYA GROUP PT. AVENIR PT. AVENIR PT. TRISETIA CIPTA PERSADA PT. TRISETIA CIPTA PERSADA PT. SWARNA CENTRA BUANA INDONESIA PT. SWARNA CENTRA BUANA INDONESIA PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 19) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 28) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 32) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 29) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 26) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 34) TAHUN ANGGARAN 2018 PT. DUKUH RAYA PT. DUKUH RAYA PT. DUKUH RAYA PT. DUKUH RAYA PT. PUTRA ARUNG PT.EMPAT SEKAWAN MARINE LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 32 LOKASI TEGAL KONAWE KONAWE LAMONGAN BULUKUMBA BULUKUMBA BANYUWANGI REMBANG REMBANG PASURUAN PASURUAN BULUKUMBA BULUKUMBA LOMBOK LOMBOK LOMBOK LOMBOK KONAWE LAMONGAN
NO NAMA KAPAL PELAKSANA 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 39) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 41) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 45) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 48) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 50) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 40) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 47) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 43) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 46) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 36) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 44) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 37) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 42) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 49) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMBANGUNAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT (PAKET 38) TAHUN ANGGARAN 2018 PT.EMPAT SEKAWAN MARINE PT.EMPAT SEKAWAN MARINE PT CONSTRINE JAYA GROUP PT CONSTRINE JAYA GROUP PT CONSTRINE JAYA GROUP PT. AVENIR PT. AVENIR PT. TRISETIA CIPTA PERSADA PT. TRISETIA CIPTA PERSADA PT. SWARNA CENTRA BUANA INDONESIA PT. SWARNA CENTRA BUANA INDONESIA CV. SUMBER PRATAMA CV. SUMBER PRATAMA PT. PUTRA ARUNG PT. PUTRA ARUNG Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 Tabel 1.16 Perusahaan Pelaksana Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 33 LOKASI LAMONGAN LAMONGAN BANYUWANGI BANYUWANGI BANYUWANGI REMBANG REMBANG PASURUAN PASURUAN BULUKUMBA BULUKUMBA TAKALAR TAKALAR KONAWE KONAWE
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 Gambar 1.23 Perusahaan Pelaksana Pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat . 2. Pembangunan Kapal Perintis (tahun jamak/multiyears) Peningkatan kapasitas sarana transportasi laut antara lain dilakukan dengan pembangunan kapal perintis. Pada tahun 2018 kegiatan pembangunan kapal perintis merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya dan selesai pada tahun 2018. Adapun 5 (lima) unit kapal ternak, 15 (lima belas) unit kapal kontainer 100 Teus, 5 (lima) unit tipe 750 DWT, 20 unit tipe GT. 1200, 25 unit tipe GT. 2000. NO. TIPE KAPAL RENCANA PENEMPATAN 1. 2. Kapal Ternak Kapal kontainer 100 teus 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Khendaga Nusantara 2 Masih dalam pembahasan ulang 3. Khendaga Nusantara 3 Masih dalam pembahasan ulang 4. Khendaga Nusantara 4 Masih dalam pembahasan ulang 5. Khendaga Nusantara 5 Masih dalam pembahasan ulang 6. Khendaga Nusantara 6 Masih dalam pembahasan ulang LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 34
NO. TIPE KAPAL RENCANA PENEMPATAN 7. 8. Khendaga Nusantara 7 Tobelo Khendaga Nusantara 8 Masih dalam pembahasan ulang 9. 10. Khendaga Nusantara 10 Khendaga Nusantara 9 Biak Masih dalam pembahasan ulang Masih dalam pembahasan ulang Masih dalam pembahasan ulang Masih dalam pembahasan ulang Masih dalam pembahasan ulang Masih dalam pembahasan ulang 11. Khendaga Nusantara 11 12. Khendaga Nusantara 12 13. Khendaga Nusantara 13 14. Khendaga Nusantara 14 15. Khendaga Nusantara 3. 750 DWT 4. GT. 1200 15 Sabuk Nusantara 112 Manokwari 1. Sabuk Nusantara 113 Tilamuta 2. Sabuk Nusantara 114 Merauke 3. Surabaya Sabuk Nusantara 115 4. Tarakan Sabuk Nusantara 116 5. Semarang Sabuk Nusantara 92 1. Kotabaru Sabuk Nusantara 93 2. Biak Sabuk Nusantara 94 3. Tahuna Sabuk Nusantara 95 4. Manokwari Sabuk Nusantara 96 5. Kwandang Sabuk Nusantara 97 6. Manokwari Sabuk Nusantara 98 7. Surabaya Sabuk Nusantara 99 8. 9. Jayapura Sabuk Nusantara 100 10. Sabuk Nusantara 101 Maumere 11. Sabuk Nusantara 102 12. Sabuk Nusantara 103 13. Sabuk Nusantara 104 14. Sabuk Nusantara 105 15. Sabuk Nusantara 106 Poso Ambon Saumlaki Ternate Ambon LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 35
NO. TIPE KAPAL RENCANA PENEMPATAN 16. Sabuk Nusantara 107 17. Sabuk Nusantara 108 5. GT. 2000 18. Sabuk Nusantara 109 19. Sabuk Nusantara 110 20. Sabuk Nusantara 111 Makassar/Biringkasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sabuk Nusantara 67 Sabuk Nusantara 68 Sabuk Nusantara 69 Sabuk Nusantara 70 Sabuk Nusantara 71 Sabuk Nusantara 72 Sabuk Nusantara 73 Kupang Teluk Bayur Bitung Bitung Ambon Saumlaki Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile) Merauke Sorong Saumlaki Meulaboh Jayapura Waingapu Kijang Kendari Kendari Tanjung Pinang Makassar/Biringkasi Makassar/Biringkasi Ternate Ambon Bengkulu Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile) Kupang Sorong Sabuk Nusantara 74 8. 9. Sabuk Nusantara 75 10. Sabuk Nusantara 76 11. Sabuk Nusantara 77 12. Sabuk Nusantara 78 13. Sabuk Nusantara 79 14. Sabuk Nusantara 80 15. Sabuk Nusantara 81 16. Sabuk Nusantara 82 17. Sabuk Nusantara 83 18. Sabuk Nusantara 84 19. Sabuk Nusantara 85 20. Sabuk Nusantara 86 21. Sabuk Nusantara 87 22. Sabuk Nusantara 88 23. Sabuk Nusantara 89 18. Sabuk Nusantara 109 19. Sabuk Nusantara 110 20. Sabuk Nusantara 111 Makassar/Biringkasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sabuk Nusantara 67 Sabuk Nusantara 68 Sabuk Nusantara 69 Sabuk Nusantara 70 Sabuk Nusantara 71 Sabuk Nusantara 72 Sabuk Nusantara 73 Kupang Teluk Bayur Bitung Bitung Ambon Saumlaki Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile) Merauke Sorong Saumlaki Meulaboh Jayapura Waingapu Kijang Kendari Kendari Tanjung Pinang Makassar/Biringkasi Makassar/Biringkasi Ternate Ambon Bengkulu Sebagai kapal cadangan PT. PELNI (mobile) Kupang Sorong Sabuk Nusantara 74 8. 9. Sabuk Nusantara 75 10. Sabuk Nusantara 76 11. Sabuk Nusantara 77 12. Sabuk Nusantara 78 13. Sabuk Nusantara 79 14. Sabuk Nusantara 80 15. Sabuk Nusantara 81 16. Sabuk Nusantara 82 17. Sabuk Nusantara 83 18. Sabuk Nusantara 84 19. Sabuk Nusantara 85 20. Sabuk Nusantara 86 21. Sabuk Nusantara 87 22. Sabuk Nusantara 88 23. Sabuk Nusantara 89 24. Sabuk Nusantara 90 25. Sabuk Nusantara 91 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.17 Penyelesaian Pembangunan Kapal Perintis LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 36
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Gambar 1.24 Hasil Pembangunan Kapal Perintis . 3. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Selama penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2018 (1439H), yang dimulai sejak H-15 (31 Mei 2018) sampai dengan H+15 (1 Juli 2018) tercatat sebanyak 1.830.289 orang penumpang telah menggunakan moda transportasi laut, sedangkan pada penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2017 tercatat sebanyak 1.736.032 orang penumpang. Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan laut sebesar 5,43 persen. Pemantauan angkutan lebaran dilakukan di posko angkutan laut Lebaran tahun 2018 yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan maupun di 52 (lima puluh dua) UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pelabuhan dengan jumlah penumpang paling tinggi selama masa angkutan laut lebaran 2018 ini adalah sebagaimana tabel berikut : NO. PELABUHAN Batam 1. Tanjung Balai Karimun 2. Tanjung Pinang 3. Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.18 Pelabuhan Dengan Penumpang Tertinggi JUMLAH PENUMPANG 462.410 296.290 252.549 Selain itu, dari hasil pemantauan CCTV terhadap 52 (lima puluh dua) pelabuhan yang dipantau secara real time oleh Posko Angkutan Laut Lebaran 2018 selama penyelenggaraan angkutan laut lebaran juga dilaporkan tidak terjadi hal-hal atau kejadian yang luar biasa. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 37
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Gambar 1.25 Pelaksanaan Angkutan Lebaran 2018 4. Penyelenggaran Mudik Gratis Sepeda Motor Roda Dua Selama penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2018 (1439H), pemerintah juga menyelenggarakan Angkutan Laut Mudik Gratis bagi pengguna sepeda motor dengan kapal laut. Pelaksanaan mudik gratis sepeda motor untuk arus mudik dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Juni 2018, dari Jakarta (Tanjung Emas). Sedangkan untuk (Tanjung Priok) menuju Semarang pelaksanaan arus balik dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20, 21 dan 22 Juni 2018, dari Semarang (Tanjung Priok). Pelaksanaan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tahun 2018, dengan menggunakan KM. Dobonsolo (PT. PELNI) dan menggunakan kapal-kapal negara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu : (Tanjung Emas) menuju Jakarta NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. RUAS TRAYEK KM. Camara Nusantara 01 KM. Camara Nusantara 02 KM. Camara Nusantara 03 KM. Camara Nusantara 05 KM. Camara Nusantara 06 KM. Sabuk Nusantara 80 KM. Sabuk Nusantara 84 KM. Sabuk Nusantara 85 KM. Sabuk Nusantara 86 KM. Sabuk Nusantara 87 KM. Sabuk Nusantara 95 KM. Sabuk Nusantara 97 KM. Sabuk Nusantara 99 KM. Sabuk Nusantara 106 KM. Sabuk Nusantara 107 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 . Tabel 1.19 Kapal Pembantu KM. Dobonsolo (PT. PELNI) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 38
NO. RUAS TRAYEK JUMLAH PENUMPANG JUMLAH SEPEDA MOTOR 1. 2. Tanjung Priok - Tanjung Emas Tanjung Emas - Tanjung Priok 9.429 7.147 4.167 3.097 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.20 Realisasi Angkutan Mudik Gratis Sepeda Motor Gambar 1.26 Pemudik Sepeda Motor KM. Dobosolo Tujuan Tanjung Priok - Tanjung Perak Semarang, 18 Juni 2018 5. Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 8 Januari 2019. Diprediksikan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang naik pada Penyelenggaraan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sebesar 3,49% atau 37.564 penumpang dibandingkan pada Penyelenggaraan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 Gambar 1.27 Pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 39
Jumlah realisasi penumpang pada periode Angkutan Laut Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 sebanyak 2.270.380 orang atau meningkat sebesar 10,75 % dari tahun lalu. Adapun Pelabuhan Batam menjadi pelabuhan terpadat dengan jumlah total penumpang sebesar 310.486 penumpang atau meningkat sebesar 13,68 %. 6. Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Dalam rangka kesinambungan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah terisolir, terpencil, pulau-pulau terluar dan perbatasan, tahun 2018 pemerintah menyediakan anggaran subsidi operasi angkutan laut perintis sebesar Rp 1.102.328.944.001,00. Anggaran subsidi tersebut digunakan untuk mensubsidi 113 kapal perintis yang beroperasi pada 113 trayek. Jumlah pelabuhan singgah perintis sebanyak 498 pelabuhan. PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Anggaran (Rp) Jumlah Kapal Pelabuhan Pangkal Pelabuhan Singgah Jumlah Voyage Bagian Barat Indonesia Bagian Timur Indonesia Kapal Ditjen Hubla Kapal Swasta Kapal Pemda Jumlah Hari Operasi Penumpang (Orang) Barang (Ton) 537.376. 623.859 84 34 526 2.117 13 Kpl (15%) 71 Kpl (85%) 45 35 4 27.657 Hari 531.560 580.000. 000.000 86 35 507 2.140 19 Kpl (22,09%) 67 Kpl (77,91%) 47 35 4 28.687 Hari 537.113 809.565. 323.110 94 40 527 2.776 20 Kpl (20,83%) 76 Kpl (79, 17%) 54 42 0 34.879 Hari 311.543 1.146.396. 232.000 96 40 527 2.687 21 Kpl (21,88%) 75 Kpl (78,12%) 57 39 0 34.779 1.384.798 1.102.328. 944.001 113 41 498 2.914 19 Kpl (16,81%) 94 Kpl (83,19%) 107 6 0 35.936 70.224 13. 265.000 127.677 275.155 276.896 118.902 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.21 Perkembangan Angkutan Laut Perintis Selama 5 (lima) tahun Terakhir LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 40
Produksi muatan penumpang angkutan laut perintis selama tahun 2018 mengangkut 70.224 penumpang dan untuk muatan barang sebanyak 118.902 ton/m3. Gambar 1.28 Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis 7. enyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi PT. PELNI Dalam rangka kesinambungan pelayanan angkutan laut penumpang ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah menugaskan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Penugasan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018. Untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam tahun 2018, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp negeri 1.867.769.740.000,00. Jumlah kapal yang dioperasikan sebanyak 26 (dua puluh enam) (dalam milyar rupiah) kapal dengan frekuensi pelayanan 266 voyage. NO TAHUN USULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 986 837 869 900,8 897 826 1.000 1.602 1.786 2.060 - APBN 850 600 600 872 897 726 872 1.602 1.786 2.060 - DISETUJUI APBN-P - - - - - - - - - - - TOTAL 850 600 600 872 897 726 872 1.602 1.786 2.060 - REALISASI 790 600 600 800 897 726 872 1.602 1.786 2.060 1.867 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.22 Perkembangan Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2008 - 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 41
Kapasitas Penumpang Nama Kapal Gambar Kapal 3000 penumpang 1. KM. Labobar 2000 penumpang 1. KM. Umsini 2. KM. Kelud 3. KM. Lambelu 4. KM. Dorolonda 5. KM. Nggapulu 6. KM. Bukit Siguntang 7. KM. Sinabung 8. KM. Tidar 9. KM. Gunung Dempo 10. KM. Kerinci 1000 penumpang 1. KM. Kelimutu 500 penumpang 2. KM. Lawit 3. KM. Tatamailau 4. KM. Sirimau 5. KM. Awu 6. KM. Leuser 7. KM. Binaiya 8. KM. Bukit Raya 9. KM. Tilongkabila 1. KM. Sangiang 2. KM. Pangrango Tipe 3 in 1 Nama Kapal 1. KM. Dobonsolo 2. KM. Ciremai Gambar Kapal Roro 1. KM. Jet Liner Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel1.23 Kapal Yang Dioperasikan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 42
Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2018 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Gambar 1.29 Kapal Yang Dioperasikan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2018 Keterangan : : Trayek untuk kapal kapasitas 1000 penumpang. : Trayek untuk kapal kapasitas 2000 dan 3000 penumpang . : Trayek untuk kapal kapasitas 500 penumpang. Jumlah muatan penumpang kapal PT. PELNI selama tahun 2018 sebanyak 3.614.988 orang dan jumlah muatan barang sebanyak 56. 154 ton/m3. Produksi penumpang pada Tahun 2018 mengalami peningkatan 7,64 % terhadap jumlah penumpang tahun 2017. Sedangkan produksi barang pada Tahun 2018 meningkat 13,04 % terhadap jumlah barang tahun 2017. 8. Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum angkutan barang dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tol laut. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 43
2018. Dalam menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang selama tahun 2018, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 447.628.808.000,00. Anggaran tersebut untuk membiayai operasional 19 (sembilan belas) kapal yang melayani 18 trayek. Sedangkan pelabuhan yang dilayani meliputi 3 (tiga) pelabuhan pangkal, 3 (tiga) pelabuhan transhipment dan 55 (lima puluh lima) pelabuhan singgah. Mekanisme pelaksanaan kewajiban pelayanan umum angkutan barang terbagi dalam dua cara, penunjukkan langsung dan pelelangan umum. Mekanisme penunjukkan langsung dengan menugaskan PT. PELNI. Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut , 2018 Gambar 1.30 Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018 800 700 672 600 500 500 495 400 300 228 257 200 99 100 100 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Muatan (dalam Teus) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 44
Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Grafik 1.3 Realisasi Muatan Container Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Tahun 2018 Gambar 1.31 Kapal Tol Laut KM. Logistik Nusantara 4. Makassar, 5 November 2018 9. Pelayanan Kapal Angkutan Ternak Pelayanan kapal angkutan ternak berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL. 108/5/14/DJPL-18 tanggal 4 April 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL. 108/2/7/DJPL-18 tanggal 13 Januari 2018 tentang Jaringan Trayek Kapal Khusus Angkutan Ternak Tahun 2018. Pengoperasian angkutan ternak menggunakan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara. Pada tahun 2018 pemerintah mengoperasikan 6 kapal ternak pada 6 trayek dengan mekanisme penugasan kepada BUMN PT. PELNI dan PT. ASDP serta pelelangan umum kepada swasta. Anggaran subsidi yang disediakan sebesar Rp 73.385.611.000,00 untuk operasional kapal. Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 45
Gambar 1.32 KM. Camara Nusantara Muat Sapi Dumai Samarind Balikpapa a Banjarmasi n n Pare-Pare = Trayek RT-1 = Trayek RT-2 = Trayek RT-3 = Trayek RT-4 = Trayek RT-5 = Trayek RT-6 Tg. Pri ok Cirebo n = Pelabuhan Bongkar = Pelabuhan Muat Celuka n Bawan g Bada Bim Lembar s a Waingap u Atapup Wini u Kupang Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Gambar 2.10. Jaringan Kapal Laut Ternak 10. Penyajian Data Angkutan Laut Nasional Pada tahun 2018 jumlah perusahaan angkutan laut mengalami peningkatan sebanyak 113 perusahaan atau 7,06 % sehingga sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan angkutan laut menjadi 3.669 perusahaan. Adapun perkembangan usaha angkutan laut sepanjang tahun 2018 nampak dalam grafik sebagai berikut: a. Perkembangan perusahaan angkutan laut nasional : 4000 2000 2014 2015 2016 2017 2018 0 1 2 3 4 5 PERUSAHAAN 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 ANGKUTAN LAUT 2,718 2,811 2,859 2,957 3,187 ANGKUTAN LAUT KHUSUS 439 450 455 470 482 TOTAL 3,157 3,261 3,314 3,427 3,669 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 46
Grafik 1.4 Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Tahun 2014 - 2018 b. Perkembangan armada nasional Jumlah armada kapal nasional sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 16.502 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 194 unit atau 1,19 %. Gambaran perkembangan armada kapal nasional sebagaimana grafik dibawah ini : 20,000 15,000 10,000 5,000
2014 2015 2016 2017 UNIT (DWT) 2014 2,212 2015 2,728 2016 2,745 2017 2,783 UNIT (GT) 9,387 10,542 10,560 10,598 UNIT (HP) 2,557 2,872 2,889 2,927 TOTAL 14,156 16,142 16,194 16,308 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Grafik 1.5 Perkembangan Armada Kapal Nasional Tahun 2014 - 2018 c. Perkembangan muatan angkutan laut dalam negeri Sepanjang tahun 2018 jumlah muatan angkutan laut dalam negeri mencapai 449.837.690 ton/m3 lebih tinggi 3,81 % dibandingkan tahun 2017 sebanyak 433.307.110 ton/m3. Peningkatan muatan dalam negeri dipicu oleh peningkatan muatan di beberapa pelabuhan bukan utama seperti Ternate, Ambon, Sorong, Anambas Natuna. Gambaran perkembangan muatan dalam negeri nampak pada grafik dan tabel berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 47 2018 2018 2,851 10,666 2,985 16,502
500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 NASIONAL 2014 408,552,545 2015 450,239,087 2016 444,348,306 2017 433,307,110 2018 449,837,690 ASING 53,730 45,028 30,043
TOTAL 408,606,275 450,284,115 444,378,349 433,307,110 449,837,690 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 Grafik 1.6 Perkembangan Muatan Dalam Negeri Tahun 2014 - 2018 NO. TAHUN JUMLAH DAN PANGSA MUATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI KAPAL ASING KAPAL NASIONAL % % TOTAL 1. 2014 444,348,306 99.99% 30,043 0.01% 444,378,349 2. 2015 408,552,545 99.99% 53,730 0.01% 408,606,275 3. 2016 450,239,087 99.99% 45,028 0.01% 450,284,115 4. 2017 433.307.110 100%
433.307.110 5.
2018 449.837.690 100%
% 449.837.690 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.24 Jumlah Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun 2014 - 2018 d. Perkembangan muatan angkutan laut luar negeri Sepanjang tahun 2018 jumlah muatan luar negeri mencapai 718.013.090 ton/m3. Jumlah muatan tahun 2018 lebih tinggi 0,90 % dibandingkan tahun 2017. Jumlah muatan tahun 2017 sebanyak 711.600.000 ton/m3. Peningkatan muatan luar negeri dipicu oleh peningkatan ekspor impor non migas. Gambaran perkembangan muatan luar negeri nampak pada grafik dan tabel berikut : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 48
800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 NASIONAL 2014 71,943,419 2015 75,597,148 2016 84,422,330 2017 64,755,600 2018 35,790,600 ASING 581,327,245 610,402,377 692,195,137 646,844,400 682,222,490 TOTAL 653,270,664 685,999,525 776,617,467 711,600,000 718,013,090 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018 Grafik 1.7 Perkembangan Muatan Luar Negeri Tahun 2014 - 2018 JUMLAH DAN PANGSA MUATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI NO. TAHUN KAPAL NASIONAL % KAPAL ASING % TOTAL 1. 2014 71,943,419 11.01% 581,327,245 88.99% 653,270,664 2. 2015 75,597,148 11.02% 610,402,377 88.98% 685,999,525 3. 2016 84,422,330 10.87% 692,195,137 89.13% 776,617,467 4. 2017 64,755,600 9,10% 646,844,400 90.90% 711,600,000 5. 2018 35.790.600 4,98% 682.222.490 95,02% 718.013.090 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.25 Jumlah dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Tahun 2014 - 2018 11. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan Pada tahun 2018 Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) lokasi, yaitu: NO 1 KEGIATAN Pembangunan Lanjutan JUMLAH 9 Lokasi PROVINSI Kepulauan Riau Subi LOKASI KET Jawa Barat Pangandaran LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 49
2 3 Penyelesaian Pembangunan /Rehabilitasi 22 Lokasi NTT Kalimantan Barat Kalimanatan Selatan Kalimantan Timur Papua SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU LAMPUNG NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI SELATAN MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT Pelabuhan Ratu Reo Padang Tikar Sebuku Pelaihari Maloy Depapre Pulau Tello Parlimbungan Ketek Bagan Siapi-Api Batu Panjang Pulau Laut Nipah Panjang Linau Bintuhan Sebalang Labuan Bajo Ippi Bajoe Tuhaha Saumlaki Moa Babang Korido Bade Serui Agats Kaimana Kaibus Wersar Teminabuan Malahayati 58 Lokasi ACEH SUMATERA UTARA BENGKULU Kuala Langsa Tapaktuan Leidong Pulau Baai LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 50
BANTEN JAWA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR Anyer Kendal Jepara Rembang Juwana Calabahi Atapupu Moru Ende Marapokot Waikelo Ndao Batutua Biu Baranusa KALIMANTAN BARAT Kendawangan KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA Sungai Nyamuk Karatung Labuhan Uki Gorontalo Kwandang Kwandang Leok Ampana Poso Toli-Toli Luwuk Bungku Tangkiang Bau-Bau Wanci Palopo Garongkong Kayuadi Pamatata Wonreli GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN MALUKU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 51
MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT Namlea Manipa Piru Bemo Tehoru Dobo Laiwui Gebe Tobelo Goto Gita Merauke Sarmi Nabire Oransbari Paam Waisai Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.26 Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial 12. Pengerukan Alur Pelayaran Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran pada 3 (tiga) lokasi yaitu: No. Lokasi Keterangan (Waktu Penyelesaian) Nopember Desember Desember Volume 200,546.29 m3 82,303.30 m3 390,228.10 m3 1 2 3 Pelabuhan Jepara Pelabuhan Luwuk Pelabuhan Kwandang Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.27. Pengerukan Alur Pelayaran Tahun 2018 13. Studi Perencanaan Pelabuhan Untuk melengkapi Dokumen Perencanaan pada rencana pembangunan pelabuhan baru, telah dilaksanakan studi-studi sebagai berikut: a. Pra Feasibility Study (FS) Telah dilaksanakan Studi Pra FS sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi seperti dalam tabel berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 52
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LOKASI KEGIATAN Lokasi Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung Lokasi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Lokasi Kabupaten Bangkalan Provinsi JawaTimur Lokasi Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Lokasi Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Lokasi Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Lokasi Kabupaten Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Lokasi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Lokasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Lokasi Kabupaten Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Lokasi Kabupaten Ternate Provinsi Maluku Utara Lokasi Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Lokasi Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Lokasi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Lokasi Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Waropen Provinsi Papua PENYEDIA JASA PT. Karya Cipta Madani PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa PT. Hegar Daya PT. Hegar Daya PT. Diksa Intertama Concultant PT. Cita Prisma PT. Dharma Kreasi Nusantara PT. Cita Prisma PT. Bahari Jaya Sejahtera PT. Yuchi Kaji Tama PT. Mulia Arthaloka PT. Sapta Adhi Pratama PT. Marindo Utama Penata Kawasan PT. Bina Cipta Perdana PT. Multi Hexaguna Karya PT. Yuchi Kaji Tama 17 PT. Mettana Sumber data : Bagian Perencanaan, 2018. Tabel 1.28 Lokasi Pra Feasibility Study (FS) Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 53
b. Studi Kelayakan Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut tahun 2018 pada 8 (delapan) lokasi, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANA 1. Pekerjaan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasi Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara TA. 2018 Penyusunan Studi PT. Axis Mundi 2. 3. Pekerjaan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Lebiti Kabupaten Tojo Una-Una Prov. Sulteng TA. 2018 Penyusunan Studi Penyusunan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Tomia dan Binongko Kabupaten Wakatobi Prov. Sultra TA. 2018 Pekerjaan Studi PT. Hasfarm Dian Konsultan PT. Cita Prisma 4. Pekerjaan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Wapoga Kabupaten Waropen Prov. Papua TA. 2018 Penyusunan Studi PT. Rayasurverindo Tirtasarana 5. 6. Pekerjaan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Asiki Kabupaten Boven Digoel Prov. Papua TA. 2018 Studi Studi Penyusunan Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kapiraya Kabupaten Mimika Prov. Papua TA. 2018 Pekerjaan Penyusunan PT. Mettana PT. Ditori Geokarya Teknik 7. Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan PT. Yuchi Kaji Tama 8. Pembangunan Pelabuhan Posi-Posi Kabupaten Morotai Prov. Maluku Utara TA. 2018 Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan PT. Tatabumi Konsultan Pembangunan Pelabuhan Katundu/Nggonggi Kabupaten Sumba Timur Prov. NTT TA. 2018 Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.29 Lokasi Studi Kelayakan Tahun 2018 c. Rencana Induk Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan tahun 2018 pada 10 (sepuluh) lokasi, seperti dalam tabel berikut: NO 1. URAIAN KEGIATAN Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Lampia-Munte Prov. Sulsel TA. 2018 PELAKSANA PT. Artha Demo Engineering Consultant LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 54
2. 3. 4. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Sikeli Prov. Sultra TA. 2018 Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Sape Prov. NTB TA. 2018 Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP PT. Artha Demo Engineering Consultant PT. Marindo Utama Penata Kawasan PT. Kiat Global Ismatika Pemenang Prov. NTB TA. 2018 5. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP PT. Cita Prisma Pemenang Prov. NTB TA. 2018 6. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP PT. Karya Cipta Madani Wini Prov. NTT TA. 2018 7. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP PT. Adhiza Maraton Moru Prov. NTT TA. 2018 8. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Miangas Prov. Sulut TA. 2018 9. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Kaiwatu/Moa Prov. Maluku TA. 2018 10. Pekerjaan Penyusunan Studi RIP dan DLKR/DLKP Pulau Bunyu Prov. Kaltara TA. 2018 PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa PT. Rayasurverindo Tirtasarana PT. Ditori Geokarya Teknik Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.30 Lokasi Penyusunan Rencana Induk Tahun 2018 d. Survey Investigasi Desain (SID) dilaksanakan dan Telah Pengembangan (FS, RIP dan SID) Fasilitas Pelabuhan Laut tahun 2018 pada 3 (tiga) lokasi, yaitu: Pekerjaan Penyusunan Studi Perencanaan NO 1. Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) Lebiti, Sulawesi Tengah 2. Penyusunan Studi Survei Investigasi dan URAIAN KEGIATAN PELAKSANA PT. CITA PRISMA Desain (SID) Mesuji, Lampung PT. AGUSTA PRIMAKARSA 3. Penyusunan Studi Survei Investigasi dan Desain (SID) Pulau Bunyu, Kalimantan Utara PT. RAYASURVERINDO TIRTASARANA Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.31. Lokasi penyusunan Studi Perencanaan dan Pengembangan Faspel (FS, RIP, dan SID) e. Detail Engineering dan Desain (DED) Telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan tahun 2018 pada 22 (dua puluh dua) lokasi, yaitu: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 55
NO 1. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan URAIAN KEGIATAN PELAKSANA PT. Mettana Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tahuna Prov. Sulut TA. 2018 2. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Baa Prov. NTT TA. 2018 PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa 3. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Jampea Prov. Susel TA. 2018 PT. Hasfarm Dian Konsultan 4. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo Prov. NTT TA. 2018 5. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan 4. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo Prov. NTT TA. 2018 5. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Larantuka Prov. NTT TA. 2018 PT. Zifa Engineering Consultant 6. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Moor Prov. Papua TA. 2018 PT. Agusta Primakarsa 7. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar Prov. Kalbar TA. 2018 8. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Prov. Babel TA. 2018 9. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Saumlaki dan Molu Malu Prov. Maluku TA. 2018 PT. Zifa Engineering Consultant PT. Ditori Geokarya Teknik PT. Agusta Primakarsa 10. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Geser dan Gorom Prov. Maluku TA. 2018 11. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Soasio Prov. Maluku TA. 2018 PT. Hasfarm Dian Konsultan PT. Ditori Geokarya Teknik 12. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Pemenang dan Gili Trawangan Prov. NTB TA. 2018 12. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Pemenang dan Gili Trawangan Prov. NTB TA. 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 56
13. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Baubau dan Wanci Prov. Sultra TA. 2018 14. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan PT. Marindo Utama Penata Kawasan PT. Mettana Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Ampana Prov. Sulteng TA. 2018 15. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Wini Prov. NTT TA. 2018 PT. Sapta Adhi Pratama 16. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tabilota Prov. NTT TA. 2018 16. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Tabilota Prov. NTT TA. 2018 17. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Raijua Prov. NTT TA. 2018 PT. Zifa Engineering Consultant 18. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Prov. Jateng TA. 2018 PT. Zifa Engineering Consultant 19. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Moa Prov. Maluku TA. 2018 19. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Moa Prov. Maluku TA. 2018 20. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan pelabuhan Laut Labuan Bajau Prov. Sumbar TA. 2018 PT. Ditori Geokarya Teknik 21. Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan PT. Ditori Geokarya Teknik Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Marabatuan TA. 2018 Pekerjaan Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Rehabilitasi/Pengembangan Pelabuhan Marore TA. 2018 22. 1 PT. Rayasurverindo Tirtasarana S u Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.32 Lokasi Penyusunan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) f. Studi Lingkungan Telah dilaksanakan Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut tahun 2018 pada 13 (tiga belas) lokasi, yaitu: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 57
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. URAIAN KEGIATAN Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Hollat Prov. Maluku TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut P. Moor Prov. Papua TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mesuji Prov. Sumsel TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Kuala Gaung Prov. Riau TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mantangisi Prov. Sulteng TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Lirung dan Miangas Prov. Sulut TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Agats Prov. Papua TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Bade Prov. Papua TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Lerokis dan Arwala Prov. Maluku TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Oransbari Prov. Papua Barat TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Poso Prov. Sulteng TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Mansalean Prov. Sulteng TA. 2018 Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pelabuhan Laut Pagerungan Prov. Jatim TA. 2018 PELAKSANA PT. Munasa Kreasi Nusantara PT. Yuchi Kaji Tama PT. Bumi Raya Konsultan PT. Alocita Mandiri PT. Munasa Kreasi Nusantara PT. Yuchi Kaji Tama PT. Sigma Ekspresi PT. Cipta Buana Kunshuliyah PT. Ecoplan Rakabumi Interconsult PT. Arenco Binatama PT. Arenco Binatama PT. Cipta Buana Kunshuliyah 13. PT. Inasa Sakha Kirana Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, 2018. Tabel 1.33 Lokasi Penyusunan Dokumen Lingkungan tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 58
14. Docking Kapal a. Docking Kapal Perintis Telah dilaksanakan pemeliharaan/perawatan kapal perintis tahun 2018 sebanyak 45 (empat puluh lima) unit kapal dengan anggaran sebesar Rp 127.642.389.000. NO NAMA KAPAL SABUK NUSANTARA 59 (750 DWT) SABUK NUSANTARA 61 (750 DWT) SABUK NUSANTARA 57 (750 DWT) SABUK NUSANTARA 42 (GT 1200) SABUK NUSANTARA 36 (500 DWT) SABUK NUSANTARA 62 (750 DWT) SABUK NUSANTARA 38 (GT 1200) SABUK NUSANTARA 35 (750 DWT) SABUK NUSANTARA 37 (GT 1200) 10 DARAKI NUSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PELAKSANA KEGIATAN/KONTRAKTOR PT. CITRA SHIPYARD WAKTU MULAI SELESAI 13 April 2018 23 Mei 2018 PT. KLASAMAN INDAH RAYA 10 April 2018 04 Mei 2018 PT. SINERGI INDO UTAMA 13 April 2018 12 Mei 2018 PT. KLASAMAN INDAH RAYA 17 April 2018 31 Mei 2018 PT. SINERGI INDO UTAMA 11 April 2018 09 Juni 2018 PT. CITRA SHIPYARD 22 April 2018 22 Mei 2018 CV. PANTANG MUNDUR 21 April 2018 25 Mei 2018 PT. DAYA RADAR UTAMA 01 Mei 2018 06 Juli 2018 PT. DAYA RADAR UTAMA 01 Mei 2018 30 Mei 2018 (750 DWT) PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA 21 April 2018 02 Agustus 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 59
WAKTU PELAKSANA KEGIATAN/KONTRAKTOR PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA PT. KLASAMAN INDAH RAYA NAMA KAPAL NO SELESAI 21 April 2018 06 Agustus MULAI 11 MANUSELA (500 DWT) SABUK NUSANTARA 58 (750 DWT) KASUARI PASIFIK III (500 DWT) BANDANAIRA (500 DWT) 2018 08 Juni 2018 12 08 Mei 2018 30 Juni 2018 02 Mei 2018 13 PT. SINERGI INDO UTAMA 14 02 Mei 2018 01 Nopember 2018 30 Oktober 2018 PT. SINERGI INDO UTAMA PT. DAYA RADAR UTAMA 01 SABUK NUSANTARA 46 (200 DWT) SABUK NUSANTARA 43 SABUK NUSANTARA 47 BERKAT TALODA PT. SINERGI INDO 15 September 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 15 Desember 2018 31 Desember 2018 14 Desember 2018 24 Nopember 2018 14 Desember 2018 09 Desember 2018 14 Desember 2018 16 PT. ORELA SHIPYARD 17 PT. KLASAMAN INDAH RAYA 18 UTAMA CV. PANTANG MUNDUR 19 MALOLI 20 NEMBERALA 25 Oktober 2018 PT. SINERGI INDO UTAMA PT. DAYA RADAR UTAMA 25 Oktober 21 SABUK NUSANTARA 52 SABUK NUSANTARA 53 2018 25 Oktober 2018 KSO PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA - YASA AYU ABADI PT. SINERGI INDO UTAMA PT. SINERGI INDO UTAMA PT. KLASAMAN INDAH 22 23 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 14 Desember 2018 14 Desember 2018 31 Desember SABUK NUSANTARA 51 24 WETAR SABUK 25 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 60
NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA KAPAL PELAKSANA KEGIATAN/KONTRAKTOR MULAI WAKTU SELESAI NUSANTARA 28 RAYA PAPUA LIMA 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 PT. KLASAMAN INDAH RAYA CV. PANTANG MUNDUR SABUK NUSANTARA 50 SABUK NUSANTARA 48 SABUK NUSANTARA 41 CV. PANTANG MUNDUR KSO PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA - YASA AYU ABADI PT. SINERGI INDO UTAMA PT. BEN SANTOSA 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 SABUK NUSANTARA 49 SABUK NUSANTARA 30 SABUK NUSANTARA 55 KSO PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA - YASA AYU ABADI PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA PT. KLASAMAN INDAH RAYA PT. KLASAMAN INDAH RAYA PT. ORELA SHIPYARD SABUK NUSANTARA 44 SABUK NUSANTARA 56 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 SABUK NUSANTARA 60 SABUK NUSANTARA 64 SABUK NUSANTARA 27 SABUK NUSANTARA 66 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 25 Oktober 2018 PT. DAYA RADAR UTAMA 25 Oktober 2018 SABUK NUSANTARA 63 ENTEBE EXPRESS PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA KSO PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA - YASA AYU 25 Oktober 2018 01 Nopember 2018 2018 09 Desember 2018 04 Desember 2018 04 Desember 2018 14 Desember 2018 14 Desember 2018 16 Desember 2018 14 Desember 2018 31 Desember 2018 04 Desember 2018 01 Desember 2018 09 Desember 2018 15 Desember 2018 24 Nopember 2018 10 Desember 2018 21 Desember 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 61
NO NAMA KAPAL 41 GHANDA NUSANTARA 04 42 GHANDA NUSANTARA 02 43 GHANDA NUSANTARA 10 44 GHANDA NUSANTARA 01 45 GHANDA NUSANTARA 11 PELAKSANA KEGIATAN/KONTRAKTOR ABADI PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA WAKTU MULAI SELESAI 23 Nopember 2018 02 Desember 2018 23 Nopember 2018 02 Desember 2018 24 Nopember 2018 03 Desember 2018 25 Nopember 2018 04 Desember 2018 26 Nopember 2018 05 Desember 2018 Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2018. Tabel 1.34 Daftar Kapal Perintis Yang Docking Tahun 2018 Gambar 1.33 Docking Kapal KM. Sabuk Nusantara 57 dan KM. Sabuk Nusantara 64 yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut b. Docking Kapal Kenavigasian Telah dilaksanakan pemeliharaan/perawatan Kapal Kenavigasian sebanyak 6 (enam) unit kapal dengan anggaran sebesar Rp.46.496.323.700 (Empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). No 1 2 Nama Kapal Rehab Crane KN Mandalika KN Adhara Lokasi Sibolga Tg. Pinang (Pelaksanaan Pekerjaan) Kontrak Mei s.d. Desember 2018 Oktober s.d. November 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 62
3 4 5 6 KN Prajapati KN Al Nilam Repowering KN Mahkota KN Merpati Surabaya Pontianak Tual Merauke Setember s.d. Oktober 2018 Juli s.d. Desember 2018 Mei s.d. Desember 2018 Mei s.d. Agustus 2018 Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.35 Docking Kapal Kenavigasian Gambar 1.34. Docking Kapal Kenavigasian 15. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Telah dillaksanakan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 224 unit pada lokasi sebagai berikut: NO Distrik Navigasi (DISNAV) 1. 2. 3. 4. SABANG BELAWAN DUMAI TELUK BAYUR Menara Suar (MENSU) - - - - Rambu Suar (RAMSU) 1 1 5 8 Pelampung Suar (PELSU) - - 10 - TOTAL 1 1 15 8 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 63
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. MAKASSAR 15. TUAL 16. MERAUKE JAYAPURA 17. PALEMBANG 18. TG. PINANG 19. SURABAYA 20. 21. AMBON JUMLAH Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.36 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 2 4 4 13 9 2 14 4 6 12 10 5 4 2 1 8 - - TG. PRIOK SEMARANG CILACAP BENOA KUPANG BANJARMASIN SAMARINDA TARAKAN BITUNG KENDARI - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 115 109 - 2 - 14 10 - 9 - - - 5 3 9 20 5 17 5 2 4 6 13 23 12 14 13 6 12 10 10 7 11 21 13 17 5 224 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 64
Gambar 1.35 Sarana bantu navigasi Pelayaran (SBNP) 16. Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pelayaran a. Pembangunan dan Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan dan Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) pada tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) unit, dengan rincian sebagai berikut: NO 1. URAIAN Pengadaan dan Pemasangan Peralatan GMDSS 2. Upgrade sistem GMDSS JUMLAH Sabang (SROP Kelas IV Meulaboh) 1 paket Tg. Pinang (SROP Kelas IV Tg. Balai Karimun) 1 paket 1 paket Sibolga (SROP Kelas IV Tello) 1 paket Semarang (SROP Rembang) 1 paket Benoa (SROP Kelas IV Labuan Lombok) 1 paket Kupang (SROP Atapupu) 1 paket Banjarmasin (Kapal KN. Altair) 1 paket Makassar (SROP Kelas IV Selayar) 1 paket Makassar (SROP Kelas IV Palopo) 2 paket Bitung (SROP Kelas IV-A Gorontalo dan Tahuna) Ambon (SROP Kelas IV Banda) Jayapura (SROP Kelas IV Sarmi) Belawan (SROP Kelas III Kuala Tanjung) Tual (SROP Kelas III Tual) DISTRIK NAVIGASI 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Sumber data : Direktorat Kenavigasian Tabel 1.37 Pembangunan dan Upgrade Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) TA 2018 Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Gambar 1.36 Upgrade GMDSS SROP Kelas III Kuala Tanjung LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 65
b. Pembangunan dan Upgrade Upgrade Vessel Traffic System (VTS) Telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan dan Upgrade Vessel Traffic System (VTS) pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu : URAIAN NO DISTRIK NAVIGASI LOKASI Upgrade Vessel Traffic System (VTS) 1 2 Distrik Navigasi Kelas I Tg Priok Distrik Navigasi Kelas III Tarakan Merak dan Panjang Tarakan Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.38 Pembangunan dan Upgrade Vessel Traffic System (VTS) Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018 Gambar 1.37 VTS Merak, VTS Panjang dan VTS Tarakan c. Improvement System GMDSS (IP) Base Telah dilaksanakan kegiatan Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi pada tahun 2018 yang terintegrasi dengan Marine Command Center (MCC) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu : NO 1. 2. URAIAN DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA DISTRIK NAVIGASI KELAS III SIBOLGA DISTRIK NAVIGASI SROP CELUKAN BAWANG SROP PADANG BAI SROP GILIMANUK SROP SIBOLGA SROP TELUK DALAM JUMLAH 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 66
3. 4. Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.39 Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi SROP GUNUNG SITOLI SROP KOLAKA DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI DISTRIK NAVIGASI KELAS III TARAKAN SROP TARAKAN 1 paket 1 paket 1 paket Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018 Gambar 1.38 Improvement System GMDSS (IP) Base untuk 8 Lokasi d. Pengadaan AIS Base Station untuk Telah dilaksanakan Pengadaan AIS Base Station pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) Lokasi yaitu : NO 1 Distrik navigasi kelas II benoa 2 Distrik navigasi kelas III tual 3 Distrik navigasi kelas III kendari Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.40 Pengadaan AIS Base Station URAIAN DISTRIK NAVIGASI SROP BENOA SROP TUAL SROP BAU-BAU JUMLAH 1 paket 1 paket 1 paket Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018 Gambar 1.39 Pengadaan AIS Base Station LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 67
17. Penetapan Alur Pelayaran (10 lokasi) Dan Survey Mandiri Alur Pelayaran a. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pelabuhan Utama, 240 (dua ratus empat puluh) Pelabuhan Pengumpul dan 962 (sembilan ratus enam puluh dua) Pelabuhan Pengumpan, yang kesemuanya memerlukan penetapan alur pelayaran. Pada tahun 2018 telah ditetapkan alur pelayaran sebanyak 10 (sepuluh) lokasi pelabuhan pelayaran melalui Keputusan Menteri Perhubungan yaitu : NO LOKASI KEPUTUSAN MENTERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PELABUHAN AMBON ALUR-PELAYARAN TIMUR SURABAYA PELABUHAN LEMBAR PELABUHAN DUMAI PELABUHAN BATAM PELABUHAN SAMARINDA PELABUHAN KUALA TANJUNG PELABUHAN LABUAN BAJO DAN P. KOMODO PELABUHAN TELUK BINTUNI KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 822 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 821 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 820 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 819 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 775 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 722 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 723 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 898 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 1095 TAHUN 2018 KEPUTUSAN MENHUB NOMOR KP. 1097 TAHUN 2018 10 PELABUHAN MANADO DAN TN BUNAKEN Sumber data : Direktorat Kenavigasian, 2018. Tabel 1.41 Penetapan Alur Pelayaran b. Telah dilakukan verifikasi data hasil survey mandiri sebanyak 50 (lima puluh) lokasi desain Alur Pelayaran dari seluruh Distrik Navigasi dalam rencana penetapan alur pelayaran melalui survey mandiri dan evaluasi yang di lakukan terhadap data yang disampaikan bahwa Desain alur pelayaran yang dapat ditindaklanjuti untuk pembahasan dengan Bagian Hukum Ditjen Hubla dan Stakeholder lainnya sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/47/20/DJPL-18 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survey Hidrooceanografi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 68
dan Surat Edaran Nomor: UM.003/49/19/DJPL-18 tentang Peta Tematik Keselamatan Pelayaran yaitu: 1. Alur Pelayaran Kalianget, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya; 2. Alur Pelayaran Probolinggo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya; 3. Alur Pelayaran Gorontalo, Distrik Navigasi Kelas I Bitung; 4. Alur Pelayaran Luwuk, Distrik Navigasi Kelas I Bitung; 5. Alur Pelayaran Tanjung Pinang, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang; 6. Alur Pelayaran Sei Kolak Kijang, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang; 7. Alur Pelayaran Sunda Kelapa, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok; 8. Alur Pelayaran Jayapura, Distrik Navigasi Kelas II Jayapura; 9. Alur Pelayaran Selat Laut, Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin; 10. Alur Pelayaran Badas, Distrik Navigasi Kelas II Benoa; 11. Alur Pelayaran Teluk Dalam, Distrik Navigasi Kelas III Sibolga. 18. Pelayanan Online Permohonan Buku Pelaut Untuk mempermudah masyarakat memiliki Buku Pelaut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah meningkatkan pelayanan di bidang subsektor perhubungan laut dengan menggunakan aplikasi permohonan buku pelaut online. Melalui SK Dirjen Nomor HK.103/2/19/DJPL-16, telah dilimpahkan kewenangan ke UPT Direktorat Laut untuk melaksanakan kelaiklautan kapal di daerah, termasuk dalam penerbitan buku pelaut. Pada tahun 2018 dilakukan penambahan perangkat sistem informasi buku pelaut di 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga jumlah unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat memberikan pelayanan buku pelaut online berjumlah 69 (enam puluh sembilan) lokasi. Jenderal Perhubungan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 69
Tabel 1.42 Daftar Lokasi Penambahan Perangkat Buku Pelaut TA. 2018 5 KSU Tg. 1 0 2 Priok, KSU Tg. Perak, KSU Makassar, KSU Belawan, KSOP Kelas I Tg. Emas, KSOP Kelas II Benoa, Ditkapel, KSOP Kelas I Bitung, Kanpel Batam 6 KSOP Kelas I 1 0 Banten, 2 KSOP Kelas II Palembang, KSOP Kels I Dumai, KSOP Kelas II Cilacap, KSOP Kelas II Gresik, KSOP Kelas II Cirebon, KSOP Kelas III Sunda Kelapa, KSOP Kelas III Jambi, Athub Tokyo, Athub Singapura 7 Athub Den Haag, Athub 1 0 2 Kuala Lumpur, KSOP Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Balikpapan, KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Kelas I Panjang, KSOP Kelas I Sorong, KSOP Kelas II Biak, KSOP Kelas II Jayapura, KSOP Kelas II Kendari, KSOP Kelas II Kijang, KSOP Kelas II Pontianak, KSOP Kelas II Samarinda, KSOP Kelas II Tg. Balai Karimun, KSOP Kelas II Tg. Pinang, KSOP Kelas II Teluk Bayur, KSOP Kelas II Ternate, KSOP Kelas III Kuala Enok, KSOP Kelas III Kupang, KSOP Kelas III Lembar, KSOP Kelas III Lhokseumawe, KSOP Kelas III Manado, KSOP Kelas III Pantoloan, KSOP Kelas III Pare-pare, KSOP Kelas III Pekanbaru, KSOP Kelas III Pulau Baai, KSOP Kelas III Pulau Sambu, KSOP Kelas III Sampit, KSOP Kelas III Sungai Pakning, KSOP Kelas III Tg. Wangi, KSOP Kelas III Tarakan, KSOP Kelas IV Tegal, KUPP Kelas I Bau-bau 8 KSOP Kelas IV 1 0 2 Malahayati, KSOP Kelas IV Padang Bai, KSOP Kelas IV Bima, KSOP Kelas IV Kumai, KSOP Kelas IV Kotabaru, KSOP Kelas IV Nunukan, KSOP Kelas IV Gorontalo, KSOP Kelas IV Merauke, KSOP Kelas IV Manokwari, KSOP Kelas V Bagan Siapi-api, KSOP Kelas V Marunda , KSOP Kelas V Ende, KUPP Kelas II Palopo, KUPP Kelas II Tual, KUPP Kelas II Saumlaki, KUPP Kelas II Dobo, KUPP Kelas III Larantuka LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 70
2018, 17, 25% 2015, 9, 13% 2016, 10, 14% 2015 2016 2017 2018 2017, 33, 48% Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Grafik 1.8 Rincian Jumlah Penambahan Buku Pelaut Penambahan Perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut pada tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) unit dengan prosentase sebesar 13%, pada tahun 2016 terdapat penambahan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan prosentase sebesar 14%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu penambahan 33 unit perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut dengan prosentase sebesar 48%, dan terakhir pada tahun 2018 terdapat penambahan 17 unit perangkat Sistem Informasi Buku Pelaut dengan prosentase sebesar 25%. 19. Penerbitan Sertifikat Pelaut Sebagai tindak lanjut terhadap pemberlakuan Standards of Training Certifitation and Watchkeeping (STCW) Manila Amandemen 2010 yang mana pelaut wajib merevalidasi kembali sertifikat Kompetensi dan Ijazah Keahlian pelaut sebelum Januari 2017. Pada tahun 2015 penerbitan sertifikat kepelautan berjumlah 98.621 sertifikat, pada tahun 2016 terdapat kenaikan penerbitan sertifikat pelaut yang berjumlah 161.778 sertifikat, hingga akhir tahun 2017 terdapat penambahan penerbitan sertifikat pelaut sebesar 228.592 sertifikat dan pada tahun 2018 jumlah penerbitan sertifikat pelaut kembali normal yaitu berjumlah 170.919 sertifikat, rincian jumlah penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 71
Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Gambar 1.41 Jumlah Penerbitan Sertifikat Kompetensi Pelaut 2015-2018 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Grafik 1.9 DIDROP LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 72 2015 2016 2017 2018
No Sertifikat Kompetensi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ANT I ANT II ANT III MANAGEMEN ANT III ANT IV MANAGEMEN ANT IV ANT V MANAGEMEN ANT V RFN RAD ATT I ATT II ATT III MANAGEMEN ATT III ATT IV MANAGEMEN ATT IV ATT V MANAGEMEN ATT V RFE RAE BST BST IKAN ANKAPIN-I ANKAPIN-II ANKAPIN-III ATKAPIN-I ATKAPIN-II ATKAPIN-III 1.476 1.697 0 2.417 0 1.904 0 4.128 0 0 1.165 1.834 0 2.556 0 1.386 0 2.860 0 0 75.750 0 46 533 288 60 347 174 1.787 3.146 4.661 3.135 4.745 1.539 4.598 1.880 7.714 19.486 1.393 2.653 5.570 2.755 3.680 1.256 3.627 1.387 6.276 1.387 77.067 0 171 674 401 126 536 128 983 1.719 3.511 3.428 4.848 4.786 8.069 3.987 8.627 24.077 700 1.442 3.226 2.999 3.410 3.602 6.346 2.505 5.329 10.704 106.781 15.569 61 320 1.007 35 263 258 574 1067 2111 3370 2840 3499 1591 1438 5127 5193 419 946 2330 3111 2186 2644 1305 948 2870 2986 83402 38655 134 447 1108 86 251 281 Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Tabel 1.43 Penerbitan Sertifikat Pelaut Dari tabel maupun grafik di atas, terdapat penambahan jenis sertifikat keahlian pelaut, khususnya sertifikat manajemen dan operasional untuk keahlian pelaut bidang Natius dan Teknik yang semula pada tahun 2015 berjumlah 17 (tujuh belas) sertifikat kompetensi kemudian di tahun 2016 menjadi 28 (dua puluh delapan) sertifikat kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kewajiban implementasi Standards of Training Certifitation and Watchkeeping (STCW) Manila Amandement 2010. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 73
20. Uji Petik Keselamatan Kapal Sebagai Moda Angkutan Laut Menghadapi Lebaran dan Natal 2018 serta Tahun Baru 2019 Sesuai dengan penerbitan pedoman standar keselamatan pelayaran transportasi laut yaitu: a. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/84/3/DJPL-18 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Rangka Natal 2018 dan Tahun Baru 2019; b. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/18/5/DK- 18 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kewajiban Pengesahan Gambar sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal; dan c. Keputusan Nomor SK.41/DKP/PPKP/X/18 tim pelaksana kegiatan pemeriksaan kelaiklautan kapal dalam rangka natal 2018 dan tahun baru 2019. Direktur dan tentang pembentukan Perkapalan Kepelautan Telah dilaksanakan rangkaian uji petik kapal di sejumlah lokasi untuk memastikan kelaiklautan kapal, khususnya bagi kapal penumpang selama menghadapi masa libur Lebaran 2017, Natal 2017 dan tahun Baru 2018. Adapun lokasi pemeriksaan kapal tersebut di antaranya sebagai berikut: NO. LOKASI TANGGAL 1 Pontianak 2 Banjarmasin 3 Tarakan 4 Sampit 5 Kumai 6 Batam/Tanjung Balai Karimun 14 s.d. 16 Mei 2018 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 23 s.d. 25 Mei 2018 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 7 Merak 8 Semarang 9 Makassar 10 Ambon 9 s.d. 11 Mei 2018 24 s.d. 26 Mei 2018 8 s.d. 10 Mei 2018 4 s.d. 6 Juni 2018 Sumber data : Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Tabel 1.44 Pelaksanaan Uji Petik Lebaran Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 74
. Banjarmasin Kumai Makassar Ambon Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Gambar 1.42 Kegiatan Uji Petik Lebaran Tahun 2018 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 Makassar 9 10 11 12 13 Kali Adem 14 Merak LOKASI Sorong Kalianget Padang Bai Surabaya Bitung/Manado Bau-Bau Ambon Kupang Tanjung Pinang Tarakan Sibolga TANGGAL 5 s.d. 8 November 2018 13 s.d. 14 November 2018 14 s.d. 16 November 2018 19 s.d. 21 November 2018 19 s.d. 21 November 2018 21 s.d. 23 November 2018 21 s.d. 23 November 2018 21 s.d. 23 November 2018 28 s.d. 30 November 2018 27 s.d. 29 November 2018 28 s.d. 29 November 2018 5 s.d. 7 Desember 2018 13 s.d. 14 Desember 2018 27 s.d. 28 Desember 2018 Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018 Tabel 1.45 Pelaksanaan Uji Petik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 75 Batam Surabaya
Ambon Banten Kalianget Makassar Bitung Bau-Bau Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018. Gambar 1.43 Kegiatan Uji Petik Nataru 21. Penerbitan Sertifikat Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Sejalan dengan pemberlakuan berbagai peraturan internasional di Indonesia dan tingginya tuntutan dari negara-negara lain yang pelabuhannya disinggahi kapal- tersebut memberlakukan standar kapal perlindungan lingkungan maritime yang tinggi, maka kapal-kapal berbendera Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi aturan tersebut melalui kepemilikan berbagai sertifikat-sertifikat tersebut di tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indonesia yang mana negara No 1 2 3 4 5 6 Jenis Pelayanan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLC-B) Internasional Pencegahan Pencemaran Untuk Sertifikat Pengangkutan Bahan Cair Beracun Dalam Bentuk Curah (NLS) Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Jumlah Sertifikat/Dokumen 3.333 1.261 3.395 24 2.552 40 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 76
7 Sertifikat Minyak (IOPP) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP) Sertifikat Kotoran (ISPP) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP) Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Jumlah Ships Recycling (SR) Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh 8 Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh 9 10 11 12 13 Ballast Water Management (BWM) 14 Attestation Removal of Wrecks, 2007 15 Jumlah Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal (TC) 332 319 278 19 60 4 304 1.609 5 16 Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance - DOC) 17 Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) TOTAL 283 1.278 13.535 Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2018 Tabel 1.46 Jenis Sertifikat Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim 22. Peningkatan Keterampilan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Keterampilan ISPS Code dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia khususnya bidang pemeriksaan Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada tanggal 16 s.d 21 September 2018 di Hotel Amaroossa Bekasi, dengan jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Gambar 1.44 Peningkatan Keterampilan ISPS Code 23. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Reguler dan Manajerial Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan PPNS Reguler (Pola 400 Jam Pelajaran) dan Manajerial (Pola 200 Jam Pelajaran) Ditjen Hubla bertujuan untuk untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Ditjen Hubla yang LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 77
menjalankan fungsi sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pelayaran dan memenuhi kebutuhan PPNS Ditjen Hubla, yang dilaksanakan pada : a. Pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d 29 November 2018 di Pusdik Reskrim Polri Megamendung, Bogor - Jawa Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PPNS Regular). b. Pada tanggal 8 Oktober 2018 s.d 6 November 2018 di Pusdik Reskrim Polri Megamendung, Bogor - Jawa Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PPNS Manajerial). Gambar 1.45 Kegiatan Pembentukan PPNS Reguler 24. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya dengan tujuan untuk mengangani permasalahan di lapangan terkait dengan pengawasan muatan barang berbahaya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya, Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) lokasi sebagai berikut: NO TANGGAL PELAKSANAAN LOKASI JUMLAH PESERTA 1 2 13 s.d 16 Agustus 2018 25 s.d 28 September 2018 Hotel De'Pavilijoen Bandung Hotel Aston Bandung 30 orang 30 orang Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, 2018 Tabel 1.47 Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengawasan dan Penanganan muatan Barang Berbahaya LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 78
Gambar 1.46 Kegiatan Bimtek Tata Cara Pengawasan dan Penangganan Muatan barang Berbahaya 25. Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (Marine Pollution Exercise) Latihan nasional penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak (Marine Pollution Exercise) Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2018 bertempat di Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan instansi lain antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan SAR Nasional, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT.Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Gresik dan cabang Surabaya dan Pengelola Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya, dengan tujuan untuk : a. Menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak di laut b. Menguji coba dan mengevaluasi kemampuan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut c. Melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak di laut, penanggulangan dampak tumpahan minyak dan pengajuan tuntutan ganti rugi pencemaran di laut telah dilaksanakan d. Melatih personil dalam perencanaan, komando dan pengendalian operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut e. Mendorong partisipasi dan keterlibatan stakeholder dari perusahaan migas dan perusahaan pelayaran dalam usaha bersama mengontrol dan menanggulangi tumpahan minyak di laut LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 79
Gambar 1.47 Latihan Nasional Penanggulangan Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak (Marine Pollution Exercise 26. Pengadaan RBB (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter Telah dilaksanakan Pengadaan 7 (tujuh) unit RBB (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter yang ditempatkan di 7 (tujuh) lokasi dan berfungsi untuk melakukan patroli keselamatan dan keamanan di perairan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 UPP Kelas II Poso 7 UPP Kelas III Labuhan Lombok LOKASI Kanpel Batam KSOP Kelas I Tanjung Emas KSOP Kelas I Dumai KSOP Kelas IV Kumai KSOP Kelas I Sorong PAKET RBB Paket A RBB Paket A RBB Paket A RBB Paket A RBB Paket B RBB Paket B RBB Paket B Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, 2018. Tabel 2.33. Pengadaan RBB (Rigid Bouyant Boat) 6,7 Meter Gambar 1.48 Kapal Rigid Bouyant Boat 6,7 Meter LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 80
3. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN UDARA A. 1) Angkutan Udara Perizinan Angkutan Udara Online Perizinan Angkutan Udara Online bertujuan untuk memberikan keterbukaan industri penerbangan sipil tentang proses pemberian perizinan di bidang angkutan udara secara cepat, mudah, akurat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara online.Tahun 2018 Perizinan Angkutan Udara Online telah mengeluarkan izin sebagai berikut : Jenis Perizinan informasi kepada masyarakat umum dan No. 1. 2. 3. 4. 5. Izin Rute Izin Rute Domestik b. Izin Rute Internasional Flight Approval Berjadwal Flight Approval Berjadwal Rute Domestik Flight Approval Berjadwal Rute Internasional Flight Approval Tidak Berjadwal Flight Approval Tidak Berjadwal Rute Domestik Flight Approval Tidak Berjadwal Rute Internasional Izin Overflying Flight Clearance Jumlah 1.932 1.426 506 27. 539 18.725 8.814 19.211 17.182 2.209 129 16.798 Sumber : Sistem Perizinan Angkutan Udara Online Tabel 1.49 : Perizinan Angkutan Udara Online Tahun 2018 2) Produksi Angkutan Udara a) Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional Pada tahun 2018 jumlah penumpang domestik sebanyak 102.050.161 dan internasional sebanyak 36.042.3164 dibandingkan dengan penumpang tahun 2017 jumlah penumpang domestik sebesar 96.890.664 penumpang sedangkan penumpang internasional sebesar 31.572.095 penumpang, sehingga Jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami kenaikan sebesar 5,33 % dan jumlah penumpang angkutan udara internasional menurun sebesar 14,16 %. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 81
Domestik Internasional Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Domestik 75,770,2 76,498,4 76,630,4 89,281,4 96,890,6 102,050, Internasional 10,964,5 10,252,4 20,994,9 23,389,4 31,572,036,042,31 Total 86,734,7 86,750,8 97,625,4 112,670, 128,462, 138,092, Grafik 1.9 : Jumlah Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri & Luar Negeri b) Jumlah Kargo Domestik dan Internasional Tahun 2018 angkutan kargo domestik sebesar 651.426 ton dan kargo internasional sebesar 621,017 ton. total Jumlah kargo tahun 2018 sebesar 1.272.443 ton. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 ` 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Domestik Internasional110,51117,9069,881342,540527,11621,017 Total Grafik 1.10 Jumlah Kargo Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri & Luar Negeri c) On Time Performance (OTP) On Time Performance (OTP) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 sebesar 79,91 %. Dari target 87 %. Prosentase Capaian Kinerja On Time Performance (OTP) sebesar 91,85%. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tidak tercapainya target On Time Performance, yaitu: - Adanya erupsi kahar Gunung Krakatau di Banten - Terdapat BUAU yang mengalami kendala operasional dalam penerbangan kemudian BUAU tersebut tidak beroperasi Terdapat adanya perubahan sistem penjadwalan operasional baik kru maupun pesawat pada salah satu BUAU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 82
100.00%On Time Performance Airlines Tahun 2018 50.00% 0.00% 1 2 3 4 5 Cancel 0.00% 0.04% 0.06% 0.87% 0.00% Delay 11.25% 32.82% 13.97% 17.10% 14.02% OTP 88.75% 67.14% 85.97% 82.03% 85.98% Grafik 1.11 On Time Performance airline Tahun 2018 Berdasarkan data tersebut diatas, penerbangan diatas 1.000 penerbangan sebanyak 05 airlines yaitu : PT. Garuda Indonesia, TBK , PT. Lion Mentari Airlines , PT. Sriwijaya Air, PT. Indonesia Air Asia , PT. Citilink Indonesia. jumlah airlines yang mempunyai NO AIRLINES ∑ PNB TEPAT WAKTU JUMLAH % KETERLAMBATAN JUMLAH % PEMBATALAN JUMLAH % 1 PT. Garuda Indonesia, TBK 175619 155855 88,75 19764 11,25 0 0 2 PT. Lion Mentari Airlines 197449 132572 67,14 64806 32,82 71 0,04 3 PT. Sriwijaya Air 64627 55561 85,97 9028 13,97 38 0,06 4 PT. Indonesia Air Asia 9298 7627 82,03 1590 17,10 81 0,87 5 PT. Citilink Indonesia 91.967 79.070 85,98 12.897 14,022 0 0 TOTAL 538.96 0 430.685 79,91 108.085 20,05 190 0,04 Tabel 1.50 OTP dan Keterlambatan Penerbangan Berdasarkan data OTP dan Keterlambatan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga DOMESTIK 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, dari 05(lima) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal, terdapat: a) Jumlah total penerbangan sebanyak 538.960 ( lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh); b) Jumlah penerbangan tepat waktu sebanyak 430.685 (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima) atau sebesar 79,91%; c) Jumlah keterlambatan penerbangan sebanyak 108.085 (seratus delapan ribu delapan puluh lima ) atau sebesar 20,05%; d) Jumlah pembatalan penerbangan sebanyak 190 ( seratus sembilan puluh ) atau sebesar 0,04 %. e) Penyebab keterlambatan, antara lain sebagai berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 83
f) Faktor Teknis Operational jumlah penerbangan sebanyak 9586 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam ) penerbangan; (TO) sebesar 1,77 %, dengan g) Faktor Non Teknis Operational (NTO) sebesar 0,99 %, dengan jumlah penerbangan sebanyak 5.368 ( lima ribu tiga ratus enam puluh delapan ) penerbangan; h) Faktor Cuaca (CUA) sebesar 0,13 %, dengan jumlah penerbangan sebanyak 733 ( tujuh ratus tiga puluh tiga ) penerbangan; i) Faktor lain sebesar 0,18 %, dengan jumlah penerbangan sebanyak 987 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh ) penerbangan. 3) Rute dan Jaringan Penerbangan Berjadwal Dalam dan Luar Negeri Gambar 1.49 Jumlah Rute, Jumlah airline,Jumlah pergerakan pesawat 4) Pelaksanaan Slot Penerbangan Bandara a) Pertemuan Slot Domestik Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2016, telah Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara dan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara nomor KP 112 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara dilaksanakan konferensi slot time penerbangan dalam negeri sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu : 1. Konferensi Slot Time Indonesia - Penerbangan Dalam Negeri Periode Winter 2018 tanggal 16 sd 20 Juli 2018 di Semarang. 2. Konferensi Slot Time Indonesia - Penerbangan Dalam Negeri Periode Summer 2019 tanggal 9 sd 15 Desember 2018 di Medan 3. Pengelola Slot Time Bandar Udara terdiri dari : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 84
(a) Unit khusus yang dibentuk oleh Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero), Direktur Operasi Kebandarudaraan PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Operasi Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yaitu IASM. (b) Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat. 4. Indonesia Airport Slot Management (IASM) melakukan pengelolaan slot time penerbangan berjadwal dalam negeri (regular flight) pada 35 bandara yang terkoordinasikan dan penerbangan luar negeri di seluruh bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri. 5. Penyelenggara bandar udara dan Perum LPPNPI setempat melakukan pengelolaan untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (regular flight) di luar 35 bandar udara terkoordinasikan dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal (irregular flight). 5) Rekomendasi Penerbitan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dikeluarkan, Rekomendasi Operator Pemohon, Jumlah Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan Rekomendasi dan penolakan NO URAIAN TOTAL JML OPERATOR PEMOHON REKOMENDASI TOTAL JML SURAT REKOMENDASI TOTAL JUMLAH TKA (ORANG) 1 2 Badan Usaha Angkutan Udara Dalam Negeri Perwakilan dan GSA Bagi Perusahaan Angkutan Niaga Asing 46 24 130 63 466 115 Tabel 1.51 Penerbitan Rekomendasi RPTKA Posisi Tahun 2018 Rekapitulasi Penolakan Rekomendasi RPTKA Tahun 2018 NO 1 2 URAIAN Badan Usaha Angkutan Udara Dalam Negeri Perwakilan dan GSA Bagi Perusahaan Angkutan Niaga Asing TOTAL JLH SURAT PENOLAKAN 15 8 Tabel 1.52 Rekap Penolakan Rekomendasi RPTKA Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 85
6) Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal a) Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan jenis Sanksi Administratif berupa peringatan pertama pada 2 Badan Usaha Angkutan Udara yaitu : PT. Travel Express, dan PT. Sriwijaya Air. b) Pengenaan Sanksi Administratif Tahun 2018 No Nama Pelanggar Pelanggaran Sanksi 1. PT. Travel Exspress Surat Dirjen Hubud Nomor :AU 893/KUM/DJU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Kasus Posisi : Berdasarkan LHP Inspektur penerbangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan,disampaikan bahwa PT. Travel Express telah melakukan pelanggaran tarif dasar batas atas pada rute MLK-BPN sebesar Rp.244.727 serta MLK-SRI sebesar Rp.100.091 Pelanggaran PM 78 Tahun 2017 Butir 1.33 Pelanggaran Tarif (tarif batas atas, tarif batas bawah, tarif bayi, pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan Menteri, tidak mencatumkan komponen tiket) oleh BUAU niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi. Peringatan Pertama 2. PT. Sriwijaya Air Surat Dirjen Hubud Nomor : UM 002/2/16/DRJU.Kum- 2018 Tanggal 9 April 2018 Kasus Posisi: Berdasarkan hasil LHP dari Inspektur penerbangan kantor Otband wil III Surabaya, disampaikan bahwa PT Sriwijaya Air rute SOB-KOE SJ254 dan KOE-SUB SJ255 melakukan pelanggaran penjualan harga tiket penumpang angkutan udara kepada pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pelanggaran : Butir 1.33 Pelanggaran tarif (tarif batas atas,tarif batas bawah,tarif bayi,pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan Menteri, tidak mencantumkan komponen tiket) oleh BUAUniaga berjadwal penumpang kelas ekonomi. Peringatan Pertama Tabel 1.53 Pengenaan Sanksi Administratif Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 86
7) Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2018 Pusat Koordinasi Pemantauan Angkutan Lebaran 2018 (1439 H) khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni 2018 (H-8) sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 (H+8). Berikut data keberangkatan penumpang angkutan udara lebaran 2018. PERIODE LEBARAN 2017 (H-8 s.d H+8) DOMESTIK 5.142.289 INTERNASIONAL 822.700 TOTAL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL 5.964.989 2018 (H-8 s.d H+8) 5.400.759 904.143 6.304.902 Prediksi 2018 5.001.286 869.537 5.870.823 Δ 2018 terhadap 2017 5.03% 9.90% 5.70% Δ 2018 (H-8 s.d H+8) terhadap prediksi 2018 7,99% 3,98% 7,39% Tabel 1.54 Jumlah Keberangkatan Penumpang Angkutan Udara Lebaran 2018 Pelaksaan angkutan udara lebaran 2018 sebagai berikut: a) Realisasi jumlah penumpang domestik dan internasional pada lebaran 2018 (H-8 s.d. H+8) sebesar 6.304.902, atau 107.39% dari prediksi. b) Puncak Arus Mudik Lebaran 2018 terjadi pada H-6 (09 Juni 2018) sebesar 377.634penumpang atau naik sebesar 21.5% dibandingkan dengan hari yang sama pada tahun 2017. sedangkan puncak Arus Balik Lebaran 2018 terjadi pada H + 4 (20 Juni 2018) sebesar 389.579 penumpang atau naik sebesar 12.42 % dibandingkan tahun 2017. c) Pertumbuhan penumpang arus mudik dan arus balik 2018 tertinggi terdapat pada bandara Soekarno-Hatta. Sebesar 28.6% untuk arus mudik dan sebesar 24.8% untuk arus balik dari total penumpang di 36 bandara. d) On Time Performance (OTP) periode lebaran 2018 (H-8 s.d. H+8) sebesar 78.07%. Apabila dibandingkan dengan OTP harian. terdapat peningkatan sebesar 3.19%. OTP tertinggi diraih oleh PT. Garuda Indonesia sebesar 89.93% pada lebaran 2018. e) Realisasi extra lebaran tahun 2018 sebesar 1.456 penerbangan. Secara umum jumlah extra flight tahun 2018 lebih rendah dari 2017, akan tetapi jika dilihat dari jumlah total penumpang di Tahun 2018 masih lebih tinggi daripada Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) terlebih dahulu memaksimalkan kapasitas penerbangan reguler yang dimiliki dan beberapa BUAU meningkatkan kapasitas melalui pergantian ke tipe pesawat yang lebih flight periode LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 87
besar. Diketahui bahwa realisasi extra flight tertinggi tahun 2018 terjadi di H-2 dengan total pergerakan sebanyak 139. f) Hasil ramp check pada periode lebaran difokuskan pada pemeriksaan pesawat udara dan pemeriksaan registrasi pesawat dengan menghasilkan zero accident. g) Hasil pemantauan terkait tarif angkutan udara menunjukkan Badan Usaha Angkutan Udara Berjadwal (BUAUNB) menerapkan tarif sesuai PM 14 Tahun 2016. h) Untuk menunjang kegiatan pelayanan di bandar udara. Perum LPPNPI (AirNav) menerbitkan perpanjangan jam operasi bandara (extend dan advance). i) Terdapat kejadian menonjol berupa kegiatan aktivitas balon udara pada periode 14 Juni 2018 s.d 22 Juni 2018 dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian setempat bersama-sama dengan penyelenggara bandara dan penyelengara navigasi penerbangan dengan melaksanakan kegiatan sweeping atau penindakan terhadap penerbangan balon udara tersebut. sehingga jumlah laporan pilot terkait balon udara cenderung berkurang. j) Secara umum pelaksanaan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2018 berjalan lancar dan terkendali. Puncak Arus Balik 2018- Rabu, 20 Juni 2018 (H+4) Puncak Arus Mudik 2017- Sabtu, 23 Juni 2017 (H-2) Puncak Arus Balik 2017- Minggu, 02 Juli 2017 (H+6) Grafik 1.12 Penumpang Berangkat Penerbangan domestik di 36 bandara Pemantauan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 88
60,000 Penumpang Berangkat Penerbangan Internasional di 7 Bandara Pemantauan Puncak Arus Balik 2018- Minggu, 24 Juni 2018 (H+8) Puncak Arus Mudik 2018- Sabtu, 16 Juni 2018 (H 2) 50,000 40,000 30,000 Puncak Arus Mudik 2017- Kamis, 22 Juni 2017 (H-3) Puncak Arus Balik 2017- Selasa, 27 Juni 2017 (H+6) 20,000 H - 8 H - 7 H - 6 H - 5 H - 4 H - 3 H - 2 H - 1 H 1 H 2 H + 1 H + 2 H + 3 H + 4 H + 5 H + 6 H + 7 H + 8 2017 2018 Grafik 1.13 Penumpang berangkat Penerbangan Internasional di 7 Bandara Pemantauan Gambar 1.50 Menteri Perhubungan bersama Dirjen Hubud, Dirut Perum LPPNPI dan Pengamat Penerbangan di Ruang Posko Angkutan Lebaran Tahun 2018 8) Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran Haji a) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara haji tahun 1439H/ 2018M sesuai dengan Rencana Perjalanan Haji Tahun 1439H/ 2018M Kementerian Agama: Phase I (Pemberangkatan) : 17 Juli 2018 - 15 Agustus 2018 Phase II (Pemulangan) : 27 Agustus 2018 - 26 September 2018 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2018 Tentang Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M , Jemaah Haji Reguler:204.000 jamaah, Jemaah Haji Khusus : 17.000 jamaah sehingga Total Jamaah 221.000 jamaah haji.ealisasi pelaksanaan Angkutan Udara Haji Jumlah jemaah reguler 202.487 dan jumlah petugas kloter yang mendampingi jemaah haji reguler dalam penerbangan sebanyak 1.513 petugas (TPHI, TPIHI dan TKHI), total penumpang 204.000. b) Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 124 Tahun 2016 Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagai berikut : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 89
NO 1. 2. BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI SULTAN ISKANDAR MUDA - ACEH KUALANAMU - ASUMSI JEMAAH 4.468 8.449 ASUMSI KLOTER 12 22 PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia TIPE PESAWAT B 777-300 393 KAP. SEAT B 777-300 393 MEDAN 3. MINANGKABAU - 6.352 17 PT. Garuda Indonesia B 777-300 393 PADANG 4. 5. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II - PALEMBANG HANG NADIM - 8.215 11.887 19 27 Saudi Arabian Airlines B 747-400 450 Saudi Arabian Airlines B 747-400 450 BATAM 6. HALIM PERDANAKUSUMA - JAKARTA 24.839 39.314 63 96 B 777-300 393 PT. Garuda Indonesia Saudi Arabian Airlines B 777-300 410 7. ADI SOEMARMO - 34.147 95 PT. Garuda Indonesia A 330-300 360 SOLO 8. 9. JUANDA - SURABAYA SULTAN AJI 37.136 5.734 83 13 Saudi Arabian Airlines B 747-400 450 B 747-400 455 PT. Garuda Indonesia MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN - BALIKPAPAN 10. SYAMSUDDIN NOOR - BANJARMASIN 11. SULTAN HASANUDDIN 5.538 15.895 18 35 PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia A 330-300 325 B 747-400 455 MAKASSAR 12. LOMBOK PRAYA - LOMBOK 4.561 11 PT. Garuda Indonesia B 747-400 455 TOTAL 206.535 511 Tabel 1.55 Bandar Udara Embarkasi Haji No 1 2 3 4 5 EMBARKASI HAJI ANTARA EMBARKASI HAJI DJALALUDDIN - GORONTALO RADIN INTEN II - LAMPUNG TJILIK RIWUT - PALANGKARAYA BANJARMASIN FATMAWATI SOEKARNO - BENGKULU SULTAN THAHA - JAMBI TOTAL MAKASSAR JAKARTA PADANG BATAM ASUMSI JEMAAH 989 7.153 1.639 1.649 2.950 9.002 ASUMSI KLOTER 3 19 6 5 7 38 FEEDER PT. Lion Air PT. Sriwijaya Air PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia PT. Sriwijaya Air LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 90
Tabel 1.56 Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Secara umum angkutan Udara Haji Tahun 1439 H/2018 M a) Keterlambatan yang disebabkan oleh permasalahan teknis yang dialami oleh Saudi Arabian Airlines pada Embarkasi Haji Surabaya, sehingga menyebabkan keterlambatan secara beruntun pada penerbangan haji selanjutnya perlu mendapat perhatian terkait rotasi pesawat dan penempatan pesawat udara cadangan. Hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama . b) Terkait keterbatasan bandara BIM - Padang (turning area runway bandara BIM - Padang belum dapat mengakomodir jenis pesawat B 777). Pelaksanaan Angkutan Udara Haji pada Embarkasi Haji Padang berjalan normal dan lancar serta tidak terjadi keterlambatan karena proses towing pada saat take off dari ujung runway menuju apron dan sebaliknya pada saat pendaratan. c) Terkait keterbatasan bandara BIL - Lombok Praya untuk B 747 (turning area runway bandara BIL-Lombok Praya belum dapat mengakomodir untuk jenis B747). Angkutan Udara Haji pada Embarkasi Haji Lombok berjalan normal dan lancar, serta tidak terjadi keterlambatan karena proses towing pada saat take off dari ujung runway menuju apron dan sebaliknya pada saat pendaratan. d) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM (cq. Ditjen Imigrasi) telah mengadakan kerjasama biometric dengan Kerajaan Saudi Arabia, sehingga proses imigrasi (khususnya Embarkasi Haji Jakarta sebagai pilot project) dilakukan sebelum keberangkatan Jemaah Haji dari embarkasi haji di Indonesia. Dengan demikian pada saat kedatangan Jemaah Haji di bandar udara lagi. Jeddah dan Madinah tanpa melalui pemeriksaan Diharapkan tahun-tahun berikutnya Jemaah haji Indonesia dapat melakukan pre-clearance (biometrics) sebelum keberangkatan dari masing -masing embarkasi haji di Indonesia. imigrasi 9) Angkutan Udara Perintis Angkutan udara perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. KP Nomor 183 tahun 2018 tentang rute dan penyelenggara angkutan udara perintis untuk LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 91
penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (bbm) pesawat udara tahun anggaran 2018, dan KP 212 Tahun 2018 tentang rute dan penyelenggara angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo serta penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (bbm) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo sebagai pelaksanaan program jembatan udara tahun anggaran 2018. a) Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang terdiri dari 8 Koordinator wilayah dengan jumlah rute sebanyak 211 dengan koordinator wilayah Singkep, Ketapang, Masamba, Langgur, Merauke, Tanah Merah, Wamena dan Dekai. b) Subsidi Angkutan Udara BBM Perintis Kargo terdiri dari 3 Koordinator wilayah yaitu Masamba, Wamena dan Dekai dengan jumlah 1.913 drum dengan operator CV. Cadik Nusantara Cargo, PT. Mega Basana Nusantara, PT. Mega Basana Nusantara. c) Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo terdiri dari 5 Koordinator wilayah : Tarakan, Masamba, Timika, wamena dan Dekai dengan jumlah rute sebanyak 31 rute. d) Subsidi Angkutan Udara Kargo 1 Koordinator Wilayah di Timika denga rute Timika - Dekai . Operator PT. Trigana Air. KEGIATAN ANGUDTIS PENUMPANG PERINTIS KARGO 39 BBM KARGO BBM PENUMPANG SUBSIDI KARGO RUTE/ DRUM SKEP 214 2.563 7.687 2 RUTE/ DRUM 211 31 1913 7687 1 % KEUANGAN 82,52% 81,78% 100,00% 74,92% 91,26% % FISIK 83,91% 71,00% 75,60% 92,92% 92,11% Tabel 1.57 Kegiatan angkutan udara perintis Gambar 1.50 Angkutan Udara Perintis di wilayah Dabo dan Papua LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 92
10) Angkutan Udara Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 a) Pusat Koordinasi Pemantauan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019. Jumlah penumpang domestik tanggal 20 Desember 2018 sd. 6 Januari 2019 sebesar 4.530.456, dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 13,94% sedangkan jumlah internasional periode yang sama sebesar 925.257, penumpang dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 14,45%. b) Total jumlah penumpang domestik dan internasional pada Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sebesar 5.455.713, atau 83,46% dari prediksi. Penurunan angkutan Nataru untuk penerbangan domestik tahun ini tidak sesuai dengan prediksi dikarenakan pengaruh dari beberapa faktor, antara lain: (1) Semakin baiknya infrastruktur jalan sehingga banyak beralih menggunakan transportasi darat terutama di Pulau Jawa, kejadian bencana alam di beberapa daerah yang berakibat berkurangnya (2) Frekuensi penerbangan di daerah terdampak, psikologis masyarakat masih JT 610 sehingga permintaan transportasi udara mengalami penurunan, penggunaan ditambah dengan naiknya nilai tukar dolar amerika terhadap rupiah yang berdampak melemahnya daya beli. terpengaruh kecelakaan jasa (3) Pertumbuhan penumpang arus mudik Nataru 2018 untuk penerbangan domestik hanya terdapat pada bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar sedangkan untuk penerbangan internasional terdapat pada bandara I Gusti Ngurah Rai, bandara Husein Sastra Negara, Bandar Udara Juanda dan Soekarno Hatta. (4) Secara keseluruhan realisasi extra flight tahun 2018 sebanyak 1.046 flight approval atau 55,30% untuk FA dengan rincian 897 penerbangan domestik dan 149 FA atau 62,08% untuk penerbangan internasional. (5) Hasil ramp check pada periode Nataru difokuskan pada pemeriksaan pesawat udara dan pemeriksaan registrasi pesawat dengan menghasilkan zero accident. (6) Hasil pemantauan terkait tarif angkutan udara menunjukkan Badan Usaha Angkutan Udara Berjadwal (BUAUNB) menerapkan tarif sesuai PM 14 Tahun 2016. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 93
(7) Untuk menunjang kegiatan pelayanan di bandar udara. Perum LPPNPI (AirNav) menerbitkan perpanjangan jam operasi bandara (NOTAM) berupa extend dan advance. (8) Terdapat kejadian menonjol Pada tanggal 22 Desember 2018 terdapat laporan pilot (pilot report) seperti drone sedang meliput acara kegiatan air force run yang menyebabkan insiden pesawat Batik Air saat approach posisi di ILS Runway 24 melihat benda terbang di ILS dgn ketinggian sekitar 300 feet di Bandara Halim Perdanakusuma. (9) Secara umum pelaksanaan Posko Angkutan Udara natal 2018 dan tahun baru 2019 berjalan lancar dan terkendali. Pola liburan yang lebih panjang mendorong masyarakat untuk menggunakan moda-moda lain selain pesawat udara yang tercermin dari jumlah penumpang arus mudik dan arus balik yang asimetris. Kemungkinan penumpang mengkombinasikan beberapa moda semisal mudik menggunakan kereta api dan jalur laut. (10) Ramp Check Angkutan Udara dan Pesawat Udara (a) Rampcheck Pesawat Udara Guna memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Jenderal bagi Perhubungan Udara telah melakukan ramp check di 36 bandara.Kegiatan ramp check dilakukan oleh inspektur Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Otoritas Bandar Udara wilayah 1 sampai dengan 10 yaitu : Jakarta, Husein Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma Sastranegara Bandung, Supadio Pontianak, Kualanamu Medan, Hang Nadim Batam, Ahmad Yani Semarang, Adi Sucipto Yogyakarta, Juanda Surabaya, El Tari Kupang, Zainuddin Ambul Madjid Lombok, I Gusti Ngurah Rai Bali, Sultan Hasanuddin-Makassar, Sultan Mahmud Badaruddin II- Palembang, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Juwata Tarakan, Sam Ratulangi-Manado, Jalaluddin Gorontalo, Pattimura Ambon, Dominique Edward Osok Sorong, Mozes Kilangin Timika dan Sentani Jayapura. Kegiatan ramp check pada 14 bandara lainnya dilakukan oleh inspektur Otoritas Bandar Udara wilayah I sampai dengan X yaitu Syamsuddin Noor Banjarmasin, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Tjilik Riwuk Palangkaraya, Minangkabau Padang, pengguna jasa penerbangan, Direktorat LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 94
No 1. 2. 3. Depati Amir Pangkal Pinang, Adi Soemarmo Solo, Sultan Thaha Jambi, Mutiara Sis Al JufriPalu, Sultan Babullah Ternate, Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Fatmawati Bengkulu, Raden Inten II Lampung, Haluoleo Kendari, Frans Kasiepo Biak dan RH Fisabilillah Tanjung Pinang. Hasil ramp check yang dilakukan oleh Inspektur Penerbangan (Airworthiness inspector, Flight operation inspector, Cabin safety inspector dan Aircraft dispatcher inspector) per tanggal 06 Januari 2019 pukul 12:00 WIB telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2541 Inspeksi dengan jumlah pesawat yang diperiksa 546 Registrasi pesawat, dengan hasil kategori minor temuan-temuan tersebut sebagian besar sudah langsung diperbaiki dan disampaikan pemberitahuan kepada operator terkait. Gambar 1.51 Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan Rampcheck Nataru B. BANDAR UDARA 1) Pembangunan 15 Bandar Udara baru Bandar Udara/Kegiatan 2018 Keterangan BANDAR UDARA BARU LETUNG - ANAMBAS - Pekerjaan overlay dan konstruksi perpanjangan runway Bandar Udara Letung sudah beroperasi, melayani rute perintis Letung - Tanjung Pinang 1x seminggu BANDAR UDARA BARU NAMNIWEL - Pek. Lanjutan galian obstacle sisi udara pemenuhan standar strip Bandar Udara Namniwel sudah beroperasi April 2017 (melayani ATR-42) rute Ambon - Namlea PP 5x seminggu BANDAR UDARA BARU MOROWALI - Pekerjaan Pembuatan Talud pada tepi Strip termasuk pengawasan - Pekerjaan Pembuatan Akses Road PKP-PK termasuk pengawasan Bandar Udara Morowali sudah beroperasi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 95
No 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Bandar Udara/Kegiatan 2018 Keterangan BANDAR UDARA BARU MARATUA Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cargo dengan TIP Bandar Udara Maratua Sudah beroperasi dan melayani penerbangan perintis Tarakan - Maratua - Berau 1x seminggu Penerbangan Garuda Indonesia dengan ATR-72 mulai beroperasi 30 September 2017 dengan rute Balikpapan - Maratua (charter flight setiap hari Sabtu) BANDAR UDARA BARU WERUR -Lanjutan Pembangunan Kontruksi Perpanjangan Runway (200 m x 30 m), dan pembangunan Konstruksi Turning Area (1.500 M2) termasuk RESA dan marking Bandar Udara Werur sudah beroperasi dan melayani penerbangan perintis rute Werur - Sorong 1x seminggu (mulai April 2017) Telah diresmikan pada tanggal 14 Feb 2018 BANDAR UDARA BARU KOROWAY BATU - Pembangunan Gedung Administrasi Bandar Udara Koroway Batu sudah beroperasi dan melayani penerbangan perintis rute Tanah Merah - Koroway Batu 1x seminggu BANDAR UDAR BARU TEBELIAN - Lanjutan Pekerjaan Konstruksi Landas Pacu Pada R/W 09 (350 M X 30 M) = 10.500 M2, Turning Area 1.500 M2 Dan Stopway (30 M X 60 M), Termasuk Pengawasan Sudah Beroperasi 24 April 2018 (menggantikan bandar udara Susilo). Melayani Rute Pontianak - Tebelian dengan ATR-72 BANDAR UDARA BARU SAMARINDA Pemenuhan standar runway strip Pembangunan Pagar bandara pada area Sisi Udara Sudah Beroperasi 24 Mei 2018 menggantikan bandar Udara Temindung . Nama Bandar Udar Aji Pangeran Tumenggung Pranoto BANDAR UDARA BARU PANTAR Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Kabir - Pantar Target operasi 2018 BANDAR UDARA BARU KERTAJATI Runway terbangun 2.500 m x 60 m (minimun operasi pesawat Boeing) Historical Flight (Pesawat Kepresiden RI) pada 24 Mei 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 96
No 11 12 14 15 Bandar Udara/Kegiatan 2018 Keterangan BANDAR UDARA BARU SIAU Lanjutan pekerjaan tanah dan dinding penahan tanah pembangunan fasilitas sisi darat Target operasi 2019 BANDAR UDARA BARU TAMBELAN - Lanjutan Pekerjaan Tanah Telah terbangun runway 1.200 m x 30 m (sampai ATB) Tahun 2017 dan 2018 lanjutan timbunan tanah sisi darat (reklamasi) Terminal dan fasilitas darat dibangun tahun 2019. Target operasi 2019 BANDAR UDARA MIANGAS Lanjutan Pekerjaan Konstruksi Landas Pacu Pada R/W 09 (350 M X 30 M) = 10.500 M2, Turning Area 1.500 M2 Dan Stopway (30 M X 60 M), Termasuk pengawasan Bandar Udara Miangas sudah beroperasi, dan telah diresmikan Presiden RI pada 19 Oktober 2016. Bandar Udara Miangas telah melayani penerbangan 1x seminggu setiap hari minggu rute Manado-Melonguane-Miangas oleh maskapai Wings Air pesawat ATR dengan penerbangan perdana 12 Maret 2017. BANDAR UDARA BUNTU KUNIK Pekerjaan Perkuatan Dinding Penahan Tanah Type B termasuk pengawasan Kondisi eksisting adalah timbunan tanah badan landas pacu tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60 Milyar untuk pembuatan box culvert dan diusulkan penambahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 100 Milyar untuk lanjutan pembuatan box culvert dan timbunan tanah Kekurangan kebutuhan anggaran sampai dengan operasi dengan dimensi 1.500 m x 30 m, apabila poin 2 diselesaikan tahun 2018 sebesar Rp. 450 Milyar. Tabel 1.59 15 Bandar Udara Baru 2) Peresmian Bandar Udara Tahun 2018 Pada telah dilaksanakan peresmian dan groundbreaking pembangunan bandar udara sebanyak 12 bandar udara dengan perincian sebagai berikut : tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 97
No Tanggal pelaksanaan Bandar Udara Lokasi Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 April 2018 24 Mei 2018 Groundbreaking Bandar Udara Panglima Besar Jenderal Soedirman Bandar Udara Kertajati Terminal Baru Bandar Udara Ahmad Yani 25 Oktober 2018 Bandar Udara APT Pranoto Samarinda 7 Juni 2018 25 Oktober 2018 Bandar Udara Maratua 23 Desember 2018 23 Desember 2018 23 Desember 2018 23 Desember 2018 23 Desember 2018 Bandar Udara Baru Morowali Terminal Penumpang Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk Terminal Penumpang Bandar Udara Bua - Luwu Terminal Penumpang Bandar Udara H. Aroeppala - Selayar Terminal Penumpang Bandar Udara Betoambari - Bau Bau Purbalingga - Jawa Tengah Jawa Barat Semarang - Jawa Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI Diresmikan Presiden RI 11 12 13 Februari 2018 Bandar Udara Werur 9 September 2018 Terminal Baru Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Di Sumbawa Tambrauw - Papua Barat Nusa Tenggara Barat Diresmikan Menteri ESDM Diresmikan Menko Bidang Kemaritiman Tabel 1.60 Peresmian dan groundbreaking a. Peresmian Bandar Udara Kertajati Bandar Udara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada tanggal 24 Mei 2018 telah dilakukan Historical Flight pesawat Kepresidenan RI. Bandar Udara Kertajati memiliki runway sepanjang 2.500 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 98
meter dan lebar 60 meter dengan luas apron 576 meter x 151 meter. Bandar Udara Kertajati memiliki Gedung terminal seluas 92.000 m2 melayani berbagai rute baik domestik antara lain ke Balikpapan, Denpasar, Medan dan Surabaya serta tujuan internasional ke Medinah. Gambar 1.61 Terminal Bandar Udara Kertajati b. Peresmian Terminal Baru Bandar Udara Ahmad Yani Bandar Udara Ahmad Yani terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bandara ini memiliki runway sepanjang 2.560 meter dan lebar 45 meter serta apron seluas 72.522 m2 yang mampu menampung 2 pesawat wide body dan 10 pesawat narrow body. Dengan fasilitas sisi udara tersebut bandara ini dapat melayani pesawat Boeing 737 900 ER. Peresmian terminal penumpang baru Bandar Udara Ahmad Yani dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018 oleh Presiden RI. Terminal baru seluas 58.652 m2 akan meningkatkan kapasitas penumpang menjadi 6 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 800 ribu penumpang/tahun (luas terminal lama 6.708 m2). Gambar 1.62 Presiden RI meresmikan terminal penumpang baru Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang didampingi Menteri Perhubungan dan Meneg BUMN c. Peresmian Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dan Bandar Udara Maratua Pada tanggal 25 Oktober 2018 Presiden RI meresmikan 2 (dua) bandar udara baru di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Bandar Udara APT Pranoto di Samarinda dan Bandar Udara Maratua di Kab. Berau. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau lebih dikenal Bandara APT Pranoto, LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 99
merupakan bandar udara baru yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bandara APT Pranoto dibangun guna merelokasi Bandara Temindung yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi serta lokasi Bandara Temindung yang terletak di lokasi padat penduduk sehingga rawan akan bahaya keamanan dan keselamatan penerbangan. Bandara APT Pranoto memiliki dimensi ukuran runway 2.250 meter x 45 meter sehingga akan mampu melayani maksimal pesawat sejenis Boeing 737-900ER juga memiliki Taxiway dengan dimensi 173 meter x 23 meter, Apron 300 meter x 123 meter dan luas hangar pesawat mencapai 36.342 meter persegi serta luas terminal penumpang 12.700 meter persegi yang mampu menampung 1,5 juta penumpang pertahun. Bandara Maratua yang juga merupakan bandar udara baru terletak di Kampung Payung-payung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Bandara Maratua memiliki dimensi ukuran runway 1.600 meter x 30 meter sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72, selain itu juga memiliki memiliki Taxiway/ Landas Hubung dengan dimensi 75 meter x 15 meter dan dimensi ukuran Apron mencapai 100 meter X 70 meter persegi serta luas terminal penumpang 750 meter persegi diperkirakan dapat menampung penumpang mencapai 36.000 penumpang pertahun. Bandara Maratua akan mendorong perkembangan pariwisata di Pulau Maratua dan sekaligus sebagai penanda kehadiran negara di daerah terluar Indonesia. Gambar 1.63 Peresmian Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dan Bandar Udara Maratua oleh Presiden RI didampingi Menteri Perhubungan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 100
Gambar 1.64 Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Gambar 1.65 Bandara APT Pranoto Samarinda d. Presiden RI meresmikan beberapa proyek pengembangan bandara di Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk tanggal 23 Desember 2018 yaitu : (1) Bandar Udara Baru Morowali (2) Terminal Penumpang Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk (3) Terminal Penumpang Bandar Udara Bua- Luwu (4) Terminal Penumpang Bandar Udara H. Aroeppala - Selayar (5) Terminal Penumpang Bandar Udara Betoambari - Bau Bau. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 101
Gambar 1.66 Peresmian Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Presiden RI dipusatkan di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Luwuk Gambar 1.67 Terminal Bandar Udara Baru Morowali Gambar 1.68 Terminal baru bandar udara Syukuran Aminuddin Luwuk Gambar 1.69 Terminal Baru Bandar Udara Bua LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 102
Gambar 1.70 Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Gambar 1.71 Terminal Baru Bandar Udara Betoambari Bau-Bau e. Peresmian Bandar Udara Werur Bandar Udara Werur terletak di Kab. Tambrauw, Papua Barat. memiliki panjang runway 1.400 meter dan lebar 30 meter, taxiway 98 meter x 18 meter dan apron seluas 85 meter x 70 meter sehingga mampu didarati pesawat sejenis ATR. Diresmikan pada tanggal 13 Februari 2018 bersamaan dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Warabiai Sausapor oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewakili Presiden RI. Gambar 1.72 Terminal Bandar Udara Baru Werur LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 103
NO 1 f. Peresmian Bandar Udara Sultan Kaharuddin di Sumbawa Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin terletak di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat dengan panjang runway sepanjang 1.650 meter dan lebar 30 meter, taxiway 2 buah dengan dimensi masing-masing 93 meter x 15 meter serta apron seluas 240 meter x 70 meter mampu didarati pesawat jenis ATR. Untuk memingkatkan pelayanan kepada penumpang, dibangun terminal luas 2.790 meter persegi dengan desain arsitektur unik baru dengan berkonsep sarang lebah madu. Peresmian Terminal baru Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin berbarengan dengan pelaksanaan Sail Moyo Tambora 2018 tanggal 9 september 2018 oleh Menteri Koordinator Bidang pada Kemaritiman mewakili Presiden RI. Gambar 1.73 Terminal baru Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin 3) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO) PROYEK BENTUK KERJASAMA STATUS KETERANGAN upbu komodo - labuan bajo kpbu solicited pjpk : kementerian perhubungan telah dilaksanakan market sounding pada tanggal 25 september 2018 21 perusahaan telah menyampaikan letter of interest (loi) fbc akan dilaksanakan sampai bulan oktober 2018 pq akan dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2018 studi obc, fbc dan ta dilaksanakan oleh pt. surveyor indonesia LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 104
NO 2 3 4 5 6 PROYEK bandar udara singkawan g upbu juwata - tarakan bandar udara bali utara bandar udara kediri bandar udara hang nadim - batam bp batam bandar udara kualanamu - medan pt. angkasa pura ii (persero) BENTUK KERJASAMA STATUS KETERANGAN kpbu solicited pjpk : kementerian perhubungan pt. penjaminan infrastruktur sedang melakukan studi pendahuluan terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha (kpbu) kpbu solicited pjpk : kementerian perhubungan sedang dalam proses penyusunan studi obc studi obc, fbc dan ta dilaksanakan oleh pt. virama karya kpbu unsolicited pjpk : kementerian perhubungan pemrakarsa : pt. surya dhoho investama sedang dalam proses penyusunan masterplan konsultan masterplan mott macdonald ppp, bot/bto pjpk : bp batam bp batam sedang dalam proses pengajuan pdf kepada kementerian keuangan untuk pelaksanaan transaction advisory (ta) studi obc dilaksanakan oleh bp batam studi fbc dilaksanakan oleh pwc melalui dana hibah lkpp market sounding telah dilaksanakan di bulan februari 2018 joint venture pt. angkasa pura ii (persero) menawarkan strategic partnership untuk pengembangan bandar udara total investment package 1 : usd 284.52 mil total investment package 2 : usd 485.77 mil LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 105
NO 7 8 9 PROYEK bandar udara lombok pt. angkasa pura i (persero) upbu tjilik riwut - palangkara ya pt. angkasa pura ii (persero) upbu sentani - jayapura upbu mutiara sis al jufri - palu pt. angkasa pura i (persero) BENTUK KERJASAMA STATUS KETERANGAN joint venture pt. angkasa pura i (persero) menawarkan strategic partnership untuk pengembangan bandar udara total investment estimation : usd 372 mil ksp telah disetujui ksp bandar udara tjilik riwut oleh menteri keuangan melalui surat nomor s- 404/mk.6/2018 pada tanggal 28 agustus 2018 berita acara negosiasi pemilihan mitra ksp bandar udara tjilik riwut telah ditandatangani pada tanggal 5 oktober 2018 sedang dalam proses penetapan mitra ksp dan sk pelaksanaan ksp bandar udara tjilik riwut target tanda tangan perjanjian kerjasama pada bulan november 2018 ksp telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara direktorat jenderal perhubungan udara dengan pt. angkasa pura i (persero) tentang rencana kerjasama pengalihan pengelolaan pada tanggal 6 september 2018 proposal ksp sedang dalam proses penyusunan pembahasan draft proses pengalihan status menjadi bandar udara non blu LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 106
NO 10 11 PROYEK upbu radin inten ii - lampung upbu fatmawati soekarno - bengkulu pt. angkasa pura ii (persero) upbu fl tobing - sibolga pt. angkasa pura ii (persero) BENTUK KERJASAMA STATUS KETERANGAN proposal ksp akan dibahas dengan djkn pada tanggal 18 oktober 2018 ksp telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara direktorat jenderal perhubungan udara dengan pt. angkasa pura ii (persero) tentang rencana kerjasama pengalihan pengelolaan pada tanggal 27 agustus 2018 proposal ksp sedang dalam proses penyusunan pembahasan draft proposal ksp akan dibahas dengan djkn pada tanggal 18 oktober 2018
pmn sesuai dengan disposisi menhub tanggal 25 mei 2018 mekanisme pmn pada prinsipnya disetujui telah dibentuk tim pengkajian dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian bandara fl tobingoleh ap 2 (kp 225 tahun 2018, tgl 6 juli 2018) hasil kajian telah disampaikan ke sesjen
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 107
NO PROYEK BENTUK KERJASAMA STATUS KETERANGAN 12 upbu syukuran aminuddin amir - luwuk pt. angkasa pura i (persero) pmn telah dibentuk tim pengkajian dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian bandara syukran aminudin luwuk oleh ap 1 (kp 222 tahun 2018, tgl 6 juli 2018) telah dilakukan koordinasi dengan kemenkeu / djkn sesuai arahan menhub untuk proses pmn upbu luwuk dalam proses penyusunan kajian
13 upbu binaka - gunung sitoli nias pt. angkasa pura ii (persero) pmn dalam proses pembentukan tim kajian pmn
Tabel 1.61 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kerjasama Pemanfaatan dan KSO 4) Sertifikat dan Register Bandar Udara Sertifikat / Register Sertifikat Bandar Udara Register Bandar Udara No 1. 2. Jumlah 146 a. Bandara Umum 42 4) Sertifikat dan Register Bandar Udara Sertifikat / Register Sertifikat Bandar Udara Register Bandar Udara No 1. 2. Jumlah 146 a. Bandara Umum 42 3. b. Bandara Khusus Register Waterbase 47 4 4. Register Heliport : a. Helideck 207 b. Elevated Heliport c. Surface Level Heliport 79 101 79 Tabel 1.62 Sertifikat dan Register Bandar Udara LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 108
Tahun 2018 diterbitkan Sertifikat Bandar Udara (Initial) adalah sebagai berikut: No. No. Sertifikat Bandar Udara Keterangan 1 0145/SBU-DBU/V/2018 AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO Initial Initial 2 Tabel 1.63 Penerbitan SBU Tahun 2018 pada Bandar Udara Baru 0146/SBU-DBU/V/2018 KERTAJATI 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandar Udara di Tahun 2018 NO. KEGIATAN LOKASI / KEGIATAN KETERANGAN 1. 2. 3. Pengembangan Bandara Perbatasan Pengembangan Bandara pembuka daerah terisolir Pelapisan Runway / Peningkatan Kapasitas Daya dukung Runway (PCN) 26 lokasi 48 lokasi 22 lokasi Maimun Saleh Sabang, Seibati,Haliwen, DC-Saudale Rote, Mali, Tardamu Sabu, Pangsuma, Data Dawai, Nunukan, Malinau, Naha, Siau, Melongguane-talaud, Miangas, Dobo, Kisar, Saumlaki, Sentani, Mopah, Manggelum, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, Oksibil, Okaba, Karubaga, Kebar Lasondre, Rokot, Ketapang, Pangsuma, Tebelian, Long Bawan, Long Apung, Data Dawai, Nunukan, Melak, Malinau, Kisar, Larat, Saumlaki, Oesman Sadik, Mopah, Kamur, Kimam, Bomakia, Manggelum, Wamena, Kiwirok, Bilorai, Akimuga, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, Mulia, Oksibil, Moanamani, Mindiptanah, Kepi, Kokonao, Okaba, Illu, Ewer, Batom, Bade, Karubaga, Obano, Timika, Waghete, Nabire, Sinak, Dekai, Rendani, Bintuni, Babo. Japura Rengat, Silampari, Kalimarau, Haluoleo - Kendari, Sangia Nibandera Kolaka, Moa, Wahai, Waingapu, Soa- Bajawa, Mopah Merauke, Kokonao, Karubaga, Kuabang Kao, Emalamo Sanana, Morotai, Rendani Manokwari, Mamuju, Nunukan Tabel 1.64 Peningkatan kualitas pelayanan C. Keamanan Penerbangan 1) Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat Dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya/ Dangerous Goods (DG). a) b) Pengesahan DGHM 8 Operator penerbangan Izin Angkut Barang berbahaya 30 lembaga. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 109
c) Sertifikat Regulated Agent 9 perusahaan d) Lembaga Diklat sejumlah 18 lembaga e) UN Marking 18 lembaga f) Sertifikat lembaga diklat 49 lembaga g) ASP 15 bandara dan lembaga h) AOSP 13 lembaga 2) Pelayanan Darurat No a) Rekapitulasi Penerbitan Dan Perpanjangan Lisensi Pelayanan PKP-PK Penerbitan Lisensi di Unit Kerja Jumlah Personel Basic Junior Senior TPK. PK Salvage Total 1 2 3 4 UPBU PT. Angkasa Pura I PT. Angkasa Pura II BUBU TOTAL Tabel 1.65 Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi pelayanan PKP-PK 566 427 113 24 1.130 261 63 14 368 287 53 1 709 114 79 4 114 338 83 1.309 856 184 25 2.374 b) Rekapitulasi Data Personel PKP-PK Dan Salvage Unit Pelaksana Bandara T Personel PKP-PK UPBU PT. Angkasa Pura I PT. Angkasa Pura II Khusus/airline Basic 496 417 419 117 Junior 263 66 93 14 Senior 278 248 242 54 Teknik Pemeliharaan 114 - - - Salvage 58 184 - Tabel1.66 Penerbitan dan Perpanjangan Lisesnsi pelayanan PKP-PK c) Pengesahan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) pada 23 Bandar Udara No 1 2 3 4 5 Izin Bandara Internasional Ahmad Yani Bandara Rar Guwarmar (Dobo) Bandara Alas Leuser Bandara Maimun Saleh Sabang Bandar Udara Nusawiru di Jawa Barat Keterangan Amandemen Amandemen Amandemen Amandemen Pengesahan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 110
No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Keterangan Izin Amandemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Amandemen Bandara Blangkejeran Amandemen Bandara Lasikin Bandara Internasional Kertajati - Majalengka Pengesahan Amandemen Bandara Morowali Amandemen Bandara Tjilik Kriwut Amandemen Bandara Gusti Syamsir Alam Amandemen Banadara Frans Sales Lega Amandemen Bandara Karimun Jawa Amandemen Bandara Kebar Amandemen Bandara Bade Amandemen Bandara Ewer Amandemen Bandara APT Pranoto Amandemen Bandara Rembele Takengon Amandemen Bandara Binaka Amandemen Bandara Kilangin Amandemen Bandara Mozes Amandemen Bandara Maremoi Tabel 1.67 Pengesahan dan Amandemen Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) d) Data Personil AVSEC online Unit Pelaksana Bandara Personel Avsec Junior (Int) 564 244 988 133 Tabel 1.68 Rekapitulasi Data Personel Avsec Basic (Int) 801 430 727 1006 UPT PT. Angkasa Pura I PT. Angkasa Pura II Khusus/airline (avsec) Senior (Int) 412 103 435 22 non license 851 56 267 - e) Rekapitulasi Data Personel PPNS Penerbangan Sipil Unit Kerja Kantor Pusat Otoritas Bandara Bandara Jumlah 28 21 45 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 111
Unit Kerja Balai Teknik Penerbangan Balai Kesehatan Penerbangan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Total Jumlah 6 0 0 100 Tabel 1.69 Data personil PPNS Penerbangan Sipil f) Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya (1) Rekapitulasi Data Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan Unit Pelaksana Bandara UPT PT. Angkasa Pura I PT. Angkasa Pura II Khusus/airline Lisensi Terampil 23 36 47
Personel Faskampen Ahli 54 38 X-Ray 70 77 Rating MD 20 19 24 100 31
CCTV 15 35 24
Tabel 1.70 Data Personil Faskampen (2) Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Personel Pengangkutan Barang Berbahaya Jumlah Lisensi Lembaga Training TIPE A TIPE B Aviatian Training Center Garuda Indonesia Training Center Lion Training Center DAS Training Center PT. Pradana Satya Jaya PPSDM STPI Curug UPT PT. Gapura Angkasa PT. JAS ATKP MKS ATKP Medan Balai Diklat Penerbangan Palembang Balai Diklat Penerbangan Jayapura Pelita Training Center Int 132 357 89 6 92 17 9 89 192 15 27 24 15 Rec 22 59 5 13 48 21 Int 53 1 19 Rec 10 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 112
Quarta Training Center Farin TC PT. Nurma Avia Pratama Anugerah Wira Angkasa Halim TC PT. Trust Nusa Flying International Cahaya Mulia Angkasa Trans Aero Dita PT. Cahaya Trans Nusantara 122 72 33 11 24 24 28 38 18 46 11 28 Tabel 1.71 Penerbitan dan perpanjangan lisensi personil angkutan berbahaya D. Navigasi Penerbangan 1) Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Pulau Natuna, Tarempa dan Kepulauan Riau Sebelumnya telah dilakukan Pertemuan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) Tingkat Pusat (Montreal) dan Tingkat Regional (Bangkok) dengan proses dilaksanakan sesuai ketentuan ICAO Standard and Recommended Practice (ICAO SARPs) dan masih perlu dilakukan Bilateral Meeting dengan negara terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Bilateral Meeting dilakukan sebagai berikut: a) Bilateral Meeting antara Indonesia dengan Malaysia yaitu telah dilakukan pertemuan teknis dengan CAAM, penyampaian working paper dan Surat Menteri Perhubungan kepada MoT Malaysia dan Menlu Malaysia. Saat ini pihak Malaysia sedang membahas secara internal . b) Bilateral Meeting antara Indonesia dengan Singapura yaitu telah dilakukan pertemuan teknis guna membahas aspek operasional dengan CAAS. Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan setelah pertemuan dengan Malaysia Hubungan antar Lembaga yang terkait dengan masalah Flight Information Region adalah Kementerian Perhubunga, Kementerian Luar Negeri, Perum LPPNPI, Kemnehan dan TNI- AU.Telah dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 951 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Tim Teknis Percepatan Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didelegasikan ke Negara pada Wilayah Udara Republik Lain.Progres tindaklanjut penyediaan pelayanan Navigasi Penerbangan di atas Pulau Natuna, Tarempa Dan Kepulauan Riau yang dilakukan Kementerian Perhubungan bersama dengan Perum LPPNPI dengan melakukan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas Natuna, Tarempa & Kepulauan Riau dengan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 113
melakukan : a) Penyediaan fasilitas komunikasi penerbangan, alat bantu navigasi, pengamatan & otomasi penerbangan. b) Penyediaan & penambahan personel pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) & pemandu komunikasi penerbangan (FSO). c) Proposal Pemberian Pelayanan ATC di atas Natuna, Tarempa dan Kepulauan Riau d) Pada sector B dan C (Ground s.d 10.000 ft) : MATAK INFO BATAM TWR NATUNAINFO KONDISI EKSISTING DILAYANI SINGAPORE INFOFEBRUARI TAHUN 2018 DILAYANI OLEH TANJUNG PINANG SURVEILANCE DAN PNK FSSRUANG UDARA(B+C)GROUND -10.000 FT BATAM TOWER NATUNA TWR PONTIANAK FSS MATAK TWR e) Proposal Pemberian Pelayanan ATC di atas Natuna, Tarempa dan Kepulauan Riau pada sector B dan C (Ketinggian 10.000 ft s.d 20.000 ft) TANJUNG PINANG EAST TMA PONTIANAK WEST TMA TANJUNG PINANG WEST TMA PEKANBARU TMA PONTIANAK APP EKSISTING DILAYANI SINGAPORE INFOTAHUN 2018 DILAYANI TANJUNG PINANG & PONTIANAK SURVEILANCEKETINGGIAN RUANG UDARA(B+C)10.000 FT -20.000 FT TJ. PINANG APP f) Proposal Pemberian Pelayanan ATC di atas Natuna, Tarempa dan Kepulauan Riau Pada sector B dan C (Ketinggian 20.000 ft s.d 60.000 ft) EKSISTING SINGAPORE ACCTAHUN 2019 DILAYANI JAKARTA ACCKETINGGIAN RUANG UDARA(B+C)20.000 FT -60.000 FT NATUNA UTA BATAM UTA SINGAPORE ACC TJ.PINANG UTA LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 114
2) Layanan Jasa Berbasis Online untuk Sertifikasi Personil Operasi Pesawat Udara. Implementasi dari aplikasi berbasis teknologi informasi terkait pelayanan lisensi dan rating personil operasi pesawat udara dan personil perijinan penunjang operasi pesawat udara.Tingkat capaian dan realisasi aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Perijinan Online Personil Pesawat Udara sampai dengan Desember 2018. Grafik 1.13Perijinan online Mendasari pada tujuan utama dari penerapan dimaksud, Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara secara cepat, efisien dan terintegrasi dalam penerbitan lisensi, rating dan sertifikat serta perpanjangannya sudah memadai dengan telah diterbitkannya 48.399 lisensi dan sertifikat dari total pengajuan yang masuk baik penerbitan awal maupun perpanjangan, termasuk proses ujian tertulis personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara. Adapun Lisensi yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : SPL : STUDENT PILOT LICENCE Ppl : PRIVATE PILOT LICENCE CPL COMMERCIAL PILOT LICENCE ATPL : AIR TRANSPORT PILOT LICENCE TAC : TEMPORARY AIR CERTIFICATE FEL : FLIGHT ENGINEERING LICENCE FAL : FLIGHT ATTENDANCE LICENCE FOOL : FLIGHT OPERATION OFFICER LICENCE LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 115
3) Peningkatan Keselamatan Penerbangan (Air Operator Certificate/ AOC 121 dan AOC 135) Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif jumlah kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dibandingkan dengan jumlah pergerakan pesawat udara (pendaratan, jumlah keberangkatan, dan atau jumlah jam terbang pesawat udara) kategori transport komersial. Pada tahun 2018 telah ditetapkan target untuk Ratio Kecelakaan transportasi Udara pada Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/ AOC 121 dan AOC 135) dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat sebesar 2,94 Kejadian per 1 Juta Flight Cycle. Sementara Untuk capaian kinerjanya akan dihitung di akhir tahun. Tahun 2018 nilai capaian kinerja keselamatan penerbangan terhadap kejadian kecelakaan pesawat udara kategori pesawat udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal dengan kategori transport komersial (Air Operator Certificate/ AOC 121 dan AOC 135) terhadap kecelakaan tranportasi udara dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat mencapai nilai sebesar 4,56 Kejadian per 1 Juta Flight Cycle, jika dibandingkan dengan ratio tingkat kecelakaan pesawat udara kategori komersial (Air Operator Certificate/ AOC 121 dan AOC 135) pada tahun 2017 sebesar 1,22 Kejadian per 1 Juta Flight Cycle, maka terjadi peningkatan ratio tingkat kejadian kecelakaan pesawat udara, dengan kata lain tingkat keselamatan mengalami penurunan dengan terjadinya peningkatan angka kecelakaan pesawat udara. Gambar 1.74 Inspeksi Keselamatan Penerbangan Implementasi PBN, ADS-B Melalui surat nomor AU. 308/5/3/DNP.2018 tanggal 27 April 2018 perihal Percepatan Pembuatan dan Publikasi Prosedur Penerbangan PBN, Direktorat Navigasi Penerbangan telah menyampaikan kepada Perum LPPNPI agar pada tahun 2018 dapat meningkatkan pembuatan dan publikasi prosedur LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 116
penerbangan PBN di Indonesia dengan capaian pada akhir tahun 2018 sebagai berikut: a) Publikasi PBN RNP APCH di bandara internasional hingga 100 %. b) Publikasi PBN RNP APCH di bandara domestik hingga 50 %. c) Publikasi PBN SID/STAR RNAV 1 di Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar, Kualanamu - Medan dan S.M. Badaruddin II - Palembang. Direktorat Navigasi Penerbangan mendukung Perum LPPNPI dalam percepatan pembuatan dan publikasi prosedur penerbangan PBN agar pencapaiannya bisa maksimal. Guna membantu proses percepatan pembuatan dan publikasi telah prosedur penerbangan PBN, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan rapat pembentukan National PBN Stakeholders Forum yang beranggotakan regulator, airspace operator, airport operator, airline operator dan asosiasi profesi pilot pada tanggal 29 Maret 2018. 1) Implementasi PBN di Indonesia pada tahun 2018 meliputi: (a) Approach 29 airport (b) 9 International Airport (Makassar, Medan, Pontianak, Tarakan, Merauke, Tanjungpinang, Batam, Pekanbaru, Bandung). (c) 10 Domestic Airport (Lampung, Banjarmasin, Bengkulu, Bima, Palangka Raya, Jambi, Kendari, Pangkalan Bun, Tanjung Redeb, Timika). (d) 10 Remote Airport (Raja Ampat , Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, Kolaka, Jember, Luwu, Bua, Sumbawa, Maratua). (e) Terminal SID/STAR 30 airport (f) 10 International Airport (Makassar, Medan, Pontianak, Tarakan, Pekanbaru, Jayapura, Palembang, Padang, Semarang, Kupang). (g) Domestic Airport (Lampung, Banjarmasin, Bengkulu, Bima, Palangka Raya, Jambi, Kendari, Pangkalan Bun, Tanjung Redeb, Timika). (h) 10 Remote Airport (Raja Ampat , Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, (i) (j) Kolaka, Jember, Luwu, Bua, Sumbawa, Maratua). Terminal SID/STAR evaluation 2 airportInternational Airport (Jakarta, Bali). En-route Hub - Hub Airport ATS Upper Route (Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar). Hub - Spoke Airport ATS Lower Route (Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT). (k) PBN Instrument Flight Procedure untuk bandar udara baru International Airport (Kertajati, Samarinda Baru, Kulonprogo). LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 117
2) Guna membuat prosedur penerbangan PBN bagi bandar udara di daerah pegunungan yang memiliki kontur permukaan yang terjal (seperti di Papua), Direktorat Navigasi Penerbangan melakukan kerjasama dengan ATR Aircraft dan Navblue dari Perancis dalam membuat prosedur penerbangan PBN dengan konsep cloud break di bandar udara Fak fak dan Ende sebagai contoh untuk penerapan di bandar udara yang lain jika berhasil. Gambar 1.75 prosedur penerbangan PBN Kerjasama mulai dilakukan pada Januari 2017 dengan jadwal sebagai berikut: a) Perkembangan Implementasi ADS-B di IndonesiaADS-B adalah salah satu jenis fasilitas pengamatan penerbangan, sebelumnya Indonesia menggunakan RADAR fasilitas pengamatan penerbangan. Kelebihan ADS-B adalah mendapatkan informasi lokasi pesawat dari udara dari informasi yang ada di pesawat udara (posisi pesawat berbasis GPS, pressure altitude, identity, dan informasi lain seperti kecepatan, arah, dan lainnya). Indonesia saat ini telah memiliki ADS-B ground station sebanyak 30 buah di 30 lokasi, lokasi penempatan ADS-B sebagai berikut : (PSR,MSR, dan MSSR) sebagai Palembang Cilacap Malino Surabaya Palu Kintamani Galela Waingapu Alor Manado Aceh Banjarmasin Pontianak Merauke Jakarta Saumlaki Balikpapan Matak Ambon Medan Semarang Pekanbaru Kupang Sorong MakassarKendari P. Bun Natuna 30 ADS-B Ground Stations Tarakan Biak Timika §9 ADS-B Ground Station feed to JAKARTA ACC§21 ADS-B Ground Station feed to UJUNG PANDANG ACC Gambar 1.76 Sebaran ADS-B di Jakrta ACC dan Ujung Pandang LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 118
E. b) Indonesia telah menyiapkan implementsi ADS-B di ruang udara Indonesia untuk ketinggian FL 290 - FL 600, dan implementasi secara bertahap.Data ADS-B juga digunakan dalam kerja sama koordinasi pelayanan lalu lintas penerbangan khususnya dengan negara negara tetangga melalui program ADS-B Data Sharing dengan negara tetangga seperti Australia dan Singapura. Termasuk rencana ADS-B India, Filipina, Malaysia, dan Papau Data Sharing dengan Nugini.Sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan penerbangan khususnya di wilayah Papua, tahun 2018 ini telah dilakukan pembelian 7 ADS-B ground Station untuk wilayah Papua (Borome, Dekai, Elelim, Jayapura, Oksibil, Senggeh, dan Wamena) yang akan memberikan pelayanan pengamatan penerbangan untuk ketinggian dibawah FL 290. Penyelenggaraan Rakornis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 Rakornis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 dengan tema : "Peningkatan Keselamatan dan Peran Swasta dalam Penyelenggaraan transportasi udara ". Dihadiri para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan para Kepala Kantor Balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara bertujuan menciptakan sinergi antara peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator di bidang penerbangan sipil yang memegang tugas pembinaan kepada para stakeholder penerbangan dengan operator penyelenggara bandar udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam usaha meningkatkan keamanan, keselamatan dan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi udara. Bersamaan dengan penyelenggaraan Rakornis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 dilakukan Penandatanganan Safety Commitment antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Operator Penerbangan dalam upaya memberikan kepercayaan publik terhadap moda transportasi udara. Selanjutnya setelah penandatangan dilakukan Campaign Safety secara Below The Line atau bertatap muka langsung kepada masyarakat selaku pengguna transpotasi udara dan dapat lebih memahami pentingnya keselamatan dalam penerbangan serta mendapatkan informasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berbagai upaya dan kerja keras Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan kinerja keselamatan dan keamanan penerbangan, telah banyak dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan transportasi udara kepada masyarakat. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 119
Gambar 1.77 Pembukaan Rakornis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 oleh Menteri Perhubungan disaksikan Sekjen Kemenhub, Dirjen Hubud dan Ketua Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Gambar 1.78 Safety Commitment antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan para Direktur Utama Operator penerbangan nasional Indonesia yang Disaksikan Menteri Perhubungan RI 4. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Pelaksanaan Pembangunan Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2018 Di tahun 2018 berbagai kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian dilakukan guna memudahkan aksesbilitas dan mobilias masyarakat Indonesia. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di tahun 2018 sebagai berikut 1. Pembangunan Prasarana Wilayah Sumatera a) Pengoperasian Jalur Ganda KA Prabumulih - Kertapati di Sumatera Selatan Jalur ganda KA Prabumulih - Kertapati merupakan bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera. Jalur ganda KA Prabumulih - Kertapati dioperasikan pada tahun 2018 sepanjang 78 km'sp yang terdiri dari segmen Simpang - Lembak sepanjang 50 km'sp (konstruksi 2015-2016) dan segmen Kertapati - Simpang serta segmen Lembak - Prabumilih sepanjang 28 km'sp (konstruksi tahun 2017). Kecepatan maksimum jalur KA tersebut didesain sebesar 120 km/jam. Untuk menunjang pengoperasian jalur ganda KA Prabumulih - Kertapati dibangun 6 unit stasiun dan 10 unit jembatan serta fasilitas operasi (elektrik) dari jalur tunggal ke jalur ganda pada Stasiun Prabumulih dan Stasiun Lembak LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 120
dengan sumber pendanaan Rupiah Murni (RM). Jalur ganda Prabumulih - Kertapati sudah beroperasi sejak Mei 2018. Manfaat dari jalur ganda Prabumulih - Kertapati adalah untuk mengurangi kemacetan jalan raya melalui perpindahan angkutan barang ke moda KA serta mengurangi waktu tempuh perjalnan kereta api dan peningkatan kapasitas prasarana. Selain itu, peningkatan keselamatan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan angkutan barang antar kabupaten, antar kota di provinsi juga menjadi salah satu nilai manfaat pembangunan. Gambar 1.79 Jalur Ganda Prabumulih - Kertapati b) Pengoperasian Jalur KA Bandara Internasional Minangkabau BIM di Sumatera Barat Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM) memiliki panjang lintas pelayanan 25 km'sp yang beroperasi antara Stasiun Bandara Minangkabau - Stasiun Padang. Untuk menunjang pengoperasian KA Bandara BIM dibangun 4 km'sp jalur KA baru termasuk jembatan dan 2 unit stasiun yaitu Stasiun Internasional Duku dan Stasiun BIM. Pada Mei 2018, KA Bandara Minangkabau BIM sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nilai manfaat dari pembangunan KA BIM adalah mengatasi kemacetan di wilayah perkotaan Padang, sebagai alternatif moda transportasi dari/ menuju Bandara Internasional Minangkabau - Kota Padang yang memiliki kapasitas angkut besar (massal), cepat, hemat lahan dan energi, serta ramah lingkungan. Skema pengoperasian KA BIM adalah KA Perintis. Gambar 1.80 Percobaan pengoperasian KA Perintis BIM oleh Presiden RI dan Istri LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 121
c) Pengoperasian Jalur Ganda KA Martapura - Baturaja di Sumatera Selatan Pengoperasian jalur ganda KA Martapura - Baturaja memiliki panjang 32 km'sp dengan kecepatan maksimum 120 km/jam. Untuk menunjang pengoperasian jalur ganda KA Martapura - Baturaja dibangun juga 6 unit stasiun dan 10 unit jembatan serta fasilitas operasi (elektrik) dan telekomunikasi. Jalur ganda ini sudah beroperasi sejak Mei 2018 dengan nilai manfaat pembangunan antara lain mengurangi kemacetan jalan raya melalui perpindahan angkutan barang ke moda KA serta mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api, meningkatkan keselamatan serta mobilitas orang dan angkutan barang antar kabupaten, antar kota di provinsi Sumatera Selatan. Gambar 1.81 Jalur Ganda KA Martapura - Baturaja d) Pembangunan LRT Provinsi Sumatera Selatan Pembangunan prasarana dan sarana LRT Provinsi Sumatera Selatan dibangun untuk menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring dan berakhir di Stasiun DJKA. Panjang jalur LRT Provinsi Sumatera Selatan adalah 23 km'sp. Untuk menunjang pengoperasian LRT Provinsi Sumatera Selatan juga dibangun 13 stasiun dan 1 depo serta pembangunan sistem persinyalan, telekomunikasi dan elektrifikasi sepanjang 23 km'sp. Gambar 1.82 Peta Rute LRT Sumatera Selatan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 122
Operasi penuh LRT Provinsi Sumatera Selatan dimulai pada 1 Agustus 2018 dengan diresmikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nilai manfaat dari pembangunan LRT Provinsi Sumatera Selatan selain untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, juga diharapkan dapat mengatasi kemacetan di wilayah perkotaan Palembang dengan perwujudan intergrasi antar moda, meningkatkan mobilitas masyarakat perkotaan Palembang, mengurangi polusi udara sebagai dampak dari shifting dan meningkatkan ekonomi wilayah. Skema pengoperasian LRT Provinsi Sumatera Selatan adalah KA Perintis. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 123
Gambar 1.83 Kegiatan Peresmian LRT Sumatera Selatan oleh Bapak Menteri Perhubungan RI dan Kegiatan naik turun LRT LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 124
Gambar 1.84 Stasiun, depo dan OCC LRT Provinsi Sumatera Selatan e) Pembangunan Jalur KA Layang Antara Medan - Bandar Khalifah di Sumatera Utara Pembangunan jalur ganda KA layang antara Medan - Bandar Khalifah sepanjang 8 km'sp dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, dibangun juga 2 unit stasiun yaitu Stasiun Medan dan Stasiun Bandar Khalifah Baru serta pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 6 unit stasiun untuk mendukung pengoperasian jalur ganda KA layang Medan - Bandar Khalifah. Nilai manfaat dari pembangunan jalur layang ini adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Medan melalui pengurangan perlintasan sebidang, mengurangi keterlambatan perjalanan KA melalui peningkatan kapasitas prasarana (fasilitas operasi dan jalur ganda), peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pembangunan, peningkatan pelayanan dan mobilitas dari/menuju Bandara Kualanamu serta terciptanya keselamatan perjalanan KA. Progres pembangunan sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar 95% dan ditargetkan selesai pada April 2019. Gambar 1.85 Jalur KA Layang Antara Medan- Bandar Khalifah f) Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung di Sumatera Utara Pembangunan jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung memiliki panjang 21,5 km'sp. Untuk menunjang pengoperasian jalur ganda Bandar Tinggi - Kuala Tanjung juga dibangun 3 unit stasiun yaitu Stasiun Tanjung Gading, Stasiun Kuala Tanjung dan Stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan 24 unit LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 125
jembatan serta pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung sebanyak 7 unit stasiun dengan sumber pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Manfaat dari jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung adalah pembangunan mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dengan mendorong pengalihan angkutan barang dari jalan ke moda KA. Progres pengerjaan sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar 93% dan ditargetkan selesai tahun 2019. Gambar 1.86 Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung g) Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Kota Pinang Segmen Rantauprapat - Pondok S2 di Sumatera Utara Pembangunan jalur KA Rantauprapat - Pondok S2 sepanjang 33 km'sp merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sumatera yaitu lintas Rantauprapat - Duri - Dumai serta pembangunan sistem telekomunikasi dan persinyalan sebanyak 6 unit stasiun. Selain itu, pembangunan jalur KA ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan. Progres pembangunan hingga akhir Desember 2018 sebesar 78,08% dengan sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Pondok S2 ditargetkan selesai tahun 2020. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 126
Gambar 1.87 Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Pondok S2 h) Pembangunan Jalur KA Binjai - Besitang di Sumatera Utara Pembangunan jalur ganda KA antara Binjai - Besitang sepanjang 78,4 km'sp memiliki kecepatan maksimum 120 km/jam. Selain itu, dibangun juga 7 unit stasiun serta 7 unit jembatan dan pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 8 stasiun antara Binjai - Besitang untuk mendukung serta menunjang pengoperasian jalur KA Binjai - Besitang. Adapun nilai manfaat pembangunan jalur KA Binjai - Besitang adalah sebagai bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera yang berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan beban jalan raya melalui shifting moda jalan ke moda KA, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota di Provinsi Sumatera serta peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Gambar 1.88 Jalur Kereta Api Binjai - Besitang i) Pembangunan Jalur KA antara Besitang - Langsa pada Segmen Besitang - Sei Liput Kegiatan pembangunan jalur KA antara Besitang -Langsa merupakan proyek Multiyears Contract (MYC tahun 2017 - 2019). Dilakukan pembangunan jalur LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 127
KA sepanjang 5.038 km'sp, ditambah pembangunan stasiun KA antara Sei Liput - Besitang sebanyak 3 (Tiga) unit, dan pembangunan persinyalan elektrik jalur KA antara Sei Liput - Besitang. Pembangunan jalur KA antara Langsa - Besitang ini dibangun untuk melengkapi bagian jaringan kereta api Trans Sumatera dan ditargetkan beroperasi tahun 2020. Nilai manfaat yang dapat dari pembangunan jalan KA antara Besitang - Langsa adalah untuk mengurangi kemacetan jalan raya melalui perpindahan angkutan barang ke moda KA serta mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api dan peningkatan kapasitas prasarana. j) Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Kotabumi - Cempaka di Sumatera Bagian Selatan Selama tahun 2018, telah dilakukan pembangunan jalur ganda KA antara Kotabumi - Cempaka sepanjang 9 km'sp termasuk pekerjaan jembatan/box culvert yang merupakan pekerjaan lanjutan tahun 2017. Progres fisik untuk pekerjaan pembangunan tersebut telah mencapai 100% di akhir tahun 2018 dan ditargetkan beroperasi tahun 2019. Nilai manfaat yang bisa didapatkan dari pembangunan double track ini adalah untuk peningkatan kapasitas lintas dan angkut melalui penyedian jalur tambahan untuk perpindahan barang batubara, serta peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Gambar 1.88 Pembangunan Double Track Km. 97+000 - Km. 100+000 dan Km. 100+000 - Km.103+000 Antara Kotabumi - Cempaka ( Tahap 2 ) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 128
Gambar 1.89 Angkutan Rel Double Track Km. 97+000 - Km. 106+000 Antara Kotabumi - Cempaka (720 btg dan 144 btg Fishplate) dan Pembangunan Box Culvert BH. 172 Km.105+899 dan BH. 169A KM.101+800 2. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Wilayah Jawa a) Pembangunan Jalur Ganda KA dan Elektrifikasi Maja - Rangkasbitung Pembangunan jalur ganda kereta api dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung merupakan Proyek Strategis Kementerian Perhubungan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung memiliki panjang jalur 17,2 km'sp serta pembangunan persinyalan dan telekomunikasi. Selain itu, untuk menunjang pengoperasiannya juga dibangun 1 stasiun, 1 gardu traksi, 7 unit jembatan serta fasilitas operasi. Jalur ganda dan eletrifikasi Maja - Rangkasbitung telah selesai di tahun 2018 dan ditargetkan beroperasi pada 2019. Gambar 1.90 Pembangunan Jalur Ganda KA dan Elektrifikasi Maja Rangkasbitung b) Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Antar Bogor - Sukabumi Pembangunan jalur ganda KA antara Bogor - Sukabumi juga termasuk pembangunan jembatan KA dan perbaikan lengkung jalur KA dengan panjang jalur 57 km'sp. Pembangunan tahap pertama adalah segmen antara Cigombong - Cicurug sepanjang 7.5 km'sp dengan target selesai tahun 2019. Untuk segmen Bogor- Cigombong dan Cicurug - Sukabumi (49,5 km'sp) direncanakan selesai tahun 2021. Pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa antara Bogor - Sukabumi merupakan lanjutan dari pembangunan jalur ganda lintas Selatan Jawa. Nilai manfaat pembangunan jalur ganda KA lintas LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 129
selatan Jawa antara Bogor - Sukabumi yaitu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jawa Barat melalui peralihan dari moda jalan ke moda KA, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pembangunan, meningkatkan frekuensi perjalanan KA penumpang dari 6 kali/hari menjadi 12 kali/hari, serta KA barang dari 2 kali/hari menjadi 8 kali dengan rangkaian lebih panjang dan mengurangi waktu tempuh KA untuk Bogor - Sukabumi dari 123 menit menjadi 80 menit. Progres pembangunan Cigombong - Cicurug sampai Desember 2018 sebesar 70,86% dengan target selesai 2019 dengan sumber pendanaan SBSN. Gambar 1.91 Groundbreaking Jalur Ganda KA Segmen Cigombong-Cicurug oleh Presiden RI Gambar 1.92 Progres pembangunan Jalur Ganda KA Cigombong - Cicurug LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 130
Gambar 1.93 Kunjungan Dirjen Perkeretaapian pada Pembangunan Jalur Ganda KA Cicurug - Cigombong c) Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Antara Purwokerto - Kroya Pembangunan jalur ganda KA lintas Purwokerto-Kroya sepanjang 39 km'sp dan merupakan lanjutan dari pembangunan jalur ganda lintas Selatan Jawa. Progres sampai dengan Desember 2018 sebesar 97,72% serta terdapat 4 unit stasiun dalam penggantian sistem persinyalan dan telekomunikasi elektrik. Jalur ganda KA antara Purwokerto - Kroya dan ditargetkan selesai di tahun 2019 dengan sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Nilai manfaat dari pembangunan jalur ganda KA lintas Selatan Jawa antara Purwokerto - Kroya adalah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan KA dan meningkatkan kapasitas pelayanan dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar provinsi serta terciptanya keselamatan operasi jalan KA. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 131
Gambar 1.94 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Antara Purwokerto - Kroya d) Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Antar Kroya - Kutoarjo Pembangunan jalur ganda KA Kroya - Kutoarjo merupakan lanjutan dari pembangunan jalur ganda lintas Selatan Jawa yang sampai dengan Desember 2018 progresnya mencapai 62,02% untuk segmen Gombong - Kutoarjo dan 68,419% untuk segmen Kroya - Gobong. Panjang jalur ganda KA lintas Kroya - Kutoarjo adalah 76 km'sp serta terdapat 15 unit stasiun pembangunan sistem telekomunikasi dan sistem CTC-CTS jalur ganda kereta api di Stasiun Kroya - Kutoarjo serta ditargetkan selesai tahun 2019 dengan sumber pendanaan Surat Berharga Milik Negara (SBSN). Nilai manfaat pembangunan jalur ganda KA lintas Selatan Jawa antar Kroya - Kutoarjo adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jawa Tengah melalui pengalihan dari moda jalan ke sekitar daerah moda KA, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan serta meningkatan kapasitas pelayanan dan mobilitas orang dan barang serta terciptanya keselamatan perjalanan KA. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 132
Gambar 1.95 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Antara Kroya - Kutoarjo e) Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Antara Solo - Kedungbanteng Pembangunan jalur ganda KA antara Solo - Kedungbanteng memiliki panjang 42 km'sp. Selain itu, dibangun juga 7 unit stasiun dan 8 unit jembatan serta terdapat 7 unit stasiun penggantian sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik dan sistem telekomunikasi jalur ganda KA Solo Jebres s.d Stasiun Kedung Banteng untuk mendukung pengoperasian jalur ganda KA Solo - Kedungbanteng. Nilai manfaat dari pembangunan jalur ganda KA lintas lain meningkatnya Selatan Jawa antara Solo - Kedungbanteng antara keselamatan lintas perjalanan kereta api, meningkatkan kapasitas pelayanan dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar provinsi serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Progress pekerjaan sampai dengan Desember 2018 sebesar 97,8% dengan skema pembiayaan SBSN dan target operasi tahun 2019. lalu Gambar 1.96 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Solo - Kedungbanteng LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 133
f) Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kedungbanteng - Madiun Pembangunan jalur ganda kereta api antara Kedungbanteng - Madiun adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan perjalanan kereta api di lintas Selatan Jawa. Pembangunan jalur ganda KA lintas Kedungbanteng-Madiun sepanjang 57 km'sp serta pembangunan sinyal elektrik dan telekomunikasi dengan nilai manfaat jalan raya melalui pembangunan yaitu untuk mengurangi kemacetan perpindahan moda jalan ke moda KA, mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api, meningkatkan keselamatan perjalanan KA, meningkatkan kapasitas lintas dari 72 KA menjadi 216 KA serta meningkatkan frekuensi (berdasarkan tahun berjalan) dari 48 perjalanan menjadi 56 perjalanan. Progres pekerjaan sampai dengan Desember 2018 sebesar 87,30% dengan sumber pendanaan SBSN. Gambar 1.97 Progres Pembangunan Kedungbanteng - Madiun Jalur Ganda KA g) Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Antara Madiun - Jombang Pembangunan jalur ganda KA antara Madiun - Jombang sepanjang 84 km'sp dengan kecepatan maksimum 120 km/jam. Selain itu, dibangun juga 6 unit stasiun serta 46 unit jembatan dan pembangunan sinyal elektrik dan telekomunikasi antara Jombang - Madiun untuk mendukung pengoperasian jalur ganda KA Madiun - Jombang. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Jombang - Madiun adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional yaitu program lanjutan pembangunan jalur ganda lintas Selatan Jawa yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pelayanan perjalanan kereta api di lintas Selatan Jawa. Progres pengerjaan sampai akhir Desember 2018 sebesar LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 134
88,63% dan ditargetkan selesai tahun 2019 dengan pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jalur ganda KA lintas Selatan Jawa Madiun - Jombang ini memiliki nilai manfaat pembangunan untuk mengurangi kemacetan jalan raya melalui perpindahan moda jalan ke moda KA, mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta api, meningkatkan kapasitas pelayana dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar provinsi serta terciptanya keselamatan perjalanan KA. Gambar 1.97 Pemasangan Rel Jalur Ganda h) Pembangunan Jalur KA Bandara Adi Sumarmo Solo sepanjang 13,5 Km'sp Kereta Api akses Bandara Adi Sumarmo menghubungkan Kota Solo (Sta. Solo Balapan) ke Bandara Internasional Adi Soemarmo dan terdapat 3 unit stasiun dalam pembangunan persinyalan jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo. Nilai manfaat dari pembangunan jalur KA Bandara Adi Sumarmo adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan integrasi antar moda, meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dengan mengurangi persilangan antar kereta api, meningkatkan kapasitas lintas jalur kereta api dan mengurangi kepadatan dan kerusakan jalan raya melalui / perpindahan moda jalan ke moda KA. Progres pekerjaan sampai dengan Desember 2018 sebesar 60,239% dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 135
Gambar 1.98 Pembangunan Jalur KA Bandara Adi Sumarmo Solo i) Pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara - Selatan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Utara-Selatan Jakarta merupakan sarana transportasi berbasis rel sepanjang ± 24,7 km'sp yang terbagi atas dua tahap yaitu tahap I (15,7 km'sp) dan tahap II (9 km'sp). Rencana pengoperasian yaitu MRT Utara - Selatan tahap I antara Lebak Bulus - Bundaran HI terdiri dari 2 jenis konstruksi yaitu elevated sepanjang 9,8 km'sp dan underground sepanjang 5,9 km'sp. Progres pekerjaan sampai dengan Desember 2018 sebesar 96,87% dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 136
Gambar 1.98 Kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Menteri Perhubungan Gambar 1.99 Sarana dan Prasarana MRT Jakarta 3. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Wilayah Sulawesi (Pembangunan Jalur KA Makassar - Parepare Segmen Barru- Palanro) Pembangunan jalur KA antara Barru - Palanro memiliki panjang jalur 45 km'sp. Selain itu, untuk menunjang pengoperasiannya juga dibangun 5 stasiun, 14 unit jembatan, 27 unit underpass, 3 unit overpass, 1 unit flyover, 1 depo dan 2 unit box culvert KA serta fasilitas operasi (elektrik). Progress pembangunan sampai dengan Desember 2018 sebesar 98,8%. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 137
Gambar 1.100 Progres Pembangunan Jalur KA Makassar - Parepare Segmen Barru - Palanro a) Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana Perkertaapian Tahun 2018 i. Kegiatan pengadaan 1 unit Kereta Ukur Dinamis Guna meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan kereta api serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkerataapian sebagai regulator telah melaksanakan kegiatan pengadaan sebanyak 1 unit kereta ukur dinamis (Kontrak Tahun Jamak 2017 - 2018). Kereta ukur berfungsi untuk mengukur kondisi jalan rel. Gambar 1.101 Kereta Ukur Uji Dinamis Beserta Komponen-Komponennya ii. Kegiatan Revitalisasi 40 Unit Kereta Rel Listrik KfW (MYC 2018 - 2020) Kegiatan sarana perkeretaapian dan meningkatkan kapasitas layanan kereta api. Kegiatan revitalisasi sarana penumpang kereta api dengan target 40 unit Kereta Rel Listrik KfW (4 trainset @10 unit) (MYC 2018 - 2020). ini bertujuan untuk meningkatkan kehandalan Gambar 1.102 1 Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Revitalisasi 40 Unit Kereta Rel Listrik KfW LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 138
b) Bidang Lalu Lintas i. Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) Pemantauan situasi Angkutan Lebaran 2018 bidang Perkeretaapian dilakukan pada Seluruh Daerah Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jawa (9 Daop) dan Divisi Regional di Sumatera (4 Divre). Sejak awal masa posko, yaitu Hari Kamis, 7 Juni 2018 pukul 08:00 WIB sampai dengan akhir masa posko, yaitu Hari Senin, 25 Juli 2018 pukul 08:00 WIB, situasi secara umum adalah aman, itu, dukungan Pemerintah pada Angkutan Lebaran lainnya yaitu dengan melakukan rampcheck pada sarana, prasarana, keselamatan, maupun standar pelayanan minimal pada stasiun dan kereta api, guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang kereta api. lancar, dan terkendali. Selain Gambar 1.103 Posko Pusat Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439H) Gambar 1.1042 Posko Daerah Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) oleh Menteri Perhubungan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 139
Gambar 1.104 Posko Daerah Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) oleh Dirjen KA Pada periode H-8 s.d H+8 masa Angkutan Lebaran 2018, komulatif jumlah penumpang sebanyak 5.291.651 penumpang, dimana untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebanyak 4.917.945 penumpang (mengalami kenaikan 7,6%). Apabila dibagi berdasarkan kategori KA, maka untuk periode H-8 s.d H+8, KA Utama mengalami kenaikan jumlah penumpang 14% dibanding tahun lalu, sedangkan KA Lokal turun 2,5%. Penumpang Harian No Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 H1-8 H1-7 H1-6 H1-5 H1-4 H1-3 H1-2 H1-1 H1 H2 H2+1 H2+2 H2+3 H2+4 H2+5 H2+6 H2+7 Tanggal 7 Juni 2018 8 Juni 2018 9 Juni 2018 10 Juni 2018 11 Juni 2018 12 Juni 2018 13 Juni 2018 14 Juni 2018 15 Juni 2018 16 Juni 2018 17 Juni 2018 18 Juni 2018 19 Juni 2018 20 Juni 2018 21 Juni 2018 22 Juni 2018 23 Juni 2018 Program 2018 229.210 258.022 238.079 232.077 230.775 261.502 265.449 249.791 237.030 327.584 341.768 338.474 332.914 296.753 312.149 311.188 302.688 Realisasi 2018 213.079 245.042 268.910 274.897 256.138 251.340 266.129 231.053 242.720 348.638 376.945 371.471 355.463 344.519 317.233 308.068 312.759 ∆ % 7,0 -5,0 12,9 18,5 11,0 -3,9 0,3 -7,5 2,4 6,4 10,3 9,7 6,8 16,1 1,6 -1,0 3,3 Ket Turun Turun Naik Naik Naik Turun Naik Turun Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik Turun Naik LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 140
Penumpang Harian No Periode 18 H2+8 Tanggal 24 Juni 2018 Program 2018 297.285 Realisasi 2018 332.164 ∆ % 11,7 Ket Naik Jumlah 5.062.738 5.316.568 5,0 Naik Sumber: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2018 Tabel 1.72 Perbandingan Jumlah Penumpang Harian KA pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) dengan Program Peristiwa Luar Biasa (PL)/ Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH) yang terjadi selama penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H) yaitu pada periode H-8 s.d H+8, telah terjadi 2 kejadian PL/PLH,sedangkan pada masa Angkutan Lebaran 2017 periode yang sama terjadi 2 kejadian PL/PLH. Berikut adalah kejadian PL/PLH pada tahun 2018 periode H-8 s.d H+8: 1) Pada tanggal 7 Juni 2018 (H-8) Pukul 11.54 WIB, KA Babaranjang mengalami anjlokan di KM 140+3 antara Stasiun Negeriagung- Stasiun Tulungbuyut di wilayah Divre 4 Tanjungkarang; 2) Pada tanggal 16 Juni 2018 (H2) Pukul 16.00 WIB, Lokomotif CC2061318, yang akan dirangkaikan pada KA barang BBM relasi Malang Kota - Benteng, mengalami anjlokan saat melakukan langsiran di emplasemen dipo lokomotif Malang di wilayah Daop 8 Surabaya. ii. Penyelenggaraan Angkutan Motor Gratis Tahun 2018 Penyelenggaraan Angkutan Motor Gratis tahun 2018 Angkutan sepeda motor gratis pada tahun ini melayani 3 lintas pelayanan, yaitu: 1) Lintas Utara (Jakarta Gudang - Cirebon Prujakan - Semarang Tawang - Surabaya Pasarturi); 2) Lintas Selatan 1 (Jakarta Gudang - Kiaracondong - Kroya - Kutoarjo); 3) Lintas Selatan 2 (Jakarta Gudang - Purwokerto - Lempuyangan - Blitar); LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 141
URAIAN20172018%ARUS MUDIK- Program8,352 8,832 105.75%- Pendaftar8,352 8,492 101.68%- Realisasi8,058 8,143 101.05%- Utilisasi96.48%92.20%ARUS BALIK- Program9,744 10,304 105.7%- Pendaftar7,523 8,352 111.0%- Realisasi7,218 8,078 111.9%- Utilisasi74.08%78.40%Kontra Flow- Pendaftar185 1,289 696.8%- Realisasi664 926 139.5%TOTAL ANGKUTAN- Program18,096 19,136 105.7%- Pendaftar16,060 18,176 113.2%- Realisasi15,940 17,147 107.6% Sumber: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2018 Tabel 1.73 Realisasi angkutan sepeda motor gratis tahun 2018 Realisasi angkutan motor gratis tahun 2018 sebanyak 17.147 motor dengan rincian sebanyak 5.171 motor untuk angkutan lintas Utara (30%), sebanyak 5.987 motor untuk angkutan lintas selatan 1 (35%) dan sebanyak 5.989 motor untuk angkutan lintas selatan 2 (35%). Terdapat deviasi antara total pendaftar dan total motor yang diangkut sebesar 5,66% dari pendaftar sebanyak 18.176 motor, turun pada saat realisasi pengangkutan menjadi 17.147 motor. Gambar 1.105 Pemberangkatan Angkutan Motis Tahun 2018 oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kreta Api iii. Pemantauan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Masa Penyelenggaraan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 bidang Perkeretaapian adalah 17 hari, yaitu dari tanggal 20 Desember 2018 sampai LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 142
dengan 5 Januari 2019. Dukungan Pemerintah pada Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 yaitu dengan melakukan rampcheck pada sarana, prasarana, keselamatan, maupun standar pelayanan minimal pada stasiun dan kereta api guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang kereta api. Sumber: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2018 Tabel 1.74 Jumlah Penumpang Harian KA pada masa Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Sumber: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2018 Tabel 1.75 Jumlah Penumpang Kumulatif KA pada masa Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 143
c) Bidang Angkutan 1. Subsidi Tarif Angkutan Ekonomi / Public Service Obligation (PSO) Dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah memberikan penugasan kepada penyedia jasa angkutan kereta api untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/ Public Service Obligation (PSO). Penyelenggaraan PSO angkutan perkeretaapian Tahun Anggaran (TA) 2018 telah Kontrak berdasarkan Amandemen Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation / PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2018 sesuai Kontrak Nomor: PL 102/A.327/DJKA/VI/18 dan Nomor: KL.701/VI/22/KA-2018 pada tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai sebesar Rp2.390.714.492.000,-. Pada tahun 2018 realisasi jumlah penumpang PSO sebesar 382,759,372 penumpang, mengalami kenaikan 0.06% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 360,176,758 penumpang, dengan rincian sebagai berikut: dilaksanakan pertama No 1 2 3 4 5 6 Uraian KA Ekonomi Jarak Jauh KA Ekonomi Jarak Sedang KA Ekonomi Lebaran KA Ekonomi Jarak Dekat KRD Ekonomi KRL AC Jabodetabek TOTAL Realisasi Penumpang 2018 6, 228, 604 5,825, 962 81,428 28,917,384 7,218,697 334.272.075 Realisasi Penumpang 2017 5.828.671 5.441.681 27.865.301 6.646.397 76.826 314.317.883 382.759.372 360.176.758 Sumber: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2018 Tabel 1.76 2 Rincian Realisasi Penumpang Tahun 2018 dan Tahun 2017 2. Pelayanan Angkutan Kereta Api Perintis a) KA Perintis Cut Mutia (Kreung Mane - Krueng Geukeuh) Pada tahun 2018 pelaksanaan KA Perintis Cut Mutia berdasarkan kontrak antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 144
PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 15/LLA.KA/I/2018 dan KL.701/I/22/KA-2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp16.537.701.000,-. Realisasi jumlah penumpang KA Perintis Cut Mutia mengalami penurunan sebesar 28.26% dibanding tahun 2017. Jumlah penumpang sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 39.569 orang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 55.157 penumpang. Gambar 1.106 Rangkaian KA Perintis Cut Meutia dan Lintas KA Perintis Cut Meutia b) KA Perintis Lembah Anai (Lubuk Alung - Kayutanam) Angkutan KA perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 14/LLA.KA/I/2018 dan KL.701/I/21/KA-2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp11.261.596.000,-. Realisasi jumlah penumpang KA Perintis Lembah Anai mengalami penurunan sebesar 9.40% dibanding tahun 2017. Jumlah penumpang sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 40.445 orang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 44.641 orang. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 145
Gambar 1.107 Rangkaian KA Perintis Lembah Anai dan Lintas KA Perintis Lembah Anai c) KA Perintis Kertalaya (Kertapati - Inderalaya) Angkutan KA perintis lintas Kertapati-Inderalaya resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Kertapati-Inderalaya antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dan KL.701/I/20/KA-2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp. 4.326.409.000,-. jumlah penumpang KA Perintis Kertalaya mengalami Realisasi penurunan sebesar 27,68% dibanding tahun 2017. Jumlah penumpang sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 23.842 orang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 32.926 orang. dengan Nomor Kontrak 13/LLA.KA/I/2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 146
Gambar 1.108 Rangkaian KA Perintis Kertalaya dan Peta Lintas KA Kertalaya d) KA Perintis Siliwangi (Provinsi Jawa Barat) Angkutan KA perintis lintas Sukabumi-Cianjur resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Sukabumi-Cianjur antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 12/LLA.KA/I/2018 dan KL.701/I/19/KA-2018 pada Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar tanggal 19 Rp15.529.516.000,-. jumlah penumpang KA perintis Siliwangi mengalami Realisasi peningkatan Jumlah penumpang sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 799.240 orang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 767.288 orang. Berdasarkan hasil evaluasi jumlah penumpang maka KA perintis Siliwangi untuk tahun 2019 dinaikan statusnya yaitu semula subsidi perintis menjadi subsidi PSO. sebesar 4,16% dibanding tahun 2017. terhadap Gambar 1.109 Rangkaian KA Perintis dan Peta Lintas KA Perintis Siliwangi e) KA Perintis Jenggala (Provinsi Jawa Timur) Angkutan KA perintis lintas resmi beroperasi dengan kontrak pnugasan KA Perintis lintas Mojokerto- LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 147
Tarik-Tulangan-Sidoarjo antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 10/LLA.KA/I/2018 dan KL.701/I/17/KA-2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp18.933.994.000,-. Realisasi jumlah penumpang KA perintis Jenggala mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingan dengan tahun lalu. Di tahun 2017 jumlah penumpang sebanyak 157.537 orang sedangkan di akhir tahun 2018 sebanyak 511.998 orang, terjadi kenaikan penumpang sebesar 224.38%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap jumlah penumpang maka KA perintis Jenggala untuk tahun 2019 dinaikan statusnya yaitu semula subsidi perintis menjadi subsidi PSO. Gambar 1.110 Rangkaian KA Perintis dan Peta Lintas KA Perintis Jenggala f) Perintis Bathara Kresna (Purwosari - Wonogiri) Angkutan KA perintis lintas Purwosari - Sukoharjo - Wonogiri resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Purwosari - Sukoharjo - Wonogiri antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 11/LLA.KA/I/2018 dan KL.701/I/18/KA-2018 pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp. 9.754.925.000,-. Realisasi jumlah penumpang KA Perintis Bathara Kresna mengalami peningkatan sebesar 15.88% dibanding Jumlah penumpang sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 92.730 orang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 80.020 orang. tahun 2017. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 148
Gambar 1.111 Rangkaian KA dan Peta Lintas KA Bathara Kresna g) KA Perintis Bandara Minangkabau - Padang (KA BIM) Angkutan KA perintis lintas Bandara Internasional Minangkabau - Padang resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas Bandara - Padang antara antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI (Persero) dengan Nomor Kontrak 131/LLA.KA/IV/2018 dan KL.701/IV/43/KA- 2018 pada tanggal 30 April 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp14.146.195.000,-. Realisasi jumlah penumpang KA Perintis Bandara Internasional Minangkabau - Padang (BIM) sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 143.824 orang. Total jarak pelayanan KA perintis lintas Bandara Internasional Minangkabau - Padang sepanjang 23 km'sp dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 4 frekuensi setiap harinya. Internasional Minangkabau Gambar 1.112 Rangkaian dan Stasiun KA BIM h) KA Perintis Bandara - DJKA (LRT Sumatera Selatan) Angkutan KA perintis lintas B. Sultan Mahmud Badaruddin II - Ogan Permata Indah (OPI) resmi beroperasi dengan kontrak penugasan KA Perintis lintas B. Sultan Mahmud Badaruddin II - Ogan Permata Indah antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT. KAI LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 149
(Persero) dengan Nomor Kontrak 245/LLA.KA/VII/2018 dan KL.701/VII/36/KA-2018 pada tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp86.944.338.000,-. Realisasi jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 917.392 orang. Total jarak pelayanan KA perintis lintas B. Sultan Mahmud Badaruddin II - Ogan Permata Indah (OPI) sebesar 23,4 km dengan frekuensi dan jadwal perjalanan kereta api sebanyak 48 frekuensi setiap harinya. Gambar 1.113 Pengoperasian KA Perintis LRT Sumatera Selatan 3. Kegiatan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Pada Tahun 2018 telah terjadi 16 kali kejadian kecelakaan perkeretaapian (RoA) yang dengan menggunakan perhitungan Rate of Accident merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu: 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ × 1.000.000 Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator melaksanakan inventarisasi jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan kategori anjlogan, tabrakan KA dengan KA dan terguling sedangkan faktor normalisasi perjutaan Km tempuh didapatkan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Penyelenggara Perkeretaapian. Perhitungan Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan rasio kejadian kecelakaan yaitu sebesar 2,99 rasio kecelakaan/ 1 juta km dengan jumlah kecelakaan 139 kejadian dan pada tahun 2018 dengan berbagai upaya peningkatan jumlah kejadian keselamatan yang telah dilaksanakan selama kecelakaan menurun signifikan yaitu sebanyak 123 kejadian dari 139 ini LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 150
kejadian menjadi 16 kejadian. Berikut ini adalah Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) dari tahun 2007 s.d 2018 adalah sebagi berikut: Tahun Jumlah Kecelakaan KM Tempuh RoA (Rate of Accident) 2007 139 46.414.271 2,99 2008 126 47.568.579 2,65 2009 69 48.188.833 1,43 2010 42 48.722.833 0,86 2011 33 50.140.079 0,66 2012 31 65.635.028 0,47 2013 39 53.961.479 0,72 2014 39 60.363.012 0,65 2015 73 63.710.056 1,15 2016 15 63.062.950 0,24 2017 17 66.489.586 0,26 2018 16 66.489.586 0,24 Sumber: Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, 2018 Tabel 4. 1 Rate of Accident (RoA) Transportasi Perkeretaapian Realisasi indikator kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) sebesar 0,24 atau capaian kinerja sebesar 107,69 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,26 Ratio Kecelakaan/1 Juta km. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain: 1) Audit Keselamatan Perkeretaapian dan Safety Assessment; 2) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian; 3) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api; 4) Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian; 5) Sertifikasi, pemeliharaan sertifikat dan ISO Manajemen Mutu 6) Audit dan Inspeksi Keselamatan; In House Training Bidang Rekayasa Struktur Jalan Rel dan Jembatan; 7) Peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian; 8) Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan; 9) Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Perkeretaapian; LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 151
10) Rakor Keselamatan Perkeretaapian; 11) Workshop Preventif Kecelakaan di Bidang Perkeretaapian; 12) Evaluasi Bidang Keselamatan Perkeretaapian; 13) Pemeriksaan Peralatan Penangan Kecelakaan Kereta Api; 14) Bimbingan Teknis Analisis Kecelakaan Kereta Api; 15) Bimbingan Teknis Penanganan Kecelakaan Kereta Api; 16) Program Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kemanan Perkeretaapian; 17) Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Audit dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian; 18) Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; 19) Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian; 20) P4GN Pada Transportasi Kereta Api; 21) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keselamatan Perkeretaapian; 22) Bimbingan teknis bidang perpotongan dan/ persinggungan antara jalurkereta api dengan bangunan lain. Direktorat Perhubungan dianugerahi piagam penghargaan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) atas keberhasilannya menutup 313 cikal bakal perlintasan sebidang KA hanya dalam waktu 2 (dua) bulan di 9 (Sembilan) Daop dan 4 (Empat) Divre pada awal tahun 2018 ini. Piagam penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 4 April 2018 oleh CEO MURI, Jaya Suprana kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian bersamaan dengan diselenggarakannya Workshop Keselamatan Perkeretaapian. Program penutupan cikal bakal perlintasan sebidang merupakan upaya preventif di bidang keselamatan perkeretaapian. Kegiatan ini juga menjadi salah satu program Quick Win Ditjen Perkeretaapian. Jenderal Perkeretaapian Kementerian LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 152
Gambar 1.114 Penyerahan Piagam Penghargaan MURI 5. BIDANG PELAYANAN TRANSPORTASI JABODETABEK Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Perpres mengenai RIT Jabodetabek tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2018 lalu. Dengan demikian kebijakan dan langkah- langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan dengan terpadu berpedoman pada RIT Jabodetabek ini. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas berikut ini disampaikan kegiatan strategis BPTJ yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu : 1. Fasilitasi teknis antar stakeholder dalam penyediaan layanan angkutan umum Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2018 telah memfasilitasi teknis berupa menjembatani antara pihak pengembang dengan pemilik PO (??) dengan melakukan flag off pembukaan rute baru dalam bentuk layanan JR Connexion, JA Connexion, Transjabodetabek premium dan reguler sebanyak 1.266 unit bus. a. Jabodetabek Residence (JR) Connexion Angkutan permukiman merupakan angkutan orang yang disediakan khusus untuk mengangkut para warga penghuni suatu kawasan permukiman dengan bangkitan yang tergolong besar dan belum terlayani angkutan umum dengan baik sehingga pergerakan warganya yang ada mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. JR Connexion merupakan layanan angkutan orang tidak dalam trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 153
tetap. Istilah asing di cetak miring. Pola pergerakan dari angkutan ini bersifat point to point sehingga dapat memangkas waktu tempuh karena tidak melayani transit untuk naik- ini angkutan turunkan penumpang disepanjang perjalanan. Saat permukiman baru diterapkan di wilayah Jabodetabek untuk mengakomodi pergerakan warganya dengan sebutan Jabodetabek Residence Connexion. Gambar 1.115 Flag Off JR Connexion Transjabodetabek Premium dan Sinar Jaya oleh Kepala BPTJ Dari di Grand Wisata Tambun, Kabupaten Bekasi tanggal 27 November 2018 Kegiatan peluncuran JR Connexion di Kawasan Pemukiman Grand Wisata Tambun, Bekasi, merupakan bagian dari program BPTJ untuk mengembangkan layanan angkutan umum massal bus dari Pemukiman ke Jakarta hingga Tangerang. Selain itu juga untuk mengajak masyarakat agar beralih dari moda transportasi pribadi ke angkutan umum. Peluncuran dilakukan oleh Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, dihadiri oleh perwakilan dari Korlantas Polri, Dirkantas Polda Metro Jaya, Dishub Provinsi DKI Jakarta, Dishub Kabupaten Bekasi, pengembang, Operator Bus Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dan Sinar Jaya, Pengembang Kawasan Perumahan serta sejumlah masyarakat di Perumahan Grand Wisata. Kepala BPTJ juga membagikan flyer kepada beberapa pengendara angkutan pribadi yang melintasi gerbang toll Tambun, terkait informasi mengenai rute maupun jumlah armada dari JR Connexion.Rute pelayanan JRC yang tersedia di Jabodetabek saat ini berjumlah 24 lokasi keberangkatan dengan peta jaringan pelayanan sebagai berikut : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 154
b. Gambar 1.116 Peta Jaringan Trayek Jabodetabek Residence Connexion Jabodetabek Airport (JA) Connexion Angkutan pemadu moda sangat diperlukan di kota-kota besar mengingat tingginya kebutuhan perjalanan menggunakan moda udara. Angkutan ini termasuk dalam kategori angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dengan pola perjalanan dari bandara menuju kawasan vital dan sebaliknya. Keberadaan angkutan pemadu moda bandara adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang keluar/masuk bandara mengingat keterbatasan jalan akses bandara sehingga pelayanan yang disediakan oleh angkutan pemadu moda bandara harus sesuai dengan kebutuhan dari para penumpang pesawat baik dari sisi rute, armada, maupun pelayanan selama perjalanan. Jabodetabek Airport Connexion merupakan angkutan pemadu moda yang melayani rute secara langsung dari Bandara Soekarno Hatta menuju kawasan komersil/hotel/permukiman maupun arah sebaliknya. Gambar 1.117 Flag Off JA Connexion Damri Rute Tangerang di Tangerang City Mall oleh Kepala BPTJ ke Bandara Soekarno Hatta tanggal 7 Desember 2018 Peluncuran dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dihadiri oleh perwakilan dari Korlantas Polri, Direktur Utama Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa, Dinas Perhubungan kota Tangerang, dan pengelola Tangerang City Mall. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 155
Kegiatan flag off JA Connexion Damri rute Tangerang (di Tangerang City Mall) ke Bandara Soekarno Hatta dimana Kepala BPTJ juga meninjau ke dalam bus untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam bus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada calon penumpang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi mengenai Peluncuran JA Connexion di Tangerang City Mall yang merupakan bagian dari (BPTJ) untuk program Badan Pengelola Transportasi mengembangkan layanan angkutan umum massal bus dari wilayah Epicentrum Walk Kuningan ke Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga untuk mengajak masyarakat agar beralih dari moda transportasi pribadi ke angkutan umum. Rute pelayanan JAC yang tersedia saat ini berjumlah 51 titik keberangkatan menuju Bandara Internasional Soekarno - Hatta dengan peta jaringan pelayanan sebagai berikut : Jabodetabek Gambar 1. 118 Peta Jaringan Trayek Jabodetabek Airport Connexion c. Transjabodetabek Premium dan Reguler Bus Transjabodetabek Premium dan Reguler dioperasikan untuk melayani beberapa titik-titik di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya. Transjabodetabek Premium memiliki perbedaan dengan bus Transjabodetabek Reguler, mulai dari segi kenyamanan hingga keamanannya. Transjabodetabek Premium para penumpang harus duduk di kursi yang telah disediakan, tidak boleh ada yang berdiri selama perjalanan sampai tujuan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 156
Gambar 1.119 Flag off Transjabodetabek Premium Tangerang City - Kuningan, dihadiri oleh Kepala BPTJ, Direktur Utama PPD, perwakilan kepolisian Kota Tangerang, dan perwakilan Dishub Kota Tangerang. Tanggal 10 Januari 2018 2. Lanjutan Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Terintegrasi Sistem kendali lalu lintas kendaraan atau ATCS adalah pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Sasaran utama kegiatan adalah melaksanakan lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi dengan hasil optimal dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut : Pengadaan dan pemasangan perangkat Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) persimpangan, Pengadaan dan pemasangan Internet Protocol (IP), Pan Tilt Zoom camera (PTZ camera), Pengadaan dan pemasangan fixed IP kamera, Pengadaan dan pemasangan detektor di simpang dan ruas jalan, Pengadaan dan pemasangan Display Informasi Sistem (DIS) dipersimpangan, Pengadaan (FO) dan dipersimpangan, Sewa bandwith jaringan data untuk Comand Center Room (CC Room). pemasangan komunikasi Fiber Optic link
Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan terintegrasi Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada koridor Bekasi dan Bogor. a. Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Bekasi lanjutan pembangunan ATCS Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Bekasi adalah selama 4 (empat) bulan. Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi di Koridor Jalan Raya Bekasi dilakukan pada 18 titik, yaitu: 1) Simpang SMP 2/Unisma 10) Simpang BCP 2) Simpang Rawa Semut 11) Simpang Rawa Panjang LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 157
3) Simpang Masuk Terminal 12) Simpang Kayu Ringin 4) Simpang Keluar Terminal 13) Simpang Kaliabang Pejuang 5) Simpang Bulak Kapal 14) Simpang Sinde 6) Simpang Bank Jabar 15) Simpang Kompas 7) Simpang Pekayon 16) Simpang Exit Cibitung 8) Simpang Mayor Oking 17) Simpang Warung Bongkok 9) Simpang Tol Barat 18) Simpang SGC SEBELUM SESUDAH Gambar 1.120 Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Pada Koridor Jalan Raya Bekasi b. Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Bogor Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Bogor adalah selama 4 (empat) bulan. Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi di Koridor Jalan Raya Bogor dilakukan pada 21 titik, yaitu: 1) Simpang Warung Jambu 4) Simpang Borr 7) Simpang Plaza Pangrango 10) Simpang Ekalosari 13) Simpang Ciawi 16) Simpang PAL UI 19) Simpang Yasmin 2) Simpang Salabenda 5) Simpang IPB II 8) Simpang Terminal Parung 11) Simpang Aspol 14) Simpang PM 17) Simpang Loji 20) Simpang Bubulak 3) Simpang SBJ 6) Simpang bangbarung 9) Simpang Laladon 12) Simpang Sengon 15) Simpang PLN 18) Simpang Semplak 21) Simpang Bojongsari LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 158
SEBELUM SESUDAH Gambar 1.121 Lanjutan Pembangunan ATCS Terintegrasi Pada Koridor Bogor c. Lanjutan Pembangunan Ruang Pusat Kendali Tahap II Tujuan Pembangunan Ruang Pusat Kendali BPTJ II adalah sebagai berikut : 1) Mengganti Link Komunikasi Pada Tahap I, Link Komunikasi antara Ruang Pusat Kendali BPTJ dengan Ruang Pusat Kendali di Dishub Kota Bekasi, Dishub Kota Bogor, Dishub Kota Depok, Dishub Kabupaten Bogor, dan National Traffic Management Centre (NTMC) Polri menggunakan sewa bandwidth jaringan PT. Telkom. Pada Tahap II, dibangun jaringan Fiber Optic (FO) untuk menghubungkan link komunikasi tersebut. Penambahan perangkat Pusat Kendali BPTJ untuk menggantikan modem yang disewa dari PT. Telkom antara lain : a) Manageable Switch-Hub, 8 Port LAN 1000 MB + dual port FO 1000 Mbps b) Switch HUB Link FO 2 Port 1000 Mbps c) Mini - SFP 1.25G TX, Single Mode WDM 1310 / 1550, 40 KM d) Mini - SFP 1.25G RX, Single Mode WDM 1550 / 1310, 40 KM e) Patch Core LC-LC 1,5 M f) Box Terminasi FO 24 Port Rack Mount LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 159
2) Menambah Fasilitas Video Teleconference Penambahan fasilitas bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar Ruang Pusat Kendali, di setiap Ruang Pusat Kendali baik di Ruang Pusat Kendali dan Ruang Pusat Kendali di Dinas-Dinas. 3) Network Video Recorder (NVR) NVR yang dipasang pada Tahap I memiliki kapasitas 128 kanal kamera dan penyimpanan sebesar 24 TB masih mencukupi untuk mengakomodasi penambahan kamera di Tahap II. Gambar 1.122 Ruang Kendali BPTJ tahap II d. Pengoperasian ATCS di wilayah Jabodebek Pengoperasian ATCS tahun 2018 terkoneksi pada wilayah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, dan 4 terminal Tipe A di wilayah Bodetabek Terminal Baranangsiang, dan Terminal Pondok Cabe). Proses pengoperasian ATCS dilakukan dengan cara petugas ATCS melakukan pemantauan melalui kamera CCTV pada CC Room di Ruang Pusat Kendali ATCS BPTJ, jika lanjut terpantau adanya kondisi (kejadian menonjol seperti kemacetan, dan/atau kecelakaan) maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Daerah dan Koordinator telepon dan beberapa petugas BPTJ melakukan Terminal melalui pemantauan langsung ke lapangan. ATCS BPTJ juga melakukan pemantauan pada setiap simpang di wilayah Bodebek yang telah dilengkapi kamera CCTV. Dimana jika terlihat ada pelanggaran lalu-lintas maka petugas ATCS akan menghimbau melalui speaker announcer kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran saat itu (real time). Dengan terkoneksinya ATCS BPTJ dengan wilayah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, dan 4 terminal Tipe A di wilayah Bodetabek (Terminal Poris Plawad, Terminal Jatijajar, Terminal Baranangsiang, dan Terminal Pondok Cabe) maka pihak kabupaten/kota dan koordinator terminal bisa meminta data rekaman yang dibutuhkan ketika terjadi kejadian menonjol di lapangan. (Terminal Poris Plawad, Terminal Jatijajar, lalu-lintas yang memerlukan tindak LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 160
3. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Bodetabek Pada tahun 2018 BPTJ telah melakukan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan di 7 (tujuh) Ruas Jalan Nasional di wilayah Bodetabek termasuk Supervisi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pada ruas jalan di wilayah Bodetabek. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Agustus dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Cigelung - Jasinga. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD (TIANG F) - LPJU - RPPJ - MARKA JALAN 30 BUAH 45 UNIT 2 UNIT 10.280 M' 120 hari b. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Batas Jasinga - Leuwiliang. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD (TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN - RPPJ 46 BUAH 90 UNIT 10 UNIT 15.525 M' 4 UNIT 120 hari c. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Batas Leuwiliang - Abd. Bin Nuh. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD (TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN - RPPJ 18 BUAH 30 UNIT 2 UNIT 6380 M' 4 UNIT 120 hari LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 161
d. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Transyogi. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD (TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN - RPPJ 62 BUAH 130 UNIT 10 UNIT 9040 M' 4 UNIT 120 hari e. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Ciawi - Benda. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD(TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN 26 BUAH 90 UNIT 4 UNIT 7845 M' 120 hari f. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Raya Tajur, Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Kedunghalang. Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD(TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN 18 BUAH 30 UNIT 2 UNIT 6380 M' 120 hari g. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Nasional Ciawi - Puncak Jenis Kebutuhan Jumlah Waktu Pelaksanaan RAMBU OVERHEAD (TIANG F) - LPJU - WARNING LIGHT SOLAR CELL - MARKA JALAN 50 BUAH 90 UNIT 6 UNIT 7455 M' 120 hari LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 162
Gambar 1.123 Pemasangan rambu dan pengecatan marka di Jl. Raya Ciawi 4. Pengelolaan dan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Operasional terminal merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan layanan transportasi angkutan umum sekaligus mengintegrasikan layanan transportasi antar moda, selain itu prasarana seperti terminal juga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan minat masyarakat agar beralih dari kendaraan dalam penyelenggaraannya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A pribadi ke angkutan umum massal. Adapun Pada tahun 2018 dilaksanakan pelimpahan kewenangan pengelolaan terminal penumpang tipe A di wilayah Jabodetabek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan. Beberapa terminal tipe A yang menjadi kewenangan BPTJ adalah sebagai berikut : 1). Terminal penumpang Baranangsiang (Kota Bogor), : nomor BAST tanggal.. legalitas 2). Terminal penumpang Jatijajar (Kota Depok) 3). Terminal penumpang Poris Plawad (Kota Tangerang), 4). Terminal penumpang Pondok Cabe (Kota Tangerang Selatan). Pelimpahan kewenangan kebijakan pengoperasian terminal ini dilaksanakan dengan (BAST) pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Terminal oleh pihak-pihak terkait. penandatanganan Berita Acara Serah Terima LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 163
Gambar 1.124 BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang dari Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Kementerian Perhubungan Gambar 1.125 BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Jatijajar dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Kementerian Perhubungan Gambar 1.126 BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang kepada Kementerian Perhubungan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 164
Gambar 1.127 BAST P3D Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Kementerian Perhubungan b. Lanjutan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Jatijajar (Kota Depok) Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar, dilatarbelakangi dari kondisi prasarana terminal saat diserahkan ke BPTJ yaitu belum adanya jalan akses keluar dan masuk kendaraan yang merupakan salah satu syarat minimal pengoperasian terminal. Proses pembangunan jembatan sebagai akses keluar dan masuk Terminal Jatijajar ini sudah selesai dibangun di tahun 2018 yang terhubung dengan Jl. Raya Bogor SEBELUM PEMBANGUNAN JEMBATAN SUDAH SELESAI PEMBANGUNAN Gambar 1.128 Pembangunan jalan akses keluar masuk Terminal Jatijajar menuju Jl. Raya Bogor Kota Depok sebagai salah satu bagian dari kawasan aglomerasi perkotaan Jabodetabek sudah sewajarnya dikelola secara terintegrasi dalam hal transportasi, sehingga semakin memudahkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan. Pada Desember 2016, Menteri Perhubungan telah melakukan soft launching Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang menjadi percontohan pengelolaan Terminal Tipe A di Indonesia dan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 165
pelayanan diharapkan Terminal Jatijajar dapat menerapkan standar sebagaimana Terminal Tipe A. Selain pembangunan jalan akses keluar dan masuk kendaraan juga dibangun beberapa fasilitas penunjang terminal sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa terminal, diantaranya : 1). Pemasangan papan perambuan (signage); 2). Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di sekitar jalan Raya Bogor menuju Terminal Jatijajar; 3). Penambahan rambu di lingkungan terminal; 4). Penyediaan fasilitas ruang tunggu penumpang; 5). Penyediaan fasilitas ruang peristirahatan sopir; 6). Perbaikan minor pada bangunan terminal; 7). Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); 8). Penyediaan fasilitas umum untuk penumpang di zona-zona pelayanan. Gambar 1.129 Pembangunan Main Gate Terminal Jatijajar 5. Pengaturan Ganjil - Genap a. Peningkatan Kinerja Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Ganjil-Genap Pintu Tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat) Berdasarkan hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 30 Januari 2018, disepakati bahwa perlu adanya pengaturan untuk semua moda transportasi di Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek antara lain berupa: pembatasan jam operasional angkutan barang, pembatasan kendaraan pribadi dan skema ganjil genap dan prioritas angkutan umum. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 166
Gambar 1.129 Kegiatan pemantauan Ganjil-Genap di Lokasi MT Haryono Jaksel Untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Tol Jakarta - Cikampek, maka terdapat tiga paket kebijakan yaitu : 1) Pengaturan jam operasional angkutan barang, pada pukul 06.00 - 09.00 WIB untuk golongan 3, 4 dan 5 (2 arah). Pada hari Senin - Jumat (kecuali hari libur Nasional) 2) Pengaturan kendaraan pribadi melalui Skema Ganjil Genap pada akses gerbang tol prioritas Bekasi Timur dan Bekasi Barat arah Jakarta pukul pukul 06.00 - 09.00 WIB pada hari Senin - Jumat (kecuali hari libur Nasional) 3) Prioritas Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) mulai dari Gerbang Tol Bekasi Timur arah Jakarta dan penyediaan Bus Transjabodetabek Premium pukul 06.00 - 09.00 WIB pada hari Senin - Jumat. Dalam 3 minggu penerapan, terdapat penurunan rata-rata VC (??) Ratio Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebesar 51,29% dan Kenaikan rata-rata VC Ratio JL. KH. Noer Ali (Kalimalang) sebesar 6,61 %. Sementara itu, terdapat peningkatan rata-rata kecepatan Jalan Tol Jakarta- Cikampek sebesar 41,34% dan peningkatan kecepatan rata-rata Jl. KH. Noer Ali (Kalimalang) sebesar 11,66%. Perbandingan Data Transaksi Lalu Lintas Pada Gerbang Tol Bekasi Barat 1, Bekasi Barat 2 dan Bekasi Timur 2 (sebelum dan sesudah penerapan 3 Paket Kebijakan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 167
Gambar 1.130 Perbandingan Data Transaksi Lalu Lintas Pada Gerbang Tol Bekasi Barat 1, Bekasi Barat 2 dan Bekasi Timur 2 (sebelum dan sesudah Penerapan 3 Paket Kebijakan) b. Peningkatan Kinerja Ruas Jalan Tol Jagorawi dengan Penerapan Sistem Ganjil Genap di Akses Masuk Tol Cibubur Setelah dilakukan penanganan kemacetan Tol Jakarta - Cikampek maka prioritas selanjutnya adalah penanganan kermacetan di Tol Jagorawi. Terdapat tiga paket kebijakan penanganan kemacetan Jalan Tol Jagorawi meliputi : 1) Penerapan Skema Ganjil - Genap di Ramp on Cibubur 2 pukul 06.00 - 09.00 WIB setiap hari kerja ( kecuali hari libur nasional) 2) Penerapan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) dari Bogor - Pasar Rebo pukul 06.00 - 09.00 WIB setiap hari kerja (kecuali hari libur nasional) 3) Pengembangan Rute JR Connection di lokasi perumahan Prioritas Legenda Wisata, Citra Grand Cibubur Country, Metland Transyogi dan Cibubur Residence Dalam 3 minggu penerapan kebijakan mampu menurunkan volume lalu lintas dengan rata-rata VC Ratio Jalan Tol Jagorawi sebesar 39%. Sementara itu, terdapat peningkatan rata-rata kecepatan Jalan Tol Jagorawi sebesar 33%. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 168
Gambar 1.131 Rata-rata kendaraan yang dialihkan selama 3 minggu Penerapan Ganjil-Gelap 6. Rekomendasi Teknis Transit Oriented Development (TOD) TOD merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi inter dan antar moda yang berada pada radius 400 meter sampai dengan 800 meter dari simpul angkutan umum masal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran padat dan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang sedang hingga tinggi. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPTJ Nomor PR. 377/AJ.208/BPTJ.2017 tentang Pedoman Teknis Aspek Transportasi Dalam Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal, BPTJ memiliki fungsi memberikan rekomendasi teknis terkait aspek transportasi dalam kawasan beroientasi angkutan umum massal (TOD). Pada tahun 2018 BPTJ telah menerbitkan 4 rekomendasi teknis aspek transportasi dalam kawasan berorientasi angkutan umum massal, sebagai berikut : a. PT. Adhi Persada Properti sebagai penyelenggara Kawasan Berorientasi Transit pada Kawasan Grandhika Jatimulya Bekasi Timur direkomendasikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Menjaga ketersediaan kemudahan akses ke/dari Stasiun LRT bagi penumpang di luar Kawasan Stasiun LRT Grandhika Jatimulya; 2) Menyediakan fasilitas tempat duduk dan pelindung untuk fasilitas pejalan kaki (seperti peneduh, jalur evakuasi, dan lain - lain); 3) Menyediakan penjelasan mengenai fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas; 4) Memisahkan jalur sirkulasi antara kendaraan umum dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi titik konflik; LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 169
b. 5) Menyediakan traffic square sebagai bagian dari Traffic Demand Management dan dibuat penjelasan lebih detail terkait besaran dan desainnya dalam gambar teknis atau DED; 6) Memperhitungkan kebutuhan lebar skybridge yang disesuaikan dengan traffic flow penumpang ke/dari LRT; 7) Menyediakan larangan on street parking di Kawasan Stasiun LRT Grandhika Jatimulya; 8) Memenuhi aspek keterhubungan, aspek pejalan kaki, aspek fasilitas khusus pesepeda, aspek angkutan umum, aspek peralihan moda/pengaturan fasilitas parkir. Gambar 1.132 TOD Jatimulya PT. Graha Tunas Selaras sebagai penyelenggara Kawasan Berorientasi Transit pada Kawasan Gunung Putri / Podomoro Golf View direkomendasikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Bekerjasama dengan operator angkutan umum berbasis rel (LRT) dan operator angkutan umum berbasis jalan yang beroperasi di kawasan TOD tersebut; 2) Menyediakan lahan dan membangun stasiun LRT yang berada di kawasan TOD; 3) Menyediakan lahan, membangun dan memelihara halte dan fasilitas integrasi dengan angkutan umum berbasis jalan; 4) Menyediakan/ memfasilitasi tersedianya angkutan umum massal dari/ke kawasan TOD ke/dari simpul transportasi terdekat; 5) Memenuhi aspek keterhubungan, aspek pejalan kaki, aspek fasilitas khusus pesepeda, Aspek Angkutan Umum, Aspek Peralihan Moda/Pengaturan Fasilitas Parkir. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 170
Gambar 1.133 TOD Gunung Putri c. PT. MRT Jakarta sebagai penyelenggara Kawasan Berorientasi Transit pada Kawasan Dukuh Atas direkomendasikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Bekerjasama dengan operator angkutan umum berbasis rel (PT. KAI, PT. KCI, PT. Raillink, PT. LRT Adhi Karya dan PT. LRT Jakpro) dan operator angkutan umum berbasis jalan (antara lain PT. Transjakarta) yang beroperasi di Kawasan TOD Dukuh Atas; 2) Memfasilitasi tersedianya fasilitas konektivitas antarmoda berupa fasilitas pejalan kaki dan fasilitas khusus pesepeda; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan masterplan dan panduan rancang kota Kawasan TOD Dukuh Atas dengan mengikutsertakan pemilik lahan/ gedung dan operator angkutan umum massal yang beroperasi di Kawasan TOD Dukuh Atas; 4) Memenuhi aspek keterhubungan, aspek pejalan kaki, aspek fasilitas khusus pesepeda, Aspek Angkutan Umum, Aspek Peralihan Moda/Pengaturan Fasilitas Parkir. Gambar 1.134 TOD Dukuh Atas d. PT. Perumnas merupakan penyelenggara Kawasan TOD Rawa Buntu direkomendasikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 171
1) Bekerjasama dengan operator angkutan umum eksisting berbasis rel (KCI) dan operator angkutan umum berbasis jalan yang beroperasi di Kawasan TOD tersebut serta operator angkutan umum berbasis rel ke depannya (LRT); 2) Menyelesaikan pembangunan fase pertama Kawasan TOD Rawa Buntu di Tahun 2019; 3) Menyediakan jaringan jalan lain untuk akses masyarakat apabila dilakukan penutupan U-turn pada SPBU Rawa Buntu; 4) Menyediakan fasilitas akses dari platform menuju tempat transit selain eskalator yaitu berupa tangga; 5) Menyediakan fasilitas konektivitas antarmoda berupa fasilitas pejalan kaki dan fasilitas khusus pesepeda; 6) Menyediakan/memfasilitasi halte dan fasilitas integrasi dengan angkutan umum berbasis jalan; 7) Menyediakan/memfasilitasi tersedianya angkutan umum massal dari/ke Kawasan TOD ke/dari simpul transportasi terdekat; 8) Memenuhi aspek keterhubungan, aspek pejalan kaki, aspek fasilitas khusus pesepeda, Aspek Angkutan Umum, Aspek Peralihan Moda/Pengaturan Fasilitas Parkir. Gambar 1.135 TOD Rawa Buntu Dari 4 (empat) lokasi kawasan berorientasi transit di atas tetap mengacu pada Peraturan Tata Ruang yang berlaku. 7. Pengawasan Kinerja Lalu-Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berorientasi pada aspek, seperti keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan transportasi sangatlah diperlukan terutama dalam hal pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan jalan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 172
Minimum (SPM) yang berlaku. Adapun kegiatan yang dikerjakan pada tahun TA. 2018 adalah sebagai berikut : a. Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Ramp Check) untuk menunjang angkutan Lebaran Pelaksanaan pemeriksaan sarana angkutan dilakukan di Terminal Utama Jabodetabek (Terminal Tipe A) yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lalu lintas batas antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades). Pelaksanaan Ramp Check yang dilakukan oleh BPTJ hanya pada AKAP tanggal 8 Mei s.d 24 Juni 2018. Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan sarana angkutan dilakukan di Terminal Tipe A dan Pool Bus di wilayah Jabodetabek yang berfungsi sebagai tempat dimana setiap bus dapat beristirahat dan menjalani pemeriksaan kendaraan baik sebelum atau setelah menempuh trayek juga sebagai tempat naik-turunnya penumpang bus. Kegiatan dilaksanakan dengan pemeriksaan unsur administrasi, unsur teknis utama serta unsur penunjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai hasil ramp check yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei s.d. 24 Juni 2018, masih ditemukenali adanya ketidakpatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pemenuhan unsur pemeriksaan meliputi unsur administrasi, unsur teknis utama dan unsur teknis penunjang. Berdasarkan data pada periode Ramp Check terdapat 61% kendaraan dinyatakan BELUM LAIK dan sebanyak 39% kendaraan dinyatakan LAIK. Kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan AKAP kurang responsif, lalai melakukan perawatan serta tidak peduli dalam mempersiapkan armada untuk Angkutan Lebaran. Terhadap hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan pembinaan terhadap operator angkutan umum agar lebih peduli terhadap keselamatan penumpang maupun awak angkutan umumnya. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 173
Gambar1.135 Kegiatan Pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan untuk disamakan dengan STNK dan Buku Uji dan Pemeriksaan Kelengkapan Alat Keselamatan untuk menunjang angkutan Lebaran b. Inspeksi Keselamatan Kendaraan guna menunjang pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 Total kendaraan yang dilakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan pada Masa Kesiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tanggal 12 November s.d 17 Desember 2018 di seluruh lokasi sebanyak 1863 unit bus, dengan rincian sebanyak 597 unit bus (32%) memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan dan sebanyak 1263 unit bus (68%) tidak memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan. Berikut adalah tabel detail dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan baik yang diijinkan operasional, peringatan/perbaiki, dilarang operasional, tilang dan dilarang operasional. Tabel II... Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 Gambar I.136 Pemasang stiker Laik Jalan untuk kendaraan yang lulus Ramp Check di Terminal Pulo Gebang LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 174
c. Pengawasan Jabodetabek Residence (JR) Connexion Kegiatan pengawasan terhadap kewajiban ketentuan mengenai perizinan angkutan pemukiman wilayah Jabodetabek dilakukan oleh pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan wilayah pengawasan di pemukiman yang menjadi lokasi pemberangkatan bus JR Connexion. Pengawasan pelaksanaan operasional angkutan pemukiman atau JR Connexion dilakukan di 16 lokasi pemberangkatan dengan masing-masing PO yang berbeda. Berdasarkan hasil data di lapangan, dari kendaraan bus yang sudah beroperasi masih ditemukan unsur administrasi yang belum terpenuhi. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan guna sebagai peringatan kepada masing-masing PO agar dapat memperbaiki kekurangan dari hasil temuan tersebut. (hasil tindak lanjut berupa BA terlampir). Dilakukan penindakan terhadap PO yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan layanan angkutan JRC, yaitu pihak BPTJ memberikan surat teguran kepada PO yang melanggar untuk memenuhi ketentuan aspek dalam ramp check. STUK KP STNK SIM Berlaku KP Pariwisata Habis Masa Berlaku Tidak Ada Terindikasi Palsu 103 5 22 26 25 29 6 108 108 Tabel II... Hasil Pengawasan JR Connexion Gambar 1.137 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan JR Connexion Big Bird LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 175
d. Pengawasan Jabodetabek Airport (JA) Connexion Kegiatan pengawasan terhadap kewajiban ketentuan mengenai perizinan angkutan bandara wilayah Jabodetabek dilakukan oleh pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan wilayah pengawasan di Bandara Soekarno Hatta. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilaksanakan dengan pemeriksaan administrasi, seperti Kartu Pengawasan Angkutan Bandara dan Surat Tanda Uji Kendaraan. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan terkait penyelenggaraan Angkutan Bandara atau Jabodetabek Airport Connexion (JAC), yang dalam hal ini ditinjau dari aspek perizinan dari tiap-tiap kendaraan angkutan bandara tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, didapatkan jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 198 bus dari 6 Perusahaan Otobus (PO). Keenam PO tersebut yaitu, Agra Mas, Big Bird, Damri, Hiba Utama, PPD, dan Sinar Jaya. Berikut adalah jumlah prosentase data total yang sudah dianalisis Tidak Ada 13% Tidak Sesuai 10% Fotocopy 3% Tidak Berlaku 2% Berlaku 72% Berlaku Tidak Berlaku Tidak Ada Tidak Sesuai Fotocopy Gambar II... Prosentase KP Angkutan Bandara Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Bandara yang masih berlaku sebesar 72%, dengan catatan masih mengabaikan asal tujuan trayek yang tertera di KP dengan asal tujuan yang ada di papan bus, sedangkan KP yang Tidak berlaku sebesar 2%, Tidak Ada sebesar 13%, Tidak Sesuai (KP Akap dan Pariwisata) sebesar 10%, dan yang Fotocopy sebesar 3%. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 176
Tidak Berlaku 1% Tidak Ada 2% Berlaku 97% Berlaku Tidak Berlaku Tidak Ada Gambar II... Prosentase STUK Angkutan Bandara Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) Angkutan Bandara yang Berlaku sebesar 97%, Tidak Berlaku sebesar 1%, dan yang Tidak Ada STUK nya sebesar 2%. Setelah diketahui seluruh data total yang akan dianalisis, untuk selanjutnya akan ditampilkan data-data rincian dari masing-masing PO Bus JAC terkait pemenuhan SPM JAC yang dalam hal ini pada konteks administrasi, yaitu STUK dan KP bus JAC. Selain ditampilkan dalam bentuk diagram, akan ditampilkan juga rincian kendaraan bus yang beroperasi dari masing- masing PO supaya lebih jelas antara kendaraan yang sudah memenuhi unsur administrasi dengan yang belum memenuhi unsur administrasi. 8. Disseminasi Informasi Melalui Publikasi Pemberitaan dan Non Pemberitaan Dalam rangka sosialisasi penerapan kebijakan di BPTJ, telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi sebagai berikut : a. Sosialisasi melalui media cetak Gambar 1.138 Pemasangan Sepanduk Ganjil-Genap Asian Games, 7 Agustus 2018 Lokasi : Kemayoran - Jakarta Utara LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 177
Gambar 1.139 Pembagian Flyer Ganjil - Genap Asian Games 2018, 17 Agustus 2018 Lokasi : Hotel Hyatt b. Sosialisasi melalui media elektronik Gambar 1.140 Sosialisasi Ganjil - Genap Asian Games 2018, 4 Agustus 2018 Televisi : Metro TV Gambar 1.141 Sosialisasi Ganjil - Genap Di Pintu Tol Bekasi, 12 Maret 2018 Televisi : JAK TV LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 178
Gambar 1.142 Sosialisasi Ganjil - Genap, Maret 2018 Radio : Trijaya FM c. Sosialisasi melalui media internet : Instagram Gambar 1.143 Sosialisasi Ganjil - Genap, Oktober 2018 Dan Layanan Bus Gratis Asian Games 2018, Agustus 2018 Sosialisasi ini dilakukan agar semua pihak khususnya yang terkena dampak secara langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan ini dapat mengetahui kebijakan ini secara lebih mendalam, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dan tidak ada lagi pihak yang merasa di rugikan. d. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2018 - 2029 (Bandung 12 s.d. 14 September 2018) Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat, yang apabila lambat atau tidak ditangani dengan serius akan menimbulkan dampak LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 179
negatif. Salah satunya adalah terjadi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan kawasan Jabodetabek, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna menghasilkan ide dan gagasan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien, seperti melalui layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan ide dan gagasan untuk mengatasi permasalahan transportasi yang terjadi, khususnya di kawasan Jabodetabek antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Kegiatan ini dihadiri oleh 198 peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek, serta dari pihak Kementerian atau Lembaga, dan Stakeholder terkait. Adapun hasil dari kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1) Dalam mengukur sejauh mana implementasi atau pelaksanaan RIT Jabodetabek, terdapat tolak ukur yang menjadi indikator kinerja utama, yaitu: a) Pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang, b) Waktu perjalanan dari asal-tujuan 1,5 jam pada jam puncak, c) Kecepatan rata-rata 30 km/jam pada jam puncak, d) Cakupan pelayanan angkutan umum di perkotaan 80% dari panjang jalan, e) Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m, f) Setiap daerah punya feeder yang diintegrasi dengan trunk melalui satu simpul. 2) Sumber dan Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan Dalam sosialisasi ini, terkait contoh skema pembiayaan inftrastruktur transportasi perkotaan menghadirkan narasumber team leader dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, Tata Sumirat yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan bidang usaha Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek. Alternatif pembiayaan infrastruktur selain APBN adalah dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan memperhatikan pembagian risiko berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018. Manfaat mekanisme secara KPBU adalah transfer of knowledge, risk sharing, project delivery, dan potensi investasi oleh pihak swasta lain. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 180
Tahapan Proyek KPBU dibagi atas tiga tahap yaitu: Tahap I Perencanaan Proyek Kerjasama yang disertai dengan studi pendahuluan, Tahap II Penyiapan Proyek Kerjasama disertai dengan prastudi kelayakan dan Tahap III Transaksi Kerjasama yang dibuktikan dengan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan/Penjaminan, Pelelangan, dan Perjanjian KPBU, Penjaminan, dan Regres, sesuai dengan Peraturan Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional Nomor 4 tahun 2015. Dalam KPBU, terdapat pentingnya dukungan pemerintah dalam kelayakan proyek yaitu dalam bentuk perizinan, penjaminan, bantuan sector, availability payment, penyiapan proyek, lahan/tanah, koordinasi, dan Validity Gap Fund. 3) Dalam pelaksanaan RIT Jabodetabek ini terdapat kebutuhan integrasi lintas sektor dari segi manajemen lalu lintas, jalan, transportasi umum, dan urban planning yang melibatkan Kementerian-Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, termasuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan para stakeholders terkait. RIT Jabodetabek sebagai acuan dari BPTJ melaksanakan fungsinya, maka BPTJ bertugas mengarahkan kebijakan terintegrasi sesuai dengan 9 (sembilan) pilar dalam RIT Jabodetabek dalam aspek-aspek: a) b) c) d) e) f) Integrasi Prasarana, Integrasi Pelayanan Transportasi, Integrasi Sistem Pembayaran, Integrasi Sistem Informasi, Integrasi Pembiayaan, dan Integrasi Perencanaan dan Kebijakan. tugas pokok dan Gambar 1.144 Sosialisasi Perpres No.55 Tahun 2018 Tentang RIT Jabodetabek tanggal 12-14 September 2018 di Bandung LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 181
e. Menjadi juru penerang (jupen) dalam pameran KAI EXPO 2018 Kegiatan ini dilaksanakan di ICE BSD, Tangerang di Hall 1 dan 2, pada tanggal 02-04 November 2018. Adapun hasil dari kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1) Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Direktur Utama PT. KAI Persero, 2) Berbagai kegiatan diselenggarakan di acara KAI Expo 2018, talkshow railway oleh Profesor Suhono, Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ), LRT Jabodebek, Direksi Adhi Karya, Direksi INKA, Direksi PT Len Industri, Takeshi MITSUI, Deputy Director Singapore Office dari East Japan Railway Company , 3) Pada kegiatan ini BPTJ mensosialisaikan kepada masyarakat terkait tugas dan peran BPTJ dalam mengintegrasikan kebijakan transportasi yang ada di Jabodetabek. Selain juga mensosialisasikan beberapa program-program yang sedang dan akan dilakukan oleh BPTJ. Seperti RIT Jabodetabek, Kebijakan Penanganan Kemacetan di Jakarta-Cikampek, serta Transit Oriented Development (TOD). itu didalam pameran tersebut BPTJ Gambar 1.145 Pameran KAI Expo, di ICE BSD, Tangerang tanggal 02-04 November 2018 9. Capaian TIK BPTJ a. Pengelolaan e-Newsletter e-Newsletter ini merupakan pemberitaan dengan menggunakan media grafis kedalam website BPTJ di (infografis) yang diposting LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 182
Gambar 1.146 Tampilan Website Pengelolaan E-Newsletter b. Pengembangan Portal BPTJ Pengembangan portal BPTJ di alamat dilakukan guna menyelaraskan tampilan dengan portal Kementerian Perhubungan. Pengembangan portal BPTJ juga dimaksudkan guna memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media elektronik yang telah terintegrasi dengan media sosial BPTJ. Sepanjang tahun 2018, portal BPTJ telah dilihat sebanyak 72.784 kali. Gambar 1.147 Tampilan Pengembangan Portal BPTJ LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 183
10. Produk Hukum a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Bekasi (RIT Jabodetabek) Tahun 2018-2029. Gambar 1.148 Perpres No.55 Tahun 2018 Tentang RIT Jabodetabek Gambar 1.149 Kesepakatan bersama antara kementerian perhubungan dengan pemerintah daerah tentang RIT Jabodetabek (Kamis, 15 juni 2017) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 184
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Startegis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek, c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tangerang - Merak, dan Jakarta - Bogor - Ciawi, d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2018 tentang Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang Pada Ruas Tol di Wilayah Jakarta dan Bekasi Selama Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018, e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 185
BAB III KEGIATAN ADMINISTRATIF 1. BIDANG PERENCANAAN a. Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Strategis Kemenhub 2020-2024 Kegiatan Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Strategis Kemenhub 2020-2024 telah dilaksanakan di 2 Lokasi yaitu di DKI Jakarta pada bulan Oktober 2018 dan di Surabaya - Jawa Timur pada bulan November 2018. Gambar 1.1 Kegiatan Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Strategis Kemenhub 2020-2024 terhadap Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan rencana strategis menghasilkan rekomendasi melalui upaya-upaya sebagai berikut: 1) Perlu adanya penguatan kelembagaan di masing-masing sektor perhubungan baik darat, laut, udara dan kereta api agar mampu men- deliver sejumlah proyek strategis 2020-2024, meningkatkan sertifikasi SDM sarana dan prasarana serta pengawasan operasional di lapangan. 2) Perlunya strategi dan kelembagaan khusus untuk pengelolaan pendanaan alternatif yang akan semakin besar kebutuhannya di masa datang. 3) Perlunya upaya serius untuk mengoptimalkan konektivitas jaringan dan pemanfaatan jaringan jalur eksisting agar mampu meningkatkan peran masing-masing moda dalam mewujudkan transportasi multimoda baik barang maupun penumpang serta mendukung PKN/PKW/KSN (KSPN, KEK dan KI). LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 1
2 4) Perlu adanya penanganan dan persiapan khusus terkait rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan, terutama secara teknis dan pengusahaannya dalam hal pembagian peran dengan investor dan Pemda. 5) Perlu adanya upaya strategis untuk memperluas peran seluruh stakeholders' dalam pembiayaan PSO dan keperintisan yang lebih optimal dengan seminimal mungkin pembebanan anggaran kepada negara. 6) Perlunya pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pengembangan SDM transportasi. 7) Perlunya upaya pembaharuan regulasi teknis maupun penyelenggaraan transportasi baik KA, Darat, Laut dan Udara untuk menyesuaikan perkembangan teknologi (inovasi terapan) bidang transportasi dan kebutuhan di masa mendatang. b. Penyusunan Rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional telah dilaksanakan di 2 Lokasi yaitu di DKI Jakarta pada bulan Oktober 2018 dan di Yokyakarta - Jawa Tengah pada bulan November 2018 dengan Tema yang diusung dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) ini adalah "Membangun Konektivitas Transportasi di Indonesia dengan Konsep Klaster" Gambar 1.2 Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional di DKI Jakarta dan di Yogyakarta Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional sebagai indikasi tidak lanjut yang harus dilakukan dalam rangka implementasi dan aplikasi terhadap rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional menghasilkan suatu rekomendasi yaitu: 1) Kebijakan pembangunan transportasi dan dilanjutkan operasional layanan transportasi merupakan kebijakan lintas sektor terutama dengan pihak Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pihak Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan maupun Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian PU PR, sehingga koordinasi memegang peranan penting; | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
2) Dukungan dari dokumen tata ruang mutlak diperlukan sebagai dasar pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Oleh karena itu, operasional layanan transportasi, terutama untuk daerah-daerah yang belum mempunyai layanan moda transportasi sebelumnya perlu didukung dengan kebijakan tata ruang, baik melalui review Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Tata Ruang Kabupaten/Kota yang ada; 3) Konektivitas Nasional akan berjalan dengan BAIK jika didukung dan bersinergi secara baik antara sektor terkait, karena Konektivitas Nasional bukan semata-mata bicara infrastruktur dan layanan sektor perhubungan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari sektor lain (listrik, migas, energi dan tehnologi informatika); 4) Untuk mencapai sistem transportasi nasional yang optimal, perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang transportasi yang berstandar internasional dan keterpaduan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan tingkat Kementerian dan Daerah. transportasi di infrastruktur 5) Untuk lebih mendetailkan apa yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Transportasi Tataran Nasional, maka perlu adanya kajian lanjutan berupa Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN) yang nantinya akan lebih memperjelas terkait kebutuhan sarana, prasarana maupun dukungan SDM dan juga pendanaan. c. Penyusunan Grand Design Pembangunan Indonesia Wilayah Pulau Bali, NTB dan NTT Sesuai dengan Kebijakan Utama & Prioritas Pembangunan dalam RPJM Tahun 2015-2019 maka Pembangunan transportasi diarahkan untuk terintegrasi dengan moda lainnya sehingga pembangunan transportasi diarahkan dalam suatu paket yang komprehensif strategisnya pembangunan sektor transportasi di Indonesia maka dirasa pentingnya penyusunan Grand Desain Pembangunan Transportasi Indonesia di wilayah Pulau Bali, NTB dan NTT guna mengidentifikasi kegiatan - kegiatan pembangunan transportasi yang strategis dan sesuai dengan Nawa Cita serta mewujudkan pembangunan transportasi laut (Tol Laut) sebagai backbone transportasi yang terintegrasi antara sektor darat, KA dan udara melalui penerapan sistem transportasi multimoda. Grand Design Pembangunan Transportasi wilayah Pulau Bali, NTB dan NTT diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perhubungan. (blocked). Mengingat Penyusunan Grand Design Pembangunan Indonesia Wilayah Pulau Bali, NTB LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 3
4 dan NTT dihasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Fungsi penggerak ekonomi, khususnya pariwisata, dan sekaligus sebagai media pemerataan pembangunan dan mitigasi bencana perlu dikedepankan dalam kebijakan dan pengembangan jaringan transportasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. 2) Pembagian peran antarmoda di Bali dan Nusa Tenggara perlu dioptimalkan dengan jaringan jalan nasional dan angkutan penyeberangan sebagai backbone yang didukung oleh pelayanan KA dan angkutan jalan. Adapun moda laut dan udara menjadi moda utama transportasi antar pulau masing-masing untuk barang dan penumpang khususnya dalam mendukung pengembangan potensi utama di bidang pariwisata dan peternakan. 3) Pengembangan sistem transportasi di Bali dan Nusa Tenggara perlu secara isu terkait pariwisata, potensi ekonomi, bencana, baik merespons kesenjangan ekonomi dan wilayah, serta isu gender dan lingkungan. 4) Pemenuhan standar teknis dan standar pelayanan perlu dijadikan sebagai target utama bagi pengembangan sarana dan prasarana transportasi di Bali dan Nusa Tenggara. 5) Untuk menciptakan keterpaduan dalam kebijakan maupun implementasi pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di Bali dan Nusa Tenggara perlu dikembangkan kelembagaan minimal dalam bentuk forum koordinasi. 6) Perlu diidentifikasi lebih lanjut mengenai kebutuhan pembiayaan serta penjadualan implementasi dari masing-masing rencana pengembangan sistem transportasi di Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan Penyusunan Grand Design Pembangunan Indonesia Wilayah Pulau Kalimantan dihasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Transportasi yang direncanakan haruslah Transportasi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 faktor yaitu: a) Keadilan sosial (social equity), dengan berbagai indikator yang perlu diantisipasi yaitu masalah (mobilitas dan keselamatan), bahaya gaya hidup pasif yang tidak sehat, pemisahan (severance) komunitas dan invasi ruang. transportasi b) Keberlanjutan dari aspek lingkungan dan teknologi, dengan berbagai indikator yang perlu diantisipasi yaitu kehilangan ruang hijau dan habitat, polusi dan kebisingan, pemborosan energi dan pemanasan global. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
c) Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai indikator yang perlu diantisipasi yaitu Pemborosan biaya transportasi (waktu, biaya operasi kendaraan), Penurunan produktifikas masyarakat dan daerah dan Kurangnya Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. 2) Teknologi yang dipilih adalah yang memberikan dampak terhadap lingkungan yang rendah, efisiensi yang tinggi dan keberlanjutan, oleh karena itu diusulkan untuk mengembangkan transportasi dengan teknologi. 3) Transportasi sungai dan danau akan menjadi salah satu penunjang utama atau tulang punggung transportasi di Pulau Kalimantan. Untuk menjaga keberlangsungan, keberlanjutan transportasi sungai, maka kedalaman alur sungai dan kedalaman air sungai perlu dijaga dengan mengendalikan erosi dan membuat serta mengimplementasikan tata ruang yang berpihak pada transportasi sungai, antara lain dengan menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat berfungsi secara maksimal, menjaga hutan, menjaga daya serap air, dan mengendalikan erosi. Selain itu transportasi sungai harus didukung dengan teknologi yang sesuai untuk menjamin transportasi sungai yang handal, selamat dan efisien. 4) Untuk menciptakan transportasi berkelanjutan yang terintegrasi sangat penting untuk diwujudkan hal berikut: a) Terdapat pembagian peran mode share pada penggunaan transportasi yang ada di Wilayah Pulau Kalimantan baik untuk angkutan penumpang mapun angkutan barang dan lompatan peningkatan peran dan kapasitas angkutan publik. b) Terdapat sinergitas atau keterpaduan berbagai moda pada semua simpul baik bandar udara, terminal bus, stasiun kereta-api dan pelabuhan sungai, danau dan laut. lompatan tingkat konektivitas, dan 5) Pembangunan transportasi di Wilayah Kalimantan harus dilaksanakan secara bersinergi untuk berbagai moda, baik infrastruktur maupun jaringan pelayanan dengan pentahapan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 meliputi jangka menengah dan jangka panjang. jaringan 6) Perlu ada jaringan dan kapasitas pelayanan angkutan publik baik untuk yang antar kota maupun untuk yang perkotaan, baik dengan angkutan publik jalan maupun angkutan publik kereta api. lompatan peningkatan kapasitas LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 5
6 7) Angkutan penumpang perkotaan atau transportasi publik antar kota sangat penting untuk dikembangkan. Selain untuk mengurangi dan mencegah kemacetan yang terus bertambah di masa mendatang, transportasi publik perkotaan merupakan salah satu kunci keberhasilan jaringan transportasi umum atau transportasi publik antar kota dengan berbagai moda yang lain, seperti bis, kereta, angkutan sungai, angkutan laut dan angkutan udara. 8) Selain itu transprotasi publik perkotaan yang baik akan membentuk kota yang layak huni, kualitas hidup yang lebih baik, masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu pengembangan angkutan penumpang perkotaan merupakan keharusan. 9) Untuk mewujudkan transportasi perkotaan perlu kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 10) Rencana trase jaringan atau jalur kereta api di Pulau Kalimantan melewati lahan gambut sehingga diusulkan adanya perubahan trase jalur kereta api yang menghindari lahan gambut tersebut. Usulan pengalihan trase jalur kereta api rencana untuk menghindari lahan gambut tersebut sekaligus memperhatikan kemiringan lereng, menghubungkan berbagai kota dan menghindari sungai (supaya tidak memerlukan jembatan). Namun demikian, usulan ini perlu dikaji lagi lebih mendalam dalam studi kelayakan. 11) Untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kapasitas pelayanan angkutan barang, maka perlu dikawal pembangunan jaringan transportasi (ruas maupun simpul), untuk transportasi sungai dan danau, jalur dan stasiun kereta api, rute angkutan barang di jalan, terminal angkutan barang, pelabuhan dan rute transportasi laut dan bandar udara dan rute transportasi udara, sesuai dengan mode-share-nya. 12) Grand Design ini perlu ditindaklanjuti untuk penyesuaian Rencana Induk Transportasi untuk masing-masing sub sektor, Tatrawil untuk masing- masing propinsi dan studi kelayakan di bidang teknologi, ekonomi, dan lingkungan. d. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan dari KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan sosialisasi PM 112 Tahun 2017 telah dilaksanakan di 2 lokasi yaitu di Bandung - Jawa | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Barat pada Bulan Agustus 2018 dan Serpong - Banten pada Bulan Oktober 2018. Dengan dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017, diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan proses perencanaan transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan secara menyeluruh, terpadu (komprehensif-integral) komponen dan unsur-unsurnya dalam satu kesatuan sistem serta terkait dengan Tatanan Makro Strategis Perhubungan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta merupakan proses yang berkesinambungan, rasional, kontekstual dan terukur secara kuantitatif. Penyusunan PM 112 tahun 2017 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan perundang-undangan yang tercantum dalam peraturan terdahulu di bidang perhubungan, investasi dan keuangan, infrastruktur serta sumber daya dan lingkungan. Selain itu, terdapat pula kelemahan pada KM 31 Tahun 2006, yaitu ketidakjelasan definisi permasalahan akibat terlalu luasnya kerangka pikir yang bersifat normatif sehingga dianggap tidak fleksibel dan menyulitkan dalam pengimplementasiannya. Muatan dalam perubahan KM 31 Tahun 2006 menjadi PM 112 Tahun 2017 antara lain : 1) Terdapat penambahan 3 (tiga) aspek perencanaan yang menjadi fokus perhatian penting dalam perencanaan transportasi, yaitu integrasi, sinergisitas dan efisiensi. 2) Penyederhanaan kerangka pikir sistem perencanaan pembangunan perhubungan (SP3). 3) Penyerdehanaan dokumen perencanaan dari beberapa cetak biru menjadi rencana induk. Gambar 1.3 Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi PM 112 Tahun 2017 di Bandung- Jawa Barat dan Di Serpong-Banten e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 7
Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 sebesar Rp. 52.661.582.124.000,-, dimana terdapat penambahan pagu yang berasal dari luncuran PHLN/ SBSN sebesar Rp. 4.307.887.676.000,- dan penambahan PNBP/ BLU sebesar Rp. 150.585.022.000,- dengan rincian setiap Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: Tabel 1.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2018 (Rp. 000) No. Unit Kerja Eselon I Jumlah 1. 2. 3. 4. Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp. Rp. Rp. Rp. 580.135.964 106.110.822 4.660.807.881 14.410.773.422 5. 6. 7. 8. 9. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Balitbang BPSDMP BPTJ Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 9.172.206.523 18.793.857.989 143.830.906 4.589.114.362 204.744.255 Total Rp. 52.661.582.124 f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 sebesar Rp. 41.554.917.054.000,- dengan rincian setiap Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: Tabel 1.2. Alokasi Total Anggaran Tahun 2019 (Rp. 000) No. Unit Kerja Eselon I Jumlah 1. 2. 3. 4. Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp. Rp. Rp. Rp. 701.230.745 107.671.530 4.013.041.163 10.311.153.289 5. 6. 7. 8. 9. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Balitbang BPSDMP BPTJ Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 7.194.866.668 15.167.603.688 3.758.406.165 138.253.242 162.690.564 Total Rp. 41.554.917.054 8 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
g. Rakor penyusunan RKA Sekjen Tahun 2019 Pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan. Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Sekretariat Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian lingkungan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, koordinasi dan penyusunan aset perundang-undangan Kementerian Perhubungan, serta koordinasi pelaksanaan investigasi serta penelitian kecelakaan transportasi. peraturan dan pengelolaan Jenderal membutuhkan koordinasi untuk keterpaduan dan Sekretariat harmonisasi perencanaan yang terkait langsung dengan penyusunan program dan anggaran yang dibiayai dengan APBN. Dengan pertimbangan tersebut, Jenderal Kementerian maka Perhubungan Tahun 2019 dinilai sangat penting dan perlu dilaksanakan sehingga dapat tercipta keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam Penyusunan RKA Kementerian Perhubungan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan secara berkesinambungan. Adapun rincian pagu alokasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019 sebesar Rp. 701.230.746.000,- dengan rincian setiap Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai berikut: kegiatan Penyusunan RKA Sekretariat Tabel 1.3. Alokasi Total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019 BELANJA OPERASIONAL BELANJA NON OPERASIONAL NO UNIT ESELON II BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG MENGIKAT BELANJA BARANG TIDAK MENGIKAT BELANJA MODAL 1 Biro Perencanaan 0 2.221.258 23.441.492 2.530.000 2 Biro Kepegawaian dan Organisasi 0 1.385.635 25.534.385 1.024.384 3 Biro Keuangan 0 1.830.257 18.184.409 0 4 Biro Hukum 0 1.247.305 16.691.928 95.000 5 Biro Umum 69.282.473 58.590.147 55.802.874 195.284.854 6 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 0 3.242.243 36.764.539 619.800 7 Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN 0 1.130.000 10.905.744 5.327.500 8 Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 1.743.513 1.996.090 12.221.003 4.199.218 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 9 JUMLAH 28.192.750 27.944.404 20.014.666 18.034.233 378.960.348 40.626.582 17.363.244 20.159.824
Internasional 9 10 Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan 3.489.196 3.389.624 2.265.334 27.701.270 6.759.211 14.184.276 1.825.800 15.853.269 11 Mahkamah Pelayaran 4.542.439 3.968.652 6.924.011 0 12 Komite Nasional Keselamatan Transportasi 10.018.091 9.041.316 21.537.035 625.777 13 Atase Perhubungan JUMLAH 0 92.465.336 12.809.395 127.428.902 5.000.000 253.950.906 0 227.385.602 h. Rakor penyusunan RKA-KL tahun 2019 Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang membawahi sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian beserta badan-badan penunjangnya dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang jumlahnya ratusan serta mempunyai garis koordinasi dengan unit kerja bidang transportasi (Dinas Perhubungan) di Pemerintah Daerah baik pada tataran Propinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai tantangan yang cukup besar dalam hal keterpaduan dan harmonisasi perencanaan yang terkait langsung dengan penyusunan program dan anggaran yang dibiayai dengan APBN dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi secara komprehensif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sektor Transportasi antara seluruh unit perencanaan pada segala tataran baik di pusat (Kementerian Perhubungan) maupun di UPT dan Dinas Perhubungan Propinsi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2019 sangat penting dan perlu dilaksanakan sehingga dicapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam Penyusunan RKA Kementerian Perhubungan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan secara berkesinambungan. 10 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 14.339.541 61.128.439 15.435.102 41.222.219 17.809.395 701.230.746
i. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perhubungan dalam Penyusunan Program Tahun 2019 Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 dan Rencana Program dan Kegiatan Jangka Menengah Tahun 2015- 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka disusun Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perhubungan tahun 2019 dengan mengacu kepada agenda kerja pada masing- masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang perlu diselesaikan pada tahun 2019. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perhubungan tahun 2019 ini diharapkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 di lingkungan Kementerian Perhubungan, maupun Rencana Program dan Kegiatan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat dijabarkan secara terpadu, terarah dan terintegrasi sehingga output dari masing-masing program/kegiatan dapat tercapai secara optimal dan terukur. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan yang secara umum. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perhubungan tahun 2019 memuat kebijakan sasaran dan target kegiatan Kementerian Perhubungan serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program kerja yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kerja Tahunan tersebut diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2019. j. Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Aplikasi KRISNA dalam Rangka Penyusunan RKA-KL TA 2019 Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Indonesia menggunakan cara Negara adalah agar penganggaran di penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome). Dalam prakteknya, penerapan penganggaran berbasis kinerja di berbagai negara cukup bervariasi, namun ada suatu pola yang sama yang merupakan pondasi atau substansi utama dari sistem penganggaran berbasis kinerja tersebut, yaitu: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 11
1) Adanya rencana strategis (strategic plan) yang memuat kondisi yang ingin dicapai (berbasis pada hasil (outcome) dan strategi pencapaiannya berdasarkan kerangka logika yang jelas, relevan dan terukur; 2) Sistem evaluasi yang kredibel yang mampu mengukur capaian atas pelaksanaan rencana strategis di atas sehingga menghasilkan informasi kinerja yang valid; dan 3) Rencana strategis dan informasi kinerja yang valid di atas menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Pemerintah bertekad bahwa mulai tahun anggaran 2016, akan dijalankan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) secara penuh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut di atas. Penerapan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) ini akan diawali denganpenataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur. Adanya perubahan pendekatan KRISNA (Kolaborasi Perencanaan Dan Informasi Kinerja Anggaran) yang sebelumnya bernama Arsitektur & Informasi Kinerja (ADIK) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lebih berorientasi pada internal organisasi menjadi outcome-based yang bersifat customer-oriented sehingga perlu dilakukan antisipasi bersama dalam bentuk Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Aplikasi Krisna Dalam Rangka sehingga Penyusunan RKA-KL TA. 2020 Kementerian Perhubungan pembangunan/pengembangan prasarana transportasi kedepan berbasis pada outcomes pelayanan dan keselamatan yang terukur, efektif, efisien dan tepat waktu. k. Pendampingan dan Penerapan Aplikasi E-Planning Guna mendukung penganggaran berbasis kinerja dan menyederhanakan proses perencanaan Program/Kegiatan di lingkungan kementerian, Kementerian Perhubungan berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi E-planning yang telah dibangun di tahun 2014 yang berbasis online untuk menunjang fungsi perencanaan dan penganggaran dalam 1 (satu) perangkat lunak yang terpadu. E-planning ditujukan untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan system terpadu berbasis online. Dengan E-planning diharapkan efisiensi penggunaan dan juga hasil kerjanya dapat dimonitoring secara cepat dan akurat. Selain sebagai dukungan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, e-planning diharapkan dapat 12 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
mensinkronisasikan proses perencanaan dan penganggaran antar subsektor yaitu Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Penunjang, memperpendek rentang kendali perencanaan dan harus terintegrasi dengan Analisa Standar Biaya (ASB) suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimasi kesepakatan antara eksekutif dan legislative untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Aplikasi E-planning yang telah dibangun di tahun 2014 berbasis online ini kemudian sudah disempurnakan pada tahun 2016 dan akan disosialisasikan dan diuji coba implementasinya pada tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mensosialisasikan prosedur E-Planning beserta implementasinya maka perlu dilaksanakan workshop/sosialisasi dan pendampingan aplikasi E-Planning. l. Review Standar Biaya Keluaran Kementerian Perhubungan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga pasal 5 ayat (1) mengamanatkan Penganggaran berbasis Kinerja digunakan untuk menunjukkankejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program dan kejelasan penanggungjawab pencapaian Kinerja sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penggunaan anggaran secara terukur. Lebih lanjut pada ayat (3) dinyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Salah satu alat/pedoman agar pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien adalah Standar Biaya, baik yang berupa Standar Biaya Umum (SBU) yang saat ini disebut sebagai Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 13
Keuangan Republik Indonesia 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Adapun definisi SBK mengalami perubahan dari Standar Biaya Khusus menjadi Standar Biaya Keluaran. Standar Biaya Keluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output). Penetapan SBK ditingkat keluaran tersebut semata-mata demi menjamin kesesuaian dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada kegiatan restrukturisasi program dan kegiatan termasuk output/keluarannya. Penetapan SBK di level keluaran tersebut juga dimaksudkan agar sejalan dengan evaluasi kinerja yang akan dilakukan atas capaian keluaran berkenaan di akhir periode pelaksanaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga Non Kementerian diminta untuk menyampaikan standar biaya di lingkup kegiatan masing-masing. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan perlu menyusun Standar Biaya kegiatan pembangunan sektor transportasi sebagai dasar penentuan harga satuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan. m. Kebijakan Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Pada tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) jenis pelayanan jasa yang disusun diantaranya: 1) 7 (Tujuh) kebijakan terkait penyusunan pentarifan Badan Layanan Umum (BLU); 2) 3) 4) 5) 6) 2 (dua) penetapan kebijakan pentarifan jasa kepelabuhan; 3 (tiga) penetapan kebijakan pentarifan jasa Kebandarudaraan; 1 (satu) peraturan terkait Kontrak Penyelenggaraan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (PSO) Tahun Anggaran 2019; 1 (satu) peraturan terkait Kontrak Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Perintis Tahun Anggaran 2019; 2 (satu) peraturan terkait Kontrak Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2019. n. Analisa Dan Evaluasi 1) Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan 14 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Pada Tahun Anggaran 2018 KemenPAN dan RB telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan untuk tahun penilaian 2017, dimana pada tanggal 26 Februari 2018 KemenPAN dan RB mengeluarkan hasil penilaian tersebut. Secara series rincian penilaian tahun 2013 s.d 2017 sebagai berikut: Tabel 1.4 Rekapitulasi Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan NO. KOMPONEN 2013 TAHUN PENILAIAN 2014 2015 2016 2017 1. Perencanaan Kinerja 25.47 26.42 20,19 21,58 22,88 2. Pengukuran Kinerja 14.33 14.43 16,02 16,16 16,54 3. Pelaporan Kinerja 11.11 11.18 10,28 10,99 11,05 4. Evaluasi Kinerja 7.68 7.55 7,04 7,57 7,58 5. Capaian Kinerja 11.14 12.22 14,98 12,33 12,39 Total 69.73 71.80 68,51 68,63 70,44 Kategori B B B B BB Peningkatan nilai AKIP Kementerian Perhubungan merupakan kerja keras seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan. Berdasarkan tabel capaian penilaian sakip diatas dapat dilihat dari tahun 2013 s.d 2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun naik sebesar 0,28%. Berdasarkan Peraturan KemenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Inspektorat Jenderal Kemenhub telah melakukan Pemerintah (SAKIP), evaluasi atas implementasi SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kemenhub Tahun 2017. Sekretariat Jenderal selaku Eselon I mendapatkan penilaian sebesar 92,07 (AA), dimana mengalami kenaikkan 14,81 % dibandingkan tahun 2016 sebesar 80,19 (A). Adapun rincian series penilaian tersebut sebagai berikut: Tabel 1.5 Rekapitulasi Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal NO. 1. KOMPONEN Perencanaan Kinerja 2014 33,80 TAHUN PENILAIAN 2015 22,50 2016 22,58 2017 26,22 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 15
2. 3. Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja 19,63 12,89 17,81 12,35 20,63 12,73 4. 5. Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja 9,50 17,40 8,35 15,93 8,00 14,25 Total Kategori 93,22 AA 79,95 BB 80,19 A o. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Prasarana dan sarana transportasi dalam menunjang aktivitas suatu wilayah jasa perlu direncanakan secara terpadu guna mewujudkan penyediaan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Agar penyelenggaraan layanan jasa transportasi dapat terwujud dalam satu kesatuan tatanan transportasi yang andal dan berkemampuan tinggi, maka dalam proses perencanaan transportasi perlu memperhatikan manfaat atau outcome dari pembangunan tersebut. Dengan semakin tingginya tingkat aktivitas dan mobilitas arus barang dan manusia seirama dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta suksesnya program peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan migas maka fungsi dan peranan transportasi menjadi semakin penting. Evaluasi Manfaat APBN 2017 dan Monitoring APBN 2018 ini akan dilakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan fisik (contoh: pemanfaatan pembangunan ataupun perpanjangan landasan dan pengaruhnya terhadap perkembangan arus kunjungan kapal/pesawat terbang, penumpang, barang, pelayanan dan keselamatan; efisiensi dan efektifitas dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara multi years/berkelanjutan) maupun terhadap kegiatan studi (contoh pemanfaatan dan aplikasi dari hasil studi untuk kelancaran pelaksanaan tugas) yang dinyatakan secara terukur. dermaga, pembangunan lapangan terbang Dalam pelaksanaan evaluasi manfaat APBN 2017 dan monitoring tahun 2018 dilakukan melalui uji petik pada lokasi pembangunan infrastruktur yang meliputi wilayah perbatasan dan daerah tertinggal serta destinasi pariwisata antara lain di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. p. Kegiatan Pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan dan kelancaran Program-Program Isu penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan pengendalian Prioritas Nasional 16 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 24,38 14,16 7,56 19,76 92,07 AA
Strategis, Presiden telah membentuk Kantor Staf Presiden (KSP). Kantor Staf Presiden merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program-Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Pada tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan yang dipantau oleh KSP, yaitu: 1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri dari 26 (dua puluh enam) kegiatan di antaranya: a) 5 (lima) kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api, meliputi: (1) Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (MYC 2017-2018); (2) Pembangunan Jalur KA Layang di Kota Medan antara Medan - Bandar Khalipah Baru (MYC 2015-2018); (3) Pembangunan jalur KA Rantauprapat - Duri - Pekanbaru; (4) Pembangunan Prasarana LRT di Provinsi Sumatera Selatan (MYC 2016-2018); (5) High Speed Train Jakarta - Bandung. b) 9 (Sembilan) kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota (Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 56 Tahun 2018), meliputi : (1) Pembangunan Jalur KA lintas Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan); (2) Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera); (3) Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera); (4) Kereta Puruk Cahu - Bangkuang; (5) Double Track Lintas Selatan Jawa; (6) High Speed Train Jakarta - Bandung; (7) Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Duri -Pekanbaru; (8) Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta - Kulon Progo; (9) Kereta Api Jakarta - Surabaya. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 17
18 c) 7 (Tujuh) kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota (Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 56 Tahun 2018), meliputi: (1) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South; (2) Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman); (3) Elevated Loopline (4) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi; (5) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta (LRT Kelapa Gading - Velodrome) (6) Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang); (7) Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo (MYC 2017 - 2019). 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan di Janji Presiden 2018 antaranya: a) 12 (Dua belas) kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, meliputi: (1) Bandar Udara Tambelan; (2) Bandar Udara Muara Teweh; (3) Bandar Udara Siau; (4) Bandar Udara Kabir; (5) Bandar Udara Sultan Baabullah; (6) Bandar Udara Tjilik Riwut; (7) Bandar Udara Sibisa; (8) Bandar Udara H.A.S Hanandjoedin; (9) Bandar Udara Abdurrahman Saleh; (10) Banda Udara Komodo; (11) Bandar Udara Matahora; (12) Bandar Udara Pitu. b) 2 (Dua) kegiatan Pembangunan Bandar Udara (Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 58 Tahun 2017), meliputi: (1) Bandar Udara Sultan Babullah, Ternate; (2) Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya. c) 6 (enam) kegiatan Transportasi Udara Penunjang Pariwisata, meliputi: (1) Bandar Udara Sibisa; (2) Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin; (3) Bandar Udara Abdul Rahman Saleh, Malang; (4) Bandar Udara Komodo; | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
(5) Bandar Udara Matahora; (6) Bandar Udara Pitu. 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdiri dari 3 kegiatan di antaranya: (1) Pembangunan Kapal Perintis Penumpang, Barang dan Ternak, Pembangunan Kapal Perintis sebanyak 15 (lima belas) unit kapal Kontainer 100 teus; (2) Pembangunan Laut berupa Penyelesaian - Pembangunan Fasilitas Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Pelabuhan Laut Subi- Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan CPO Maloy; Fasilitas Pelabuhan (3) Penyelenggaraan angkutan kapal barang di laut (Tol laut) melalui mekanisme lelang (6 Trayek), dan Penyelenggaraan angkutan barang di laut (Tol laut) melalui meknisme penugasan (7 Trayek); q. Kegiatan Pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pada sektor transportasi terdapat 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang tercantum dalam Perpes nomor 56 Tahun 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari: 1) 9 (sembilan) kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota, meliputi: (a) Pembangunan Jalur KA lintas Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan); (b) Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera); (c) Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera); (d) Kereta Puruk Cahu - Bangkuang; (e) Double Track Lintas Selatan Jawa; (f) High Speed Train Jakarta - Bandung; (g) Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Duri -Pekanbaru; (h) Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta - Kulon Progo; (i) Kereta Api Jakarta - Surabaya. 2) 7 (Tujuh) kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota, meliputi : (a) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South; (b) Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman); (c) Elevated Loopline LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 19
20 (d) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi; (e) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta (LRT Kelapa Gading - Velodrome) (f) Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang); (g) Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo (MYC 2017 - 2019). 3) 3 (Tiga) kegiatan Revitalisasi Bandar Udara, meliputi: (a) Bandara Sultan Babullah, Ternate, Provinsi Maluku Utara; (b) Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah; (c) Bandara Syamsuddin Noor, Provinsi Kalimantan Selatan. 4) 3 (tiga) kegiatan Pembangunan Bandar Udara baru, meliputi: (a) Bandara Kertajati, Provinsi Jawa Barat; (b) Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta; (c) Bandara Kediri, Provinsi Jawa Timur. 5) 1 (satu) kegiatan Pembangunan Bandar Udara Strategis Lainnya, yaitu Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 6) 10 (sepuluh) kegiatan Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas, meliputi: (1) Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara; (2) Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; (3) Pelabuhan KEK Maloy, Provinsi Kalimantan Timur; (4) Inland Waterways/CBL Cikarang - Bekasi Laut Provinsi Jawa, Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat; (5) Pembangunan Pelabuhan Patimban, Provinsi Jawa Barat; (6) Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, Provinsi Papua Barat; (7) Makassar New Port, Provinsi Sulawesi Selatan; (8) Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Provinsi Sulawesi Tengah; (9) Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing, Provinsi Kalimantan Barat; (10) Pengembangan Pelabuhan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional tersebut, telah diterbitkan Instruksi Menteri Perhubungan nomor IM 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Monitoring Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Aplikasi e-PSN dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KP.865 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek- proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Sebagaimana tercantum dalam | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Aplikasi e-PSN sebagai sarana bagi penanggung jawab PSN untuk melakukan update pelaporan PSN setiap 2 (minggu) sekali sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam IM 19 Tahun 2017. r. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Arahan dan instruksi Menteri Perhubungan terkait target pencapaian nilai "A" untuk hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB), dan seiring telah dicapainya opini BPK atas Pengelolaan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dengan status capaian "Wajar Tanpa Pengecualian", menjadi cambuk bagi Kementerian Perhubungan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja dalam rangka penerapan good governance di Kementerian Perhubungan. untuk terus Terbitnya revisi peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi seluruh Pemerintah tentunya memberikan dampak bagi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 21
Kementerian/Lembaga untuk mengadopsi peraturan-peraturan dimaksud dan kemudian diterapkan dalam suatu Peraturan Menteri Perhubungan berisi petunjuk teknis penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dengan adanya Permenhub di atas, dirasa perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan penyusunan komponen yang terdapat dalam SAKIP di unit kerja lingkungan Kemenhub yang mempunyai kewajiban menyusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Akuntabilitas Kinerja Perhubungan ini adalah diharapkan adanya kesamaan pandang/pendapat di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun komponen SAKIP yang in line dengan SAKIP Kementerian Perhubungan. Disamping itu kontribusi dan kesesuaian Indikator Kinerja masing-masing unit kerja secara berjenjang hingga terendah/satuan kerja dengan lndikator Kinerja Utama Kementerian. termasuk Kementerian Perhubungan s. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 dan KP 881 Tahun 2018 serta KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Renstra Kemenhub 2015-2019 Tahun 2018 bahwa Target Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada "Level 2" atau "berkembang" dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk mencapai target SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2) Penerbitan KP 663 Tahun 2018 tentang Satgas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan yang diikuti dengan pembentukan satgas di Setjen dan Satgas Eselon I dan II di lingkungan Kemenhub; 3) Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 pada tanggal 24 April 2018. 22 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
4) Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 pada tanggal 7- 9 Mei 2018. Selanjutnya dalam rangka penilaian maturitas SPIP Kemenhub Tahun 2018 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Asistensi Penilaian data dukung SPIP dengan BPKP pada tanggal 3 - 6 September 2018; 2) Pleno Penilaian SPIP oleh Itjen tanggal 26 - 28 September 2018; 3) Rapat tindaklanjut Penilaian (Self Assesment) oleh Itjen selaku Assesor dengan capaian nilai maturitas sebesar 3,128; 4) Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP pada bulan Oktober - November 2018; 5) Penyampaian penilaian sementara oleh BPKP pada tanggal 20 Desember 2018 dan dilanjutkan dengan asistensi Ditjen Hubud dan Ditjen Hubdat kepada BPKP pada tanggal 26-27 Desember 2018 dengan penilaian sementara adalah sebagai berikut: Tabel 1.6 Penyampaian penilaian sementara oleh BPKP pada tanggal 20 Desember 2018 No. Unit Eselon I Nilai Awal Nilai setelah asistensi 1. Sekretariat Jenderal 3,210 2. Inspektorat Jenderal 3,270 3. 4. 5. 6. 7. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Badan Litbang Perhubungan 2,773 3,173 2,539 3,195 3,270 3,135 3,059 8. 9. Badan Pengembangan SDM Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 3,233 3,233 Nilai Kementerian Perhubungan 3,100 3,197 2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI a. Bimbingan Teknis Pengelola Aplikasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Aplikasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dilaksanakan di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto No.83, Malabar, Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat dengan tema "Melalui Bimbingan Teknis Pengelola Aplikasi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 23
24 Kepegawaian, Kita Wujudkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang Efisien, Tepat Waktu dan Terkini". Kegiatan Bimbingan Teknis tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan Bapak Hary Kriswanto,SH,DESS yang menekankan bahwa Pengelola Aplikasi Kepegawaian mempunyai pekerjaan besar. Banyak sekali item yang harus dikerjakan secara bersama oleh Kantor Pusat dan UPT-UPT di daerah, khusus item-item yang terkait dengan Pembinaan Karier Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan seperti data Pangkat/Gol, Jabatan, Pendidikan Formal, Diklat Teknis, Manajerial dan Fungsional. Diminta kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk berpartisipasi penuh pada kegiatan ini, agar target penyajian informasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat dapat terpenuhi. Peserta Bimbingan Teknis ini diikuti oleh para Pengelola Aplikasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan dari 71 unit kerja yang meliputi 9 Unit Kerja Eselon I dan 62 UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan. Gambar 1.6 Pembukaan Bimtek oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Laporan Kegiatan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan Penetapan Karyasiswa Pegawai Negeri Sipil Program Bantuan Pendidikan Pascasarjana di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 diberikan kepada 40 (empat puluh) karyasiswa sebagai berikut: NO PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI JUMLAH 1 S2 Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta 5 2 3 S2 Magister Manajemen Transportasi S2 Terapan Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi Manajemen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Universitas Trisakti 28 5 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Sumber Daya Aparatur 4 Program studi Doktor Ekonomi (Konsentrasi Kebijakan Publik (orang). Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 2 TOTAL PESERTA 40 1) Program Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan (Short Course) Program pengembangan kompetensi melalui pelatihan (short course) pada tahun 2018 dengan jumlah peserta 155 orang, terdiri dari: NO PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI JUMLAH 1 S2 Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta 5 2 3 4 S2 Magister Manajemen Transportasi S2 Terapan Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Program studi Doktor Ekonomi (Konsentrasi Kebijakan Publik (orang). Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Universitas Trisakti Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 28 5 2 TOTAL PESERTA 40 2) Program Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan (Short Course) Program pengembangan kompetensi melalui pelatihan (Short Course) pada tahun 2018 dengan jumlah peserta 155 orang, terdiri dari: No NAMA DIKLAT JUMLAH 1 Bahasa Inggris 30 2 Manajemen Kepemimpinan 30 3 Hospitality atau pelayan prima untuk publik 30 4 Pengadaan Barang dan Jasa 30 5 Administrasi perkantoran modern berbasis elektronik 35 TOTAL PESERTA 155 3) Kegiatan Pelaksanaan pengadaan CPNS TA. 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 17 ayat (1) Dalam rangka secara nasional, Menteri menjamin obyektifitas pengadaan PNS LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 25
26 membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS, ayat (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKN. Peraturan lain yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Latar belakang atau dasar Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan Proses Pelaksanaan seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan adalah: a) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi formasi sejumlah 934. b) Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 657 Tahun 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2018, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi formasi sejumlah 37. Seleksi Administrasi dilakukan secara online, dengan kriteria kelulusan didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah (upload) oleh pelamar sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Dari jumlah 45.640 pendaftar ke Kementerian Perhubungan, terdapat 37.717 pelamar yang mengirimkan berkas, sementara 7.923 pelamar lainnya sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 23.59 WIB tidak mengirimkan berkas (upload). Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi, diperoleh sejumlah 21.235 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan 16.482 pelamar dinyatakan tidak lulus administrasi. Rekapitulasi kehadiran peserta Tes SKD di 13 lokasi dimaksud adalah sebagai berikut: Tabel 1.7 Jumlah Peserta Berdasarkan Lokasi Seleksi NO LOKASI SELEKSI JUMLAH PESERTA HADIR TIDAK HADIR JUMLAH % HADIR % TIDAK HADIR 1 ACEH 577 506 71 577 87.69% 12.31% | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NO 1. 2. LOKASI SELEKSI JUMLAH PESERTA HADIR TIDAK HADIR JUMLAH % HADIR BALI 678 571 107 678 84.22% D I YOGYAKARTA 2264 1977 287 2264 87.32% DKI JAKARTA 4960 4211 749 4960 84.90% JAWA BARAT 1436 1237 199 1436 86.14% JAWA TIMUR 2161 1797 364 2161 83.16% KALIMANTAN SELATAN 572 469 103 572 81.99% PAPUA 490 412 78 490 84.08% RIAU 1241 1013 228 1241 81.63% SULAWESI SELATAN 2572 2199 373 2572 85.50% SULAWESI UTARA 702 601 101 702 85.61% SUMATERA SELATAN 1624 1276 348 1624 78.57% SUMATERA UTARA 1958 1713 245 1958 87.49% TOTAL 21235 17982 3253 21235 84.68% Tabel 1.8 Rekapitulasi hasil dari pelaksanaan Tes SKB sebagai berikut: LOKASI TANGGAL PELAKSANAAN PESERTA YANG HADIR PESERTA YANG TIDAK HADIR DENPASAR 10 Desember 2018 67 5 BANJARMASIN 10 Desember 2018 45 3 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 27 % TIDAK HADIR 15.78% 12.68% 15.10% 13.86% 16.84% 18.01% 15.92% 18.37% 14.50% 14.39% 21.43% 12.51% 15.32% JUMLAH PESERTA 72 48
28 NO LOKASI TANGGAL PELAKSANAAN PESERTA YANG HADIR PESERTA YANG TIDAK HADIR JUMLAH PESERTA 3. PALEMBANG 10 Desember 2018 58 8 66 4. ACEH 13 Desember 2018 25 1 26 5. JAYAPURA 10 Desember 2018 54 3 57 6. SURABAYA 12 Desember 2018 219 21 240 7. MANADO 14 Desember 2018 59 1 60 8. JAKARTA 10 Desember 2018 456 48 504 9. YOGYAKARTA 10 s.d. 11 Desember 2018 303 22 325 10. BANDUNG 10 Desember 2018 98 6 104 11. MEDAN 10 Desember 2018 112 7 119 12. PEKANBARU 11 Desember 2018 85 3 88 13. MAKASSAR 10 Desember 2018 216 20 236 TOTAL 1.797 148 1.945 Hasil pelaksanaan Tes SKB dikirim ke Panselnas untuk dilakukan Integrasi Nilai antara Nilai SKD dan SKB dengan Perbandingan Bobot Nilai yaitu Nilai SKD 40% dan Nilai SKB 60%. Hasil Pengintegrasian nilai yang dilakukan oleh Tim Panselnas diperoleh sejumlah 856 orang pelamar yang dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 1699 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun 2018 dan diumumkan kepada khalayak umum melalui Pengumuman Nomor: PG 51 Tahun 2018 tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun 2018 pada website | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tabel 1.9 Rekapitulasi CPNS Kementerian Perhubungan Tahun anggaran 2018 NO UNIT KERJA CPNS T.A. 2018 CPNS LULUSAN STAN T.A 2018 JUMLAH 1 SEKRETARIAT JENDERAL 15 0 15 2 INSPEKTORAT JENDERAL 10 0 10 3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 71 4 75 4 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 307 12 319 5 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 190 8 198 6 DITJEN PERKERETAAPIAN 25 5 30 7 8 9 BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENGELOLA TRANS JABODETABEK 226 1 11 8 0 0 234 1 11 TOTAL 856 37 893 Gambar 1.7 Para Peserta Tes CPNS mengikuti Tes CAT SKB bertempat di Ruang CAT BKN Pusat, Jakarta Timur (kiri), dan melaksanakan Tes Kesamaptaan (Lari) pada Seleksi Kompetensi Bidang yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang (kanan) 4) Pembekalan dan pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana Pembekalan dan Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana Tahun 2018 yang diselenggarakan dengan DIPA Biro Kepegawaian dan Organisasi jumlah peserta sebanyak 75 orang, dalam 1 angkatan dengan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d 10 Juli 2018 di Citra Cikopo Hotel Cisarua Jawa Barat. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 29
30 Gambar 1.8 Foto Bersama Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (kiri), Kegiatan Olah Raga Bersama Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (kanan) 5) Pelaksanaan Ujian Dinas Pada Tahun 2018 dari DIPA Biro Kepegawaian dan Organisasi dilaksanakan tanggal 5 s.d 10 Februari 2018 di Cisarua Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Gambar 1.9 Foto Bersama Peserta Ujian Dinas dan Pelaksanaan Kegiatan 6) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin bagi PNS Pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa penjatuhan hukuman disiplin sejumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.10 Pembinaan dan Pengendalian Disiplin PNS Tahun 2018 NO JENIS HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH 1. Teguran Lisan 3 Orang 2. Teguran Tertulis 2 Orang 3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 5 Orang | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO JENIS HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH 4. Penundaan KGB Selama 1 (satu) Tahun 3 Orang 5. Penundaan KP Selama 1 (satu) Tahun 1 Orang 6. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun 3 Orang 7. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun 39 Orang 8. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 0 Orang 9. Pemberhentian Sementara / Pembebasan Dari Jabatan 3 Orang 10. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS/CPNS 48 Orang 11. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS 30 Orang JUMLAH 41 orang 7) Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2018 Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS tahun 2018 telah diselesaikan dengan baik. Jumlah PNS yang diberi kenaikan pangkat sebanyak 5612 Pegawai Negari Sipil sesuai usulan dari Direktorat dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian pada 1 April 2018 sebanyak 1595 orang dan periode 1 Oktober 2018 sebanyak 1988. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 31
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tabel 1.11 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Periode 1 April 2018 UNIT KERJA PANGKAT/GOL/RUANG JML PANGKAT/GOL/RUANG JML PANGKAT/GOL/RUANG JML PANGKAT/GOL/RUANG IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a SEKRETARIAT JENDERAL 1 0 2 5 7 15 15 8 21 17 61 9 7 5 11 32 2 0 0 0 INSPEKTORAT JENDERAL 0 0 0 0 2 2 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DITJEN HUBDAT 0 0 2 4 7 13 69 87 63 45 264 67 67 20 7 161 7 10 8 1 DITJEN HUBLA 0 2 5 13 43 63 215 207 219 176 817 237 217 71 0 525 0 0 0 0 DITJEN HUBUD 0 1 2 7 15 25 99 87 98 99 408 124 83 98 0 713 0 0 0 0 DITJEN PERKERETAAPIAN 0 2 0 9 1 12 42 60 28 11 153 10 2 6 0 171 0 0 0 0 BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 1 0 0 4 19 24 78 124 77 20 299 37 13 2 0 52 0 0 1 0 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 0 0 1 1 2 4 1 3 6 2 12 1 0 2 0 3 0 0 0 0 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 0 7 4 11 7 12 7 6 43 6 9 1 1 60 0 0 1 0 BPP BATAM 0 0 2 1 0 3 9 7 5 9 33 7 5 0 0 45 0 0 0 0 LPPNPI 0 0 0 0 0 0 6 8 5 7 26 4 0 0 0 30 0 0 0 0 JUMLAH 172 2123 1792 32 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 JML 2 0 26 0 0 0 1 0 1 0 0 30 JUMLAH 110 9 464 1405 1146 336 376 19 115 81 56 4117
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tabel 1.12 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Periode 1 Oktober 2018 UNIT KERJA PANGKAT/GOL/RUANG IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a JML PANGKAT/GOL/RUANG III/d III/c III/b III/a JML PANGKAT/GOL/RUANG II/d II/c II/b II/a JML SEKRETARIAT JENDERAL 1 1 2 4 3 11 9 7 5 3 35 5 11 4 0 20 INSPEKTORAT JENDERAL 1 2 1 1 1 6 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 2 1 2 0 3 9 6 3 9 1 2 5 35 9 7 15 4 1 8 48 17 12 27 7 3 22 87 64 6 40 0 6 19 97 53 9 25 2 3 40 101 19 5 53 3 5 13 107 11 11 22 8 1 94 392 164 43 140 13 15 11 43 25 11 2 0 2 18 76 37 0 18 0 0 29 18 19 0 4 0 0 7 29 9 0 21 0 0 65 166 254 54 45 0 2 BPP BATAM 0 0 0 0 0 0 11 7 10 4 32 3 8 0 0 11 LPPNPI 0 0 0 0 0 0 9 7 7 5 28 9 6 3 1 19 JUMLAH 139 961 636 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 33 PANGKAT/GOL/RUANG I/d I/c I/b I/a 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JML 2 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 16 JUMLAH 68 11 177 606 435 109 216 20 20 43 47 1752
34 8) Rakor Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Administrasi Kepegawaian Kegiatan Rakor Kepegawaian ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 April 2018 di Shangri-La Hotel Surabaya dengan tema "Melalui Rakor Kepegawaian Dan Organisasi Kita Ubah Pola Pikir Dan Budaya Kerja Menuju Era Digital", dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 550 orang yang terdiri dari: a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan; b) Para Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Kantor Pusat; c) Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Kantor Distrik Navigasi, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Kepala Bandar Udara; d) Para Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Pengelola Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Kelas Utama, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas II, Balai, dan Sekolah Tinggi); e) Perwakilan Dari BUMN (Badan Pengusahaan Batam, PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia). Gambar 1.10 Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Peserta Rakor Bidang Kepegawaian Kementerian Perhubungan 9) Pelaksanaan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Organisasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdapat 5 (lima) organisasi yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut: | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
a) Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Untuk Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan sampai akhir Desember 2017 masih proses di Kementerian PAN dan RB; b) Balai Kesehatan Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan; c) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, terdiri dari: (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan; (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar; d) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran, terdiri dari: (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar; (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja B2IP Tangerang; (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong; (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong. e) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. 10) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebagai berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 35
36 a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online; Telah dilaksanakan PMPRB Online pada tanggal 27 April 2018 oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris dari Jenderal Sekretaris Jenderal kepada Kementerian PAN dan RB dengan nilai sebesar 84,79 Kategori A Interpretasi Memuaskan; dan b) Entry Meeting Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Entry Meeting Penilaian Reformasi Pelaksanaan Birokrasi Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 8 Oktober pada evaluasi 2018 pelaksanaan RB tahun 2018 oleh Kementerian PAN-RB dan sampai saat ini masih proses penilaian di dan c) Kegiatan survei internal pelaksanaan RB Tahun 2018 pada tanggal 9 Oktober 2018 Kegiatan survei internal pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan Tahun 2018 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
d) Telah dilaksanakan nominasi Wilayah Bebas Korupsi dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terpilih menjadi Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan Unit Kerja berpredikat WBK dari Kementerian PAN-RB pada tanggal 10 Desember 2018. e) Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri dari: (1) Komponen Proses pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenhub memiliki bobot penilaian 60% (2) Komponen hasil pada Nilai Akuntabilitas Kinerja, Nilai Kapasitas Organisasi, Nilai Persepsi Korupsi, Opini BPK dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan memiliki bobot 40%. f) Penyusunan Quick Wins Program Unggulan Quick Wins Kementerian Perhubungan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Program Unggulan Quick Wins Kementerian Perhubungan tahun 2018 NO UNIT KERJA PROGAM QUICK WINS 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 5. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 6. BPSDMP Realisasi Pengoperasian Jembatan Timbang Skema Kerja sama dengan Pihak Swasta Pengembangan Aplikasi Inaportnet Pelayanan Perizinan Usaha Online Direktorat Angkutan Udara 1. Pengelolaan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan 2. Penutupan Cikal Bakal Perlintasan sebidang Kereta Api Paket Kebijakan penanganan kemacetan di jalan Tol Jakarta- Cikampek (penggunaan lajur khusus angkutan umum, pembatasan operasional angkutan barang da pengaturan kendaraan penumpang dengan sistem ganjl genap. 1. Kegiatan Sekolah jarak jauh bagi masyarakat, dengan menghilangkan batasan temu muka sehingga jarak geografis tidak lagi menjadi kendala dan jangkauan kemanfaatan lembaga pendidikan menjadi luas 2. Diklat pemberdayaan masyarakat BPSDMP dengan target 100.000 (seratus ribu) orang peserta yang dilaksanakan oleh 23 (dua puluh tiga) UPT di lingkungan BPSDMP 7. Badan Litbang Eksploitasi pemanfaatan inovasi pelaku startup untuk meningkatkan kinerja transportasi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 37
38 g) Pada tanggal 11 Januari 2018 telah dilaksanakan Exit Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dengan beberapa rekomendasi dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2018, yaitu: lingkungan (1) Area Manajemen Perubahan; (2) Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Area Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Area Penataan Tata Laksana; (5) Area Penataan Manajemen SDM; (6) Area Penguatan Akuntabilitas; (7) Area Penguatan Pengawasan; (8) Area Pelayanan Publik; h) Reviu Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Kementerian Perhubungan i) Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan untuk mendukung Reformasi Birokrasi antara lain: (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 739 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 481 Tahun 2018 tentang Tim Supervisi/Peninjauan Unit Kerja Percontohan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 746 Tahun 2018 tentang Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di 2018-2019. Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
3. BIDANG KEUANGAN a. Pelaksanaan Anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perhubungan mendapat Pagu Anggaran Awal sebesar Rp 48,20 Triliun kemudian mendapat Luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHKL) sebesar Rp.4,69 Triliun, penggunaan saldo awal Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.214,04 Miliar, dan Insentif pada akhir TA. 2018 sebesar Rp. 309,75 Miliar, sehingga Pagu Anggaran Akhir sebesar Rp.53,42 Triliun, dengan rincian sebagaimana pada Tabel dan Grafik di bawah ini: Tabel 3.14 Rincian Perkembangan Pagu Anggaran NO.UNIT KERJAPAGU AWALLUNCURAN PHLN/SBSNPENGGUNAAN SALDO AWAL BLU/PNBPINSENTIFTA. 2018PAGU AKHIR1SETJEN580.135.964 - - - 580.135.964 2ITJEN106.110.822 - - - 106.110.822 3DITJEN HUBDAT4.582.007.686 - 78.800.195 294.922.386 4.955.730.267 4DITJEN HUBLA11.600.486.955 2.817.140.008 - - 14.417.626.963 5DITJEN HUBUD9.162.040.051 - 15.658.311 - 9.177.698.362 6DITJEN KA17.296.256.780 1.877.368.717 - 14.831.746 19.188.457.243 7BALITBANG143.830.906 - - - 143.830.906 8BPSDMP4.527.496.007 - 119.581.279 - 4.647.077.286 9BPTJ204.744.255 - - - 204.744.255 48.203.109.426 4.694.508.725 214.039.785 309.754.132 53.421.412.068 (dalam ribuan rupiah)JUMLAH Sumber: Biro Keuangan Grafik 3.1 Perkembangan Alokasi Pagu Dana TA.2018 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000 20.000.000.000SETJENITJENDITJEN HUBDATDITJEN HUBLADITJEN HUBUDDITJEN KABALITBANGBPSDMPBPTJ(dalam ribuan rupiah) PAGU AWAL PAGU AKHIR Sumber: Biro Keuangan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 39
40 1) Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Alokasi pagu anggaran Tahun 2018 untuk masing-masing belanja adalah sebagai berikut: Tabel 3. 15 Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2018 Per Jenis Belanja NO.JENIS BELANJAPAGU AWALPAGU AKHIR1BELANJA PEGAWAI3.955.830.563 4.157.281.985 2BELANJA BARANG16.783.263.248 16.600.381.748 3BELANJA MODAL27.464.015.615 32.663.748.335 48.203.109.426 53.421.412.068 JUMLAH(dalam ribuan rupiah) Sumber: Biro Keuangan Grafik 3.2 Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2018 Per Jenis Belanja Sumber: Biro Keuangan 2) Monitoring Pelaksanaan Anggaran Dalam upaya pelaksanaan DIPA tahun 2018 agar terselenggara dengan tertib, terkendali, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran yang melibatkan sub sektor dan badan, dan berpedoman kepada a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan; b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan; | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
c) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Sistem e-Monitoring dan Reporting. Hasil dari monitoring pelaksanaan anggaran tersebut berupa realisasi DIPA tahun 2018 sebagai berikut: Tabel 3.16 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 NO.UNIT KERJAPAGUREALISASI% KEU1SETJEN580.135.964 528.378.225 91,08%2ITJEN106.110.822 102.739.362 96,82%3DITJEN HUBDAT4.955.730.267 4.479.864.017 90,40%4DITJEN HUBLA14.417.626.963 11.496.373.941 79,74%5DITJEN HUBUD9.177.698.362 8.232.525.604 89,70%6DITJEN KA19.188.457.243 15.949.445.231 83,12%7BALITBANG143.830.906 131.259.026 91,26%8BPSDMP4.647.077.286 3.957.590.455 85,16%9BPTJ204.744.255 197.565.493 96,49%53.421.412.068 45.075.741.355 84,38%JUMLAH(dalam ribuan rupiah) Sumber: Biro Keuangan 3) Pagu Anggaran SBSN dan PHLN Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat dana dari SBSN dan PHLN sebagai berikut: a) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Percepatan penarikan PHLN pada Satker Pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar Rp. 2.810.286.467.000,- dan pencantuman kegiatan PHLN pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat sebesar Rp. 6.853.541.000,- b) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang terdiri dari: (1) Pagu awal SBSN sebesar Rp7.000.000.000.000,- dan Luncuran SBSN pada Satker BTPW Sumbagut, BTPW Jakarta dan Banten, BTPW Sumbagsel BTPW Jatim, dan BTPW Jateng sebesar Rp. 1.377.568.717.000,-. (2) Pencantuman kegiatan PHLN pada Satker BTPW Jakarta dan Banten sebesar Rp. 500.000.000.000,- (3) Drop Loan PHLN pada Satker BTPW Jabar sebesar Rp. 200.000.000,- (4) Hibah Luar Negeri pada Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api sebesar Rp. 12.000.000.000,- Perkembangan alokasi anggaran PHLN dan SBSN Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 41
Tabel 3.17 Perkembangan Alokasi Anggaran PHLN dan SBSN Tahun Anggaran 2018 NO.UNIT KERJAPAGU AWALLUNCURAN PHLN/SBSNPAGU AKHIR1DITJEN HUBLA870.656.951 2.817.140.008 3.687.796.959 2DITJEN KA8.554.756.195 1.877.368.717 10.432.124.912 9.425.413.146 4.694.508.725 14.119.921.871 (dalam ribuan rupiah)JUMLAH Grafik 3. 4 Perkembangan Alokasi Anggaran PHLN dan SBSN Tahun Anggaran 2018 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000DITJEN HUBLADITJEN KA(dalam ribuan rupiah) PAGU AWAL PAGU AKHIR Sumber: Biro Keuangan Realisasi Anggaran (PHLN) dan (SBSN) Tahun 2018 sebagai berikut: Tabel 3.18 Realisasi Anggaran PHLN DAN SBSN Tahun Anggaran 2018 NO.UNIT KERJAPAGU AKHIRREALISASI%1DITJEN HUBLA3.687.796.959 2.462.514.717 66,77%2DITJEN KA10.432.124.912 7.603.995.704 72,89%14.119.921.871 10.066.510.421 71,29%(dalam ribuan rupiah)JUMLAH b. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 1) Capaian Kinerja Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pada akhir Bulan Mei 2018. 2) Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: a) Penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan, yaitu: (1) Menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM. 9 Tahun 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 42 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Laporan Keuangan Keuangan Republik Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dan telah disampaikan kepada seluruh Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk diteruskan kepada unit kerja di bawah kendalinya sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: HK.204/1/7 Phb.2018 tanggal 11 Juli 2018. Indonesia atas (2) Menyusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Menyusun draft Peraturan Pemerintah tentang Satuan Pemeriksa Intern pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan. b) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan untuk Bagian Anggaran (022) dan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (999.07) secara rutin per triwulan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.19 Kementerian Perhubungan (BA 022) Laporan Realisasi Anggaran Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 No. Jenis dan Periode Laporan Keuangan Isi Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4. 5. Laporan Keuangan Bagian Anggaran 022 Perhubungan Tahun 2017 Unaudited Kementerian Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA.999.07) Tahun 2017 Unaudited Laporan Keuangan Bagian Anggaran Perhubungan 022 Tahun 2017 (Audited) Kementerian Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA.999.07) Tahun 2017 (Audited) Laporan Keuangan Bagian Anggaran Perhubungan 022 Kementerian Semester I Tahun 2018 Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 43
44 No. Jenis dan Periode Laporan Keuangan Isi Laporan Keuangan 6. 7. 8. Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA 999.07) Semester I Tahun 2018 Laporan Keuangan Bagian Anggaran 022 Kementerian Perhubungan Triwulan III Komprehensif Tahun 2018 Laporan Keuangan Belanja Subsidi III 999.07) (BA Komprehensif Tahun 2018 Triwulan Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (dalam Rupiah) Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (dalam Rupiah) | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tabel 3.21 Kementerian Perhubungan (BA 022) NERACA Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam Rupiah) 31 Desember 2018 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)ASET LANCAR9.794.880.685.926 8.373.325.541.990 223.391.655.485.473 215.483.425.550.574 PIUTANG JANGKA PANJANG9.395.979.886 8.983.063.743 ASET LAINNYA6.200.317.532.874 6.070.357.339.119 JUMLAH ASET239.396.249.684.159 229.936.091.495.426 479.086.468.510 2.031.223.593.991 JUMLAH EKUITAS238.917.163.215.649 227.904.867.901.435 239.396.249.684.159 229.936.091.495.426 URAIANJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITASASET TETAPJUMLAH KEWAJIBAN Tabel 3.22 Kementerian perhubungan (BA 022) Laporan Operasional Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam Rupiah) 31 Desember 2018 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)7,995,969,911,4857,143,320,883,97332,596,366,535,79226,126,883,160,422(24,600,396,624,307)(18,983,562,276,449)(65,421,031,141)(132,151,058,341)328,185,259,554 (85,881,696,811) 262,764,228,413 (218,032,755,152) POS LUAR BIASA- - - - SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA- - (24,337,632,395,894)(19,201,595,031,601)Pendapatan Luar BiasaBeban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT LOSURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONALURAIANBeban OperasionalKEGIATAN NON OPERASIONALKEGIATAN OPERASIONALSURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONALPendapatan OperasionalSurplus/Defisit Pelepasan Aset Non LancarSurplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 45
Tabel 3.23 Kementerian Perhubungan (BA 022) Perubahan Ekuitas Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) URAIAN31 Desember 2018 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)EKUITAS AWAL227.904.867.901.435 203.339.539.420.851 SURPLUS/DEFISIT LO(24.337.632.395.894) (19.201.595.031.601) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSIKOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS(5.014.923.303.080) 8.846.624.317.059 PENYESUAIAN NILAI ASET- 238.591.012 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN24.306.645.685 88.374.085.667 SELISIH REVALUASI ASET- - KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI(5.025.186.286.949) 9.235.473.317.923 LAIN-LAIN(14.043.661.816) (477.461.677.543) TRANSAKSI ANTAR ENTITAS40.364.851.013.188 34.920.299.195.126 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS11.012.295.314.214 24.565.328.480.584 EKUITAS AKHIR238.917.163.215.649 227.904.867.901.435 Tabel 3.24 Kementerian Perhubungan (BA 999.07) Laporan Realisasi Anggaran Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) TA 2017 NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Negara Bukan Pajak- 385.229.458.234 0,00- JUMLAH PENDAPATAN - 385.229.458.234 0,00- BELANJA Belanja Pegawai ---- Belanja Barang----Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial---- Subsidi4.337.199.697.000 4.077.605.396.218 94,014.172.913.531.194 JUMLAH BELANJA 4.337.199.697.000 4.077.605.396.218 94,014.172.913.531.194 % thd AnggURAIANTA 2018 (Unaudited) 46 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tabel 3.25 Kementerian Perhubungan (BA 999.07) Naraca Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) 31 Desember 2018 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)0,00383.303.310.942 0,000,00Piutang Jangka PanjangAset Lainnya0,000,00JUMLAH ASET0,00383.303.310.942,00 207.335.897.988 189.217.346.222 JUMLAH EKUITAS(207.335.897.988) 194.085.964.720 - 383.303.310.942 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITASAset TetapAset LancarJUMLAH KEWAJIBANURAIAN Tabel 3.26 Kementerian Perhubungan (BA 999.07) Laporan Operasional Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) 31 Desember 20188 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)0,000,004.093.797.800.693 3.591.814.025.252 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL(4.093.797.800.693) (3.591.814.025.252) - - 1 - SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL1 - - - SURPLUS /(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA- - (4.093.797.800.692) (3.591.814.025.252) Beban Luar BiasaSURPLUS/DEFISIT LOKEGIATAN OPERASIONALURAIANPendapatan OperasionalBeban OperasionalSurplus (Defisit) Pelepasan Aset NonlancarSurplus/Defisit Keg, Non Operasional LainnyaKEGIATAN NON OPERASIONALPOS LUAR BIASA LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 47
Tabel 3.27 Kementerian Perhubungan (BA 999.07) Laporan Perubahan Ekuitas Posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) URAIAN31 Desember 2018 (Unaudited)31 Desember 2017 (Audited)EKUITAS AWAL194.085.964.720 (432.062.471.919) SURPLUS/DEFISIT LO(4.093.797.800.692) (3.591.814.025.252) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR- - KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS- 45.048.930.697 PENYESUAIAN NILAI ASET- - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP- - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI- - KOREKSI LAIN-LAIN- 45.048.930.697 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS3.692.375.937.984 4.172.913.531.194 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS(401.421.862.708) 626.148.436.639 EKUITAS AKHIR(207.335.897.988) 194.085.964.720 c) Melaksanakan Implementasi Akuntansi Akrual di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelaporan keuangan dalam menghadapi sistem pelaporan keuangan berbasis akrual melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut: No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber 1. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 di dalam mulai Dilaksanakan tanggal Bulan Juli s/d September 2018 Surabaya, lokasi Balikpapan, Makassar, Medan. di Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi: a. Current Issue Laporan Keuangan b. Penyusunan Laporan Berbasis Keuangan Akrual (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK). yang Peserta untuk diundang kegiatan mengikuti Teknis Bimbingan Pengelola Keuangan dan di BMN lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 merupakan operator/pelaksana Sistem Instansi (SAI). Akuntansi Narasumber berasal dari Biro Keuangan dan Narasumber eksternal dari Kementerian Keuangan. c. Telaah Laporan Keuangan 48 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber 2. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2018 dan Dilaksanakan dalam mulai tanggal Bulan Juli s/d September 2018 pada di lokasi Pontianak, NTT, Ambon, Jawa Tengah. Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi: a. Penjelasan mengenai Peserta merupakan perwakilan penyusun keuangan laporan dan satker dari wilayah di daerah- daerah dimaksud. kegiatan Narasumber dari berasal Biro Keuangan permasalahan yang terjadi pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Audited 2017. b. Potensi permasalahan dalam Laporan Keuangan 2018 c. Masalah terkait prosedur analitis d. Masalah terkait penatausahaan persediaan e. Permasalahan terkait penatausahaan PNBP dan piutang PNBP f. Akun-akun khusus yang dapat memicu timbulnya permasalahan g. Telaah Laporan Keuangan d) Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan di antaranya melalui (SDM) pengelola peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia teknis, keuangan di pendampingan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Penyusunan Tarif/Revisi Tarif, serta Remunerasi BLU/Revisi Remunerasi BLU. lingkungan satker BLU melalui bimbingan No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber 1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Satker BLU Dilaksanakan pada tanggal Mei s.d September di 6 Satker BLU. Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi: a. Penghitungan kinerja keuangan satker BLU Peserta kegiatan merupakan perwakilan BP3 Jayapura dan UPBU Kalimarau, STTD, BP2TD Bali, STIP, dan BP2TL Jakarta. Narasumber berasal dari Biro Keuangan, Dit PK BLU Kemenkeu, Sesbadan PSDM Perhubungan. b. Penyusunan dan Penyampaian RBA c. Pembentukan SPI d. Persetujuan Tarif LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 49
No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber Layanan e. Penerapan Sistem Akuntansi f. Persetujuan Pembukaan Rekening g. Penyusunan dan Penetapan SOP h. Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) BLU i. Pembahasan Permasalahan Terkait Pengelolaan BLU dan Solusinya. 2 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2017 (SPI) dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2014 pada Satker Badan Layanan Umum Dilaksanakan pada tanggal 19 September s.d. 22 Maret 2018 di Tangerang. Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi: a. Materi Peningkatan Peran Kinerja SPI pada Satker BLU dari Irjen. b. Materi Tata Kelola BLU dari Dit PPK BLU. Peserta Kegiatan merupakan perwakilan SPI dan Bendahara masing- masing satker BLU. Narasumber berasal dari Biro Keuangan, Dit PPK BLU Kementerian Keuangan, KPPN Jakarta IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. c. Sosialisasi PMK 200/PMK.05/2017 dari Biro Keuangan. d. Sosialisasi Per 47 Tahun 2014 oleh KPPN JKT IV. e. Simulasi Pembukuan Bendahara BLU oleh KPPN JKT IV. f. Demo Aplikasi LPJ Bendahara BLU oleh KPPN JKT IV. 3 Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 November 2018 di BP2TD Bali. Kegiatan yang dilakukan adalah: a. Pemaparan materi Peserta merupakan dari perwakilan penyusun Rencana Bisnis dan Anggaran satker BLU. Kegiatan Narasumber dari Biro Keuangan. berasal RBA 50 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No 4 5 Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber b. Pemaparan RBA tahun 2019 oleh masing- masing satker BLU di hadapan tim Biro Keuangan, Sesditjen/ Sesbadan, Dit PK BLU Kemenkeu, dan Pusbang terkait c. Pembahasan dan penelaahan RBA tahun 2019 d. Penyusunan Berita Acara Pembahasan RBA tahun 2018. Pendampingan Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Pemaparan materi tentang Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) b. Pemaparan PSAK oleh masing-masing satker BLU di hadapan tim Biro Keuangan dan Perlengkapan,Sesditje n/ Sesbadan terkait, dan Perwakilan Pusbang masing- masing. Peserta Kegiatan merupakan perwakilan dari penyusun PSAK satker BLU API Madiun, BP3 Curug, BP3 Palembang, STTD, ATKP Medan, BP2TD Bali, dan Poltekpel Surabaya. Narasumber dari Biro Keuangan berasal c. Analisis dan telaah PSAK oleh Tim Biro Keuangan. Pendampingan Penyusunan Tarif dan Revisi Tarif Layanan BLU Dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perencanaan. Kegiatan dilaksanakan adalah: yang a. Pemaparan Tarif/Revisi Tarif Layanan oleh masing- masing satker BLU di hadapan tim Biro Keuangan Biro Peserta Kegiatan merupakan perwakilan dari penyusun Tarif dan Revisi Tarif Layanan BLU Poltekpel Surabaya, BP2IP Sorong, dan STIP. berasal Narasumber dari Biro Perencanaan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 51
No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber Perencanaan, Sesditjen/ Sesbadan terkait. b. Analisis dan telaah tarif/ revisi tarif layanan oleh Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan 6 Pembahasan Tindak Lanjut Monev BLU Tahun 2017 Dilaksanakan pada tanggal 26-27 September di Ibis Hotel Jakarta. Kegiatan dilaksanakan adalah: yang Peserta merupakan perwakilan masing satker PK BLU. Kegiatan dari masing Narasumber berasal dari Biro Keuangan, Sesbadan PSDM, dan Direktorat BLU Kemenkeu PK a. Pengarahan Kepala Akuntansi dari Bagian b. Pengarahan dari Dit PK BLU c. Pembahasan TL Rekomendasi Monev PK BLU Tahun 2017 dari satker BLU BPSDMP 7 Studi Banding Bersama Satker BLU ke Universitas Brawijaya Malang Dilaksanakan pada tanggal 13-14 Desember 2018 di Brawijaya Universitas Malang. Kegiatan dilaksanakan adalah: yang a. Pemaparan dari Biro Keuangan tentang Profil Satker BLU Kementerian Perhubungan Peserta Kegiatan merupakan perwakilan dari Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, STPI Curug, STTD Bekasi, ATKP Makassar, Poltrans SDP Palembang, BP2TD Bali, BP3 Palembang, BP2IP Malhayati Aceh. Narasumber berasal dari Biro Keuangan dan Universitas Brawijaya. b. Pemaparan dari Universitas Brawijaya Peningkatan Pendapatan BLU Badan Usaha Akademik melalui Pembentukan Pusat Bisnis Layanan 52 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber dan Non Layanan. c. Pemaparan dari Universitas Brawijaya Peningkatan Pendapatan BLU Badan Usaha Non Akademik melalui Pembentukan Pusat Bisnis Layanan dan Non Layanan. e) Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan diantaranya dengan melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Penilaian Pengendalian atas Pelaporan Keuangan (PIPK), sebagai berikut: Pembinaan dan Penyusunan Laporan No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber 1 Sosialisasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018 di Hotel Papandayan Bandung. Materi Narasumber meliputi: yang disampaikan oleh a. Overview ICOFR b. Pelaksanaan Penilaian PIPK Tahun 2017 c. Tahapan Penilaian Pengendalian Peserta kegiatan merupakan masing masing Eselon di Kementerian Perhubungan dan Anggota Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA. I Narasumber berasal dari Biro Keuangan, Itjen Staf Ahli dan Menteri selaku Ketua Tim Penilai Tingkat PIPK UAPA, atas Pelaporan Keuangan d. Reviu Penilaian Pengendalian atas Pelaporan Keuangan 2 Workshop Penentuan Akun Signifikan, penentuan satker sampling, dan Persiapan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Semester pada Dilaksanakan tanggal 5 s.d 7 Juni 2018 di Hotel Menara Peninsula Jakarta. yang Materi disampaikan oleh Narasumber meliputi: a. Pembahasan Penilaian Pengendalian atas Keuangan Pelaporan Peserta kegiatan merupakan perwakilan Tim Penilai PIPK tingkat UAPA, UAKPA, dan UAPPA-Es 1. Narasumber berasal dari Biro Keuangan dan Staf Ahli Menteri selaku Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 53
No Nama Kegiatan Pelaksanaan Peserta Narasumber I 2018 b. Pemaparan dari masing masing Eselon I terkait usulan akun akun signifikan yang ada di Eselon I tersebut. c. Pemaparan dari masing masing I terkait Eselon usulan satker satker yang akan satker menjadi sampling Penilaian PIPK. 3 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Kemenhub Dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 November 2018 di Ruang Nanggala Kementerian Perhubungan.. Materi Narasumber meliputi: yang disampaikan oleh a. Overview ICOFR b. Pelaksanaan Penilaian PIPK Tahun 2017 Peserta kegiatan merupakan perwakilan Tim PIPK Penilai tingkat UAPA, UAKPA, UAPPA- Es 1, Tim Reviu dan Itjen, Anggota SPI Satker BLU. Narasumber berasal dari Biro Staf Keuangan, Ahli Menteri selaku Ketua Tim PIPK Penilai UAPA, Tingkat dan Itjen, Kemenkeu. c. Reviu atas Laporan Penilaian PIPK di Kemenhub d. Tahapan Penilaian Pengendalian atas Pelaporan Keuangan e. Pemaparan Tabel 1-12 Penilaian PIPK 54 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
c. Pembekalan Kepada Pejabat Perbendaharaan Negara TA 2018 Pada Tahun 2018 Biro Keuangan telah mengadakan Pembekalan kepada para Pejabat Perbendaharaan Negara sebagai berikut: Tabel 2.30 Kegiatan Pembekalan Kepada Para Pejabat Perbendaharaan Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 NOKEGIATANJUMLAH PESERTAHADIR PESERTAWAKTUTEMPAT1PEMBEKALAN KPA 59959012 s.d 14 Februari 2018JAKARTA2PEMBEKALAN PPK 75062911 S.D 13 April 2018BALI3BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP I2001901 S.D 3 AGUSTUS 2018SURABAYA4BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP II1009829 S.D 31 AGUSTUS 2018MEDAN5BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP III100955 S.D 7 SEPTEMBER 2018BALIKPAPAN6BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAP IV1009012 S.D 14 SEPTEMBER 2018MAKASAR Grafik 3.5 Kegiatan Pembekalan Kepada Para Pejabat Perbendaharaan Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 800 700 600 500 400 300 200 100 0 599 590 750 629 200 190 100 98 100 95 100 90 JUMLAH PESERTA HADIR PESERTA Sumber: Biro Keuangan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 55
Gambar 3.11 Kegiatan Pembekalan KPA Tahun 2018 Yang Bertempat Di JS Luwansa Jakarta Pada Tanggal 12 s.d 14 Februari 2018 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, Kepala Kantor secara Ex-officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada satker yang mengelola anggaran selain anggaran belanja pegawai diangkat oleh Menteri dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal; Jumlah satker ex - officio dan satker yang mengelola anggaran selain anggaran belanja pegawai adalah sebagai berikut: Tabel 2.31 Jumlah Satker Ex-Officio Dan Satker Yang Mengelola Anggaran Selain Anggaran Belanja Pegawai JUMLAH NO UNIT ORGANISASI Satker Ex-Officio Satker yang mengelola anggaran selain anggaran belanja pegawai 1. Sekretariat Jenderal 5 14 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inspektorat Jenderal Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretaapian Badan Litbang Perhubungan Badan Pengembangan SDM BPTJ 1 27 325 166 10 5 32 1 5 5 7 4 - - - JUMLAH 572 35 56 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 TOTAL 19 1 32 330 173 14 5 32 1 607
Grafik 3.6 Jumlah Satker Ex-Officio Dan Satker Yang Mengelola Angggaran Selain Anggaran Belanja Pegawai 2% 1% 1% 0% Sekretariat Jenderal 5% 5% Inspektorat Jenderal Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Laut 29% Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretaapian 57% Badan Litbang Perhubungan Badan Pengembangan SDM d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Realisasi PNBP Target PNBP TA. 2018 adalah sebesar Rp. 9.001.068.057.000 dan realisasi PNBP TA. 2018 berdasarkan hasil rekonsiliasi sebesar Rp. 8.213.943.900.237 atau 91,26% dari target PNBP TA. 2018. Tabel 3.32 Realisasi PNBP Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) TARGETREALISASI PNBP S.D. 31 DESEMBER 2018 (HASIL REKON)%123451SEKRETARIAT JENDERAL1.517.372.000 6.240.756.198 411,29 2INSPEKTORAT JENDERAL- 3.160.800 - 3DITJEN PERHUBUNGAN DARAT516.955.000.000 1.004.785.294.550 194,37 4DITJEN PERKERETAAPIAN1.259.000.000.000 1.017.332.777.949 80,80 5DITJEN PERHUBUNGAN LAUT4.000.014.861.362 3.659.617.281.260 91,49 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA1.848.314.142.638 1.458.149.366.182 78,89 PNBP1.462.055.499.638 1.027.379.523.939 70,27 BLU 386.258.643.000 430.769.842.243 111,52 BADAN PENGEMBANGAN SDM PHB1.367.821.431.000 1.064.104.121.561 77,80 PNBP39.014.350.000 23.142.543.116 59,32 BLU 1.328.807.081.000 1.040.961.578.445 78,34 8BADAN LITBANG- 794.682.393 - 9BPTJ7.445.250.000 2.916.459.344 39,17 7.286.002.333.000 6.742.212.479.549 92,54 1.715.065.724.000 1.471.731.420.688 85,81 9.001.068.057.000 8.213.943.900.237 91,26 Sumber: Biro Keuangan(dalam Rupiah)TOTAL BLUTOTAL PNBP LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 57
Grafik 3.7 Target dan Realisasi PNBP Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 4,500,000,000,000 4,000,000,000,000 3,500,000,000,000 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 500,000,000,000
TARGET SETJEN
1,517,37 ITJEN
DITJEN DARAT 516,955, DITJEN KERETA 1,259,00 DITJEN LAUT 4,000,01 DITJEN UDARA 1,848,31 BPSDM LITBANG 1,367,82
BPTJ 7,445,25 REALISASI 6,240,75 3,160,80 1,004,78 1,017,33 3,659,61 1,458,14 1,064,10 794,682, 2,916,45 TARGET REALISASI Grafik 3.8 Kontribusi Masing-masing Subsektor pada Realisasi PNBP Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 13% 0%0% 0%0% 12% SETJEN 12% ITJEN 18% DITJEN DARAT DITJEN KERETA DITJEN LAUT DITJEN UDARA BPSDM LITBANG BPTJ 45% a) Realisasi PNBP Ditjen Perkeretaapian TA. 2018 sebesar Rp.1.017.332.777.949 target PNBP 2018 sebesar Rp.1.259.000.000.000 atau 80,80% dari 58 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
disebabkan tidak tercapainya PNBP dari layanan Track Access Charge (TAC) karena pagu IMO tahun 2018 yang semula diperkirakan sebesar Rp.1,6 Triliun namun ditetapkan hanya sebesar Rp.1,3 Triliun, sehingga realisasi TAC yang ditargetkan sebesar Rp.1,2 Triliun hanya terealisasi sebesar Rp.902,206 Milyar. b) Realisasi target PNBP Ditjen Perhubungan Laut TA. 2018 sebesar target PNBP 2018 sebesar Rp.3.659.617.281.920 atau 91,49% dari Rp.4.000.014.861.362 disebabkan : (1) Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Kenavigasian karena dihapuskannya pemungutan PNBP Jasa Kenavigasian terhadap pelayaran perintis, dan masih belum optimalnya pemungutan PNBP dari mastercable (telegram radio). (2) Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Kepelabuhanan antara lain disebabkan: (a) Belum optimalnya PNBP dari Jasa Penggunaan Perairan dari Tersus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) karena terkendala dalam pemungutannya (yang belum ada izin, yang sudah ada izin tetapi tidak beroperasi, dan yang tidak beroperasi) dan tidak akuratnya data menyangkut luasan perairan pada masing-masing Tersus dan TUKS; (b) PNBP dari kegiatan konsesi Jasa Kepelabuhanan masih kurang optimal karena masih jumlah muatan barang dan kunjungan kapal dari penyelenggaraan pelabuhan setempat; dan lemahnya pengawasan terhadap (c) Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengerukan pada alur pelayaran yang mengalami pendangkalan. (3) Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Perkapalan disebabkan karena dampak penertiban terhadap pungutan PNBP Jasa Pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen sertifikasi perkapalan. c) Realisasi target PNBP Ditjen Perhubungan Udara TA. 2018 sebesar target PNBP 2018 sebesar Rp.1.458.149.336.182 atau 78,89% dari Rp.1.848.314.142.638 disebabkan: (1) Tidak tercapainya pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) karena penyesuaian kenaikan tarif PJNP yang sebelumnya diprediksi dapat diberlakukan pada awal tahun 2018 baru dapat terealisasi pada akhir Juni 2018 dan dilakukan Konsesi Bidang Transportasi Jasa Kebandarudaraan secara bertahap; LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 59
60 (2) belum dapat terealisasi karena penerimaan atas BUBU dari PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) belum dibayarkan; (3) Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tidak terealisasi karena penerimaan atas sewa lahan yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak dibayar dan habis masa berlakunya. d) Realisasi target PNBP BPSDM Perhubungan sebesar TA. 2018 target PNBP 2018 sebesar Rp.1.064.104.121.561 atau 77,80% dari Rp.1.367.821.431.000 disebabkan: (1) Adanya (CSR) untuk menyelenggaralan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dengan dibiayai Pagu Rupiah Murni (RM) sehingga mengurangi penerimaan dan kapasitas ruang diklat yang dibiayai dari dana masyarakat. kebijakan corporate social responsibility (2) STCW 1978 Amandemen Manila 2010 sesuai ketentuan dari Organisasi Maritim Internasional telah berakhir masa pemberlakuannya pada bulan Juli 2017. (3) Adanya pembatasan biaya Diklat yang bersumber dari APBD bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk mengirimkan peserta diklat teknis ke BPSDM Perhubungan. e) Realisasi target PNBP BPTJ TA. 2018 sebesar Rp. 2.916.459.344 atau 39,17% dari target 2019 disebabkan oleh tidak tercapainya PNBP dari Jasa Perizinan Angkutan dan Jasa Analisis Dampak Lalu Lintas. e. Realisasi PNBP Fungsional dan Non Fungsional Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan PNBP Non Fungsional adalah penerimaan negara yang bukan berasal dari kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Target PNBP fungsional TA. 2018 adalah sebesar Rp. 8. 635.312.704.489 dengan realisasi sebesar Rp. 7.842.202.290.906 atau sebesar 90,82%. Target PNBP nonfungsional TA. 2018 adalah sebesar Rp. 365.755.352.511 dengan realisasi sebesar Rp. 371.741.609.331 atau sebesar 101,64%. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tabel 3.33 Realisasi PNBP Fungsional dan Nonfungsional Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) = 6/310 = 7/41SETJEN- 1,517,372,000 1,517,372,000 - 6,240,756,198 6,240,756,198 - 411.29 2ITJEN- - - - 3,160,800 3,160,800 - - 3DITJEN HUBDAT516,955,000,000 516,955,000,000 960,017,312,352 44,767,982,198 1,004,785,294,550 185.71 - 4DITJEN KA1,255,259,498,180 3,740,501,820 1,259,000,000,000 946,723,710,245 70,609,067,704 1,017,332,777,949 75.42 1,887.69 5DITJEN HUBLA3,999,294,286,309 720,575,053 4,000,014,861,362 3,578,609,495,057 81,007,786,203 3,659,617,281,260 89.48 11,242.10 6DITJEN HUBUD1,489,789,814,000 358,524,328,638 1,848,314,142,638 1,362,966,840,473 95,182,525,709 1,458,149,366,182 91.49 26.55 7BPSDM1,366,568,856,000 1,252,575,000 1,367,821,431,000 991,029,732,779 73,074,388,782 1,064,104,121,561 72.52 5,833.93 8LITBANG- - - - 794,682,393 794,682,393 - - 9BPTJ7,445,250,000 - 7,445,250,000 2,855,200,000 61,259,344 2,916,459,344 38.35 - 8,635,312,704,489 365,755,352,511 9,001,068,057,000 7,842,202,290,906 371,741,609,331 8,213,943,900,237 90.82 101.64Sumber: Biro Keuangan%(dalam Rupiah)TOTAL RAYAREALISASI PNBP S.D. 31 DESEMBER 2018 %NOSUBSEKTOR(HASIL REKONSILIASI)TARGET PNBP 2018 Grafik 3.9 Realisasi PNBP Fungsional dan Nonfungsional Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) 4,000,000,000,000 3,500,000,000,000 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 500,000,000,000 FUNSIONAL
SETJE N
ITJEN
DITJEN DARAT 960,017 DITJEN KERET A 946,723 DITJEN LAUT 3,578,6 DITJEN UDAR A 1,362,9 BPSD M 991,029 LITBA NG
BPTJ 2,855,2 NON-FUNGSIONAL 6,240,7 3,160,8 44,767, 70,609, 81,007, 95,182, 73,074, 794,682 61,259, FUNSIONAL NON-FUNGSIONAL LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 61
f. Realisasi PNBP dan BLU Target PNBP TA. 2018 adalah sebesar Rp. 7.286.002.333.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.742.212.479.381 atau sebesar 92,54%. Target BLU TA. 2018 sebesar Rp. 1.715.065.724.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.471.731.420.688 atau sebesar 85,81%. Tabel 3.34 Realisasi PNBP dan BLU di Lingkungan Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) PNBPBLUTOTALPNBPBLUTOTAL123456789 = 6/310 = 7/41SETJEN1,517,372,000 - 1,517,372,000 6,240,756,198 - 6,240,756,198 411.29 - 2ITJEN- - - 3,160,800 - 3,160,800 - - 3DITJEN HUBDAT516,955,000,000 516,955,000,000 1,004,785,294,550 - 1,004,785,294,550 194.37 - 4DITJEN KA1,259,000,000,000 - 1,259,000,000,000 1,017,332,777,949 - 1,017,332,777,949 80.80 - 5DITJEN HUBLA4,000,014,861,362 - 4,000,014,861,362 3,659,617,281,260 - 3,659,617,281,260 91.49 - 6DITJEN HUBUD1,462,055,499,638 386,258,643,000 1,848,314,142,638 1,027,379,523,939 430,769,842,243 1,458,149,366,182 70.27 111.527BPSDM PHB39,014,350,000 1,328,807,081,000 1,367,821,431,000 23,142,543,116 1,040,961,578,445 1,064,104,121,561 59.32 78.348LITBANG PHB- - - 794,682,393 - 794,682,393 - - 9BPTJ7,445,250,000 - 7,445,250,000 2,916,459,344 - 2,916,459,344 39.17 - 7,286,002,333,000 1,715,065,724,000 9,001,068,057,000 6,742,212,479,549 1,471,731,420,688 8,213,943,900,237 92.54 85.81 Sumber: Biro KeuanganTOTAL RAYATARGET PNBP 2018(HASIL REKONSILIASI)%(dalam rupiah)NOSUBSEKTORREALISASI PNBP S.D. 31 DESEMBER 2018 Grafik 3.10 Realisasi PNBP dan BLU di Lingkungan Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) 4E+12 3.5E+12 3E+12 2.5E+12 2E+12 1.5E+12 1E+12 5E+11 0 BLU SETJEN ITJEN DITJEN DARAT DITJEN KERETA DITJEN LAUT DITJEN UDARA 430,769, BPSDM LITBANG 1,040,96 BPTJ PNBP 6,240,75 3,160,80 1,004,78 1,017,33 3,659,61 1,027,37 23,142,5 794,682, 3,221,59 BLU PNBP 62 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
g. Realisasi Pagu Penggunaan PNBP Pagu Penggunaan PNBP TA. 2018 adalah sebesar Rp. 3.321.500.460.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.417.938.029.091 atau sebesar 72,80 % dengan rincian pada masing-masing jenis belanja sebagai berikut. Tabel 3.35 Realisasi Pagu Penggunaan PNBP Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) BELANJA BARANGBELANJA MODALTOTALBELANJA BARANGBELANJA MODALTOTALBELANJA BARANGBELANJA MODALTOTAL12345= 3 + 4678 = 6 + 79 = 6/310 = 7/411 = 8/51SETJEN - - - - - - - - - 2ITJEN - - - - - - - - - 3DITJEN HUBDAT25.745.939.000 55.454.256.000 81.200.195.000 22.764.715.080 53.336.409.065 76.101.124.145 88,42 96,18 93,72 4DITJEN KA- - - - - - - - - 5DITJEN HUBLA324.014.706.000 175.985.294.000 500.000.000.000 249.868.400.179 110.455.524.302 360.323.924.481 77,12 62,76 72,06 6DITJEN HUBUD832.396.671.000 422.451.602.000 1.254.848.273.000 568.870.933.291 330.691.917.254 899.562.850.545 68,34 78,28 71,69 7BPSDM1.364.966.665.000 120.485.327.000 1.485.451.992.000 975.771.435.137 106.178.694.783 1.081.950.129.920 71,49 88,13 72,84 8LITBANG- - - - - - - - - 9BPTJ- - - - - - - - - 2.547.123.981.000 774.376.479.000 3.321.500.460.000 1.817.275.483.687 600.662.545.404 2.417.938.029.091 71,35 77,57 72,80 Sumber: Biro Rupiah)2018PAGU PENGGUNAAN PNBPREALISASI PAGU PENGGUNAAN PNBP S.D. 31 DESEMBER 2018(HASIL REKONSILIASI) Grafik 3.11 Realisasi Penggunaan PNBP Kementerian Perhubungan Posisi 31 Desember 2018 (Hasil Rekonsiliasi) 1,600,000,000,000 1,400,000,000,000 1,200,000,000,000 1,000,000,000,000 800,000,000,000 600,000,000,000 400,000,000,000 200,000,000,000
DITJEN HUBDAT DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD BPSDM PAGU PENGGUNAAN PNBP 81,200,195,000 REALISASI PENGGUNAAN PNBP 76,101,124,145 360,323,924,481 PAGU PENGGUNAAN PNBP REALISASI PENGGUNAAN PNBP LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 63
4. BIDANG HUKUM a. Penyusunan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Peraturan Menteri yang ditetapkan selama tahun 2018 sebanyak 118 (seratus delapan belas) PM dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.36 Penyusunan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan NO Peraturan Menteri Yang Ditetapkan Jumlah 1 Transportasi Darat 20 dokumen 2 Transportasi Perkeretaapian 16 dokumen 3 Transportasi Laut 14 dokumen 4 Transportasi Udara 10 dokumen 5 Multimoda dan Penunjang 58 dokumen Total 118 dokumen Gambar 3.12 Penyusunan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Transportasi Darat, 20Transportasi Perkeretaapian , 16Transportasi Laut, 14Transportasi Udara, 10Multimoda dan Penunjang , 58 64 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rincian detail PM yang telah ditetapkan tersebut adalah: 1) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Darat yang telah ditetapkan: Nomor PM Perihal Penetapan PM 6 TAHUN 2018 PM 18 TAHUN 2018 PM 23 TAHUN 2018 Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak-Batas Kabupaten Cianjur Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 08 Februari 2018 19 Februari 2018 07 Maret 2018 PM 27 TAHUN 2018 Alat Penerangan Jalan 26 Maret2018 PM 33 TAHUN 2018 Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 20 April 2018 PM 34 TAHUN 2018 PM 36 TAHUN 2018 PM 37 TAHUN 2018 PM 67 TAHUN 2018 PM 78 TAHUN 2018 Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018 Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tengerang - Merak, Dan Jakarta - Bogor - Ciawi Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang Pada Ruas Tol Di Wilayah Jakarta Dan Bekasi Selama Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 20 April 2018 27 April 2018 02 Mei 2018 16 Juli 2018 09 Agustus 2018 PM 79 TAHUN 2018 Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan 24 Agustus 2018 PM 82 TAHUN 2018 Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan 31 Agustus 2018 PM 84 TAHUN 2018 Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan 10 September 2018 PM 85 TAHUN 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10 September 2018 PM 102 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Terminal Barang 20 September 2018 PM 97 TAHUN 2018 Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund - World Bank 01 Oktober 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 65
No . Nomor PM Perihal Penetapan Tahun 2018 Di Provinsi Bali 17. PM 115 TAHUN 2018 Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 Dan Tahun Baru 2019 05 Desember 2018 18. PM 117 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 18 Desember 2018 19. PM 118 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 18 Desember 2018 20. PM 124 TAHUN 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas AntarProvinsi 26 Desember 2018 2) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Perkeretaapian yang telah ditetapkan No Nomor PM Perihal Pemetaan 1 2 3 4 5 6 7 8 PM 17 TAHUN 2018 PM 26 TAHUN 2018 PM 31 TAHUN 2018 PM 32 TAHUN 2018 PM 44 TAHUN 2018 PM 45 TAHUN 2018 PM 50 TAHUN 2018 PM 54 TAHUN 2018 Pedoman Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 14 Februari 2018 19 Maret 2018 18 April 2018 18 April 2018 14 Mei 2018 14 Mei 2018 24 Mei 2018 06 Juni 2018 9 PM 69 TAHUN 2018 23 Juli 2018 66 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No 10 11 12 13 14 15 16 No 1 2 3 4 5 6 7 Nomor PM Perihal Pemetaan PM 86 TAHUN 2018 PM 87 TAHUN 2018 PM 94 TAHUN 2018 PM 108 TAHUN 2018 PM 116 TAHUN 2018 PM 119 TAHUN 2018 PM 126 TAHUN 2018 Sertifikasi Inspektur Dan Auditor Perkeretaapian Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 TAHUN 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis 14 September 2018 14 September 2018 20 September 2018 30 Oktober 2018 17 Desember 2018 18 Desember 2018 28 Desember 2018 3) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut yang telah ditetapkan Nomor PM Perihal Pemetaan PM 3 TAHUN 2018 PM 4 TAHUN 2018 PM 22 TAHUN 2018 PM 29 TAHUN 2018 PM 30 TAHUN 2018 PM 38 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik(Public Service Obligation) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 Tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis 24 Januari 2018 24 Januari 2018 06 Maret 2018 27 Maret 2018 09 April 2018 03 Mei 2018 PM 48 TAHUN 2018 23 Mei 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 67
No Nomor PM Perihal Pemetaan 8 9 10 11 12 13 PM 53 TAHUN 2018 PM 65 TAHUN 2018 PM 92 TAHUN 2018 PM 93 TAHUN 2018 PM 113 TAHUN 2018 PM 121 TAHUN 2018 Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 29 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan Pengerukan dan Reklamasi 04 Juni 2018 02 Juli 2018 20 September 2018 20 September 2018 30 November 2018 20 Desember 2018 14 PM 125 TAHUN 2018 26 Desember 2018 4) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Udara yang telah ditetapkan No Nomor PM Perihal Penetapan 1. PM 39 TAHUN 2018 2. PM 40 TAHUN 2018 3. PM 51 TAHUN 2018 4. PM 52 TAHUN 2018 Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (.Aircraft Registration) 03 Mei 2018 07 Mei 2018 24 Mei 2018 31 Mei 2018 68 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Nomor PM Perihal Penetapan 5. PM 57 TAHUN 2018 6. PM 64 TAHUN 2018 7. PM 95 TAHUN 2018 8. PM 96 TAHUN 2018 9. PM 106 TAHUN 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Ctvil Aviation Safety Regulations P Art 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers) Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi (Fal) Udara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safetyregulation Part 1 75) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services) 21 Juni 2018 02 Juli 2018 21 September 2018 21 September 2018 24 Oktober 2018 10. PM 111 TAHUN 2018 13 November 2018 5) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Multimoda dan Penunjang / Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan: No Nomor PM Perihal Penetapan 1. 2. 3. 4. 5. PM 1 TAHUN 2018 PM 2 TAHUN 2018 PM 5 TAHUN 2018 PM 7 TAHUN 2018 PM 8 TAHUN 2018 Standar Pelayanan Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Petunjuk Operasional Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 40 Tahun 2014 15 Januari 2018 22 Januari 2018 07 Februari 2018 28 Februari 2018 09 Februari 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 69
No Nomor PM Perihal Penetapan 6. PM 9 TAHUN 2018 7. PM 10 TAHUN 2018 8. PM 11 TAHUN 2018 9. PM 12 TAHUN 2018 10. PM 13 TAHUN 2018 11. PM 14 TAHUN 2018 12. PM 15 TAHUN 2018 13. PM 16 TAHUN 2018 14. PM 19 TAHUN 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.As. Hanandjoeddin Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten Ii Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al- Jufri Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 147 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 09 Februari 2018 21 Februari 2018 15. PM 20 TAHUN 2018 28 Februari 2018 16. PM 21 TAHUN 2018 Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya 28 Februari 2018 17. PM 24 TAHUN 2018 18. PM 25 TAHUN 2018 19. PM 35 TAHUN 2018 20. PM 42 TAHUN 2018 21. PM 43 TAHUN 2018 22. PM 46 TAHUN 2018 Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 14 Maret 2018 14 Maret 2018 27 April 2018 09 Mei 2018 09 Mei 2018 17 Mei 2018 70 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Nomor PM Perihal Penetapan 23. PM 47 TAHUN 2018 24. PM 49 TAHUN 2018 25. PM 55 TAHUN 2018 26. PM 56 TAHUN 2018 27. PM 58 TAHUN 2018 28. PM 59 TAHUN 2018 29. PM 60 TAHUN 2018 30. PM 61 TAHUN 2018 31. PM 62 TAHUN 2018 32. PM 63 TAHUN 2018 33. PM 66 TAHUN 2018 34. PM 70 TAHUN 2018 35. PM 71 TAHUN 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 87 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri 17 Mei 2018 24 Mei 2018 06 Juni 2018 06 Juni 2018 21 Juni 2018 28 Juni 2018 28 Juni 2018 28 Juni 2018 28 Juni 2018 28 Juni 2018 09 Juli 2018 24 Juli 2018 26 Juli 2018 36. PM 72 TAHUN 2018 26 Juli 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 71
No Nomor PM Perihal Penetapan 37. PM 73 TAHUN 2018 Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 08 Agustus 2018 38. PM 74 TAHUN 2018 Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 08 Agustus 2018 39. 40. 41. 42. PM 75 TAHUN 2018 PM 76 TAHUN 2018 PM 77 TAHUN 2018 PM 80 TAHUN 2018 Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah Dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 08 Agustus 2018 09 Agustus 2018 09 Agustus 2018 28 Agustus 2018 43. PM 81 TAHUN 2018 Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 29 Agustus 2018 44. 45. 46. PM 88 TAHUN 2018 PM 89 TAHUN 2018 PM 90 TAHUN 2018 Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara 19 September 2018 19 September 2018 19 September 2018 47. 48. PM 91 TAHUN 2018 PM 98 TAHUN 2018 Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 19 September 2018 05 Oktober 2018 49. 50. PM 100 TAHUN 2018 PM 103 TAHUN 2018 Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan 09 Oktober 2018 23 Oktober 2018 72 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Nomor PM Perihal Penetapan Jabatan Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali PM 104 TAHUN 2018 Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat 23 Oktober 2018 PM 105 TAHUN 2018 PM 107 TAHUN 2018 PM 110 TAHUN 2018 PM 112 TAHUN 2018 PM 114 TAHUN 2018 PM 120 TAHUN 2018 Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2010 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 23 Oktober 2018 29 Oktober 2018 12 November 2018 13 November 2018 30 November 2018 18 Desember 2018 PM 122 TAHUN 2018 21 Desember 2018 b. Penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tabel 3.37 Penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NO Keputusan Menteri Yang Ditetapkan Jumlah 1 Transportasi Darat 23 dokumen 2 Transportasi Perkeretaapian 16 dokumen 3 Transportasi Laut 162 dokumen 4 Transportasi Udara 38 dokumen 5 Multimoda dan Penunjang 82 dokumen Total 321 dokumen LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 73
Gambar 3.13 Penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Transportasi Darat, 23Transportasi Perkeretaapian , 16Transportasi Laut, 162Transportasi Udara, 38Multimoda dan Penunjang , 82 c. Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan Uji publik merupakan salah satu tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain akademisi, komunitas, organisasi, LSM dan stakeholder terkait, masukan tersebut dihimpun, dibahas bersama untuk kemudian dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan Uji Publik Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 4 kegiatan, sebagai berikut: 1) Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkeretaapian dilaksanakan di 2 (dua) kota: a) Medan, Sumatra Utara pada tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian; dan b) Bandung, Jawa Barat pada tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 7 Desember 2018 membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lalu Lintas Kereta Api. 2) Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Darat, dilaksanakan di 2 (dua) kota sebagai berikut : a) Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 29 Februari 2018 membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 74 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan b) Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2018 membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum tentang dan Penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan d. Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Regulasi Terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dapat dilakukan evaluasi penerapan regulasi untuk memperoleh masukan dari masyarakat mengenai apakah materi atau isi dari suatu peraturan masih sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini atau masih dapat atau tidaknya peraturan tersebut diimplementasikan. Selama tahun 2018 diselenggarakan kegiatan Evaluasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Darat dilaksanakan di 3 (tiga) kota sebagai berikut : 1) Pontianak pada tanggal 5 April 2018 peraturan yang dievaluasi adalah : a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. 2) Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2018 peraturan yang dievaluasi adalah : a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; dan b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. 3) Jogjakarta pada tanggal 29 November 2018 peraturan yang dievaluasi adalah: a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; dan b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. e. Perjanjian Kerjasama / Kesepakatan Bersama (MoU) / Kontrak Selama Tahun 2018 telah disusun 32 Kontrak dan 16 MOU, sebagai berikut: Tabel 3.38 Matriks Perjanjian Pekerjaan Unit Kerja LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 75
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 76 Pekerjaan Unit Kerja Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Baru Buntukunik Tahap II Kontrak Amandemen Variation Order No.1 Pekerjaan Fisik Paket 1 The Development of Belawan Port Project Phase 1 (IND-133) Kontrak Package 1 : Terminal Construction Patimban Port Development Project (I) Loan JICA No.IP-577 Kontrak Package 2 (Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works) Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP-577 Kontrak Paket 8 (Consulting Services for Deign and Supervision of Port Related Facilities Development) Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP-577 Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 Amandemen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Terowongan Notog BH 1440 (Multiyears 2016-2018) PK.16-08 Amandemen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan BH- 1458 Antara Notog-Kebasen (Multiyears 2016-2018) PK.16-07 Addendum No. 3 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Terowongan Kebasen BH-1464 (Multiyears 2016-2018) PK.16-09 Addendum No. 4 Kontrak Pekerjaan Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Elektrik Jalur Ganda KA Antara Purwokerto-Kroya Lintas Cirebon-Kroya (Multiyears 2016-2018) (PK.16-10) Amandemen Kontrak Nomor 5 Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project (1) Package B1: Railway Facility Construction for Bekasi to Cikarang, JICA Loan IP- 508 Kontrak Nomor 4 Railway Electrification and Double-Double Tracking Line Java Project (1) Package B1: Railway Facility Construction For Bekasi To Cikarang Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Km. 23+800 s.d Km. 25+300 Sepanjang 1500 M'sp antara Cigombong- Cicurug Addendum No.7 Kontrak Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa KM 80+000 s.d KM 120+000 antara Jombang - Madiun Lintas Surabaya - Solo (Paket KJGJM-1) Addendum No.7 Kontrak Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa KM 120+000 s.d. KM 164+000 Antara Jombang-Madiun Lintas Surabaya - Solo Paket (KJGJM-2) Konsultan Jalur Ganda Jombang Madiun Amandemen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi Antara Jombang - Madiun Lintas Surabaya - Solo Paket (STJM) Sinyal Telkom Jombang Madiun Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Api antara Langsa- Besitang KM.411+000 sampai dengan KM.414+000, Paket BSL- of Main Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pekerjaan Unit Kerja 12 Kontrak Kegiatan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Rantau Prapat - Kota Pinang, Paket RPK- 10 Kontrak Pekerjaan Engineering Service of Surabaya Regional Railway Line Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Infrastructure maintenance and operation (IMO) Tahun Anggaran 2018 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo Jalur Eksisting Km. 104+500 s/d Km. 107+600 Sepanjang 3,100 Km'sp dan Jalur Baru Km. 0+000 sampai dengan Km. 2+000 Sepanjang 2,000 Km'sp Antara Solo Balapan - Adi Sumarmo, Paket: KABS-1 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo Km. 2+000 s/d Km. 4+000 Antara Solo Balapan - Adi Sumarmo sepanjang 2,000 Km'sp, Paket: KABS-2 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo Km. 4+000 s/d Km. 6+200 Antara Solo Balapan - Adi Sumarmo sepanjang 2,200 Km'sp, Paket: KABS-3 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo Km. 6+200 sampai dengan Km. 8+500 Antara Solo Balapan - Adi Sumarmo sepanjang 2,300 Km'sp, Paket: KABS-4 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo Km. 8+500 sampai dengan Km. 9+762 Antara Solo Balapan - Adi Sumarmo sepanjang 1,262 Km'sp, Paket: KABS-5 Kontrak Pekerjaan Pengawasan/Supervisi dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo, Paket: PKABS-1 Kontrak Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2018 Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation / PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 Kontrak Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis 2018 Anggaran Tahun (Lintas Pelayanan Bandara Internasional Minangkabau - Padang) Kereta Api Minangkabau Ekspress Kontrak Pekerjaan Revitalisasi 10 (Sepuluh) Trainset (@4 unit) Kereta Rel Listrik (KRL) KfW (MYC 2018-2020) Kontrak Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2018 (Lintas Pelayanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II - Ogan Permata Indah) dengan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) Sumatera Selatan Kontrak Pekerjaan Revitalisasi 10 (Sepuluh) Trainset (@4 unit) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 77
No NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 78 Pekerjaan Unit Kerja Kereta Rel Listrik (KRL) KfW Perkeretaapian PIHAK TENTANG PT. Trans News Corpora (CNN Indonesia) Penyebarluasan Informasi Angkutan Lebaran 2018 PT. Lativi Mediakarya (tvOne) Penyebarluasan Informasi Angkutan Lebaran 2018 PT Republika Media Mandiri Penyebarluasan Informasi Angkutan Lebaran 2018 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Penanggulangan Terorisme di Bidang Transportasi Universitas Brawijaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penyediaan dan Pemanfaatan Perbankan Lingkungan Di Perhubungan Jasa Layanan Kementerian Kejaksaan RI Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Keuangan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Penyediaan Pendampingan Pembangunan Transaksi Perkeretaapian Makassar - Parepare Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Corporate Card Universitas Padjadjaran Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Palang Merah Indonesia (PMI) Pembinaan Penyelenggaraan Kepalangmerahan Relawan Dalam Mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Integrasi Data Kecelakaan, Jalan dan Jembatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PT Taspen (Persero) Sinergi Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO PIHAK TENTANG Kematian Berbasis Elektronik Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya Selama tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di 4 (empat) kota, sebagai berikut: 1) Palembang 3 Mei 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 peraturan yang disosialisasikan sebanyak 3 (dua) peraturan dan pembahasan One Single Submission (OSS): a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia; b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan; c) Reformasi Regulasi Perizinan di bidang transportasi OSS. 2) Makassar tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 peraturan yang disosialisasikan sebanyak 6 (enam) peraturan: a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal; b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Transportasi; d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaikanlautan dan Keamanan Kapal Asing; e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas. 3) Surabaya, Jawa Timur tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018 peraturan yang disosialisasikan sebanyak 5 (lima) peraturan : a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018 tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blanko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan ; LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 79
c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan; dan e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. 4) Bandung, Jawa Barat tanggal 13 September 2018 sampai dengan 14 September 2018 peraturan yang disosialisasikan sebanyak 7 (tujuh) peraturan: a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum ; c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum; d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian; e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian; f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian; dan g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian. g. Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini meliputi: 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Untuk mendukung reformasi birokrasi pada program penataan peraturan perundang-undangan Biro Hukum secara berkala telah mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan baik hardcopy (offline) maupun softcopy melalui website jdih.dephub.go.id. Dalam penataan regulasi sangat penting membangun sebuah basis data nasional peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum yang terintegrasi. Sejak tahun 2017 JDIH Kementerian Perhubungan telah 80 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
terintegrasi dengan portal JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) milik Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan dengan telah ditetapkannya agenda penataan regulasi termasuk pembangunan basis data nasional peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum sebagai salah satu prioritas nasional tahun 2018 Biro Hukum telah melakukan penyempurnaan JDIH Kementerian Perhubungan terhadap integrasi JDIHN melalui koordinasi antara, Pustikomhub dan BPHN. Biro Hukum aktif dalam pertemuan berkala jaringan dokumentasi yang diselenggarakan oleh BPHN sebagai badan pembina JDIH untuk seluruh Kementerian. Piagam penghargaan yang diberikan BPHN sebagai bentuk penghargaan kepada Kementerian Perhubungan karena web JDIH Kementerian Perhubungan telah terintegrasi dengan JDIHN . Piagam penghargaan diberikan secara simbolis oleh Kepala Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Prof. Dr.H.R Benny Riyanto, SH, M.Hum, C.N kepada wakil dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Gambar 3.14 Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional (JDIHN) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 81
Pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober 2018 Biro Hukum hadir dalam kegiatan Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information yang dibuka oleh Kepala Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Prof. Dr.H.R Benny Riyanto, SH, M.Hum, C.N. di Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka memajukan JDIHN melalui skema kerja sama regional Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 2) Bimbingan teknis perancangan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Bimbingan teknis perancangan peraturan perundang- undangan Tahun 2018 merupakan wujud pembinaan pembentukan/ penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan 23 November 2018 di Hotel Onih Bogor Jawa Barat. Peserta yang ikut dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 113 orang, terdiri dari 87 orang peserta dari seluruh sub sektor, 16 orang Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, dan 10 orang Panitia. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh Biro Hukum Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerjasama dilakukan dengan menghadirkan narasumber praktisi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhubungan langsung dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus harmonisasi. Paparan oleh Narasumber dibagi ke dalam 2 (dua) kelas (A dan B) dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 21 November 2018 sampai dengan 23 November 2018 dengan rincian sebagai berikut: KELAS A HARI /TGL WAKTU MATERI NARASUMBER/ MODERATOR Rabu, 21 Nov 2018 08.00 s.d 10.30 WIB Pemahaman Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 NS : Prof. Dr. Widodo Eka tjahjana, SH, M. Hum (Dirjen PP) MD : Wahju Adji H, SH, DESS (KaroHukum) 10.30 s.d 13.00 WIB Teknik Pengantar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Teknis Perumusan Bagian Pembukaan NS : Nuryanti Widyastuti (Dir.FPD& P4 Ditjen PP, Kemenkumham) MD M.Ak : Supriyatno, SE, (Kasubbag Dok 82 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
HARI /TGL WAKTU MATERI NARASUMBER/ MODERATOR PUU dan TU Biro) 13.00 s.d 15.00 WIB 15.00 s.d 17.00 WIB ISHOMA Teknis Pengacuan Pendelegasian Kewenangan Perumusan dan NS : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi P3, Ditjen PP, Kemenkumham) MD M.Ak (KasubbagDokPUU dan TU Biro) : Supriyatno, SE, Kamis, 22 Nov 2018 08.00 s.d 11.00 WIB 11.00 s.d 13.00 WIB Teknis Perumusan Norma NS : Teknis Perumusan Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana Victor Hamonangan (Kasie Fasilitasi Perda II, Ditjen PP Kemenkumham) NS : Reza Fikri Febriansyah (Kasie Pembahasan I, Ditjen PP) 13.00 s.d 14.00 WIB 14.00 s.d 17.00 WIB ISHOMA Teknis Perumusan Bahasa Peraturan Perundang- undangan NS : Dr. Roberia, SH, MH (Kasubdit Harmonisasi I, Ditjen PP, Kemenkumham) MD M.Ak PUU dan TU Biro) : Supriyatno, SE, (Kasubbag Dok Jumat, 23 Nov 2018 08.00 s.d 12.00 WIB Pelatihan Perundang-undangan Penyusunan NS : 1. Widyastuti (Kasubdit dan Standarisasi Bimbingan Perancang PUU) 2. Andriana Krisnawati Bimbingan (Kasie Perancang PUU) Sekar (Perancang PUU) 3. Prahesti KELAS B HARI /TGL WAKTU MATERI NARA SUMBER / MODERATOR Rabu, 21 Nov 2018 08.00 s.d 10.30 WIB Pengantar Penyusunan Perundang-undangan dan Teknis Perumusan Teknik Peraturan NS : Widyastuti Nuryanti (Dir.FPD & P4 Ditjen PP, Kemenkumham) LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 83 K
HARI /TGL WAKTU MATERI NARA SUMBER / MODERATOR 10.30 s.d 13.00 WIB Bagian Pembukaan Pemahaman Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 MD : Nasution Bin AS (Kabag Peraturan Darat dan Per-KA-an) NS : Priyanto (Sesditjen PP Ditjen PP, Kemenkumham) MD : Nasution Bin AS Peraturan (Kabag Daratdan Per-KA-an) Kamis, 22 Nov 2018 13.00 s.d 15.00 WIB 15.00 s.d 17.00 WIB 08.00 s.d 11.00 WIB ISHOMA Teknis Pengacuan Pendelegasian Kewenangan Perumusan dan Teknis Bahasa Perundang-undangan Perumusan Peraturan NS : Widyastuti Standarisasi Bimbingan PUU) MD : Nasution Bin AS (Kabag Peraturan Daratdan Per-KA-an) NS : Hendra Kurnia Putra Penyusunan (Kasie Rancangan Konsepsi PP Ditjen PUU, Kemenkumham) (Kasubdit dan Perancang 11.00 s.d 13.00 WIB Teknis Perumusan Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana NS : Nurfaqih (Kasie Bidang Hukum dan HAM I, Ditjen PP) Irfani Jumat, 23 Nov 2018 13.00 s.d 14.00 WIB 14.00 s.d 17.00 WIB 08.00 s.d 12.00 WIB ISHOMA Teknis Norma Perumusan Pelatihan Perundang-undangan Penyusunan NS : Nur Rohmah Muliana (Kasie Bidang Hukum dan HAM II) NS : 1. Tuti Rianingrum (Kasubdit Harmonisasi II) 2. Dwi Retna ningtyas Standarisasi, (Kasie Pedoman, Pendidikan Latihan PUU) 3. Reni dan Perancang Oktri (Perancang PUU) 84 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Gambar 3.15 Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 3) Penerbitan buku himpunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memuat Peraturan Menteri Perhubungan terbaru untuk disebarluaskan ke unit-unit kerja terkait. 4) Penerbitan Buletin Hukum Translaw sebagai media komunikasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2018 Buletin Hukum Translaw telah terbit 4 edisi. Gambar 3.16 Translaw Edisi ke VIII Tahun 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 85
h. Penanganan Penyelesaian Perkara (to settle a law suit) yang menyangkut tupoksi Kementerian Perhubungan Selama tahun 2018 terdapat 23 perkara, 8 judicial review dan 3 sengketa informasi yang disampaikan ke Biro Hukum dan dilakukan proses advokasi hukum, sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.39 Matrik Perkara Perdata Tahun 2018 NO. NAMA KEGIATAN PROGRESS 1. Perkara Mootrain antara Tjut Hanifah (Penggugat) melawan Menteri Perhubungan, dkk (Para Tergugat) Kementerian Perhubungan mengajukan Upaya Hukum atas Kembali Peninjauan Putusan Kasasi No 202 2. PN. SURABAYA Kementerian Menang. Perhubungan Perkara Perdata Nomor 1035/Pdt.G/2017/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara Djumala Wisaka (Penggugat) melawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Para Tergugat) Penggugat Banding. mengajukan Menyampaikan Banding Menyampaikan Banding 3. PN. BLORA Perkara Perdata Nomor 1304/Pdt.G/2017/PN.Bla di Pengadilan Negeri Blora antara Dr. Sugiarto Soeharjo, Sp.PA (Penggugat) melawan Anita Kumala, dkk Menteri Perhubungan (Tergugat III) Para Tergugat Permohonan Kasasi di Tolak Menyiapkan PK 4. PN JAKARTA SELATAN Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Soni Gita Sindani, Dkk (Para Penggugat) melawan PEMERINTAH Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk. Bukti dari T1 dan Tergugat Intervensi. Tanggal 17 Januari 2018 Sidang di tunda 2 Minggu agenda sidang masih alat bukti dari T. I 5. Pendampingan kasus Perdata Nomor 775/PDT.G/2017/PN.TNG, 774/PDT.G/2017/PN.TNG, 773/PDT.G/2017/PN.TNG, 706/Pdt.G/2017/PN.TNG. dimana KNKT sebagai Pihak Turut Tergugat Sidang selanjutnya tanggal 31 Januari 2019. Perkara dicabut oleh Para Penggugat (sudah selesai) 86 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO. NAMA KEGIATAN PROGRESS 6. PN, JAKARTA PUSAT Perkara Perdata Citizen Law Suit dalam Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, antara Abdul Rosid, Dkk (Para Penggugat) melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Para Tergugat) Perkara dicabut oleh Para Penggugat (sudah selesai) 7. PN. BANDUNG Perkara Perdata Nomor 122/PDT.G/2018/PN.BDG antara Reno Elviani Latief melawan PT. Kereta Api Indonesia, dkk, Menteri Perhubungan sebagai Tergugat II Kementerian Menang Perhubungan Putusan belum di ambil 8. PN. JAKARTA TIMUR Perkara Perdata No. 236/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Menyampaikan Kontra Memori Banding 9. PN. BANDUNG Perkara Perdata Nomor: 175/Pdt.G/2018/PN.Bdg antara M.JUSMANA, Dkk (Para Penggugat) melawan DIRUT PT. KAI Cq. KEPALA DAERAH OPERASI 2 BANDUNG, Dkk (Para Tergugat) Saksi dari Penggugat dan Bukti dari Tergugat . Tanggal 22 Januari 2018 sidang selanjutnya tanggal 29 Januari dengan agenda sidang Saksi dari Penggugat. 10. PN. KARAWANG Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2018/PN Kwg dan Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN Kwg antara PT. KARAWANG CIPTA PERSADA (dahulu PT. Canggih Bersaudara Muliajaya) (Pemohon) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dkk (Para Termohon) 11. PN. JAKARTA PUSAT Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. Penggugat mengajukan Banding pada pengadilan Tinggi. Perkara Perdata Nomor: 317/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, antara David M.L Tobing, SH (Para Penggugat) melawan PT. Nissan Motor Distributor Indonesia, Dkk (Para Tergugat) Para perdamaian penandatanganan vandading. pihak melakukan melalui acta LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 87
NO. NAMA KEGIATAN PROGRESS Selesai 12. PN. MEDAN Perkara Perdata Nomor: 569/Pdt.G/2018/PN.Mdn, antara Thamrin selaku Penggugat melawan Menteri Perhubungan Telah di Putus pada tanggal 9 Januari 2019, dengan Putusan ini Menteri Sela, dalam hal Menang, Perhubungan menolak gugatan Penggugat. 13. PN. JAKARTA UTARA Perkara Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dalam perkara antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) selaku Penggugat melawan PT. Karya Citra Nusantara selaku Tergugat I, dimana Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda selaku Tergugat II Mendaftarkan Kasasi 14. PN JAKARTA PUSAT 594/PDT.G/2018/PN.JKT.PST antara Ajeng Restia Sahla dan PT Ikin Mandiri Utama Agenda para pihak sidang kelengkapan Tanggal 9 Januari 2019 sidang selanjutnya tanggal 30 Januari 2019 15. PN. CIANJUR Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.Cjr, dalam perkara antara PT. Varia Indovermai selaku Penggugat lawan PT. Megatop Inti Selasar, dkk, dimana Menteri Perhubungan sebagai Tergugat III Agenda para pihak sidang kelengkapan Tanggal 30 Januari 2019 16. PN. SURABAYA Perkara Perdata Nomor: 1185/Pdt.G/2018/PN.Sby, dalam perkara antara Kardjono, dkk selaku Penggugat melawan PT. KAI (Persero),dkk. Dimana Menteri Perhubungan sebagai Tergugat II Agenda para pihak sidang kelengkapan Tanggal 14 Februari 2019 Tabel 3.39 Matrik Perkara Permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) NO. 1. Permohonan Uji Materiil Nomor: 66P/HUM/2017 mengenai PM No. 108 Tahun 2017 terhadap UU No. 20 Tahun 2008 dan UU No. 22 Tahun 2009 yang diajukan oleh yang dimohonkan oleh Moch Untung, Dkk selaku Pemohon NAMA KEGIATAN PROGRESS Permohonan Pemohon ditolak Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. 88 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
yang diwakili oleh Kuasa Hukum Adhitya Chandra D, SH Dkk 2. Permohonan Uji Materiil UU No. 34 Tahun 1964 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Majelis Pemohon Hakim menolak Permohonan Menteri Perhubungan sebagai pihak yang dimenangkan 3. Permohonan Hak Uji Materiil Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi 4. Permohonan Hak Uji Materiil Nomor PM 108 Tahun 2017 terhadap Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Register 15 P/HUM/2018 Perkara Nomor Permohonan ditolak Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. Permohonan terhadap Pasal: Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 27 ayat (1) huruf d, Pasal 27 ayat (1) huruf f, Pasal 27 ayat (2), Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, PAsal 48 ayat (10) huruf a angka 2, Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2, Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3, Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c dan Pasal 72 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dikabulkan sebagian, yaitu 5. Permohonan Hak Uji Materiil Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Permohonan ditolak Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. 6. Permohonan Hak Uji Materiil Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 283 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menunggu Putusan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 89
7. Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Permohonan ditolak Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. 8. Permohonan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Teregister Nomor: 64/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi di Permohonan ditolak Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. Tabel 3.40 Matrik Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2018 NO. NAMA KEGIATAN PROGRESS 1. Perkara Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor: 137/G/2018/PTUN-JKT antara Sudarwedi., SH, MM melawan Menteri Perhubungan RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. 2. Perkara Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor: 151/G/2018/PTUN-JKT antara Ardan Ashari melawan Menteri Perhubungan RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Menteri Perhubungan sebagai pihak yang menang. Tabel 3.41 Matrik Perkara Pidana Tahun 2018 NO. NAMA KEGIATAN PROGRESS 1. 2. 3. 4. 5. Pendampingan terkait pemalsuan ijazah pelaut di Pangkal Pinang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Budiono Pendampingan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat latih sayap tetap (fixed wing) dan link simulator pada Badan Pendidikan dan Latihan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Kementerian Perhubungan Pendampingan terkait adanya dugaan tindak pidana dalam kebakaran gedung yang terjadi di Kementerian Perhubungan terkait dugaan Pendampingan terkait dugaaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat uji emisi passenger car (R83) di Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Mengundang segala pihak dalam rapat guna mempersiapkan pihak- pihak yang akan disidik oleh Para Penyidik Mengundang segala pihak dalam rapat guna mempersiapkan pihak- pihak yang akan disidik oleh Para Penyidik 90 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO. 1. 2. 3. NO. 1. 2. 3. 5. Tabel 3.42 Sengketa Informasi Publik NAMA KEGIATAN PROGRESS Permohonan sengketa informasi publik Register Nomor: 025/IV/KIP-PS/2017 antara Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA - PD) sebagai Pemohon terhadap SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT sebagai Termohon informasi publik Register Nomor: Permohonan sengketa 024/IV/KIP-PS/2017 antara Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA - PD) sebagai Pemohon terhadap SEKOLAH TINGGI PELAYARAN MARUNDA sebagai Termohon. Permohonan sengketa informasi publik Register Nomor: 023/IV/KIP-PS/2017 antara Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA - PD) sebagai Pemohon terhadap SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA sebagai Termohon. Pemanggilan Para Pihak pada tanggal 29 di Januari Komisi Informasi Pusat Para Pemanggilan Pihak pada tanggal 29 di Januari Informasi Komisi Pusat Pemanggilan Para Pihak pada tanggal 29 di Januari Komisi Informasi Pusat 2019 2019 2019 Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) yang menyangkut tupoksi Kementerian Perhubungan Selama tahun 2018 telah dihasilkan 3 (tiga) pertimbangan hukum terhadap berbagai permasalahan hukum sebagai berikut: Tabel 3.43 Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion) Menyangkut Tupoksi Kementerian Perhubungan NAMA KEGIATAN PROGRESS Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum antara PT. KCN dan PT. KBN Pembuatan Opinion Menteri Perhubungan Legal kepada Pendapat Hukum Terkait Perbuatan Undisipliner Pejabat pada Lingkungan Kementerian Perhubungan Pendapat Hukum Terkait Penyelesaian sengketa non- litigasi di bidang peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Pembuatan Opinion Biro Kepegawaian Legal Pembuatan Opinion kepada Sekretaris Jenderal Legal kepada LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 91
5. BIDANG LAPORAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA 6. BIDANG UMUM 7. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK a. Penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi dan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Massa, Media Sosial, Jejaring Komunikasi dan Pengelolaan Opini Publik 1) Press Background 92 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO 1 2 3 2) Penyelenggaraan Talkshow dengan Memanfaatkan Rubrik dan Program Media Dialog sektor transportasi merupakan kegiatan komunikasi publik yang bertujuan agar masyarakat/publik yang akan mendapatkan informasi yang proporsional dan tidak sepihak menurut versi/setting dari media massa sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang transportasi. TEMPAT TANGGAL TEMA NARASUMBER ACARA 1.Menteri Perhubungan Rabu, 19 Keselamatan 2. Rifat Sungkar September sebagai budaya Pekanbaru, 3.Kapolda Riau, Brigjen Pol 2018 transportasi Riau Widodo Eko Prihastopo 4. Chica Koeswoyo Minggu, 21 Talkshow Sinergi 1.Menteri Perhubungan Soreang, Oktober Membangun 2.Kapolda Jawa Barat Bandung - 2018 Bangsa Jawa Barat 1. Menteri Perhubungan, Jumat, 30 Pekan Nasional 2. Menteri Pendidikan dan Malang, Jawa November Keselamatan Jalan Kebudayaan Muhadjir Timur 2018 Effendy 3) Posko Bidang Pers pada Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439H) Posko khusus media massa ini berfungsi sebagai counter part kalangan pers dan media massa dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama peliputan penyelenggaraan angkutan lebaran program pokok tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan sangat mendapatkan perhatian publik, sehingga keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan transportasi. Masa penyelenggaraan Posko Humas pada Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2018 adalah tanggal 7 s.d. 24 Juni 2018 (H-8 s/d H+8) di Ruang Nanggala, LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 93
Gedung Cipta Kementerian Perhubungan. Anggota Posko Humas terdiri dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan dibantu humas seluruh sub sektor. Gambar 3. Menteri Perhubungan didampingi Pejabat Kementerian Perhubungan saat Jumpa Pers dengan rekan Media dalam acara Pembukaan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2018 Gambar 3 Menteri Perhubungan didampingi Pejabat Kementerian Perhubungan saat berkunjung pada posko dalam acara Pembukaan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2018 4) Lokakarya untuk Pers / Media Massa Kegiatan dilaksanakan di Jawa Barat pada tanggal 2 s.d 4 November 2018 dengan tema "Progres Transportasi 2018". Penyelenggaraan lokakarya untuk pers/media massa adalah bentuk pelatihan yang diberikan kepada wartawan untuk penguasaan materi-materi kebijakan secara mendalam membutuhkan narasumber dari berbagai instansi dan unit kerja. Selanjutnya agar tertentu yang pembahasannya 94 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
terciptanya pengetahuan dan pemahanan yang utuh dikalangan pers/media massa mengenai perkembangan-perkembangan kebijakan makro sektor transportasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Narasumber Jumat, 2 November 2018. Sesi 1 : Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat Bagian Selatan 1. Kasubdit Keamanan Penerbangan : Iin Herlina 2. Agus Sugeng Widodo : Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT. BIJB 3. Kepala Sub Divisi Pengendalian Operasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan AirNav Indonesia : Ida Yuniarti 4. Pelaksana Tugas Executive General Manager Bandara Internasional Kertajati : Imron Moderator: Reni Rohmawati (Wartawan Indoaviation) Sesi 2 : Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat Bagian Selatan 1. Direktur Jenderal Perkeretaapian : Zulfikri 2. Kepala Seksi LLAJ BPTD Jawa Barat : Budi Santoso Moderator: Dian (Wartawan Harian Nasional) Sabtu, 3 November 2018 Sesi 1 : Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat Bagian Selatan 1. Sekretaris Jenderal 2. Sesditjen Perhubungan Laut 3. Kepala Badan Litbang Perhubungan : Sugihardjo 4. Sesbadan BPSDM : Djoko Sasono : Arif Toha : Yugihartiman Moderator: Thresa Sandra Desfika (Wartawan Investor Daily) Lokasi pelaksanaan: 1. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) - Majalengka, Jawa Barat 2. Imah Seniman Resort - Lembang, Jawa Barat Jumlah Peserta: Media BKIP dan Sub sektor : 40 Orang : 23 Orang Gambar 3. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka secara resmi Lokakarya Pers/Media Massa, di Lobby Gd.Karsa Pada tanggal 2 November 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 95
Gambar 3... Para Peserta Loka Karya saat berdiskusI 5) Forum Perhubungan Bekerjasama dengan Media Massa Kegiatan yang bekerja sama dengan media massa yaitu dengan memanfaatkan media yang di dalamnya terdapat media cetak, media online dan media elektronik sebagai sarana publikasi untuk memberitakan segala kebijakan dan program Kementerian.Selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan forum perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan. NO TANGGAL TEMA NARASUMBER TEMPAT ACARA 1. Selasa, 3 September 2018 Plus Minus Ganjil Genap Asian Games Keynote Speech : Drs. Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pembicara: 1. Bambang Prihartono (Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) Red Top Hotel, Jakarta 2. Kombes Pol. Yusuf, S. I. K., M. Hum. (Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya) 2. Rabu, 3 Oktober 2018 Over Dimension Over Load (ODOL) 3. Ipung Purnomo (Direktur Transportasi INASGOC) Keynote Speech : Menteri Perhubungan - Budi Karya Sumadi Pembicara: Red Top Hotel, Jakarta 1. Mohammad Risal Wasal, ATD., MM (Direktur Pembinaan Keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) 2. Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M. Sc (Kasubdit Teknik Rekonstruksi Direktorat Bina 96 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO TANGGAL TEMA NARASUMBER TEMPAT ACARA Marga) 3. AKBP Pramono Jati (Kasie Wal Subditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri) 3. Rabu, 7 November 2018 Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia Keynote Speech : Djoko Sasono, Sekretaris Jenderal Kemenhub Pembicara : 1. Gede Pasek Suardika (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan) Santika Hayam Wuruk, Jakarta 2. Farid Arif Wibowo (Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan) 3. Armand Hermawan (Direktur Utama PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia) 6) Kegiatan Penyelenggaraan Jumpa Pers Rutin Sektor Perhubungan Kegiatan pemberian informasi resmi mengenai suatu kebijakan/issue Kementerian Perhubungan kepada pers dan media massa. Produk pemberitaan yang dihasilkan oleh pers dan media massa merupakan pemberitaan yang sifatnya straight news. NO TANGGAL TEMA TEMPAT ACARA 1 Minggu, 4 Februari 2018 Jumpa Pers terkait Crane DDT (Double Double Track) yang jatuh oleh Sekretaris Jenderal RS Polri 2 Selasa, 30 Januari 2018 Jumpa Pers Menhub, PUPR, Mendagri dan Kapolri terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2018 Ruang Mataram Kementerian Perhubungan 3. Jumat, 27 April 2018 Jumpa Pers terkait tindak lanjut 33 pembangunan pelabuhan yang mangkrak oleh Dirjen Perhubungan Laut Lobby Gedung Karsa Kementerian Perhubungan 4. Rabu, 4 Juli 2018 Jumpa Pers terkait kecelakaan KM. Lestari Maju Selayar oleh Menteri Perhubungan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 97
NO TANGGAL TEMA TEMPAT ACARA 5. Kamis, 5 Juli 2018 Jumpa Pers terkait kecelakaan KM. Sinar Bangun oleh Menteri Perhubungan Diatas Kapal KM Sumut 1 Danau Toba 6. Minggu, 8 Juli 2018 Jumpa Pers terkait musibah kebakaran di Kantor Pusat Kemenhub oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Halaman Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan 7. Minggu, 22 Juli 2018 Jumpa pers Menteri Perhubungan bersama Kepala BMKG terkait potensi gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Indonesia Pisa Cafe Menteng 8. Rabu, 3 Oktober 2018 Penanganan Infrastruktur Transportasi Pasca Bencana Alam Palu Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan 9. Kamis, 1 November 2018 Jumpa pers Menteri Perhubungan penanganan kecelakaan Lion Air Gedung Karsa, Kementerian Pehubungan 10. Rabu, 7 November 2018 Jumpa pers Menteri Perhubungan terkait kecelakaan Lion Air Gedung Karsa, Kementerian Pehubungan 7) Penyampaian Informasi Kinerja Tahunan Kementerian Perhubungan Informasi Kinerja Tahunan Kementerian Perhubungan Kegiatan Penyampaian dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menyampaikan informasi mengenai kinerja tahunan Kementerian Perhubungan kepada kalangan pers/media massa yang jajaran Pimpinan Kementerian Perhubungan. dilakukan secara Penyelenggaraan Kementerian informasi Perhubungan Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2018 di Ruang Mataram Gedung Karya Lantai I Kementerian Perhubungan.. Tema kegiatan adalah Penyampaian Capaian Kinerja 2018 dan Outlook 2019 Kementerian Perhubungan. Narasumber kegiatan ini adalah Menteri Perhubungan dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pesertanya adalah kalangan media massa, humas dari sub sektor,serta tim penyusun materi dari setiap sub sektor di lingkungan kementerian Perhubungan serta BKIP. langsung oleh penyampaian Kinerja Tahunan 98 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Gambar 3. Menteri Perhubungan didampingi Pejabat Kementerian Perhubungan saat menjelaskan kepada media perihal Kegiatan Informasi Kinerja Penyampaian Tahunan Kementerian Perhubungan Sektor Transportasi 13 Desember 2018 Gambar 3. Suasana saat acara Kegiatan Penyampaian Informasi Kinerja Kementerian Perhubungan Sektor Transportasi 13 Desember 2018 Tahunan 8) Pembuatan Konten Media Sosial Pembuatan konten media sosial merupakan kegiatan pembuatan konten secara sosial Kementerian Perhubungan yang kreatif dan persuasif di media menginformasikan kegiatan kunjungan kerja pimpinan, kebijakan dan capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat informasi terkait kebijakan dan capaian kinerja Kementerian memperoleh Perhubungan sehingga berdampak pada citra dan reputasi Kementerian Perhubungan. Selama tahun 2018, pembuatan konten media sosial dilaksanakan dengan liputan rutin kegiatan pimpinan Kementerian Perhubungan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 99
100 Gambar 3. Screen Capture dari Instagram Saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Sarana dan Pelayanan Angkutan Lebaran di Terminal Pulo Gebang Screen Capture dari Gambar Instagram Saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Sarana dan Pelayanan Angkutan Lebaran di Stasiun Senen 3. Gambar 3. #ceritamudikguyubrukun Screen Capture Lomba Foto di Instagram dengan hash | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 tag
9) Penyusunan Lini Masa di Media Sosial Pada era pertukaran informasi melalui daring yang masif dan serba cepat, Biro Komunikasi dan Informasi Publik dituntut untuk terlibat aktif menggunakan media informasi program kebijakan Kementerian sosial. Oleh karena Perhubungan melalui lini masa media sosial perlu disusun dengan cermat sesuai karakteristik media sosial. Selama tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kegiatan penyusunan lini masa pada media sosial Kementerian Perhubungan yang terdiri dari akun @kemenhub151 (Twitter), kemenhub151 (Facebook) dan @kemenhub151 (Instagram). itu, publikasi Gambar 3. Contoh Gambar dari Screen Capture Konten Instagram kemenhub151 Lini Massa di Instagram Gambar 3.. Contoh Gambar dari Screen Capture Konten Facebook kemenhub151 Lini Massa Di Facebook LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 101
102 Gambar 3. Contoh Gambar dari Screen Capture Konten Twitter kemenhub151 Sebagai informasi berikut ringkasan perkembangan akun media sosial Kementerian Perhubungan selama tahun 2018: | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
10) Kegiatan Publikasi, Edukasi Publik, Pelayan Informasi dan Dokumentasi a) Majalah Terbitan Biro Komunikasi Publik Selama tahun 2018, Majalah Transmedia telah diterbitkan sebanyak 8 edisi dan didistribusikan sebanyak 1.000 eksemplar setiap edisi ke stakeholder eksternal Kementerian Perhubungan. Topik setiap edisi Majalah Transmedia adalah sebagai berikut: 1. Edisi Pertama 2. Edisi Kedua : Mengintegrasikan Sistem Logistik Nasional :Merampungkan Proyek Pembangunan Infrastruktur Perhubungan 3. Edisi Ketiga 4. Edisi Keempat 5. Edisi Kelima 6. Edisi Keenam 7. Edisi Ketujuh 8. Edisi Kedelapan: Capaian 4 Tahun Pembangunan : Mudik 2018 Lebih Lancar : Menjaga Kelancaran Transportasi Asian Games : Konsistensi Mengawal Keselamatan Transportasi : Era Baru Integrasi Transportasi Perkotaan : Mendorong Pembangunan Melibatkan Badan Usaha Infrastruktur Transportasi b) Iklan Layanan Masyarakat Dalam tahun 2018, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan melaksanakan pekerjaan pemasangan iklan di media cetak nasional. Penayangan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) dan Advetorial Di Media Elektronik TV Advertorial: LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 103
104 (1) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017, ditayangkan sebanyak 2 kali di Metro TV masing-masing dengan endorser Djoko Setijowarno dan Ellen Tangkudung, dan 1 kali di TV One bekerjasama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). (2) Penyelenggaraan Transportasi Asian Games Jakarta - Palembang, ditayangkan sebanyak 1 kali di Global TV, MNC TV, dan RCTI masing- masing dengan durasi 2 menit. (3) Capaian Pembangunan 4 Tahun Pembangunan Infrastruktur Transportasi, ditayangkan sebanyak 1 kali di iNews TV (durasi 30 menit), TV One (durasi 3 menit), dan Metro TV (durasi 3 menit). Selain itu juga ditayangkan di media luar ruang yaitu in-train KRL TV selama 1 bulan dengan durasi 1 menit dan pada LED billboard Atrium Senen dan Bidakara masing-masing selama 1 bulan dengan durasi 30 detik. Infrastruktur Yang Siap Dimanfaatkan Tahun 2018, ditayangkan sebanyak 3 kali di CNN TV. (4) Penayangan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) di KRL TV (1) Jangan Mengantuk Saat Berkendara, ditayangkan pada in-train KRL TV selama 1 bulan (2) Mudik dengan Kendaraan Umum, ditayangkan pada in-train KRL TV selama 1 bulan Penayangan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) dan Advetorial Di Media Cetak (1) (2) (3) (4) International Monetery Fund (IMF), diterbitkan di Majalah Tempo (1 halaman full colour) dan The Jakarta Post (1/4 halaman full colour) sebanyak 1 kali. Angkutan Lebaran 2018, diterbitkan di Koran Warta Kota (halaman khusus full colour), Koran Media Indonesia (1/4 halamam full colour). Asian Games 2018, diterbitkan di Koran Kompas (7 x 150 FC Warta), Koran Rakyat Merdeka (1 halaman liputan khusus full colour), Koran Rakyat Merdeka FGD. 4 Tahun Capaian Kementerian Perhubungan, diterbitkan di Majalah Tempo (1 halaman full colour), Koran Kompas (1/2 halaman Prime), Koran Rakyat Merdeka (1 halaman liputan khusus full colour), Bisnis Indonesia, Koran Jakarta, Tribun Jabar, Tribun Jateng, Tribun Jatim, dan Tribun Jogja. (5) Deregulasi, diterbitkan di Koran Bisnis Indonesia dan Investor Daily. (6) Capaian 4 Tahun Kementerian Perhubungan dan Outlook 2019, diterbitkan di Koran Rakyat Merdeka. Penayangan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) dan Advetorial Di Media Online. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
(1) International Monetery Fund (IMF), ditayangkan di Republika Online. Asian Games 2018, ditayangkan di Tempo.co dan RMOL. Angkutan Online, ditayangkan di Tirto.id Special Coverage, ditayangkan di sebanyak 5 kali. Capaian 4 Tahun Kementerian Perhubungan, ditayangkan di Tirto.id, dan Keselamatan Pelayaran, ditayangkan di (2) (3) (4) (5) (6) (7) Hari Perhubungan Nasional, ditayangkan di RMOL. (8) (9) Transhub Challenge, ditayangkan di Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), ditayangkan di Republika Online dan Tempo.co. (10) Peran Transportasi Wujudkan Masyarakat Tertib, ditayangkan di RMOL. (11) Peliputan Kegiatan Menhub, ditayangkan di sebanyak 6 kali. (12) Enam Stasiun Kereta Moderenisasi, ditayangkan di RMOL. (13) Natal dan Tahun Baru 2018/2019, ditayangkan di dan dan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 105
106 Gambar 4. Screen Capture Iklan Layanan Masyarakat di Media Elektronik Gambar 4. Screen Capture Iklan Layanan Masyarakat di Media Online Gambar 3.. Cover Majalah Transmedia edisi 1 s.d 8 selama tahun 2018 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
c) Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan untuk mendokumentasikan foto dan video merupakan kegiatan kedinasan yang melibatkan unsur Pimpinan Kementerian Perhubungan dan berbagai perkembangan kebijakan sektor transportasi serta kegiatan-kegiatan yang dipandang mempunyai nilai penting. Output dari kegiatan ini digunakan untuk informasi publik, media informasi, kalender, agenda dan berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Selama tahun 2018 telah dilakukan kegiatan dokumentasi foto dan video. Untuk melaksankan kegiatan peliputan foto sebanyak 681 kali dan liputan video sebanyak 69 kali. Kegiatan pada Tahun 2018 mengalami penurunan drastis pada kegiatan Menteri Perhubungan dan Kementerian Perhubungan dibatasi dan juga tidak ada permohonan dokumentasi. Gambar saat mengunjungi Depo MRT di Lebak Bulus , 1 Juli 2018 3. Menteri Perhubungan Gambar 3. Menteri Perhubungan Saat Torch Relay Obor Asian Para Games di Makassar, 23 September 2019 d) Buku Rekam Jejak Kiprah Kementerian Perhubungan Program dan kegiatan yang dijalankan Menteri Perhubungan dalam kerangka mencapai sasaran secara khusus telah didokumentasikan dalam bentuk buku dengan judul Menerjemahkan Nawa Cita merangkai, menyatukan Indonesia yang menggambarkan Indonesia Sentris dengan membangun Indonesia dari kawasan perbatasan, pinggiran, terluar, terdalam, rawan bencana. Buku Rekam Jejak disusun dalam bentuk gambar yang dicetak sebanyak 400 eksemplar dan CD sebanyak 400 Keping. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 107
108 Gambar 3. Cover Buku Rekam Jejak Kiprah Tahun 2018, dengan Judul Merajut Indonesia e) Buku Jejak Lensa Pembangunan Perhubungan Buku ini dimaksudkan untuk mempersembahkan pembangunan transportasi di delapan kotadi Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Pada tahun 2018 Hunting foto pembangunan perhubungan telah dilaksanakan di lokasi di Propinsi Maluku dan Maluku Utara (Tobelo, Ternate, Morotai, Tual, Dobo, Saumlaki, Namlea, AMbon). Buku Jejak Lensa Hasil-hasil Pembangunan Kementerian Perhubungan yang dicetak sebanyak 400 eksemplar dan CD sebanyak 400 keping. Gambar 3 .... Cover Buku Rekam Jejak Lensa Tahun 2018 f) Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan mendapatkan Penganugerahan Menuju Informatif Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Presiden | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
RI, Bapak Jusuf Kala di Istana Negara pada tanggal 05 November 2018. Kementerian Perhubungan oleh Komisi Informasi Pusat menilai dalam keberhasilan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan meraih total nilai sebesar 87,75. Gambar 3...Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 g) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) Kementerian Perhubungan diselenggarakan dalam rangka pelayanan informasi publik dalam rangka percepatan implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan FGD dan FPPID tersebut mendorong peran PPID Pelaksana dan PPID UPT Kementerian Perhubungan mewujudkan pelayanan informasi transparan, obyektif dan prima dalam pemerintahan. Kegiatan yang diselenggarakan pada Tahun 2018 yaitu: 1) FGD PPID di Jakarta dengan tema Focus Group Discussion (FGD) PPID 2018 yaitu "Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Reformasi Birokasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan". FGD dilaksanakan pada tanggal 27 Maret s.d 29 Maret 2018, bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta, jumlah peserta 100 orang. 2) Forum Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (FPPID) di Tahun 2018 terbagi di dua yaitu Batam dan Jakarta, dengan tema "PPID Kementerian Perhubungan TOP (Transparan, Objektif, Prima)". FPPID dilaksanakan di Kota Batam pada tanggal 02 s.d 03 Agustus 2018, sedangkan di Kota Jakarta pada tanggal 05 s.d. 07 September 2018 dengan jumlah peserta 115 orang (peserta terdiri dari PPID UPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur). LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 109
110 Materi Forum PPID Jakarta Tahun 2018 yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi: 1) Sesi I dengan talkshow tema " Terbuka Tapi Tidak Telanjang Dalam Keterbukaan Informasi Publik" disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. 2) Sesi II dengan tema " Menuju PPID yang berkualitas dalam Keterbukaan Informasi Publik" disampaikan oleh Komisioner bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi Komisi Informasi Pusat. 3) Sesi III dengan tema " Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan" disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Dan Informasi Publik. 4) Sesi IV dengan tema " Kiat dan Tips dalam Melayani Pemohon Informasi" disampaikan oleh Tenaga Komisi Informasi Pusat. Materi Forum PPID Batam Tahun 2018 yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi: 1) Materi I mengangkat tema "Menuju PPID yang Berkualitas dalam Keterbukaan Informasi Publik" oleh ketua Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi Komisi Informasi Pusat; 2) Materi II mengangkat tema " Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No Informasi dan PM 46 Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan" oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik; tentang Pedoman Pengelolaan tahun 2018 3) Materi III mengangkat tema " Kiat dan Tips dalam Melayani Pemohon Informasi" oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat; 4) Materi IV mengangkat tema "Penguatan PPID Pelaksana dalam Pelayanan Informasi", disampaikan oleh Kabag Hukum dan Humas Ditjen Darat, Kabag Organisasi dan Humas Ditjen Laut, Kabag Kerjasama dan Humas Ditjen Udara, Kabag Hukum Ditjen Perkeretaapian, Kabag Umum BPSDM, Kabag Data, Humas & Publikasi Balitbang, Kabag Humas & Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPTJ. Gambar .... Foto Bersama Peserta Kegiatan Forum PPID diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 7 September 2018 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
h) Event Pameran Publikasi dan Promosi Transportasi Kegiatan pameran yang telah diikuti oleh Kementerian Perhubungan selama tahun 2018 adalah sebanyak 10 (sempuluh) kegiatan yang terdiri dari: (1) Pameran World Urban Forum (WUF) Ke-9 World Urban Forum merupakan sarana pertemuan anggota-anggota PBB ini untuk membahas dianggap penting oleh negara-negara anggota PBB untuk membahas isu-isu urbanisasi dan dampaknya terhadap masyarakat, perkotaan, perekonomian, perubahan iklim, serta kebijakan pembangunan perkotaan. isu-isu terkait pembangunan perkotaan. Forum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertindak selaku koordinator Pemerintah Indonesia pada kegiatan yang tampil secara terpadu melalui Pavilion Indonesia dan pameran menjadi salah satu side event pada penyelenggaraan World Urban Forum ke-9 tersebut. Pameran WUF dilaksanakan pada 7 - 11 Februari 2018 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia dan Kementerian Perhubungan turut serta mengambil bagian dalam Pavilion Indonesia tersebut. Pameran tersebut mengangkat tema yang sejalan dengan misi Indonesia pada WUF ke-9 yaitu; pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan pada Pavilion Indonesia meliputi: Pelaksanaan program tol laut, sebaran bandar udara di seluruh nusantara dalam mewujudkan konektivitas nasional, Pembangunan transportasi massal perkotaan meliputi: LRT Palembang, LRT Jabodebek, MRT serta Bus Rapid Transit dan Pembangunan Transit Oriented Development. Gambar 3. Suasana Pavilion Indonesia saat dikunjungi pengunjung stand pada pelaksanaan Pameran World Urban Forum ke-9 di Kuala Lumpur Malaysia 7 s.d 11Februari 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 111
(2) Pameran dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan tema "Modernisasi dan simplifikasi pelaksanaan anggaran untuk mengawal APBN yang efektif, efisien dan akuntabel". Kegiatan Pameran menjadi salah satu side event pada kegiatan tersebut yang diikuti oleh 17 peserta dari Kementerian/Lembaga dan beberapa Bank Nasional. Pameran Rakornas tersebut dilaksanakan pada 21 Februari 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan turut serta pada pameran tersebut dan didaulat meraih penghargaan sebagai Juara 2 Stand Paling Inovatif. Sesuai dengan tema Pameran, Kementerian Perhubungan mengangkat tema "Membangun Transportasi Mensejahterakan Negeri" dengan menampilkan materi antara lain: Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 s.d 2017, pembangunan transportasi massal perkotaan perkeretaapian, program infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), penyelenggaraan tol laut. Gambar Perhubungan Kementerian mendapatkan penghargaan Juara II Stand Paling Inovativ pada Pameran Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 3 Gambar ... Stand Kementerian Perhubungan saat dikunjungi para pengunjung stand pameran pada Pelaksanaan Anggaran Pameran Rakornas Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (3) Pameran CeMAT Southeast Asia | IndoTransLog | IndoColdChain | IndoTruck | IndoConsTech 2018. IndoColdChain | Pameran CeMAT Southeast Asia | IndoTruck | IndoConsTech 2018 diselenggarakan pada 2 s.d 6 Mei 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City Kementerian Perhubungan turut serta menjadi bagian dalam parhelatan. Pameran tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Gede Pasek Suardika mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Tahun 2018 ini tema pameran CeMAT Southeast IndoTransLog | 112 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Asia menampilkan perkembangan revolusi industry 4.0. Sejalan dengan itu Kementerian Perhubungan mengangkat materi mengenai Tol laut, jembatan udara, kinerja Kementerian Perhubungan. Pembangunan transportasi dalam mendukung sektor industri logistik, Kebijakan atau peraturan sektor transportasi dalam perkembangan industri logistik, seperti; Deregulasi Perizinan, Aplikasi perizinan online (INA PortNet, Delivery Order Online, Over Dimention Over Load (ODOL). Selain itu juga menampilkan Capaian hasil-hasil pembangunan sektor transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. capaian Gambar ... Kepala Biro Perencanaan Gede Pasek Suardika mewakili Sekretaris Jenderal turut ambil bagian dalam pembukaan pameran CEMAT Sooutheast Asia 2 s.d 6 Mei 2018 Gambar Stand Kementerian Perhubungan saat berpose didepan stand Kementerian Perhubungan dala acara pameran CEMAT Sooutheast Asia 2 s.d 6 Mei 2018 ... Para Juru Penerang (4) Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2018 Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2018 ini diselenggarakan pada 10 s.d 13 Mei 2018 di Jakarta Convention Center ini Kementerian Perhubungan Jakarta. Pada pelaksanaan pameran menampilkan materi mengenai dukungan sektor transportasi pada sektor pariwisata, baik dari sisi kebijakan, keselamatan maupun pelayanan, dukungan Sektor Transportasi pada 10 Bali Baru serta Capaian hasil-hasil pembangunan sektor transportasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Pameran Gebyar Wisata telah berjalan sejak tahun 2003, diikuti oleh ± 150 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti BUMN, Kementerian, Dinas pariwisata provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, serta perusahaan tours dan travel. Tahun ini Kementerian Perhubungan didaulat meraih Juara 1 sebagai Stand Terfavorit. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 113
114 Gambar Kementerian Perhubungan meraih Penghargaan Sebagai Juara I Stand Favorit pada Pameran Gebyar Wisata Nusantara Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 10 s.d 13 Mei 2018 3 Gambar 3. Para Pengunjung Stand Kementerian Perhubungan sedang berpose dalam Pameran Gebyar Wisata Nusantara Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 10 s.d 13 Mei 2018 (5) Pameran Rapat Koordinasi Kepegawaian Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2018 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2018 mengadakan perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 pada Rabu, 11 Juli 2018 di Nusantara Hall 1-3, Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang dan disaat yang sama digelar juga Pameran Rakornas sebagai bentuk side event kegiatan utama Rakornas Kepegawaian tahun 2018 tersebut. Biro Komunikasi dan Informasi Publik bekerjasama dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal turut berpartisipasi pada pameran tersebut. Kementerian/Lembaga yang turut serta berpartisipasi antara lain; Badan Kepegawaian Negara, Korpri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, BPSDM Jabar, BTPN dan Bank BJB. Rakornas Kepegawaian merupakan ajang pertemuan para pengelola kepegawaian instansi pemerintah di Indonesia dan pada kesempatan tersebut, Kementerian Perhubungan mendapat penghargaan sebagai | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Pengelola Kepegawaian Terbaik, kategori Kementerian besar pada BKN Award tahun 2018. Rakornas Kepegawaian kali tema "Human Capital Management Dalam Era 4.0 Menuju World Class ASN". Sejalan dengan itu Kementerian Kepegawaian Kementerian Perhubungan, Pola Pembibitan Sipencatar 2018 dan Paket kebijakan Transportasi Asian Games 2018. ini mengusung Perhubungan menampilkan Capaian (6) Pameran Sumatera Selatan Expo Tahun 2018 Kementerian Perhubungan telah mengikuti Sumatera Selatan Expo 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 16-25 Agustus 2018 di Dekranasada Jakabaring Palembang. Kegiatan pameran ini merupakan kegiatan dukungan dalam rangka memperingati Hari kemerdekaan Repubik Indonesia yang ke- 73 dan HUT Provinsi Sumatera Selatan yang ke-72 serta untuk menyemarakkan perhelatan Asian Games 2018 diikuti oleh sekitar ±800 Peserta Pameran yakni pemerintah daerah, lembaga/badan/instansi pemerintahan, kementerian, BUMN dan BUMD dari berbagai daerah di Indonesia. Substansi materi yang disampaikan pada pameran tersebut, antara lain: Dukungan Sektor Transportasi pada pelaksanaan Asian Games 2018 seperti; Profil dan Kemajuan Pembangunan LRT Sumsel dan Jakarta, Rencana Pola Operasional LRT Sumsel dan Jakarta, Strategi pelaksanaan transportasi udara selama pelaksanaan Asian Games 2018 dan Rencana atau permintaan tambahan penerbangan selama perhelatan Asian Games 2018. Pada rangkaian kegiatan Expo tersebut, Kementerian Perhubungan didaulat mendapatkan piala penghargaan sebagai Stand Terbaik 1 dengan Kategori LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 115
Pelayanan Prima. Penilaian kesesuaian, konten acara, dekorasi, dan konsistensi. ini diberikan berdasarkan aspek penilaian Gambar ... Pada Pameran Sumatera Selatan Expo 2018 Kementerian Perhubungan Mendapatkan Penghargaan sebagai Stand Terbaik I dengan Kategori Pelayanan Prima, 16 s.d 25 Agustus 2018 (7) Pameran Indo Trans Expo 2018 Pameran Indo Trans Expo 2018 merupakan Pameran yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan dilaksanakan pada 17 s.d 18 September 2018 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC). Tema yang diangkat pada Pameran tersebut adalah "Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Mendorong Kenyamanan di Era Digitalisasi". Kementerian Perhubungan menampilkan materi terkait kebijakan dan capaian kinerja Kementerian Perhubungan serta informasi terkait target dan prioritas Kementerian Perhubungan antara lain seperti program tol laut, jembatan udara dan inaportnet. Setelah pembukaan Pameran, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengunjungi Stand Kementerian ini Perhubungan dan memberikan pengarahan. Untuk tahun 2018 Kementerian Perhubungan mendapatkan juara ke-2 sebagai Stand Favorit. Gambar ...Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Stand Pameran Kementerian Perhubungan pada Pameran Indo Trans Expo 2018, 17 s.d 18 September 2018 116 | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
(8) Pameran Our Ocean Conference (OOC) 2018 Kegiatan Konferensi Our Ocean Conference (OOC) 2018 berlangsung pada tanggal 29 s.d 30 Oktober 2018 di Bali, Nusa Dua Convention Center 1 (BNDCC 1) dan Kementerian Perhubungan telah mengikuti kegiatan Pameran Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang merupakan kegiatan side event konferensi OOC 2018 yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan OOC 2018 merupakan Konferensi Kelautan Internasional yang diselenggarakan untuk kelima kalinya dan pertama kalinya dilaksanakan di Asia. Kegiatan ini bertemakan "Our Ocean, Our Legacy" dihadiri oleh 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri dan lebih dari 2.200 peserta, sedangkan Pameran Our Ocean Conference (OOC) 2018 diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan serta partisipan lainnya yang berasal dari LSM/NGO, instansi serta sektor swasta dengan mengisi sebanyak 30 stand/booth exhibitors. Kegiatan Konferensi Kelautan Internasional tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Biro Komunikasi dan Informasi Publik tampil terpadu bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Juru Penerang (Exhibitors) pada stand/booth Kementerian Perhubungan. Marine Pollution dan Maritime Security merupakan areas of action yang ditampilkan sebagai materi pameran antara lain adalah pengaturan di bidang penanggulangan pencemaran di Indonesia, regulasi dan kerjasama internasional di bidang penanggulangan pencemaran, upaya penanggulangan tumpahan minyak yang pernah dilakukan di Indonesia, tugas dan fungsi Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) serta The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Gambar .... Pengunjung Stand Pameran Kementerian Perhubungan saat berinteraksi dengan Juru Penerang dari Kementerian Perhubungan dan saat Pameran Our Ocean Conference 2018, 29 s.d 30 Oktober 2018 LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 117
118 (9) Pameran Indo Defence 2018 Expo & Forum Pameran Indo Defence 2018 Expo & Forum dilaksanakan pada 7 s.d 10 November 2018 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta dengan tema "Building Global Defence Partnerships to Secure The Future". Pameran dibuka oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla diikuti oleh 861 peserta yang terdiri ± 30 delegasi negara asing, TNI dan Polri, Kementerian Perindustrian, Ristek dan Dikti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, BNPT, Bakorkamla serta berbagai perusahaan dalam negeri. Pameran Indo Defence 2018 Expo & Forum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengunjungi Stand Kementerian Perhubungan juru penerang serta memberikan pengarahan kepada para petugas mengenai hal-hal yang perlu disampaikan kepada para pengunjung dan juga mengulas mengenai materi pameran yang ditampilkan. Materi yang dipamerkan antara lain: Capaian Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Peran Serta Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan sektor perhubungan udara dan laut serta Sistem Pengelolaan Ruang Udara "Automatic Dependant A Surveilence Broadcast (ADS-B)". Gambar .... Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan saat berpose dengan para Juru Penerang Stand Kementerian Perhubungan saat Pameran Indo Defence 2018 Expo & Forum, 7 s.d 10 November 2018 (10) Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) 2018 Rangkaian Kegiatan SAIK merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia, menciptakan semangat kompetisi positif di lingkungan humas yang berbasis kinerja dan memperkuat peran humas pemerintah dan | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Bakohumas dalam melakukan diseminasi pemerintah kepada masyarakat. informasi terkait program Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tersebut diselenggarakan pada 2 s.d 4 Desember 2018 di Lapangan Ahmad Yani dan Hotel Novotel, Tangerang diikuti oleh berbagai Humas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Humas Setda Provinsi/Kabupaten/Kota, Humas Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota. Rangkaian kegiatan SAIK 2018 antara lain; Pertemuan Bakohumas, Anugerah Media Humas (AMH), Festival Media Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional dan Public Expose dan Public Service Exhibition. Untuk kategori kegiatan Pameran, Kementerian Perhubungan berhasil meraih juara 3 Stand Dekorasi terbaik kategori Stand Pameran Terbaik. Pada kegiatan Public Service Exhibition/Pameran ini Kementerian Perhubungan mengetengahkan materi mengenai Reformasi Pelayanan Publik, Pembangunan Infrastruktur dan hasil capaian kinerja instansi serta produk kegiatan humas dan/atau unit kerja lain di lingkungan instansi Kementerian Perhubungan. tahun 2018 Gambar ...Pengunjung Pameran berpose didepan Stand Pameran Kementerian Perhubungan pada Pameran SAIK Informasi dan (Sinergi Aksi Komunikasi 2 s.d 4 Desember 2018 Gambar... Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan sebagai Stand Terbaik pada Pameran SAIK (Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi 2 s.d 4 Desember 2018 Stand Pameran (11) Program Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi" Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Komunikasi Publik memprogramkan Kegiatan Below The Line Pentas Edukasi Transportasi sebagai bentuk komunikasi Kementerian Perhubungan untuk mendekatkan diri secara langsung kepada stakeholder salah satunya adalah para pendidik dan para pelajar secara khusus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Perhubungan menyampaikan informasi secara proporsional menyangkut LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 119
120 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan transportasi nasional serta menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pentingnya keselamatan bertransportasi, penyampaian kebijakan, langkah-langkah implementasi hingga kinerja yang telah dicapai yang dikemas secara interaktif. Pelaksanaan Pentas Edukasi Transportasi pertama diadakan pada tahun 2018 di SMAN 14 Jakarta Timur pada 26 November 2018 dan bersamaan dengan "Peringatan Hari Guru Nasional 2018". Kegiatan tersebut diikuti oleh ±750 orang yang terdiri dari siswa, Guru-guru, Kepala Sekolah serta Perwakilan Komite Sekolah SMAN 14 Jakarta. Direktur Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat selaku pembicara pada kegiatan Pentas Edukasi Transportasi mensosialisasikan mengenai keselamatan bertransportasi yang baik. Pada kesempatan tersebut Direktur Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat akan membangun sarana dan prasarana "ZoSS dan RASS" (Zona Selamat Sekolah dan Rute Aman Selamat Sekolah) di SMAN 14 tersebut. Selain itu, perwakilan dari "IMI (Ikatan Motor Indonesia), yaitu Ibu Dina Yakob selaku Manajer Operasional. Menjelaskan apa saja tugas pokok dan fungsi dari Ikatan Motor Indonesia, serta cara memakai Helm SNI yang baik dan benar kepada siswa-siswi. Gambar 3.... Pemberian Helm SNI (Standard Nasional Indonesia) oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik kepada peserta Pentas Edukasi Transportai di SMAN 14 Jakarta Timur 26 November 2018 Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi" di SMAN 7 Malang Biro Komunikasi dan Informasi telah melaksanakan Publik Below Line Kegiatan bertajuk Edukasi "Pentas Transportasi" pada 10 Desember 2018 di SMAN 7 Malang, Jawa Timur diikuti oleh sekitar 600 siswa, Kepala Sekolah dan Guru- guru SMAN 7 Malang, serta narasumber dari Kementerian The Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Kota Malang. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Pemberian materi edukasi terkait keselamatan bertransportasi disampaikan oleh Perwakilan dari Direktorat Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat. Selain itu, Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Malang menyampaikan terkait perlengkapan yang dibutuhkan dalam mendukung materi keselamatan bertransportasi juga dan melakukan simulasi "Safety Riding". (12) Pembuatan Booklet Kegiatan pembuatan dan penggandaan booklet dan buku yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah: a) Buku Mewarnai Peserta Mudik Gratis, b) Buku Komik "Selamat Wisata Ceria", c) Buku Komik "Menggapai Cita-Cita" , d) Booklet "Kenali Transportasimu Utamakan Keselamatanmu" Jilid 1, e) Booklet "Kenali Transportasimu Utamakan Keselamatanmu" Jilid 2, Gambar... Pembuatan Booklet Tahun 2018 (13) Pembuatan dan Pendistribusian Spanduk Sosialisasi Keselamatan Transportasi serta Penyampaian Buku Mewarnai Pembuatan dan pendistribusian keselamatan transportasi dilaksanakan pada masa pelaksanaan Angkutan Lebaran, 1 s.d 3 spanduk sosialisasi LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 121
122 Juni 2018 di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tempat yang dijadikan untuk pendistribusian spanduk tersebut adalah SPBU dan masjid yang biasanya dijadikan sebagai tempat beristirahat bagi para pemudik. Kegiatan pendistribusian spanduk Sosialisasi Keselamatan Bertransportasi ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilaksanakan. Pesan yang disampaikan dalam spanduk tersebut berkaitan dengan tema "Mudik Bareng Guyub Rukun Mudik Bahagia" antara lain: a) Kendaraan Angkutan Barang Dilarang untuk Mengangkut Penumpang. b) Perhatikan Waktu Mengemudi. Istirahatlah setiap 4 Jam dan Ganti Pengemudi Setelah 8 Jam. b) Sebelum Mengemudi, Pastikan Kondisi Badan Sehat. Tidur yang Cukup dan Emosi Terkendali. Gambar.... Contoh Spanduk Sosialisasi Keselamatan Bertransportasi yang telah terpasang pada Rest Area Para Pemudik juga melakukan Selain penyampaian Buku Mewarnai Tahun 2018 secara gratis bagi para pemudik Gratis Bus dan Mudik Gratis Kapal Laut. Selain itu juga diberikan kepada para pemudik dengan kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat sepanjang rute perjalanan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan juga di tempat-tempat seperti SPBU, Rest Area dan Masjid. itu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Gambar 3.... Penyampaian Buku Mewarnai Tahun 2018 pada area SPBU, Rest Area dan Masjid , tempat Para Pemudik biasanya beristirahat b. Penyelenggaraan Perumusan Rencana Strategi dan Evaluasi Program Komunikasi dan Informasi Publik serta Urusan Tata Usaha Biro 1) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Melihat perkembangan komunikasi publik Kementerian Perhubungan yang semakin beragam dan kompleks, diperlukan koordinasi yang baik antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan para humas di subsektor, Badan, dan UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan koordinasi diperlukan mengingat banyaknya kegiatan komunikasi publik di lingkungan Kemenhub yang dilakukan oleh masing-masing sektor, tanpa adanya koordinasi kegiatan komunikasi tidak akan berjalan efektif serta harmonis di antara unit kehumasan di lingkungan Kemenhub. kegiatan Koordinasi ini dilakukan dengan hasil dari kegiatan penyusunan dokumen strategi komunikasi Kemenhub tahun 2018 sebagai acuan dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan komunikasi yang akan di laksanakan serta memantau dampak dari kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam rangka persiapan antisipasi krisis komunikasi. Seperti di ketahui bahwa kegiatan komunikasi publik Kemenhub memiliki potensi yang sangat besar dalam menghadapi krisis yang terjadi, untuk itu diperlukan kekompakan humas Kemenhub untuk menangani secara bersama-sama. Bentuk kegiatan ini yaitu berupa rapat koordinasi untuk memonitor dan mengukur sejauh mana program strategi komunikasi humas Kemenhub dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan adanya pemantauan yang dilaksanakan, maka diharapkan program-program yang ada akan berjalan LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 123
124 maksimal sesuai dengan tujuan dan dapat mengantisipasi adanya potensi krisis komunikasi atau kegiatan tambahan yang sifatnya arahan dari pimpinan terkait. Kegiatan ini diharapkan akan membawa dampak yang lebih signifikan yaitu membangun hubungan baik dengan para stakeholder melalui jaringan humas Kemenhub. Sehingga apabila ada masalah yang terjadi dan beberapa informasi, dapat dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh unit kehumasan di lingkungan Kemenhub. 2) Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2019 Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan sebagai sebuah unit kerja komunikasi publik/kehumasan, memiliki tugas untuk mengkomunikasikan berbagai hal menyangkut tujuan, langkah- langkah kerja, kebijakan, dan hasil-hasil pembangunan yang menjadi lingkup tugas Kementerian Perhubungan kepada publik. Dengan kegiatan komunikasi dan ini diharapkan publik dan segenap (stakeholder) memiliki pengetahuan dan pemangku pemahaman yang utuh dan benar mengenai pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan termasuk di dalamnya kebijakan dan capaian kinerja di sektor transportasi yang dihasilkannya. informasi publik kepentingan Banyaknya isu yang berkembang di sektor transportasi menuntut kegiatan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan dilakukan secara terencana, untuk memilih pesan yang akan disampaikan ke publik. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan tidak terencana dan tanpa strategi, dapat mengakibatkan pesan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan kepada publik hanya lewat begitu saja dan tidak dapat dipahami secara utuh oleh publik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Departemen Perhubungan, BKIP berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Kementerian publik Perhubungan. BKIP melalui Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi dan informasi publik. komunikasi di lingkungan Berdasarkan hasil studi evaluasi program kegiatan komunikasi publik pada tahun 2017 yang dilakukan BKIP, diketahui bahwa Kementerian Perhubungan belum memiliki strategi komunikasi dan informasi publik yang | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
dapat menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menangani kehumasan. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan komunikasi publik perlu disusun sebuah dokumen strategi komunikasi dan informasi publik setiap tahun yang dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi publik Kementerian Perhubungan pada tahun berikutnya. Strategi komunikasi yang disusun akan mengacu pada rencana strategis Kemenhub 2015-2019, dimana program strategisnya adalah Konektivitas dan Transportasi Perkotaan. Dokumen strategi komunikasi Kemenhub tahun 2018 antara lain berisi tentang agenda setting, isu strategis/kebijakan, pemilihan media, desain evaluasi program komunikasi publik. Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, dapat dijadikan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan komunikasi dan informasi publik pada tahun 2018 dengan lebih terencana, saling bersinergi, tidak ada duplikasi kegiatan, tumpang tindih (overlapping), lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka membangun citra/reputasi Kementerian Perhubungan dan meraih kepercayaan publik (trust). Kepercayaan publik tersebut akan berdampak pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di sektor transportasi. 3) Penyusunan Dokumen Kehumasan Sudah seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan suatu Lembaga Negara harus memiliki pedoman dan payung hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan teknis maupun non teknis dari kegiatan komunikasi dan informasi publik itu sendiri. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Lembaga Negara telah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan melalui KM 63 Tahun 2007 yang merupakan payung hukum terkait tata cara laksana kegiatan kehumasan yang melingkupi seluruh unit komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun, semenjak peraturan tersebut diundangkan pada tahun 2007 belum pernah mengalami revisi, perbaikan, ataupun penyesuaian dengan kegiatan kehumasan yang dirasa telah jauh berkembang pada saat ini. Untuk itu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai koordinator bidang kehumasan di lingkungan Kementerian Perhubungan berencana akan mengadakan kegiatan Penyusunan Dokumen Kehumasan Kementerian Perhubungan untuk disesuaikan dengan perkembangan kehumasan pemerintah saat ini baik di Kementerian Pusat maupun UPT di daerah sehingga mampu mengakomodir segala kepentingan dan perkembangan di dunia kehumasan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 125
126 Dalam penyusunannya, produk hukum pengganti Peraturan Menteri KM 63 Tahun 2007 ini akan melibatkan seluruh unit kehumasan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dapat menggali data terkait dengan kegiatan kehumasan saat ini dan mendatang serta pemetaan masalah- masalah yang kemungkinan timbul dalam kegiatan kehumasan di Kementerian Perhubungan. Sehingga, diharapkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dapat disepakati dan diaplikasian di seluruh unit kehumasan maupun struktural yang menyelenggarakan fungsi kehumasan. Selain itu, melalui Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini perlu untuk membangun dan memperjelas garis koordinasi antara BKIP sebagai koordinator bidang kehumasan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan unit kehumasan lainnya baik yang berada di tingkat pusat maupun UPT di daerah. 4) Studi Strategi Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2019 Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Departemen Perhubungan, BKIP berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Kementerian publik Perhubungan. BKIP melalui Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi dan informasi publik. komunikasi di lingkungan Berdasarkan hasil studi kegiatan komunikasi angkutan lebaran tahun 2017 yang dilakukan BKIP, diketahui bahwa Kementerian Perhubungan belum memiliki strategi komunikasi dan informasi publik yang dapat menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menangani kehumasan khususnya dalam program angkutan lebaran. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan komunikasi publik perlu disusun sebuah dokumen strategi komunikasi dan informasi publik yang dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi publik angkutan lebaran pada tahun berikutnya. Dokumen strategi komunikasi isu Angleb tahun 2018 antara strategis/kebijakan, pemilihan media, desain evaluasi program komunikasi publik sesuai dengan tujuan dan tema dari program angkutan lebaran tahun 2018. lain berisi tentang agenda setting, | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, dapat dijadikan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan komunikasi dan informasi publik Angkutan Lebaran pada tahun 2018 dengan lebih terencana, saling bersinergi, tidak ada duplikasi kegiatan, tumpang tindih (overlapping), lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka membangun citra/reputasi Ke/menterian Perhubungan dan meraih kepercayaan publik (trust). Kepercayaan publik tersebut akan berdampak pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di sektor transportasi. 5) Forum Komunikasi Kehumasan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, memantau dan menganalisis opini publik, mengelola isu strategis sektor transportasi, serta menyelenggarakan penerbitan, pameran dan berbagai bentuk publikasi kebijakan publik dan kinerja Kementerian Perhubungan. Untuk memperoleh dari Pejabat/Praktisi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam mengelola kehumasan, terutama dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media massa, mempublikasikan kebijakan sektor transportasi kepada masyarakat melalui berbagai jaringan komunikasi, melaksanakan pantauan dan analisis opini publik, melaksanakan pembinaan dan memelihara jaringan komunikasi internal dan eksternal maka perlu dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pertemuan para praktisi humas baik dari lingkungan Kementerian Perhubungan maupun stakeholder terkait ini juga dimaksudkan untuk membahas hal-hal praktis yang menjadi isu penting dan mengemuka serta hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan sekurang - kurangnya satu kali dalam setahun. gambaran kondisi dunia kehumasan Hasil dari penyelenggaraan forum ini diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara humas Kementerian Perhubungan dengan seluruh stakeholder humas sektor transportasi sehingga dapat menjalankan fungsi dan peranan humas dengan lebih terkonsep, terkoordinir, dan berjalan efektif. Diharapkan nantinya kegiatan ini akan berlanjut dan bergilir secara tahun di beberapa sub sektor Kementerian berkala selama satu Perhubungan, BUMN, atau swasta. 6) Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Kementerian perhubungan sebagai instansi pusat melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya secara komprehensif baik di tingkat LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 127
128 pusat maupun daerah. Biro komunikasi dan informasi public sebagai unit kerja tingkat pusat pada Kementerian Perhubungan memberikan perhatian bagi pembinaan pengembangan kompetensi pegawai, baik bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas maupun Pejabat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas. Kegiatan Bimbingan teknis Jabatan fungsional pranata humas merupakan perwujudan dari serta pengembangan kompetensi pegawainya. Kegiatan ini juga mempunyai fungsi strategis bagi PNS untuk menentukan pola karier sekaligus sebagai wadah diskusi para pranata humas dalam membahas tantangan dan kendala pelaksanaan tugas kehumasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pembinaan Penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu para pejabat fungsional pranata humas dalam mengembangkan kompetensi dan karier bidang kehumasan dan masyarakat sebagai penerima informasi mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi yang pada akhirnya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas diselenggarakan pada Kamis s.d Sabtu tanggal 25 s.d 27 Oktober 2018 bertempat di Salak Tower Hotel Jalan Salak No.38-40 Babakan Bogor Jawa Barat. Bimbingan teknis dilakukan rutin setiap tahun. Diharapkan pada setiap penyelenggaraan ada perubahan pada pranata humas. Pada penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas kali ini Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengundang tiga narasumber yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Perhubungan. Ibu Lidya Noor dalam salah satu sessi di penjelasannya mengatakan bahwa pranata humas haruslah mempunyai kontribusi kepada negara dan bangsa dengan tidak keluar dari apa yang diamanatkan oleh UU no.14 tahun 2008. Pranata humas mempunyai tugas perencanaan, komunikasi dan evaluasi. keputusan profesi Sebagai Kemenakertrans. pranata humas dikuatkan dengan Sementara itu Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Perhubungan sisi sendiri memaparkan bagaimana posisi pranata humas dari kepegawaiannya yaitu kepangkatan dan jabatan. Untuk jabatan pranata humas di kementerian perhubungan sendiri saat ini hanya ada sekitar 22.5 % (persen). Sehingga sesuai data dari Biro Kepegawaian dan Organisasi masih diperlukan banyak pegawai untuk mengisi jabatan fungsional pranata humas. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Gambar 3... Foto Bersama para Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Tahun 2018 7) Pelatihan Fotografi Fotografi saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup kelas menengah akibat dari perkembangan teknologi yang menyebabkan hobby ini menjadi lebih terjangkau dan mudah. Fotografi merupakan salah satu bagian dari media komunikasi. Oleh karena itu Biro Komunikasi dan Informasi Publik memerlukan pelatihan fotografi untuk menambah pengetahuan pegawai yang berprofesi sebagai fotografer maupun tidak. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fotografi bagi petugas humas dibutuhkan Pelatihan Fotografi yang berkesinambungan dan meningkatkan kemampuan hingga professional. Fotografi bagi humas sebagai suatu hal yang wajib dimiliki karena berkaitan erat dengan dunia jurnalisme dimana kegiatan memotret merupakan hal mutlak yang tidak pernah terlewatkan dan merupakan tugas dominan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai Unit Kerja Humas Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemui oleh para fotografer maupun calon fotografer dalam mengabadikan ini bertujuan untuk memahami teknik-teknik suatu momen. Kegiatan fotografi dalam mengorganisasikan imajinasi menjadi suatu rangkaian gambar yang bercerita. Memiliki kemampuan dasar fotografi, mengedit gambar demi kelancaran berbagai tugas fotografi maupun pekerjaan di kantor. Memiliki kemampuan fotografi professional, terutama dalam hal pemilihan angle, pencahayaan, editing, dan Teknik-teknik fotografi lainnya. Hasil dari pelatihan ini bermanfaat bagi pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan tugas pemotretan. LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 129
130 Penyelenggaraan Pelatihan Fotografi diselenggarakan pada Kamis s.d Sabtu tanggal 27s.d 29 September 2018 bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort Bogor Nirwana Residence Jalan Dreded Pahlawan, Bogor Selatan, Jawa Barat. Gambar 3 ..Peserta Pelatihan mendengarkan materi dari narasumber pelatihan tersebut Gambar 3.. Foto Bersama Peserta pelatihan Fotografi sebelum Hunting bersama 8) Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Komunikasi dan Informasi Publik sudah berjalan sejak dibentuknya Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010. Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai Leading Sektor Manajemen Perubahan melakukan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Tidak hanya itu Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga melakukan monitoring dan evaluasi pada beberapa wilayah di Indonesia. Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada tahun 2018 mengadakan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Bandung pada tanggal 26 s.d 27 Juli 2018 dengan mengambil tema "Pentingnya Agen Perubahan Dalam Pencapaian Tujuan Reformasi Birokrasi". Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan Biro Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2018 ini di Bali, Makassar, Palembang, Papua dan Berau. | LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 131
BAB IV KEGIATAN PENUNJANG 1. Bidang Pengawasan Internal A. Audit 1) Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang Jasa Pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal memprogramkan kegiatan audit kinerja dan audit pengadaan Barang Jasa sebanyak 144 kegiatan, dalam realisasinya Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan 179 atau 124.31% kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai gambar berikut. 60 50 40 30 20 10 0 I II III IV V Program 12 13 48 33 38 Realisasi 19 30 50 33 47 Sumber: Inspektorat Jenderal 2018 Grafik 4.1 Program dan Realisasi Audit Kinerja 2018 INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V 1. BP2IP Malahayati; 2. ATKP Medan; 3. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. BP2TD Palembang; 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPADMAP); 1. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara; 2. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat; 3. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan; 1. Disnav Kelas II Sabang; 2. Disnav Kelas I Belawan; 3. Disnav Kelas III Sibolga; 4. Disnav Kelas II Teluk Bayur; 5. Disnav Kelas I Dumai; 6. KSOP Kelas I Dumai; 1. Disnav Kelas III Benoa Bali; 2. KSOP Kelas Iv Bima NTB; 3. KSOP Kelas V Ende NTT; 4. Disnav Kelas II Kupang NTT; 5. UPP Kelas III Waikelo NTT; 6. UPP Kelas II Ba'a NTT; 1. UPBU Kelas III Dr. F. L Tobing; 2. UPBU Kelas II Binaka - Gunungsitoli; 3. UPBU Kelas III Dabo Singkep; 4. UPBU Kelas I H. As. Hanandjoeddin; 5. UPBU Kelas I Fatmawati Soekarno; 6. UPBU Budiarto;
INSPEKTORAT I 6. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi; 7. BP3IP Jakarta; 8. BP2TL; 9. STIP; 10. Pusbang SDM Perhubungan Udara; 11. Pusbang SDM Perhubungan Darat; 12. Pusbang SDM Perhubungan Laut; 13. PKTJ Tegal; 14. PIP Semarang; 15. Politeknik Penerbangan Surabaya; 16. BP3 Banyuwangi; 17. PIP Makassar; 18. Api Madiun; 19. BP2IP Tangerang; INSPEKTORAT II 4. Balai Pengujian Perkeretaapian; 5. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah; 6. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu Dan Lampung; 7. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Dan Kep Riau; 8. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi; 9. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumsel Dan Babel; 10. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar; 11. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten; 12. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jateng Dan Diy; 13. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim; 14. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jabar; INSPEKTORAT III 7. KSOP Kelas III Pekanbaru; 8. Disnav Kelas I Palembang; 9. Disnav Kelas I Tanjung Pinang; 10. KSOP Khusus Batam; 11. PPLP Kelas II Tanjung Uban; 12. UPP Kelas I Manggar; 13. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP); 14. KSOP Kelas III Sunda Kelapa; 15. KSOP Kelas V Muara Angke; 16. KSOP Kelas V Kepulauan Seribu; 17. UPP Kelas III Pangandaran; 18. Disnav Kelas III Cilacap; 19. Disnav Kelas II Semarang; 20. UPP Kelas III Karimunjawa; 21. KSOP Kelas II Cilacap; 22. KSOP Kelas I Tanjung Emas; 23. KPLP Kelas II Tanjung Perak; 24. Disnav Kelas I Surabaya; 25. KSOP Kelas V Kalianget; 26. KSOP Kelas V Panarukan; INSPEKTORAT IV 7. UPPKelas III Reo NTT; 8. UPP Kelas III Marapokot NTT; 9. Kesyahbandaran Utama Makassar Sulawesi Selatan; 10. KSOP Kelas IV Parepare Sulawesi Selatan; 11. Disnav Kelas I Makassar Sulawesi Selatan; 12. UPP Kelas III Siwa Sulawesi Selatan; 13. UPP Kelas II Palopo Sulawesi Selatan; 14. UPP Kelas II Malili Sulawesi Selatan; 15. UPP Kelas II Selayar Sulawesi Selatan; 16. UPP Kelas II Pomala Sulawesi Tenggara; 17. UPP Kelas III Kolaka Sulawesi Tenggara; 18. UPP Kelas I Bau Bau Sulawesi Tenggara; 19. KSOP Kelas Iv Gorontalo; 20. UPP Kelas III Tilamuta Gorontalo; 21. KSOP Kelas I Ambon Maluku; 22. UPP Kelas III Wonreli Maluku; 23. UPP Kelas III Amahai Maluku; 24. UPP Kelas II Tual Maluku; INSPEKTORAT V 7. UPBU Kelas III Dewadaru- Karimunjawa; 8. UPBU Kelas III Trunojoyo- Sumenep; 9. UPBU Kelas I Utama Juwata- Tarakan; 10. UPBU Kelas I Kalimarau; 11. UPBU Kelas II Apt Pranoto Samarinda; 12. UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang; 13. UPBU Kelas III Susilo Sintang; 14. UPBU Kelas II A. H. Asan Sampit; 15. UPBU Kelas I Tjilik Riwut Palangkaraya; 16. UPBU Kelas Iii Muara Teweh; 17. UPBU Kelas III Naha Tahuna; 18. UPBU Kelas I Tampa Padang Mamuju; 19. UPBU Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu; 20. UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir Luwuk; 21. UPBU Kelas III Matahora Wakatobi;
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II 15. Direktorat Pembinaan Keselamatan; 16. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 17. Direktorat Sarana; 18. Direktorat Lalu Lintas; 19. Direktorat Prasarana; 20. Direktorat Angkutan Multimoda; 21. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalteng; 22. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltim Dan Kaltara; 23. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Wilayah XXI Gorontalo; 24. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Wilayah XX Sulteng; 25. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Wilayah XXII Sulut; 26. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Wilayah XVIII Sultra; 27. Balai Pengelola Transportasi Darat INSPEKTORAT III 27. UPP Kelas III Bawean; 28. KSOP Kelas III Tanjung Wangi; 29. KSOP Kelas II Gersik; 30. KSOP Kelas Iv Probolinggo; 31. UPP Kelas III Ketapang; 32. UPP Kelas III Branta; 33. UPP Kelas III Telaga Biru; 34. UPP Kelas III Brondong; 35. UPP Kelas III Kalbut; 36. Disnav Kelas III Pontianak; 37. KSOP Kelas V Teluk Air; 38. UPP Kelas III Kintap; 39. KSOP Kotabaru; 40. Disnav Kelas II Banjarmasin; 41. UPP Kelas III Satui; 42. UPP Tanjung Laut; 43. UPP Kelas II Tanjung Santan; 44. KSOP Samarinda; 45. UPP Kelas III Sangkurilang; 46. Disnav Kelas I Samarinda; 47. Disnav Kelas III Tarakan; 48. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Nunukan; INSPEKTORAT IV 25. Disnav Kelas III Tual Maluku; 26. Pangkalan PLP Kelas II Tual Maluku; 27. KSOP Kelas II Ternate Maluku Utara; 28. UPP Kelas II Tobelo Maluku Utara; 29. UPP Kelas II Babang Maluku Utara; 30. UPP Kelas II Sanana Maluku Utara; 31. KSOP Kleas I Sorong Papua Barat; 32. UPP Kelas III Kaimana Papua Barat; 33. Disnav Kelas I Sorong Papua Barat. INSPEKTORAT V 22. UPBU Kelas III Sugimanuru Muna; 23. UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka; 24. UPBU Kelas I Haluoleo Kendari; 25. UPBU Kelas I Djalaluddin Gorontalo; 26. UPBU Kelas I Seko; 27. UPBU Kelas Ill Rampi; 28. UPBUKelas Ill Lagaligo Bua; 29. OBU Kelas I Wilayah IV Bali; 30. UPBU Frans Sales Lega Ruteng; 31. UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende; 32. UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda - Waingapu; 33. UPBU Kelas III DC Saudele - Rote; 34. UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun Langgur; 35. UPBU Kelas III Jhon Becker Kisar; 36. UPBU Kelas Iii Mathilda Batlayeri - Saumlaki; 37. UPBU Kelas III Pitu; 38. OBU Wilayah X Merauke; 39. UPBU Kelas III Mindiptana;
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V Wilayah XIX Sulsel Dan Sulbar; 28. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku; 29. Balai Pengelola 49. KSOP Kelas III Tarakan; 50. UPP Kelas III Sungai Nyamuk; 40. UPBUKelas I Mopah Merauke; 41. UPBU Kelas I Sentani; 42. UPBU Kelas III Tanah Merah; 43. UPBU Kelas II Transportasi Darat Wilayah Wilayah XXIV Maluta; 30. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat; Mozes Kilangin; 44. UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai; 45. UPBU Kelas II Rendani Manokwari; 46. UPBU Kelas III Torea Fak-Fak; 47. UPBU Kelas I Deo Sorong; Tabel 4.1 Audit Kinerja 2018 2) Pengawalan dan Supervisi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengawalan dan Supervisi PSN adalah sistem peringatan dini (early warning system) dengan melaui metode pelayanan pengawasan dan asistensi, yaitu dengan cepat memberikan koreksi sekaligus solusi bila ditemukan permasalahan dan selanjutnya solusi tersebut dikawal dalam pelaksanaannya. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal memprogramkan kegiatan Pengawalan dan Supervisi PSN di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 67 objek, rincian objek kegiatan Pengawalan dan Supervisi PSN sesuia tabel berikut. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 Poltekpel Surabaya ATKP Makassar BP3 Jayapura BP2IP Padang Pariaman BP2IP Mauk Tangerang BP2TD Palembang BP3 Palembang BP2IP Malahayati OBJEK
NO. 9 10 11 12 13 14 15 16 ,17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 OBJEK API Madiun Poltekbang Surabaya PKTJ Tegal STPI Curug BP3 Curug PIP Makassar BP2IP Barombong BP2IP Minahasa Selatan ATKP Medan STTD Bekasi PIP Semarang STIP Jakarta BP2TL Jakarta Pusbang Darat Pusbang Laut Pusbang Udara BP2IP Sorong BP2TD Bali Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera) Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai (Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan) 28 29 Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api (86 Km'sp) Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (MYC 2017- 2018) Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru Kereta Api Jambi-Pekanbaru Kereta Api Jambi - Palembang ( Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan) Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah) Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kaltim Double Track Jawa Selatan (Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur) Kereta Api Puruk Cahu-Bangkuang (422 Km'sp) Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) High Speed Train Jakarta-Bandung Kereta Api Jakarta - Surabaya Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South Tahap I (Provinsi DKI Jakarta) 42 43 Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West (Provinsi DKI Jakarta)
NO. 44 OBJEK Jabodetabek Circular Line (Provinsi DKI Jakarta) 45 Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (LRT Kelapa Gading - Velodrome) (Provinsi DKI Jakarta) Koridor 1 (Fase 1) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat) Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo (Provinsi Jawa Tengah) (MYC 2017 - 2018) Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta Kulon Progo Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman) (Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten) Pelabuhan Kuala Tanjung Pelabuhan Patimban Inland Waterway Cibitung Pelabuhan Kijing Pelabuhan Maloy PT (Persero) Pelindo Cabang Kupang (Pengembangan Pelabuhan Kupang) PT Pelindo (Persero) Cabang Bitung (Pengembangan Pelab Hub Internasioal Bitung) PT Pelindo (Persero) Cabang Pantoloan (Pengembangan Pelabuhan Palu, Teluk Palu) PT (Persero) Pelindo Cabang Sorong (Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget) PT Pelindo (Persero) Cabang Makassar (Makassar New Port) Bandara Ahmad Yani - Semarang Bandara Kertajati (DBU) UPBU Kelas I Sultan Baabullah - Ternate UPBU Kelas I Tjilik Riwut - Palangkaraya Bandara Kulon Progo - Yogyakarta UPBU Kelas I Radin Inten - Lampung Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin Tabel 4.2 Objek Pengawalan dan Supervisi PSN 2018 Banyaknya proyek pembangunan pada sektor transportasi di daerah membutuhkan dukungan penuh dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan, pengawalan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran pembangunan nasional.
Gambar 4.1Inspektur Jenderal, Wahju Satrio Wahju Utomo melakukan peninjauan terhadap pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 3) Pengawalan & Supervisi Penyelesaian Proyek Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Proyek KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 melakukan Pengawalan & Supervisi Penyelesaian Proyek KDP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 sebanyak 54 objek, rincian objek kegiatan Pengawalan & Supervisi proyek KDP sesuai tabel berikut. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Matasiri,UPP Sei Danau Satui, Kalimantan Selatan 12 Marabatuan,UPP Sei Danau Satui, Kalimantan Selatan 13 14 15 16 17 18 Mantaritip, UPP Tg. Redep, Kalimantan Timur OBJEK Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa-Bali Pelabuhan Penyeberangan Ancam-Kaltara Pelabuhan Penyeberangan Fak Fak-Papua Barat Terminal Tipe A Palembang Pelabuhan Penyeberangan Manggar Kapal Sungai Tipe LCT 200 GT untuk Kabupaten Asmat dan Nduga (Dit.Sarana) Terminal Type A Kefamenanu Kupang-NTT Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo-NTT Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita-NTT Kegiatan Reaktifvasi Jalur KA Kedungjati-Tuntang Jateng Serongga,UPP Tg. Batu, Kalimantan Selatan Sebuku, UPP Sebuku, Kalimantan Selatan Sangatta, UPP Sangatta, Kalimantan Timur Penajam Paser, KSOP Balikpapan, Kalimantan Timur Palaran, KSOP Samarinda, Kalimantan Timur
NO. 19 20 Malarko,KSOP Tg. Balai Karimun, Kepulauan Riau 21 Meranti,UPP Selat Panjang, Riau 22 23 24 25 26 27 OBJEK Tanjung Berakit,UPP Tg. Uban, Kepulauan Riau Bagansiapi-api, KSOP Bagan Siapi-api, Riau Tanjung Beringin, UPP Tg. Beringin, Sumatera Utara Pangkalan Dodek,UPP Pangkalan Dodek, Sumatera Utara Karimata,UPP Telok Melano, Kalimantan Barat Tanjung Satai, UPP Telok Melano, Kalimantan Barat Pelabuhan Tiram, KSOP Teluk Bayur, Sumatera Barat 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh 54 UPBU Kelas III Pongtiku Tana Toraja Teluk Tapang, KSOP Teluk Bayur, Sumatera Barat Pelabuhan Pacitan, UPP Berondong, Jawa Timur Pelabuhan Kalianget, UPP Kalianget, Jawa Timur Pelabuhan Dompak, KSOP Tg. Pinang, Kepri Pelabuhan Mocoh, KSOP Tg. Pinang, Kepri Pelabuhan Barus, UPP Barus, Sumatera Utara Pelabuhan Labuhan Angin, OP Belawan, Sumatera Utara Kuala Semboja, Provinsi Kalimantan Timur Pelabuhan Sesayap, Kaltara, UPP Tg. Selor Pelabuhan Bukit Pinang, Kalteng, KSOP Pulang Pisau Pelabuhan Mempawah, Kalbar, KSOP Pontianak Pelabuhan Laut Watunohu, Kendari Pelabuhan Laut Darume, Maluta Pelabuhan Laut Pota, NTT Pelabuhan Laut Kolbano, NTT Kapal Sabuk Nusantara SN 45 (posisi di KSOP Merauke) Pelabuhan Laut Sarmi Pelabuhan Yos Sudarso pada KSOP Ambon Pelabuhan Kaimana Papua Barat Pelabuhan Depapre Papua Pelabuhan Tanah Ampo Bali Pembangunan Kapal SN 54 Pelabuhan Air Buaya pada UPP Namlea Pelabuhan Sofifi pada UPP Soasio Maluta Bandara Murung Raya Tabel 4.3 Pengawalan & Supervisi KDP Proyek-proyek KDP adalah aset Kementerian Perhubungan yang harus dapat Jenderal memberikan dimanfaatkan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan tindakan apakah pembangunan tersebut dilanjutkan atau akan dialih fungsikan untuk hal lain yang juga bermanfaat serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. secara optimal, Inspektorat
Gambar 4.2 Inspektur Jenderal, Wahju Satrio Wahju Utomo melakukan peninjauan terhadap pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sebagai salah satu Proyek KDP 4) Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada Objek Terpilih Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada Objek Terpilih di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 sebanyak 58 objek, rincian objek kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada Objek Terpilih sesuai tabel berikut. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OBJEK Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada ATKP Medan Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP2IP Malahayati Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada Poltekpel Surabaya Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP3IP Sunter Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada PIP Semarang Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada BP2IP Mauk Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada PIP Makassar Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset pada STIP Jakarta Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi NTT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Pelabuhan Penyeberangan Kariangau atau Mengwi Kapal Penyeberangan Propinsi NTT Kapal Penyeberangan Propinsi Sulut Kapal Penyeberangan Propinsi Maluku
NO. 15 Terminal Tipe A Riau 16 Terminal Tipe A Kendari 17 Terminal Tipe A Sumut 18 UPPKB Prov Lampung 19 UPPKB, Prov Sulteng 20 UPPKB Prov Jambi 21 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Bekasi 22 Alat Pengujian Kereta Api Bekasi 23 Alat Perawatan Sarana Kereta Api Ngrombo 24 25 Disnav Belawan 26 27 Disnav Pontianak 28 29 Disnav Samarinda 30 Disnav Tg. Pinang 31 Disnav Dumai 32 Disnav Palembang 33 Disnav Tg. Priok 34 Disnav Tg. Emas OBJEK Kantor PLP Tg. Uban Kantor PLP Tg. Priok Kantor PLP Tg. Perak 35 Disnav Surabaya 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 UPBU Kelas I Budiarto - Curug 53 UPBU Kelas I Fatmawati - Bengkulu 54 UPBU Kelas II Syukuran Aminudin Amir 55 UPBU Kelas I Sis Al Jufri 56 UPBU Kelas I Djalaluddin - Gorontalo KSOP Kelas III Manado Kantor UPP Kelas III Amurang KSOP Kelas II Ternate Kantor UPP Kelas II Babang Kator Disnav Kelas I Bitung Pangkalan PLP Kelas II Bitung KSOP Kelas III Pantoloan Kantor UPP Kelas III Wani Kantor Disnav Kelas III Merauke KSOP Kelas IV Merauke Kantor Disnav Kelas III Kendari KSOP Kelas II Kendari KSOP Kelas III Kupang Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo Kantor Disnav Kelas III Tual KSOP Kelas I Ambon
NO. 57 UPBU Kelas I Utama Juwata - Tarakan 58 UPBU Kelas II Kalimarau - Tanjung Redep OBJEK Tabel 4.4 Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan prasarana dan sarana pada obyek- objek terpilih adalah objek yang diperoleh dan memiliki nilai ekonomis tinggi. 5) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sebanyak 9 objek, rincian objek kegiatan ADTT sesuai tabel berikut. No. Bulan Auditi 1 2 3 4 5 6 7 Januari ADTT di UPBU Sowabajawa Januari ADTT di Koabangkau Juni Juni Juni Juni April ADTT di Mutiara sis Al-Jufri ADTT di UPBU Nahatahuna ADTT di UPBU Wamena ADTT di UPBU Lasondre ADTT pada Unit Manajemen Proyek (UMP) di Ditjen HUBLA Surat Tugas ST 67/I/ITJEN/ST/01/2018 ST 68/I/ITJEN/ST/01/2018 ST 682/I/ITJEN/ST/06/2018 ST 683/I/ITJEN/ST/06/2018 ST 684/I/ITJEN/ST/06/2018 ST 685/I/ITJEN/ST/06/2018 428/I/ITJEN/ST/04/2018 dan 480A/I/ITJEN/ST/04/2018 8 9 Juli Juli ADTT Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PSO Bidang Angkutan Laut untuk penumpang kelas ekonomi thn 2017 oleh PT. PELNI pada: 1. Direktorat Lalu Linta Angkutan Laut; 2. Kantor Cabang PT PELNI Tanjung Priok, Tanjung Emas, Kalbar, Sampit Kalteng, Batam dan Tanjung Balai Karimun. ADTT Pengadaan perangkat radio GMDSS kelas IV Stasiun Radio Pantai (SROP) Selayar pada Distrik Navigasi Kelas I Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan 731/I/ITJEN/ST/07/2018 dan 791/I/ITJEN/ST/07/2018 806/I/ITJEN/ST/07/2018 Tabel 4.5 Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil audit dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. B. Reviu
1) Reviu Laporan Keuangan Tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I 2018, Semester I 2018, dan Triwulan III 2018 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian Kegiatan sesuai tabel berikut. CHR/LAPORAN1aReviu Laporan Keuangan BA.999 Tingkat UAPPA-B E-1 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Barat2bReviu Laporan Keuangan BA.999 Tingkat UAPPA-B E-1 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jawa Barat2cReviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07 Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Barat22BA.022aReviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat UAPPA/B Es.I Kementerian Perhubungan 29bReviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan 4cReviu Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B pada :- Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara- Banten - Jawa Barat- Kalimantan Barat- Kalimantan Tengah- Maluku1193Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)81664TINDAK LANJUT (TL)aTL Hasil Reviu pada BPSDM, Ditjen Darat, Ditjen KA & Ditjen Hubud73bTL Hasil Reviu pada Ditjen Hubla1425BLUPendampingan SPI dalam Reviu LK2217TOTAL LAPORANNOKEGIATANBA.999TOTAL CHR Tabel 4.6 Reviu Laporan Keuangan 2) Reviu RKA Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Oktober 2018, sesuai gambar berikut.
Sumber: Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.3 Reviu RKA NO. UNIT KERJA PAGU USULAN (Rp) NILAI KOREKSI (Rp) PAGU HASIL REVIU (Rp) 1 Setjen 701.230.745.000 36.329.966.000 664.900.779.000 2 Itjen 107.671.530.000 179.000.000 107.492.530.000 3 Ditjen Hubdat 4.013.041.163.000 1.874.294.548.000 2.138.746.615.000 4 Ditjen Hubla 10.311.153.289.000 2.740.736.778.948 7.570.416.510.052 5 Ditjen Hubud 7.194.866.668.000 1.899.689.668 7.192.966.978.332 6 Ditjen KA 15.167.603.688.000 5.604.687.364.000 9.562.916.324.000 7 Badan Litbang 138.253.242.000 15.916.414.000 122.336.828.000 8 BPSDMP 3.758.406.165.000 39.302.504.550 3.719.103.660.450 9 BPTJ 162.690.564.000 49.182.639.000 113.507.925.000 JUMLAH 41.554.917.054.000 10.362.528.904.166 31.192.388.149.834 Tabel 4.7 Hasil Reviu RKA Tahun 2019 NO JENIS PERMASALAHAN KOREKSI (Rp) 1 Ketidaksesuaian dengan Renstra 2 Kelebihan pagu anggaran 3 Kepatuhan biaya pemeliharaan 4 Kesalahan bagan akun standar 5 Ketidaksiapan TOR/RAB dengan RKA 6 Ketidaklengkapan dokumen perencanaan kegiatan 7 Manfaat belum prioritas 24.332.656.000 140.188.746.185 69.161.952.024 107.548.963.595 2.323.752.964.480 7.568.875.913.422 5.086.894.000 8 Kegiatan yang kebutuhan tidak diusulkan dalam pagu 123.580.814.460 JUMLAH 10.362.528.904.166 Tabel 4.8 Jenis permasalahan yang terdapat dalam reviu RKA Tahun 2019
Gambar 4.4 Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan work shop dengan tema : Aplikasi e-planning dan bugetting dalam rangka reviu RKA tahun 2019 Kementerian Perhubungan. 3) Reviu HPS Dengan makin meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Perhubungan, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan belanja modal/barang dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan permintaan UPT, kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket di atas Rp10 (sepuluh) Milyar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK direviu oleh Inspektorat Jenderal, Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal melaksanakan Reviu HPS sesuai gambar berikut.
Sumber: Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.5 Reviu HPS No. 1. Unit Kerja Ditjen Hubdat HPS (Rp) 260.634.323.173 Direviu (Rp) 239.681.012.440 Presentase % 8,04 2. Ditjen Hubla 729.041.380.765 701.235.875.582 3,81 3. Ditjen KA 7.958.055.600.423 7.275.449.013.588 8,58 4. Ditjen Hubud 5.446.862.313.377 5.234.973.197.780 0,45 5. BPSDM 14.569.548.975.738 174.172.313.000 6,48 Tabel 4.9 Hasil Reviu HPS 4) Reviu Revisi Anggaran Reviu revisi anggaran dilakukan dengan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Berdasarkan hasil reviu, Inspektorat Jenderal menerbitkan Pernyataan Hasil Reviu untuk dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam usulan revisi anggaran Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan melakukan Penelaahan dan Reviu dokumen pendukung usulan revisi DIPA. Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan pada bulan Januari, April, Mei, September dan Oktober 2018. 5) Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Kinerja merupakan penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu Laporan Kinerja Kementerian Jenderal untuk membantu Inspektorat Perhubungan dilakukan oleh
penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Perhubungan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.Reviu dilaksanakan pada bulan Februari 2018, dengan hasil diterbitkannya Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik karena adanya persamaan persepsi antara Tim Reviu dengan Biro Perencanaan sebagai penyusun Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2017. 6) Reviu RKBMN Reviu BMN merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Rencana kebutuhan BMN meliputi : a. Pengadaan BMN berupa: tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara; selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada standar barang dan standar kebutuhan (SBSK);dan b. Pemeliharaan BMN berupa: tanah dan/atau bangunan dalam bentuk kantor/rumah negara; selain tanah dan/atau bangunan untuk alat angkutan bermotor, BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00.Reviu RKBMN dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sd. 04 Nopember 2018 di Tangerang. C. Evaluasi 1) Evaluasi Sakip Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Inspektorat Jenderal untuk memperoleh No. Unit Kerja 1. Sekretariat Jenderal 2. Ditjen Perhubungan Darat 3. Ditjen Perhubungan Laut 4. Ditjen Perhubungan Udara 5. Ditjen Perkeretaapian 6. 7. Badan Litbang Perhubungan Inspektorat Jenderal 2015 2017 2016 79,95 80,19 92,07 85,49 83,53 83,80 81,87 82,01 86,22 77,55 84,75 90,01 85,36 85,39 87,56 82,38 85,70 83,3 78,11 80,51 87,61 2017 1 8 6 2 5 7 4
8. BPSDM Perhubungan 9. BPTJ 77,74 - 89,50 82,6 42,28 66,60 3 9 Tabel 4.10 Evaluasi SAKIP Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2) Evaluasi SPIP Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 Intern Pemerintah di tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah melakukan : a) Pembahasan quesioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; b) Evaluasi SPIP pada Entitas Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan dan Badan Litbang Perhubungan; c) Penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan PKS tentang rencana evaluasi/penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Hasil Evaluasi SPIP tahun 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut : Tabel 4.11 Hasil Evaluasi SPIP 2018 D. Pendampingan
Pendampingan yang dilaksanakan Tahun 2018, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Pendampingan Pagu Kebutuhan Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, dan telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.Pembahasan Pagu kebutuhan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal bersama dengan Biro Perencanaan yang dilaksanakan di Bogor Provinsi Jawa Barat. 2) Pendampingan Kegiatan Strategis Pendampingan kegiatan strategis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut: a) Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK atas kinerja pelayanan pengujian type dan registrasi uji type kendaraan bermotor pada Ditjen Hubdat dan Instansi terkait lainnya di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; b) Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran TA.2017 dan 2018 pembangunan prasarana KA LRT pada Satker pengembangan peningkatan dan perawatan prasarana KA Ditjen KA di Provinsi Sumatera Selatan; E. Konsultasi Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna mendapat rekomendasi atau alternatif pemecahan masalah dari Inspektorat Jenderal. Konsultasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain melaksanakan asistensi/konsultasi dibidang pengawasan (Quality Assurance) dengan Balai Teknik Penerbangan tentang kegiatan operasional, dan Mediasi terkait dengan kekurangan pembayaran kegiatan subsidi angkutan udara perintis TA. 2016 bersama Direktur Angkutan Udara. F. Pemantauan 1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal
Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif melalui program pemantauan langsung kepada Auditi yang telah melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal). Sumber: Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.7 Tindak lanjut Inspektorat Jenderal Posisi s.d Desember 2018 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 978 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 376 temuan, dalam proses sebanyak 267 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 335 temuan, dengan rincian sebagai berikut IR.I IR.II IR.III IR.IV IR.V total Temuan TLT TLP BTL TDTL 81 72 9 0 157 87 49 21 0 226 88 41 97 211 82 71 58 0 303 47 97 159 978 376 267 335 0 Tabel 4.12 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2018 Ket : Tindak Lanjut Tuntas (TLT) Tindak Lanjut Proses (TLP) Belum Tindak Lanjut (BTL) Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL)
303 226 211 157 81 72 87 88 82 47 IR.I IR.II IR.III IR.IV IR.V Temuan 2018 Tuntas (posisi s.d. Desember 2018) Grafik 4.2 Tindak Lanjut Hasil Audit 2018 2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d 31 Desember 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 971 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 727 rekomendasi, sedangkan 276 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta 24 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rp 2.013.372.586.957,33 Rp 1.702.167.265.198,25 Rp 297.607.152.382,98 Rp 3.873.940.426,75 Rp 9.724.228.949,35 $ 2.671.139,19 $ 1.007.076,56 $ 1.664.062,63 $ - $ - II.DITJEN PERHUBUNGAN DARAT44 Rp 5.834.347.772,14 42 Rp 5.829.468.688,81 2 Rp - 0 Rp - 0 Rp 4.879.083,33 Rp 81.816.545.125,29 Rp 64.059.255.413,13 Rp 17.433.792.972,77 Rp 305.999.932,65 Rp 17.496.806,74 $ 853.044,78 $ 687.870,55 $ 154.535,90 $ - $ 10.638,33 IV.DITJEN PERHUBUNGAN UDARA171 Rp 11.611.541.331,94 158 Rp 8.536.611.845,83 10 Rp 3.049.817.905,11 3 Rp - 0 Rp 25.111.581,00 V.DITJEN 8347.516.539.252Rp 3-Rp 0-Rp 0-Rp VI.BPSDM5 Rp 343.125.000,00 5 Rp 343.125.000,00 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - VII.STIMULUS FISKAL23 Rp 17.657.237.000 20 Rp 15.249.606.645 3 Rp 2.407.630.355 0 Rp - 0 Rp - Rp 2.178.151.922.439,09 Rp 1.843.701.872.043,68 Rp 320.498.393.615,59 Rp 4.179.940.359,40 Rp 9.771.716.420,42 $ 3.524.183,97 $ 1.694.947,11 $ 1.818.598,53 $ - $ 10.638,33 No.OBJEK PEMERIKSAANRekomendasiHasil Pemantauan Tindak LanjutSesuai dengan RekomendasiBelum Sesuai dan Dalam Proses Tindak LanjutBelum DitindaklanjutiTidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sahI.LAPORAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN ASET4002481302042III.DITJEN PERHUBUNGAN LAUT2421716812TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN97172721624 Table 4.13 Tindak Lanjut Hasil Audit 2018
3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Hasil Pengawasan BPKP posisi s.d 31 Desember 2018 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 151 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 114 rekomendasi, sedangkan 37 rekomendasi belum dinyatakan selesai. Tabel 4.14 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan BPKP G. Kegiatan Pengawasan Lainnya 1) Pembinaan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada UPT yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan mengutamakan prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Sumber : Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.8 Paradigma Itjen
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan Tim Terpadu dari Itjen, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Biro Hukum, secara umum seluruh unit kerja telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun terdapat beberapa hal penting yang belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan tata kelola. Penghargaan Unit Kerja Terbaik dan pelayanan sebagaimana agenda Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025, diantaranya adalah dalam hal menyusun rencana aksi Road Map Zona Integritas setiap tahunnya, menyusun kebijakan terkait benturan kepentingan dan melaporkannya secara periodik, menyusun proses bisnis terhadap seluruh SOP yang telah ditetapkan, dan meningkatkan penggunaan tata kelola dari sisi elektronik yang sudah ada seperti Email/Surat Elektronik kedinasan dan Pelaksanaan surat secara elektronik. Di bawah ini adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2018 : ESELON II DISNAV Tg. Pinang • DISNAV SAMARINDA • OTBAN Wilayah V Makassar ESELON III ATKP Surabaya • PIP Semarang • Balai Teknik Penerbangan ESELON IV UPBU Tampa Padang Mamuju • KSOP Sabang • UPBU Sugimanuru Muna Sumber : Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.9 Peringkat UPT Terbaik 2018 2) Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) Dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem pengaduan (whistleblowing system), Inspektorat Jenderal menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi nama"SIMADU" atau SIstem MAnajemen PengaDUan. SIMADU adalah aplikasi yang disediakan dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan penyimpangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui
Saat penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana ini Inspektorat Jenderal telah melakukan Sumber : Inspektorat Jenderal 2018 Gambar 4.10 WBS System SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi ke UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, TOT Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin. 3) Evaluasi Pengawasan Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2018, dilakukan evaluasi kegiatan per triwulan, Rapat Dinas dan Rakornis di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Dinas Evaluasi Kinerja Tahun 2018, pada tanggal 17 sampai 19 Desember 2018 yang bertempat di The Media Hotel & Tower Jakarta. Radin tersebut dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2018 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.Radin dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan di hadiri para eselon II, III dan IV serta seluruh pegawai di Jenderal Kementerian Perhubungan. lingkungan Inspektorat
Gambar 4.10 Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2018 di Media Hotel Gunung Sahari Jakarta Gambar 4.11 Rakornis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2018 di Ciwidey
4) Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan Whistleblowing System Sosialisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.87 Tahun 2014tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubunganserta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.312 Tahun 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi UPG, Whistleblowing System dan Benturan Kepentingan pada UPG KementerianPerhubungan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru terbentuk secara resmi pada 12 Mei 2017. Sesuai dengan KP.312 tahun 2016, telah terbentuk sebanyak 29 UPG Kementerian Perhubungan. Salah satunya pada wilayah Kalimantan Barat yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan UPG, Whistleblowing serta Benturan Kepentingan demi mewujudkan Clean and Good Governance, pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gambar 4.12 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
Gambar 4.13 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Yogyakarta 5) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bebas korupsi terus digalakkan. Salah satunya menjadikan wilayah kerjanya bebas korupsi (WBK). Sebelum masuk sebagai nominator, mereka telah berhasil pada Pemilihan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik pada tahun sebelumnya. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak ditandatangani piagam Zona Integritas antara Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahapan Penilaian Itjen Kemenhub Sebelum Nominasi WBK Ditetapkan tahun 2010 sd 2025. Perpres ini juga merupakan mandat dari Undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sd 2025. Perpres 81 tahun 2010 ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan RB di seluruh Instansi pemerintah dan memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang dibagi menjadi 4 tahap (per-5 tahunan) sampai dengan tahun 2025. Adapun penilaiannya ada 6 tahapan yang harus dilalui, yaitu: a) Rendahnya temuan strategis dan kecepatan auditi menindaklanjuti rekomondasi hasilaudit/pemeriksaan sehingga didapatkan daftar panjang nominasi b) Daftar panjang nominasi dirapatkan dalam Rapat Manajemen Itjen dengan mendegarkan pendapat para Manajamen dan Auditor Senior,
kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan SDM yang ada di Itjen hingga diperoleh daftar pendek nominasi. c) Dilakukan peninjauan lapangan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai PERMENPAN 52/2014 yang disesuaikan, kategori penilaian dan penetapan pemenang dilakukan dengan mekanisme kesetaraan. d) Para pemenang unit kerja dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan pada acara Hari Perhubungan Nasional setiap 17 September setiap tahunnya. e) Para pemenang Unit Kerja terbaik dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan LKE 52/2014 seutuhnya dan dilakukan Rangking berdasarkan nilai tertinggi dari pemenuhan elemen yang ada. f) Kemenhub mengirim nominasinya kepada Menteri PAN dan RB untuk di evaluasi menuju predikat WBK. Gambar 4.14 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan penerima penghargaan Wilayah Bebas dari korupsi (WBK)
Gambar 4.15 Penerima penghargaan Wilayah Bebas korupsi (WBK) Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Kombes. Pol. Capt. Hermanta 6) Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tinjau Pelabuhan gunaksa di desa Kusamba, Klungkung, Bali Dari peninjauan di lapangan pada tanggal 11 Mei 2018, Kondisi pelabuhan sudah sangat memprihatinkan. Mobile bridge pelabuhan yang sudah tidak terawat serta beberapa bagian berkarat dan rusak, breakwater pelabuhan berantakan dan tidak beraturan akibat terhantam gelombang, bangunan gudang trafo listrik yang berada disisi utara, pondasinya tergerus dan nyaris roboh serta kabel genset Pelabuhan Gunaksa hilang. Pembangunan pelabuhan itu sudah menelan anggaran mencapai Rp300 miliar lebih yang berasal dari anggaran daerah, provinsi dan pusat. Gambar 4.16 Inspektur Jenderal meninjau Pelabuhan Gunaksa Bali
7) Inspektur Jenderal Tinjau Pengembangan Bandara Morotai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo (Tommy) bersama Inspektur V Heri Sudarmaji meninjau pengembangan Bandara Morotai, Maluku Utara, pada tanggal 6 Oktober 2018. Dalam tinjauannya, didampingi juga oleh Kepala UPBU Kelas III Morotai Syamsuddin Soleman, dalam kunjungan bapak irjen melihat soft drawing lapisan /peningkatan Pavement terminal dan gambar pekerjaan Classification Number (PCN) serta masterplan Bandara. Gambar 16. Inspektur Jenderal meninjau Bandara Morotai 8) Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2018 Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan bersama Sesitjen, Inspektur I, II,III dan IV hadir dalam Posko Vivo NTMC Polri di Korlantas Polri memantau situasi arus Angkutan Mudik Lebaran 2018 pada tanggal 11 Juni 2018. Gambar 4.17 Kunjungan Inspektur Jenderal ke NTMC Polri
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan bersama Sesitjen, Inspektur I, II, III dan IV hadir dalam Posko Terpadu Kementerian Perhubungan melakukan Video Conferrence dengan UPT Daerah memantau kondisi Angkutan Mudik Lebaran 2018 pada tanggal 11 Juni 2018. Gambar 4.18 Kunjungan Inspektur Jenderal ke posko terpadu Kementerian Perhubungan 9) Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo bersama Inspektur V Heri Sudarmaji dan Inspektur III M. Murdiyanto melakukan monitoring angkutan Natal dan Tahun baru 2018-2019 atau yang disingkat Nataru 2018-2019 ke stasiun Malang. Tercatat, penumpang naik dari Malang 7.498 orang sedangkan penumpang turun sebanyak 7.038 orang (data sampai tanggal 26 Desember 2018). Puncak Natal dan Tahun Baru pada tanggal 22 Desember dan di akhir Desember 2018. Gambar 4.19 Kunjungan Inspektur Jenderal ke posko Nataru Stasiun Malang H. Kegiatan Pendukung
Buletin Transparansi Selama tahun 2018, Inspektorat Jenderal telah membuat buletin Transparansi sebanyak enam edisi yang terbit dua bulan sekali, ada pun judul disetiap edisinya sebagai berikut : Edisi 1 Edisi 2 Edisi 3 Edisi 4 Edisi 5 Edisi 6 Gambar 4.19 Buletin tahun 2018 Inspektorat Jenderal 2. BIDANG PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN A. Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Darat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: NO 1 2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan Pembentukan Pendidikan Teknis LULUSAN TARGET REALISASI 636 2.990 640 10.557 PERSENTASE % 99 28
JUMLAH 11.197 3.626 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.15 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Chart Title 10,557 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 640 636 2,990 PENDIDIKAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN TEKNIS (SHORT COURSE) PESERTA LULUSAN Grafik 4.4 Pembanding Diklat Pembentukan dan Diklat Teknis (Short Course) 1) Pendidikan Pembentukan Terdapat 13 program pendidikan pembentukan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Darat antara lain: NO SATKER/UPT JENIS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN 1. 2. 3. STTD BEKASI PKTJ TEGAL API MADIUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Diploma IV Transportasi Darat Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Diploma III Perkeretaapian (KA) Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif (TKO) Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian (TBJP) Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian (TEP) 9. 10. Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian (TMP) 11. Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian(MTP) 4. POLTEKTRANS SDP 12. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau PALEMBANG dan Penyeberangan (LLASDP) 5. BP2TD BALI 13. Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)
Sumber Data : Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.16 Jenis pendidikan SDM Perhubungan Darat Sedangkan jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1 2 3 4 5 Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi (STTD) Bekasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali 344 108 89 56 43 342 108 87 56 43 99 100 98 100 100 JUMLAH 669 665 99 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.17 Target dan Realisasi LulusanPendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Diklat Pembentukan Matra Darat 344 342 350 300 250 200 137 137 150 89 87 100 56 56 43 43 50 0 STTD Bekasi PKTJ Tegal API Madiun POLTEKRANS BP2TD Bali SDP Palembang PESERTA LULUSAN Grafik 4.5 Target dan realisasi lulusan pada Sekolah Perhubungan Darat lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Dari tabel tersebut diatas, realisasi Perhubungan Darat tahun 2018 sebanyak 665 peserta dari target 669 peserta atau sebesar 99%, dengan rincian berdasarkan pelatihan sebagai berikut :
Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi telah mencapai target lulusan sebanyak 342 orang dari target 344 orang dengan persentase 99%. Hal ini disebabkan 2 (satu) pesertaizin cuti. Gambar 4.20 Kegiatan Perkuliahan Diklat Pembentukan Taruna STTD Bekasi . Akademik Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun telah mencapai target lulusan sebanyak 87 orang dari target 89 orang dengan persentase 98%. Hal ini disebabkan 2 (satu) peserta izin cuti. Gambar 4.21 Kegiatan Taruna di dalam kelas (kiri)dan praktikum lapangan (kanan) di kawasan Kampus API Madiun 2) Pelatihan Teknis Pelatihan Teknis (Short Course) ini dilaksanakan disemua Satker/UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat guna meningkatkan
kemampuan teknis di bidang perhubungan darat Jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel berikut ini. NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah 100 1.464 743 2.472 3.236 2.062 480 100 807 699 182 291 431 480 100 55 94 7 9 21 100 JUMLAH 10.557 2.990 28,32 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.18 Target dan Realisasi Lulusan PelatihanTeknis(Short Course) SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan pelatihan Teknis SDM Perhubungan Darat tahun 2018 sebanyak 2.990peserta dari target 10.557peserta atau sebesar 28,32%. dengan rincian sebagai berikut : Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi mencapai target lulusan sebanyak 807 orang dari target 1.464 orang dengan persentase 55%. Hal ini disebabkan pengalihan Anggaran diklat teknis ke Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM); Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang capaian target lulusan sebanyak 807 orang dari target 1.464 orang dengan persentase 55%. Hal ini disebabkan Dikat teknis ASDP tidak ada civil effect dan biaya diklatdibebankan kepada peserta yang mengakibatkan peminat berkurang; Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali capaian target lulusan sebanyak 291 orang dari target 3.236 orang dengan persentase 9%. Hal ini disebabkan: (a) Diklat Teknis BLU yang tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan daerah belum mengalokasikan anggaran APBD nya untuk mendiklatkan pegawainya di BPPTD Bali ;
(b) Pelaksanaan fungsi Pendidikan dan pelatihan tidak hanya dilaksanakan oleh UPT di bawah BPSDMP namun dilaksanakan pula oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan pembiayaan APBN; (c) Minimnya regulasi di bidang transportasi darat yang mewajibkan seseorang aparatur memiliki sertifikat kompetensi untuk menduduki jabatan/tugas tertentu di bidang transportasi darat sehingga animo peserta diklat teknis masih rendah. lulusan sebanyak 431 orang dari target 2.062 orang dengan persentase 21%. Hal ini disebabkanHal lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga banyak peserta yang belum mengetahui jenis diklat tersebut, minimnya sosialisasi mengenai diklat teknis yang ada di API Madiun, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya diklat teknis tersebut. Secara keseluruhan program pengembangan SDM berdasarkan target dan realisasi lulusan yang diselenggarakan oleh Satker SDM Perhubungan Darat.: Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiuncapaian target ini disebabkan karena banyak peserta dari 3) Pendidikan Penjenjangan Program pendidikan penjenjangan hanya dilaksanakan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal yaitu Pendidikan Diploma IV Transportasi Darat untuk STTD Bekasi tidak di laksanakan pendidikan penjenjangan di karenakan Lulusan tersebut tidak ditargetkan tahun 2018 dan akan dialihkan tahun 2019. untuk PKTJ Tegal Pendidikan Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) dan Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif (TKO) TargetRealisasi 0 dengan target peserta 19 orang dikarenakan adanya perubahan kalender akademik yang semulanya akan diluluskan tahun 2018 menjadi tahun 2019. 4) Pelatihan Lainnya Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dengan realisasi sebanyak 1.097 orang dari 1.563peserta yang ditargetkan dengan persentase70.2%. NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. 3. Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan Tegal Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang 313 423 80 235 449 43 75,1 106,1 53,8
NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 4. 5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun 380 367 370
97,4
JUMLAH 1.563 1.097 70.2 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.19 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan pelatihan lainnya SDM Perhubungan Darat tahun 2018 sebanyak 1.097 peserta dari target 1.563 peserta atau sebesar 70.2%. dengan rincian sebagai berikut : Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun mencapai target lulusan sebesar 0 orang dari target 367 orang dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan karena banyak peserta dari lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga banyak peserta yang belum mengetahui jenis diklat tersebut, minimnya sosialisasi mengenai diklat teknis yang ada di API Madiun, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya diklat teknis tersebut. 5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dengan realisasi sebesarsebanyak 18.354 orang dari 18.503 peserta yang ditargetkan dengan persentase 99%. NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan (PKTJ) Tegal Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun 3.900 5.070 4.840 4.530 163 4.530 4.530 4.601 4.530 163 116 99 95 100 100 JUMLAH 18.503 18.354 99
Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Tabel 4.20 Target dan Realisasi Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Matra Darat 6,000 5,000 4,530 3,900 5,070 4,530 4,840 4,601 4,530 4,530 4,000 3,000 2,000 1,000 163 163 0 STTD Bekasi PESERTA PKTJ Tegal LULUSAN POLTEKTRANS SDP Palembang BP2TD Bali API Madiun Grafik 4.5 Target dan Realisasi Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Dari tabel tersebut diatas, realisasi Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 18.354 peserta dari target 18.503 peserta atau sebesar 99%. dengan rincian sebagai berikut : Dari Target Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Udara telah mencapai targetdengan persentase 100% lulusan yaitu UPT/Satker API Madiun, BP2TD Bali sebesar 4.693 orang dari target 4.693 orang yang telah di Targetkan; STTD Bekasi mencapai target lulusan sebesar 4.530 orang dari target 3.900 in disebabkan orang dengan persentase 116% yang di Targetkan, hal Meningkatkan Kualitas dan Keterampilan SDM di Wilayah sekitar; PKTJTegal mencapai target lulusan sebesar 4.530 orang dari target 5.070 orang dengan persentase 89%. Hal ini disebabkan karena Waktu Pelaksanaan masih kurang dalam Pelaksanaan Diklat DPM POLTEKTRANS Palembang mencapai target lulusan sebesar 4.601 orang dari target 4.840 orang dengan persentase 95%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa peserta diklat mengundurkan diri pada saat DPM proses berjalan. 6) Penyuluhan dan Sosialisasi
KegiatanSosialisasiyang dibiayai oleh DIPA Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) pada tahun 2018, ditujukan kepada pelajar sebagai generasi muda. NO PROGRAM PENYULUHAN DAN SOSIALISASI WAKTU PELAKSANAAN PESERTA TARGET REALISASI TEMPAT PELAKSANAAN 1 2 PelaksanaanRamp CheckdanUji Emisi Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kota Tegal Kegiatan Ramp Checkdan Uji Emisi Serta Pengecekan Kelaikan Kendaraan Umum (Bus) untuk Kesiapan Angkutan Lebaran Januari 2018 ( 4 Hari ) April 2018 (4 hari) 850 Kendaraan 175 Kendaraan Penumpan g 550 Kendaraan 65Kendaraan Penumpang Kantor Pemerintah Kota Daerah Tegal Terminal Tipe A Marganda Kota Tegal Tabel 4.21 Penyuluhan dan Sosialisasi Politeknik Keselamatan Tranportasi Jalan(PKTJ) TegalSDM Perhubungan Darat Tahun 2018 Gambar 4.22 Pelaksanaan Ramp Check dan Uji Emisi Gas Kendaraan Persiapan Lebaran
Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat dan PKTJ Tegal dapat terlaksana sebesar 100% dari 375 peserta yang ditargetkan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018terkait dengan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Daratantara lain : 1. Kunjungan Menteri Perhubungan ke Kampus PKTJ Tegal pada tanggal 4Mei 2018. Gambar 4.23 Kunjungan Menteri Perhubungan Memimpin Apel di PKTJ Tegal. Gambar 4.44 Ibu Menteri Perhubungan Meresmikan Taman Niti Arkananta Kampus II B. Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Seluruh program pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Laut yang diselenggarakan pada tahun 2018dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
NO 1. 2. 3. 4. 5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan Pembentukan Pelatihan Peningkatan Pelatihan Pemutakhiran (Updating Training) Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis Pelatihan Lainnya LULUSAN TARGET REALISASI 3.351 7.301 2.195 9.930 16.464 24.505 57.355 45.113 261.128 278.152 PERSENTASE % 65.5 141.2 148.8 78.7 106.5 6. 5.302 7.606 143.5 7. Pelatihan Pengukuhan 6.060 4.637 76.5 JUMLAH 356.961 372.138 104.3 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.22 Program dan Realisasi LulusanPendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 300,000 250,000 278,152 261,128 200,000 150,000 100,000 45,113 50,000 0 2,195 3,351 Pendidikan Pembentukan 9,930 7,301 Pelatihan Peningkatan 24,505 16,464 Pelatihan Pemutakhiran (Updating Training) 57,355 Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (Pkkp)/Pelatihan Teknis 7,606 Pelatihan Lainnya 5,302 4,637 6,060 Pelatihan pengukuhan Peserta Lulusan Grafik 4.5 Pembanding Pendidikan Pembentukan, Pelatihan Peningkatan, Pelatihan Pemutakhiran, Pelatihan Penyegaran, Pelatihan Keterampilan, Pelatihan Lainnya dan Pelatihan Pengukuhan Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Laut pada tahun 2018adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Pembentukan (sepuluh) yang Terdapat10 diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: program pendidikan pembentukan
NO. SATKER/UPT I. STIP II. POLTEKPEL SURABAYA III. PIP SEMARANG IV. PIP MAKASSAR V. BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR VI. BP2IP MAUK TANGERANG VII. BP2IP BAROMBONG VIII BP2IP SORONG JENIS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) Diploma III Nautika Diploma III Teknika Diploma III Electro Technical Officer (ETO) Diklat Pelaut III Nautika Diklat Pelaut III Teknika Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) Diklat Pelaut III Nautika Diklat Pelaut III Teknika Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Diploma IV - Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) Diklat Pelaut III Nautika Diklat Pelaut III Teknika Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika Diklat Pelaut - IV Nautika Diklat Pelaut - IV Teknika Diploma III Electro Technical Officer (ETO) Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika Diklat Pelaut - IV Nautika Diklat Pelaut - IV Teknika Diklat Pelaut - IV Nautika Diklat Pelaut - IV Teknika Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika Diklat Pelaut Dasar V Nautika Diklat Pelaut Dasar V Teknika Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika Diklat Pelaut - IV Nautika Diklat Pelaut - IV Teknika
NO. SATKER/UPT JENIS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN IX. BDP PADANG PARIAMAN Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika X. BDP MINAHASA SELATAN Diklat Pelaut - IV Nautika Diklat Pelaut - IV Teknika Diklat Pelaut - III Nautika Diklat Pelaut - III Teknika Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.23 Jenis Diklat Pembentukan Per UPT SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 NO 1. Diploma IV Nautika 2. Diploma IV Teknika 3. Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan 4. Diklat Pelaut III Nautika 5. Diklat Pelaut III Teknika 6. Diklat Pelaut IV Nautika 7. Diklat Pelaut IV Teknika 8. Diklat Pelaut Dasar Nautika 9. Diklat Pelaut Dasar Teknika 10. Diploma III Electro Technical Officer (ETO) Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.24 Rekap Jenis Diklat Pembentukan SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN NO SATKER LULUSAN PERSENTASE % 1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 2. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 3. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 4. Politeknik Pelayaran Surabaya 5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang TARGET 960 415 435 515 291 REALISASI 494 397 435 389 259 51 95 100 75 89 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong 259 221 85 7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong 376
8. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar JUMLAH 100 106 3.351 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.25 Targetdan Realisasi Lulusan Pendidikan SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 2.301 106 68.7 Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut tahun 2018 sebesar 2.301 peserta lulusan realisasi dari
target 3.351target peserta atau sebesar 68.7%. Berdasarkan diklat pembentukan terendah sebagai berikut : BP2IP Sorong telah mencapai target lulusan sebesar 0 orang realisasi peserta dari target 376 orang peserta persentase 0%. Hal ini disebabkan adanya taruna yang masih melaksanakan praktek laut (prala),dimana ada perbedaan waktu naik kapal (sign on) dan waktu turun dari kapal (sign off). Gambar 4.44 Taruna sedang kuliah dan praktikum di Lab. Simulator PIP Semarang BPSDM Perhubungan Tahun 2017
2. Pelatihan Peningkatan (Upgrading Training) Pelatihan Peningkatan ini ditujukan untuk para pelaut yang sudah memenuhi syarat masa berlayar dan ingin meningkatkan sertifikat pelaut ke jenjang yang lebih tinggi, yang dibagi berdasarkan tingkat jenjang teknis profesi kepelautan yang mencakup aspek manajemen dan operasional level, sesuai dengan persyaratan Standards Of Training Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010. Ketentuan Pelatihan, Sertifikat, dan Tugas Jaga bagi pelaut International Maritime Organization (IMO). juga merupakan ketentuan dari NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang 600 1.317 812 738 3.373 584 123 256 71,9
NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)Makassar Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BDP)Padang Pariaman Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakara 822 1.680 330 240 720 270 240 1.037 1.553 163 676 1.521 106 95 126 92 49 281,7 211 39 39,6 11.
JUMLAH 7.301 9.930 141.2 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.26 Targetdan Realisasi Lulusan Pelatihan Peningkatan SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan pelatihan peningkatan SDM PerhubunganLaut tahun 2018 sebesar 9.930 peserta lulusan dari target 7.301 peserta atau sebesar 141.2%. Secara rinci berdasarkan pelatihan peningkatan sebagai berikut : STIP Jakarta telah mencapai target lulusan sebesar 738 orang dari target 600 orang dengan persentase 123%. Hal ini disebabkan peminat masyarakat pelaut untuk pelatihan sangat tinggi; BP3IP Jakarta telah mencapai target lulusan sebesar 3.373 orang dari target 1.317 orang dengan persentase 256%. Hal ini disebabkan peminat masyarakat pelaut untuk pelatihan sangat tinggi; PIP Semarang belum mencapai target lulusan sebesar 584 orang dari target 812 orang dengan persentase 71.9%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut; PIP Makassar telah mencapai target lulusan sebesar 1.073 orang dari target 822 orang dengan persentase 126%. Hal ini disebabkan peminat masyarakat pelaut untuk pelatihan sangat tinggi; POLTEKPEL Surabaya telah mencapai target lulusan sebesar 1.553 orang dari target 1.680 orang dengan persentase 92%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut;
BP2IP Malahayati Aceh Besar belum mencapai target lulusan sebesar 163 orang dari target 330 orang dengan persentase 49%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut; BP2IP Mauk Tangerang telah mencapai target lulusan sebesar 676 orang dari target 240 orang dengan persentase 281.1%. Hal ini disebabkan animo masyarakat pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut sangat tinggi; BP2IP Barombong telah mencapai target lulusan sebesar 1.521 orang dari target 720 orang dengan persentase 211%. Hal ini disebabkan animo masyarakat pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut sangat tinggi; BP2IP Sorong telah mencapai target lulusan sebesar 106 orang dari target 270 orang dengan persentase 92%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut; BDPPadang Pariaman telah mencapai target lulusan sebesar 95 orang dari target 240 orang dengan persentase 39.6%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi pelaut untuk pelatihan peningkatan SDM perhubungan laut; BP2TL Jakarta telah mencapai target lulusan sebesar 84 orang dari target 0 orang dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan Permintaan masyarakat pendidikan pelaut untuk peningkatan kualitas SDM perhubungan laut. Gambar 4.45 Kegiatan Pengarahan Pelatihan Peningkatan PIP Semarang 3. Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) Pelatihan Penyegaran (Refreshing Training) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta 600 6.740 149 5.795 24,8 86
3. 4. 5. 6. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar JUMLAH 41.660 100 5.190 3065 57.355 15.680 170 12.871 10.448 45.113 37,6 170 248 340,9 78.7 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.27 Targetdan Realisasi Lulusan Pelatihan Penyegaran SDM Perhubungan Laut Gambar 4. 46Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Penyegaran BP3IP Jakarta 4. Pemutakhiran (Updating Training) Pelatihan pemutakhiran diselenggarakan untuk penyesuaian ijasah pelaut sesuai dengan Amandemen Manila Standards of Training Certification and Watchkeeping for seafarers(STCW) 2010. Berdasarkan peraturan yang termuat dalam STCW 2010, pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 harus disesuaikan berdasarkan STCW 1978 amandemen 2010 dari Tingkat Dasar sampai Tingkat I. Bagi pemegang ijasah pelaut yang masih bersertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 diberi kesempatan memperbarui ijasah-ijasah yang telah dimiliki agar sesuai dengan STCW Amandemen Manila 2010. LULUSAN No PROGRAM PELATIHAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 1.700 1.833 107,8 2. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta 4.910 3.167 64
3. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 4. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 5. Politeknik Pelayaran Surabaya 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar 3. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 4. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 5. Politeknik Pelayaran Surabaya 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar 7. 8. 3.160 2.334 1.400 420 2.100 240 200 1.858 2.608 4.369 3.549 5.636 172 1.313 58,8 111,7 312,1 845 268,4 71,7 656,5 JUMLAH 16.464 24.505 148.8 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.28 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pemutakhiran SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 Gambar 4.47 Kegiatan Test Pendidikan Pemutakhiran (Updating Training) berlokasi di PIP Semarang tahun 2018 5. Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) SDM Perhubungan Laut diselenggarakan oleh seluruh Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebagaimana tabel sebagai berikut : LULUSAN No PROGRAM PELATIHAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut 150 180 120
No PROGRAM PELATIHAN LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 3. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta 4. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 5. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 6. Politeknik Pelayaran Surabaya 7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang 49.150 21.840 55.656 27.810 31.835 23.786 43.583 21.494 51.079 37.598 29.965 31.212 89 98 92 135 94 131 8. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong 15.100 42.239 280 9. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong 5.820 4.515 77,6 10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar 15.915 3.056 19 11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman 8.180 8.039 98 12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan 3.876 2.470 63,7 13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut 2.010 2.722 135,4 JUMLAH 261.128 278.152 106.5 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.29 Program dan Realisasi Lulusan PKKPSDM Perhubungan Laut Tahun 2018 Gambar 4.48 Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut (PKKP) Mengunakan Simulator Sebagai Alat Pembelajaran Pelaut 6. Pelatihan Lainnya Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada tabel di bawah ini : No PROGRAM PELATIHAN LULUSAN PERSENTASE %
1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 2. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 3. Politeknik Pelayaran Surabaya 4. Balai Pendidikan dan PelatihanPelayaran Minahasa Selatan TARGET 168 135 19 120 REALISASI 124 7.447 12 - 74 5.516 63 - 5. Balai Pendidikan dan Pelatihan 4.860 23 0,5 Transportasi Laut 5.302 Sumber Data : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tabel 4.30 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 JUMLAH 7.606 143,5 STIP mencapaian target lulusan sebanyak 124 orang peserta lulusan pelatihan dari target 168 orangpeserta lulusandengan persentase 74%. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pengajar dalam pelatihan pendidikan kepelautan; PIP Semarang melebihi capaian target lulusan sebanyak 7.447orang peserta dari target 135pesertadengan persentase 5.516%. Hal ini disebabkan karena tingginya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kepelautan; POLTEKPEL Surabaya mencapaian target lulusan sebanyak 12 oangpeserta lulusan pelatihan dari target 19 orangpeserta lulusandengan persentase 63%. Hal ini disebabkan kurang informasi dalam pelatihan pendidikan kepelautan; BDP Minahasa Selatan mencapai target lulusan sebesarsebanyak 0 orang dari target 120 orang dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pengajar pendidikan kepelautan; BP2TL Jakarta dari target lulusan 23 peserta dari target 4.860 peserta dengan presentase 0.5%. disebabkan karena peserta banyak yang baru menyelesaikan ujian keahlian pelaut pada akhir bulan Desember 2017. 7. Pelatihan Pengukuhan Pelatihan pengukuhan diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: LULUSAN No PROGRAM PELATIHAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran danPeningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta 6.060 4.637 76.5 S usumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
Tabel 4.31 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pengukuhan SDM Perhubungan Laut Tahun 2018 8. Penyuluhan dan Sosialisasi Kegiatan penyuluhan dilaksanakan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang melalui program kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di lingkup kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kegiatanpenyuluhan dalam program pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini: NO PROGRAM PENYULUHAN Tanggal LOKASI MATERI 1 Pengabdian kepada Masyarakat 05-07 April 2018 Rembang, Jateng Pelatihan kepala kamar mesin (KKM) untuk kapal motor nelayan dengan DWT 30GT Pelatihan Basic Safety Training Pelatihan Basic Safety Training Workshop English Maritime 2 Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat Juwana, Pati, Jateng Juwana, Pati, Jateng Ungaran, Jateng Tabel Kegiatan Sosialisasi Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tabel 4.32 Penyuluhan dan Sosialisasi Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang 04-09 Juli 2018 18-20 Juli 2018 12-13 Oktober 2018 3 4 Gambar 4.30 Pengabdian Masyarakat di Juwana Pati Kepada Nelayan Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut antara lain: 1. Kunjungan Menteri Perhubungan ke Kampus PIP Semarang dan Peresmian Gedung Serbaguna Balai Mas Pardi PIP Semarang pada tanggal 12 Januari 2018.
Gambar 4.31 Menteri Perhubungan Menyapa Para Taruna PIP Semarang Setelah Selesai Memimpin Apel Pagi. Gambar 4.32 Foto Bersama Menteri Perhubungan setelah Acara Peresmian Gedung Serbaguna Balai Mas Pardi dan Pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) PIP Semarang. 2. Kunjungan Menteri Perhubungan ke Kampus STIP Jakarta, 16 Juli 2017
Gambar 4.33 Kepala BPSDMP, Sekretaris BPSDMP dan Ketua STIP Jakarta Menyambut Kedatangan Menteri Perhubungan di Kampus STIP Jakarta. Gambar 4.34 Menteri Perhubungan Menemui Saudara Kandung Amirullah (Taruna Korban Kekerasan Taruna STIP Jakarta) yang saat ini menjadi taruna STIP Jakarta. Gambar 4.35 Foto Bersama Menteri Perhubungan dengan Para Pejabat di Lingkungan BPSDMP pada Kegiatan Simulasi Survival Craft and Rescue Boat di STIP Jakarta. C. Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Udara dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini : NO PROGRAM PELATIHAN LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. Pendidikan Pembentukan 900 898 99.9 2. Pelatihan Teknis 10.433 9.685 92.8 3. Pelatihan Lainnya 925 883 95.4 Sumber Data :Pusat PengembangaSDM Perhubungan Udara Tabel 4.33 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Target dan Realisasi Lulusan SDM Perhubungan Udara 2018 15000 10,433 9,685 10000 5000 900 898 925 883 0 Pendidikan Pembentukan Pelatihan Teknis Pelatihan Lainnya PESERTA LULUSAN Grafik 4.5 Pembanding Pendidikan Pembentukan, Pelatihan Teknis dan Pelatihan lainnya. 1. Pendidikan Pembentukan Program pendidikan pembentukan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara sebagaimana tabel berikut ini : NO. SATKER/UPT JENIS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN I. STPI Diploma IV Teknik Navigasi Udara (TNU) Diploma III Teknik Pesawat Udara (TPU) Diploma III Teknik Listrik Bandara (TLB) Diploma III Teknik Bangunan dan Landasan (TBL) Diploma III Teknik Mekanikal Bandara (TMB) Diploma III Pemandu Lalu Lintas Udara PLLU) Diploma III Penerangan Aeronautika (PA) Diploma III Komunikasi Penerbangan (KP) Diploma III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan (PKP)
NO. SATKER/UPT JENIS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN II. ATKP MEDAN Diploma III Manajemen Transportasi Udara (MTU) Diploma III Operasi Bandara Udara (OBU) Diploma III Penerbangan (PNB) Diploma III Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU) Diploma III Teknik Listrik Bandara (TLB) Diploma III Teknik Navigasi Udara (TNU) Diploma III Komunikasi Penerbangan (KP) III. POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA IV. ATKP MAKASSAR Diploma III Lalu Lintas Udara (LLU) Diploma III Teknik Bangunan dan Landasan (TBL) Diploma III Teknik Listrik Bandara (TLB) Diploma III Teknik Navigasi Udara (TNU) Diploma III Tenik Pesawat Udara (TPU) Diploma II Tenik Pesawat Udara (TPU) Non Diploma (ND) Lalu Lintas Udara (LLU) Non Diploma (ND) Teknik Navigasi Udara (TNU) Non Diploma (ND) Tenik Pesawat Udara (TPU) Diploma III Komunikasi Penerbangan (KP) Diploma III Lalu Lintas Udara (LLU) Diploma III Teknik Listrik Bandara (TLB) Diploma III Teknik Navigasi Udara (TNU) Diploma III Penerangan Aeronautika (PA) Diploma II Tenik Pesawat Udara (TPU) Non Diploma (ND) II Penerbang V. BP3 BANYUWANGI Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.34 Program pendidikan yang diselenggarakan SDM Perhubungan Udara NO JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN 1 Diploma IV Teknik Navigasi Udara 2 3 Diploma III Teknik Listrik Bandara Diploma III Lalu Lintas Udara 4 5 Diploma III Komunikasi Penerbangan Diploma III Teknik Navigasi Udara 6 Diploma III Pengatur Lalu Lintas Udara 7 Diploma III Teknik Listrik Bandara 8 Diploma III Teknik Bangunan dan Landasan 9 Diploma III Teknik Mekanikal Bandara 10 Diploma III Pemandu Lalu Lintas Udara 11 Diploma III Penerangan Aeronautika 12 Diploma III Komunikasi Penerbangan
NO 13 JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN Diploma III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 14 Diploma III Manajemen Transportasi Udara 15 Diploma III Operasi Bandar Udara 16 Diploma II Penerbang 17 Diploma II Teknik Pesawat Udara 18 Non Diploma Teknik Pesawat Udara 19 Non Diploma Lalu Lintas Udara 20 Non Diploma Teknik Navigasi Udara 21 Non Diploma (ND) II Penerbang Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.35 Jenis pendidikan SDM Perhubungan Udara NO SATKER LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1 2 3 4 5 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Surabaya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura 255 94 249 120 62 266 92 248 115 62 104 98 100 96 100 6 120 114 96 SumberData :PusatPengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.36 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Target dan Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Tahun 2018 300 255 266 249 248 200 100 94 92 120 115 62 62 120 114 0 STPI ATKP Medan POLTEKBANG Surabaya ATKP Makassar BP3 Banyuwangi BP3 Jayapura PESERTA LULUSAN Grafik 4.6 Pembanding Target dan Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara.
Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara tahun 2018 sebesar 898 peserta dari target 900 peserta atau sebesar 99.8%, dengan rincian berdasarkan pelatihan sebagai berikut : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug telah mencapai target lulusan sebesar 266 orang dari target 255 orang dengan persentase 104%. Hal ini disebabkan oleh mundurnya waktu kelulusan peserta diklat DII Penerbangyg disebabkan oleh jam terbang yg belum terpenuhi pada tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2018; Balai Pendidikan dan pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura belum mencapai target lulusan yaitu sebesar 114 orang dari target 120 orang dengan persentase 95%. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan kreteria persyaratan pada saat pendaftaran sehingga mengurangi target yang ada kelas di BP3 Jayapura. Gambar 4.36 Taruna/i sedang Praktek di Simulator Air Traffic Control 360 Gambar 4.37 Tarunasedang praktek Koordinasi dengan Pihak ATC
Gambar 4.37 Peralatan Flight Training Devices (FTD) Simulator Airbus 320 2. Pelatihan Teknis Jumlah lulusan pelatihan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara terdapat pada tabel sebagai berikut : LULUSAN PERSENTASE NO SATKER TARGET REALISASI % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Curug Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Jayapura Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Palembang 2.344 1.230 989 1.000 274 2.690 956 4.106 663 989 885 268 1.710 465 175.1 54 100 89 98 64 49 8. 950 599 63 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.37 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara
Target dan Lulusan Pelatiahan Teknis (SHORT COURSE) SDM Perhubungan Udara 4,500 4,106 4,000 3,500 3,000 2,344 2,690 2,500 2,000 1,710 1,500 1,000 500 1,230 663 989 989 1,000 885 274 268 956 465 950 599 0 STPI ATKP Medan ATKP Surabaya ATKP Makassar BP3 Banyuwangi BP3 Curug BP3 Jayapura BP3 Palembang PESERTA LULUSAN Grafik 4.7 Pembanding Target dan Lulusan Pelatihan Teknis (SHORT COURSE) SDM Perhubungan Udara. Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara tahun 2018 sebesar 9.685 peserta dari target 10.433 peserta atau sebesar 92,83%. Berdasarkan satker/upt ATKP Medan, ATKP Makassar, BP3 curug, BP3 Jayapura dan BP3 Palembang belum sesuai Target yang di harapkan, diselenggarakan oleh UPT/Satker masih di karenakan kebutuhan Diklat kurang peminat dan oleh steackholder sehingga target belum tercapai. 3. Pelatihan Lainnya Jumlah lulusan pelatihan lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: NO SATKER LULUSAN PERSENTASE % 1. 2. 3. PPSDM PERHUBUNGAN UDARA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan TARGET 150 124 275 REALISASI 150 110 275 100 89 100 4. 5. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang 321 55 251 97 78 176 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.38 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2018
Target dan Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2018 321 350 300 275 275 251 250 200 150 150 150 124 110 97 100 55 50 0 PPSDMP UDARA STPI Curug ATKP Medan Poltekbang Surabaya BP3 Palembang PESERTA LULUSAN Grafik 4.38 Pembanding Target dan Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2018. Dari tabel tersebut diatas, realisasi lainnya SDM Perhubungan Udara tahun 2018mencapai 883orang peserta dari target 925 orang peserta atau sebesar 97.4%. Dengan rincian sebagai berikut : PPSDM Udara telah mencapai target lulusan sebesar 150 orang dari target lulusan pelatihan 150 orang dengan persentase 100% yang telah di Targetkan; STPImencapai target lulusan sebesar 110 orang dari target 124 orang dengan persentase 89%.). Hal ini disebabkan kurangnya informasi atau yang promosi diklat pelatihan penerbangan udara dalam target ditetapkan pada PK 2018; ATKP Medan telah mencapai target lulusan sebesar 275 orang dari target 275 orang dengan persentase 100% yang di Targetkan; Poltekbang Surabayamencapai target lulusan sebesar 251 orang dari target 321 orang dengan persentase 78%. Hal ini disebabkan karena pada pasar kebutuhan Diklat masih kurang dalam pelatihan lulusan penerbang udara; BP3 Palembang telah mencapai target lulusan sebesar 97orang peserta dari target 55 orangpeserta dengan persentase 175% yang di Targetkan, hal ini disebabkan animo masyarakat dalam penyelenggaraan diklat tersebut sangat di minati sesuai kebutuhan diklat. 4. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Jumlah lulusanDiklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :
LULUSAN NO SATKER TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug 4.050 3.920 2.801 3.800 2.750 2.340 4050 3.877 2.801 3.800 2.750 2.340 100 99 100 100 100 100 7. 2.040 2.040 100 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Tabel 4.39 Target dan Realisasi Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat SDM Perhubungan Udara Target dan Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat SDM Perhubungan Udara Tahun 2018 4,500 4,000 4,050 4050 3,920 3,877 3,800 3,800 3,500 3,000 2,500 2,801 2,801 2,750 2,750 2,340 2,340 2,040 2,040 2,000 1,500 1,000 500 0 STPI Curug ATKP Medan Poltekbang Surabaya ATKP Makassar BP3 Palembang BP3 Jayapura BP3 Curug PESERTA LULUSAN Grafik 4.39 Pembanding Target dan Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2018. Dari tabel tersebut diatas, realisasi lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Udara tahun 2018 mencapai 21.658 orang peserta dari target 221.701 orang peserta atau sebesar 98.8%. Dengan rincian sebagai berikut : Dari Target Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Perhubungan Udara telah mencapai targetdengan persentase 100% lulusan yaitu UPT/Satker STPI Curug, Poltekbang Surabaya, ATKP Makassar, BP3
Palembang, BP3 Jayapura, BP3 Curug sebesar 17.781 orang dari target 17.781 orang yang telah di Targetkan; ATKP Medan mencapai target lulusan sebesar 3.877 orang dari target 3.920 orang dengan persentase 99% yang di Targetkan; Gambar 4.38 Pemberian Ucapan Selamat Kepada Taruna/i Wisudawan Terbaik oleh Bu Kapusbang SDM Perhubungan Udara di Kampus BP3 Banyuwangi Gambar 4.39 Kerjasama Mou dengan Penerbang Bandara A. Yani Semarang terkait Traffic pergerakan Cross Country pesawat latih dan Peresmian Pesawat latih Senaca sebanyak 2 unit Gambar 4.40 Bapak Irjen Kemenhub,Dr. Wahju Satrio Utomo, Foto Bersama Taruna/i BP3 Jayapura Setelah Selesai Memberikan Ceramah Umum
NO SASARAN STRATEGIS IKU TH 2017 TH 2018 Target Realisasi Target Realisasi 1 Terwujudnya lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Trasnportasi 80% 79,86% 82,5% 92,88% Tabel 4.39 Target dan Realisasi Prosentase Prosentase Penyerapan Lulusan 2017- 2018 ini Secara akumulasi peningkatan ketercapaian prosentase serapan dikarenakan, BPSDM Perhubungan telah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan penyerapan lulusan Diklat Transportasi melalui inventarisasi data transportasi, MONEV BPSDM, dan penyusunan database lulusan diklat/peserta disetiap SATKER/UPT dalam bentuk fitur searching alumni. Fitur ini terpasang pada aplikasidi sistem informasi di tiap satker dan ditargetkan dapat terpasang secara secara integral dalam bentuk Sistem informasi Akademik BPSDM agar dapat diperoleh data lagi sampai ke jenjang prodi ataupun jurusan serta yang perusahaan/ instansi tempat bekerja. lulusan diklat lebih valid Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala Nasional maupun Internasional sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi, seperti BUMN maupun lembaga pemerintahan melalui pola pembibitan maupun antar negara, hal ini selaras dengan capaian IKU terwujudnya dokumen kerjasama yang mencapai lebih dari 200%. Selain upaya perluasan penyerapan lulusan diatas, BPSDM juga melakukan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM SDM transportasi. Namun dalam penyelenggaraan pengembangan transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, Non Governmental Organization (NGO) dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki tidak semua aktivitas peran penting untuk membantu mengingat pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, skill SDM dan finansial. Di sisi lain peningkatan capaian serapan lulusan untuk tahun 2017-2018, memberikan hasil yang positif walaupun secara partial perlu ditelaah kembali
apakah terdapat penurunan capaian pada suatu matra yang berkorelasi dengan capaian per unit kerja ataukah kondisi stabil pada unit kerja namun terdapat lonjakan di unit kerja matra yang lain, perbandingan capaian serapan per UPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K UNIT KERJA STTD Bekasi PKTJ Tegal API Madiun BP2TD Palembang BP2TD Bali STIP Jakarta PIP Semarang PIP Makassar POLTEKPEL Surabaya BP2IP Tangerang BP2IP Barombong JUMLAH LULUSAN TERSERAP PEMERINTAH 2018 230 137 119 2017 2018 123 4 4 159 149 0 2017 30 141 0 56 58 4 52 56 494 375 435 0 487 401 268 52 153 7 0 0 0 0 0 488 320 41 27 259 294 0 0 TERSERAP NON- PEMERINTAH 2018 107 133 115 2017 2018 0 0 0 23 8 0 SISA 2017 106 0 0 52 6 0 0 2 288 368 435 0 450 345 0 2 53 0 0 0 37 56 268 447 269 0 24 235 217 24 77 % 2017 2018 100% 33,33 100% 100,00 100% 0 100% 100,00 96% 89% 100% 100% 0 92,40 86,03 0,00 100% 92,50 91% 73,81 11 221 237 0 0 221 237 0 0 100% 100,00 12 BP2IP Sorong BP2IP Malahayati Aceh-Besar BP3 Padang Pariaman BP3 Minahasa Selatan STPI Curug POLTEKBANG Surabaya 18 ATKP Medan 19 ATKP Makassar 20 BP3 Banyuwangi TOTAL 13 14 15 16 17 170 153 104 160 0 0 0 0 298 423 164 238 89 47 57 3.862 3.540 99 141 16 0 4 0 0 2 0 1 2 8 405 1 10 0 0 0 0 0 46 0 307 170 152 100 150 0 0 0 0 121 311 148 238 88 1 25 3.182 2.520 98 135 7 0 0 0 0 175 16 0 4 1 275 0 0 0 0 112 0 1 0 32 713 100% 100,00 100% 100,00 0 0 0 0 41% 73,52 90% 100,00 98,88 97% 100,00 43,86 94% 79,86 92,88% 100% Table 4.40 Perbandingan serapan perUPT Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa UPT yang capaiannya mengalami penurunan th 2017-2018 yaitu STPI Curug , STIP Jakarta dan ATKP Makassar (walaupun tidak signifikan). Rendahnya capaian lulusan diklat di
NO 1 2 3 Satker Matra udara, menurunnya armada tranasportasi laut dunia terutama kapal-kapal tanker akibat anjloknya harga minyak dunia. Secara partial juga, capaian tahun 2018 pada unit kerja matra udara masih dibawah target yang telah ditentukan yaitu 72,70 %; UNIT KERJA JUMLAH LULUSAN TERSERAP PEMERINTA H TERSERAP NON PEMERINTA H SISA % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian SDM Transportasi Laut SDM Transportasi Udara 366 598 2320 2.546 854 718 223 38 46 187 37 409 205 1820 2.264 13 663 509 106 462 145 2 71,04 99,67 77 80,09 96,98 196 83,02 72,70 TOTAL 3540 3.862 Table 4.41 Perbandingan capaian lulusan diklat 307 405 2520 3.182 713 275 79,86 92,88 a. Evaluasi Th 2015-2018 Pencapaian IKU ke tiga selama th 2015-2018, menjadi tolak ukur informasi sejauh mana Prodi tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap pasar kerja
No. A 1 2 3 4 B 1 Program Studi STTD BEKASI Diploma IV Transportasi Darat Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Diploma III Perkeretaapian (KA) Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) PKTJ TEGAL Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) Jml. Lulusa n 176 60 60 56 62 Pemer intah 31 15 14 2 62 2015 Non- Pemer intah 45 5 4 36 0 Sisa 100 40 42 18 0 0 0 % 43,18 33,33 30,00 67,86 100,0 0 Jml. Lulusa n 176 66 52 58 142 64 Pemer intah 9 5 3 1 136 62 2016 Non- Pemer intah Sisa % Jml. Lulusa n SDM TRANSPORTASI DARAT 159 24 143 18,75 5 56 15,15 55 3 46 11,54 58 16 41 29,31 46 0 6 0 100,0 0 149 2 0 100,0 0 64 Pemer intah 30 10 11 9 141 60 2017 Non- Pemer intah 23 9 4 10 8 4 Sisa 106 36 43 27 0 0 0 % 33,33 34,55 25,86 41,30 100,0 0 100,0 0 Jml. Lulusa n 230 59 53 64 54 137 59 Pemer intah 123 4 2018 Non- Pemer intah 107 133 Sisa 0 59 53 64 54 0 59 % 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0 0,00
No. 2 3 4 C 1 2 3 Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif (TKO) Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) API MADIUN Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian Jml. Lulusa n 62 0 Pemer intah 62 0 2015 Non- Pemer intah 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Jml. Lulusa n 22 56 0 Pemer intah 19 55 0 2016 Non- Pemer intah 3 1 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jml. Lulusa n 26 59 0 Pemer intah 22 59 0 2017 Non- Pemer intah 4 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 0,00 Jml. Lulusa n 29 49 119 29 30 30 Pemer intah 4 2018 Non- Pemer intah 115 Sisa 29 49 0 0 29 30 30 % 0,00 0,00 100,0 0 0,00 0,00 0,00
No. 4 D 1 E 1 A 1 2 Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian BP2TD PALEMBANG Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) BP2TD BALI Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) TOTAL STIP JAKARTA Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Jml. Lulusa n 56 56 60 60 354 415 195 162 Pemer intah 53 53 60 60 206 0 0 0 2015 Non- Pemer intah 3 3 0 48 330 159 113 Sisa 0 0 0 0 0 100 85 36 49 % 0,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 71,75 79,52 81,54 69,75 Jml. Lulusa n 54 54 58 58 430 392 165 174 2016 Pemer intah Non- Pemer intah Sisa % 0 0,00 52 2 0 100,0 0 52 2 0 100,0 0 58 0 0 100,0 0 58 0 0 100,0 0 255 32 143 66,74 SDM TRANSPORTASI LAUT 0 391 1 99,74 0 165 0 100,0 0 0 173 1 99,43 Jml. Lulusa n 58 58 0 0 366 487 208 196 Pemer intah 52 52 0 0 223 0 0 0 2017 Non- Pemer intah 6 6 0 0 37 450 184 187 Sisa 0 0 0 0 0 106 37 24 9 % 100,0 0 100,0 0 0,00 71,04 92,40 88,46 95,41 Jml. Lulusa n 30 56 56 56 56 598 494 212 177 Pemer intah 4 4 52 52 187 153 2018 Non- Pemer intah 52 52 2 2 409 288 Sisa 30 0 0 2 2 2 53 212 177 % 0,00 100,0 0 100,0 0 96,43 96,43 99,67 89,27 0,00 0,00
No. 3 B 1 2 3 C 1 2 3 D 1 Program Studi Diploma IV KALK PIP SEMARANG Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Diploma IV KALK PIP MAKASSAR Diploma IV Nautika Diploma IV Teknika Diploma IV KALK POLTEKPEL SURABAYA Diploma III Nautika Jml. Lulusa n 58 0 262 109 137 16 0 Pemer intah 0 0 0 0 2015 Non- Pemer intah 58 0 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 262 109 137 16 0 0 % 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jml. Lulusa n 53 396 167 177 52 320 138 160 22 0 Pemer intah 0 0 0 0 0 0 0 2016 Non- Pemer intah 53 396 167 177 52 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 320 138 160 22 0 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jml. Lulusa n 83 401 169 173 59 268 138 111 19 320 Pemer intah 0 0 0 0 0 0 27 2017 Non- Pemer intah 79 345 141 145 59 0 269 Sisa 4 56 28 28 0 268 138 111 19 24 0 % 95,18 86,03 83,43 83,82 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 Jml. Lulusa n 103 375 157 147 63 435 170 175 26 488 Pemer intah 7 0 41 2018 Non- Pemer intah 368 435 447 Sisa 103 0 157 147 63 0 170 175 26 0 0 % 0,00 100,0 0 0,00 0,00 0,00 100,0 0 0,00 0,00 0,00 100,0 0
No. Program Studi 2 Diploma III Teknika 3 Diploma III ETO 4 Diklat Pelaut III Nautika 5 Diklat Pelaut III Teknika 6 Diklat Pelaut IV Nautika 7 Diklat Pelaut IV Teknika E BP2IP TANGERANG 1 Diklat Pelaut III Nautika 2 Diklat Pelaut III Teknika 3 Diklat Pelaut IV Nautika 4 Diklat Pelaut IV Teknika F BP2IP BAROMBONG Jml. Lulusa n 0 198 Pemer intah 0 0 2015 Non- Pemer intah 0 198 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0,00 100,0 0 Jml. Lulusa n 0 240 Pemer intah 0 0 2016 Non- Pemer intah 0 240 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0 Jml. Lulusa n 294 237 Pemer intah 0 0 2017 Non- Pemer intah 217 237 Sisa 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 % 73,81 100,0 0 Jml. Lulusa n 259 221 Pemer intah 0 0 2018 Non- Pemer intah 235 221 Sisa 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 % 90,73 100,0 0
No. 1 2 3 4 G 1 2 H 1 2 3 Program Studi Diklat Pelaut III Nautika Diklat Pelaut III Teknika Diklat Pelaut IV Nautika Diklat Pelaut IV Teknika BP2IP SORONG Diklat Pelaut IV Nautika Diklat Pelaut IV Teknika BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR Diklat Pelaut III Nautika Diklat Pelaut III Teknika Diklat Pelaut IV Nautika Jml. Lulusa n 97 101 0 0 Pemer intah 0 0 0 0 2015 Non- Pemer intah 97 101 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 0,00 0,00 Jml. Lulusa n 119 121 123 56 67 0 Pemer intah 0 0 1 1 0 2016 Non- Pemer intah 119 121 122 55 67 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0,00 Jml. Lulusa n 118 119 153 80 73 160 Pemer intah 0 0 1 1 10 2017 Non- Pemer intah 118 119 152 80 72 150 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Jml. Lulusa n 221 215 170 89 81 104 Pemer intah 0 4 2018 Non- Pemer intah 170 100 Sisa 0 0 221 215 0 89 81 0 0 0 0 % 0,00 0,00 100,0 0 0,00 0,00 100,0 0
No. Program Studi 4 Diklat Pelaut IV Teknika TOTAL A STPI CURUG 1 D.II Penerbang 2 D.III PKP 3 D.III KP 4 D.II KP 5 D.III PLLU 6 D.III TBL 7 D.III TLB 8 D.III TNU 9 D.III TPU 10 D.III MTU 11 D.III TMB 12 D.III PA 13 D.III OBU Jml. Lulusa n 875 0 Pemer intah 0 0 2015 Non- Pemer intah 528 0 Sisa 0 347 0 0 0 0 0 % 60,34 0,00 Jml. Lulusa n 1.471 0 2016 Pemer intah Non- Pemer intah Sisa % 0 1 1.149 321 78,18 SDM TRANSPORTASI UDARA 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Jml. Lulusa n 2.320 423 Pemer intah 38 0 2017 Non- Pemer intah 1.820 311 Sisa 0 462 112 0 0 0 0 % 80,09 73,52 Jml. Lulusa n 2.546 298 Pemer intah 205 2 2018 Non- Pemer intah 2.264 121 Sisa 0 77 175 0 0 0 0 % 96,98 41,28
No. B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 Program Studi POLTEKBANG SURABAYA D-III Teknik Listrik Bandara D-III Teknik Telekomunikasi & Navigasi Udara D-III Teknik Pesawat Udara D-III Lalu Lintas Udara D-III Komunikasi Penerbangan D-II Teknik Pesawat Udara Non Diploma Teknik Pesawat Udara ATKP MEDAN Diploma III Teknik Listrik Bandara Jml. Lulusa n 174 30 29 0 57 0 58 0 0 Pemer intah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 Non- Pemer intah 174 30 29 0 57 0 58 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0,00 Jml. Lulusa n 210 30 29 0 28 29 70 24 0 Pemer intah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 Non- Pemer intah 210 30 29 0 28 29 70 24 0 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 0,00 Jml. Lulusa n 238 26 23 24 22 0 95 48 89 Pemer intah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 Non- Pemer intah 238 26 23 24 22 0 95 48 88 Sisa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 % 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 98,88 Jml. Lulusa n 164 24 24 0 50 0 0 66 99 Pemer intah 0 1 2018 Non- Pemer intah 148 98 Sisa 16 24 24 0 50 0 0 66 0 0 % 90,24 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0
No. 2 3 4 5 6 7 D 1 Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi & Navigasi Udara Diploma III Lalu Lintas Udara Diploma III Komunikasi Penerbangan Diploma III Penerangan Aeronautika Diploma II Teknik Pesawat Udara Diploma II Komunikasi Penerbangan ATKP MAKASSAR Diploma III Teknik Listrik Bandara Jml. Lulusa n 97 0 Pemer intah 95 0 2015 Non- Pemer intah 0 0 Sisa 0 0 0 2 0 % 97,94 Jml. Lulusa n 70 22 Pemer intah 70 22 2016 Non- Pemer intah 0 0 Sisa 0 0 0 0 0 % 100,0 0 100,0 0 Jml. Lulusa n 47 0 Pemer intah 46 0 2017 Non- Pemer intah 1 0 Sisa 0 0 0 0 0 % 100,0 0 Jml. Lulusa n 141 0 Pemer intah 2 2018 Non- Pemer intah 135 Sisa 0 0 0 4 0 % 97,16
No. 2 3 4 5 6 7 E 1 Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi & Navigasi Udara Diploma III Lalu Lintas Udara Diploma III Komunikasi Penerbangan Diploma III Penerangan Aeronautika Diploma II Teknik Pesawat Udara Diploma II Komunikasi Penerbangan BP3 BANYUWANGI Non Diploma Penerbang TOTAL GRAND TOTAL Jml. Lulusa n 25 24 0 48 0 0 12 12 283 42 Pemer intah 25 23 0 47 0 0 8 8 103 8 2015 Non- Pemer intah 0 0 0 0 0 0 3 3 177 33 Sisa 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 % 100,0 0 95,83 97,92 91,67 91,67 98,94 97,62 Jml. Lulusa n 0 25 23 0 0 0 21 21 301 73 Pemer intah 0 25 23 0 0 0 6 6 76 28 2016 Non- Pemer intah 0 0 0 0 0 0 13 13 223 43 Sisa 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 % 100,0 0 100,0 0 90,48 90,48 99,34 97,26 Jml. Lulusa n 23 24 0 0 0 0 57 57 854 3.540 Pemer intah 22 24 0 0 0 0 0 0 46 307 2017 Non- Pemer intah 1 0 0 0 0 0 25 14 663 2.520 Sisa 0 0 0 0 0 0 32 43 145 713 % 100,0 0 100,0 0 43,86 24,56 83,02 79,86 Jml. Lulusa n 48 48 0 0 45 0 16 16 718 3.862 Pemer intah 8 8 13 405 2018 Non- Pemer intah 7 7 509 3.182 Sisa 48 48 0 0 45 0 1 1 196 275 % 0,00 0,00 0,00 93,75 93,75 72,70 92,88
D. Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur perhubungan terdiri dari : 1) Pelatihan Struktural/Kepemimpinan Pelatihan kompetensi ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon tertentu, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima serta pengembangan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) pelatihan yaitu PIM II, PIM III dan PIM IV. 2) PelatihanStruktural Pelatihan Struktural merupakan pelatihan untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural yang terdiri dari tingkat ahli dan tingkat terampil dengan meningkatkan pengetahuan, persiapan sikap untuk mendapatkan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian etika PNS sesuai kebutuhan instansi.Pelatihan ini diselenggarakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Gambar 4.41 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Gol. III 3) Pelatihan Teknis/Manajerial
Pelatihan Teknis/Manajerial adalah pelatihan yang dilakukan agar SDM mempunyai kemampuan softskill maupun hardskill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diinstansi tempat bekerja. Gambar 4. 42 Kegiatan Diklat Teknis Manajemen kePegawaian Kementerian Perhubungan LULUSAN NO PROGRAM PELATIHAN PERSENTASE % TARGET REALISASI 1. Pelatihan Prajabatan 103 103 100
2. Pelatihan Struktural 96 93 96,9 3. Pelatihan Teknis/Manajerial 1.648 1.432 86,9 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Tabel 4.42 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Peserta dan Lulusan Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2017 Peserta Lulusan 1,648 1,432 103 103 96 93 Pelatihan Prajabatan Pelatihan Struktural Pelatihan Teknis/Manajerial Grafik 4.9 Pembanding Peserta dan Lulusan Pelatihan Prajabatan, dan Pelatihan Teknis/ Manajerial. 4) Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Pelatihan pembangunan karakter transportasi diselenggarakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar berhati, berpikiran dan berperilaku baik, memperbaiki perilaku yang kurang baik dan menguatkan perilaku yang baik, menyaring budaya yang sesuai dengan Pancasila sebagai identitas bangsa.Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menciptakan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. sumber daya manusia Gambar 4.44 Kegiatan Diklat Bela Negara Bagi Peserta Diklat Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Perhubungan
Gambar 4.45 Peserta Diklat Bela Negara Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV Gambar 4.46 Peserta Diklat Pembangunan Karakter Mahasiswa STMT Trisakti NO PROGRAM PELATIHAN LULUSAN TARGET REALISASI PERSENTASE % 1. Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi 5.200 6.600 117.3 Sumber Data :Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Tabel 4.43 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2017 E. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kegiatan Rintisan Pendidikan Gelar S2/S3 dalam rangka menciptakan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya yang menargetkan 47 orang lulusan dan dapat terealisasi sebesar 44 peserta atau 94%.Disamping itu Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan yang menargetkan 739lulusan dapat terealisasi sebesar 711 lulusan atau 96%. NO PROGRAM PELATIHAN 1. Rintisan Gelar S2/S3 LULUSAN TARGET 47 REALISASI 44 PERSENTASE % 94 Sumber Data :Sekretariat Badan 2. Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM 739 711 96 Pengembangan SDM Perhubungan Tabel 4.44 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Peserta dan Lulusan Pelatihan Badan Pengembangan SDM Perhubungan 739 711 800 600 400 200 0 47 44 Rintisan Gelar S2/S3 Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Peserta Lulusan Grafik 4.11 Pembanding Peserta dan Lulusan Rintisan Gelar S2/S3 dan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM. Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama kurun waktu tahun 2017 Sekretariat BPSDM Perhubungan, antara lain: 1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Tahun 2017 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Gambar 4.47 Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) berbasis Computer Assisted Test (CAT). 2. Pelantikan Perwira Transportasi Darat, Laut dan Udara di Lingkungan BPSDM Perhubungan, pada tanggal 7 September 2017
Gambar 4.48 Menteri Perhubungan melantik Perwira Transpotrasi Darat, Laut dan Udara Litbang Pptb TIK BIDANG MAHKAMAH PELAYARAN a. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal Selama tahun 2018 Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melimpahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah Pelayaran sebanyak 34 (Tiga puluh empat) berkas. NO URAIAN JUMLAH DIKEMBALIKAN TOTAL 1 Tenggelam 10 0 10 2 Kandas 12 0 12 3 Terbakar 6 0 6 4 Tubrukan 6 0 6 Jumlah 34 0 34 TABLE......Berkas BAPP yang diterima Mahpel selama Tahun 2018
BAPP Yang Di Terima Tahun 2018 Tenggelam DIAGRAM Kandas 15 10 12 Terbakar Tubrukan 10 6 6 5 0 Tenggelam Kandas Terbakar Tubrukan 5..........Penerimaan berkas BAPP mahpel selama Tahun 2018 No Uraian Jumlah Keterangan 1 BAPP tahun 2017 2 BAPP tahun 2018 Yang sudah di Putus Jumlah BAPP yang diselesaikan oleh Mahpel Tahun 2018 6 27 33 6 terselesaikan Tahun 2017 27 berkas sudah diputus tahun 2018, Terdiri dari 6 berkas tahun 2017 dan 27 berkas tahun 2018 berkas yang belum Tabel ....Rekapitulasi Penyelesaianberkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2018 6 27 33 BAPP Tahun 2017 BAPP Tahun 2018 Jumlah BAPP yang diselesaikan oleh Mahpel agram..... Rekapitulasi Penyelesaianberkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2018 Selama tahuTahun 2018 Mahkamah Pelayaran telah menindaklanjuti dan menyelesaikan berkas perkara kecelakaan Kapal berbentuk Keputusan Mahkamah Pelayaran sebanyak 33 Berkas Putusan Mahkamah Pelayaran, terdiri atas 6 berkas putusan yang belum terselesaikan Tahun 2017, dan 27 berkas perkara sudah terselesaikan dan diputus tahun 2018.
b. Selama tahun 2018 Mahkamah Pelayaran telah menyelesaikan putusan sebanyak 33(Tiga Puluh Tiga) putusan sebagai berikut : No. Uraian Jumlah Keterangan 1 Tenggelam 12 2 Kandas 9 3 Terbakar 6 4 Tubrukan 6 Jumlah 33 Sumber : Mahkamah Pelayaran Tabel ....Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2018 Jumlah Putusan Tahun 2018 15 Tenggelam, 12 10 Kandas, 9 Terbakar, 6 Tubrukan, 6 5 0 Tenggelam Kandas Terbakar Tubrukan Tenggelam Kandas Terbakar Tubrukan DIAGRAM .............Jumlah putusan Mahpel 2018 Penugasan Tim Majelis Mahkamah Pelayaran pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di daerah Dalam keadaan tertentu dimana para pihak tidak dapat hadir di Jakarta disebabkan karena kendala teknis maupun ekonomi, Mahkamah Pelayaran dapat melaksanakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Daerah/tempat kejadian kecelakaan kapal, sebagai salah satu alternatif Proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Prosedur dan tata cara persidangan pada prinsipnya sama dengan sidang yang dilaksanakan di kantor Pelayaran di Jakarta, lokasi tempat pelaksanaan sidang di tempat BAPP dibuat terdekat dengan tempat sidang. Pada pembuatan BAPP pada tahun 2018 dilaksanakan persidangan pada Kantor KesyahbandaraanUtama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan 29 (Dua Puluh -Sembilan ) kali persidangan sebagai berikut :
idang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal GAMBAR ...........PROSES PERSIDANGAN Kandas KMP.Lestari Maju Pada tanggal 03 Juli 2018 di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar No Tempat Sidang Waktu Kasus kecelakaan kapal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KSOP Kelas III Tarakan KSOP Kelas I Balikpapan KSOP Gresik KSOP Kelas I Bitung KSOP Kelas II Pontianak KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang KSOP Kelas IV Padangbai-Bali KUPP Kelas Labuan Bajo III KSOP Kelas Palembang II 18 Oktober 2017 21-22 Nopember 2017 08-09 Agustus 2017 28-29 Nopember 2017 14-15 September 2017 13-14 Februari 2018 8 Maret 2018 Terbakar MV.Tawindo - 2 Tenggelam CB.Surfer-200 Dengan KTC.1902 Tubrukan KM.Dewaruci Perkasa Dengan KM.Dolphin Nusantara dan KM.Trijaya Lestari Tenggelam KM.Baku Sayang-03 Tubrukan Km.rokan Permai Dengan MT.Samudera Biro 168 Terbakar KM.Dharma Kencana II Letupan KM.Gili Cat II 13 Desember 2017 Tenggelam 21-22 Februari 2018 KLM.Versace Jaya Tubrukan TK.ILir Jaya V Dengan TB.Zahirra- 2001
10. 11. 12. 13. 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KSOP Banjarmasin Kantor Batam Riau KUPP Berondong KSOP Kelas II Kendari 21-22 Maret 2018 Kelas 21-22 Februari 2018 04-05 April 2018 I Pelabuhan Kepulauan Kelas III 28 Februari -1 Maret 2018 KUPP Brondong- Timur Kelas III Jawa 26-27 Juni 2018 KSOP Tarakan KUPP Saonek Kelas Kelas III III 11-12 April 2018 24-25 April 2018 KSOP Kelas IV Bima 27-28 Juni 2018 KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang KSOP Kelas Palembang KUPP Ketapang- Banyuwangi KSOP Cirebon KSU Makassar II III Kelas Kelas II 10 Juli 2018 5 Juli 2018 10-11 Juli 2018 25 Juli 2018 1-2 Agustus 2018 KUPP Tanjung (Kalimantan Utara) KSOP Pontianak KSOP Kelas III Sampit Kelas III Selor Kelas II 18-19 Juli 2018 17 Juli 2018 17,18 dan 19 Juli 2018 Tenggelam KM.Keneukai di Rede Tubrukan TK.KPS-1308 Dengan Rambu Suar. Kandas TK.BNP-7 JG Yang Di Tunda Tubrukan KFC.Jetliner Dengan Kantor Lama Syahbandar Pelabuhan Kendari. Kandas TK.Eti 3603 Yang ditunda KT.Eti 307 di Perairan Pantai Platar Pacitan -Jawa Timur Kandas TK.Trust Line -808 Kandasnya KM.Aman Ikan Di Perairan Raja Ampat Kandas KM.Shoryu-XI DI Alur Pelayaran Pelabuhan Bima,Nusa Tenggara Barat Kandas TK.KLN 3002 Kandas KMP.Kayong Utara Terbakar KMP.Labitra Adinda Tenggelam KLM.Mitra Niaga Tenggelam KLM.Nurul Yaqin Tenggelam SB.Anugerah Express Tenggelam KM. Dorado Tubrukan KM.Kelimutu Dengan KM.Maju -88
26 27 28 29 KSOP Banjarmasin KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang KSOP Kelas I Batam KSOP Kelas I Pulau Baai Bengkulu Kelas I 04 September 2018 07 Agustus 2018 11 Oktober 2018 19-20 September 2018 Tenggelam KT.Blue Fish Terbakar KLM.Akbar Jaya -IV Kandas KM.Bukti Raya Kandas KT.Spaj-032 Dan TK.Zulkifli-06 TABEL 4. SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL DI DAERAH PADA TAHUN 2018 c. Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Jakarta Dalam beberapa kasus kecelakaan kapal yang ditangani Mahkamah Pelayaran dilaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal di Kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta. Sidang tersebut meliputi Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tahap I ataupun Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tahap II. Sidang Tahap II dilaksanakan bertujuan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait kasus kecelakaan kapal karena belum lengkapnya keterangan yang diperoleh dari Tersangkut (Nakhoda, Perwira Kapal)
serta para Saksi dan Saksi Ahli pada waktu Sidang I dan karena tidak dapat hadir dalam persidangan sebelumnya. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 13 ( Tiga belas)kali proses Sidang Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta sebagai berikut : GAMBAR .....PROSES PERSIDANGAN Kedua Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KT.VIRGO-99 di KSOP Kelas V Marunda Jakarta Utara 8-9 Oktober 2018 No Tempat Sidang Waktu Kasus kecelakaan kapal 1 Mahkamah Pelayaran 07 Nopember 2017 Terbakar (sidang II) MV.Tawindo - 2 2 Mahkamah Pelayaran 11 Desember 2017 Tenggelam (sidang II) 3 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 4 Mahkamah Pelayaran (sidang I) 5 Mahkamah Pelayaran 25 September 2017 26 Oktober 2017 16 Januari 2018 CB.Surfer- 200 Dengan CB.KTC-1902 Tubrukan KM.Dewaruci Perkasa Dengan KM.Dolphin Nusantara dan KM. Trijaya Lestari Tenggelam KLM. Versace Jaya Tenggelam KLM.Keneukai Di Rede (sidang I) 6 Mahkamah Pelayaran 14 Maret 2018 Kandas
( sidang II) 7 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 8 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 9 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 10 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 11 Mahkamah Pelayaran (sidang II) 12 MahkamahPelayaran (sidang II) 13 Mahkamah Pelayaran 30 juli 2018 7 Agustus 2018 29 Agustus 2018 27 Agustus 2018 12 September 2018 08 Agustus 2018 23 Oktober 2018 TK.BNP-7 JG Kandas KMP.Kayong Utara Terbakar KMP.Labitra Adindra Tenggelam KM.Pinang Jaya Tenggelam KM.Dorado Tenggelam KT. Yong Tat-9 Terbakar KM.Michael Putra Kandas KT.Spaj-032 dan TK.Zulkifli-06 (sidang II) TABEL 5. SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTANKECELAKAAN KAPAL DI MAHKAMAH PELAYARAN d. Pengumpulan Data Statistik Kecelakaan Kapal Kegiatan pengumpulan data statistik kecelakaan kapal dilaksanakan untuk menyajikan informasi berupa data kecelakaan kapal yang telah diproses oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berupa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal. Adapun lokasi pengumpulan data statistik kecelakaan kapal sebagai berikut: 1. Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan ( KUPP ) BA'A Rote NTT 2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP) Pangkalan Bun 3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cilacap 4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara) e. e.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran Sebagai tindak lanjut dari pelimpahan berkas perkara kecelakaan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran melaksanakan persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.sebagai outputnya adalah Putusan Mahkamah Pelayaran. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil Putusan tersebut, Mahkamah Pelayaran melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Kegiatan Tersebut di Maksud untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada para Tersangkut yang telah dikenakan sanksi administratif/hukuman. Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) dari 33 (Tiga puluh tiga) Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 Nama Kapal KM. Ise Baru KM.New Glory KM.Mare Mas Dengan TK.Singa Laut -8 Di tunda KT.Singa Laut-88 Jenis Kecelakaan Kapal Terbakar dan tenggelam Terbakar Tubrukan Nomor Putusan HK.210/12/ IV/MP.17 03 April 2017 HK.210/06/1/MP.17 23 Januari 2017 HK.210/02/1/MP.17 04 Januari 2017 Lokasi Pelaksanaan Monitoring KSU Surabaya KSU Surabaya KSOP Kelas II Pontianak 4 MT.Minas 5 /Pertamina 35 KM.Titian Nusantara 6 KM.Pataya III 7 8 9 TK.SSA 308 yang ditunda KT.SSA 08 dengan Jetty TK.Anugerah Mulia Yang diTunda Oleh KT.Nuri -01 KM.DBS -03 10 MV.Sea Prince 11 MT.Serena Dengan KM.ANAK ONE-153 KM.Marina Srikandi- 16 12 Kandas Kandas Kandas Tubrukan Tenggelam Kandas Kandas Tubrukan Tenggelam HK.210/13/IV/MP.17 17 April 2017 HK.210/14/IV/MP.17 18 April 2017 HK.210/24/XI/MP.17 14 Nopember 2017 HK.210/04/1/MP.17 06 Januari 2017 HK.210/25/XI/MP.17 24 Nopember 2017 HK.210/19/VIII/MP.17 02 Agustus 2017 HK.210/01/1/MP.17 04 Januari 2017 HK.210/20/VIII/MP.17 15 Agustus 2017 HK.210/11/ III/MP.17 30 Maret 2017 KSOP Kelas II Pontianak KSOP Kelas II Pontianak KSOP Kelas V Sabang KSOP Kelas II Gresik KUPP Kelas I Manggar KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun Kantor Pelabuhan Batam KSOP Kelas II Teluk Bayur KSOP Kelas IV Padangbai TABEL 6. KEGIATAN MONITORING PELAKSAAN EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN
f. Kegiatan pencarian informasi dan data awal kecelakaan kapal Kegiatan penelitian data awal kecelakaan kapal yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang kapal yang mengalami kecelakaan di wilayah perairan Indonesia. Data yang diperoleh selanjutnya akan digunakan sebagai data dukung pada proses pra sidang yang dilaksanakan oleh Tim Majelis Mahkamah Pelayaran yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara kecelakaan kapal yang dilimpahkan ke Mahkamah Pelayaran. Dalam proses prasidang tersebut Tim Majelis yang dibentuk melaksanakan pemeriksaan dan mempelajari berkas BAPP yang diterima yang selanjutnya menentukan tersangkut, saksi dan saksi saksi ahli serta kelengkapan dokumen kapal. Dalam proses ini juga dilakukan penilaian terhadap berkas BAPP yang telah diterima layak disidangkan atau tidak layak untuk disidangkan. Pada tahun 2018 Mahkamah Pelayaran telah melaksanakan kegiatan pencarian informasi dan data awal kecelakaan kapal terhadap kasus kecelakaan kapal yang terjadi sebagai berikut: TABEL 7. PENCARIAAN INFORMASI DAN DATA AWAL KECELAKAAN KAPAL No Tempat Tanggal Pelaksanaan Jenis Kecelakaan Kapal dan Nama Kapal 1 KSOP Kelas I Panjang - Lampung 8-10 Februari 2018 Tengelam KMP.Berkah Saudara Di Perairan Tagamus 2 KSOP Palembang 8 -10 Maret 2018 Tenggelam KMP. Kayong Utara Di Perairan Tanjung Api - api, Banyuasin Palembang 3 KSU Makassar 6 - 8 Agustus 2018 Tenggelam KM.Lestari Maju Bidang Investigasi Kecelakaan Transportasi Program dan Realisasi Secara keseluruhan pada Tahun 2018 Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan investigasi terhadap 109 kecelakaan transportasi dengan menyelesaikan 71 Laporan Final dan 580 rekomendasi keselamatan, Jumlah kecelakaan dari masing
masing moda transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan LLAJ yang telah diselesaikan laporan final dan rekomendasinya sebagaimana tabel di bawah ini : 350 331 300 250 200 Jumlah Kecelakaan 180 Laporan Final 150 Rekomendasi 100 50 11 7 41 39 37 44 12 28 15 15 0 Perkeretaapian Pelayaran Penerbangan LLAJ Grafik 4...... Perbandingan rekomendasi tahun 2018. jumlah kecelakaan, laporan final dan NO. MODA JENIS KECELAKAAN YANG SERING TERJADI FAKTOR PENYEBAB UTAMA 1. Perkeretapiaan Anjlokan (4) Prasarana 2. Pelayaran Terbakar/Tenggelam (12) Teknis 3. Penerbangan System/Component Failure or Malfunction (Non-Powerplant) (12) Manusia / Teknis 4. LLAJ Kejadian Tabrakan (8) Manusia Tabel 4.... Jenis kecelakaan dan faktor penyebab terjadinya kecelakaan tahun 2018. Sementara pada Tahun 2017 Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan investigasi terhadap 93 kecelakaan transportasi dengan menyelesaikan 40 Laporan Final dan 154 rekomendasi keselamatan, Secara keseluruhan jumlah kecelakaan yang diinvestigasi oleh KNKT Tahun 2018 naik 19 % dibanding tahun sebelumnya.
a. 109 110 105 100 95 93 90 85 2017 2018 Grafik 4..... Perbandingan jumlah kecelakaan yang diinvestigasi pada tahun 2017 dengan tahun 2018. 50 44 40 34 39 37 30 2017 20 15 15 2018 11 10 7 0 Perkeretaapian Pelayaran Penerbangan LLAJ Grafik IV.3 Rincian perbandingan jumlah kecelakaan permoda yang diinvestigasi pada tahun 2017 dengan tahun 2018. Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Dalam melaksanakan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. investigasi kecelakaan Sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi antara lain: a. Tabrakan antar Kereta Api; b. Kereta Api terguling; c. Kereta Api anjlok; dan/atau d. Kereta Api terbakar
Kriteria Kecelakaan Kereta Api yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 yaitu kecelakaan yang mengakibatkan: a. Korban jiwa; dan/ atau b. Kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kereta Api yang mengakibatkan rintang jalan selama lebih dari 6 (enam) jam untuk 2 (dua) arah. Gambar 4.......... Investigasi Kerusakan Pantograph KA 2030 di Km 27+6 Petak Jalan St. Sudimara - St. Serpong, 3 Maret 2018. Gambar 4......... Investigasi Anjlokan KA 20 Argo Parahyangan di Emplasemen St. Bandung, 24 Januari 2018.
Gambar 4.......... Emplasemen St. Sukamerindu, Divre IV Tanjungkarang, 17 Maret 2018. Investigasi Anjlokan KA 3031C Babaranjang di Pada Tahun 2018, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretapiaan melaksanakan menghasilkan investigasi 7 (tujuh) laporan final, dan 41 (empat puluh satu) rekomendasi keselamatan. Pada Tahun 2017 KNKT melaksanakan investigasi terhadap 7 (tujuh) kecelakaan dengan menghasilkan 9 (sembilan) laporan final dan 54 (lima puluh empat) rekomendasi keselamatan. Terjadi kenaikan angka kecelakaan sebesar 57% dibanding Tahun 2017. terhadap 11 (sebelas) kecelakaan, Rincian data kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018 Jumlah Korban No Tanggal Nama KA Meninggal Luka- Luka Lokasi 1 24 Januari 2018 KA 20 Argo Parahyangan 0 0 Emplasemen St. Bandung 2 1 Maret 2018 KA 7160 Bandara Soetta 0 0 St. Batuceper, Tangerang 3 3 Maret 2018 Kerusakan Pantograph KA 2030 0 0 Km 27+6 Petak Jalan St. Sudimara - St. Serpong 4 7 Maret 2018 Rel Patah 0 0 St. Cilebut - St. Bogor Kategori Anjlokan Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain
5 17 Maret 2018 KA 3031C Babaranjang 0 0 Emplasemen St. Sukamerindu, Divre IV Tanjungkarang 6 17 Juni 2018 KA PLB 7008 Gajayana 0 0 Emplasemen St. Nganjuk, DAOP 7 Madiun 7 1 Agustus 2018 Kereta LRT Palembang 0 0 Stasiun Bandara SMB II Palembang 8 12 Agustus 2018 Kereta LRT Palembang 0 0 Palembang 9 24 September 2018 KA 3003D Babaranjang 0 0 Emplasemen St. Durian, Divre III Palembang 10 4 Desember 2018 Anjlokan KLB D2 / 11401 0 0 Di Jembatan BH 541 Km 153+0/1 Petak Jalan Antara St. Padalarang - St. Cilame, Daop II Bandung 11 20 Desember 2018 Sky Train 0 0 Di antara Jalur T3 dan T2, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sumber : Database KNKT 31 Desember 2018 Tabel 4.....Rincian data kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018 b. Investigasi Kecelakaan Pelayaran Dalam melaksanakan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. Sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi antara lain: a. Kapal tenggelam; b. Kapal terbakar; c. Kapal tubrukan; dan/atau d. Kapal kandas. investigasi kecelakaan Kirteria Kecelakaan Kapal yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kecelakaan kapal dengan bobot lebih dari GT 100 (seratus Gross Tonage) untuk kapal penumpang, kapal penyeberangan, dan kapal ikan; atau Anjlokan Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain Anjlokan Anjlokan Lain-Lain
b. kecelakaan kapal dengan bobot lebih dari GT 500 (lima ratus Gross Tonage) untuk kapal barang dan kapal tangki. Sesuai PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (2) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga menginvestigasi kecelakaan Kapal yang mengakibatkan: a. korban jiwa; b. kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kapal dan/atau fasilitas di perairan; dan / atau c. pencemaran laut. Gambar 4....... Investigasi tenggelamnya Kapal Lestari Maju di Perairan Selayar Selat Flores 3 Juli 2018. Gambar 4....... Investigasi terbakarnya Kapal Golden Ocean di Perairan Bontang Selat Makasar 10 November 2018.
N o 1 2 3 4 Gambar 4........ Investigasi Terbakarnya Kapal Lintas Bahari 8 di sungai Kapuas Pontianak 22 Mei 2018. Pada Tahun 2018 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran melaksanakan investigasi terhadap 39 kecelakaan, menghasilkan 37laporan final, dan 331 rekomendasi keselamatan. Sementara pada Tahun 2017 melaksanakan investigasi terhadap 34 (tiga puluh empat) kecelakaan, menghasilkan laporan final dan 38 rekomendasi keselamatan. Terjadi kenaikan angka kecelakaan yang diinvestigasi KNKT pada moda pelayaran sebesar 14% dibanding Tahun 2017. Rincian data kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018. Jumlah Korban Tanggal Nama Kapal Lokasi Meninggal Luka-Luka 1 Januari 2018 Anugrah Express 8 0 Perairan Sungai Kayan, Kalimantan Utara 3 Januari 2018 Awet Muda 13 0 Perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan 21 Januari 2018 Mariner 1 0 Muara Berau, Kalimantan Timur 21 Januari 2018 Itanini 2 0 Sekitar Pulau Selayar Kategori Tenggelam Tenggelam Lain-lain Tenggelam
5 27 Januari 2018 6 20 Februari 2018 7 24 Februari 2018 8 28 Februari 2018 9 5 Januari 2018 10 31 Maret 2018 11 26 April 2018 12 27 April 2018 13 17 Mei 2018 14 18 Mei 2018 15 22 Mei 2018 16 22 Mei 2018 17 23 Mei 2018 18 27 Mei 2018 19 30 Mei 2018 20 2 Juni 2018 21 13 Juni 2018 22 18 Juni 2018 23 3 Juli 2018 24 8 Juli 2018 25 9 Juli 2018 Pinang Jaya Kayong Utara Sumiei Michael Putra Hiu Macan 002 Ever Judger STB 1500 Kuala Mas Labitra Adinda Bukit Raya Harapan Baru Lintas Bahari 8 Citra Mulia 9 SPOB Srikandi 115 Paray Bull Flores Arista Sinar Bangun 4 Lestari Maju JWS Lumoso Raya 3 1 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 18 167 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 Sekitar Karawang Pelabuhan Tanjung Api-api Martapura Baru, Banjarmasin Selat Gelasa, Bangka Belitung Benoa Bali Penajam Balikpapan Perairan Morowali Kepulauan Seribu Selat Bali Pulau Sedanau, Natuna Perairan Malinau Pelabuhan Pontianak Laut Jawa Tirsakti Banjarmasin Jagoh, Dabu Singkep Dumai, Riau Perairan Pelabuhan Makassar Danau Toba Perairan Selayar Rimau Balak Bakauheni Pulau Panjang Tenggelam Kandas Lain-Lain Terbakar Terbakar Lain-Lain Tenggelam Terbakar Terbakar Kandas Kandas Terbakar Lain-Lain Terbakar Terbakar Lain-Lain Tenggelam Tenggelam Tenggelam Kandas Lain-Lain
26 18 Juli 2018 Penta Prima 2 0 Perairan Binuangeun 27 20 Juli 2018 Bunga Melati 79 vs Golden Way 3310 1 0 Selat Wowoni, Sulawesi Tenggara 28 4 Agustus 2018 Satya Kencana IX 1 0 Perairan Selatan Tg Selatan 29 7 Agustus 2018 Molise 0 0 Perairan Pulau Pandar 30 10 Agustus 2018 Altaf 0 0 Pantai Pink beach 31 15 Agustus 2018 Bandeng 3 0 perairan kepulauan Loloda 32 14 September 2018 Fungka Permata V 13 0 Banggai Laut, Sulawesi Tenggara 33 13 Oktober 2018 Kirana III vs Prince Capricorn III 0 0 Sungai Mentaya 34 11 Oktober 2018 Sea Flyte 0 0 Alur Nongsa, Batam 35 10 November 2018 Golden Ocean 0 0 Perairan Bontang 36 23 November 2018 Multi Prima I 6 0 Perairan Selat Bali 37 2 Desember 2018 Gerbang Samudra I 3 0 Karang Jamuang 38 10 Desember 2018 Makmur vs Breeze 0 5 Selat Singapura 39 27 Desember 2018 Nusa Putera 0 0 Pelabuhan Bakauaheni Sumber: Database KNKT 31 Desember 2018 Tabel 4..... Rincian data kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018. Tenggelam Tubrukan Terbakar Terbakar Kandas Tenggelam Terbakar Tubrukan Kandas Terbakar Tenggelam Terbakar Tubrukan Lain-Lain
Investigasi Kecelakaan Penerbangan Dalam melaksanakan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. Sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi terdiri atas: a. Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama investigasi kecelakaan penerbangan; b. Tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara dengan fasilitas di bandar udara; c. Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau d. Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious incident). Kriteria Kecelakaan Pesawat Udara yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sesuai dengan PP 62 Tahun 2013 pasal 16 yaitu kecelakaan yang mengakibatkan a. Korban jiwa / luka serius; dan / atau b. Kerusakan berat pada peralatan / fasilitas yang digunakan. Selain itu wajib dilakukan pula terhadap Pesawat Udara yang mengalami kejadian serius (serious incident) yaitu suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan. Gambar Gambar 4........ Investigasi Kecelakaan Pesawat Lion Air PK-LQP di Tanjung Karawang, 29 Oktober 2018.
Gambar 4....... Investigasi Kecelakaan Pesawat PK-RTZ di Tunggul Wulung Airport, Cilacap, 20 Maret 2018. Gambar 4....... Investigasi Kecelakaan Pesawat PK-WSX di IMIP Area, Morowali 20 April 2018. Pada Tahun 2018, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan melaksanakan investigasi terhadap 44 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal yang terdiri dari 12 accident dan 32 serious incident dengan menghasilkan 12 (dua belas) laporan final dan 28 rekomendasi keselamatan.
Sementara pada Tahun 2017 melaksanakan investigasi terhadap 37 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal yang terdiri dari 7 (tujuh) accident dan 30 (tiga puluh) serious incident dengan menghasilkan 8 (delapan) laporan final dan 16 (enam belas) rekomendasi keselamatan. Terjadi kenaikan angka kecelakaan pelayaran sebesar 19% dibanding Tahun 2017. Sesuai dengan ICAO Annex 13 kecelakaan penerbangan digolongkan menjadi dua yaitu: 1) Kecelakaan (Accident): Peristiwa yang terkait pengoperasian pesawat udara, pada kasus pesawat udara berawak, terjadi di antara waktu seseorang menerbangkan pesawat udara sampai waktu mendaratkannya, atau pada kasus pesawat udara tanpa awak terjadi di antara waktu pesawat udara yang siap terbang sampai waktu mendarat dan sistem utama propulsi dimatikan, pada saat: a) Seseorang terluka parah atau luka serius yang disebabkan oleh: Berada di pesawat udara, atau Terjadi kontak langsung dengan bagian pesawat termasuk bagian yang sudah terlepas dari pesawat udara, atau Paparan langsung dengan semburan jet, kecuali luka yang bersifat alami, ditimbulkan oleh diri sendiri atau ditimbulkan oleh orang lain, atau saat luka yang dialami oleh penumpang gelap yang bersembunyi di luar area yang diperuntukkan bagi penumpang dan kru; atau b) Pesawat udara mengalami kerusakan berat atau kegagalan struktural yang berakibat buruk pada kekuatan struktur, kemampuan atau karakteristik terbang dari pesawat udara; dan diperlukan perbaikan besar atau penggantian komponen terdampak. Kecuali kegagalan atau kerusakan mesin, jika terbatas pada mesin tunggal, (termasuk cowlings atau aksesori), pada baling-baling, ujung sayap, antena, probe, vane, ban, rem, roda, fairings, panel, landinggear doors, windshield, aircraft skin (seperti penyok atau lubang), atau untuk kerusakan kecil pada rotor utama, rotor ekor, roda pendarat, dan akibat terpaan es atau burung (termasuk lubang di kubah radar); atau c) Pesawat udara tersebut hilang atau tidak dapat diakses sama sekali. Catatan 1 - luka yang mengakibatkan kematian dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal kecelakaan diklasifikasikan sebagai luka fatal. Catatan 2 - Pesawat terbang dianggap hilang saat pencarian resmi telah dihentikan dan puingnya belum ditemukan. Catatan 3 - Jenis sistem pesawat tak berawak yang akan diselidiki dibahas di ICAO Annex 13, paragraf 5.1. Catatan 4 - Panduan untuk penentuan kerusakan pesawat terbang dapat
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ditemukan di ICAO Annex 13, Attachment 2) Kejadian Serius (Serious incident): kejadian yang melibatkan kondisi dimana terdapat kemungkinan besar adanya sebuah kecelakaan dan berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara, terjadi di antara waktu seseorang menerbangkan pesawat udara sampai waktu mendaratkannya, atau pada kasus pesawat udara tanpa awak terjadi di antara waktu pesawat udara yang siap terbang sampai waktu mendarat dan sistem utama propulsi dimatikan. Rincian data kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018. Jumlah Korban Tanggal Operator Meninggal Luka- Luka Lokasi 18 Januari 2018 Garuda Indonesia 0 0 Juanda International Airport, Surabaya 6 Januari 2018 Batik Air & Lion Air 0 0 Surabaya Terminal East 17 Januari 2018 Citilink 0 0 Point EMARA, Surabaya 30 Januari 2018 Sriwijaya Air & Alda Air 0 0 Mozes Kilangin Airport, Timika 5 Februari 2018 18 Februari 2018 Garuda Indonesia & Pesawat Latih TNI AU Air Asia & Garuda Indonesia 0 0 0 0 ketika holding SLO di ketinggian 6000ft Surabaya 10 Maret 2018 Airfast Indonesia 0 0 Costarina Beach, Batam Center 20 Maret 2018 Genesa Flight Academy 1 April 2018 Lion Air 1 0 0 0 Tunggul Wulung Airport, Cilacap Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, Palembang 20 April 2018 Whitesky Aviation 1 4 IMIP Area, Morowali 29 April 2018 Lion Air 0 0 Hang Nadim Airport, Batam 29 April 2018 Lion Air 0 0 Djalaluddin Airport, Gorontalo 2 Mei 2018 PT. Elang Nusantara Air 0 0 Airstrip Cendrawasih, Papua Kategori serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident accident serious incident accident serious incident serious incident accident
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 Mei 2018 13 Mei 2018 17 Mei 2018 11 Mei 2018 19 Mei 2018 21 Mei 2018 25 Mei 2018 11 Juni 2018 12 Juni 2018 18 Juni 2018 19 Juni 2018 23 Juni 2018 25 Juni 2018 30 Juli 2018 5 Agustus 2018 11 Agustus 2018 26 September 2018 4 Oktober 2018 10 Oktober 2018 29 Oktober 2018 29 Oktober 2018 Merpati Pilot School Nam Air Batik Air Garuda Indonesia & Wings Sriwijaya Air PT. AMA PT.Jayawijaya Mission Aviation Fellowship Garuda Indonesia PT. Spirit Avia Sentosa Wings Air PT. Sriwijaya Air Garuda Indonesia BP3 Banyuwangi Sriwijaya Air Dimonim Air Lion Air Lombok Institute of Flight Technology Jhonlin Air Transport Lion Air Nusa Flying Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Trunojoyo Airport, Sumenep MADIN point Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta Eltari International Airport Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta Sentani Airport, Jayapura, Papua Wamena Airport, Papua Wamena Airport, Papua Kualanamu Airport, Medan Douw Aturure Airport Nabire Susilo Sintang Airport, Pontianak Juanda International Airport, Surabaya Adi Soemarmo International Airport, Solo Blimbingsari Sari Airport, Banyuwangi Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta Oksibil Area, Papua Supadio Airport, Pontianak, Kalimantan Barat Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport, Sumbawa Beoga, Papua Tanjung Karawang Japura Airport, Rengat serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident accident accident accident accident serious incident serious incident serious incident accident serious incident accident serious incident serious incident accident accident serious incident
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3 November 2018 22 November 2018 25 November 2018 28 November 2018 28 November 2018 8 Desember 2018 12 Desember 2018 17 Desember 2018 28 Desember 2018 30 Desember 2018 PT. Elang Nusantara Air BP3 Banyuwangi Garuda Indonesia Airfast Indonesia Jhonlin Air Transport Susi Air Alfa Trans Dirgantara Susi Air Susi Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cendana Airstrip, Ketapang Blimbingsari Sari Airport, Banyuwangi Adisutjipto International Airport, Yogyakarta Juanda International Airport, Surabaya Lapangan Batalion 726/Takalar - Ujungpandang Bade Airport, Merauke Kasonaweja, Papua Binuang Airstrip Long Layu Airstrip, Krayan Sriwijaya Air 0 0 Dekat BA Waypoint Sumber: Database KNKT 31 Desember 2018 Tabel 4....... Rincian data kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018. c. Investigasi Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Dalam melaksanakan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. Sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan LLAJ yang diinvestigasi terdiri atas: a. Tabrakan antar kendaraan bermotor umum, antara kendaraan bermotor umum dengan Kereta Api, atau antara kendaraan bermotor umum dengan fasilitas atau dengan benda-benda lainnya; investigasi kecelakaan b. Kendaraan bermotor umum terguling; c. Kendaraan bermotor umum jatuh ke jurang atau sungai; dan/atau d. Kendaraan bermotor umum terbakar. Kriteria Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sesuai dengan PP 62 Tahun 2013 pasal 19 yaitu: a. Terdapat korban jiwa paling sedikit 8 (delapan) orang; b. Mengundang perhatian publik secara luas; c. Menimbulkan polemik / kontroversi; serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident serious incident accident serious incident serious incident
d. Menimbulkan prasarana rusak berat; e. Berulang ulang pada merek dan / atau tipe kendaraan yang sama dalam satu tahun; f. Berulang ulang pada lokasi yang sama dalam satu tahun; dan / atau g. Mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat limbah atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diangkut. Gambar 4....... Investigasi Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan terbakarnya Mobil Tangki A-9033-F di Jl. TOL Merak KM. 84 20 Maret 2018.
[Pu1] Gambar 4........ Investigasi Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Bus BM-7527-JU dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Lintas Timur KM. 67 Banyuasin Sumatera Selatan, 3 Juli 2018. [Pu2] Gambar 4....... Investigasi Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tergulingnya Mobil Bus B-7025-SGA di Kec. Cikidang Kab. Sukabumi Jawa Barat, 8 September 2018. Pada Tahun 2018, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan investigasi terhadap 15 (lima belas) Kecelakaan Tertentu Kendaraan menghasilkan dengan Bermotor laporan final dan 180 (seratus delapan puluh) rekomendasi 15 (lima belas) Umum
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. keselamatan. Sementara pada Tahun 2017, Sub Komite Investigasi Kecelakaan LLAJ melaksanakan investigasi terhadap 15 (lima belas) Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor menghasilkan 5 (lima) laporan final dan 46 (empat puluh enam) rekomendasi keselamatan. Dengan demikian jumlah kecelakaan yang diinvestigasi KNKT pada Tahun 2018 sama dengan jumlah kecelakaan Tahun 2017. Umum dengan Rincian data kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018. Jumlah Korban Tanggal Operator Mening gal Luka- Luka Keterangan 6 Januari 2018 PT. Pertamina Patra Niaga 3 Februari 2018
10 Februari 2018 PO. Premium Passion 12 Maret 2018 PT. Elang Cakra Ekspress 20 Maret 2018 PT. Pertamina 22 Maret 2018 PT. Tajama Konstruksi 6 April 2018 PT. KAI (Persero) 0 12 27 0 0 4 1 0 2 17 16 0 0 1 Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan terbakarnya Mobil Tangki T-9580-E di KM. 51 Tol Cikampek. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara Mobil Barang DA-1983-TN dengan KB-8629 di Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Ds. Pundu Sampit Kalimantan Tengah. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tergulingnya Mobil Bus F-7959-AA di Jl. Raya Tangkuban Perahu, Subang Jawa Barat. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tergulingnya Mobil Bus E-7548-PB di Jl. Raya Bandung - Subang Ds. Cicenang Kec. Ciater Subang Jawa Barat. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan terbakarnya Mobil Tangki A-9033-F di Jl. TOL Merak KM. 84. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Barang dengan Mobil Penumpang di Jl. Lintas Sumatera KM 21-22 Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Barang B-9013-TEA dengan Kereta Api di Walikukun Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur Kategori Terbakar Tabrakan Terguling Terguling Terbakar Tabrakan Tabrakan
Jumlah Korban No Tanggal Operator Mening gal Luka- Luka Keterangan 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17 April 2018 20 Mei 2018 15 Juni 2018 3 Juli 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 8 September 2018 10 Desember 2018 PO. Mira
PT. Pertamina
PT. Indonesia Indah Wisata
0 12 0 8 1 12 21 5 11 11 2 2 1 14 14 11 Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Bus di Jl. Ngawi Solo KM. 8 Ngawi Jawa Timur. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Barang H-1996-CZ di Jl. Raya Tegal - Purwokerto Ds. Jatisawit, Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan terbakarnya Mobil Tangki L-8121-UF di Jl. Poros Samarinda - Bontang Kalimantan Timur. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Bus BM-7527-JU dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Lintas Timur KM. 67 Banyuasin Sumatera Selatan. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Bus A-7507-S di Jl. Tol Cipali KM. 108,800. Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tergulingnya Mobil Bus BK-7881-LC di Jl. Sipege-pege Kec. Tobasa Balige Sumatera Utara Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tergulingnya Mobil Bus B-7025-SGA di Kec. Cikidang Kab. Sukabumi Jawa Barat Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan Mobil Barang B-9370-WYT di Jl. Raya Bumiayu Ds. Jatisawit Kec. Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah Sumber : Database KNKT 31 Desember 2018 Tabel 4....... Rincian data kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2018 d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang di selenggarakan oleh KNKT Tahun 2018: 1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KNKT Tahun 2018 dengan melibatkan internal KNKT dan stakeholder: Kategori Tabrakan Tabrakan Terbakar Tabrakan Tabrakan Terguling Terguling Tabrakan
a) Basic Investigation Course di Jakarta, tanggal 9 s/d 11 Oktober 2018, dengan jumlah peserta 24 (dua puluh empat) orang; b) Diklat Teknis hasil kerjasama antara KNKT dengan BPSDM Kementerian Perhubungan Tingkat I (Basic Level) dan Tingkat II (Fundamental Level) di Bogor, tanggal 15-26 April 2018 dengan jumlah peserta 29 orang; c) Bloodborne Pathogen di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2018, dengan jumlah peserta 24 (dua puluh empat) orang. Pelatihan Bloodborne Pathogen adalah pelatihan yang mengajarkan bagaimana melakukan investigasi kecelakaan transportasi di tempat/objek yang tercemari virus/bakteri yang berasal dari darah korban kecelakaan transportasi; d) Media Handling and Photography in Investigation Course di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2018, dengan jumlah peserta 24 (dua puluh empat) orang. Beberapa foto kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KNKT tahun 2018 sebagai berikut : Gambar 4....... Basic Investigation Course di Jakarta, tanggal 9 s/d 11 Oktober 2018.
Gambar 4....... Diklat Teknis Tingkat I (Basic Level) dan Tingkat II (Fundamental Level) di Bogor, tanggal 15-26 April 2018. Gambar 4........ Bloodborne Pathogen di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2018. 2) Pelaksanaan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KNKT Tahun 2018, dengan melibatkan Instansi, Lembaga dan Badan Usaha yang bergerak di bidang Keselamatan dan Transportasi: a) Accident Review Forum Sub Komite Investigasi Kecelakaan LLAJ dengan judul "Kelaikan Sarana dan Prasarana serta Implementasi Sistem Management Keselamatan menuju Angkutan Jalan yang Berkeselamatan" di Bogor, 19 Juli 2018 dengan jumlah peserta 56 (lima puluh enam) orang;
b) Safety Review Forum Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian dengan judul "Yakinkah Bahwa Kita telah Mengendalikan Keselamatan?" di Jakarta, 6 September 2018 dengan jumlah peserta 51 (lima puluh satu) orang; c) Safety Review Forum Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran dengan judul "Lesson Learn Terhadap aspek-Aspek Keselamatan Kapal Ro-Ro Penumpang" di Bogor, peserta November 38 (tiga puluh delapan) orang. 6 2018 dengan jumlah Gambar 4...... Accident Review Forum "Kelaikan Sarana dan Prasarana serta Implementasi Sistem Management Keselamatan menuju Angkutan Jalan yang Berkeselamatan" di Bogor, 19 Juli 2018.
3) Kegiatan Pelatihan/ Kunjungan/ Pertemuan Tingkat International: tanggal Investigasi ATR72 Registrasi PK-WGL di 22 - 26 Januari 2018. Laporan hasil Investigasi ATR72 Registrasi PK-WGL masih dalam proses penyusunan. Italia b) Menghadiri Asia Pacific Ministerial Conference On Civil Aviation di Republik Rakyat a) Melaksanakan Tiongkok tanggal 31 Januari - 1 Februari 2018; Beberapa tujuan yang ditargetkan pada penyelenggaraan konferensi ini adalah sebagaimana berikut: 1. Konferensi ini diharapkan dapat membahas dan memfinalisasi suatu Deklarasi tingkat tinggi yang akan memberikan arah yang jelas dan terfokus pada pengembangan keselamatan penerbangan sipil yang berkelanjutan dengan waktu singkat di Kawasan APAC. 2. Konferensi ini akan memberikan dukungan besar terhadap regulator penerbangan sipil Negara-negara anggota untuk menerapkan program prioritas terkait peningkatan ketersediaan sumber daya; 3. Deklarasi dimaksud akan memberikan sinyal yang sangat positif terhadap masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan, para partner industri dan investor-investor potensial mengenai komitmen tingkat tinggi Negara-negara anggota di kawasan APAC terkait keselamatan dan efesiensi operasi dan pelayanan navigasi penerbangan. 4. Konferensi akan mempersiapkan platform yang belum ada sebelumnya untuk interaksi tingkat tinggi antara pimpunan-pimpinan Negara-negara anggota khususnya pada area kerjasama dan bantuan teknis dalam kerangka kerjasama bilateral dan multilateral basis. 5. Konferensi akan sepakat untuk sama-sama berkomitmen mengedepankan prioritas penerbangan rencana pengembangan nasional semua Negara-negara anggota di kawasan APAC (mengacu pada Assembly Resolutions A39-23 dan A39-25); c) Mengikuti Fire And Explosion Investigation Course di Amerika Serikat tanggal 9 - 13 April 2018; Dengan mengikuti training fire and explosion investigation, Investigator mendapat gambaran dan pemahaman bagaimana cara menemukan penyebab terjadinya kebakaran sehingga membantu dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan khususnya kejadian yang disebabkan kebakaran maupun kebakaran yang terjadi akibat dari kecelakaan.
d) Menghadiri Memory Access Retrieval System MARS Workshop di Jeddah tanggal 15- 17 April 2018. Pertemuan ini bertujuan untuk berbagi infromasi dan teknologi dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. e) Menghadiri Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident Investigation Group (APAC- AIG/6) and ICAO Regional Investigation Workshop, Asia and Pacific Regions di Thailand tanggal 8 - 12 Oktober 2018. Pertemuan ini diadakan untuk saling berbagi informasi dan teknologi tentang investigasi kecelakaan transportasi di regional Asia Pasifik dengan topik pembahasan pada antara lain: 1. Investigation analysis; 2. The modern approach to safety; 3. Human factor; 4. Investigation analysis framework; 5. Sequence of events; 6. Evidence tables; 7. Contributing factor analysis; 8. ORLIO factor mapping; 9. Safety action and recommendations; 10. Summary. f) Menghadiri Sidang MAIFA 21, 16-18 September 2018, Seoul Korea Selatan; Kegiatan selama forum secara umum yang dibahas sebagai berikut; 1. Laporan pertanggung jawaban dari Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan MAIFA 20 di Yogyakarta pada tahun 2017. 2. Laporan tahunan dari tiap tiap anggota dari MAIFA yang menjelaskan tentang aktifitas dari masing masing anggota tentang jumlah kecelakaan pelayaran, jumlah kejadian yang dilakukan invetigasi, kerjasama investigasi gabungan antar anggota MAIFA, dan aktifitas tahunan yang dilakukan oleh masing masing anggota MAIFA. Dari laporan tahunan ini, semua anggota berbagi informasi tentang organisasi yang berhubungan dengan kecelakaan pelayaran, perubahan organisasi, statistic kecelakaan pelayaran dan contoh contoh kerjasama yang telah dilakukan antar anggota MAIFA. 3. Selanjutnya delegasi dari China memaparkan dan mengajukan pembahasan tentang investigasi kapal kapal non-konvensi (NCV) di dalam rapat. Untuk memfasilitasi rapat, delegasi dari China membagikan draft Pedoman Investigasi Kapal Kapal Non Konvensi dan Kerjasama Antar Anggota. Perwakilan dari anggota angota MAIFA sebagian besar menyetujui perlunya kerjasama antar
sesama anggota dalam melakukan investigasi kapal kapal non konvensi yang pengaturannya tidak terdapat dalam CI code. Tetapi mengingat aturan dan kebijakan di tiap negara anggota yang berbeda beda, maka diputuskan untuk memasukkan dalam agenda MAIFA berikutnya untuk melakukan persiapan yang lebih matang dan diskusi yang lebih intensif dalam jangka panjang g) Menghadiri The 5th Session of The Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III) di Inggris tanggal 24 - 28 September 2018. Dalam sidang IMO tersebut pembahasan dilakukan secara pleno, dan untuk beberapa isu yang dianggap perlu pembahasan yang lebih detail akan dilakukan dalam kelompok kerja. Beberapa kelompok kerja yang dibentuk adalah : 1. Working group on analysis of marine safety investigation report 2. Working/Drafting group on the Survey Guidelines under the HSSC and the non- exhaustive list of obligations 3. Working/Drafting group on Measures to harmonize port state control activities and procedures worldwide, dan 4. Working group on analysis of consolidated auto summary report Terkait dengan delegasi KNKT, materi sidang yang membahas tentang investigasi kecelakaan pelayaran adalah kegiatan sidang Lesson learned and safety issues identified from the analysis of marine safety investigation report. Dengan rangkaian kegiatan : 1. Menyiapkan draft lesson learned dari Marine casualty dari informasi yang dikumpulkan dari para negara anggota dan dari hasil hasil laporan investigasi kapal yang melibatkan kapal SOLAS yang terjadi sejak 1 januari 2010. 2. Melakukan identifikasi masalah keselamatan dan memberikan rekomendasi kepada sub-komite. 3. Melaporkan segala kekurangan yang dihadapi pada saat melakukan analisa (baik jumlah analis maupun kriteria pemilihan seorang analis Dalam kelompok kerja ini juga membahas laporan dari Correspondence Group (CG) of analysis of marine safety investigation report. Adapun dokument CG berisikan hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis laporan individu terhadap investigasi kecelakaan laut 2. Pelajaran yang diperoleh dari kecelakaan pelayaran yang telah dirilis di situs web IMO 3. Isu keselamatan yang perlu pertimbangan lebih lanjut 4. Amandemen terhadap prosedur kecelakaan pelayaran 5. Pengembangan pelajaran yang diperoleh dari investigasi kecelakaan pelayaran 6. Kriteria yang susuai untuk dianalisis 7. Proses yang relevan untuk mencapai pelaporan yang komprehensif
8. Sumber data yang lengkap terhadap kecelakaan pelayaran 9. Kelompok kerja pada analisis laporan investigasi kecelakaan pelayaran Dalam pembahasan kecelakaan kapal pada kelompok kerja kecelakaan pelayaran juga disampaikan penyajian tentang kecelakaan ferry lokal (presentation of domestic ferry accidents) oleh Interferry (Neil Baird, PhD), dimana berdasarkan database yang ada menunjukan bahwa negara Bangladesh, Indonesia dan Filipina termasuk negara yang rawan kecelakaan untuk kapal penumpang (ferry). Disampaikan juga dalam forum yang sama saran terhadap KNKT yaitu laporan kecelakaan yang ada di Indonesia yang masuk kategori serius yang telah selesai diinvestigasi oleh KNKT, agar dapat diupload ke Global Integrated Shipping Information System (GISIS) pada web IMO untuk dijadikan pelajaran buat semua negara anggota IMO. Pelaporan ke GISIS, agar dapat dilakukan oleh KNKT dan tidak lagi melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai , Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. h) Mengikuti The 49th Annual ISASI 2018 Seminar di Uni Emirat Arab tanggal 29 Oktober - 1 November 2018. Pertemuan bagi investigator keselamatan penerbangan seluruh dunia yang membahas tentang cara investigasi baru, peralatan investigasi baru dan peraturan investigasi terbaru. i) Menghadiri 27th Marine Accident Investigators International Forum di Singapura tanggal 19 - 23 November 2018; Pertemuan ini membahas isu-isu penting dan perkembangan investigasi yang mereka lakukan. Dengan diakhir laporan tahunan tiap anggota, Ketua MAIIF menyimpulkan beberapa poin penting dari laporan tiap anggota diantaranya membahas bagaimana berkomunikasi secara aman diantara masing-masing biro klasifisikasi dan pengalaman yang didapat dilapangan selama melakukan investigasi kecelakaan, pembuatan alamat website yang berisi tentang peringatan keselamatan dari masing-masing anggota MAIIF. j) Menghadiri Bilateral Meeting Program Between Aviation Investigation Bureau (AIB) of the KSA and the National Transportation Safety Comitee (NTSC) of Republik of Indonesia di Arab Saudi 29 - 30 November 2018. Lingkup kerjasama sebagai berikut: 1. Setiap Pihak akan menawarkan bantuan dan penggunaan tenaga investigasi keselamatan angkutan udara, fasilitas dan peralatan kepada Pihak lain yang dianggap tepat dan sebagai sumber daya yang memadai. Bantuan tersebut dapat mencakup keahlian di bidang teknik, operasional, perekam penerbangan, sumber daya manusia dan manajemen organisasi.
2. Setiap Pihak akan, bila memungkinkan, mengundang investigasi Pihak lain untuk mengikuti pelatihan umum dan kursus investigasi khusus. 3. Setiap Pihak akan, bila dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang ada, memfasilitasi keikutsertaan investigator Pihak lain sebagai pengamat pada investigasi kecelakaan pesawat udara dan insiden serius, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman Pihak lain terkait persyaratan dan prosedur investigasi. Hal Ini akan mendorong untuk mengembangkan kerja sama yang efektif antara Para Pihak dalam setiap investigasi kecelakaan pesawat udara atau insiden serius sesuai dengan Lampiran 13 Konvensi Chicago yang melibatkan pesawat udara bahwa yang dimaksud dengan Negara Pihak lain adalah negara pendaftaran, negara operator, negara desain atau negara industri. 4. Apabila diminta oleh Pihak lainnya, setiap Pihak akan, jika sumber daya mengizinkan, memberikan bantuan tim pada investigasinya (termasuk spesialis perekam penerbangan dan spesialis teknis lainnya) kepada Pihak yang meminta untuk menjadi anggota tim investigasi Pihak yang meminta pada saat melaksanakan investigasi. Bantuan akan diberikan tanpa biaya, namun biaya yang diperlukan untuk perjalanan, transportasi, lumpsum dan akomodasi para investigator dari pihak yang menyediakan bantuan akan ditanggung oleh Pihak yang meminta. 5. Para Pihak akan mengadakan kontak secara teratur dan masing-masing Pihak dapat mengatur kunjungan atau pertemuan dengan Pihak lainnya dengan tujuan bertukar pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan teknis. 6. Setiap Pihak akan, bila dibenarkan oleh hukum dan peraturannya; berusaha untuk berbagi dengan pihak lain informasi yang relevan terkait investigasi yang dilakukan jika pihak lain menyatakan minatnya. Informasi ini, konsisten dengan Lampiran 13, tidak akan dirilis oleh Pihak lainnya tanpa persetujuan dari Pihak yang melakukan investigasi.
Gambar 4...... Fire And Explosion Investigation Course di Amerika Serikat tanggal 9 - 13 April 2018. Gambar 4....... Sidang MAIFA 21, 16-18 September 2018, Seoul Korea Selatan. Gambar 4...... Pertemuan MAIIF 27th 19 - 23 November 2018 Singapore. 4) Penyelenggaraan Naskah Kesepakatan Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Organisasi atau Badan lain: a) Naskah Kesepakatan Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Universitas Gadjah Mada tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan Transportasi dan Pertukaran Informasi di Yogyakarta tanggal 11 April 2018; b) Naskah Kesepakatan Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Universitas Gadjah Mada, BMKG dan PT. INTI tentang Sistem Perangkat Pengamatan Cuaca Bandara di Yogyakarta tanggal 13 September 2018;
c) Naskah Kesepakatan Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Bidang Keselamatan Transportasi Bogor tanggal 4 September 2018. Gambar 4...... MoU antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Universitas Gadjah Mada, BMKG dan PT. INTI di Yogyakarta tanggal 13 September 2018.
BAB V 1. Museum Transportasi Transportasi Kementerian Perhubungan Museum dibangun di Kawasan Wisata Nasional Taman Mini Indonesia Indah, di atas lahan seluas 6,2 hektar dengan luas bangunan 7.702 m2. Museum yang berfungsi sebagai wahana edukasi informatif dan rekreatif bagi masyarakat ini terdiri dari : 4 bangunan ruang pamer indoor (anjungan pusat, darat, udara, dan laut), ruang pamer outdoor, kantor pengelola, pos jaga satpam, gedung penginapan, gedung instalasi, dan loket. Koleksi yang ada terdiri dari benda asli, miniatur, replika, foto, dan diorama. Gambar 3.1 Piala penghargaan Sebagai Juara Umum Pameran Bersama di lingkungan TMII Selama tahun 2018, pengunjung Museum Transportasi berjumlah 289,022 orang, Jumlah pengunjung ini tercatat sebagai pengunjung umum dan rombongan, penggunaan sarpras, kegiatan Dinas dan Sosial,. Jika dibandingkan dengan pengunjung pada tahun 2017 sebanyak 330,476 pengunjung, maka terjadi jumlah penurunan pengunjung sebanyak 41,454 orang atau 12%, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah yang semula Rp.10.000 menjadi Rp.15.000 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama TMII Nomor: Kep.002/TMII/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, cuaca yang buruk, renovasi pondok Museum Transportasi dari bulan September 2018, sehingga membuat PNBP Museum Transportasi menurun. Gambar 3.2 Piala dan Sertifikat Sebagai Kategori Stand Museum Terfavorit di lingkungan TMII Tahun 2018 Museum Transportasi TMII mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu: mendapatkan Piala dan Sertifikat sebagai Kategori Stand Museum Terfavorit Pameran Bersama Museum se-Indonesia ke - VI, mendapatkan Piala dan sertifikat Stand Museum tata pamer terbaik wilayah II, Juara Umum Pameran Bersama di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah yang ke - 43 dan mendapatkan Piagam penghargaan sebagai karyawan berprestasi TMII a.n Hery Yanto.
1. Kegiatan Fisik Museum Transportasi Pekerjaan sarana dan prasarana Museum Transportasi, meliputi pengerjaan renovasi Dak, Pengecetan tiang baja, pengerjaan perbaikan pondok Mustrans, pengecetan area outdoor, Pengecetan stasiun tanggoeng, pengaspalan pos 2, dan pengerjaan perbaikan pondasi pos 2. Pemeliharaan alat penunjang kegiatan Operasional Museum Transportasi antara lain perawatan mesin genset, perawatan perbaikan AC, dan pemeliharaan alat dan instalasi listrik. dan perbikan Gambar 3.3 Kegiatan Perawatan Lokomotif uap F1015, CC5001 dan perbaikan Helikopter BASARNAS 2. Kegiatan Non Fisik Museum Kegiatan Pameran dalm rangka merealisasikan program Sosialisasi Museum Transportasi Kementerian Perhubungan di TMII pada Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: a. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 43 Taman Mini Indonesia Indah yang dilaksanakan pada bulan April 2018. Museum Transportasi menjadi peserta pameran dalam kegiatan Gebyar Pesona Nusantara yang diselenggarakan oleh Manajemen TMII bekerjasama dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI Pusat). Gebyar Pesona Nusantara diikuti oleh 34 Museum di Indonesia bertempat di halaman Gedung Sasana Kriya TMII. Gambar 3.4 Kegiatan Pameran HUT TMII 2018 "Gebyar Pesona Nusantara" b. Pameran Keliling di Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun, bertujuan untuk Transportasi bagi mensosialisasikan Museum masyarakat di luar Jakarta. Tahun 2018 pameran keliling dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Pameran Museum Bersama Musleb di Sukabumi, Jawa Barat; Pameran Museum Berani Tampil Beda di Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Gambar 3.5 Pameran Pendidikan Museum Berani Tampil Beda di Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
c. Museum Transportasi juga melakukan beragam upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung dengan berpromosi melalui kerja sama dengan pihak terkait diantaranya, kerja sama dengan acara Tv Biznet Home terkait sejarah transportasi. d. Dalam rangka meningkatkan kualitas Museum Transportasi dan pengembangan wawasan tentang pengelolaan museum, untuk kemudian menyesuaikan kondisi dapat diterapkan di Museum Transportasi. Museum Transportasi melakukan kegiatan Studi Banding ke beberapa museum, yaitu Museum Angkut Batu Malang, Museum Geologi Bandung, Museum BPK Magelang. Tabel 3.1 Hasil Studi banding dengan Museum Angkut Batu Malang, Museum Geologi Bandung, Museum BPK Magelang. No Museum Foto Keterangan Nyaris bentuk tata koleksi di museum transportasi masih tersusun horizontal. 1 Museum Transportasi TMII Pemanduan museum transportasi masih menggunakan TOA megaphone. di Tidak hanya horizontal bentuk namun tata bangunan memanfaatkan dengan secara tata vertikal. koleksinya koleksi 2 Museum Angkut Batu Malang Pemanduan di museum angkut menggunakan mic dan sound portable. Dengan menggunakan alat tersebut lebih mudah dan efektif kegiatan dalam pemanduan.
3 Museum Geologi Bandung 4 Museum BPK Magelang Museum Bandung Geologi mempunyai ruang storage yang sehingga rapih tertata memudahkan untuk pemeliharaan dan penyimpanan benda koleksi yang ada di museum tersebut. Selain itu, Museum Geologi juga ruang konservasi mempunyai yang berfungsi untuk meneliti benda koleksi yang ditemukan melalui proses penelitian di lapangan. Museum BPK memiliki layar yang menampilkan sentuh sebuah profil tokoh dari setiap layar. Museum BPK berkonsep post- modern, oleh karena itu ruang display koleksi lebih banyak menggunakan teknologi digital, contohnya Tv sentuh, tablet, proyektor, sensor gerak, augmented (AR), komputer dan animasi grafis. layar reality
3. Kegiatan Siswa dan Komunitas Kegiatan siswa dan komunitas Museum dilakukan dalam Transportasi TMII kegiatan lomba prestasi anak yang di selenggarakan oleh Himpaudi Bekasi, lomba melukis yang di selenggarakan oleh POT Paint on T-shirt, Pameran miniatur Bus dan kegiatan silahturami antar anggota komunitas Indonesia Auto Bus Replica Society (IARS), Pencucian Kereta Api rutin yang dilakukan oleh Komunitas Indonesian Railway Preservation Society (IRPS), serta kegiatan kumpul bareng oleh Nissan Livina Club. 4. Pendapatan dan Biaya Rutin Museum Pendapatan Museum Transportasi diperoleh dari hasil penjualan karcis masuk, pemotretan, penggunaan fasilitas ruangan, dan penginapan yang disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Museum Transportasi tahun 2018 adalah sebesar Rp1.381.954.000. ( satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.659.677.000,- ( satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ), maka PNBP Museum Transportasi mengalami Penurunan sebesar 17%. Biaya Rutin Penyelenggaraan Museum Transportasi tahun 2018 antara lain dipergunakan untuk kebutuhan : Langganan Daya dan Jasa, cleaning service, ATK, pemeliharaan gedung, dan perjalanan dinas; sedangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan benda pamer yang berada di dalam maupun luar gedung tidak mendapat anggaran rutin APBN. ). Tabel 3.2 Jumlah Rekapitulasi Benda Koleksi Museum Transportasi TMII NO ANJUNGAN 1 DARAT LAUT 2 3 UDARA 4 KERETAAPI ASLI MINIATUR 20 5 2 27 REPLIKA 22 23 6 25 43 30 67 16 JUMLAH KOLEKSI KOLEKSI YANG BERADA DI STORAGE FOTO 120 59 108 9 JUMLAH 205 117 183 77 663 246
2. UNIT PELAYANAN KESEHATAN (UPK) KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN a. Donor Darah; bekerjasama dengan Darma Wanita Kementerian Perhubungan dan PMI lingkungan Kementerian Unit Jakarta Pusat dalam menangani donor darah di Perhubungan pada tanggal 18 September 2018 bertempat di ruang Mataram, Gd. Cipta Lantai 1 yang diikuti oleh peserta sebanyak + 300 orang pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Taruna/Taruni dari STIP Marunda, STPI Curug dan STTD Bekasi. b. Medical Check Up bekerjasama dengan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat yang dilaksanakan sejak Bulan April 2018 hingga Akhir November 2018 bertempat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, diikuti oleh para Pejabat Eselon I dan Eselon II serta Staf sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang, di antaranya terdiri dari 66 orang perempuan dan 79 orang laki-laki. c. Sosialisasi Narkoba dan Tes Urin di Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. d. Sosialisasi Penyakit Infeksi Menular Seksual dan HIV AIDS, Pencegahan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Sektor Transportasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di 3 (tiga) lokasi yaitu: 1) Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di Padang, Sumatera Barat Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 April 2018 di aula terbuka Politeknik Pelayaran, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Bahaya Narkoba dan meningkatkan kualitas kesehatan kususnya lingkungan Kementerian bagi ASN, Taruna dan pemangku kepentingan di Perhubungan dan masyarakat luas pada umumnya. Sosialisasi diikuti oleh 259 orang peserta dengan hasil 193 orang dinyatakan Negatif Narkoba, dan 1 (satu) orang dinyatakan Positif golongan Amphetamin atas indikasi medis (minum obat batuk yang mengandung dextrometrophan dan pseodeon efedrin).
Gambar 4.1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di Padang, Sumatera Barat Tanggal 25 s.d. 27 April 2018 Para Peserta Sosialisasi Melakukan Pemeriksaan Tes Urin Kepala Biro Umum dan Para Peserta Sosialisasi Para Peserta Undangan Sedang Mengikuti Acara Sosialisasi Narasumber Sedang Menyampaikan Materi Sosialisasi 2) Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di di Ternate, Maluku Utara Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 29 s.d. 31 Juli 2018 di Aula Islamic Center Ternate, Maluku Utara ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Bahaya Narkoba dan meningkatkan kualitas kesehatan kususnya bagi ASN, Taruna dan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan masyarakat luas pada umumnya. Sosialisasi diikuti oleh 185 orang peserta dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
Gambar 4.2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di di Ternate, Maluku Utara tanggal 29 s.d. 31 Juli 2018 Narasumber dan Pejabat pada usai Acara Sosialisasi IMS, Bahaya Narkoba dan PTM di Aula Islamic Center, Ternate Sesi Tanya Jawab mengenai Bahaya Narkoba Narasumber sosialisasi 3) Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di KSOP Pangkalbalam, Bangka Belitung Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2018 di Hotel Santika, Pangkalpinang, Bangka Belitung ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Bahaya Narkoba dan meningkatkan kualitas kesehatan kususnya bagi ASN, Taruna dan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan masyarakat luas pada umumnya. Sosialisasi diikuti oleh 185 orang peserta dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
Gambar 4.3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi IMS, PTM dan Bahaya Narkoba di KSOP Pangkalbalam, Bangka Belitung tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2018 Registrasi Peserta Sosialisasi Sambutan Kepala Biro Umum diwakili Oleh Kepala Bagian rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Pemeriksaan Urin Narkoba Terhadap Peserta Sosialisasi Foto Bersama Para Peserta Sosialisasi 4) Pemberian Vaksinasi Difteri kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Kegiatan Vaksinasi dilaksanakan dalam rangka pencegahan dengan adanya kejadian luar biasa di wilayah Jabodetabek. Kegiatan dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap pemberian, yaitu Tahap I (Nol) Bulan, Tahap II 1 (satu) Bulan dan Tahap III 6 (enam) Bulan sejak penyuntikan pertama serta diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak + 3000 orang.
Gambar 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Vaksinasi Difteri kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Registrasi Peserta Vaksin Bersama Narasumber dari Kementerian Kesehatan Foto Bersama Narasumber dari Kementerian Kesehatan Pemberian Vaksin Difteri Para Peserta Vaksinasi 5) Kegiatan Rutin Unit Pelayanan Kesehatan Jumlah pasien yang mengunjungi semua layanan di Unit Pelayanan Kesehatan periode Januari s.d. Desember Tahun 2018 berjumlah 8.804 orang pasien, yaitu terdiri dari 4.140 orang pasien laki-laki dan 4 orang pasien perempuan.
Tabel 4.1. Rekapitulasi Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Kesehatan JENIS PELAYANAN NO UNIT KERJA ESELON I m u m U i g i G a t a M g n u t n a J b a L o i s i F 1 2 3 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 4 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal 5 √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X X X X X X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 Direktorat Jenderal Perkeretaapian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 7 8 9 √ √ √ √ √ X X √ X X X X X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ 10 Pensiunan 11 Keluarga 12 Lain - lain √ √ √ √ √ √ X X √ X X √ √ √ √ √ √ √ Lain-lain = Honorer, Cleaning Service, Resepsionis, Supir, dan Petugas Keamanan Keterangan : Untuk pelayanan Klinik Gigi Keluarga Inti (Istri/Suami/Anak) serta Pensiunan dan Honorer dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (hanya untuk Setjen, Itjen, Hubud dan Ditjen Perkeretaapian). Seluruh akses pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk kasus darurat B K √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ d a R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bagan 4.1. Jumlah Kunjungan Pasien Per Sub Pelayanan Kesehatan Per Tahun 12 145 1055 576 519 320 6177 KLINIK UMUM KEBIDANAN FISIOTERAPI LABORATORIUM KLINIK GIGI SYARAF MEDICAL CHECK UP Jumlah kunjungan pasien Klinik Umum 6.177 pasien, Klinik Gigi 1.055 pasien; Fisioterapi 519 pasien; Laboratorium 576 pasien, Klinik KB 320 pasien, Syaraf 12 pasien dan MCU 145 pasien. Bagan 4.2. Persentase Kunjungan Pasien Per Sub Pelayanan Kesehatan Per Tahun Persentase 0.13% 1.64% 11.98% 6.54% 5.89% 3.63% 70.16% Klinik Umum Kebidanan Fisioterapi Laboratorium Klinik Gigi Syaraf MCU Keterangan: Dalam satuan persen; Jumlah kunjungan pasien 70,16% Klinik Umum; 11,98 % Klinik Gigi; 5,89 % Fisioterapi; 5,89% Lab, 3,63% Klinik KB, Syaraf 0,13% dan MCU 1,64%.
Tabel 4.2. Jumlah Kunjungan Pasien Per Subpelayanan Kesehatan Perbulan NO. PERIODE 1 2 3 Maret 4 April 5 Mei Juni 6 Juli 7 Agustus 8 Septemb 9 er 10 Oktober 11 Novembe r 12 Desembe r JUMLAH Januari Februari KLINIK UMU M 757 763 798 741 622 358 439 382 337 382 325 273 KEBIDANA N 27 40 33 27 48 27 21 22 29 15 17 14 FISIO 73 54 82 87 70 49 22 13 21 11 22 15 LAB. GIGI 80 59 62 251 37 17 8 0 178 119 171 172 159 91 49 21 9 22 25 23 21 30 7 20 SYARA F 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 MCU 0 0 0 1 10 1 20 9 34 36 33 1 6.177 320 519 576 1.055 12 145 Keterangan: Adanya penurunan jumlah pasien pada saat bulan puasa dan hari raya dan setelah musibah kebakaran di Gedung Karya; Pasien Medical Check Up pada awal pelaksanaan belum optimal dikarenakan kurang sosialisasi. JUMLA H 1.115 1.035 1.146 1.285 952 543 559 447 452 492 448 330 8.804
Grafik 4.1. Kunjungan Pasien Per Subbagian Per Bulan 1115 1035 1146 1279 946 543 559 447 452 492 448 323 8792 0 0 178 80 73 27 0 0 119 59 54 40 0 0 171 62 82 33 1 6 172 251 10 6 159 37 70 48 1 0 91 17 49 27 20 0 49 8 22 21 9 0 21 0 13 22 34 0 22 9 21 29 36 0 23 25 11 15 33 0 30 21 22 17 1 0 20 7 15 14 145 12 1055 576 519 320 14 87 27 757 763 798 741 622 385 439 382 337 382 325 273 6177 Klinik Umum Kebidanan Fisio Lab Gigi Jantung MCU JUMLAH Tabel 4.3. Jenis Penyakit yang Ditangani Klinik Umum NO 1 2 3 4 5 6 JENIS PENYAKIT Penyakit Sistem Pencernaan Penyakit Tuberkulosa Penyakit Virus Penyakit Kelamin Penyakit Gangguan Mental Penyakit Susunan Saraf JUMLAH 687 10 5 12 3 230
NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 JENIS PENYAKIT Penyakit Mata Penyakit Telinga Penyakit Darah Tinggi Penyakit Saluran Pernafasan Atas Penyakit Saluran Pernafasan Bawah Penyakit Kencing Manis (Diabetes Milletus) Penyakit Rongga Mulut Penyakit Saluran Kencing Penyakit Kebidanan dan Kandungan Penyakit Kecelakaan dan Keracunan Penyakit Kulit Penyakit Sistem Otot dan Jaringan Ikat Penyakit Lainnya Konseling/ Medical Check Up Penyakit Jantung Koroner JUMLAH 87 18 1.158 1.772 83 290 81 21 14 11 371 271 566 594 0 6.284 JUMLAH Tabel 4.4. Jenis Pelayanan Yang Ditangani di Klinik Kebidanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des Total KB 12 15 10 13 15 11 9 10 12 7 7 5 126 Kesehatan Reproduksi 7 11 9 5 16 8 5 5 8 2 5 4 85 KIA 8 14 14 9 17 8 7 7 9 6 5 5 109 Total 27 40 33 27 48 27 21 22 29 15 17 14 320
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tabel 4.5. Jenis Penyakit Yang Ditangani di Klinik Gigi Jenis Penyakit Karang Gigi Abses Kantong Gusi/ pocket Ginggivitis Radixes Gangren Pulpa Iritasio pulpa Hiperemia Pulpa/ Reversible Pulpitis Caries Profunda/ Irreversible Pulpitis Caries Medium Caries Supra JUMLAH Jumlah 85 45 8 52 17 345 165 48 90 160 133 1.148
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran serta tranpotrasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik dan sosial budaya. Sistem tranpotrasi merupakan bagian penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional karena berfungsi untuk menyediakan angkutan untuk arus pergerakan orang, barang dan jasa. Baik tingkat regional, nasional dan internasional. Diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Indonesia untuk dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan sebagaiman dinyatakan berulangkali oleh Priseden Joko Widodo, bahwa tranpotrasi yang memudahkan mobilitas orang dan/ barang dapat menurunkan biaya logistik dan produk yang sampai ke tangan konsumen. Sektor tranpotrasi diharapkan dapat menyalin konektivitas antar pulau dan Negara. Mampu mewujudkan aksebilitas ke suluruh wilayah Indonesia. Pembangunan konektivitas bukan semata membangun infrastruktur tranpotrasi tapi juga system lain yang mendukungnya seperti sistem logistik dan distribusi. Wajar kiranya jika publik mengharapkan hal yang lebih dari sektor tranpotrasi ini, seperti harapan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jasa layanan tranpotrasi serta ketersediaan layanan jasa tranpotrasi yang kualitas yang maksimal. Melihat betapa pentingnya peran yang dimiliki oleh sektor tranpotrasi, Pemerintah terus berupaya membangun proyek infrastruktur tranpotasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2045 ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai puncak kejayaan dengan menjadi Negara ekonomi terbesar keempat di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 120 ribu triliun. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum di bidang dan mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesai dengan menitikberatkan pembangun di wilayah Indonesia timur, daerah tertingal dan kawasan perbatasan dengan negera tetangga. Termasuk membangun pulau - pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah kesempatan bekerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial antar wilayah. Menjadi komitmen Kementerian perhubungan agar di tahun - tahun mendatang dapat memperbaiki dan meningkat kinerja, sebagaimana tetuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan pada periode 2015 - 2045. Sebagai program prioritas pembangunan infrastruktur terutama sektor tranpotrasi dapat mewujudkan tranpotrasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dengan mengutamakan aspek - aspek keselamatan dan keamanan pelayanan jasa tranpotrasi dengan mempertimbangkan kapasitas hasil evaluasi pembangunan sebelumnya terhadap kondisi saat ini, sasaran maupun target yang belum tercapai. LAPORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 1
Melalui laporan tahunan yang menggambarkan capaian pembangunan tranpotrasi saat ini menjadi bukti keseriusan Kementerian Perhubungan dalam membangun Indonesia. Terutama dalam sektor tranpotrasi yang dinilai sangat krusial dalam menunjang pembangunan di sektor lainnya. Semoga komitmen Kementerian perhubungan dalam mewujudkan tranpotrasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam menunjang perekonomi sehingga terciptanya pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan dengan dukungan dari setiap elemen masyarakat. Keberhasilan melaksanakan setiap program di unit organisasi lingkungan Kementerian Perhubungan tergantung pada komitmen, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan dari para ASN pemerintahan di sektor tranpotrasi dan dukungan dari para penyelenggaraan Negara lainnya serta meningkatkan pelayanan tranpotrasi untuk publik. Laporan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, berisi pelaksanaan kegiatan - kegiatan strategis dengan sumber dana APBN yang telah dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Melalui laporan tahunan ini, diharapkan agar menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi melaksanan upaya pencapaian program kerja di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sekaligus sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Penyusuna laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. LAPORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 2