BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Aktifitas ekonomi menjadi faktor penting untuk mengukur sebuah kemajuan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tanpa adanya ekonomi yang kuat suatu negara tidak akan memiliki berkompetisi maupun menentukan nasibnya sendiri dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Di Indonesia lembaga keuangan baik dalam bentuk bank maupun nonbank, sudah berkembang sangat pesat dengan fungsinya menghimpun dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Lembaga ini memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk mencukupi keperluan kebutuhan konsumtif maupun produktif. Peningkatan akses masyarakat akan jasa keuangan memiliki pengaruh yang signifikan didalam usaha pengentasan kemiskinan. Xiao qiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhsn ekonomi (Nengsih, 2015). Perkembangan industri keuangan yang sangat pesat tersebut belum tentu di sertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa kemudahan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting melibatkan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan menjadi bagian yang penting untuk mendorong pertumbhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Sehingga mereka dapat menikmati pelayanan jasa lembaga 1
2 keuangan sebagai fasilitas simpan pinjam yang mendukung kehidupan sehari- hari. Dengan kegiatan pembiayaan dan juga tabungan yang disediakan oleh lembaga keuangan, dapat mempergunakannya sebagai penunjang kegiatan perekonomian agar memperbaiki taraf hidupnya. Dengan adanya lembaga keuangan, diharapkan roda perekonomian dan pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan program inklusi keuangan. Kemampuan ekonomi suatu negara bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam hal produksi dan konsumsi, akan tetapi regulasi negara seringkali kurang mampu untuk mengayomi rakyatnya secra menyeluruh. Akibat dari kurangnya kemampuan tersebut, pengelolaan berbagai sumber ikut menjadi lemah, sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. "Untuk bertahan masyarakat terpaksa harus mengandalkan bantuan berbagai pihak agar dapat hidup sejahtera, baik bantuan dari pihak internasional maupun penduduk lainnya. Dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat melakukan pinjaman atau kredit dari institusi lembaga keuangan. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak jatuh dalam kemiskinan dan kebangkrutan" (Rofii, 2008: 88.). Kemiskinan yang sudah menjadi fenomena sosial di beberapa negara, termasuk Indonesia yang sudah bertahun-tahun belum menemukan solusi untuk mengentaskan fenomena sosial ini. Persoalan kemiskinan masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, karena jumlahnya masih cukup besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan mereka. Hal ini senada dengan cita-cita negara Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan juga dasar dari negara kita yaitu pancasila, yang terdapat dalam sila ke-2; Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3 Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan Agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada. Secara makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Langkah awal mengatasi kemiskinan ini tentu saja dengan melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ditandai dengan terciptnya sistem keuangan yang stabil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, lembaga keuangan mempunyai peran penting melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan juga tercapainya stabiltas sistem keuangan. Inklusi keuangan (financial inclusion) merupakan suatu program keuangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerataan pendapatan yang tujuannya pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan. (Bank Indonesia, 2014: 6). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa keuangan merupakan isu penting pada agenda kebijakan beberapa negara berkembang yang memiliki sistem pebankan dan keuangan yang belum maju dan seringkali hanya mau melayani nasabah yang berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar, karena penyebaran jasa keuangan yang tidak merata akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sejumlah usaha kecil dan keluarga miskin. Inklusi keuangan juga merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa dari lembaga keuangan, baik
bank maupun nonbank dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. (Suyono, 2011: 44). Selain itu inklusi keuangan bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor lembaga keuangan dengan membuka akses pelayanan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro. Pada dasarnya program inklusi keuangan ini sangat baik, karena memang pada saat ini Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang memiliki akses untuk menikmati pelayanan jasa dari lembaga keuangan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi masyarakat masih kurang merata, dengan kata lain masyarakat masih banyak yang miskin. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya masih kurang, dengan adanya program inklusi keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dengan pelayanan jasa lembaga keuangan tersebut akan memfasilitasi dan mendukung permodalan kegiatan usaha mereka dalam implementasinya, lembaga keuangan tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro bagi individu, maupun untuk kalangan UMKN. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Didin S Damahuri mengatakan bahwa perbankan harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing usaha tersebut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 4
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mampu bertahan di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997, dan bahkan sampai sekarang. Musnandar (2012) mengatakan bahwa pada tahun 2011 UMKM menyumbang 56% dari total PDB di Indonesia. UMKM juga mampu mengurangi pengangguran karena banyak menyerap tenaga kerja. Perkembangan UMKM masih terhambat sejumlah persoalan, yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal lemah pada segi permodalan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal berupa masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Namun, pemanfaatan model ini masih sangat sedikit dikalangan masyarakat Indonesia. Hasil survei neraca rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 yang menyebutkan bahwa 62% rumah tangga baik konsumsi maupun produksi tidak memiliki tabungan sama sekali. Menurut World Bank, kondisi tersebut juga dialami di daerah pedesaan dan bahkan lebih parah lagi. Pemanfaatan lembaga keuangan oleh masyarakat masih sangat minim, terutama untuk mengembangkan usahanya (UMKM). Diseluruh negara dan disemua tingkat pendapatan, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan oleh sistem keuangan formal. Inklusi keuangan melibatkan perluasan akses masyarakat ke sistem keuangan dengan biaya terjangkau. Menurut Shangker (2013), pentingnya inklusi keuangan berasal dari berbagai faktor, yaitu: (a) Ketidakmampuan untuk mengakses jasa keuangan dapat menyebabkan pengecualian entitas finansial dalam memperoleh permodalan, (b) Kurangnya akses menuju tabungan yang aman dan formal dapat mengurangi dorongan mereka untuk menyimpan. Ketika menabung, manfaat keamanan dan tingkat suku bunga mungkin tidak sejauh yang dalam sistem formal. Pada saat dibutuhkan, tabungan yang tidak memadai akan mengarahkan rumah tangga 5
6 pada kebergantungan sumber-sumber dana eksternal. Seringkali sumber tersebut menerapkan tingkat yang tinggi. Suku bunga tinggi akan meningkatkan kenaikan risiko pinjaman sulit untuk melunasi hutang, (c) kurangnya produk kredit berarti ketidakmampuan untuk melakukan investasi dan usaha meningkatkan mata pencaharian mereka. Akibatnya, pengusaha kecil akan kekurangan suatu bentuk lingkungan yang memungkinkan keuangan untuk tumbuh, (d) Kurangnya produk remitasi menyebabkan transfer uang sulit dan berisiko tinggi, dan (e) Kurangnya produk asuransi berarti kurangnya peluang untuk manajemen risiko dan meratakan kesejahteraan. Indonesia dan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 telah sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi masyarakat miskin dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun kenyataannya, hingga saat ini belum banyak UMK yang mampu mengakses keuangan. Hal ini tentu menjadi kendala bagi UMK untuk berkembang. Selain itu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencakup 99% dari pelaku usaha di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan inklusi keuangan adalah bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang ada dikalangan bawah (the bottom of the pyramid) untuk memanfaatkan produk jasa keuangan formal. Sistem inklusi keuangan tidak hanya menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, namun juga memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan. UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta
menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu industri UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah industri kerupuk. Secara kuantitatif belum ada data yang menggambarkan jumlah konsumsi kerupuk. Meskipun demikian dapat diperkirakan bahwa jumlah konsumsi kerupuk relatif tinggi. Karena kerupuk merupakan ciri khas pelengkap makanan yang ada di Indonesia dan digemari oleh masyarakat luas. Dari segi permintaan, dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kualitas hidup maka permintaan terhadap produk akan semakin bertambah. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk wilayah perkotaan lebih banyak mengkonsumsi kerupuk dibanding penduduk wilayah pedesaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi kerupuk wilayah perkotaan lebih besar dibanding pengeluaran konsumsi kerupuk penduduk wilayah pedesaan. Hal ini dibuktikan makin banyaknya bermunculan usaha home industri di berbagai daerah baik kategori usaha kecil, menengah maupun besar yang mengakibatkan persaingan usaha makin ketat antar home industri. Industri kerupuk di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember merupakan salah satu industri berbasis rumah tangga yang memiliki potensi cukup bagus untuk dikembangkan karena kerupuk merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang sangat baik. Akan tetapi industri krupuk di Karangmluwo ini mengalami fluktuasi produktifitasnya dari tahun ke tahun, kendati demikian indutri krupuk di Karangmluwo ini sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Berikut adalah tabel data lima tahun terahir tentang produktifitas UMKM di Karangmluwo. Tabel 1.1 Data UMKM di Karangmluwo Mangli Jember NO T AHUN INDUSTRI KRUPUK INDUSTRI MI LIDI 1 2014 6 - 7 Ton 20 - 30 Kg 2 2015 5 - 6 Ton 30 - 45 Kg 3 2016 4 - 5 Ton 45 - 55 Kg 7
4 2017 3 - 4 Ton 50 - 60 Kg 5 2018 5 - 6 Ton 60 - 75 Kg Sumber : Data diambil dari hasil wawancara dan dokumen dari Kantor Kelurahan Mangli. Fluktuasi produktifitas industri krupuk di Karangmluwo tersebut di karenakan oleh beberapa sebab antara lain: semakin naiknya harga bahan setiap tahun, cuaca yang tidak menentu, munculnya jenis usaha lain, ataupun permodalan yang kurang memadai. Kendala naiknya harga bahan, cuaca, dan adanya usaha lain tentunya sangat bisa di atasi dengan modal yang memadai, maka pertanyaanya "bagaimana permodalan industri krupuk Karangmluwo?". Kita ketahui bahwa lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank mempunyai program yang difokuskan pada masyarakat UMKM yang kurang aksesnya terhadap lembaga keuangan, dengan jenis program inklusi keuangan. Lalu yang menjadi pertanyaanya lagi "kenapa masyarakat industri krupuk Karangmluwo masih terkendala dengan permodalannya?, maka dari situlah penelitian ini menjadi menarik dan layak untuk diteliti dari aspek permodalan tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul "Peran Lembaga Keuangan dalam Inklusi Keuangan Pada Beberapa UMKM Industri Kerupuk Masyarakat Karangmluwo Kaliwates Jember" 1.2. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikemukakan yaitu: 1. Bagaimana peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan pada UMKM industri krupuk Karangmluwo? 2. Bagaimana argumentasi masyarakat industri krupuk Karangmluwo yang enggan untuk kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan ? 8
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pihak Lembaga Keuangan untuk Meningkatkan kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM industri krupuk Karangmluwo? 1.3.Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan pada UMKM industri krupuk Karangmluwo Kaliwates Jember 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan argumentasi masyarakat industri krupuk Karangmluwo Kaliwates Jember yang enggan untuk kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan untuk Meningkatkan kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM industri krupuk Karangmluwo Kaliwates Jember. 1.4.Penelitian Terdahulu 1. Penelitian yang dilakukan Ismawati, tahun 2016 dengan judul "Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan" dengan jenis kuantitatif ini mengungkapkan berbagai hal analisis deskriptif demografi responden penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden adalah laki-laki 60% dan sisanya adalah perempuan, 43% pemilik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi responden didominasi usia lebih dari 40-55 tahun. Selain itu, pendidikan responden setengahnya di miliki oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 57%. Meskipun mayoritas adalah SMA/SMK, kinerja bisnis mereka sangat baik, hal ini karena mereka cenderung belajar dari pengalaman mereka. Banyak yang dari mereka memiliki 1-4 orang pegawai, hal ini ditunjukkan oleh persentase kuesioner. Sebesar 80% responden dalam penelitian ini 9
10 memanfaatkan sumber pembiayaan pada awal mendirikan usaha menggunakan bank dengan persentase 57%, tapi masih banyak pengusaha mikro dan kecil dalam mendirikan usaha menggunakan modalsendiri. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama penelitian tentang inklusi keuangan dan obyeknya juga sama-sama di Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perbedaan dalam penelitian ini metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, (Ismawati: 2016). 2. Penelitian Harianto Wijaya. M, Tahun 2016, dengan judul "Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)" 1). Mekanisme KJKS Satmakura Halal cabang Curup dalam mewujudkan inklusi keuangan di Curup kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu belum berjalan dengan baik. Kenapa penulis mengatakan bahwa KJKS Satmakura Halal cabang Curup belum menjalankan mekanisme inklusi keuangan dengan baik, hal ini bisa kita lihat pada mekanisme yang dijalankan oleh KJKS Satmakura Halal cabang Curup yang mengatakan bahwa mereka dalam menjalankan kegiatannya secara transparan, akuntabel, professional dan bertanggung jawab, seperti yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat KJKS Satmakura Halal, sedangkan yang terjadi di lapangan kenyataannya adalah mereka tidak bisa menjalankannya. Anggota atau calon angggota tidak mendapatkan akses dan layanan dari KJKS secara tepat waktu, baik sebagai anggota yang menabung dan juga anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Layanan keuangan tidak tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang
11 sudah menjadi visi dan misi inklusi keuagan yang di anjurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulan kemiskinan guna tercapainya stabilitas sitem keuangan di Indonesia melalui program inklusi keuangan. 2). Fungsi inklusi keuangan yang dilakukan oleh KJKS Satmakura Halal cabang Curup dalam pemberdayaan masyarakat di Curup kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, belum berjalan dengan baik. Karena dalam melakukan kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan KJKS Satmakura Halal cabang Curup tidak menjalankan kegiatannya seperti yang telah dianjurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam strategi nasional inklusi keuangan di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sedangkan peneliti peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan. (Wijaya : 2016). 3. Penelitian Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia tahun 2013, dengan judul "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia". (Pendekatan Keuangan Syariah) menjelaskan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia: 1. Infrastruktur, 2. Sumber Daya Manusia (SDM), 3. Perundang-undangan, 4. Kurangnya literasi keuangan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama penelitian tentang inklusi
12 keuangan, perbedaannya penelitian Irma menggunakan peran perkembangan teknologi (fintech) sedangkan perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan. (Irma Muzdalifa dkk : 2008). 4. Penelitian Setyani Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita tahun 2013 dengan judul "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan" menjelaskan sebagai penghasil batik terbesar di Jawa Tengah, desa Jarum masih kalah terkenal seperti batik dari daerah lain seperti Pekalongan dan Solo. Model yang didapatkan untuk menjadikan UMKM batik Klaten sebagai UMKM yang berkualitas yaitu melalui masuknya lembaga keuangan. Di jabarkan lebih lanjut, kebutuhan pengusaha UMKM dibagi menjadi dua yakni permodalan dan pemasaran. Hal ini membuktikan bahwa yang dibutuhkan tidak hanya bersifat material dan nonmaterial. Menurut wawancara yang dilakukan, pengusaha membutuhkan hal yang bersifat material berupa kredit lunak. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan pendapatan yang akan mereka terima nantinya. Selain itu, mereka juga membutuhkan bantuan pendampingan agar tidak lepas arah dalam menggunakan kredit yang diterima. Berdasarkan strategi SWOT bahwa diperlukan adanya kerjasama dengan mitra yang bersedia memberikan bantuan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu pemerintah desa Jarum dituntut lebih aktif dalam menjalin networking dengan mitra baik lembaga pemerintahan maupun swasta. Hasil yang diperoleh yaitu model inklusi keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta advertisement. Dengan model
13 tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan. Perbedaannya penelitian Irmawati menggunakan model inklusi keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan peran lembaga keuangan. (Setyani Irmawati, 2013). 5. Penelitian Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat, tahun 2018, dengan judul "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. Tujuan untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hambatan yang dihadapi dan bagaimana peran LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap pelaku UMKM di Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BNI Syariah Tasikmalaya, BRIS Tasikmalaya, BMT Wira Mandiri, dan pengusaha mikro. Hasil selanjutnya menunjukan bahwa sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa produk, program, pembiayaan yang ditujukan buat para pelaku UMKM yang ada di Tasikmalaya. Hambatan yang dihadapi, SDM dan kantor layanan terbatas, terkendala agunan sebagai second way out dikarenakan pembiayaan harus tetap aman, pelayanan internal belum optimal, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instan, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang LKS yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan
14 mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan dan UMKM. Perbedaan penelitian Lina Marlina menggunakan lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini menggunakan lembaga keuangan. 6. Penelitian yang dilakukan Novia Nengsih Tahun 2015 dengan judul "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia". Tujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah (unbankable people). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. Persamaan dalam penelitian ini sama membahas tentang inklusi keuangan. Perbedaan dalam penelitian, penelitian yang dilakukan
15 Nengsih metode penelitian yang digunakan analisis data kuantitatif, data yang digunakan data sekunder, sedangkan dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif , data yang digunakan data primer. 7. Penelitian yang dilakukan Eva Yuni Kurnia tahun 2019 dengan judul "Implementasi Program Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya ".Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yakni : bagaimana peran inklusi keuangan terhadap para pengusaha kecil anggota KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dan bagaimana dampak inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan para pengusaha kecil anggota KSPPS Amanah Ummah Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara baik di kantor maupun diluar kantor, menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan staf dan 30 anggota KSPPS BMT Amanah Ummah, serta dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, adanya kemudahan dalam mengakses ke KSPPS BMT Amanah Ummah, lokasi mudah dijangkau, kualitas produk yang digunakan masih umum dan pengetahuan mengenai produk keuangan masih kurang. Pelayanan ramah dengan menggunakan system pick up sehingga memudahkan anggota yang memiliki kesibukan. Program pelatihan forum bisnis masih belum maksimal. KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan pengajuan pembiayaan, lokasi yang dapat dijangkau, akses juga dapat melalui via aplikasi amanah ummah mobile, pelayanan yang ramah dengan layanan pick up. Adapun dampak peran inklusi keuangan terhadap kesejahteraan pengusaha
16 kecil yakni: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang terlihat perubahannya. Sejalan dengan kesimpulan diatas, saran yang dapat menjadi masukan bagi tim KSPPS BMT Amanah Ummah diperlukan edukasi mengenai pengetahuan produk, juga perlu diadakan pelatihan dalam membina atau mendampingi usaha kecil. Persamaan dalam penelitian sama meneliti tentang inklusi keuangan. Perbedaan dalam penelitian, penelitian Eva Yuni Kurnia menggunakan KSPPS BMT Amanah sebagai obyek penelitian, metode penelitian menggunakan purposive sampling. Sedangkan dalam penelitian ini UMKM sebagai obyek penelitian, metode penelitian menggunakan purposive. 8. Penelitian yang dilakukan Abdul Hasan tahun 2016 dengan judul "Finacial Inclusion of The Poor: From Microcredit to Islamic Micro financial Services". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginisiasi sebuah wacana secara langsung menuju agenda yang berfokus pada keuangan mikro syariah, untuk pendaftaran ekonomi masyarakat yang mayoritas miskin (poor) dan berpeluang menjadi lebih miskin dalam hal inklusi keuangan. Isu lembaga keuangan mikro konvensional India adalah gagalnya menarik masyarakat termiskin di antara masyarakat muslim di India, hal tersebutlah yang menjadi fokus atau tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang sistem keuangan mikro syariah yang akan menciptakan sebuah level atau model kelembagaan dengan memperhatikan inklusi keuangan dari masyarakat miskin. Temuan, penelitian ini membahas beberapa peluang (kesempatan) yang mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat miskin (Muslim) melalui beberapa pendekatan yang inovatif. Untuk mengilustrasikan temuan tersebut, dalam penelitian ini akan menekankan pada
17 perancangan dan menghasilkan produk keuangan mikro syariah yang sesuai untuk masyarakat miskin yang berbasis prinsip solidaritas Islam. Hal ini memberikan sejumlah argumen bahwa model pelayanan ini akan membantu masyarakat miskin dalam mengaktifkan tabungan mereka kedalam jumlah yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, asset bangunan (asset-assetnya) serta kebutuhan yang berhubungan dengan usaha kecil dan konsumsi. Temuan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah inklusi keuangan masyarakat miskin melalui pelayanan keuangan mikro Islam di India. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan. Perbedaan dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hasan obyek menggunakan masyarakat miskin, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Usaha Kecil Menengah (UKM). 9. Penelitian yang dilakukan oleh Disha Bhanot, Varadraj Bapat and Sasadhar Bera tahun 2012, dengan judul :"Studying financial inclusion in north - east India".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas faktor- faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan di daerah yang secara geografis terpencil. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan langkah-langkah sugestif bagi bank memanfaatkan ketersediaan fasilitas belum tereksplorasi. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dari 411 rumah tangga dari negara bagian Assam dan Meghalaya di utara - timur India. Faktor-faktor yang secara signifikan memiliki kontribusi terhadap inklusi yang diidentifikasi dengan menggunakan model analisis regresi logistik. Temuannya yaitu Tingkat inklusi
18 keuangan di India utara - timur masih sangat rendah. Pendapatan dan keuangan serta informasi dari berbagai jalur dan kesadaran kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh yang dapat menyebabkan inklusi. Pendekatan untuk memasukkan bank pemerintah dinilai bias meningkatkan kemungkinan adanya inklusi. Faktor-faktor seperti faktor topografi daerah yakni daerah dataran dan penerimaan manfaat dari pemerintah secara individual tidak mampu disebut sebagai memfasilitasi inklusi. Namun, penerima tunjangan dari pemerintah di daerah dataran tersebut menunjukkan tingkat inklusi daerah tersebut meningkat. Penelitian ini dibatasi hanya untuk India utara-timur, sehingga membatasi kemampuan generalisasi penelitian terhadap hasil yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini bisa dikatakan unik karena dalam menggarap relasi atau hubungan bersyarat yang terjadi antara beberapa variabel yang terikat dalam skenario kehidupan sehari-hari. Hasil dari paper ini sangat bermanfaat dan bernilai untuk perbankan dan para pembuat kebijakan. Persamaan dalam penelitian ini sama meneliti tentang inklusi keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan Disha Bhanot metode penelitian yang dilakukan kuantitatif dan obyek penelitian masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan obyek yang digunakan Usaha Kecil Menengah (UKM). 10. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sanjaya Nursechafia tahun 2016. Judul penelitian ini "Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi Di Indonesia". tingkat inklusi Penelitian ini mengukur dan menganalisis keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia. Dengan menggunakan data provinsi, penelitian ini menghitung Index of
19 Financial Inclusion (IFI) berdasarkan aksebilitas, availibilitas, dan penggunaan jasa sektor keuangan. Disisi lain, perhitungan Index of Inclusive Growth (IIG) juga di kembangkan melalui metode fungsi kesempatan sosial (social opportunity function) dengan meningkatkan tingkat kesempatan rata-rata dan indeks pemerataan kesempatan (equityindex of opportunities). Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih ini menggunakan fungsi kesempatan sosial (social opportunity function) untuk mengukur pertumbuhan inklusif. Dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan. Temuan ini dapat menarik perhatian pemangku kebijakan untuk mendorong sektor keuangan untuk memperluas cakupan layanan jasanya tidak hanya pada target pasar yang ada saat ini. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama penelitian tentang jauh lagi, penelitian inklusi keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian I Made Sanjaya penelitian ini menghitung Index of Financial Inclusion (IFI) berdasarkan aksebilitas. Availibilitas, dan penggunaan jasa sektor keuangan. Disisi lain, perhitungan Index of Inclusionive Growth (IIG) juga dikembangkan melalui metode fungsi kesempatan social (social opportunity function) dengan meningkatkan tingkat kesempatan rata-rata dan indeks pemerataan kesematan, Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian menggunakan purposive.
20 Tabel 1.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu No Nama Judul Persamaan Perbedaan 1. Peneliti/ Tahun Ismawati 2016 2. Harianto Wijaya. M, Tahun 2016 3. Irma Muzdalif a, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan "Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Koperasi Keuangan Syariah Satmakura halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu) Peran dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM Indonesia pada Jasa Fintech pada di Persamaan dalam penelitian sama-sama ini penelitian inklusi tentang dan keuangan juga obyeknya sama-sama di Usaha Mikro Kecil dan (UMK). Persamaan dalam penelitian sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan. ini Persamaan dalam penelitian ini sama-sama penelitian tentang keuangan. inklusi Perbedaan dalam penelitian metode ini penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan penelitan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian menggunakan pemberdayaan masyarakat sedangkan peneliti peran lembaga keuangan dalam keuangan ini ini inklusi Perbedaannya penelitian menggunakan peran perkembangan teknologi (fintech) sedangkan yang Irma
4. 5. 6. tahun 2013, Setyani Irmawati , Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita tahun 2013 Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat, tahun 2018 Novia Nengsih Tahun 2015 Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan" menjelaskan sebagai penghasil batik terbesar di Jawa desa Tengah, Jarum masih kalah terkenal seperti batik dari lain daerah seperti Pekalongan dan Solo. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplement asikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya Peran Perbankan dalam Syariah Mengimplement asikan Keuangan Inklusif Indonesia". di Persamaan dalam penelitian sama-sama ini meneliti tentang inklusi keuangan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan UMKM. dan Persamaan dalam penelitian ini sama membahas tentang keuangan. inklusi dilakukan dalam ini penelitian peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan. Perbedaannya penelitian Irmawati menggunakan model keuangan sedangkan penelitian menggunakan peran keuangan inklusi ini lembaga Perbedaan penelitian Lina Marlina menggunakan lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian menggunakan lembaga keuangan konvensional Perbedaan dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Nengsih metode penelitian yang digunakan analisis ini data 21
7. 8. Eva Yuni Kurnia tahun 2019 Abdul Hasan tahun 2016 Implementasi Program Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya Finacial Inclusion The From Microcredit to Islamic Micro financial Services". of Poor: Persamaan dalam penelitian sama meneliti inklusi tentang keuangan. Persamaan dalam penelitian sama-sama meneliti tentang inklusi keuangan. ini kuantitatif, data yang digunakan data sekunder, sedangkan dalam penelitian metode ini penelitian menggunakan kualitatif deskriptif , data yang digunakan data primer Perbedaan dalam penelitian, penelitian Eva Yuni Kurnia menggunakan KSPPS BMT Amanah sebagai obyek penelitian, metode penelitian menggunakan purposive sampling. Sedangkan dalam penelitian UMKM ini obyek sebagai penelitian, metode penelitian menggunakan purposive. Perbedaan dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hasan obyek menggunakan masyarakat 22
9. 10. Disha Bhanot, Varadraj Bapat and Sasadha r Bera tahun 2012 I Made Sanjaya Nursech afia tahun 2016. Studying financial inclusion in north - east India Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi Di Indonesia Persamaan dalam penelitian ini sama meneliti tentang inklusi keuangan. Persamaan dalam penelitian sama-sama ini penelitian tentang keuangan inklusi 23 miskin, sedangkan dalam penelitian menggunakan Usaha Kecil Menengah (UKM). ini Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan Disha Bhanot metode penelitian yang dilakukan kuantitatif dan obyek penelitian masyarakat, sedangkan dalam penelitian metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan yang obyek digunakan Usaha Menengah (UKM). Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian I Made Sanjaya penelitian ini menghitung Index Financial Inclusion (IFI) berdasarkan ini Kecil of
Sumber : Data Diolah dari Penelitian Terdahulu 24 aksebilitas. Availibilitas, dan penggunaan jasa keuangan. Disisi perhitungan Index Inclusionive Growth juga dikembangkan melalui metode fungsi kesempatan social opportunity function) dengan meningkatkan tingkat kesempatan rata-rata indeks pemerataan kesematan, sedangkan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian menggunakan purposive. sektor lain, of (IIG) (social dan ini
25 2.1. Metode Analisis Data 2.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, atau paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008:9). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahuidan menganalisis secara mendalam tentang Peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan pada UMKM di Jember. Adapun pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar konsep, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (Moleong, 2001:3). Gabungan antara pendekatan rasionalitas dan fenomenologis memungkinkan penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan pada UMKM. Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2005 :6)
2.1.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Dusun Karangmluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Alasan peneliti mengambil tempat penelitian : 1) UMKM industry kerupuk di Karangmluwo, merupakan home industry yang dilakukan lebih dari 25 tahun yang sampai saat ini tetap bertahan dengan semakin banyaknya pesaing. 2) Home industry kerupuk merupakan icon Mangli yang menjadi andalan karena kualitas terjamin. 1.5.3. Jenis dan Sumber Data Sumber data meurut Lofland dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy. J. Moleong, 2001:157) Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari: 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan. Purposive adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal dalam hal sebelumnya Morrisan, 2017 : 94). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian atau informan yaitu: ini penulis memperoleh langsung dari nara sumber yaitu 1) Pemilik beberapa UMKM di Karangmluwo (Ibu Watik, Pak Tris, Bu Win, Bu Sofia, Bu Salim 2) Pihak Kasun/RW (Pak Gito) 3) Pihak lembaga keuangan (Pak Setyo Adi (BRI), Pak Hendra (BNI)) 26
4) Bapak Lurah (Bapak Khoirul Anam) 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait misalnya artikel, buku, dan foto. 1.5.4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada objek, baik pengamatan tersembunyi (covered) maupun pengamatan terbuka (over). Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas Peran Lembaga keuangan terhadap inklusi keuangan dan strategi UMKM untuk akses ke lembaga keuangan yang tersedia. Didalam metode observasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tehadap objek yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang: a. Letak geografis dan kondisi fisik Kelurahan Mangli. b. Situasi dan kondisi riil lokasi Kelurahan Mangli. c. Ruang lingkup kegiatan usaha Kelurahan Mangli khususnya Karangmluwo. 2. Wawancara Wawancara berperan penting untuk meningkatkan kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pemilik UMKM yang menjadi informan, dengan kriteria lama usaha. Satu informan untuk usaha kurang dari tiga tahun, satu informan dari lama usaha sama dengan lima tahun dan satu informan dari lama usaha duapuluh tahun. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 27
28 yang relevan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan informan yang sering digunakan adalah purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang mempunyai kebijakan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010 :300) Informan untuk data ini adalah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan , yaitu: a. Mengenai peran lembaga keuangan dalam inklusi keuangan pada UMKM industry krupuk Karangmluwo b. Mengenai argumentasi masyarakat industry krupuk Karangmluwo yang enggan untuk kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan c. Mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan untuk Meningkatkan kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM industri krupuk Karangmluwo 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang akan berlalu. Dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, dan karya-karya monumental seseorang (Afrizal, 2014:21). Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (Kasiram, 2008:119). Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencairan dan penemuan bukti-bukti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh: a. Profil Kelurahan Mangli b. Sejarah Kelurahan Mangli. c. Struktur organisasi Kelurahan Mangli. d. Visi dan misi Kelurahan Mangli..
29 e. Data-data di Kelurahan Mangli terkait dalam penelitian ini. 1.5.5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Lebih lanjut Miles dan Hubberman (Miles and Huberman, 1992 :18- 20), mengemukakan bahwa analisa dengan menggunakan analisis model interaktif dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu: 1. Reduksi Data Merupakan proses penilaian, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Teknik analisis ini diperlukan peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkanya dan membuang yang tidak diperlukan. 2. Penyajian Data Adapun informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang di rancang untuk menyusun agar dapat di mengerti. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti. 3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan untuk kebijakan-kebijakan mengenai peran Lembaga keuangan dalam inklusi keuangan.
30 Alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu karena model tersebut akan memudahkan peneliti. Data-data yang telah diperoleh dilapangan akan diseleksi terlebih dahulu, setelah itu disajikan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisa-analisa sebelum dilakukan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. 1.5.6. Uji keabsahan data Pengecekan keabsahan data dalam menggunakan teknik triangulasi dengan membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Sugiyono, 2016:274). Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi yang peneliti gunakan. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data (Sarwono, 2006 :1290 Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sarwono, 2006: 336) Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan terkontrol. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang peduli dengan persoalan reliabilitas data dan validitas data, namun di dalam penelitian kualitatif yang dibutuhkan hanya validitas data. Artinya, dalam penelitian kualitatif bukan generalisasi numerik dan populasi yang diutamakan melainkan kualitas tipologi data (Afrizal, 2015 :167). Validitas tipologi atau temuan adalah ketepatan yang dibuat untuk menggambarkan suatu realitas.
31 Validitas merupakan suatu alat pengukur, suatu alat ukur dikatakan Valid jika alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat itu artinya, validitas data adalah merupakan data yang telah terkumpul dan dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti (Afrizal, 2015: 167). Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai sumber (Sugiyono, 2010 : 369). 1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut: Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kajian dan kerangka teori, metode dan teknik analisa data. Bab II berisi tentang kajian teoritik yang terdiri dari kajian teori dan kontekstualisasi teori dalam riset. Bab IV berisi tentang hasil yang terdiri dari hasil penelitian dan temuan penelitian BAB V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penutup. Sistematika ini diharapkan mampu mempermudah pembaca untuk memahami dalam penelitian ini. .
BAB II KAJIAN TEORI 2.1. Keuangan Inklusif 2.1.1. Pengertian Keuangan Inklusif Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju. Walau mereka tergolong in the bottom of the pyramid serta tidak mempunyai tabungan (saving) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (holding) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat dituangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina (Bahctiar Hassan Miraza, :2014) Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (in the bottom of the pyramid) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and high income) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuanmereka (Bahctiar Hassan Miraza, :2014) 32
Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Halim Alamsyah : 2016). Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat. Financial inclusion adalah program yang dimaksudkan untuk membuat masyarakat khususnya kelas menengah-bawah mengerti dan menggunakan jasa layanan institusi keuangan utamanya perbankan (Kumar, 2013:6) sedangkan Financial exclusion adalah kondisi dimana masyarakat belum memiliki akses ke perbankan atau belum berhubungan dengan bank, sehingga mereka tidak punya rekening di bank (Sinclair,2013:658) Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial Inclusion sebagai "The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.'' financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi ( Meilisa Salim et.al, : 2014). Definisi lain terkait financial inclusion meurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiati (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong 33
34 pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatanterhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada. Secara Makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Diseluruh Negara dan disemua tingkat pendapatan, masih adakelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan oleh sistem keuangan formal. Inklusi keuangan melibatkan perluasan akses masyarakat ke sistem keuangan dengan biaya terjangkau. Menurut Shankar (2013), pentingnya inklusi keuangan berasaldari berbagai faktor, yaitu; (a) Ketidakmampuan untuk mengakses jasa keuangan dapat menyebabkan pengecualian entitas finansial dalam memperolehpermodalan,(b) Kurangnya akses menuju tabungan yang aman dan formal dapat mengurangi dorongan mereka untuk menyimpan. Ketika menabung, manfaat keamanan dan tingkat suku bunga mungkin tidak sejauh yang tersedia dalam sistem formal. Pada saat dibutuhkan, tabungan yang tidak memadai akan mengarahkan rumahtangga pada kebergantungan pada sumber-sumber dana eksternal. Seringkali sumber tersebut menerapkan tingkat bunga yang tinggi. Suku bunga tinggi akan meningkatkan kenaikan risiko peminjam sulit untuk melunasi hutang, (c) Kurangnya produk kredit berarti ketidakmampuan untuk melakukan investasi dan usaha meningkatkan mata pencaharian mereka. Akibatnya,p engusaha kecil akan kekurangan suatu bentuk lingkungan yang memungkinkan keuangan untuk tumbuh, (d) Kurangnya produk remitansi menyebabkan transfer uang sulit dan berisiko tinggi, dan (e) Kurangnya produk asuransi berarti kurangnya peluang untuk manajemen risiko dan meratakan kesejahteraan. Keuangan inklusif merupakan konsep yang multi disiplin dan terdiri atas beberapa komponen, yang semuanya relevan dengan agenda
35 pembangunan di sebuah negara. Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) komponen, sebagai berikut (Irfan Syauqi, 2016 :230) a. Access Komponen ini terutama menekankan pada kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Untuk memahami tingkatan akses atas jasa keuangan dibutuhkan analisa dan pengetahuan mengenai potensi hambatan-hambatan yang terjadi ketika membuka dan menggunakan rekening bank untuk segala urusan, serta biaya dan lokasi pelayanan bank. b. Quality Sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk- produk jasa keuangan yang tersedia bagi mereka. Kualitas akan menjadi alat ukur hubungan antara penyedia jasa keuangan dan konsumen, serta pilihan-pilihan produk keuangan yang tersedia dan tingkat pemahaman konsumen atas implikasi dari produk keuangan pilihannya. c. Usage Tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan perbankan, komponen usage lebih memfokuskan pada aspek performance and depth dari layanan dan produk sektor keuangan di sebuah negara. Dengan kata lain, komponen usage menjelaskan secara detail mengenai frekuensi dan durasi penggunaan layanan dari sebuah produk jasa keuangan. Selain itu, komponen usage juga mengukur kombinasi produk-produk keuangan yang digunakan oleh rumah tangga atau individu
d. Welfare Salah satu komponen tersulit adalah mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Triana Fitriastuti, et . al, : 2015). Sejak tahun 2000-an, inklusi keuangan telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk mebangun negaranya. Di India, inklusi keuangan menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan dan kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, : 2013). Di Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagian besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjamam, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, :2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin pendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, : 2014). 36
37 Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin inklusi keuangan yaitu akses, kelompk masyarakat, dan sistem keuangan (Demirgüç- Kunt et al., 2008; Sarma dan Pais, Klapper, 2012). Berdasarkan ketiga elemen tersebut, penelitian ini mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan akses masyarakat miskin sebagai kelompok yang termarjinalkan terhadap berbagai jasa sistem keuangan. Untuk dapat memberikan gambaran lebih baik mengenai pengukuran inklusi keuangan, peneliti ini mencoba untuk mengkuantifikasi dan berfokus pada masyarakat miskin sebagai target utama inklusi keuangan dan lebih dari sekedar perkembangan keuangan. Seruan untuk mendorong pertumbuhan inklusif di Asia telah muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (Klassen: 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan yang terus berlangsung dalam sebuah negara dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tecabut (ABD : 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai kebijakan utama untuk terus didorong dan khususnya untuk juga memasukkan kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan menjadi miskin. Namun demikian. Tidak terdapat indikator yang begitu jelas mengenai kemajuan dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beberapa organisasi internasional mendefinisikan pertumbuhan inklusif dengan berbagai indikator masing-masing. Misalnya Bank Dunia (2008) mendefinisikan sangat menekankan pada kebijakan industri padat tenaga kerja dibandingkan pada distribusi pendapatan.
38 Membangun iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan produktifitas diasumsikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pendapatan bagi tenaga kerja sebagai aset yang penting bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, Organization for Economic C0-operation and Development (OECO) mendorong pertumbuhan pro-poor yang dapat memberikan dampak non- pendapatan (kesehatan, pendidikan, dsb) demi kesejahteraan masyarakat miskin. Sama halnya dengan United Nation Development Program (UNDP) yang menekankan pertumbuhan inklusif lebih dari sekedar pendapatan dengan menggunakan indikator lain tentang kesejahteraan yang mengikat (human development - pembangunan manusia). Definisi ini disajikan oleh Asian Development Bank (ADB) melalui strategi 2020-nya yang mengidentifikasi pertumbuhan inklusif ke dalam dua fokus strategi yaitu sustainable income growth (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang terbuka bagi semua pihak untuk menerapkannya, ADB (2011) mendorong tiga pilar kebijakan yang didukung oleh tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, serta perlindungan bagi masyarakat (Klassen, : 2010). Sebagian besar dari kita pada umumnya pernah bersentuhan dengan kelembagaan keuangan bank maupun non bank. Dunia keuangan mengenal sebutan microfinance, yang merupakan akses bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan. Mengapa diperlukan institusi keuangan tersendiri bagi orang miskin? Acapkali orang miskin sering diasosiasikan dengan tidak mampuuntuk membayar utang. Bicara tentang aplikasi pengajuan pembiayaan hal pertama yang akan diminta bank adalah kolateral. Pada umumnya orang miskin tidak memiliki kolateral. Jika tidak memiliki uang kas maka hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah jumlah kas yang dimiliki, setelah itu reputasi dalam menyelesaikan kredit yang pernah diajukan. Hal terakhir adalah penilaian terhadap karakter. Hal ini tentu saja bersifat subjektif. Jika sebelumnya orang
39 miskin tidak pernah berinteraksi dengan bankir maka mengacu pada poin-poin yang telah disebutkan bisa dipastikan orang miskin terisolasi dari fasilitas- fasilitas keuangan. Orang miskin bisa saja tidak memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk mengajukan pembiayaan di bank, namun bukan berarti orang miskin tidak mau membayar utang mereka jika diberi kesempatan. Sehingga kini hampir seluruh bank komersil memiliki divisi yang fokus terhadap pembiayaan mikro. Namun demikian pada prakteknya institusi keuangan mikropun belum mampu untuk menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil. BI sendiri telah menargetkan inklusi keuangan tahun 2017 mencpai 75%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan "OJK Proksi" Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Programnya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan literasi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap industi keuangan. diakses 06 Oktober 2019). Indikator utama inklusi keuangan, menurut World Bank, terdiri dari kepemilikan rekening (formal account), menabung di lembaga keuangan formal (formal saving), dan meminjam dari lembaga keuangan formal (formal credit).Teori konsumsi Keynes menyebutkan bahwa tabungan merupakan kemewahan sehingga Keynes meyakini orang kaya menabung dengan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka dibandingkan orang miskin (Mankiw, 2003). Irving Fisher kemudian mengembangkan model pilihan antar waktu atau Intertemporal Choices Model. Fisher menganalisa tentang seberapa rasional para konsumen dalam membuat pilihan antar waktu (melakukan pilihan dalam periode waktu yang berbeda. Apabila semakin banyak yang dia konsumsi saat ini, maka akan semakin sedikit yang bisa dia konsumsi di masa yang akan datang.
2.1.2. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut: 1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. 2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. 4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. 5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank. 6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Jika program inklusi keuangan berjalan baik, maka inklusi keuangan akan mampu memberikan efek positif. Efek positif inklusi keuangan diantaranya adalah setiap lapisan masyarakat hingga lapisan masyarakat terbawah akan mampu untuk: a. Memiliki tabungan yang tercatat di lembaga keuangan formal b. Mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal c. Berinteraksi dengan dan memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan formal d. Berbagi dan berkontribusi dari dan untuk masyarakat e. Meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill 40
41 Selain itu, jika lembaga keuangan mikro tidak teregulasi dengan baik dan rapi, maka inklusi keuangan ini akan berdampak juga pada pelemahan regulasi ekonomi secara keseluruhan karena lembaga ini merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional. Sebagaimana demografi Indonesia yang digerakkan oleh ekonomi mikro, maka penguatan regulasi terhadap lembaga keuangan mikro perlu dilakukan. Sehingga, ada tiga sisi yang perlu dilakukan terkait inklusi keuangan. 1. Sisi nasabah. Nasabah perlu diedukasi dengan baik untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan. Selain kemudahan akses, soft skill dalam mengelola keuangan juga perlu dikembangkan agar tidak terjebak dalam jeratan utang. 2. Sisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat berperan dalam membuka akses kepada masyarakat sekaligus edukasi fasilitas keuangan seperti automatic teller machine (ATM), debit card, deposit machine, mobile account, internet banking, mobile banking. 3. Sisi regulator. Pembuat regulasi perlu menerbitkan regulasi yang mendukung program inklusi keuangan terutama terkait dengan pembiayaan mikro yang berisiko. 2. 1.3. Strategi Inklusi Keuangan. Strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam inklusi keungan tidak hanya Terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Regulator, Kementerian dan Lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi inklusi keuangan diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. 50 persen orang dewasa diseluruh dunia memiliki rekening dilembaga keuangan formal, meskipun berbeda pendapatan dan karakteristik individu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik memiliki tujuan menawarkan tabungan, kredit, pembayaran dan manajemen risiko produk kepada orang-
orang dengan berbagai macam kebutuhan. (Demirguc dan Klapper, 2013). Dalam penelitian Sinclair (2013) Terdapat 6 aspek yang dikaji terkait adanya inklusi keuangan yaitu jasa perbankan, kredit, asuransi, tabungan, konsultasi keuangan serta pemahaman pada fasilitas jasa keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan dalam meminjam uang adalah karena minimum jumlah pinjaman yang masih tinggi padahal kebutuhan dana yang dipinjam kecil dan dalam jangka waktu pendek. Sebagai contoh lain adalah penelitian Madhavi (2011) di India dan Fungacova dan Weill (2014) di Cina. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja atau miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal) (Bank Indonesia, 2014:10). Inklusi keuangan meningkat secara global, dipercepat oleh telepon seluler dan internet, tetapi keuntungannya tidak merata di seluruh negara. Laporan Bank Dunia yang baru tentang penggunaan jasa keuangan juga menemukan bahwa laki-laki tetap lebih mungkin daripada wanita untuk memiliki akun. Secara global, 69 persen orang dewasa - 3,8 miliar orang kini memiliki akun di bank, langkah penting untuk keluar dari kemiskinan. Menurut Data Global Findex, dari tahun 2014 hingga 2017, 515 juta orang dewasa memperoleh akun, dan 1,2 miliar telah melakukannya sejak 2011. Sementara di beberapa negara, kepemilikan akun melonjak, kemajuan telah lebih lambat di tempat lain, sering ditahan oleh perbedaan besar antara pria dan wanita di negara berkembang tetap tidak berubah sejak 2011, pada 9 poin persentase. Global Findex, kumpulan data luas tentang bagaimana orang di 144 negara menggunakan jasa keuangan. Global Findex menunjukkan kemajuan besar untuk akses keuangan dan juga peluang besar bagi pembuat 42
kebijakan dan sektor swasta untuk meningkatkan penggunaan dan untuk memperluas inklusi di kalangan wanita, petani, dan orang miskin (Worid bank : Financial Inclusion, 2018) 2.2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 2.2.1. Pengertian UMKM UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan) (Akifa P. Nayla, 2014 :12) Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah (Undang- Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2013 :3) : 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas. 4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 43
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi . 5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (entrepreneuship). Secara sederhana, wirausahawan (entrepreneuship) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu meliat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. 2.2.2. Ciri-Ciri UMKM 1. Suatu jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bias berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usahanya bias berpindah sewakti-waktu. 3. Dalam usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih masih disatukan. 4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat pendidikan SDMnya masih rendah. 6. Rata-rata pelku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank. 7. Dan pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP Sesuai dengan undang- undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) pengertian UMKM dibagi menjadi tiga macam: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 44
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang dilakukan oleh peseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut Tabel 2.1. Kriteria UMKM Uraian Kriteria Asset Omzet Usaha Mikro Max 50 jt Max 300 jt Usaha Kecil >50jt- 500jt >300jt-2,5M Usaha Menengah >500jt-10M >2,5M-50M Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) 2.2.3. Jenis-Jenis UMKM 1. Usaha Kuliner Biasanya salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Dengan berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini 45
46 terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. 2. Usaha Fashion Di samping makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Pada setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkat pendapatan pelaku bisnis fashion. 3. Usaha Agribisnis Banyak orang berpendapat usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Namun anda bias memanfaatkan pekarangan rumah yang di sulap menjadi lahan agrobisinis yang menguntungkan. 2.2.4. Kelebihan UMKM 1. Pemilik usaha bebas dalam bertindak dan mengambil keputusan. 2. Pemilik biasanya memiliki peran atau turun tangan secara langsung dalam menjalankan usaha. 3. Usaha yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2.2.5. Kekurangan UMKM 1. Susah untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang dimiliki terbatas. 2. Sulit untuk mendapat karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak begitu besar. 3. Relatif lemah dalam spesialisasi. Biasanya pemilik usaha UMKM tidak berjualan barang tertentu secara tetap. Mereka bisa saja menjual barang lain sewaktu-waktu. 2.2.6. Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah) Dengan berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya:
47 1. Livelihood Activties, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. 2. Micro Enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. 3. Small Dynamic Enterprise, yaituUKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4. Fast Moving Enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB). 06 Oktober 2019). Saat ini sektor UMKM 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% Produk domestik Bruto. Namun sayang seakli, perbankan nasional lebih cenderung memperkecil bagian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu usaha korporat dan perusahaan-perusahaan besar semakin banyak mendapatkan porsi kredit yang tercermin dari komposisi penyaluran kredit perbankan. Sudah saatnya pemerintah mendukung elemen-elemen masyarakat yang ingin bermitra dengan pemerintah untuk turut memberdayakan UMKM danmemperbanyak lagi edukasi-edukasi terkait literasi keuangan agar masyarakat miskin terutama pelaku usaha mikro maupun mandiri di tengah- tengah gempuran pasar bebas. diakses 06 oktober 2019) Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan keuangan inklusif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas.
48 UMKM dan koperasi adalah pilar atau soko guru perekonomian suatu negara. Penyumbang terbesar terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang tak kurang dari 625 ditahun 2017. Dmikian juga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap daerah. Analisis dan kajian ekonomi menunjukkan demikian adanya. Sementara, keuangan inklusif merupakan suatu sistem layanan keuangan yang didesain khusus bagi pemenuhan hak kalangan masyarakat yang tidak layak (unbankable) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan semakin produktif. Disinilah letak kerumitannya. Kondisi UMKM di Indonesia, terutama di luarJ awa, Bali, dan Sumatera cukup memprihatinkan. Pengatahuan, ketrampilan, dan sikap (jiwa kewirausahaan) dalam menegelola usaha sangat minim. Apalagi perkara akses terhadap institusi keuangan formal, semisal bank, maupun institusi keuangan lainnya yang sah. Praktis terbentur banyak kendala. Kendala itu setidaknya bersumber dari dua pihak. Pertama, sisi lembaga keuangan. Kekakuan penerapan prinsip prudentialitas cukup menyulitkan pemenuhan hak acces to credit. Plus, keterbatasan jaringan pelayanan, lemahnya SDM untuk account officer misalnya, dan faktor biaya yang tidak murah. Kedua, sisi pelaku usaha, terutama di level usaha mikro dan kecil, terkendala lemahnya aset yang legal sebagai jaminan (collateral). Belum lagi soal pencatatan keuangan usaha yang rata-rata mereka tidak miliki karena minimnya pengetahuan, dan sederet masalah lainnya. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang strategi nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah menggerakkan tingkat keuangan inklusif ke level 75% pada 2019. Cukup ambisius, tapi memang inilah yang seharusnya dikerjakan pemerintah. Mendorong berbagai pihak bersinergi dalam mewujudkan misi mulia SNKI, yakni menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
49 Modal kerja sama kolaboratif dalam kerangka saling pengertian antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tentunya perbankan sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian target rasio keuangan inklusif di Indonesia. Tampaknya, pemerintah, BI, OJK, dan perbankan saja tidaklah cukup. Contoh, dalam soal penyaluran kredit untuk pangsa pasar UMKM di Indonesia. Data OJK memperlihatkan bahwa kebutuhan kredit UMKM itu mencapai Rp. 1,7 triliun setahun. Sedangkan pemenuhan atas kebutuhan tersebut hanya sekitar 700 hngga Rp. 800 triliun setahun. Artinya, terdapat celah Rp. 900-an triliun lebih yang seharusnya masih dapat di penuhi sehingga inklusif keuangan bisa naik signifikan pada 2019.
50 BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Gambaran Obyek Penelitian 4.1.1. Keadaan Umum Kaliwates adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di sini terdapat Kolam Renang Kebonagung yang sangat ternama. Kecamatan Kaliwates terbentuk pada tanggal 19 April 1976 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang Penghapusan Kecamatan Jember. Kecamatan Kaliwates berada di pusat Ibu Kota Kabupaten Jember yang berada pada posisi masuk kota Jember dari arah barat Lumajang dan Surabaya, dengan luas wilayah 2.580,324 Ha yang terdiri dari daerah datar (97%), berbukit (2%) dan bergumuk (1%). Penduduk Kecamatan Kaliwates sebanyak 110.009 jiwa terdiri dari laki-laki 52.018 jiwa dan perempuan 57.991 jiwa yang tersebar pada tujuh kelurahan. Kecamatan Kaliwates terdiri dari 1. Kelurahan Mangli 2. Kelurahan Kebonagung 3. Kelurahan Kaliwates 4. Kelurahan Kepatihan 5. Kelurahan Tegal Besar 6. Kelurahan Sempusari 7. Kelurahan Jember Kidul 4.1.2. Letak dan Kondisi Geografi Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km2, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) kurang lebih
8.338,5 Km2. Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut : Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember, dataran rendah dengan titik terluarnya Pulau Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).Bagian timur merupakan bagian dari rang-kaian Dataran Tinggi Ijen. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 1.000 dusun/lingkungan, 4.313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km2 atau 0,76%. Kelurahan Mangli merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Kaliwates yang terletak di sebelah barat kota Jember . Kurang lebih 20 km dari Pusat Pemerintahan KabupatenJember. Kelurahan Mangli mempunyai ketinggian 35 meter dari permukaan air laut dan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.761.166 km2. Kelurahan Mangli terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Lingkungan Wonosari, Lingkungan Krajan, Lingkungan Tanjung dan Lingkungan Karang Mluwo yang mana terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) 17 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam, 2 Oktober 2019) : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukorambi dan Sempusari Kecamatan Sukorambi dan Kaliwates b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ajung Kecamatan Ajung c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates 51
d. Sebalah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi. Jarak Kelurahan Mangli dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut: a) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 2 km b) Jarak dari pusat pemerintahan Kota berkisar 7 km c) Jarak dari Ibu Kota Propinsi berkisar 240 km d) Jarak dari Ibu Kota Negara berkisar 1600 km 4.1.3. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Budaya dan Agama Kondisi kependudukan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2010, jumlah penduduk Kelurahan Mangli sebesar 16.192 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki -laki 8.132 jiwa dan penduduk perempuan 8.060 jiwa. Komposisi penduduk jiwa di Kelurahan Mangli lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan, maka sex ratio penduduk di Kelurahan Mangli 50,22% penduduk laki-laki dan 49,78% penduduk perempuan atau dengan kata lain sekitar rata-rata 40 % Perempuan diantara 100% laki-laki. Di Kelurahan Mangli yang bertepatan di Lingkungan Karang Mluwo RT 07 RW 02 sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh krupuk yang kebanyakan pekerjanya di dominasi oleh ibu rumah tangga, ada juga bapak kepala rumah tangga yang bekerja sebagai buruh kerupuk namun sedikit jumlahnya dibanding tenaga kerja wanita seperti ibu rumah tangga, dalam penghasilan sehari-hari menjadi buruh kerupuk memperoleh pendapatan sebesar 20.000/ hari, dan sebagian besar mata pencaharian bagi bapak kepala rumah tangga yakni sebagai buruh bangunan yang mendapat penghasilan sebesar Rp. 65.000/ hari jika membawa bekal makanan sendiri, sedangkan Rp.50.000/ hari jika tidak membawa bekal makanan sendiri. Selain menjadi buruh kerupuk dan buruh bangunan ada sektor lain yang menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 52
seperti membuka usaha rumah makan, tokoh sembako, fotokopi dan sewa rumah. Dalam aspek pendidikan di Kelurahan Mangli sudah bisa dikatakan baik karena menurut para orang tua atau masyarakat Kelurahan Mangli pendidikan sangatlah penting untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sehingga walaupun ada salah satu warga yang terbilang sangat kurang dalam perekonomiannya tetap akan mengusahakan anaknya untuk bersekolah dan menamatkan paling tidak tingkat SMA, selain itu hal tersebut jika diprosentasikan secara keseluruhan dapat terlihat dari jumlah masyarakat yang berhasil menamatkan pendidikan setaraf SD sekitar 200 jiwa, SMP 1.957 jiwa, SMA 4.517 jiwa, Diploma 1.201 jiwa, Diploma II 484 jiwa, Strata I 1.744 jiwa, Strata II 204 jiwa, dan strata III 19 jiwa (Wawancara Bapak Gito, 2 Oktober 2019). Mayoritas mereka menamatkan program sarjana di Universitas Jember (UNEJ) dan sekitarnya. Disamping itu di Kelurahan Mangli juga menyediakan fasilitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, diantaranya ada TK sebanyak 6 unit, 4 unit setingkat SD/MI, SMP 0 unit SMA 0 unit, 7 unit Pondok pesantren dan 1 unit Perguruan Tinggi. Kondisi keagamaan, masyarakat di Kelurahan Mangli mayoritas Beragama islam, berdasarkan hasil pendapatan sensus penduduk tahun 2018 diketahui masyarakat Kelurahan Mangli yang beragama islam sebanyak 15.503 jiwa dan yang beragama Kristen sebanyak 379 jiwa, Katholik sebanyak 242 jiwa, Hindu sebanyak 41 jiwa, budha sebanyak 25 jiwa, dan konghuchu sebanyak 2 jiwa. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan banyak masjid dan mushola di Kelurahan Mangli, yang mana ada 15 mushola dan 7 masjid. Disamping itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin 53 unit, 4 unit setingkat SD/MI, SMP 0 unit SMA 0 unit, 7 unit Pondok pesantren dan 1 unit Perguruan Tinggi. Disamping itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu : a. Yasinan dan tahlil 53
Yaitu kegiatan rutin membaca yasin yang dilaksanakan setiap minggu malam senin ba'da maghrib di mushola yang mana selain membaca yasin didalamnya juga berisi tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu warga Kelurahan Mangli, selain itu berisi semacam tabungan uang kas yang mana uang kas akan digunakan untuk membantu salah satu anggota pengajiannya di Kelurahan mangli ketika salah satu anggota pengajiannya mendapat musibah yang berupa kematian. b. Qasidah Yaitu merupakan kegiatan keagamaan baru, yang dilaksanakan oleh ibu -ibu warga KelurahanMangli didirikan oleh yayasan nurul fikri, dilaksanakan pada hari sabtu malam minggu. Kegiatan ini bertujuan untuk silaturahim, dan membekali ibu -ibu untuk ikut serta dalam melestarikan music islami. Selain kegiatan keagamaan masyarakat Kelurahan Mangli juga mempunyai kegiatan -kegiatan yang sebagian besar di khususkan kepada ibu -ibu rumah tangga seperti : a) DAMA (KelurahanWisma) yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu sekali yang diikuti oleh ibu -ibu rumah tangga yang berkenan dan lingkup antar RT terdekat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahim antar RT dan dapat memberikan pembekalan -pembekalan seperti keterampilan yang berguna untuk para ibu -ibu rumah tangga b) PKK Yaitu kegiatan yang dilakasanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali yang diikuti oleh ibu -ibu rumah tangga antar lingkup per RW yang didalamnya juga terdapat arisan -arisan selain itu Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahim dan dapat memberikan pengetahuan -pengetahuan agar dapat beradaptasi terhadap tekhnologi yang semakin canggih hususnya. 54
Adapun kegiatan -kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang telah berjalan di Kelurahan Mangli selain yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut (Wawancara Bapak Khoirul Anam, 3 Oktober 2019): a. Karang Taruna Yaitu kegiatan yang diikuti oleh para pemuda - pemuda di Kelurahan Mangli yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 minggu 1 kali bertujuan untuk mempererat silaturahim antar remaja dan membekeli para remaja dengan kegiatan - kegiatan bermanfaat b. Organisasi Massa (ORMAS) Yaitu kegiatan yang diikuti oleh masyarakat Kelurahan Mangli yang bertujuan untuk sambung silaturahim dan sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi, dan musyawarah demi kebaikan bersama 4.1.4. Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Mangli Susunan Organisasi Kelurahan Mangli adalah sebagai berikut: Kecamatan Kaliwates dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung kepada Camat. Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kabupaten , sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugaspemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan (Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Oganisasional Kecamatan di Kabupaten Jember. Bagan Organisasi Kelurahan Mangli Tahun 2019 sebagai berikut : 55
56 Bagan 4.1. Organisasi Kelurahan Mangli Kabupaten Jember LURAH SEKRETRARIAT Seksi Pemerintahan Seksi pembangunan Prasarana dan Fasilitas umum Seksi Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Seksi Ketentraman dan Ketertiban LINGKUNGAN Sumber : Dokumentasi Kelurahan Mangli 2019 4.2. Diskusi Data/Temuan Penelitian 4.2.1. Peran Lembaga Keuangan dalam Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo Financial Inclusion ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang prorakyat. Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas
menengah ke bawah. Dari Kajian empiris kami melakukan wawancara dengan beberapa pemilik UMKM industri kerupuk dan juga pihak lembaga keuangan (Perbankan). Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam mengembangkan keuangan inklusif antara lain : 1. Akses Kredit Akses kredit ini untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan harga. Akses dalam keterjangkauan lokasi Lembaga Keuangan berdekatan dengan pasar dan pemukiman warga terutama memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan. Pada segi akses lembaga keuangan memberikan kemudahan simpanan dan pembiayaan. Hasil wawancara dengan pemilik industri kerupuk Ibu Wati (3 Oktober 2019): "Selama saya buka usaha kerupuk yang sudah lebih 25 tahun, pegawai saya ada 8 mbak. Setiap harinya yang terjual kalo ramai 1 Kwintal kalo sepi 75 kg. Selama ini saya belum pernah ditawari dari bank untuk pinjem/kredit dengan jaminan sertifikat usaha kerupuk. Selama ini saya pernah pinjem uang di bank mbak, tapi tidak menggunakan jaminan sertifikat dari usaha kerupuk, tapi jaminannya SK karena bapaknya mantan guru. Sakjane (sebenarnya) kulo (saya) pengen make sertifikat usaha, jere uwong-uwong (kata orang-orang) bungane lebih murah. Kudune teko bank iku nekani sing duwe (harusnya dari bank mau mendatangi yang punya) usaha kerupuk, supaya diwenehi kemudahan dalam pinjaman. Persyaratannya menjadi anggota baru mudah, Persyaratan pengajuan pembiayaan juga mudah". Menurut wawancara di atas selama ini belum ada pihak lembaga keuangan yang inten melakukan sosialisasi tentang pinjaman dengan bunga rendah untuk pemilik usaha. Diharapkan pihak perbankan untuk melalukan pendekatan kepada pemilik usaha kerupuk, agar di beri pinjaman/kredit yang mudah. Persyaratan menjadi anggota baru mudah dan persyaratan pembiayaan juga mudah. 57
Hasil wawancara dengan Bapak Tris Pemilik Usaha Kerupuk (4 Oktober 2019) : "Saya sudah menjalankan usaha kerupuk ini sudah lebih dari 15 tahun. Pegawai saya sekitar 30 orang. Setiap hari kurang lebih hamper 5 ton yang terjual kalo rame, sedangkan kalo sepi 3 ton. Tapi dulu awalnya juga sedikit mbak. Kalo masalah modal dulu awal-awalnya saya tidak berani pinjem ke bank, alasannya selain takut tidak bisa bayar, juga usaha kerupuk waktu tahun 1990-an, gak iso di andalno mbak. Kalo dulu awalnya saya buka usaha, ketika usaha masih kecil tidak ada dari bank yang menawarkan pinjaman/kredit ke saya. Tapi sekarang alhamdulilah usaha kerupuk saya tambah meningkat, buanyak sekali yang menawarkan ada dari BRI, BNI, Mandiri. Pengajuan untuk pembiayaan tidak menyulitkan, hanya butuh waktu 1 minggu proses pencairannya, namun, cicilan terlalu tinggi". Dari wawancara dengan Bapak Tris mengatakan bahwa pihak lembaga keuangan ketika menawarkan produk pembiayaan atau pinjaman hanya pada usaha yang sudah besar. Untuk usaha yang baru merintis kurang adanya pendekatan, karena justru usaha yang masih merintis itulah yang sangat membutuhkan akses pembiayaan. Harusnya sesuai dengan tujuan utama program inklusi keuangan adalah untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, pihak lembaga keuangan secara adil memberikan pinjaman bagi pemilik usaha baik yang masih baru atau yang sudah lama. Begitu juga akses pengajuan pembiayaan tidak menyulitkan hanya sekitar 1 minggu proses pencairan. Hasil wawancara dengan Ibu Sofia pemilik industri krupuk (3 Oktober 2019) : "Saya sudah memiliki usaha lebih dari 25 tahun mbak dan mempunyai 20 karyawan. Jenis krupuk yang dikelola adalah krupuk THR dan krupuk abal- abil. Kalo lagi rame hamper 3 ton tapi kalo sepi hanya 1 ton. iya pernah ada nawar-nawarin pinjaman dari bank, Cuma saya jarang pinjam untuk usaha, kalupun pinjam hanya saya gunakan untuk keperluan nak-anak sekolah, kanggo gawe kos-kosan, modal yang saya gunakan untuk kerupuk diambilkan dari keuntungan yang di dapat, iku di putar lagi. Persyaratan pengajuan pembiayaan mudah terbukti sudah melakukan beberapa kali pinjaman, saat ini tercatat melakukan pinjaman". 58
Dari hasil wawancara dengan Ibu Sofia pihak lembaga keuangan sudah ada akses untuk memberikan informasi pinjaman, tapi ketika pinjam/kredit ke bank tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi digunakan untuk keperluan lain. Pengajuan pembiayaan mudah sehingga informan beberapa kali melakukan pinjaman. Hasil Wawancara dengan Bapak Adi selaku pihak lembaga keuangan (BRI) (14 Oktober 2019) mengatakan : "Kalo dari kami (bank) secara rutin melakukan sosialisasi pada masyarakat, terutama pada pemilik usaha untuk membantu pembiayaan modal, pembinaan usaha, memberi pendampingan dan pelatihan. Bahkan saya monitoring 1 bulan 2 kali bu. Untuk persyaratan menjadi nasabah sekarang mudah, juga persyaratan tentang pembiayaan juga mudah. Apalagi sekarang sudah ada akses mobile banking yang memudahkan pembayaran dimana saja". Hal yang serupa juga dinyatakan Bapak Hendra dari pegawai BNI (15 Oktober 2019) yang mengatakan : " Saya hamper satu bulan 3 kali untuk melakukan kunjungan langsung ke nasabah (pembinaan on side). Data laporan nasabah nanti dilaporkan ke atasan kami bu. Kunjungan itu dimulai dari sosialisasi, menawarkan produk yang ada di perbankan mulai dari layanan jasa pembiayaan, transfer, kliring (transaksi antar nasabah bank melalui BI) dll. Pihak bank sekarang mempermudah persyaratan menjadi nasabah, untuk melakukan pembiayaan juga mudah. Dan sekarang sudah di lengkapi dengan akses mobile banking". Hasil wawancara dari pihak lembaga keuangan dalam inklusi keuangan, sebenarnya sudah melakukan sesuai prosedur, melalukan kunjungan ke nasabah untuk melalukan sosialisasi tentang produk-produk perbankan antara lain : pembiayaan modal kerja, pembinaan usaha, pendampingan dan pelatihan, Transfer dari nasabah ke nasabah, kliring (transaksi antar nasabah bank melalui BI). Pihak perbankan mempermudah persyaratan menjadi nasabah baru. Persyaratan Pembiayaan juga mudah. Untuk mempercepat akses sekarang menggunakan mobile banking. 59
2. Penggunaan Layanan Penggunaan layanan yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan). Lembaga keuangan memiliki layanan teller dan pick up (layanan jemput). Untuk layanan bagian teller, pegawai teller menerapkan senyum, sapa, dan salam. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua anggota yang melakukan transaksi. Pada bagian customer service menjadi garda depan ketika terjadi kesalahan maupun keluhan anggota. Customer service memiliki product knowledge untuk disampaikan kepada anggota, menerima keluhan, dan mampu membaca klien. Hasil wawancara dengan Ibu Salim mengatakan pemilik industri krupuk (18 Oktober 2019) : "Saya sudah punya usaha krupuk di karangmluwo kurang lebih 20 tahun sekarang pegawai ada 10 orang, jenis krupuknyapun sama dengan yang lain yaitu jenis krupuk THR dan krupuk abal-abil. iya sering ada yang nawarin pinjaman itu dari BRI ya BNI saya juga pinjam untuk tambah saya modal usaha. Tapi tidak semua yang saya Pinjam digunakan untuk usaha kerupuk saja, tapi juga digunakan yang lain mbak. Kalo saya pinjem paling lama 2 atau 3 tahun, gak berani lama-lama soale beban mbak, kalo punya utang itu. Pelayanan jemput sangat membantu, karena pelanggan selalu datang kerumah, Pelayanan juga ramah". Hasil wawancara yang menyatakan pernyataan yang serupa juga dinyatakan Ibu Win (19 Oktober 2019) mengatakan : "Ini yang punya usaha krupuk ini dulu bapak saya, bapak sudah meninggal yang melanjutkan saya, usaha ini kalo mulai dari bapak sudah lebih 40 tahun. Di Karangmluwo ini yang paling lama milik kami mbak. Tapi naik turun, dulu sekitar tahun 1990 an belum ada pesaing karyawan kami sampai 40 orang, penjualan perhari bisa sampai 10 ton. Tapi sekarang ketika sudah banyak pesaing, dan bapak sudah meninggal penjualan hanya 1 sampai 3 ton. Mulai dulu saya untuk menambah modal sudah pinjem ke bank mbak. Tapi penggunaan danannya tidak semua yang saya pinjem untuk modal usaha, khan keperluan yang juga banyak. Dan saya kalo pinjem ke bank tidak lebih dari 3 tahun. Sebenarnya pelayanan yang dilakukan ramah, baik dan transparan". 60
Dari beberapa wawancara yang dilakukan di atas penggunaan dana yang di dapat dari pinjaman/pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha, tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha tapi juga digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Sedangkan jangka waktu peminjaman tidak menginginkan waktu yang lama sekitar 2 sampai 3 tahun. Pelayanan yang dilakukan oleh para karyawan ramah, baik, dan transparan. Dan program jemput sangat membantu nasabah yang sedang sibuk. Hasil Wawancara dengan Bapak Adi (BRI) (19 Oktober 2019) mengatakan: "Para nasabah dalam menggunakan pinjaman, itu terserah mereka, apa digunakan untuk produktif atau konsumtif. Meski mereka mengajukan pembiayaan produktif yang itu suku bunga lebih ringan. Yang penting ketika pembayaran angsuran tidak mengalami masalah. Jangka waktu pembiayaan kami menawarkan mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun. Kalo tentang pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan prinsip kami, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kami akan melakukan pelayanan yang optimal kepada nasabah dan kinerja yang dilakukan secara transparan". Dari pemaparan bapak Adi menyatakan penggunaan dana pinjaman itu sudah hak peminjam (kreditur), meski tidak sepenuhnya untuk pengembgan modal usaha, tapi juga digunakan untuk konsumtif. Jangka waktu peminjaman itu tergantung dari besar kecilnya dana yang di pinjamkan. Adapun jangka waktu pengembalian antara 1 tahun sampai 5 tahun. Pelayanan yang dilakukan secara optimal agar nasabah merasa nyaman dan kinerja yang dilakukan secara transparan. 3. Kualitas Mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang ditawarkan dalam lembaga keuangan bermacam-macam untuk membantu memberikan kemudahan transaksi dan membantu mengelola keuangan dan juga dapat membantu merencanakan untuk kehidupan pada masa yang datang. 61
Hasil wawancara dengan Bapak Tris pemilik industri krupuk (17 Oktober 2019) mengatakan : "Saya mbak, ketika membuat kerupuk, meski harga bahan baku yang utama tepung pada naik, tapi kualitas tetap saya utamakan. Itu juga berpengaruh dengan harga jual mbak. Itu kalo masalah krupuk.Kalo saya pinjem uang ke bank, kalo emang dananya di gunakan untuk mengembangkan usaha, ya digunakan untuk itu, tidak untuk beli sepeda motor atau yang lain. Lha wong hasilnya jualan krupuk itu sudah bisa untuk beli sepeda kok mbak...dan itu alhamdulilah, tapi dulunya juga sulit mbak, gak ada orang punya usaha itu gampang. Tapi kalo untuk produk di bank, maaf mbak saya kurang paham". Hasil wawancara yang menyatakan hal yang sama juga dinyatakan Ibu Sofia (17 Oktober 2019) mengatakan : "Ibu ini sudah buat kerupuk lebih dari 20 tahun, untuk ngadoni racikan bumbunya semua itu saya, pegawai saya kerja yang lain. Soalnya kalo orang jualan kerupuk seperti saya ini mbak, apalagi sekarang pesaingnya sudah banyak, jadi harus benar-benar mengutamakan kualitas. Apalagi pelanggan saya dari luar Jember sudah banyak mbak. Kalo tentang produk di bank saya belum paham mengenai produk pembiayaan, Pihak bank juga belum pernah mengadakan pengarahan terkait produk keuangan". Dari beberapa wawancara di atas menyatakan tentang kualitas produk yang dijual yaitu produk kerupuk THR dan krupuk Abal-Abil benar-benar mengutamakan kualitas produk, meskipun harga bahan baku naik, tapi tetap tidak mengurangi komposisi bahannya, mulai dari tepung , bawang putih, garam dan bahan-bahan yang lain. Dari beberapa informan mengatakan kalau belum paham tentang produk yang ada di lembaga keuangan. Dan dari pihak lembaga keuangan juga belum ada sosialisasi tentang produk-produk yang ada di perbankan. 3.Kesejahteraan Mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. Dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap anggota, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan. Untuk mendukung kesejahteraan usaha kecil, 62
pihak perbankan mengadakan pelatihan forum bisnis, pembagian sembako untuk para anggota. Materi yang disampaikan terkait, cara pemasaran produk, pengenalan sesama anggota diharapkan adanya kolaborasi, serta pelatihan kerja. Hasil Wawancara dengan Ibu Salim ( 19 Oktober 2019) mengatakan : "Kalo untuk layanan dari bank sebenarnya sudah bagus mbak, tapi kadangkala dari kita sendiri mbak yang males ke bank, tapi sekarang sudah banyak kita kalo bayar angsuran, di telpon petugas bank sudah datang kerumah, itu enak mbak. Dari bank belum pernah mengajak kami untuk ikut pelatihan, padahal sebenarnya perlu mbak, khan kami belum tau tentang pemasaran yang lewat hp itu (internet)...." Hasil Wawancara yang menyatakan hal sama juga di nyatakan Ibu Win (19 Oktober 2019) mengatakan : "Selama ini layanan dari petugas bank sudah baik, ramah, murah senyum, tapi kadang ada juga yang sok jaim (jaga image) mbak. Padahal saya gak pernah terlambat bayar angsuran. Selama ini kami belum pernah di ajak oleh pihak bank untuk mengikuti pelatihan. Sebenarnya perlu mbak, agar krupuk kita bisa terkenal kemana-mana". Dari beberapa hasil wawancara di atas menyatakan layanan keuangan sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan, agar nasabah tidak canggung dengan pihak petugas bank. Dari sekian lama mereka melakukan pembiayaan di perbankan, belum pernah diajak untuk mengikuti pelatihan. Mereka sebenarnya butuh agar kualitas produk tambah meningkat, industri krupuk bisa sampai terkenal ke berbagai daerah. Hasil wawancara dengan Bapak Adi (Karyawan BRI) (17 Oktober 2019) mengatakan : "Kami sebagai pihak debitur dalam melayani nasabah harus maksimal, meski juga ada teman-teman yang pernah kurang ada pendekatan sama nasabah, sehingga ada yang bilang sombonglah, kami juga melihat karakter nasabah, kadang ada nasabah yang telat bayar, dan ketika di temui banyak alasan. Para nasabah harus komitmen dengan perjanjian yang sudah ditanda tangani, ketika ada keterlambatan pembayaran, ada denda yang harus di bayar. Dari 63
kami setiap tahun juga mengajak pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan". Dari wawancara di atas menyatakan layanan harus maksimal dan ditingkatkan. Ketika menangani nasabah harus tetap bersikap ramah, senyum, sapa, salam, dan tetap menghormati keputusan nasabah meski pembayaran terlambat. Program pelatihan juga dilakukan secara rutin untuk pelaku usaha agar dapat meningkatkan penjualan para pelaku usaha. 4.2.2. Argumentasi Masyarakat Industri Krupuk Karangmluwo yang Enggan untuk Kerjasama Permodalan dengan Lembaga Keuangan Argumen masyarakat dalam menekuni indutri krupuk dan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wati (24 Oktober 2019) mengatakan : "Saya meneruskan usaha krupuk ini dari orang tua saya dulu, dan saya memulai di Karangmluwo sejak tahun 1985, waktu itu belum ada masyarakat Karangmluwo yang menjalankan usaha membuat krupuk ini. Modal pertama saya ya dari modal sendiri yang kami punya sedikit demi sedikit lama kelamaan berkembang sampai mempunyai karyawan". Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Pak Tris (24 Oktober 2019) mengatakan : "Saya usaha krupuk ini dulu awalnya ambil bahan di usaha produksinya p. Win yang sudah punya usaha krupuk besar, jadi mengolah saja kemudian jadinya saya setor ke P. win. Lama kelamaan saya punya modal dan memulai usaha sendiri, beli bahan sendiri mengolah sendiri dan dipasarkan sendiri. Dan usaha saya tidak hanya membuat krupuk mentahnya saja, tapi juga usaha penggorengan juga sehingga lumayan menyerap tenaga kerja cukup banyak". Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Sofia (25 Oktober 2019) mengatakan : "Awalnya usaha krupuk saya ini dari orang tua tapi didaerah puger, terus memulai di karangmluwo sekiar tahun 80an. Untuk modal saya jual perhiasan; kalung, cincin, ya....dari sedikit lama kelamaan usaha menjadi besar, tapi ya...mengalami pasang surut juga, pernah bangkrut sampai jual rumah, jual 64
tanah dan mulai usaha dari nol lagi. Tapi sekarang saya sudah gak terlalu maksa, saya produksi semampunya, saya juga punya usaha lain yaitu rumah kosan. Usaha krupuk saya ini selain membuat krupuk mentah juga usaha penggorengan krupuk". Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Salim (25 Oktober 2019) mengatakan : "Usaha krupuk saya ini udah lama sekitar tahun 90an. Untuk modal saya guanakan modal sendiri ya...pinjam juga, tapi sekarang ini usaha saya sudah mulai saya kurangi dan untuk selanjutnya saya fokus usaha rumah kos-kosan saja, karena usaha krupuk itu ribet enakan usaha rumah kos-kosan tinggal hitung perkepala saja". Dari beberapa informan diatas pelaku industri krupuk di Karangmluwo dalam menggeluti usaha ini bermacam-macam. Tapi mereka sudah melakukan usaha ini sudah lebih dari 20 tahun. Mereka sudah mengalami pasang surut usaha, tetapi tetap dilakukan dan dijalankan. Permodalan yang mereka lakukan tidak hanya mengandalkan dari pinjaman ke bank, tapi menggunakan modal sendiri yang memang sudah ada, atau menjual perhiasan apabila di butuhkan. Sedangkan dalam mengajukan pembiayaan, ini ada beberapa pemilik usaha industri krupuk Karangluwo Mangli menanggapi antara lain : Hasil wawancara dengan Ibu Wati (24 Oktober 2019) mengatakan : "Kalau mengajukan pinjamam ke bank itu saya gak pernah pinjam untuk modal, tapi pinjam untuk biaya sekolah anak, karena kalau pinjam yang program untuk usaha itu ribet, kalau pinjam untuk biaya sekolah itu kami gunakan SK punya ayahnya kan dulu kepala sekolah itu cepet". Hasil wawancara dengan pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Tris (24 Oktober 2019) mengatakan : "Untuk modal mudah sekali kalau saya pinjam ke bank, malah sering di langsung. tawari dan cepat Ya....mngkin karena usahanya saya sudah bisa dikatakan besar sehingga bank itu lebih percaya". juga cairnya, saya butuh berapapun itu Hasil wawancara dengan pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Sofia (25 Oktober 2019) mengatakan : 65
"Untuk menambah modal saya gak pernah pinjam bank ribet dengan persyaratan, mending jual asset-aset yang saya punya saja lebih mudah, kalau pinjam di bank ya untuk biaya sekolah anak-anak". Hasil wawancara dengan pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Salim (25 Oktober 2019) mengatakan : "Kalau untuk menambah modal saya sering pinjam di bank mudah kok, saya sering ditawari dari bank yang kesini". Dari beberapa hasil wawancara di atas untuk menambah modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ada yang memang ditawari dari bank, ada juga yang menjual asset yang ada seperti menjual perhiasan. Alasan yang di kemukakan mereka tidak mau pinjem ke bank karena prosesnya yang lama, suku bunga yang tinggi, dan juga didasarkan dari agama mereka yang kurang sepaham. Argumen masyarakat pemiliki usaha krupuk Karangmluwo untuk memilih mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan atau menjual asset yang di miliki. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Wati (31 Oktober 2019) mengatakan : "Modal untuk usaha yang enak ya punya sendiri, hasilnya di kumpulin nanti untuk pengembangan, kalau kami gak maksa harus dapat sekian, ya....seadanya saja yang penting jalan". Hasil wawancara juga dilakukan dengan Pak Tris (31 Oktober 2019) mengatakan : "Kalau saya suruh memilih modal sendiri atau punjam di bank ya....mending pinjam kan mudah, nanti tinggal setor angsuran gitu saja". Hasil wawancara juga dilakukan dengan Ibu Sofia (1 November 2019) mengatakan : "Kalau disuruh memilih modal sendiri atau pinjam bank, mending modal sendiri". Hasil wawancara juga dilakukan dengan Ibu Salim (1 November 2019) mengatakan : 66
67 "Kalau untuk memilih pakai modal sendiri apa mengajukan pinjaman di bank ya....mending pinjam di bank saja". Dari beberapa hasil wawancara di atas menyatakan ketika di suruh memilih untuk mengembangkan modal, ada beberapa informan yang menyatakan lebih baik menggunakan modal sendiri, dan beberapa informan yang menyatakan lebih menyukai untuk pinjam di lembaga keuangan. 4.2.3. Upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Keuangan Untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo Dalam meningkatkan kesadaran tentang inklusi keuangan, peneliti sebelumnya menggali data tentang kendala yang dialami pemilik industri untuk meningkatkan penjualannya, dan solusinya Hasil wawancara yang dilakukan Ibu Wati (1 November 2019) mengatakan : "Yang menjadi kendala dalam usaha krupuk ini adalah cuaca, kalau hujan ya......produksi menurun karena saya kan tidak punya alat pengering, jadinya memproduksi semampunya saja, kalau saya gak ngoyo yang penting usaha jalan terus, dan juga naiknya harga tepung yang terus menerus naik. Saya hanya memproduksi jenis krupuk THR yang warna putih dan krupuk abal-abil yang warna merah". Kaalau cuaca gak mendukung hujan deras ya.....kita libur saja dari pada tetep buat nanti malah rusak karena gak kering-kering". Hasil wawancara yang dilakukan Pak Tris ( 1 November 2019) mengatakan : "Yang menjadi kendala dalam usaha krupuk ini adalah naiknya harga tepung, jadi bagaimana cara kita tetep menjaga kualitas. Saya hanya meproduksi jenis krupuk THR yang warna putih dan krupuk abal-abil yang warna merah". "Kalau cuaca gak mendukung hujan deras ya.....saya gunakan alat pengering jadi produksi tetap lancar". Hasil wawancara yang dilakukan Ibu Sofia ( 2 November 2019) mengatakan : "Yang menjadi kendala dalam usaha krupuk ini adalah naiknya harga tepung, cuaca hujan saya harus mengurangi produksi supaya gak banyak rugi. Saya hanya meproduksi jenis krupuk THR yang warna putih dan krupuk abal-abil yang warna merah". "Kalau cuaca gak mendukung hujan deras ya......saya liburkan saja supaya produk tidak rusak, pernah saya nandon tepung e.....ternyata tepungnya jamuran jadi kalau dibuat krupuk rasanya pahit,
makanya kalau hujan ya kita libur aja dan belinya tepung seperlunya saya memproduksi". Hasil wawancara yang dilakukan Ibu Salim ( 2 November 2019) mengatakan ; "Yang menjadi kendala dalam usaha krupuk ini adalah naiknya harga tepung, cuaca hujan, ribet bu usaha krupuk ini. Saya hanya memproduksi jenis krupuk THR yang warna putih dan krupuk abal-abil yang warna merah". "Kalau cuaca gak mendukung hujan deras ya libur daripada malah rusak hasilnya tidak bagus". Dari beberapa hasil wawancara tentang kendala yang dialami industri krupuk dan solusi menghadapi kendala tersebut. Sebagaimana di kemukakan oleh informan kendala yang dialami beberapa industri krupuk, kenaikan harga tepung, cuaca hujan. Dalam situasi seperti itu yang dilakukan pemilik industri krupuk apabila cuacanya hujan terus di liburkan dulu, daripada hasilnya krupuk jelek, tetapi ada juga yang tetap membuat dengan dibantu alat pengering, meski biaya yang digunakan lebih mahal. Tapi untuk bahan baku yaitu harga tepung yang meningkat usaha tetap jalan, hanya nanti harga jual juga dinaikkan. Karena tidak mengurangi porsi takaran dan mengutamakan kualitas. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pihak UMKM industri krupuk untuk mengakses jasa perbankan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Wati (3 November 2019) : "saya ini tidak memiliki dokumen izin usaha, dulu pernah buat, tapi hilang mbak. Selain itu juga harus memiliki laporan keuangan, sedangkan saya gak pernah buat mbak." Hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Tris (3 November 2019) : "Kalo dokumen izin usaha saya punya mbak, laporan keuangan juga punya, yang saya belum bisa itu menggunakan teknologi untuk alat transaksi, khan ada handphone bisa digunakan untuk transaksi pembayaran, lha ini saya yang belum bisa". Hasil wawancara yang dilakukan Ibu Sofia (4 November 2019): 68 lebih
" Kalo dokumen izin usaha saya punya mbak, laporan keuangan ini tidak setiap hari ada. Tapi saya punya rengrengan uang yang masuk dan uang yang keluar. Saya yang tidak bisa menggunakan handphone untuk pembayaran" Dari Hasil wawancara yang dilakukan oleh informan hambatan yang dialami pemilik industri krupuk tentang jasa lembaga keuangan antara lain : 1) Tidak memiliki Dokumen izin usaha. 2) Tidak memiliki laporan keuangan secara rinci, 3) Tidak bisa menggunakan teknologi yaitu handphone sebagai alat transaksi yang aman dan mudah. 4) Kesulitan menggunakan teknologi perbankan. Sedangkan upaya yang dilakukan lembaga keuangan (bank) untuk meningkatkan kesadaran inklusi keuangan terutama bagi pemilik industri krupuk. Hasil wawancara yang dilakukan Bapak Adi (Karyawan BRI) (5 November 2019): "Upaya yang dilakukan pihak bank untuk meningkatkan kesadaran tentang inklusi keuangan dilihat dari beberapa sisi antara lain : sisi simpanan : mengintensifkan pemasaran produk simpanan dan fiturnya terutama secara inkube (online) sistem agar nasabah mudah mengkases dan tidak harus datang kekantor, missal : buka rekening lewat hp, transaksi internet lewat hp/internet" Hasil wawancara yang dilakukan bapak Hendra (Karyawan BNI) (5 November 2019 : " Kalo menurut yang saya ketahui untuk meningkatkan keasadaran tentang inklusi keuangan dari bidang kredit : memangkas alur permohonan kredit lebih pendek dan mudah missal : adanya fintech (financial menjadi technology). Jadi bu, intinya agar nasabah mudah dalam kredit, mudah nyimpan/nabung, mudah akses". Dari hasil wawancara di atas upaya yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam inklusi keuangan anata lain : 1. Bidang simpanan : mengintensifkan pemasaran produk simpanan dan fiturnya terutama secara inkube (online) sistem agar nasabah mudah mengakses dan tidak harus datang kekantor. 69
2. Bidang kredit : memangkas alur permohonan kredit menjadi lebih pendek dan mudah misal : adanya fintech Dapat disimpulkan agar nasabah mudah dalam kredit, mudah nyimpan/nabung, mudah akses intinya agar nasabah mudah dalam kredit, mudah nyimpan/nabung, mudah akses sehingga inklusi keuangan bisa meningkat. 4.3. Pembahasan dan Temuan 4.3.1. Peran Lembaga Keuangan dalam Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo Keterlibatan masyarakat terutama UMKM dalam sektor keuangan dapat diwujudkan dalam kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sering disebut dengan keuangan inklusif. Komponen ini terutama menekankan pada kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam mengembangkan keuangan inklusif antara lain : 1. Akses Kredit Mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan harga. Akses dalam keterjangkauan lokasi Lembaga Keuangan berdekatan dengan pasar dan pemukiman warga terutama memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan. Pada segi akses lembaga keuangan memberikan kemudahan simpanan dan pembiayaan. Hasil temuan dari pihak lembaga keuangan dalam inklusi keuangan, sebenarnya sudah melakukan sesuai prosedur, melalukan kunjungan ke nasabah untuk melalukan sosialisasi tentang produk-produk perbankan antara lain : pembiayaan modal kerja, pembinaan usaha, pendampingan dan pelatihan, Transfer dari nasabah ke 70
nasabah, kliring (transaksi antar nasabah bank melalui BI). Pihak perbankan mempermudah persyaratan menjadi nasabah baru. Persyaratan Pembiayaan juga mudah. Untuk mempercepat akses sekarang menggunakan mobile banking. Penelitian yang dilakukan Demirgüç-Kunt et al. (2015) untuk meningkatkan inklusi keuangan peningkatan akses terhadap layanan keuangan dapat di wujudkan melalui tiga indikator utama inklusi keuangan yaitu dengan peningkatan kepemilikan rekening perbankan (formal account), peningkatan tabungan formal (formal saving), dan peningkatan kredit formal (formal credit). 2. Penggunaan Layanan Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan penggunaan).Lembaga keuangan memiliki layanan teller dan pick up (layanan jemput). Untuk layanan bagian teller, pegawai teller menerapkan senyum, sapa, dan salam. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua anggota yang melakukan transaksi. Pada bagian customer service menjadi garda depan ketika terjadi kesalahan maupun keluhan anggota. Customer service memiliki product knowledge untuk disampaikan kepada anggota, menerima keluhan, dan mampu membaca klien, Dari hasil temuan penggunaan dana pinjaman itu sudah hak peminjam (kreditur), meski tidak sepenuhnya untuk pengembangan modal usaha, tapi juga digunakan untuk konsumtif. Jangka waktu peminjaman itu tergantung dari besar kecilnya dana yang di pinjamkan. Adapun jangka waktu pengembalian antara 1 tahun sampai 10 tahun. Pelayanan yang dilakukan secara optimal agar nasabah merasa nyaman dan kinerja yang dilakukan secara transparan. 3. Kualitas Mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang ditawarkan dalam lembaga keuangan bermacam-macam untuk membantu memberikan kemudahan transaksi dan 71 lama
membantu mengelola keuangan dan juga dapat membantu merencanakan untuk kehidupan pada masa yang datang. Dari hasil temuan menyatakan tentang kualitas produk yang dijual yaitu produk kerupuk THR dan krupuk Abal-Abil benar-benar mengutamakan kualitas produk, meskipun harga bahan baku naik, tapi tetap tidak mengurangi komposisi bahannya, mulai dari tepung , bawang putih, garam dan bahan-bahan yang lain. Dari beberapa informan mengatakan kalau belum paham tentang produk yang ada di lembaga keuangan. Dan dari pihak lembaga keuangan juga belum ada sosialisasi tentang produk-produk yang ada di perbankan. 4. Kesejahteraan Mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.Dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap anggota, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan. Untuk mendukung kesejahteraan usaha kecil, pihak perbankan mengadakan pelatihan forum bisnis, pembagian sembako untuk para anggota. Materi yang disampaikan terkait, cara pemasaran produk, pengenalan sesama anggota diharapkan adanya kolaborasi, serta pelatihan kerja, Dari hasil temuan menyatakan layanan harus maksimal dan ditingkatkan. Ketika menangani nasabah harus tetap bersikap ramah, senyum, sapa, salam, dan tetap menghormati keputusan nasabah meski pembayaran terlambat. Program pelatihan juga dilakukan secara rutin untuk pelaku usaha agar dapat meningkatkan penjualan para pelaku usaha. 4.3.2. Argumentasi Masyarakat Industri Krupuk Karangmluwo yang Enggan untuk Kerjasama Permodalan dengan Lembaga Keuangan Argumen masyarakat dalam menekuni indutri krupuk dan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dari hasil temuan pelaku industri krupuk di Karangmluwo dalam menggeluti usaha ini bermacam-macam. Tapi mereka sudah melakukan usaha ini sudah lebih dari 20 tahun. Mereka sudah 72
73 mengalami pasang surut usaha, tetapi tetap dilakukan dan dijalankan. Permodalan yang mereka lakukan tidak hanya mengandalkan dari pinjaman ke bank, tapi menggunakan modal sendiri yang memang sudah ada, atau menjual perhiasan apabila di butuhkan. Sedangkan dalam mengajukan pembiayaan, ini ada beberapa pemilik usaha industri krupuk Karangluwo Mangli. Dari hasil temuan di atas untuk menambah modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ada yang memang ditawari dari bank, ada juga yang menjual asset yang ada seperti menjual perhiasan. Alasan yang di kemukakan mereka tidak mau pinjem ke bank karena prosesnya yang lama, suku bunga yang tinggi, dan juga didasarkan dari agama mereka yang kurang sepaham. Argumen masyarakat pemilik usaha krupuk Karangmluwo untuk memilih mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan atau menjual asset yang di miliki. Dari hasil temuan menyatakan ketika di suruh memilih untuk mengembangkan modal, ada beberapa informan yang menyatakan lebih baik menggunakan modal sendiri, dan beberapa informan yang menyatakan lebih menyukai untuk pinjam di lembaga keuangan. Bagi informan yang memilih untuk modal sendiri karena mereka mengalami keribetan berhubungan dengan bank ketika mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, sedangkan bagi informan yang memilih modal pinjaman bank karena merasa nyaman dan mudah akses ke bank. Masih banyaknya hambatan yang dialami para nasabah tidak sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh (Meilisa Salim et.al, 2014) yang menyatakan financial inclusion suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Sedangkan kenyataan yang terjadi kecenderungan dari pihak bank kepada UMKM yang sudah punya usaha yang besar masih terlihat disini,
74 sehingga sasaran dari program inklusi keuangan masih belum maksimal menyisir masyarakat UMKM yang kesulitan dalam permodalan. 4.3.3. Upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Keuangan Untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo Dalam meningkatkan kesadaran tentang inklusi keuangan, peneliti sebelumnya menggali data tentang kendala yang dialami pemilik industri untuk meningkatkan penjualannya, dan solusinya. Dari beberapa hasil wawancara tentang kendala yang dialami industri krupuk dan solusi menghadapi kendala tersebut. Hasil yang ditemukan tentang kendala yang dialami beberapa industri krupuk, kenaikan harga tepung, cuaca hujan. Dalam situasi seperti itu yang dilakukan pemilik industri krupuk apabila cuacanya hujan terus di liburkan dulu, daripada hasilnya krupuk jelek, tetapi ada juga yang tetap membuat dengan dibantu alat pengering, meski biaya yang digunakan lebih mahal. Tapi untuk bahan baku yaitu harga tepung yang meningkat usaha tetap jalan, hanya nanti harga jual juga dinaikkan. Karena tidak mengurangi porsi takaran dan lebih mengutamakan kualitas. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pihak UMKM industri krupuk untuk mengakses jasa perbankan. Hasil temuan tentang hambatan yang dialami pemilik industri krupuk tentang jasa lembaga keuangan antara lain : a. Tidak memiliki Dokumen izin usaha. b. Tidak memiliki laporan keuangan secara rinci, c. Tidak bisa menggunakan teknologi yaitu hanphone sebagai alat transaksi yang aman dan mudah. d. Kesulitan menggunakan teknologi perbankan. Sedangkan upaya yang dilakukan lembaga keuangan (bank) untuk meningkatkan kesadaran inklusi keuangan terutama bagi pemilik industri krupuk. Dari hasil temuan tentang upaya yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam inklusi keuangan antara lain :
75 a. Bidang simpanan : mengintensifkan pemasaran produk simpanan dan fiturnya terutama secara inkube (online) system agar nasabah mudah mengakses dan tidak harus datang kekantor. b. Bidang kredit : memangkas alur permohonan kredit menjadi lebih pendek dan mudah misal : adanya fintech (Financial Technology) Dapat disimpulkan agar nasabah mudah dalam kredit, mudah menyimpan/nabung, mudah akses. Intinya agar program inklusi keuangan bisa meningkat dan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Upaya yang telah dilakukan pihak lembaga keuangan sesuai dengan (Group Pengembangan Keuangan Inklusif dan UMKM, 2012) tentang kerangka kerja keuangan inklusif ada enam pilar antara lain : 1) Edukasi keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, 2) Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, 3) Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta serta usaha mikro kecil, 4) Kebijakan atau peraturan yang mendukung. Pilar ini mengacu pada kebutuhan untuk menambah atau memodifikasi peraturan, baik oleh pemerintah atau BI, untuk meningkatkan akses akan jasa keuangan, 5) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan
memanfaatkan metode distribusi alternative, 6) Perlindungan konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. 76
78 BAB V PENUTUP 5.1. KESIMPULAN 1. Peran Lembaga Keuangan dalam Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo; 1) memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan. Dan dapat memberikan kemudahan simpanan dan pembiayaan. Untuk pihak perbankan dapat mempermudah persyaratan untuk menjadi nasabah baru. Persyaratan Pembiayaan juga mudah. Untuk mempercepat akses sekarang menggunakan mobile banking. 2)Untuk meningkatkan layanan teller dan pick up (layanan jemput). Pelayanan yang dilakukan secara optimal agar nasabah merasa nyaman dan kinerja yang dilakukan secara transparan. 3) Untuk membantu memberikan kemudahan transaksi dan membantu mengelola keuangan dan agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang produk-produk yang ada di perbankan .4) Untuk mendukung kesejahteraan usaha kecil, pihak perbankan mengadakan pelatihan forum bisnis, pembagian sembako untuk para anggota. Layanan harus maksimal dan ditingkatkan.Dan meningkatkan program pelatihan selama ini belum dilakukan secara rutin untuk pelaku usaha agar dapat meningkatkan penjualan para pelaku usaha. 2. Argumentasi Masyarakat Industri Krupuk Karangmluwo yang Enggan untuk Kerjasama Permodalan dengan Lembaga Keuangan. Pelaku industri krupuk di Karangmluwo dalam menggeluti usaha ini bermacam-macam. Tapi mereka sudah melakukan usaha ini sudah lebih dari 20 tahun. untuk menambah modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ada yang memang ditawari dari bank, ada juga yang menjual asset yang ada seperti menjual perhiasan. Alasan yang di kemukakan mereka tidak mau pinjam ke bank karena prosesnya yang lama, suku bunga yang tinggi, dan juga didasarkan dari agama mereka
79 yang kurang sepaham. Hasil temuan menyatakan untuk mengembangkan modal lebih menyukai untuk pinjam di lembaga keuangan. 3. Upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Keuangan Untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Inklusi Keuangan pada UMKM Industri Krupuk Karangmluwo. Faktor-faktor yang menghambat pihak UMKM industri krupuk untuk mengakses jasa perbankan. Hasil temuan tentang hambatan yang dialami pemilik industri krupuk tentang jasa lembaga keuangan antara lain : 1) Tidak memiliki Dokumen izin usaha. 2) Tidak memiliki laporan keuangan secara rinci, 3) Tidak bisa menggunakan teknologi yaitu hand phone sebagai alat transaksi yang aman dan mudah. 4) Kesulitan menggunakan teknologi perbankan. Upaya yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam inklusi keuangan anata lain : 1) Bidang simpanan : mengintensifkan pemasaran produk simpanan dan fiturnya terutama secara inkube (online) system agar nasabah mudah mengakses dan tidak harus datang kekantor. 2) Bidang kredit : memangkas alur permohonan kredit menjadi lebih pendek dan mudah misal : adanya fintech. Dapat disimpulkan agar nasabah mudah dalam kredit, mudah menyimpan/nabung, mudah akses intinya agar nasabah mudah dalam pembiayaan (kredit), mudah menyimpan/menabung, dengan kemudahan akses sehingga inklusi keuangan bisa meningkat. 5.2. SARAN Dengan terselesaikannya penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: a. Sebaiknya lembaga keuangan melakukan edukasi keuangan terkait produk dan jasa yang ditawarkan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan.
80 b. Perlu rutin diadakannya pelatihan maupun pembinaan untuk anggota yang memiliki usaha, seperti pelatihan membuat laporan keuangan, pemasaran produk, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para anggota. c. Perlu pelatihan tentang cara mengakses lembaga keuangan dengan system online d. Untuk peneliti berikutnya disarankan meneliti program inklusi keuangan pada perbankan dan non perbankan agar lebih tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada Agung, Moh Setiawan, "Implikasi Program Financial Inclusion terhadap Financial Literacy Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Personal melalui Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau Branchless banking.html?. Banking", 2015 Akifa P. Nayla, 2014. Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Jogjakarta: Laksana. Alamsyah, Halim, 2015, "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah." Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakik, Jakarta: Rineka Cipta. Asian Development Bank (ADB). (2011). Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement. Manila: ADB Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. Financial Inclusion Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Jurnal. Bahctiar Hassan Miraza, 2014. Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Bank Indonesia, 2014. "Booklet Keuangan Inklusif", Departemen Pengembangan Akses Keuangan Dan Umkm. Jakarta: Bank Indonesia. Bogdan. Robert, dan J. Steven Taylor Moleong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Budiarjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Demirguc-Kunt, Asli, Leora Klapper, Sorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden. 2015. The Global Findex Database 2014 Measuring 81
Financial Inclusion Around the World. Policy Research Working Paper 7255, World Bank Fitriastuti, Triana et . al, 2015, Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Timur, Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Indonesia), Jurnal. Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2012. Nasional Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating Poverty Reduction",Jurnal. Halim, Alamsyah, 2016. "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah". Hassan, Bachtiar Miraza, 2014. Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2. Hasan, Abdul, "Financial Inclusion of the Poor: From Microcredit to Islamic Microfinancial Services," Emerald Insight: Humanomics, Vol. 31 Iss 3 pp. 354 - 371, 2016 Hermansyah. 2014. Bank Syariah: Lokomotif Inklusif Keuangan.Kompasiana. Huberman dan Miles. 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Kasiram, Moh. 2008. Metode penelitian, UIN Maliki Press Kementerian Keuangan .2013. Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No.12. Kumar, Nitin. 2013. "financial inclusion and its determinants: Evidence fromindia". journal of financial economic policy. vol. 5 No 1. Emerald Group Publishing Lexy. J. Moleong, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 82
Made , I, Sanjaya, 2016, Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Muhadjir, Noeng. 2000.Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Nengsih, dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, Etikonomi, Vol 14 No 2. Novia. 2015. Peran Perbankan Syariah Rangarajan Committee. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion, Government of India Rivero, Oswaldo de. 2008. Mitos Perkembangan Negara, Terj. M. Sya'roni Rofii. Yogyakarata: Pustaka Pelajar. Salim, Meilisa et.al, 2014, Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara Sekaran, U. And Bougie, R. 2010. Research Methods For Business - A Skill Building Approach, 5th Edition, Willey And Sons : New York Setyani, Irmawati, "Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan," Journal of Economics and Policy, September 2013. Shankar, Savita. (2013). Financial Inclusion in India: Do Microfinance of Institutions Address Access Barriers?. ACRN Journal Entrepreneurship Perspectives, Vol. 2, Terbitan 1, halaman. 60-74. Sinclair, Stephen. 2013. "Financial Inclusion And Social Financialisation: Britain In A European Context". International Journal Of Sociology And Social Policy. Vol.33 No 11/12. Emerald Group Publishing. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Sugiyono, (2007). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Sukardi, 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara. 83
Suyono, Haryono, Seminar Financial Inclusion, Gemari Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011 Undang-Undang Usaha Makro, Kecil dan Menengah. 2013. Pustaka Mahardika, Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, Sekretariat Negara RI : Jakarta. 84