Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MEMPERKUAT UNDANG - UNDANG PERBANKAN DALAM MENJAGA RAHASIA DATA NASABAH DAN UNTUK MELINDUNGI DATA PRIBADI MASYARAKAT INDONESIA Vicky Katiandagho1, Diana Darmayanti Putong2, Isye Junita Melo3 1Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. 2Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. 3Faculty of Social and law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. Abstract: In this digitalization era, the personal data is something that must be made by all humans, no exeception also for Indonesia people the submission of personal data such as ID cards, email addresses and so on to certain parties to be accessed, allows humans to live an easily, affectively and efficiently life. However, the level of crime that takes advantage of the convenience in the increasingly high digitalization era has forced the country to immediately make rules that regulate, both regulations and sanctions for anyone who unlawfully uses other people's personal data for profit, which makes Indonesia citizens can live a good life and get legal guarantees regarding the confidentiality of their personal data. Keywords: Confidential; data; Protection. How to Site: Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023). Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 9 (1), pp. 106-114. DOI. 10.55809/tora.v9i1.212 Introduction Di Indonesia tidak jarang orang dihubungi oleh pihak asuransi atau perusahaan investasi hanya sekedar untuk menawarkan menjadi nasabah atau memberikan penawan tentang produk - produk perusahaan penghubung tersebut.1 Entah kebetulan atau memang sudah menjadi target, orang - orang yang dihubungi adalah mereka yang berpotensi menjadi nasabah atau customer atau, dengan kata lain yang dihubungi adalah mereka yang bertaraf hidup menengah keatas.2 Dari mana perusahan penghubung mendapat data tersebut, apakah mereka melakukan penelusuran dan pemetaan yang akurat layaknya pekerjaan - pekerjaan inteligen, ataukah mereka mendapat data dari bank yang tersebar di Indonesia.3 Hal ini bisa dipidana karena malanggar pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Leketroni (ITE), namun demikian saat ini penulis mencoba mangangkat sisi lain dari permasalah ini yaitu tentang bagaimana cara pihak perusahaan 106
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 penghubung mendapatkan nomor telepon orang yang dihubungi, apakah mendapat dari teman.4 mungki tidak sesederhana itu, kerena perbuatan ini terjadi lintas provinsi dan daerah di Indonesia dimana perusahaan dari pulau Jawa tiba - tiba menghubungi orang yang ada di Manado hanya sekedar untuk menawrkan produk perusahaan.5 Cara lain yang memungkinakan adalah perusahaan penghubung bekerjasama dengan pihak bank untuk memilih profil yang tepat sebagai calon customer, namuan demikian bisakah perusahaan penghubung mendapat data dari bank dan bisakah bank memberikan data nasabah kepada pihak lain, bukankah data nasabah masuk dalam item rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang.6 Dikutip dari yang terbit tanggal 17 Februari 2020 dengan judul "mafia jual berli data pribadi". mengangkat cerita tentang Lana seroang Pegawai bank yang hanya bermodalkan ratusan ribu, bisa mendapatkan ribuan data pribadi. Lana menjelaskan bhawa dia membeli data pribadi dari temannya yang juga bekerja di bank dengan farian harga, antara 200 ribu rupaih sampai dengan harga 500 ribu rupaih intinya semakin lengkap maka data yang dijual akan semakin mahal. Lana juga menjelaskan bahwa sudah menjadi rahasia numum bahwa antar bank saling menjual data calon nasadbahnya maupun data nasabahnya, maka jika sudah mempunyai kartu kredit di bank tertentu, masayarakat kerap mendapat taaran kartu kfredit dari bank lainnya. Menurut Lana, kebutuhan hidup membuat oknum pegawai bank memnafataakan jabatnnaya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual data nasabah, bahkan bukan hanya menjual ke bank lain saja, para pegawai bank yang tidak bertanggun jawab juga menjual data nasabah kepada penjahat pembobol rekening. Dari masalah yang diangkat oleh ini, tergambar bahwa sistem keamanan bank di Indonesia masih belum baik. Menurut pasal 1 angka 28 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dibuah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menjalaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan yang mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.7 Secara eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998, dan yang wajib dirahasiakan itu terbatas pada nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudpasal 41 sampai pasal 44 yaitu untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintan Mentri Keuangan untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara; untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan 107
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 nasabahnya; dalam rangka tukar menukar infromasi antar bank; atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.8 Sementara pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank terkait masalah diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia.9 Apabila rahasia bank dibuka tanpa izin, mendapat sanksi pidana berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan ancaman hukuman sekurang - kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang - kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp 200.000.000.000.10 selain itu juga melanggar pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 jika Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib di rahasiakan menurut pasal 40 undang - undang tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang - kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara serta denda sekurang - kurangnya Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp 8.000.000.000.11 Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan dan data peribadi nasabah, disamping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukan untuk kepentingan bank sendiri karena bank akan dipercaya oleh nasabah untuk mengelola keuangannya.12 Namun demikian, zaman semakin berkembang teknologi semakin maju modus - modus kejahatan baik konfensionan maupun kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi semakin banyak ditemukan.13 Bisakah undang - undang yang sudah ada digunakan untuk melindungi data nasabah atau data pribadi masyarakat, atau perlukah ada undang - undang baru yang bisa memperkuat undang - undang lama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dengan segala modus kejahatannya yang memanfaatkan teknologi.14 108
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Discussion Ruang Lingkup Undang - Undang Perbankan Pada Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang rahasia bank, yaitu : 1) Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan tentang aturan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 2) Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 3) Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A yang mengatur tentang tatacara pembukaan rahasia bank 4) Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi : anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan Dalam undang - undang ini terdapat frasa "terafiliasi".15 Pada Pasal 1 angka 22 huruf d undang - undang ini menjelaskan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluargannya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.16 Bagi penulis ketentuan pasal ini sangatlah subjektif, mengingat yang menentukan pihak terafiliasi adalah penilaian dari Bank Indonesia yang bisa saja memiliki begitu banyak kepentingan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga pihak terfiliasi bisa jadi siapa saja tergangtung penilaian Bank Indonesia yang tentu saja berpotensi terjadi kriminalisasi, maka dalam hal ini harusalah ada batasan pada pihak terafiliasi.17 Selain itu, sifat kekeluargaan yang tinggi masyarakat Indonesia membuat arti dari keluarga menjadi sangatlah luas dan undang - undang ini tidak menjelaskan cakupan keluarga yang dimaksud.18 Sanksi pidana yang dijelaskan pada Pasal 40 hanya menjerat "orang dalam" atau yang ada kaitannya dengan "orang dalam" (pihak terafiliasi), Namun demikin teknologi yang semakin maju membuat manusia bisa dengan mudah mengakses data - data termasuk data nasabah bank di Indonesia, maka penulis berpendapat, saat ini diperlukan undang - undang atau aturan baru yang dapat mempidanakan setiap orang atau siapa saja yang melanggar undang - undang, yang semuanya bertujuan untuk kepentingan menjaga rahasia bank.19 109
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Pentingnya kerahasiaan data pribadi Dilansir dari Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Mifta menyampaikan bahwa serangan siber menimbulkan kerugian bagi sektor perbankan, khusunya bank umum di Indonesia yang merugi sebesar Rp 246,5 miliar, bahkan bukan hanya bank, nasabah pun mengalami kerugian sebesar Rp 11,8 miliar.20 Dari sekian banyak bank di Indonesia, Bank Jatim adalah salah satu yang paling merugi kerana dibobol.21 Tercatat pada tahun 2021 kerugian yang dialami bank Jatim kerena bocornya data nasabah adalah sebesar Rp 3,53 miliar, ada juga kasus bocornya data nasabah BRILife yang bocor dan diduga dijual ke dunia maya, kasus ini pertama kali diungkap olehakun Twitter @UnderTheBreach yang pada cuwitannya tanggal 27 juli 2021 mengatakan bahwa data nasabah yang bocor bersifat sensitif dan ada sekitar 2 juta nasabah yang terdampak kemudian ada sekitar 460 ribu dokumen yang berhasil diambil peretas.22 Salah satu modus operandi dari para tersankga adalah,Pada tahun 2012 Kepolisian negara RI berhasil mengungkap kasus pengurasan rekening bank dengan menangkap lelaki berinisal H.23 Modus pengurasan yang dilakukan oleh "H" adalah dengan membobol rahasia data pribadi dengan cara : berawal dari pencurian data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di OJK.24 SLIK yang dahulu biasa dikenal dengan BI Checking ini berisi Informasi seperti nomor KTP, hingga jumlah tagihan atau utang yang ada di industri perbankan.25 "H" kemudian menjual data ini ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, salah satunya berinisial "D" yang kemudian memilih secara acak siapa yang akan menjadi korban.26 Dan yang tidak beruntung pada saat itu adalah lelaki benama Ilham Bintang yang adalah pengusaha Indonesia pelopor jurnalistik infotainment.27 Pada saat itu para tersangka membuat KTP palsu sesuai dengan data Ilham Bintangdi SLIK OJK kemudian menggunakan foto oknum lain berinisial "A" yang kemudian membawa KTP tersebut ke gerai Indosat di Bintaro Tanggerang Selatan pada Januari 2020 dan dengan dibantu oleh para penjahat lainnya mengaku ingin menganti nomor atau SIM Card dengan alasan ponselanya hilang, Pergantian SIM Card sukses yang membuat para pelaku pun langsung masuk ke dalam email pribadi dan memanfaatkan one time password (OTP) yang bisa digunakan ketika password lupa.28 Setelah berhasil menduplikat nomor hendphone korban, para tersangka kemudian membobol email serta mengganti password termasuk kode m-banking milik korban, tersangka D yang berlokasi di Palembang langsung menguras uang korban.29 Pada saat itu korban yakni Ilham bintang mengalami kerugian sebesar Rp 200 juta dari Bank 110
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Commenwealth, Rp 83 juta dari BNI.30 Atas perkara ini Polri sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka kerana diduga keras melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 30 Jo Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 363 KUHPidana, Pasal 3 dan 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.31 Kasus boconya data nasabah yang dijelsakan diatas, menujukan bahwa masih ada cela pada sistem sekuritas di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh orang - orang yang tidak jawab untuk mendapatkan keuntungan.32 Dan bukan hanya dunia brtanggung perbankan, kasus kebocoran data pribadi juga terjadi pada lingkup kegiatan masyarakat lainnya, diantaranya adalah kebocoran data pribadi pada Tokopedia, kebocoran data pribadi pada Carmati dan Lazada, dan bukan hanya itu kebocoran data pribadi juga terjadi pada lembaga pemerintah lain non perbankan yakni BPJS, dan juga pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).33 Kasus - kasus bocornya data pribadi di Indonesia adalah sebuah peringatan kepada pemerintah untuk segera memperkuat sistem sekuritas yang melindungi data pribadi dan juga membuat undang - undang baru yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi dan represif dalam melakukan penindakan terhadap orang - orang yang tidak bertanggung jawaban yang mencari keuntunga dengan memanfaatkan data pribadi orang lain.35 111
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Conclusion Dalam pidato yang disampiakana oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 18 Mei 2022 dalam peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PTT), ia mengatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia mengatasi kejahatan ekonomi dimasa depan akan semakin berat yakni mengatasi modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanan terorisme.36 Untuk itu Presiden meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengantisipasi kejehatan ekonomi berbasisi teknologi.37 Penulis berpendapat bahwa yang yang disampaikan oleh Jokowi tidak lepas dari kesadarannya bahwa dunia semakin berkembang dan sudah berada pada era digitalisasi yang menawarakan segala kemudahannya.38 Hanya dengan menggunakan ponsel orang bisa membeli sesukanya apa saja yang ingin dibeli, mengabil uang, mentransfer uang dan apa saja yang dinginkan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel,namun dari kemudahan - kemudahan yang ditawarkan ada "harga yang harus dibayar" dimana untuk mencapai kemudahan - kemudahan tersebut, warga negara harus rela memberikan data pribadi termasuk yang tergolong rahasia yakni, alamat, nomor KTP dan sebagianya.39 Contohnya pemberian nomor KTP saat warga negara menerima vaksin yang memungkinkan sang penerima vaksin bisa menerima surat atau sertifikat vaksin secara digital, namun oleh petugas vaksinasi yang tidak bertanggung jawab atau abai dalam melaksakan tugas, memberikan nomor KTP kepada orang lain yang juga tidak bertanggung jawab.40 Hal ini adalah merupakan potensi kejahatan yang harus diantisipasi oleh pemerintah yang sudah memulai dengan membuat Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).41 RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bap yang mengatur tentang definisi data pribadi, jenis hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa.42 Selain itu RUU PDP juga mengatur tentang kerja sama internasional dan juga sanksi yang diberikan atas penyalhgunaan data peribadi.43 Jika sudah disahkan menjadi undang - undang, diharapkan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi ini, bisa menjadi pelindung bagi nasabah bank di Indonesia yang menyimpan uangnya di seluruh bank yang ada di Indonesia, dan bisa mengisi kekosongan hukum dari Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kemudian membuat masyarakat Indonesia merasa terlindungi data - data peribadinya, dan tentu saja meminimalisir terjadinya kejahat ekonimi seperti pencucin uang dan pendanan terorismedengan modus mencuri atau membocorkan data pribadi.44 112
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Pada era digitalissi saat ini, Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang dibuthkan masyarakt untuk menjaga rahasiaan data pribadi.45 Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi juga akan memperkuat atau juga mengisi kekosongan hukum dari Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam menjaga rahasia data nasabah, untuk itu pemerintah harus segara mengsahkan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indoneisa, dan untuk mengantisipasi kejahatan ekonomi dengan modus - modus baru yang di era digitalisasi sebagaiaman yang disampiakan Presiden RI Joko Widodo.36 113
Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo (2023) Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang - Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 106-114 Daftar Pustaka Buku Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan, Penulis MAESA JATI KUSUMA, S.H, M.H. Komik Rahasi Bank - Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesialiputan6.Com 22 Oktober 2021 - Data Nasabah Dan Karyawan Bank Jatim Diduga Bocor Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum. Yunus Husein Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Penulis Prof. Dr. MARWAN EFFENDY, S.H Peraturan Perundang-Undangan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Website 5 Alasan pentingnya Data Pribadi,kominfo.go.id Antaranews Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi harus segra disahkan jadi undng - unngda CNN Indonesia. 6 Februari 2020 - Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank. 5 februari 2020 Detikfinance 27 Juli 2021 - Kompilasi Kasus Kebocoran Data Nasabah Yang heboh terjadi di Indonesia Kompas. 3 November 2020 - Kilas Balik Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Gunakan Nomor Ponsel Presiden Jokowi Insgtruksikan PPATK Lakukan Terobosan Digital, Setkab.go.id 18 April 2022 Pusintek Ingatkan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi, Setjen Kemenkeu 114