KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUN 2021
A KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (Annual Regional Fiscal Report ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kajian Fiskal Regional merupakan output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pengelolaan fiskal. Kajian Fiskal Regional menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, baik Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Negara maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Proses penyusunan KFR ini melalui berbagai tantangan, khususnya dalam memaksimalkan pengumpulan data/informasi, yang tersebar di berbagai instansi dan media massa, untuk selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan actual. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, atas data dan informasi yang telah diberikan. Kami menyadari Kajian Fiskal Regional ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan masukan sangat diharapkan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak. Semarang, 14 Pebruari 2022 Kepala Kantor, Midden Sihombing i A
A DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR GRAFIK viii DAFTAR LAMPIRAN x RINGKASAN EKSEKUTIF xi DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL xiv BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 1 1.3 Tantangan Daerah 4 BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL 9 2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi 9 2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan 16 2.3 Reviu CapaianKinerja Makro Kesra Regional 22 BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL 24 3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 24 3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi 34 3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 45 BAB IV ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL 49 4.1 Pendahuluan 49 4.2 Sektor Ungulan Daerah 50 4.3 Sektor Potensial Daerah 58 BAB V AnalisisHarmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 64 5.1 Pendahuluan 64 5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa 65 ii A
A 5.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional Pada RPJMN/D 74 BAB VI Analisis Tematik 79 6.1 Pendahuluan 79 6.2 Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah 81 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 93 7.1 Kesimpulan 93 7.2 Rekomendasi 95 DAFTAR PUSTAKA xvi iii A
A DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Sasaran Indikator Pembangunan Daerah Jawa Tengah Program Unggulan Jawa Tengah Capaian Kinerja Makro Jawa Tengah Tahun 2021 Pagu dan Realisasi APBN Jawa Tengah 2019-2021 (miliar Rp) Realisasi 15 K/L 2020 - 2021 Realisasi per Fungsi 2020 - 2021 TKDD Jawa Tengah 2020 - 2021 Surplus/Defisit APBN Jawa tengah 2020 - 2021 Aset Satker BLU per Bidang Layanan tahun 2019 - 2021 Pagu Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 - 2021(miliar) Rasio Desentralisasi Fiskal 2021 per Kab/Kota di Jawa Tengah Profil APBD Berdasarkan Jenis Belanja 2019 - 2021 (miliar) Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019 -2021 Rasio Pagu Belanja Modal terhadap Belanja DAK Fisik 2021 Surpus/Defisit APBD tahun 2019- 2021 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2021 Pengelompokkan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah Berdasarkan Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah 2019 - 2021 Jawa Tengah Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Jawa Tengah Kontribusi Belanja dan Investasi di Jawa Tengah Rumusan Tipologi Klassen Penerapan Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Jateng 2014 - 2020 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Jateng Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Industri Pengolahan Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Kontruksi 3 4 23 24 28 28 29 32 32 35 36 37 38 39 42 43 Tabel 3.14 44 Tabel 3.15 45 46 47 48 49 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 4.1 Tabel 4.2 50 53 54 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 55 55 Tabel 4.6 iv A
A Tabel 4.7 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dukungan APBD Jawa Tengah pada Sektor Unggulan Realisasi APBD Jateng Per Fungsi Tenaga Kerja di Daya Tarik dan di Akomodasi Kab/Kota di Jawa 60 Tengah 61 Dampak Pengeluaran Pariwisata Terhadap Pajak Tidak Langsung Tabel 4.11 61 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Pariwisata Tabel 4.12 67 Pemetaan Program Prioritas Nasional dan DAK Fisik Tabel 5.1 Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 68 Tabel 5.2 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 70 Tabel 5.3 72 Kertas Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik Tabel 5.4 72 Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Dana Desa Tabel 5.5 73 Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Tabel 5.6 74 Major Project PN 1 di Jawa Tengah Tabel 5.7 75 Major Project PN 3 di Jawa Tengah Tabel 5.8 75 Major Project PN 5 di Jawa Tengah Tabel 5.9 75 Tabel 5.10 Major Project PN 6 di Jawa Tengah 76 Tabel 5.11 Major Project PN 7 di Jawa Tengah 76 Tabel 5.12 77 Tabel 5.13 Tabel 5.14 77 Tabel 6.1 55 56 56 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabe 4.10 Reviu Keselarasan Sektor Kesehatan di Jawa Tengah Reviu Keselarasan Sektor Pendidikan di Jawa Tengah Reviu Keselarasan Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2021 Peringkat Lima Besar Angka Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Jawa Tahun 2019- 2021 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM di Jawa Tengah Tahun 2021 Rasio Desentralisasi Fiskal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Rasio Desentralisasi Fiskal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Rasio Belanja Modal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021 81 83 Tabel 6.2 Tabel 6.3 83 Tabel 6.4 84 Tabel 6.5 86 Tabel 6.6 86 Tabel 6.7 87 Tabel 6.8 88 v A
A Tabel 6.9 Rasio Belanja Modal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Belanja Pemerintah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 89 Tabel 6.10 91 vi A
A DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 2 Gambar 1.2 Keselarasan Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jateng dan Nasional 2021 3 10 Gambar 2.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Tahun 2021 (persen) Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Gambar 2.2 Gambar 3.1 Pagu dan Realisasi DAK Fisik 2021 Gambar 3.2 Pagu dan Realisasi Dana Desa 2021 Gambar 4.1 Peta Potensi Ekonomi Spasial Jawa Tengah Gambar 5.1 Hubungan antara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Gambar 5.2 Tujuh Agenda Pembangunan Gambar 5.3 Capaian Dana BOS Gambar 6.1 Konsep Kerangka Pemikiran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 16 29 31 49 65 66 71 dan IPM 85 91 Gambar 6.2 Konsep Kerangka Pemikiran Peran Fiskal dan IPM vii A
A DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Komposisi Jumlah Penduduk Jateng Menurut Generasi, 2020 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah & Nasional (%yoy) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah & Nasional (c to c) Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Pertumbuhan PDRB Jateng Beberapa Komponen Pengeluaran (% c to c) Pertumbuhan Komponen PK-P dan PMTB Kawasan Jawa Pertumbuhan PDRB Jateng Beberapa Lapangan Usaha (% c to c) PDRB per Kapita Jawa Tengah (Jutaan Rupiah) Perkembangan Suku Bunga Kebijakan dan PUAB O/N Tren Penurunan SBDK Kinerja Perbankan di Jawa Tengah Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah Inflasi Jawa Tengah vs Nasional (yoy) Inflasi Jawa Tengah (yoy) Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok (%yoy) Perkembangan Nilai Tengah Kurs Rupiah Tren Ekspor-Impor Jawa Tengah (Juta US$) Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Tengah Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Jateng Perkembangan Gini Ratio TPT Menurut Jenis Kelamin 6 9 9 10 11 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10 Grafik 2.11 Grafik 2.12 Grafik 2.13 Grafik 2.14 Grafik 2.15 Grafik 2.16 Grafik 2.17 Grafik 2.18 Grafik 2.19 Grafik 2.20 Grafik 2.21 Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Grafik 2.22 Nilai Tukar Petani Kawasan Jawa Grafik 2.23 Nilai Tukar Nelayan di Jawa Tengah Grafik 2.24 Grafik 3.1 Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 3.7 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 18 20 20 21 21 22 23 25 25 26 27 27 30 36 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022 Realisasi Pendapatan Negara Jawa Tengah 2021 (miliar) Tax Ratio 2020 - 2021 (miliar) Pagu Realisasi BPP Jawa Tengah 2019 - 2021 Realisasi per Jenis Belanja 2019 - 2021 Realisasi Jenis Belanja per Bulan Tahun 2021 Kinerja Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik Tahun 2021 Rasio Ketergantungan Daerah 2019 - 2021 viii A
A Grafik 3.8 Hasil Analisis 4 Kuadran Realisasi Belanja Modal dan DAK Fisik 2021 Belanja APBD Jawa Tengah per Fungsi 2021 Pagu Realisasi Pembiayaan 2021 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Perbandingan Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2021 (miliar) Rasio Belanja Konsolidasian terhadap PDRB Jawa Tengah 2019 - 2021 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Realisasi Penerimaan Pajak Jateng per Sektor Dominan 40 42 42 46 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11 Grafik 3.12 46 47 Grafik 3.13 Grafik 4.1 52 53 Grafik 4.2 ix A
A DAFTAR LAMPIRAN 1. Laporan Realisasi APBN Jawa Tengah 2. Laporan APBD Jawa Tengah 3. Rasio Data Keuangan Daerah Jawa Tengah x A
A RINGKASAN EKSEKUTIF Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penekanan pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Tantangan dalam pembangunan ekonomi di Jawa Tengah adalah masih adanya kesenjangan antar daerah yang mengakibatkan persebaran perekonomian tidak merata antara daerah yang bercorak agraris dan nonagraris, sehingga muncul persepsi ketidakadilan dalam masyarakat. Namun, saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki bonus demografi yaitu berupa 70,60 persen penduduk usia produktif yang dapat menjadi peluang sangat baik bagi pembangunan ekonominya. Analisis Ekonomi Regional Selama kurun waktu 2015-2019, ekonomi Jawa Tengah tumbuh rata-rata diatas 5 persen dan tercatat selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pandemi covid-19 yang melanda awal tahun 2020 berdampak pada kontraksi perekonomian Jawa Tengah hingga -2,65 persen dan tumbuh kembali di tahun 2021 menjadi 3,32 persen, namun masih berada dibawah angka nasional 3,69 persen. Inflasi tahun 2021 di Jawa Tengah tercatat sebesar 1,70 persen (masih tetap terjaga pada target sasaran inflasi nasional sebesar 3±1%) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Sejak tahun 2017, status pembangunan manusia di Jawa Tengah sudah mencapai kategori "tinggi" (IPM di atas 70). Meskipun terimbas wabah Covid-19, IPM Jawa Tengah tahun 2021 masih mampu tumbuh positif 0,29 poin dari 71,87 poin pada tahun 2020 menjadi 72,16 poin pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2021 sebesar 3,93 juta orang, mengalami penurunan jika dibandingkan periode bulan Maret 2021 sebanyak 175,74 ribu orang. Pada September 2021, Gini Ratio Jawa Tengah sebesar 0,368, mengalami peningkatan sebesar 0,013 poin dibandingkan Gini Ratio September 2020 namun turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan Maret 2021. Capaian ini berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 0,381. Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada Agustus 2021 sebanyak 18,96 juta orang, bertambah 213 ribu orang dibanding Agustus 2020. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 17,84 juta orang, bertambah sebanyak 299 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Desember 2021 sebesar 103,18 atau naik 1,69 poin dibanding NTP tahun sebelumnya sebesar 101,49. xi A
A Analisis Fiskal Regional Pendapatan konsolidasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp183.902 miliar yang berasal dari komponen pendapatan perpajakan sebesar Rp98.470 miliar, pendapatan bukan pajak sebesar Rp17.819 miliar, hibah sebesar Rp2.543 miliar dan transfer sebesar Rp65.071 miliar. Realisasi belanja pemerintah konsolidasian tercatat sebesar Rp201.340 miliar lebih tinggi dari komponen belanja pemerintah konsolidasian yang terealisasi sebesar Rp183.902 miliar. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebanyak 21 Kabupaten/Kota atau 60 persen memiliki tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 13 Kabupaten/Kota atau 37,14 persen memiliki tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori tinggi. Adapun rasio belanja pemerintah konsolidasian terhadap PDRB adalah sebesar 14,17 persen, meningkat 4,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Analis Sektor Unggulan dan Potensi Regional Dalam rangka menggerakkan ekonominya, pemerintah daerah sebagai pengelola fiskal dituntut untuk mengetahui sumber daya dan keunggulan komparatif yang dimiliki di daerahnya. Berdasarkan analisis tipologi Klassen, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa sektor unggulan, yaitu 1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) penyediaan akomodasi dan makan minum; 3) Jasa Pendidikan. Sedangkan lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB diantaranya, yaitu 1) industry pengolahan; 2) pertanian, kehutanan dan perikanan; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan 4) konstruksi. Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa; harmonisasi belanja Pusat-Daerah berbasis Prioritas Nasional pada RPJMN/D. Peran Fiskal dalam Upaya Peningkatan Kualitas SDM Analisis tematik kajian fiskal regional tahun 2021 kali ini bertujuan untuk mengungkap kinerja keuangan pemerintah daerah, realisasi belanja pemerintah berdasarkan sektor dan pengaruhnya terhadap perkembangan IPM di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup dalam paparan kali ini menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, kinerja xii A
A keuangan pemerintah daerah, dan belanja pemerintah berdasarkan sektor yang memiliki keterkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai R2 sebesar 40 persen. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik maka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM di daerah tersebut, terutama pemerintah daerah yang meimiliki rasio desentralisasi fiskal yang baik, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk mendukung peningkatan IPM di daerahnya. Peran fiskal yang diproksikan dalam bentuk belanja pemerintah daerah (belanja sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, sektor perlindungan sosial, sektor ekonomi dan sektor kesehatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai R2 sebesar 37,9 persen. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalokasikan belanja untuk sektor sebagaimana tersebut diatas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM didaerah tersebut, terutama belanja sektor pendidikan. Rekomendasi Kebijakan Dampak pandemi covid-19 yang berdampak pada terjadinya resesi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menanggulangi dampak tersebut agar tidak berkelanjutan setidaknya dibutuhkan tiga grand strategi pembangunan, yaitu pembangunan yang berbasis sektoral, spasial dan manusia. Pembangunan dengan pendekatan sektoral ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan sektor unggulan dan pontensial apa saja yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang perlu untuk dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Pembangunan berbasis spasial ini dimaksudkan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera. Sedangkan pembangunan berbasis manusia di era pandemi ini dimaksudkan untuk (1) menjaga agar kualitas hidup manusia tetap terjaga bahkan meningkat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender; (2) strategi pro-health yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar rakyat Jawa Tengah tetap sehat, bebas covid-19, serta mengurangi pasien yang terkena virus covid-19 atau meninggal dunia akibat covid-19. Selain itu juga terdapat rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan perbaikan tata Kelola DAK Fisik, penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim serta rekomendasi untuk harmonisasi belanja pemerintah Pusat-Daerah agar belanja pemerintah dapat berdampak optimal dan selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. xiii A
Pertumbuhan Ekonomi Target 3,8-4,8 Indikator Kesejahteraan Pengangguran Target 5,86 - 5,79 Gini Rasio Target 0,365 Indikator Makro Ekonomi Inflasi Target 3,1 + 1 Kemiskinan IPM Target 11,94 - 11,02 Nilai Tukar Petani Target 72,23 Target 101,15
Kinerja Pelaksanaan APBN Miliar Rupiah 2020 2021 Pendapatan Negara Target Realisasi 85.895 88.787 103,37% Target Realisasi 91.683 86.351 94,18% Belanja Negara Pagu Realisasi 105.074 102.054 97,13% Pagu Realisasi 107.881 107.476 99,62% Surplus/ Defisit Pagu Realisasi (19.179) (13.267) 69,17% Pagu Realisasi (16.198) (21.125) 130,42% Kinerja Pelaksanaan APBD 2020 2021 Pendapatan Daerah Target Realisasi 109.569 102.602 93,64% Target Realisasi 90.106 57.424 63,73% Belanja Daerah Pagu Realisasi 114.241 101.430 88,79% Pagu Realisasi 107.716 76.562 71,08% Surplus/ Defisit Pagu Realisasi (4.672) 1.172 25,07% Pagu Realisasi (3.931) 3.688 94% Dukungan APBN Sektor Industri Pengolahan Sektor Perdagangan Besar & Eceran Sektor Kontruksi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 864,83 2,06% * 803,51 1,96% ** 48,41 0,12% 41,09 0,11%
** 14,09 33,52%* 13,38 32,54% ** 693,02 1,65% * 681,65 1,66% ** Persentase terhadap total pagu APBN Jateng ** Persentase terhadap total realisasi APBN Jateng
Bab I
A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 1 1.1. Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Tujuan ini berlaku, baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk di Jawa Tengah. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah harus didukung dengan unsur pembiayaan yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun dari pengalokasian anggaran belanja, baik pada APBN maupun APBD dari setiap Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemegang kekuasan tertinggi pengelolaan keuangan negara adalah Presiden. Sedangkan, di daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Maka, dalam implementasi kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sinergi serta harmonisasi kebijakan dan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan efektifitas pelaksanaannya. Melalui kebijakan fiskal yang efektif, diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-indikator ekonomi makro dan kesejahteraan di daerah. Dengan demikian, efektifitas kebijakan fiskal, khususnya di Jawa Tengah, dapat terlihat dari perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator- indikator kesejahteraan di wilayah Jawa Tengah. Sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka hal pertama yang harus dilakukan bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien di Provinsi Jawa Tengah adalah perlu memetakan terlebih dahulu tantangan- tantangan yang dihadapi Jawa Tengah baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan, serta tantangan wilayahnya, sehingga intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan yang dihadapi. Dengan adanya pandemi covid-19, tahun 2020 menjadi ujian bagi implementasi kebijakan fiskal dalam menanggulangi dampak pandemi khususnya dalam pemulihan ekonomi. Hal ini terjadi baik di tingkat nasional maupun regional, termasuk di Jawa Tengah. Sebagaimana dampak pandemi covid-19 secara nasional, efek pandemi juga telah memberikan tantangan bagi Jawa Tengah dalam menatap masa depannya. 1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sebagai proses multidimensional, pembangunan melibatkan berbagai aspek. Tujuan inti pembangunan adalah mewujudkan perubahan dalam struktur sosial, sikap, mental dan kelembagaan ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini mencakup pula 1 A
A perubahan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta mengatasi pengangguran dan kemiskinan. 1.2.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi serta program dari Gubernur dan Wagub hasil Pemilu Kepala Daerah tahun 2018. RPJMD Jateng berpedoman pada RPD Jateng dan memperhatikan arah pembangunan yang digariskan dalam RPJM. Keselarasan RPJM dan RPJMD Jateng terletak pada misi daerah yang mendukung Nawacita. Dalam RPJMD Jateng memberikan penekanan pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 lebih dalam terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan kinerjanya. indikator dan Penjabaran tujuan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 6 (enam) tujuan dan 12 (duabelas) sasaran. Gambar 1.1 Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 Sumber: RPJMD Jateng 2021 Strategi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut: 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 ditujukan pada "Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM", dengan prioritas daerah diarahkan pada: a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing; c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan 2 A
A hidup dan risiko bencana; d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel 1.1 Sasaran Indikator Pembangunan Daerah Jawa Tengah adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal yang tahun 2020 berdampak terhadap seluruh aspek dan kehidupan pembangunan daerah beberapa menyebabkan target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dilakukan RPJMD penyesuaian. Penetapan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 disesuaikan berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis, kemampuan perekonomian dan keuangan daerah. Dengan Sumber: RPJMD Jateng 2018 - 2023 1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tahun 2018-2023. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta dinamika lingkungan terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19. RKPD Tahun 2021 juga dengan diselaraskan Rancangan RKP Tahun 2021, RPJMN dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable (TPB)/ Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru. yang Gambar 1.2 Keselarasan Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jateng dan Nasional 2021 2020-2024 Sumber: RKPD Jateng 2021 Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah selaras dengan kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2021, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah terutama berkaitan dengan isu pemulihan dampak pandemi Covid-19. Kebijakan pendanaan daerah tahun 2021 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan perkuatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid 19. Selain 3 A
A Tabel 1.2 Program Unggulan Jawa Tengah itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan RPJMD 2018- 2023 serta kegiatan strategis penyelesaian untuk pembangunan. permasalahan Sumber pendapatan untuk pendanaan daerah tahun 2021 bersumber dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. sebagai Sumber: RKPD Jateng 2021 1.3. Tantangan Daerah Jawa Tengah mempunyai karakteristik ekonomi yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berbagai program strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi telah diupayakan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan sasaran pembangunan, Jateng memiliki tantangan-tantangan yang harus direspon dengan kebijakan fiskal yang selaras dan relevan. 1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah Tantangan Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam, antara lain: 1) Isu berkaitan dengan sumberdaya air adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih; 2) Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, dll; 3) Persoalan terkait pengelolaan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah timbunan sampah; 4) maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang berpotensi merusak lahan; 5) kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah; dan 6) kerusakan sumber daya pesisir. Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keberlanjutannya adalah semakin meningkatnya kejadian bencana. Jawa Tengah merupakan daerah dengan risiko bencana yang cukup tinggi dilihat dari frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian bencana yang sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global. Realisasi investasi Jateng membaik dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya belum cukup tinggi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Jateng, diantaranya selain dari sisi ketenagakerjaan, Jateng sebisa mungkin memberi kemudahan ketika ada investor yang hendak berinvestasi di Jateng. Beberapa lokasi kawasan industri telah disiapkan dalam menyambut investasi. Lahan relatif luas, tenaga kerja berkualitas (IPM: 71,87), upah tenaga kerja berkualitas, kawasan industri yang telah dan akan dibentuk (KEK Kendal, KI Wijayakusuma, KI Terboyo, KIT Batang). Pengembangan infrastruktur melalui percepatan 4 A
A pertumbuhan ekonomi 2023. Sektor yang banyak diminati oleh PMA yaitu listrik, gas, dan air diikuti industri tekstil, barang dari kulit, serta alas kaki. Sementara, PMDN cenderung berminat pada sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas, dan air. ICOR Jawa Tengah menurun pada tahun 2020 (-10,58) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,88. Sementara pada tahun 2021, ICOR Jawa Tengah diperkirakan meningkat menjadi sebesar - 0.4. Namun demikian masih terdapat tantangan, diantaranya pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Jateng khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan. Reformasi birokrasi di Jateng tetap dilandaskan pada nilai utama tetep mboten korupsi, mboten ngapusi, yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur telah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jateng sebagai suatu upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja melalui pengembangan website yang dapat diakses oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung penciptaan transparansi dan akuntabilitas kinerja, telah tersedia berbagai sistem informasi manajemen. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan dari Gubernur kepada lembaga PTSP. Bidang perijinan dan non perijinan yang dilayani meliputi bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kesbangpolinmas dan politik, sosial, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, kelautan dan perikanan, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta keamanan. teknologi informasi Persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global. 1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan Jateng tahun 2021 adalah 36.516.035 jiwa. Tiga kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar jiwa), dan Kab. adalah Kab. Brebes (1.978.759 Jumlah penduduk Prov. Jateng berdasarkan data BPS Prov. jiwa), Kab. Cilacap (1.944.857 5 A
A Banyumas (1.776.918 jiwa). Sementara tiga kota dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kota Semarang (1.653.524 jiwa), Kota Surakarta (522.364 jiwa) dan Kota Pekalongan (307.150 jiwa). Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). (42,34%), diikuti Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif sebesar 53,83% dari total populasi dan meningkat menjadi 70,60% di tahun 2020. Peningkatan tersebut menjadikan rasio ketergantungan menjadi semakin rendah. Pada tahun 2020, tercatat bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (penduduk usia 1564 tahun) hanya menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan demikian, Jawa Tengah menghadapi periode bonus demografi karena 70,60% penduduknya berada pada usia produktif. Penduduk Jawa Tengah didominasi oleh Generasi Z, Generasi Milenial, dan Generasi X. Generasi Z, Milenial dan X ini merupakan kategori usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat dan pertumbuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masa bonus demografi dapat dilakukan dari bebagai sisi. Dari sisi produksi, banyaknya jumlah penduduk usia produktif berpotensi mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja, khususnya untuk industri padat karya. Dengan adanya pembukaan kawasan industri di Jateng, banyak perusahaan melakukan relokasi pabrik ke Jateng. Selain berpotensi mengisi kebutuhan industri padat karya, penduduk usia produktif ini juga berpotensi untuk mengembangkan usaha mandiri melalui startup. Grafik 1.1 Komposisi Jumlah Penduduk Jateng Menurut Generasi, 2020 ekonomi Sumber: BPS Jawa Tengah (2021) Meskipun dengan adanya bonus demografi kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terbuka luas, namun peluang terjadi jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produkstif serta adanya SDM yang berkualitas. Selain itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang mendukung penduduk usia produktif untuk berpartisipasi mengembangkan ekonomi, Pasca terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (population ageing) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi Jawa Tengah dalam menangani penduduk usia lanjut tersebut. 6 A
A Meskipun Jawa Tengah berada dalam kesempatan untuk dapat memetik bonus demografi, tetapi Jawa Tengah harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju ageing population. Pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan- kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Jawa Tengah. Jika penduduk lansia tersebut memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam perekonomian, maka kelompok penduduk ini berpeluang membuka pintu kesempatan untuk Jawa Tengah memperoleh bonus demografi kedua di masa yang akan datang. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain: a) Masih perlunya peningkatan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; b) Belum meratanya kualitas layanan pendidikan; c) Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; d) Perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme. Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jateng lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain: a) Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk; b) Masih ditemukannya kasus stunting di kabupaten/kota; c) Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular; d) Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan; e) Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit; f) Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan; g) Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode "jemput bola". 1.3.3. Tantangan Gegografis Wilayah Berdasarkan lokasinya, Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara geografis, Jawa Tengah terletak di 5˚40' - 8˚30' Lintang Selatan dan 108˚30' - 111˚30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3,28 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa; 1,70 persen dari luas Indonesia. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Laut Jawa di sebelah Utara; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur dan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan. Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota, serta memiliki 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 750 kelurahan. Banyaknya jumlah kelurahan/desa ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah 7 A
A kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Jawa Tengah dalam memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa, khususnya terkait dana desa. Topografi wilayah Jawa Tengah memiliki relief yang beragam, yaitu dataran, landai, bergelombang, perbukitan, hingga pegunungan terjal. Secara geomorfologis, Jawa Tengah memiliki segmen perbukitan. Berdasarkan profil geomorfologis, Jawa Tengah dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik gunung api kuarter yang tersebar di bagian tengah sebelah barat, yaitu gunung api aktif. Permasalahan utama daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, antara lain pencemaran air di sebagian wilayah sungai Jawa Tengah masih tinggi, berkurangnya tutupan lahan hutan dan keanekaragaman hayati, kerusakan sumber daya pesisir (hutan mangrove) dan tingginya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta tingginya resiko bencana. Permasalahan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif pada daya dukung terhadap keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. lingkungan dan sumberdaya alam 1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak Covid-19 Covid-19 telah membuat perekonomian Jateng menuju jurang resesi. Sampai dengan akhir Januari 2021, Jateng menduduki peringkat ke-3 jumlah kasus Covid-19 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah penduduk Jateng yang terkonfirmasi positif Covid-19 tercatat sebanyak 123 ribu orang (11,7%) dengan jumlah kematian sebanyak 4.945 orang. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah yang tidak sedikit, wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup parah, baik pada aspek sosial maupun ekonomi. Wabah Covid-19 telah menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi berhenti beroperasi. Akibatnya, banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan. Merebaknya kasus Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat pascapandemi telah menyebabkan ekonomi Jateng masuk dalam periode resesi (kelesuan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi Jateng terkontraksi yang mengakibatkan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Merosotnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau bahkan terkena PHK, mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang berakibat juga pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Tiga strategi yang dilakukan Gubernur Jateng untuk membangkitkan ekonomi saat pandemi: 1) Menetapkan tanggap darurat lewat refocusing anggaran untuk menjaga daya tahan ekonomi rakyat; 2) Melakukan penyiapan anggaran se-efektif mungkin untuk menyelematkan UMKM dan kebutuhan sosial masyarakat; dan 3) Recovery ekonomi 2021 dimana APBD akan diarahkan untuk mendorong ekonomi agar bisa pulih dan bangkit kembali dengan cepat, dengan prioritas pada sektor UMKM, Pariwisata dan Investasi. 8 A
Bab II
A 2 ANALISIS ekonomi REGIONAL 2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dari berbagai fenomena global, nasional maupun lokal, kegiatan ekonomi di Jateng pada triwulan IV tahun 2021 relatif membaik. Secara y-o-y terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 5,42% pada triwulan IV-2021. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional 5,02%. Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah & Nasional (%yoy) Secara kumulatif pada pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 3,32%, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi minus 2,65%. Dibandingkan dengan angka nasional, pertumbuhan ekonomi Jateng sedikit lebih rendah, karena angka nasional sebesar 3,69%. (c-to-c), tahun 2021 Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Sebelum terpaan pandemi, selama kurun waktu 2014-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat ekonomi nasional tumbuh melambat di 2019, tahun pertumbuhan ekonomi Jateng justru menguat dibandingkan capaian pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Jateng tahun 2019 juga berhasil melampaui laju pertumbuhan ekonomi Jabar, sehingga Jateng tidak lagi tumbuh paling rendah di kawasan Jawa. Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah & Nasional (c to c) atas Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Dampak pandemi kemudian mengubah keadaan. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jateng berada di urutan terakhir di kawasan Jawa, dibawah DKI. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Jateng pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi besar lainnya seperti Jatim, Jabar dan DKI, dan masih tetap memberikan pengaruh bagi pemulihan ekonomi di Jateng. 9 A
A Namun demikian, kontribusi Jawa Tengah pada total perekonomian 34 Provinsi di Indonesia relatif masih signifikan yaitu mencapai 8,38%, dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 14,48% , berada dibawah Jawa Barat dan Jawa Timur. Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Secara keseluruhan, perekonomian Jawa Tengah pada 2021 lebih baik dibanding tahun 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa tersebut Tengah diperkirakan akan berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. b. Gambar 2.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Tahun 2021 (persen) Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Nominal PDRB Perekonomian Jateng pada tahun 2021 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.420.799,91 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp997.317,10 miliar. 1) Berdasarkan PDRB pengeluaran Pertumbuhan ekonomi Jateng tahun 2021 terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 15,97% berasal dari peningkatan permintaan negara mitra dagang; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86%, yang merupakan efek dari berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional dan meningkatnya investasi swasta di Jateng. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,82%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,25% dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK- 10 A
A P) sebesar 0,83%. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Grafik 2.4 Pertumbuhan PDRB Jateng Beberapa Komponen Pengeluaran (% c-to-c) Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Daerah) tumbuh 15,41%. Pada pelaksanaan kebijakan fiskal, kinerja APBN di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jateng dapat dilihat pada komponen PK-P dan PMTB. Jika dibandingkan antar provinsi di Pulau Jawa, kinerja pertumbuhan komponen PK-P dan PMTB di Jateng relatif baik. Artinya, tidak berada di urutan paling bawah. Untuk komponen PK-P, pertumbuhannya di Jawa Tengah masih lebih baik dibandingkan dengan Jatim dan DIY. Sedangkan komponen PMTB, pertumbuhannya berada diatas Banten, DKI dan Jatim. Sementara Jawa struktur PDRB Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun tidak 2021 menunjukkan yang perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 60,14%; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,23%; komponen PMTB 31,76%; Komponen PK-P 7,18%; Komponen PK-LNPRT 1,18%; dan Komponen Perubahan Inventori 0,84%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 41,33%. itu, Grafik 2.5 Pertumbuhan Komponen PK-P dan PMTB Kawasan Jawa Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 2) Berdasarkan PDRB per sektor lapangan usaha Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 7,37%; Informasi dan Komunikasi 6,04%; dan Pengadaan Listrik dan Gas 5,95%. Lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, 11 A
A Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 2,32%; 0,81%; dan 5,80%. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,92%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,87%; dan Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Pertambangan dan Penggalian 4,40%. Hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 yaitu -0,64%. Sama dengan sebelumnya, perekonomian Jateng tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,31%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,86%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; dan Konstruksi 11,12%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 73,04%. c. PDRB Per Kapita Sebelum wabah covid-19 melanda, tren PDRB perkapita Jawa Tengah dari tahun 2016 s.d. 2019 menunjukkan kenaikan. PDRB perkapita Jawa Tengah tahun 2019 mencapai Rp39,39 juta, meningkat 7,12% dibandingkan dengan capaian selama tahun 2018. Peningkatan ini sedikit melambat dibanding kondisi pada tahun 2018 yang meningkat 7,41% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Grafik 2.7 PDRB per Kapita Jawa Tengah (Jutaan Rupiah) PDB perkapita nasional pada 2019 mencapai Rp59,06 juta tumbuh 3,1% dari tahun sebelumnya. Pada 2018, rata-rata pendapatan per kapita tercatat Rp56 juta sedangkan PDB per kapita pada 2017, Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 12 A
A tercatat sebesar Rp51,9 juta. Dengan demikian, PDRB perkapita Jawa Tengah tahun 2019, meskipun angkanya dibawah nasional, tetapi pertumbuhan PDRB perkapita Jawa Tengah (7,12%) di atas PDB perkapita nasional (5,54%). Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2021, diperkirakan PDRB per kapita Jawa Tengah sedikit mengalami kenaikan, dengan angka masih berada dibawah PDB per kapita nasional. 2.1.2. Suku Bunga terjadinya pandemi tahun 2020, Bank (BI) menempuh Indonesia pelonggaran kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Pelonggaran kebijakan moneter salah satunya dilakukan dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Pada tahun 2020, BI menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR sebanyak 5 (lima) kali menjadi 3,75%, terendah sepanjang sejarah. Sejak Grafik 2.8 Perkembangan Suku Bunga Kebijakan dan PUAB O/N Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Pada tahun 2021, kebijakan suku bunga rendah terus dilakukan. Kebijakan suku bunga rendah tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Hal ini untuk mendorong akselerasi pemulihan dan menjaga stabilitas. Hal ini untuk mendorong akselerasi dan menjaga stabilitas. Tahun 2021, BI kembali menurunkan suku bunga BI7DRR kebijakan menjadi terendah, yaitu 3,5%. Sejalan perlunya dengan menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI 15-16 Desember 2021, diantaranya memperkuat kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank. pemulihan Grafik 2.9 Tren Penurunan SBDK Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 13 A
A dengan kebijakan suku bunga rendah, kinerja intermediasi perbankan Tengah mulai di meningkat. Pada November 2021, penyaluran kredit tumbuh tinggi 4,18% dibandingkan triwulan III 2021 (3,78%; y-o-y), didorong oleh Kredit Modal Kerja (tumbuh 6,79%; y-o-y). Sejalan Grafik 2.10 Kinerja Perbankan di Jawa Tengah Jawa (y-o-y), lebih Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Berdasarkan lapangan usaha (LU), peningkatan kredit terjadi pada LU industri (khususnya TPT pengolahan dan LU dan (terutama perdagangan perdagangan alas kaki, TPT, makanan minuman, dan bahan Sementara, konstruksi). penghimpunan Dana Pihak Ketiga tumbuh 5,10% (y-o-y) khususnya pada komponen giro dan tabungan. Sementara itu, Kredit UMKM di Jawa Tengah tetap tumbuh positif. Pada November 2021, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah tumbuh 2,06% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 (1,18%; y-o-y), didorong oleh Kredit Modal Kerja (tumbuh 2,67%; y-o-y). Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit juga masih tinggi, yaitu 40% dari total kredit perbankan. Berdasarkan lapangan usaha (LU), mayoritas kredit UMKM disalurkan kepada kredit sektor perdagangan (pangsa 57%) dan sektor industri pengolahan (pangsa 12%). Grafik 2.11 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah furnitur), (DPK) juga Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 2.1.3. Inflasi Inflasi Jawa Tengah tahun 2021 cenderung rendah dan diperkirakan berada pada bias bawah rentang sasaran inflasi 3,0±1%. Realisasi inflasi hingga Desember 2021 mencapai 1,70% (y-o-y) sejalan dengan masih belum pulihnya daya beli masyarakat dan terjaganya berbagai pasokan komoditas pokok masyarakat. Grafik 2.12 Inflasi Jawa Tengah vs Nasional (yoy) Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 14 A
A Cenderung terkendalinya inflasi ini juga tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada Desember 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,64% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 0,82% dengan IHK sebesar 106,21 diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 0,74% dengan IHK sebesar 107,15; Kota Surakarta sebesar 0,71% dengan IHK sebesar 107,31; Kota Tegal sebesar 0,66% dengan IHK sebesar 107,89; Kota Semarang sebesar 0,60% dengan IHK sebesar 107,49; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,50% dengan IHK sebesar 106,32. Grafik 2.13 Inflasi Jawa Tengah (yoy) Sumber Data: ,BPS, diolah, Februari 2022 Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2021 adalah kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga pepaya, biaya administrasi transfer uang, emas perhiasan, salak, dan nangka muda. 2.1.4. Nilai Tukar Nilai tukar rupiah di pasar spot mengakhiri perdagangan hari terakhir tahun dengan 2021 penguatan 7,5 poin atau 0,05% ke level Rp14.262 per dolar AS. Selama tahun 2021, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS bergerak lebih stabil dibandingkan tahun 2020, dimana Rupiah sempat tertekan hingga mencapai Rp16.575 per dolar AS. Grafik 2.14 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok (%yoy) Sumber: BI Grafik 2.15 Perkembangan Nilai Tengah Kurs Rupiah Pada awal tahun 2021, BI memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada dalam kisaran Rp14.100-Rp14.600 per dolar AS. Berdasarkan data jual BI, rata-rata nilai kurs rupiah terhadap dolar AS pada level Rp14.383, sedang rata- Sumber: 15 A
A rata nilai kurs beli di level Rp14.240 per dolar AS. Dengan demikian, rata-rata kurs tengah rupiah terhadap dolar AS selama tahun 2021 pada level Rp14.312. Stabilitas nilai nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sedikit banyak berpengaruh terhadap nilai ekspor. Hal ini teori merujuk Darmansyah yang menyatakan bahwa nilai tukar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekspor. penampilan Kesimpulan ini juga diperkuat oleh studi Ari Mulianta Ginting yang menemukan (2013) tukar dalam bahwa nilai jangka jangka panjang dan pendek memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan nilai tukar untuk memicu peningkatan ekspor Indonesia. pada Grafik 2.16 Tren Ekspor-Impor Jawa Tengah (Juta US$) (1986) Sumber: BPS, diolah, Februari 2022 Tren nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2021 terlihat sudah mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Nilai ekspor yang meningkat terutama adalah produk- produk industri pengolahan. Selain itu, perbaikan perekonomian global termasuk negara- negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah, turut mendorong perbaikan ekspor luar negeri Jawa Tengah. Secara umum, Ekspor Jateng Tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan 2020. 2.2. 2.2.1. Analisis Indikator Kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Resmi Berita Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun peningkatan 2021 mengalami dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 72,16 atau tumbuh 0,40% (meningkat poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh Merujuk Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 0,29 Peningkatan IPM Sumber: BPS, diolah, Februari 2022 16 A
A penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95% dibanding tahun 2020. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,07 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,06 tahun, dari 7,69 tahun menjadi 7,75 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jawa Tengah yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,47 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah pada tahun 2021 secara nasional berada pada peringkat ke-13 dengan kategori Tinggi. Sementara itu, seiring dengan meningkatknya IPM provinsi, IPM seluruh kabupaten/kota di Jateng juga mengalami peningkatan. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Brebes (66,32), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Salatiga (83,60). Tiga Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) yaitu; Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. 2.2.2. Tingkat Kemiskinan Merujuk Berita Resmi Statistik, Secara umum, pada periode Maret 2011 - September 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2011, Maret 2014, Maret 2015, Maret 2020 dan September 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada September 2021 mencapai juta orang. Dibandingkan 3,93 Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 175,74 ribu orang. Sementara dibandingkan dengan September 2020, jumlah juga menurun penduduk miskin sebanyak 185,92 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 11,25%, menurun 0,54% poin terhadap Maret 2021 dan juga menurun 0,59% poin terhadap September 2020. Program bantuan sosial, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah sehingga dapat "menurunkan" tingkat kemiskinan. Grafik 2.17 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Tengah jika Sumber: BPS, diolah, Februari 2022 17 A
A Secara umum tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dari pada kemiskinan di perkotaan. Pada September 2020 - Maret 2021 di perkotaan mengalami kenaikan persentase kemiskinan yaitu sebesara 0,01% poin sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,13 % poin. Namun, selama periode Maret 2020 - Maret 2021, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 0,49% poin dan 0,27% poin. Pada periode Maret 2021 - September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 61,24 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 114,51 ribu orang persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,58% menjadi 10,16%. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,07% menjadi 12,44. Sebagai dampak pandemi, telah terjadi kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Jawa Tengah. Terdapat sebanyak 19 kabupaten prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 terdapat 5 kabupaten percontohan penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng, yaitu Kab. Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%; Banjarnegara 7,23%; Kebumen 7,68%; Pemalang 9,52%; dan Brebes 10,34%, yang tersebar di 20 kecamatan. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Berbagai telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan kinerja masih namun positif, diperlukan upaya lebih dan strategi secara terus menerus livelihood, dan melalui strategi pemenuhan akses pelayanan dasar, sustainable pemanfaatan basis data serta penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD. Jika melihat tren penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa secara umum dampak perekonomian Jawa Tengah cukup baik, dimana tingkat kemiskinan tahun 2006 sebesar 22,2%, turun menjadi 10,58% di tahun 2019. Jateng menjadi provinsi terbaik dalam penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2019. Penurunan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi covid-19 yang mulai dirasakan pada awal tahun 2020, berpengaruh terhadap angka kemiskinan yang terlihat dari kenaikan angka pada periode Maret dan September 2020. Peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun Maret 2021 mengalami penurunan, namun masih belum signifikan. Kondisi ini merupakan early warning bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, apalagi dalam situasi pandemi covid-19 yang belum usai. Potret ini secara tidak langsung juga menunjukkan relatif belum kuatnya pondasi ekonomi dalam menghadapi situasi krisis, baik krisis ekonomi atau kesehatan. Grafik 2.18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Jateng Tengah upaya Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 18 A
A Dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan bukan hanya sekedar mengetahui berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, tetapi perlu diperhatikan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Jadi, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, meliputi: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan upaya minimalisasi wilayah kantong kemiskinan. Guna menopang pembiayaan ketiganya diperlukan sinergi antara APBN, APBD dan Dana Desa. Berdasarkan hasil olah data OMSPAN, pada tahun 2020, porsi penggunaan dana desa di Jawa Tengah untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 12,59% dibawah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebesar 19,45%. Sedangkan pada tahun 2021, sampai dengan data terakhir, diketahui porsi bidang pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 4,54%. Bahkan pada sampel beberapa desa, diketahui porsi penggunaan dana desa tahun 2020 pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa jauh diatas pemberdayaan masyarakat desa, dengan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sangat kecil. Selain dana desa sebagian besar digunakan untuk BLT Desa, hal yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat penggunaan dana desa untuk jaringan internet dan pengadaan CCTV yang berdasarkan prioritas bisa digunakan untuk penanganan kemiskinan. Kerangka Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, Kanwil DJPb Jateng telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemda di Jawa Tengah, sebagai berikut: a. Penggunaan Dana Desa agar diprioritaskan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Misalnya, menggeser alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. b. Penggunaan Dana Desa harus selaras dengan kebutuhan desa sesuai hasil pemetaan atas potensi dan kebutuhan riil desa. c. Penerapan penggunaan dana desa secara benar: menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal dan padat karya. Penggunaan Dana Desa tidak boleh dilaksanakan secara kontraktual agar Dana Desa memberikan dampak pada perekonomian desa. d. Pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari Dana Desa agar memperhatikan siklus kerja warga desa, misalnya kegiatan Dana Desa dilaksanakan pada masa paceklik bukan pada masa tanam sehingga mampu memberikan penghasilan pada para petani pada masa paceklik dengan bekerja pada kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Desa. e. Pemberdayaan BUMDes sebagai pemasok utama bahan semua kegiatan yang dibiayai Dana Desa. Jika seluruh kebutuhan untuk kegiatan Dana Desa disediakan oleh BUMDes, maka uang Dana Desa akan tetap berada di Desa dan mampu menumbuhkembangkan BUMDes sehingga BUMDes akan berkembang dan pada gilirannya akan mampu berperan sebagai motor perekonomian desa. f. Menjaga agar Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pemotongan Dana Desa pada tahun berikutnya. 19 A
A 2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) Merujuk Berita Resmi Statistik, pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,368. Angka ini turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,372, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,359. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,393 menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,398 dan naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,324 menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,325 dan naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,318. Grafik 2.19 Perkembangan Gini Ratio Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,54%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,45% yang juga tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34% yang berarti juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. 2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Merujuk Berita Resmi Statistik, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 18,96 juta orang, bertambah 213 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan Partisipasi Tingkat tersebut, Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sedikit meningkat menjadi 69,58 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,95% atau sebanyak 1,13 juta orang, yang berarti turun sebesar 0,53% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Grafik 2.20 TPT Menurut Jenis Kelamin Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Penduduk yang bekerja sebanyak 17,84 juta orang, meningkat sebanyak 299 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan tenaga kerja 20 A
A tertinggi dibanding Agustus 2020, meliputi sektor Pertanian (2,54% poin), Jasa Lainnya (0,33% poin) serta Transportasi dan Pergudangan (0,11 persen poin). Sebanyak 10,77 juta orang (60,38%) pekerja bergerak pada kegiatan informal, atau turun 2,38 persen poin dibanding Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,37% poin. Begitu pula dengan persentase pekerja paruh waktu, yang turun sebesar 0,15% poin dibandingkan Agustus 2020. Sebanyak 2,95 juta penduduk yang pernah bekerja terdampak Covid-19 sejak Februari 2020. Pada Agustus 2021 mereka termasuk dalam kelompok penganggur karena Covid-19 (286,73 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (105,50 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (247,45 ribu orang), dan penduduk yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (2,31 juta orang). 2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah tahun 2021 masih belum pulih karena tingkat konsumsi pangan dan daya beli masyarakat Jawa Tengah yang belum kembali pulih sebagaimana pra pandemi. Belum pulihnya daya beli terhadap berpengaruh tersebut permintaan dan harga jual produk pertanian dipasar. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap harga di tingkat produsen. Grafik 2.21 Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Desember 2021 sebesar 103,18 atau naik 1,82% dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 101,34. Kenaikan NTP disebabkan Kenaikan Indeks Harga yang Diterima petani (It) sebesar 2,61% lebih cepat dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar petani (Ib) sebesar 0,78%. Grafik 2.22 Nilai Tukar Petani Kawasan Jawa Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Subsektor yang mengalami kenaikan NTP pada semua subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,05%, subsektor Hortikultura sebesar 7,34%, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,40%, subsektor Peternakan sebesar 0,26%, dan subsektor Perikanan sebesar 0,55%. Pada Desember 2021, komoditas pertanian yang mengalami kenaikan harga antara lain gabah, jagung, ketela pohon, kacang tanah, cabai rawit, petai, brokoli, sawi hijau, terung, biji pala, 21 A
A kakao, telur ayam ras, ayam ras pedaging, gurame, lele, mas, gabus, cumi-cumi, kerapu, dan layur. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain kacang kedelai, buncis, semangka, jahe, mangga, kelapa, domba, ayam ras petelur, kerbau, kerang, dan udang. Meskipun NTP Jawa Tengah belum pulih, namun dibandingkan dengan NTP kawasan Jawa, NTP Jawa Tengah berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. 2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Tengah memiliki Grafik 2.23 Nilai Tukar Nelayan di Jawa Tengah potensi alam yang luar biasa besar, salah satunya adalah sumberdaya kelautan dan perikanan. Memiliki dua pesisir laut yaitu Laut Utara Jawa dan Laut Selatan laut Jawa Jawa membuat produksi Tengah dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi untuk Jawa peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain wilayah pesisir laut, potensi perikanan tangkap meliputi juga wilayah perairan umum seperti danau, waduk dan aliran sungai. Tengah maupun Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan nilai tukar hasil produksi (term of trade) nelayan di Jawa Tengah adalah Nilai Tukar Nelayan Jawa Tengah. NTN menunjukan perbandingan antara indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam indeks atau persentase. Secara konsep, NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di daerah perairan umum dan wilayah pedesaan pesisir terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap. Selama tiga tahun terakhir, NTN tahunan di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan angka nasional, NTN Jateng selama dua tahun berada diatasnya. Angka NTN yang terus meningkat tersebut menunjukan bahwa pandemi tidak menjadi halangan bagi sektor perikanan. Kebijakan pembatasan kegiatan tidak berlaku di sektor perikanan mengingat keberadaan sektor tersebut di alam terbuka. 2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional Capaian kinerja indikator ekonomi di Jawa Tengah terangkum dalam tabel dibawah ini. Beberapa indikator telah tercapai bahkan diatas target, seperti: angka kemiskinan dan nilai tukar petani. Hanya saja, dibandingkan dengan target RKPD 2021, masih terdapat sebagian besar indikator yang belum sesuai harapan, diantaranya indeks gini, tingkat pengganguran, IPM masih dibawah target, sebagai dampak pandemi covid-19. Namun demikian, secara umum perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 terus menunjukkan pemulihan, dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang semakin membaik. 22 A
A Perbaikan Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Jawa Tengah Tahun 2021 perekonomian Provinsi Tengah 2022 diperkirakan akan berlanjut dibanding 2021. Tahun 2022 (y-o- y) diproyeksikan kembali akan dengan pulih pertumbuhan positif antara 5,0% - 6,0%. Sinyal positif pertumbuhan ekonomi terlihat dari: membaiknya kinerja 3 lapangan usaha utama (industri pengolahan, perdagangan besar, dan kontruksi), meningkatnya kinerja penjualan ritel, meningkatnya ekspor dan investasi yang optimis terus meningkat. TargetRealisasiTingkat Capaian/Ket1Pesentase Penurunan Konflik Kemiskinan11,8411,94 - 11,0211,25106,13%3Indeks Pengganguran Terbuka6,485,86 - 5,795,9598,48%5Pertumbuhan Ekonomi-2,653,80 - 4,803,3287,37%6Inflasi1,563,1 ± 11,7-7PDRB Per Tukar Pembangunan Manusia Tahun 2020Tahun 2021 Jawa pada terus Sumber: BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Sumber: Pemprov Jateng Kesuksesan vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19 meningkatkan akan keyakinan konsumen dan meredam kekhawatiran Covid-19 di tahun 2022. Pengembangan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi dan percepatan pembangunan dapat menjadi penggerak perekonomian utama tahun 2022. Selain itu, sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2022. Grafik 2.24 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2022 Sumber: BI Jateng, diolah, Februari 2022 Sumber: Pemprov Jateng 23 A
Bab III
A 3 ANALISIS FISKAL REGIONAL 3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi APBN Tahun Anggaran 2021 pada awalnya diharapkan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) ekonomi setelah pada tahun 2020 dihantam pandemi covid-19. Namun demikian, pada tahun 2021 pandemi covid-19 ternyata masih belum selesai, sehingga belanja pemerintah diperkirakan kembali menjadi instrumen yang paling diharapkan mampu tumbuh positif sebagai penopang perekonomian Indonesia. Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN Jawa Tengah 2019-2021 (miliar Rp) NEGARA DAN HIBAH88.715 84.426 95,1785.895 88.787 103,3791.683 86.351 94,18-2,74Penerimaan Perpajakan84.855 78.402 92,4081.800 82.474 100,8287.230 80.194 91,93-2,76Penerimaan Negara Bukan Pajak3.860 6.024 156,064.095 6.313 154,164.453 6.157 138,27-2,47BELANJA NEGARA114.959 109.871 95,57105.074 102.054 97,13107.881 107.476 99,625,31BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)44.089 40.531 91,9338.571 36.491 94,6142.031 41.187 97,9912,87Belanja Pegawai16.602 15.416 92,8615.636 15.287 97,7715.430 15.454 100,161,09Belanja Barang16.979 15.991 94,1815.390 14.177 92,1215.643 14.981 95,775,67Belanja Modal10.432 9.048 86,737.461 6.945 93,0810.876 10.669 98,1053,62Belanja Bantuan Sosial76 76 10084 82 97,6282 83 101,221,22TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)70.870 69.340 97,8466.503 65.563 98,5965.850 66.289 100,671,11Dana Transfer Umum (DTU)42.700 42.381 99,2538.528 37.925 98,4337.296 38.320 102,751,04Dana Alokasi Umum38.966 38.960 99,9835.685 35.324 98,9934.967 34.967 100,00-1,01Dana Bagi Hasil3.734 3.421 91,622.843 2.601 91,492.329 3.353 143,9728,91Dana Transfer Khusus (DTK)18.912 17.708 93,6317.795 17.458 98,1119.198 18.614 96,966,62Dana Alokasi Khusus Fisik3.734 3.421 91,622.843 2.601 91,494.267 3.812 89,3446,56Dana Alokasi Khusus Non Fisik15.178 14.287 94,1314.952 14.857 99,3614.931 14.802 99,14-0,37Dana Otsus, DIY, DID1.369 1.369 1002.064 2.064 1001.199 1.199 100,00-41,91Dana Otsus, DIY, DID1.369 1.369 1002.064 2.064 1001.199 1.199 100,00-41,91Dana Desa7.889 7.882 99,918.116 8.116 1008.157 8.156 99,990,49Dana Desa7.889 7.882 99,918.116 8.116 1008.157 8.156 99,990,49SURPLUS/DEFISIT26.244- 25.445- 96,9619.179- 13.267- 69,1716.198- 21.125- 130,4259,23Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)26.244- 25.445- 96,9619.179- 13.267- 69,1716.198- 21.125- 130,4259,23I-Account (Miliar Rupiah)201920202021% Growth 2020-2021 Sumber Data: OMSPAN,Simtrada, diolah, Januari 2022 Selama periode tahun 2021 kinerja APBN tumbuh walau keberadaan pandemi dan perekonomian di Jawa Tengah belum sepenuhnya stabil. Realisasi pendapatan negara Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021 tercatat Rp86.351 miliar atau sebesar 94,18% dari target dalam APBN 2021. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pendapatan negara terkontraksi sebesar 2,74%. Dari sisi belanja sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp107.476 miliar atau sebesar 99,62%, tumbuh 5,31% (y-o-y) jika dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp21.125 miliar, tumbuh 59,23% (y-o-y) jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 24 A
A 3.1.1. Pendapatan Negara 3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan Pendapatan Negara secara besar garis diklasifikasikan ke dalam Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak kinerja (PNBP). Capaian perpajakan Pendapatan pemerintah pusat di Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp80.194 miliar atau sebesar 91,93% dari pagu, terkontraksi sebesar 2,74%. jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Pajak dalam negeri menyumbang porsi yang sangat besar terhadap total penerimaan perpajakan yakni 97,78%, sedangkan sisanya disumbang oleh pendapatan pajak perdagangan internasional. Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Negara Jawa Tengah 2021 (miliar) Sumber Data:OMSPAN, diolah, Januari 2022 lain penerapan PPKM, pemberlakukan WFH, daya beli masyarakat rendah mengakibatkan capaian kinerja penerimaan perpajakan terkontraksi 2,74% jika dibanding tahun lalu (y-o-y). Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor pajak sebesar Rp35.32 miliar atau 44,04% dari total penerimaan perpajakan dan sisanya disumbang dari sektor cukai sebesar Rp44.873 miliar. Dari sektor perpajakan komposisi terbesar ada pada pos pajak pertambahan nilai sebesar 50,48% dari sektor pajak diikuti pajak penghasilan sebesar 48,38% dan sisanya tersebar di pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya masing-masing 0,51% dan 0,63%. Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagai komponen penerimaan Perpajakan hingga 2021 telah mencapai Rp44.873 miliar, tumbuh sebesar 3,46% (y-o-y) jika dibanding tahun lalu. Penerimaan Cukai utamanya masih bersumber dari penerimaan CHT yang mampu tumbuh cukup kuat. Kinerja CHT didukung oleh penyesuaian tarif dan produksi rokok yang tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan produksi diperiode yang sama tahun 2020 saat industri rokok tertekan oleh pandemi. Beberapa kondisi yang terjadi di tahun 2021 antara Grafik 3.2 Tax Ratio 2020 - 2021 (miliar) Untuk melihat kinerja perpajakan pada suatu daerah dapat dilihat dari Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDRB. Perhitungan tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak di suatu daerah dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Tax Ratio menunjukkan dalam mengumpulkan penerimaan pajak oleh masyarakat. kemampuan pemerintah Sumber Data:OMSPAN, BPS, diolah, Januari 2022 25 A
A Tax ratio Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 2021 mengalami penurunan 0,48 point jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terjadi penurunan pada realisasi perpajakan di Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan pemerintah dalam memungut pajak untuk itu perlu digali program-program unggulan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Nilai tax ratio sebesar 5,64% dapat dikategorikan lebih rendah jika dibanding dengan tax ratio nasional sebesar 8,25%. Suahasil memprediksikan peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 bisa mencapai 9,22% PDB. Dia juga memprediksikan pada 2025 nanti jika UU HPP benar-benar dilaksanakan maka rasio pajaknya akan bisa mencapai 10,12% terhadap PDB. Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ada UU HPP, tax ratio Indonesia diyakini bisa mencapai 10,12% pada tahun 2025", Klik untuk baca: mencapai-1012-pada-tahun-2025. Editor: Tendi Mahadi | Reporter: Siti Masitoh 3.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan 2021 PNBP menyumbang 6,93% atau Rp6.157 miliar dari realisasi pendapatan negara dimana sumber penerimaan berasal dari PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Capaian kinerja PNBP sampai dengan 2021 mengalami kontraksi sebesar 2,47% jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan capaian terutama disumbang dari pendapatan badan layanan umum sebesar Rp191 miliar atau 4,47%. 3.1.2. Belanja Negara Alokasi APBN di Jawa Tengah sebesar Rp107.881 miliar, naik 2,67% dari tahun sebelumnya. Kontribusi dan komposisi terbesar Belanja Negara yaitu TKDD, yang mencapai 61,04% atau sebesar Rp65.850 miliar dari total belanja negara. Realisasi belanja negara sampai 2021 sebesar Rp107.476 miliar (99,62% dari pagu), tumbuh 5,31% (y-o-y) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi BPP yaitu belanja K/L sebesar Rp41.187 miliar atau 38,32% dan belanja TKDD sebesar Rp66.289 miliar atau 61,68%. 3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Grafik 3.3 Pagu Realisasi BPP Jawa Tengah 2019 -2021 Tren pagu BPP selama 3 tahun fluktuasi, berturut-turut mengalami terutama di tahun 2020. Pergerakan pagu tersebut disebabkan adanya kebijakan recofusing dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga untuk program percepatan PEN. Tahun 2021 alokasi BPP mengalami kenaikan sebesar Rp3.460 miliar atau 8,97%. Capaian kinerja APBN selama 3 tahun berturut- (K/L) Sumber Data:OMSPAN, diolah, Januari 2022 26 A
A turut terus meningkat dan di atas target penyerapan anggaran. Walau selama 2 tahun kondisi perekonomian belum stabil secara bertahap dan pasti APBN akan menjadi recovery untuk pemulihan ekonomi. 3.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja Kinerja final pelaksanaan anggaran (K/L) Kementerian Negara/Lembaga tahun 2021 menunjukkan peningkatan pada semua jenis belanja dibandingkan tersebut, tahun 2020. Dari capaian indikator penyerapan anggaran final dalam kinerja pelaksanaan anggaran isu utama dalam bukan mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, karena sudah menunjukkan peningkatan sebelumnya. tahun dibandingkan Indikator penyerapan anggaran yang masih perlu dievaluasi adalah progress realisasi belanja di setiap periode bulanan atau triwulan, yang masih menunjukkan lonjakan tajam di akhir tahun anggaran. Grafik 3.4 Realisasi per Jenis Belanja 2019 -2021 lagi menjadi Sumber Data:OMSPAN, diolah, Januari 2022 Progress realisasi belanja bulanan menurut masih menunjukkan adanya lonjakan tajam di akhir tahun, yaitu pada belanja barang dan belanja modal. Dari hasil monitoring Kanwil Ditjen Perbendaharaan berinisiasi untuk melakukan Rapat Koordinasi dengan K/L guna menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran K/L 2021. Dengan menekankan tahun pemantauan perlunya Grafik 3.5 Realisasi Jenis Belanja per bulan tahun 2021 jenis belanja melakukan Sumber Data:MEBE, diolah, Januari 2022 terhadap perkembangan bulanan atas jumlah satker yang telah merealisasikan belanja, sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran satker secara menyeluruh. 27 A
A 3.1.2.3. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga Realisasi belanja K/L pada 15 K/L terbesar pada PUPR sangat tumbuh signifikan sebesar 129,33% tahun dibanding sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan alokasi pagu PUPR meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur mendukung untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas serta dukungan pemulihan ekonomi. 3.1.2.4. Berdasarkan Fungsi Pemerintah dialokasikan daerah melalui vertikal Tabel 3.2 Realisasi 15 K/L terbesar 2020 - 2021 20202021PUPR5.425.648.189.324 12.442.784.199.280 129,33 AGAMA7.257.111.959.411 6.757.497.683.037 6,88- PERTAHANAN4.275.343.673.981 4.261.295.515.496 0,33- KEPOLISIAN RI4.130.628.538.328 4.225.437.489.816 2,30 KESEHATAN2.844.190.303.751 2.956.927.196.139 3,96 DIK BUD3.105.348.535.089 2.720.286.899.784 12,40- PERHUBUNGAN2.771.766.985.886 1.857.381.381.643 32,99- AGRARIA & TR/BPN713.476.379.507 793.636.203.919 11,24 MAHKAMAH AGUNG530.665.585.576 611.628.179.262 15,26 PERTANIAN527.422.673.536 591.351.695.641 12,12 HUKUM & HAM RI516.186.435.643 553.766.713.604 7,28 KEUANGAN550.803.353.526 511.384.667.782 7,16- KEJAKSAAN RI377.653.179.417 377.536.664.692 0,03- BKKBN305.089.302.021 315.584.159.841 3,44 BADAN PUSAT STATISTIK344.661.499.235 268.019.511.261 22,24- K/LRealisasi% Growth pada Sumber Data:MEBE, diolah, Januari 2022 Belanja yang Tabel 3.3 Realisasi per Fungsi 2020 - 2021 Pusat kepada instansi Kementerian/Lembaga digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Untuk mendukung hal itu, belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan terbagi ke dalam fungsi-fungsi sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Penyerapan anggaran menurut fungsi, terdapat beberapa fungsi yang realisasi penyerapan anggarannya sangat rendah, yakni Fungsi PAGUREALISASIPAGUREALISASI% PAGU% REALPELAYANAN DAN DAN FASILITAS DAN 2021GROWTH Sumber Data:MEBE, diolah, Januari 2022 Pariwisata dan Budaya serta Fungsi Perlindungan Sosial, sebagaimana tabel 3.3. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya penyerapan anggaran pada dua fungsi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang sulit diselesaikan, sehingga sampai dengan tahun 2021 belum menunjukkan adanya peningkatan signifikan. 28 A
A 3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tabel 3.4 TKDD Jawa Tengah 2020 - 2021 KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)66.503 65.563 98,5965.850 66.289 100,67 1,11Dana Transfer Umum (DTU)385283792598,434937.296 38.320 103 1,04Dana Alokasi Umum35.685 35.324 98,9934.967 34.967 100 -1,01Dana Bagi Hasil2.843 2.601 91,492.329 3.353 143,97 28,91Dana Transfer Khusus (DTK)177951745898,1062119.198 18.614 96,96 6,62Dana Alokasi Khusus Fisik2.843 2.601 91,494.267 3.812 89,34 46,56Dana Alokasi Khusus Non Fisik14.952 14.857 99,3614.931 14.802 99,14 -0,37Dana Otsus, DIY, DID206420641001.199 1.199 100 -41,91Dana Otsus, DIY, DID2.064 2.064 1001.199 1.199 100 -41,91Dana Desa811681161008.157 8.156 100 0,49Dana Desa8.116 8.116 1008.157 8.156 99,99 0,49I-Account (Miliar Rupiah)20202021% Growth Sumber Data:I-Account OMSPAN, diolah, Januari 2022 Sampai dengan tahun 2021 , TKDD telah tersalurkan sebesar Rp66.289 miliar (100,67% dari pagu) tumbuh 1,1% (y-o-y). Namun demikian pada belanja Dana Otsus, DIY,DID terkontraksi sebesar 41,91%. Hal ini disebabkan karena dokumen persyaratan belum dipenuhi oleh Pemda. 3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU) Sampai dengan 2021 DTU tumbuh 1,04% dibanding periode yang lalu. Capaian kinerja DTU sebesar Rp38.320 miliar (103% dari pagu DTU). Walau realisasi Dana Alokasi Umum tercapai 100% namun mengalami kontraksi 1,01% dari periode yang lalu, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil capaian melebihi target dan tumbuh 28,91% dari tahun lalu. 3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK) Realisasi Gambar 3.1 Pagu dan Realisasi DAK Fisik 2021 sampai DTK tahun 2021 tumbuh 6,62% dibanding yang periode lalu dengan rincian DAK Fisik tumbuh 46,56% sedangkan DAK Non Fisik terkontraksi 0,37%. DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp3.812 miliar (89,33% dari pagu). Capaian lebih tinggi Rp1.211 miliar atau 46,54% (y-o-y), capaian tersebut karena adanya penambahan pagu tahun 2021 menjadi sebesar Rp4.267 miliar, pagu tahun 2020 sebesar Rp2.843 miliar. Sumber Data: OMSPAN, diolah, Januari 2022 29 A
A Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, pemerintah melakukan penyesuaian belanja termasuk untuk Dana Alokasi Khusus Fisik. Hal ini menyebabkan perubahan pagu yang semula sebesar Rp4.344,31 miliar menjadi Rp4.266,79 miliar, turun sebesar Rp77,51 miliar (-1,79%). Pagu DAK Fisik TA 2021 terdiri dari pagu penugasan sebesar Rp1.758,59 miliar (41,22%), pagu reguler sebesar Rp2.495,80 miliar (58,49%) dan pagu cadangan sebesar Rp12,41 miliar (0,29%). Sampai dengan tahun 2021, realisasi DAK Fisik mencapai sebesar Rp3.811,51 miliar atau 89,33%, lebih rendah 0,33% dibanding realisasi Nasional (89,66%). Dari kedua jenis DAK Fisik, Penugasan mempunyai tingkat realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 89,55% jika dibanding Reguler sebesar 89,34% sedangkan realiasasi Cadangan DAK Fisik sebesar 56,65%. Pengelolaan DAK Fisik masih saja dihadapkan pada permasalahan dan kendala klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kinerja Pemda dalam menggunakan alokasi DAK Fisik dalam 5 tahun terakhir juga tidak pernah berhasil sampai dengan 100%. Kinerjanya senantiasa berkisar pada angka 90an persen. Sampai dengan akhir Desember 2021, kinerja penyaluran dan penyerapan DAK Fisik 2021, dari pagu Rp4.266,80 milar nilai terkontrak Rp3.840,17 miliar (90,00%), penyaluran sebesar Rp3.811,51 miliar (99,25%) dari kontrak DAK Fisik dan sebesar penyerapan Rp2.457,16 miliar (64,47%). Kinerja penyaluran belum diimbangi dengan penyerapan. Penyerapan yang masih rendah dapat dikarenakan SP2D BUD yang diterbitkan belum diupload ke OM SPAN atau terdapat menjadi indikasi pekerjaan yang sudah selesai belum terbayarkan pembayarannya kepada penyedia barang/jasa. Upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam upaya percepatan penyaluran DAK Fisik antara lain melaporan ke Gubernur Jawa Tengah terkait progres penyaluran dan penyerapan DAK Fisik, publikasi data- data hasil olahan aplikasi Indopro pada saat kegiatan One on One Meeting, Rakor, Audiensi dengan Pemda, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pemda. 3.1.3.3. Dana Insentif Daerah (DID), Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Grafik 3.6 Kinerja Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik Tahun 2021 Sumber Data: OMSPAN, diolah, Januari 2022 Alokasi pagu DID tahun 2021 menurun Rp865 miliar dari tahun sebelumnya, namun untuk kinerja DID selama 2 tahun berturut-turut dapat tercapai 100%. 30 A
A 3.1.3.4. Dana Desa (DD) Desa telah 2021 disalurkan sebesar Rp8.156 miliar (99,99% dari pagu). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 rendah lebih disebabkan karena adanya sisa Dana Desa di RKD yang belum disetor ke RKUN sampai bulan Juli 2021 sehingga dipotong pada penyaluran tahap III 2021. Dana Desa yang disalurkan 3 tahap dengan rincian Tahap I sebesar Rp2.149 miliar atau 26,35%, Tahap II sebesar Rp2.149 miliar atau 26,35%, sedangkan Tahap III sebesar Rp2.407 miliar atau 29,52%. Sementara itu, sesuai data OMSPAN, penggunaan dana Desa untuk mendukung penanganan pandemic COVID-19, realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp282 miliar atau 3,47 pagu Dana Desa di Jawa Tengah. Sedangkan jumlah desa yang menyalurkan Earmarked 8% sebanyak 3.335 desa atau 42,71 % dari total jumlah desa di Jawa Tengah. Penyaluran BLT DD sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.051 miliar atau 25,1% dari pagu Dana Desa dengan total proyeksi penerima KPM per bulan adalah sebesar 569.763 penerima manfaat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah antara lain mengadakan kegiatan Talkshow dengan Bupati Wonogiri sebagai Kabupaten tercepat dalam penyaluran Dana Desa, Audiensi dengan Gubenur dan Bupati menyampaikan progress penyaluran Dana Desa, penyampaian executive report yang dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi pimpinan daerah. Dana Gambar 3.2 Pagu dan Realisasi Dana Desa 2021 Sumber Data: OMSPAN, diolah, Januari 2022 Untuk kategori Provinsi dengan jumlah desa terbanyak, Jateng berada di peringkat pertama tercepat dalam penyaluran Dana Desa. Bahkan 3 Kabupaten, yaitu Kab Semarang, Grobogan dan Wonogiri sudah menyalurkan 100% Dana Desa (termasuk BLT Desa) pada bulan Oktober 2021. 31 A
A 3.1.4. Surplus/Defisit APBN Berdasarkan realisasi dan Pendapatan Negara, Belanja defisit maka sampai anggaran mencapai 2021 Rp18.527 miliar (114,38% dari pagu), tumbuh 39,65% dibanding tahun lalu (yoy). Defisit ini diharapkan semakin turun bahkan menjadi surplus. 3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat Tabel 3.5 Surplus/Defisit APBN Jawa Tengah 2020 - 2021 NEGARA DAN HIBAH85.895 88.787 103,3791.683 88.847 96,910,07BELANJA NEGARA105.074 102.054 97,13107.881 107.374 99,535,21SURPLUS/DEFISIT19.179- 13.267- 69,1716.198- 18.527- 114,3839,65Uraian20202021% Growth Sumber Data:I-Account OMSPAN, diolah, Januari 2022 DJPb Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi pembinaan terhadap satker BLU yaitu instansi di lingkungan yang pemerintah dibentuk untuk memberikan kepada pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang jasa yang dan/atau dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Satker BLU di Jawa Tengah berjumlah 21, terdiri dari 10 BLU Bidang Layanan Pendidikan, 9 BLU Bidang Layanan Kesehatan dan 2 BLU bidang lainnya (Penelitian dan Pariwisata). Kanwil Tabel 3.6 Aset Satker BLU per Bidang Layanan tahun 2019-2021 201920202021BLU Layanan Penelitian 171,53 131,50 129,07 1,85- BB Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 171,53 131,50 129,071,85- BLU Layanan Pendidikan17.406,92 15.925,21 16.345,31 2,64 PP SDM Minyak dan Gas Bumi Cepu2.955,65 2.675,922.667,15 0,33- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal731,29 606,13 592,93 2,18- Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang1.570,51 1.243,341.223,201,62- Universitas Negeri Semarang4.892,02 4.530,84 4.609,781,74 Universitas Jenderal Sudirman3.486,63 3.254,76 3.367,093,45 Politeknik Kesehatan Surakarta517,89 438,17 451,73 3,09 Politeknik Kesehatan Semarang1.039,14 896,35 939,144,77 UIN Walisongo Semarang1.409,50 1.573,021.583,890,69 Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS Cepu804,27 706,67 714,62 1,12 Politeknik Negeri Semarang- 162,86195,7820,22 BLU Layanan Kesehatan11.231,44 10.142,98 10.344,95 1,99 RSU Pusat Surakarta263,06 255,86289,3213,08 RSU Dr Kariadi Semarang6.097,52 5.295,175.120,73 3,29- RS Jiwa Prof Dr Soeroyo Magelang1.858,91 1.807,761.894,204,78 RS Paru Dr Ario Wirawan Salatiga398,61 387,22 439,86 13,59 RS Orthopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta1.433,51 1.222,39 1.195,212,22- RSU Pusat DR Soeradji Tirtonegoro Klaten893,94 805,58 926,9115,06 Rumkit Bhayangkara Semarang141,22 96,65 153,64 58,96 RS Soejono Magelang99,89 151,20179,65 18,82 RS Wijaya Kusuma Purwokerto44,79 84,88 103,33 21,74 BLU Pariwisata- 36,26 42,10 16,12 Badan Pelaksana Otorita Borobudur- 36,2642,1016,12 Satker BLUAset % Growth Sumber Data:I-Account OMSPAN, diolah, Januari 2022 Hampir rata-rata seluruh asset yang dimiliki satker BLU tumbuh positif namun ada pula yang terkontraksi namun masih dibawah 5% hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain adanya penjualan, pemusnahan asset, penghapusan asset. Politeknik Negeri Semarang merupakan salah satu BLU dalam bidang layanan kesehatan pada tahun 2021 tumbuh sebesar Rp20,22 miliar dengan total asset sebesar Rp195.78 miliar. Layanan bidang kesehatan satker BLU Rumkit Bhayangkara Semarang tumbuh signifikan sebesar 58,96% dengan total asset sebesar Rp153,64 miliar. 32 A
A 3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat 3.1.6.1. Penerusan Pinjaman Berdasarkan hasil rekonsiliasi pinjaman pemda/BUMD/Koperasi posisi per 31 Desember 2021 KJUB Puspetasari Klaten pada aplikasi SLIM terdapat kartu aplikasi piutang hak tagih pemerintah sebesar Rp9.802.589.043,24. Sebelumnya KJUB Puspetasasri Klaten pada tahun sebesar 1989 menerima pinjaman RDI-214/DP3/1989 Rp2.640.500.000,- untuk usaha bidang peternakan dan pertanian. 3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 25 Maret 1989 Berdasarkan data SIKP, di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah tersalur KUR sebesar Rp51,42 triliun untuk 1.580.744 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan nominal penyaluran sebesar Rp.25,58 triliun untuk 1.580.744 debitur. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 hanya mampu menyerap kredit KUR sebesar Rp4,64 miliar untuk 44 debitur. Berdasarkan Skema pembiayaan KUR, pada tahun 2021 KUR Mikro mendominasi dengan jumlah penyaluran sebesar Rp34,06 triliun untuk 1.273.861 debitur, sedangkan KUR TKI hanya mampu menyalurkan kredit sebesar Rp2,82 miliar untuk 184 debitur. 3.1.6.3. Kredit Ultra Mikro (UMi) Berdasarkan data SIKP, di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah tersalur UMi sebesar Rp605,08 miliar untuk 174.583 debitur. Kabupaten Jepara mendominasi penyaluran UMi dengan nominal penyaluran sebesar Rp37,14 miliar untuk 10.544 debitur. Sedangkan Kabupaten Magelang pada tahun 2021 hanya mampu menyerap kredit UMi sebesar Rp1,73 miliar untuk 377 debitur. 3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah Secara umum, semakin banyak alokasi dana, maka semakin kompleks pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga memerlukan langkah-langkah persiapan yang lebih lama. Akibatnya, tingkat realisasi anggaran bagi pengelola pagu yang besar akan lebih kecil atau lebih lambat dibandingkan pengelola alokasi dana yang sedikit. Namun demikian, setelah dilakukan analisis dengan cara melakukan pemantauan terhadap progress penambahan jumlah satker yang melakukan realisasi belanja, kondisi di jawa tengah menunjukkan kondisi yang berbeda, yakni tidak terdapat korelasi antara alokasi dana dan tingkat progress realisasi belanjanya. Artinya, terdapat variabel lain yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga realita di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda atau anomali. Berdasarkan informasi dari salah satu satuan kerja yang berhasil melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa pada akhir tahun 2020 dan berhasil mendaftarkan kontrak di awal Januari 2021, terdapat tiga hal yang menjadi faktor utama keberhasilan percepatan pelaksanaan anggaran. Pertama, faktor komitmen pimpinan yang diwujudkan dalam bentuk penetapan target waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa secara lebih cepat. Kedua, faktor perluasan cakupan monitoring, yang tidak hanya memantau progress realisasi penyerapan anggaran, namun juga mencakup progress dimulainya tahapan persiapan pengadaan, seperti menyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan spesifikasi teknis 33 A
A barang/jasa, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan seterusnya. Ketiga, faktor ketersediaan SDM yang memadai, sehingga proses persiapan pengadaan sampai dengan proses pengadaan dapat dilakukan di bulan November dan Desember, tanpa mengganggu aktivitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Beberapa permasalahn yang masih terjadi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 antara lain : 1. Beberapa kegiatan atau belanja yang masih akan terdampak pandemi covid-19 adalah perjalanan dinas, belanja bahan dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan secara offline, penggunaan langganan daya dan jasa sebagai akibat kebijakan WFH. 2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam belanja atas beban APBN diprediksi masih belum maksimal. Rendahnya belanja berjalanan dinas akibat pandemi covid-19 merupakan salah satu penyebab transaksi KKP menjadi rendah, sedangkan dalam berjalanan dinas terdapat transaksi yang dapat dibayar menggunakan KKP, seperti tiket dan penginapan/hotel. Selain itu, penggunaan KKP harus memperhatikan beberapa syarat, yaitu keberadan mesin electonik data capture (EDC), tidak ada surcharge dari merchant atau penyedia barang/jasa 3. Faktor kewajaran data capaian output yang disebabkan belum ada standar perhitungan yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga atau Unit Eselon 1. 4. Kinerja penyaluran belum diimbangi dengan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang masih rendah dapat dikarenakan SP2D BUD yang diterbitkan belum diupload ke OM SPAN atau terdapat menjadi indikasi pekerjaan yang sudah selesai belum terbayarkan pembayaran kepada penyedia barang/jasa. 3.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi APBD merupakan salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan masyakarat adil dan makmur. Memasuki tahun 2021 wabah pandemi covid-19 dan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih berakibat pada banyaknya program pemerintah dan proyek pembangunan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja APBD Jawa Tengah dalam tren membaik pada tahun 2021. Capaian realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar 99%, tumbuh 1,15% (y-o-y) jika dibanding tahun 2020. Capaian realisasi yang lebih tinggi dari tahun 2020 merupakan refleksi dari meningkatnya perekonomian di Jawa Tengah ditengah-tengah pandemi Covid-19. Capaian realisasi belanja tahun 2021 sebesar 92%, terkontraksi sebesar 1,32% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi APBD diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan target capaian dan pemulihan ekonomi. Intervensi dan pengelolaan 34 A
A APBD yang optimal, diharapkan mampu menstabilkan perekonimian di daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Tabel 3.7 Pagu Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 - 2021 (miliar Rp) PAGUREALISASI% REALPAGUREALISASI% REALPAGUREALISASI% REALPENDAPATAN DAERAH 104.531 106.023 101,43% 109.569 102.602 93,64% 104.791 103.780 99%1,15%PAD 27.422 28.648 104,47% 30.867 28.056 90,89% 29.538 29.938 101%6,71%Pendapatan Transfer 68.305 67.543 98,88% 70.035 64.928 92,71% 65.730 71.021 108%9,38%Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 8.803 9.832 111,68% 8.667 9.618 110,97% 9.523 2.821 30%-70,67%BELANJA DAERAH 108.745 106.294 97,75% 114.241 101.430 88,79% 108.722 100.090 92%-1,32%Belanja Operasi 73.266 70.016 95,56% 77.406 68.554 88,56% 74.530 69.006 93%0,66%Belanja Pegawai 41.876 38.388 91,67% 42.664 37.227 87,26% 39.604 34.171 86%-8,21%Belanja Barang dan Jasa 23.730 24.063 101,40% 25.780 22.557 87,50% 26.242 26.652 102%18,15%Belanja Bunga 32 22 67,50% 17 17 99,64% 19 4 21%-75,76%Belanja Subsidi 5 2 29,90% 4 11 292,43% 64 3 4,68%-73,21%Belanja Hibah 7.017 6.943 98,94% 8.320 8.059 96,86% 8.057 7.735 96,00%-4,02%Belanja Bantuan Sosial 605 599 98,94% 621 683 110,02% 543 441 81,14%-35,45%Belanja Modal 15.421 15.513 100,60% 15.624 9.915 63,46% 12.950 10.675 82%7,67%Belanja Modal 15.421 15.513 100,60% 15.624 9.915 63,46% 12.950 10.675 82%7,67%Belanja Tidak Terduga1392417,21%132 3.368 2549%668,09 499 74,69%-85,18%Belanja Tidak Terduga 139 24 17,21% 132 3.368 2548,69% 668 499 74,69%-85,18%Belanja Transfer 19.918 20.740 104,13% 21.079 19.593 92,95% 20.574 19.910 97%1,62%Belanja Bagi Hasil 5.469 5.619 102,74% 6.108 5.009 82,01% 5.918 6.091 103%21,60%Belanja Bantuan Keuangan 14.448 15.121 104,65% 14.971 14.584 97,41% 14.656 13.819 94%-5,25%SURPLUS / (DEFISIT)- 4.214 - 271 6,42%- 4.672 1.172 -25,07%- 3.931 3.688 -94%214,79%PEMBIAYAAN 6.826 10.701 156,78% 6.610 - 0,00% 4.837 635 13,13%0,00%Penerimaan Pembiayaan 6.077 9.522 156,69% 5.813 - 0,00% 5.617 1.104 19,66%0,00%Pengeluaran Pembiayaan 749 1.179 157,48% 797 - 0,00% 780 469 60,13%0,00%Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)2.611 10.430 399,46%1.937 1.172 60,47%906 4.323 477,18%268,99%I-Account (dalam Miliar Rp)20202021GROWTH2019 Sumber Data:I-Account OMSPAN, diolah, Januari 2021 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 3.2.1. Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu cermin kemandirian daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan, sampai dengan tahun 2021 pendapatan di Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp103.780 miliar. Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari Pendapatan Transfer yang tumbuh 9,38% diikuti dengan Penerimaan Asli Daerah sebesar 6,71% jika dibanding dari tahun lalu. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terkontraksi sangat signifikan sebesar 70,67% jika dibanding tahun yang lalu. 35 A
A 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rasio desentralisasi dilakukan fiskal dengan membandingkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) total dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. PAD terdiri dari 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba BUMD); 4) Lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp29.938 miliar dengan total pendapatan daerah sebesar Rp103.780 miliar, tumbuh 6,71% jika dibanding tahun lalu. Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal maka kemampuan keuangan daerah semakin bagus. Berdasarkan data PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 23 Kabupaten/Kota yang memiliki skor tingkat kemampuan keuangan masuk dalam katgeori "KURANG". Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi, serta bagi hasil BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan masih sangat kurang. 3.2.1.2. Pendapatan Transfer Tabel 3.8 Rasio Desentralisasi Fiskal 2021 per Kab/Kota di Jawa Tengah Rasio Desentralisasi FiskalKemampuan Keuangan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota0-10Sangat Kurang(1)Kab. Temanggung; (2)Kab. Wonogiri10-20Kurang(1)Kab. Banjarnegara; (2)Kab. Banyumas; (3)Kab. Blora; (4)Kab. Boyolali; (5)Kab.Brebes; (6)Kab. Cilacap; (7)Kab. Demak; (8)Kab.Grobogan; (9)Kab. Jepara; (10)Kab.Karanganyar; (11)Kab. Kebumen; (12)Kab. Kendal; (13)Kab. Klaten; (14)Kab. Kudus; (15)Kab. Magelang; (16)Kab. Pati; (17)Kab. Pekalongan; (18)Kab. Pemalang; (19)Kab. Purbalingga; (20)Kab. Purworejo; (21)Kab. Rembang; (22)Kab. Sragen; (23)Kab. Wonosobo20-30Cukup(1)Kab. Semarang; (2)Kab. Sukoharjo; (3)Kab. Tegal; (4)Kota Pekalongan; (5) Kota Salatiga; (6)Kota Surakarta; (7)Kota Tegal.30-40Sedang(1)Kota Magelang40-50Baik(1)Kota Semarang>50Sangat Baik Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Capaian kinerja pendapatan transfer sampai tahun 2021 mencapai Rp71.021 miliar (108% dari target), tumbuh 9,38%. Untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan daerah tumbuh 8,14% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Grafik 3.7 Rasio Ketergantungan Daerah 2019 -2021 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 36 A
A Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. 3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) Realisasi Pendapatan LLPDyS di Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp3.379 miliar (35% dari target) bersumber dari pendapatan transfer antar daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.2.2. Belanja Daerah Dari sisi belanja, diketahui pagu yang ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp108.722 miliar terkontraksi 4,83% (y-o-y) jika dibanding tahun sebelumnya. Belanja operasi menempati porsi terbesar dalam struktur belanja pemda yaitu 68,55%, diikuti belanja transfer 18.92%, belanja modal 11,91%, dan belanja tidak terduga 0,61%. 3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja Tabel 3.9 Profil APBD Berdasarkan Jenis Belanja 2019-2021 (miliar Rp) 2019 2021Jenis Belanja 2020 Pegawai41.876,19 38.388,30 0,92 42.664,20 37.226,82 0,87 39.603,75 34.171,00 0,86 Belanja Barang dan Jasa 23.730,23 24.063,42 1,01 25.780,45 22.557,31 0,87 26.242,22 26.652,00 1,02 Belanja Bunga 32,37 21,85 0,68 16,56 16,50 1,00 18,93 4,00 0,21 Belanja Subsidi5,05 1,51 0,30 3,83 11,20 2,92 64,15 3,00 0,05 Belanja Hibah7.017,12 6.942,50 0,99 8.319,89 8.058,98 0,97 8.057,41 7.735,00 0,96 Belanja Bantuan Sosial605,17 598,74 0,99 620,92 683,16 1,10 543,49 441,00 0,81 Belanja Modal15.421,45 15.513,38 1,01 15.624,36 9.914,82 0,63 12.950,03 10.675,00 0,82 Belanja Tidak Terduga139,48 24,00 0,17 132,15 3.368,10 25,49 668,09 499,00 0,75 Belanja Transfer19.917,96 20.739,95 1,04 21.079,09 19.593,29 0,93 20.573,74 19.910,00 0,97 Total108.745,02 106.293,65 0,98 114.241,45 101.430,18 0,89 108.721,81 100.090,00 0,92 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Berdasarkan klasifikasi ekonomi, APBD lingkup Provinsi Jawa Tengah dibagi ke dalam beberapa jenis belanja. Kontribusi belanja pegawai masih mendominasi seluruh belanja di Jawa Tengah jika dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2021 tertinggi sebesar 1,02% terdapat pada belanja barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 wabah Covid-19 masih sangat tinggi hingga sebagian anggaran digunakan untuk belanja penanganan Covid-19 diantaranya untuk vaksin. Belanja Transfer menempati posisi ke dua sebesar 0,97% dimana peruntukkannya juga masih digunakan untuk belanja mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Belanja Subsidi menyumbang kontribusi 0,05% dari total pagu capaian belanja daerah tahun 2021. 3.2.2.1.1. Belanja Operasi Belanja operasi merupakan belanja untuk memenuhi kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memberi manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi tahun 2021 mencapai Rp69.006 miliar (93% dari pagu APBD), tumbuh 0,66%. Belanja barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 18,15%, namun demikian untuk belanja bantuan sosial dan belanja hibah terkontraksi masing-masing 35,45% dan 4,02%. 37 A
A 3.2.2.1.2. Belanja Modal Perhitungan rasio belanja modal dilakukan dengan membandingkan antara total belanja modal pada tahun berjalan terhadap total belanja daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan. Rasio belanja modal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah untuk perolehan (pengadaan) aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberikan manfaat dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun anggaran). Hasil perhitungan rasio belanja modal ini menggambarkan perbandingan besarnya pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya dengan kemanfaatan yang lebih dari satu periode tahun anggaran dibandingkan dengan total belanja daerah secara keseluruhan pada periode tahun yang sama. Hasil perhitungan analisis rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2019-2021 dengan menggunakan formula sebagaimana tersebut diatas disajikan dalam bentuk tabel berikut ini Tabel 3.10 Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2021 2019 2020 2021 Rasio Peringkat 11,89 8,53 10,84 14,77 19,24 14,05 17,23 10,99 11,77 7,17 8,57 8,86 6,31 7,17 7,46 8,52 10,38 8,90 6,65 8,99 11,79 10,21 10,12 9,37 13,15 12,82 8,97 1,33 No Nama Pemda Rasio 16,87 13,85 12,07 21,21 22,28 19,86 20,20 19,72 17,59 13,91 12,68 13,02 12,16 11,49 13,49 15,05 14,11 15,81 13,45 12,71 14,98 11,11 17,02 11,92 16,58 15,99 12,13 23,01 Peringkat 15 24 32 7 5 9 8 10 13 23 29 27 30 34 25 20 22 19 26 28 21 35 14 33 16 17 31 3 Rasio 17,16 11,19 9,20 16,55 17,31 14,97 12,55 12,55 13,49 11,74 7,10 10,55 5,31 6,17 11,59 9,30 11,52 11,75 12,86 6,88 11,94 8,42 10,00 12,60 11,52 9,94 5,72 12,92 Peringkat 3 24 29 4 2 6 14 14 9 20 31 25 35 33 21 28 22 19 12 32 18 30 26 13 23 27 34 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri 14 28 18 7 3 8 5 17 16 31 27 26 34 32 30 29 19 25 33 23 15 20 21 22 12 13 24 35 38 A
A 2019 2020 2021 Rasio Peringkat 13,48 19,61 17,03 13,16 20,08 18,53 13,52 No Nama Pemda Rasio 21,27 27,34 19,09 19,49 22,76 27,01 15,86 Peringkat 6 1 12 11 4 2 18 Rasio 14,60 13,43 18,43 12,27 12,27 15,31 14,13 Peringkat 7 10 1 16 16 5 8 29 30 31 32 33 34 35 Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal 10 2 6 11 1 4 9 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerindah Daerah Kota Semarang memiliki rasio Belanja Modal tertinggi se-Jawa Tengah periode tahun 2021, yaitu dengan rasio belanja modal sebesar 20,08%, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri menduduki peringkat terbawah, dengan angka rasio belanja modal periode tahun 2021 sebesar 1,33%. Kontribusi DAK Fisik terhadap belanja APBN yang mendukung sektor infrastruktur dapat digambarkan dengan membandingkan antara pagu Belanja Modal dan DAK Fisik per Kabupaten/Kota. Hasil perhitungan rasio pagu belanja dapat disajikan seperti tabel sebagai berikut : Tabel 3.11 Rasio Pagu Belanja Modal terhadap Belanja DAK Fisik 2021 PAGU BEL. MODAL DAK FISIK NO PEMDA % RASIO 28,84 22,73 36,30 53,68 46,78 37,58 29,99 17,29 40,51 50,13 22,40 35,23 30,02 57,73 30,53 34,52 62,69 32,39 32,03 46,64 54,35 35,32 42,34 41,14 JAWA TENGAH 1 KAB. BANJARNEGARA 2 KAB. BANYUMAS 3 KAB. BATANG 4 KAB. BLORA 5 KAB. BOYOLALI 6 KAB. BREBES 7 KAB. CILACAP 8 KAB. DEMAK 9 10 KAB. GROBOGAN 11 KAB. JEPARA 12 KAB. KARANGANYAR 13 KAB. KEBUMEN 14 KAB. KENDAL 15 KAB. KLATEN 16 KAB. KUDUS 17 KAB. MAGELANG 18 KAB. PATI 19 KAB. PEKALONGAN 20 KAB. PEMALANG 21 KAB. PURBALINGGA 22 KAB. PURWOREJO 23 KAB. REMBANG 24 KAB. SEMARANG 1.606,06 375,77 601,74 204,15 373,02 458,7 481,61 718,03 285,67 309,47 718,03 199,07 273,07 174,67 226,97 169,37 236,91 350,07 297,11 299,24 222,94 323,52 215,72 259,16 463,24 85,40 218,44 109,58 174,50 172,40 144,43 124,16 115,73 155,14 160,85 70,13 81,99 100,84 69,29 58,46 148,53 113,39 95,17 139,55 121,16 114,26 91,33 106,61 39 A
A 49,33 14,92 33,00 57,06 36,68 34,06 21,32 34,53 19,34 9,50 21,35 24,11 25 KAB. SRAGEN 26 KAB. SUKOHARJO 27 KAB. TEGAL 28 KAB. TEMANGGUNG 29 KAB. WONOGIRI 30 KAB. WONOSOBO 31 KOTA MAGELANG 32 KOTA PEKALONGAN 33 KOTA SALATIGA 34 KOTA SEMARANG 35 KOTA SURAKARTA 36 KOTA TEGAL 180,78 410,13 471,87 239,84 310,19 313,48 207,38 170,23 158,7 1.089,99 409,61 182,47 89,18 61,20 155,69 136,86 113,79 106,76 44,22 58,78 30,70 103,58 87,46 44,00 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Dari tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio kontribusi belanja DAK Fisik terhadap Belanja Modal pada 36 Pemda adalah sebesar 31,55%. Sebanyak 23 pemda menempati posisi diatas rata-rata rasio kontribusi dan sisanya berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 63,89% pemda berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemda yang mempunyai kontribusi tertinggi ada pada Kab. Magelang dengan rasio dengan kontribusi tertinggi terdapat pada Kab. Magelang sebesar 62,69% dan terendah ada pada Kota Semarang sebesar 9,50%. Untuk melihat pola hubungan antara 2 variabel antara rasio Belanja Modal dan rasio belanja DAK Fisik dilakukan pemetaan pada 36 pemda dengan menggunakan metode olah data Scatter Plot. Dari hasil olah data didapatkan hasil bahwa rata-rata rasio belanja modal sebesar 89,33% sedangan untuk rasio DAK Fisik sebesar 81,16%. tabel 3.11 dapat dipetakkan terdapat 10 pemda yang berada di sebesar I atau kuadran 27,78%, 6 pemda berada di kuadran II sebesar 16,67%, 11 pemda yang berada di kuadran III atau sebesar 30,56%, dan 9 pemda berada IV sebesar pada kuadran 25%. Dapat disimpulkan bahwa pemda yang berada III dimana pada kuadran rasio Belanja Modal dan Belanja DAK Fisik di bawah rata-rata diperlukan upaya Berdasar Grafik 3.8 Hasil Analisis 4 Kuadran Realisasi Belanja Modal dan DAK Fisik 2021 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 40 A
A untuk mendorong pemda agar segera merealisasikan belanja dalam bentuk fisik agar dapat tersedia infrastruktur bagi masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi.
(1) Kab. Boyolali, (2) Kab. Brebes, (3) Kab. Cilacap, (4) Kab. Demak, (5) Kab. Grobogan, (6) Kab. Jepara, (7) Kab. Kebumen, (8) Kab. Sragen, (9) Kab. Wonogiri, (10) Kab. Pekalongan (1) Kab. Blora, (2) Kab. Kendal, (3) Kab. Purworejo, (4) Kab. Temanggung, (5) Kab. Wonosobo, (6) Kota Salatiga Realisasi DAK Fisik di atas rata-rata Realisasi Belanja Modal di atas rata-rata
Kuadran I
Realisasi DAK Fisik di atas rata-rata Realisasi Belanja Modal di bawah rata-rata Realisasi DAK Fisik di bawah rata-rata Realisasi Belanja Modal di bawah rata-rata Kuadaran II
(1) Kab. Banjarnegara, (2) Kab. Banyumas, (3) Kab. Kudus, (4) Kab. Pati, (5) Kab. Pekalongan, (6) Kab. Pemalang, (7) Kab. Purbalingga, (8) Kab. Sukoharjo (9) Kab. Tegal, (10) Kota Surakarta, (11) Kota Tegal (1) Prov. Jawa Tengah, (2) Kab. Batang, (3) Kab. Karanganyar, (3) Kab. Klaten, (4) Kab. Magelang, (5) Kab. Rembang, (7) Kab. Semarang, (8) Kota Magelang, (9) Kota
Kuadran III
Realisasi DAK Fisik di bawah rata-rata Realisasi Belanja Modal di atas rata-rata
Kuadran IV 3.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tahun 2021 belanja tidak terduga mengalami kontraksi yang sangat signifikan sebesar 80,17% dari periode tahun lalu. Hal ini disebabkan karena realokasi anggaran belanja yang digunakan untuk belanja penanganan covid-19 dan belanja pemulihan ekonomi nasional. 3.2.2.1.4. Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Terdapat 2 sumber dari belanja transfer yakni belanja bagi hasil mencapai Rp5.918 miliar (tumbuh 18,15% dibanding periode tahun lalu) dan belanja bantuan keuangan mencapai Rp14.656 miliar (tumbuh 0,49% dari tahun yang lalu). 41 A
A 3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi Realisasi belanja berdasarkan fungsi pelayanan umum tertinggi mencapai 35,78% diikuti fungsi pendidikan sebesar 35,06%. Sedangkan 3 peringkat terendah ada pada fungsi parwisata sebesar 0,24%, perlindungan sosial sebesar 0,32%, ketertiban dan keamanan sebesar 0,41%. Grafik 3.9 Belanja APBD Jawa Tengah per Fungsi 2021 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 3.2.3. Surplus/Defisit APBD Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka defisit anggaran sampai 2021 mencapai Rp39.31 miliar. Defisit ini diharapkan semakin turun bahkan menjadi surplus. Tabel 3.12 Surplus/Defisit APBD Tahun 2019 - 2021 PAGUREALISASI% REALPAGUREALISASI% REALPAGUREALISASI% REALPENDAPATAN DAERAH 104.531 106.023 101,43% 109.569 102.602 93,64% 104.791 104.791 100%2,13%BELANJA DAERAH 108.745 106.294 97,75% 114.241 101.430 88,79% 108.722 108.722 100%7,19%SURPLUS / (DEFISIT)- 4.214 - 271 6,42%- 4.672 1.172 -25,07%- 3.931 - 3.931 100%-435,53%Uraian201920202021GROWTH Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 3.2.4. Pembiayaan Daerah Grafik 3.10 Pagu Realisasi Pembiayaan 2021 Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2021, realisasi pembiayaan netto daerah mencapai Rp635 miliar terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.104 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp469 miliar. Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 42 A
A Sebagian besar penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan sisanya merupakan pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan didominasi dari penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 3.2.5. Isu Strategis Pelaksanaan APBD Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil perhitungan rasio ketergantungan pemerintah daerah ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat maupun dana transfer antar pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran/belanjan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil perhitungan analisis rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2019-2021 dengan menggunakan formula sebagaimana tersebut diatas disajikan dalam bentuk tabel berikut ini; Tabel 3.13 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 2020 2019 2021 No Nama Pemda Rasio 77,48 68,30 73,89 77,83 72,23 74,82 68,90 68,05 73,22 68,75 71,12 75,16 72,93 75,88 71,33 73,14 73,67 74,05 73,86 74,77 78,01 71,92 68,25 72,04 60,27 71,57 75,44 76,53 75,69 63,70 66,24 65,40 39,91 Peringkat Rasio 76,70 68,24 74,36 73,97 70,53 73,15 67,36 54,69 71,63 68,29 70,58 75,07 71,39 75,81 70,47 74,85 74,02 73,30 74,16 72,76 76,25 72,86 67,00 70,86 59,59 71,67 70,70 75,42 73,73 61,62 65,64 66,29 40,54 Peringkat 1 25 7 10 22 13 26 34 17 24 21 5 18 3 23 6 9 12 8 15 2 14 27 19 33 16 20 4 11 31 29 28 35 Rasio 79,61 72,21 77,98 77,60 73,32 74,90 67,46 68,98 76,41 73,45 70,57 76,64 71,71 76,60 72,18 75,16 74,08 76,51 74,35 81,27 76,48 70,18 67,11 70,83 67,07 67,11 85,36 84,42 75,89 61,66 68,65 67,40 41,36 Peringkat 4 19 5 6 18 14 28 25 11 17 23 7 21 8 20 13 16 9 15 3 10 24 31 22 32 30 1 2 12 34 26 29 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang 3 26 12 2 18 9 24 28 15 25 23 8 17 5 22 16 14 11 13 10 1 20 27 19 33 21 7 4 6 31 29 30 35 43 A
A 2019 2020 2021 No Nama Pemda Rasio 59,46 61,88 Peringkat Rasio 60,45 63,65 Peringkat 32 30 Rasio 66,91 67,62 Peringkat 33 27 34 35 Kota Surakarta (Solo) Kota Tegal 34 32 Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Tabel diatas menunjukkan perkembangan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2019-2021. Kota Semarang merupakan daerah dengan angka rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah terendah di Jawa Tengah selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021). Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sebesar 41,36% pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi sehingga Kota Semarang memiliki angka rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang rendah. Sedangkan Kabupaten Temanggung memiliki angka rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2021 dengan angka rasio sebesar 85,36% atau masuk kelompok kategori tinggi. Adapun pengelompokkan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan skala interval rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2021 sebagai berikut; Tabel 3.14 Pengelompokkan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah Berdasarkan Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Rasio Desentralisasi Fiskal 0-25 25-50 50-75 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Sangat Rendah Rendah Sedang Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (1)Kota Semarang (1)Kab. Banyumas; (2)Kab. Boyolali; (3)Kab.Brebes; (4)Kab. Cilacap; (5)Kab. Demak; (6)Kab. Jepara; (7)Kab.Karanganyar; (8)Kab. Kendal; (9)Kab. Kudus; (10)Kab. Pati; (11)Kab. Pemalang; (12)Kab. Rembang; (13)Kab. Semarang; (14)Kab. Sragen; (15)Kab. Sukoharjo; (16)Kab. Tegal; (17)Kota Magelang; (18)Kota Pekalongan; (19) Kota Salatiga; (20)Kota Surakarta; (21)Kota Tegal. (1)Kab. Banjarnegara; (2)Kab. Batang; (3)Kab. Blora; (4)Kab.Grobogan; (5)Kab. Kebumen; (6)Kab. Klaten; (7)Kab. Magelang; (8)Kab. Pekalongan; (9)Kab. Purbalingga; (10)Kab. Purworejo; (11)Kab. Temanggung; (12)Kab. Wonogiri; (13)Kab. Wonosobo 75-100 Tinggi Sumber Data:SIKD, diolah, Januari 2022 Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah periode tahun 2021 yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan 44 A
A pemerintah daerah yang rendah hanya Kota Semarang. Sebanyak 21 atau 60% Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang sedang dan sebanyak 13 atau 37,14% Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang tinggi. 3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tabel 3.15 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah 2019-2021 Jawa Tengah Realisasi% ProporsiRealisasi% ProporsiRealisasi% ProporsiPENDAPATAN Bukan -100,00%2.5430,00%Transfer980,00%- -100,00%65.0710,00%B. BELANJA Pembiayaan Pembiayaan Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)UraianTA 2019TA 2020TA 2021 Sumber Data:LKPDK,LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, diolah, Februari 2022 Pendapatan konsolidasian tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp183.902 miliar meningkat sangat signifikan jika dibanding tahun 2020. Adapun realisasi belanja konsolidasian sebesar Rp201.340 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibanding tahun 2020. Peningkatan pendapatan ternyata diikuti juga dengan ekspansi belanja yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan defisit Konsolidasian melebar 49,60% dari tahun 2020 menjadi Rp17.438 miliar. 3.3.1. Pendapatan Konsolidasian Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari pendapatan perpajakan, PNBP, dan hibah dan transfer. Total realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp183.902 miliar. Dari jumlah tersebut sumber pendapatan konsilidasi terbesar disumbang dari pendapatan perpajakan sebesar Rp98.470 miliar atau 53,54% dari realisasi pendapatan konsolidasi, terkontraksi 0,94% dari periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y). Penerimaan hibah menyumbang porsi pendapatan terendah terendah yakni sebesar Rp2.543 miliar atau 1,38% dari total pendapatan konsolidasi. 45 A
A Jika dilihat dari perbandingan Grafik 3. 11 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Prov. Jateng tahun 2019 -2021 komposisi pendapatan konsolidasian di Provinsi Jawa Tengah nampak bahwa pendapatan perpajakan sebagai sumber utama penyumbang pendapatan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian capaian kinerja pendapatan perpajakan dari pempus Sumber Data:LKPDK,LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, diolah, Februari 2022 maupun pemda mengalami kontraksi sebesar 0,94% dari periode tahun sebelumnya karena disebabkan adanya pembatasan di beberapa kegiatan. Pendapatan bukan pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar pada komponen pendapatan konsolidasian setelah pendapatan perpajakan. Namun demikian kinerja PNBP masih belum optimal jika dibanding dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2021 terkontraksi sebesar 0,69%. Perkembangan rasio pajak konsolidasian terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 6,93% lebih rendah jika dibanding rasio pajak nasional sebesar 8,25%. Rasio pajak konsolidasian di Jawa Tengah menurun 0,44% jika dibanding tahun 2020. Penurunan rasio pajak konsolidasian mengindikasikan belum pemerintah optimalnya pusat maupun pemerintah dalam menggali potensi perlu pajak sehingga diupayakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Tabel 3.16 Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB Prov. Jateng Uraian201920202021Pajak Konsolidasian (Miliar Rp)93.777 99.406 98.470 PDRB Jateng (Miliar Rp)1.361,57 1.347,92 1.420,80 Rasio Pajak6,89%7,37%6,93% Sumber Data:LKPDK,LKPP Kanwil DJPb Prov. Jateng, BPS Jateng, diolah, Februari 2022 3.3.2. Belanja Konsolidasian Grafik 3.12 Perbandingan Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2021 (miliar) Sumber Data:LKPDK, LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, diolah, Februari 2022 46 A
A Realisasi belanja konsolidasian tahun 2021 (y-oy) sebesar Rp201.339 miliar yang bersumber dari gabungan belanja pemerintah pusat dan daerah dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp121.369% atau 60,28% dan sisanya disumbang oleh belanja transfer sebesar Rp79.971%. Porsi belanja barang dan belanja modal konsolidasian di Provinsi Jawa Tengah masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,39% dan 26,86%. Naiknya realisasi belanja barang konsolidasian sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya belanja penanganan covid-19 seperti biaya vaksin, biaya pembelian obat-obatan, dan pembelian APD untuk nakes. Sedangkan untuk belanja modal peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan porsi anggaran pada belanja tersebut. Perbandingan Grafik 3.15 Rasio Belanja Konsolidasian terhadap PDRB Jawa Tengah 2019 -2021 belanja konsolodasian di Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan belanja Sumber Data:LKPDK, LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, BPS Jateng, diolah, Februari 2022 konsolidasi diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa belanja konsolidasi mampu menjadi pengungkit tumbuhnya sektor-sektor yang mampu menjadi sumber utama pertumbuhan di Jawa Tengah. 3.3.3. Surplus/Defisit Defisit Tabel 3.17 Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Jawa Tengah Konsolidasian di Provinai Jawa Tengah tahun 2021 mencapai minus Rp17.438 miliar. Sebagain besar defisit berasal dari pemerintah pusat di wilayah Jawa Tengah dan surplus pada gabungan pemda Jawa Tengah. Sedangkan rasio surplus/defisit konsolidasian Provinsi Jawa Tengah terhadap PDRB mencapai 1,23%, dengan nilai PDRB di Jawa Tengah sebesar Rp1.420.799,91 miliar. 3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian Realisasi (Miliar Rp)KomposisiGabungan Pemda Jawa Tengah3.688(21,15)0,26%Pempus di Wilayah Jawa terhadap PDRB Sumber Data:LKPDK, LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah,BPS Jateng, diolah, Februari 2022 Sumber pembiayaan konsolidasian didapat dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan rincian masing-masing Rp1.105 miliar dan Rp469 miliar. Sumber terbesar pada penerimaan pembiayaan adalah penggunaan SILPA sedangkan untuk sumber terbesar untuk pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. 47 A
A 3.3.5. Kontribusi Pengeluran pemerintah dalam Perekonomian PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu: Y = C + I + G + (X-M) Keterangan: Y = Pendapatan Nasional, C = Konsumsi Rumah Tangga, I = Investasi, G = Belanja Pemerintah, X = Ekspor, dan M = Impor Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. Dari Laporan Operasional dapat diketahui nilai kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa dan konsumsi aset tetap untuk melakukan perhitungan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB. Dari perhitungan di dapat atas diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 19,14% sedangkan kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 7,32%. Dengan tinggu kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akselerasi belanaj baik APBN maupun APBD di Jawa Tengah perlu menjadi skala prioritas semua pihak terkait. Data yang digunakan utnuk menghitung kontribusi belanja pemerintah dan investasi menggunakan data periode triwulan III, hal ini disebabkan laporan operasional yang dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis belum dapat disajikan di Aplikasi SIKRI. Tabel 3.18 Kontribusi Belanja dan Investasi di Jawa Tengah UraianNilaiKompensasi Pegawai46.652,73Penggunaan Barang dan Jasa22.147,77Konsumsi Aset Tetap- Konsumsi Pemerintah68.800,51Aset Belanja Pemerintah19,14%Kontribusi Investasi Pemerintah7,32% Sumber Data:LKPDK, LKPP Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, BPS Jateng diolah, September 2022 48 A
Bab IV
A ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL 4 4.1. Pendahuluan Dalam rangka menggerakkan ekonominya, pemerintah daerah sebagai pengelola fiskal dituntut untuk mengetahui sumber daya dan keunggulan komparatif yang dimiliki di daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat menyusun program prioritas utama yang akan dibiayai dari fiskal/belanja negara. Dengan demikian, di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki diharapkan program prioritas utama dalam sektor ekonomi dapat dioptimalkan, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya. Secara spasial, pemerintah telah memetakan potensi Jawa Tengah sesuai dengan daerah masing-masing. Namun Gambar 4.1 Peta Potensi Ekonomi Spasial Jawa Tengah demikian, potensi ekonomi Jawa Tengah secara perlu keseluruhan dikaji dan dipetakan secara baik. Analisis tipologi klassen dapat untuk digunakan memperoleh klasifikasi kondisi pertumbuhan sektor ekonomi dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 Data yang digunakan adalah data PDRB menurut lapangan usaha (sektor) Jawa Tengah atas dasar harga konstan periode tahun 2014 s.d 2020. Selanjutnya, analisis akan klassen tipologi mengklasifikasikan sektor- sektor ekonomi suatu wilayah berdasarkan kriteria ke dalam 4 kuadran, yaitu: Kuadran I (high growth and high income), Kuadran II (high growth but low income), Kuadran III (low growth but high income), dan Kuadran IV (low growth and low income). Tabel 4.1 Rumusan Tipologi Klassen Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.2 menunjukkan hasil pemetaan terhadap struktur PDRB Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha dimana sektor yang berada pada kuadran I yakni: 1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) 49 A
A penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 3) jasa pendidikan. Pada kuadran II, meliputi: 1) pertambangan dan 2) penggalian; pengadaan listrik dan gas; 3) informasi dan komunikasi; dan 4) real estat. Sementara itu, III industri meliputi: pengolahan. Sedangkan, kuadran IV meliputi: 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 3) konstruksi; 4) transportasi dan pergudangan; 5) jasa keuangan dan asuransi; 6) jasa perusahaan; 7) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial; 8) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan 9) jasa lainnya. Tabel 4.2 Penerapan Tipologi Klassen Sektor Perekonomian Jateng 2014 - 2020 untuk kuadran 4.2. Sektor Unggulan Daerah Sebagaimana hasil tipologi klassen, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa sektor unggulan yaitu: 1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 3) jasa pendidikan. Selain itu, suatu sektor disebut unggulan pada suatu provinsi apabila kontribusi dan laju pertumbuhan di suatu provinsi lebih besar daripada kontribusi laju pertumbuhan dan sektor tersebut dalam lingkup nasional. tersebut Selama satu dekade terakhir, struktur perekonomian Jateng tidak mengalami perubahan. Berdasarkan PDRB Jateng, struktur perekonomian Jateng tahun 2020 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 34,5%, diikuti pertanian (14,3%), perdagangan (13,5%), dan konstruksi (19,6%). Sedangkan pada perekonomian Jateng tahun 2021 masih didominasi oleh Industri Pengolahan 34,31%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,86%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; dan Konstruksi 11,12%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 73,04%. Selain kontribusinya yang dominan dalam PDRB Jateng, keempat sektor ini secara konsisten juga mampu tumbuh menggembirakan. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor industri pengolahan rata-rata tumbuh sebesar 5,59%, sektor pertanian tumbuh 5,57%, sektor konstruksi tumbuh 5,12%, dan sektor perdagangan tumbuh 2,43%. 50 A
A 4.2.1. Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha a. Industri Pengolahan Industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan di Jateng. Lebih dari sepertiga perekonomian Jateng disumbang oleh sektor ini. Pada tahun 2021 Industri Pengolahan memiliki peran dominan dan tumbuh positif sebesar 2,32%. Apabila dilihat lebih cermat, penyumbang terbesar di sektor industri pengolahan didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman. Pada tahun 2020 subsektor industri makanan dan minuman masih mampu menyumbang Rp186,50 triliun atau 40,07% terhadap Nilai Total Tambah Bruto (NTB) industri pengolahan. Penyumbang terbesar selanjutnya adalah subsektor industri pengolahan tembakau sebesar 22,19%, industri pengilangan migas 8,42%, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 7,69%, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 6,90%. Selain kelima subsektor tersebut, besarnya peranan subsektor industri pengolahan yang lain tercatat kurang dari 6%. Pada tahun 2020, jumlah Industri Besar dan Sedang (IBS) di Jateng ada sebanyak 4.367 perusahaan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Sesuai kategorisasi BPS, industri sedang adalah industri dengan jumlah pekerja antara 20-99 orang, sedangkan industri besar memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 orang. Ada 16 wilayah kabupaten/kota yang memiliki jumlah perusahaan IBS lebih dari 100 perusahaan dan sebanyak 19 wilayah lainnya memiliki jumlah IBS kurang dari 100 perusahaan. Jumlah perusahaan industri pengolahan yang paling banyak terdapat di Kota Semarang sebanyak 501 perusahaan, diikuti Jepara 403 perusahaan, Kudus 235 perusahaan, Pati 231 perusahaan, dan Sukoharjo sebanyak 224 perusahaan. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah IBS paling sedikit adaalah Banjarnegara dengan 24 perusahaan. b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Jateng tahun 2020 mencapai Rp192,89 triliun atau sebesar 14,30%. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2020 sebesar 88,76%. Jika dirinci lebih dalam, sebesar 30,64% dari subsektor pertanian disumbang oleh subsektor tanaman pangan, disusul tanaman holtikultura sebesar 29,12%, perkebunan sebesar 9,67%, dan peternakan sebesar 17,41%. Sementara itu, kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan kayu tercatat sebesar 3,36% dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sebesar Rp6,49 triliun. Sedangkan subsektor perikanan lebih tinggi, yaitu sebesar 7,875 dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sebesar Rp15,19 triliun. Sementara itu, pada tahun 2021 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki peran dominan dan tumbuh positif sebesar 0,81%. Selama ini, wilayah yang memiliki potensi sektor pertanian terbesar adalah Brebes, Pati, Cilacap, Wonogiri, dan Kendal. Kelima wilayah ini merupakan Kabupaten yang 51 A
A memiliki kontribusi nilai tambah bruto cukup besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jateng. Pada tahun 2019, Brebes yang didominasi oleh tanaman holtikultura semusim (bawang merah) menyumbang nilai tambah bruto sebesar Rp 16,47 triliun atau sekitar 8,94% dari total PDRB sektor pertanian Jateng. Sementara itu, Pati menyumbang sekitar 5,79%, Cilacap 5,54%, Wonogiri 4,51% dan Kendal sekitar 4,40%. Keempat kabupaten yang terakhir ini merupakan wilayah dengan sentra tanaman pangan yang cukup potensial, terutama tanaman padi dan palawija (jagung, umbi-umbian dan kedelai). c. Perdagangan Besar dan Eceran Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dominan yang ketiga dimana menyumbang lebih dari 13% terhadap PDRB Jateng, Meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2020 mencapai Rp181,85 triliun atau sekitar 13,48%. Dari nilai tersebut, sekitar 78,53% merupakan sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran selain mobil dan motor, sedangkan 21,47% merupakan sumbangan dari subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Sementara itu, pada tahun 2021 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki peran dominan dan tumbuh positif sebesar 5,80%. d. Konstruksi Kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2020 mencapai Rp142,20 triliun atau sebesar 10,54% terhadap total perekonomian Jateng. Seperti halnya sektor industri dan perdagangan, besaran nilai tambah pada sektor konstruksi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Akan tetapi, karena relatif besarnya peranan konstruksi ini, maka sektor konstruksi menjadi sektor dominan yang keempat di Jateng. Pada tahun 2021, lapangan usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 7,37%. 4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor usaha menunjukkan kemampuan dalam sektor kerja. penyerapan Struktur penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada Agustus 2021, di urutan pertama oleh mereka yang bekerja di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebanyak 4,23 juta orang (23,74%). Kemudian disusul yang bekerja di Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Konstruksi, yaitu masing-masing tersebut tenaga Grafik 4.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama ditempati Sumber: BPS Jateng 52 A
A sebanyak 3,95 juta orang (22,17%), 3,47 juta orang (19,47%) dan 1,48 juta orang (8,29%). Kontribusi penyerapan tenaga kerja bergerak fluktuatif antar tahun. Selama Agustus 2020 - Agustus 2021, lapangan usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,54% poin); Jasa Lainnya dan (0,33% Transportasi dan Pergudangan (0,11% poin). tenaga kerja Sementara pada usaha Pengolahan; Industri Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat, masing-masing sebesar 1,53% poin, 0,43% poin dan 0,30% poin. Apabila dibandingkan dengan struktur pada Februari 2021, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi meliputi Industri Pengolahan (2,39% poin); Konstruksi (0,83% poin); serta Perdagangan Besar dan Eceran (0,72% poin). Sementara itu, tiga lapangan pekerjaan tercatat mengalami penurunan terbesar di periode tersebut, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,98% poin); Jasa Kesehatan (0,15% poin); dan Administrasi Pemerintahan (0,06% poin). Tabel 4.3 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Jateng poin); lapangan Sumber: BPS Jateng Secara total, jumlah pekerja IBS di Jateng ada sebanyak 1,14 juta orang, dengan rata-rata pekerja sebanyak 310 orang per IBS. Data tahun 2020 juga menunjukan hanya ada 4 wilayah dengan jumlah pekerja IBS lebih dari 100 ribu orang, yaitu Boyolali dengan 354.184 pekerja, Kudus dengan 137.875 pekerja, Kota Semarang dengan 129.797 pekerja, dan Kabupaten Semarang dengan 100.109 pekerja. Industri tekstil-pakaian-sepatu dan industri makanan mendominasi industri pengolahan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, industri rokok mendominasi industri pengolahan di Kudus. 4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah tahun 2021, pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor dominan di Jawa Tengah masih sejalan dengan pertumbuhan PDRB. Lima dominan penyumbang pajak di Jawa industri Tengah, yaitu perdagangan, pengolahan, Pada Grafik 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Jateng per Sektor Dominan sektor Sumber: Kanwil DJP I & II Jawa Tengah 53 A
A administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan kontruksi, memegang peranan sebesar 83% dari total penerimaan pajak di Jawa Tengah. Secara umum pertumbuhan sektor-sektor dominan di Jateng sudah inline dengan pertumbuhan PDRB kecuali pada Sektor Jasa Keuangan, dimana Jasa Keuangan mengalami penurunan cukup dalam disebabkan oleh dampak kebijakan pergeseran administrasi perpajakan WP. Pertumbuhan penerimaan tertinggi dari kelima sektor dominan terdapat pada sektor perdagangan yaitu tumbuh sebesar 15,41%. Adapun tingginya capaian penerimaan pajak di Jateng, tak lepas dari sinergi dan kerja keras dari semua pihak di tengah situasi pandemi Covid-19 ini. Pemerintah telah melakukan upaya yang optimal dalam penggalian potensi pajak, berupa penggalian potensi wajib pajak potensial, penggalian potensi wajib pajak baru, penggalian potensi pelaksanaan penegakan hukum, sosialisasi UU HPP kepada wajib pajak, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan tax center. 4.2.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD a. APBN dan Sektor Industri Pengolahan Tabel 4.4 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Industri Pengolahan (dalam Juta Rupiah)NAMA dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi3.015,26 2.833,03 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalatvotas56.448,26 56.181,55 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas7.064,51 6.731,18 Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalatvotas138.462,30 135.622,14 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi177.018,81 163.920,75 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi1.985,67 1.765,45 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi19.713,74 16.032,18 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi144.704,65 108.805,36 Pendidikan Tinggi Vokasi Industri33.905,48 33.797,21 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian13.010,81 12.706,60 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri19.766,99 18.274,66 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri14.835,43 14.633,93 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka1.477,21 1.397,68 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri8.709,58 7.399,31 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri1.210,22 210,92 Pendidikan Vokasi Sektor ESDM91.223,79 91.132,39 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM103.712,17 103.536,16 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Pendidikan Vokasi dan Sektor ESDM28.562,28 28.535,07 Total Belanja Pemerintah Pusat yang Mendukung Sektor Industri Pengolahan 864.827,16 803.515,57 Total Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Tengah42.032.183,93 41.085.924,95 Persentase Belanja Sektor Industri Pengolahan2,06%1,96% Sumber: MEBE 2021, diolah Alokasi APBN di Jawa Tengah tahun 2021 yang mendukung sektor industri pengolahan sebesar Rp864.827,16 juta atau 2,06% dari keseluruhan alokasi belanja APBN, dengan realisasi sebesar Rp803.515,57 juta atau 1,96% dari total realisasi APBN Jateng. 54 A
A b. APBN dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tabel 4.5 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (dalam Juta Rupiah)NAMA KEGIATANPAGUREALISASIDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri109,73 106,39 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah875,13 807,90 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah717,39 564,63 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan46.710,14 42.018,58 Total Belanja Pemerintah Pusat yang Mendukung Sektor Perdagangan Besar dan Eceran48.412,39 43.497,50 Total Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Tengah42.032.183,93 41.085.924,95 Persentase Belanja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran0,12%0,11% Sumber: MEBE 2021, diolah Alokasi APBN di Jawa Tengah tahun 2021 yang mendukung sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp48.412,39 juta atau 0,12% dari keseluruhan alokasi belanja APBN, dengan realisasi sebesar Rp43.497,50 juta atau 0,11% dari total realisasi APBN Jateng c. APBN dan Sektor Konstruksi Alokasi APBN di Jawa Tengah tahun 2021 yang mendukung sektor Konstruksi sebesar Rp14.087.653,73 juta atau 33,52% dari keseluruhan alokasi belanja APBN, dengan realisasi sebesar Rp41.085.924,95 juta atau 32,54% dari total realisasi APBN Jateng. Tabel 4.6 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Konstruksi Sumber:MEBE Jateng 2020 Alokasi terbesar yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.350.104 juta (52,17% dari total BPP untuk sektor konstruksi). Sedangkan yang terkecil untuk Belanja Modal BLU sebesar Rp583.564 juta. d. APBN dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Alokasi APBN di Jawa Tengah tahun 2021 yang mendukung sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp693.020,72 juta atau 1,65% dari keseluruhan alokasi belanja APBN, dengan realisasi sebesar Rp681.646,68 juta atau 1,66% dari total realisasi APBN Jateng. Tabel 4.7 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sumber: MEBE Jateng 2020 55 A
A Alokasi terbesar sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp108.475,55 juta (15,65% dari total BPP untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan). e. Tabel 4.8 Dukungan APBD Jateng pada Sektor Unggulan APBD dan Alokasi Sektoral Pada tahun 2020, realisasi belanja APBD sektor yang mendukung pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp1,78 triliun atau 2,71% dari keseluruhan realisasi belanja APBD sebesar Rp65,74 triliun. APBD yang mendukung sektor industri pengolahan sebesar Rp490 miliar atau 0,75%. Sedangkan sektor konstruksi didukung dengan Rp5,64 triliun atau 8,57% dan sektor perdagangan didorong dengan Rp825,74 miliar atau 1,26%. Sementara itu, pada tahun 2021 diperoleh data realisasi per fungsi pada pelaksanaan APBD di Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel 4.9. Sumber: KFR Jateng 2020 Tabel 4.9 Realisasi APBD Jateng per Fungsi Berdasarkan data pada tabel 4.9, diproyeksikan besaran dukungan APBD pada sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Apabila mencermati data dukungan APBN dan APBD pada sektor unggulan di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran pada sektor-sektor unggulan masih relatif kecil. Namun demikian, anggaran pada sektor-sektor agar dipastikan mampu menjadi katalisator pertumbuhan sektor unggulan tersebut. Sumber: SIKD, diolah 1.2.5 Tantangan Fiskal Pada Sektor Unggulan Daerah Kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan pengaruh bagi arah pertumbuhan sektoral dan kontribusi sektoral. Hal tersebut mengandung maksud bahwa: pertumbuhan sektoral dan kontribusinya bagi PDRB dapat dikendalikan dan dibentuk polanya oleh kebijakan fiskal; atau kebijakan fiskal seirama dengan pola alamiah sektor riil. Dalam opsi yang pertama, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang dikehendaki tumbuh lebih tinggi dari laju pertumbuhan sebelumnya. Sedangkan opsi yang 56 A
A kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran pada kegiatan atau urusan atau fungsi yang mendorong pertumbuhan sektor yang secara alamiah sudah berkontribusi terbaik. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan fiskal selalu menghadapi tantangan terbesar, yaitu besarnya kewajiban pemerintah untuk membayar belanja pegawai dan operasional kantor (belanja operasional). Sehingga, alokasi yang diharapkan memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada pertumbuhan sektoral maupun ekonomi secara umum belum optimal. Dominannya beban belanja pegawai dan belanja operasional menyebabkan stagnasi kebijakan fiskal hanya pada fungsinya mendorong daya beli. Demikian juga kebijakan transfer payment dan subsidi, seperti program keluarga harapan, subsidi bunga pada kredit program, bantuan tunai, dsb, hanya menyuburkan PDRB dari sisi pengeluaran rumah tangga dan mendorong daya beli secara umum. 4.2.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan a. Memperkuat Sektor Pertanian Sektor Pertanian merupakan sektor andalan Jawa Tengah karena penyerapan tenaga kerja sektor ini paling dominan. Sektor pertanian juga dinilai sektor tangguh dalam menghadapi badai krisis. Setidaknya, terbukti ketika krisis sosial ekonomi akibat pandemi, sektor pertanian Jawa Tengah pada triwulan II-2020 masih tumbuh positif 2,15% ketika sektor-sektor lainnya terkontraksi cukup dalam. Untuk memperkuat sektor pertanian langkah kebijakan pemerintah yang cukup relevan mencakup antara lain: (1) menerapkan Sistem Eco-Farming; (2) adanya penyebaran pupuk secara merata; (3) adanya perbaikan irigasi; (4) adanya perbaikan sarana pertanian; (5) penyuluhan pertanian. Sistem Eco-Farming, yaitu kegiatan yang biasanya disebut dengan pertanian organik. Pertanian ini menggunakan bahan-bahan yang alami dan mudah untuk didapatkan. Selain menjaga lingkungan, hasil panen yang didapatkan bisa berlimpah ganda dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, alokasi fiskal baik dari APBN maupun APBD pada sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan dukungan kebijakan untuk harga gabah, harga beras dan ketersediaan pupuk, diharapkan mampu makin meningkatkan kesejahteraan para petani. b. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan Jawa Tengah merupakan motor penggerak ekonomi karena sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berasal dari sektor ini. Selama masa normal sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia dalam periode 2011-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh secara fantastis diatas 5%, karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan yang tinggi dengan kontribusi yang juga cukup tinggi. Misalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan III-2019 yang tercatat 5,66%, sumber pertumbuhan yang berasal dari sektor industri pengolahan tercatat sebesar 2,07% atau sekitar 36,57% adalah terbesar. 57 A
A Upaya pemerintah meningkatkan peran sektor industri pengolahan antara lain melalu tax holiday dan tax allowence. Tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Sementara tax allowance adalah pengurangan pajak yang perhitungannya diperkirakan berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan. Selain itu, pemerintah mendorong untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri pengolahan, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan teknologi terkini untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas, serta pemberian fasilitas berupa insentif fiskal. Di samping itu, kegiatan industri pengolahan dapat didorong kembali menjadi "lokomotif" perekonomian Jawa Tengah. Hal ini sangat dimungkinkan jika mendapat dukungan penuh dari pemda (provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota) dan pelaku industri pengolahan sendiri, termasuk para pemangku kepentingan lainnya. 4.3. Sektor Potensial Daerah Berdasarkan hasil pengujian klassen terdapat beberapa sektor ekonomi yang potensial (kuadran II), diantaranya: (1) pertambangan dan penggalian; 2) pengadaan listrik dan gas; 3) informasi dan komunikasi; dan 4) real estat. Sektor potensial juga dapat diperoleh dari suatu irisan 3 kriteria, yaitu: 1) Kuadran II pada Tipologi Klassen; 2) Lapangan Usaha dengan Tren Cenderung SLQ Meningkat; dan 3) Lapangan Usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi (di atas target laju pertumbuhan ekonomi). Sektor informasi dan komunikasi adalah sektor potensial di Jawa Tengah. Selain itu, mempertimbangkan konsumsi rumah tangga telah menjadi karakter pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, maka disamping tetap mempertahankan dan meningkatkan daya konsumsi rumah tangga dari wilayah Jawa Tengah, agar terus mendorong konsumsi dari luar masuk ke wilayah Jawa Tengah, melalui peningkatan sektor pariwisata dan industri kreatif. yang Meskipun pandemi Covid-19 ini telah memukul pertumbuhan sektor pariwisata, namun seiring meredanya wabah dan dengan penerapan prokes, kepariwisataan tetap merupakan salah satu sektor potensial, yang perlu digarap serius seiring dengan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk industri kreatif. Di sisi lain, sektor pariwisata memiliki daya dorong yang kuat bagi bergeraknya kegiatan Usaha Mikro Kecil (UMK). Sinergi antara destinasi wisata dengan UMK menjadi penting mengingat keterbatasan jangkauan UMK kepada konsumen akhir. Pariwisata dan UMK akan bertumbuh secara pesat dengan adanya kemajuan di sektor pariwisata. Pelaku UMK dapat memasok 58 A
A kebutuhan terkait dengan pariwisata, seperti layanan wisata, kuliner, home stay, hingga cendera mata atau souvenir. 4.3.1. Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha a. Informasi dan Komunikasi Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dari tahun 2014-2020 terus tumbuh di atas target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada tahun 2015 tumbuh 9,53%, tahun 2016 tumbuh 8,31%, tahun 2017 tumbuh 13,27%, tahun 2018 tumbuh 12,39%, tahun 2019 tumbuh 11,62%, dan tahun 2020 tumbuh 15,65%. Sektor ini mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19. Konsumsi masyarakat atas jasa telekomunikasi dan informasi berupa data internet pada saat pandemi covid-19 meningkat dan mencapai tingkat konsumsi tertinggi. lapangan usaha pertumbuhan signifikan sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2021, Informasi dan Komunikasi mengalami b. Pariwisata Sektor pariwisata dalam PDRB merupakan agregasi dari beberapa sektor dan layanan yang berhubungan dengan kepariwisataan. Sektor pariwisata dalam statistik PDRB Jateng adalah hotel, akomodasi penyediaan makan dan minum, transportasi dan jasa lainnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap DPRB Jateng sejak tahun 2011 - 2020 berkisar antara 8% hingga 9%. Sejak tahun 2012 hingga 2019, pertumbuhan sektor pariwisata terus mengalami kenaikan dari 3,11% pada tahun 2012 menjadi 7,55% pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak potensi wisata baik alam, budaya maupun buatan sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan di Jawa Tengah. Untuk melihat keunggulannya, tentu yang perlu dilihat adalah data-data sebelum adanya pandemi. Kontribusi sektor pariwisata dilihat dari komponen penyediaan akomodasi makan dan minum pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 10,78%. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata Jawa Tengah mengalami perkembangan positif. Ikon pariwisata Jawa Tengah yaitu Candi Borobudur telah menjadi salah satu fokus Pemerintah dengan penetapan Borobudur sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, Candi Borobudur telah menjadi destinasi wisata dunia. Setiap tahunnya, jumlah daya tarik wisata di Jateng mengalami peningkatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng mencatat pada tahun 2019 Jateng memiliki daya tarik wisata sebanyak 834 dengan rincian 284 alam, 153 budaya, 249 buatan, 59 minat khusus dan 89 DTW lain-lain (event). Jumlah pengunjung daya tarik wisata di Provinsi Jateng pada tahun 2015 sampai 2019 semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara anjlok drastis akibat pandemi dan pembatasan mobilitas manusia antar negara dan antar daerah. 59 A
A Sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata di Jawa Tengah, telah diterbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Desa-desa wisata diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberikan dampak multiplier dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Melengkapi pariwisata, industri kreatif juga menjadi sektor potensial untuk terus dikembangkan di Jawa Tengah. Faktanya, beragam produk UMKM Jawa Tengah antara lain produk makanan, pakaian, aksesoris, dekorasi rumah, dan furniture sudah go internasional. 4.3.2. Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan Sebelum pandemi, kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan yang cukup signifikan bagi pendapatan dan mampu daerah asli meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah sangat dalam berperan mendorong peningkatan produksi ekonomi dan serta Provinsi lapangan mampu menciptakan kerja dan peluang usaha. kontribusi Tabel 4.10 Tenaga Kerja di Daya Tarik dan di Akomodasi Kab/Kota di Jawa Tengah pertumbuhan Jawa Tengah contoh, pembangunan hotel atau restoran di sekitar daya tarik wisata akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan usaha ekonomi bagi penduduk lokal seperti pembuatan souvenir atau bingkisan. Pada tahun 2018 total tenaga kerja pariwisata khususnya di daya tarik wisata adalah 17.818 orang dan tenaga kerja di akomodasi sebanyak 19.565 orang dan secara detail terpapar pada tabel 4.10. Sebagai Sumber: Nesparda Jateng 2019 Adanya aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan menciptakan upah/gaji berupa balas jasa pekerja. Tingkat upah dapat pula mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional melalui konsumsi. Upah dan gaji dalam model ini merupakan bagian dari nilai tambah berupa balas jasa faktor tenaga kerja. Permintaan 60 A
A terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata berdampak pula terhadap permintaan upah dan gaji di setiap sektor ekonomi. 4.3.3. Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah Kegiatan pariwisata di Jateng memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor Pariwisata Provinsi Jateng sangat berperan dalam mendorong pengingkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng. Dampak kegiatan pariwisata terhadap Jateng perekonomian merupakan dari pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara terhadap variabel ekonomi secara makro. Tabel 4.11 Dampak Pengeluaran Pariwisata Terhadap Pajak Tidak Langsung dampak Dampak ekonomi lain dari kegiatan kepariwisataan yaitu adanya kontribusi berupa dampak langsung seperti pajak dan retribusi dari penyedia jasa langsung , atau dampak tidak langsung melalui pajak dari pengadaan barang-barang pendukung kepariwisataan. Sumber: Nesparda Jateng 2019 Untuk Jawa Tengah dampak kegiatan pariwisata terhadap pajak tak langsung cukup besar. Tercatat bahwa pajak tak langsung yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp 4,791.01 miliar. Sumbangan terbesar berasal dari konsumsi wisatawan nusantara, yaitu sebesar 4,023.24 miliar pengeluaran atau investasi pariwisata sebesar 638.69 miliar atau 13.33%, konsumsi wisatawan nasional sebesar 86.47 atau 0.018% dan mancanegara wisatawan sebesar 42.23 miliar atau 0,88%, serta pengeluaran promosi pariwisata sebesar 0.38 miliar atau 0,00%. Tabel 4.12 Dukungan APBN Jawa Tengah pada Sektor Pariwisata 83.97%, Sumber: MEBE 2021, diolah 61 A
A 4.3.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD Alokasi APBN di Jawa Tengah tahun 2021 yang mendukung sektor Pariwisata sebesar Rp35.756,12 juta atau 0,09% dari keseluruhan alokasi belanja APBN, dengan realisasi sebesar Rp28.529,78 juta atau 0,07% dari total realisasi APBN Jateng. Selain dukungan dari belanja satuan kerja Kementerian Lembaga, terdapat pula alokasi DAK Fisik untuk sektor Pariwisata di Jawa Tengah. Besaran alokasi DAK Fisik Subbidang Pariwisata yaitu Rp80.355,43 juta atau 1,88% dari total alokasi DAK Fisik di Jawa Tengah, dengan realisasi sebesar Rp72.718,41 juta. Sementara itu, dukungan APBD pada sektor Pariwisata terlihat pada tabel realisasi APBD per Fungsi sebagaimana di atas, yaitu sebesar Rp238.702,86 juta atau 0,11% dari total realisasi APBD di Jawa Tengah. Berdasarkan data-data, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran pada sektor pariwisata pada tahun 2021 memang relatif kecil. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat situasi pandemi saat itu belum memungkinkan untuk dibukanya tempat-tempat wisata, sehingga pemerintah sedikit banyak menahan pengalokasian anggaran pada sektor pariwisata 4.3.5. Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah Penanggulangan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah telah memberikan angin segar bagi sektor pariwisata. Indikasi pemulihan sektor pariwisata sudah mulai terlihat pada kuartal IV tahun 2021. Meskipun sempat terkontraksi akibat penyebaran Coronavirus varian Delta, kini jumlah kunjungan wisatawan baik di hotel ataupun restoran sudah mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Pada indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Jawa Tengah, per Oktober 2021 angkanya telah mencapai 41,48%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, dimana TPK Hotel Berbintang dilaporkan berada di 35,05%. Secara umum, sektor pariwisata di Jawa Tengah telah siap untuk kembali beraktivitas seperti dahulu. Faktor penentu terletak pada kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Diproyeksikan tingkat hunian atau okupansi kamar hotel di Jawa Tengah bakal kembali moncer di tahun 2022, yaitu sekitar 40-50%, mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang paling cepat terdampak pandemi, tetapi juga paling cepat recovery. Secara khusus, wacana pemerintah untuk mulai penyuntikan Booster vaksin Covid-19 juga telah memberikan sentimen positif bagi dunia pariwisata. Selain itu, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat melakukan kegiatan di luar ruangan, termasuk melancong ke luar kota, penerapan protokol kesehatan sudah menjadi kebutuhan dan wajib dilakukan. Pengalaman tahun 2021 terkait penyaluran DAK Fisik subbidang Pariwisata juga perlu menjadi catatan, agar pemerintah daerah lebih maksimal memanfaatkan alokasi DAK Fisik yang telah diberikan. Berdasarkan data, dari alokasi DAK Fisik Subbidang Pariwisata sebesar Rp80.355.427.000, yang berhasil dikontrakkan Pemerintah Daerah sebesar Rp72.725.256.162 atau 90,5%. Artinya Pemerintah Daerah tidak bisa memanfaatkan dana sebesar Rp7.630.170.838. 62 A
A 4.3.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan Dalam rangka pengembangan pariwisata di Jawa Tengah diperlukan adanya dukungan kebijakan. 1) diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan pariwisata untuk mengadakan sistem yang terintegrasi dalam promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Sektor pariwisata diperkuat sebagai basis ekonomi rakyat dan penciptaan ruang usaha baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; 2) mengingat dukungan fiskal dari pemerintah yang relatif terbatas, perlu adanya kemitraan sektor publik dan swasta dengan strategi pembangunan pariwisata berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dalam rangka membangun usaha pariwisata, aksesibilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata; 3) diperlukan peningkatan dan pengembangan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif antar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan juga antar pelaku pariwisata; 4) perlu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan survei belanja wisatawan. Hasil dari survei tersebut dapat menjadi bahan untuk pengembangan potensi makanan atau souvenir khas di masing-masing daerah; 5) diperlukan dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata melalui sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja. 63 A
Bab V
A ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5 5.1. Pendahuluan Sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, pembangunan daerah dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara daerah, antara warga masyarakat dalam kerangka pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut Mudrjat Kuncoro (2018:45), dalam penyusunan SPPN yang berkaitan dengan seluruh elemen Negara, perlu memperhatikan tujuan: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan ataupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana yang dirumuskan dalam SPPN meliputi tiga hal yaitu: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang-undang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda); 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Perda; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang ditetapkan dengan Perpres dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Menurut Pujianto (2019:105) perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. tertentu, Hubungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dijelaskan pada gambar 5.1 sebagai berikut: 64 A
A Gambar 5.1. Hubungan antara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nasional. RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, disusun dengan mengacu pada RPJPD. RPJMD juga wajib memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan berikut rencana-rencana kerja. RPJMD dijadikan acuan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan setiap tahunnya. Dengan demikian, disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD tersebut merupakan himpunan dari Rencana Kegiatan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RAPBD dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD. Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aturan regulasi terkait perencanaan di tingkat pusat. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, merupakan produk hukum perencanaan pembangunan di Jawa Tengah yang berdimensi 20 Tahun yang memuat visi misi arah dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. 5.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Hal ini ditempuh dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health 65 A
A security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Gambar 5.2. Tujuh Agenda Pembangunan kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke (PN) yang dalam merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2O2O-2O24 sebagaimana gambar 5.2. Untuk mendukung arah tujuh Prioritas Nasional selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah program prioritas dan kemudian didetailkan lebih lanjut dalam beberapa kegiatan prioritas. Ketujuh prioritas nasional tersebut juga terdapat di wilayah Jawa Tengah. Sehingga dalam alokasi belanja kerja pada Kementerian/Lembaga TKDD khususnya DAK Fisik, BOS, dan Dana Desa di wilayah Jawa Tengah, terdapat kegiatan dengan program prioritas nasional tersebut. Prioritas Nasional (PN) APBN satuan alokasi dan Sumber: RPJMN 2020-2024 5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan DAK Fisik TA 2021 yang diarahkan kepada beberapa program, sebagai berikut: 1. Recofusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas. 2. Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. 3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut pada fokus masing-masing jenis DAK Fisik. Pada tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK 66 A
A Penugasan. DAK Fisik Reguler fokus pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas. DAK Fisik Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Penugasan, terdiri atas 4 (empat) program utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran Major Project dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021, serta dalam mendukung pemulihan (recovery) ekonomi pasca dampak Covid-19, meliputi: 1. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; 2. Tema Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tema Ketahanan Pangan dan 4. Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan. Realisasi DAK Fisik tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan semester II, dari total pagu sebesar Rp4.266,79 miliar (rencana kegiatan sebesar Rp4.265,55 miliar) namun kontrak yang telah diajukan hanya sebesar Rp3.840,17 miliar atau 90,03% dari nilai RK. Dari 13 (tiga belas) bidang yang ada, Bidang Kesehatan dan KB; dan Pendidikan mendapat pagu terbesar, masing-masing sebesar Rp1.453,99 miliar (34,08% dari total pagu) dan 1.181,37 miliar (27,69% dari total pagu). Pengelolaan DAK Fisik tahun 2021 dihadapkan pada permasalahan dan kendala klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kinerja Pemda dalam menggunakan alokasi DAK Fisik dalam 5 tahun terakhir belum sampai dengan 100% (kinerjanya berkisar angka 90an persen). Hal ini terutama disebabkan oleh faktor keterlambatan penerbitan Juknis dari kementerian teknis, proses pengadaan/barang dan jasa (e-katalog, gagal lelang dll), dan kendala internal (koordinasi dan keterbatasan SDM). Guna mendukung pencapaian sasaran Major Project dan Prioritas Nasional, pemetaan program prioritas nasional dan DAK Fisik sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 berikut. Tabel 5. 1 Pemetaan Program Prioritas Nasional dan DAK Fisik Program Prioritas Nasional Prioritas DAK Fisik Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Percepatan pemulihan ekonomi secara nasional pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pendidikan, Kesehatan Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia • Penurunan kematian ibu dan stunting • Penanggulangan kemiskinan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan • Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal transformasi pelayanan publik Sumber: Laporan Monev DFDD Kanwil DJPb Prov Jateng Alokasi anggaran program prioritas nasional yang breakdown pada dana DIPA Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 menggambarkan adanya keterkaitan dan 67 A
A harmonisasi pendanaan dengan capaian output yang bersumber dari DAK Fisik. Berdasarkan mapping data OM-SPAN, capaian output kegiatan menurut kategori dan bidang sebagaimana disajikan dalam kertas kerja harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik pada Tabel 5.2 berikut: Tabel 5. 2 Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Capaian OutputRealisasi AnggaranCapaian OutputRealisasi AnggaranJalan Nasional4.619 3.332.018.477.078 Jalan176 442.206.755.213 aIrigasi5.803 1.037.030.044.077 Irigasi19.905 199.790.068.028 bSanitasi2.224 157.294.577.586 Sanitasi6.062 44.926.707.100 cPasar77 382.016.922.248 Pasar- - dUMKM259 759.212.500 Sentra UMKM31 81.609.276.137 eSPAM Air Bersih6.755 174.778.224.433 Air Minum43.918 204.893.939.010 fKategoriK/LDAK FisikBidangHasil Reviu Sumber: OM-SPAN data diolah Hasil reviu capaian output yang bersumber dari belanja K/L dan penyaluran DAK Fisik sebagai berikut: a. Kategori/Bidang capaian output Jalan, realisasi anggaran DAK Fisik sekitar 13,27% dari realisasi anggaran K/L. Output jalan yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari realisasi satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jateng (Rp1.935,86 miliar atau 58,1%), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jateng (Rp476,39 miliar atau 14,3%), dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jateng (Rp429,82 miliar atau 12,9%). Realisasi satker lain diantaranya Dinas Bina Marga Prov. Jawa Tengah, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta, dan Politeknik Pekerjaan Umum secara total memberikan andil sebesar Rp77,1 miliar atau 2,3%. b. Kategori/Bidang capaian output irigasi, realisasi anggaran DAK Fisik sekitar 19,27% dari realisasi anggaran K/L. Output irigasi yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari realisasi satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo (Rp493,39 miliar atau 47,58%) dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana (164,20 miliar atau 15,83%). Realisasi satker lain diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pemali Juana, dan SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Pemali Juana secara total memberikan andil sebesar Rp208,86 miliar atau 20,14%. c. Kategori/Bidang capaian output sanitasi, realisasi anggaran DAK Fisik sekitar 28,56% dari realisasi anggaran K/L. Output irigasi yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari penyaluran DAK Fisik pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa 68 A
A Tengah. Realisasi terbesar pada Penyaluran DAK Fisik KPPN Tegal (Rp19,26 miliar atau 12,63%) diikuti oleh KPPN Purwodadi dan KPPN Kudus masing-masing sebesar Rp19,66 miliar and Rp16,44 miliar. d. Kategori/Bidang capaian output pasar yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (Rp207,86 miliar atau 54,41%) dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah (133,46 miliar atau 34,94%). Serapan anggaran yang berasal dari satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab/Kota di Jawa Tengah dengan total Rp40,67 miliar (10,65%). Pada tahun 2021, belum terdapat data capaian output pasar yang dari realisasi DAK Fisik. e. Kategori/Bidang capaian output UMKM/Sentra UMKM yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan capaian output Sentra UMKM yang berasal dari penyaluran DAK Fisk diwujudkan dengan kegiatan Pembangunan Sentra IKM sebesar Rp60,15 miliar dan kegiatan Revitalisasi Sentra IKM sebesar Rp21,46 miliar. f. Kategori/Bidang capaian output SPAM Air Bersih/Air minum yang ter-tagging dalam realisasi K/L terutama berasal dari satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jateng (Rp87,03 miliar atau 49,79%), dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jateng (Rp79,32 miliar atau 45,38%). Sedangakan capaian output Air Minum yang berasal dari penyaluran DAK Fisk merupakan realisasi Sub Bidang Air Minum (penanggulangan kemiskinan) sebesar Rp161,94 miliar dan Sub Bidang Air Minum (penganggulangan stunting) sebesar Rp42,96 miliar. 5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Nonfisik selain diprioritasikan untuk bantuan operasional sekolah (BOS), dipergunakan juga untuk memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah terdampak). Sesuai alokasi dana DAK Nonfisik pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp.14.931 miliar telah terealisasi sebesar Rp.14.802 miliar (99,14%). Sebagaimana tahun sebelumnya, porsi terbesar DAK Nonfisik pada tahun 2021 merupakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) yaitu mencapai 47,72%. Dana tersebut terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp7.117 miliar dan Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di 69 A
A Daerah Khusus sebesar Rp.7,67 miliar. Porsi terbesar berikutnya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rincian alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.3 berikut: Tabel 5. 3 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Alokasi Khusus NonfisikPaguRealisasi% Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD7.117.005.690.0007.062.432.574.23699,23% Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus7.672.396.0003.768.289.10049,11% Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil27.852.000.00024.704.568.00088,70% Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)5.885.023.060.0005.821.281.900.00098,92% Dana Bantuan Operasional Sekolah5.885.023.060.0005.821.281.900.00098,92% Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Dana Bantuan Operasional Kesehatan826.109.863.000826.109.863.000100,00% Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana192.577.635.000192.577.635.000100,00% Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi13.323.008.00013.323.008.000100,00% Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan77.046.864.00077.046.864.000100,00% Dana Pelayanan Kepariwisataan16.026.404.00016.026.404.000100,00% Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini591.220.200.000591.220.200.000100,00% Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan129.737.600.000129.737.600.000100,00% Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya12.750.000.00012.450.000.00097,65% Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak11.061.749.0008.094.098.00073,17% Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak11.061.749.0008.094.098.00073,17% Dana Fasilitasi Penanaman Modal13.421.492.00013.049.030.00097,22% Dana Fasilitasi Penanaman Modal13.421.492.00013.049.030.00097,22% Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian10.526.000.00010.526.000.000100,00% Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian10.526.000.00010.526.000.000100,00% Sumber: Realisasi penyaluran Dana Bos tahun 2021 terdiri atas Dana BOS Afirmasi sebesar Rp0,73 miliar (100% dari pagu), secara nominal turun sebesar Rp128,15 miliar dibanding periode yang sama tahun 2020 karena adanya penurunan pagu; Dana BOS Kinerja sebesar Rp34,68 miliar (100% dari pagu), secara nominal turun sebesar Rp97,08 miliar dibanding periode yang sama tahun 2020 karena adanya penurunan pagu; dan Dana BOS Reguler sebesar Rp5.785,87 miliar (98,91% dari pagu), naik Rp128,38 miliar atau 0,55% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp5.657,49 miliar. Berdasarkan data penyaluran DAK Non Fisik untuk BOS, penyaluran telah mencapai Rp5.885,02 miliar (98,92%) dari target APBN 2021. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,51 % (yoy) yang diantaranya disebabkan oleh peningkatan kinerja penyampaian rekomendasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan peningkatan kinerja penyampaian laporan realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD oleh pemerintah daerah. 70 A
A Output dana BOS yang disalurkan melalui KPPN Semarang I meliputi 25.206 sekolah dan 5.274.072 siswa. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun lalu yang disalurkan untuk 29.153 sekolah dan 5.634.174 siswa. Perbandingan capaian dana BOS tahun 2020 dan 2021 seperti pada gambar 5.1 berikut: Gambar 5. 3 Capaian Dana BOS Perubahan kebijakan pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, berdampak pada kemudahan dan percepatan atas penyaluranDana BOS. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui penyaluran secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah sehingga dengan proses penyaluran lebih cepat ke rekening sekolah. Perubahan kebijakan penyaluran tersebut berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan sehingga akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa; pengurangan beban biaya sekolah bagi siswa; meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah; dana BOS akan lebih cepat diterima sekolah tanpa menunggu sekolah lain dalam satu daerah atau wilayah yang sama; dan memberikan fleksibilitas dan kekuasaan otonom untuk Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS yang telah diberikan Pemerintah. Sumber: OM-SPAN data diolah kegiatan
Dalam pelaksanaannya, dampak positif kebijakan penyaluran dimaksud memerlukan evaluasi dan perbaikan. Kendala utama retur masih banyak terjadi. Hal ini belum dikarenakan kesalahan rekening yang belum dapat dideteksi. Belum adanya mekanisme dan sistem tools untuk monitoring penerima Dana BOS yang sama pada tahap I, tahap II, BOS Afirmasi dan Kinerja. Selain itu, terhadap kendala retur dimaksud pihak yang berkepentingan belum dapat menyampaikan kelengkapan dengan kecepatan dan ketepatan. Anggaran untuk fungsi pendidikan juga dialokasikan melalui Kementerian Negara atau Lembaga. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintahan pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Kementrian lembaga atau negara yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya kementrian pendidikan dan kebudayaan serta kementrian Agama tetapi juga kementerian negara atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. 71 A
A Dana DIPA Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan pada tahun 2021 didukung dengan alokasi DAK Non Fisik. Sebagaimana diuraikan pada paragrap sebelumnya, kebijakan DAK Non Fisik pada prinsipnya bersifat membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Berdasarkan mapping data OM-SPAN, capaian output kegiatan menurut kategori dan bidang sebagaimana disajikan dalam kertas kerja harmonisasi belanja K/L dengan DAK Non Fisik pada Tabel 5.3 berikut: Tabel 5. 4 Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik Capaian OutputRealisasi AnggaranCapaian OutputRealisasi AnggaranBelanja Sektor Pendidikan363.990 5.522.805.619.369 Bantuan Operasional Sekolah 5.274.072 Siswa dan 25.206 Sekolah 5.821.281.900.000 KategoriK/LBidangDAK FisikHasil Reviu Sumber: OM-SPAN data diolah Alokasi belanja sektor pendidikan yang dianggarkan pada tahun 2021 terserap sebesar Rp5.522,81 miliar (95,51%). Realisasi tersebut berasal dari realisasi anggaran beberapa satuan kerja lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan persentase, realisasi belanja disumbang oleh Universitas Jenderal Sudirman (10,73%), Universitas Negeri Semarang (9,93%) dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (5,34%). 5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan dana desa dimaksud mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara. Dalam kaitannya dengan pencapaian prioritas nasional, pemetaan program prioritas nasional dan dana desa sebagaimana tertera pada Tabel 5.5 berikut. Tabel 5. 5 Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Dana Desa Program Prioritas Nasional Prioritas Dana Desa Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 72 A
A Program Prioritas Nasional Prioritas Dana Desa Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan Program adaptasi kebiasaan baru Desa, yaitu Desa aman dari pandemic Covid-19 Program adaptasi kebiasaan baru Desa, yaitu Desa aman dari pandemic Covid-19 Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sumber: Laporan Monev DFDD Kanwil DJPb Prov Jateng Alokasi anggaran program prioritas nasional yang breakdown pada dana DIPA Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 menggambarkan adanya keterkaitan dan harmonisasi pendanaan dengan capaian output yang bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan mapping data OM-SPAN, capaian output kegiatan menurut kategori dan bidang sebagaimana disajikan dalam kertas kerja harmonisasi belanja K/L dengan Dana Desa pada Tabel 5.6 berikut: Tabel 5. 6 Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Capaian OutputRealisasi AnggaranCapaian OutputRealisasi AnggaranJalan Nasional4.619 3.332.018.477.078 Jalan5.217 1.677.264.510.669 Irigasi5.803 1.037.030.044.077 Irigasi3.065 128.057.105.293 Sanitasi2.224 157.294.577.586 Sanitasi1.133 45.837.880.235 Pasar77 382.016.922.248 Pasar3.142 47.366.259.775 UMKM259 759.212.500 UMKM700 17.603.632.422 SPAM Air Bersih6.755 174.778.224.433 Air Minum2.402 130.103.849.955 KategoriK/LBidangDana DesaHasil Reviu Sumber: OM-SPAN data diolah Dana Desa tahun 2021 yang disalurkan ke 7.809 desa di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.156 miliar atau 99,98% dari total alokasi. Berdasarkan data capaian output Dana Desa yang bersumber dari Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran, hasil pemanfaatan dana desa sangat banyak dan serupa dengan output K/L namun dalam skala yang kecil. Keberagaman input data capaian dana desa memerlukan perhatian baik dari uraian maupun unit pengukuran. Selain beberapa bidang sebagaimana disampaikan pada tabel 5.6 di atas, sesuai prioritas dana desa juga diperuntukan guna penanganan Covid-19 dan BLT Desa. 73 A
A 5.3. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional Pada RPJMN/D RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju dan memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. untuk mewujudkan sasaran jangka menengah, RPJMN 2020-2024 memuat proyek dengan daya ungkit tinggi. 41 proyek prioritas strategis (major project), antara lain: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (diantaranya Borobudur dan sekitarnya), Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting. Idealnya major project tersebut juga tercantum dalam RPJMD sehingga terjadi keselarasan dan harmonisasi belanja Pusat-Daerah. Namun adanya perbedaan periode penyusunan antara RPJMN dan RPJMD menyebabkan major project tersebut belum tercantum di RPJMD. Periodisasi RPJMD tidak selaras dengan periodisasi RPJMN 2020-2024 akibat perbedaan jadwal pilkada dengan pilpres, sehingga RPJMD terbit lebih dulu (2018 - 2023) dan belum mengacu ke RPJMN. 5.3.1. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) Pada PN 1, untuk Jawa Tengah pada RPJMN terdapat 3 major project diantaranya destinasi pariwisata prioritas Borobudur. Namun major project tersebut di RPJMD tidak tersedia. Tabel 5.7 Major Project PN 1 di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024 5.3.2. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) Tidak terdapat major project pada PN 2 di Jawa Tengah. 5.3.3. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) Sesuai RPJMN 2020-2024, untuk PN 3 di Jawa Tengah terdapat 4 major project, diantaranya Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting. Namun demikian major project tersebut belum tercantum di RPJMD. 74 A
A Tabel 5.8 Major Project PN 3 di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024 5.3.4. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) Pada PN 5, untuk Jawa Tengah pada RPJMN terdapat 4 major project diantaranya proyek prioritas strategis dalam proyek prioritas infrastruktur pelayanan dasar. Namun major project tersebut belum tercantum di RPJMD. Tabel 5.9 Major Project PN 5 di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024 5.3.5. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 6 (Membangun Liugkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) Pada PN 6, untuk Jawa Tengah pada RPJMN terdapat 2 major project yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 83 dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Namun major project tersebut belum tercantum di RPJMD. Tabel 5.10 Major Project PN 6 di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024 75 A
A 5.3.6. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik) Pada PN 7, untuk Jawa Tengah pada RPJMN terdapat 1 major project yaitu Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan L2l CSIRT. Namun major project tersebut di RPJMD tidak tersedia. Tabel 5.11 Major Project PN 7 di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024 Reviu Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Sektoral a. Sektor Kesehatan Secara umum, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan telah selaras antara RPJMN 2020-2024 dan DIPA 2021. Namun demikian masih terdapat beberapa yang tidak ditemukan pada RKP 2021. Tabel 5.12 Reviu Keselarasan Sektor Kesehatan di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan DIPA 2021 b. Sektor Pendidikan Secara umum, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas pada Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PP Peningkatan Pemerataan Layanan telah selaras antara RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan DIPA 2021. Namun demikian masih terdapat beberapa yang tidak tersedia pada DIPA 2021. 76 A
A Tabel 5.13 Reviu Keselarasan Sektor Pendidikan di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan DIPA 2021 c. Sektor Infrastruktur Pada sektor infrastruktur, sebagian besar proyek prioritas pada RPJM telah selaras dengan DIPA namun demikian masih terdapat poyek yang belum selaras. Tabel 5.14 Reviu Keselarasan Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan DIPA 2021 77 A
A Berdasarkan hasil reviu atas harmonisasi belanja Pusat-Daerah di Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut: a. 1) Temuan Umum Proyek prioritas tahun 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019 karena RKP terbit mendahului RPJMN; Beberapa indikator program prioritas/proyek prioritas dalam RPJMN 2020-2024 tidak tersedia dalam RPJMD-RKPD; Terdapat perbedaan besaran (volume) dan satuan target antara RPJMN dengan RPJMD; Periodisasi RPJMD tidak selaras dengan periodisasi RPJMN 2020-2024 akibat perbedaan jadwal pilkada dengan pilpres, sehingga RPJMD terbit lebih dulu (2018 - 2023) dan belum mengacu ke RPJMN; Hanya beberapa major project yang tersedia lokasi pada dokumen RPJMN, sedangkan yang lain tidak tersedia sehingga tidak dapat dilakukan tracking belanja prioritas pada dokumen anggarannya. 2) 3) 4) 5) b. 1) Temuan Sektoral Nomenklatur pada seluruh proyek prioritas dalam DIPA TA 2020 sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur berbeda dengan nomenklatur pada RPJMN 2020- 2024; Pada sektor Pendidikan, indikator Program Prioritas Rata-rata Lama Sekolah dan/atau Harapan Lama Sekolah tidak tersedia pada RPJMD-RKPD dan tidak tersedia lokasi pada seluruh proyek prioritas; Pada sektor Kesehatan, indikator Program Prioritas Prevalensi stunting tidak tersedia pada RPJMD-RKPD dan lokasi proyek prioritas tidak disajikan secara detil (tidak menunjuk provinsi/kota/kabupaten tertentu); Pada sektor Infrastruktur, indikator Proyek Prioritas Pengembangan SPAM dan Sanitasi Layak dan Aman tidak tersedia pada RPJMD-RKPD, terdapat perbedaaan ukuran target antara RPJM dan RPJMD untuk jumlah rumah swadaya yang dibangun dan lokasi proyek sudah tercantum pada RPJMN, dengan menyebutkan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. 2) 3) 4) Untuk terciptanya Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah dan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran, hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus harmonis agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid. Dengan demikian, pembangunan yang dirancang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat selaras. Selain itu perlu dilakukan sinergi dan sinkronisasi rancangan rencana kerja yang disusun oleh kementerian/lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya tentang program utama/prioritas dan kegiatan pokok yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat) beserta lokasi kegiatan dan pagu indikatif. 78 A
Bab VI
A 6 Analisis tematik "Peran Fiskal Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)" 6.1. PENDAHULUAN 6.1.1. Latar Belakang Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut diantaranya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan memiliki perspektif jangka panjang. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat serta memperhatikan berbagai macam potensi dan keanekaragaman daerah. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom sekaligus wilayah administrasi atas pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada bupati/walikota. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan rakyatnya. Harapan selanjutnya, dengan penerapan otonomi ini maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dalam peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia menurut definisi United Nation Development Program (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk baik itu berkaitan dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan lain sebagainya. Setiawan (2013) menyatakan bahwa terdapat empat hal pokok yang perlu untuk diperhatikan dalam pembangunan manusia, diantaranya produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 6.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup ini adalah untuk mengungkap kinerja keuangan pemerintah daerah, realisasi belanja pemerintah berdasarkan sektor dan pengaruhnya terhadap perkembangan IPM di wilayah Provinsi Jawa Tujuan analisis tematik kajian fiskal regional tahun 2021 79 A
A Tengah. Ruang lingkup dalam paparan kali ini menggunakan beberapa variabel, diantaranya indeks pembangunan manusia, kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja pemerintah berdasarkan sektor yang memiliki keterkaitan dengan indeks pembangunan manusia. 6.1.3. Metode Analisis Dalam penyusunan kajian tematik kali ini menggunakan metode pendekatan Partial Least Square dengan alat analisis XLStat. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran fiskal dan indeks pembangunan manusia telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hendri, 2020. Dalam penelitian tersebut variabel peran fiskal diproksikan dalam bentuk Desentralisasi Fiskal, Kinerja Ekonomi dan Kinerja Keuangan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia diproksikan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS), diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan melalui kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal yang baik ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerah yang mampu diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Besarnya kemampuan keuangan daerah ini tentunya berimbas pada komponen belanja daerah, misalnya porsi belanja modal semakin meningkat dan semakin banyak program-program pembangunan ekonomi yang mampu dibiayai oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dalam bentuk program pembangunan tentunya akan direspon oleh para pelaku usaha untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini memicu peningkatan Product Domestic Bruto (PDB) yang nilainya semakin bertambah besar dan berimplikasi pada peningkatan kinerja ekonomi di daerah yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun, investasi swasta semakin meningkat, jumlah kemiskinan semakin menurun, terbentuk pusat-pusat ekonomi yang baru sehingga terjadi pemerataan distribusi pendapatan. Sasana (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja daerah dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2006 sampai dengan 2008 dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan program Eviews. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat provinsi Jawa Tengah. 80 A
A Laisina, dkk (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap PDRB melalui indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2002 sampai dengan 2013 dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Path analysis dengan program SPSS. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Utara. 6.2. Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah 6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Dalam katalog BPS dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan dalam kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah berdasarkan penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang profesional akan berdampak pada ketersediaan layanan publik yang berkualitas. Dengan tersedianya layanan publik yang berkualitas, maka masyarakat akan semakin meningkat aspek kehidupannya. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat ini tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat (Anggraini dan Sutaryo, 2015). Selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah disajikan dalam tabel berikut ini; Tabel 6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2021 (dalam persen) No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 Rata-Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten 67.34 71.96 68.42 68.65 73.80 66.12 69.98 71.87 69.86 71.88 75.89 69.60 71.97 75.29 67.45 71.98 68.65 68.84 74.25 66.11 69.95 72.22 69.87 71.99 75.86 69.81 72.29 75.56 67.86 72.44 68.92 69.37 74.40 66.32 70.42 72.57 70.41 72.36 75.99 70.05 72.50 76.12 67.55 72.13 68.66 68.95 74.15 66.18 70.12 72.22 70.05 72.08 75.91 69.82 72.25 75.66 81 A
A No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 Rata-Rata 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta (Solo) Kota Tegal 74.94 69.87 71.35 69.71 66.32 68.99 72.50 70.15 74.14 73.43 76.84 68.24 69.56 69.98 68.27 78.80 74.77 83.12 83.19 81.86 74.93 71.73 71.92 75.00 69.87 71.77 69.63 66.32 68.97 72.68 70.02 74.10 73.95 76.98 68.39 69.57 70.25 68.22 78.99 74.98 83.14 83.05 82.21 75.07 71.87 71.94 75.16 70.12 72.28 70.11 66.56 69.15 72.98 70.43 74.24 74.08 77.13 68.79 69.88 70.49 68.43 79.43 75.40 83.60 83.55 82.62 75.52 72.16 72.29 75.03 69.95 71.80 69.82 66.40 69.04 72.72 70.20 74.16 73.82 76.98 68.47 69.67 70.24 68.31 79.07 75.05 83.29 83.26 82.23 75.17 71.92 72.05 Prov Jateng Nasional Sumber : BPS, 2021 (diolah) Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa angka rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah berada di bawah angka rata-rata IPM secara nasional. Trend angka IPM di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari 71,73 persen pada tahun 2019 menjadi 72,16 persen pada tahun 2021. Sementara angka rata-rata IPM di Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir adalah 71,92 persen. Pada tahun 2021, Kota Salatiga memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 83,60 persen, sedangkan Kabupaten Brebes angka Indeks Pembangunan Manusianya paling rendah, yaitu sebesar 66,32 persen. Adapun hasil perhitungan angka Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2021, diperoleh hasil lima besar Kabupaten/Kota dengan angka Indeks Pembangunan Kota tertinggi sebagai berikut; 82 A
A Tabel 6.2 Peringkat Lima Besar Angka Indeks Pembangunan Manusia Rasio Desentralisasi Fiskal No 1 2 3 4 5 Nama Pemda Rasio 83.60 83.55 82.62 79.43 77.13 Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Magelang Kab Sukoharjo Sumber: BPS, 2021 Khusus wilayah Provinsi di pulau Jawa, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode tahun 2021 yang berasal dari BPS dapat dilihat dalam tabel berikut ini; Tabel 6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Jawa Tahun 2019-2021 (dalam persen) No Provinsi 2019 2020 2021 Rata-Rata 1 DKI Jakarta 80.76 80.77 81.11 80.88 2 Jawa Barat 72.03 72.09 72.45 72.19 3 Jawa Tengah 71.73 71.87 72.16 71.92 4 DI Yogyakarta 79.99 79.97 80.22 80.06 5 Jawa Timur 71.50 71.71 72.14 71.78 6 Banten 72.44 72.45 72.72 72.54 Pulau Jawa 74.74 74.81 75.13 74.90 Nasional 71.92 71.94 72.29 72.05 Sumber : BPS, 2021 (diolah) Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa angka rata-rata IPM di Pulau Jawa berada di atas angka rata-rata IPM secara nasional. Trend angka IPM di pulau Jawa selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari 74,74 persen pada tahun 2019 menjadi 75,13 persen pada tahun 2021. Sementara angka rata-rata IPM di pulau Jawa selama 3 tahun terakhir adalah 74,90 persen. Pada tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di pulau Jawa, yaitu sebesar 81,11 persen, sedangkan Provinsi Jawa Timur angka Indeks Pembangunan Manusianya paling rendah, yaitu sebesar 72,14 persen dan Provinsi Jawa Tengah angka Indeks Pembangunan Manusianya sebesar 72,16 persen. Pemerintah daerah yang pada era otonomi daerah seperti sekarang ini memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di daerahnya. Melalui kebijakan fiskal yang tepat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diharapkan mampu mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia yang muara akhirnya nanti adalah tercapainya 83 A
A kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Indikator pembangunan manusia yang baik dapat terwujud melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. 6.2.2. Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan IPM Dalam subbab ini kita membahas belanja pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang mana belanja pemerintah dalam kajian kali ini kita proksikan dalam bentuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil evaluasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah diuraikan sebagian di Bab III, selanjutnya kita sandingkan data kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dengan data indeks pembangunan manusia sebagaimana berikut ini; Tabel 6. 4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 (dalam persen) Rasio Rasio Rasio Belanja No Nama Pemda Efektivitas IPM Desentralisasi Modal PAD 1 Kab. Banjarnegara 12,16 79,75 11,89 67.86 2 Kab. Banyumas 18,72 75,14 8,53 72.44 3 Kab. Batang 16,30 97,04 10,84 68.92 4 Kab. Blora 11,84 94,88 14,77 69.37 5 Kab. Boyolali 18,31 114,27 19,24 74.40 6 Kab. Brebes 15,36 110,90 14,05 66.32 7 Kab. Cilacap 19,71 88,64 17,23 70.42 8 Kab. Demak 17,08 97,12 10,99 72.57 9 Kab. Grobogan 12,00 89,57 11,77 70.41 10 Kab. Jepara 15,75 75,49 7,17 72.36 11 Kab. Karanganyar 18,07 106,34 8,57 75.99 12 Kab. Kebumen 13,69 103,60 8,86 70.05 13 Kab. Kendal 16,87 89,42 6,31 72.50 14 Kab. Klaten 11,51 116,03 7,17 76.12 15 Kab. Kudus 19,96 107,02 7,46 75.16 16 Kab. Magelang 14,05 112,28 8,52 70.12 17 Kab. Pati 12,94 102,03 10,38 72.28 18 Kab. Pekalongan 13,15 53,70 8,90 70.11 19 Kab. Pemalang 12,76 127,28 6,65 66.56 20 Kab. Purbalingga 10,86 74,74 8,99 69.15 21 Kab. Purworejo 15,91 106,38 11,79 72.98 22 Kab. Rembang 14,10 83,09 10,21 70.43 23 Kab. Semarang 21,93 95,25 10,12 74.24 24 Kab. Sragen 19,79 138,77 9,37 74.08 84 A
A Rasio Rasio Rasio Belanja No Nama Pemda Efektivitas IPM Desentralisasi Modal PAD 25 Kab. Sukoharjo 24,21 137,43 13,15 77.13 26 Kab. Tegal 22,47 147,52 12,82 68.79 27 Kab. Temanggung 5,41 27,96 8,97 69.88 28 Kab. Wonogiri 6,37 44,59 1,33 70.49 29 Kab. Wonosobo 13,09 97,14 13,48 68.43 30 Kota Magelang 32,52 147,22 19,61 79.43 31 Kota Pekalongan 22,53 97,24 17,03 75.40 32 Kota Salatiga 25,01 90,89 13,16 83.60 33 Kota Semarang 46,75 73,45 20,08 83.55 34 Kota Surakarta (Solo) 23,85 77,33 18,53 82.62 35 Kota Tegal 20,95 51,45 13,52 75.52 Sumber : BPS, 2021 (diolah) Adapun kerangka pemikiran untuk menguji peran fiskal dalam peningkatan sumber daya manusia adalah sebagai berikut; Gambar 6. 1 Konsep Kerangka Pemikiran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM Rasio Efektivitas PAD Rasio Desentralisasi Fiskal Rasio Belanja Modal IPM Data kinerja keuangan pemerintah daerah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini selanjutnya ditransformasi sehingga memiliki distribusi sesuai dengan yang diharapkan. Transformasi data merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi- asumsi yang mendasari analisis ragam. Tujuan/alasan dilakukannya transformasi data adalah: ❖ Mengubah data menjadi skala yang berbeda ❖ Meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses pemodelan 85 A
A ❖ Melinearisasi rentang nilai dari suatu variabel ❖ Menormalkan suatu data ❖ Mengetahui distribusi dari suatu data ❖ Memudahkan interpretabilitas ❖ Menghilangkan outlier/pencilan Data IPM 2021 dilakukan transformasi data karena pada data Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Eefektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio belanja modalnya mempunyai distribusi yang tidak normal, memiliki outlier, dan kecocokan modelnya rendah. Maka dari itu, dilakukan transformasi data untuk meningkatkan kecocokan model dan menormalkan data tersebut. Statistik deskriptif data kinerja keuangan pemerintah daerah dan IPM di Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut; Tabel 6. 5 Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM di Jawa Tengah Tahun 2021 Rasio Efektivitas Rasio Belanja Statistik Deskriptif Rasio DF IPM PAD Modal Minimum 5.41 27.96 2.33 66.32 Mean 20.76 106.64 12.26 72.83 Median 18.10 106.04 11.88 72.32 Standard Deviation 10.63 25.47 4.27 4.39 Maximum 55.37 174.66 20.06 83.60 Sumber: BPS, DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021 (diolah) Dengan mengunakan metode pendekatan Partial Least Square (PLS) dan alat analisis XLStat, serta menggunakan data kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2021, diperoleh hasil olah data sebagai berikut; Rasio desentralisasi fiskal dan IPM Rasio desentralisasi fiskal ini merupakan salah satu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dengan membandingkan antara jumlah realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan. Hasil perhitungan menggunakan program software XLStat sebagai berikut; Tabel 6.6 Rasio Desentralisasi Fiskal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Summary Statistic Hasil Olah Data Correlation rasio desentralisasi fiskal dan IPM R2 0.552 0.305 Intercept 4.070 Value rasio desentralisasi fiskal dalam model 0.074 Equation of the model IPM = 4.070 + 0.074rasio desentralisasi fiskal 86 A
A Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai R2 sebesar 30,5 persen mengandung makna bahwa 30,5 persen angka IPM di Jawa Tengah mampu dijelaskan oleh rasio desentralisasi fiskal. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki rasio desentralisasi fiskal yang baik mendukung peningkatan angka IPM didaerah tersebut. Rasio efektivitas PAD dan IPM Rasio efektivitas PAD merupakan salah satu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dengan membandingkan antara jumlah anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun berjalan. Hasil perhitungan menggunakan program software XLStat sebagai berikut; Tabel 6.7 Rasio Efektivitas PAD dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Summary Statistic Hasil Olah Data Correlation rasio desentralisasi fiskal dan IPM R2 0.011 0.000 Intercept 4.296 Value rasio efektivitas PAD dalam model 0.002 Equation of the model IPM = 4,296 - 0.002 rasio efektivitas PAD 87 A
A Rasio desentralisasi fiskal kecil berpengaruhnya terhadap IPM, hal ini terlihat berdasarkan hasil olah data yang menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar mendekati 0 persen mengandung makna angka IPM di Jawa Tengah perlu penelitian lebih lanjut. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki rasio efektivitas PAD tinggi, kecil pengaruhnya terhadap peningkatan angka IPM didaerah tersebut. Rasio Belanja Modal dan IPM Rasio belanja modal merupakan salah satu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dengan membandingkan antara jumlah realisasi belanja modal dengan realisasi keseluruhan belanja daerah pada tahun berjalan. Hasil perhitungan menggunakan program software XLStat sebagai berikut; Tabel 6.8 Rasio Belanja Modal dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Summary Statistic Hasil Olah Data Correlation rasio belanja modal dan IPM R2 0.202 0.041 Intercept 4.217 Value rasio efektivitas PAD dalam model 0.028 Equation of the model IPM = 4,217 + 0.028 rasio belanja modal 88 A
A Rasio belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai R2 sebesar 4 persen mengandung makna bahwa angka IPM di Jawa Tengah hanya mampu dijelaskan oleh rasio efektivitas belanja modal sebesar 4% saja. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki rasio belanja modal tinggi memiliki pengaruh yang kecil terhadap peningkatan angka IPM didaerah tersebut. Rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan IPM Hasil perhitungan menggunakan program software XLStat terhadap pengaruh secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal) terhadap IPM adalah sebagai berikut; Tabel 6.9 Kinerja Keuangan Daerah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Summary Statistic Hasil Olah Data Correlation rasio desentralisasi fiskal dan IPM 0.552 Correlation rasio efektivitas PAD 0.011 Correlation rasio belanja modal R2 0.202 0.349 Intercept 4.202 Value rasio desentralisasi fiskal dalam model 0.080 Value rasio efektivitas PAD dalam model 0.039 Value rasio belanja modal dalam model 0.013 Equation of the model IPM = 4,202 + 0.080 rasio belanja modal - 0.039 rasio efk. PAD + 0.013 rasio belanja modal 89 A
A Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai R2 sebesar 40 persen mengandung makna bahwa angka IPM di Jawa Tengah mampu dijelaskan oleh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal) sebesar 40 persen. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik maka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM didaerah tersebut, terutama pemerintah daerah yang meimiliki rasio desentralisasi fiskal yang baik, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk mendukung peningkatan IPM di daerahnya. 6.2.3. Belanja Daerah Menurut Fungsi dan IPM Peran fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 selain diuji dengan menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini juga diuji menggunakan belanja pemerintah yang diproksikan dalam bentuk belanja pemerintah dalam sektor pelayanan umum, pendidikan, perlindungan sosial, ekonomi dan kesehatan. 90 A
A Adapun kerangka pemikiran untuk menguji peran fiskal yang diproksikan dalam bentuk belanja sektor pelayanan umum, pendidikan, perlindungan sosial, ekonomi dan Kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut; Gambar 6. 2 Konsep Kerangka Pemikiran Peran Fiskal dan IPM Belanja Sektor Perlindungan Sosial Belanja Sektor Pendidikan Belanja Sektor Ekonomi Belanja Sektor Pelayanan Umum Belanja Sektor Kesehatan IPM Hasil olah data dengan menggunakan XLStat atas pengaruh secara keseluruhan belanja pemerintah daerah (sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, sektor perlindungan sosial, sektor ekonomi dan sektor kesehatan) terhadap IPM adalah sebagai berikut; Tabel 6. 10 Belanja Pemerintah dan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 Summary Statistic Hasil Olah Data Correlation belanja sektor pelayanan umum dan IPM 0,078 Correlation belanja sektor pendidikan dan IPM 0,319 Correlation belanja sektor perlindungan sosial dan IPM 0,002 Correlation belanja sektor ekonomi dan IPM 0,151 Correlation belanja sektor kesehatan dan IPM R2 0,019 0,379 Intercept 68,238 Value belanja sektor pelayanan umum (BSPU) 3,776 Value belanja sektor pendidikan (BSP) 8,601 Value belanja sektor perlindungan social (BSPS) 1,406 Value belanja sektor ekonomi (BSE) 0,477 Value belanja sektor Kesehatan (BSK) 3,223 Equation of the model Ln.IPM = 68,238 + 3,776 Ln.BSPU - 8,601 Ln.BSP + 1,406 Ln.BSPS + 0,477 Ln BSE + 3,223 Ln BSK 91 A
A Peran fiskal yang diproksikan dalam bentuk belanja pemerintah daerah (belanja sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, sektor perlindungan sosial, sektor ekonomi dan sektor kesehatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai R 2 sebesar 37,9% yang mengandung makna bahwa angka IPM di Jawa Tengah mampu dijelaskan oleh belanja pemerintah daerah (belanja sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, sektor perlindungan sosial, sektor ekonomi dan sektor kesehatan) terhadap IPM sebesar 37,9%. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalokasikan belanja untuk sektor sebagaimana tersebut diatas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM didaerah tersebut, terutama belanja sektor pendidikan. 92 A
Bab VII
A KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7 7.1. Kesimpulan a. Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditujukan pada "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM", dengan prioritas daerah diarahkan pada: a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing; c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana; d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. b. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah selaras dengan kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2021, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah terutama berkaitan dengan isu pemulihan dampak pandemi Covid-19. c. Jawa Tengah memiliki tantangan-tantangan yang harus direspon dengan kebijakan fiskal yang selaras dan relevan, meliputi tantangan ekonomi daerah, tantangan sosial kependudukan, tantangan geografis wilayah serta tantangan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tantangan ekonomi daerah, misalnya Jawa Tengah dihadapkan pada pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan investasi yang relatif belum cukup tinggi, dan kualitas tenaga kerja. d. Dari berbagai fenomena global, nasional maupun lokal, kegiatan ekonomi di Jateng pada triwulan IV tahun 2021 relatif membaik. Secara yoy terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 5,42% pada triwulan IV 2021. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional 5,02%. Secara kumulatif (c to c), pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 3,32%, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi minus 2,65%. Dibandingkan dengan angka nasional, pertumbuhan ekonomi Jateng sedikit lebih rendah, karena angka nasional sebesar 3,69%. e. Beberapa indikator ekonomi telah tercapai bahkan diatas target, seperti: angka kemiskinan dan nilai tukar petani. Hanya saja, dibandingkan dengan target RKPD 2021, masih terdapat sebagian besar indikator yang belum sesuai harapan, diantaranya indeks gini, tingkat pengganguran, IPM masih dibawah target, sebagai dampak pandemi covid- 19. Namun demikian, secara umum perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 terus menunjukkan pemulihan, dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang semakin membaik. PDRB Jateng telah tumbuh positif, IPM tumbuh 0,40%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,25%, gini ratio yang sempat naik di bulan Maret turun kembali di September 2021 menjadi 0,324, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,95%. f. Secara keseluruhan kinerja APBN Jawa Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan negara Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021 tercatat Rp86.351 93 A
A miliar atau sebesar 94,18% dari target dalam APBN 2021. Dari sisi belanja sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp107.476 miliar atau sebesar 99,62%, tumbuh 5,31% (yoy) jika dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja final pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2021 menunjukkan peningkatan pada semua jenis belanja dibandingkan tahun 2020. Sementara pada TKDD, terutama pada penyaluran dana desa, untuk kategori provinsi dengan jumlah desa besar, Jateng berada di peringkat pertama tercepat dalam penyaluran dana desa. Bahkan 3 Kabupaten, yaitu Kab Semarang, Grobogan dan Wonogiri sudah salur 100% dana desa (termasuk BLT Desa) pada bulan Oktober 2021. g. Secara umum capaian kinerja APBD Jawa Tengah dalam tren membaik pada tahun 2021. Capaian realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar 99%, tumbuh 1,15% (yoy) jika dibanding tahun 2020. Capaian realisasi yang lebih tinggi dari tahun 2020 merupakan refleksi dari meningkatnya perekonomian di Jawa Tengah ditengah-tengah pandemi Covid-19. Capaian realisasi belanja tahun 2021 sebesar 92%, terkontrakasi sebesar 1,32% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. h. Sampai dengan tahun 2021, struktur perekonomian Jateng tidak mengalami perubahan. Perekonomian Jateng tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,31%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,86%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; dan Konstruksi 11,12%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 73,04%. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor industri pengolahan rata-rata tumbuh sebesar 5,59%, sektor pertanian tumbuh 5,57%, sektor konstruksi tumbuh 5,12%, dan sektor perdagangan tumbuh 2,43%. Dengan demikian, keempat sektor atau lapangan usaha tersebut merupakan sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian di Jawa Tengah. i. Berdasarkan pemetaan, alokasi anggaran program prioritas nasional yang breakdown Jawa Tengah telah pada dana DIPA Kementerian/Lembaga tahun 2021 di menggambarkan adanya keterkaitan dan harmonisasi pendanaan dengan capaian output yang bersumber dari DAK Fisik. Pada fungsi Pendidikan, Dana DIPA Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 telah didukung dengan alokasi DAK Non Fisik. Selain itu, alokasi anggaran program prioritas nasional pada dana DIPA Kementerian/Lembaga tahun 2021 juga telah menggambarkan adanya keterkaitan dan harmonisasi pendanaan dengan capaian output yang bersumber dari Dana Desa. j. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai melalui peran fiskal yang optimal di daerah, diantaranya melalui kinerja keuangan pemerintah daerah maupun melalui belanja pemerintah berdasarkan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa IPM di Jawa Tengah mampu dijelaskan oleh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio belanja modal) sebesar 40%. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik maka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM, terutama 94 A
A pemerintah daerah yang memiliki rasio desentralisasi fiskal yang baik, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk mendukung peningkatan IPM di daerahnya. IPM di Jawa Tengah juga mampu dijelaskan oleh belanja pemerintah daerah berdasarkan sektor (belanja sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, sektor perlindungan sosial, sektor ekonomi dan sektor kesehatan) terhadap IPM yaitu sebesar 37,9%. Artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalokasikan belanja untuk sektor sebagaimana tersebut diatas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan angka IPM didaerahnya, terutama alokasi anggaran belanja sektor pendidikan. 7.2. Rekomendasi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada terjadinya resesi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam bukunya Mudrajad Kuncoro dkk yang berjudul "Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi" adalah setidaknya dibutuhkan tiga grand strategi pembangunan, yaitu pembangunan yang berbasis sektoral, spasial dan manusia. a. Pembangunan Berbasis Sektoral untuk mengklasifikasikan sektor unggulan dan pontensial apa saja yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang perlu untuk dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Pendekatan sektoral ini menekankan pada seberapa banyak barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimana cara produksinya, kapan pelaksanaan produksinya serta bagaimana cara memasarkannya. Kegiatan ini diharapkan menjadi lingkaran keterkaitan antar sektor dan memberikan dampak lanjutan, baik dalam bentuk nilai tambah maupun kebutuhan tenaga kerja dalam setiap kegiatan sektor ekonomi yang terkait tersebut. Pembangunan dengan pendekatan sektoral ini dimaksudkan ini dengan mempertimbangkan struktur ekonomi dan potensi ekonomi di Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang SPJM 2020-2024 disebutkan bahwa pembangunan wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas diantaranya; (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Komoditas unggulan yang dimiliki oleh Jawa Tengah adalah tebu, kopi, garam serta perikanan tangkap dan budidaya. Program aksi pengembangan sektor Provinsi Jawa Tengah 95 A
A Sinergi pembangunan yang berbasis sektor dengan Jateng sebagai hub ini diperlukan rencana aksi strategis yang tertata rapi sebagaimana berikut ini; Strategi revitalisasi sektor pertanian Program Aksi - Pengembangan agribisnis & Strategi Sektoral agroindustri Strategi re-industrialisasi Pengembangan Minapolitan - Pariwisata berbasis UMKM - Pemulihan UMKM, Hiliriosasi & hulunisasi industri Strategi pemulihan Strategi digitalisasi Strategi revitalisasi sektor pertanian ini diimplementasikan dalam bentuk langkah kebijakan yang masih relevan, yaitu (1) menerapkan sistem eco-farming; (2) Adanya penyebaran pupuk secara merata; (3) adanya perbaikan irigasi; (4) Adanya perbaikan sarana pertanian; (5) kegiatan penyuluhan pertanian. Strategi reindustrialisasi Jawa Tengah diperlukan dengan fokus pada; (1) hilirisasi dan hulunisasi industri,. Hulunisasi industri diperlukan karena masih banyak industri pengolahan di Jawa Tengah yang mengandalkan pada bahan baku dan penolong dari impor atau luar negeri. Hilirisasi diperlukan untuk agroindustri yang mengolah hasil pertanian. (2) Strategi akselerasi industri dengan memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, minimal Pajak Bumi dan Bangunan untuk industri di Jawa Tengah yang menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa atau memberikan sumbangan nilai tambah yang tinggi. (3) berbagai kebijakan pendukung lainnya, termasuk konektivitas dan penyediaan energi untuk industri. Program aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam aksi pemulihan Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk memulihkan dan menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif terdalam, diantaranya sektor perdagangan, konstrksi, akomodasi dan penyediaan bahan makan minum, serta transportasi dan pergudangan. Program yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat maupun Ultra Mikro, penjaminan modal kerja hingga Rp 10 miliar dan pemberian insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pembebasan PPH Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPH Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penempatan uang negara pada perbankan untuk restrukturisasi debitur Program digitalisasi pengembangan UMKM dibuat dalam bentuk 4 langkah, yaitu (1) meningkatkan sumber daya manusia dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat; (2) mengintervensi perbaikan proses bisnis yang diturunkan 96 A
A ke dalam beberapa program; (3) perluasan akses pasar diantaranya bekerjasama dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar para pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) memunculkan pahlawan lokal pelaku UMKM yang tetap eksis bertahan bahkan mampu berkembang dimasa pandemi covid-19 ini. b. Pembangunan Berbasis Spasial/Wilayah Berdasarkan arah kebijakan RPJMN, sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2020-2024) yaitu "Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera. Adapun strategi spasial dan pokok-pokok program aksi yang dilakukan sebagaimana di bawah ini; Program Aksi;
Aglomerasi Kota Jaringan Antar Kota Strategi pembangunan perkotaan Strategi Spasial Program Aksi; Pemberdayaan masyarakat Percepatan desa tertinggal Strategi pembangunan perdesaan
Program Aksi; Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan agribisnis Strategi pembangunan kawasan
c. Pembangunan berbasis manusia Strategi pembangunan berbasis manusia di era pandemi ini dimaksudkan untuk (1) menjaga agar kualitas hidup manusia tetap terjaga bahkan meningkat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender; (2) strategi pro-health yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar rakyat Jawa Tengah tetap sehat, bebas covid-19, serta mengurangi pasien yang terkena virus covid-19 atau meninggal dunia akibat covid-19. Adapun strategi pembangunan berbasis manusia dapat dimplementasikan dalam bentuk skema berikut ini; Program Aksi; - - - Pendidikan berkualitas Hidup sehat Kesetaraan gender Peningkatan daya beli Strategi peningkatan IPM Strategi Pembangunan Manusia Program Aksi; 3M, 3T, 3S - Waspada ketat - - Strategi pro-health Protokol kesehatan ketat Jogo tonggo 97 A
A Program aksi peningkatan IPM mencakup; pertama, pendidikan berkualitas dengan target (1) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan menengha dan khusus , baik sekolah negeri maupun swasta; (2) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; (3) peningkatan kualitas serta distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude, dan learning culture; (5) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; (6) peningkatan literasi masyarakat; (7) Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat. Kedua, Hidup sehat, dengan program aksi yang dilakukan antara lain (1) peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; (2) Membudayakan pola hidup bersih dan sehat; (3) Mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar; (4) Peningkatan kesadaran keluarga berencana; (5) peningkatan kualitas SDM kesehatan; (6) Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan dan farmasi; (7) peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan. Ketiga, mewujudkan kesetaraan gender. Pengarustamaan gender di sektor pendidikan khususnya usia sekolah dan sektor ekonomi dengan fokus pada peningkatan kompetensi perempuan di dunia kerja dan usaha ekonomi produktif. Keempat, mewujudkan peningkatan daya beli melelui program aksi peningkatan akses terhadap aset, modal, manajemen, dan pasar, peningkatan start up wirausaha baru, pemberdayaan kelompok usaha pertanian, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan; serta fasilitas pengembangan BUMDes. Program strategi pro-health dimaksudkan agar rakyat Jawa Tengah tetap sehat, bebas covid-19, dan mengurangi pasien yang terkena atau meninggal akibat covid-19. Program aksi yang dapat dilakukan diantaranya 3M (memakai Masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak), 3T yaitu Tes, Telusuri dan Tanggulangi, serta 3S yaitu Semprot Semua Sarana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Senantiasa waspada terhadap penyebaran virus melalui testing dan tracing, sehingga dapat diketahui sejak dini dan tidak menyebar luas pasien yang terinfeksi. Perlu diingat bahwa pembangunan yang hanya bertumpu pada basis sektoral saja tidaklah cukup, karena hal ini dapat berdampak terjadinya ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ekonomi berbasis spasial. Keberhasilan pembangunan berbasis spasiial ini tidak terlepas dari pengaturan bersama antara pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terakomodir. Pembangunan berbasis manusia perlu diberikan porsi perhatian yang cukup, sebab pembangunan tidak akan berkelanjutan apabila tidak didukung dengan pembangunan sumber daya manusia. Rakyat di wilayah Jawa Tengah bukanlah obyek pembangunan, 98 A
A melainkan subyek pembangunan, sehingga pembangunan manusia di Jawa Tengah merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan. Pembangunan manusia yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas yang selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Selama masa pandemi Covid-19 pembangunan berbasis manusia ini berfokus untuk menyelamatkan manusia dari penularan Covid-19, tetap sehat, angka kesembuhan tinggi, dan risiko kematiannya rendah. Strategi pembangunan dengan ketiga pendekatan sebagaimana tersebut di atas harus terintegrasi, berjalan secara serempak dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terwujud masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan mandiri. Selain rekomendasi di atas, selanjutnya dapat disampaikan beberapa rekomendasi teknis, sebagai berikut: a. Guna peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pelaksanaan DAK Fisik, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu: 1) Terkait kendala proses internal Pemda, baik dalam proses PBJ, verifikasi APIP dan proses upload dokumen, agar dibuatkan SOP dengan standar norma waktu yang disepakati. 2) Pemda dengan kinerja yang masih rendah agar melakukan studi banding pada Pemda dengan kinerja yang sudah bagus. 3) Dalam rangka percepatan, proses PBJ tidak perlu menunggu DPA ditetapkan. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perpres 123/2020, bahwa "Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa". 4) Terkait kendala keterbatasan kapasitas APIP dalam pelaksanaan reviu, Pemda agar bersinergi dengan Kanwil dan KPPN untuk pelaksanaan Bimtek APIP. 5) Dalam hal keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L, untuk selanjutnya perlu dilakukan percepatan penerbitan Juknis dan mendorong kecepatan penetapan Jukop. Selain itu, apabila tidak ada perubahan menu dimungkinkan jukop berlaku lebih dari 1 tahun. b. Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, penggunaan Dana Desa agar diprioritaskan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta selaras dengan kebutuhan desa sesuai hasil pemetaan atas potensi dan kebutuhan riil desa. Selain itu, dalam pelaksanaan belanja dana desa agar menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal dan bersifat padat karya. c. Terdapat tiga hal yang menjadi faktor utama keberhasilan percepatan pelaksanaan anggaran satker K/L. Pertama, faktor komitmen pimpinan yang diwujudkan dalam bentuk penetapan target waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa secara lebih cepat. Kedua, faktor perluasan cakupan monitoring, yang tidak hanya memantau progress realisasi penyerapan anggaran, namun juga mencakup progress dimulainya 99 A
A tahapan persiapan pengadaan, seperti menyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan seterusnya. Ketiga, faktor ketersediaan SDM yang memadai, sehingga proses persiapan pengadaan sampai dengan proses pengadaan dapat dilakukan di bulan November dan Desember, tanpa mengganggu aktivitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun. d. Secara umum, sektor pariwisata di Jawa Tengah telah siap untuk kembali beraktivitas seperti dahulu. Faktor penentu terletak pada kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Pengalaman tahun 2021 terkait penyaluran DAK Fisik subbidang Pariwisata juga perlu menjadi catatan, agar pemerintah daerah lebih maksimal memanfaatkan alokasi DAK Fisik yang telah diberikan. e. Untuk terciptanya Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah dan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran, hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus harmonis agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid. Dengan demikian, pembangunan yang dirancang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat selaras. Selain itu perlu dilakukan sinergi dan sinkronisasi rancangan rencana kerja yang disusun oleh kementerian/lembaga (Renja- KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya tentang program utama/prioritas dan kegiatan pokok yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat) beserta lokasi kegiatan dan pagu indikatif. 100 A
A DAFTAR PUSTAKA Andryan (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.4. Asmar, A.R. (2018). Strategi Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah. Bilancia Vol 12 No. 1 Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 53-64. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 1247- 1272. Kuncoro, M., Widoyono, S.B., Nursetyohadi, D., Wuranti, H., Sriningsih, Susanti, D.D., Taruno, H.T., Widyastuti, S., (2021). Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi. Penerbit Andi. Litbang Depdagri dan Fisipol UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. In Laporan Akhir Penelitian. Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (EdisiTerbaru). Penerbit Andi. Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126, 1315- 1755. Olivia, G. (2018). Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi. transfer-daerah-sangat-tinggi. Suparjito, Sarmilasari, M. dan Purwaningrum, L., (2021). Program kredit ultra mikro dan kemiskinan di Jawa Tengah pada masa pandemi. Journal of Business and Information Systems. 3 (2), 120-136. Suparjito (2021). Optimis Ekonomi Membaik, Pemerintah Menambah Plafon KUR di Tahun 2022. A
E . S i s a L e b h ( K u r a n g ) P e m b a y a a n A n g g a r a n - - S 4 I L 9 P 8 A 2 ( 8 S . I 7 K 0 P 5 A . ) 0 4 ( 4 D - C - ) 5 9 9 i i . 9 8 8 . 7 1 7 7 5 2 . 3 3 9 . 7 5 9 . 0 1 7 1 0 5 7 5 4 1 4 1 . 1 9 0
3 6 4 8 6 5 4 0 6 2 . 8 2 7
5 5 2 0 0 5 . 6 0 5 . 1 0 1 7 9 7 3 4 . 1 0 9 . 8 5 0 4 5 5 5 6 5 . 1 3 9 7 0 0 6 0 8 6 5 . 1 8 5 . 2 9 3 2 7 0 . 6 5 . 4 4 5 . 0 4 1 8 8 8 . 1 . 5 5 4 . 7 4 0 9 2 5 7 4 5
1 . 9 0 0 0 2 2 0 7 8 . 5 2 7
4 1 6 4 0 8 . 5 5 4 8 9 3
6 3 6 4 . 7 3 5 . 7 0 5 3 1 1 J u m a h P e m b a y a a n ( l i D . I + D . I I )
3 . P e m b a y a r a n C i c i l a n P o k o k U t a n g L u a r N e g e r i 2 . P e n e r u s a n P n a m a n i j b . P e n a r i k a n P n a m a n P r o y e k i j a . P e n a r i k a n P n a m a n P r o g r a m i j 1 . P e n a r i k a n P n a m a n L u a r N e g e r i i j
I I . P e m b a y a a n L u a r N e g e r i i ( N e t o )
9 . P e m b a y a a n L a n - l a n i i 8 . D a n a P e n g e m b a n g a n P e n d d i k a n N a s i o n a i 7 . K e w a j i b a n P e n a m n a n j i 6 . P M N / D a n a I n v e s t a s i P e m e r i n t a h b . P e n g e u a r a n P e m b a y a a n - C i c i l l i a n P o k o k P n a m a n D a i j a m N e g e r i a . P e n e r i m a a n P n a m a n D a a m N e g e r i i j l 5 . P n a m a n d a a m n e g e r i i j l N e t o )
b . P e n g e u a r a n u n t u k P e m b a y a r a n / P e u n a s a n S u r a t B e r h a r g a N e g a r a l l a . P e n e r i m a a n S u r a t B e r h a r g a N e g a r a 4 . S u r a t B e r h a r g a N e g a r a ( N e t o )
3 . P r i v a t i s a s i d a n P e n u a a n A s e t P r o g r a m R e s t r u k t u r i s a s i j l 2 . P e n e r i m a a n C i c i l a n P e n g e m b a l i a n P e n e r u s a n P n a m a n i j 1 . R e k e n n g P e m e r i n t a h i I . P e m b a y a a n D a a m N e g e r i i l ( N e t t o )
D P e m b a y a a n i
C . S u r p u s l ( D e f i s i t ) A n g g a r a n ( A - B ) 4 9 8 2 8 7 0 5 . 0 4 4
5 9 9 9 8 8 . 7 1 7 7 5 2 . 3 3 9 . 7 5 9 . 0 1 7 1 0 5 7 5 4 1 4 1 . 1 9 0
3 6 4 8 6 5 4 0 6 2 . 8 2 7
5 5 2 0 0 5 . 6 0 5 . 1 0 1 7 9 7 3 4 . 1 0 9 . 8 5 0 4 5 5 5 6 5 . 1 3 9 7 0 0 6 0 8 6 5 . 1 8 5 . 2 9 3 2 7 0 . 6 5 . 4 4 5 . 0 4 1 8 8 8 . 1 . 5 5 4 . 7 4 0 9 2 5 7 4 5
1 . 9 0 0 0 2 2 0 7 8 . 5 2 7
4 1 6 4 0 8 . 5 5 4 8 9 3
6 3 6 4 . 7 3 5 . 7 0 5 3 1 1
J u m a h B e a n a N e g a r a ( B l l j . I + B . I I ) 4 9 8 6 1 . 1 0 4 9 1 9 6 1 1 6 2 8 . 1 7 9 2 6 2 3 7 7 5 3 6 6 6 4 . 6 9 2 7 5 4 1 4 1 . 1 9 0 4 2 6 1 2 9 5 5 1 5 . . 4 9 6 5 5 3 7 6 6 . . 7 1 3 . 6 0 4 5 1 1 . 3 8 4 6 6 7 7 8 2 5 9 1 . 9 2 0 6 7 1 6 4 1 7 5 . 7 1 3 . 6 9 4 2 1 0 2 6 4 . 4 9 4 0 1 7 8 8 6 1 . 8 1 0 6 9 0 . 7 2 7 6 8 5 2 . 7 2 0 9 5 8 5 1 7 . 8 1 7 2 9 5 7 8 1 3 . 7 1 9 . 5 7 9 6 7 5 7 . 4 9 7 . 6 8 3 0 9 0 2 . D a n a D e s a d . D a n a O t o n o m i K h u s u s c . D a n a K e i s t i m e w a a n D I Y b . D a n a I n s e n t i f D a e r a h b ) D a n a A o k a s i l K h u s u s N o n F i s i k a ) D a n a A o k a s i l K h u s u s F i s i k 2 ) D a n a T r a n s f e r K h u s u s b ) D a n a A o k a s i l U m u m a ) D a n a B a g H a s i l 1 ) D a n a T r a n s f e r U m u m a . D a n a P e r i m b a n g a n 1 . T r a n s f e r k e D a e r a h I I . T r a n s f e r k e D a e r a h d a n D a n a D e s a
8 . B e a n a L a n - l a n l j i 7 . B a n t u a n S o s i a l 6 9 . 4 3 9 . 2 0 0 0 0 0 6 . B e a n a H b a h l j i 5 . B e a n a S u b s i d l j i 4 . B e a n a P e m b a y a r a n B u n g a U t a n g l j 3 . B e a n a M o d a l j 1 5 1 9 . 2 0 9 3 0 0 7 3 4 4 0 . 5 8 6 0 7 2 8 7 6 2 6 6 5 . 4 7 9 1 7 0 3 6 5 0 4 4 . . 6 6 9 4 0 0 0 6 . . 7 1 2 . 5 4 3 3 8 . 3 8 7 7 0 4 7 0 4 1 9 . 0 7 7 2 6 4 6 0 9 2 7 . 6 6 3 . 8 2 2 1 0 5 4 9 . 2 0 0 5 0 2 9 5 5 1 . 1 7 7 5 4 5 . 3 8 4 1 6 0 4 9 7 8 7 5 8 8 6 . 5 6 1 3 8 8 7 2 0 . 4 7 0 . 7 8 8 4 9 3 . 8 4 1 . 5 3 2 0 0 8 2 . B e a n a B a r a n g l j 3 2 5 3 9 . 2 2 0 4 0 0 1 0 9 2 6 8 . 8 6 7 1 2 6 5 7 8 3 6 5 9 5 . 9 3 9 7 5 4 1 4 1 . 1 9 0 8 7 6 7 9 4 6 1 1 . . 7 6 8 2 4 0 2 3 8 . . 6 5 1 . 4 4 8 2 2 0 . 5 0 4 8 8 3 0 2 7 5 2 7 . 2 9 3 5 9 6 7 2 0 2 6 . 9 4 5 . 5 5 3 8 0 1 1 8 7 . 0 0 4 8 2 5 8 1 2 4 2 6 0 8 3 . 2 3 0 5 3 2 8 9 5 7 5 5 7 1 4 . 7 0 4 2 1 6 5 6 0 7 . 3 7 3 . 9 3 0 1 1 9 3 . 4 8 5 . 7 1 2 7 9 4 1 . B e a n a P e g a w a l j i 1 5 8 0 2 . 6 7 5 2 1 9 4 2 8 9 1 8 . 7 2 6 0 6 4 3 1 0 9 3 7 4 0 3 . 2 7 4 3 2 1 4 1 3 5 8 5 9 . . 0 5 9 2 7 3 5 2 1 . . 3 4 9 . 6 1 3 2 5 2 . 4 9 2 0 8 0 0 5 1 4 5 . 5 4 9 8 1 0 3 1 2 2 1 . 1 0 4 . 3 1 8 3 0 4 2 8 . 2 8 8 6 8 9 1 1 9 2 0 7 0 6 2 . 1 1 2 9 9 3 1 . 3 2 7 3 2 6 9 1 6 . 5 5 2 4 0 3 4 8 5 . 8 7 4 . 8 6 1 5 0 0 0 . 7 3 1 . 2 3 8 2 8 8 I . B e a n a P e m e r i n t a h P u s a t l j 4 9 8 6 1 . 1 0 4 . 9 1 9 6 1 1 6 2 8 . 1 7 9 2 6 2 3 7 7 5 3 6 6 6 4 . 6 9 2 7 5 4 1 4 1 . 1 9 0 4 2 6 1 2 9 5 5 1 5 . . 4 9 6 5 5 3 7 6 6 . . 7 1 3 . 6 0 4 5 1 1 . 3 8 4 6 6 7 7 8 2 5 9 1 . 9 2 0 6 7 1 6 4 1 7 5 . 7 1 3 . 6 9 4 2 1 0 2 6 4 . 4 9 4 0 1 7 8 8 6 1 . 8 1 0 6 9 0 . 7 2 7 6 8 5 2 . 7 2 0 9 5 8 5 1 7 . 8 1 7 2 9 5 7 8 1 3 . 7 1 9 . 5 7 9 6 7 5 7 . 4 9 7 . 6 8 3 0 9 0 B B e a n a N e g a r a l j
J u m a h P e n d a p a t a n N e g a r a d a n H b a h l i ( A . I + A . I I + A 3 2 . I I . I 3 ) 9 9 8 7 5 1 1 6 3 9 . 4 6 1 5 1 0 3 7 7 7 7 6 4 7 . 5 8 7 6 1 2 6 4 1 4 5 2 . . 6 6 9 1 7 6 1 . . 1 0 8 . 5 0 3 8 0 2 4 5 . 4 9 4 5 1 8 2 3 7 2 6 . 7 8 0 9 7 1 0 3 3 1 0 . 5 2 8 . 4 0 0 9 4 0 1 9 9 . 0 4 8 9 7 5 9 9 8 2 5 5 9 4 9 . 8 0 1 9 4 0 8 2 0 9 3 6 4 3 9 . 2 9 0 2 5 4 1 4 0 5 . 1 6 4 . 6 8 6 3 9 2 . 7 6 1 . 9 7 7 7 7 9 I I I . P e n d a p a t a n H b a h i 4 . P e n d a p a t a n B a d a n L a y a n a n U m u m 2 9 9 5 5 0 4 3 4 . 1 3 6 1 0 . 4 7 5 . 1 2 0 9 3 2 1 9 8 . 2 6 1 4 6 5 2 9 6 1 2 4 6 0 2 . 9 9 2 3 3 5 7 0 3 2 8 3 6 6 1 . 7 2 6 2 5 2 3 2 8 7 . 2 6 4 . 9 2 3 1 2 0 . 8 7 7 . 0 5 6 7 0 4 3 . P e n d a p a t a n P N B P L a n n y a i 3 2 . 3 9 9 8 7 5 1 1 6 3 9 . 4 6 1 5 1 0 3 7 7 7 7 6 4 7 . 5 8 7 3 1 3 0 9 1 0 1 8 . . 5 3 3 1 7 6 1 . . 1 0 8 . 5 0 3 5 1 . 4 2 2 8 9 5 6 1 9 2 6 . 7 8 0 9 7 1 0 3 3 5 3 . 2 8 0 0 0 8 7 8 7 5 1 0 7 0 2 1 3 1 3 4 6 . 8 0 9 6 0 5 1 1 7 6 5 2 7 7 7 . 5 6 4 1 8 1 1 7 . 8 9 9 . 7 6 3 2 7 1 . 8 8 4 . 9 2 1 0 7 5 2 . P e n d a p a t a n d a r i K e k a y a a n N e g a r a D p i s a h k a n ( K N D i 1 . P e n d a p a t a n S u m b e r D a y a A a m l
I I . P e n d a p a t a n P e n e r i m a a n N e g a r a B u k a n P a a k 3 2 . 3 9 9 8 7 5 1 1 6 3 9 . 4 6 1 5 1 0 3 7 7 7 7 6 4 7 . 5 8 7 6 1 2 6 4 1 4 5 2 . . 6 6 9 1 7 6 1 . . 1 0 8 . 5 0 3 5 1 . 4 2 2 8 9 5 6 1 9 2 6 . 7 8 0 9 7 1 0 3 3 1 0 . 5 2 8 . 4 0 0 9 4 0 1 9 9 . 0 4 8 9 7 5 9 9 8 2 5 5 9 4 9 . 8 0 1 9 4 0 8 2 0 9 3 6 4 3 9 . 2 9 0 2 5 4 1 4 0 5 . 1 6 4 . 6 8 6 3 9 2 . 7 6 1 . 9 7 7 7 7 9 2 . P a a k P e r d a g a n g a n j n t e r n a s i o n a 1 7 9 4 . 0 7 0 . 3 7 0 2 4 8 1 . P a a k D a a m N e g e r i j l
7 8 4 0 0 . 0 0 1 2 5 2 3 7 0
I . P e n d a p a t a n P e r p a a k a n j
8 0 1 9 4 . 0 7 1 6 2 2 6 1 8
A P e n d a p a t a n N e g a r a d a n H b a h i
D E S C R I P T I O N B A 0 0 4 ' B A 0 0 5 ' B A 0 0 6 ' B A 0 1 0 ' B A 0 1 2 B A 0 1 3 B A 0 1 5 ' B A 0 1 8 B A 0 1 9 B A 0 2 0 B A 0 2 2 B A 0 2 3 B A 0 2 4 B A 0 2 5 '
2 4 5 . 1 2 4 7 6 9 1 6 0 1 9 2 . 2 1 9 1 4 8 6 2 4 1 4 2 . 3 2 8 8 1 2 5 1 8 # # # # # # # # # # #
1 2 5 7 0 1 9 2 . 7 1 7 . 4 1 5
2 6 5 1 2 5 7 2 . 1 2 9
6 3 8 3 7 0 7 6 5 0
2 6 7 4 4 7 7 2 3 0 2 2
8 1 6 . 7 4 7 9 9 2
7 9 0 6 0 6 . 1 4 3 5 0 1 4 2 0 6 8 1 0 0 0
2 7 . 4 5 8 0 0 8 9 4 1
3 . 0 8 6 9 5 0 3 2 1 . 3 2 1
5 5 0 2 9 0 3 7 . 2 4 2
2 6 9 9 6 0 5 0 0
3 5 . 3 0 0 8 0 8 4 6 9
2 4 9 5 . 9 7 6 9 8 2
2 4 5 . 1 2 4 7 6 9 1 6 0 1 9 2 . 2 1 9 1 4 8 6 2 4 1 4 2 . 3 2 8 8 1 2 5 1 8 # # # # # # # # # # #
1 2 5 7 0 1 9 2 . 7 1 7 . 4 1 5
2 6 5 1 2 5 7 2 . 1 2 9
6 3 8 3 7 0 7 6 5 0
2 6 7 4 4 7 7 2 3 0 2 2
8 1 6 . 7 4 7 9 9 2
7 9 0 6 0 6 . 1 4 3 5 0 1 4 2 0 6 8 1 0 0 0
2 7 . 4 5 8 0 0 8 9 4 1
3 . 0 8 6 9 5 0 3 2 1 . 3 2 1
5 5 0 2 9 0 3 7 . 2 4 2
2 6 9 9 6 0 5 0 0
3 5 . 3 0 0 8 0 8 4 6 9
2 4 9 5 . 9 7 6 9 8 2
2 4 5 . 6 2 2 1 9 7 7 6 3 1 9 2 . 7 9 3 0 5 1 . 0 3 2 1 4 6 . 6 0 3 5 0 6 . 4 3 2 # # # # # # # # # # 1 2 5 8 8 1 7 9 . 7 5 2 . 8 8 3 2 7 3 5 8 . . 3 1 6 . 8 5 3 6 . 3 8 3 7 0 7 6 5 0 2 6 8 0 1 9 5 1 1 . . 2 6 1 8 1 6 . 7 4 7 9 9 2 7 9 3 6 3 6 . 2 0 3 9 1 9 4 2 0 6 8 1 . 0 0 0 2 7 . 5 0 6 6 4 2 1 6 3 4 . 2 2 5 4 3 7 4 8 9 . 8 1 6 5 5 0 7 0 9 6 3 . 5 3 6
2 6 9 9 6 0 5 0 0 3 5 . 8 3 4 8 9 3 1 6 8 2 6 0 2 . 6 9 0 6 2 2
1 3 . 1 4 0 2 5 6 0 0 0 5 3 . 8 1 8 5 4 0 8 0 0 5 1 . 1 8 5 9 2 1 . 4 5 2 5 . 1 0 6 6 6 6 . 3 7 5 # # # # # # # # # # 7 2 2 2 2 3 3 . 6 6 1 . 9 6 3 6 6 7 7 . . 2 8 5 . 0 0 0 1 6 7 2 9 7 4 4 . 4 5 9 2 2 1 4 6 . 4 1 3 8 1 6 . 2 . 4 0 1 9 4 2 9 0 6 2 6 0 9 0 2 8 8 7 . 9 7 2 4 1 9 2 6 6 1 . 9 0 0 2 5 5 4 . 5 2 6 2 6 9 1 6 3 . 9 5 5 6 7 8 2 8 5 8 8 . 9 8 8 0 2 4 . 5 2 8 9 2 . 4 2 9 0 4 0 . 6 9 6 # # # # # # # # # # 5 3 1 2 7 0 1 . 9 5 2 . 8 2 8 1 7 4 5 4 . . 4 9 6 . 4 8 6 6 . 3 8 3 7 0 7 6 5 0 7 3 5 1 8 4 2 4 . . 6 6 6 8 1 6 . 7 4 7 9 9 2 5 6 8 3 9 3 . 3 4 7 7 8 7 4 2 0 6 8 1 . 0 0 0 1 7 . 0 6 0 1 4 1 3 7 5 1 . 2 0 4 4 6 5 7 7 7 . 8 8 0 2 5 3 3 3 7 3 0 . 0 3 3 2 6 9 9 6 0 5 0 0 2 1 . 2 2 4 5 2 0 5 7 4 2 6 0 2 . 6 9 0 6 2 2 2 7 . 8 4 7 9 7 8 6 7 8 3 9 . 4 7 8 8 4 9 . 0 5 2 4 9 . 0 6 7 7 9 9 . 3 6 1 # # # # # # # # # # 5 3 2 4 4 . 1 3 8 . 0 9 2 3 2 2 6 . . 5 3 5 . 3 6 7 1 7 7 7 7 1 3 4 2 . 1 3 6 2 0 3 0 9 6 . 4 4 2 3 1 6 . 8 . 0 4 4 5 5 7 8 8 2 2 . 7 6 0 0 6 8 8 2 3 . 9 6 4 2 5 5 4 4 5 7 1 . 6 0 3 1 2 0 5 5 . 8 4 6 3 2 5 2 4 5 . 6 2 2 1 9 7 7 6 3 1 9 2 . 7 9 3 0 5 1 . 0 3 2 1 4 6 . 6 0 3 5 0 6 . 4 3 2 # # # # # # # # # # 1 2 5 8 8 1 7 9 . 7 5 2 . 8 8 3 2 7 3 5 8 . . 3 1 6 . 8 5 3 6 . 3 8 3 7 0 7 6 5 0 2 6 8 0 1 9 5 1 1 . . 2 6 1 8 1 6 . 7 4 7 9 9 2 7 9 3 6 3 6 . 2 0 3 9 1 9 4 2 0 6 8 1 . 0 0 0 2 7 . 5 0 6 6 4 2 1 6 3 4 . 2 2 5 4 3 7 4 8 9 . 8 1 6 5 5 0 7 0 9 6 3 . 5 3 6 2 6 9 9 6 0 5 0 0 3 5 . 8 3 4 8 9 3 1 6 8 2 6 0 2 . 6 9 0 6 2 2
4 9 7 4 2 8 6 0 3 5 7 3 9 0 2 . 4 0 8 4 . 2 7 4 6 9 3 . 9 1 4 # # # # # # # # # # 1 7 9 8 7 . 0 3 5 . 4 6 8 8 4 5 . 7 4 4 . 7 2 4 5 7 1 7 8 8 . . 2 3 9
3 0 3 0 . 0 6 0 4 1 8 4 8 6 3 3 2 2 2 1 . 1 3 8 4 8 7 1 6 8 . 4 9 5 4 1 9 2 6 . 2 9 4
5 3 4 0 8 4 6 9 9 1 0 6 . 7 1 3 6 4 0 1 0 5 2 8 3 5 5 9 . 9 4 8 4 9 7 4 2 8 6 0 3 5 7 3 9 0 2 . 4 0 8 4 . 2 7 4 6 9 3 . 9 1 4 # # # # # # # # # # 1 7 9 8 7 . 0 3 5 . 4 6 8 8 4 5 . 7 4 4 . 7 2 4 5 7 1 7 8 8 . . 2 3 9 3 0 3 0 . 0 6 0 4 1 8 . 4 8 6 3 3 2 2 2 1 . 0 3 3 2 0 3 6 0 8 . 5 4 7 4 1 9 2 6 . 2 9 4 5 3 4 0 8 4 6 9 9 1 0 6 . 7 1 3 6 4 0 4 9 7 4 2 8 6 0 3 5 7 3 9 0 2 . 4 0 8 4 . 2 7 4 6 9 3 . 9 1 4 # # # # # # # # # # 1 7 9 8 7 . 0 3 5 . 4 6 8 8 4 5 . 7 4 4 . 7 2 4 5 7 1 7 8 8 . . 2 3 9 3 0 3 0 . 0 6 0 4 1 8 . 4 8 6 3 3 2 2 2 1 . 1 3 8 4 8 7 1 6 8 . 4 9 5 4 1 9 2 6 . 2 9 4 5 3 4 0 8 4 6 9 9 1 0 6 . 7 1 3 6 4 0
B A 0 2 6 B A 0 2 7 B A 0 2 9 B A 0 3 2 B A 0 3 3 B A 0 4 0 ' B A 0 4 4 B A 0 5 4 B A 0 5 5 B A 0 5 6 ' B A 0 5 7 ' B A 0 5 9 B A 0 6 0 B A 0 6 3 B A 0 6 4 B A 0 6 5 ' B A 0 6 6 B A 0 6 7
# # # # # # # # # # #
3 3 3 7 3 7 2 8 . 7 0 6
1 4 1 4 6 9 0 9 5 2 9 4 .
4 8 9 3 2 2 8 1 4 0 7 .
4 2 6 3 4 9 9 8 . 3 8 0
6 . 0 0 2 5 4 6 0 9 1 9 2 6 1 . 9 8 7 . 7 7 4
3 0 1 4 7 . 7 9 1 . 7 2 5
7 2 6 7 1 4 0 4 . 4 4 4
4 1 9 7 2 0 9 0 . 2 4 3
3 0 7 2 8 7 7 9 . 9 6 5
6 6 2 8 8 8 3 9 . 8 6 2 7 9 1
2 1 . 1 2 6 2 0 9 9 1 3 . 4 9 3
0 # # # # # # # # # # #
3 3 3 7 3 7 2 8 . 7 0 6
1 4 1 4 6 9 0 9 5 2 9 4 .
4 8 9 3 2 2 8 1 4 0 7 .
4 2 6 3 4 9 9 8 . 3 8 0
6 . 0 0 2 5 4 6 0 9 1 9 2 6 1 . 9 8 7 . 7 7 4
3 0 1 4 7 . 7 9 1 . 7 2 5
7 2 6 7 1 4 0 4 . 4 4 4
4 1 9 7 2 0 9 0 . 2 4 3
3 0 7 2 8 7 7 9 . 9 6 5
6 6 2 8 8 8 3 9 . 8 6 2 7 9 1
2 1 . 1 2 6 2 0 9 9 1 3 . 4 9 3
0 # # # # # # # # # #
3 3 9 9 5 4 8 8 . 1 8 2 1 5 3 6 4 1 4 8 8 . 8 1 6 4 9 1 2 6 8 5 5 . 5 0 8 4 3 4 9 7 4 9 3 . 7 5 2 6 . 0 1 6 6 6 8 8 5 2 9 3 1 8 0 8 3 . 6 6 4 3 0 1 8 5 . 9 0 2 . 6 1 3 7 2 6 7 3 9 0 4 . 4 4 4 4 2 9 6 2 9 6 6 . 2 8 6 3 0 7 6 0 2 3 2 . 1 3 0 6 6 2 8 9 4 9 8 . . 7 8 7 8 5 7
1 0 7 4 7 6 9 3 3 8 6 7 . 2 8 1 8 1 5 5 6 8 3 6 2 5 . 2 1 9
8 1 5 5 6 8 3 6 2 5 . 2 1 9
0 1 1 9 9 2 1 7 0 6 0 . 0 0 0
1 1 9 9 2 1 7 0 6 0 . 0 0 0 1 4 8 0 2 3 4 8 . 0 3 3 3 3 8
1 4 8 0 2 3 4 8 0 3 3 . 3 3 8 3 8 1 1 5 0 6 5 9 9 . 8 3 1
3 8 1 1 5 0 6 5 9 9 . 8 3 1 1 8 6 1 3 8 5 4 . 6 3 3 1 6 9
1 8 6 1 3 8 5 4 6 3 3 . 1 6 9 3 4 9 6 7 4 4 5 . 3 1 1 0 0 0
3 4 9 6 7 4 4 5 3 1 1 . 0 0 0 3 3 5 3 2 9 8 1 5 8 . 4 6 9
3 3 5 3 2 9 8 1 5 8 . 4 6 9 3 8 3 2 0 7 4 3 . 4 6 9 4 6 9
3 8 3 2 0 7 4 3 4 6 9 . 4 6 9 5 6 9 3 4 5 9 8 . 1 0 2 6 3 8
5 6 9 3 4 5 9 8 1 0 2 . 6 3 8 5 8 1 3 3 8 1 5 . 1 6 2 6 3 8
5 8 1 3 3 8 1 5 1 6 2 . 6 3 8
6 6 2 8 9 4 9 8 . . 7 8 7 8 5 7
6 6 2 8 9 4 9 8 7 8 7 . 8 5 7
8 2 5 7 9 4 5 6 . 0 0 0
0 4 9 1 4 1 7 5 0 0 2 3 9 9 7 5 4 . 3 4 8 1 9 9 5 4 2 . 2 0 0 2 8 5 9 4 9 . 1 2 4 2 2 1 1 . 9 3 4 . 9 2 5 3 9 6 9 9 . 9 9 8 1 8 2 0 5 5 9 . 1 9 0 1 7 7 1 1 4 0 . 6 1 8
1 0 6 6 9 1 9 9 1 1 3 . 5 7 7 # # # # # # # # # # 1 0 1 6 4 1 8 1 . 2 5 9 6 7 9 3 5 0 3 2 . 8 7 8 1 1 5 8 2 0 2 8 . 8 4 3 4 3 4 9 7 4 9 3 . 7 5 2 6 . 0 1 6 6 6 8 8 5 2 3 7 5 3 1 8 5 . 8 3 7 1 5 8 1 1 . 8 2 3 . 1 8 2 4 5 6 5 5 3 9 3 . 8 1 8 1 0 8 4 8 3 0 1 . 4 0 3 1 3 6 0 9 2 2 6 . 2 2 4
1 4 9 8 1 2 5 9 9 3 9 . 7 1 5 # # # # # # # # # # 2 1 4 3 1 5 5 2 . 5 7 5 8 5 5 0 6 9 1 3 . 7 3 8 3 7 2 5 8 8 7 7 . 5 4 1 5 5 6 4 . 8 9 7 8 2 7 1 2 1 6 2 . 1 4 4 . 5 0 6 2 6 9 7 8 8 1 0 . 6 2 8 3 0 2 9 4 1 0 5 . 6 9 3 1 5 3 7 9 8 6 5 . 2 8 8
1 5 4 5 4 3 9 6 5 7 0 . 1 3 2 # # # # # # # # # # 3 3 9 9 5 4 8 8 . 1 8 2 1 5 3 6 4 1 4 8 8 . 8 1 6 4 9 1 2 6 8 5 5 . 5 0 8 4 3 4 9 7 4 9 3 . 7 5 2 6 . 0 1 6 6 6 8 8 5 2 9 3 1 8 0 8 3 . 6 6 4 3 0 1 8 5 . 9 0 2 . 6 1 3 7 2 6 7 3 9 0 4 . 4 4 4 4 2 9 6 2 9 6 6 . 2 8 6 3 0 7 6 0 2 3 2 . 1 3 0
4 1 1 8 7 4 3 5 0 7 9 . 4 2 4
0 6 3 9 3 2 5 7 3
6 2 1 7 5 9 . 4 7 6 1 2 1 7 2 3 9 3 . 5 2 2 1 9 4 5 7 4 . 1 0 1 8 6 2 4 9 5 . 3 7 2 1 4 1 2 2 7 6 1 5 6 0 9 5 . 8 9 0 3 8 . 1 1 0 . 8 8 8 2 5 0 0 . 0 0 0 9 9 0 8 7 6 . 0 4 3 3 1 4 5 2 . 1 6 5 6 5 8 . 9 2 5 0 6 6
8 6 3 5 0 7 2 3 9 5 3 . 7 8 8
4 0 8 5 6 2 1 5 5 6 . 0 0 0 6 3 9 3 2 5 7 3 6 2 1 7 5 9 . 4 7 6 1 2 1 7 2 3 9 3 . 5 2 2 1 9 4 5 7 4 . 1 0 1 8 6 2 4 9 5 . 3 7 2 1 4 1 2 2 7 6 1 5 6 0 9 5 . 8 9 0 3 8 . 1 1 0 . 8 8 8 2 5 0 0 . 0 0 0 9 9 0 8 7 6 . 0 4 3 3 1 4 5 2 . 1 6 5 6 5 8 . 9 2 5 0 6 6
2 0 7 1 0 3 0 7 7 5 . 1 7 0
0 6 3 9 3 2 5 7 3 6 2 1 7 5 9 . 4 7 6 1 2 1 7 2 3 9 3 . 5 2 2 1 9 4 5 7 4 . 1 0 1 8 6 2 4 9 5 . 3 7 2 1 4 1 2 2 7 6 1 5 6 0 9 5 . 8 9 0 3 8 . 1 1 0 . 8 8 8 2 5 0 0 . 0 0 0 9 9 0 8 7 6 . 0 4 3 3 1 4 5 2 . 1 6 5 6 5 8 . 9 2 5 0 6 6
6 1 5 6 6 5 2 3 3 1 . 1 7 0
1 7 9 4 0 7 0 3 7 0 . 2 4 8
7 8 4 0 0 0 0 1 2 5 2 . 3 7 0
8 0 1 9 4 0 7 1 6 2 2 . 6 1 8
B A 0 6 8 B A 0 7 4 B A 0 7 5 B A 0 7 6 B A 0 8 9 B A 0 9 0 B A 0 9 2 B A 1 0 4 B A 1 0 7 ' B A 1 1 5 ' B A 1 1 6 B A 1 1 7 B A 9 9 9 E l i m n a s i ' i J u m a h l
KERTAS KERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TWNGAH UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR PADA 31 DESEMBER 2021 URAIAN JUMLAH PROVINSI REALISASI JUMLAH KAB DAN KOTA REALISASI TOTAL REALISASI APBD DEBIT ELIMINASI A. Pendapatan Pemerintah Daerah I. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 11.884.712.009.220 0 4.760.178.707.100 2.775.978.070.000 1.991.926.642.258 16.990.043.151 2.339.638.538.549 0 0 0 8.162 0 0 0 0 0 0 0 92.117.466.564 0 17.015.718.195 0 0 0 0 0 0 0 64.000.000 0 0 0 533.650.000 0 38.739.023.593 0 458.284.775 1.300.968.750 0 696.785.000 0 5.547.081.000 270.241.000 0 21.305.053.511 0 0 0 673.827.500 2.816.977.700 0 2.695.855.540 508.264.086.971 0 504.938.710.930 3.325.376.041 0 2.324.381.515.533 2.135.707.216.739 0 0 33.421.665.370 0 15.482.000 34.263.791.325 2.779.750.191 115.228.004.546 191.702.453 0 0 0 2.704.949.377 0 0 0 0 0 68.953.532 0 14.809.475.078.288 5.577.351.357.624 0 0 0 0 0 0 157.717.740.597 388.644.022.013 25.653.815.905 114.508.920.020 1.548.946.657.606 27.061.381.088 72.684.523.818 301.807.445 82.170.613.097 1.652.063.413.867 1.507.598.462.168 721.354.719.761 0 23.667.749.550 62.848.315.977 0 1.696.496.940 30.171.918.119 143.204.393.242 33.473.025.792 814.307.544 4.005.889.000 3.470.720.301 72.661.000 4.860.870.550 69.468.700 19.002.328.198 101.568.755.999 30.607.643.926 43.692.614.526 6.236.492.225 21.017.942.037 1.276.124.000 3.649.166.545 783.684.420 52.120.199.350 124.326.600 7.185.752.263 112.603.609.035 19.500.000 0 896.567.975 0 0 12.214.195.947 750.998.797.370 0 652.625.627.279 91.260.610.643 7.112.559.448 8.078.512.654.346 7.775.038.462.125 0 0 143.436.985.986 0 3.926.357.096 19.188.140.617 11.196.971.713 18.910.247.015 2.087.222.508 0 0 3.342.146.141 98.381.376.073 0 0 0 0 0 3.004.745.072 0 15.128.217.529.101 Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Retribusi Penyeberangan Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Perikanan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Aset Lainnya Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pendapatan Zakat Pendapatan BLUD Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Pendapatan Jaminan kesehatan Nasional (BPJS) Jumlah Pendapatan Asli Daerah II. Pendapatan Transfer 1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.036.088.377.501 a. Dana Bagi Hasil Pajak 0 b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 0 c. Dana Alokasi Umum 3.432.978.859.000 7.334.326.248.126 d. Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan11.803.393.484.627 2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Bagi Hasil 2.146.037.081.347 0 12.337.452.952 31.410.221.779.906 10.814.095.935.742 44.382.692.249.947 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus a. Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) b. Dana Keistimewaan c. Dana Penyesuaian d. Dana Insentif Daerah e. Dana Bantuan Operasional Sekolah f. Dana Desa Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.884.385.433.426 0 0 0 8.884.385.433.426 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya c. Pendapatan Dana Otonomi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi 4. Transfer Bantuan Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.462.063.366.844 0 4.760.178.707.100 2.775.978.070.000 1.991.926.642.258 16.990.043.151 2.339.638.538.549 157.717.740.597 388.644.022.013 25.653.815.905 114.508.928.182 1.548.946.657.606 27.061.381.088 72.684.523.818 301.807.445 82.170.613.097 1.652.063.413.867 1.507.598.462.168 813.472.186.325 0 40.683.467.745 62.848.315.977 0 1.696.496.940 30.171.918.119 143.204.393.242 33.473.025.792 814.307.544 4.069.889.000 3.470.720.301 72.661.000 4.860.870.550 603.118.700 19.002.328.198 140.307.779.592 30.607.643.926 44.150.899.301 7.537.460.975 21.017.942.037 1.972.909.000 3.649.166.545 6.330.765.420 52.390.440.350 124.326.600 28.490.805.774 112.603.609.035 19.500.000 0 1.570.395.475 2.816.977.700 0 14.910.051.487 1.259.262.884.341 0 1.157.564.338.209 94.585.986.684 7.112.559.448 10.402.894.169.879 9.910.745.678.864 0 0 176.858.651.356 0 3.941.839.096 53.451.931.942 13.976.721.904 134.138.251.561 2.278.924.961 0 0 3.342.146.141 101.086.325.450 0 0 0 0 0 3.073.698.604 0 29.937.692.607.389 0 0 3.182.125.458.848 0 12.337.452.952 34.843.200.638.906 18.148.422.183.868 56.186.085.734.574 0 0 0 0 8.884.385.433.426 0 0 0 8.884.385.433.426 0 0 0 0 0 0 0 5.504.918.409.298 445.065.704.349 300.000.000 0 5.950.284.113.647 71.020.755.281.647 0 0 16.338.867.472 438.204.581.182 2.340.997.920.293 0 0 0 0 0 0 0 0 Transfer Bantuan Keuangan a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Lainnya c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Lainnya Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer III. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Pendapatan Hibah 0 0 0 0 0 11.803.393.484.627 5.504.918.409.298 445.065.704.349 300.000.000 0 5.950.284.113.647 59.217.361.797.020 5.504.918.409.298 445.065.704.349 5.949.984.113.647 5.949.984.113.647 Pendapatan Hibah a. Hibah dari Pemerintah Pusat b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 0 42.132.003.502 0 16.338.867.472 396.072.577.680 2.340.997.920.293 278.878.747.472 KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDASIAN PEMDA 17.462.063.366.844 0 4.760.178.707.100 2.775.978.070.000 1.991.926.642.258 16.990.043.151 2.339.638.538.549 157.717.740.597 388.644.022.013 25.653.815.905 114.508.928.182 1.548.946.657.606 27.061.381.088 72.684.523.818 301.807.445 82.170.613.097 1.652.063.413.867 1.507.598.462.168 813.472.186.325 0 40.683.467.745 62.848.315.977 0 1.696.496.940 30.171.918.119 143.204.393.242 33.473.025.792 814.307.544 4.069.889.000 3.470.720.301 72.661.000 4.860.870.550 603.118.700 19.002.328.198 140.307.779.592 30.607.643.926 44.150.899.301 7.537.460.975 21.017.942.037 1.972.909.000 3.649.166.545 6.330.765.420 52.390.440.350 124.326.600 28.490.805.774 112.603.609.035 19.500.000 0 1.570.395.475 2.816.977.700 0 14.910.051.487 1.259.262.884.341 0 1.157.564.338.209 94.585.986.684 7.112.559.448 10.402.894.169.879 9.910.745.678.864 0 0 176.858.651.356 0 3.941.839.096 53.451.931.942 13.976.721.904 134.138.251.561 2.278.924.961 0 0 3.342.146.141 101.086.325.450 0 0 0 0 0 3.073.698.604 0 29.937.692.607.389 3.182.125.458.848 0 12.337.452.952 34.843.200.638.906 18.148.422.183.868 56.186.085.734.574 0 0 0 8.884.385.433.426 0 0 0 8.884.385.433.426 0 0 300.000.000 0 300.000.000 65.070.771.168.000 16.338.867.472 438.204.581.182 2.062.119.172.821 0 0 0 0 0
c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri22.750.000.000 d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 0 Jumlah Pendapatan Hibah 64.882.003.502 2. Pendapatan dari Dana Darurat Dana Darurat Jumlah Pendapatan dari Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya 0 0 3.174.052.314 0 2.756.583.417.759 Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III) 0 0 64.882.003.502 26.677.750.566.417 0 0 2.756.583.417.759 77.102.162.743.880 B. Belanja Negara I. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 5.553.723.591.781 16.887.413.616 4.034.310.018.773 1.478.733.117.392 23.793.042.000 0 0 0 0 0 0 0 5.473.388.143.543 1.314.198.204.906 Belanja Barang dan Jasa 215.338.887.096 Belanja Bahan Pakai Habis 125.270.160.087 Belanja Bahan/Material 625.451.846.168 Belanja Jasa Kantor 301.525.254.148 Belanja Premi Asuransi 10.139.496.191 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan 30.961.966.091 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir15.862.150.414 64.685.110.925 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat 575.089.000 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor9.276.536.527 59.337.437.660 Belanja Makanan dan Minuman 13.429.565.500 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja 1.416.810.750 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.718.258.000 214.360.502.703 Belanja Perjalanan Dinas 0 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai 0 184.785.166.384 Belanja Pemeliharaan 34.388.873.987 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 175.434.784.362 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga0 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Honorarium Non Pegawai Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Jaminan kesehatan Nasional (BPJS) Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa dana BOS Belanja Penghargaan atau Prestasi Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara Belanja Uang Saku Belanja Paket Meeting Belanja alat-alat olahraga Belanja Peralatan Rumah Tangga Belanja Alat Pendukung Penyuluan 28.617.722.292.279 15.183.172.733 24.691.732.282.378 3.662.881.342.549 35.185.302.681 0 0 0 0 212.740.191.938 0 0 21.178.771.714.732 3.975.299.038.738 0 234.016.977.744 5.847.534.228.241 1.181.420.251.469 0 0 43.708.696.073 0 0 0 0 0 0 0 1.162.856.563.282 0 0 821.072.369.288 314.101.809.296 0 0 217.060.797.002 0 0 148.193.234.877 1.890.665.122.203 0 0 0 3.782.184.015.069 1.560.658.611.450 0 0 0 0 0 0 0 3.996.418.342 0 3.996.418.342 0 3.233.239.098 2.006.169.691.978 1.893.578.309.224 108.917.606.154 135.000.000 3.538.776.600 0 0 0 374.826.565.584 0 56.316.189.130 318.510.376.454 52.184.719.922.013 Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Uang Lembur Belanja Pegawai Dana BOS Belanja Pegawai Dana BLUD Belanja Pegawai Dana JKN 2. Belanja Barang dan Jasa 1.686.558.700 6.537.807.219 0 0 144.378.313.104 0 0 0 1.224.569.859.594 698.059.504.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.482.166 5.729.041.514.318 Belanja Hibah 5.438.926.448.177 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 290.115.066.141 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 0 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 0 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0 0 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar 0 66.612.255.190 0 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 0 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 66.612.255.190 16.822.855.986.998 3. Belanja Bunga Bunga Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Obligasi 4. Subsidi 5. Hibah 6. Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi II. Belanja Modal 1. Belanja Modal Tanah 39.992.522.923 39.992.522.923 Belanja modal Tanah 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan 0 Belanja modal PengadaanTanah Pertanian 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan 0 Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran 0 Belanja modal Pengadaan Hutan 0 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung0 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan 0 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 229.778.324.730 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 0 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 0 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor0 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 0 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor0 0 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin168.599.600 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 0 56.840.000 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 0 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 0 4.631.049.170 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0 26.101.729.760 Belanja modal Pengadaan Komputer 25.905.000 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.892.654.219 62.892.654.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.036.772.996.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.993.732.160 0 326.816.954 0 0 100.859.505.185 0 345.262.909.415 11.947.663.558 0 0 0 0 0 25.924.052.314 0 2.821.465.421.261 0 0 0 0 0 0 2.821.465.421.261 103.779.913.310.297 0 0 69.007.575.909.011 34.171.445.884.060 32.070.586.349 28.726.042.301.151 5.141.614.459.941 58.978.344.681 0 0 0 0 212.740.191.938 0 0 26.652.159.858.275 5.289.497.243.644 215.338.887.096 359.287.137.831 6.472.986.074.409 1.482.945.505.617 10.139.496.191 30.961.966.091 59.570.846.487 64.685.110.925 575.089.000 9.276.536.527 59.337.437.660 13.429.565.500 1.416.810.750 1.718.258.000 1.377.217.065.985 0 0 1.005.857.535.672 348.490.683.283 175.434.784.362 0 218.747.355.702 6.537.807.219 0 148.193.234.877 2.035.043.435.307 0 0 0 5.006.753.874.663 2.258.718.115.477 0 0 0 0 0 0 0 3.996.418.342 0 3.996.418.342 0 3.323.721.264 7.735.211.206.296 7.332.504.757.401 399.032.672.295 135.000.000 3.538.776.600 0 0 0 441.438.820.774 0 56.316.189.130 385.122.631.644 69.007.575.909.011 0 102.885.177.142 102.885.177.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.551.321.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.162.331.760 0 383.656.954 0 0 105.490.554.355 0 371.364.639.175 11.973.568.558 0 0 0 278.878.747.472 0 278.878.747.472 6.228.862.861.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.924.052.314 0 2.542.586.673.789 0 0 2.542.586.673.789 97.551.050.449.178 34.171.445.884.060 32.070.586.349 28.726.042.301.151 5.141.614.459.941 58.978.344.681 0 0 0 0 212.740.191.938 0 0 26.652.159.858.275 5.289.497.243.644 215.338.887.096 359.287.137.831 6.472.986.074.409 1.482.945.505.617 10.139.496.191 30.961.966.091 59.570.846.487 64.685.110.925 575.089.000 9.276.536.527 59.337.437.660 13.429.565.500 1.416.810.750 1.718.258.000 1.377.217.065.985 0 0 1.005.857.535.672 348.490.683.283 175.434.784.362 0 218.747.355.702 6.537.807.219 0 148.193.234.877 2.035.043.435.307 0 0 0 5.006.753.874.663 2.258.718.115.477 0 0 0 0 0 0 0 3.996.418.342 0 3.996.418.342 0 3.323.721.264 7.735.211.206.296 7.332.504.757.401 399.032.672.295 135.000.000 3.538.776.600 0 0 0 441.438.820.774 0 56.316.189.130 385.122.631.644 69.007.575.909.011 102.885.177.142 102.885.177.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.551.321.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.162.331.760 0 383.656.954 0 0 105.490.554.355 0 371.364.639.175 11.973.568.558 0 0 0 0 0
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 68.904.640.554 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 0 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium120.814.151.821 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 0 Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir0 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup0 0 Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Belanja modal Pengadaan Senjata Api 0 Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 0 Belanja modal Pengadaan Amunisi 0 0 Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 9.075.408.825 331.982.659.762 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 330.351.630.062 1.427.386.700 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 0 203.643.000 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Belanja modal Pengadaan Candi 0 Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah0 0 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 0 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 0 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara0 291.631.870.415 0 Belanja Modal Jalan, Iringasi dan Jaringan 237.061.200.088 Belanja modal Pengadaan Jalan Belanja modal Pengadaan Jembatan 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi49.662.248.827 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 0 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas 0 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum 0 4.908.421.500 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 0 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 0 Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas 0 Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 554.883.991.291 183.353.020.026 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 Belanja modal Pengadaan Buku 0 Belanja modal Pengadaan Terbitan 0 Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 461.892.800 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 0 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 7.000.000 Belanja modal Pengadaan Hewan Belanja modal Pengadaan Tanaman 0 Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN371.062.078.465 0 0 0 1.448.269.369.121 454.425.129.436 0 75.433.858.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.523.381.429 3.032.934.508.416 0 3.031.303.478.716 1.427.386.700 0 0 203.643.000 0 0 0 0 0 0 3.339.552.600.287 0 2.437.645.565.115 0 792.543.170.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.363.865.077 0 0 0 1.754.326.962.549 1.402.902.307.775 0 0 0 4.087.527.405 0 4.010.519.224 0 343.326.608.145 0 0 0 9.226.479.722.031 0 0 0 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Iringasi dan Jaringan 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Belanja Modal Aset Lainnya 8. Belanja Modal BLUD Jumlah Belanja Modal III. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III) C. Transfer I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa 72.303.305.000 72.303.305.000 18.343.428.661.119 426.527.138.106 426.527.138.106 61.837.726.782.150 Transfer/Bagi Hasil 1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0 5.735.553.033.353 0 Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa5.735.553.033.353 0 301.394.499.632 54.550.778.848 355.945.278.480 II. Transfer Bantuan Keuangan 1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Lainnya Bantuan Keuangan ke Provinsi Lainnya 0 493.309.827.766 0 1.268.435.785.000 0 0 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan1.761.745.612.766 7.497.298.646.119 2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 4. Tansfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Jumlah Transfer Pemerintah Daerah 0 2.608.000.000 0 12.054.934.458.780 0 0 12.057.542.458.780 12.413.487.737.260 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH (B + C)25.840.727.307.238 74.251.214.519.410 D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C) 837.023.259.179 2.850.948.224.470 E. Pembiayaan I. Penerimaan Pembiayaan 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (263.324.803.337) 0 1.257.944.813.984 15.000.000.000 0 0 0 Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 0 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank0 0 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 0 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya 0 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 0 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 0 0 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat 0 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 0 6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan0 0 Penarikan Dana Bergulir 0 Pencairan Deposito Jangka Panjang 0 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0 4. Pinjaman Dalam Negeri 5. Penerimaan Kembali Piutang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.987.894.443 73.391.180.973 0 0 0 0 21.596.713.470 0 0 0 0 0 0 0 7. Pinjaman Luar Negeri 523.329.769.990 0 196.248.010.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.598.790.254 3.364.917.168.178 0 3.361.655.108.778 2.854.773.400 0 0 407.286.000 0 0 0 0 0 0 3.631.184.470.702 0 2.674.706.765.203 0 842.205.418.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.272.286.577 0 0 0 2.309.210.953.840 1.586.255.327.801 0 0 0 4.549.420.205 0 4.017.519.224 0 714.388.686.610 0 0 0 10.674.749.091.152 0 498.830.443.106 498.830.443.106 80.181.155.443.269 0 0 0 0 6.036.947.532.985 54.550.778.848 6.091.498.311.833 0 0 0 495.917.827.766 0 13.323.370.243.780 0 0 13.819.288.071.546 19.910.786.383.379 0 100.091.941.826.648 0 3.687.971.483.649 0 0 0 994.620.010.647 15.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.987.894.443 73.391.180.973 0 0 0 0 21.596.713.470 0 0 0 0 0 0 0 6.228.862.861.119 0 0 0 0 0 0 0 5.735.553.033.353 5.735.553.033.353 493.309.827.766 493.309.827.766 6.228.862.861.119 6.228.862.861.119 6.228.862.861.119 0 0 0 523.329.769.990 0 196.248.010.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.598.790.254 3.364.917.168.178 0 3.361.655.108.778 2.854.773.400 0 0 407.286.000 0 0 0 0 0 0 3.631.184.470.702 0 2.674.706.765.203 0 842.205.418.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.272.286.577 0 0 0 2.309.210.953.840 1.586.255.327.801 0 0 0 4.549.420.205 0 4.017.519.224 0 714.388.686.610 0 0 0 10.674.749.091.152 498.830.443.106 498.830.443.106 80.181.155.443.269 0 301.394.499.632 54.550.778.848 355.945.278.480 0 2.608.000.000 0 13.323.370.243.780 0 0 13.325.978.243.780 13.681.923.522.260 93.863.078.965.529 3.687.971.483.649 994.620.010.647 15.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.987.894.443 73.391.180.973 0 0 0 0 21.596.713.470 0 0 0 0 0 0 0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan II. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0 (263.324.803.337) 0 15.000.000.000 0 0 15.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberian Pinjaman Daerah 0 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 0 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 0 0 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 0 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Penyertaan Modal pada BUMN Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Pelunasan Obligasi Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pemberian Pinjaman Daerah 5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan Pembentukan Dana Bergulir Pembentukan Deposito Jangka Panjang Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan 1) 9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 1) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II) F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E) 6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan 1) 9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 1) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II) F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E) 0 0 15.000.000.000 (278.324.803.337) 558.698.455.842 0 1.367.932.708.427 0 293.791.921.259 0 0 293.791.921.259 0 139.956.663.889 139.956.663.889 0 0 0 0 0 0 6.101.000.000 601.000.000 0 5.500.000.000 0 0 14.277.674.600 14.277.674.600 0 0 0 0 0 0 3.764.753.673.149 0 0 1.104.607.905.090 0 0 308.791.921.259 0 0 308.791.921.259 0 139.956.663.889 139.956.663.889 0 0 0 0 0 0 6.101.000.000 601.000.000 0 5.500.000.000 0 0 14.277.674.600 14.277.674.600 0 0 0 0 0 0 0 469.127.259.748 635.480.645.342 0 4.323.452.128.991 0 6.228.862.861.119 0 0 0 6.228.862.861.119 0 0 0 0 1.104.607.905.090 0 308.791.921.259 0 0 308.791.921.259 0 139.956.663.889 139.956.663.889 0 0 0 0 0 0 6.101.000.000 601.000.000 0 5.500.000.000 0 0 14.277.674.600 14.277.674.600 0 0 0 0 0 0 0 469.127.259.748 635.480.645.342 4.323.452.128.991 0
2 3 K A B . S E M A R A N G 1 . 4 0 3 3 0 , 2 1 1 7 4 2 6 6 2 7 % 1 . 5 7 7 3 5 2 3 1 1 , 1 5 6 8 2 5 % 1 . 4 8 1 5 9 2 2 1 1 , 2 7 6 7 0 0 % 1 3 3 6 6 4 1 9 9 1 6 0 , 6 7 1 1 % 2 2 K A B . R E M B A N G 1 . 3 0 0 , 2 3 1 7 8 5 9 1 7 2 8 0 % 1 . 3 1 0 4 0 1 8 2 1 , 9 0 7 1 9 2 % 1 . 3 6 8 6 2 1 8 7 8 , 3 3 7 2 8 6 % 1 2 8 7 0 4 1 8 3 3 9 1 , 7 0 1 8 % 2 1 K A B . P U R W O R E J O 1 . 5 8 1 , 4 5 2 0 4 9 7 8 7 7 1 5 % 1 . 6 9 4 8 1 2 1 7 2 , 4 4 7 8 0 1 % 1 . 6 5 2 2 9 2 1 6 6 , 9 5 7 6 2 5 % 1 6 5 0 8 6 2 1 5 8 6 6 , 7 6 4 8 % 2 0 K A B . P U R B A L I N G G A 1 . 4 5 0 0 1 , 1 9 4 8 4 4 7 4 4 2 % 1 . 5 5 2 7 7 2 0 7 6 , 6 6 7 4 7 7 % 1 . 4 2 0 7 6 1 9 5 2 , 7 5 7 2 7 6 % 1 4 4 4 5 2 1 7 7 7 4 7 , 8 1 2 7 % 1 9 K A B . P E M A L A N G 1 . 7 9 6 , 7 4 2 4 2 8 2 6 7 3 9 9 % 1 . 9 4 6 9 4 2 6 3 6 , 0 4 7 3 8 6 % 1 . 8 1 6 2 5 2 4 4 9 , 0 1 7 4 1 6 % 1 9 0 0 3 0 2 5 5 6 0 0 , 7 4 3 5 % 1 8 K A B . P E K A L O N G A N 1 5 2 3 . , 7 3 2 1 0 1 4 5 7 2 5 1 % 1 . 6 1 6 2 8 2 1 8 2 , 7 7 7 4 0 5 % 1 . 5 1 1 2 4 2 0 6 1 , 8 0 7 3 3 0 % 1 4 9 9 2 8 1 9 5 9 6 4 , 7 6 5 1 % 1 7 K A B . P A T I 2 . 0 4 5 , 2 7 2 7 8 9 0 6 7 3 3 3 % 2 . 0 9 1 3 0 2 8 3 8 , 8 8 7 3 6 7 % 1 . 9 7 0 8 0 2 6 6 2 , 3 8 7 4 0 2 % 1 9 8 9 6 1 2 6 8 5 6 1 , 7 4 0 8 % 1 6 K A B . M A G E L A N G 1 . 7 2 3 , 4 9 2 3 0 2 1 9 7 4 8 6 % 1 . 8 8 3 6 6 2 5 7 5 , 4 4 7 3 1 4 % 1 . 7 8 1 7 2 2 3 8 0 , 4 6 7 4 8 5 % 1 7 5 0 9 4 2 3 2 9 6 9 , 7 5 1 6 % 1 5 K A B . K U D U S 1 . 4 2 5 , 3 7 1 9 9 6 5 3 7 1 3 9 % 1 . 4 9 1 2 0 2 0 9 0 , 4 3 7 1 3 3 % 1 . 4 2 0 7 2 2 0 1 6 , 1 8 7 0 4 7 % 1 3 8 8 3 3 1 9 2 3 3 4 , 7 2 1 8 % 1 4 K A B . K L A T E N 1 . 6 5 2 , 1 3 2 5 7 7 9 6 6 4 0 9 % 2 . 0 4 0 7 3 2 6 8 9 , 3 5 7 5 8 8 % 1 . 9 5 4 4 1 2 5 7 8 , 1 4 7 5 8 1 % 1 9 2 3 4 1 2 5 1 0 8 7 , 7 6 6 0 % 1 3 K A B . K E N D A L 1 . 5 4 1 , 8 9 2 1 3 8 5 6 7 2 1 0 % 1 . 6 2 5 2 6 2 2 2 8 , 3 8 7 2 9 3 % 1 . 5 2 1 6 0 2 1 3 1 , 4 5 7 1 3 9 % 1 5 7 9 7 5 2 2 0 2 8 4 , 7 1 7 1 % 1 2 K A B . K E B U M E N 2 . 0 0 4 , 1 6 2 6 3 9 8 1 7 5 9 2 % 2 . 1 1 8 3 7 2 8 1 8 , 4 9 7 5 1 6 % 2 . 0 7 4 4 9 2 7 6 3 , 2 3 7 5 0 7 % 2 0 5 5 1 5 2 6 8 1 4 9 , 7 6 6 4 % 1 1 K A B . K A R A N G A N Y A R 1 . 5 3 2 , 8 2 2 1 1 3 9 3 7 2 5 1 % 1 . 5 4 9 9 9 2 1 7 9 , 4 1 7 1 1 2 % 1 . 4 9 7 2 1 2 1 2 1 , 3 9 7 0 5 8 % 1 4 7 7 1 9 2 0 9 3 0 8 , 7 0 5 7 % 1 0 K A B . J E P A R A 1 . 5 3 7 , 9 1 2 2 5 5 8 4 6 8 1 7 % 1 . 6 5 9 5 5 2 4 1 3 , 8 2 6 8 7 5 % 1 . 5 8 1 1 8 2 3 1 5 , 2 6 6 8 2 9 % 1 4 3 9 8 6 1 9 6 0 2 9 , 7 3 4 5 % 9 K A B . G R O B O G A N 1 . 7 9 4 , 0 2 2 4 3 9 5 0 7 3 5 4 % 1 . 8 9 0 1 0 2 5 8 1 , 4 4 7 3 2 2 % 1 . 8 1 1 3 5 2 5 2 8 , 8 8 7 1 6 3 % 1 8 4 3 4 4 2 4 1 2 6 4 , 7 6 4 1 % 8 K A B . D E M A K 1 4 6 8 . , 7 5 2 1 4 3 3 1 6 8 5 3 % 1 . 6 0 7 4 6 2 3 6 2 , 0 2 6 8 0 5 % 1 . 2 7 6 2 5 2 3 3 3 , 7 4 5 4 6 9 % 1 5 7 0 4 3 2 2 7 6 4 9 , 6 8 9 8 % 7 K A B . C I L A C A P 2 . 1 4 2 , 3 0 3 0 7 2 1 1 6 9 7 3 % 2 . 2 6 1 9 9 3 2 8 2 , 8 0 6 8 9 0 % 2 . 1 2 3 4 1 3 1 5 2 , 4 0 6 7 3 6 % 2 1 3 1 3 2 3 1 5 9 3 3 , 6 7 4 6 % 6 K A B . B R E B E S 1 . 7 5 3 , 0 6 2 8 5 4 0 4 6 1 4 2 % 2 . 3 1 7 1 1 3 0 9 6 , 8 3 7 4 8 2 % 2 . 2 0 0 7 6 3 0 0 8 , 3 7 7 3 1 5 % 2 2 3 3 5 4 2 9 8 2 0 8 , 7 4 9 0 % 5 K A B . B O Y O L A L I 1 . 6 5 5 , 0 3 2 2 2 7 7 8 7 4 2 9 % 1 . 7 0 2 7 8 2 3 5 7 , 4 9 7 2 2 3 % 1 . 6 8 0 2 3 2 3 8 2 , 4 0 7 0 5 3 % 1 6 4 1 3 8 2 2 3 8 7 1 , 7 3 3 2 % 4 K A B . B L O R A 1 . 6 3 1 , 5 3 2 1 2 0 6 7 7 6 9 3 % 1 . 7 4 4 1 7 2 2 4 0 , 9 7 7 7 8 3 % 1 . 5 7 4 0 2 2 1 2 7 , 9 5 7 3 9 7 % 1 6 1 3 2 4 2 0 7 8 8 1 , 7 7 6 0 % 3 K A B . B A T A N G 1 . 2 5 1 , 3 6 1 7 0 1 8 8 7 3 5 3 % 1 . 3 0 7 8 6 1 7 6 9 , 9 6 7 3 8 9 % 1 . 2 8 8 7 7 1 7 3 3 , 0 9 7 4 3 6 % 1 2 4 5 8 1 1 5 9 7 5 0 , 7 7 9 8 % 2 K A B . B A N Y U M A S 2 . 2 2 4 , 5 4 3 2 6 5 9 3 6 8 1 1 % 2 . 3 4 5 9 2 3 4 3 4 , 9 3 6 8 3 0 % 2 . 2 7 2 4 2 3 3 3 0 , 1 9 6 8 2 4 % 2 1 8 8 4 1 3 0 3 0 4 7 , 7 2 2 1 % 1 K A B . B A N J A R N E G A R A 1 . 6 0 3 , 6 1 2 0 7 4 6 5 7 7 3 0 % 1 . 6 3 1 7 3 2 1 0 5 , 9 9 7 7 4 8 % 1 . 5 2 9 8 7 1 9 9 4 , 6 0 7 6 7 0 % 1 5 0 1 2 1 1 8 8 5 7 8 , 7 9 6 1 % T R P T R A N S F R T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T R P T R A N S F R T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T R P T R A N S F R T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T R P T R A N S F R T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E N O K A B U P A T E N / K O T A R A S I O K E T E R G A N T U N G A N F I S K A L R A S I O K E T E R G A N T U N G A N F I S K A L R A S I O K E T E R G A N T U N G A N F I S K A L R A S I O K E T E R G A N T U N G A N F I S K A L T A H U N 2 0 1 8 T A H U N 2 0 1 9 T A H U N 2 0 2 0 T A H U N 2 0 2 1 3 5 K O T A T E G A L 2 7 5 , 0 2 9 8 7 2 4 2 7 8 6 % 2 8 5 5 8 1 0 3 6 , 9 6 2 7 5 4 % 2 6 6 5 8 1 0 1 7 , 9 2 2 6 1 9 % 1 9 1 4 5 9 1 3 , 6 5 2 0 9 5 % 3 4 K O T A S U R A K A R T A ( S O L O ) 5 2 7 , 7 4 1 8 7 9 0 6 2 8 0 9 % 5 4 6 0 2 1 9 4 5 , 9 5 2 8 0 6 % 4 9 2 7 8 1 8 3 1 , 3 2 2 6 9 1 % 4 0 4 5 6 1 . 6 9 6 , 3 4 2 3 8 5 % 3 3 K O T A S E M A R A N G 1 . 8 2 1 , 2 7 4 2 3 4 3 9 4 3 0 1 % 2 . 0 6 6 3 3 4 5 6 5 , 3 4 4 5 2 6 % 2 . 0 2 4 5 4 4 4 0 0 , 5 0 4 6 0 1 % 1 8 6 7 2 3 3 9 9 4 0 7 , 4 6 7 5 % 3 2 K O T A S A L A T I G A 2 0 8 , 9 3 8 8 9 9 9 2 3 4 8 % 2 3 6 0 9 9 2 8 , 0 2 2 5 4 4 % 2 1 9 5 4 8 9 0 , 2 2 2 4 6 6 % 2 1 5 7 3 8 6 2 , 6 3 2 5 0 1 % 3 1 K O T A P E K A L O N G A N 1 7 9 , 2 2 9 0 5 2 3 1 9 8 0 % 2 1 2 7 8 9 7 1 , 6 2 2 1 9 0 % 2 2 9 8 7 9 5 3 , 1 6 2 4 1 2 % 1 9 8 1 9 8 7 9 , 7 6 2 2 5 3 % 3 0 K O T A M A G E L A N G 2 4 9 , 8 8 9 0 8 0 9 2 7 5 2 % 2 7 3 5 8 9 6 7 , 7 9 2 8 2 7 % 2 9 0 7 6 9 4 6 , 1 9 3 0 7 3 % 3 1 3 3 5 9 6 3 , 4 8 3 2 5 2 % 2 9 K A B . W O N O S O B O 2 2 6 , 8 2 1 8 5 1 4 4 1 2 2 5 % 2 3 8 3 7 1 9 5 8 , 6 0 1 2 1 7 % 2 5 1 7 2 1 8 7 9 , 0 0 1 3 4 0 % 2 2 9 6 4 1 . 7 5 3 , 9 2 1 3 0 9 % 2 8 K A B . W O N O G R I 2 6 9 , 0 3 2 2 9 8 1 8 1 1 7 1 % 2 8 7 2 2 2 4 4 2 , 6 8 1 1 7 6 % 2 7 4 2 9 2 2 7 3 , 6 8 1 2 0 6 % 1 1 5 1 4 1 . 8 0 8 , 3 7 6 , 3 7 % 2 7 K A B . T E M A N G G U N G 2 5 2 , 0 2 1 7 3 1 2 4 1 4 5 6 % 2 7 8 3 1 1 8 7 8 , 3 8 1 4 8 2 % 3 0 7 4 9 1 8 3 0 , 8 5 1 6 7 9 % 7 3 5 8 1 3 6 1 , 0 1 5 , 4 1 % 2 6 K A B . T E G A L 3 7 2 , 2 8 3 5 2 4 3 7 1 0 5 6 % 4 3 6 0 0 2 7 5 5 , 6 8 1 5 8 2 % 4 3 9 9 3 2 6 5 1 , 7 7 1 6 5 9 % 6 3 9 9 9 2 . 8 4 8 , 1 4 2 2 4 7 % 2 5 K A B . S U K O H A R J O 4 3 3 , 4 9 2 0 5 5 5 2 2 1 0 9 % 4 5 8 7 4 2 1 4 3 , 6 9 2 1 4 0 % 4 6 9 5 4 2 0 4 0 , 3 9 2 3 0 1 % 4 7 1 5 3 1 . 9 4 7 , 4 0 2 4 2 1 % 2 4 K A B . S R A G E N 3 3 4 , 3 0 2 1 7 7 0 0 1 5 3 6 % 3 6 8 3 3 2 3 0 0 , 8 3 1 6 0 1 % 3 9 4 4 6 2 2 1 2 , 8 2 1 7 8 3 % 4 2 6 8 7 2 . 1 5 6 , 9 9 1 9 7 9 % 2 3 K A B . S E M A R A N G 3 8 3 4 8 , 2 1 1 7 4 2 1 8 1 1 % 4 2 9 0 1 2 3 1 1 , 1 5 1 8 5 6 % 4 4 2 5 3 2 2 1 1 , 2 7 2 0 0 1 % 4 3 6 6 7 1 . 9 9 1 , 6 0 2 1 9 3 % 2 2 K A B . R E M B A N G 2 9 6 , 6 8 1 7 8 5 9 1 1 6 6 1 % 3 0 8 4 5 1 8 2 1 , 9 0 1 6 9 3 % 3 2 6 6 7 1 8 7 8 , 3 3 1 7 3 9 % 2 5 8 6 3 1 . 8 3 3 , 9 1 1 4 1 0 % 2 1 K A B . P U R W O R E J O 2 8 6 , 9 7 2 0 4 9 7 8 1 4 0 0 % 2 8 0 4 0 2 1 7 2 , 4 4 1 2 9 1 % 3 0 4 8 0 2 1 6 6 , 9 5 1 4 0 7 % 3 4 3 4 1 2 . 1 5 8 , 6 6 1 5 9 1 % 2 0 K A B . P U R B A L I N G G A 2 8 2 6 8 , 1 9 4 8 4 4 1 4 5 1 % 3 0 6 0 0 2 0 7 6 , 6 6 1 4 7 4 % 3 1 3 6 2 1 9 5 2 , 7 5 1 6 0 6 % 1 9 3 0 5 1 . 7 7 7 , 4 7 1 0 8 6 % 1 9 K A B . P E M A L A N G 3 0 0 , 4 8 2 4 2 8 2 6 1 2 3 7 % 3 5 0 5 6 2 6 3 6 , 0 4 1 3 3 0 % 3 2 8 3 8 2 4 4 9 , 0 1 1 3 4 1 % 3 2 6 0 6 2 . 5 5 6 , 0 0 1 2 7 6 % 1 8 K A B . P E K A L O N G A N 3 1 1 , 2 9 2 1 0 1 4 5 1 4 8 1 % 3 4 1 3 4 2 1 8 2 , 7 7 1 5 6 4 % 3 4 1 9 0 2 0 6 1 , 8 0 1 6 5 8 % 2 5 7 6 8 1 . 9 5 9 , 6 4 1 3 1 5 % 1 7 K A B . P A T I 3 8 4 , 0 4 2 7 8 9 0 6 1 3 7 7 % 3 6 4 0 0 2 8 3 8 , 8 8 1 2 8 2 % 3 7 1 7 1 2 6 6 2 , 3 8 1 3 9 6 % 3 4 7 4 8 2 . 6 8 5 , 6 1 1 2 9 4 % 1 6 K A B . M A G E L A N G 3 2 5 , 0 9 2 3 0 2 1 9 1 4 1 2 % 4 1 7 1 8 2 5 7 5 , 4 4 1 6 2 0 % 3 2 9 7 7 2 3 8 0 , 4 6 1 3 8 5 % 3 2 7 2 5 2 . 3 2 9 , 6 9 1 4 0 5 % 1 5 K A B . K U D U S 3 3 7 , 3 6 1 9 9 6 5 3 1 6 9 0 % 3 4 3 8 2 2 0 9 0 , 4 3 1 6 4 5 % 3 8 3 8 9 2 0 1 6 , 1 8 1 9 0 4 % 3 8 3 9 8 1 . 9 2 3 , 3 4 1 9 9 6 % 1 4 K A B . K L A T E N 3 9 5 , 8 8 2 5 7 7 9 6 1 5 3 6 % 3 1 1 6 5 2 6 8 9 , 3 5 1 1 5 9 % 3 2 9 9 6 2 5 7 8 , 1 4 1 2 8 0 % 2 8 8 9 8 2 . 5 1 0 , 8 7 1 1 5 1 % 1 3 K A B . K E N D A L 3 3 5 , 8 9 2 1 3 8 5 6 1 5 7 1 % 3 5 0 5 0 2 2 2 8 , 3 8 1 5 7 3 % 3 5 6 7 5 2 1 3 1 , 4 5 1 6 7 4 % 3 7 1 5 6 2 . 2 0 2 , 8 4 1 6 8 7 % 1 2 K A B . K E B U M E N 3 5 2 , 0 5 2 6 3 9 8 1 1 3 3 4 % 4 0 9 1 6 2 8 1 8 , 4 9 1 4 5 2 % 4 0 3 0 3 2 7 6 3 , 2 3 1 4 5 9 % 3 6 7 1 7 2 . 6 8 1 , 4 9 1 3 6 9 % 1 1 K A B . K A R A N G A N Y A R 3 4 3 , 1 6 2 1 1 3 9 3 1 6 2 3 % 3 8 7 7 6 2 1 7 9 , 4 1 1 7 7 9 % 3 8 4 6 8 2 1 2 1 , 3 9 1 8 1 3 % 3 7 8 2 3 2 . 0 9 3 , 0 8 1 8 0 7 % 1 0 K A B . J E P A R A 3 6 9 , 3 3 2 2 5 5 8 4 1 6 3 7 % 3 8 4 9 8 2 4 1 3 , 8 2 1 5 9 5 % 4 1 9 3 6 2 3 1 5 , 2 6 1 8 1 1 % 3 0 8 6 8 1 . 9 6 0 , 2 9 1 5 7 5 % 9 K A B . G R O B O G A N 3 1 5 , 7 4 2 4 3 9 5 0 1 2 9 4 % 3 4 4 5 6 2 5 8 1 , 4 4 1 3 3 5 % 3 5 0 4 5 2 5 2 8 , 8 8 1 3 8 6 % 2 8 9 4 6 2 . 4 1 2 , 6 4 1 2 0 0 % 8 K A B . D E M A K 3 4 2 , 3 2 2 1 4 3 3 1 1 5 9 7 % 4 0 7 4 0 2 3 6 2 , 0 2 1 7 2 5 % 4 3 9 6 9 2 3 3 3 , 7 4 1 8 8 4 % 3 8 8 7 5 2 . 2 7 6 , 4 9 1 7 0 8 % 7 K A B . C I L A C A P 5 2 7 , 5 8 3 0 7 2 1 1 1 7 1 7 % 5 7 4 2 8 3 2 8 2 , 8 0 1 7 4 9 % 5 9 1 3 4 3 1 5 2 , 4 0 1 8 7 6 % 6 2 2 6 0 3 . 1 5 9 , 3 3 1 9 7 1 % 6 K A B . B R E B E S 3 4 6 , 9 1 2 8 5 4 0 4 1 2 1 6 % 3 7 9 0 9 3 0 9 6 , 8 3 1 2 2 4 % 3 9 2 5 4 3 0 0 8 , 3 7 1 3 0 5 % 4 5 8 1 8 2 . 9 8 2 , 0 8 1 5 3 6 % 5 K A B . B O Y O L A L I 3 4 2 , 9 6 2 2 2 7 7 8 1 5 3 9 % 3 9 5 4 3 2 3 5 7 , 4 9 1 6 7 7 % 4 5 1 5 4 2 3 8 2 , 4 0 1 8 9 5 % 4 0 9 9 6 2 . 2 3 8 , 7 1 1 8 3 1 % 4 K A B . B L O R A 2 0 3 , 1 8 2 1 2 0 6 7 9 5 8 % 2 4 6 8 6 2 2 4 0 , 9 7 1 1 0 2 % 2 9 9 6 9 2 1 2 7 , 9 5 1 4 0 8 % 2 4 6 1 1 2 . 0 7 8 , 8 1 1 1 8 4 % 3 K A B . B A T A N G 2 3 7 , 5 5 1 7 0 1 8 8 1 3 9 6 % 2 4 5 8 4 1 7 6 9 , 9 6 1 3 8 9 % 2 5 7 4 2 1 7 3 3 , 0 9 1 4 8 5 % 2 6 0 4 7 1 . 5 9 7 , 5 0 1 6 3 0 % 2 K A B . B A N Y U M A S 6 4 8 , 3 3 3 2 6 5 9 3 1 9 8 5 % 6 8 6 8 1 3 4 3 4 , 9 3 1 9 9 9 % 6 6 8 2 1 3 3 3 0 , 1 9 2 0 0 7 % 5 6 7 3 2 3 . 0 3 0 , 4 7 1 8 7 2 % 1 K A B . B A N J A R N E G A R A 2 3 5 , 9 9 2 0 7 4 6 5 1 1 3 7 % 2 5 7 7 0 2 1 0 5 , 9 9 1 2 2 4 % 2 3 8 6 4 1 9 9 4 , 6 0 1 1 9 6 % 2 2 9 2 6 1 . 8 8 5 , 7 8 1 2 1 6 % T O T A L R E A L . P A D T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L R E A L . P E N D P T . D A E R A H P E R S E N T A S E N O K A B U P A T E N / K O T A R A S I O D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L R A S I O D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L R A S I O D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L R A S I O D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L T A H U N 2 0 1 8 T A H U N 2 0 1 9 T A H U N 2 0 2 0 T A H U N 2 0 2 1 D A T A K E U A N G A N D A E R A H K A B / K O T A D J A W A T E N G A H
4 K A B . B L O R A 4 9 9 , 4 4 2 1 1 6 4 8 2 3 6 0 % 4 6 6 8 9 2 2 0 1 , 5 4 2 1 2 1 % 3 4 9 0 6 2 1 0 9 , 1 2 1 6 5 5 % 2 8 7 7 1 1 . 9 4 8 , 1 7 1 4 7 7 % 3 K A B . B A T A N G 1 6 3 , 4 0 1 6 8 7 2 2 9 6 8 % 2 1 1 7 8 1 7 5 5 , 0 7 1 2 0 7 % 1 5 2 8 7 1 6 6 2 , 5 1 9 , 2 0 % 1 8 5 8 6 1 . 7 1 4 , 8 7 1 0 8 4 % 2 K A B . B A N Y U M A S 5 2 5 , 4 2 3 3 1 9 0 6 1 5 8 3 % 4 7 8 8 0 3 4 5 7 , 5 5 1 3 8 5 % 3 6 3 4 7 3 2 4 9 , 1 4 1 1 1 9 % 2 3 0 0 7 2 . 6 9 7 , 8 4 8 , 5 3 % 1 K A B . B A N J A R N E G A R A 4 7 4 , 6 1 2 1 1 9 1 0 2 2 4 0 % 3 5 8 2 1 2 1 2 3 , 0 3 1 6 8 7 % 3 4 8 5 1 2 0 3 0 , 5 3 1 7 1 6 % 1 9 9 6 9 1 . 6 7 9 , 5 0 1 1 8 9 % T O T A L R E A L . B M T O T A L R E A L . B E L A N J A D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . B M T O T A L R E A L . B E L A N J A D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . B M T O T A L R E A L . B E L A N J A D A E R A H P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . B M T O T A L R E A L . B E L A N J A D A E R A H P E R S E N T A S E N O K A B U P A T E N / K O T A R A S I O B E L A N J A M O D A L R A S I O B E L A N J A M O D A L R A S I O B E L A N J A M O D A L R A S I O B E L A N J A M O D A L T A H U N 2 0 1 8 T A H U N 2 0 1 9 T A H U N 2 0 2 0 T A H U N 2 0 2 1 3 5 K O T A T E G A L 2 7 5 , 0 2 2 9 8 1 3 9 2 2 5 % 2 8 5 5 8 2 9 7 , 6 8 9 5 9 4 % 2 6 6 5 8 3 3 3 , 0 1 8 0 0 5 % 1 9 1 4 5 3 7 2 , 1 3 5 1 4 5 % 3 4 K O T A S U R A K A R T A ( S O L O ) 5 2 7 , 7 4 4 5 3 5 1 1 1 6 , 3 7 % 5 4 6 0 2 5 4 4 , 7 8 1 0 0 , 2 3 % 4 9 2 7 8 6 1 0 , 3 7 8 0 7 3 % 4 0 4 5 6 5 2 3 , 1 7 7 7 3 3 % 3 3 K O T A S E M A R A N G 1 . 8 2 1 , 2 7 1 7 8 6 9 4 , 1 0 1 , 9 2 % 2 . 0 6 6 3 3 2 1 5 9 , 4 1 9 5 6 9 % 2 . 0 2 4 5 4 2 5 1 6 , 6 5 8 0 4 5 % 1 8 6 7 2 3 2 5 4 2 2 9 , 7 3 4 5 % 3 2 K O T A S A L A T I G A 2 0 8 , 9 3 2 1 2 3 0 9 8 4 1 % 2 3 6 0 9 2 2 1 , 4 5 1 0 6 , 6 1 % 2 1 9 5 4 2 2 8 , 0 0 9 6 2 9 % 2 1 5 7 3 2 3 7 , 3 6 9 0 8 9 % 3 1 K O T A P E K A L O N G A N 1 7 9 , 2 2 1 9 0 1 2 9 4 2 7 % 2 1 2 7 8 2 1 5 , 6 9 9 8 6 5 % 2 2 9 8 7 2 1 8 , 0 2 1 0 5 , 4 4 % 1 9 8 1 9 2 0 3 , 8 1 9 7 2 4 % 3 0 K O T A M A G E L A N G 2 4 9 , 8 8 2 1 7 8 2 1 1 4 , 7 2 % 2 7 3 5 8 2 2 2 , 4 8 1 2 2 , 9 7 % 2 9 0 7 6 2 5 5 , 0 4 1 1 4 , 0 1 % 3 1 3 3 5 2 1 2 , 8 5 1 4 7 2 2 % 2 9 K A B . W O N O S O B O 2 2 6 , 8 2 2 0 5 8 1 1 1 0 , 2 1 % 2 3 8 3 7 2 1 1 , 0 1 1 1 2 , 9 7 % 2 5 1 7 2 2 2 4 , 7 0 1 1 2 , 0 2 % 2 2 9 6 4 2 3 6 , 4 0 9 7 1 4 % 2 8 K A B . W O N O G R I 2 6 9 , 0 3 2 2 7 4 7 1 1 8 , 2 7 % 2 8 7 2 2 2 2 3 , 6 7 1 2 8 , 4 1 % 2 7 4 2 9 2 5 2 , 3 4 1 0 8 , 7 0 % 1 1 5 1 4 2 5 8 , 2 4 4 4 5 9 % 2 7 K A B . T E M A N G G U N G 2 5 2 , 0 2 2 4 1 1 9 1 0 4 , 4 9 % 2 7 8 3 1 2 4 9 , 6 8 1 1 1 , 4 7 % 3 0 7 4 9 2 6 6 , 9 1 1 1 5 , 2 0 % 7 3 5 8 2 6 3 , 1 8 2 7 9 6 % 2 6 K A B . T E G A L 3 7 2 , 2 8 3 9 9 9 1 9 3 0 9 % 4 3 6 0 0 4 1 6 , 8 7 1 0 4 , 5 9 % 4 3 9 9 3 4 5 0 , 7 4 9 7 6 0 % 6 3 9 9 9 4 3 3 , 8 2 1 4 7 5 2 % 2 5 K A B . S U K O H A R J O 4 3 3 , 4 9 3 0 0 3 5 1 4 4 , 3 3 % 4 5 8 7 4 3 1 5 , 2 6 1 4 5 , 5 1 % 4 6 9 5 4 3 3 2 , 2 1 1 4 1 , 3 4 % 4 7 1 5 3 3 4 3 , 1 1 1 3 7 4 3 % 2 4 K A B . S R A G E N 3 3 4 , 3 0 2 9 3 2 2 1 1 4 , 0 1 % 3 6 8 3 3 3 1 8 , 6 7 1 1 5 , 5 8 % 3 9 4 4 6 3 3 8 , 2 2 1 1 6 , 6 3 % 4 2 6 8 7 3 0 7 , 6 1 1 3 8 7 7 % 2 3 K A B . S E M A R A N G 3 8 3 , 4 8 3 6 2 0 1 1 0 5 , 9 3 % 4 2 9 0 1 3 8 0 , 3 9 1 1 2 , 7 8 % 4 4 2 5 3 4 7 9 , 8 7 9 2 2 2 % 4 3 6 6 7 4 5 8 , 4 7 9 5 2 5 % 2 2 K A B . R E M B A N G 2 9 6 , 6 8 2 8 0 6 0 1 0 5 , 7 3 % 3 0 8 4 5 2 9 1 , 8 6 1 0 5 , 6 8 % 3 2 6 6 7 3 0 7 , 2 6 1 0 6 , 3 2 % 2 5 8 6 3 3 1 1 , 2 5 8 3 0 9 % 2 1 K A B . P U R W O R E J O 2 8 6 , 9 7 2 6 7 2 9 1 0 7 , 3 6 % 2 8 0 4 0 2 8 2 , 9 4 9 9 1 0 % 3 0 4 8 0 3 2 6 , 5 7 9 3 3 3 % 3 4 3 4 1 3 2 2 , 8 0 1 0 6 3 8 % 2 0 K A B . P U R B A L I N G G A 2 8 2 , 6 8 2 5 6 5 3 1 1 0 , 1 9 % 3 0 6 0 0 2 6 6 , 8 4 1 1 4 , 6 8 % 3 1 3 6 2 2 8 4 , 0 1 1 1 0 , 4 3 % 1 9 3 0 5 2 5 8 , 2 9 7 4 7 4 % 1 9 K A B . P E M A L A N G 3 0 0 , 4 8 2 5 5 4 5 1 1 7 , 6 3 % 3 5 0 5 6 2 7 8 , 4 9 1 2 5 , 8 8 % 3 2 8 3 8 3 0 9 , 0 6 1 0 6 , 2 5 % 3 2 6 0 6 2 5 6 , 1 7 1 2 7 2 8 % 1 8 K A B . P E K A L O N G A N 3 1 1 , 2 9 3 6 0 5 1 8 6 3 5 % 3 4 1 3 4 3 9 1 , 2 5 8 7 2 4 % 3 4 1 9 0 4 6 6 , 8 2 7 3 2 4 % 2 5 7 6 8 4 7 9 , 8 1 5 3 7 0 % 1 7 K A B . P A T I 3 8 4 , 0 4 3 2 0 8 2 1 1 9 , 7 1 % 3 6 4 0 0 3 2 6 , 3 7 1 1 1 , 5 3 % 3 7 1 7 1 3 5 1 , 8 6 1 0 5 , 6 4 % 3 4 7 4 8 3 4 0 , 5 7 1 0 2 0 3 % 1 6 K A B . M A G E L A N G 3 2 5 , 0 9 3 5 4 2 5 9 1 7 7 % 4 1 7 1 8 4 2 7 , 6 1 9 7 5 6 % 3 2 9 7 7 4 0 6 , 1 0 8 1 2 0 % 3 2 7 2 5 2 9 1 , 4 5 1 1 2 2 8 % 1 5 K A B . K U D U S 3 3 7 , 3 6 3 1 9 0 5 1 0 5 , 7 4 % 3 4 3 8 2 3 2 3 , 7 6 1 0 6 , 2 0 % 3 8 3 8 9 3 7 8 , 7 0 1 0 1 , 3 7 % 3 8 3 9 8 3 5 8 , 8 0 1 0 7 0 2 % 1 4 K A B . K L A T E N 3 9 5 , 8 8 3 5 4 5 7 1 1 1 , 6 5 % 3 1 1 6 5 2 7 3 , 7 2 1 1 3 , 8 6 % 3 2 9 9 6 3 0 4 , 5 5 1 0 8 , 3 4 % 2 8 8 9 8 2 4 9 , 0 6 1 1 6 0 3 % 1 3 K A B . K E N D A L 3 3 5 , 8 9 3 3 3 5 1 1 0 0 , 7 1 % 3 5 0 5 0 4 1 4 , 1 2 8 4 6 4 % 3 5 6 7 5 4 2 5 , 3 0 8 3 8 8 % 3 7 1 5 6 4 1 5 , 5 4 8 9 4 2 % 1 2 K A B . K E B U M E N 3 5 2 , 0 5 3 4 7 3 1 1 0 1 , 3 6 % 4 0 9 1 6 4 0 1 , 1 7 1 0 1 , 9 9 % 4 0 3 0 3 4 1 7 , 6 9 9 6 4 9 % 3 6 7 1 7 3 5 4 , 4 2 1 0 3 6 0 % 1 1 K A B . K A R A N G A N Y A R 3 4 3 , 1 6 3 1 7 4 7 1 0 8 , 0 9 % 3 8 7 7 6 3 2 7 , 9 2 1 1 8 , 2 5 % 3 8 4 6 8 3 5 7 , 1 5 1 0 7 , 7 1 % 3 7 8 2 3 3 5 5 , 6 8 1 0 6 3 4 % 1 0 K A B . J E P A R A 3 6 9 , 3 3 3 2 5 2 0 1 1 3 , 5 7 % 3 8 4 9 8 3 5 9 , 8 9 1 0 6 , 9 7 % 4 1 9 3 6 4 0 3 , 4 8 1 0 3 , 9 4 % 3 0 8 6 8 4 0 8 , 9 1 7 5 4 9 % 9 K A B . G R O B O G A N 3 1 5 , 7 4 3 0 3 9 1 1 0 3 , 8 9 % 3 4 4 5 6 3 1 9 , 4 3 1 0 7 , 8 7 % 3 5 0 4 5 3 3 2 , 0 0 1 0 5 , 5 6 % 2 8 9 4 6 3 2 3 , 1 6 8 9 5 7 % 8 K A B . D E M A K 3 4 2 , 3 2 2 7 5 7 3 1 2 4 , 1 5 % 4 0 7 4 0 3 3 9 , 7 3 1 1 9 , 9 2 % 4 3 9 6 9 4 0 4 , 3 7 1 0 8 , 7 3 % 3 8 8 7 5 4 0 0 , 2 7 9 7 1 2 % 7 K A B . C I L A C A P 5 2 7 , 5 8 4 2 0 6 0 1 2 5 , 4 4 % 5 7 4 2 8 5 0 0 , 3 3 1 1 4 , 7 8 % 5 9 1 3 4 6 1 7 , 9 8 9 5 6 9 % 6 2 2 6 0 7 0 2 , 3 8 8 8 6 4 % 6 K A B . B R E B E S 3 4 6 , 9 1 3 5 6 0 9 9 7 4 2 % 3 7 9 0 9 3 7 2 , 1 7 1 0 1 , 8 6 % 3 9 2 5 4 3 9 8 , 6 5 9 8 4 7 % 4 5 8 1 8 4 1 3 , 1 5 1 1 0 9 0 % 5 K A B . B O Y O L A L I 3 4 2 , 9 6 2 9 0 4 9 1 1 8 , 0 6 % 3 9 5 4 3 3 3 1 , 6 8 1 1 9 , 2 2 % 4 5 1 5 4 3 6 9 , 3 7 1 2 2 , 2 5 % 4 0 9 9 6 3 5 8 , 7 7 1 1 4 2 7 % 4 K A B . B L O R A 2 0 3 , 1 8 1 9 1 7 5 1 0 5 , 9 6 % 2 4 6 8 6 2 0 0 , 0 0 1 2 3 , 4 3 % 2 9 9 6 9 2 6 6 , 7 5 1 1 2 , 3 5 % 2 4 6 1 1 2 5 9 , 4 0 9 4 8 8 % 3 K A B . B A T A N G 2 3 7 , 5 5 2 3 2 9 0 1 0 2 , 0 0 % 2 4 5 8 4 2 3 5 , 2 2 1 0 4 , 5 1 % 2 5 7 4 2 2 4 6 , 4 0 1 0 4 , 4 7 % 2 6 0 4 7 2 6 8 , 4 2 9 7 0 4 % 2 K A B . B A N Y U M A S 6 4 8 , 3 3 5 8 6 3 4 1 1 0 , 5 7 % 6 8 6 8 1 6 3 6 , 5 1 1 0 7 , 9 0 % 6 6 8 2 1 7 2 9 , 8 9 9 1 5 5 % 5 6 7 3 2 7 5 5 , 0 0 7 5 1 4 % 1 K A B . B A N J A R N E G A R A 2 3 5 , 9 9 1 9 8 8 8 1 1 8 , 6 6 % 2 5 7 7 0 2 3 1 , 8 2 1 1 1 , 1 6 % 2 3 8 6 4 2 6 3 , 4 1 9 0 6 0 % 2 2 9 2 6 2 8 7 , 4 9 7 9 7 5 % T O T A L R E A L . P A D T O T A L A N G G . P A D P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L A N G G . P A D P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L A N G G . P A D P E R S E N T A S E T O T A L R E A L . P A D T O T A L A N G G . P A D P E R S E N T A S E N O K A B U P A T E N / K O T A R A S I O E F E K T I V I T A S P A D R A S I O E F E K T I V I T A S P A D R A S I O E F E K T I V I T A S P A D R A S I O E F E K T I V I T A S P A D T A H U N 2 0 1 8 T A H U N 2 0 1 9 T A H U N 2 0 2 0 T A H U N 2 0 2 1 3 5 K O T A T E G A L 6 0 2 , 5 7 9 8 7 2 4 6 1 0 4 % 6 4 1 6 8 1 0 3 6 , 9 6 6 1 8 8 % 6 4 7 9 1 1 0 1 7 , 9 2 6 3 6 5 % 6 1 7 8 0 9 1 3 , 6 5 6 7 6 2 % 3 4 K O T A S U R A K A R T A ( S O L O ) 1 . 1 2 4 , 1 7 1 8 7 9 0 6 5 9 8 3 % 1 . 1 5 7 0 9 1 9 4 5 , 9 5 5 9 4 6 % 1 . 1 0 6 9 8 1 8 3 1 , 3 2 6 0 4 5 % 1 1 3 5 0 5 1 6 9 6 3 4 , 6 6 9 1 % 3 3 K O T A S E M A R A N G 1 . 7 4 9 , 4 9 4 2 3 4 3 9 4 1 3 2 % 1 . 8 2 1 8 9 4 5 6 5 , 3 4 3 9 9 1 % 1 . 7 8 4 0 7 4 4 0 0 , 5 0 4 0 5 4 % 1 6 5 1 8 9 3 9 9 4 0 7 , 4 1 3 6 % 3 2 K O T A S A L A T I G A 5 9 9 , 5 1 8 8 9 9 9 6 7 3 6 % 6 0 6 9 0 9 2 8 , 0 2 6 5 4 0 % 5 9 0 1 4 8 9 0 , 2 2 6 6 2 9 % 5 8 1 4 0 8 6 2 , 6 3 6 7 4 0 % 3 1 K O T A P E K A L O N G A N 6 1 9 , 6 3 9 0 5 2 3 6 8 4 5 % 6 4 3 5 9 9 7 1 , 6 2 6 6 2 4 % 6 2 5 6 7 9 5 3 , 1 6 6 5 6 4 % 6 0 3 9 8 8 7 9 , 7 6 6 8 6 5 % 3 0 K O T A M A G E L A N G 5 8 8 , 7 1 9 0 8 0 9 6 4 8 3 % 6 1 6 5 0 9 6 7 , 7 9 6 3 7 0 % 5 8 3 0 0 9 4 6 , 1 9 6 1 6 2 % 5 9 4 1 1 9 6 3 , 4 8 6 1 6 6 % 2 9 K A B . W O N O S O B O 1 . 3 3 2 , 9 7 1 8 5 1 4 4 7 2 0 0 % 1 . 4 8 2 5 0 1 9 5 8 , 6 0 7 5 6 9 % 1 . 3 8 5 4 1 1 8 7 9 , 0 0 7 3 7 3 % 1 3 3 0 9 9 1 7 5 3 9 2 , 7 5 8 9 % 2 8 K A B . W O N O G R I 1 . 7 4 1 , 0 8 2 2 9 8 1 8 7 5 7 6 % 1 . 8 6 9 4 2 2 4 4 2 , 6 8 7 6 5 3 % 1 . 7 1 4 8 0 2 2 7 3 , 6 8 7 5 4 2 % 1 5 2 6 6 0 1 8 0 8 3 7 , 8 4 4 2 % 2 7 K A B . T E M A N G G U N G 1 . 3 0 0 , 9 0 1 7 3 1 2 4 7 5 1 4 % 1 . 4 1 6 9 6 1 8 7 8 , 3 8 7 5 4 4 % 1 . 2 9 4 4 5 1 8 3 0 , 8 5 7 0 7 0 % 1 1 6 1 7 9 1 3 6 1 0 1 , 8 5 3 6 % 2 6 K A B . T E G A L 1 . 8 3 0 , 9 1 3 5 2 4 3 7 5 1 9 5 % 1 . 9 7 2 2 0 2 7 5 5 , 6 8 7 1 5 7 % 1 . 9 0 0 4 4 2 6 5 1 , 7 7 7 1 6 7 % 1 9 1 1 5 2 2 8 4 8 1 4 , 6 7 1 1 % 2 5 K A B . S U K O H A R J O 1 . 3 8 1 , 6 4 2 0 5 5 5 2 6 7 2 2 % 1 . 2 9 1 9 0 2 1 4 3 , 6 9 6 0 2 7 % 1 . 2 1 5 8 2 2 0 4 0 , 3 9 5 9 5 9 % 1 3 0 6 1 0 1 9 4 7 4 0 , 6 7 0 7 % 2 4 K A B . S R A G E N 1 . 5 5 1 , 6 6 2 1 7 7 0 0 7 1 2 8 % 1 . 6 5 7 5 1 2 3 0 0 , 8 3 7 2 0 4 % 1 . 5 6 7 9 3 2 2 1 2 , 8 2 7 0 8 6 % 1 5 2 7 7 7 2 1 5 6 , 9 9 7 0 8 3 %
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
KAJiAN FiSKAL REGiONAL TAHUN 2021 KANWiL DiTJEN PERBENDAHARAAN PROViNSi JAWA TENGAH