APRIL 2022 LAPORAN KEGIATAN SIMULASI AUDITOR HALAL Laporan disusun oleh : Mariyamah, M.T. Dwi Fitri Yani., S.Pd., M.Si. Novin Teristiandi., S.Pd., M.Sc. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Fatah Palembang
LAPORAN HASIL AUDIT KOMPETENSI KERJA SKKNI No. 266 TH. 2019 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL
Unit Kompetensi Kerja Kode Unit DATA PELAKU USAHA Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Pimpinan/Pemilik Perusahaan Nomor Telepon Nama Penyelia Halal Merek Dagang Jenis Produk Status registrasi DAFTAR PRODUK No. Nama Produk 1. Roti Nugget Keju 2. Roti Pisang Coklat 3. Roti Keju Coklat : Melaporkan Hasil Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal : M.74AHI00.004.1 Rifky Bakery & Resto Jl. D.I. Panjaitan RT. 18 RW.07 Kecamatan Plaju Palembang Puspa Rini, A.Md 0831 44710415 / 0821 70708871
Rifki Bakery Roti
Baru Tipe Produk Gambar
Roti Roti
Roti
DAFTAR BAHAN a. Data Bahan No. Bahan Baku 1. Terigu 2. Gula 3. Pengembang 4. Pelembut 5. Garam Produsen PT. Bungasari Flour Mills Pt. Sugar Group Companies Angel Yeast Co, Ltd PT Products Manufactur ing Indonesia Rich Ud. Permata Tiga Negara Produsen Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Lembaga Sertifikat Halal LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI No Sertifikat Halal 000220073480815 21 Juli 2025 00230096370619 15 Juni 2023 00310045240907 15 Maret 2024 478731021264 02200013950919 07 Oktober 2025 Dokumen Lain
6. Mentega 7. Keju 8. Coklat toping 9. Coklat isi 10. Nugget 11. Olesan 12. Saos sambal Salim Ivomas Pratama tbk, pt Bangun rasaguna lestari, pt Diana Bekery Sarifood Mandiri, CV CV Rafa Global Abadi F & N Dairies Manufactur ing Sdn Bhd Lasallefood Indonesia, pt Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI LPPOM MUI 00080004170399 07 April 2025 01031113931114 15 Sept 2022 17070026531116 17 Juli 2022 15210005361211 15 May 2022 15160021640816 9 Agustus 2021 00040087300218 25 Maret 2022 0060006350997 25 Agustus 2022
13. Pisang 14. Telur 15. Air b. Matriks Bahan vs produk Nama Produk No. Nama Bahan Roti Nugget Keju Roti Pisang Coklat Roti Keju Coklat 1. Tepung terigu √ √ √ 2. Gula √ √ √ 3. Pengembang √ √ √ 4. Pelembut √ √ √ 5. Garam √ √ √ 6. Mentega Keju 7. √ √ √ √ √ 8. Coklat topping √ √ 9. Coklat isi √ √ 10. Nugget 11. Olesan roti Saus sambal 12. 13. Pisang √ √ √ √ √ √ Telur 14. 15. Air √ √ √ √ √ √ Tim Auditor : 1. Mariyamah, M.T. 2. Dwi Fitri Yani, S.Pd., M.Si 3. Novin Teristiandi, S.Pd., M.Si Tanggal audit : 4 April 2022 LPH : UIN Raden Fatah Palembang Alamat : Jl.Pangeran Ratu, Kel. 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252
SASARAN DAN KRITERIA AUDIT Sasaran audit: menentukan kesesuaian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) perusahaan dan melakukan evaluasi penerapan SJH perusahaan. Kriteria audit : SKKNI No. 266 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala BPJPH tentang Penetapan Kriteria SJPH LAPORAN HASIL AUDIT Tabel 1. Penilaian Implementasi SJH No. Kriteria Penerapan SJPH Keterangan (Ada/tidak ada kelemahan) 1 Komitmen dan Tanggung Jawab a. Kebijakan Halal b. Tim Manajemen halal c. Pelatihan dan Edukasi Ada kelemahan a. Kebijakan Halal Pimpinan perusahaan sudah memiliki komitmen untuk kehalalan SJPH yang langsung dengan diutarakan karyawan dan suplier tetapi belum dibuat secara tertulis sehingga tidak ada bukti dan tidak halalnya tersampaikan dengan konsumen secara kebijakan b. Tim Manajemen Halal Dalam perusahaan ini, belum ada tim majemen halal / penyelia halal c. Pelatihan dan Edukasi ini, pelaku usaha Dalam perusahaan belum memiliki prosedur tertulis untuk pengembangan karyawan dalam bentuk pelatihan dan edukasi walaupun memang perusahaan sudah memberikan pelatihan dan edukasi sehingga bisa menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan memiliki sertifikat hygienis bernilai cukup. 2 Bahan a. kriteria bahan Ada kelemahan b. validitas dokumen pendukung bahan a. Kriteria bahan Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan produk roti sudah berlogo halal dan dapat dicek sertifikat kehalalannya tetapi ada beberapa bahan seperti nuget yang belum bisa dicek
3 4. 5 Produk PPH Pemantauan dan Evaluasi Bahan yang ada tidak bercampur dengan bahan yang haram dan najis. b. Validitas dokumen pendukung bahan Belum terdapat mekanisme yang menjamin dokumen bahan selalu masih berlaku a. kriteria produk Ada kelemahan Pelaku usaha mengahasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan sesuai syariat islam, menggunakan peraltan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimapanan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal tidak berasosiasi dengan Nama produk produk haram dan karakteristik sensori tidak mengarah atau sama pada produk haram. Belum adanya prosedur dari menjamin disertifikasi. telusur tertulis untuk yang produk a. Fasilitas b. Prosedur aktivitas kritis c. Kemampuan telusur d. Penanganan produk Tidak memenuhi kriteria Ada kelemahan Fasilitas dan peralatan produksi yang dilakukan khusus untuk bahan yang halal saja yang sudah berlogo sertifikat halal BPPOM MUI tertulis mengenai Belum ada prosedur sehingga belum ada pelaksanaan PPH evaluasi dan sosialisasi akan hal itu. Walaupun demikian pelaku usaha sudah menangani hal yang haram untuk tidak masuk dalam proses produk halal. a. Audit internal Ada kelemahan b. Kaji ulang manajamen a. Audit internal Belum ada prosedur tertulis dan belum pernah dilakukan audit internal b. Kaji ulang manajemen Manajemen perusahaan belum pernah melakukan kaji ulang manajemen
DOKUMENTASI PROSES SIMULASI AUDIT DI RIFKY BAKERY DAN RESTO Opening meeting Peninjauan lokasi dapur
Toko Penjualan
Cloosing Meeting
APRIL 2022 LAPORAN KEGIATAN SIMULASI AUDITOR HALAL Laporan disusun oleh : Riri Novita Sunarti, M.Si. Ade Oktasari, M.Sc. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Fatah Palembang
Rencana Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal Tanggal Penerimaan Dokumen : 30 Maret 2022 No STTD : 001 Jenis Pengajuan Sertifikasi Halal : (Baru, Pengembangan, Perpanjangan) Coret yang tidak perlu Nama Pelaku Usaha : Pempek Mangcik Hasan Alamat : Jalan Musi Raya Perumnas Sako Tanggal Pemeriksaan : 5 April 2022 Tujuan Pemeriksaan : Memeriksa kesesuaian perencanaan SJPH dengan kriteria SJPH Standar Acuan : SJPH (Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021) SNI No. 99001 Sistem Manajemen Halal SNI No. 19011 Panduan Audit Sistem Manajemen HAS 23000 Tematik Ruang Lingkup pemeriksaan : Toko dan Dapur Lokasi Jalan Musi Raya Perumnas Sako Metode Pemeriksaan : Observasi Verifikasi dokumen dan rekaman Simulasi dan pemeriksaan fisik Wawancara Tim Auditor : 1. Ade Oktasari (Lead auditor) 2. Riri (Auditor) Sumber Daya : 1. Surat Tugas 2. Form Daftar Hadir 3. Borang Audit Halal 4. Alat Tulis Kantor 5. Berita Acara Pemeriksaan
Agenda Audit Agenda Audit : Hari Selasa/Tanggal 5 April 2022 Waktu Kegiatan 10.00 -10.15 Pembukaan/opening meeting Perkenalan auditor dan auditee 10.15 -11.00 Penjelasan usaha mikro/perseorangan milik pelaku usaha 11.00 -12.00 Pemeriksaan dokumen; Kebijakan halal Tim Manajemen Halal Pelatihan Pengecekan dokumen produk, matriks) (daftar bahan, 12.00 -13.00 ISHOMA 13.00-14.00 Pengecekan dokumen pemantauan dan evaluasi kebijakan halal 14.00-15.30 Kunjungan penyimpanan dll) fasilitas (Dapur, ruang 15.30-16.30 Pengecekan bukti implementasi SJPH 16.30-17.00 Closing meeting Palembang, 31 Maret 2022 Ketua Tim Auditor (Ade Oktasari) Media Komunikasi Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi langsung PIC Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku usaha Pelaku usaha Pelaku usaha Auditor
CEK LIST PEMENUHAN KRITERIA SJPH Nama Perusahaan Pempek Mangcik Hasan Alamat Jalan Musi Raya Perumnas Sako Palembang Pimpinan/Pemilik Perusahaan Muhammad Abdul Nomor Telepon 082278879648 / 0895329467182 Nama Penyelia Halal
Merek Dagang Pempek Mangcik Hasan Jenis Produk Pempek, model, lenggang, rujak mie No. Kriteria SJPH Memenuhi Tidak Memenuhi CATATAN AUDITOR 1. Komitmen dan Tanggung Jawab A Kebijakan Halal 1. Pelaku usaha/manajemen puncak perusahaan harus menetapkan Kebijakan halal 2. Pelaku usaha/manajemen puncak perusahaan harus melaksanakan kebijakan halal secara konsisten
Pelaku usaha belum melaksanakan kebijakan halal tapi sudah ada keinginan untuk menerapkan kebijakan halal dalam usahanya. 3. Pelaku usaha/manajemen puncak perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil dalam organisasi 4. Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (stakeholder)
B Tanggung Jawab Pimpinan Puncak 1. Pelaku usaha/pimpinan puncak perusahaan menjamin
Pelaku usaha
tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Produk Halal 2. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan harus menetapkan personil muslim sebagai Penyelia Halal 3. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan harus meregistrasi Penyelia Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 4. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan berkomitmen mengizinkan personil muslim untuk melaksanakan kewajiban beribadah 5. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan harus memastikan komitmen semua personil di perusahaan termasuk pemasok dan distributor untuk menjaga integritas halal 6. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan berskala besar harus menetapkan tim manajemen halal yang melibatkan seluruh pihak terkait dan disertai bukti tertulis 7. Pelaku Usaha berskala Mikro dan Kecil (UMK) dapat memiliki tim manajemen halal dan/atau Penyelia Halal melalui fasilitasi oleh pihak lain seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri melalui Pusat Kajian Halal, dan Lembaga Keagamaan Islam berbadan hukum : Persyaratan mengenai Catatan penyelia halal belum dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang SJPH dikarenakan usaha yang dikelola usaha merupakan terdapat pada
merupakan usaha mikro/perseorangan. Pelaku usaha belum mengetahui proses pengajuan sertifikat halal, tetapi memiliki keinginan untuk mengajukan dan menerapkan kebijakan halal
mikro/perseorangan C Pembinaan Sumber Daya Manusia 1. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan harus mengikutsertakan Penyelia Halal dalam pelatihan Penyelia Halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2. Pelaku Usaha/pimpinan puncak perusahaan harus memfasilitasi pelatihan terhadap personil terkait sesuai kebutuhan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal 3. Pelaku Usaha/perusahaan harus memiliki prosedur tertulis pelatihan 4. Pelaku Usaha/perusahaan harus memelihara bukti pelaksanaan pelatihan 2. Bahan 2.1 Pelaku usaha wajib menggunakan bahan halal untuk Proses Produk Halal yang terdiri atas bahan baku, tambahan, bahan olahan, bahan dan bahan penolong 2.2 Bahan yang dimaksud pada poin 2.1 adalah berasal dari : hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Dokumen Pendukung Bahan 2.3 Pelaku Usaha wajib melengkapi Bahan yang digunakan dengan dokumen pendukung kehalalan yang sesuai dan valid, kecuali Bahan-bahan sudah Badan ditetapkan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak perlu memiliki dokumen yang oleh
Pelaku usaha tidak memiliki penyelia halal Pelaku usaha belum memikili dokumen terkait bahan yang digunakan. Namun, setalah dilakukan pengecekan diketahui bahwa semua bahan yang digunakan terverifikasi validasi halal.
pendukung Catatan: produk merupakan jenis makanan pempek dengan bahan ikan giling. Proses baku dari penggilingan menggunakan gilingan ikan. Dan bahan- khusus untuk bahan pendukung lainnya yang digunakan sudah tersertifikasi halal. 3. Proses Produk Halal (PPH) A. Lokasi, Tempat dan Alat 1. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat dan alat PPH yang dimaksud pada butir 1 (satu) meliputi tempat : a. penyembelihan b. pengolahan c. penyimpanan d. pengemasan e. pendistribusian f. penjualan g. penyajian 2. Pelaku Usaha wajib : a. Menjaga kebersihan dan higienitas lokasi dan tempat PPH b. Memiliki lokasi dan tempat PPH yang bebas dari Bahan tidak halal c. Memiliki lokasi dan tempat PPH yang bebas dari bahan tidak halal 3. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal meliputi : a. penampungan bahan b. penimbangan bahan c. pencampuran bahan d. pencetakan produk e. pemasakan produk dan/atau f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan 4. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi : a. Penerimaan Bahan
Tempat dan peralatan digunakan hanya khusus untuk produk halal Pelaku usaha menjaga higienitas lokasi dan tempat PPH Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal
b. Penerimaan Produk setelah proses pengolahan c. Sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk 5. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengemasan antara yang halal dan tidak halal meliputi : a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk b. Sarana pengemasan produk 6. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian antara produk halal dan tidak halal meliputi : a. Sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk b. Alat transportasi untuk distribusi produk 7. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penjualan antara yang halal dan tidak halal meliputi : a. Sarana penjualan produk b. Proses penjualan produk 8. Pelaku Usaha wajib memisahkan peralatan yang digunakan untuk produk halal dan tidak halal 9. Pelaku Usaha wajib menyediakan tempat proses produksi halal yang bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar 10. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat/fasilitas pencucian peralatan produksi antara halal dan tidak halal 11. Pelaku Usaha wajib menyediakan fasilitas sanitasi dalam jumlah yang memadai dan dipelihara kebersihannya 12. Pelaku Usaha wajib memisahkan secara fisik fasilitas display antara Produk Halal dan tidak halal 13. Pelaku Usaha wajib memastikan
Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Tidak terdapat hewan peliharaan dan hewan liar di lokasi PPH Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha memiliki fasilitas sinitasi dan menjaga kebersihan Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha
tidak terdapat barang-barang dan peralatan yang tidak terkait dengan proses produksi berada di Area pemrosesan 14. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi dan tempat penyembelihan antara hewan halal dan tidak halal 15. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara penampungan, penimbangan, dan pencampuran Bahan halal dan tidak halal 16. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara pencetakan dan pemasakan Produk Halal dan tidak halal 17. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan penerimaan Bahan antara halal dan tidak halal 18. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan penerimaan Produk setelah proses pengolahan antara halal dan tidak halal 19. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk antara halal dan tidak halal 20. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengemasan Bahan kemasan yang digunakan untuk pengemasan Produk Halal dan tidak halal 21. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengemasan sarana pengemasan Produk Halal dan tidak halal 22. Pelaku Usaha wajib
memisahan peralatan yang tidak terkait dengan proses produksi selama di area pemrosesan Tidak ada proses penyembelihan Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak
b. memisahkan tempat pendistribusian sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk Halal dan tidak halal 23. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian alat transportasi untuk distribusi Produk Halal dan tidak halal 24. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat sarana penjualan Produk Halal dan tidak halal 25. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat proses penjualan Produk Halal dan tidak halal 26. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat sarana penyajian Produk Halal dan tidak halal 27. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat proses penyajian Produk Halal dan tidak halal 28. Pelaku Usaha tidak boleh menggunakan tempat produksi yang pernah digunakan untuk Produk yang mengandung babi atau turunannya 29. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan material Produk Bahan halal dan tidak halal 30. Pelaku Usaha wajib menjamin tidak ada kontaminasi pada saat pengambilan sampel Bahan dan Produk Halal dan tidak halal : pelaku usaha Catatan memproduksi produk yang halal tidak tidak Peralatan dan Perangkat Proses Produk Halal 1. Pelaku Usaha wajib memisahkan peralatan dan perangkat Proses Produk Halal dengan Produk yang tidak halal meliputi alat penyembelihan,
memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk yang tidak halal Tidak ada proses penyembelihan
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 2. Pelaku Usaha wajib menjamin kebersihan dan higienitas peralatan dan perangkat Proses Produk Halal 3. Pelaku Usaha wajib menjamin peralatan dan perangkat Proses Produk Halal bebas dari Najis 4. Pelaku Usaha wajib menjamin peralatan dan perangkat Proses Produk Halal bebas dari Bahan tidak halal 5. Pelaku Usaha wajib menjamin setiap bagian dari peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan Proses Produksi Halal tidak terbuat dari Bahan tidak halal 6. Pelaku Usaha wajib menjamin penggunaan Bahan untuk perawatan mesin, peralatan dan perangkat Proses Produk Halal tidak terbuat dari Bahan tidak halal 7. Pelaku Usaha dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu babi 8. Pelaku Usaha wajib tidak menggunakan peralatan penyimpanan secara bergantian antara Produk Halal dan tidak halal 9. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan penyimpanan yang berbeda dalam kegiatan pembersihan peralatan yang halal dan tidak halal 10. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan penyimpanan yang berbeda untuk kegiatan pemeliharaan peralatan yang halal dan tidak halal 11. Pelaku Usaha wajib memiliki tempat penyimpanan peralatan
Pelaku usaha menjaga kebersihan dan higienitas peralatan Pelaku usaha menggunakan peralatan yang bebas najis Pelaku usaha menggunakan bahan yang halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak menggunakan sikat dlm produksi produk Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk
sendiri untuk yang halal dan tidak halal 12. Pelaku Usaha wajib tidak menggunakan peralatan pengemasan secara bergantian antara Produk halal dan tidak halal 13. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan pengemasan yang berbeda dalam kegiatan pembersihan peralatan yang halal dan tidak halal 14. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan pengemasan yang berbeda untuk kegiatan pemeliharaan peralatan yang halal dan tidak halal 15. Pelaku Usaha wajib memiliki tempat pengemasan peralatan sendiri untuk yang halal dan tidak halal 16. Pelaku Usaha wajib tidak menggunakan peralatan pendistribusian secara bergantian antara Produk halal dan tidak halal 17. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan pendistribusian yang berbeda dalam kegiatan pembersihan peralatan yang halal dan tidak halal 18. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan pendistribusian yang berbeda untuk kegiatan pemeliharaan peralatan yang halal dan tidak halal 19. Pelaku Usaha wajib memiliki tempat pendistribusian peralatan sendiri untuk yang halal dan tidak halal 20. Pelaku Usaha wajib tidak menggunakan peralatan penjualan secara bergantian antara Produk Halal dan tidak halal 21. Pelaku Usaha wajib
tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak
c. menggunakan sarana peralatan penjualan yang berbeda dalam kegiatan pembersihan peralatan yang halal dan tidak halal 22. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan penjualan yang berbeda untuk kegiatan pemeliharaan peralatan yang halal dan tidak halal 23. Pelaku Usaha wajib tidak menggunakan peralatan penyajian secara bergantian antara Produk Halal dan tidak halal 24. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan penyajian yang berbeda dalam kegiatan pembersihan peralatan yang halal dan tidak halal 25. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana peralatan penyajian yang berbeda untuk kegiatan pemeliharaan peralatan yang halal dan tidak halal 26. Pelaku Usaha wajib memiliki tempat penyimpanan peralatan penyajian sendiri untuk yang halal dan tidak halal 27. Pelaku Usaha tidak boleh menggunakan peralatan dan perangkat yang pernah digunakan dalam proses produksi Produk tidak halal 28. Pelaku Usaha wajib menjamin peralatan dan perangkat yang digunakan dalam proses display Produk Halal wajib bersih, higienis, aman dan tidak digunakan secara bergantian saat menangani Produk yang tidak halal : Pelaku usaha Catatan memproduksi produk yang halal tidak tidak Prosedur Proses Produk Halal (PPH)
memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal
1. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan Proses Produk Halal sebagai berikut : a. Pemastian penggunaan fasilitas yang kontak Bahan Produk dan/atau antara/akhir bersifat bebas dari berat Najis (Mughalazah) produksi dengan b. Pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis c. Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam d. Penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk Halal e. Pembelian Bahan f. Pemeriksaan kedatangan Bahan g. Proses produksi h. Penyimpanan Bahan dan Produk i. Transportasi Bahan dan Produk j. Ketertelusuran kehalalan k. Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal l. Penarikan Produk m. Peluncuran/penjualan Produk n. Formulasi produk/pengembangan Produk baru o. Display Produk p. Ketentuan pengunjung q. Penentuan menu r. Pemingsanan hewan s. Penyembelihan hewan 2. Pelaku Usaha mensosialisasikan wajib prosedur
Pelaku usaha belum memiliki prosedur pelaksanaan PPH. Namun, PPH telah terlaksana dengan baik saat pengecekan ke lokasi Tidak ada produk yang tidak halal Pembeli tidak makan di lokasi penjualan produk Pelaku usaha belum memiliki prosedur PPH
Proses Produk Halal ke semua pihak yang terkait 3. Pelaku Usaha wajib memelihara bukti sosialisasi 4. Pelaku Usaha wajib melakukan evaluasi efektifitas prosedur Proses Produk Halal secara berkala 5. Pelaku wajib Usaha menyampaikan hasil evaluasi kepada jawab penanggung Proses Produk Halal dan pihak terkait 6. Pelaku Usaha wajib menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal dengan melakukan penarikan untuk mencegah Produk masuk kedalam rantai Proses Produk Halal serta pengendalian melakukan termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan 7. Pelaku Usaha wajib memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam dan proses penetapan titik kritis serta menetapkan dan tindakan monitoring terhadap titik kritis tersebut pencegahan produksinya 8. Pelaku Usaha wajib tindakan koreksi menetapkan dan tindakan pencegahan yang diperlukan hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaiannya terhadap 9. Pelaku Usaha wajib menjamin Najis prosedur mughallazah yang masuk ke jalur produksi halal dalam pencucian
tapi berkeinginan menerapkannya Pelaku usaha belum memiliki prosedur PPH tapi berkeinginan menerapkannya Pelaku usaha belum memiliki prosedur PPH tapi berkeinginan menerapkannya Usaha tergolong usaha mikro/perseorangan Tidak terindikasi adanya produk tidak halal yang diproduksi oleh pelaku usaha Pelaku usaha belum menerapkan prosedur identifikasi Pelaku usaha belum memiliki tindakan koreksi dan tindakan pencegahan Tidak terindikasi adanya najis mughallazah yang masuk ke dalam jalur
sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut : mencuci dengan air 6 kali dan 1 kalinya dengan tanah 10. Pelaku Usaha wajib harus menyiapkan diagram alir untuk Produk yang dicakup dalam Sistem Jaminan Produk Halal atau proses Catatan: pelaku usaha belum memiliki dokumen SJPH namun telah menerapkan beberapa proses yang terdapat pada SJPH 4. Produk a. Umum 1. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk dari Bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal 2. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari Produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam 3. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap Produk dengan : a. Nama Produk yang mengandung nama minuman keras b. Nama Produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, c. Nama Produk yang mengandung nama setan d. Nama Produk yang mengarah kepada hal-hal
produksi halal Pelaku usaha belum memiliki dokumen SJPH Pelaku usaha menggunakan semua bahan yang terverifikasi validasi halal Pelaku usaha tidak menggunakan produk tidak halal Pelaku usaha menggunakan nama dan gambar pada produk sesuai dengan ketentuan kebijakan halal
yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan e. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno 4. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk dengan bentuk Produk hewan babi dan anjing. Bentuk Produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau porno 5. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap karakteristik/profil sensori Produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada Produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa 6. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk atau Bahan yang aman untuk dikonsumsi : Semua bahan yang Catatan digunakan produksi dalam menggunakan bahan halal dan aman dikonsumsi oleh manusia b. Pengemasan dan Pelabelan 1. Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal 2. Pelaku Usaha wajib memastikan proses produksi Bahan pengemas menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi dengan Najis dan Bahan tidak halal 3. Pelaku Usaha wajib memastikan Bahan pengemas tidak
Bentuk produk dan kemasan sesuai dengan kebijakan halal Pelaku usaha tidak memiliki produk tidak halal Pelaku usaha memproduksi produk dengan bahan yang aman untuk dikonsumsi manusia Pelaku usaha menggunakan kemasan yang terbuat dari plastik dan kardus Pelaku usaha tidak menggunakan bahan kemasan yang terkontaminasi najis Pelaku usaha menggunakan
berbahaya bagi kesehatan manusia 4. Pelaku Usaha wajib memisahkan Bahan pengemas selama persiapan, proses, penyimpanan, dan transportasi dari Produk atau materi lain yang tidak memenuhi persyaratan kehalalan 5. Pelaku Usaha wajib mengemas Produk Halal sesuai dengan isinya 6. Pelaku Usaha wajib mengemas dengan menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi Najis dan sesuai persyaratan kebersihan, higenitas, keamanan, dan kualitas Produk 7. Pelaku Usaha wajib mengemas Produk karkas dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan daging 8. Pelaku Usaha wajib mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat Islam 9. Pelaku Usaha wajib memberi Label Halal dengan tepat sehingga bisa diidentifikasi dan dibedakan dari Produk yang tidak halal 10. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pada : kemasan produk; bagian tertentu dari Produk; Tempat tertentu pada Produk. 11. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak 12. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal
kemasan yang aman untuk konsumen Pelaku usaha telah memenuhi persyaratan kehalalan Pelaku usaha melakukan pengemasan sesuai isi produk Pelaku usaha memastikan pengemasan terhindar dari najis Pelaku usaha melakukan pengemasan dengan kemasan yang bersih Pelaku usaha mendesian kemasan sesuai ketentuan kebijakan halal Pelaku usaha belum mengajukan sertifikas halal Pelaku usaha belum mengajukan sertifikas halal Pelaku usaha belum mengajukan sertifikas halal Pelaku usaha belum mengajukan sertifikasi
c. sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang terkait Label sesuai dengan komoditinya Catatan: pelaku usaha belum halal mengajukan sehingga belum ada label halal dalam kemasan. Kemasan yang digunakan aman untuk manusia dan terhidar dari kontaminasi najis sertifikasi Penyimpanan, Display, Pelayanan, dan Penyajian 1. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi yang disimpan seperti diantaranya lokasi masuk, tanggal penyimpanan, tempat penyimpanan, barcode, tanggal lainya sesuai produksi, dan ketentuan yang ditetapkan kode Produk 2. Pelaku Usaha wajib menyimpan Produk Halal terpisah secara fisik dari Produk yang tidak halal 3. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk Halal dari tercampur kontaminasi atau dengan Bahan yang tidak halal, selama proses penanganan dan penyimpanan bebas 4. Pelaku tidak diperbolehkan menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal termasuk menyajikan minuman beralkohol (Khusus Katering dan Restoran) Usaha 5. Pelaku wajib Usaha menerapkan aturan larangan bagi pengunjung dan karyawan membawa dan mengonsumsi makanan dan minuman yang jelas tidak halal atau tidak
halal Pelaku usaha belum memiliki catatan khusu tapi telah menerapkan memberi identifikasi produk yang disimpan Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal Pelaku usaha tidak memproduksi produk tidak halal
kehalalannya Restoran). (Khusus Catatan: pelaku memproduksi produk tidak halal usaha tidak d. Identifikasi dan Mampu Telusur 1. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran kehalalan Produk 2. Pelaku Usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketertelusuran kehalalan Produk yang disertifikasi 3. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodena Bahan 4. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan 5. Pelaku Usaha wajib menjamin tidak ada perubahan informasi Bahan (nama Produk, nama produsen, nama Bahan, negara produsen, dan Label Halal) pada saat melakukan pengemasan ulang jelas 5. Pelaku Usaha wajib menjamin tidak ada perubahan informasi Bahan (nama Produk, nama produsen, nama Bahan, negara produsen, dan Label Halal) pada saat melakukan pengemasan ulang jelas 5. Pemantuan dan Evaluasi a. Pelaku Usaha wajib melakukan audit internal setiap enam bulan untuk memantau penerapan Sistem Jaminan Produk Halal b. Pelaku Usaha wajib melakukan kaji untuk ulang manajemen
Pelaku usaha dapat menjelaskan secara detail terkait ketelusuran bahan yang digunakan Pelaku usaha belum memiliki prosedur terdokumentasi namun pada pengecekan dapat dipastikan semua bahan halal Pelaku usaha tidak memili kode dalam penyimpanan bahan Pelaku usaha dapat menjelaskan secara detail terkait ketelusuran bahan yang digunakan Pelaku usaha dapat menjelaskan secara detail terkait ketelusuran bahan yang digunakan Usaha yang dijakankan merupakan jenis usaha mikro/perseorangan
mengevaluasi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal c. Pelaku Usaha wajib memiliki internal dan kaji prosedur audit ulang manajemen
d. Pelaku Usaha wajib memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji harus ulang manajemen dipelihara
e. Pelaku Usaha wajib melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Catatan: usaha yang dikerjakan pelaku usaha merupakan usaha /mikro tergolong sehingga Tim Manajemen Halal. perseorangan tidak memiliki Kesimpulan: Pelaku usaha belum mengetahui terkait kebijakan halal dan belum memiliki dokumen SJPH. Namun beberapa bagian dari kebijakan halal telah diterapkan seperti bahan, produk dan PPH telah sesuai dengan peraturan dari kebijakan halal. Palembang, 5 April 2022 Auditor Halal Ade Oktasari
LAPORAN HASIL AUDIT HALAL Nama Perusahaan Nomor Registrasi Nama Auditor Tanggal Audit Pempek Mangcik Hasan 001 Ade Oktasari 5 April 2022 UIN Raden Fatah Palembang Alamat : Jalan Pangeran Ratu Sebrang Ulu 5 Jakabaring, Palembang
LAPORAN HASIL AUDIT Tabel . Penilaian Implementasi SJH No. Kriteria Penerapan SJPH Keterangan (Ada/tidak ada kelemahan) 1 Komitmen dan Tanggung Jawab a. Kebijakan Halal b. Tim Manajemen halal c. Pelatihan dan Edukasi Pelaku Usaha tergolong dalam usaha mikro/perseorangan dan belum menjalankan kebijakan halal. Namun, pelaku usaha memiliki untuk menerapkan kebijakan halal keinginan 2 Bahan a. kriteria bahan b. validitas dokumen pendukung bahan Pelaku Usaha belum memiliki dokumen terkait bahan yang digunakan. Namun, pelaku usaha terbukti menggunakan dalam bahan-bahan yang proses dilakukan tidak tercampur/terkontaminasi dengan bahan haram. halal produksi dan 3 Produk a. kriteria produk Tidak Ada Kelemahan 4. PPH a. Fasilitas b. Prosedur aktivitas kritis c. Kemampuan telusur d. Penanganan produk Tidak Tidak Ada Kelemahan memenuhi kriteria 5 Pemantauan dan Evaluasi e. Audit internal f. Kaji ulang manajamen Pelaku Usaha tergolong dalam mikro/perseorangan usaha yang tidak memiliki Tim Manajemen Halal.
Dokumentasi Audit No 1 2 3 4 Foto Simulasi Audit Keterangan Opening meeting bersama pelaku usaha Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pempek, model, lenggang dan rujak mie
5 6 7 8 Bahan tambahan yang digunakan untuk membuat produk
9 10 11 12 Bahan baku dalam pembuatan rujak mie Bahan tambahan dalam pembuatan rujak mie Bahan olahan yang digunakan dalam produksi produk Bahan yang digunakan dalam pembuatan cuko pempek
Proses verifikasi validasi produk
17 18 19 Produk yang dijual pelaku usaha
20 21 22 23 Kemasan yang digunakan pelaku usaha Proses pembuatan produk Proses penggorengan produk
24 25 26 27 28 Proses pemanggangan produk Tempat penyimpanan bahan baku Closing meeting
Laporan Kegiatan Simulasi Auditor Halal LPH UIN RADEN FATAH AUDITOR 1: ELFIRA ROSA PANE AUDITOR 2: IRHAM FALAHUDIN LPH UIN RADEN FATAH | Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang 2022
LATIHAN PRAKTEK KOMPETENSI KERJA SKKNI No. 266 TH. 2019 PERSIAPAN PEMERIKSAAN BAHAN DAN PPH Nama Peserta Auditor 1: Elfira Rosa Pane, M.Si Auditor 2: DR. Irham Falahudin, M.Si
LEMBAR KERJA EVALUASI 001 A. Unit Kompetensi Kerja : Melakukan Persiapan Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal B. Kode Unit : M.74AHI00.001.1 Rencana Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal Tanggal Penerimaan Dokumen : 1 April 2022 No STTD : 256-22 Jenis Pengajuan Sertifikasi Halal : (Baru, Pengembangan, Perpanjangan) Coret yang tidak perlu Nama Pelaku Usaha : Dapoer Marsya Alamat : Komplek Taman Sari 2 Blok Q22 Kenten Laut Banyuasin Sumatera Selatan Tanggal Pemeriksaan : 7 April 2022 Tujuan Pemeriksaan : Memeriksa kesesuaian perencanaan SJPH dengan kriteria SJPH Standar Acuan : SJPH (Keputusan Kepala BPJPH No. 57 th 2021) SNI No. 99001, Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Tematik SNI No.19011, Panduan Audit Sistem Manajemen SNI No. 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan SNI No. 0429, Petunjuk pengambilan contoh cair dan semipadatan. Ruang Lingkup pemeriksaan : Kantor Pusat, Dapur pusat dan Rumah makan Lokasi Kantor Pusat 1. Komplek Taman Sari 2 Blok Q22 Kenten Laut Banyuasin Sumatera Selatan Lokasi Dapur : 2. Komplek Taman Sari 2 Blok Q22 Kenten Laut Banyuasin Sumatera Selatan Lokasi Rumah Makan 3. Komplek Taman Sari 2 Blok Q22 Kenten Laut Banyuasin Sumatera Selatan Metode Pemeriksaan : Observasi Verifikasi dokumen dan rekaman Simulasi dan pemeriksaan fisik
Wawancara, Tim Auditor : 1. DR. Irham Falahudin, M.Si (Auditor 1) 2. Elfira Rosa Pane, M.Si (Auditor 2) Sumber Daya 1. Surat Tugas 2. ATK 3. Form Sampling 4. Form Daftar Hadir 5. Berita Acara Pemeriksaan 6. Borang Audit Halal Agenda Audit Agenda Audit : Hari Kamis/ 7 April 2022, Lokasi Kantor Pusat dan Dapur Waktu Kegiatan 9.00 -9.05 Pembukaan/ opening meeting Perkenalan auditor dan auditee 9.05 -9.15 Penjelasan company profile pelaku usaha 9.15 -9.40 Pemeriksaan Kriteria 1 (Kebijakan halal, TMH, Pelatihan) 9.40 -10.00 Pemeriksaan Kriteria 2 (Bahan), Matriks bahan dan produk 10.00-10.15 Pemeriksaan Kriteria 3 (Proses Produk Halal) flowchart proses produksi Media Komunikasi Komunikasi langsung Komunikasi langsung, LCD, Video profile. Komunikasi langsung Komunikasi langsung Komunikasi Langsung PIC Penyelia Halal/Pelaku usaha Manajer QA/Penyelia Halal/HRD QA/Penyelia Halal HRD QA/Penyelia Halal/HRD
10.15-10.30 10.30-10.50 10.50-10.55 10.55-11.05 Pemeriksaan Kriteria 4 (Produk) Komunikasi Langsung QA/Penyelia Halal/HRD Pemeriksaan Kriteria 5 (kecukupan bukti implementasi sjph)bukti sosialisasi, bukti pembinaan sdm, bukti materi training, evaluasi, bukti audit internal, kaji ulang manajemen. Rapat internal auditor Komunikasi Langsung Komunikasi Langsung QA/Penyelia Halal/HRD Auditor LPH Kesimpulan hasil audit dan Closing Meeting Komunikasi langsung QA/Penyelia Halal/HRD Palembang, 7 April 2022 Ketua Tim Auditor (Elfira Rosa Pane)
PERNYATAAN KESEDIAAN PELAKU USAHA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama pemilik Usaha : Gusmelia Testiana Nama Usaha : Dapoer Marsya Alamat Usaha : Komplek Taman Sari 2 Blok Q 22 Kenten Alamat tempat Produksi : Komplek Taman Sari 2 Blok Q 22 Kenten Telepon : 08117823333 Email : Jenis produk : Pempek Dengan ini kami menyatakan, 1. Bersedia untuk diaudit 2. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; 3. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan 4. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam akad/ikrar ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Palembang, 7 April 2022 Gusmelia Testiana Pelaku Usaha
DOKUMEN PENDUKUNG Gambar 1. Dokumen NIB
Gambar 2. Dokumen Diklat (SDM)
Gambar 3. SDM Penyuluhan Keamanan Pangan
Gambar 4. Proses SITU
Gambar 5. Dokumen Pendukung Izin Usaha
Dokumen Pelaksanaan Opening meeting Gambar 6. Pembukaan dengan perkenalan dan Menyerahkan surat tugas auditor Gambar 7. Proses Wawancara Pelaksanaan Auditor kepada Pelaku Usaha
Gambar 8. Proses verifikasi dan validasi Gambar 9. Merk Dagang
Gambar 10. Display produk Gambar 11. Lokasi Tempat memasak
Gambar 12. Peninjauan ke Dapoer arsya Gambar 13. Tempat mencuci
PROSES PENGGILINGAN DAGING IKAN Gambar 14. Proses Pengambilan Ikan dan Penggilingan (a. pedagang ikan, b. Pemisahan ikan, c. Blender ikan, d. Hasil Penggilingan ikan dan e. Ikan yang di frozen)
PRODUK PEMPEK Gambar 15. Produk Pempek yang sudah jadi (a. Pempek yang sudah dimasak dan b. Pempek yang di vacuum siap di distribusikan)
PROSES PENGEMASAN Gambar 16. Proses Pengemasan Produk Pempek (a. Botol Cuka b. Pempek di vacuum dan c. Pengemasan dengan box Karton) Gambar 17. Penyimpanan Produk Pempek di Freezer
DAFTAR NAMA BAHAN Daftar Nama Bahan (bisa dalam bentuk lampiran)Ada (√)Tidak (√)Ada (√)Tidak (√)1IkanBahan Baku Pasar Tradisional√√√2Tepung SaguBahan Baku Tani GunungIndonesia√√3Gula Bahan tambahanSungai IntanIndonesia√√5TelurBahan PenolongPasar TambahanAir PDAMIndonesia√√√√7MinyakBahan PutihBahan PenolongPasar Bahan Tidak Kritis (√)Izin Edar BahanNoNama BahanJenis Bahan *)ProdusenNegaraSertifikat/Label HalalLampiran Foto Sertifikat/Label Halal MATRIKS BAHAN DAN PRODUK Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran)PempekCukoIkanVTepung SaguVGula VGaramVTelurVAirVVMinyakVGula merahVCabe RawitVBawang PutihVNo.Nama Bahan12345678910Nama Produk
Gambar 18. Closing Meeting dengan pihak pelaku usaha
HASIL AUDIT