SALINAN NOMOR 1/2024 Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak Daerah dan wajib pajak Daerah, subjek retribusi Daerah dan wajib retribusi Daerah, objek pajak Daerah dan retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak
Mengingat Daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi Daerah, saat terutang pajak Daerah, wilayah pemungutan pajak Daerah, serta tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah, untuk seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, dan/atau perizinan. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. jasa,
14. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. 21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 47. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 48. Pasar Rakyat atau yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa
toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 49. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 52. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 53. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 54. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disebut SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 56. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Pajak; b. Retribusi; c. peninjauan tarif Retribusi; d. penyesuaian tarif Pajak; e. pemungutan Pajak dan Retribusi; f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi; g. kerahasiaan data Wajib Pajak; h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; i. penyidikan; j. sanksi administratif; dan k. ketentuan pidana.
BAB III PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3 (1) Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. jasa perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah. (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah. Pasal 4 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak. (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua PBB-P2 Pasal 5 (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transiit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah. Pasal 6 (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pasal 7 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah; (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota. (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
Pasal 8 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055 % (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun; b. untuk NJOP Rp 1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,112 % (nol koma seratus dua belas persen) per tahun; c. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145 % (nol koma seratus empat puluh lima persen) per tahun; d. untuk NJOP diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,167 % (nol koma seratus enam puluh tujuh persen) per tahun. (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,0275 % (nol koma nol dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun. (3) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,0275 % (nol koma nol dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun. (4) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan Bangunan atau lingkungan cagar budaya, dapat diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB-P2. Pasal 9 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 10 (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. Bagian Ketiga BPHTB Pasal 11 (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar;
3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah, dan b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna Bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut
yang diatur dengan peraturan perundang- undangan; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pasal 13 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Pajak dan Retribusi. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai Pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan. (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 14 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pasal 15 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau
ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Pasal 16 (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
Bagian Keempat PBJT Pasal 17 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Pasal 18 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 19 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Pasal 20 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila;
d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Pasal 21 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir valet); (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; b. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan Tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam. Pasal 22 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran. Pasal 23 (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu. Pasal 24 (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara Tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa
sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan. Pasal 25 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 26 (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. Bagian Kelima Pajak Reklame Pasal 27 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan jenis dan bentuk Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 28 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Pasal 29 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Pasal 30 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 31 (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame. (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. Bagian Keenam PAT Pasal 32 (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan.
Pasal 33 (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 34 (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur. Pasal 35 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 36 (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Bagian Ketujuh Opsen Paragraf 1 Opsen PKB Pasal 37 Objek Opsen PKB adalah PKB terutang. Pasal 38 (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB. (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB. (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. Pasal 39 Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang. Pasal 40 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Pasal 41 (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Paragraf 2 Opsen BBNKB Pasal 42 Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang. Pasal 43 (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB. (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 44 Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Pasal 45 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Pasal 46 (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.
(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. BAB IV RETRIBUSI Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi Pasal 47 (1) Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Umum Pasal 48 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan Pasar. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan. Pasal 49 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan Pasal 50 Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,
balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pasal 51 Subjek Retribusi pelayanan kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan. Pasal 52 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, dan jarak tempuh. Pasal 53 (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan. Pasal 54 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Pelayanan Kebersihan Pasal 55 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, yaitu
pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pelayanan kebersihan pada Pasar. (3) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar. (4) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempah ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Pasal 56 Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan. Pasal 57 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diukur berdasarkan luasan. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diukur berdasarkan kelompok fungsi Bangunan dan/atau kegiatan. Pasal 58 (1) Tarif Pelayanan Kebersihan ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
(2) Besarnya Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 59 Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 Subjek Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 61 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Jasa Parkir di tepi jalan umum. Pasal 62 (1) Tarif pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu pemakaian Jasa Parkir di tepi jalan umum. (2) Besarnya tarif pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5 Pelayanan Pasar Pasal 63 (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Pasal 64 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1). Pasal 66 (1) Tarif Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1). (2) Besarnya tarif Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Paragraf 1 Umum Pasal 67 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan; b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (8) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan. Paragraf 2 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 68 Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 69 Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu penggunaan tempat khusus Parkir. Pasal 70 (1) Tarif layanan Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan. (2) Struktur dan besarnya tarif layanan Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pasal 71 Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 72 Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. Pasal 73 (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pasal 74 (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
Pasal 75 Tingkat Penggunaan jasa berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Daerah yang terjual. Pasal 76 (1) Struktur dan besarnya tarif layanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Struktur dan besarnya tarif Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Pemanfaatan Aset Daerah Pasal 77 (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. (2) Barang milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi atas pemanfaatan aset daerah, meliputi: a. tanah; b. gedung pertemuan; c. penyewaan kios; d. penyewaan alat-alat berat; dan e. laboratorium.
Pasal 78 Tingkat penggunaan jasa layanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diukur berdasarkan: a. Tanah untuk pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, jenis, kelas jalan, NJOP dan peruntukannya serta jangka waktu pemakaian. b. Gedung Pertemuan untuk pemakaian bangunan/gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. c. Kios untuk pemakaian kios di terminal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, luasan, dan jangka waktu pemakaian. d. Alat-alat Berat untuk pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan kapasitas alat tersebut bekerja. e. Laboratorium untuk pemakaian laboratorium diukur berdasarkan jenis, kuantitas dan jangka waktu peralatan laboratorium yang digunakan. Pasal 79 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dikelompokkan/ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 80 (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga Pasar. Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Paragraf 1 Umum Pasal 81 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi: a. pelayanan PBG; dan b. pelayanan PTKA. (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu. (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
Pasal 82 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 83 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. Paragraf 2 Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 84 (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan. Pasal 85 (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 1. Luas Total Lantai; 2. Indeks Terintegrasi; dan 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: 1. Volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. Pasal 86 (1) Struktur dan besaran tarif layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: Bangunan Gedung = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: Prasarana Bangunan Gedung = V x I x Ibg x HSpbg (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: Indeks Terintegrasi = If x ∑ (bp x Ip) x Fm (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Pelayanan Penggunaan TKA Pasal 87 (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan TKA. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpanjangan RPTKA bagi: a. instansi pemerintah pusat; b. perwakilan negara asing; c. Badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 88 Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan dan jangka waktu penggunaan TKA. Pasal 89 (1) Besarnya tarif layanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan sebesar US$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan, dan dibayarkan di muka. (2) Layanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. (3) RPTKA perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 90 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/SHST dan Indeks Lokalitas. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (5) Penetapan perubahan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. BAB VI PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 91 (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan/atau Retribusi. (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan kembali. BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal 92 (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Pemungutan Pajak Pasal 93 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i; dan b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a. (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak. (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan. (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.
(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. Pasal 94 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah. (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2. Pasal 95 (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. Pasal 96 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Pelaporan Pajak Pasal 97 (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
Pasal 98 (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD. (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pasal 99 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kelima Penetapan Besaran Retribusi Terutang Pasal 100 (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan. (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (7) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi. (9) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur. (10) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. (11) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. Bagian Keenam Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 101 (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pasal 102 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 103 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota. BAB VIII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 104 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 105 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 106 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 107 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan Penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. BAB XII SANKSI ADMINSITRATIF Pasal 108 (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. (2) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 109 (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda. (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar: a. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan, untuk setiap SPTPD. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 110 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. Pasal 112 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 113 Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 114 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 115 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. b. ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 116 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksana dari: a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 37); b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 44); c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43); f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 117 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 37); b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 44); c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43); f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 118 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 28 Desember 2023 WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Diundangkan di Malang pada tanggal 1 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd. ERIK SETYO SANTOSO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 168-4/2023 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber Keuangan Daerah yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka aspek Perpajakan khususnya Pajak Daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu Diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Kondisisi eksisting regulasi di Kota Malang mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) rumah. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis
Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksankaan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak; pemungutan pajak dan retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan insentif pemungutan pajak dan retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "kantor" adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung. Huruf b Yang dimaksud dengan "keuntungan" adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. 2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai. 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan
langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya. Huruf i Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT
adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru
melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: BBNKB terutang = 8% x Rp 300.000.000 = Rp 24.000.000 Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24.000.000 = Rp 16.000.000 Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X. 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: PKB terutang = 1% x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000 Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3.000.000 = Rp 2.000.000 Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: BBNKB terutang = 8% x Rp 300.000.000 =Rp 24.000.000 Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24.000.000 =Rp 16.000.000 Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =Rp 40.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X. 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: PKB terutang = 1% x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000 Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2.000.000 Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A
melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70 Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Cukup jelas.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97 Cukup jelas.
Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Ayat (1) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 61
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PELAYANAN KESEHATAN TARIF NO KATEGORI PELAYANAN (Rp) I. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1 Angka Kuman 100.000 2 Logam Mercuri (Hg) 100.000 3 Logam Arsen (As) 100.000 4 Sianida (Cn) 100.000 5 Nitrit (NO2) 100.000 6 Borax 100.000 7 Formaldehid 100.000 8 Metanol 100.000 9 Rhodamine B 100.000 10 Methanil Yellow 100.000 11 Auramin 100.000 12 Sakarin 100.000 13 Siklamat 100.000 14 Vibrio Cholera 100.000 15 Staphylococcus Aureus 100.000 16 Streptococcus 100.000 17 Salmonella 100.000 18 Shigella 100.000 19 E. Coli 100.000 20 Coliform Total 100.000 II. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR 1 E. Coli 75.000 2 Coliform Total 75.000 3 Angka Kuman 75.000 4 Heterotropic Plate Count (HPC) 75.000 5 Pseudomonas Aeruginosa 75.000
NO KATEGORI PELAYANAN 6 Staphylococcus Aureus 7 Legionella spp 8 Enterococci 9 Air Bersih / Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi (Parameter Wajib) 10 Air Minum (Parameter Wajib) 11 Air Kolam Renang (Parameter Wajib) 12 Solusi Per Aqua (Parameter Wajib) III. PEMERIKSAAN FISIKA-KIMIA AIR 1 Kekeruhan 2 Warna 3 Zat Padat Terlarut (TDS) 4 Daya Hantar Listrik 5 Suhu/Temperatur 6 Rasa 7 Bau 8 Kejernihan 9 Fe (Besi) 10 Mn (Mangan) 11 Kesadahan (CaCO3) 12 Khlorida (Cl) 13 Nitrit (NO2) 14 Nitrat (NO3) 15 pH (Derajat Keasaman) 16 Sisa Khlor Bebas 17 Sisa Khlor Terikat 18 Kebebasan (CaCO3) 19 Alumininum (Al) 20 Tembaga (Cu) 21 O2 Terabsorbsi 22 Flourida 23 Kromium Total 24 Kadmium 25 Sianida TARIF (Rp) 75.000 75.000 75.000 150.000 150.000 375.000 300.000 15.000 20.000 30.000 15.000 15.000 5.000 5.000 15.000 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 25.000 25.000 35.000 30.000 30.000 60.000 85.000 35.000 50.000 50.000
NO KATEGORI PELAYANAN 26 Selenium 27 Seng 28 Sulfat 29 Timbal (Pb) 30 Amonia 31 BOD 32 COD 33 TSS 34 Phospat 35 Deterjen 36 Pestisida Total 37 Benzena 38 Zat Organik (KMnO4) 39 Oksigen Terlarut 40 Total Bromine 41 Sisa Bromine 42 Oxidation Reduction Potential (ORP) 43 Air Raksa 44 Alkalinits Air Bersih/Air untuk keperluan Higienr 45 Sanitasi (Fisika-Kimia Terbatas: Bau, TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO3, CL, pH, Sisa Klor) 46 Air Bersih / Air untuk keperluan Higiene Sanitasi (Parameter Wajib) Air Minum (Fisika-Kimia Terbatas: Bau, 47 TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO3, CL, pH, Sisa Klor) 48 Air Minum (Parameter Wajib) Air Kolam Renang (Fisika-Kimia Terbatas: 49 Bau, TDS, DHL, Kejernihan, Suhu, Warna, Benda Terapung, CaCO3, pH, Sisa Klor) 50 Air Kolam Renang (Parameter Wajib) TARIF (Rp) 50.000 50.000 30.000 50.000 40.000 80.000 100.000 35.000 70.000 50.000 50.000 60.000 25.000 40.000 45.000 45.000 30.000 200.000 750.000 200.000 750.000 200.000 750.000 125.000 500.000
NO KATEGORI PELAYANAN IV. KULTUR UDARA V. PEMERIKSAAN USAP / SWAB 1 Swab Rectal/Usap Dubur 2 Swab Alat Makan Jasaboga 3 Swab Alat Makan RS 4 Swab Alat Kesehatan 5 Usap Lantai/Dinding/Linen/AC dll. VI. PEMERIKSAAN DARAH, URINE DAN FESES 1 Darah Lengkap 2 Golongan Darah 3 Waktu Pendaragan/Bleeding Time 4 Waktu Pembekuan/Clotting Time 5 Malaria 6 S G O T 7 S G P T 8 Bilirubin T.D.I 9 Ureum/BUN 10 Kreatin 11 Cholesterol 12 HDL Cholesterol 13 LDL Cholesterol 14 Trigliserida 15 Asam Urat 16 Glukosa Sewaktu/Puasa/2 JPP 17 Widal 18 HBs Ag/Ab 19 Anti Dengue IgG+IgM 20 Dengue NS1 Antigen 21 Urine lengkap 22 Reduksi + Albumin Urine 23 P. Plano Test/Test Kehamilan 24 Faeces Lengkap 25 HbA1C 26 Albumin TARIF (Rp) 350.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 60.000 15.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 20.000 35.000 165.000 165.000 165.000 15.000 10.000 15.000 15.000 20.000
TARIF NO KATEGORI PELAYANAN (Rp) 27 Alkali Phospatase 60.000 28 Protein Total 60.000 29 Globulin 60.000 30 Gama GT 60.000 31 Kalium 60.000 32 Natrium 60.000 33 Khlorida 60.000 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 1. Tarif Rawat Jalan (Per Kunjungan) TARIF NO. KATEGORI PELAYANAN (Rp) 1 Rawat Jalan 10.000 2 Rawat Jalan luar Daerah 13.000 2. Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus TARIF NO. KATEGORI PELAYANAN (Rp) 1 Pemeriksaan Kesehatan Haji 20.000 Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi 2 Calon pengantin (catin) 20.000 Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk 3 jarum) 20.000 4 Pemeriksaan HIV/IMS 30.000 3. Tarif Pelayanan Tindakan a. Tindakan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat JENIS TINDAKAN TARIF (Rp) Tindakan ringan : Jahit Luka 1 - 5 jahitan 25.000 Debridement Luka kecil 25.000 Tindik 20.000
JENIS TINDAKAN Ganti Balutan Mengangkat benda asing tanpa sayatan Memecah bisul Lepas Jahitan Reposisi Luxatio Pasang Catheter Blast Punctie Pasang Infus Tindakan Sedang : Jahit luka 6 - 15 jahitan Cabut kuku Sirkumsisi normal Pengumbilan benda asing dengan sayatan Nekrotomi Luka sedang Debridement Luka sedang atau luas Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga Cutterisasi Tindakan berat : Jahit luka lebih dari 15Jahitan Extirpasi jari tangan / Kaki b. Tindakan KIA dan KB JENIS TINDAKAN Tindakan IVATest cryo Pemeriksaan Pap Smear Suntik KB Pemeriksaan dan Pemasangan Implant Pemeriksaan dan Pelepasan Implant Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan Implant Pemeriksaan dan Pemasangan IUD Pemeriksaan dan Pelepasan IUD Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan IUD Catatan: Tindakan tidak termasuk obat dan alat TARIF (Rp) 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000 25.000 15.000 25.000 50.000 30.000 300.000 75.000 75.000 100.000 50.000 40.000 100.000 150.000 TARIF (Rp) 15.000 300.000 60.000 20.000 40.000 60.000 100.000 60.000 80.000 140.000
c. Tindakan Medis Gigi dan Mulut JENIS TINDAKAN Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan Tindakan Kecil : Tambalan tetap (ainalgram) Tambalan tetap (composit) / glassionomer Pembersihan karang gigi per rahang Tindakan Sedang: Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Tindakan Besar: Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I 4. Tarif Rawat Inap a. UGD JENIS TINDAKAN Pemeriksaan UGD b. Perawatan per hari JENIS TINDAKAN Perawatan Umum / hari Perawatan Persalinan ibu dan Anak / paket Perawatan Bayi Baru Lahir dengan kelainan / hari c. Persalinan per paket JENIS TINDAKAN Persalinan Normal / paket Persalinan Dengan Penyulit / paket TARIF (Rp) 15.000 50.000 70.000 50.000 30.000 20.000 100.000 15.000 100.000 150.000 TARIF (Rp) 15.000 TARIF (Rp) 100.000 600.000 150.000 TARIF (Rp) 600.000 750.000
5. Pelayanan Penunjang Diagnostik a. Laboratorium JENIS TINDAKAN Darah Lengkap Golongan Darah Hemoglobin Hitung Lekosit Hitung Eritrosit Hitung Trombosit Waktu Pendarahan/ Bleeding Time Waktu Pembekuan / Cloting Time Malaria/Gram/ Ziehl Neelsen SGOT SGPT Bilirubin Ureum/BUN Creatinin Cholesterol HDL Cholesterol LDL Cholesterol Tryglyserid Asam Urat Glukosa Widal HBSAg/Ab Anti Dengue IgG+1gM DengueNS1Antigen Urine lengkap Reduksi + Albumin Urine Plano Test/Tes Kehamilan Faeses Lengkap TARIF (Rp) 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 20.000 35.000 165.000 165.000 10.000 5.000 10.000 15.000
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya JENIS TINDAKAN TARIF (Rp) Pemeriksaan USG dan Pembacaan 50.000 Pemeriksaan EKG dan Pembacaan 20.000 Pemakaian Nebulizer 25.000 6. Pelayanan Rujukan TEMPAT TARIF (Rp) Dalam Kota 75.000 Luar Kota 75.000 + 25.000 per 10 Km TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG I. TARIF PELAYANAN MEDIS A. RAWAT JALAN 1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan TARIF NO KLINIK (Rp) 1. Poli Spesialis 55.000 2. Poli Gigi Mulut Spesialis 55.000 3. Poli Umum 30.000 4. Poli VCT 22.000 5. Farmasi Klinis 25.000 6. Gizi Klinis 20.000 2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik TARIF NO KELOMPOK (Rp) 1. Kecil 1 50.000 2. Kecil 2 62.000 3. Kecil 3 95.000 4. Sedang 1 127.000 5. Sedang 2 146.000 6. Sedang 3 166.000
7. Besar 1 180.000 8. Besar 2 215.000 9. Besar 3 326.000 10. Khusus 1 458.000 11. Khusus 2 550.000 12. Khusus 3 648.000 13. Khusus 4 674.000 3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik TARIF NO KELOMPOK (Rp) 1. Kecil 1 36.000 2. Kecil 2 49.000 3. Sedang 1 60.000 4. Sedang 2 76.000 5. Besar 1 93.000 6. Besar 2 111.000 B. RAWAT INAP 1. Tarif Rawat Inap NO KELAS TARIF (Rp) 1. Kamar Rawat Inap 210.000 2. HCU 350.000 3. ICU/ NICU/PICU 400.000 4. Perinatologi 200.000 Catatan : biaya sudah termasuk paket diet 2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis a. Tarif Visite Dokter Spesialis TARIF NO KELAS (Rp) 1. Visite Dokter Spesialis 100.000 2. HCU 125.000 3. ICU 150.000 4. Perinatologi 100.000
b. Tarif Konsultasi antar Dokter Spesialis di Rawat Inap NO JENIS LAYANAN 1. Konsultasi Spesialis On Site (hari dan jam kerja) 2. Konsultasi Spesialis On Call (di Luar hari dan jam kerja) 3. Konsultasi Spesialis By Phone c. Tarif Konsultasi ke Dokter Spesialis NO JENIS LAYANAN 1. Konsultasi ke Dokter Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja) di IGD Konsultasi ke Dokter Spesialis On Call 2. (Di Luar Hari atau Jam Kerja) 3. Konsultasi ke Dokter Spesialis By Phone 3. Tarif Visite Dokter Jaga NO KELAS 1. Visite Dokter Jaga 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 5. Dokter Umum On Site/ orang (Hari dan Jam Kerja)/ Layanan Ambulance Dokter Umum On Call/ orang 6. (Diluar Hari dan Jam Kerja) )/ Layanan Ambulance 7. Perawat/Bidan On Site)/ Layanan Ambulance TARIF (Rp) 135.000 175.000 50.000 TARIF (Rp) 90.000 175.000 50.000 TARIF (Rp) 30.000 36.000 40.000 30.000 78.000 105.000 63.000
4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap NO KELOMPOK KELAS 1. Rawat Inap 1. Kecil 1 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 1. Rawat Inap 2. HCU 2. Kecil 2 3. ICU 4. Perinatologi 1. Rawat Inap 3. Sedang 1 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 1. Rawat Inap 2. HCU 4. Sedang 2 3. ICU 4. Perinatologi 1. Rawat Inap 5. Besar 1 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 1. Rawat Inap 2. HCU 6. Besar 2 3. ICU 4. Perinatologi 7. Khusus 1 8. Khusus 2 9. Khusus 3 5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care) No Kelas 1 Rawat Inap Minimal Care TARIF (Rp) 40.000 41.000 46.000 41.000 70.000 86.000 101.000 86.000 207.500 252.000 297.000 252.000 319.000 389.000 459.000 389.000 384.000 468.000 552.000 468.000 570.000 720.000 740.000 721.000 490.000 810.000 1.100.000 Tarif (Rp) 7.000
b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care) No Kelas 1 Rawat Inap Partial Care c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care) No Kelas 1. Rawat Inap Total Care 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Kunjungan No Kelas 1. Rawat Inap 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi 5. NICU / PICU 7. Tarif Asuhan Gizi Per Kunjungan No Kelas 1. Rawat Inap 2. HCU 3. ICU 4. Perinatologi C. RAWAT DARURAT 1. Tarif Akomodasi IGD No Jenis Akomodasi 1. Observasi 0 - 8 Jam Tarif (Rp) 17.000 Tarif (Rp) 21.000 35.000 45.000 31.000 Tarif (Rp) 25.000 30.000 35.000 30.000 35.000 Tarif (Rp) 12.000 18.000 21.000 24.000 Tarif (Rp) 94.000
2. One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam 3. Rawat Wing Transit 2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter No Jenis Layanan 1. Pemeriksaan Dokter Jaga Konsultasi Spesialis On Site (Hari dan Jam 2. Kerja) Konsultasi Spesialis On Call (Di Luar Hari dan 3. Jam Kerja) 4. Konsultasi Spesialis By Phone 3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD NO KELOMPOK 1. Kecil 1 2. Kecil 2 3. Sedang 1 4. Sedang 2 5. Besar 1 6. Besar 2 7. Khusus 1 8. Khusus 2 9. Khusus 3 4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD NO KELOMPOK Askep Minimal Care di IGD (Pelayanan 1-2 1. jam) 2. Askep Parsial - Total Care di IGD (Pelayanan 3 - 8 jam) 187.000 140.000 Tarif (Rp) 53.000 94.000 174.000 46.000 TARIF (RP) 33.000 63.000 185.000 287.000 347.000 421.000 490.000 810.000 1.100.000 TARIF (Rp) 8.000 17.000
D. KAMAR OPERASI (OK) 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal NO KELOMPOK 1. KECIL 1 2. KECIL 2 3. SEDANG 1 4. SEDANG 2 5. BESAR 1 6. BESAR 2 7. KHUSUS 1 8. KHUSUS 2 9. KHUSUS 3 2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal NO KELOMPOK 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus 3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Kamar Operasi NO KELOMPOK 1 Askep Total Kamar Operasi / 8 Jam E. KAMAR BERSALIN (VK) NO TINDAKAN 1. Persalinan Pervaginam 2. Persalinan dengan Penyulit 3. Persalinan Pervaginam dengan Alat (Vakum/Forseps) 4. Hecting perineum gr I-II (bius lokal) 5. Hecting perineum gr III-IV (bius lokal) TARIF (Rp) 2.367.000 4.521.000 5.215.000 5.536.000 7.304.000 8.330.000 9.861.000 11.500.000 13.500.000 TARIF (Rp) 1.183.000 2.768.000 3.653.000 4.930.000 TARIF (Rp) 17.000 TARIF (Rp) 1.500.000 1.800.000 2.200.000 250.000 450.000
NO TINDAKAN 6. Manual Plasenta (tanpa bius) 7. Induksi persalinan dengan obat (1 seri) 8. Reposisi Uterus (Inversio Uteri) 9. Pemasangan Kondom Kateter 10. Pemasangan IUD post Plasenta 11. Pemasangan Laminaria (di luar laminaria stiff) 12. Tindakan Inseminasi Intra Uteri (diluar pemrosesan sperma) 13. Persalinan abortus 14. P Persalinan Plasenta (kala III) F. TINDAKAN MEDICOLEGAL NO KELOMPOK 1. Visum kecelakaan Lalu Lintas 2. Visum kekerasan fisik 3. Visum kekerasan seksual 4. Visum jenazah II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK NO PEMERIKSAAN 1. Golongan Darah & Rhesus 2. Laju Endap Darah (LED) 3. Bleeding Time (BT) 4. Cloting Time (CT) 5. Gula Darah Puasa 6. Gula Darah 2 Jam Post Prandial 7. Gula Darah Sewaktu 8. Gula Darah Toleransi 9. SGOT (AST) 10. SGPT (ALT) 11. Pengecatan Gram TARIF (Rp) 500.000 358.000 800.000 358.000 315.000 555.000 2.000.000 600.000 400.000 TARIF (Rp) 99.000 153.000 185.000 219.000 TARIF (Rp) 25.000 20.000 20.000 20.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 65.000
NO 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. PEMERIKSAAN Pengecatan BTA Albumin Uric Acid Bilirubin Direk Bilirubin Total Cholesterol HDL Cholesterol Total Creatinine Ureum Urine Lengkap Faeces Lengkap Pengecatan KOH Total Protein Trigliserida Plano TPHA Cholesterol LDL Widal HbSAg Kualitatif Darah Lengkap Anti HCV Kualitatif Anti HAV HIV Kualitatif NS 1 IgM Anti HAV Tes Narkoba Retikulosit Alkali Fosfatase LDH Fosfor Serum Calsium Serum Gamma-GT CRP Kuantitatif APTT TARIF (Rp) 65.000 50.000 45.000 70.000 70.000 60.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 65.000 50.000 45.000 50.000 30.000 85.000 85.000 75.000 85.000 200.000 275.000 100.000 315.000 275.000 375.000 50.000 50.000 50.000 65.000 65.000 55.000 200.000 85.000
NO 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. PEMERIKSAAN Prohtrombin Time (PPT) RA Faktor VDRL ASTO S.I. T.I.B.C. Coomb's Test Evaluasi Hapusan Darah C.K.M.B. Anti HbS Kualitatif HbS Ag Kuantitatif T3 Total T4 Total TSH Elektrolit Darah TB-Dot AFP Malaria ICT (Triple) Free T4 Kultur Feces Dan Sensitivity Test Kultur Pus Dan Sensitivity Test Kultur S. Hidung Dan Sensitivity Kultur S. Tenggorok Dan Sensitivity Kultur Sputum Dan Sensitivity Kultur Urine Dan Sensitivity Test Kultur Darah (Bactec) Dan Sensitivity Test IGG - IGM Dengue IgG CMV IgM CMV Hbe Ag Analisa Gas Darah Troponin I Elektroforese Hb D'dimer TARIF (Rp) 80.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 150.000 100.000 110.000 100.000 165.000 185.000 185.000 185.000 250.000 165.000 215.000 195.000 180.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 650.000 250.000 315.000 315.000 295.000 250.000 315.000 385.000 415.000
NO PEMERIKSAAN 80. Fibrinogen 81. HbA 1 C 82. CK / CPK 83. Beta HcG 84. IgM Salmonella 85. CRP Latex 86. Feritin 87. BJ Plasma / Serum 88. Mantoux Test 89. Anti CCP 90. Fobt Faecal Occult Blood Test) 91. Hitung Eosinofil 92. Pewarnaan Neisser 93. CD4 94. Creatinin Clearence 95. Syphilis 96. Pemeriksaan Difteri 97. Procalsitonin 98. Analisa Batu 99. Analisa Cairan Pleura 100. CA 15-3 101. IgG Rubella 102. IgM Rubella 103. CA 19-9 104. CA 125 105. Elektroforese Protein 106. BMP 107. Ig E Total 108. CEA 109. Analisa Cairan LCS 110. Ig G HSV 1 111. Ig M HSV 1 112. Ig G HSV 2 113. Ig M HSV 2 TARIF (Rp) 295.000 200.000 110.000 235.000 295.000 65.000 255.000 50.000 125.000 515.000 115.000 135.000 195.000 250.000 70.000 50.000 195.000 615.000 195.000 195.000 395.000 295.000 295.000 395.000 395.000 285.000 750.000 195.000 255.000 195.000 315.000 315.000 315.000 315.000
NO PEMERIKSAAN 114. Ig G Toxoplasma 115. Ig M Toxoplasma 116. Swab Nasofaring 117. Swab Orofaring 118. Pemeriksaan PCR Covid-19 119. Rapid Antigen Covid-19 120. Rapid Antibody Covid-19 121. Interleukin-6 122. Globulin 123. Amylase 124. Lipase 125. ANA Test 126. ds DNA Total 127. ds DNA Ig M 128. ds DNA Ig G 129. Anti HBs Kuantitatif 130. Ig M Leptospira 131. Keton darah 132. Asam Laktat 133. Anti HBe 134. Anti HBc 135. HIV Kuantitatif 136. Transferin 137. Vit D 250 138. PSA Total 139. C3 komplek 140. IPF 141. Magnesium 142. Tetes Tebal Malaria 143. Tetes Tipis Malaria 144. Sedimen Urine Mikroskopik 145. IGRA TB 146. Prolaktin 147. Esbach TARIF (Rp) 285.000 285.000 150.000 150.000 275.000 99.000 90.000 325.000 50.000 100.000 100.000 259.000 416.000 299.000 299.000 165.000 235.000 75.000 315.000 295.000 200.000 200.000 258.000 275.000 215.000 310.000 85.000 100.000 50.000 50.000 25.000 1.200.000 175.000 50.000
NO PEMERIKSAAN 148. Gula Darah (poct) B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA) NO PEMERIKSAAN 1. FNAB 1 - 2 Lokasi 2. FNAB > 2 Lokasi 3. FNA Dengan Tuntunan USG/ CT Scan 4. Histopatologi Jaringan Kecil (Kerokan < 2 cm) 5. Histopatologi Jaringan Sedang (Kerokan/Biopsi 2 cm s.d 5 cm) Histopatologi Jaringan Besar 6. (> 5 cm atau operasi organ/ radikalitas) 7. Sitologi Kecil Tunggal ( Sputum, TTNA) 8. Sitologi Cairan Serial Sitologi Cairan (Pleura, ascites, pericardium, 9. CSF, Washing-brushing) 10. Histokimia Per Reagen 11. Immunohistokimia Per Antibodi 12. Vries coupe 13. Rujukan Processing per kaset 14. Konsultasi slide 15. PAP Smear C. BANK DARAH NO PELAYANAN 1 Whole Blood 2 Fresh Frozen Plasma (FFP) 3 PRC 4 Trombosit 5 Thrombosit Apheresis 6 Washed Erytrocyte (WE) 7 Cryoprecipitated AHF TARIF (Rp) 20.000 TARIF (Rp) 300.000 350.000 500.000 250.000 400.000 600.000 175.000 400.000 250.000 100.000 400.000 750.000 80.000 100.000 125.000 TARIF (Rp) 370.000 370.000 370.000 370.000 3.600.000 370.000 370.000
D. RADIOLOGI NO JENIS PEMERIKSAAN 1. Thorax 2. BNO-IVP 3. Lumbosacral AP/Lat 4. Antebrachii AP/Lat 5. Cervical AP/Lat 6. Cervical AP/Lat/Obl 7. Clavicula AP 8. Cruris AP/Lat 9. Femur AP/Lat 10. Wrist AP/Lat 11. Genu AP/Lat 12. Humerus AP 13. Humerus AP/Lat 14. Pelvis 15. Gigi 16. Mandibula AP 17. Ankle AP/Lat 18. Pedis AP/Lat 19. Manus AP/Lat 20. Sacrum AP/Lat 21. Elbow AP/Lat 22. Skapula AP 23. LLD 24. LLD Anak 25. Mastoid 26. Nasal 27. Panoramic 28. Skull AP 29. Skull AP/Lat 30. Skull Lat 31. Thoracal AP/Lat 32. Abd 1/2 Duduk 33. Abd 1/2 Duduk Anak TARIF (Rp) 150.000 600.000 185.000 122.000 122.000 244.000 124.000 130.000 130.000 122.000 127.000 124.000 128.000 133.000 133.000 135.000 127.000 127.000 122.000 139.000 122.000 124.000 145.000 145.000 149.000 149.000 149.000 152.000 305.000 152.000 185.000 160.000 156.000
NO 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. JENIS PEMERIKSAAN BOF BOF Anak Eisler Scoliosis Program Shoulder AP Shoulder Exo/Endo Thoracoabdominal TMJ Close Mouth TMJ Open Mouth Waters Thorax Cito Bed Thorax Anak Cito Bed Thoracolumbal AP/Lat Thoracoabdominal Anak Cito Bed Colon In Loop Appendicogram Cystografi Fistulografi Urethrografi Urethrocystografi USG Abdomen Citobed USG Abdomen Cito USG Abdomen USG Obgyn USG Urologi USG Thorax USG Throid USG Mammae USG Kepala USG Testis USG Colli USG Inguinal USG Musculoskeletal USG Color Doppler TARIF (Rp) 160.000 156.000 165.000 501.000 124.000 169.000 179.000 174.000 174.000 179.000 179.000 179.000 184.000 190.000 451.000 390.000 390.000 390.000 390.000 600.000 350.000 320.000 285.000 275.000 275.000 380.000 380.000 395.000 395.000 410.000 410.000 425.000 425.000 425.000
NO JENIS PEMERIKSAAN 68. Dental x ray 69. Panoramic 70. USG Guiding 71. CT Scan Planing Kepala 72. CT Scan Planing Abdomen 73. CT Scan Planing Thorax 74. CT Scan Head 75. CT Scan Telinga 76. CT Scan Larynx Pita Suara 77. CT Scan Nasopharynx, Lidah 78. CT Scan Orbita 79. CT Scan Thyroid 80. CT Scan Cervical Spine 81. CT Scan Thoracal / Lumbal Spine 82. CT Scan Head dengan Kontras 83. CT Scan Cervical Spine dengan Kontras 84. CT Scan Telinga dengan Kontras 85. CT Scan Thoracal / Lumbal Spine dengan Kontras 86. CT Scan Larynx dengan Kontras 87. CT Scan Nasopharynx dengan kontras 88. CT Scan Orbita dengan kontras 89. CT Scan Thyroid dengan kontras 90. CT Scan Thorax dengan kontras 91. CT Scan Abdomen dengan kontras 92. CT Scan Kepala 3D 93. CT Scan Cervical 3D 94. CT Thorax Lung Nodule 95. CT Thorax HRCT 96. CT Abdomen Tri- Fase 97. CT Abdomen Colonoscopy 98. CT Ekstremitas 99. CT Pelvis 100. CT Cardiac Calcium Score TARIF (Rp) 80.000 145.000 440.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 1.320.000 1.320.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.694.000 1.694.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.920.000 1.920.000 2.057.000 2.057.000 2.215.000 2.215.000 2.215.000 2.400.000 2.400.000 2.618.000 2.618.000 2.618.000
NO JENIS PEMERIKSAAN 101. CT Scan Brain Perfusion 102. CT Scan Guiding 103. MRI Brain ( Kepala ) 104. MRI Cervical 105. MRI Lumbal Sakrum 106. MRI Pelvis 107. MRI Thoracal 108. MRI Ankle 109. MRI Antebrachii 110. MRI Femur 111. MRI Genu 112. MRI Cruris 113. MRI Abdomen 114. MRI Brain dengan kontras 115. MRI Cervical dengan kontras 116. MRI Lumbal Sakrum dengan kontras 117. MRI Pelvis dengan kontras 118. MRI Thoracal dengan kontras 119. MRI Ankle dengan kontras 120. MRI Antebrachii dengan kontras 121. MRI Femur dengan kontras 122. MRI Genu dengan kontras 123. MRI Shoulder dengan kontras 124. MRI Cruris dengan kontras 125. MRI Abdomen dengan kontras E. REHABILITASI MEDIS NO NAMA TINDAKAN 1. Infrared 2. Low Level Laser Therapy (Per regio) 3. High Intensity Laser Therapy (Per regio) 4. TENS/ES/Faradisasi (Per regio) 5. Overhead Pulley TARIF (Rp) 2.880.000 2.880.000 3.771.000 5.759.000 2.933.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.771.000 2.933.000 5.279.000 4.400.000 4.400.000 5.279.000 7.199.000 7.199.000 8.799.000 8.799.000 9.316.500 9.316.500 9.316.500 10.559.000 10.559.000 10.559.000 10.559.000 TARIF (Rp) 25.000 55.000 110.000 35.000 25.000
NO 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. NAMA TINDAKAN Quadricep Exercise Shoulder Wheel Chest Physical Theraphy Tilt Table EMG Biofeedback Ergocycle M W D U S D S W D Whirl Poll Kinetizer Magneto Therapy Unit Presso/Compressi Extremiter Latihan Endurance Continuous Passive Movement Step Ladder Hotpack Icing/Cryojet Manual Manipulasi Masage 15 - 20 Menit Parafine Bath Peak Flow Meter Postural Drainage Traksi Cervical Listrik Traksi Pelvis Listrik B M D Test Snoozellen Room Theraphy Latihan Fisik Klasik Treadmill W./ Stress Test ECG Shock Wave Therapy Vacum Therapy Latihan A D L Latihan Ambulasi Latihan Cerebral Palsy TARIF (Rp) 25.000 15.000 35.000 35.000 193.000 25.000 35.000 40.000 35.000 193.000 193.000 35.000 55.000 25.000 35.000 15.000 15.000 35.000 50.000 35.000 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 228.000 75.000 50.000 251.000 75.000 35.000 75.000 35.000 75.000
NO 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. NAMA TINDAKAN Latihan Feeding/Oral Stimulasi Latihan Fungsi Tangan Latihan Keseimbangan Latihan Ketangkasan/Agility Latihan Koordinasi Latihan LBP (William Flexion) Latihan Luas Gerak Sendi Latihan Neck Calliet Latihan Osteoporosis Latihan Pada Bayi Latihan Parkinson Latihan Penguatan Latihan Peregangan Latihan Skoliosis Latihan Stroke Latihan Vertigo Latihan Vokasional Mirror Exercise Latihan Mobilisasi Senam Asma Senam Bedah Caesar Senam Hamil Senam Nifas Breathing Exercise Bobath Exercise Latihan Kontrol Postur Super Inductive System (SIS) Airways Clearence Device (ACD) Latihan Fisik Pasien Critical Care Pengukuran Alat Bantu Arch Sole Donat Heel Sepatu Boot Koreksi Uk 14- 17 Sepatu Boot Koreksi Uk 18-21 TARIF (Rp) 30.000 50.000 25.000 25.000 25.000 35.000 40.000 25.000 75.000 75.000 75.000 25.000 25.000 75.000 75.000 35.000 75.000 25.000 35.000 75.000 75.000 75.000 75.000 25.000 75.000 50.000 120.000 60.000 60.000 50.000 269.000 269.000 314.000 314.000
NO 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. NAMA TINDAKAN Sepatu Lars Koreksi Uk 14- 17 Sepatu Boot Koreksi Uk 22- 25 Sepatu Lars Koreksi Uk 18-21 Sepatu Lars Koreksi Uk 22- 25 Sepatu Boot Koreksi Uk 26- 29 Sepatu Boot Koreksi Uk 30-33 Sepatu Lars Koreksi Uk 26- 29 Sepatu Boot Koreksi Uk 34- 37 Ankle Foot Orthose Kecil Single Hand Splint Dewasa Alumunium Sepatu Boot Koreksi Uk 38- 42 Sepatu Lars Koreksi Uk 30-33 Sepatu Lars Koreksi Uk 34- 37 Sepatu Lars Koreksi Uk 38-42 Ankle Foot Orthose Besar Single C T O Ankle Foot Orthose Kecil Double Sepatu Koreksi Diabetes Prothese Telapak Kaki (Chopart) Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil Long Leg Brace Besar Single Ankle Foot Orthose Besar Double Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil Knee Ankle Foot Orthose Single Besar Prothese Tepat Ankle ( Syme ) Short Leg Brace Besar Double Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Besar Prothese Pergelangan Tangan( Wrist ) Short Leg Brace Besar Double Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil Knee Ankle Foot Orthose Double Besar Prothese Bawah Siku Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar TARIF (Rp) 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 314.000 279.000 279.000 335.000 335.000 335.000 418.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000
NO NAMA TINDAKAN 108. Prothese Bawah Lutut 109. Prothese Tepat Siku 110. M S O 111. Prothese Atas Siku 112. Prothese Atas Lutut 113. Prothese Tepat Bahu 114. Prothese Tepat Lutut 115. Prothese Tepat Panggul (Telting Table) E. TARIF VISITE REHAB MEDIK (TW, OT, FT) NO KELAS 1 VISITE REHAB MEDIK (TW, OT, FT) F. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI NO JENIS LAYANAN Konsultasi/konseling(tanpa pemeriksaan 1. psikologi) Tarif Pemeriksaan psikologi 2. 2.1 Kelompok psikotes kepribadian a. Tes berbentuk Inventory b. Tes Proyektif Sederhana c. Tes Proyektif Komplek d. Inventory MMPI 2.2 Kelompok psikotes kognitif a. Raven dan CFIT b. Weschler c. Stanford Binet d. IST 2.3 Kelompok observasi Perilaku CBCL dan VSMS Tarif pemeriksaan psikologi (paket bakat 3. minat) TARIF (Rp) 502.000 753.000 753.000 753.000 753.000 753.000 753.000 941.000 TARIF (Rp) 35.000 TARIF (Rp) 50.000 50.000 50.000 65.000 75.000 55.000 75.000 75.000 75.000 65.000 250.000
3.1 Tes paket IST, Kraeplin, Wartegg, BAUM dan DAP, RMIB (SMA)/ EPPS(kerja) + konsul 1 jam 3.2 Hasil tertulis 50.000 G. PEMULASARAN JENAZAH TARIF NO JENIS LAYANAN (Rp) 1. Penyimpanan Jenazah 187.000 2. Perawatan Jenazah 435.000 3. Upacara Jenazah 3.265.000 4. Pemulasaraan Jenazah Covid 19/ Infeksius 550.000 5. Kantong Jenazah 100.000 6. Plastik Jenazah 250.000 7. Peti Jenazah 1.400.000 8. Disinfektan Jenazah 100.000 Paket Pemulasaraan Jenazah Covid-19 / 9. Infeksius (termasuk kantong jenazah, plastik 2.400.000 jenazah, peti jenazah, disinfektan jenazah) Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN A. PELAYANAN KEBERSIHAN PADA PASAR Retribusi layanan persampahan Pasar memiliki tarif pelayanan Rp.1.000 per m2 per bulan. B. PELAYANAN KEBERSIHAN SELAIN PADA PASAR NO KELOMPOK FUNGSI TARIF KETERANGAN BANGUNAN / (Rp) KEGIATAN / BULAN 1 FUNGSI BANGUNAN RUMAH TANGGA a. RUMAH TANGGA A 5.000 Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang (I A) mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3m b. RUMAH TANGGA B 7.500 Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang (I B) mempunyai lebar dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m c. RUMAH TANGGA C 10.000 Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang (I C) mempunyai lebar dari 6 m sampai dengan kurang dari 9 m
NO 2 KELOMPOK FUNGSI TARIF KETERANGAN BANGUNAN / (Rp) KEGIATAN / BULAN d. RUMAH TANGGA D 12.500 1. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil (praktek bidan, warnet, salon, (I D) gudang, home industri kecil, agen tiket, travel kecil, bengkel kecil, toko obat, warung, dll); dan 2. Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m. e. RUMAH TANGGA E 17.500 1. Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan provinsi, jalan protokol, jalan (I E) kembar, jalan sekunder dan yang terletak di kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan lebar jalan termasuk saluran got dan berm 9 m ke atas; 2. Rumah Tinggal yang terletak di komplek perumahan elit dan real estate yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm dengan lebar 6 m keatas; dan 3. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil dan didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm 6 m ke atas. FUNGSI BANGUNAN INSTANSI a. INSTANSI A (II A) 500.000 Perguruan Tinggi b. INSTANSI B (II B) 25.000 1. Sarana Milik Pemerintah 2. Lembaga Pemerintah 3. Kolam Renang Milik Pemerintah
NO 3 KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN c. INSTANSI C (II C) FUNGSI BANGUNAN NIAGA a. NIAGA A (III A) TARIF KETERANGAN (Rp) / BULAN 4. Kantor Pemerintahan. 5. Rumah Sakit Pemerintah 6. Kantor Perwakilan Negara Asing Tempat Pendidikan 15.000 1. TK 20.000 2. SD, SMP, SMA 60.000 1. Rumah Toko 2. Toko 3. Koperasi 4. Agen/Dealer/Showroom Mobil, Showroom Sepeda Motor dan sejenisnya 5. Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya 6. Biro Jasa 7. Kantor Distributor dan Pemasaran 8. Praktek Dokter 9. Laboratorium Kesehatan 10. Apotek 11. Tempat Perbelanjaan (Toserba, Minimarket)
NO KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN b. NIAGA B (III B) c. NIAGA C (III C) d. NIAGA D (III D) e. NIAGA E (III E) TARIF KETERANGAN (Rp) / BULAN 12. Tempat Hiburan dan Pertunjukan (Billyard, Diskotik, Café, Bioskop) 13. Kolam Renang 14. Tempat Rekreasi 15. Kantor Akuntan, Notaris, PPAT, Pengacara, Konsultan dan sejenisnya 16. Lembaga Kursus 17. Kantor Media Massa (Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Provider Internet) 18. Pompa Bensin 19. Butik dan Perawatan Kecantikan 20. Pusat Kebugaran Fisik dan sejenisnya 21. Studio Foto 22. Warung Internet Depot Air Isi Ulang dan Usaha lain yang di dalamnya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar lebih dari 6m sampai dengan kurang dari 8m 75.000 Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 8m sampai dengan kurang dari 10m 100.000 Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 10m ke atas 125.000 Kantor Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan 400.000 Tempat Perbelanjaan (Supermarket)
NO KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN f. NIAGA F (III F) g. NIAGA G (III G) h. NIAGA H (III H) TARIF KETERANGAN (Rp) / BULAN 400.000 Rumah sakit, Poliklinik dan Balai Kesehatan Hotel /Penginapan dan sejenisnya 150.000 1. Jumlah Kamar dibawah 50 300.000 2. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100 400.000 3. Jumlah Kamar antara 101 sampai dengan 150 500.000 4. Jumlah Kamar antara 151 sampai dengan 200 600.000 5. Jumlah Kamar antara 201 sampai dengan 250 700.000 6. Jumlah Kamar 250 keatas Dikecualikan untuk hotel bintang 4 dan 5 Retribusi sebesar Rp. 700.000 / bulan Mall 1.500.000 1. Jumlah tenant dibawah 100 2.500.000 2. Jumlah tenant antara 101 sampai dengan 200 3.500.000 3. Jumlah tenant antara 201 sampai dengan 300 4.500.000 4. Jumlah tenant antara 301 sampai dengan 400 5.500.000 5. Jumlah tenant di atas 400
NO KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN i. NIAGA I (III I) j. NIAGA J (III J) k. NIAGA K (III K) TARIF KETERANGAN (Rp) / BULAN Apartemen 1.500.000 1. Jumlah Hunian dibawah 200 2.500.000 2. Jumlah Hunian antara 201 sampai dengan 400 3.500.000 3. Jumlah Hunian antara 401 sampai dengan 600 4.500.000 4. Jumlah Hunian antara 601 sampai dengan 800 5.500.000 5. Jumlah Hunian di atas 800 Rumah Kost / Pemondokan 25.000 1. Jumlah Kamar dibawah 10 50.000 2. Jumlah Kamar antara 11 sampai dcngan 20 75.000 3. Jumlah Kamar antara 21 sampai dengan 30 100.000 4. Jumlah Kamar antara 31 sampai dengan 40 125.000 5. Jumlah Kamar antara 41 sampai dengan 50 150.000 6. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100 200.000 7. Jumlah Kamar di atas 101 Rumah Makan / Restauran dan sejenisnya 50.000 1. Jumlah Kursi dibawah 25 100.000 2. Jumlah Kursi antara 26 sampai dengan 50
NO 4 KELOMPOK FUNGSI TARIF KETERANGAN BANGUNAN / (Rp) KEGIATAN / BULAN 150.000 3. Jumlah Kursi antara 51 sampai dengan 75 200.000 4. Jumlah Kursi antara 76 sampai dengan 100 250.000 5. Jumlah Kursi di atas 100 FUNGSI BANGUNAN INDUSTRI a. INDUSTRI A (IV A) 50.000 1. Konveksi 2. Kerajinan Keramik 3. Pabrik Roti 4. Peternakan 5. Usaha Industri Kecil Lainnya b. INDUSTRI B (IV B) 300.000 1. Karoseri 2. Pabrik Kimia 3. Perkayuan 4. Pabrik Es Swasta dan Cold Storage 5. Pabrik Minuman 6. Peternakan Besar 7. Pabrik Rokok 8. Usaha Industri Besar Lainnya
NO KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN 5 KELOMPOK VI KHUSUS a. Bangunan Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS sendiri yang diangkut oleh kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan b. Subjek Retribusi yang langsung mengangkut sampah ke TPA 1. Rutinitas 2. Insidentil (Acara hiburan, seperti TARIF KETERANGAN (Rp) / BULAN 100 / kg Retribusi sebesar Rp. 100 per kg (1 kali angkut) Retribusinya sebesar 50% atau Rp. 50 per kg (1 kali angkut) apabila diangkut sendiri atau tidak diangkut kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan. 100 / kg 200.000 Sekali kegiatan
NO KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN konser musik dan sejenisnya) TARIF (Rp) / BULAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002 KETERANGAN Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM A. Besar tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berikut: 1) Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; 2) Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir; 3) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir; dan 4) Sepeda Motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir. B. Besar tarif parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut: 1) Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir; 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir; dan 3) Sepeda Motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PELAYANAN PASAR Besar tarif Retribusi atas pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut: 1) Retribusi atas Pelayanan Pasar pada pasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m2 per hari. 2) Retribusi Pelayanan Pasar pada PKL tetap dan PKL tidak tetap sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m2 setiap berjualan. Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DARAH TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN A. Besar tarif layanan tempat parkir khusus 1. Truk Gandeng, truk trailer dan bus besar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya); 2. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya); 3. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya); 4. Sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya). B. Besar tarif layanan tempat parkir insidentil 1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya); 2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya); 3. Sepeda motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya). C. Besar tarif layanan tempat parkir menginap 1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya; Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya; 2. Sepeda motor sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya.
D. Besar tarif layanan tempat parkir progresif 1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada 3 (tiga) jam pertama dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya; 2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada 3 (tiga) jam pertama dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya; 3. Sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya. Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA Besaran Tarif No. Objek Layanan Keterangan (Rp) 1. Lapangan Tenis di lingkungan Stadion Gajayana a. Tarif pemakaian 50.000 Per jam untuk sekali pemakaian insidentil dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan dihitung perkelipatannya b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali. 150.000 Pagi hari Pukul (06.00-09.00) WIB 100.000 Siang hari Pukul (11.00-14.00) WIB 150.000 Sore Hari Pukul (15.00-18.00) WIB 400.000 Malam Hari Pukul (18.00-21.00) WIB c. Pemakaian untuk 200.000 Antar pemain atau perkumpulan pertandingan selama 1 (satu) hari/lapangan. dalam satu kota 300.000 Antar pemain atau perkumpulan luar kota 2. Lapangan Tenis di Jalan Surabaya a. Pemakaian insidentil 50.000 Per jam untuk sekali pemakaian dengan waktu pemakaian paling sedikit 2 (dua) jam b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali. Per 3 (tiga) jam 100.000 Pagi hari Pukul (06.00-09.00) WIB 50.000 Siang hari Pukul (11.00-14.00) WIB 100.000 Sore hari Pukul (15.00-18.00) WIB c. Pemakaian untuk 150.000 Antar pemain atau perkumpulan pertandingan selama 1 dalam satu kota
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan (satu) hari per lapangan 200.000 Antar pemain atau perkumpulan luar kota 3. Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian dalam a. Pemakaian Insidentil untuk 1 (satu) kali pertandingan Per 1 (satu) kali pertandingan b. Pemakaian untuk 2.000.000 Antar perkumpulan atau antar kota 15.000.000 Antar Negara atau Internasional 150.000 Untuk latihan 1 (satu) kali atletik dan sejenisnya per 3 (tiga) jam c. Pemakaian atletik untuk perlombaan pemakaian 400.000 Untuk perlombaan per 12 (dua belas) jam/hari d. Pemakaian lapangan 1.500.000 Per 2 (dua) jam untuk latihan e. Pemakaian Insidentil 500.000 Untuk kegiatan sosial per 1 (satu) untuk kegiatan sosial kali pemakaian f. Penyelenggaraan Liga Indonesia (Ligina) per penyelenggaraan liga 12.000.000 Liga 1 atau setingkatnya 10.000.000 Liga 2 atau setingkatnya 5.000.000 Liga 3 nasional atau setingkatnya 4.000.000 Liga 3 regional atau setingkatnya g. Kompetisi Lokal 2.000.000 Kompetisi Lokal Persatuan Sepak Bola Malang per satu kali pertandingan Tarif pemakaian fasilitas per 12 (dua belas) jam/hari GOR Gajayana terdiri: a. Pemakaian genset 500.000 b. Solar 200 L Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari c. Tenaga operator 200.000 Per orang 4. Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian Luar a. Isidentil 1 kali 500.000 Antar klub dalam kota atau lokal pertandingan 750.000 Antar klub regional 1.500.000 Antar klub nasional b. Pemakaian 750.000 Pagi tiap berlangganan bulan 1 (satu) kali (hari Senin- Jum'at). Per 1 kali seminggu 07.00-09.00 WIB 500.000 Siang 12.00-14.00 WIB
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan pertandingan (Berlaku hari Senin-Jumat) 1.000.000 Sore 15.00-17.00 WIB 5. Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing a. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam 75.000 Per 3 (tiga) jam b. Pemakaian secra 75.000 Pagi hari Pukul 06.01-09.00 WIB berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali 50.000 Siang hari Pukul 09.01-15.00 WIB 75.000 Sore hari Pukul 15.01-18.00 WIB c. Pemakaian insidentil selain kegiatan sepak bola 200.000 Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari. 6. Lapangan Sepak Bola di Jalan Sampo, Jalan Sanansari dan Jalan Taman Gayam a. Pemakaian insidentil per 1 kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam. b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali. 150.000 Per 1 kali pertandingan 150.000 Pagi hari Pukul (07.00-09.00) WIB 100.000 Siang hari Pukul (12.00-14.00) WIB 150.000 Sore hari Pukul (15.00-17.00) WIB c. Pemakaian Insidentil selain sepak bola untuk 1 (satu) kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam. 250.000 Per 3 (tiga) jam. 7. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Kedungkandang, Lapangan Olahraga Sawojajar, Lapangan Olahraga Buring a. Untuk pemakaian Per 2 (dua) jam olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali per pemakaian 100.000 b. Pemakaian Insidentil selain kegiatan sepak bola 250.000 Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan 8. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mojolangu dan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo a. Untuk pemakaian 100.000 Per 2 (dua) jam olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali pemakaian b. Pemakaian Insidentil selain kegiatan sepak bola 250.000 Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari 9. Lapangan Bola Volley Jalan Taman Gayam, Jalan Semeru, Jalan Sampo, Jalan Sanansari a. Pemakaian Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali 100.000 Per 3 (tiga) jam 75.000 Pagi hari Pukul 07.00-09.00 WIB 50.000 Siang hari Pukul (12.00-14.00) WIB 75.000 Sore hari Pukul (15.00-17.00) WIB 10. Lapangan Bola Volley Stadion Gajayana a. Pemakaian Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam 500.000 Malam hari 250.000 Pagi/sore hari 150.000 Siang hari b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali (2 jam) 250.000 Pagi hari Pukul 07.00-09.00 WIB 150.000 Siang hari Pukul 12.00-14.00 WIB 250.000 Sore hari Pukul 15.00-17.00 WIB 500.000 Malam hari Pukul 18.00-20.00 WIB 11. Lapangan Bola Basket di lingkungan Stadion Gajayana a. Pemakaian secara 500.000 Malam hari Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam 250.000 Pagi/sore hari 150,000 Siang b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali (2 Jam) 250.000 Pagi hari Pukul (07.00-09.00 WIB) 150.000 Siang hari Pukul (12.00-14.00 WIB) 250.000 Sore hari Pukul (15.00-17.00 WIB)
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan 500.000 Malam hari Pukul (18.00-20.00 WIB) 12. Lapangan Bola Basket Jalan Anggur a. Pemakaian Insidentil 100.000 Per 3 (tiga) jam selain untuk basket sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam b. Pemakaian insidentil 25.000 Siang untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam 75.000 Pagi/sore hari 100.000 Malam hari c. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali pemakaian. 50.000 Pagi hari Pukul (07.00 - 09.00 WIB) 30.000 Siang hari Pukul (11.00 - 13.00 WIB) 50.000 Sore hari Pukul (15.00 - 17.00 WIB) 75.000 Malam hari Pukul (18.00- 20.00 WIB) 13. Kolam Renang a. Pemakaian pada hari libur termasuk hari sabtu 10.000 Anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sekali masuk 15.000 Dewasa sekali masuk b. Pemakaian di luar hari libur dan hari Sabtu 5.000 Anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sekali masuk 10.000 Dewasa sekali masuk c. Pemakaian Insidentil 3.000.000 Tingkat Internasional untuk kegiatan pertandingan renang untuk 1 (satu) hari 2.500.000 Tingkat Nasional 2.000.000 Tingkat regional/lokal d. Pemakaian langganan bulanan, seminggu 1 (satu) kali untuk klub 500.000 Siang hari 1.000.000 Malam hari 14. Tempat Angkat Besi 250.000 Per bulan Pemakaian secara berlangganan tiap bulan
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan 15. Tempat Fitness di 200.000 Per bulan lingkungan Stadion Gajayana Pemakaian secara berlangganan tiap bulan 16. Pemakaian halaman parkir stadion Gajayana Pemakaian secara 2.000.000 insidentil untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari Pemakaian secara 1.000.000 berlangganan setiap bulan 1 (satu) minggu sekali 17. Gedung Pertemuan/Gelanggang Olah Raga Ken Arok, Untuk Olah Raga a. Bulutangkis: Pemakaian secara 100.000 Selama 2 (dua) jam insidentil sekali pemakaian untuk latihan Pemakaian secara 750.000 Khusus untuk pagi sampai sore insidentil sekali (Pukul 07.00-17.00 WIB) pemakaian untuk 1.500.000 Khusus untuk pagi sampai malam pertandingan hari (ada pemakaian fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB) Pemakaian secara 150.000 Pagi hari berlangganan tiap bulan (Pukul 07.00-09.00 WIB) 150.000 Siang hari (Pukul 11.00-13.00 WIB) 200.000 Sore hari (Pukul 15.00-17.00 WIB) 300.000 Malam hari (Pukul 18.00-20.00) WIB b. Bola Volley: Pemakaian secara 100.000 Selama 4 (empat) jam untuk insidentil untuk sekali latihan pemakaian. Pemakaian secara 750.000 Khusus untuk pagi sampai sore insidentil untuk hari (sampai pukul 16.00 WIB)
No. Objek Layanan pertandingan sekali pemakaian Pemakaian berlangganan tiap bulan seminggu sekali paling lama 2 jam c. Futsal Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Pemakaian berlangganan setiap bulan (seminggu sekali) d. Basket Pemakaian secara insidentil untuk latihan sekali pemakaian Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian. Besaran Tarif (Rp) Keterangan 2.000.000 Khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu) 150.000 Pagi hari (Pukul 07.00-09.00 WIB) 150.000 Siang hari (Pukul 12.00-14.00 WIB) 200.000 Sore hari (Pukul 15.00-17.00 WIB) 300.000 Malam hari (Pukul 18.00-20.00 WIB) 300.000 Selama 2 (dua) jam untuk latihan. 1.000.000 Khusus untuk pagi sampai sore hari (Pukul 07.00-17.00 WIB) 200.000 Khusus untuk pagi (06.00 - 08.00) WIB 200.000 Siang hari (08.15 - 10.15) WIB 250.000 Sore hari (14.00-16.00) WIB 250.000 Sore hari (16.15 - 18.00) WIB 350.000 Malam hari (18.15-20.15) WIB 150.000 Khusus untuk pagi sampai sore hari (sampai jam 16.00 WIB) 500.000 Khusus untuk pagi sampai sore hari (sampai jam 16.00 WIB) 2.000.000 Khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB) 150.000 Pagi hari per 2 jam 07.00 - 09.00 WIB
No. Objek Layanan Pemakaian secara berlangganan bulanan, seminggu 1 (satu) kali. e. Tinju Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan f. Karate Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan g. Binaraga Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan h. Sepak bola Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Untuk pemakaian berlangganan tiap bulan seminggu sekali Besaran Tarif (Rp) Keterangan 150.000 Siang hari (11.00 - 13.00 WIB) 150.000 Sore hari (15.00 - 17.00 WIB) 300.000 Malam hari (18.00 - 20.00 WIB) 2.000.000 Sekali pertandingan 2.500.000 Sekali pertandingan 2.000.000 Sekali pertandingan 200.000 Pemakaian untuk satu kali latihan 250.000 Pemakaian untuk satu kali pertandingan khusus pagi sampai sore (Pukul 07.00-17.00 WIB) 1.000.000 Pemakaian untuk satu kali pertandingan (ada fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB) 100.000 Pagi hari pukul (07.00 - 09.00 WIB) 75.000 Siang hari pukul (11.00 - 13.00 WIB) 150.000 Sore hari (15.00 - 17.00 WIB)
No. Objek Layanan Besaran Tarif (Rp) Keterangan i. Kegiatan yang mengandung unsur entertainment Pemakaian insidentil 6.000.000 Pemakaian per hari sekali pemakaian (Kompetisi Drum Band) j. Resepsi atau pesta Untuk resepsi atau pesta 5.000.000 Khusus untuk pagi sampai Malam per hari (meliputi hari (sampai jam 22.00 WIB) Wisuda) k. Kegiatan sosial Pemakaian secara 2.500.000 Selama 4 jam insidentil untuk sekali pemakaian l. Pemakaian halaman parkir stadion Gor Ken Arok Bisnis 2.000.000 Per 24 (dua puluh empat) jam Non-Bisnis 1.000.000 Per 24 (dua puluh empat) jam m. Lapangan Drag Race Pemakaian insidentil 750.000 Selama 4 jam sekali pemakaian Pemakaian secara 500.000 Selama 4 jam berlangganan setiap bulan 4 (empat) kali per bulan n. Kegiatan Wisata Belanja Tugu, Pemakaian Lahan untuk berjualan sebesar 1000/m2 Per hari Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002 WAHYU HIDAYAT
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH JENIS IKAN UKURAN Tarif Tahun Terbaru (Rp) Ikan Nila 3 cm - < 5cm 90/ekor 5 cm - < 7 cm 120/ekor 7 cm - < 9 cm 210/ekor 9 cm - < 12 cm 310/ekor Ikan Lele 1 cm - < 2 cm 30/ekor 2 cm - < 3 cm 90/ekor 3 cm - < 4 cm 100/ekor 4 cm - < 5 cm 110/ekor 5 cm - < 6 cm 135/ekor 6 cm - < 7 cm 155/ekor 7 cm 180/ekor Ikan Mas/ 3 cm - < 5 cm 160/ekor Tombro 5 cm - < 7 cm 260/ekor 7 cm - < 9 cm 410/ekor 9 cm - < 12 cm 610/ekor 12 cm - < 13 cm 1000/ekor Gurami 1 cm - < 2 cm 170/ekor 2 cm - < 4 cm 370/ekor 4 cm - < 5 cm 470/ekor 5 cm - < 6 cm 570/ekor 6 cm - < 7 cm 1.000/ekor 7 cm - < 9 cm 1.350/ekor 9 cm - < 12 cm 1.500/ekor di atas 12 cm 3.000/ekor Pj. WALIKOTA MALANG, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. WAHYU HIDAYAT Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF LAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH A. Tanah No Nilai NJOP Usulan Tarif/m2/th (Rp) (Rp) 1 Untuk Tempat Tinggal a. 0-15.000.000 1.000 b. 15.000.000 - 50.000.000 1.250 c. 50.000.000 - 100.000.000 3.000 d. 100.000.000 - 300.000.000 5.000 e. 300.000.000 - 500.000.000 15.000 f. >500.000.000 20.000 2 Untuk Pendidikan Diluar Pemerintah a. Taman Kanak-kanak 500 b. Sekolah Dasar 600 c. SMP 700 d. SMA 800 e. PT 3.000 f. Lembaga Pendidikan Lainnya 3.000 3 Untuk kegiatan Sosial Di luar Pemerintah a. Keagamaan 300 b. Kemasyarakatan 700 B. Pemakaian/Pemanfaatan Gedung Pertemuan 1. Retribusi atas pemanfaatan Bangunan Gedung berupa Gedung Kesenian Gajayana dan Dewan Kesenian Malang, ditetapkan tarif sebagai berikut: a. Untuk kesenian yang berorientasi pada profit/dengan menarik karcis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
b. Untuk resepsi atau pesta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari; c. Untuk organisasi dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada profit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. 2. Retribusi atas pemanfaatan Aula Stadion Gajayana ditetapkan tarif sebagai berikut: a. Untuk seminar dan sejenisnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; b. Untuk organisasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; c. Untuk acara pameran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. C. Retribusi Pemakaian Kios Retribusi Pemakaian Kios berupa kios yang ada di Terminal Arjosari, Madyopuro dan Mulyorejo, ditetapkan tarif sebagai berikut: 1. Kios dengan peruntukkan penjualan barang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per m2 per bulan. 2. Kios dengan peruntukkan penyediaan jasa sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per m2 per bulan. D. Pemakaian/Pemanfaatan Alat-Alat Berat No. Uraian Tarif (Rp) 1. Mesin Gilas/Walles /Tandem Roller a. Kapasitas ≤ 3 ton (pukul 08.00 150.000 / hari - 16.00 WIB) b. Kapasitas ≤ 3 ton (di atas pukul 15.000 / jam 16.00 WIB) c. Kapasitas > 3 ton (pukul 08.00 175.000 / hari - 16.00 WIB) d. Kapasitas > 3 ton (di atas pukul 30.000 / jam 16.00 WIB) 2. Truk Self Loader ≤ 6 ton a. Jarak 0 - 10 km 250.000 / sekali angkut b. Jarak > 10 km dikenakan biaya 25.000 / km tambahan 3. Truk Self Loader > 6 ton a. Jarak 0 - 10 km 350.000 / sekali angkut b. Jarak > 10 km dikenakan biaya 35.000 / km tambahan
No. Uraian 4. Dump Truk 5. Excavator 6. Kontainer Toilet Umum E. Pemakaian/Pemanfaatan aset pada Laboratorium 1. Laboratorium Pengujian Konstruksi No. Uraian 1. Core Drilling Test Aspal/Beton 2. Mobilisasi Core Drilling Test 3. Ekstraksi Aspal 4. Marshall Test Aspal 5. Compression Test Beton 6. Sondir 7. Hammer Test 2. Laboratorium Lingkungan A. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN AIR DENGAN PARAMETER 1. Bau 2. Rasa 3. Suhu 4. TDS 5. TSS 6. DHL 7. Kekeruhan ( NTU ) 8. Warna 9. Salinitas 10. Kecerahan/kejernihan 11. pH 12. DO 13. BOD 14. COD Tarif (Rp) 25.000 / jam 100.000 / jam 100.000 per hari/unit Tarif Keterangan (Rp 45.000 / jam 50.000 / jam 15.000 / jam 40.000 / jam 40.000 / jam 45.000 / jam 25.000 / jam TARIF (Rp) KETERANGAN 1.500 /jam 1.500 /jam 15.000 /jam 10.000 /hari 12.000 /hari 15.000 /jam 2.500 /jam 4.500 /jam 2.000 /jam 2.500 /jam 15.000 /jam 4.000 /hari 9.000 /hari 16.500 /hari
15. PO4 Orto 16. PO4 Total 17. NO3 18. NO2 19. NH4/NH3-N 20. N-Total 21. TOC 22. TIC 23. K 24. Ni 25. Na 26. Ag 27. Cr-Total 28. Co 29. Cd 30. Cr6+ 31. Cu 32. Fe 33. Pb 34. Mn 35. Mg 36. Hg 37. Zn 38. As 39. Cl- 40. CN 41. F 42. SO4 43. H2S 44. Cl2 Bebas 45. Detergent ( MBAS ) 46. Phenol 47. Minyak dan Lemak 48. CaCO3 ( Kesadahan ) 49. KMnO4 ( Zat Organik ) 50. Fecal Coliform 20.000 20.000 16.500 17.500 21.500 27.000 92.500 57.500 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 22.500 32.000 27.000 32.000 32.000 32.000 50.000 32.000 37.500 17.000 42.500 18.000 17.500 24.000 13.500 26.500 40.000 18.000 36.000 42.000 13.500 /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari
51. Total Coliform 13.500 /hari 52. Plankton 292.500 /hari 53. Al 38.000 /hari 54. Benthos 275.000 /hari B. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN TARIF ASET UNTUK PENGUJIAN EMISI (Rp) KETERANGAN UDARA DENGAN PARAMETER 1. Sulfur Dioksida ( SO2 ) 275.000 /hari 2. Nitrogen Oksida ( NOx ) 350.000 /hari 3. Opasitas 470.000 /hari 4. Total Partikel Debu 100.000 /hari 5. Logam Berat 267.000 /hari 6. Laju Alir Gas 167.000 /hari 7. Hidrokarbon 267.000 /hari C. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN TARIF ASET UNTUK PENGUJIAN UDARA (Rp) KETERANGAN AMBIENT C.1. PEMANFAATAN SETIAP 1 (SATU) JAM DENGAN PARAMETER 1. Sulfur Dioksida ( SO2 ) 41.500 /hari 2. Karbon Monoksida 41.500 /hari 3. Nitrogen Oksida ( NOx ) 39.000 /hari 4. Oksidan ( O3 ) 39.000 /hari 5. Debu TSP 21.000 /hari 6. Amonia ( NH3 ) 35.000 /hari 7. Timah Hitam ( Pb ) 39.000 /hari 8. Kecepatan Angin 50.000 /hari 9. Temperatur dan Kelembaban 30.000 /hari 10. Hidrogen Sulfida ( H2S ) 39.000 /hari 11. Hidrokarbon ( HC ) 41.500 /hari C.2. PEMANFAATAN SETIAP 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DENGAN PARAMETER 1. Sulfur Dioksida ( SO2 ) 38.500 /hari 2. Karbon Monoksida 67.000 /hari 3. Nitrogen Oksida ( NOx ) 67.000 /hari 4. Oksidan ( O3 ) 50.000 /hari 5. Debu TSP 50.000 /hari
6. Amonia ( NH3 ) 50.000 /hari 7. Timah Hitam ( Pb ) 50.000 /hari 8. Kecepatan Angin 34.000 /hari 9. Temperatur dan Kelembaban 34.000 /hari 10. Hidrogen Sulfida ( H2S ) 50.000 /hari 11. Hidrokarbon ( HC ) 50.000 /hari D. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN TARIF ASET UNTUK PENGUJIAN KETERANGAN PADATAN/SEDIMEN (Rp) 1. TCLP ( sedimen / Limbah padat ) 199.000 /hari 2. Uji TCLP 60.000 /hari E. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN TARIF TEMPERATUR DAN KELEMBABAN (Rp) KETERANGAN DENGAN PARAMETER 1. Kebisingan 138.000 /hari 2. Kebauan 900.000 /hari 3. Parameter udara lainnya 245.000 /hari F. PEMAKAIAN/PEMAFAATAN ASET PADA LAYANAN KESEHATAN 1. Tarif Dasar NO JENIS LAYANAN TARIF (Rp) 1 Antar Jemput Pasien Dalam Kota 124.000 2 Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Provinsi 176.000 3 Antar Jemput Pasien Luar Provinsi 211.000 4 Antar Jenazah Dalam Kota 188.000 5 Antar Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi 254.000 6 Antar Jenazah Luar Provinsi 293.000 2. Tarif Tambahan/KM Jarak NO JENIS LAYANAN TARIF (Rp)/ KM 1 Antar Jemput Pasien Dalam Kota 12.000 2 Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Provinsi 18.000 3 Antar Jemput Pasien Luar Provinsi 21.000 4 Antar Jenazah Dalam Kota 19.000 5 Antar Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi 25.000 6 Antar Jenazah Luar Provinsi 30.000
Catatan : Biaya tambahan tol dibebankan kepada pasien sesuai tarif tol yang berlaku. 3. TARIF PENGGUNAAN LAHAN USAHA TARIF 3. TARIF PENGGUNAAN LAHAN USAHA TARIF NO KETERANGAN (Rp) 1 Sewa Kantin 15.350.000 Per Tahun 2 Sewa Usaha Non Kantin 12.225.000 Per Tahun 3 Sewa Tempat ATM 75.000.000 Per Tahun Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 1. Tarif Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, ditetapkan atas : layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, a. b. penerbitan PBG, c. d. penerbitan SLF dan SBKBG, serta e. pencetakan plakat SLF inspeksi bangunan gedung, Rumus Perhitungan Tarif Layanan PBG : Nilai Tarif Layanan (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x lt X LLt = Σ (Lli x Lbi) Ibg It = If x Σ (Bp x lp) x Fm Keterangan : LLt : Luas Total Lantai LLt : Luas Total It : Indeks Lantai terintegrasi Ilo : Indeks Lokalitas Lli : Luas Lantai ke- If : Indeks Fungsi (merupakan presentase Lbi i bp : Bobot Paramter pengali terhadap SHST : Luas Basemen ip : Indeks yang ditetapkan ke-i Fm Parameter Pemerintah Daerah, : Faktor dengan nilai paling tinggi kepemilikan 0,5%) SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi It : Indeks terintegrasi Ibg : Indeks BG terbangun Catatan : Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana dan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Walikota.
2. Indeks Lokalitas Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% 3. Indeks Terintegrasi (lt) INDEKS PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PELAYANAN PBG Tabel Indeks Terintegrasi Fungsi Indeks Fungsi (If) Klasifikasi Bobot Parameter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhan b. Tidak Sederhana 1 2 Usaha (UMKM- Prototipe) 0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen b. Permanen 1 2 Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai b. >100 m2 dan >2 lantai 0,15 0,17 Ketinggian 0,5 )Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai )Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai 0,3 0,6 Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1 b. Luas >500 m2 dan >2 lantai 0,8 4. Indeks BG Terbangun (Ibg) Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150
5. Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Basemen 3 1,393+0,1 (n) lapis + (n) Basemen 3 1,393 lapis Basemen 2 1,299 lapis Basemen 1 1,197 lapis 1 1 2 1,090 3 1,120 4 1.135 5 1,162 6 1,197 7 1,236 8 1,265 9 1,299 10 1,333 11 1,364 12 1,393 13 1,420 14 1,445 15 1,468 16 1,489 17 1,508 18 1,525 19 1,541 20 1,556 21 1,570 22 1,584 23 1,597 24 1,610 25 1,622 26 1,634 27 1,645 28 1,656 Jumlah Lantai 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60+(n) Koefisien Jumlah Lantai 1,686 1,695 1,704 1,713 1,722 1,730 1,738 1,746 1,754 1,761 1,768 1,775 1,782 1,789 1,795 1,801 1,807 1,813 1,818 1,823 1,828 1,833 1,837 1,841 1,845 1,849 1,853 1,856 1,859 1,862 1,862+ 0,003 (n)
29 1,666 30 1,676 Keterangan: Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung; Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung : LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis 6. Perhitungan Layanan Prasarana Bangunan Gedung Rumus perhitungan Layanan Prasarana Bangunan Gedung : V x I x Ibg x HSpbg Keterangan : V : Volume I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Keterangan : Harga Satuan Sarana Prasarana akan ditetapkan sesuai dengan SHST
7. Indeks Prasarana Bangunan Gedung NO JENIS PRASARANA BANGUNAN 1 2 3 1 Konstruksi Pagar pembatas/penahan/pe Tanggul/retaining ngaman wall Turap batas kaveling/persil 2 Konstruksi penanda Gapura masuk lokasi Gerbang 3 Konstruksi perkerasan Jalan Lapangan upacara Lapangan olahraga terbuka 4 Konstruksi perkerasan aspal beton 5 Konstruksi perkerasan grassblock SATUAN 4 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5- PEMBANGUNAN BARU Indeks 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 6 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 7 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA 6 Konstruksi penghubung 7 Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) 8 Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) 9 Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass) 10 Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah BANGUNAN Jembatan Box culvert SATUAN m2 m2 m2 m2 m2 6- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA 11 Konstruksi septic tank, sumur resapan 12 Konstruksi menara 13 Konstruksi menara air 14 Konstruksi monumen 15 Konstruksi instalasi/gardu listrik BANGUNAN Menara reservoir Cerobong Tugu Patung Di dalam persil Di luar persil Instalasi listrik SATUAN m2 Per 5 m2 Per 5 m2 Per 5 m2 Unit Unit Unit Unit Unit (luas maksimum 10 m2) apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya 7- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA BANGUNAN Instalasi telepon/ komunikasi Instalasi pengolahan SATUAN tambahan per m2 Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2 Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 8- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA 16 Konstruksi reklame/papan nama 17 Fondasi mesin (diluar bangunan) 18 Konstrusi menara televisi BANGUNAN Billboard papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) SATUAN 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2 Unit dan penambaha nnya Unit dan penambaha nnya Unit mesin Unit (tinggi maksimal 100 m, 9- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA 19 Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: BANGUNAN Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m SATUAN selebihnya dihitung kelipa unit unit unit unit 10- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO JENIS PRASARANA 2) Sistem guy wire/bentang kawat: 20 Konstruksi antena (tower telekomunikasi) BANGUNAN Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas 150 m Ketinggian 0-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian diatas 100 m Menara bersama a) Ketinggian kurang dari 25 m SATUAN unit unit unit unit unit unit unit unit 11- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
NO 21 22 23 JENIS PRASARANA Tangki tanam bahan bakar Pekerjaan drainase (dalam persil) Konstruksi penyimpanan/silo BANGUNAN b) Ketinggian 25- 50 m c) Ketinggian diatas 50 m Menara Mandiri a) Ketinggian kurang dari 25 m b) Ketinggian 25- 50 m c) Ketinggian diatas 50m 1) Saluran 2) Kolam tampung SATUAN unit unit unit unit unit unit unit m1 m2 m3 12- PEMBANGUNAN BARU Indeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG Indeks 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50% 0.45 x 50%
13- Keterangan : 1. RB = Rusak Berat 2. RS = Rusak Sedang 3. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pj. WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I NIP. 19681112 199102 1 002