Menimbang Mengingat SALINAN BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Bad"an Permusyawaratan Desa; 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor LA92l; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor LA92l; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. 3. 4. 6. Peraturan Pemerintah ...
Menetapkan: 2- 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun zAH tentang Desa (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor L23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201,4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571.71; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2416 tentang Badan Permusyawaratan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN DESA. PERMUSYAWARATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 2. Pemerintatran Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas*luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adal.ah Bupati Karo. 5. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjuturya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo' 6. Desa adalah desa dan desa ada.t atau yang disebut dengan nalna lain yang selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa ...
3- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna lain ditrantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yarlg anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narra lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 1 1. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. L2. Camat atau sebutan lainadalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan. 13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Pasal 3 Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk : a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Pasal 4 ...
4- Pasal 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewqiiban dan kewenangan BPD; c. peraturan tata tertib BPD; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan. BAB III KEANGGOTAAN BPD Bagran Kesatu Anggota BPD Pasal 5 (1) {2t (3) (4) (s) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada aya:t (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 {lima} orang dan paling banyak 9 {sembilaa} orang. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {U merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan: a. Jika jumlah penduduk sampai dengan 5OO {1ima ratus} jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang; b. Jika jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; c. Jika jumlah penduduk diatas 25OO (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 {sembilan) orang. Fasal 6 Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui : (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Pasal 7 (1) (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat {1} dilakukan untuk mernilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Unsur wakil wiiayah sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. {3) Wilayah pemilihan ...
5- (3) wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan secaia proporsionrid"rrgu"r, memperhatikan jumlah penduduk. Pasal 8 (u (2t (3) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakiian perempuarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan untuk memilih 1 {satu} orang perempuan sebagai anggota BpD. wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat ca10n anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam men3ruarakan dan memperjuangarl kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Pasal 9 (U {2\ (3) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia dengan jumlah gasal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyakberjumlah ll(Sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 {delapan} orang. Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan dengan ketentuan : a. Jika anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, panitia paling banyak 7 {tujuh} orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 {tma) orang; b. Jika anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, panitia paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 {tiga} orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 {enam} orang; c. Jika anggota BPD berjumlah 9 {sembiian) orang, panitia paling banyak 11 {sebelas} orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak B (delapan) orang; (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Pasal 1O (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. {2} Bakal ealon ...
6- (2\ (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BpD berakhir. Pasal 1 1 (U (2| (3) (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BpD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U, panitia pengisian rnenyelenggarakan pemilihan langsung caJon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BpD ditetapkan melalui proses rnusyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Caion anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati" Pasal 12 (1) (21 Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 {tr.rjuh} hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 {tujuh} hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati. Pasai 13 Persyaratan calon anggota BPD adalah : a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; c. berusia paling rendah 20 {dua puluh} tahun atau sudah/pernah d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama menikah; atau seder4jat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demnkrads; h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan i. berbadan sehat dan bebas narkoba. Bagran Kedua ...
7- Bagian Kedua Peresmian Anggota BpD Pasal 14 (U (2) (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditirimarya laporan hasil pemilihan anggota BpD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati sebagaim.rru. di*"ksud, pada ayat {1} mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumprh d*r, janji'anggota BPD. Pengucapan sumpah janji anggota BpD dipandu oleh Bupati atau camat paling lama 30 {tiga puluh} hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BpD. Pasal 15 {u (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 {enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dipilih untuk ma,sa keanggotaan paling banyak s {tiga} kali *"L*ra berturut- tu rut atau tidak secara bertu rut-turu t. Pasal 16 (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/be{anji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oteh Bupati atau Camat. {2) susunan kata sumpah/janji anggota BpD sebagai berikut: ,Demi Allah/Tuhan, ffiya bersumpah/be{'anji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan seralu taat d,alam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar Negara Reputlik Indonesia Tahun L945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Ind.onesia". Pasa] 17 (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BpD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingr oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama: a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah"; b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhlri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; (2) (3) c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha" ; dan d. Hindu, diawali dengan frasa uOm Atah Paramawisesa'. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatang€Lnan berita acara pengucapan sumpahljanji. Pasal 18 ..,
8- pasal L8 Anggota BPD yang telah meiaksanakan sumpah dan jadi sebagaimana dimaksud daram pasal 1.T ayat {3}, *rrrgik,rti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Bagran Ketiga Pemberhentian Anggota BpD pasal 19 (1) Anggota BPD berhenti karena: a" meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. berakhir masa keanggotaan; b" tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut sehmJ 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BpD; d. tidak melaksanakan kewajiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BpD; f. melanggar sumpah/janji jabatan aan kode etik BpD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan arrcaman pidana penjara 5 {lima} tahun atau lebih; h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BpD lainnya yang menjadi tugas dan kewqiibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 {satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. Pasal 2O (1) (2t (3) t4) {5} Pemberhentian anggota BpD diusulkan oleh pimpinan BpD berdasarkan hasil musyawarah BpD kepada rupau melalui Kepala Desa. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama ? (tujuh)-hari sejak diterimanya usul pemberhentian. camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BpD kepada Bupati paling lama 7 {tujuh) hari sejak diteriminya usul pemberhentian. Bupati meresmikan pemberhentian anggota BpD paling iama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Peresmian pemberhentian anggota BpD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bagran Keempat...
9- Bagian Keempat Pemberhentian Sementara Pasal 2L (1) (2) (3) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana t o.rp"i, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamaian negara. Dalam hal anggota BpD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebaga.i pimpinan BpD, diikuti aengan pemberhentian seb"gai pimpinan BpD. Dalam hal pimpinan BpD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada.ayat t?l, pimpinan BpD rainnya memimfrn rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu. Ba#an Kelima Pengisian Anggota BpD Antarwaktu Pasal 22 (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BpD" Dalam hal calon anggota BpD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak 1agi memenuhi uy*rt sebagai calon anggota BPD, digantikan oreh calon anggota BpD nornor urut berikutnYa' (2) pasal 23 (1) (21 (3) Paling lama 7 {tujuh) hari sejak anggota BpD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa **ny.*paikan usulan narna calon pengganti anggota BpD yang diberhentikan kepada Bupati rnelalui Camat. Paling lry" 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BpD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dim"t *"a pada ayat (L), camat menyampaikan usuian narna calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati. Bupati meresmikan calon pengganti anggota BpD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga pyluh) hari sejak disampaikannya usul pengganti*n ,rrggot" BPD dari Kepala Desa. {4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {21 mulai berlaku sejak pengambilan sumpahljanji dan dipandu oleh Bupati atau Camat. setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acaLra pengucapan sumpah/janji. (s) Pasal 24 (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. (2) Masajabatan...
10- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode" Pasal 25 (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 {enam} bulan. (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BpD. Bagran Keenam Larangan Anggota BPD Pasal 26 Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menya"lahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rafuat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. BAB IV KELEMBAGAAN BPD Pasal 27 (1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. pimpinan; dan b. bidang. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a terdiri atas: a. L {satu} orang ketua; b. 1 {satu) orang wakil ketua; dan c. 1 {satu} orang sekretaris. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri atas: a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (a) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang; (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. Pasal 28...
11"- Pasal 28 untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BpD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BpD. Pasal 29 (u t2| (3) (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 27 ayat (u dipilih dari dan oleh anggota BpD secara langsung dalam rapat BpD yang diadakar, *."ilu. khusus. Rapat pemilihan pimpinan BpD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud padt ayat (u untuk pertama t<xi oipi*Jir, oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2't dilaksanakan paling l?mbat 3 (tiga) hari terhitung sejak-tanggal pengucapan sumpah/jan;i. Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BpD lainnya berdasarkan klsepakatan pimpinan BPD. Pasal 30 (1) {2) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal l] ayat {U yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BpD. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati. BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Fungsi BPD Pasal 31 BPD mempunyai fungsi : a. membahas dan menyepakati Raocangan peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kineq"a Kepala Desa. Bagian Kedua Tugas BPD Pasal 32 BPD mempunyai tugas : a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BpD; f. menyelenggarakan
t2- f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan i' membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k' melakukan erraluasi laporan keterangan penyelenggaraarl Kepala Desa antarwaktu; Kepala Desa; Pemerintahan Desa; 1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. pen ggalian "ffi* L**y*rr r."t Pasal 33 (1) (2t (3) (41 BPD meiakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) dapat dilakukan langsung kepada kelemb agaar. dan masyarai<at nisa termasuk kelompok rnasyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinat. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda keda gpo. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada 1y"t {U menggunakan panduan kegiatan yang sekurang- kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD. Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat Pasal 34 (1) {2t (3) Pelaksanaan kegiatan menarnpung dilakukan di sekretariat BPD" Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah gpo" ' Format jenis buku administrasi BpD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini" aspirasi masyarakat Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Pasal 35 (1) (2j BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. {3} Perumusan aspirasi ...
_13_ (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (u dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dakm rangka mewujudkan tata keloia penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat n*"*. Paragraf 4 penyaluran Aspirasi Masyarakat Pasal 36 (1) (2j (3) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk risan sebagaimana dimaksud pada ayat (u seperti p*rry**p*i^., aspirasi masyarakat oleh BpD dalam' -r*y***"L ero'y"rrg dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) seperri penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka p"rry**p*la* *u.*ikan bagi penyelenggaraan Pemerintahan DeJa, permintaan keteranga"n kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan Desa yang berasal dari usulan BpD. Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BpD Pasal 37 (1) (2) (3) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifaistrategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud p"a" ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan ru.rr.^rrgu., Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelengg*i", Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tatJ tertin gF6, dan usulan pemberhentian anggota BpD. BPD menyelenggarakan musyawarah BpD dengan mekanisme, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BpD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {duapertiga} dari jurnlah anggota BpD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit % {satu perdua) ditambah 1 {satu} dari jumlah anggota BpD yang hadir; dan f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BpD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Paragraf 6 ...
14- Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pasal 38 (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BpD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan urrs.r masyarakat besa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hai yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukanBUMDesa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terd"iri atas: a. b. c. d. e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat tidik mapan. selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (21 (3) {41 tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; (5) (6) Paragraf 7 Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Pasal 39 (1) (21 BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pernilihan Kepala Desa antar waktu. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan BpD. Pasal 40 (1) Panitia sebagaimarla dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BpD. Pasal 4t ...
15- Pasal 41 (1) {2) (3) (41 (5) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat t1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakar calon Kepala Desa antarwaktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 {dua} orang dan paling banyak 3 (tiga} oraI1g. Dalam hal jumlah bakal caron yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 {tiga}, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/ Walikota. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 {dua} setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 14), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepata Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Paragraf 8 PenyelenggaraanMusyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Pasal 42 t1) {21 (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Penyelenggaraan rnusyawarah Desa sebagaima-na dimaksud. pada ayat {1} dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD. Pasal 43 BPD menyalnpaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat {3} kepada Bupati/Walikota paling iama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan. Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Pasal 44 {1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangarl Peraturan Desa yang diqjukan BPD dan atau Kepala Desa. (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t1] diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. (3) Rancangan"..
_16_ (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibahas terlebih dahulu d"1?* musyawarah internal BpD paling lambat 10 {sepuluh} hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. (a) Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara BpD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 3o (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BpD. (5) setiap pembahasan rancangan peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Pasal 45 (1) Da1am hal pembahasan rarlcarlgan peraturan Desa antara BpD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupad mitalui iamrt disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahlsan teiakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dapat berbentuk : a. penghentian pembahasan; atau b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf b dapat dihadiri carnat atau pejabat iain yang ditunjuk Bupati. kesepakatan rancangan peraturan Desa. Paragraf 10 Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepata Desa Pasal 46 (U BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepara Desa. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (1) (3) Rentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat berupa monitoring dan evaluasi. (1) Pasal 47 Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat {U menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Paragraf 11 ...
(U (21 (3) {4) (s) (1) t2) (3) (4) (1) (2j (3) L7- Paragraf 1 1 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pasal 48 BPD melakukan evaluasi laporan Pemerintahan Desa. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 {satu} tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi : a- capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKp Desa dan ApBDesa; b. capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, c. capaian ketaatan terhadap peraksanaan tugas sesuai d. Prestasi Kepala Desa. Peiaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat i1) merupakan bagran dari laporan kinerja BpD. keterangan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Dan pemerintah Kabupaten; peraturan perundang-undangan; dan Pasal 49 BPD melakukan evaluasi LKppD paling lambat kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi setragaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b. meminta keterangan atau informasi; c. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BpD sebagaimana dimaksud pada ayat {zl huruf b, BpD tetap melary'utkan proses penyelesaian evaluasi LKppD dengan memberikan catatan kineq'a Kepala Desa. Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi bagian dari laporan kineda BPD" 10 {sepuluh) hari Desa. Paragraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya Pasal 5O Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lemba.ga Desa lainnya, BpD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang [ehtr terbentuk. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat {21, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. {4} Tugas...
18- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasal*han aktual di desa. ^ BAB VI HAK, KE\A/AJIBAN DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Hak BPD Pasal 51 BPD berhak : a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraall Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Paragraf 1 Pengawasan Pasal 52 (u (21 BPD melakukan pengawasan melalui monitoring pelaksanaan tugas Kepala Desa. Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraarl Pemerintahan Desa. dan evaluasi pada ayat (1) pelaporan Paragraf 2 Pernyataan Pendapat Pasal 53 (1) (21 (s) (4) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan gPn. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dallm musyawarah BPD. Keputusan BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD. Paragraf 3 Braya Operasional Pasal 54 (1) {21 (3) BPD mendapatkan biaya operasional yaflg bersumber dari APBDesa. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BpD. Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa. Bagran Kedua ...
19- Bagian Kedua Hak Anggota BPD Pasal 55 (u Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan peraturan Desa; b. meng4jukan pertanyaan; c. menyarnpaikan usul danlatau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat turljangan dari Anggaran pendapatan dan Belaqja Desa. (2) (3) Hak anggota BPD sebagaimana d,imaksud pada ayat {1} huruf a sampai dengan huruf d digunakan da-1am musyawarah BpD. selain hak sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} BpD berhak: a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan b. mendapat penghargaan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagr pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Pasal 56 (1) (21 (3) {4) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat {1} huruf e. Tlrnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {U meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. TUnjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21merupakan tunjangan kedudukan. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat t2l merupakan tunjangan kinerja. Pasal 57 (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal +6 ayat t3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. (2) Tunjangan kineq'a sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4l., dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat {2} ditetapkan oleh Bupati. (s) (4) Pasal 58 Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat t3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. Pasal 59...
24- Pasal 59 (1) (2) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BpD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat {3} huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Frovinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori: a. kategori pimpinan; dan b. kategori anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BpD Pasal 60 Anggota BPD wqjib : a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, d. menghormati nilai sosial bud,aya dan adat istiadat masyarakat e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan f. mengawal aspirasi masyarakat, meqiaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan. pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; kelompok, dan/atau golongan; Desa; Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD Pasal 51 (1) (2) (3) (4) (s) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibuat dengan sistematika: a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan c. penutup. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. Laporan kineq'a BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran. Format Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 62...
21- Pasal 62 (U (2t Laporan kineqja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud datam Fasal 54 ayat {3) digunakan Bupati uatuk evaluasi kinery'a BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan kinerja BPD yartg disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksallaan tugas BPD kepada masyarakat Desa. Bagran Kelima Kewenangan BPD Pasal 63 BPD berwenang : a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kineg'a Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata keloia pemerintahan yang baik; h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengavrasan yang bersifat insidentil j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; kepada Bupati melalui Camat; k. mengelola biaya operasional BPD; 1. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraall Pemerintahan Desa. BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 64 (r) (2| (3) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyaurarah BPD; pada ayat (1) pada ayat (1) d.pengaturan...
22- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meiiputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan hidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3i huruf e meliputi: a. tata cara pembahasan rancallgan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan d. tata cara penalnpungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. {7) Pengaturan meugenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meiiputi: a. pemberial pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 65 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaall perarl BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya. Pasal 66...
23- Pasal 56 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6Smeliputi: a. memfasilitasi dukungan kebijakan; b. menyusun Peraturan Daerah; c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD. BAB IX PENDANAAN Pasal 67 Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada : a. Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah Provinsi; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 68 (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjad.i kelurahan, penggabungan 2 {dua} Desa atau lebih menjadi 1 {satu} Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pe$arlgoll sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69 Anggota BPD yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai selesai masa jabatannya. BAB XII PENUTUP Pasai 7O Pad"a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 71...
24- Pasal 71 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 27 Juni 2AW BUPATI KARO, ttd TERKELIN BRAHMANA Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 28 Juni ?ALg SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ttd KAMPERAS TERKELIN PURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA: {2 I 6a / 2Ot9} dengan aslinya HUKUM DAN HAM KAB. KARO, NA PURBA, SH 9 200502 2 001
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil d,ari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan untuk memberi pengaturan dan kepastian hukum serta mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Badan Permusyawaratan Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukr.rp jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal1O...
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11" Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 1"5 Cukupjelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 2O Cukup jelas Pasal 2 1 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29...
Pasal 29 Cukup jelas Pasal 3O Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 4O Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasa1 47 Cukup jelas Pasal 48...
Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61, Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukupjelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66...
Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 7O Cukup jelas Pasal 71 Cukup.jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA?EN KARO NOMOR 02
I. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKARO NOMORO2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYA\MARATAN DESA FORMAT BUKU ADMINIS?RASI BPD 1. Buku Agenda Surat Keluar NO TANGGAL 1 2 SURA? KELUAR NOMOR TANGGAL HAL & ISI SINGKAT 5 3 4 TUJUAN 6 KET 7 Mengetahui Ketua BPD ....,Tg1 BulanTahun Sekretaris BPD...... Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nCImor secara berturut sesuai d,engan urutan surat masuk yang diterima Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
2. Buku Agenda Surat Masuk NO TANGGAL SURAT KELUAR 1 2 NOMOR TANGGAL NAMA 3 4 INSTANSI PENGIRIM 5 HAL & ISI SINGKAT 6 Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berturut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang rnengirimkan surat Kolom 6 diisi dengan ha1 dan isi singkat surat masuk Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan 3. Buku Ekspedisi NO. URUT 1 TANGGAL PENGIRIMAN 2 TANGGAL DAN NOMOR SURAT e HAL & ISI SINGKAT SURAT 4 TUJUAN SURAT 5 Mengetahui Ketua BPD...... .....,Tg1 Bulan Tahun Sekretaris BPD..... Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan rromor secara berturut sesuai dengan surat yang dikirim Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim Kolom 5 diisi dengan instansiyang dituju Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada KET KET 6
(rtQo (,UU @ts:F:t '^(nao i-r. H. H- -p.o-oc \o(Dt' *v) JJHoa dq P x'pp5 lJ-E-q ts JPHts a' 8 D)g.oi A *po) POa.t l.D "\ 'p H. a ;J iJ (J iJ A) tsvPPEJHXioq i 'ts-trH dE $p.'+ -i5 $'H oai -.\ ; #l: ;Fbp 0) sq I. tra H' c FJ )e i.J Fl P 5 IF(: ;J FqB E0S E'lr \Jtr :H. (9:o: n "- g oqls)- I.Wal, Wp '85pd :c iJ t\) &) + (.rt o\ \ 00 \g F{a t{ F-. ,.{ ta t{ q] & F{ Ur o\ td w o a s) l 'g>r5t= azI rq u fr o i\ H tscaZC 7 fU z o Ed E i\ a C U c-c 72YU) B= -E (r)E*) >HOzz?() H 'f{ "u C w n Ca E z o Ed til >z- u r{ 2a-->Z EA6 w zFI z a r w fr z o B z c z z >EBEE'{ g>>rq ;zru> FO>U ,-:CZF Hree cz2 .l'j z o r5z f,)Ff 'U a z 4 >>_- EE X >xw>rq :E:C>id> EfiAzgco>zz 4 h; F1 *1 t Ed e p r+ P o)a+p Ft H.a Wtd H
lruiJ@P}P fim 5,+oa g,.uah rr. O. O. a:!\o JOIE(,,-I(,^)H Ho-o-a i-. ;-. ) FrlUAO.0:':'s iJ iJ. t! ?.(!(Dua Ie.55p $cnoraE @P)P p559. P- , HL P A1 id. ,J lJ(J+ H. F-EEP p:f trppHH|/\ oPtoP!ro.P fFidiDA rj.o)H0) F'E# S E' r+ 0A Fr PX0)0) (r. )J I- t+ Ft trDrooq tJ H. N5(D--\ ;.tiaHd X"\0qg) UH irL,PlJPDp0,r1 5r3 oagS dl1lo)FP'E ir lD H9*P) r3O. PpBa1pz Poi Fi ;J H.W5i+ r+F }Ji{b]) ts. 55 Lh.fH i.J (\1 )u P g 'H rI / d ts)
5. Buku Laporan Keuangan BpD NO 1 TGL 2 URAIAN 3 PENERIMA {Rp.) 4 PENGELUARAN fRp.l 5 JUMLAH Mengetahui Ketua BPD..... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD....... Cara Pengisian : 1. Diisi dengan nomor secara berurut 2. Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang 3. Diisi dengan uraian penerimaan atau pengeruaran uang 4. Diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaall 5. Diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran 6. BUKU TAMU BPD NO TGL I 2 NAMA 3 JABATAN ALAMAT KEPERLUAN 5 4 6 T"ID 7 Mengetahui Ketua 8PD..... .....,Tg1 Bulan Tahun Sekretaris BPD Cara Pengisian : 1. Diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu 2. Diisi dengan tanggal kedatangan tamu 3. Diisi dengan nalna tamu 4. Diisi dengan jabatan tamu 5. Diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu 6. Diisi dengan keperluan/tujuan tamu 7. Diisi dengan tanda tangan tamu
i--\o00\l(Flur$(rN- al :9' iD UUUUUUUUUUU il g,a.a.@a@u)aaaa g++Q.o.o.o.o-p-o.p. d fDoooooooooo ri- pFp58555555 g- SEESSSTStsSS B Fr H. Fr H. H. H. H. H. tsr H. B. H. H. Hr H. U- H. L- H. L_ ts. -. B. r. H. ts. Hr H. H. li. .J. ;:. ;J. $HHEFHEEEIH$ $ ffi s ff-'6;s5'g E i$Fi #$EgFE l6 e S$S9' *rl IE€$ Hg6e* e tr;;lj E6'sH= irj J-. J- id 5gtrf ^ ' rh.:j u- Fp p d. s) -t tr. I5 5 Hf.** tr HF(HJ*6;; ffi _*F+ F HEE q' t' n-'r' H" r'88 5 '5str o ---trc li r-t aa pr pp rF 55 lt'* rd B oo 7 HH)J.{ ;J P i.{ +W [B H" B *M;J VJA O) (D7\i+-U 5p d. Sq E R'Jpg B*ffi:-op :-j 0 o d g P. 4.FPLJA g S : $ E P) E p O, P EE p ir. H g E $[ P Hp \-/ o ap lI (D- Ii l\r z o t\) r [4 ,, -2,*>\J" EF TJ co z .u + rq c-Frl>2?a (rt =(,2 *]*: rEr,i PX= HgE r- O 01 = \ Ed ,-::t z 00 ,UF, TII v) z. AJ 11>xXUFH*r( 7d>z \o H H\/ EGqS H=B= z:ao om>u t>r>7z z z E 4 A'J!JH L4) 11 A AJ l*{ rqEH-= UIH-HE69 *4t- 4) la:l \i ! l UCA>U 3Pr> "42 Z z l*\J |1 r'Y trt..IJPZ F L'J*l j w h' Up p H oa cfe rl"p w-U U
8. Buku Data Kegiatan BPD NO I HARI /TANGGAL 2 JENIS KEGIATAN 3 PELAKSANA 4 AGENDA DAN HASIL KEGIATAN 5 KET 6 Mengetahui Ketua BPD..... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD Cara Pengisian Kolom : 1. Diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BpD yang dilaksanakan 2. Diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan 3. Diisi dengan jenis kegiatan 4. Diisi dengan personillanggota BPD yarrg melaksanakan kegiatan dimaksud 5. Diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 6. Diisi dengan keteranganlinformasi lain jika diperlukan. 9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT NO 1 HARI/ TANGGAL 2 NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAIAN ASPIRASI 3 ASPIRASI YANG DISAMPA]KAN 4 TINDAK LANJUT 5 Mengetahui Ketua BPD..... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris 8PD....... Cara Pengisian : 1. Diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi 2. Diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan 3. Diisi dengan nama individu/lembaga yang menyalnpaikan aspirasi 4. Diisi dengan aspirasi yang disampaikan 5. Diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanj uti aspkasi
10. Buku Daftar Hadir Rapat BpD NO 1 NAMA 2 JABATAN 3 TANDA TANGAN 4 KET 5 Mengetahui Ketua BPD..... .....,?gl Bulan Tahun Sekretaris BPD....... Cara Pengisian Kolom : 1. Diisi dengan nomor urut sesuai urutan 2. Diisi dengan nam.a peserta rapat 3" Diisi dengan jabatan peserta rapat 4. Diisi dengan tanda tangan 5. Diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan 1 1. BUKU NOTULEN RAPAT BPD NO 1 HARII TANGGAL 2 MATERI RAPAT 3 PESERTA 4 RINGKASAN PEMBAHASAN 5 Mengetahui Ketua BPD..... ,....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BFD....... Cara Pengisian : 1. Diisi nomor sesuai urutan 2. Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan 3. Diisi dengan materi rapat 4. Diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat 5. Diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.
12. Buku Data Peraturan/Keputusan BpD NO 1 NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD 2 TENTANG 3 URAIAN SINGKAT 4 Mengetahui Ketua BPD..... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD....... Cara Pengisian Kolom : 1. Diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan 2. Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan/Keputusan BPD 2. Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan/Keputusan BPD 3. Diisi dengan jadul/penarnaan Peraturan/Keputusan BpD 4. Diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan f Keputusan BPD 5. Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 13. Buku Data Peraturan Desa N o 1 NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA Z TENTAN G 3 URAIA N SINGK AT 4 NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN 5 Mengetahui Ketua BPD..... ...,.,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD....... Cara Pengisian Kolom : l. Diisi secara berurutal sesuai dengan nomor Pera"turan/Keputusan BPD yang ditetapkan 2. Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD 3. Diisi dengan jadul/penaillaan Peraturan/Keputusan BPD 4. Diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan BPD 5. Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan KET 5 KET 6
14. Buku Keputusan Musyawarah Desa N o I HARI/TANG GAL 2 TENTANG /HAL STRATEGIS 3 POKOK-POKOK KEPUTUSAN 5 KET 6 Mengetahui Ketua BPD..... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD....... Cara Pengisian Kolom : 1. Diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa 2. Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rnusyawarah desa 3. Diisi dengan judul/penamaanf hal strategrs yang dimusyawarahkan 4. Diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa 5. Diisi dengan catatan atau penjelasan laia jika diperlukan 15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa N o 1 HARI/TANG GAL 2 TENTANG |HAL STRATEGIS 3 POKOK.POKOK KEPUTUSAN 5 KET 6 Mengetahui Ketua BPD."... .....,T91 Bulan Tahun Sekretaris BPD.....". Cara Pengisian Kolom : 1. Diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa 2. Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan ta.hun pelaksanaan musyawarah desa 3. Diisi dengan judul/penarnaan/hal strategls yang dimusyawarahkan 4. Diisi secara singkat dengan pokclk-pokok keputusan musyawarah desa 5. Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan
II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN Alamat : LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran .... I. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2O16 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor ... Tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa 3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode ... sampai ... 4. Keputusan BPD Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan kinerja BPD Tahun Anggaran ... II. Pelaksanaan Tugas BPD 1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; 2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa; 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. Pelaksanaan tugas iain : a. Pemilihan kepala desa b. Pelaksanaan musyawarah desa; c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa; d. Pelaksanaan kerl'asama antardesa; e. ...... dll 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja 6. Pelaksanaan evaluasi laporan pemerintahan desa. kepala desa; keterangan penyelenggaraan III. Penutup Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungiawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa .....,t91 bln thn Badan Permusyawaratan Desa Ketua, BUPATI KARO, ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEI{RETARIAT DAERAI/IKAB. KARO, TERKELIN BRAHMANA \/ tt i) \ /^\uv MONICA rraakTnrSNA PURBA, SH NrP. i9730s2) 200s02 2 001 /