SASARAN Menurunnya Pencemaran Lingkungan INDIKATOR SASARAN Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) TARGET KINERJA SASARAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 53,00 82,00 40,00 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 3 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 6 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 7 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 8 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 9 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RENCANA AKSI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pengendalian pencemaran Terlaksananya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH 1 Jumlah titik pemantauan kualitas air kota pontianak 2 Jumlah kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan Kota Pontianak 1 Tersusunnya profil Emisi Gas Rumah Kaca 2 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dalam upaya mengurangi resiko bencana (Mitigasi dan perubahan iklim) Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pontianak 1 Jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Jumlah sumber pencemar 1 Jumlah lokasi Terlaksananya peningkatan kualitas air permukaan Jumlah badan air yang dipantau Tersedianya data informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tersusunnya penyusunan dokumen dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Jangka waktu tersedianya informasi pencemaran 1 Jumlah lokasi Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terwujudnya Taman KEHATI 1 Dokumen Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1 Luasan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola TARGET KEGIATAN 60% 2 upaya pemantauan 207 titik 3 Kegiatan 1 Dokumen 10 Kali 220 SHU 5 upaya pemutihan 7 sumber pencemar 1 lokasi 3 media lingkungan 12 bulan 1 lokasi 100% 1 lokasi 1 dokumen 3,604 ha PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kasie Pemantauan Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Kasie Pemeliharaan Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kasie Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kasie Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1 TW 1 2 3 4 JADWAL KEGIATAN TW 2 TW 3 5 6 7 8 9 10 TW 4 11 12
Menurunnya Pencemaran Lingkungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 40,00 2 (IKTL) 4 10 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1 Jumlah orang yang mengikuti pengembangan kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2 orang Bidang Tata Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah 100% 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya pengelolaan persampahan Terlaksananya pengelolaan sampah Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Terlaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersusunnya Laporan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota Persentase Pengelolaan Sampah 100% Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 5 Pengelolaan Sampah 1 Jumlah sampah yang dikelola 144.652,17 ton (ton) 11 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 1 Jumlah dokumen 2 dokumen Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan 12 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 1 Jumlah sampah yang dikurangi 26,125,35 ton Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (ton) 13 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1 Jumlah sampah yang ditangani dengan melakukan Pemilahan dan Pengolahan Sampah di TPA/TPST/SPA 118,526,82 ton Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Seksi Penanganan Sampah 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 1 Jumlah kelompok 50 kelompok Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan pengelolaan Persampahan masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1 Jumlah penyediaan sarana dan 12 bulan Seksi Penanganan Sampah prasarana Pengelolaan Persampahan 16 Penyusunan Kebijakan Kerjasama 1 Jumlah laporan neraca pengelolaan sampah 3 laporan Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Pengelolaan Persampahan 17 Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Jangka waktu penyediaan sarana 12 bulan UPT TPA dan Limbah Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 100% Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 4 6 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Terkelolanya Penyimpanan Sementara Limbah B3 Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Terlaksananya penyusunan prosedur pengumpulan limbah B3 Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah kegiatan 15 kegiatan 18 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1 Jumlah kegiatan fasilitasi izin 15 kegiatan fasilitasi Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Penyimpanan Sementara Limbah B3 19 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan 2 Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 15 kegiatan dan/atau usaha Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 7 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 1 kegiatan 20 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 1 Jumlah permohonan fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara Limbah B3 1 kegiatan fasilitasi Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
7 21 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 2 Jumlah laporan 1 laporan Bidang Pengelolaan Sampah (PS) dan Limbah B3 Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup Persentase Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan Lingkungan 5 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup Persentase perencanaan lingkungan hidup 100% Kabid Tata Lingkungan 8 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1 Jumlah dokumen Rencana 2 dokumen Kabid Tata Lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 22 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPPLH 1 Jumlah dokumen dan penetapan 2 dokumen Bidang Tata Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota RPPLH 23 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kota Pontianak 1 Evaluasi dokumen IKLH dan 2 dokumen Bidang Tata Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DIKPLHD dalam RPJM dan RPJP 2 Sinkronisasi dokumen IKLH dan DIKPLHD terhadap Provinsi dan Nasional 2 dokumen 50% 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelaksanaan Monev Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Meningkatnya Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH 100% Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi 245 pelaku usaha Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 24 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 1 Jumlah berita axcara 350 berita acara Bidang Tata Lingkungan Kajian Dampak Lingkungan 25 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Jumlah kegiatan usaha yang 245 kegiatan usaha Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Pengawasan Pencemaran Lingkungan diawasi 2 Jumlah kegiatan usaha yang 17 kegiatan usaha diberikan label 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 1 Jumlah kegiatan usaha yang 48 kegiatan usaha Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mendapatkan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 7 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH 100% Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 10 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Jumlah peserta Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 100 orang Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
10 27 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1 Terdatanya MHA di Kota Pontianak Tahun 2022 1 dokumen Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan 100% Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 11 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 100 orang Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 28 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 1 Jumlah peserta peningkatan 20 orang Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pembinaan Lingkungan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Duta Lingkungan 2 Jumlah peserta peningkatan 30 orang kapasitas dan kompetensi SDM Bagi Pramuka Saka Kalpataru 1 Jumlah kelompok masyarakat 29 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Terlaksananya Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup 18 kelompok Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pembinaan Lingkungan Hidup yang didampingi 30 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 1 Jumlah sosialisasi dan kampanye 10 kali Pembinaan Lingkungan lingkungan hidup 2 Jumlah penyuluhan lingkungan 144 kali hidup 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai 100% Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 12 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Jumlah penerima penghargaan Lingkungan Hidup 18 penerima Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota 31 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Jumlah pembinaan titik pantau 96 kali Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Adipura 2 Jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata 10 sekolah baru 3 Jumlah RW penerima 6 RW Baru penghargaan Clean And Green City 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100% Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 13 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Terlaksananya penanganan pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kota Jumlah kasus yang tertangani 75 kasus Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kasie Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 32 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 1 Jumlah pengaduan yang ditangani 50 pengaduan Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kasie Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
Meningkatnya kinerja layanan umum perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% 11 13 33 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengendalian atau melalui Pengadilan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 36 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD 37 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 38 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 39 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terkelolanya Administrasi Keuangan OPD 41 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 42 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 43 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 45 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 46 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD 47 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 16 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 49 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terkelolanya Administrasi Umum OPD 1 Jumlah kasus yang dikoordinasikan Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 1 Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun 1 Jumlah dokumen DPA SKPD 1 Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun 1 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 1 Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 1 Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1 Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 1 Jumlah laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Jumlah kegiatan 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD 1 Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya 1 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 25 kasus 100% 14 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 laporan 4 laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 laporan 5 laporan 3 Kegiatan 18 laporan 10 laporabn 77 ASN 97 setel 5 orang 12 bulan Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kasie Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Kasubbag Perencanaan Bidang Sekretariat Subbag Perencanaan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Aparatur Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Aparatur Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Aparatur Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Aparatur
17 50 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53 Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 54 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 61 Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11 19 66 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersediannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terkelolanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Surat Menyurat dalam satu Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1 Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan 1 Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan 1 Jangka waktu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat 1 Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik 1 Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara 1 Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Jangka waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 41 unit 27 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 274 unit 12 unit 68 unit 2 unit 12 bulan Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Perencanaan Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur Kasubbag Umum dan Aparatur