LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN Triwulan I-2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Kata Pengantar Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik. risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan secara khusus maupun secara terintegrasi selama triwulan I-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam Mutual Evaluation Review (MER) yang menilai kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil Di tengah berlanjutnya perang dagang dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian domestik masih tumbuh baik ditopang oleh konsumsi utamanya konsumsi Pemerintah. Selain itu, defisit neraca perdagangan mulai berkurang ditopang oleh surplus neraca non migas. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh akselerasi pertumbuhan kredit disertai pertumbuhan DPK yang mulai meningkat. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi penarikan nasabah. Disamping itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang memadai dan meningkatnya laba. Profil risiko perbankan juga masih terjaga sejalan dengan mulai meredanya risiko pasar akibat capital inflow ke pasar keuangan domestik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK akan memitigasi risiko yang timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Halaman ini sengaja dikosongkan Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Jakarta, Juli 2019 Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan 1
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Daftar Isi Kata Pengantar ... 1 Daftar Isi ... 3 Daftar Tabel ... 7 Daftar Grafik ... 9 Ringkasan Eksekutif... 11 Infografis ... 13 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional... 17 A. Overview Perekonomian Global dan Domestik ... 17 B. Kinerja Perbankan ... 20 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) ... 20 1.1 Aset BUK ... 21 1.2 Sumber Dana BUK ... 21 1.3 Penggunaan Dana BUK ... 23 1.4 Rentabilitas BUK ... 24 1.5 Permodalan BUK ... 25 2. Kinerja Bank Syariah ... 27 2.1 Aset Bank Syariah ... 27 2.2 Sumber Dana Bank Syariah ... 28 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah ... 28 2.4 Rentabilitas BUS ... 29 2.5 Permodalan BUS ... 29 3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR) ... 30 3.1 Aset BPR ... 30 3.2 Sumber Dana BPR ... 31 3.3 Penggunaan Dana BPR ... 32 3.4 Rentabilitas BPR ... 33 3.5 Permodalan BPR ... 33 4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ... 34 4.1 Aset BPRS ... 34 4.2 Sumber Dana BPRS ... 35 4.3 Penggunaan Dana BPRS ... 35 4.4 Rentabilitas BPRS... 36 4.5 Permodalan BPRS ... 36 5. Pekembangan Penyaluran Kredit Sektoral ... 37 6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR ... 39 7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) ... 41 Halaman ini sengaja dikosongkan Bab II Profil Risiko Perbankan ... 45 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ... 45 2. Risiko Kredit ... 45 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ... 46 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ... 48 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) ... 49 3
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 3. Risiko Pasar ... 50 3.1 Risiko Nilai Tukar ... 50 3.2 Risiko Suku Bunga ... 51 4. Risiko Likuiditas ... 52 5. Tata Kelola Perbankan ... 54 Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional ... 59 1. Pengaturan Perbankan ... 59 1.1 Bank Umum ... 59 1.2 BPR ... 59 2. Pengembangan Pengawasan Perbankan ... 59 2.1 Bank Umum ... 59 2.2 BPR ... 60 2.3 Perbankan Syariah ... 60 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan ... 63 1. Penegakan Kepatuhan Perbankan ... 63 1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) ... 63 1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ... 64 1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT ... 64 2. Kelembagaan Perbankan ... 65 2.1 Bank Umum ... 66 2.1.1 Perizinan ... 66 2.1.2 Jaringan Kantor ... 66 2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 67 2.2 Bank Syariah ... 68 2.2.1 Perizinan ... 68 2.2.2 Jaringan Kantor ... 68 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 69 2.3 BPR ... 69 2.3.1 Perizinan ... 69 2.3.2 Jaringan Kantor ... 70 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 70 Bab V Koordinasi Antar Lembaga... 73 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ... 73 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)... 73 1.2 Bank Indonesia (BI) ... 74 1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ... 75 2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT ... 76 2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ... 76 2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya ... 77 Bab VI Asesmen Lembaga Internasional ... 81 Mutual Evaluation Review (MER) ... 81 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ... 84 A. Perlindungan Konsumen ... 84 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen ... 84 4
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 3. Risiko Pasar ... 50 1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan ... 87 1.1.1 Layanan Pertanyaan ... 87 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi ... 88 1.1.3 Layanan Pengaduan ... 88 1.2 Data Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ... 89 2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ... 89 3. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar ... 90 4. Pemantauan Iklan Triwulanan ... 91 5. Peluncuran Pedoman Iklan Jasa Keuangan ... 91 Literasi dan Inklusi Keuangan ... 92 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) .... 92 2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)... 93 3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) ... 93 4. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ... 94 5. Edukasi Keuangan ... 94 6. Training of Trainers (ToT) kepada Guru SMP dan SMA ... 94 7. Workshop SiPEDULI ... 95 3.1 Risiko Nilai Tukar ... 50 3.2 Risiko Suku Bunga ... 51 4. Risiko Likuiditas ... 52 5. Tata Kelola Perbankan ... 54 Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional ... 59 1. Pengaturan Perbankan ... 59 1.1 Bank Umum ... 59 1.2 BPR ... 59 B. 2. Pengembangan Pengawasan Perbankan ... 59 2.1 Bank Umum ... 59 2.2 BPR ... 60 2.3 Perbankan Syariah ... 60 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan ... 63 1. Penegakan Kepatuhan Perbankan ... 63 1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) ... 63 1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ... 64 Lampiran ... 99 Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko ... 99 Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan I - 2019 ... 101 Lampiran III. Glossary ... 105 1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT ... 64 2. Kelembagaan Perbankan ... 65 2.1 Bank Umum ... 66 2.1.1 Perizinan ... 66 2.1.2 Jaringan Kantor ... 66 2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 67 2.2 Bank Syariah ... 68 2.2.1 Perizinan ... 68 2.2.2 Jaringan Kantor ... 68 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 69 2.3 BPR ... 69 2.3.1 Perizinan ... 69 2.3.2 Jaringan Kantor ... 70 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry) ... 70 Bab V Koordinasi Antar Lembaga... 73 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ... 73 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)... 73 1.2 Bank Indonesia (BI) ... 74 1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ... 75 2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT ... 76 2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ... 76 2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya ... 77 Bab VI Asesmen Lembaga Internasional ... 81 Mutual Evaluation Review (MER) ... 81 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ... 84 A. Perlindungan Konsumen ... 84 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen ... 84 5 4
6 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Daftar Tabel Indikator BUK ... 20 Tabel 1 Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK ... 21 Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ... 21 Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ... 22 Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar ... 23 Tabel 6 Penggunaan Dana BUK ... 23 Tabel 7 Rasio Perbankan berdasarkan Kelompok Kepemilikan dan BUKU ... 25 Tabel 8 Komponen Permodalan BUK ... 26 Indikator Umum Bank Syariah ... 27 Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan ... 28 Tabel 9 Tabel 11 Indikator Umum BPR ... 30 Tabel 12 Penyebaran DPK BPR ... 31 Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi ... 32 Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran ... 33 Tabel 15 Indikator Umum BPRS ... 34 Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi ... 36 Halaman ini sengaja dikosongkan Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi ... 37 Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM ... 39 Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank ... 40 Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING ... 41 Tabel 21 Perkembangan ATMR... 45 Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit ... 46 Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ... 47 Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan ... 47 Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank ... 47 Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi ... 50 Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan ... 53 Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB ... 54 Tabel 29 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ... 63 Tabel 30 Jaringan Kantor Bank Umum ... 67 Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum... 68 Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah ... 69 Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah... 69 Tabel 34 Jaringan Kantor BPR ... 70 Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR ... 70 Tabel 36 Total Layanan Per Sektor ... 86 Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan ... 87 Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2019 ... 92 7 6
8 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Daftar Grafik Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia ... 18 Grafik 1 Pertumbuhan PDB Indonesia ... 18 Grafik 2 Ekspor Migas dan Non Migas ... 19 Grafik 3 Impor Migas dan Non Migas ... 19 Grafik 4 Neraca Perdagangan Indonesia ... 19 Grafik 5 Komposisi Sumber Dana Perbankan ... 21 Grafik 6 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK ... 22 Grafik 7 Tren Pangsa Komposisi DPK ... 22 Grafik 8 Grafik 9 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang ... 24 Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ... 24 Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah ... 27 Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah ... 28 Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur... 29 Laba dan ROA BUS ... 29 Grafik 14 Grafik 15 Perkembangan Aset BPR ... 31 Grafik 16 Perkembangan DPK BPR ... 31 Grafik 17 Tren Aset BPRS ... 34 Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS ... 35 Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS ... 36 Grafik 20 Pertumbuhan Tahunan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ... 37 Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah ... 40 Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) ... 41 Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit ... 46 Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net ... 46 Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi ... 48 Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi ... 49 Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi ... 49 Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) ... 50 Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia ... 50 Grafik 30 Net Buy (Sell) Transaksi Saham dan SBN Indonesia ... 51 Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar ... 51 Grafik 32 Jumlah Bank terhadap Range PDN ... 51 Grafik 33 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga ... 52 Grafik 34 Gap Suku Bunga Kredit dan Deposito ... 52 Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB ... 52 Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta ... 53 Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK ... 53 Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB ... 54 Grafik 39 Halaman ini sengaja dikosongkan Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ... 55 Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK ... 66 Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS ... 69 Jaringan Kantor BPR ... 70 Grafik 42 9 8
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Grafik 43 Grafik 44 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan ... 86 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan ... 87 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan ... 88 Grafik 46 Media Penerimaan Layanan SLIK Triwulan I-2019 ... 89 Grafik 47 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai ... 93 Grafik 48 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai ... 93 Grafik 45 10
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Ringkasan Eksekutif Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan ... 86 Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan ... 87 Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian domestik Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis mampu tumbuh 5,07% lebih baik dari tahun sebelumnya ditopang oleh konsumsi. Permasalahan ... 88 Grafik 46 Media Penerimaan Layanan SLIK Triwulan I-2019 ... 89 Kenaikan konsumsi domestik utamanya didorong oleh stimulus fiskal dalam bentuk Grafik 47 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai ... 93 bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta peningkatan pengeluaran Grafik 48 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai ... 93 dalam rangka Pemilu 2019. Sementara itu, investasi non bangunan dan ekspor tumbuh melambat sebagai pengaruh perlambatan volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas. Dari sisi perbankan, konsumsi domestik yang tumbuh cukup baik mendorong pertumbuhan kredit bank umum sebesar 11,55% (yoy). Sementara itu, DPK masih tumbuh melambat meski sudah lebih baik dari triwulan sebelumnya. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan sedikit lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya. Arah kebijakan moneter AS yang mulai tampak dovish mendorong masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik sehingga membuat risiko pasar sedikit mereda dengan dibarengi penurunan yield yang berdampak pada potensi kenaikan nilai wajar portofolio surat-surat berharga perbankan. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan cukup baik ditopang tingkat permodalan yang tinggi serta profil risiko perbankan yang terjaga. Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK selalu meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Terkait peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait penguatan kelembagaan bank serta menginisiasi peluncuran aplikasi OJK-BOX untuk meningkatkan pengawasan perbankan. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga terus ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun dalam wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa keuangan. 11 10
12 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 INFO GRAFIS MARET 2019 OVERVIEW MAKROEKONOMI Ekonomi Domestik Ekonomi Global Ekonomi domestik tumbuh 5,07%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (5,06%) utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diproyeksi tumbuh melambat sejalan dengan eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Risiko Fluktuasi nilai tukar Perlambatan ekonomi global Fluktuasi harga komoditas ekspor Risiko Konsumsi rumah tangga membaik ditopang peningkatan pendapatan dan program Bansos Pemerintah. Ekonomi AS tumbuh 3,2% (yoy) ditopang kenaikan konsumsi dan penurunan impor. Ekonomi Eropa dan Jepang melambat karena perlambatan konsumsi dan turunnya produksi akibat naiknya aging population. Ekonomi Tiongkok melambat namun masih lebih baik dari perkiraan konsensus karena ditopang oleh stimulus fiskal. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global Penurunan harga Investasi melambat. Konsumsi Pemerintah meningkat sejalan naiknya stimulus fiskal (Bansos) dan menjelang Pemilu 2019. Neraca perdagangan masih defisit. komoditas dunia Indonesia Faktor geopolitik global Defisit neraca perdagangan dan CAD KINERJA BANK UMUM Halaman ini sengaja dikosongkan Intermediasi berjalan baik didukung akselerasi kredit di tengah melambatnya pertumbuhan DPK. PROFIL RISIKO ATMR (yoy) Des '18 Mar '18 Mar '19 9,62% 9,88% 9,02% ATMR Kredit ATMR Operasional 9,86% 9,75% 7,49% ATMR Pasar Periode Mar '18 Des '18 Mar '19 8,79% 10,06% 9,51% 59,78% 1,56% 9,62% Profil risiko perbankan managable, dengan risiko pasar yang menurun. PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM Rentabilitas meningkat di dukung kenaikan laba, sehingga turut menopang permodalan pada level tinggi. 13 12
14 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Kinerja Industri Perbankan Nasional Halaman ini sengaja dikosongkan 14 15
16 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Perekonomian global diproyeksi tumbuh melambat sebagai dampak berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meskipun demikian, ekonomi domestik masih tumbuh baik ditopang oleh konsumsi. Sejalan dengan ekonomi domestik yang cukup baik, ekspansi kredit perbankan masih berlanjut sehingga berdampak pada kenaikan profitabilitas bank. A. Overview Perekonomian Global dan perlambatan seiring dengan berakhirnya Domestik dampak stimulus fiskal corporate tax cut. Perekonomian global tahun 2019 Penurunan impor berdampak pada diprediksi tumbuh melambat berkurangnya defisit neraca perdagangan dibandingkan tahun 2018 sejalan dengan AS. Turunnya impor ini dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang antara AS dan pelaksanaan front-loading oleh para Halaman ini sengaja dikosongkan Tiongkok yang berakibat pada importir pada tahun lalu untuk menurunnya volume transaksi mengantisipasi kenaikan tarif sejalan perdagangan dunia dan harga komoditas dengan eskalasi perang dagang AS global. Kedua aspek tersebut berkorelasi dengan Tiongkok. Pada triwulan pada proyeksi perlambatan pertumbuhan mendatang, pertumbuhan ekonomi AS ekonomi dunia baik di negara advanced diperkirakan melambat yang ditandai economies (AE) maupun emerging dengan penurunan indeks keyakinan economies (EM). konsumen, melambatnya penjualan ritel dan ekspektasi perlambatan ekspor akibat Di luar ekpektasi, perekonomian AS pada penguatan nilai dollar AS. triwulan I-2019 tumbuh 3,2% (yoy) lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Sementara itu, ekonomi kawasan Eropa triwulan maupun tahun sebelumnya. tumbuh 1,2% (yoy) lebih lambat dari 2,4% Peningkatan ini ditopang oleh (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyebab membaiknya konsumsi masyarakat AS utama adalah melambatnya konsumsi sebagaimana tercermin pada personal masyarakat dan consumer confidence consumption expenditure (PCE), naiknya index, turunnya produksi dan ekspor, serta pengeluaran pemerintah utamanya pada permasalahan struktural karena infrastruktur dan national defense, meningkatnya penduduk usia lanjut (aging turunnya impor, serta naiknya persediaan population). Di sisi lain, produksi Eropa barang manufaktur yang tercermin pada melambat seperti terekam dari penurunan naiknya industrial production index. Selain Purchasing Manager Index sektor itu, investasi pada intellectual property manufaktur serta pelemahan permintaan product meningkat meskipun secara umum investasi menunjukkan 16 17
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional global seiring penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Searah dengan Eropa, ekonomi Jepang juga diperkirakan tumbuh melambat dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi serta aktivitas produksi yang terekam dari penurunan penjualan ritel serta penurunan Index1. lain Tankan Large Manufacturing Penurunan index Tankan antara dipengaruhi oleh perang dagang AS- Tiongkok yang sangat berdampak pada penurunan produksi dan ekspor produk manufaktur Jepang utamanya ekspor mesin-mesin kepada Tiongok dan AS. Ekonomi Tiongkok pada triwulan I-2019 tumbuh 6,4% (yoy), melambat dari 6,9% (yoy) pada tahun sebelumnya meskipun sedikit lebih tinggi dari perkiraan konsensus sebesar 6,3%. Perbaikan dari konsensus tersebut utamanya dipicu kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Tiongkok untuk mendorong output industri dan konsumsi masyarakat, sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari perang dagang dengan AS. Seiring dengan pelemahan permintaan global akibat perlambatan pertumbuhan baik AE maupun EM serta efek disrupsi perang dagang antara AS dan Tiongkok, volume perdagangan dunia ikut turun dan berdampak pada turunnya harga barang- barang komoditas. Penurunan harga barang komoditas tercermin pada turunnya indeks harga komoditas bloomberg dari tahun sebelumnya 362,99% menjadi 340,40%. Namun 1 The Tankan Large Manufacturing Index merupakan proyeksi kondisi kegiatan usaha di sektor industri manufaktur Jepang. Indeks ini dihasilkan secara triwulanan dari survei Bank of Japan terhadap perusahaan manufaktur yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari JPY 20 juta. 18 demikian, pada triwulan I-2019, mulai ada sedikit perbaikan pada harga komoditas yang antara lain juga tercermin pada mulai naiknya harga minyak baik WTI maupun Brent. Membaiknya harga minyak tersebut seiring dengan mulai efektifnya pembatasan produksi oleh OPEC+ serta faktor geopolitik seperti krisis politik dan ekonomi di Venezuela dan krisis politik dan perang di Libya yang mempengaruhi penurunan supply minyak. Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia Sumber: Reuters Di tengah tren perlambatan ekonomi dunia, ekonomi domestik masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,07% (yoy) sedikit lebih tinggi dari 5,06% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan pada triwulan berjalan ditopang kuatnya konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,21% (yoy), atau jauh lebih tinggi dari 2,74% (yoy) pada tahun sebelumnya. Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia Sumber: BPS
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Grafik 3 Ekspor Migas dan Non Migas global seiring penurunan proyeksi demikian, pada triwulan I-2019, mulai ada Peningkatan konsumsi Pemerintah pertumbuhan ekonomi global. sedikit perbaikan pada harga komoditas berasal dari stimulus/kenaikan fiskal untuk yang antara lain juga tercermin pada mulai penyaluran bantuan sosial (PKH), transfer Searah dengan Eropa, ekonomi Jepang naiknya harga minyak baik WTI maupun ke daerah dan dana desa (TKDD), dan juga diperkirakan tumbuh melambat Brent. Membaiknya harga minyak tersebut kenaikan pengeluaran dalam rangka dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi seiring dengan mulai efektifnya pemilu serentak tahun 2019. serta aktivitas produksi yang terekam dari pembatasan produksi oleh OPEC+ serta penurunan penjualan ritel serta penurunan Sementara itu, investasi (PMTB) tumbuh faktor geopolitik seperti krisis politik dan Index1. Tankan Large Manufacturing melambat sejalan dengan penurunan ekonomi di Venezuela dan krisis politik Penurunan index Tankan antara lain realisasi belanja modal Pemerintah Sumber: BPS dan perang di Libya yang mempengaruhi dipengaruhi oleh perang dagang AS- dibandingkan triwulan yang sama tahun Grafik 4 Impor Migas dan Non Migas penurunan supply minyak. Tiongkok yang sangat berdampak pada sebelumnya. Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas penurunan produksi dan ekspor produk Di sisi lain, kinerja ekspor menurun baik dan Minyak Dunia manufaktur Jepang utamanya ekspor pada transaksi migas maupun non-migas. mesin-mesin kepada Tiongok dan AS. Meskipun impor juga menurun, namun Ekonomi Tiongkok pada triwulan I-2019 ekspor turun lebih dalam dibandingkan tumbuh 6,4% (yoy), melambat dari 6,9% penurunan impor sehingga membuat (yoy) pada tahun sebelumnya meskipun neraca perdagangan Indonesia defisit sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebesar USD193 juta, jauh menurun konsensus sebesar 6,3%. Perbaikan dari dibandingkan perdagangan triwulan I- Sumber: BPS konsensus tersebut utamanya dipicu 2018 yang mencatatkan surplus sebesar Grafik 5 Neraca Pedagangan Indonesia kebijakan stimulus fiskal Pemerintah USD314 juta. Defisit tersebut dipengaruhi Sumber: Reuters Tiongkok untuk mendorong output oleh transaksi migas pada triwulan industri dan konsumsi masyarakat, sebagai berjalan yang masih defisit, meskipun Di tengah tren perlambatan ekonomi upaya mengurangi dampak negatif dari neraca non-migas mengalami surplus. dunia, ekonomi domestik masih tumbuh perang dagang dengan AS. baik yaitu sebesar 5,07% (yoy) sedikit lebih tinggi dari 5,06% (yoy) pada periode yang Seiring dengan pelemahan permintaan sama tahun sebelumnya. Sumber global akibat perlambatan pertumbuhan pertumbuhan pada triwulan berjalan baik AE maupun EM serta efek disrupsi Sumber: BPS ditopang kuatnya konsumsi Pemerintah perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang tumbuh 5,21% (yoy), atau jauh lebih volume perdagangan dunia ikut turun dan tinggi dari 2,74% (yoy) pada tahun berdampak pada turunnya harga barang- sebelumnya. barang komoditas. Penurunan harga barang komoditas tercermin pada Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia turunnya indeks harga komoditas bloomberg dari tahun sebelumnya 362,99% menjadi 340,40%. Namun 1 The Tankan Large Manufacturing Index merupakan proyeksi kondisi kegiatan usaha di sektor industri manufaktur Jepang. Indeks ini dihasilkan secara triwulanan dari survei Bank of Japan terhadap perusahaan manufaktur yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari JPY 20 juta. Sumber: BPS 19 18
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional B. Kinerja Perbankan Overview Kinerja Bank Umum Sejalan dengan perekonomian domestik yang tumbuh cukup kuat, fungsi intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan ditandai akselerasi pertumbuhan kredit sebesar 11,55% (yoy) pada Maret 2019. Namun demikian, DPK tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 7,18% (yoy). Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,84% dengan risiko kredit yang membaik tercermin dari NPL yang menurun menjadi 2,51%. 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) Fungsi intermediasi BUK cukup baik dengan AL/DPK yang masing-masing tercatat kredit tumbuh terakselerasi yaitu 11,69% 100,35% dan 20,96%, atau jauh di atas (yoy) di tengah DPK yang tumbuh threshold 50% dan 10%. melambat sebesar 7,17% (yoy). Dengan Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit terjadinya funding gap tersebut, kondisi BUK secara gradual membaik dengan NPL likuiditas perbankan sedikit mengetat gross dan NPL net masing-masing turun 20 dengan LDR mencapai 94,00%. Meskipun bps (yoy) dan 8 bps (yoy) menjadi 2,47% LDR melebihi threshold 92%, kondisi dan 1,11%. likuiditas perbankan secara umum masih terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan Tabel 1 Indikator BUK Nominal Des '18 7.751.655 5.092.584 5.372.841 1.287.480 1.737.216 2.348.146 22,97 2,55 5,14 77,86 2,33 1,00 94,78 Indikator Mar '18 7.135.601 4.553.173 5.048.278 1.207.182 1.568.534 2.272.562 22,65 2,55 5,07 78,76 2,67 1,20 90,19 Total Aset (Rp Milyar) Kredit (Rp Milyar) DPK (Rp Milyar) - Giro (Rp Milyar) - Tabungan (Rp Milyar) - Deposito (Rp Milyar) CAR (%) ROA (%) NIM (%) BOPO (%) NPL Gross (%) NPL Net (%) LDR (%) Sumber: SPI Maret 2019 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) Mar '19 7.812.547 5.085.310 5.410.178 1.281.672 1.663.094 2.465.412 23,42 2,60 4,86 82,92 2,47 1,11 94,00 qtq yoy Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 3,87% 3,47% 2,71% 0,31% 5,71% 1,91% 7 5 (0) (127) (28) (17) 70 0,79% -0,14% 0,69% -0,45% -4,27% 4,99% 44 5 (28) 506 14 11 (79) 8,58% 8,62% 7,33% 7,41% 10,05% 5,49% (23) 5 (32) (139) (30) (9) 107 9,49% 11,69% 7,17% 6,17% 6,03% 8,49% 77 5 (20) 416 (20) (8) 380 20
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional B. Kinerja Perbankan 1.1 Aset BUK Aset perbankan masih dikuasai oleh bank- bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh Overview Kinerja Bank Umum Aset BUK tumbuh sebesar 9,49% (yoy) Concentration Ratio (CR) aset 4 bank yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Sejalan dengan perekonomian domestik yang tumbuh cukup kuat, fungsi intermediasi perbankan mencapai 48,88% sedangkan asset 20 bank sebesar 8,58% (yoy). Peningkatan tersebut melanjutkan perbaikan ditandai akselerasi pertumbuhan kredit sebesar 11,55% (yoy) pada Maret besar menguasai 80,83% dari total aset sejalan dengan kredit perbankan yang 2019. Namun demikian, DPK tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya perbankan (Tabel 2). masih tumbuh dua digit pada periode sebesar 7,18% (yoy). Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK laporan. Berdasarkan kelompok bank, solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,84% dengan risiko kredit yang Aset peningkatan aset utamanya terjadi pada Tahun membaik tercermin dari NPL yang menurun menjadi 2,51%. CR4 % CR20 % kelompok BUMN, yang mencatat 2014 2015 2016 2017 2018 Mar '19 Sumber: OJK 45,94 46,24 48,18 48,81 49,65 48,88 79,70 79,47 80,14 79,87 79,93 80,83 pertumbuhan kredit sebesar 14,04% (yoy) 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,83% (yoy). Pertumbuhan kredit pada Fungsi intermediasi BUK cukup baik dengan AL/DPK yang masing-masing tercatat kelompok bank ini salah satunya didorong kredit tumbuh terakselerasi yaitu 11,69% 100,35% dan 20,96%, atau jauh di atas oleh penyaluran kredit infrastruktur yang (yoy) di tengah DPK yang tumbuh threshold 50% dan 10%. masih tinggi. melambat sebesar 7,17% (yoy). Dengan Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit terjadinya funding gap tersebut, kondisi BUK secara gradual membaik dengan NPL Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan likuiditas perbankan sedikit mengetat gross dan NPL net masing-masing turun 20 Nominal (Rp M) ∆ qtq ∆ yoy dengan LDR mencapai 94,00%. Meskipun Kelompok Bank Porsi bps (yoy) dan 8 bps (yoy) menjadi 2,47% Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Mar '18 Des '18 Mar '19 LDR melebihi threshold 92%, kondisi dan 1,11%. BUMN 2.923.580 3.342.996 3.304.934 42,30% 6,79% 1,14% 9,82% 13,04% likuiditas perbankan secara umum masih BUSN Devisa 3.126.703 3.270.606 3.320.033 42,50% 2,14% 1,51% 7,37% 6,18% BUSN Non Devisa 58.608 66.698 68.100 0,87% 6,86% 2,10% 23,08% 16,20% terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan BPD 614.855 625.658 638.835 8,18% 0,93% 2,11% 8,84% 3,90% KCBA 411.878 445.698 480.644 6,15% 0,53% 7,84% 6,96% 16,70% Tabel 1 Indikator BUK Total 7.135.623 7.751.655 7.812.547 100% 3,87% 0,79% 8,58% 9,49% Nominal qtq yoy Sumber: SPI Maret 2019 Indikator Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Total Aset (Rp Milyar) 7.135.601 7.751.655 7.812.547 3,87% 0,79% 8,58% 9,49% Kredit (Rp Milyar) 4.553.173 5.092.584 5.085.310 3,47% 0,14% 8,62% 11,69% 1.2 Sumber Dana BUK Sementara itu, giro dan tabungan masih DPK (Rp Milyar) 5.048.278 5.372.841 5.410.178 2,71% 0,69% 7,33% 7,17% tumbuh melambat masing-masing 6,17% Giro (Rp Milyar) 1.207.182 1.287.480 1.281.672 0,31% 0,45% 7,41% 6,17% DPK merupakan sumber utama pendanaan (yoy) dan 6,03% (yoy). Tabungan (Rp Milyar) 1.568.534 1.737.216 1.663.094 5,71% 4,27% 10,05% 6,03% bank yaitu mencapai 87,50% dari dana Deposito (Rp Milyar) 2.272.562 2.348.146 2.465.412 1,91% 4,99% 5,49% 8,49% perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan CAR (%) 22,65 22,97 23,42 7 44 (23) 77 tumbuh 7,17% (yoy) melambat dibanding ROA (%) 2,55 2,55 2,60 5 5 5 5 NIM (%) 5,07 5,14 4,86 (0) (28) (32) (20) tahun sebelumnya sebesar 7,33% (yoy). BOPO (%) 78,76 77,86 82,92 (127) 506 (139) 416 Meskipun masih tercatat melambat, NPL Gross (%) 2,67 2,33 2,47 (28) 14 (30) (20) komponen deposito yang memiliki porsi NPL Net (%) 1,20 1,00 1,11 (17) 11 (9) (8) terbesar DPK perbankan tumbuh meningkat LDR (%) 90,19 94,78 94,00 70 (79) 107 380 Sumber: SPI Maret 2019 8,49% (yoy). Peningkatan deposito tersebut Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) didorong oleh peningkatan pertumbuhan DPK valas yang tumbuh tinggi seiring Sumber: SPI Maret 2019 dengan meningkatnya suku bunga tertimbang simpanan valas. 21 20
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK komponen dengan porsi terbesar DPK BUK (32,87%) mulai meningkat sebesar 9,64% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,99% (yoy). Pertumbuhan deposito nominal >Rp2M tersebut mendongkrak pertumbuhan DPK BUK secara umum, meskipun masih melambat, namun memperkecil gap Sumber: SPI Maret 2019 pertumbuhan DPK pada periode ini Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 43,82%, diikuti BUSN Devisa (47 bank) sebesar 42,85%. Pertumbuhan kelompok bank BUMN mengalami peningkatan dari 9,54% (yoy) menjadi 11,99% (yoy). Di sisi lain, kelompok bank BUSN Devisi masih mengalami penurunan Sumber: SPI Maret 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dari 4,91% Melambatnya pertumbuhan DPK utamanya (yoy) menjadi 3,68% (yoy). dipicu oleh rendahnya pertumbuhan Secara spasial, penghimpunan DPK masih tabungan nominal <Rp2M (25,43% dari terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, total DPK BUK), yang hanya tumbuh sebesar Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 7,85% (yoy), di saat tahun sebelumnya Sumatera Utara dengan porsi 77,80%. Porsi tumbuh cukup tinggi 10,64% (yoy). Selain terbesar berada di DKI Jakarta (50,86%) itu, giro nominal >Rp2M (19,97% dari total diikuti Jawa Timur (9,72%) dan Jawa Barat DPK BUK) juga melambat sebesar 6,10% (8,03%). Besarnya penghimpunan DPK di setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis 6,86% (yoy). Namun demikian, deposito dan perputaran uang yang masih terpusat di nominal >Rp2M yang merupakan Pulau Jawa. Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Kelompok Bank Nominal (Rp Miliar) Mar '18 Des '18 Mar '19 Porsi (%) Des '18 qtq yoy Mar '19 Mar '18 Mar '19 BUMN 2.116.814.549 2.412.452.879 2.370.648.739 43,82 5,95% 1,73% 9,54% 11,99% BUSD 2.236.105.668 2.281.928.923 2.318.464.046 42,85 1,78% 1,60% 4,91% 3,68% BUSND 42.920.099 48.036.255 49.915.338 0,92 4,40% 3,91% 21,02% 16,30% BPD 486.827.623 454.161.963 496.723.021 9,18 6,37% 9,37% 8,30% 2,03% KCBA 165.610.486 176.261.362 174.426.662 3,22 2,54% 1,04% 7,14% 5,32% Total 5.048.278.426 5.372.841.382 5.410.177.806 100 2,71% 0,69% 7,33% 7,17% Sumber: SPI Maret 2019 22
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar komponen dengan porsi terbesar DPK BUK Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK (32,87%) mulai meningkat sebesar 9,64% % Pangsa terhadap total DPK 50,86% DPK (Rp Miliar) Wilayah (yoy), lebih tinggi dibanding tahun Mar '18 Jun '18 Des '18 Mar '19 sebelumnya sebesar 8,99% (yoy). DKI Jakarta 2.449.713 2.738.785 2.751.826 Pertumbuhan deposito nominal >Rp2M Jawa Timur 480.945 522.879 525.723 9,72% tersebut mendongkrak pertumbuhan DPK Jawa Barat 564.416 434.088 434.469 8,03% BUK secara umum, meskipun masih Jawa Tengah 254.155 273.928 276.973 5,12% Sumatera Utara 213.026 214.333 220.260 4,07% melambat, namun memperkecil gap Sumber: SPI Maret 2019 Total DPK 5 Kota 3.962.255 4.184.014 4.209.251 77,80% pertumbuhan DPK pada periode ini Total DPK Sumber: SPI Maret 2019, diolah 5.048.850 5.372.841 5.410.178 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar 1.3 Penggunaan Dana BUK pada surat berharga yang mengalami DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 kontraksi sebesar 32,26% (yoy) bank) sebesar 43,82%, diikuti BUSN Devisa Sebagian besar (69,42%) dana perbankan dibandingkan tahun sebelumnya yang (47 bank) sebesar 42,85%. Pertumbuhan disalurkan dalam bentuk kredit kepada tumbuh 18,97% (yoy). Di sisi lain, total kredit kelompok bank BUMN mengalami pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan BUK tumbuh 11,87% (yoy) jauh lebih tinggi peningkatan dari 9,54% (yoy) menjadi dalam bentuk surat berharga (10,12%). dari 9,23% (yoy) pada periode yang sama 11,99% (yoy). Di sisi lain, kelompok bank Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan BUSN Devisi masih mengalami penurunan lebih rendah dari Kredit, BUK melakukan karena kredit memberikan return yang lebih Sumber: SPI Maret 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dari 4,91% konversi alat likuid menjadi kredit tinggi dibandingkan dengan surat berharga. (yoy) menjadi 3,68% (yoy). sebagaimana terlihat dari penempatan bank Melambatnya pertumbuhan DPK utamanya dipicu oleh rendahnya pertumbuhan Secara spasial, penghimpunan DPK masih Tabel 6 Penggunaan Dana BUK tabungan nominal <Rp2M (25,43% dari terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, total DPK BUK), yang hanya tumbuh sebesar Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nominal (Rp M) qtq (%) yoy (%) Penggunaan Dana Porsi (%) Mar-18 4.598.196 4.553.173 45.023 266.087 546.652 1.094.606 39.123 154.045 8.674 239.284 6.946.669 Des '18 5.155.246 5.092.584 62.662 216.704 729.334 887.433 43.451 156.963 22.386 290.506 7.502.023 Mar '19 5.143.977 5.085.310 58.666 272.666 650.723 741.509 43.846 160.401 17.360 294.476 7.324.958 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 11,87 11,69 30,30 2,47 19,04 -32,26 12,07 4,13 -30,42 100,13 23 5,45 7,85% (yoy), di saat tahun sebelumnya Sumatera Utara dengan porsi 77,80%. Porsi Kredit Yang Diberikan - Kepada Pihak Ketiga - Kepada Bank Lain Penempatan pada Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia Surat Berharga Penyertaan CKPN Aset Keuangan Tagihan Spot dan Derivatif Tagihan Lainnya TOTAL 70,23 69,42 0,80 3,72 8,88 10,12 0,60 2,19 0,24 4,02 100 3,60 3,47 15,07 -16,15 19,80 -6,56 4,64 -2,92 -2,83 14 3,13 9,32 -0,22 -0,14 8,62 -6,38 210,86 20,32 25,82 -13,12 -10,78 18,97 -16,44 13,74 0,91 1,01 2,19 -22,45 1 -2,36 tumbuh cukup tinggi 10,64% (yoy). Selain terbesar berada di DKI Jakarta (50,86%) itu, giro nominal >Rp2M (19,97% dari total diikuti Jawa Timur (9,72%) dan Jawa Barat DPK BUK) juga melambat sebesar 6,10% (8,03%). Besarnya penghimpunan DPK di setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis 6,86% (yoy). Namun demikian, deposito dan perputaran uang yang masih terpusat di nominal >Rp2M yang merupakan Pulau Jawa. 3,66 8,42 Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Sumber: SPI Maret 2019 Nominal (Rp Miliar) qtq yoy Kelompok Bank Porsi (%) Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Berdasarkan denominasi mata uang, kredit 14,69% (yoy) meningkat signifikan dari 2.116.814.549 2.412.452.879 2.370.648.739 43,82 5,95% 1,73% 9,54% 11,99% BUMN kepada pihak ketiga bukan bank lebih tahun sebelumnya yaitu 9,83% (yoy), yang 2.236.105.668 2.281.928.923 2.318.464.046 42,85 1,78% 1,60% 4,91% 3,68% BUSD banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi antara lain dipengaruhi pelemahan nilai 42.920.099 48.036.255 49.915.338 0,92 4,40% 3,91% 21,02% 16,30% BUSND 486.827.623 454.161.963 496.723.021 9,18 6,37% 9,37% 8,30% 2,03% BPD 84,391%, sedangkan kredit valas sebesar tukar Rupiah terhadap USD terhadap tahun 165.610.486 176.261.362 174.426.662 3,22 2,54% 1,04% 7,14% 5,32% KCBA 15,61%. Kredit rupiah tumbuh tinggi 11,15% sebelumnya. Jika menggunakan Total 5.048.278.426 5.372.841.382 5.410.177.806 100 2,71% 0,69% 7,33% 7,17% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya perhitungan kurs berlaku, kredit valas Sumber: SPI Maret 2019 8,41% (yoy), sedangkan kredit valas tumbuh tumbuh signifikan sebesar 12,46% (yoy) dari 23 22
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional tahun sebelumnya sebesar 6,35% (yoy). Hal tersebut menunjukkan tumbuhnya kredit selain karena naiknya permintaan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar (Grafik 10). Grafik 9 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang Sumber: SPI Maret 2019 Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,38%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,71% dan kredit investasi (KI) sebesar 25,67%, sedangkan sisanya sebesar 27,62% adalah kredit konsumsi (KK). Kredit produktif tumbuh signifikan 12,91% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 7,46% (yoy), yang didorong oleh perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan. Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber: SPI Maret 2019 24 1.4 Rentabilitas BUK Pada Maret 2019, rentabilitas BUK masih terjaga dengan ROA perbankan naik menjadi 2,60% dari 2,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan laba utamanya dari peningkatan keuntungan penjualan surat berharga selain yang berasal dari pendapatan bunga. Secara umum, hampir semua kelompok BUKU mengalami perlambatan ROA, kecuali BUKU 3 yang mengalami peningkatan ROA menjadi 2,11%. Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 82,92% dari 78,76% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO utamanya karena peningkatan beban operasional yang tumbuh sebesar 47,20% (yoy) khususnya dari kerugian transaksi spot dan derivatif (beban operasional non bunga). Peningkatan BOPO terbesar terjadi pada BUKU 4 yang naik 506 bps menjadi 77,39%. Di sisi lain, penurunan NIM perbankan berlanjut dan pada periode laporan turun menjadi 4,86% dari 5,07% tahun sebelumnya, karena perbankan menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibandingkan kredit.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Tabel 7 Rasio Perbankan berdasarkan Kelompok Kepemilikan dan BUKU tahun sebelumnya sebesar 6,35% (yoy). Hal 1.4 Rentabilitas BUK BUSN Non Devisa BUSN Devisa Mar '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 3,02% 1,63% 5,45% 5,70% 73,66% 79,85% 80,14% 82,20% 85,84% 86,61% BUMN tersebut menunjukkan tumbuhnya kredit Rasio Pada Maret 2019, rentabilitas BUK masih selain karena naiknya permintaan juga terjaga dengan ROA perbankan naik ROA NIM BOPO 3,02% 5,24% 2,09% 4,64% 2,11% 4,36% 1,64% 5,72% dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar menjadi 2,60% dari 2,55% pada periode (Grafik 10). yang sama tahun sebelumnya, didorong CAR 20,15% 21,46% 20,81% 21,69% 26,93% 26,34% Grafik 9 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang oleh kenaikan laba utamanya dari KCBA Mar '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 2,60% 2,57% 6,06% 4,86% 75,92% 78,53% 88,74% 92,28% 78,76% 82,92% 20,37% 21,93% 54,95% 49,98% 22,65% 23,42% BPD Industri Rasio peningkatan keuntungan penjualan surat berharga selain yang berasal dari ROA NIM BOPO CAR 2,25% 5,98% 2,95% 3,38% 3,84% 4,08% 2,55% 5,07% pendapatan bunga. Secara umum, hampir semua kelompok BUKU mengalami perlambatan ROA, kecuali BUKU 1 BUKU 2 Rasio BUKU 3 yang mengalami peningkatan ROA Mar '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 1,64% 1,95% 5,54% 4,82% 82,99% 86,99% 84,06% 85,73% 21,16% 22,18% 25,13% 25,35% ROA NIM BOPO CAR 1,52% 5,20% 1,78% 4,95% menjadi 2,11%. Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 82,92% dari 78,76% Sumber: SPI Maret 2019 BUKU 3 BUKU 4 pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO Rasio Berdasarkan jenis penggunaan, kredit Mar '18 Mar'19 Mar '18 Mar '19 2,01% 3,11% 5,42% 4,11% 85,14% 89,09% 72,33% 77,39% 24,82% 24,89% 20,79% 22,25% utamanya karena peningkatan beban ROA NIM BOPO CAR 2,11% 3,94% 3,11% 5,76% didominasi kredit produktif (72,38%), yang operasional yang tumbuh sebesar 47,20% terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar (yoy) khususnya dari kerugian transaksi spot 46,71% dan kredit investasi (KI) sebesar dan derivatif (beban operasional non 25,67%, sedangkan sisanya sebesar 27,62% Sumber: SPI Maret 2019 bunga). Peningkatan BOPO terbesar terjadi adalah kredit konsumsi (KK). pada BUKU 4 yang naik 506 bps menjadi Kredit produktif tumbuh signifikan 12,91% 77,39%. 1.5 Permodalan BUK Berdasarkan kepemilikan bank, CAR (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tertinggi berada pada KCBA yaitu 49,98%. Di sisi lain, penurunan NIM perbankan Secara umum, permodalan BUK masih 7,46% (yoy), yang didorong oleh Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain berlanjut dan pada periode laporan turun sangat memadai dengan sebagian besar perdagangan besar dan eceran serta sektor ditopang oleh dukungan pendanaan setara menjadi 4,86% dari 5,07% tahun (79,61%) berupa modal inti. Pada Maret industri pengolahan. modal dari head office serta penempatan sebelumnya, karena perbankan 2019, modal inti tumbuh 14,59% (yoy), wajib KCBA dalam Surat Berharga Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Jenis Penggunaan berkualitas tinggi yang diperhitungkan dibandingkan kredit. sebesar 10,71% (yoy). Kenaikan tersebut sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko didorong oleh pertumbuhan laba dan cukup rendah dalam perhitungan ATMR. modal disetor yang masing-masing tumbuh Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR 18,69% (yoy) dan 3,99% (yoy). yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya sebesar 9,02% (yoy), melambat banyak terdapat bank KCBA. dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,62% (yoy), sehingga CAR BUK naik sebesar 77 bps (yoy) menjadi 23,42%. Sumber: SPI Maret 2019 25 24
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Tabel 8 Komponen Permodalan BUK No 1 Modal Inti A Modal Inti Utama Komponen Modal (Rp T) Modal disetor Cadangan Tambahan Modal Laba Laba/Rugi Tahun Lalu Laba/Rugi Tahun Berjalan Dana Setoran Modal Cadangan Lainnya Faktor Pengurang B Modal Inti Tambahan 2 Modal Pelengkap Surat berharga subordinasi Pinjaman Subordinasi PPA atas aset produktif Lainnya 3 4 5 CEMA TOTAL MODAL ATMR ATMR Kredit ATMR Operasional ATMR Pasar Mar-18 909,70 906,89 170,45 808,39 564,40 530,80 33,60 2,85 241,15 71,95 2,80 82,79 27,04 15,70 47,00 (6,95) 169 1.162 5.129 4.275 773 77 22,65% 20,98% Dec-18 Mar-19 1.042,46 1.003,20 1.043,40 1.003,83 177,25 179,25 938,90 900,71 669,88 648,33 633,62 509,74 36,26 138,59 5,43 3,88 265,14 246,96 72,75 76,13 (0,94) (0,63) 91,96 90,96 25,00 26,77 19,11 19,14 51,12 51,57 (3,27) (6,52) 175 175 1.309 1.270 5.592 5.527 4.681 4.692 830 772 85 68 23,42% 22,97% 21,77% 21,29% Rasio CAR Rasio Modal Inti Sumber: SPI Maret 2019 26 mtm 1,43% ytd 3,91% yoy 14,59% 79,61% Porsi 1,42% 3,94% 15,05% 79,68% 0,35% 1,11% 3,99% 13,54% 1,29% 4,24% 16,14% 71,70% 1,11% 3,32% 18,69% 51,16% 1,03% 24,30% 19,37% 48,39% 62,52% -73,84% 7,92% 2,77% 6,86% -28,58% 36,18% 0,30% 1,65% 7,36% 9,95% 20,25% 2,75% 4,44% 1,11% 5,56% 8,03% 48,68% -133,57% 0,07% 0,33% 1,10% 11,08% 7,02% 5,35% 6,61% 7,53% 1,91% 1,36% 0,11% 21,77% 1,46% 1,27% 0,88% 8,75% 3,90% 5,99% -49,81% -52,93% 0,25% 3,30% 0,25% 3,37% 13,37% 1,55% 3,14% 12,71% 100% 0,17% 1,18% 9,02% 0,04% 0,24% 9,51% 0,39% 7,63% 7,49% 3,11% 25,33% 9,62% (3) 45 77 7 48 79
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Tabel 8 Komponen Permodalan BUK 2. Kinerja Bank Syariah No Komponen Modal (Rp T) Mar-18 Dec-18 Mar-19 mtm ytd yoy Porsi Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan 1 Modal Inti 909,70 1.003,20 1.042,46 1,43% 3,91% 14,59% 79,61% triwulan I-2019 secara umum mengalami (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas A Modal Inti Utama 906,89 1.003,83 1.043,40 1,42% 3,94% 15,05% 79,68% perbaikan, tercermin dari kenaikan CAR bank syariah juga masih memadai dengan Modal disetor 170,45 179,25 177,25 0,35% 1,11% 3,99% 13,54% BUS (yoy) dengan didukung peningkatan FDR berada dalam threshold aman. Cadangan Tambahan Modal 808,39 900,71 938,90 1,29% 4,24% 16,14% 71,70% Laba 564,40 648,33 669,88 1,11% 3,32% 18,69% 51,16% rentabilitas sejalan dengan perbaikan Laba/Rugi Tahun Lalu 530,80 509,74 633,62 1,03% 24,30% 19,37% 48,39% Laba/Rugi Tahun Berjalan 33,60 138,59 36,26 62,52% -73,84% 7,92% 2,77% Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah Dana Setoran Modal 2,85 5,43 3,88 6,86% -28,58% 36,18% 0,30% qtq yoy Cadangan Lainnya 241,15 246,96 265,14 Nominal Des '18 Mar '19 1,65% 7,36% 9,95% 20,25% Indikator Faktor Pengurang 71,95 76,13 72,75 2,75% 4,44% 1,11% 5,56% Mar '18 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 B Modal Inti Tambahan 2,80 (0,63) (0,94) 8,03% 48,68% -133,57% 0,07% BUS dan UUS (Rp milyar) Total Aset Pembiayaan Dana Pihak Ketiga - Giro Wadiah - Tabungan Mudharabah - Deposito Mudharabah BUS (%) CAR ROA NOM BOPO NPF gross FDR 2 Modal Pelengkap 82,79 90,96 91,96 0,33% 1,10% 11,08% 7,02% 428.201 286.621 339.909 40.081 98.739 201.089 477.327 320.193 371.828 43.597 114.437 213.794 479.815 326.993 382.734 48.434 113.660 220.640 4,47% 3,12% 4,61% -1,50% 8,15% 4,10% 0,52% 2,12% 2,93% 11,09% -0,68% 3,20% 19,36% 14,40% 18,78% 30,90% 15,03% 18,49% 12,05% 14,09% 12,60% 20,84% 15,11% 9,72% Surat berharga subordinasi 27,04 26,77 25,00 5,35% 6,61% 7,53% 1,91% Pinjaman Subordinasi 15,70 19,14 19,11 1,36% 0,11% 21,77% 1,46% PPA atas aset produktif 47,00 51,57 51,12 1,27% 0,88% 8,75% 3,90% Lainnya (6,95) (6,52) (3,27) 5,99% -49,81% -52,93% 0,25% 3 CEMA 169 175 175 3,30% 0,25% 3,37% 13,37% 4 TOTAL MODAL 1.162 1.270 1.309 1,55% 3,14% 12,71% 100% 5 ATMR 5.129 5.527 5.592 0,17% 1,18% 9,02% 18,22 1,23 1,40 89,90 4,56 77,63 20,12 1,28 1,42 89,18 3,26 78,53 19,85 1,46 1,66 87,82 3,44 78,38 (113) (13) (17) 109 (56) (42) (27) 18 23 (136) 18 (15) 124 11 14 (244) (5) (589) 164 23 26 (208) (112) 75 ATMR Kredit 4.275 4.692 4.681 0,04% 0,24% 9,51% ATMR Operasional 773 772 830 0,39% 7,63% 7,49% ATMR Pasar 77 68 85 3,11% 25,33% 9,62% CAR 22,65% 22,97% 23,42% (3) 45 77 Rasio Rasio Modal Inti 20,98% 21,29% 21,77% 7 48 79 Sumber: SPI Maret 2019 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2019 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) 2.1 Aset Bank Syariah Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada periode laporan. Pada Maret 2019, pangsa aset bank syariah2 terhadap total aset perbankan nasional meningkat menjadi 6,14% (Pangsa Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah pada Maret 2018 sebesar 6,01%). Aset bank syariah tumbuh sebesar 12,05% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,36% (yoy), sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (65,99%), surat berharga (14,08%) dan penempatan pada Bank Indonesia Sumber: SPS Maret 2019 (11,52%). Perlambatan tersebut utamanya karena perlambatan penempatan Fasilitas 2 Sampai dengan Maret 2019, bank syariah terdiri dari 14 BUS dan 20 UUS 27 26
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional 2.2 Sumber Dana Bank Syariah 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah Pada Maret 2019, DPK bank syariah Dana bank syariah lebih banyak digunakan tumbuh 12,60% (yoy), melambat untuk tujuan pembiayaan. Pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya yang 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh tumbuh 18,78% (yoy). Perlambatan 14,09% (yoy), sedikit melambat utamanya pada komponen Deposito yang dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan komponen dengan porsi tumbuh 14,40% (yoy). Pertumbuhan terbesar DPK (57,65%) yang tumbuh 9,72% pembiayaan tersebut didorong oleh (yoy), jauh melambat dibanding tahun meningkatnya pertumbuhan pembiayaan sebelumnya yang tumbuh 18,49% (yoy). investasi dan pembiayaan konsumsi. Komponen Giro juga melambat menjadi Berdasarkan jenis penggunaannya, 20,84% (yoy) setelah tahun sebelumnya pembiayaan BUS masih didominasi untuk tumbuh tinggi 30,90% (yoy). Adapun tujuan pembiayaan produktif (56,42%), tabungan tumbuh 15,11% (yoy) lebih tinggi sedangkan untuk tujuan konsumsi sebesar dari 15,03% (yoy) tahun sebelumnya. 43,58%. Pembiayaan produktif tumbuh Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah 11,83% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,99% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi melambatnya pembiayaan modal kerja yang hanya tumbuh 9,30% (yoy) (Maret 2018=13,75%, yoy), sementara pembiayaan investasi tumbuh tinggi 15,48% (yoy) (Maret 2018=11,92%, yoy). Pembiayaan konsumsi juga mencatatkan pertumbuhan lebih baik Sumber: SPS Maret 2019 yaitu sebesar 17,16% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 16,37% (yoy). Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan JENIS PENGGUNAAN Mar '18 Nilai (Rp. Miliar) Des '18 Mar '19 Porsi (%) qtq (%) yoy (%) Des '18 Mar '19 Mar ' 18 Mar '19 Modal Kerja 97.471 105.055 106.532 32,58 1,52 1,41 13,75 9,30 Investasi 67.502 75.730 77.950 23,84 4,21 2,93 11,92 15,48 Konsumsi 121.648 139.408 142.511 43,58 3,75 2,23 16,37 17,15 Total 286.621 320.193 326.993 100 3,12 2,12 14,40 14,09 Sumber: SPS, Maret 2019 28
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Di tengah melambatnya pertumbuhan kenaikan ROA menjadi 1,46% dari 1,23% 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah 2.2 Sumber Dana Bank Syariah pembiayaan, rasio NPF gross BUS tercatat pada tahun sebelumnya, sejalan dengan Dana bank syariah lebih banyak digunakan Pada Maret 2019, DPK bank syariah membaik yaitu sebesar 3,26%, lebih rendah pesatnya pertumbuhan laba bersih BUS untuk tujuan pembiayaan. Pada Maret tumbuh 12,60% (yoy), melambat dari 3,82% pada tahun sebelumnya. Secara yaitu sebesar 38,08% (yoy). Peningkatan 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya yang umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi laba BUS utamanya disebabkan perbaikan 14,09% (yoy), sedikit melambat tumbuh 18,78% (yoy). Perlambatan hampir pada semua sektor ekonomi dan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,66% dibandingkan tahun sebelumnya yang utamanya pada komponen Deposito yang didorong oleh sektor-sektor utama, dari 1,40% pada tahun sebelumnya serta tumbuh 14,40% (yoy). Pertumbuhan merupakan komponen dengan porsi diantaranya sektor real estate, usaha perbaikan efisiensi dengan BOPO turun pembiayaan tersebut didorong oleh terbesar DPK (57,65%) yang tumbuh 9,72% persewaan, dan jasa perusahaan, konstruksi, menjadi 87,82% dari 89,90% pada tahun meningkatnya pertumbuhan pembiayaan (yoy), jauh melambat dibanding tahun transportasi, pergudangan dan komunikasi sebelumnya. Turunnya rasio BOPO investasi dan pembiayaan konsumsi. sebelumnya yang tumbuh 18,49% (yoy). serta industri pengolahan. utamanya didorong oleh meningkatnya Komponen Giro juga melambat menjadi Berdasarkan jenis penggunaannya, pendapatan operasional dari pembiayaan Secara spasial, sebagian besar pembiayaan 20,84% (yoy) setelah tahun sebelumnya pembiayaan BUS masih didominasi untuk yang diberikan yang tumbuh 7,67% (yoy) masih terpusat di wilayah Jawa sebesar tumbuh tinggi 30,90% (yoy). Adapun tujuan pembiayaan produktif (56,42%), dibandingkan tahun sebelumnya yang 72,19%, khususnya DKI Jakarta (43,41%), tabungan tumbuh 15,11% (yoy) lebih tinggi sedangkan untuk tujuan konsumsi sebesar tumbuh 5,17% (yoy). Jawa Barat (10,43%), Jawa Timur (8,31%), dari 15,03% (yoy) tahun sebelumnya. 43,58%. Pembiayaan produktif tumbuh Grafik 14 Laba dan ROA BUS dan Jawa Tengah (5,93%). Besarnya 11,83% (yoy), melambat dibanding tahun Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah dominasi pembiayaan antara lain sebelumnya sebesar 12,99% (yoy). Hal dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses tersebut dipengaruhi melambatnya keuangan yang lebih baik di pulau Jawa pembiayaan modal kerja yang hanya dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya tumbuh 9,30% (yoy) (Maret 2018=13,75%, pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa yoy), sementara pembiayaan investasi didukung pula dengan sebaran jaringan tumbuh tinggi 15,48% (yoy) (Maret kantor BUS dan UUS yang masih 2018=11,92%, yoy). Pembiayaan konsumsi terkonsentrasi di wilayah Jawa. juga mencatatkan pertumbuhan lebih baik Sumber: SPS Maret 2019 yaitu sebesar 17,16% (yoy), meningkat dari Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur Sumber: SPS Maret 2019 pertumbuhan tahun sebelumnya 16,37% (yoy). 2.5 Permodalan BUS Permodalan BUS didominasi oleh modal inti Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan yaitu 90,52% dari total modal. Pada Maret Nilai (Rp. Miliar) qtq (%) yoy (%) 2019, modal BUS tumbuh 12,97% (yoy) JENIS PENGGUNAAN Porsi (%) Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar ' 18 Mar '19 ditopang peningkatan laba dan tambahan Modal Kerja 97.471 105.055 106.532 32,58 13,75 9,30 1,52 1,41 modal disetor oleh pemilik. Investasi 67.502 75.730 77.950 23,84 11,92 15,48 4,21 2,93 Konsumsi 121.648 139.408 142.511 43,58 16,37 17,15 3,75 2,23 Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat melambat Total 286.621 320.193 326.993 14,40 14,09 100 3,12 2,12 sebesar 4,41% (yoy), seiring dengan Sumber: SPS, Maret 2019 melambatnya penyaluran pembiayaan BUS. Dengan pertumbuhan modal yang jauh Sumber: SPS Maret 2019 lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR 2.4 Rentabilitas BUS BUS terdongkrak sebesar 164 bps menjadi Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan 19,85%. tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari 29 28
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Overview Kinerja BPR Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit. 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) permodalan (CAR) yang cukup tinggi Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup meskipun masih dibayangi kenaikan risiko baik, tercermin dari peningkatan kredit (NPL). pertumbuhan kredit. Ketahanan BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat Tabel 11 Indikator Umum BPR Indikator Nominal Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 qtq Mar '19 Mar '18 yoy Mar '19 Total Aset (Rp milyar) Kredit (Rp milyar) 127.528 91.655 135.693 98.220 137.440 101.465 3,18% 2,53% 1,29% 3,30% 11,02% 8,67% 7,77% 10,70% Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 86.361 91.956 93.782 3,62% 1,99% 11,85% 8,59% Tabungan (Rp milyar) 26.999 29.491 29.609 5,57% 0,40% 14,40% 9,66% Deposito (Rp milyar) 59.362 62.465 64.173 2,72% 2,73% 10,73% 8,11% CAR (%) 24,10 23,35 24,19 60 84 38 9 ROA (%) BOPO (%) 2,68 80,59 2,48 80,74 2,42 81,92 (1) (50) (6) 118 (8) (22) (26) 133 NPL Gross (%) 6,81 6,37 6,94 (79) 57 13 13 NPL Net (%) 5,10 4,74 5,28 (63) 54 21 18 LDR (%) 75,43 76,54 77,36 (40) 82 (157) 193 CR (%) 16,93 18,84 15,01 266 (383) 167 (192) Sumber: SPI, Maret 2019 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) 3.1 Aset BPR Jumlah BPR pada periode laporan adalah Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh sebanyak 1.593 BPR, berkurang 7,77% (yoy), melambat dibandingkan tahun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak sebelumnya yang tumbuh 11,02% (yoy). 1.615 BPR. Pengurangan jumlah BPR Perlambatan pertumbuhan aset BPR utamanya terjadi pada BPR dengan utamanya disebabkan oleh melambatnya kelompok aset Rp1-5 Miliar dan kelompok pertumbuhan DPK BPR. Selain itu, aset Rp5-10 Miliar. Berkurangnya jumlah banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR BPR utamanya disebabkan konsolidasi untuk pengembangan baik secara beberapa BPR dan adanya BPR yang infrastruktur maupun sumber daya manusia dilikuidasi. juga disinyalir menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan aset pada periode ini. 30
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Grafik 15 Perkembangan Aset BPR Overview Kinerja BPR 8,11% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK BPR antara lain diakibatkan oleh persaingan Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik meskipun perebutan dana dengan perusahan financial sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh technology peer to peer (P2P) lending yang upaya penguatan permodalan, meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit. sedang berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, OJK mengupayakan konsolidasi 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) permodalan (CAR) yang cukup tinggi BPR disertai penguatan permodalan BPR meskipun masih dibayangi kenaikan risiko melalui pemenuhan kewajiban modal Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup kredit (NPL). minimum. baik, tercermin dari peningkatan Sumber: SPI, Maret 2019 pertumbuhan kredit. Ketahanan BPR juga Grafik 16 Perkembangan DPK BPR Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih masih solid yang terlihat dari tingkat banyak di Pulau Jawa (57,31%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Tabel 11 Indikator Umum BPR Barat yang masing-masing memiliki porsi Nominal qtq yoy Indikator 23,34% dan 13,71%. Namun demikian, Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di 11,02% 7,77% Total Aset (Rp milyar) 127.528 135.693 137.440 3,18% 1,29% 98.220 101.465 8,67% 10,70% wilayah Maluku Utara sebesar 59,14% (yoy), Kredit (Rp milyar) 91.655 2,53% 3,30% 91.956 93.782 11,85% 8,59% Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 86.361 3,62% 1,99% meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap 29.491 29.609 14,40% 9,66% Tabungan (Rp milyar) 26.999 5,57% 0,40% total aset BPR (0,13%). Sementara itu, Jawa 62.465 64.173 10,73% 8,11% Deposito (Rp milyar) 59.362 2,72% 2,73% Sumber: SPI, Maret 2019 Tengah merupakan daerah dengan porsi 23,35 24,19 CAR (%) 24,10 60 84 38 9 Dilihat dari porsinya, deposito masih 2,48 2,42 aset terbesar BPR tumbuh 11,02% (yoy). ROA (%) 2,68 (1) (6) (8) (26) merupakan komponen DPK terbesar BOPO (%) 80,74 81,92 80,59 (50) 118 (22) 133 6,37 6,94 NPL Gross (%) 6,81 (79) 57 13 13 (68,43%). Sebaran DPK BPR juga 3.2 Sumber Dana BPR 4,74 5,28 NPL Net (%) 5,10 (63) 54 21 18 terkonsentrasi di Jawa (59,64%), diikuti 76,54 77,36 LDR (%) 75,43 (40) 82 (157) 193 Komposisi sumber dana BPR masih Sumatera (18,36%), Bali-Nusa Tenggara 18,84 15,01 CR (%) 16,93 266 (383) 167 (192) didominasi oleh DPK dengan porsi 82,84%, (13,74%), Sulampua (6,17%), dan Kalimantan Sumber: SPI, Maret 2019 diikuti pinjaman yang diterima (11,63%), Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) (2,09%). Seiring dengan besaran asetnya, antar bank pasiva (4,73%), dan kewajiban penghimpunan DPK utamanya juga berada 3.1 Aset BPR Jumlah BPR pada periode laporan adalah segera (0,79%). di Jawa Tengah (25,92%) dan Jawa Barat sebanyak 1.593 BPR, berkurang Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh DPK BPR tumbuh 8,59% (yoy), melambat (13,46%). dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,77% (yoy), melambat dibandingkan tahun dibandingkan 11,85% (yoy) pada tahun 1.615 BPR. Pengurangan jumlah BPR Pertumbuhan DPK BPR terbesar terdapat di sebelumnya yang tumbuh 11,02% (yoy). sebelumnya. Perlambatan terjadi pada utamanya terjadi pada BPR dengan Maluku Utara yang tumbuh 60,01% (yoy), Perlambatan pertumbuhan aset BPR kedua komponen, baik tabungan maupun kelompok aset Rp1-5 Miliar dan kelompok meskipun dengan porsi yang tidak terlalu utamanya disebabkan oleh melambatnya deposito yang tercatat masih tumbuh aset Rp5-10 Miliar. Berkurangnya jumlah besar. pertumbuhan DPK BPR. Selain itu, masing-masing sebesar 9,66% (yoy) dan BPR utamanya disebabkan konsolidasi banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR beberapa BPR dan adanya BPR yang Tabel 12 Penyebaran DPK BPR untuk pengembangan baik secara dilikuidasi. DPK (Rp M) qtq yoy infrastruktur maupun sumber daya manusia Wilayah Porsi Mar-18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 juga disinyalir menjadi salah satu faktor Sumatera 16.347 16.738 17.215 18,36% 0,91% 2,85% 7,94% 5,31% perlambatan pertumbuhan aset pada Jawa 51.555 55.059 55.933 59,64% 4,39% 1,59% 12,62% 8,49% periode ini. Kalimantan 1.918 2.059 1.962 2,09% 0,36% 4,75% 6,72% 2,27% Bali dan Nusa Tenggara 11.192 12.479 12.887 13,74% 4,53% 3,27% 14,11% 15,15% Sulawesi, Maluku dan Papua 5.349 5.621 5.785 6,17% 3,90% 2,92% 14,19% 8,16% 86.361 91.956 93.782 100% 3,62% 1,99% 11,85% 8,59% 31 Jumlah 30 Sumber: SPI, Maret 2019
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional 3.3 Penggunaan Dana BPR Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian Alokasi penempatan dana BPR masih besar kredit BPR disalurkan untuk kredit terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk produktif (52,61%) yang terdiri dari Kredit kredit dengan porsi 76,73% dan Modal Kerja (45,01%) dan Kredit Investasi penempatan pada bank lain dengan porsi (7,60%) sedangkan sisanya untuk Kredit 23,27%. Kredit BPR pada Maret 2019 Konsumsi (47,39%). tumbuh 10,70% (yoy), meningkat Pertumbuhan kredit BPR utamanya dibandingkan 8,67% (yoy) pada tahun didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar sebelumnya. 12,11% (yoy), meningkat dibanding tahun Sejalan dengan penyaluran kredit di BUK, sebelumnya sebesar 9,58% (yoy). Penyaluran penyaluran kredit BPR juga masih KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor didominasi sektor perdagangan besar dan perdagangan besar dan eceran (50,26% dari eceran (porsi sebesar 25,05%) yang tumbuh total penyaluran KMK) yang tumbuh 8,84% 9,65% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan (yoy) meningkat dibandingkan tahun kredit tertinggi terjadi di sektor perantara sebelumnya sebesar 7,12% (yoy). Selain itu keuangan yang tumbuh 58,75% (yoy) sektor konstruksi juga tumbuh tinggi namun hanya berkontribusi kecil dengan 37,81% (yoy) dibandingkan tahun porsi sebesar 0,38% terhadap total kredit sebelumnya sebesar 26,04 % (yoy). BPR. Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi Sektor Ekonomi Nominal (Rp Miliar) Mar '18 Des '18 Porsi Mar '19 Mar '19 Des '18 qtq yoy Mar '19 Mar '18 Mar '19 Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 5.493 5.635 5.865 5,78% 2,32% 4,09% 7,61% 6,78% Perikanan 368 426 432 0,43% 6,29% 1,31% 10,95% 17,17% Pertambangan dan Penggalian 232 282 319 0,31% 15,20% 12,85% 39,27% 37,41% Industri Pengolahan 1.292 1.494 1.527 1,50% 5,70% 2,18% 17,04% 18,22% Listrik, Gas dan Air 95 137 140 0,14% 19,44% 2,29% 18,22% 46,82% Konstruksi 2.729 3.644 3.772 3,72% 5,26% 3,53% 27,32% 38,24% Perdagangan Besar dan Eceran 23.178 24.681 25.415 25,05% 1,47% 2,97% 7,10% 9,65% Penyediaan Akomodasi dan Penyedian Makan Minum Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan 910 1.961 242 1.089 2.296 379 1.205 2.380 384 1,19% 2,35% 0,38% 9,42% 10,62% 12,60% 10,68% 3,62% 1,38% 22,19% 9,88% 34,80% 32,49% 21,37% 58,75% Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 2.429 164 278 2.693 148 342 2.858 146 375 2,82% 0,14% 0,37% 2,71% 4,11% 11,57% 6,12% 1,48% 9,56% 22,23% 44,02% 21,82% 17,68% 11,28% 34,79% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 242 275 279 0,27% 8,16% 1,32% 16,32% 15,08% Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 2.394 1.073 4.243 4.084 2.549 1.212 4.382 4.369 2.596 1.234 4.451 4.495 2,56% 1,22% 4,39% 4,43% 1,90% 5,62% 0,72% 1,91% 1,85% 1,80% 1,59% 2,89% 8,29% 5,08% 3,82% 10,21% 8,47% 14,96% 4,92% 10,08% Bukan Lapangan Usaha - Lainnya TOTAL 40.249 91.655 42.187 98.220 43.593 101.465 42,96% 100% 2,14% 2,53% 3,33% 3,30% 7,34% 8,67% 8,31% 10,70% Sumber: SPI, Maret 2019 32
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional 3.3 Penggunaan Dana BPR Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada Pada periode ini, risiko kredit BPR Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian di wilayah Jawa (56,96%), sementara kredit meningkat dengan rasio NPL gross sebesar besar kredit BPR disalurkan untuk kredit Alokasi penempatan dana BPR masih yang terendah di wilayah Kalimantan 6,94%, meningkat dibandingkan tahun produktif (52,61%) yang terdiri dari Kredit terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk (1,67%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sebelumnya 6,81%. NPL BPR meningkat Modal Kerja (45,01%) dan Kredit Investasi kredit dengan porsi 76,73% dan sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas 12,71% (yoy) dibanding tahun sebelumnya (7,60%) sedangkan sisanya untuk Kredit penempatan pada bank lain dengan porsi (4.732 BPR) berada di wilayah Jawa (75,15%) seiring dengan peningkatan penyaluran Konsumsi (47,39%). 23,27%. Kredit BPR pada Maret 2019 sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah kredit BPR. tumbuh 10,70% (yoy), meningkat Pertumbuhan kredit BPR utamanya Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total dibandingkan 8,67% (yoy) pada tahun didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar BPR Nasional (132 BPR). sebelumnya. 12,11% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,58% (yoy). Penyaluran Sejalan dengan penyaluran kredit di BUK, Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor penyaluran kredit BPR juga masih qtq Kredit (Rp M) yoy perdagangan besar dan eceran (50,26% dari Porsi Wilayah didominasi sektor perdagangan besar dan Mar '18 18.417 51.806 1.509 11.310 8.613 91.655 Des '18 Mar '19 20.274 57.793 1.695 12.351 9.352 101.465 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 19,98% 3,08% 2,80% 6,80% 10,08% 56,96% 2,44% 3,76% 9,55% 11,56% 1,67% 4,15% 1,07% 3,56% 12,37% 12,17% 3,09% 2,45% 5,85% 9,20% 9,22% 0,82% 3,12% 12,34% 8,58% 100% 2,53% 3,30% 8,67% 10,70% total penyaluran KMK) yang tumbuh 8,84% 19.722 55.698 1.677 12.055 9.069 98.220 Sumatera eceran (porsi sebesar 25,05%) yang tumbuh (yoy) meningkat dibandingkan tahun Jawa 9,65% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kalimantan sebelumnya sebesar 7,12% (yoy). Selain itu kredit tertinggi terjadi di sektor perantara Bali dan Nusa Tenggara sektor konstruksi juga tumbuh tinggi Sulawesi, Maluku dan Papua keuangan yang tumbuh 58,75% (yoy) 37,81% (yoy) dibandingkan tahun Jumlah namun hanya berkontribusi kecil dengan sebelumnya sebesar 26,04 % (yoy). Sumber: SPI, Maret 2019 porsi sebesar 0,38% terhadap total kredit BPR. 3.4 Rentabilitas BPR 3.5 Permodalan BPR Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi Pada periode laporan, rentabilitas BPR Di tengah laba yang tumbuh melambat, Nominal (Rp Miliar) Porsi qtq yoy Sektor Ekonomi sedikit menurun dibanding tahun permodalan BPR relatif cukup solid dan Mar '18 Des '18 Mar '19 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 5.493 5.635 5.865 5,78% 2,32% 4,09% 7,61% 6,78% sebelumnya, dengan ROA yang turun memadai untuk menyerap potensi risiko Perikanan 368 426 432 0,43% 6,29% 1,31% 10,95% 17,17% menjadi 2,42% atau lebih rendah sebesar 26 yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari Pertambangan dan Penggalian 232 282 319 0,31% 15,20% 12,85% 39,27% 37,41% bps dibandingkan tahun sebelumnya rasio CAR BPR tercatat meningkat sebesar Industri Pengolahan 1.292 1.494 1.527 1,50% 5,70% 2,18% 17,04% 18,22% Listrik, Gas dan Air 95 137 140 0,14% 19,44% 2,29% 18,22% 46,82% (2,48%). Hal tersebut dipengaruhi 24,19%. Kenaikan CAR tersebut seiring Konstruksi 2.729 3.644 3.772 3,72% 5,26% 3,53% 27,32% 38,24% melambatnya laba operasional yang hanya dengan upaya BPR untuk memperkuat Perdagangan Besar dan Eceran 23.178 24.681 25.415 25,05% 1,47% 2,97% 7,10% 9,65% tumbuh 1,71% (yoy) dibandingkan tahun permodalan antara lain melalui merger dan Penyediaan Akomodasi dan Penyedian 910 1.089 1.205 1,19% 9,42% 10,68% 22,19% 32,49% Makan Minum sebelumnya yang tumbuh 6,77% (yoy). konsolidasi. Transportasi, Pergudangan dan 1.961 2.296 2.380 2,35% 10,62% 3,62% 9,88% 21,37% Komunikasi Selain itu, BOPO juga meningkat menjadi Perantara Keuangan 242 379 384 0,38% 12,60% 1,38% 34,80% 58,75% Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa 81,92% dibanding tahun sebelumnya 2.429 2.693 2.858 2,82% 2,71% 6,12% 22,23% 17,68% kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK Perusahaan (80,59%). Perlambatan laba BPR terjadi Administrasi Pemerintahan, Pertanahan 164 148 146 0,14% 4,11% 1,48% 44,02% 11,28% mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat Dan Jaminan Sosial Wajib seiring dengan meningkatnya beban bunga Jasa Pendidikan 278 342 375 0,37% 11,57% 9,56% 21,82% 34,79% permodalannya, utamanya dalam deposito yang tumbuh 11,13% (yoy) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 242 275 279 0,27% 8,16% 1,32% 16,32% 15,08% komponen modal inti sebesar minimum Rp3 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,85% 2.394 2.549 2.596 2,56% 1,90% 1,85% 8,29% 8,47% miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti Hiburan dan Perorangan Lainnya (yoy). Peningkatan beban bunga tersebut Jasa Perorangan yang Melayani Rumah 1.073 1.212 1.234 1,22% 5,62% 1,80% 5,08% 14,96% dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk Tangga sejalan dengan kenaikan BI7DRR yang ikut Kegiatan Usaha yang Belum Jelas BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. 4.243 4.382 4.451 4,39% 0,72% 1,59% 3,82% 4,92% Batasannya meningkatkan rerata suku bunga deposito < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 4.084 4.369 4.495 4,43% 1,91% 2,89% 10,21% 10,08% serta semakin tingginya persaingan Bukan Lapangan Usaha - Lainnya 40.249 42.187 43.593 42,96% 2,14% 3,33% 7,34% 8,31% Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban perebutan dana antara BPR dengan P2P TOTAL 91.655 98.220 101.465 100% 2,53% 3,30% 8,67% 10,70% Penyediaan Modal Minimum dan lending. Sumber: SPI, Maret 2019 33 32
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank 4. Kinerja BPR Syariah (BPRS) Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/ Kinerja BPRS pada triwulan I-2019 tumbuh POJK.03/2016 tentang Kewajiban cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan Penyediaan Modal Minimum dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,64% Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank (yoy), 16,32% (yoy), dan 12,33% (yoy). Risiko Pembiayaan Rakyat Syariah). pembiayaan juga melanjutkan tren penurunan walaupun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu Ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik. Tabel 15 Indikator Umum BPRS Indikator Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 qtq yoy Mar '19 Mar '18 Mar '19 Total Aset (Rp Miliar) Pembiayaan (Rp Miliar) Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) - Tabungan iB (Rp MIliar) - Deposito iB (Rp Miliar) CAR (%) ROA (%) BOPO (%) NPF Gross (%) FDR (%) 11.115 8.078 7.243 2.577 4.666 20,60 2,38 84,28 10,98 111,53 12.362 9.084 8.135 2.998 5.137 19,33 1,87 87,66 9,30 111,67 12.410 9.397 8.136 2.911 5.225 20,19 2,36 87,00 8,71 115,50 3,92% 4,66% 5,11% 9,79% 2,56% (45) (42) 148 (229) (48) 0,39% 3,44% 0,01% -2,91% 1,72% 86 49 (66) (60) 383 17,96% 14,73% 20,32% 19,94% 20,54% (93) 9 (85) 104 (545) 11,64% 16,32% 12,33% 12,94% 11,99% (41) (2) 272 (227) 397 Sumber: SPS Maret 2019 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) 4.1 Aset BPRS Grafik 17 Tren Aset BPRS Pada Maret 2019, aset BPRS tercatat sebesar Rp12,41 triliun atau tumbuh 11,64% (yoy), melambat dibanding 17,96% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan terkontraksinya laba yang mempengaruhi perlambatan modal. Sumber: SPS Maret 2019 34
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional 4.2 Sumber Dana BPRS 4.3 Penggunaan Dana BPRS 4. Kinerja BPR Syariah (BPRS) Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/ Kinerja BPRS pada triwulan I-2019 tumbuh Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK Pada Maret 2019, dana BPRS sebagian POJK.03/2016 tentang Kewajiban cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan sebesar 75,88% atau mencapai Rp8,14 besar (75,72%) digunakan untuk Penyediaan Modal Minimum dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,64% triliun. DPK BPRS tumbuh 12,33% (yoy), jauh pembiayaan atau mencapai Rp9,40 triliun. Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank (yoy), 16,32% (yoy), dan 12,33% (yoy). Risiko melambat dibandingkan pertumbuhan Pembiayaan BPRS tumbuh 16,32% (yoy), Pembiayaan Rakyat Syariah). pembiayaan juga melanjutkan tren Maret 2018 sebesar 20,32% (yoy). meningkat dari 14,73% (yoy) pada periode penurunan walaupun masih pada level yang Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito yang sama tahun sebelumnya. cukup tinggi. Sementara itu Ketahanan BPRS Islamic Bank (iB) yang tumbuh 11,99% (yoy) Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan yang tercermin pada permodalan juga (Mar-18=20,54%, yoy) maupun tabungan iB perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang cukup baik. yang tumbuh 12,94% (yoy) (Mar- tercermin dari penurunan NPF gross 18=19,94%, yoy). menjadi 8,71% (Maret 2018 = 10,98%). Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian Tabel 15 Indikator Umum BPRS sebesar 0,01% (qtq), melambat dibanding besar pembiayaan BPRS disalurkan pada yoy qtq Indikator Mar '18 Des '18 Mar '19 Desember 2018 yang tumbuh 5,11% (qtq). sektor perdagangan, restoran, dan hotel Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Total Aset (Rp Miliar) 11.115 12.362 12.410 3,92% 0,39% 17,96% 11,64% Perlambatan tersebut didorong oleh sebesar 21,52%, yang tumbuh tinggi Pembiayaan (Rp Miliar) 8.078 9.084 9.397 4,66% 3,44% 14,73% 16,32% deposito iB yang tumbuh melambat 1,72% sebesar 9,49% (yoy) (Maret 2018=7,65%, Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 7.243 8.135 8.136 5,11% 0,01% 20,32% 12,33% (qtq) dan tabungan iB yang turun -2,91% yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan Tabungan iB (Rp MIliar) 2.577 2.998 2.911 9,79% 2,91% 19,94% 12,94% (qtq). tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian Deposito iB (Rp Miliar) 4.666 5.137 5.225 2,56% 1,72% 20,54% 11,99% CAR (%) 20,60 19,33 20,19 (45) 86 (93) (41) yang tumbuh 74,70% (yoy) sejalan dengan Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS ROA (%) 2,38 1,87 2,36 (42) 49 9 (2) mulai membaiknya kegiatan usaha, BOPO (%) 84,28 87,66 87,00 148 (66) (85) 272 meskipun dengan porsi yang kecil (1,56%). NPF Gross (%) 10,98 9,30 8,71 (229) (60) 104 (227) FDR (%) 111,53 111,67 115,50 (48) 383 (545) 397 Berdasarkan jenis penggunaan, Sumber: SPS Maret 2019 pembiayaan BPRS masih didominasi untuk Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) tujuan konsumsi (48,42%), yang tumbuh 22,97% (yoy), sedikit melambat dibanding Grafik 17 Tren Aset BPRS 4.1 Aset BPRS tahun sebelumnya yang tumbuh 23,06% Pada Maret 2019, aset BPRS tercatat (yoy). Sementara itu, secara umum sebesar Rp12,41 triliun atau tumbuh Sumber: SPS Maret 2019 pertumbuhan pembiayaan produktif 11,64% (yoy), melambat dibanding 17,96% meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS (yoy) pada periode yang sama tahun Meskipun pembiayaan investasi tercatat terbesar berada pada deposito iB yakni sebelumnya. Hal tersebut antara lain melambat 5,35% (yoy) (Maret 2018=7,41%, 64,22% yang utamanya (36,08% atau senilai dipengaruhi oleh melambatnya yoy), namun pembiayaan modal kerja Rp2,94 triliun) dalam bentuk akad pertumbuhan DPK dan terkontraksinya laba tercatat tumbuh cukup tinggi. Pembiayaan mudharabah dengan tenor 12 bulan. yang mempengaruhi perlambatan modal. modal kerja yang memiliki porsi 36,67% Sumber: SPS Maret 2019 dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 13,04% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,01% (yoy). 35 34
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi Sektor Ekonomi Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian Pertambangan Perindustrian Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Jasa dunia usaha Jasa sosial/masyarakat Lain-lain TOTAL Nominal (Rp M) Des '18 369.158 374.467 318.461 18.658 19.889 26.487 83.685 119.758 146.368 13.856 13.104 14.831 579.628 694.666 727.184 1.847.229 2.032.457 2.022.491 99.704 103.582 108.211 644.929 618.505 704.207 721.432 769.445 778.692 3.699.956 4.338.594 4.550.011 8.078.236 9.084.467 9.396.942 Mar Mar '19 qtq yoy Porsi Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 1,99% -13,73% 41,96% 30,00% 74,90% 25,40% 7,03% 39,28% 25,46% 20,10% 9,49% 7,65% 8,53% 4,72% 9,19% -4,09% 7,94% 17,24% 22,97% 23,06% 16,32% 14,73% 1,68% -14,96% 3,39% 1,36% 33,17% 0,28% 1,56% 14,11% 22,22% 0,16% 14,88% 13,18% 4,68% 4,05% 7,74% 21,52% -0,49% 4,88% 4,47% 2,37% 1,15% 7,49% -21,24% 13,86% 1,20% 8,29% 0,86% 4,87% 48,42% 11,02% 3,44% 4,66% 100% Sumber: SPS Maret 2019 4.4 Rentabilitas BPRS Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami sedikit tekanan, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,36% sedikit menurun dari 2,38% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA tersebut didorong oleh tergerusnya laba BPRS sebesar 13,72% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,84% (yoy). Meskipun pendapatan BPRS secara umum tercatat meningkat, Sumber: SPS Maret 2019 namun peningkatan beban operasional 4.5 Permodalan BPRS yang tinggi mendorong kenaikan BOPO ke level 87,00% (Maret 2018=84,28%), serta Permodalan BPRS relatif cukup kuat seiring dengan upaya penguatan meskipun CAR menurun 41 bps (yoy) permodalan BPR melalui penambahan menjadi 20,19% dibanding tahun fungsi manajemen risiko dan penguatan sebelumnya sebesar 20,60%. Penurunan operasional yang ikut andil dalam kenaikan CAR tersebut utamanya disebabkan biaya non bunga. penurunan laba sementara ATMR naik seiring kenaikan pembiayaan. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS. 36
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi qtq yoy Nominal (Rp M) Sektor Ekonomi Porsi Berdasarkan lapangan usaha, sebagian Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan Mar Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian 369.158 374.467 318.461 3,39% 1,68% -14,96% 1,99% -13,73% besar kredit disalurkan ke sektor lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke Pertambangan 18.658 19.889 26.487 0,28% 1,36% 33,17% 30,00% 41,96% perdagangan besar dan eceran serta sektor sektor rumah tangga yaitu 23,72% terhadap Perindustrian 83.685 119.758 146.368 1,56% 14,11% 22,22% 25,40% 74,90% Listrik, gas dan air 13.856 13.104 14.831 0,16% 14,88% 13,18% 39,28% 7,03% industri pengolahan, dengan porsi masing- total kredit. Konstruksi 579.628 694.666 727.184 7,74% 4,05% 4,68% 20,10% 25,46% masing sebesar 18,38% dan 16,42%. Perdagangan, restoran dan hotel 1.847.229 2.032.457 2.022.491 21,52% 4,88% 0,49% 7,65% 9,49% Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 99.704 103.582 108.211 1,15% 2,37% 4,47% 4,72% 8,53% Jasa dunia usaha 644.929 618.505 704.207 7,49% -21,24% 13,86% 4,09% 9,19% Grafik 20 Pertumbuhan Tahunan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Jasa sosial/masyarakat 721.432 769.445 778.692 8,29% 0,86% 1,20% 17,24% 7,94% Lain-lain 3.699.956 4.338.594 4.550.011 48,42% 11,02% 4,87% 23,06% 22,97% TOTAL 8.078.236 9.084.467 9.396.942 100% 4,66% 3,44% 14,73% 16,32% Sumber: SPS Maret 2019 Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS 4.4 Rentabilitas BPRS Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami sedikit tekanan, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,36% sedikit menurun dari 2,38% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA tersebut didorong oleh Sumber: SPI, Maret 2019 tergerusnya laba BPRS sebesar 13,72% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh Kredit (Rp T) qtq yoy sebesar 11,84% (yoy). Meskipun pendapatan No Sektor Ekonomi Porsi Mar'18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 Sumber: SPS Maret 2019 BPRS secara umum tercatat meningkat, Lapangan Usaha namun peningkatan beban operasional 1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 319,60 354,88 354,08 4,82% 0,23% 12,35% 10,79% 6,69% 4.5 Permodalan BPRS 2 Perikanan 10,64 12,14 12,34 5,36% 1,70% 8,74% 16,01% 0,23% yang tinggi mendorong kenaikan BOPO ke 3 Pertambangan dan Penggalian 104,75 137,91 137,75 0,53% 0,12% -16,06% 31,50% 2,60% Permodalan BPRS relatif cukup kuat level 87,00% (Maret 2018=84,28%), serta 4 Industri Pengolahan 793,33 899,09 868,89 3,47% 3,36% 4,86% 9,53% 16,42% meskipun CAR menurun 41 bps (yoy) seiring dengan upaya penguatan 5 Listrik, gas dan air 154,24 170,19 186,86 1,90% 9,80% 11,58% 21,15% 3,53% menjadi 20,19% dibanding tahun 6 Konstruksi 254,71 316,10 323,78 8,67% 2,43% 18,32% 27,11% 6,12% permodalan BPR melalui penambahan 7 Perdagangan Besar dan Eceran 885,84 975,99 972,70 1,51% 0,34% 5,90% 9,81% 18,38% sebelumnya sebesar 20,60%. Penurunan fungsi manajemen risiko dan penguatan 8 Penyediaan akomodasi dan PMM 97,37 99,75 100,37 2,00% 0,62% 3,14% 3,08% 1,90% CAR tersebut utamanya disebabkan 9 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 192,10 217,32 213,97 3,45% 1,54% 12,29% 11,38% 4,04% operasional yang ikut andil dalam kenaikan 10 Perantara Keuangan 211,49 244,49 232,26 8,21% 5,00% 7,72% 9,82% 4,39% penurunan laba sementara ATMR naik biaya non bunga. 11 Real Estate 225,52 248,22 253,84 4,13% 2,26% 9,02% 12,56% 4,80% seiring kenaikan pembiayaan. Meskipun 12 Administrasi Pemerintahan 21,98 25,07 26,01 1,92% 3,74% 2,91% 18,31% 0,49% demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih 13 Jasa Pendidikan 10,17 12,32 12,66 9,76% 2,77% 14,40% 24,58% 0,24% 14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19,80 22,70 23,12 11,92% 1,84% 19,52% 16,76% 0,44% cukup memadai dalam menyerap potensi 15 Jasa Kemasyarakatan 70,72 79,91 81,27 6,24% 1,70% 20,89% 14,93% 1,54% risiko yang dihadapi BPRS. 16 Jasa Perorangan 2,70 2,72 2,73 0,86% 0,69% 2,30% 1,14% 0,05% 17 Badan Internasional 0,15 0,17 0,17 28,99% 0,62% -20,40% 13,00% 0,00% 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 3,49 2,26 1,59 11,27% -29,45% 45,69% -54,34% 0,03% Bukan Lapangan Usaha 19 Rumah Tangga 1.136,12 1.237,82 1.254,41 3,68% 1,34% 13,38% 10,41% 23,71% 20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 228,53 235,84 232,42 0,20% 1,45% 3,01% 1,70% 4,39% 4.743 5.295 5.291 3,41% 0,07% 8,54% 11,55% Industri 100% Sumber: SPI, Maret 2019 37 36
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Penyaluran kredit bank umum triwulan I- 2019 tumbuh 11,55% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,54% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan masih kuatnya konsumsi domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 31,50% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 16,06% (yoy). Pertumbuhan kredit di semua sub- sektor pertambangan meningkat, dengan yang utama didorong oleh sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 77,44% (yoy), setelah tahun sebelumnya terkontraksi sangat dalam 32,75% (yoy). Secara umum, pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan tersebut sesuai dengan harga minyak dalam 1 (satu) tahun terakhir yang cenderung stabil dan mulai mengalami peningkatan sejak awal tahun 2019. Penyaluran di sektor ini masih didominasi oleh Bank BUMN. Pada periode laporan, kredit ke sektor konstruksi juga tercatat tumbuh tinggi, yaitu 27,11% (yoy), seiring dengan pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh sub- sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil khususnya untuk pembangunan jalan tol yang tumbuh 82,22% (yoy). Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar daerah serta mempersingkat waktu tempuh transportasi dan jaringan logisitik melalui pembangunan jalan tol sepanjang 1.070 km pada tahun 2019. Sektor jasa pendidikan juga tumbuh tinggi, 24,58% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,23%). Pertumbuhan pada sektor ini 38 didorong oleh sub-sektor jasa pendidikan dasar yang tumbuh 40,87% (yoy) dan sub- sektor jasa pendidikan tinggi (32,54%, yoy). Selain itu, sektor listrik, gas dan air juga masih melanjutkan ekspansi kredit yang cukup agresif. Pada periode laporan, sektor ini tumbuh 3,38% (yoy), utamanya pada sub-sektor ketenagalistrikan lainnya. Hal ini sesuai dengan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang masih berjalan selama periode 2015 - 2019, dimana kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor kelistrikan sangat besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Independent Power Producer (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari perbankan dilakukan secara bilateral (bank langsung kepada debitur di sektor ini), maupun secara sindikasi. Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini mayoritas kredit masih didominasi sektor rumah tangga (23,71%) yang tumbuh melambat menjadi 10,41% (yoy) dari sebelumnya sebesar 13,38% (yoy). Kredit sektor ini utamanya untuk sub-sektor pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor yang pada periode ini masing-masing tumbuh 12,85% (yoy) dan 9,46% (yoy). Selama satu tahun terakhir, kredit sub-sektor kepemilikan rumah tinggal memiliki tren meningkat sedangkan kredit ke sub-sektor pemilikan kendaraan bermotor justru menunjukkan tren melambat. Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,38%). Kredit di sektor ini juga mencatatkan pertumbuhan 9,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Penyaluran kredit bank umum triwulan I- yang tumbuh 5,90% (yoy). Pertumbuhan Kredit ke sektor pertanian, perburuan dan didorong oleh sub-sektor jasa pendidikan 2019 tumbuh 11,55% (yoy), meningkat sektor ini utamanya berasal dari kehutanan juga masih cukup besar, 6,69% dasar yang tumbuh 40,87% (yoy) dan sub- dibandingkan tahun sebelumnya yang perdagangan besar dalam negeri selain dari total penyaluran kredit perbankan, sektor jasa pendidikan tinggi (32,54%, yoy). hanya tumbuh 8,54% (yoy). Hal tersebut ekspor dan impor makanan, minuman dan utamanya untuk sektor perkebunan kelapa Selain itu, sektor listrik, gas dan air juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan tembakau - utamanya beras yang masih sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan masih melanjutkan ekspansi kredit yang kredit seiring dengan masih kuatnya tumbuh 30,32% (yoy), meskipun mulai kredit perkebunan kelapa sawit tercatat cukup agresif. Pada periode laporan, sektor konsumsi domestik. Dilihat dari menunjukkan tren perlambatan. semakin melambat. Pada Maret 2019, ini tumbuh 3,38% (yoy), utamanya pada pertumbuhannya, sektor pertambangan dan pertumbuhan kredit perkebunan kelapa Sektor industri pengolahan juga merupakan sub-sektor ketenagalistrikan lainnya. Hal ini penggalian mencatat pertumbuhan kredit sawit tumbuh sebesar 11,31% (yoy), salah satu sektor dengan penyaluran kredit sesuai dengan program pembangunan tertinggi sebesar 31,50% (yoy) dibandingkan melambat dari pertumbuhan pada Maret terbesar pada periode ini, yaitu sebesar pembangkit listrik 35.000 MW yang masih tahun sebelumnya yang terkontraksi 16,06% 2018 sebesar 13,02% (yoy). Melambatnya 16,42% dengan porsi terbesar disalurkan berjalan selama periode 2015 - 2019, (yoy). Pertumbuhan kredit di semua sub- pertumbuhan kredit di sub-sektor kepada sub-sektor industri makanan dan dimana kebutuhan investasi untuk sektor pertambangan meningkat, dengan perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan minuman serta industri kimia dan barang- pengembangan sektor kelistrikan sangat yang utama didorong oleh sub-sektor melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia barang dari bahan kimia. Kredit sektor besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara pertambangan minyak dan gas bumi yang dan menurunnya harga CPO di pasar global. industri pengolahan tumbuh 9,53% (yoy), (PLN) maupun Independent Power Producer tumbuh 77,44% (yoy), setelah tahun meningkat tinggi dibandingkan 4,86% (yoy) (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari sebelumnya terkontraksi sangat dalam pada tahun sebelumnya. perbankan dilakukan secara bilateral (bank 32,75% (yoy). Secara umum, pertumbuhan langsung kepada debitur di sektor ini), kredit pada sektor pertambangan tersebut maupun secara sindikasi. 6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR sesuai dengan harga minyak dalam 1 (satu) Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini Pada triwulan I-2019, kredit UMKM tumbuh porsi penyaluran ke sektor tersebut yang tahun terakhir yang cenderung stabil dan mayoritas kredit masih didominasi sektor 11,36% (yoy), meningkat dibandingkan cukup besar. Apabila dilihat dari mulai mengalami peningkatan sejak awal rumah tangga (23,71%) yang tumbuh tahun sebelumnya sebesar 9,95% (yoy). pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke tahun 2019. Penyaluran di sektor ini masih melambat menjadi 10,41% (yoy) dari Peningkatan kredit UMKM ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian didominasi oleh Bank BUMN. sebelumnya sebesar 13,38% (yoy). Kredit sektor perdagangan besar, diikuti sektor tumbuh tertinggi yaitu sebesar 26,25% Pada periode laporan, kredit ke sektor sektor ini utamanya untuk sub-sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan (yoy). konstruksi juga tercatat tumbuh tinggi, yaitu pemilikan rumah tinggal dan pemilikan Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM 27,11% (yoy), seiring dengan pembangunan kendaraan bermotor yang pada periode ini Nominal (Rp M) Porsi qtq yoy infrastruktur. Pertumbuhan kredit pada Sektor Ekonomi masing-masing tumbuh 12,85% (yoy) dan Mar '18 Des '18 Mar '19 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 sektor itu utamanya didorong oleh sub- Perdagangan besar dan eceran 9,46% (yoy). Selama satu tahun terakhir, sektor konstruksi gedung dan bangunan Baki Debet 462.998 499.248 508.620 51,96% 2,50% 1,88% 6,79% 9,85% kredit sub-sektor kepemilikan rumah tinggal NPL 18.914 17.170 18.552 3,65% 9,44% 8,05% 1,10% 1,91% sipil khususnya untuk pembangunan jalan memiliki tren meningkat sedangkan kredit Industri pengolahan tol yang tumbuh 82,22% (yoy). Hal ini sesuai ke sub-sektor pemilikan kendaraan Baki Debet 90.551 99.028 99.130 10,13% 4,63% 0,10% 7,61% 9,47% dengan upaya Pemerintah dalam NPL 3.534 3.292 3.551 3,58% 9,56% 7,87% 0,06% 0,48% bermotor justru menunjukkan tren meningkatkan konektivitas antar daerah Pertanian, Perburuan dan Kehutanan melambat. Baki Debet 81.509 89.560 92.741 9,47% 6,77% 3,55% 19,91% 13,78% serta mempersingkat waktu tempuh NPL 2.592 2.073 2.354 2,54% 7,00% 13,56% 10,37% 9,18% Sementara itu, untuk kredit produktif, transportasi dan jaringan logisitik melalui Listrik, Gas, dan Air sebagian besar kredit perbankan disalurkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.070 km Baki Debet 3.457 4.307 4.513 0,46% 48,98% 4,78% 25,75% 30,55% ke sektor perdagangan besar dan eceran NPL 708 135 150 3,32% 9,76% 11,11% 413,04% 78,81% pada tahun 2019. Lainnya (18,38%). Kredit di sektor ini juga Sektor jasa pendidikan juga tumbuh tinggi, Baki Debet 240.468 277.829 273.867 27,98% 8,13% 1,43% 13,97% 13,89% mencatatkan pertumbuhan 9,81% (yoy), NPL 13.524 9.751 10.423 3,81% 9,06% 6,89% 11,61% 22,93% 24,58% (yoy) meskipun dengan porsi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Baki Debet UMKM 878.983 969.972 978.871 4,81% 0,92% 9,95% 11,36% kecil (0,23%). Pertumbuhan pada sektor ini NPL UMKM Ket : Shaded area merupakan rasio NPL 39.272 32.421 35.030 3,58% 9,12% 8,05% 3,87% 10,80% Sumber: SPI, Maret 2019 39 38
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional Kualitas kredit UMKM juga membaik dari masing-masing 25,39% (yoy) dan 23,74% periode yang sama tahun sebelumnya yaitu (yoy). dari 4,47% menjadi 3,58%. Perbaikan NPL Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar tersebut terjadi pada sebagian besar sektor kredit UMKM disalurkan oleh BUMN ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, (57,73%) dan BUSN (34,29%). Dilihat dari dan gas dengan penurunan NPL UMKM pertumbuhannya, kredit UMKM KCBA dan menjadi 3,32%. bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM 24,62% (yoy), diikuti pertumbuhan kredit masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi UMKM BUMN sebesar 12,26% (yoy). sebesar 58,63%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,21%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Sulawasi Barat dan Maluku yang tumbuh Sumber: SPI, Maret 2019 Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank Kelompok Bank BUMN BUSN BPD KCBA dan Campuran Total UMKM Baki Debet (Rp M) Mar '18 503.402 305.460 62.705 7.416 878.983 Des '18 Mar '19 565.123 551.935 335.700 338.455 68.805 70.089 9.242 9.493 978.871 969.972 qtq yoy Porsi Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 12,26% 9,90% 9,73% 24,62% 11,36% 3,56% 57,73% 7,84% 34,29% 7,03% -1,22% 0,94% 24,03% 4,81% 100% 2,39% -0,81% -1,83% -2,64% 0,92% 10,90% 8,48% 10,19% 6,05% 9,95% Sumber: SPI Maret 2019 Dalam mendorong perkembangan sektor Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar UMKM, Pemerintah menyelenggarakan KUR disalurkan ke sektor perdagangan yaitu program KUR. Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp21,71T. Berdasarkan wilayah tahun 2019, sampai dengan 31 Maret 2019 penyebaran, penyaluran KUR masih sudah mencapai Rp37,56 T (27,02% dari terkonsentrasi di Pulau Jawa (54,32%) dan target tahun 2019 sebesar Rp140 T). Sumatera (20,32%) sejalan dengan besarnya Penyaluran KUR tersebut masih didominasi penyebaran UMKM di kedua wilayah untuk skema KUR Mikro (62,47%), diikuti tersebut. KUR Kecil (37,01%), dan KUR penempatan TKI (0,52%). 40
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Kualitas kredit UMKM juga membaik dari 7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) masing-masing 25,39% (yoy) dan 23,74% periode yang sama tahun sebelumnya yaitu (yoy). Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan perbaikan NPL terdapat pada sub-sektor dari 4,47% menjadi 3,58%. Perbaikan NPL Guideline) merupakan program inisiatif OJK Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar jasa sarana produksi dan perdagangan. tersebut terjadi pada sebagian besar sektor dengan Kementerian Kelautan dan kredit UMKM disalurkan oleh BUMN Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor (57,73%) dan BUSN (34,29%). Dilihat dari Perikanan (JARING) dan gas dengan penurunan NPL UMKM Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan pertumbuhannya, kredit UMKM KCBA dan menjadi 3,32%. Maret 2019, penyaluran kredit program bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar JARING sebesar Rp31,53 triliun atau tumbuh Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM 24,62% (yoy), diikuti pertumbuhan kredit 12,53% (yoy), melambat dibandingkan masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi UMKM BUMN sebesar 12,26% (yoy). tahun sebelumnya (14,48%, yoy). sebesar 58,63%, terutama terpusat di Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM Perlambatan terjadi utamanya pada sub- wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa berdasarkan Wilayah sektor budidaya dan industri pengolahan, Barat. Sementara itu, kredit UMKM di masing-masing hanya tumbuh 6,67% (yoy) wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dan 6,21% (yoy). Pertumbuhan masih cukup (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Sumber: OJK baik di sektor ini ditopang oleh sub-sektor Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING penangkapan dan perdagangan dalam hanya sebesar 22,21%. Dilihat dari 2017 (%) 2018 (%) negeri serta ekspor hasil perikanan yang pertumbuhannya, pertumbuhan kredit 2019 (%) Mar 8,89 5,20 3,70 0,42 2,13 3,48 Kegiatan Usaha Mar 3,33 2,41 5,56 0,83 2,51 2,25 Des 2,16 1,20 2,92 0,34 1,75 1,38 masing-masing tumbuh 22,88% (yoy) dan UMKM tertinggi terdapat di wilayah Penangkapan Budidaya Jasa sarana produksi Industri Pengolahan Perdagangan NPL 14,21% (yoy). Sulawasi Barat dan Maluku yang tumbuh Sumber: SPI, Maret 2019 Risiko kredit (NPL) di sektor kelautan dan perikanan tercatat 3,48%, meningkat dari Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank 1,38% pada periode yang sama tahun qtq yoy Baki Debet (Rp M) sebelumnya. Kenaikan NPL tersebut lebih Sumber: OJK Kelompok Bank Porsi Mar '18 Des '18 Mar '19 Des '18 Mar '19 Mar '18 Mar '19 disebabkan memburuknya kualitas kredit di BUMN 503.402 551.935 565.123 57,73% 3,56% 2,39% 10,90% 12,26% sub-sektor penangkapan ikan tuna dan BUSN 305.460 338.455 335.700 34,29% 7,84% 0,81% 8,48% 9,90% budidaya biota laut udang. Sementara itu, BPD 62.705 70.089 68.805 7,03% 1,22% 1,83% 10,19% 9,73% KCBA dan Campuran 7.416 9.493 9.242 0,94% 24,03% 2,64% 6,05% 24,62% Total UMKM 878.983 969.972 978.871 100% 4,81% 0,92% 9,95% 11,36% Sumber: SPI Maret 2019 Dalam mendorong perkembangan sektor Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar UMKM, Pemerintah menyelenggarakan KUR disalurkan ke sektor perdagangan yaitu program KUR. Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp21,71T. Berdasarkan wilayah tahun 2019, sampai dengan 31 Maret 2019 penyebaran, penyaluran KUR masih sudah mencapai Rp37,56 T (27,02% dari terkonsentrasi di Pulau Jawa (54,32%) dan target tahun 2019 sebesar Rp140 T). Sumatera (20,32%) sejalan dengan besarnya Penyaluran KUR tersebut masih didominasi penyebaran UMKM di kedua wilayah untuk skema KUR Mikro (62,47%), diikuti tersebut. KUR Kecil (37,01%), dan KUR penempatan TKI (0,52%). 41 40
42 Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Profil Risiko Perbankan Halaman ini sengaja dikosongkan 43 42
44 Bab II Profil Risiko Perbankan Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab II Profil Risiko Perbankan Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga ditandai rasio NPL yang menurun, likuiditas yang memadai, dan risiko pasar yang menurun. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko ke depan terkait pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK serta ketidakpastian perekonomian global. Tabel 21 Perkembangan ATMR 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko Komponen ATMR (Rp T) ATMR Kredit yoy Mar '18 Des '18 Mar '19 9,51% (ATMR) Mar '19 4.681 8,79% 10,06% Pada periode laporan, eksposur risiko ATMR Operasional ATMR Pasar Total ATMR 830 85 5.592 9,86% 59,78% 9,62% 9,75% 1,56% 9,88% 7,49% 9,62% 9,02% terhadap aset perbankan sedikit menurun dari tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan ATMR pada Maret 2019 Sumber: OJK, diolah sebesar 9,02% (yoy), lebih rendah dari 9,62% 2. Risiko Kredit Halaman ini sengaja dikosongkan (yoy) pada Maret 2018. Melambatnya kenaikan ATMR tersebut didorong oleh Risiko kredit pada periode laporan sedikit ATMR Pasar dan ATMR Operasional melandai dengan ditandai penurunan rasio sementara ATMR Kredit tumbuh lebih NPL. Pada Maret 2019, rasio NPL gross tinggi. Kenaikan pertumbuhan ATMR kredit tercatat sebesar 2,51% atau turun dari tahun pada periode laporan sejalan dengan sebelumnya sebesar 2,75% pada Maret pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, 2018. Searah dengan NPL gross, NPL net utamanya kredit kepada sektor swasta dan juga turun dari 1,25% menjadi 1,15% pada perseorangan yang memiliki bobot risiko periode laporan. Penurunan rasio NPL yang lebih besar. tersebut sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh cukup signifikan sebesar ATMR Pasar dan ATMR Operasional tumbuh 11,55% (yoy) dengan dibarengi yang diikuti melambat dari tahun sebelumnya masing- perbaikan kualitas kredit, sebagaimana masing 59,78% (yoy) dan 9,86% (yoy) terlihat dari rasio Loan at Risk yang sedikit menjadi 9,62% (yoy) dan 7,49% (yoy). menurun dari 7,94% menjadi 7,70%. Penurunan ATMR Pasar yang cukup Meskipun kualitas kredit sedikit membaik, signifikan dipengaruhi kondisi nilai tukar namun potensi kenaikan NPL perlu IDR/USD yang relatif stabil pada periode diwaspadai mempertimbangkan terjadinya laporan ditengah arah kebijakan FFR yang penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi mulai dovish sehingga berpengaruh pada global dan domestik. penurunan yield SBN. 45 44
Bab II Profil Risiko Perbankan Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit Kualitas Kredit 1. Lancar - Non Restru - Restru 2. DPK 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet Nominal NPL Rasio NPL % Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1) Rasio Loan at Risk % Total Kredit Sumber: SPI Maret 2019 Mar '18 Des '18 Mar '19 4.346 4.236 110 266 20 25 86 130 4.863 4.931 4.751 4.806 112 125 295 238 16 20 24 17 93 88 133 125 2,75% 2,37% 2,51% 377 363 408 7,94% 6,86% 7,70% 5.291 5.295 4.743 yoy qtq Porsi Des '18 Mar '19 Mar-18 Mar '19 8,47% 11,89% 91,91% 8,89% 12,15% 89,79% 2,12% 1,94% -5,48% 5,58% -12,83% 23,90% 15,88% 10,82% -7,91% -19,62% -26,81% -18,78% 0,31% -4,35% 0,45% -24,14% 41,21% 37,68% 8,54% -2,15% 1,76% 1,88% -1,90% -24 -29 1,38% 4,68% 4,64% -1,15% 6,53% -10,18% 4,07% -7,94% -29 5,40% 6,11% 15 7,01% 12,17% 8,69% 8,23% 77 3,41% 84 -0,07% 24 8,54% 11,55% 1 Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net Sumber: SPI Maret 2019 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis batubara dan bahan galian. Selain itu, Penggunaan turunnya NPL sektor produktif juga diiringi Berdasarkan jenis penggunaan, terdapat oleh naiknya pertumbuhan KMK dan KI penurunan NPL pada kategori kredit dibandingkan tahun sebelumnya. produktif (Kredit Modal Kerja [KMK] dan KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar Kredit Investasi [KI]) sementara NPL kredit 12,05% (yoy) dan 13,57% (yoy) atau lebih konsumsi (KK) sedikit meningkat. NPL KMK tinggi dari 8,82% (yoy) dan 4,86% (yoy) pada dan KI masing-masing turun menjadi 3,09% tahun sebelumnya, sedangkan untuk KK dan 2,35% dari 3,34% dan 2,88% sedangkan melambat dari 11,50% (yoy) menjadi 9,00% NPL KK naik menjadi 1,71% dari 1,69% pada (yoy) dibandingkan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Penurunan NPL KMK dan KI didorong oleh Meningkatnya penyaluran kredit produktif turunnya NPL pada sektor transportasi dan terkait dengan semakin maraknya pertambangan khususnya tambang pembangunan infrastruktur yang dilakukan 46
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit oleh pemerintah yang didukung dengan 2,30% pada tahun sebelumnya. Adapun NPL komitmen perbankan untuk memberikan KMK dan KI bank BUSN Devisa tercatat qtq yoy Kualitas Kredit Mar '18 Des '18 Mar '19 Porsi Des '18 Mar '19 Mar-18 Mar '19 pembiayaan baik secara individu maupun masing-masing sebesar 2,81% dan 2,80% 1. Lancar 4.346 4.931 4.863 91,91% 4,68% 1,38% 8,47% 11,89% kerjasama sindikasi dengan lembaga atau turun dari tahun sebelumnya sebesar Non Restru 4.236 4.806 4.751 89,79% 4,64% 1,15% 8,89% 12,15% keuangan lainnya. Di samping itu, perbaikan 3,10% dan 3,24%. Restru 110 125 112 2,12% 6,53% -10,18% 5,48% 1,94% KMK salah satunya adalah terkait dengan 2. DPK 266 238 295 5,58% -12,83% 23,90% 15,88% 10,82% Sementara itu, NPL KMK dan KI pada 3. Kurang Lancar 20 20 16 0,31% 7,91% -19,62% -26,81% -18,78% meningkatnya aktivitas produksi perusahaan kelompok BPD relatif cukup tinggi, masing- 4. Diragukan 25 17 24 0,45% -24,14% 41,21% 37,68% 4,35% untuk memenuhi kenaikan permintaan masing sebesar 8,49% dan 5,43%, meskipun 5. Macet 86 88 93 1,76% 4,07% 5,40% 2,15% 8,54% masyarakat menjelang Pemilu dan Nominal NPL 130 125 133 7,94% 6,11% 1,90% 1,88% membaik dibandingkan tahun sebelumnya Ramadhan-Lebaran 2019. Di lain sisi, Rasio NPL % 2,75% 2,37% 2,51% 29 15 29 24 masing-masing sebesar 9,35% dan 8,08%. Loan at Risk (Kual. 2 + Restru melambatnya pertumbuhan KK dipengaruhi 377 363 408 7,01% 12,17% 8,69% 8,23% Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara kual.1) oleh perlambatan Kredit Kendaraan lain karena keterbatasan sarana dan Rasio Loan at Risk % 7,94% 6,86% 7,70% 77 84 1 24 Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Total Kredit 4.743 5.295 5.291 3,41% 0,07% 8,54% 11,55% prasarana BPD dalam penyaluran kredit Apartemen/Flat (KPA), dan Kredit Multiguna. Sumber: SPI Maret 2019 produktif seperti infrastruktur dalam Berdasarkan kelompok bank, kredit melakukan monitoring, serta skills dan Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net produktif terbesar disalurkan oleh bank knowledge SDM BPD yang lebih difokuskan BUMN dan BUSN Devisa dengan risiko pada KK utamanya kredit bagi pegawai kredit yang menurun. NPL KMK dan KI Pemda. Adapun NPL KK BPD sebesar 1,10% BUMN tercatat masing-masing sebesar atau terendah dibandingkan kelompok bank 3,30% dan 1,92% menurun dari 3,71% dan lainnya. Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan yoy Mar '18 Mar '19 -26 -52 2 -24 yoy Mar '18 Mar '19 8,82% 12,05% 4,86% 13,57% 11,50% 9,00% 8,54% 11,55% NPL Gross % Mar '18 Des '18 Mar '19 Kredit (Rp T) Mar '18 Des '18 Mar '19 Sumber: SPI Maret 2019 NPL KMK NPL KI NPL KK Total NPL 3,34 2,88 1,69 2,75 2,82 2,43 1,54 2,37 3,09 2,35 1,71 2,51 36 -48 2 -29 KMK KI KK Total Kredit 2.185 1.194 1.365 4.743 2.512 1.309 1.474 5.295 2.448 1.356 1.487 5.291 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis batubara dan bahan galian. Selain itu, Penggunaan turunnya NPL sektor produktif juga diiringi Sumber: SPI Maret 2019 oleh naiknya pertumbuhan KMK dan KI Berdasarkan jenis penggunaan, terdapat Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank dibandingkan tahun sebelumnya. penurunan NPL pada kategori kredit KMK Porsi KMK Thdp Total Kredit (%) 42,86 50,62 62,81 18,68 66,42 66,01 46,27 KI KK produktif (Kredit Modal Kerja [KMK] dan KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar Kelompok Kepemilikan Bank Porsi KI Thdp Total Kredit (%) 27,51 26,97 17,59 11,18 20,86 27,62 25,62 Porsi KK Thdp Total Kredit (%) 29,63 22,41 19,61 70,13 12,73 6,36 28,11 Kredit (Rp M) Kredit (Rp M) Kredit (Rp M) Kredit Investasi [KI]) sementara NPL kredit NPL (%) NPL (%) NPL (%) 12,05% (yoy) dan 13,57% (yoy) atau lebih konsumsi (KK) sedikit meningkat. NPL KMK tinggi dari 8,82% (yoy) dan 4,86% (yoy) pada BUMN BUSN Devisa BUSN Non Devisa BPD Campuran KCBA TOTAL Sumber: SPI Maret 2019 954.620 1.078.244 43.698 78.785 132.015 160.874 2.448.237 612.747 3,30 574.589 2,81 12.236 3,34 47.159 8,49 2,23 41.462 1,73 67.316 3,09 1.355.509 660.024 1,92 477.261 2,80 13.641 2,86 295.760 5,43 25.294 1,47 0,77 15.504 2,35 1.487.484 1,59 2,11 3,23 1,10 2,68 2,92 1,71 dan KI masing-masing turun menjadi 3,09% tahun sebelumnya, sedangkan untuk KK dan 2,35% dari 3,34% dan 2,88% sedangkan melambat dari 11,50% (yoy) menjadi 9,00% NPL KK naik menjadi 1,71% dari 1,69% pada (yoy) dibandingkan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Penurunan NPL KMK dan KI didorong oleh Meningkatnya penyaluran kredit produktif turunnya NPL pada sektor transportasi dan terkait dengan semakin maraknya pertambangan khususnya tambang pembangunan infrastruktur yang dilakukan 47 46
Bab II Profil Risiko Perbankan 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor atau menjadi USD2,36M pada Maret 2019. Ekonomi Hal tersebut juga diikuti dengan Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan meningkatnya Indeks Harga Perdagangan nominal NPL terbesar terdapat pada sektor Besar (IHPB) sektor pertambangan sebesar transportasi dan komunikasi yaitu sebesar 1,95% per Maret 2019. Di samping itu, Rp1,67T (yoy). Penurunan utamanya kredit pertambangan juga tumbuh terdapat pada subsektor angkutan laut signifikan sebesar 31,50% (yoy) setelah domestik dan angkutan jalan masing- terkontraksi 16,06% (yoy) pada periode masing sebesar Rp1,21T dan Rp672,75M. yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan Hal tersebut sejalan dengan realisasi penyaluran kredit pertambangan tersebut pembangunan infrastruktur jalan, bandara, turut mendorong perbaikan NPL gross dan pelabuhan serta meningkatnya sebesar 4,34% atau turun dari tahun lalu penyaluran kredit transportasi dan sebesar 6,27%. komunikasi sebesar Rp548T atau tumbuh Sektor perdagangan besar dan eceran juga signifikan mencapai 11,55% (yoy) dari 8,54% mengalami perbaikan dengan nominal NPL (yoy) pada tahun lalu. Naiknya pertumbuhan yang turun sebesar Rp317M (yoy). kredit tersebut turut mendorong perbaikan Penurunan NPL terbesar terdapat pada rasio NPL gross sektor transportasi dan subsektor perdagangan besar dalam negeri komunikasi yang turun menjadi 2,35% dari selain ekspor dan impor. Hal tersebut 3,49% dibandingkan periode yang sama sejalan dengan meningkatnya penjualan tahun sebelumnya. ritel pada Maret 2019 serta meningkatnya Selanjutnya, perbaikan NPL juga terdapat penjualan komoditas tembakau sebagai pada sektor pertambangan dengan nominal bahan baku lokal dari industri rokok di NPL yang turun sebesar Rp596M (yoy). dalam negeri. Hal tersebut mendorong Penurunan tersebut utamanya didorong turunnya rasio NPL gross sektor oleh subsektor pertambangan batubara dan perdagangan besar dan eceran yang semula penggalian batu-batuan sejalan dengan sebesar 4,18% menjadi 3,78% pada periode kenaikan realisasi ekspor pertambangan laporan. yang cukup signifikan sebesar 31,08% (mtm) Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi Sumber: SPI Maret 2019 48
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor atau menjadi USD2,36M pada Maret 2019. Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi Ekonomi Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya Indeks Harga Perdagangan Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan Besar (IHPB) sektor pertambangan sebesar nominal NPL terbesar terdapat pada sektor 1,95% per Maret 2019. Di samping itu, transportasi dan komunikasi yaitu sebesar kredit pertambangan juga tumbuh Rp1,67T (yoy). Penurunan utamanya signifikan sebesar 31,50% (yoy) setelah terdapat pada subsektor angkutan laut terkontraksi 16,06% (yoy) pada periode domestik dan angkutan jalan masing- yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan masing sebesar Rp1,21T dan Rp672,75M. penyaluran kredit pertambangan tersebut Hal tersebut sejalan dengan realisasi Sumber: SPI Maret 2019 turut mendorong perbaikan NPL gross pembangunan infrastruktur jalan, bandara, Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi sebesar 4,34% atau turun dari tahun lalu dan pelabuhan serta meningkatnya sebesar 6,27%. penyaluran kredit transportasi dan komunikasi sebesar Rp548T atau tumbuh Sektor perdagangan besar dan eceran juga signifikan mencapai 11,55% (yoy) dari 8,54% mengalami perbaikan dengan nominal NPL (yoy) pada tahun lalu. Naiknya pertumbuhan yang turun sebesar Rp317M (yoy). kredit tersebut turut mendorong perbaikan Penurunan NPL terbesar terdapat pada rasio NPL gross sektor transportasi dan subsektor perdagangan besar dalam negeri komunikasi yang turun menjadi 2,35% dari selain ekspor dan impor. Hal tersebut 3,49% dibandingkan periode yang sama sejalan dengan meningkatnya penjualan Sumber: SPI Maret 2019 tahun sebelumnya. ritel pada Maret 2019 serta meningkatnya penjualan komoditas tembakau sebagai Selanjutnya, perbaikan NPL juga terdapat 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi wilayah Papua dan Maluku antara lain bahan baku lokal dari industri rokok di pada sektor pertambangan dengan nominal (Spasial) disebabkan oleh akselerasi penyelesaian dalam negeri. Hal tersebut mendorong NPL yang turun sebesar Rp596M (yoy). proyek-proyek infrastruktur utamanya di Secara umum, NPL di setiap wilayah di turunnya rasio NPL gross sektor Penurunan tersebut utamanya didorong wilayah Papua Barat. Beberapa proyek di Indonesia menunjukkan perbaikan dengan perdagangan besar dan eceran yang semula oleh subsektor pertambangan batubara dan Papua Barat yang turut menopang penurunan rasio NPL tertinggi terdapat sebesar 4,18% menjadi 3,78% pada periode penggalian batu-batuan sejalan dengan pertumbuhan konstruksi antara lain pada wilayah Papua dan Maluku serta laporan. kenaikan realisasi ekspor pertambangan pembangunan kawasan ekonomi Sorong, Kalimantan. Rasio NPL pada kedua wilayah yang cukup signifikan sebesar 31,08% (mtm) pengerjaan Kilang Train III tangguh LNG, tersebut masing-masing turun sebesar 47 dan pengerjaan proyek Pembangkit Listrik bps (yoy) dan 49 bps (yoy) menjadi 3,16% Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Sementara itu, dan 3,25%. perbaikan NPL di wilayah Kalimantan Perbaikan NPL di wilayah Papua dan Maluku utamanya terdapat di Kalimantan Timur utamanya terdapat pada sektor konstruksi pada sektor penyediaan akomodasi dan dengan penurunan rasio NPL sebesar 180 penyediaan makan minum dengan bps (yoy) yaitu dari 10,32% menjadi 8,52%. penurunan NPL dari tahun sebelumnya Meski demikian, hal tersebut tetap perlu sebesar 30,18% menjadi sebesar 2,94% diwaspadai mengingat rasio NPL sektor (Maret 2019). Hal ini antara lain dipengaruhi konstruksi masih sangat tinggi yaitu berada oleh tumbuhnya sektor pariwisata di wilayah di atas 5%. Adapun perbaikan NPL pada tersebut. Sumber: SPI Maret 2019 49 48
Bab II Profil Risiko Perbankan Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) Sumber: SPI Maret 2019 Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Papua & Maluku Total Pertanian 1,23% 1,62% 0,67% 1,61% 4,02% 3,58% 1,35% Pertamba ngan 4,45% 2,36% 20,85% 1,81% 0,01% 7,59% 4,68% Industri Pengolahan 2,89% 2,58% 1,34% 2,64% 2,70% 3,95% 2,84% Listrik, Gas dan Air 0,85% 4,44% 13,76% 0,95% 0,48% 3,25% 0,96% Konstruksi 2,73% 7,93% 9,26% 15,92% 5,79% 8,52% 3,66% Perdagangan Besar 3,59% 4,60% 4,36% 4,30% 3,73% 2,92% 3,80% Transportasi 2,20% 3,07% 3,71% 4,59% 5,19% 3,04% 2,38% Rumah Tangga 1,74% 1,46% 2,00% 1,99% 1,22% 1,66% 1,71% Total 2,44% 2,74% 3,25% 3,26% 2,43% 3,16% 2,51% Sumber: SPI Maret 2019, diolah 3. Risiko Pasar membaiknya sentimen pasar terhadap pasar Seiring dengan perkembangan pasar keuangan Indonesia. keuangan global yang mulai membaik, Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia tekanan pada pasar keuangan domestik mulai mereda. Hal ini ditandai oleh mulai stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap USD serta pasar saham dan SBN yang mencatatkan kinerja positif (net buy) pada triwulan berjalan. Pada perbankan, kondisi tersebut ikut menurunkan risiko pasar yang tercermin pada terjaganya PDN pada level rendah serta potensi keuntungan bank dari Sumber: Reuters kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki. 3.1 Risiko Nilai Tukar Ekspektasi risiko pasar ke depan juga Dibandingkan dengan periode yang sama menurun yang tercermin dari penurunan tahun sebelumnya, nilai tukar Rupiah Credit Default Swap (CDS) dan Non terhadap USD masih terdepresiasi sebesar Deliverable Forward (NDF) pada triwulan I- 3,55%. Namun demikian, pada kuarter 2019. Hal tersebut mengindikasikan pertama 2019 nilai tukar Rupiah mulai stabil 50
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar atau menguat sebesar 1,64% (qtq) pada Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) level Rp14.244/USD. Penguatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masuknya aliran dana asing (capital inflow) ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan AS yang cenderung dovish. Capital inflow terekam dari transaksi net buy investor asing di pasar Saham dan SBN selama triwulan I- 2019 masing-masing sebesar Rp11,78 triliun dan Rp73,87 triliun sehingga ikut Sumber: SIP OJK dan Reuters Sumber: SPI Maret 2019 mendorong kenaikan cadangan devisa menjadi Rp124,5 miliar pada Maret 2019 Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi (Desember 2018=Rp120,7 miliar). Masuknya Pertamba Industri Listrik, Gas Perdagangan Rumah aliran asing ke pasar SBN juga tercermin Pertanian Konstruksi Transportasi Total ngan Pengolahan dan Air Besar Tangga pada naiknya porsi kepemilikan non residen 2,44% Jawa 1,23% 4,45% 2,89% 0,85% 2,73% 3,59% 2,20% 1,74% 2,74% Sumatera 1,62% 2,36% 2,58% 4,44% 7,93% 4,60% 3,07% 1,46% pada SBN dari Desember 2018 sebesar 3,25% Kalimantan 0,67% 20,85% 1,34% 13,76% 9,26% 4,36% 3,71% 2,00% 37,71% menjadi 38,26%. 3,26% Sulawesi 1,61% 1,81% 2,64% 0,95% 15,92% 4,30% 4,59% 1,99% 2,43% Bali & Nusa Tenggara 4,02% 0,01% 2,70% 0,48% 5,79% 3,73% 5,19% 1,22% 3,16% Papua & Maluku 3,58% 7,59% 3,95% 3,25% 8,52% 2,92% 3,04% 1,66% Pada neraca perbankan, rasio PDN Total 1,35% 4,68% 2,84% 0,96% 3,66% 3,80% 2,38% 1,71% 2,51% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Sumber: SPI Maret 2019, diolah menjadi sebesar 2,18%, namun demikian masih terjaga rendah jauh dibawah Sumber: SIP OJK threshold 20% yang menunjukkan eksposur 3. Risiko Pasar membaiknya sentimen pasar terhadap pasar risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta keuangan Indonesia. 3.2 Risiko Suku Bunga Seiring dengan perkembangan pasar asing bank yang relatif rendah. Berdasarkan keuangan global yang mulai membaik, Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia Sebagai pengaruh dari masuknya capital individu bank, sebagian besar bank (49 tekanan pada pasar keuangan domestik inflow ke pasar keuangan domestik, risiko bank) memiliki rasio PDN yang rendah mulai mereda. Hal ini ditandai oleh mulai suku bunga pada neraca perbankan juga (<2%) dan tidak terdapat bank yang stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menurun ditunjukkan oleh mulai naiknya memiliki rasio PDN di atas 20%. serta pasar saham dan SBN yang nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank mencatatkan kinerja positif (net buy) pada Grafik 30 Net Buy (Sell) Transaksi Saham dan SBN Indonesia sejak awal tahun seiring dengan turunnya triwulan berjalan. Pada perbankan, kondisi yield surat berharga. Pada Maret 2019, yield tersebut ikut menurunkan risiko pasar yang SBN tenor 10 tahun turun 32 bps (qtq) tercermin pada terjaganya PDN pada level menjadi 7,67%. Penurunan ini membuat nilai rendah serta potensi keuntungan bank dari Sumber: Reuters wajar surat berharga yang dimiliki bank kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang meningkat dari posisi Desember sebesar 3.1 Risiko Nilai Tukar dimiliki. Rp4.936 miliar menjadi Rp10.839 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama Sehingga selama triwulan I-2019 terdapat Ekspektasi risiko pasar ke depan juga tahun sebelumnya, nilai tukar Rupiah potensi keuntungan bank sebesar Rp5.903 menurun yang tercermin dari penurunan terhadap USD masih terdepresiasi sebesar miliar dari portofolio trading book. Credit Default Swap (CDS) dan Non Sumber: DJPPR dan BEI 3,55%. Namun demikian, pada kuarter Deliverable Forward (NDF) pada triwulan I- pertama 2019 nilai tukar Rupiah mulai stabil 2019. Hal tersebut mengindikasikan 51 50
Bab II Profil Risiko Perbankan Grafik 33 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga Sumber: SPI Maret 2019 Sementara itu, dalam satu tahun terakhir seiring dengan naiknya BI7DRR (175 bps) risiko suku bunga pada portofolio banking book berpotensi menurunkan pendapatan bank dikarenakan menyempitnya gap antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito sehingga berdampak pada turunnya NIM. Namun demikian, pada triwulan I-2019, seiring dengan perlambatan ekonomi global dan BI rate yang relatif stabil, gap suku bunga mulai melebar karena bank cenderung menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibandingkan dengan suku bunga kredit. Risiko suku bunga tersebut tercermin pada Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB) yang meningkat secara tahunan namun mulai menurun secara triwulan menjadi sebesar 4,91%. Grafik 34 Gap Suku Bunga Kredit dan Deposito Sumber: SIP Maret 2019 52 Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB Sumber: SIP Maret 2019 4. Risiko Likuiditas Pada triwulan berjalan, risiko likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai. Hal tersebut tercermin dari LDR yang meskipun masih tinggi namun mulai menurun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas threshold, rasio LCR yang berada di atas 100% serta suku bunga PUAB yang relatif stabil selama periode laporan. Pada Maret 2019, LDR perbankan naik menjadi 93,27% lebih tinggi dibandingkan 89,61% pada Maret 2018. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit (lending) yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK (funding). Namun demikian, LDR tersebut sudah lebih baik dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar 94,04% yang mengindikasikan mulai turunnya tekanan terhadap likuiditas bank. Berdasarkan denominasi mata uang, LDR rupiah dan LDR valas masing-masing tercatat sebesar 92,70% dan 96,63% meningkat dibandingkan 88,72% dan 95,08% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta Grafik 33 Nilai Wajar dan Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB perbankan yang berada di atas 100% yaitu Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat sebesar 195,72% serta tidak ada bank Berharga dengan LCR di bawah 100%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, LCR meningkat seiring dengan naiknya High Quality Liquid Assets (HQLA) dibarengi turunnya proyeksi Net Cash Outflow (NCO) dalam 30 hari ke depan. Kelompok KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 231,27%, utamanya karena didukung oleh komponen Sumber: SIP Maret 2019 Sumber: SPI CEMA yang berbentuk surat berharga serta 4. Risiko Likuiditas relatif rendahnya NCO. Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK Sumber: SPI Maret 2019 Pada triwulan berjalan, risiko likuiditas Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan Sementara itu, dalam satu tahun terakhir perbankan masih terjaga dan memadai. Hal HQLA (Rp T) seiring dengan naiknya BI7DRR (175 bps) Kelompok tersebut tercermin dari LDR yang meskipun Mar-18 163,19 805,40 72,88 298,27 1339,74 Des-18 Mar-19 166,43 167,00 764,28 781,17 85,05 86,15 313,79 272,94 1330,67 1306,17 risiko suku bunga pada portofolio banking BUKU 3 BUKU 4 KCBA Asing non KCBA Total HQLA masih tinggi namun mulai menurun book berpotensi menurunkan pendapatan dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. bank dikarenakan menyempitnya gap antara Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan suku bunga kredit dengan suku bunga juga tercermin dari rasio AL/NCD dan deposito sehingga berdampak pada AL/DPK yang masih jauh di atas threshold, NCO (Rp T) turunnya NIM. Namun demikian, pada Kelompok Sumber: OJK, diolah rasio LCR yang berada di atas 100% serta Mar-18 100,47 362,73 26,70 153,23 643,14 Des-18 Mar-19 117,67 116,75 374,02 385,59 36,13 37,25 150,96 147,85 679,90 686,32 triwulan I-2019, seiring dengan perlambatan BUKU 3 BUKU 4 KCBA Asing non KCBA Total NCO suku bunga PUAB yang relatif stabil selama Indikator AL/NCD dan AL/DPK juga masih ekonomi global dan BI rate yang relatif periode laporan. terjaga karena jauh berada di atas threshold stabil, gap suku bunga mulai melebar masing-masing sebesar 101,58% dan Pada Maret 2019, LDR perbankan naik karena bank cenderung menyesuaikan suku 21,14%. Dibandingkan tahun lalu, rasio menjadi 93,27% lebih tinggi dibandingkan bunga DPK lebih cepat dibandingkan tersebut sedikit menurun seiring dengan LCR (%) 89,61% pada Maret 2018. Kenaikan tersebut dengan suku bunga kredit. Kelompok Des-18 Mar-19 Mar-18 162,43% 143,04% 141,44% 222,04% 202,59% 204,35% 272,92% 235,42% 231,27% 194,65% 184,61% 207,87% 208,31% 190,32% 195,72% pertumbuhan lending yang cepat dari sejalan dengan pertumbuhan kredit Risiko suku bunga tersebut tercermin pada BUKU 3 BUKU 4 KCBA Asing non KCBA LCR Total funding-nya. Namun demikian, sejak awal (lending) yang lebih cepat dibandingkan Interest Risk Rate in the Banking Book tahun likuiditas bank mulai meningkat pertumbuhan DPK (funding). Namun (IRRBB) yang meningkat secara tahunan seiring dengan meningkatnya aset likuid demikian, LDR tersebut sudah lebih baik namun mulai menurun secara triwulan bank utamanya dalam bentuk surat dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar menjadi sebesar 4,91%. berharga. Hal ini juga tercermin dari naiknya Sumber: OJK 94,04% yang mengindikasikan mulai Grafik 34 Gap Suku Bunga Kredit dan rasio aset likuid terhadap total aset dari turunnya tekanan terhadap likuiditas bank. Kondisi likuiditas di Pasar Uang Antar Bank Deposito triwulan sebelumnya sebesar 14,96% Berdasarkan denominasi mata uang, LDR (PUAB) juga tercatat cukup aktif dengan menjadi 16,00%. rupiah dan LDR valas masing-masing volume transaksi dan suku bunga yang tercatat sebesar 92,70% dan 96,63% Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan relatif stabil dibandingkan dengan triwulan meningkat dibandingkan 88,72% dan dana dalam jangka pendek (30 hari ke sebelumnya. Volume transaksi PUAB pada 95,08% pada periode yang sama tahun depan), likuiditas perbankan masih triwulan I-2019 tercatat sebesar Rp1.180 sebelumnya. terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dengan rerata tertimbang suku bunga PUAB dari Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 5,99%. Dibandingkan dengan tahun Sumber: SIP Maret 2019 53 52
Bab II Profil Risiko Perbankan sebelumnya, suku bunga PUAB meningkat menyesuaikan dengan kenaikan pada suku bunga acuan (BI7DRR). Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB PUAB TW I'18 Industri TW IV'18 TW I'19 Nilai Transaksi (Rp T) 1.007,38 1.198,51 1.180,35 SB. Rerata Tertimbang Sumber: LHBU 4,03% 5,92% 5,99% Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB Sumber: LHBU 5. Tata Kelola Perbankan Penerapan tata kelola/Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung- jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian 54 tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Dengan demikian, pada triwulan ini tata kelola yang akan dibahas hanya tata kelola BPR. Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan corporate governance. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai. Pada triwulan I-2019, terdapat 67,05% atau sebanyak 1.062 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di remote area, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, suku bunga PUAB meningkat tata kelola untuk BPR dilakukan setiap menyesuaikan dengan kenaikan pada suku triwulanan. Dengan demikian, pada triwulan bunga acuan (BI7DRR). ini tata kelola yang akan dibahas hanya tata kelola BPR. Tabel 28 Rekapitulasi Transaksi PUAB Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Industri PUAB TW I'18 TW IV'18 TW I'19 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, Nilai Transaksi (Rp T) 1.007,38 1.198,51 1.180,35 BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap SB. Rerata kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan 4,03% 5,92% 5,99% Tertimbang atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan Sumber: LHBU variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, Sumber: OJK Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan corporate governance. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR Sumber: LHBU sehingga membutuhkan praktik tata kelola 5. Tata Kelola Perbankan yang baik/GCG yang lebih memadai. Penerapan tata kelola/Good Corporate Pada triwulan I-2019, terdapat 67,05% atau Governance (GCG) bertujuan untuk sebanyak 1.062 BPR yang sudah memenuhi meningkatkan kinerja bank, melindungi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan kepentingan stakeholders, dan Dewan Komisaris. Tantangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris peraturan perundang-undangan yang BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku lokasi BPR yang jauh berada di remote area, umum pada industri perbankan. relatif kurang menariknya remunerasi, serta Pelaksanaan GCG pada perbankan keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: profesi sebagaimana ketentuan berlaku. transparansi, akuntabilitas, pertanggung- Dalam mendorong peningkatan tata kelola jawaban, independensi dan kewajaran. BPR, OJK secara aktif melakukan Penilaian kelima prinsip dasar tersebut pembahasan langsung termasuk dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu meningkatkan pemeriksaan serta governance structure, governance process, pembinaan khususnya terhadap BPR yang dan governance outcome. belum memenuhi ketentuan GCG. Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian 55 54
56 Bab II Profil Risiko Perbankan Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Halaman ini sengaja dikosongkan 57 56
58 Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab II Profil Risiko Perbankan LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan bank mengenai penerapan fungsi audit intern, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko serta menerbitkan Pedoman Pengawasan berdasarkan risiko mengenai transaksi perbankan yang terkait dengan APU dan PPT. Selain itu, OJK juga menginisiasi peluncuran aplikasi OJK-BOX untuk memudahkan arus informasi transaksional perbankan kepada pengawas OJK. 1. Pengaturan Perbankan 1.1 Bank Umum Bagi Bank Umum agar sesuai dengan standar Basel 3. Pada triwulan I-2019, OJK menerbitkan dua 1.2 BPR ketentuan terkait penguatan kelembagaan bank umum, yaitu: 1. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Pada triwulan I-2019, OJK menerbitkan satu Halaman ini sengaja dikosongkan ketentuan BPR, yaitu SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Bank Umum Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Peraturan ini diterbitkan untuk Rakyat. Ketentuan ini diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai memberikan standar penerapan Manajemen penerapan fungsi audit intern Risiko bagi BPR sebagai acuan minimum sebagaimana diatur dalam PBI dalam penerapan Manajemen Risiko, No.1/6/PBI/1999 dalam rangka termasuk penyusunan kebijakan dan mengakomodir perkembangan praktik pedoman penerapan Manajemen Risiko tata kelola dan best practice fungsi audit bagi BPR. intern yang diterbitkan oleh The Basel 2. Pengembangan Perbankan Pengawasan Committee on Banking Supervision serta standar praktik profesional audit 2.1 Bank Umum internal yang diterbitkan oleh The Pengembangan pengawasan Bank Umum Institute of Internal Auditors. pada triwulan I-2019, mencakup antara lain: 1. Perumusan tools pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi 2. POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. OJK-BOX dan Condensed Report guna Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan gambaran kondisi bank menyempurnakan ketentuan PBI secara lebih dini kepada pengawas; 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati- 2. Penyusunan Standar Prosedur Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Operasional Pengawasan berdasarkan 59 58
Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Risiko khususnya terkait pengembangan tools pengawasan berbasis TI untuk mendukung serta memperlengkap proses pengawasan bank. Selain itu, OJK juga memperkuat metode pengawasan bank umum terkait APU dan PPT dalam rangka menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) yang akan dilaksanakan oleh Financial Action Task Force (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia. 2.2 BPR Pada triwulan I-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan yaitu meliputi: 1. Finalisasi penyusunan Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan kertas kerja penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta memberikan acuan bagi Pengawas BPR dan BPRS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko. 2. Penyusunan bahan user requirement Informasi pengembangan Sistem Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. Bahan user requirement ini merupakan dasar dalam pengembangan sistem aplikasi 60 SIP BPR modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. 3. Penyusunan dan pengkinian Standar (SPO) Prosedur Operasional Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Untuk penyusunan SPO tahun 2019 antara lain mencakup: a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR; b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR; dan c. SPO terkait Tata Kelola BPR. 2.3 Perbankan Syariah Pada triwulan I-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah dilakukan melalui: 1. Sosialisasi Struktur Dana dan Penyempurnaan Pedoman Laporan Bulanan BPRS kepada industri BPRS. 2. Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Bank Syariah Batch I. 3. Penyusunan draft SEDK Pedoman dan Transparansi Pengawasan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, saat ini sedang dilakukan penyesuaian modul KPMM dan ATMR pada aplikasi SIMWAS BPRS dan proses mapping konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab III Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Risiko khususnya terkait SIP BPR modul perencanaan pengembangan tools pengawasan pengawasan BPR berdasarkan risiko. berbasis TI untuk mendukung serta 3. Penyusunan dan pengkinian Standar memperlengkap proses pengawasan Prosedur Operasional (SPO) bank. Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi Selain itu, OJK juga memperkuat metode petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. pengawasan bank umum terkait APU dan Proses penyusunan dan pengkinian PPT dalam rangka menghadapi Mutual SPO akan dilakukan secara bertahap. Evaluation Review (MER) yang akan Untuk penyusunan SPO tahun 2019 dilaksanakan oleh Financial Action Task antara lain mencakup: Force (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang a. SPO terkait Ketentuan Laporan dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan Bulanan BPR, Laporan Publikasi dan PPT) di Indonesia. BPR, Laporan Tahunan BPR; b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR; 2.2 BPR dan Pada triwulan I-2019, kegiatan c. SPO terkait Tata Kelola BPR. pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan yaitu meliputi: 2.3 Perbankan Syariah 1. Finalisasi penyusunan Pedoman Pada triwulan I-2019, kegiatan Pengawasan Penerapan Program APU pengembangan pengawasan perbankan dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR syariah dilakukan melalui: dan BPRS. Pedoman ini bertujuan 1. Sosialisasi Struktur Dana dan untuk menyeragamkan kertas kerja Penyempurnaan Pedoman Laporan penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Bulanan BPRS kepada industri BPRS. Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak 2. Workshop Penguatan Kompetensi Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Pengawas Bank Syariah Batch I. serta memberikan acuan bagi 3. Penyusunan draft SEDK Pedoman Pengawas BPR dan BPRS dalam Pengawasan Transparansi dan melakukan pengawasan dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah pemeriksaan berbasis risiko. dan Unit Usaha Syariah. 2. Penyusunan bahan user requirement pengembangan Sistem Informasi Selain itu, untuk menunjang sistem Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk pelaporan dan pengawasan yang modul perencanaan pengawasan BPR terotomasi, saat ini sedang dilakukan berdasarkan risiko. Bahan user penyesuaian modul KPMM dan ATMR pada requirement ini merupakan dasar aplikasi SIMWAS BPRS dan proses mapping dalam pengembangan sistem aplikasi konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional. 61 60
62 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan prudensial perbankan, OJK senantiasa memantau kepatuhan perbankan terhadap penerapan program APU/PPT dan memonitor ada tidaknya dugaan/kejadian Tipibank. Selain itu, OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan. 1. Penegakan Kepatuhan Perbankan yang terjadi pada 5 kantor bank (1 kantor BU dan 4 kantor BPR). PKP tersebut 1.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan Perbankan (Tipibank) untuk memastikan apakah dapat Seiring dengan perkembangan industri ditindaklanjuti dengan investigasi. Pada perbankan, para pelaku tipibank (fraudsters) periode yang sama terdapat 19 PKP pada 5 Halaman ini sengaja dikosongkan senantiasa berupaya mencari dan kemudian kantor bank (2 kantor BU dan 3 kantor BPR) memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam yang masih dalam proses analisis untuk pemenuhan ketentuan (compliance), menentukan tindak lanjut penanganannya pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur serta 24 PKP pada 9 kantor bank (3 kantor internal bank. BU, 6 kantor BPR) yang di investigasi Selama triwulan I-2019, terdapat 19 dan/atau dalam proses pelimpahan. Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) Tabel 29 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Triwulan I-2019 Tahapan Kegiatan Kantor Bank (KB) Kasus (PKP) Total BU BPR BU BPR KB PKP 1. PKP yang diterima 1 4 4 15 5 19 2. PKP dalam proses analisis *) 2 3 9 10 5 19 3. PKP yang diinvestigasi *) 3 6 6 18 9 24 a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *) b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK 1 1 3 5 2 8 2 5 3 13 7 16 4. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *) 0 8 0 24 8 24 ) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya Sumber: OJK Adapun rincian penanganan PKP yaitu 8 PKP (2 kantor BU, 5 kantor BPR) masih dalam pada 2 kantor bank (1 kantor BU, 1 kantor proses pelimpahan kepada Satuan Kerja BPR) masih dalam proses pemeriksaan Penyidikan OJK. Selanjutnya, sebagai tindak investigasi dan 16 PKP pada 7 kantor bank lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan 63 62
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan I-2019, terdapat pelimpahan 24 PKP pada 8 kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK. Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan I-2019 terdapat 24 kasus dugaan tipibank, diantaranya pada bidang perkreditan sebanyak 15 kasus, bidang pendanaan sebanyak 3 kasus, bidang penyalahgunaan aset sebanyak 5 kasus, dan bidang lainnya sebanyak 1 kasus. Pelaku dugaan tipibank tersebut didominasi oleh Pejabat Eksekutif sebanyak 7 orang, Direksi sebanyak 5 orang, dan Karyawan sebanyak 6 orang. Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan independent review oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya. Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti fraud, pada triwulan I-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan dan mahasiswa di Semarang. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan di dua tempat yaitu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (Untag). 64 1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2019 terdapat 21 pemberian keterangan ahli dan 3 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 21 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan RI masing- masing sebanyak 11 dan 10 permintaan. Selain itu, terdapat 3 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI. Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank. 1.3 Penguatan Penerapan Program APU dan PPT OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan APU PPT oleh OJK dan penguatan penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh PJK selama triwulan I-2019, sebagai berikut: 1. Sosialisasi Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) pada kegiatan Sosialisasi Data Pokok BPR/BPRS.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan 1.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau I-2019, terdapat pelimpahan 24 PKP pada 8 2. Industrial testing SIGAP tahap 2 dengan Memperhatikan bahwa dalam program APU Saksi kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan seluruh Asosiasi sektor jasa keuangan. PPT, PJK wajib melakukan pemblokiran OJK. 3. Pelaksanaan Recycling BPR/BPRS terhadap seluruh dana yang dimiliki atau Dalam rangka memenuhi permintaan dengan materi Penerapan Program APU dikuasai, baik secara langsung maupun Aparat Penegak Hukum (APH), selama Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan dan PPT Bagi BPR/BPRS. tidak langsung oleh pihak yang tercantum triwulan I-2019 terdapat 21 pemberian I-2019 terdapat 24 kasus dugaan tipibank, dalam Daftar Terduga Teroris dan keterangan ahli dan 3 pemberian diantaranya pada bidang perkreditan Dalam rangka penguatan pengawasan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar keterangan saksi. Sebanyak 21 Pemberian sebanyak 15 kasus, bidang pendanaan program APU PPT berbasis risiko dilakukan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah keterangan ahli tersebut merupakan sebanyak 3 kasus, bidang penyalahgunaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Sosialisasi program APU PPT dengan Risk-Based Massal (Daftar Proliferasi) termasuk pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian aset sebanyak 5 kasus, dan bidang lainnya kewajiban untuk menindaklanjuti dan Negara RI (Polri) dan Kejaksaan RI masing- sebanyak 1 kasus. Pelaku dugaan tipibank pemaparan mengenai mengelola daftar tersebut, OJK melakukan masing sebanyak 11 dan 10 permintaan. tersebut didominasi oleh Pejabat Eksekutif Approach (RBA) Tools dan SIGAP. penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi Selain itu, terdapat 3 pemberian keterangan sebanyak 7 orang, Direksi sebanyak 5 orang, 2. Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa kepada seluruh PJK. Pada triwulan I-2019 saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan dan Karyawan sebanyak 6 orang. Keuangan (SJK) Level 1. tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi, yang berasal dari Kejaksaan RI. 3. Penyempurnaan Risk-Based Supervisory Tools APU PPT melalui Technical Assistance dengan International Mengingat penyebab dugaan tipibank pada namun terdapat tiga DTTOT sebagai berikut: 1. 4 WNA yang bersumber dari Keterangan ahli yang diberikan antara lain umumnya bersumber dari internal bank lSlL meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani seperti kelemahan pengawasan internal, (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List dan Monetary Fund (IMF). OJK maupun terhadap kasus-kasus yang kurangnya integritas pegawai, dan Taliban List dihapus dari DTTOT dilaporkan oleh pihak bank atau pihak Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kelemahan sistem bank, maka manajemen (DTTOT/P-1b/66/II/RES.6.1.2019); lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun penerapan progam APU PPT sektor jasa bank perlu meningkatkan pengawasan 2. 1 WNA yang bersumber dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keuangan, baik oleh OJK, PJK, dan juga melalui pelaksanaan independent review pemerintah lndonesia berdasarkan keterangan ahli dilakukan sesuai dengan masyarakat, dibutuhkan media informasi oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta kompetensi terkait ketentuan perbankan terkait program APU PPT yang dapat pengamanan teknologi informasi dan Pusat (DTTOT/P-1c/ 68 dan pengawasan bank serta pengalaman dimanfaatkan untuk melakukan diseminasi infrastruktur pendukungnya. /III/RES.6.1./2019); dan pegawai dalam menangani kasus dugaan informasi secara masif dan mudah diakses. 3. 1 entitas luar negeri yang bersumber dari Pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selain itu, dalam upaya peningkatan tipibank. Kehadiran Minisite APU PPT yang dapat pemahaman mengenai peran OJK dalam diakses langsung pada halaman depan penanganan dugaan tipibank, manajemen 1.3 Penguatan Penerapan Program APU website OJK, bermanfaat dalam memberikan Pusat (DTTOT Nomor: DTTOT/P- risiko dalam kegiatan operasional bank, dan PPT informasi terkait APU PPT kepada PJK dan 1d/71/III/RES.6.1./2019). serta penerapan strategi anti fraud, pada OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan masyarakat umum. Berkaitan dengan hal triwulan I-2019 telah dilakukan sosialisasi Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, tersebut, telah dilakukan penyempurnaan 2. Kelembagaan Perbankan Penanganan Dugaan Tindak Pidana berkomitmen penuh untuk terus dan pengelolaan Minisite APU PPT yang Perbankan kepada industri perbankan dan Pada tahun 2019, OJK mengeluarkan mendorong penguatan pengawasan APU disesuaikan dengan kebutuhan informasi mahasiswa di Semarang. Sosialisasi kepada kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk PPT oleh OJK dan penguatan penerapan saat ini. Pada periode laporan telah mahasiswa dilakukan di dua tempat yaitu di mendorong pertumbuhan ekonomi, salah program APU PPT oleh Penyedia Jasa dilaksanakan soft launching Minisite APU Fakultas Hukum Universitas Diponegoro satunya yaitu reformasi internal berupa Keuangan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan PPT dan informasi pengkinian Minisite APU (Undip) dan Fakultas Hukum Universitas 17 percepatan perizinan perbankan termasuk dalam rangka penguatan penerapan PPT yang disampaikan pada Focus Group Agustus 1945 Semarang (Untag). proses Penilaian Kemampuan dan program APU PPT berbasis risiko oleh PJK Discussion (FGD) Kick-off Meeting Persiapan Kepatutan (fit and proper test) dari selama triwulan I-2019, sebagai berikut: MER FATF yang dihadiri oleh internal OJK sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari 1. Sosialisasi Sistem Informasi Program dan PJK. kerja. APU PPT (SIGAP) pada kegiatan Sosialisasi Data Pokok BPR/BPRS. 65 64
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan 2.1 Bank Umum 2.1.1 Perizinan Pada triwulan I-2019, telah diselesaikan 79 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, perubahan nama bank, dan pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 38 perizinan dan perubahan status Kantor Cabang (KC) menjadi KCP sebanyak 14 perizinan. Adapun persetujuan perubahan nama bank diberikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk menjadi PT BANK BTPN, Tbk per 28 Januari 2019. PT BANK BTPN merupakan hasil merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). 2.1.2 Jaringan Kantor Pada triwulan I-2019, jaringan kantor BUK bertambah 1.509 unit dari triwulan sebelumnya 138.063 jaringan kantor menjadi 139.572 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terdapat pada kas keliling/kas mobil/kas terapung yang bertambah 90 unit serta peningkatan pada Kantor Fungsional sebanyak 35 kantor. 66 Sementara itu, terdapat pengurangan pada Kantor Kas sebanyak 8 kantor yang antara lain berpindah status menjadi KCP. Dengan adanya peralihan tersebut disertai adanya perubahan status KC menjadi KCP, jumlah KCP selama triwulan I-2019 bertambah sebanyak 15 KCP dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.838 jaringan kantor (62,93%), diikuti pulau Sumatera 23.348 (16,73%), Sulampua 11.968 (8,57%), Kalimantan 9.266 (6,64%), dan Bali- NTB-NTT 7.152 (5,12%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada jaringan ATM/ADM dan kas keliling/kas mobil/kas terapung yang masing-masing bertambah 734 unit dan 68 unit. Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK Sumber: LKPBU
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan Tabel 30 Jaringan Kantor BUK 2.1 Bank Umum Sementara itu, terdapat pengurangan pada 2.1.1 Perizinan Kantor Kas sebanyak 8 kantor yang antara 2018 TW IV 2019 TW I JARINGAN KANTOR lain berpindah status menjadi KCP. Dengan Pada triwulan I-2019, telah diselesaikan 79 1 Kantor Pusat Operasional 48 48 adanya peralihan tersebut disertai adanya perizinan perubahan jaringan kantor Bank 2 Kantor Pusat Non Operasional 54 53 perubahan status KC menjadi KCP, jumlah Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 3 Kantor Cabang Bank Asing 9 9 KCP selama triwulan I-2019 bertambah Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri 4 Kantor Wilayah 174 173 sebanyak 15 KCP dibandingkan triwulan dari pembukaan kantor, penutupan kantor, 5 Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.877 2.888 sebelumnya. 6 Kantor Cabang (Luar Negeri)
1 pemindahan alamat kantor, perubahan 7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 26 25 status bank, perubahan nama bank, dan Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran 8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 16.143 16.158 pembukaan kantor perwakilan bank luar jaringan kantor tersebut sebagian besar 9 Kantor Kas 10.326 10.318 negeri. Perizinan tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.838 10 Kantor Fungsional 11 Payment Point 1.076 1.111 berupa penutupan Kantor Cabang jaringan kantor (62,93%), diikuti pulau 2.056 2.056 Pembantu (KCP) sebanyak 38 perizinan dan Sumatera 23.348 (16,73%), Sulampua 11.968 12 Kas keliling/kas mobil/kas terapung 1.330 1.420 perubahan status Kantor Cabang (KC) 13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *) (8,57%), Kalimantan 9.266 (6,64%), dan Bali- 12 12 14 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri
2 menjadi KCP sebanyak 14 perizinan. NTB-NTT 7.152 (5,12%). Dibandingkan 15 ATM/ADM 103.932 105.298 dengan triwulan sebelumnya, peningkatan Adapun persetujuan perubahan nama bank TOTAL 138.063 139.572 jaringan kantor terbanyak terdapat di diberikan kepada PT Bank Tabungan Sumber: OJK wilayah Jawa utamanya pada jaringan Pensiunan Nasional, Tbk menjadi PT BANK ATM/ADM dan kas keliling/kas mobil/kas 2.1.3 Penilaian Kemampuan Kepatutan (FPT New Entry) dan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, BTPN, Tbk per 28 Januari 2019. PT BANK terapung yang masing-masing bertambah dan memiliki reputasi keuangan yang baik. BTPN merupakan hasil merger antara PT 734 unit dan 68 unit. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Dalam rangka menciptakan industri Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK atau FPT New Entry) terhadap calon pemilik besaran kegiatan yang dilakukan yaitu Indonesia (SMBCI). dan calon pengelola bank melalui penelitian memperbaiki kondisi keuangan bank, 2.1.2 Jaringan Kantor administratif yang efektif dan proses penerapan tata kelola bank yang baik, dan wawancara yang efisien. pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai Pada triwulan I-2019, jaringan kantor BUK lembaga intermediasi, perbankan harus Pada triwulan I-2019, dari 81 pemohon bertambah 1.509 unit dari triwulan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terdapat 34 calon pengurus yang lulus sebelumnya 138.063 jaringan kantor yang mempercayakan dananya untuk menjadi 139.572 jaringan kantor. wawancara. Selanjutnya, terdapat 32 calon dikelola oleh bank. Dengan demikian, Peningkatan terbesar terdapat pada kas yang lulus sebagai Dewan Komisaris dan pemilik, pengelola/pengurus bank harus Direksi BUK dan mendapatkan Surat keliling/kas mobil/kas terapung yang Sumber: LKPBU memiliki integritas serta komitmen dan Keputusan (SK), termasuk calon yang bertambah 90 unit serta peningkatan pada kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan mengikuti proses (carry over) pada triwulan Kantor Fungsional sebanyak 35 kantor. maupun pengembangan aktivitas bank agar sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 tercipta industri perbankan maupun permohonan yang tidak ditindaklanjuti individual bank yang sehat dan efisien. dikarenakan tidak memenuhi persyaratan Selain itu, pengelolaan bank memerlukan dan ketentuan. 67 66
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum Pemohon FPT Wawancara Lulus Tidak Lulus Surat Keputusan (SK) FPT Lulus Tidak Lulus Tidak ditindaklanjuti TW I 2019 Dewan Komisaris 17 3 15 1 1 37 Direksi 17 5 17 2 3 44 Total 34 8 32 3 4 81 Sumber: OJK 2.2 Bank Syariah 2.2.2 Jaringan Kantor 2.2.1 Perizinan Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Pada triwulan I-2019, terdapat 10 terdapat penambahan 99 jaringan kantor permohonan perizinan produk baru dengan BUS menjadi 12.070 unit. Peningkatan rincian 1 perizinan dinyatakan tidak disetujui jaringan kantor terbanyak terdapat pada dan 9 perizinan yang masih dalam proses layanan syariah/office channeling dan penyelesaian. Terkait pengembangan payment point yang bertambah masing- jaringan kantor perbankan syariah, terdapat masing 38 dan 34 unit. Peningkatan layanan 32 permohonan jaringan kantor perbankan syariah/office channeling tersebut masih syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, merupakan salah satu upaya untuk penutupan kantor dan pemindahan alamat mendorong perkembangan perbankan kantor, dengan hasil 12 permohonan telah syariah dengan menempatkan Layanan disetujui, 1 permohonan tidak disetujui dan Syariah Bank (LSB) atau office channeling 19 permohonan masih dalam proses pada bank induk, selain juga bertujuan penyelesaian. untuk efisiensi biaya. Pada periode laporan, OJK juga menerima Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar permohonan perizinan lainnya yaitu berupa masih berada di wilayah Jawa (55,54%, 6.692 6 permohonan persetujuan prinsip kantor), diikuti Sumatera (24,65%, 2.970 pendirian Bank Syariah, 3 permohonan izin kantor), Sulampua (8,10%, 976 kantor), usaha Bank Syariah, 4 permohonan Kalimantan (7,50%, 904 kantor), dan Bali- perubahan kegiatan usaha dari bank NTB-NTT (4,20%, 506 kantor). Hampir konvensional menjadi bank syariah semua wilayah mengalami peningkatan (konversi), 1 permohonan pemisahan (spin- jaringan kantor dengan peningkatan off), dan 1 permohonan merger dan/atau terbanyak di wilayah Jawa yaitu bertambah akuisisi. Selanjutnya dari permohonan 50 unit, utamanya dalam bentuk layanan tersebut, 1 permohonan persetujuan prinsip syariah/office channeling dan payment point. pendirian Bank Syariah telah disetujui, 1 Sementara itu, terdapat penurunan jaringan permohonan prinsip dikembalikan karena kantor di wilayah Bali-NTB-NTT masing- tidak memenuhi syarat, dan 13 permohonan masing satu unit berupa kantor cabang, perizinan lainnya masih dalam proses layanan ATM/ADM, dan office channeling. penyelesaian. 68
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Wawancara Surat Keputusan (SK) FPT 2018 2019 TW I Tidak JARINGAN KANTOR Pemohon FPT TW I 2019 ditindaklanjuti TW I TW II TW III TW IV Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus Kantor Pusat Bank Umum Kantor Cabang (Dalam Negeri) 13 604 13 603 14 612 14 616 14 618 Dewan Komisaris 17 3 15 1 1 37 Direksi 17 5 17 2 3 44 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 1.323 1.326 1.335 1.348 1.364 Total 34 8 32 3 4 81 Kantor Kas 232 239 243 253 256 Sumber: OJK Unit Usaha Payment Point 21 2.359 21 2.436 22 2.487 22 2.540 22 2.574 2.2 Bank Syariah 2.2.2 Jaringan Kantor Kas keliling/kas mobil/kas terapung 174 176 174 179 183 2.2.1 Perizinan Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ATM/ADM Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) 2.720 2.779 2.944 2.969 2.971 Pada triwulan I-2019, terdapat 10 terdapat penambahan 99 jaringan kantor 3.377 3.366 3.368 4.030 4.068 permohonan perizinan produk baru dengan BUS menjadi 12.070 unit. Peningkatan TOTAL 10.823 10.959 11.199 11.971 12.070 rincian 1 perizinan dinyatakan tidak disetujui jaringan kantor terbanyak terdapat pada dan 9 perizinan yang masih dalam proses layanan syariah/office channeling dan Sumber: OJK penyelesaian. Terkait pengembangan payment point yang bertambah masing- Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah jaringan kantor perbankan syariah, terdapat masing 38 dan 34 unit. Peningkatan layanan 32 permohonan jaringan kantor perbankan syariah/office channeling tersebut masih Ditolak/Belum Memenuhi Syarat syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, merupakan salah satu upaya untuk Total Permohonan Subjek Disetujui Proses penutupan kantor dan pemindahan alamat mendorong perkembangan perbankan kantor, dengan hasil 12 permohonan telah syariah dengan menempatkan Layanan Pengurus Bank 8 18 9 35 disetujui, 1 permohonan tidak disetujui dan Syariah Bank (LSB) atau office channeling DPS 6 2 3 11 19 permohonan masih dalam proses pada bank induk, selain juga bertujuan Total 14 20 12 46 penyelesaian. untuk efisiensi biaya. Sumber: OJK Pada periode laporan, OJK juga menerima Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar Sumber: OJK permohonan perizinan lainnya yaitu berupa masih berada di wilayah Jawa (55,54%, 6.692 2.3 BPR 6 permohonan persetujuan prinsip kantor), diikuti Sumatera (24,65%, 2.970 2.3.1 Perizinan 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan pendirian Bank Syariah, 3 permohonan izin kantor), Sulampua (8,10%, 976 kantor), Pada triwulan I-2019, terdapat dua jenis Kepatutan (FPT New Entry) usaha Bank Syariah, 4 permohonan Kalimantan (7,50%, 904 kantor), dan Bali- permohonan perizinan BPR yang telah perubahan kegiatan usaha dari bank NTB-NTT (4,20%, 506 kantor). Hampir Selama triwulan I-2019, dilakukan proses disetujui yaitu proses merger dan konvensional menjadi bank syariah semua wilayah mengalami peningkatan penilaian kemampuan dan kepatutan New pencabutan izin usaha, dengan rincian (konversi), 1 permohonan pemisahan (spin- jaringan kantor dengan peningkatan Entry terhadap 35 calon pengurus bank sebagai berikut: a) 3 proses Merger, yaitu pada: off), dan 1 permohonan merger dan/atau terbanyak di wilayah Jawa yaitu bertambah syariah dan 11 calon Dewan Pengawas akuisisi. Selanjutnya dari permohonan 50 unit, utamanya dalam bentuk layanan Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu i. PT BPR Dhana Sewu ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama. ii. PT BPR Phidectama Sentani ke Phidectama tersebut, 1 permohonan persetujuan prinsip syariah/office channeling dan payment point. terdapat 8 calon pengurus bank dan 6 pendirian Bank Syariah telah disetujui, 1 Sementara itu, terdapat penurunan jaringan calon DPS yang dinyatakan memenuhi permohonan prinsip dikembalikan karena kantor di wilayah Bali-NTB-NTT masing- syarat (disetujui). dalam PT BPR tidak memenuhi syarat, dan 13 permohonan masing satu unit berupa kantor cabang, Abepura. perizinan lainnya masih dalam proses layanan ATM/ADM, dan office channeling. iii. PT BPR Bumibekasi Artha ke dalam PT BPR Karyajatnika penyelesaian. Sadaya; dan 69 68
Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan b) Pencabutan Izin Usaha dilakukan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar kepada PT BPR Pancadana dan PT BPR Artha Panggung Perkasa. 11,45% (721 kantor). Penurunan 4 BPR tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, 2.3.2 Jaringan Kantor peningkatan kantor BPR sebagian besar Pada triwulan I-2019, terdapat 1.593 BPR terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa dengan 14.912 jaringan kantor. Dari Timur. 14.912 jaringan kantor tersebut, 6.297 Grafik 42 Jaringan Kantor BPR diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 4 BPR, sementara kantor BPR bertambah sebanyak 24 kantor. Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,15% (4.732 Sumber: OJK Tabel 34 Jaringan Kantor BPR JARINGAN KANTOR Kantor Pusat (KP) - Kantor Cabang (KC) - Kantor Kas (KK) - ATM - Payment Point TOTAL 2018 TW I 1.615 1.651 2.960 228 8.832 15.286 TW IV 1.597 1.682 2.994 226 8.846 15.345 2019 TW I 1.593 1.700 3.004 177 8.438 14.912 Sumber: OJK 2.3.3 Penilaian Kemampuan Kepatutan (FPT New Entry) dan Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR Pada triwulan I-2019, dilakukan FPT New Entry kepada 400 calon Direksi, Komisaris, Pemohon FPT Lulus TW I 2019 Tidak Lulus Total dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 318 Direksi 156 56 212 calon (79,50% dari total pelamar) yang Komisaris 130 23 153 mendapatkan persetujuan (lulus) untuk PSP 32 3 35 menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 82 Jumlah 318 82 400 calon yang tidak disetujui (tidak lulus). Sumber: OJK 70
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab IV Penegakan Kepatuhan dan Kelembagaan Perbankan b) Pencabutan Izin Usaha dilakukan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar kepada PT BPR Pancadana dan PT BPR 11,45% (721 kantor). Penurunan 4 BPR Artha Panggung Perkasa. tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, 2.3.2 Jaringan Kantor peningkatan kantor BPR sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Pada triwulan I-2019, terdapat 1.593 BPR Timur. dengan 14.912 jaringan kantor. Dari 14.912 jaringan kantor tersebut, 6.297 Grafik 42 Jaringan Kantor BPR diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat Koordinasi Antar Lembaga pengurangan 4 BPR, sementara kantor BPR bertambah sebanyak 24 kantor. Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa Sumber: OJK dengan porsi sebesar 75,15% (4.732 Tabel 34 Jaringan Kantor BPR 2018 2019 JARINGAN KANTOR TW I TW IV TW I Kantor Pusat (KP) 1.615 1.597 1.593 Kantor Cabang (KC) 1.651 1.682 1.700 Kantor Kas (KK) 2.960 2.994 3.004 ATM 228 226 177 Payment Point 8.832 8.846 8.438 TOTAL 15.286 15.345 14.912 Sumber: OJK Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Saham BPR Kepatutan (FPT New Entry) TW I 2019 Pemohon Pada triwulan I-2019, dilakukan FPT New Tidak Lulus Total FPT Entry kepada 400 calon Direksi, Komisaris, Lulus Direksi 156 56 212 dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 318 Komisaris 130 23 153 calon (79,50% dari total pelamar) yang PSP 32 3 35 mendapatkan persetujuan (lulus) untuk Jumlah 318 82 400 menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 82 Sumber: OJK calon yang tidak disetujui (tidak lulus). 71 70
72 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab V Koordinasi Antar Lembaga Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan. 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan investasi dan ekspor dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan Merespon hal tersebut, KSSK akan terus (KSSK) memperkuat koordinasi kebijakan Pada tanggal 22 April 2019, Komite moneter, fiskal, makroprudensial, Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mikroprudensial dan penjaminan menyelenggarakan rapat berkala dalam simpanan untuk mempertahankan Halaman ini sengaja dikosongkan rangka koordinasi pemantauan dan stabilitas ekonomi serta menjaga pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan momentum pertumbuhan ekonomi. (SSK). Dalam rapat tersebut, KSSK Di bidang moneter, kebijakan difokuskan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pada suku bunga dan nilai tukar untuk pemantauan terhadap perkembangan memperkuat daya saing perekonomian perekonomian, moneter, fiskal, pasar nasional, khususnya guna mengendalikan keuangan, lembaga jasa keuangan, dan defisit transaksi berjalan dalam batas yang penjaminan simpanan selama triwulan-I aman dan mempertahankan daya tarik 2019 kondisi SSK terjaga dengan baik. aset keuangan domestik. Selama triwulan-I Kondisi SSK yang terjaga tersebut turut 2019, BI mempertahankan suku bunga dipengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi acuan (BI7DRR) sebesar 6.00%. Bersamaan yang berlangsung aman, tertib, dan damai. dengan itu, BI juga menempuh berbagai KSSK mencermati beberapa potensi risiko, kebijakan yang akomodatif untuk khususnya yang berasal dari mendorong permintaan antara lain perekonomian global, yaitu pelemahan melalui: (i) strategi operasi moneter untuk pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan ketersediaan likuiditas di penurunan volume perdagangan dunia pasar melalui transaksi term-repo secara akibat perang dagang, sebagaimana reguler dan terjadwal, disamping FX Swap; menjadi perhatian dalam Spring Meetings (ii) memperkuat kebijakan 2019 International Monetary Fund - World makroprudensial dengan menaikkan Bank. Dari sisi domestik, tantangan yang kisaran batas Rasio Intermediasi dihadapi adalah menjaga momentum Makroprudensial (RIM) menjadi 84%-94%; pertumbuhan ekonomi dengan memacu 73 72
Bab V Koordinasi Antar Lembaga (iii) mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan market conduct dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah; (iv) memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan QR Indonesia Standard (QRIS) sebagai standar QR code payment di Indonesia untuk memperluas interkoneksi dalam mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital. Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukkan tren positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan negara secara pruden dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang cenderung mengalami perlambatan. OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang manageable. OJK mendukung peran aktif Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian, antara lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan 74 mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan coverage penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan. Menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, KSSK membangun sinergi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan uang tunai masyarakat, lancarnya transaksi sistem pembayaran, serta layanan jasa keuangan lainnya. 1.2 Bank Indonesia (BI) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan I-2019, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi yaitu: a. Penyusunan Nota Kesepahaman OJK- BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan; b. Penerbitan POJK dan SEOJK Laporan Bulanan BPR; c. Pembahasan rencana program BPD One; implementasi d. Penyusunan Pelaporan; Blueprint Integrasi
Bab V Koordinasi Antar Lembaga LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 (iii) mengakselerasi pendalaman pasar e. Pembahasan tindak lanjut mengembangkan program pembiayaan Selain itu, terdapat beberapa aspek keuangan melalui penguatan market penyelesaian bunga pinjaman Sub sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. kerjasama dan koordinasi antara OJK dan conduct dan penerbitan ketentuan Ordinated Loan; BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pelaksanaan instrumen derivatif suku f. Pembahasan kredit terdampak tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, menilai tren kenaikan suku bunga bunga Rupiah; (iv) memperkuat kebijakan bencana alam di Sulawesi Tengah; koordinasi yang dilakukan antara OJK dan simpanan secara umum sudah melandai sistem pembayaran dengan memperluas g. Pembahasan pencapaian rasio BI pada triwulan I-2019 meliputi: a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK dan stabil, sejalan dengan membaiknya elektronifikasi penyaluran bansos, kredit/pembiayaan UMKM tahun kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya transportasi, dan keuangan pemerintah 2018; maupun BI; LPS juga melakukan pemantauan coverage daerah dan mempersiapkan QR Indonesia h. Diskusi hasil asesmen pembiayaan Industri b. Pemutakhiran daftar Bank Sistemik; c. Pertukaran data rutin antara OJK dan penjaminan baik nominal dan rekening di Standard (QRIS) sebagai standar QR code perekonomian melalui mana data terakhir dinilai masih memadai payment di Indonesia untuk memperluas Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar BI; dan untuk mendukung kepercayaan nasabah interkoneksi dalam mendukung ekosistem Modal; d. Monitoring kondisi likuiditas industri kepada sistem perbankan. ekonomi keuangan digital. i. Pembahasan terkait LPEI sebagai Bank perbankan. Menyambut bulan suci Ramadhan dan hari Devisa; Di bidang fiskal, kinerja APBN secara raya Idul Fitri, KSSK membangun sinergi 1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) j. Knowledge-sharing National Balance umum menunjukkan tren positif, baik dari untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Sheet; Sesuai dengan amanat UU PPKSK, sisi pendapatan maupun belanja negara, uang tunai masyarakat, lancarnya transaksi k. Pembahasan rencana pencabutan izin terdapat beberapa aspek kerjasama dan yang akan mendukung pencapaian target sistem pembayaran, serta layanan jasa usaha KCBA HSBC; koordinasi antara OJK dan LPS yang telah pembangunan 2019. Pemerintah keuangan lainnya. l. Knowledge-sharing bisnis model dan kerangka pengawasan IKNB oleh OJK dituangkan dalam Nota Kesepahaman berkomitmen untuk melakukan (NK) antara OJK dan LPS pada 28 Januari pengelolaan keuangan negara secara 1.2 Bank Indonesia (BI) dan hasil asesmen industri IKNB oleh 2019, yaitu: a. Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap Bank; b. Tindak lanjut pengawasan dan analisis pruden dan transparan. Dengan APBN Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 BI; yang kredibel, diharapkan Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) m. Pembahasan pengenaan sanksi oleh BI terhadap salah satu bank terkait mampu mempertahankan momentum mengamanatkan OJK dan BI untuk pertumbuhan, termasuk dalam berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan implementasi Standar Nasional Bank; mengantisipasi kondisi perekonomian tugas dan kewenangan masing-masing Teknologi Chip (SNTC) pada kartu c. Penyelesaian Bank selain Bank global yang cenderung mengalami Lembaga. Amanat UU dimaksud ATM dan/atau kartu Debet; dan Sistemik dengan status BDPI dan perlambatan. ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama n. Pembahasan mengenai antara OJK-BI-LPS BDPK; OJK memandang bahwa SSK masih terjaga (KB) BI-OJK. Pada triwulan I-2019, BI dan kerahasiaan informasi d. Penanganan Bank Sistemik dengan dengan baik yang didukung oleh tingkat OJK telah melakukan beberapa koordinasi dalam metadata Integrasi Pelaporan. status BDPI dan BDPK; permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa yaitu: e. Penyelesaian Bank selain Bank Dalam rangka implementasi Petunjuk Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja a. Penyusunan Nota Kesepahaman OJK- Sistemik yang tidak dapat disehatkan; f. Penanganan Bank Sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS; g. Tindak lanjut penyelesaian Bank yang Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI- intermediasi LJK juga tumbuh positif BI-LPS tentang Pembangunan dan OJK, pada triwulan I-2019 telah dengan tingkat risiko yang manageable. Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di dilaksanakan Deputies Meeting BI-OJK OJK mendukung peran aktif Sektor Jasa Sektor Perbankan; antara Kepala Eksekutif Pengawas Keuangan (SJK) untuk mendorong b. Penerbitan POJK dan SEOJK Laporan dicabut izin usahanya; Perbankan OJK dengan Anggota Dewan pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan Bulanan BPR; h. Pendirian dan pengakhiran Bank Gubernur BI dan juga High Level Meeting tetap memperhatikan prinsip kehati- c. Pembahasan rencana implementasi Perantara; BI-OJK antara Ketua Dewan Komisioner hatian, antara lain dengan memperluas program BPD One; i. Penanganan atau penyelesaian Bank dengan status "Tbk" dan penerbitan OJK dengan Gubernur BI yang membahas pendalaman pasar, meningkatkan d. Penyusunan Blueprint Integrasi beberapa hal yang bersifat prinsipil dan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan Pelaporan; surat berharga; dan strategis. 75 74
Bab V Koordinasi Antar Lembaga j. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2019 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS dalam rangka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS termasuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pertukaran informasi dan/atau data yang merupakan salah satu amanat NK OJK-LPS. Lebih lanjut, dalam rangka Integrasi Pelaporan di sektor Perbankan, telah diadakan beberapa koordinasi antara OJK- BI-LPS terkait penyusunan NK OJK-BI-LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan yang akan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK bersama dengan Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner LPS. 2. Koordinasi dalam APU dan PPT 2. Koordinasi dalam APU dan PPT 2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pada tanggal 19 Februari 2019, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman yang merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya tanggal 18 Juni 2013. Kerjasama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia. Kerjasama OJK dengan PPATK telah berjalan dengan sangat baik dan intensif khususnya dalam ruang lingkup 76 pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, koordinasi pemeriksaan, penelitian dan riset, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem teknologi informasi. Selanjutnya, kerjasama antara OJK dengan PPATK diharapkan dapat mendukung tujuan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh pada Financial Action Task Force (FATF) antara lain melalui keberhasilan pelaksanaan Mutual Evaluation Review oleh FATF tahun 2019/2020. Selama triwulan-I 2019, berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama telah dilakukan antara OJK dengan PPATK yang mencakup topik-topik sebagai berikut: a. Pembahasan tindak lanjut joint audit tahun 2018 dan rencana joint audit tahun 2019; b. Pengkinian National Risk Assessment (NRA) TPPU/TPPT dan Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU/TPPT sektor jasa keuangan; c. Implementasi aplikasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT); d. Pelaksanaan workshop pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi sektor jasa keuangan; e. Pembahasan Rencana Aksi tahun 2019 untuk pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 2017-2019; dan f. Pembahasan rekomendasi kebijakan penetapan penyelenggara teknologi finansial (financial technology/FinTech)
Bab V Koordinasi Antar Lembaga LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 j. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain. sebagai pihak pelapor dalam rezim dengan asosiasi sektor jasa keuangan atau pertukaran informasi, penyusunan APU PPT di Indonesia. lembaga terkait lainnya, sebagai berikut: a. Berpartisipasi sebagai pengajar dalam kegiatahan Pelatihan ke-1 Tahun 2019 ketentuan hukum, koordinasi Sehubungan dengan hal tersebut, pada pemeriksaan, penelitian dan riset, triwulan I-2019 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, 2.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga beberapa koordinasi antara OJK dan LPS terkait lainnya yang diselenggarakan oleh Forum hingga pengembangan sistem teknologi dalam rangka penyusunan Petunjuk Komunikasi Direktur Kepatuhan informasi. OJK secara aktif melakukan kerjasama Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi Perbankan (FKDKP). sebagai bentuk sinergi dengan asosiasi- OJK dan LPS termasuk penyusunan Selanjutnya, kerjasama antara OJK dengan b. OJK bersama dengan PPATK dan tim ahli APU PPT di industri jasa keuangan asosiasi sektor jasa keuangan atau Petunjuk Pelaksanaan pertukaran PPATK diharapkan dapat mendukung lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang informasi dan/atau data yang merupakan tujuan nasional dalam pencegahan dan menyelenggarakan kegiatan dilakukan utamanya terkait salah satu amanat NK OJK-LPS. pemberantasan tindak pidana pencucian Workshop Pendampingan APU PPT penyelenggaraan capacity building, baik uang dan pendanaan terorisme, serta Lebih lanjut, dalam rangka Integrasi Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa bagi para pengawas sektor jasa keuangan keberhasilan Indonesia menjadi anggota Pelaporan di sektor Perbankan, telah Keuangan. dan pelaku industri jasa keuangan guna penuh pada Financial Action Task Force diadakan beberapa koordinasi antara OJK- c. OJK sebagai narasumber dalam Expert Gym yang diadakan oleh Asosiasi meningkatkan efektivitas penerapan (FATF) antara lain melalui keberhasilan BI-LPS terkait penyusunan NK OJK-BI-LPS program APU PPT di Sektor Jasa pelaksanaan Mutual Evaluation Review tentang Pembangunan dan Pemeliharaan FinTech Indonesia "Pencucian uang Keuangan. Selama triwulan-I 2019, oleh FATF tahun 2019/2020. Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan dan Pendanaan Terorisme: Ancaman kegiatan capacity building yang yang akan ditandatangani oleh Ketua Selama triwulan-I 2019, berbagai kegiatan bagi Perkembangan Industri FinTech". diselenggarakan oleh OJK bersinergi Dewan Komisioner OJK bersama dengan koordinasi dan kerjasama telah dilakukan Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner antara OJK dengan PPATK yang mencakup LPS. topik-topik sebagai berikut: a. Pembahasan tindak lanjut joint audit 2. Koordinasi dalam Implementasi tahun 2018 dan rencana joint audit APU dan PPT tahun 2019; 2.1 Pusat Pelaporan dan Analisis b. Pengkinian National Risk Assessment Transaksi Keuangan (PPATK) (NRA) TPPU/TPPT dan Sectoral Risk Pada tanggal 19 Februari 2019, Ketua Assessment (SRA) TPPU/TPPT sektor Dewan Komisioner OJK dan Kepala PPATK jasa keuangan; telah menandatangani Nota Kesepahaman c. Implementasi aplikasi Daftar Terduga yang merupakan perpanjangan dari Nota Teroris dan Organisasi Teroris Kesepahaman sebelumnya tanggal 18 Juni (DTTOT); 2013. Kerjasama antara OJK dengan d. Pelaksanaan workshop pendampingan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam penerapan program APU PPT berbasis rangka pencegahan dan pemberantasan risiko bagi sektor jasa keuangan; tindak pidana pencucian uang dan e. Pembahasan Rencana Aksi tahun 2019 pendanaan terorisme, sekaligus upaya untuk pelaksanaan Strategi Nasional meningkatkan integritas dan kredibilitas Pencegahan dan Pemberantasan sistem keuangan Indonesia. TPPU Tahun 2017-2019; dan f. Pembahasan rekomendasi kebijakan Kerjasama OJK dengan PPATK telah penetapan penyelenggara teknologi berjalan dengan sangat baik dan intensif finansial (financial technology/FinTech) khususnya dalam ruang lingkup 77 76
78 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Asesmen Lembaga Internasional Halaman ini sengaja dikosongkan 79 78
80 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VI Asesmen Lembaga Internasional Dalam rangka mempersiapkan MER FATF pada September 2019 mendatang, OJK menyiapkan Priority Actions Plan untuk memenuhi defisiensi dan rekomendasi hasil penilaian MER APG sebelumnya. Selain itu, OJK juga berkoordinasi secara berkelanjutan dengan IJK dan pengawas serta menyusun konsep TC untuk pemenuhan kecukupan pengaturan program APU PPT dengan standar FATF. Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di rekomendasi FATF dan melalui evaluasi atas beberapa fora internasional, Indonesia efektitivitas penerapan perangkat peraturan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam dan otoritas lembaga dalam mencapai berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan tujuan sesuai dengan standar FATF. global dengan ikut serta mengadopsi Hasil MER Indonesia oleh Asia Pacific Group standar internasional. Sejalan dengan itu, on Money Laundering (APG) Tahun Halaman ini sengaja dikosongkan OJK selaku lembaga pengatur dan 2017/2018 dijadikan bekal awal dalam pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) pelaksanaan MER FATF tahun 2019 - 2020. Indonesia akan bekerjasama dan Adanya defisiensi dan rekomendasi yang berkolaborasi dengan lembaga internasional telah teridentifikasi pada hasil MER APG yang berperan dalam melaksanakan dipenuhi melalui Priority Actions Plan OJK asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa yang mencakup: Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan I- (i) Penyempurnaan ketentuan APU PPT di 2019, asesmen internasional terkait SJKI sektor jasa keuangan; yang dilaksanakan adalah Mutual Evaluation (ii) Peningkatan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di seluruh Review (MER). sektor jasa keuangan; Mutual Evaluation Review (MER) (iii) Penguatan pengawasan APU PPT Sesuai dengan hasil sidang Financial Action terhadap grup konglomerasi; Task Force (FATF) Plenary Meeting pada (iv) Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih dissuasive jika bulan Oktober 2018, Indonesia akan memulai proses Mutual Evaluation Review tindakan lain tidak meningkatkan (MER) FATF di bulan September 2019 yang kepatuhan; (v) Peningkatan merupakan salah satu prosedur yang harus pemahaman risiko dilalui dalam rangka pengajuan proses TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, keanggotaan Indonesia dalam FATF. MER serta penerapan APU PPT berbasis FATF bertujuan untuk menentukan kesiapan risiko kepada pelaku industri jasa Indonesia menjadi anggota penuh FATF keuangan; melalui asesmen kesiapan perangkat peraturan otoritas lembaga sesuai dengan 81 80
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional (vi) Peningkatan kerja sama terkait APU dan tingkat PPT di nasional internasional; dan (vii) Pengelolaan statistik APU PPT yang terintegrasi. Keberhasilan MER Indonesia oleh FATF tahun 2019 membutuhkan keterlibatan aktif dari industri jasa keuangan dan asosiasi- asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi dan keterlibatan aktif antara OJK dengan industri dan asosiasi sektor jasa keuangan merupakan bagian penting dalam penilaian efektivitas implementasi penerapan program APU PPT dalam konteks preventive measures. 82 Untuk mendukung keberhasilan MER, pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan rapat koordinasi persiapan MER secara berkelanjutan dengan industri jasa keuangan dan pengawas terkait yang diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) "Persiapan MER Indonesia oleh FATF". Di samping itu, OJK juga sedang menyusun konsep Technical Compliance (TC) dalam rangka menjawab kecukupan pengaturan program APU PPT dengan standar FATF, untuk kemudian diserahkan kepada PPATK selaku koordinator nasional MER.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VI Asesmen Lembaga Internasional (vi) Peningkatan kerja sama terkait APU Untuk mendukung keberhasilan MER, pada PPT di tingkat nasional dan triwulan I-2019, OJK telah melakukan rapat internasional; dan koordinasi persiapan MER secara (vii) Pengelolaan statistik APU PPT yang berkelanjutan dengan industri jasa terintegrasi. keuangan dan pengawas terkait yang diawali dengan Focus Group Discussion Keberhasilan MER Indonesia oleh FATF (FGD) "Persiapan MER Indonesia oleh FATF". tahun 2019 membutuhkan keterlibatan aktif Di samping itu, OJK juga sedang menyusun dari industri jasa keuangan dan asosiasi- konsep Technical Compliance (TC) dalam asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi rangka menjawab kecukupan pengaturan dan keterlibatan aktif antara OJK dengan program APU PPT dengan standar FATF, industri dan asosiasi sektor jasa keuangan untuk kemudian diserahkan kepada PPATK merupakan bagian penting dalam penilaian selaku koordinator nasional MER. efektivitas implementasi penerapan program APU PPT dalam konteks preventive Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan measures. 83 82
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Halaman ini sengaja dikosongkan 84
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2019, OJK menerima 10.943 layanan terkait konsumen sektor Perbankan, terdiri dari 87,02% pertanyaan; 12,39% penerimaan informasi; dan 0,58% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, Simpel, SiMUDA, dan TPAKD. tentang Perlindungan Konsumen Sektor A. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Halaman ini sengaja dikosongkan Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang 55 ayat (2), tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan keuangan di sektor perbankan (termasuk memberikan perlindungan bagi konsumen pelayanan pengaduan konsumen) beralih (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 OJK dapat meminta LJK menghentikan Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi kegiatannya apabila merugikan masyarakat. tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen Sehubungan dengan itu, OJK melakukan OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan edukasi dan diseminasi informasi kepada utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi masyarakat, serta menyediakan pelayanan (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi pengaduan terkait permasalahan LJK. Selain (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait melayani pengaduan konsumen, OJK juga hal dengan indikasi sengketa dan/atau berwenang untuk melakukan pembelaan kerugian yang dialami oleh konsumen hukum dalam rangka penyelesaian sengketa akibat kelalaian PUJK). Pada triwulan I-2019, antara konsumen dengan LJK. Layanan Konsumen OJK menerima 31.252 layanan yang terdiri dari 27.899 pertanyaan, Agar terdapat standarisasi perlindungan 3.233 penerimaan informasi, dan 120 konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, pengaduan. Jumlah tersebut meningkat menghindari arbitrase yang merugikan sebesar 52,89% (10.811 layanan) konsumen, dan antisipasi inovasi produk dibandingkan triwulan sebelumnya. dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 85 84
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan Penerimaan Layanan Triwulan IV-2018 Total layanan: 20.441 Penerimaan Layanan Triwulan I-2019 Total layanan: 31.252 1.516 (7,42%) Pertanyaan 3.233 (10,34%) Pertanyaan 18.917 (92,54%) 8 (0,04%) Informasi 27.899 (89,27%) 120 (0,38%) Informasi Pengaduan Pengaduan Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Tabel 36 Total Layanan Per Sektor Sektor TW IV 2018 TW I 2019 qtq Porsi Perbankan 10.719 10.943 2,09% 35,02% IKNB 4.938 12.369 150,49% 39,58% IKNB - Asuransi 1.048 1.337 27,58% 4,28% IKNB - Lembaga Pembiayaan 1.660 2.136 28,67% 6,83% IKNB - Dana Pensiun 43 47 9,30% 0,15% IKNB - Lainnya 2.187 8.849 304,62% 28,31% Pasar Modal 352 288 18,18% 0,92% Lainnya 4.432 7.652 72,65% 24,48% Total 20.441 31.252 52,89% 100% Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Berdasarkan layanan tersebut terdiri dari 10.943 layanan (35,02%) terkait Perbankan, 12.369 layanan (39,58%) terkait IKNB, 288 layanan (0,92%) terkait sektoral, 31.252 Pasar Modal, dan 7.652 layanan (24,48%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan. 86
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan 1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan Pada triwulan I-2019, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat 2,09% (224 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10.719 layanan. Dari 10.943 87,02% pertanyaan, informasi, dan 0,58% pengaduan. layanan Sektor Perbankan, layanan) merupakan layanan) layanan) Penerimaan Layanan Triwulan IV-2018 Penerimaan Layanan Triwulan I-2019 (9.523 Total layanan: 20.441 Total layanan: 31.252 3.233 12,39% (1.356 (120 1.516 (10,34%) (7,42%) Pertanyaan Pertanyaan 8 120 18.917 Informasi 27.899 Informasi (0,04%) (0,38%) (92,54%) (89,27%) Pengaduan Pengaduan Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan TW IV 2018 TW I 2019 Layanan qtq Porsi 9.907 9.523 3,88% 87,02% Pertanyaan 809 1.356 67,61% 12,39% Informasi 3 64 2033% 0,58% Pengaduan 10.719 10.943 2,09% 100% Total Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK 1.1.1 Layanan Pertanyaan debitur (IDEB) pada SLIK untuk pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai Layanan Konsumen OJK menerima 9.523 persyaratan dalam mengajukan kredit baru. pertanyaan terkait sektor perbankan Sementara pertanyaan terkait (87,02% dari total sebanyak 10.943 rekstrukturisasi kredit/pembiayaan, pertanyaan yang diterima). Secara umumnya konsumen (debitur) menanyakan triwulanan, jumlah ini menurun 3,88% (384 perihal permohonan keringanan layanan). Layanan Pertanyaan yang paling Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK pembayaran angsuran kredit/pembiayaan banyak diterima pada triwulan I-2019 terkait dikarenakan mengalami penurunan kondisi permintaan informasi debitur sebesar keuangan. Selain itu, juga terdapat Tabel 36 Total Layanan Per Sektor 74,65% (7.109 layanan) dan rekstrukturisasi permohonan keringanan denda dan bunga TW IV TW I kredit/pembiayaan sebesar 2,33% (222 Sektor qtq Porsi pada mekanisme restrukturisasi kredit. 2018 2019 layanan). Sebagian besar pertanyaan yang Perbankan 10.719 10.943 2,09% 35,02% diajukan terkait permohonan informasi IKNB 4.938 12.369 150,49% 39,58% IKNB - Asuransi 1.048 1.337 27,58% 4,28% Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan IKNB - Lembaga Pembiayaan 1.660 2.136 28,67% 6,83% IKNB - Dana Pensiun 43 47 9,30% 0,15% IKNB - Lainnya 2.187 8.849 304,62% 28,31% Pasar Modal 352 288 18,18% 0,92% Lainnya 4.432 7.652 72,65% 24,48% Total 20.441 31.252 52,89% 100% Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Berdasarkan sektoral, 31.252 layanan Pasar Modal, dan 7.652 layanan (24,48%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan tersebut terdiri dari 10.943 layanan (35,02%) difokuskan pada sektor perbankan. terkait Perbankan, 12.369 layanan (39,58%) terkait IKNB, 288 layanan (0,92%) terkait Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK 87 86
Bab VIII Perlindungan Konsumen 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi Substansi terbanyak yang disampaikan Layanan penerimaan informasi terkait terkait permasalahan restrukturisasi perbankan pada periode laporan sebesar kredit/pembiayaan adalah perihal 12,39% (1.356 layanan) dari seluruh keberatan atas denda pada mekanisme layanan yang terkait dengan sektor restrukturisasi kredit/pembiayaan. Perbankan. Jumlah layanan informasi Sementara itu, pada jenis permasalahan meningkat sebesar 67,61% dari triwulan permohonan blokir, substansi terbanyak IV-2018. Layanan Informasi yang paling yang disampaikan berasal dari Kementrian banyak adalah terkait restrukturisasi Keuangan RI yang menyampaikan kredit/pembiayaan sebesar 25,22% (342 permohonan untuk memblokir kekayaan Layanan) dan permohonan blokir rekening wajib pajak yang memiliki hutang pajak sebesar 8,55% (116 Layanan). untuk dijadikan jaminan bagi pembayaran pajak. Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK 1.1.3 Layanan Pengaduan dengan sanggahan transaksi yaitu sebesar Pada triwulan I-2019, terdapat 64 8,75% (7 layanan) dan pelaporan Sistem pengaduan yang diterima terkait perbankan Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu dengan beberapa permasalahan terbanyak sebesar 8.75% (7 layanan). yakni pelaporan informasi debitur dan kredit Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan lunas namun agunan atau jaminan belum triwulan I-2019, terdapat 4.124 pengaduan dikembalikan. Layanan pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK meningkat sebanyak 61 pengaduan dari dengan pengaduan terkait sektor perbankan triwulan sebelumnya. Selain itu, terdapat 80 sebanyak 2.190 pengaduan atau 53,10% dari indikasi pengaduan terkait sektor perbankan total pengaduan yang diterima. Dari total yang diterima pada triwulan I-2019. Indikasi pengaduan perbankan tersebut, 99,68% Pengaduan tersebut paling banyak terkait (2.183 pengaduan) telah diselesaikan. 88
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VIII Perlindungan Konsumen 1.2 Data Layanan Sistem Layanan pembayaran serta denda atau penalti 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi Substansi terbanyak yang disampaikan Informasi Keuangan (SLIK) pinjaman. Disamping itu, SLIK juga dapat terkait permasalahan restrukturisasi Layanan penerimaan informasi terkait memberikan informasi mengenai status Sejak Januari 2018, masyarakat dapat kredit/pembiayaan adalah perihal perbankan pada periode laporan sebesar agunan serta rincian penjamin kredit. memperoleh informasi mengenai informasi keberatan atas denda pada mekanisme 12,39% (1.356 layanan) dari seluruh debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK SLIK merupakan infrastruktur penting di restrukturisasi kredit/pembiayaan. layanan yang terkait dengan sektor masing-masing wilayah pada pukul 09.00 - sektor jasa keuangan dalam melakukan Sementara itu, pada jenis permasalahan Perbankan. Jumlah layanan informasi 15.00 waktu setempat. Salah satu kelebihan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit permohonan blokir, substansi terbanyak meningkat sebesar 67,61% dari triwulan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem sehingga dapat membantu menurunkan yang disampaikan berasal dari Kementrian IV-2018. Layanan Informasi yang paling Informasi Debitur (SID) yang diberikan Bank tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan Keuangan RI yang menyampaikan banyak adalah terkait restrukturisasi Indonesia sebelumnya adalah cakupan ketersediaan data debitur yang permohonan untuk memblokir kekayaan kredit/pembiayaan sebesar 25,22% (342 informasi yang lebih luas dan tidak terbatas komprehensif dan lintas sektor upaya wajib pajak yang memiliki hutang pajak Layanan) dan permohonan blokir rekening pada industri perbankan saja. Informasi perluasan akses kredit/pembiayaan dapat untuk dijadikan jaminan bagi pembayaran sebesar 8,55% (116 Layanan). pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 dilakukan dengan lebih optimal. pajak. lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 BUK, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR, 142 BPRS, 32 2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan Lembaga Pembiayaan, 5 Perusahaan Modal Ventura, 8 Perusahaan Pembiayaan Syariah, Sepanjang triwulan I-2019, OJK 1 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 3 melaksanakan beberapa kegiatan terkait Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan 1 perlindungan konsumen di sektor jasa Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut keuangan, yaitu: yang diberikan melalui platform informasi 1) Coffee Morning bersama Working Group debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer. Internal Dispute Resolution Grafik 46 Media Penerimaan Layanan SLIK Triwulan I-2019 Dalam rangka memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa 1.1.3 Layanan Pengaduan dengan sanggahan transaksi yaitu sebesar keuangan, OJK telah membentuk 8,75% (7 layanan) dan pelaporan Sistem Pada triwulan I-2019, terdapat 64 Working Group Internal Dispute Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu pengaduan yang diterima terkait perbankan Resolution/WG IDR) yang sebesar 8.75% (7 layanan). dengan beberapa permasalahan terbanyak beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) Sumber: OJK yakni pelaporan informasi debitur dan kredit Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan PUJK yang terdiri dari 21 (dua puluh lunas namun agunan atau jaminan belum triwulan I-2019, terdapat 4.124 pengaduan Pada triwulan I-2019, sebanyak 18.266 satu) sektor perbankan, 11 (sebelas) dikembalikan. Layanan pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK masyarakat telah menerima layanan SLIK sektor asuransi, dan 6 (enam) sektor meningkat sebanyak 61 pengaduan dari dengan pengaduan terkait sektor perbankan baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor pembiayaan. triwulan sebelumnya. Selain itu, terdapat 80 sebanyak 2.190 pengaduan atau 53,10% dari OJK maupun call center. Permintaan Pada periode laporan, OJK indikasi pengaduan terkait sektor perbankan total pengaduan yang diterima. Dari total informasi yang dilayani antara lain menyelenggarakan pertemuan dengan yang diterima pada triwulan I-2019. Indikasi pengaduan perbankan tersebut, 99,68% mengenai data kredit perbankan seperti WG IDR dengan tema "overview layanan Pengaduan tersebut paling banyak terkait (2.183 pengaduan) telah diselesaikan. data pokok debitur, plafon kredit, baki Konsumen 2018 dan pengenalan debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan penegakan disiplin pelaku pasar 89 88
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan (market conduct)" dengan konsep "coffee morning perlindungan Konsumen". Kegiatan Coffee Morning dimaksud bertujuan untuk menyampaikan update kegiatan strategis perlindungan konsumen selama tahun 2018 dan mendiskusikan aspek penegakan disiplin pelaku pasar serta soft launching pedoman iklan jasa keuangan. 2) Kegiatan Lembaga komunikasi Alternatif mengenai Penyelesaian Sengketa (LAPS) konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada PUJK dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap LAPS dalam rangka penyelesaian- penyelesaian sengketa konsumen yang kredibel, efektif dan efisien. Kegiatan dimaksud dilakukan bersama dengan Badan Arbritase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Dalam kegiatan tersebut diinformasikan ketentuan- ketentuan perlindungan konsumen yang telah dilakukan OJK, memberikan pemahaman kepada perwakilan PUJK serta wakil masyarakat melalui aktifis akademis tentang pentingnya keberadaan LAPS di sektor jasa keuangan dan pengenalan beberapa LAPS yang ada di Indonesia yaitu, (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbritase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelsaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI), dan 90 Badan Arbritase Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI). Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui masih terdapat tantangan dan hambatan di PUJK atau masyarakat yang belum mengetahui ketentuan perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh OJK, belum memahami fungsi dan peran OJK dalam melakukan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa melalui LAPS. Sengketa konsumen dengan PUJK biasanya diawali dengan adanya laporan pengaduan akibat kerugian atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen karena tidak terpenuhinya hak dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak. 3. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar 3. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK telah melaksanakan Thematic Surveillance (TS) terhadap sampel Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah sepanjang triwulan I- 2019 dengan tema Perjanjian Baku. Tujuan dari TS ini adalah untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK terutama dalam melaksanakan perjanjian dengan konsumen, mulai dari penyusunan perjanjian baku, implementasi, hingga evaluasinya. Selanjutnya, menyikapi maraknya platform peminjaman online yang muncul belakangan ini, OJK juga melaksanakan Operasi Intelijen Pasar. Kegiatan ini mengambil sampel 15 Financial Technology (fintech) yang terdaftar dan berizin dari OJK. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan (market conduct)" dengan konsep untuk menganalisis potensi kerawanan dan ketentuannya tidak lengkap. Termasuk Badan Arbritase Mediasi Perusahaan "coffee morning perlindungan pinjaman online, terutama dari sisi dalam kategori Menyesatkan adalah iklan Penjaminan Indonesia (BAMPPI). Konsumen". Kegiatan Coffee Morning perlindungan konsumen. yang materinya berisiko menimbulkan Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksud bertujuan untuk perbedaan persepsi dengan masyarakat. diketahui masih terdapat tantangan dan menyampaikan update kegiatan 4. Pemantauan Iklan Triwulanan Termasuk dalam kategori Tidak Akurat hambatan di PUJK atau masyarakat strategis perlindungan konsumen adalah iklan yang mencantumkan klaim Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market yang belum mengetahui ketentuan selama tahun 2018 dan mendiskusikan dan/atau menggunakan data, namun tidak Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan perlindungan konsumen yang telah aspek penegakan disiplin pelaku pasar mencantumkan sumber data yang kredibel. penawaran produk dan layanan jasa dikeluarkan oleh OJK, belum serta soft launching pedoman iklan jasa keuangan. Monitoring harian yang Dapat dilihat bahwa kategori Lain-Lain dan memahami fungsi dan peran OJK dalam keuangan. dilaporkan secara triwulanan ini mencakup Tidak Jelas menjadi kategori yang selalu melakukan perlindungan konsumen iklan yang dipublikasikan melalui media 2) Kegiatan komunikasi mengenai dilanggar berdasarkan tren pelanggaran serta penyelesaian sengketa melalui cetak nasional dan lokal yang tersebar di Lembaga Alternatif Penyelesaian sepanjang periode pelaporan. Padahal, LAPS. Sengketa konsumen dengan PUJK seluruh wilayah Indonesia. Sengketa (LAPS) konsumen di sektor pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh biasanya diawali dengan adanya jasa keuangan. Kegiatan ini bertujuan Otoritas Jasa Keuangan" merupakan salah laporan pengaduan akibat kerugian Selama periode laporan, OJK mencatat memberikan informasi kepada PUJK satu hal yang bisa dilihat oleh masyarakat atau ketidaknyamanan yang dirasakan terdapat 44 iklan berkaitan dengan dan masyarakat untuk meningkatkan untuk menjamin bahwa PUJK merupakan oleh konsumen karena tidak produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 43 kepercayaan konsumen terhadap LAPS lembaga keuangan resmi yang terdaftar dan terpenuhinya hak dan/atau tidak iklan dari sektor perbankan dan 1 iklan dari dalam rangka penyelesaian- diawasi OJK. Hal ini diharapkan dapat dilaksanakannya kewajiban para pihak. sektor IKNB. Berdasarkan hasil analisis, dari penyelesaian sengketa konsumen yang meningkatkan awareness masyarakat untuk 44 iklan di media cetak, ditemukan 28 iklan 3. Thematic Surveillance dan Operasi kredibel, efektif dan efisien. lebih berhati-hati dalam memilih produk (64%) masih melanggar ketentuan yang Intelijen Pasar dan/atau layanan jasa keuangan di tengah tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 Kegiatan dimaksud dilakukan bersama maraknya entitas ilegal yang menjalankan Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku tentang Perlindungan Konsumen Sektor dengan Badan Arbritase Pasar Modal praktik menyerupai lembaga keuangan. pasar, OJK telah melaksanakan Thematic Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun Indonesia (BAPMI). Dalam kegiatan Terkait dengan hal ini, OJK telah Surveillance (TS) terhadap sampel Bank 2013 tentang Penyampaian Informasi dalam tersebut diinformasikan ketentuan- mengirimkan Surat Pembinaan kepada PUJK Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank rangka Pemasaran Produk dan/atau ketentuan perlindungan konsumen yang diketahui melakukan pelanggaran Pembangunan Daerah sepanjang triwulan I- Layanan Jasa Keuangan. yang telah dilakukan OJK, memberikan iklan. 2019 dengan tema Perjanjian Baku. Tujuan pemahaman kepada perwakilan PUJK Kategori yang paling banyak dilanggar dari TS ini adalah untuk memastikan serta wakil masyarakat melalui aktifis selama periode laporan berturut-turut 5. Peluncuran Pedoman Keuangan 5. Peluncuran Pedoman Keuangan Iklan penerapan prinsip perlindungan konsumen akademis tentang pentingnya adalah Lain-Lain (21), Tidak Jelas (16), oleh PUJK terutama dalam melaksanakan keberadaan LAPS di sektor jasa Menyesatkan (4), dan Tidak Akurat (3). perjanjian dengan konsumen, mulai dari Melihat masih banyaknya pelanggaran iklan keuangan dan pengenalan beberapa Termasuk dalam kategori Lain-Lain adalah penyusunan perjanjian baku, implementasi, yang dilakukan oleh PUJK, serta mengingat LAPS yang ada di Indonesia yaitu, tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar hingga evaluasinya. urgensi pengaturan iklan sebagai lini Badan Arbritase Pasar Modal Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" pertama perkenalan masyarakat kepada (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbritase Selanjutnya, menyikapi maraknya platform dan/atau pernyataan yang dicantumkan produk dan/atau layanan lembaga jasa Asuransi Indonesia (BMAI), Badan peminjaman online yang muncul tidak terbaca (ditulis dengan ukuran yang keuangan, OJK menyusun Pedoman Iklan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), belakangan ini, OJK juga melaksanakan terlalu kecil, dicantumkan tidak secara Jasa Keuangan sebagai guideline bagi Lembaga Alternatif Penyelsaian Operasi Intelijen Pasar. Kegiatan ini horisontal, atau warna tidak kontras dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), mengambil sampel 15 Financial Technology latar belakang). Termasuk dalam kategori Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian (fintech) yang terdaftar dan berizin dari OJK. Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini Tidak Jelas adalah iklan yang informasi dan Ventura Indonesia (BMPPVI), dan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan penyelarasan dari UU Nomor 8 terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat 91 90
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, serta Etika Pariwara Indonesia. Dalam pedoman iklan tersebut, objek pemantauan iklan diperluas dari sebelumnya hanya PUJK yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjadi seluruh Lembaga Jasa Keuangan. Penyusunan Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini melibatkan asosiasi LJK selaku stakeholder. Pedoman Iklan Jasa Keuangan pertama kali diluncurkan dalam acara Coffee Morning pada Maret 2019. Pedoman Iklan saat ini sudah dapat diunduh di minisite Sikapiuangmu dan situs resmi OJK. B. Literasi dan Inklusi Keuangan 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Inklusi keuangan di Indonesia relatif 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Inklusi keuangan di Indonesia relatif meningkat salah satunya tercermin dari pencapaian Laku Pandai pada periode berjalan yang mengalami peningkatan jumlah agen, nasabah, serta nominal tabungan berkarakteristik basic saving account (BSA). Pada triwulan I-2019, nominal BSA tumbuh 59,87% (qtq) menjadi Rp2,51 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan penyaluran dana bansos pada periode yang sama ke rekening nasabah BSA yang 92 menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos. Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan I- 2019 Agen Laku Pandai Perorangan Badan Hukum 1.043.856 29.278 Nasabah Laku Pandai Jumlah Nasabah Outstanding Tabungan BSA 23.340.281 Rp2,51 Triliun Sumber: OJK Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (70,81%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 15,62% dan sisanya sebesar 13,57% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (64,86%) dan Sumatera (19,64%), sementara sisanya (15,49%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/zakat inclusion.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan Tahun 1999 tentang Perlindungan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Grafik 47 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku sosialisasi kepada BPR/BPRS yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pandai Konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2011 bansos. tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan I- 3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan 2019 Agen Laku Pandai Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Perorangan Badan Hukum Nomor 12 Tahun 2014 tentang SiMUDA adalah program tabungan bagi 1.043.856 29.278 Penyampaian Informasi dalam rangka kelompok usia 18-30 tahun dengan Nasabah Laku Pandai Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk Outstanding Keuangan, serta Etika Pariwara Indonesia. investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Jumlah Nasabah Tabungan BSA Indonesia. Skema produk tersebut antara Dalam pedoman iklan tersebut, objek 23.340.281 Rp2,51 Triliun Sumber: OJK, Maret 2019 lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, pemantauan iklan diperluas dari Sumber: OJK Grafik 48 Wilayah Penyebaran Agen Laku dan SiMuda EmasKu. sebelumnya hanya PUJK yang tertuang Sebagian besar nasabah BSA masih Pandai dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sampai dengan triwulan I-2019, program terkonsentrasi di pulau Jawa (70,81%) Perlindungan Konsumen Sektor Jasa SiMUDA telah diikuti oleh 8 bank peserta utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Keuangan, menjadi seluruh Lembaga Jasa yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar Keuangan. Penyusunan Pedoman Iklan Jasa Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), 15,62% dan sisanya sebesar 13,57% tersebar Keuangan ini melibatkan asosiasi LJK selaku Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), di wilayah Indonesia bagian tengah dan stakeholder. Pedoman Iklan Jasa Keuangan Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank timur. Hal tersebut juga seiring dengan pertama kali diluncurkan dalam acara Coffee Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan penyebaran agen Laku Pandai yang Morning pada Maret 2019. Pedoman Iklan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; dan sebagian besar berada di pulau Jawa saat ini sudah dapat diunduh di minisite PT Bank Commonwealth, Tbk. Adapun Sumber: OJK, Maret 2019 (64,86%) dan Sumatera (19,64%), sementara Sikapiuangmu dan situs resmi OJK. perkembangan program SiMuda pada sisanya (15,49%) tersebar di wilayah triwulan I-2019 yaitu sebagai berikut: SiMuda 2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) Indonesia bagian tengah dan timur. InvestasiKu: 46 rekening B. Literasi dan Inklusi Keuangan SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan budaya menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai dengan triwulan I-2019, program ini telah diikuti oleh 314 bank (57 Bank Umum capaian dan 257 BPR/BPRS) dengan pembukaan rekening sebanyak 17.230.208 rekening dengan nominal Rp6,04 triliun. Selain tabungan dengan karakteristik BSA, dengan nominal Rp18.148.015 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk mendorong agen Laku Pandai dapat melayani SiMuda RumahKu: 10.385 rekening Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi dengan nominal Rp8.745.590.080 Pandai) mikro, dan produk/layanan keuangan SiMuda EmasKu: 11 rekening dengan Inklusi keuangan di Indonesia relatif lainnya seperti uang elektronik sepanjang nominal Rp4.563.888. meningkat salah satunya tercermin dari agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi Dalam rangka meningkatkan awareness pencapaian Laku Pandai pada periode tertentu sebagaimana diatur dalam masyarakat terhadap program SiMUDA, berjalan yang mengalami peningkatan ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung telah dilaksanakan sosialisasi program jumlah agen, nasabah, serta nominal pelaksanaan program pemerintah, agen SiMUDA pada kegiatan OJK Goes to Campus dilaksanakan Selama beberapa rangka meningkatkan budaya menabung bagi pelajar yaitu SimPel goes to School bagi pelajar di wilayah Aceh. Acara tersebut dilaksanakan di SMPN 19 Percontohan Banda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh juga telah dilakukan Syariah. Selain triwulan I-2019, tabungan berkarakteristik basic saving Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai kepada mahasiswa Politeknik Negeri Ambon kegiatan dalam account (BSA). Pada triwulan I-2019, nominal agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai bersama bank peserta SiMUDA dengan BSA tumbuh 59,87% (qtq) menjadi Rp2,51 dan sarana pembayaran zakat untuk diikuti oleh 1.028 mahasiswa. Selain itu, triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan mendukung program Inklusi Zakat/zakat telah dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi penyaluran dana bansos pada periode yang inclusion. SiMUDA di Universitas Muhammadiyah sama ke rekening nasabah BSA yang Makassar yang dihadiri oleh 1.200 itu, mahasiswa dengan melibatkan bank peserta 93 92
Bab VIII Perlindungan Konsumen SiMUDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSM. Adapun total rekening yang dibuka pada saat kegiatan adalah 157 rekening. 4. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (startup business) lainnya. Sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 87 TPAKD yang telah dikukuhkan dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 55 TPAKD Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota TPAKD, telah dilaksanakan 2 kali coaching clinic TPAKD yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Daerah Istimewa Aceh. Materi yang disampaikan antara lain meliputi materi terkait inklusi keuangan; perkembangan program kerja TPAKD tahun 2018; evaluasi program kerja TPAKD Provinsi NTT tahun 2018; serta arah penguatan program kerja TPAKD tahun 2019. Adapun program kerja TPAKD Provinsi NTT yaitu: a. Peningkatan produksi perikanan melalui program Asuransi Nelayan (Asnel); b. Peningkatan kapasitas nelayan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 94 c. Peningkatan Akses Keuangan melalui program Laku Pandai dan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). Selama triwulan I-2019, telah dikukuhkan 4 TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Wonogiri, TPAKD Kota Magelang, TPAKD Kabupaten Purbalingga, dan TPAKD Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan secara simbolis program akses pembiayaan kepada perwakilan pelaku UMKM. 5. Edukasi Keuangan Dalam literasi rangka meningkatkan keuangan masyarakat terhadap produk dan sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2019 telah dilakukan edukasi keuangan melalui beberapa kegiatan yaitu Pagelaran Wayang, OJK Goes to Campus, Financial Expo, Visit OJK, OJK Goes to School, serta edukasi keuangan bagi karyawan dan profesional. Materi yang disampaikan antara lain meliputi pengenalan OJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan, budaya menabung dan berinvestasi, serta pengenalan produk Lembaga Jasa Keuangan. 6. Training of Trainers (ToT) kepada Guru SMP dan SMA Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilaksanakan oleh OJK pada 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia baru sebesar 29,6%, sedangkan indeks inklusi masyarakat Indonesia sebesar 67,8%. Tingkat literasi yang lebih rendah dibanding tingkat inklusi atau penggunaan produknya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menggunakan produk dan layanan di lembaga keuangan formal. Sebagai upaya
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Bab VIII Perlindungan Konsumen SiMUDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan OJK untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa/mahasiswa serta berbagi ilmu c. Peningkatan Akses Keuangan melalui BSM. Adapun total rekening yang dibuka masyarakat mengenai lembaga keuangan kepada guru/dosen lainnya sehingga program Laku Pandai dan Simpanan pada saat kegiatan adalah 157 rekening. serta produk dan layanan keuangan dalam menghasilkan multiplier effect yang lebih Pelajar (SimPel/SimPel iB). rangka mencapai target literasi keuangan luas. Sepanjang triwulan I-2019, OJK telah Selama triwulan I-2019, telah dikukuhkan 4 4. Tim Percepatan Akses Keuangan 35% dan inklusi keuangan 75%, sesuai melaksanakan 2 kali ToT bagi Guru SMP dan TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Wonogiri, Daerah (TPAKD) dengan Peraturan Presiden No. 50 tahun SMA yang dilaksanakan di kota Jambi dan TPAKD Kota Magelang, TPAKD Kabupaten 2017 dan Perpres No.82 tahun 2016, maka Palembang. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Purbalingga, dan TPAKD Kota Makassar. dilaksanakan Training of Trainers (ToT) bagi (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar Pada kesempatan tersebut dilaksanakan 7. Workshop SiPEDULI Guru dan Dosen. Adapun tujuan dari instansi dan stakeholders terkait untuk penyerahan secara simbolis program akses penyelenggaraan kegiatan tersebut antara meningkatkan percepatan akses keuangan Dalam rangka mendorong partisipasi Pelaku pembiayaan kepada perwakilan pelaku lain untuk memberikan pemahaman tentang di daerah dalam rangka mendorong Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam UMKM. OJK dan Industri Jasa Keuangan serta pertumbuhan ekonomi daerah serta melaksanakan kegiatan literasi keuangan, memperkenalkan materi buku seri literasi mewujudkan masyarakat yang lebih pada triwulan I-2019 telah dilaksanakan 5 5. Edukasi Keuangan keuangan kepada guru/dosen tingkat sejahtera. Penyusunan program-program kegiatan workshop yang diikuti oleh PUJK di Dalam rangka meningkatkan literasi perguruan tinggi agar selanjutnya para TPAKD dilakukan dengan wilayah Cirebon, Madiun, Banda Aceh, keuangan masyarakat terhadap produk dan guru/dosen dimaksud diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa hal utama Palangkaraya dan Surabaya. sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2019 mengajarkan materi literasi keuangan seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, telah dilakukan edukasi keuangan melalui potensi ekonomi daerah yang dapat beberapa kegiatan yaitu Pagelaran Wayang, dikembangkan dengan produk dan layanan OJK Goes to Campus, Financial Expo, Visit jasa keuangan, peningkatan usaha sektor OJK, OJK Goes to School, serta edukasi produktif, pengembangan UMKM serta keuangan bagi karyawan dan profesional. usaha rintisan (startup business) lainnya. Materi yang disampaikan antara lain meliputi Sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 87 pengenalan OJK dan waspada investasi, TPAKD yang telah dikukuhkan dengan perencanaan keuangan, budaya menabung rincian 32 TPAKD Provinsi dan 55 TPAKD dan berinvestasi, serta pengenalan produk Kabupaten/Kota. Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman 6. Training of Trainers (ToT) kepada anggota TPAKD, telah dilaksanakan 2 kali Guru SMP dan SMA coaching clinic TPAKD yaitu di Provinsi Nusa Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tenggara Timur dan di Daerah Istimewa (SNLKI) yang dilaksanakan oleh OJK pada Aceh. Materi yang disampaikan antara lain 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi meliputi materi terkait inklusi keuangan; masyarakat Indonesia baru sebesar 29,6%, perkembangan program kerja TPAKD tahun sedangkan indeks inklusi masyarakat 2018; evaluasi program kerja TPAKD Provinsi Indonesia sebesar 67,8%. Tingkat literasi NTT tahun 2018; serta arah penguatan yang lebih rendah dibanding tingkat inklusi program kerja TPAKD tahun 2019. Adapun atau penggunaan produknya menunjukkan program kerja TPAKD Provinsi NTT yaitu: bahwa masyarakat Indonesia belum a. Peningkatan produksi perikanan melalui memiliki pemahaman yang cukup dalam program Asuransi Nelayan (Asnel); menggunakan produk dan layanan di b. Peningkatan kapasitas nelayan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai upaya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 95 94
96 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 Lampiran Halaman ini sengaja dikosongkan 97 96
98 Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan I 2019 LAMPIRAN I Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko No. Nama Rumus Indikator Kinerja Perbankan 1. Capital Adequacy Ratio (CAR) Modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 2. Return on Asset (ROA) Laba Sebelum Pajak Rata − rata Total Aset Total Beban Operasional Total Pendapatan Operasional Beban Operasional terhadap 3. Pendapatan Operasional (BOPO) 4. Net Interest Margin (NIM) Pendapatan Bunga Bersih Rata − rata Aktiva Produktif Pendapatan Operasional Bersih Rata − rata Aktiva Produktif Total Alat Likuid Total Hutang Lancar 5. Net Operation Margin (NOM) 6. Cash Ratio (CR) Halaman ini sengaja dikosongkan Risiko Kredit Non Performing Loan (NPL) atau 7. Non Performing Finance (NPF) Kredit/Pembiayaan Bermasalah Total Kredit/Pembiayaan) Gross Non Performing Loan (NPL) atau 8. Non Performing Finance (NPF) Kredit/Pembiayaan Bermasalah − CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah Total Kredit/Pembiayaan Net Risiko Pasar 9. Rasio PDN Posisi Devisa Netto Total Modal Posisi Devisa Netto Valuta Utama Total Modal Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun 10. Rasio PDN Valuta Utama Rasio Interest Risk Rate in the 11. Banking Book (IRRBB) Risiko Likuiditas 12. Loan to Deposit Ratio (LDR) Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 13. Finance to Deposit Ratio (FDR) Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 14. AL/DPK Alat Likuid Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 15. AL/NCD Alat Likuid 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito 16. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (HQLA) 𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 (NCO) 99 98
100 Halaman ini sengaja dikosongkan
1 0 1 9 1 0 2 / 3 0 . K J O P / 1 r o m o N K J O P k n i L k a b t i d u a I s a g u t n a k u k a e m i t u p m a a d k u d n n a d n a t i d u a a n a c n e r , s i r a s i m a a d n a d n a a u s e y n e p i s g n u f n a d g n A K S i i l i i l l l h a e k a p i l a y n n a . , i s n e t e p m o k . i e m n r e t n k a n a n a a h a s u r e p m o K a h a s u i s g n u f s a t i v i t k a n a h a b u r e P / n a r u t a g n e P k o k o P - k o k o P a r a t n a n a d i n a a n a s k a e p m a a d l s a t i v i t k e f e K J O k n a h a s u r e p n r e t s k e i l i , i n r e t n k u t n u m d i l n a w e D , t i d u a g n a n e w e w n a g n e d i n a i k o p m o e k k I n a k u k a e m A K S i l i a m a s g n a y i l i k u t n u n a p u k a c a d n e g n e p l m e m k u t n u t i d u a i s g n u f n a a n a s k a e p . 9 1 0 2 - I n a l u w n r e t n 9 1 0 2 , s a t i v i t k e b o k a h p , i s k e r i l n r e t n n a k t a k g n n e m n i t u r l i i a g a b e s a j r e k i i l a g a b e s i l , r u t k u r t s m a g a p n u J a n o i s e f o r p m a a d D n a d t i d u a I i s u r a h a s a A K S a r a c e s j t i d u a m a g a p a j r e k t i d u A l b a w a 1 n a d k n a B . j i i n r e t s k e l , a g g n a t n a n u h a t , i s n e d n e p e d n k n a b n u p u a m k n a b I n a a n u g g n e P k n a B t i n u n a a n a s k a e p n a n u s u y n e P i r T a d a p n a k t i b r e t i d g n a y n a k n a b r e P n a r u t a g n e P n a d n a k a j i A K S . j . I a t r e s e t i l n r e t n i s a k n u m o k A K S n a g n u b u H g n u g g n a T n a b n a b . s a t i r g e t n m o K i s n e i s i f e n a g n e d i r o t i d u a t a b m a a k g n a r i i s g n u F i j i j . k o k o p i n r e t n n r e t n k u t n u a w e K a w e K t i d u a t i d u a a k i t E s a t a n a d l 9 1 0 2 i i i i l . . . . . . . d g b h . f e a c I n a u w l e h T i s g n u f a k g n a r g n i k n a B k s a t a l i r T - N A K N A B R E P m a a d k i s g n u f g n a y a n r e t n i t k a r p i t k a r p l Halaman ini sengaja dikosongkan h e o r u t a d l n a p a r e n e p I e c i t c a r p n a g n a b m e k r e p n a a n r u p m e y n e p f o l a n r e t n m a a d n a k t i b r e t i d r a d n a t s e t u t i t s n i l n o a n a m a g a b e s I g n a k a l e B r a t a L R T S U D N i t s e b 9 9 9 1 / I B P / 6 / 1 o N I i a n e g n e m n a u t n e t e k e e t t i i e h T h e o n a k t i b r e t i d t i d u a a t r e s I L I F O R P N A R O P A L g n a y n a d m m o C r i d o m o k a g n e m l n r e t n n r e t n a o e k l n o i s i v r e p u S n a k u l r e p D a n o i s e f o r p l . . s r o t i d u A l i i l e s a B t i d u a t i d u a a t a t I B P i i r a u n a J l a g g n a T 9 1 0 2 b e K r a t f a D 9 2 i s g n u F n a p a r e n e P a d a p n r e t n m u m U k n a B l a h i r e P I t i d u A 9 1 0 2 / 3 0 . K J O E S / K J O P r o m o N K J O P / 1 K J O P o N I I N A R I P M A L . o N 1 100
o N k n i L n a h a b u r e P / n a r u t a g n e P k o k o P - k o k o P g n a k a l e B r a t a L l a g g n a T l a h i r e P / K J O P . o N K J O E S . a r a t n e m e s t a f i s r e b n a d s u s u h k n a r o p a l n a a p m a y n e p i n a b i j a w e K . i K J O a d a p e k n r e t n i t i d u a i s g n u f n a a n a s k a e p l : u t i a y u a t a n a t a k g n a g n e p n a r o p a l ) 1 ; I A K S a a p e k n a i t n e h r e b m e p l n a u m e t p a i t e s i a n e g n e m s u s u h k n a r o p a l ) 2 t a p a d n a k a r i k r e p d i g n a y n r e t n i t i d u a a h a s u n a g n u s g n a e k l n a k a y a h a b m e m ; k n a B n r e t s k e k a h p i g n a u l i j a k l i s a h n a r o p a l ) 3 m a a d l i l a k e s n a k u k a l i d g n a y n e d n e p e d n i n a u b l e d o i r e p k u t n u u t i a y n u h a t ) a g i t ( 3 n u h a t i n u J n a u b l n a g n e d i a p m a s i l u J n a d ; a y n t u k i r e b a g i t e k k o k o p - k o k o p n a d n a a n a s k a e p l n a r o p a l ) 4 . n r e t n i t i d u a l i s a h , l a n o i s n e v n o k m u m u k n a b i g a b u k a l r e b K J O P . j g n a y k n a b i r a d g n a b a c r o t n a k k u s a m r e t k n a b a t r e s , i r e g e n r a u l i d n a k u d u d e k r e b . h a i r a y s a h a s u t i n u n a d h a i r a y s m u m u K J O P t a p a d k n a B , t e s a i s a s i t i r u k e s m a a D l . a I B P s a t a n a a n r u p m e y n e p n a k u l r e p D i t e r a M 7 2 i t a h e K p i s n i r P K J O P 2 r o m o N : i a g a b e s s a t i v i t k a n a k u k a e m l i t a h e K p i s n i r P g n a t n e t 5 0 0 2 / I B P / 4 / 7 9 1 0 2 m a a d n a i t a H l r o m o N . K J O P / 1 1 9 1 0 2 / 3 0 t i d e r C ( ; ) r o t a n g i r i O ( l a w a r u t i d e r K g n u k u d n e p t i d e r k a d e y n e P i ; ) t n e m e c n a h n E ) ) 1 2 t e s A i s a s i t i r u k e S n a g n e d i a u s e s s a t i v i t k A m a a d l n a i t a H r a g a m u m U k n a B i g a B 3 l e s a B r a d n a t s s a t i v i t k A t e s A i s a s i t i r u k e S m u m U k n a B i g a b . K J O P / 1 1 9 1 0 2 / 3 0 y t i d u q i L ( i s a t i d u k i i l s a t i l i s a f a d e y n e P i ) 3 ; ) y t i l i c a F ; ) r e c i v r e S ( a s a j a d e y n e P i ) 4 u a t a / n a d ; r o t s e v n I ) 5 n a d o t s u k i k n a B ) 6 2 0 1
3 0 1 . . K J O E S / 1 9 1 0 2 / 3 0 K 9 r r o m o N K J O E S o 1 J K k k n i L O 0 m J n O 2 P o i / / P L N 3 1 0 1 k / e c n e g g n a y ) e n a n K n k t y u n a g n u t i h r e p m n a w e D i n t k n a B a d a p a n a m a g a b e s t n , i t u p a d a p e k n g n a y m u m u t a p a d u t i a y i g 4 r a h b e , 3 ; t i 2 l a p m a s h u n e p r e t i a a a t n o h a r a a a d u J i n i p p a l i U K U B e O m n U K U B a d t a k l u r e h a u i l p l a t a a o o o b s r i a m y a i l s i l l u n o ( b l d C d u p e s a B a d i p k t e m s q i g n a y e n a d ( a d e ) t a p m e (
n n n a h a b u r e P / n a r u t a g n e P k o k o P - k o k o P a e i l i k t e s a k n a B i i t l i k a L n a d a g a b e s d u s k a m d a r a c e s . i e l n n t d a g n a y h n g n i r a d a o d ( p n r e t n r n a d p ) 1 v k k n a h a o k n a B e a n a r o p a k u g k e a n a n b k a , r u d e s o r p a i i s e J o t u b e s r e t n a d , n k r r i h o i s a s i t i r u k e s a a g o k i s i R s b t s ; e a n a g n e d a k g n a p n m e t s i s n a d s e s o r p n a p u k u c e K u i s a i t i r u k e s e i r B a k n e u d y p n p u , , n i a r a t n e m e S i m a a d a k n s i 3 ; t r i k u s . r I r m r a i n a t a u o k A a r e n d e k n a B n a k a p u r e m . i k s e a a r a c e s i a K J l 4 U K U B s a t i v i t k a d e r a d g k ; a g u t u K a g i l u l s a t i v i t k a k ) P a : h u p , i n u r i n n i s i R n t d b e a m S g n t t a O n a r o p a e p m e t s i s / n a o a k e i ; i k n . e n e a t i k d e s i s k e r i p n ) g d a n a a p m a y n e p g n n % 0 5 2 1 s t i a s r a n a m a g a b e s u a a n g u t p l e n a t a r a y s r e p l n e m e a n a M a m l n u e a r u s o p s k e a u n a a i l , o k i n l e l a n a k a m n i d a n i i c a g k b a d n e g n e p r a r n e m e a n a M n a p a r e n e P k d a n a k g n d n a b d a u t d n a u t n e t e k g f u r u h , p i e n a k a p m a s i d u a u i b n 2 n e a i r u s o p s k e v e s i s i r g g y i t n n m e u a u j D t a a a n s r n a t a g e k e i t ; g s n i a n . a a . U K U B i u a a e k i r l b a c t i n p a s d n k e s e j . ) 5 j i O y t y i i y S g i n t n a k u k a e m a s l s s r a a n n a k u k a e m n n p a e b e k n a p u k u c e k d n g n t o b o b
a i i ( i l e g j a ; k n u s ( ) 6 s g f t d r n ) a y a a r i / t l i i a i % 5 1 t i a k a t o n s k i l e a u t s a d a p n n v i i d u n n s a : t u k i l n a s a w a g n e P . s t d a f i u l a k g n a i t r u n h u r u e y n e m P b i k e r a a r n h s a t a a k g n a a w a i a p e n t e n y o h u h e f e , i k h p d p e a j t m 1 ; s i r a s i r a b a a u k a k t t k a d i a k u t n u e . n a a a t h m i r e b d n h s k k 4 U K U B n a d k o l a r a t n a ; e i e n U K U B l i ; b n r r i i i n a a n e g n e P u r a r u ) n n n n i a n n a k u k a e m u a n a h a b u r e P n a h a b u r e P n a p a r e n e P ) d d d s l k u o c p u k a c n e m a a e g n a n a p e s n y e a n a d o t s u K a a m e t s i S k d u s k a m d b e r u s o l c s i d d l a a a a a a u t i a y n a e e e k o t y t s t b r p a d n g ; i r r r r k s i t m e u g a k k u y y y s d m o K P l l b m i o o o o e i a n a g n e d i a i e u i i i a g a b e s b d h a d n e r n n n n n d s h t i s u a e m s c e m j i d
m i e t s p p p p v ( R M T A k u l j a e t a p a d t a p a d a a e e e u a n e a e k l k r u f u r u h : a m n K n a a a a k n a B a u u t i a y m s p K B B h P P P u 3 k a a E k F o a w J I K J O l l l i l J u l l l t r l m e l O k i a r e e e h a ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) e m i ) ) ) ) D o p b K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 u P k 1 2 3 4 y t 9 1 0 2 P . d . . . . . b b a a c . . i j I n a u w l
k u s a m r e t n n a p a r e n e p i r T - N A K N A B R E P I n a m o d e p i i t n a p a r e n e p a g a b e s g a b B e i a t P s a g A h n e s e i s a K d a o k i s i R t a s i p i R P B a t i i u n s r n a d u n r a d n a t s s a e k i a m a a d r I g g n a k a l e B r a t a L s e R T S U D N n P i n e m e a n a M S g a b n , r o k r l u n a k a a a s g p g k a i s i R n m t a a a i n a k l o k j v I t e e j i m i n L I F O R P N A R O P A L m u m n m y t B b e k k e i s i R n u i r e b m e m k u t n U A t r 3 e m a p m l 5 t U e i a n a n u s u y n e p 0 n e m e a n a M n e m e a n a M s a L n i 0 n a p a r e n e p a k l a a 2 B n d k / a r I u B B a n j j l n a u c a d P r a e . i / n i R P B g t p 4 a a a i / t H D B 7 s i r a u n a J l l a g g n a T t a e g r 9 9 1 0 2 g a 1 M n 0 a 2 7 T 1 2 2 m k n a B t e
m u i s n e m e a n a M t n a t i d e r k r e P m n a p a r e n e P A a a s h l l a h i r e P l U t a y k a R a a i a i e s g a b o k i s i R t d h a K i k v i s j n n r i p i t e t a a k i i P B s r i A t u n a i k i g H r e P a S b . . 9 9 1 0 2 / 3 0 K K J O E S / 1 K K J O E S / / K J O P r r o m o N K J O E S 1 o K J K J o o N O 0 m O J J N 2 O O P E o / / P P S 3 N 1 0 1 . . o o N 2 3 N 2 0 1
o N k n i L n a h a b u r e P / n a r u t a g n e P k o k o P - k o k o P g n a k a l e B r a t a L l a g g n a T l a h i r e P / K J O P . o N K J O E S k u t n u o k i s i R n e m e a n a M j n a p a r e n e p , t i d e r K o k i s i R u t i a y , o k i s i R s i n e j n a h u r u e s e k l o k i s i R , n a h u t a p e K o k i s i R , l a n o i s a r e p O o k i s i R o k i s i R n a d , i s a t u p e R o k i s i R , s a t i d u k i L i a d a p e k u c a g n e m p a t e t n a g n e d , k i j e t a r t S g n i s a m h e o l l l a o e k d i b i j a w g n a y o k i s i r s i n e j l a t o t , i t n i l a d o m n a k r a s a d r e b R P B g n i s a m a h a s u n a t a g e k i n a d , r o t n a k n a g n i r a j , t e s a . R P B n a k u k a l i d g n a y o k i s i R n e m e a n a M j n a p a r e n e p n a a i l i n e P . c i t u p i l e m g n a y o k i s i r l i f o r p n a a i l i n e p a p u r e b n a d n e r e h n I o k i s i R p a d a h r e t n a a i l i n e p n a p a r e n e P s a t i l a u K p a d a h r e t n a a i l i n e p n a k n m r e c n e m i g n a y o k i s i R n e m e a n a M j . R P B o k i s i R n a i l a d n e g n e P m e t s i S 4 0 1
5 0 1 k n n a t a p m e n e P K J O P ( a n a d p n a g n u b a T % 0 3 = D C N s a t i d u k . ) i ( g n a y ) i i i ( t e s a k n a B o r i g , l i k n a B L a n o i s a r e p O R M T A . g n a U n a i c u c n e P a n a d P : u t i a y . l ; n u a w a i s o p i n a d a h a s U i d o h s e r h t n u u a e m i l i r t l
k a a n o n n i , l o o i L k a d n i t l t t a , i g u h d a i a a k u k k t a t a c r e t i l i r t p a i t e s t d k l n t a i k p i d . ) o t i s o p e D + o r i G + i o a p n a g n u b a t s s s 5 p R i l i e n i n s p a t i i i i s r u l R R R u m d g n a y i r e e a K n a t a g e K 0 3 p R m e + , k m n m n i s n a r u s a i i . l , n t n n r o e r u s n u - r u s n u i r a d a n o i s a r e p o n a t a p a d n e p p a d a h r e t a n a d a p e e s a K n n a a r k h h u i g c P o n a g n e d e i i h e t a i e a c n a s a n h k m d u l s a t a d . i a l i l b a i e % 0 5 > D C N / L A d o h s e r h t i a n R o g n a r u k g t s n g + , t i d e r K . d m e u y a R I i s e i s r o p o r p R t a k e e m g n a y n j o a p u r i r a d g n a r u k a P a k i t n g n a t n e t ( , e v r e s e R o e e l i k u d o r p m i e t t n B o s i o t i s o p e D e r o C n o N p a d a h r e t d u k i m i k P K a l a a l n g I a k i e o / i t n y l t s M k a d n T n a s a t n a r e b m e P , a l u i n n k u n n o % 0 0 1 x ) R M T A / l a d o m k i a d o M n a g n e d n a k a u s e s i d g n a y s r d R M T A d . s K a i a , p p e i i k a i d o s i R y k h u n e m e m m i a e r l i l k s i R a d o m = 4 U K U B r u , t f R b n i r i n a g n u b a T = K P D a e n a k r a s a m e m a k g n a r o e i n u s s e c x E n a k a p u r e M R 6 1 0 2 / 3 0 K J O E S / 7 2 o N s t o i a p n s j t p i j a r o . a R t a p a R a p a , g a n i l i r t k n l w d , i a d i o : P a d n u t i a y a l i n s a l a r a r s n . a n k B o k k a a % 8 i e e e M g l i i d n h a i o R g h s n b n n a n u r u n e p h a e t e s 1 p R P n n e n i l r i s i r i i r a n a n i F n e s e R a a j e e . k l l a e p a t k R g n a y y i a m n m g t , n n o r n a g i t d g u P e n r a d a k a n e o i t n e k n k B , p e h p a s m k i o a i n n = n s a t a d a d a r e b a k . , P r O a h a r u m u p i k i l P a a a a s i i e i t g i a r i a d l i m i i n a t a u b r e p L A j d a n e m i i j
u j a d o m = 2 U K U B r a a a p d n e o r a ) v i ( ( k l e i l l g l n a g n e d e t ( i u , i k s n e i i r a s e b e s i o s t j ( u a n n n n i n t i l r . e n a g n u t i h r e p s n a d n a h a g e c n e P g n a t n e t a a g i t e K n a g n a r e t e K a n s k r a n o i s a r e p o n a b e b o i s a r k s e e e e e d u k i L e a s M t m i ; i e i o n u R p b p p P S S a k y L i m a a d f i t a e r 9 1 0 2 j P i l K J O E S ( i l i r t . i c g a b d l l i L I i k a h P ) s t n e m e l t t e S a u s e s t a A n a u w a a g e s 0 3 p R t a A a r a t n a l t i d e r k i k n a B l l g n a y . a h a s U n a t a g e K % 0 1 > K P D / L A d o h s e r h t i i j l R M T A i r T - N A K N A B R E P h a b a s a n k a b g n a y a r a t n a a n a D p a d a h r e t i t o b o b i r a d ) i i ( i r a d n a g n e d i t a t a c r e t a y a b m ; s a b m e m n u g n a r u k n e n o p m o K h e o r e p d i n a k g n d n a b m e m g n a y l n a k g n d n a b m e m g n a y a n o i t a n r e t n n a k i l i r t i a d a p e k l n a g n e d s a t i d u k i L n a a h a s u r e P i i r e b d a 1 p R i r a d r u k u d g n a y l i A 0 1 0 2 n u h a T B C l I i g n a k r a s a d r e b k n a B R T S U D N d . s i n a i n n a d i i a ) i r a d k n a B l i k n u g n a y . ) i t n o p e R g n a y . b a p a u k a l r e b a k e d n e p I ) 6 1 0 2 / 5 0 K J O E S / 2 3 o N K J O E S ( h a g e c n e m l i l i r t . ) o t i s o p e D % 0 1 + o r i G % 0 3 + I e r o f i g n a r u k L I F O R P N A R O P A L I s a t a d a d a r e b a k B l h e o a r a t n a a d o M n a k r a s a d r e b m u m U a c a r e n m a a d e v r e s e R r k u t n e b d g n a y n a h i s i y n e P k n a B ( l 5 p R a d o m a l 8 i t a g n a y . a k g n a o N U U n a g n e d L n a k a d e s i d . i t n i t n i s n e i s i f e n a r u k u g n e P ) 6 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 o N . S I B h e o n a k p a t e t i d a m a s a K P D s a t i d u k i s a t i d u k i g n a y i + a y n n a n a p u k u c e k n a k k o p m o e g n e P l n a u t n e t e k l . r a s a P R M T A n a d i a d o m = 3 U K U B a d o m = 1 U K U B j l l a n a d i i a t o t p a d a h r e t l j r e k m i z e r t e s a i j . . i l i l i g n a y k a b g n a y l r o t a k d n r o t a k d n i s a t i v i t k A r e b m u S I B h a m u J l i i u t a u S a u s e s a u s e s o i s a R a d a p l a s a J l i i . a g g I I n a T u a t a n a t a g e K i p a d a h r e t o k i s i R t n u o c c A a l i N n a n u r u n e P ) i O P O B ( ) L M A ) R A C t u r u n e M g n i v a S ) n a k r a s a d r e b U P A ( l a l ( a n o i s a r e p O n a t a p a d n e P g n i r e d n u a L h o i t a R y c a u q e d A l i a n o i s a r e p O ( g n a U n a i c u c n e P r h a l i t s I e d n a n a g u r e K P g n a b m i t n u o c c A t n e r r u C e c n a r u s s a c n a B k n a B s a t i v i t k A ) U K U B ( m u m U y e n o M i t r e T n a g n a d a C K / K D C N / L A J I I I K P D / L A o ) R M T A l ) ) O J a t i p a C N P K C n a b e B A S A C a h a s U N O E k n a B N A R I P M A L t e s A i t n A Y R A S S O L G i t n A P S ( ( ( . o N 4 0 1
n a g n a r e t e K h a l i t s I n a r u t a r e p n a u t n e t e k m a a d l r u t a d i a n a m a g a b e s i r a c n a l g n a t u p a d a h r e t d u k i i l t a a l a r a t n a n a g n d n a b r e P i ) R C ( o i t a R h s a C n a a i l i n e p m e t s i s n a d R P B n a t a h e s e k t a k g n i t n a a i l i n e p a r a c a t a t i a n e g n e m r u t a g n e m g n a y n a g n a d n u - g n a d n u r e p n a d s u t a t S n a p a t e n e P g n a t n e t 7 1 0 2 / 3 0 K J O P / 9 1 o N K J O P ( . . . h a i r a y s p i s n i r p n a k r a s a d r e b R P B n a t a h e s e k t a k g n i t . ) S R P B n a d R P B n a s a w a g n e P t u n a L j k a d n T i a d a p n a k t a p m e t i d b i j a w g n a y i r e g e n r a u l i d n a k u d u d e k r e b g n a y k n a b i r a d g n a b a c r o t n a k a h a s u a n a d i s a k o A l d e n a t n a M i i y c n e l a v i u q E l a t i p a C n a b i j a w e K g n a t n e t 6 1 0 2 / 3 0 K J O P / 1 1 o N . . K J O P ( u t n e t r e t n a t a r a y s r e p n a d h a m u l j m a a d l n a g n a u e k t e s a ) A M E C ( s t e s s A . ) m u m U k n a B m u m n M i i l a d o M n a a d e y n e P i , i n i l a h m a a D l . s a t i t n e h a m u e s l j a d a p i s a r t n e s n o k t a k g n i t r u k u g n e m k u t n u n a k a n u g d i k s i R n o i t a r t n e c n o C o i t a R n o i t a r t n e c n o C . t e s a l a t o t i u a e m l l r u k u d n a k n a b r e p a d a p i n a r u k u g n e p , n a k a d e y n e m i a k g n a r m a a d l n a t a u b r e p a a g e s l n a k a p u r e m g n a y e m s i r o r e t n a a n a d n e p n a h a g e c n e p a y a p U m s i r o r r e T g n i c n a n i F g n i r e t n u o C n a g n e d , g n u s g n a l k a d i t n u p u a m g n u s g n a l k a b i , a n a d n a k m a n m e m j i u a t a , n a k i r e b m e m , n a k u p m u g n e m l n a a n a d n e P n a h a g e c n e P u a t a ) T F C ( , e m s i r o r e t n a t a g e k i n a k u k a e m l k u t n u n a k a n u g d i n a k a i u h a t e k d i g n a y u a t a / n a d n a k a n u g d i k u t n u d u s k a m ) T P P ( e m s i r o r e T . s i r o r e t u a t a , s i r o r e t i s a s i n a g r o D h a m u r , h a t n i r e m e p , n a a h a s u r e p , u d i v i d n i i a g a b e s t a k a r a y s a m i t r a m a a d l , t a k a r a y s a m i r a d h e o r e p d l i g n a y a n a D ) K P D ( a g i t e K k a h P i a n a D . g n i s a a t u a v m a a d n u p u a m h a p u r g n a u a t a m m a a d k a b n a l - n a l l i l i i i l n a d , n a s a y a y , i s a r e p o k , a g g n a t , k n a b t e s a l a t o t i a u s e s t i a k r e t k a h p i r a u l i d ) t p e c n o c r o g i l b o e n o ( p u r g / r u t i b e d 5 2 u a t a , 5 1 , 0 1 h a a d a l i t n i r u t i b e D i t n I r u t i b e D : t u k i r e b i a g a b e s u t i a y p u r g / r u t i b e d 0 1 = i t n i r u t i b e d , n u i l i r t 1 n a g n e d i a p m a s t e s a l a t o t n a g n e d k n a B a p u r g / r u t i b e d 5 1 = i t n i r u t i b e d , n u i l i r t 0 1 d . s n u i l i r t 1 a r a t n a t e s a l a t o t n a g n e d k n a B . b p u r g / r u t i b e d 5 2 = i t n i r u t i b e d , n u i l i r t 0 1 i r a d r a s e b h b e i l t e s a l a t o t n a g n e d k n a B . c ) m u m U k n a B a a k r e B n a r o p a L n a m o d e P g n a t n e t l 6 0 0 2 i l u J 2 1 l a g g n a t P N P D / 5 1 / 8 o N . I B E S ( h a b a s a N n a i j n a j r e p n a k r a s a d r e b u t n e t r e t u t k a w a d a p n a k u k a l i d t a p a d a y n a h a y n n a k i r a n e p g n a y n a n a p m S i o t i s o p e D 2 9 9 1 n u h a t 7 o N g n a d n u - g n a d n U s a t a . n a h a b u r e P g n a t n e t 8 9 9 1 n u h a t 0 1 o N . I R U U ( k n a b n a g n e d n a p m i y n e P ) n a k n a b r e P g n a t n e t E n a g n e d a y n n a a n u g g n e p g n a y n a r a y a b m e p t a a l n a d i s k a s n a r t a d e y n e p i a n a r a s i a g a b e s i s g n u f r e b g n a y n i s e M ) C D E ( e r u t p a C a t a D c i n o r t c e l E n u p u a m k n a b u t a u s m a a d l t i d e r k u t r a k n u p u a m t i b e d u t r a k , M T A u t r a k k e s e g g n e m u a t a n a k k u s a m e m a r a c . e m i t l a e r a r a c e s i s k e n o k r e t g n a y a y n n a i l n a r a y a b m e p s a t i l i s a f n a g n e d i p a k g n e l i d a t r e s , k n a b r a t n a n a n i z i r e p n a u a g n e p j s a t a i n k r e t i s u t a t s i s a m r o f n i n a n a y a l n a k i r e b m e m g n a y e n i l n o a r a c e s n a n i z i r e p m e t s i S g n i s n e c i l - E . n a k n a b r e p n a n i z i r e p n e m u k o d n a t a r a y s r e p n a d s e s o r p n a u t n e t e k i s a m r o f n i a t r e s n a k a p m a s i d h a e t g n a y i l F 6 0 1
7 0 1 r o m o N n n 2 n a k n a b r e p , n r e d o h e r a h s n a k u k a . n n a i r e b m e p i l , g n u s g n a i r a d h n a g n a u e K a n a r a s , i s k e r i n s a t a r a s e b e s n n a t a u k e k , g n a g e m e P n n h e o , s a g u t t a p a d h a s a u a t a / n a d a i k n a B k n e n a b m e k 9 a a a d a a a a a u a n m a i b d 9 r g b g n m i l a p a k a l u j 1 s i p n i a n u b l a l j z u t s i a a g a b m e n a h a b u r e P i a s k n a b e e n a k r a a i n i u n D r h d n a r w o t s i r a s i . d d m r n a a n a s k a e p e e n a y n a h t e u N l i a e e , r a e . i s n e t e p m o k h p , p a s e h d a i s e n o d n k o r i g y m p i a l K J O P ( i l t K n a a a , d a n e m a k k t t n a g S y m a d n e k d n t a a r a t n a n n n a g n u b u h a n g n a y t e n l n a k n n i r t s u d n a s a J a m o K n n i a p l j n a a a k g n a r e a p u k a c n e m g n o a C m a n u 7 i i a t a m b u l r a j t b l i n D o a n s . a r a p e s t e y k n a B u . t o p j r n a d . n e P g g i l i a l a a a i t e e a m e t a s u N a n t n i n l g n m t j i m e p e k p . i g n a t n e t a g a b m e L K J O g k n r t t s a i n a w e D a t o g g n a k n a B l i e n i u a e n e d e a s g I e a e k u t n u i g n a g n a b m e s e k u b p i n a l g t t a e p u n u a t a i , k n a B t n k t e . l n s n a a y a b m e p d g a B a b m a a d i s i r a s i n a t u t a p e k g p n a r a c n a e k a i s e a d a p e k , e a t a k k g n u d n a n , u a t a / n a d n a g n a u e k n i n n e n P k e c n R j r s 6 a t d m i r a d t a p a d r e t i a a ) r s u a e e z d a m 1 P l a o e g n e p m n t w a a g m k , i l p a a k i i 0 i l a y n n a r o p a e p B r a t h n a t u t a p e K u k a h e o t n r u m o K . ) k n a B s i r a s i i r 8 9 9 1 h e p n a u u t e s r e p u l a a 2 i v u a e m a a a i l i g k a a
g n a k a n u g g n e m a l m n p a l k u / s l a m a t U l g d a r n s c n a t u t a p e k n m l i l t a n m d a l 3 i n a u u t e s r e p a i e a r p u l n e m d n U n n u e m a d g l t . a 0 l j d t p u n a g n a u e K a s a J a s t r e e i a i a e p a y n n a b a w a g n u g g n a t r e p y n a k p a t e t i d y / k i . u e r l k k r u K m t n a w e D d h n u h a t d m r i a r u e r n n a d g p j j s n i a u r u k u t n u k a d i t J n e e e e t u b e s r e t r n d 7 a b k a g / . i s a m r o f n a g a b m e O k u t n u h u a e t t s s t r a , U 1 m r e t i k a / u k i B k n a B n o a c i k e g n n a d b u r P a a p a c n e m k a h P p 0 n u r u l i s a d o k u a e d t u e u / s 2 a u n a d o t u n a u p m a m e k t y i i d d 1 r n l p a d m o K n a w e D a t o g g n A n o a C n a d n g t b b n t v / l 0 1 o N t t k a a i a 1 a t a a 3 u a e r i i n a d n b e t a p a d n e m r u a a t o g g n a K J O n a d r n b u a d r k 5 a k k e p . l i n a d t 0 e a t d u a e n o . f i t u k e s k E a l m r s n 1 k r g i l i b a p a p n a d i m . t n u n a k d e s a n e l N n a u p m a m e K K t d i j K J L i s a t u p e r h e o r e p m e m a y n r a s e b i 5 n g a B i a g m e p e a g n a g n e d = B i m l i t a n , s J s i 2 0 n u i s n e p i a r n a u p m a m e k ) h h p n O n a r o c o b m e p n a d a a n k t i u a l a t I n d 1 i u l i a g a b m e i l K a a g r a a R U U p = a a a a g a b m e L h e o n a k u k a t m n p P r a g a , i s k e r i y i t a t t a d n e g n e m n b i l n J g p a t e t a y e g = n s a n a / k p u r u t i a y n a t u t a p e K O i r i c b u u r 9 a e o i a t e l a i a a u o k e a I a n o a c n r a g a b e s i n r P g e b 1 s w B s p k t m y u i r f l e p o a i n s n ( . i e i n ( u n h a e t n a t a r a y s r e p a n t a b a e P , s a t i r g e t n o t n d P g n n a g n a r e t e K c b n a a h a s u r e p l r n a r a t n a D a t o g g n a i o s i i t a a s n d L g n a y n n a u k u b h a d n m e p n a g n e d u a t a t a a u N b e a n a d n t a n a g n a u e K r a a u r k l a g u i d i d l n a g n a u e K n p u t e n n a 9 1 0 2 o a b g k k t r , i d n d a a a K t d b n u a a l a a u d e k g a a n a d e j n t a i i n a p a n e n s m c J k e n a b p e i r s d r h a e t e s a a , l g n a y O t k k a a a y n n a t u t a p e k n a p a i t e s a e n n a t a r a y s r e p k t a b d a e u k n a B n a k n r I t l o , i r a n r y d y . a s g c u n a i s n a r u s a r e p r P o u a d B K S a n a d e ) n a k n a b r e P g n a t n e t r t n a k a n a u w e e e l s s , d n a d o a a a l e e i n l i i n m , i s k e r i ( t t t ) 7 1 0 2 / I B P / 6 / 9 1 o N b i t a u n a l e l y k , l r e r m s e n e P i n i n u i r e b m e m n a h a a s a m r e p t m . a r h p a g n t a 8 a u P , t e s a h K a n a r a t n a t g a i u m l n k r a b o k a h p - k a h p n l 9 k n o a c h e o a i r T - N A K N A B R E P t n a a n a s k a e p i s a r e m o g n o K a n t i k n a u p m a m e K l i n 0 r i g a t g r a h u n e m e m i n a k m ( a 9 a l , ) P S P ( i a n a k u k a i s a r e m o g n o K u i m k t i e , a i t 1 a r t a n a t M g n a y l n a y n i s g n u f r t 1 r p D l l l a g n a t n e t a k i i k u o y e a t u l 0 a i r n a d i a a d d u y u r i e n a p a e g g n e p t T d p t n 1 1 t d l i e a i l j y k n s . a t o g g n a m r a r a h e g . n b n A s u d g n a y n a u d a g n e p n a a s e e y n e p e m i a y n m u m u a d a p s r e d o h e k a t s n a d a d n e g n e m t y g g p n k e s , u i y n n i a e m i s a m r o f n P S P p r n a h u n e m e p s h a e m g n n a / a . i a t n l , i s k e r i a a p t ) e . u a r i l i a r e l a l ) m t d u e n m b l i e s e e a n a d d g k a h p u m S b m a a d e l a i a d n e g n e P t 6 l k l t i l n d m l l i a m a e p d p r i n t R i i t u p d m l s 0 u e p d i a r s i i y h 0 i m n i r i n o a c r e r b P a 6 1 0 2 / 3 0 K J O E S / 9 3 0 s a m r k , a a t 1 l r k p r t a p a d . i k a d i t i t o d a a s g B a e 2 n f i s a k d n e u d i p a d a h r e t a D a t o g g n A n o a C u n u . 1 a k g n a r r n a u p m a m e k H I n a d e u D G U m y o E r F l I k l d n t a n a a i l n t u n n o a c k R T S U D N
a a i t e i n b u t a s n a a e a N l g e m d a i n a n a a k a t r b r u k t a p a d a h r e t 2 9 9 1 n u h a t t 5 a g p m a a d s d I a a r o y i n g u r i i u h k a l n B P ( J i j n a r a k u t r e p n a a h a s u r e p d e a 2 a h i t u p a n m / n a d s I i f a n , r n i i a w g n a y m u m n m a n a d a R u h l i n a k i s a k d n n a u p n e p k u s a m r e t n a g n a r u c e K g l t 2 n n d y b a e e , s a g u t b R a , u n n e a y n n a k i r a n e p l n e P B , i k a a n k n a b s 1 m a a d a g i j a . i n s i n e m a . m a h a S a a U , d P a a n a s a i , s l a I u g n e m . y a a y n n a d a t a p a d r e t n i l P S P g a m a a d l m m K P D i l n c i l t k l B L I F O R P N A R O P A L m a U n d d r a t n t t t k e a i e m g n a y a n a k h a r a g n e m g a a l o r k p e e e u t n g u r r n a g n u b m a n i s e k r e b i i ( n o K J L / s a t i t n e m b n e d n n a , r n e o g n a t n e t r , s s s a l . i n j a m g 5 a e s k a h a i r a y s n a d e e r l a a a a u n b n a e s a k t i k a i a a a n o a c n 1 k l b n s i r a d u t n e t r e t t s n y u n g e i b a d a r e b g i , K J O m i s l l l d r n a s a t a a n a k a d n i t a m l r a l R a a a a i u p a a a , i r a / i a 7 o N g n a d n U - g n a d n U n i n a g n a g e m e P k u t n e b d w n l 0 a t i d l b s n a r a y a b m e p h a t n i r e p e k a t t t : P i i a M t k c y h n a g n e d . e t e n a o o o r u g 1 a P l p a d t e i u B a l a n e a l ) m l i g a e a n n a g n a n e w e k a h m a a d n a k u k a a t t t g r o m o N n i N k g , i l n s y k l t h l d d l a n e m k u t n u h p n a g n a u e k p a n n a o k n a B a i s u n n n n n a k m e d n i l h e o g n a y n a i i , a d n e g n e P m a h a S d P a h . 6 1 0 2 / 3 0 K J O P / 7 2 d r i s , a g m a a n d a m a s g n a y a b m e k r f a a a a a a i k R e e , l D i g n a y a s r e s g k i g n a y d a n n a a r n o t i t g g g n l P e b a a u g i k o k r p a n a g n o o g g n e P p n / d n a n e a M a n n n n b e r s n i u 5 u e h r i t k a l d a u i i e l g b i a e e e d s g n a y a n a k n a a n e m e o a u z a n o i s n e v n o k c t 1 d n a a o e g n e p t i a k r e t s e l g n a y m u r o F y n p
k a h p - k a h p n a u u t e s r e p n g n d d d n r u i g n t g i a n i j / , n s K J O E S r g , e e s a t n e s r e p t t g a n k o a a y n s u s u h k a n h u p 8 e K J L m a n e a e i a , s i r a s i n n n a n a p m S a k k k P n r n s a n u k d a a . a p m n a a b k . i p r u l i p a n n n o a a d L s i n a k e M l e a i a e j t y l i n a g n e D d g i s u t i t s n e k , r n e s m d a a a n N d i b m u n a h a m u J y t l k p i s n i r P u l k m s i s e s o r P u s n i u a r a t n a a a r a c e s t a a B B B e e n n n g g a a a k a h p t i s a a y r g k p j I c a t r e s g g n a y u l i y y i e i a m o K u l b g k n a d B k s a b t a n t g n n n a d n e P n n m t n t g o r e e n r t n e a E n r p i e a s o n e e e e e . n l i a a . . a r s M l b e m m a S i i a i i i c i D D U A C d p p o i P P P S S T a a y y c t t t ( I n a a n a a w e N n a r a k u t r e P n n a t u t a p e K m n a r o p a e P d ) B N K I ( e a ) s n i i a G C G i r n i l i l i a o ) R D ( a n e P n e P t r d n r n a t u t a p e K ) e l ( n i C k n a B n o N n a g n a u e K ) I ( a T e c n a n r e v o G e t a r o p r o C d o o G M W G e D M P n o i t u o s e R e t u p s i D E / t s e T / t s e T ( ) m e t s i S n g K e a n P r ( y h h h a l i t s I l u i s a n d r o o K i n a d D c m u m n M b c a t a n n o ( p g l e a i i a a n a d e t r e p o r P r e p o r P t l i n a p u o r G g C a s c i R I v ) i i n F ) n a d t T a R i e e ) u n P i t A C P K a q n a u p m a m e K n a u p m a m e K o P ( M D E i i ( k g t t u g o l a a n e E n a t n o z i r o H c a i i s a m r o f n n i j o h r ) g n i t s i x E ( m t I C d n a d n a i i t a W o r i G ) P S I P K F ( i t a r n t l i i r t s u d n r s a n ( P l e a n r e t n i s R u n o m u r o F a s e s t i ) y r t n E d u a r F o t r e r t n a ) t c h i t i o T e o r i G c b p n n u p c s s i F r e e e a a a o o l t i F t i F e s C
l D
C C
C C
A T
E E
I 6
n a g n a r e t e K h a l i t s I n a a h a s u r e p , a i s e n o d n I r o p s k e n a a y a b m e p i a g a b m e l , n a n m a n e p i j a g a b m e l , n a a d a g e p ( i a y n n a i l n a g n a u e k g n a y t a k a r a y s a m a n a d n a a o e g n e p l l n a k a r a g g n e e y n e m g n a y l a g a b m e l n a d , n a h a m u r e p r e d n u k e s n a a y a b m e p i . ) b i j a w t a f i s r e b s a w a g n e p h e o l n a k u k a l i d n a k a g n a y n a s a w a g n e p i g e t a r t s n a d s u k o f n a k i s i r e b g n a y s i l u t r e t n e m u k o d u t a u S ) P S I ( n a P y r o s i v r e p u S l d e t a r g e t n I o k i s i r n a k r a s a d r e b i s a r g e t n i r e t n a s a w a g n e p s u k i s l n a g n e d i a u s e s u t n e t r e t u t k a w n u r u k u t a s m a a d l i s a r g e t n i r e t ) 5 1 0 2 / 3 0 K D E S / 3 . . o N K D E S ( . n a g n a u e k i s a r e m o g n o k p a d a h r e t l i r a d h e o r e p d g n a y l i i s a m r o f n i s a t a s i s i l a n a n a k r a s a d r e b n a g n a u e k i s a r e m o g n o k p a d a h r e t l n a a i l i n e p i g o o d o t e M l ) R R I ( g n i t a R k s i R d e t a r g e t n I n a h u r u e s e k l a r a c e s o k i s i r a m a s k e s a r a c e s n a k i t a h r e p m e m n a g n e d a y n n a i l i s a m r o f n i n a d u d i v i d n i s a w a g n e p ) 5 1 0 2 / 3 0 K D E S / 2 . . o N K D E S ( . l a u d i v i d n i a r a c e s K J L n a a i l i n e p s e s o r p m a a d l i s k e t e d d m u e b g n a y i l ) e d w p u o r g ( i p a d a h r e t g n a t a d n a k a g n a y u a t a i n i t a a s a d a g n a y o k i s i r u a t a , k o o b g n i k n a b i d t e s a a d a p a g n u b u k u s o k i s i R k o o B g n i k n a B n i k s i R e t a R t s e r e t n I i s i s o p i h u r a g n e p m e m g n a y a g n u b u k u s n a k a r e g r e p i r a d l u b m i t g n a y k n a b n a l i s a h g n e p n a d n a a d o m r e p l ) B B R R I ( . k n a b a d a p k o o b g n i k n a b K g n a b m i t r e t a v i t k a i r a d u t n e t r e t e s a t n e s r e p r a s e b e s m u m n m i i l a d o m n a k a d e y n e m k u t n u m u m u i k n a b n a b i j a w e K l a d o M n a a d e y n e P i n a b i j a w e K n a b i j a w e K g n a t n e t 6 1 0 2 / 3 0 K J O P / 1 1 . r o m o N K J O P ( K J O h e o l n a k p a t e t i d a n a m a g a b e s i o k i s i r t u r u n e m ) M M P K ( m u m n M i i ) m u m U k n a B m u m n M i i l a d o M n a a d e y n e P i i s a m r o f n i n a k a d e y n e m k u t n u i n a g n a u e K i s a r e m o g n o K l i r a d i s i d n o k p a d a h r e t f i s n e h e r p m o k g n a y n a m a h a m e P s e t a r e m o g n o C l l a i c n a n i F r u o Y w o n K i s i d n o k t a k g n i t n a d o k i s i r l i f o r p n a a i l i n e p n a k u k a e m l m a a d l i s a r g e t n i r e T s a w a g n e P i g a b s i s i l a n a n a h a b n a d ) C F Y K ( . n a g n a u e K i s a r e m o g n o K l n a k i l i m e p e k n a t i a k r e t e k a n e r a k k o p m o e k l u a t a p u r g u t a s m a a d l a d a r e b g n a y ) K J L ( n a g n a u e K a s a J a g a b m e L n a g n a u e K i s a r e m o g n o K l n a i l a d n e g n e p u a t a / n a d a h a s u n a d a b , n a g n a r o e s r e p / u d i v i d n i r u t i b e d a d a p e k i s a t s e v n i u a t a / n a d a j r e k l a d o m n a a y a b m e p / t i d e r K i ) t a y k a R a h a s U t i d e r K ( R U K n a n u g a u a t a n a h a b m a t n a n u g a i k i l i m e m m u e b l n u m a n k a y a l n a d f i t k u d o r p g n a y a h a s u k o p m o e k l u a t a / n a d ) 7 1 0 2 n u h a T 1 1 o N o k n e m r e P ( . . p u k u c m u e b n a h a b m a t l L i u a e m k a d i t l l n a k u k a l i d g n a y a y n n a i l n a g n a u e k n a n a y a l u a t a / n a d n a k n a b r e p n a n a y a l n a k a d e y n e m i n a t a g e K i r o t n a K a p n a T n a g n a u e K n a n a y a L a n a r a s n a a n u g g n e p n a g n e d g n u k u d d i u l r e p n a d n a i l k a h p i n a g n e d a m a s a j r e k i u a e m n u m a n l l , r o t n a k n a g n i r a j f i s u k n l I n a g n a u e K a k g n a r m a a d l a k g n a R m a a D l r o t n a K a p n a T n a g n a u e K n a n a y a L g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 9 1 . r o m o N K J O P ( i s a m r o f n i i g o o n k e t l ) i a d n a P u k a L ( . ) f i s u k n l I n a g n a u e K t a k a r a y s a m u a t a / n a d n e m u s n o K i r a d n a r o p a l a m i r e n e m k u t n u K J O h e o l n a k a d e s i d i g n a y n a n a y a l u t a s h a a S l i s a m r o f n I n a n a y a L . o N K D P ( a y n n a i l i s a m r o f n i u a t a a y n k u d o r p n a d , n a n a y a l , n a g n a u e k a s a j r o t k e s k i t s i r e t k a r a k t i a k r e t . ) n a g n a u e K a s a J r o t k e S i d i s r a g e t n i r e T n e m u s n o K n a n a y a L m e t s i S g n a t n e t 5 1 0 2 / 7 0 K D P / 1 . , n u i s n e P a n a D , n a i s n a r u s a r e P , l a d o M r a s a P , n a k n a b r e P r o t k e s i d n a t a g e k i n a k a n a s k a e m l g n a y a g a b m e L ) K J L ( n a g n a u e K a s a J a g a b m e L g n a d n U - g n a d n U m a a d l d u s k a m d i a n a m a g a b e s i a y n n a i l n a g n a u e K a s a J a g a b m e L n a d n a a y a b m e P i a g a b m e l . n a g n a u e K a s a J s a t i r o t O g n a t n e t 1 1 0 2 n u h a T 1 2 r o m o N 8 0 1
9 0 1 K J O P ( a t a r - a t a r g a t u a v n y t i r o n m l p r o m o N n a h a b m a t I n a k r a s a d r e b n a n a p m p a d a h r e t a s n R C L a r a t n e m e S o . a d a p e k i n e n o p m o k t n g n , i a n a g n e d n t a f i s r e b i i a g a d o M o n s s u r B P ( a a m a a d d u s k a m d a n a m a g a b e s h k n a n a a a a a k n n a i a u N l k d w g b a a d a k i h n a a d a a m s K J O n a u t n e t e k n a d m u m u a i l n s l h i s r n ) i d a u u a y b i l e l r j 5 a u r h n a k p a r e n e m b n r a y n m u e b e s i o a a g h a a r g n m m K m o . s 1 i t e u e a y n n a g n a n e w e k w s k n R y r n U a a D ) f n a d 0 l e u P l i e s n n a A B C K n n a a d e y n e P e o e k e i t
t i d e r k 2 i s g n a y P t t s k a r m p r u k a a p i a K s , r g a , l e i K J O P ( e / u t n e t r e t a m ( n a k p a d a h r e t e r e s a a a e d g r a d o m n a h a b m a t n k 3 n p a t a d o a p k n i t n t n k h i a n m a n e m n g h a p u R m a a d 0 a l l a s . i s a s i t i r u k e s a n a d a i a y g p a a i u u b e t i a a k n . d d s v , n y K a i f i n g i s g n a y D n a s a D a l g i a t a a h a s u d n i i a i n n o N o i n n a r a D t h a k u s a m r e t t i t g g i l r m a a s , U k n d t a a d o m n a d a d i n r t u e E n j e n i n c h n , , i s a n d r o b u s n o a j k / i e a n a b r S . i r i d n e s a e n a e a i t a k a p e s i d n a a ) h a i r a y S e u n t a m a k y a g u a t a i ( / l s y n o p a h a s u b d k a r t n k g n r a i i j 2 i n a h i s r e B s e s a a u d d m y t i t n e a n a b k a w g n a y i k o p m o e k a e n o a i a n n s d i t l K o . k s n l a 6 d m a o e e a k r i r a a a . a l n a k d I i s g n u f r e b g 1 o ) d u p i m N i k t g a r m n g a u s e s l s i e i n g n a r a b 0 r u s o p s k e e i j e i u t s m k p i r k a d i t n d a n g m n n r a r i a a w e K d 2 t s K h u r a g n e p r s o u r o n g n a t a g e k e n a o t i s o p e d a n o e e a r n a h a s U a / u u t i D l p u t a g n u B ) 1 a n e f d a y n l i 3 a c o L n m t n a g n a d a c a l l r f n e n s o r i s m s r p n E T a . ) h a i r a y S e 0 a h a e t y f e u r k u e n i k l u g o S k P n a m a n p i k n a B / a u n a k n a b r e p m e t s i s r e i e . k n a b t e s a t a g g a t e i K s o , n u a a n ( a r k g n i s a g e n r u t k u r t s l m s a g n a r a b a n n p e J a K t g n a t n e t d y u u u t a u s . t e c a m u a t a K k , T n a O t a l a l a g s n k g n n u p u a m a i t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l i a k a a e g i e d g n a y v a y s n a t r e s i o k n a P a n u n a t a p a d n e P n y t i u q E t u d g n a y i r s i p n a t s n a j a i k o p m o e K a s a . p d a / a d a i d n l i n a d o n a k u k a e m h a i r a y s i a w a a i a 1 a y n u p m e m u a t a i i y d a s y m u n g m i a n a t u a v e i i M n l u v J k n a B 1 i a d a r t , r o t e s i d e i a n l l s a a a i i r a d e a i a n o i n e n g r d r K n y b u k t a p a d r e t m c u a n a d K o n , l e a m l a g n a d n U - g n a d n U r a s a t i l n l h a b s i n n , n e r e a n a k r m b e 6 1 0 2 / 3 0 K J O P / 1 1 n a g n u b a t a d o m n a g n a r u k e k u s . ) 1 1 0 2 l s a t p r g n o m m o C o a n e r k i p i r k k s i o a a t e l A B C K s a s e u n m p a u a a m n i l e i r w g p a t a a f n a m a h a s u t i n u b a p g a B f i t k u d o r P g n a d p u n , a d a k n d r n a u k i l i a S n a k u g a r i d a g r a h r e b r o a P a s a e a u g u u s a a a a a o k e n u m e p e k b l N c d e i g l l t y s n e k . k r a m d a d o m a y n m a a d d r e k n a b a e a l e b g o i s a r a , a a n p i k k u e r e b o t k O 5 2 g n a k r a s a d r e b n n b k u t n u t s a t i l i . ) 3 1 0 2 / I B P / 5 1 / 5 1 o N d s n a a h a p u R m a a d s s m o i L e n e i n a g n a u e K l a k a . a k a b s a p a s e ) K a n n n a g n a r e t e K s K l p a h a 5 d r i b n n k k a ( g i u g n y d J i i a a r n y a J l , r 1 m a n a m u i O y n e n o r i g r e a n r a m a t u L g a e n i 9 1 0 2 a g l i 0 p s a t i d u k g n r b a t s e a g m u a t a m e d n o o i r a d a P l p i s k e r i u e a e e g n e p n 2 n b b e n e m g n i s A e t K k t a r u s ( n a d h a i r a y s t y k m m g l a n a h a d n m e p n u a / a n a d k n , r a c n a a i r t n m i a a a 3 n n m r e a s , i e t . r e ) I i i e p u k a c n e m g n a y n , i a e n l h l g a K i 7 r n 0 n a r P r e d i n a u w a r a h r t m i l a v i t k A n a s u p a h g n e P a a t a p a d d a e p t i a s k i a n u g n J 1 s g . i u k a i n a k r a s a d r e b t D a d a p e k g n u s g n a n a n e g n e m n a g n a d n u - g n a d n u r e p n a r u t a r e p n a u t n e t e k p s K n m n d l O r o m o N T i t n l l g u 4 a a e i i s a r e m o g n o K u 0 n a a a l n l a r i a m D a g g n a t P N P D / 4 2 / 3 1 e a i l , , y t r 1 a n K o n y n 2 t d t k a h p 1 n i n e r e f e r p m a h a s a n i g l u i s a o e g n e p a m p y k a a l n t 0 E i s i r T - N A K N A B R E P a i l a t a a a u a e o k i s i r e g n a r u k i n l s d a a n h i l i a / l i k u i S 2 T E C a g i t e k e m e m m a a d f i t k a u d l i l g d d g s a e v e m n a i a s l a d o m g e e u / / n l e e m d l k a h i n , j n s k o n n a u a d u 3 k . n 3 l s K a h u k u s a m r e t s K s a o i e r e o m , e d o b i 0 b u e i J u o a n m u m u k n a b t e s a g n a y g d s . s d d h a e b a O K k o o K J O P ( a l i . p m T m t g n a r u g n e p n k r a u a e K d n a g n u t i h r e p d n n n b s p N n o o f g n a k h a d n m e m r a I t p g n a y a J ) a 1 n a g n e d i a l e a a e i a B P ( a e k a h p s a t i l h n a m t O f t a t K n m i r a d y a m g 1 J s n k l r t k k m K a k e i g g a e n r d a r P n . n n u a a s u n a u K n a a / n p k u t n e b d D a l o e n a d k n a b a e u a n b o J n o l a a / n i a t a i m a g i t e k d a i a u d e k a s a t k n a b r a t n a l N k T d a u k E b u t a s a 9 e a h a i t k l . b a ) I I I a d n o a a t k n a b g n M i S g i e k n a B i r i d r e t u N n k y 1 m U K P d a m a t u i r L I e d r j g r l g a R T S U D N s s o a d a p e k r a r n e ( y . o n t a e t , p u o r g p a i e k e y e k n a k i r l b k n t o i a n a d r i . k a y n a r a t n a d t i p a s d s L E S A B n a i n w k o a k e a s a t i l i l b a O n a n b a w a k e a m a a d k n a h i s i y n e P g n a t n e t k y i a f g i t u k s i a L a m b i w j r o t k a f h m a e i l i i a m i e n d i r m a k a h p l s , a r a t n a d n g b p u l i n g n a n o i s a r e p o u a t a / n a d n a k a e g ) . m a B m n a d a t a n r a d n a t s j o m e m g n a y n a a y a b m e p / t i d e r K o N K t u r u t n a d n a p m i y n e p h a b a s a n e a e n e P g n a t n e t g n l l a n e g n a y a k r m n a t n n I i t n n a k n e g n a y N L b a t n e r o r m y i i J s e e d d a n k u l i L I F O R P N A R O P A L a e a l u r e m a n a n e p a h L a a j a t n o z i r o h n a d p u o r g i s a t i l i d u n a k e t s f a u a k g n a r a a o i d r t m P l ( y P u t l n a n a d k u s a m r e t s a d n d i e g n u g g n a t r e b g n a y I a u a m n K r n n a u t n e t e k i h e y a n B E S ( t i , a s h ) 5 1 0 2 / 3 0 K J O P / 2 4 e m ( i r l a a 4 , i s a d S d n a n a d k k e i J a . k g l i a d o M . r u m a i p l a a k n p a d O g . i a p n a t n a g n u t n u e k g e e s i r e b d n a a d o m r e p a t n o b a p a a u k n a a s p . ) n n i h g d n m g n u i s a i n n U K U B e t k s m a g u n e d n e p e d n s a m P l 1 m u m U k n a B m u m n M u u a g r u t a s u a n a a a u t g n a i a p a b l l n n d e n a h a b m a t o 1 r o t a k d n ( M a y k m e n b p i u b a i l t k a n l r f i t k u d o r P ( l d a a k i 0 k e s u k r e a b i o s n o k e t m e p a d a h r e t a a m a a d a s e s n a u n i i u a . n n 2 m o a c d m l a t p ) i . ) 1 s m y a i u u t i a y a g a t n a d g d d a s e f s u u e g g n a y p a r a t n a l n h a a s a i 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 y m m i n e d n i i i . n a o K n a n e i s t , k a l l n , n n r m i n i e v a w e s , k 3 u a K o o a u g l i b y e a r p l y a r e i a e l u i r 5 e e u i l g n g a n o n a u s e s ( . h n e p a y k d a y o t l o M n m n y d s ) l 1 i p m k b k i n d U K U B n k b a 3 0 0 2 / 9 / 5 t a e s i i i a a s n i a f e a l l i s a h T b s p u o r G d e x i M 0 n n n ) e a o a n n e e n a a y a b m e P b a o n b T i l t i d e r k l u i m y i i e n j u n a k a p u r e M n a k a p u r e M k a d i t i 2 m n a g a b m e p i I g a r k a r r n n e n o p m o K P o p J a i a l s a k d k u i t n a e a a n o i t i d d A 1 n k / n s k n t e s A m i o n a b a n a a w , l i a n e g n e m e o i 7 k n a t a a g a b m e L a m a a a u u p u 2 . g a i a i s k a s n a r t n a w a r y h l t a a p n g g a d 0 o g i w i d g i u a a b s a h g o a g t a t a b a e P g d i j a s t s e r e t n o l r r o m o N a y n n a h / a . n a a a d h a a d a t t o e a c i t r e v d r p i a i t t l o a K i n a j r e P l l n a b n e t o j a a l b , a d o m u u o g i a a b b f i o i s a R h t o a g n i s a g m u b a i g a b m D l a k n a b k y i a j i / / d n k m a t o T i n m t i n n s m m l w a h t o n m k g n n n n u n n m a b e k u . i P r r e i e e k i o o N j l s r r r r o i e e e e e e e a a a u r a e e a e e e i / r M e e e e m a g i e a N R d d d p b p p K K K K K P P b 1 S S k L L t t t t t ( ( i j l l ) L P N n a a y a b m e P / t i d e r K n a n a p m S s f l r k a i o e o s d t t u o a n o l B r k a M ) ( e P n K i m g e c n a n i F / n a o L S I ) R C L ( ) n K I o ( i a i J l k n ) R D L ( ) L n g p R ) n a ( n a n t n ) R a g a M N a n l n o a o i t a R e g a r e v o C y t i d u q i L P n a n m a n e P B y I n a a a C T ( I k i a g g y d g h h a l i t s I a n o i t a R t i s o p e D o t n a o L u r n l n n e ( R a a n o i i e a a y i n g r a M i l s a K t h a r a u ) c a i i u n k i a i s t M g v n h e f i t u k e s k E s e e s a R j n r i a g n m r o f r e P K a I K P M m R e a a n s k p k j I a , ) F P N u i U r P i i s ) s u F e g s o i h a b a r a h d u M i p u o r G d e x i M e K a a n a a y a b m e P R S a t h a a s a m r e B t n t s e r e t n f K r a d r ( i n J e i t n a n d u d d R n m I a a g a b m e L m l r a o e e e ( a n n g b t t r u I Y t a b a e P ) t P o a a a a K a B s ) l i m i m a d o M j l C n n r r e ( b w B a u g g g ) S P L ( I i r a a i F u a t a R m a n o N w k R n n o e e e t e N y y Y l j a U R o n t t t i e a e a a M K n n n L K d K K K I L L L ( ( ( I I I 8 0 1
n a g n a r e t e K h a l i t s I a w e s i s k a s n a r t n a k r a s a d r e b g n a r a b u t a u s i r a d t a a f n a m u a t a a n u g k a h n a k h a d n m e m a k g n a r i m a a d n a a y a b m e P l i a y i h a t n u M h a r a j I n a a y a b m e P i t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . r o m o N K J O P ( . g n a r a b n a k i l i m e p e k n a h a d n m e p i i s p o n a g n e d k i l m a t t i B ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B n a d a i r e t i r k n a g n e d u t n e t r e t g n a r a b n a t a u b m e p n a n a s e m e p k u t n e b m a a d l g n a r a b u t a u s n a a y a b m e P i ' a n h s i t s I n a a y a b m e P i n a r a y a b m e p n a g n e d g n a r a b t a u b m e p u a t a l a u n e p j n a d h a b a s a n a r a t n a i t a k a p e s i d g n a y u t n e t r e t n a t a r a y s r e p m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . r o m o N K J O P ( . n a t a k a p e s e k n a g n e d i a u s e s ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S n a g n e d l a d o m h u r u e s l n a k a d e y n e m i g n a y k n a B a r a t n a a h a s u u t a u s a m a s a j r e k k u t n e b m a a d l n a a y a b m e P i h a b a r a h d u M n a a y a b m e P i n a g n e d i a u s e s a h a s u n a g n u t n u e k i g a b m e m n a g n e d a n a d a o e g n e p l l u k a e s l k a d n i t r e b g n a y h a b a s a n a k i j i l a u c e k k n a B h e o l a y n h u n e p e s g n u g g n a t i d n a g u r e k i n a k g n a d e s , d a k a m a a d l n a k g n a u t i d g n a y n a t a k a p e s e k 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . r o m o N K J O P ( . n a i j n a j r e p i h a a y n e m u a t a l , i a a l l , a a g n e s i d j g n a y n a h a a s e k l n a k u k a e m h a b a s a n l ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t a y n r a y a b m e m i l e b m e p n a d i l e b m e p a d a p e k a y n i l e b a g r a h n a k s a g e n e m n a g n e d g n a r a b u t a u s n a a y a b m e P i h a h a b a r u M n a a y a b m e P i g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . r o m o N K J O P ( . i t a k a p e s i d g n a y n a g n u t n u e k i a g a b e s h b e i l g n a y a g r a h n a g n e d ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n i s a m g n a y u t n e t r e t a h a s u u t a u s k u t n u h a b a s a n n a g n e d k n a B a r a t n a a m a s a j r e k k u t n e b m a a d l n a a y a b m e P i h a k a r a y s u M n a a y a b m e P i n a g n e d i a u s e s i g a b d i n a k a n a g n u t n u e k a w h a b n a u t n e t e k n a g n e d a n a d i s r o p n a k i r e b m e m k a h p i g n i s a m r o m o N K J O P ( � g n i s a m - g n i s a m . a n a d i s r o p n a g n e d i a u s e s g n u g g n a t i d n a g u r e k i n a k g n a d e s , n a t a k a p e s e k ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . b i j a w h a b a s a n a w h a b n a u t n e t e k n a g n e d h a b a s a n a d a p e k a n a d n a m a n p j i k u t n e b m a a d l n a a y a b m e P i h d r a Q n a a y a b m e P i 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . r o m o N K J O P ( . i t a k a p e s i d h a e t l g n a y u t k a w a d a p a y n a m i r e t i d g n a y a n a d n a k i l a b m e g n e m ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t u a t a % 5 2 r a s e b e s k n a B m a h a s i k i l i m e m g n a y a h a s u k o p m o e k l u a t a / n a d n a g n a r o r e p u a t a / n a d m u k u h n a d a B ) P S P ( i l a d n e g n e P m a h a S g n a g e m e P % 5 2 i r a d g n a r u k m a h a s i k i l i m e m u a t a , a r a u s k a h i a y n u p m e m n a d n a k r a u e k d l i g n a y m a h a s h a m u l j i r a d h b e i l n a k u k a e m h a e t l l n a k i t k u b d i t a p a d n u m a n a r a u s k a h i a y n u p m e m n a d k n a B n a k r a u e k d l i g n a y m a h a s h a m u l j i r a d n a k i l i m e p e K g n a t n e t 2 1 0 2 / I B P 4 2 4 1 o N . . . I B P ( g n u s g n a l k a d i t n u p u a m g n u s g n a l a r a c e s k a b i k n a B n a i l a d n e g n e p ) a i s e n o d n I n a k n a b r e P a d a p l a g g n u T n a k n k g n u m e m i g n a y o k i s i r n a k r a s a d r e b i g o o d o t e m l n a d i g e t a r t s n a k a n u g g n e m g n a y k n a B n a s a w a g n e P n a k r a s a d r e b k n a B n a s a w a g n e P g n a y n a s a w a g n e p n a k a d n i t l i b m a g n e m n a d i n d a r a c e s i n a k i f i n g i s g n a y o k i s i r i s k e t e d n e m k u t n u k n a B s a w a g n e p ) n o i s i v r e p u S d e s a B k s i R ( o k i s i R ) o k i s i R n a k r a s a d r e b k n a B n a s a w a g n e P g n a t n e t 8 1 0 2 / 3 0 K D P / 1 . r o m o N K J O K D P ( . u t k a w t a p e t n a d i a u s e s i r a d i r i d r e t g n u s g n a l n a s a w a g n e P . i s a w a d i g n a y k n a b r o t n a k / i s a k o l i d g n u s g n a l n a k u k a l i d g n a y n a s a w a g n e P e t i s - n o ( g n u s g n a L n a s a w a g n e P n a g n a u e k n a a d a e k n a r a b m a g n a k t a p a d n e m k u t n u n a u u t j n a g n e d s u s u h k n a a s k i r e m e p n a d m u m u n a a s k i r e m e p ) n o i s i v r e p u s i u h a t e g n e m k u t n u a t r e s u k a l r e b g n a y n a r u t a r e p p a d a h r e t k n a b n a h u t a p e k t a k g n i t u a t n a m e m k u t n u n a d k n a b . k n a b a h a s u n a g n u s g n a e k n a k a y a h a b m e m g n a y l t a h e s k a d i t k i t k a r p - k i t k a r p t a p a d r e t h a k a p a l i s a h n a r o p a l , k n a b n a k a p m a s i d i g n a y a a k r e b l n a r o p a l i t r e p e s n a u a t n a m e p t a a l i u a e m l l n a s a w a g n e P f f o ( g n u s g n a L k a d T i n a s a w a g n e P 0 1 1
1 1 1
p a i t e s i g n a y n r a i K J O E S ( n i n a i c u c n e P h u r u e s m u m U g n r o m o N b n i t a h e k n a u t n e t e k 4 4 n a h g a t i a n g a d a p n a % , n t l n a k p a t e n e m k u t n u m s a a v p a d a h r e t a b a n e m e a n a m n a p a r e n e p k n a B n n u i t u b e s r e t , u r a n a d n e m n a k a n u g d h a g n e n e m a k g n a m a a d n a k t i b r e t i d i g o o n k e t o e g w s y k 1 1 a a a a a a n a a i a a a n h j 5 s u m a l n n i r a k 0 g 0 g d g k g k d t a a e j A a 2 a h a l m r i i w n u 2 l 2 i l n n t y n n s o s l i t a y n l i l i / / i k e e n a k e a e a m s a i U r % a N i k a y n i j i s a n d r o b u s 3 r o 3 e a i s a g m n a t a h e s e K d d n u d u i a a l g b d k u t n u a h 0 t 0 k r i l a n o i s a r e p o e 5 l t n e a . c ) d e b e m n s r g n a y i a n a d k m a a d k a b k n a B a a . I o f o t r o p h i s r e b . ) 2 ( o p k n a B 2 K l i s a h g n e m m a a d l e r l K K k e e B P i m a g t m 4 a u n a i b s a a n a c n e r o k e i i a r a k u t J e k g t J J m w n n u r 1 d m n a r u a O i p O K O , u e p k a n a d P l n a s a i s u n a m h a a 0 K B g a o k a s s ; r a , a m s i P e s P s a t A P a n a k a t p i c i d y r a e k a 2 n R g a g n m f i t a r t s i n m d a e n l e t m ( n n a r u a y n e p r k e d n e P / / n n u s l / d a n t n u i l i � s u e a u b 6 6 n i 3 n a e h i s i l a t i B a g a b e , s a g t i k l . t 1 1 e m n i k h i a 0 i s i a g a g e g e n p a d a h r e t p a t g a g n s A n a n k u h . u k l i n b n n ) k t a k g n T m l K n r e n a h a b u r e P w j a l r n a m a n p n e h h r i n a h u n e m e p a a n a k r n e n r o e e m e s 2 p R i n k a d n T k o t a J a b . a i a u n a d s d n a k a b a h k a l n e r e h n r s a t m O d n r a s a d e l s o m a s t i n a h a b u r e p e i l y i s a i e a n h a k e d n e P k d a y a d r e t a r a P a 2 m P u g n a g n e d n t o r a k g n a J p g n a y t e k i s a s i l b a a a a o a s d B d n 1 a l i / u a n u o s N y b l d s a i g y
g n a y N n s a t a r j 6 a r i b 0 a k e d n e p s a t i l s t a S b n g n k h e n n e n m n u n u 1 a k n 2 i a m i a n a d r i i K d p a d n e g n e m k a d i t g n u r e d n e c a b k i a a n h b i a a k s a i k e K a d w / a g n n e k e r K h r a k u t i n a a t n a a h a s u r e p a a a e r e m s a t n a r e b m e m i d i k s J a g a b e s i i u g a t . ) i t n I a a h r e b m u s l t b u s r a y a b ( r a k J O B h g u p l a n i a a u k r g t k u s a m r e t o n i n l m O a a i n s t n i o k i e b r a k u d o r p g P a i n m e i d P n t s a t i d u k e m m d u n s u e n 4 0 0 2 / I B P / 0 2 / 6 o N l u a k g n a J n a n u p m h g n e p h a b m a t i d a t a p P s n m . e t a e n a l i ( U e p 4 I b t a n a k i t a h r e p m e m p a t e t i e a a t B i i s i R ( a a u b a y n h a m u m r n e P n o e n a 4 a t i t a b k a g . 2 e y k l a a k g n a s i a g n a d k n d k e a d o M n a k r a s a d r e b m u m U k n a B a h a s U n a t a g e K g n a t n e t b a t m P a N l u g u n a 1 i n . r s . g n b i i i t i d n 4 a k l i k u t n u n g m a n n e l t l s 0 i n a u a e n n u e i a d o m a y a b - a y a b g n a i 1 a a . n s ) e ) i m n U k u s a 2 i j a a p m m a a d u p h e t h K e k s n a r k , s i n s i b i . . n a P g n a t n e t u d n t k n a b o / n y g t h a a d a a a a n e r e h n m m n a k a r e g r e p u a p a i L e J a d a l a u n w a 3 s l a u N b n O i d w j i s a t i d u k i L a i k a d i t i m t p j n u r g n a u p m a m e k g l a 0 g g i r r g a r g n a l e a u a r a t n a e i d a j r e t n d k n a b , n a t i l a n a P e a e a s d s n . g n i s a a a g n n n g n k u I y K b a e y i a y r i s a n r p ( B . l j r b a g n a d g e t a r t s a d i n a n e o t u J m h i S S p a r d a n r e t s k e a a P y d h a i s n e n i t n o k m l n O g n a y t a a a d e i p i t e . l u a e a i r t n h ( ) i a n o i s a r e p o a s a t i s k e p m o k g a a a g a t u s e K d w . i i a P d u s k a m d t a i h k i P s l k k e l n k i i p a t e t e h a r h h b a r a y g n a o d u a h a s u u o k 7 1 0 2 / 3 0 K J O E S / 4 1 / a u h a m n a t a g e k n e n i h t t n k g n u m g n a y g l n a t u a v k k a a a h a g e c n e m a u k a n d 6 l j s a b n a k a n u g d a i a y t a p a a o a a a n i r r l s a n s s a y j n 1 u y y e i s i r m a S 4 a b e n k B h U g U a b d p a k a g i t e k a h a I n u n s t p f 1 y k a p m a d n a m a n P n n a g n a r e t e K b B P ( a l n e a t r e s a i s a t a g n e m k u t n u n k r n a a r e i o m n t e g i e i g S a a l t h 0 t o n a p a s a n n i l y s n e s ) g n w o r r o b ( g i t a p i n a d a e k i m n a e c d n u u s a t a 2 u r n 9 1 0 2 a n m e e g g i a i n a t a g e k r u k u g n e m k u t n u a a d a a m n n d i y b a e a n p a i t e s a a r / a n m m t h U U u b n a g n e d n n u h a n a i e t h a e t e s . l s o k 3 . n u g h a y i n u p u a m n e m h a p u r a t 8 n e k u d o r P j a a y r j u k u i o U a n a g n e d 0 k N u g n n d n a i a n ) r n n r , a b o k a h p 1 d a s r a h a s u I a m u m U k n a B o t e N a s i v e D a g e l p a o . p i n o k i s i r t t n e n u a n a a a u i i a e j n U K e m 0 n a u w p u u a t a d k a t t d h r m t K m a t d a a k g n a r d a k n p d s a t a a J 2 l i r a d n a d a t a n n e a a n o i s a r e p o i l a a e d k s e e O J t y i i k a , h k m i t / l h e k u t n u f a o a k i p i h h O e a n b m k n s K g n a t n e t a a a t r e s i 3 n g g a P m l i B k n n l e a a m n e n a a w a n a g u r e k l i r T - N A K N A B R E P a n a c n e r P n e 0 , U i s n n a d n i m a a d n e p n a / / n a k p a t e t i d l i n g a n a d u g k i i t m u d . s a b u g g k t . r r ( a 6 i k n a B l e a a j r e n k r e l a b a t s K n a m a n p s p a d a h r e t t i a k r e t a a p i a s a r e b e e k i t s i r e t k a r a k a a n B g n i e g n n s 1 a d d p . k a , g D n n t s y y u u g a a l u n p a a r o m o N u a d n a s e a k k g A a , S S m a a d n a a c a r e n m a a d a j d a s n P n d d u a r f a d a t a e y a r g p u k a c n e m k n a b u a a l r o s ) a a r n a h u o e k t m k n a B o h t a / d a s g m m a t i s g p t r g h a i l k a d i t ) 1 ( t s h u a n 1 u , d u s h e o l r d a n m a a t d a j e l e m o k n n a k a t a y n d / n a u y k a s i a n u u t 7 1 0 2 / I B P / 3 / 9 1 t s a t i l i i t t n u g n d h n r a n a k r a b m a g g n e m g n a y a g n e r n a g n a y a b n n . n i i o h . k g n a y i n a k t a k g n n e m o k a m m i s n e t o p r a k u t o l a o k a a o r l n a b e a n k e y e a s n p a n : i t u p e t a a r a a k a N , n m k y g k i n d a k i s m u g n u k u d n e p r u t k u r t s a r f n a n u m U U a e b u e a k d B a d a p e k d k u t n e b d y i s i r S a h g n a y n a k t i b r e t i d i s i r n e m e a n a m n a p a r e n e p n a d n a i t a h h u r u e s i K J O E S ( f i t a e r n n a u s i a a m n a s a w a g n e p p m k a k s K b a t i f o r p o S n a k a p u r e m g n a y m t d n a a g R m i K a u i j k k n k I l t i g a a n a ) a R T S U D N N e r n m n s d n a a a t m a . k n a B a w e k n u p u a m i i l n a n n n i s J a a k h d a v i t k a l n u a y n n a g l a l k i i a r a s a d n a a a O u s g i i a e m j i g n s i a a r a a k a l a s a a s i n s a g m K a k i a u a g i e l i k t m k n d i i l i n r B B l k e p r P g a s l y i u t k a w n a d m g j n a g n e d a b g J d m a t i a n a i o ) p r n k a e U e a n . s i s i l a r k n a B t u r u n e m g n a y n a a n a d n e P O e i j i ( u i a v i s a p h l e n e e n t t u d r l d g e e n i i p r t l p e r a y n a u m e s o s a i s e n o d n l i e n U e e , s i s i r k e n t i r p a k s h e o i o e o k e i s i s o P g n a t n e T l . l ) 3 ( a m d t I . a n k i m e t n e p e K e s s s d n a k n k j e i d i a d o m d o i s a r L I F O R P N A R O P A L m r c g n a y l l g h r a n a k A k A n g k k l a t o t D k u u a k n e P a s a t a e a n a h a e l a n o i s a r e p o i s i R n i s a m r o f n g r k a y t n n U i a g a n k g u t p t p a g n a y k I y p P d i s a n n a d s s e u l r o m o N g n a a n a b k k n u a n k u t n u a a t t n S n g l a a m (
m n a k g n a b m e k d a n t k y n B a n k a n n i e l i s a H g n a d e g r u a s k d a k t i a k r e t a r a t t n n n u p u a m . h a a a a n a k a d n i t i r a d n a k r a u e k d ) a v i t k a i r a b e e a u a l e i i n k a n a k a n u g g n e m n a g n e d . a a i r a d u i n n y a k t e a l l a k n a b n e d n e p e d n t a a b p d h k i s a u a v e d m b d k t a a 6 1 0 2 / 3 0 K J O E S / 7 2 o N b g t l h e t a a t b n i k n e n o p m o k i b y b ; i t e g r a t n g d I n k u u a e a t k n a B i u u n a g n a u e k u d t e s a r s m n a y a a d h m r e n m a e a / a v i t k a n n s l s t k n a B A m k a b K K t k e u s r m a a m b g n a y a n n m u k a U w e n t d m e . l i a p i a n a c n e r i g n k u t n e b a g l b d t u l m i r n u a k s i l a t k n n s a n o i s a r e p o h e e m y 4 a a r n a d n a a s k a n a I l e n a r a k u t e m o a t a t t a a u d a l B P ( m a a t n a k l u 1 i s i s e l B a i a P k a a u a a s u t r e t h r a i l t y d o k B n k n i i g l u i r a t n a a a 0 s p u d e y n a b i n a a p 3 0 0 2 / I B P / 3 1 / 5 p n a g n e d m l y d s o f o t r o p d a m S i ) l a n o i s n e v n o K k l a i r a d U a m r o n a a n a d n k n t g . 2 a t l l a h i s r e b e a , s , n a d a � k n a B n l i s i r n i i d i g i n n n n n g n i s a a u a m / e r u i n n n n n n n n u B s l t l d n h d k a b k n a b n i u a a a 3 . h a i n a a y a a a j m p K e e a a a a a a k i i i j n a k n a b r e p l r n a i a u t a s u h a b a 0 n e m u r t s n a p s s s s t t a e p e n e m u k o D u a a a a a a o P P i a w e k n i s a m r o f n t a a k u s a m r e t k u s a m r e t n a m a n P a d a g a b m e L a s r a a a l i i m u a t a / n a d n n a a d . m l i s k a s n a r t d t y y y y y y i a K h h h m a a l k k k d n w w w w g g a n a n n i a a a a a a ) r h g h d J a a U d i i r e m e p g e t a r t s e a a m u m U a i i n n r g u e O a a a h i s i l i i i i i i i s a u t i s a a a n i i i a t u a v a a a n b b o k i s i R . p p g b b b b b b i s i s o p e a a a u s e s y h a a S g n a U o k i s i r a a g g g g g j g g g a k h k l l i i k i P a a m e e n m m m m m m u u h e o i s r s t t i n n d n n n a d n n n n n n n n e P a j i . a s s / r r s s n n e s a s b l l e e e e e e a a p a a u 6 e e e e e e e e e e a a e S e e y e e e e m m l i e d d d p p p p b B B n n P P P P P P P P P P 1 S T a k k s s t t I l i
· n k e d n e P a s i s i l ) f t y a P f i o i k s S h
( r a n A P a n a ( t o s g n ) a i ( n l n u d a ) K T A P P ( n a g n a u e K u o a k g n a J M d r i s e n s ) B B R ( g ) n a d g b h i N D P ( o t t e N a s i v e D e h v n n h a g r a a u a b e n k L h ) p h s a h h a l i t s I a e A O R ( ' k g a u r a a k n a B s i n s i B a n a c n e R a P r i t n s a t i d u k i L a n k n r S b a n h l n a r o p a e P a l h a a i m a a n o i s a r e p O o k i s i R a y h d t d j I r a k u T d B d L s I r s r s e a n o N n a a n a d n e P u u u i a I i ) n o i s i v r e p u s t e s s A n o n r u t e R T s t h i M M M Q s a a I B k n a B k u d o r P S n n n n n n n n n l ) a a a k i n a a a a a a g a s s s s a a a a a a o n l i n a m a n P i s k a s n a r T i a a a k y y y y y y R i N o k i s i R a w w w s i a a a a a a ( l i g m v i i i i i i a a a o ) P J L P ( b b b b b b i s i s o P e t a s u P r g g g a k e m m m m m m m n n n j i p t e t i s s t e e e e e e e e e e u i i i R B P P P P P P P P P P s 0 1 1
n a g n a r e t e K h a l i t s I n u p u a m r a k u t i a l i n a p u r e b k a b i r a s a p a g r a h m a a d l n a k a r e g r e p t a b k a i i a g a b e s i p a d a h d i g n a y n a g u r e k i i s n e t o P r a s a P o k i s i R . a g n u b u k u s a g n u b u k u s n a h a b u r e p i r a d t a b k a i ) f i t a r t s i n m d a i g n n e k e r i n a d a c a r e n ( n a g n a u e k i s i s o p a d a p n a g u r e k i o k i s i R a g n u B u k u S o k i s i R g n i k n a b n u p u a m k o o b g n d a r t i i a g a b e s n a k i r o g e t a k d i g n a y n a g n a u e k n e m u r t s n i a d a p e s o p s k e r e t t a p a d g n a y . k o o b T , i t a k a p e s i d g n a y u t n e t r e t t a r a y s t u r u n e m n a k u k a l i d t a p a d a y n a h a y n n a k i r a n e p g n a y n a n a p m S i n a g n u b a T I R U U ( u t i n a g n e d n a k a m a s r e p d i g n a y a y n n a i l t a a l u a t a / n a d , o r i g t e y l i b , k e c n a g n e d k i r a t i d t a p a d k a d i t i p a t e t ) n a k n a b r e P g n a t n e t 2 9 9 1 n u h a t 7 o N g n a d n u - g n a d n U s a t a n a h a b u r e P g n a t n e t . 8 9 9 1 n u h a t 0 1 o N . r o m o N K J O P ( � a k g n a j r e b . l e s e w p a d a h r e t n a k u k a l i d g n a y i s a t p e s k a t a b k a i i a g a b e s l u b m i t g n a y n a h g a T i i s a t p e s k A n a h g a T i ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . f i t i s o p h i s i l e s n a k a p u r e m g n a y f i t a v i r e d i s k a s n a r t n a i j n a j r e p u t a u s i r a d n a g n u t n u e k i s n e t o p a n e r a k n a h g a T i f i t a v i r e D n a h g a T i r o m o N K J O P ( . n a r o p a l l a g g n a t a d a p f i t a v i r e d i s k a s n a r t r a a w j i a l i n n a g n e d n a i j n a j r e p i a l i n a r a t n a ) h a i r a y S a h a s U t i n U n a d h a i r a y S m u m U k n a B t e s A s a t i l a u K n a a i l i n e P g n a t n e t 4 1 0 2 / 3 0 K J O P / 6 1 . t a k i r e S a k i r e m A l a r t n e S k n a B ) e v r e s e R l a r e d e F ( d e F e h T h i t a e p l i d a n e m u p m a m n a h i t a e p j l i a s e e s l h a e t e s l n a k p a r a h d i g n a y g n a r o i g a b n a k k u t n u r e p d i g n a y n a h i t a e P l ) T O T ( r e n a r T i f o g n n a r T i i . n a i l g n a r o a d a p e k t u b e s r e t n a h i t a e p l i r e t a m n a k r a a g n e m u p m a m n a d j ) a u d ( 2 i r a d h b e i l n a k u k a l i d a n a d n a h a r e y n e p n a g n e d h a p u r i p a d a h r e t g n i s a a t u a v l a r a t n a i l e b / l a u j i s k a s n a r T d r a w r o F i s k a s n a r T h a p u r i p a d a h r e t g n i s a a t u a v l n a r a k u t r e p i s k a s n a r t h a a d a l p a w s i s k a s n a r T . i s k a s n a r t l a g g n a t h a e t e s l a j r e k i r a h ) d r a w r o f ( a k g n a j r e b a r a c e s i l a b m e k n a i l e b m e p / n a a u n e p l j n a g n e d ) t o p s ( i a n u t n a a u n e p / n a l j i l e b m e p i u a e m l l n a d t a u b d i g n a y a g r a h t a k g n i t a d a p n a d a m a s g n a y y t r a p r e t n u o c n a g n e d , n a t l u m i s a r a c e s n a k u k a l i d g n a y k n a B n a r u t a r e P s a t a n a h a b u r e P g n a t n e t 2 1 0 2 / I B P / 5 / 4 1 . o N I B P ( n a k u k a l i d i s k a s n a r t l a g g n a t a d a p i t a k a p e s i d . ) a i s e n o d n I U n a o l d e s r u b s i d n U . k i r a t i d m u e b l n a d h a b a s a n i g a b r o p a e p l k n a b h e o l n a k a d e s i d i h i s a m g n a y t i d e r k s a t i l i s a F n a o l d e s r u b s i d n U i k i l i m e m k n a b a n e r a k k n a b h e o n a k a t a b d t a p a d k a d i t g n a y l l i k i r a t n a r a g g n o e k l u t i a y d e t t i m m o c ) 1 ( , a u d i g a b r e t g n a y n a m a n p j i u t i a y d e t t i m m o c n u ) 2 ( n a d , h a b a s a n a d a p e k d u s k a m d i s a t i l i s a f n a k r i a c n e m k u t n u n e m t i m o k . k n a b h e o t a r a y s l a p n a t u t k a w - u t k a w e s n a k a t a b d t a p a d l i V g n u s g n a l n a g n u b u h t a p a d r e t a l i b a p a u t i a y n a g n a u e K i s a r e m o g n o K l m a a d l K J L / s a t i t n e n a g n o o g g n e P l p u o r G l a c i t r e V . ) K J L ( n a g n a u e K a s a J a g a b m e L n a k a p u r e m a y n a u d e k n a d s a e l j a r a c e s k a n a n a a h a s u r e p n a d k u d n i n a a h a s u r e p W n a p i t i t a n a d a g a n e m j k u t n u a y a c r e p d i g n a y k a h p i n a g n e d a n a d k i l i m e p a r a t n a a n a d n a p i t i n e p n a i j n a j r e P h a d a W i . ) h a i r a y S k n a B i g a B f i t k u d o r P a v i t k A n a s u p a h g n e P n a h i s i y n e P g n a t n e t 3 0 0 2 / 9 / 5 . o N I B P ( t u b e s r e t 2 1 1
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan I 2019 k
g
n h
I a
f n
i h
i k
R d
i m
p d
u p
U i
p k
k d
m B
K o
l y
i u
l s
w u
t u
U e
t g
J p
i b
N N
n L
2 n
o m
u h
f a
s i
s b
i m
d r
K k
i l
r n
u K
r k
s u
u i
J g
b O
l d
n j
s k
d O
k p
j n
h P
g s
g i
P g
g t
n p
P a
u e
m h
U n
y s
a j
l K
u r
y k
e g
b k
j a
k e
b n
k p
h h
g i
u r
n p
g a
y i
k u
o r
m s
p y
b k
J p
k d
S a
j u
p r
r m
y y
k k
g m
m k
P c
l S
S a
u b
p n
r b
t b
m i
s l
g d
d l
k s
d b
d h
h B
h k
h r
v m
m r
g e
y P
n U
U b
w a
a L
l c
B i
d g
r f
t p
i u
g t
l f
s y
2 a
k i
b i
U U
u d
9 v
k t
a 2
p f
9 t
s h
p p
a 1
h d
r n
b p
u g
n p
b y
r l
s r
i r
2 e
g e
s d
i u
i h
h u
d P
s 1
m b
t h
h s
n h
n k
f t
k t
0 m
a 2
y h
m t
n m
v l
g a
y l
y a
7 n
v n
d t
p I
y a
t k
n k
n b
B k
g d
S S
r l
A P
n N
h k
m m
d s
d g
g b
g p
n l
n h
g 5
l u
n m
m u
k u
y s
k p
j a
j e
4 k
g p
U U
n k
d p
p g
g d
1 r
y e
e g
n l
s l
k k
a K
i j
p k
h d
y g
p e
y g
a N
p r
n p
d u
i K
n k
r d
e B
B h
s r
w l
t b
I n
g s
t B
a P
p t
j l
u o
r P
t g
u m
s r
c s
A A
u r
t b
j d
d k
e U
n s
h o
h c
s w
r k
r s
m l
k y
s k
g i
k s
k t
l r
e o
i l
u i
i y
s i
i b
t y
k m
d o
g k
g s
u u
g a
t K
T l
n k
m p
n l
K K
P a
o W
b h
U l
V k
a T
g b
i u
i l
i c
m g
g i
g k
p l
k i
s b
i b
k u
s y
u e
p g
f a
g l
l t
n h
k d
r s
k i
t u
P a
a w
t k
m u
s K
v d
h l
k k
b k
k r
3 a
d k
i h
g r
J i
s u
g u
p i
0 s
i k
L r
n s
g t
j 0
p r
n s
p k
c r
s S
d 2
g t
g u
l m
r n
a j
w p
9 i
i b
t j
d d
m n
c p
5 e
y a
g s
r s
j o
p i
t p
8 i
p r
e l
h k
g 4
4 n
c k
9 i
y i
m t
o e
t l
a 1
1 n
n 9
e d
r N
l g
d 0
0 n
m 1
t A
k g
1 a
n d
l t
d k
n m
i I
u g
u l
n p
g
B r
u
u e
t k
y r
u u
l k
r j
g y
n 0
0 i
n k
r h
n p
p b
m k
n d
a K
K l
j l
i h
k u
i r
s o
d m
k k
t d
i J
J i
s j
S a
b g
g m
a O
O n
0 o
k i
h h
l p
r g
k i
1 u
u o
m n
p i
j n
n m
s l
i k
r s
r d
o l
6 6
u r
N R
d d
d p
B h
b 1
1 S
T a
k F
y y
e T
v O
r h
e T
e l
R d
e g
n f
s r
i l
I a
u w
B e
r l
i T
d o
r s
d r
o u
F e
f r
D k
A F
G i
s g
n P
k S
h d
g l
c s
h h
s F
u i
k k
b e
W r
i U
V R
R T
T 2
1 113
114 Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat Telp: 021-29600000 e-mail: dpmk@ojk.go.id