KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TOGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VEITTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MENGALAMI PERtJBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VEITTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghirnpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan pelayanan dan pengawasan, tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang me:rigatur penyelesaian kegtatan pelayanan dan pengawasan dalam masa transisi pada kantor di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Mengmgat Menetapkan 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Masa Transisi Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Yang Mengalami Perubahan Berdasarkan Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi . Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/P)VIK.01/2016 tentang Organisasi dan . Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai; MEMUTUSKAN : PEDOMAN PELAKSANAAN TU GAS DAN FUNGSI DAL.AM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERrlKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTER! .KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT. JENDERAL BEA DAN CUKAJ. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
3 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selc:injutnya disingkat KPPBC merupakan Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 5. Kantor Bantu Pelayanan Bea clan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bantu adalah unit organisasi non struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utarna atau KPPBC. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 ( 1} Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi pada Instansi Vertikal dalam Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk: a. unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan ttpologl: b. unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat; c. unit organisasi yang dimekarkan; d. unit organisasi hasil pemekaran; dan
4 e. unit organisasi pembentukan baru, yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologt sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagat berikut: a. KPPBC Meulaboh; · b. KPPBC Kuala Langsa; c. KPPBC Sibolga; d. KPPBC Pematangsiantar; e. KPPBC Kuala Tanjung; f. KPPBC Tanjungpandan; g. KPPBC Bengkalis; h. KPPBC Tasikmalaya: i. I-\PPBC Kantor Pos Pasar Baru; j. KPPBC Purwokerto; k. KPPBC Tegal; l. KPPBC Bojonegoro; m. KPPBC Madura; n. KPPBC Blitar; o. KPPBC Banyuwangt: p. KPPBC Probolinggo; q. KPPBC Madiun; r. KPPBC Jember (d.h. Panarukan); s. KPPBC Ketapang; t. KPPBC Nanga Badau; u. KPPBC J agoi Babang; v. KPPBC Pulang Pisau; w. KPPBC Pangkalan Bun; I-\PPBC Sangatta; x. y. KPPBC Luwuk; z. KPPBC Pantoloan;
5 aa. KPPBC Morowali (d.h. Posa); bb. KPPBC Malili; cc. KPPBC Parepare; dd. KPPBC Sumbawa; ee. KPPBC Maumere; ff. KPPBC Tual; gg. KPPBC Biak; . hh. KPPBC Baba; ii. KPPBC Merauke; dan jj. KPPBC Manokwari. (3) Unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. KPPBC Sambu Belakang Padang bergabung dengan KPU Batam; b. KPPBC Pangkalansusu bergabung dengan KPPBC · Medan; c. KPPBC Siak Sri Indrapura bergabung dengan KPPBC Pekanbaru; d. KPPBC Bagansiapiapi bergabung dengan KPPBC Dumai; e. KPPBC Selatpanjang bergabung dengan KPPBC Bengkalis; f. KPPBC Dabo Singkep bergabung dengan KPPBC Tanjungpinang; g. KPPBC Tarempa bergabung dengan KPPBC Tanjungpinang: h. KPPBC Pekalongan bergabung dengan KPPBC Tegal; i. KPPBC Tulungagung bergabung dengan KPPBC Blitar; j. KPPBC Bajoe bergabung dengan KPPBC Makassar; k. KPPBC Pomalaa bergabung dengan KPPBC Kendari; 1. KPPBC Fakfak bergabung dengan KPPBC Babo; m. KPPBC Kaimana bergabung dengan KPPBC Babo; dan
6 n. KPPBC Nabire bergabung dengan KPPBC Biak. (4) Unit organisasi yang dimekarkan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat; b. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan; c. Kantor Wilayah Kalimantan Bagtan Barat; d. Kantor Wilayah Kalimantan Bagtan Timur; e. Kantor Wilayah Sulawesi; f. Kantor Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat; dan g. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. (5) Unit organtsast hasil pemekaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut: a. Kantor Wilayah Riau (d.h. Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat): b. Kantor Wilayah Sumatera Bagtan Timur (d.h. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Sela tan); c. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat; d. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat; . e. Kantor Wilayah Kalimantan Bagtan Timur; f. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan; g. Kantor Wilayah Sulawesi Bagtan Selatan (d.h. Kantor Wilayah Sulawesi); h. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara; i. Kantor Wilayah Maluku (d.h. Kantor Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat); j. Kantor Wilayah Khusus Papua; k. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta: dan . 1. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang. (6) Unit organisasi pembentukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut: a. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat; b. Kantor Wilayah Kalimantan Bagtan Selatan; c. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara;
7 d. Kantor Wilayah KhususPapua: dan e. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang. Pasal 3 Koordinasi pelaksanaan tugas clan fungsi dalam masa transisi · untuk unit organisasi pembentukan baru sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), dilakukan dengan ketentuan . sebagat berikut: a. Kantor Wilayah Sumatera Bagtan Timur melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Sumatera Bagtan Barat; b. Kantor Wilayah Kalimantan Baglan Timur melakukan pendampingan masa transisr pada Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan; c. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara; d. Kantor Wilayah Maluku melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Khusus Papua; dan e. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan pendampingan masa transisi pada KPPBC Tipe · Madya Pabean C Magelang. Pasal 4 ( 1} Pelaksanaan tug as dan fungsi dalam masa transisi pad a Instansi Vertikal meliputi: a. Bidang Teknis Kepabeanan; b. Bidang Fasilitas Kepabeanan; c. Bidang Teknis dan Fasilitas Cukai; d. .Btdang Penindakan clan Penyidikan; e. Bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan f. Bidang Informasi Kepabeanan dan Cukai. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi pada Instansi Vertikal selain sebagaimana dimaksud pada ayat
8 ( 1) dapat dikoordinasikan dengan unit teknis di ltngkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Pasal 5 Pedoman Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal ini digunakan oleh Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ·(1) sebagai acuan umum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam masa transisi implementasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Ker[a Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Mentert Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai. BAB III MASA TRANSISI Pasal 6 (1) Pelaksanaan Organisasi dan 1ata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara bertahap. (2) Masa transisi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal ·Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organtsast dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai sampai dengan 4 Desember 201 7.
9 BAB IV TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 7 Untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan . Cukai yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.O 1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi . yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan ttpologt, dilaksanakan pada kantor baru; b. Kegiatan pengawasan, pelayanan, pertzinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi yang diltkutdast kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat, dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Melakukan serah terima administrasi pengawasan, pelayanan, pertzinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor baru: 2) Perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan rnasa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan; 3) Pemberlakuan perizinan dapat dilakukan perubahan administratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kantor baru sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;
10 4) Pelayanan dan Pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh kantor baru; 5) melakukan serahterima saldo jarninan dan berkas jaminan kepada kantor baru; 6) Kegtatan profiling di btdang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan masih tetap berlaku dan dapat dtgunakan oleh kantor baru sampai dengan ditetapkan oleh kantor baru: 7) Penanganan perkara yang bersifat administrasi kepabeanan dan cukai dilaksanakan pada kantor baru; 8) Penanganan perkara pidana dan/ atau . litigasi dilaksanakan pada kantor barn; c. Kegtatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi yang dimekarkan diserahterimakan kepada unit organisasi hasil pemekaran; d. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi hasil pemekaran atau unit organisasi pembentukan baru, dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Menerima serah terima adrnintstrasi pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor barn; 2) Perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan: 3) Pernberlakuan perizinan dapat dilakukan perubahan administratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kantor baru sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai: 4) Pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh kantor baru;
11 5) Menerima serah terima saldo jaminan dan berkas jamlnan dart kantor lama; 6) Kegtatan profiling di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan masih tetap berlaku dan dapat dtgunakan sampai dengan ditetapkan oleh kantor baru; 7) Penanganan perkara yang bersifat administrasi kepabeanan dan cukai dilaksanakan pada kantor baru; 8) Penanganan perkara pidana dan/ a tau litigasi dilaksanakan pada kantor baru .. Pasal 8 Pedoman transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal sebagalmana ditetapkan dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 9 (1) Segala perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap .berlaku· sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan. (2) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat dilakukan perubahan admintstratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan ·yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai. Pasal 10 (1) KantorWilayah memiliki tanggungjawab melakukan fungsi koordinasi, asistensi, dan supervisi terhadap pelaksanaan pengalihan wewenang dan tanggung jawab serta masa transisi tugas dan fungsi dalam wilayah kerja kantor wilayah yang bersangkutan.
12 (2) Pimpinan Instansi Vertikal memberitahukan kepada pengguna jasa dan mitra kerja terkait perubahan organisasi, wilayah kerja, serta tugas dan fungsi sebagaimana diatur. dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Pelaksanaan pengelolaan kinerja dalam masa transisi instansi vertikal yang mengalami penataan dan perubahan organisasi dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal21Juni2017 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd- HERD PAMBUDI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala BagianUmum Indrajati Martini NIP 19650315 198601 2 001
LAMPI RAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMOR PER- 12/BC/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERfIKAL BEA DAN CUKAJ YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERfIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ . DIREIITORAT JENDERAL PEDOMAN PELAKSANAAN TU GAS DAN FUNGSI DAL.AM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A. BIDANG TEKNIS KEPABEANAN No. 1 Jenis Layanan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan A. Dalam hal nama Kantor Wilayah/KPU yang mengawast lokasi Kawasan Pabean dan TPS berubah: 1. Kantor Wilayah/KPU lama menyerahterimakan pengawasan Kawasan Pabean dan TPS kepada Kantor Wilayah/KPU barn 2. Kantor Wilayah/KPU barn melakukan penetapan ulang Kawasan Pabean dan TPS tanpa pengajuan permohonan 3. Penetapan ulang angka 2 sekaligus mencabut penetapan yang dilakukan Kantor Wilayah/KPU lama Keterangan - Sampai dengan keputusan perubahan berlaku penetapan Kawasan Pabean dan TPS yang ada tetap berlaku; Laporan 4. Kode gudang untuk keperluan penyampaikan pemberitahuan tidak dilakukan perubahan, apabila tidak terdapat kode yang sama di KPU/KPPBC yang baru B. Dalam hal nama KPU /KPPBC yang mengawasi lokasi Kawasan Pabean dan TPS berubah: penimbunan disampaikan kepada KPU /KPPBC lama
No. 2 3 2 J enis Layanan Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ a tau Pelayanan 1. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan Kawasan Pabean dan TPS kepada KPU /KPPBC barn 2. Kantor Wilayah/KPU menetapkan ulang Kawasan Pabean dan TPS tanpa pengajuan permohonan 3. Penetapan ulang angka 2 sekaligus mencabut penetapan sebelurnnya 4. Kode gudang untuk keperluan penyampaikan pemberitahuan tidak dilakukan perubahan. apabila tidak terdapat kode yang sama di KPU /KPPBC yang baru ljin Bongkar dan/atau Ijin Tlrnbun di Kawasan Pabean/TPS Iuar Dalam hal nama KPU /KPPBC yang mengawasi berubah: 1. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan lokasi pembongkaran atau penimbunan Ijin Bongkar /Timbun yang telah diterbitkan dan belum dilaksanakan kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU /KPPBC lama menyampaikan kepada Pengangkut/Importir terkait perubahan KPU /KPPBC pengawasan 3. ljin Bongkar /Timbun tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis atau paling lama 30 (ttga puluh) hart sejak tanggal ijin baru 4. KPU /KPPBC melakukan pengawasan terhadap proses pembongkaran/penimbunan Pengajuan Inward Manifest dan RKSP, Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengawasi pelabuhan tujuan berubah: 1. Setelah tanggal peralihan, RKSP /Inward Manijest/ Outuiard Manifest diajukan ke KPU /KPPBC baru Keterangan sampai penetapan berlaku la po ran disampaikan ke KPU /KPPBC baru. dengan ulang dan Dalam penimbunan merupakan Bantu: a. terdapat yang peltrnpahan kewenangan Kepala untuk memberikan pelayanan: atau hal lokasi Kantor Pejabat mendapat dart Kan tor b. pelayanan dilakukan on line secara
No. 4 5 3 J enis Layanan Outward Manifest dan perbaikannya Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan 2. Untuk kepentingan pelayanan, KPU/KPPBC lama menyerahterimakan RKSP yang belum diajukan Inward Manifest dan pos Inward Manifest terbuka kepada KPU /KPPBC barn 3. Setelah atas pernbongkaran, penimbunan dan pemuatan sesuai dengan RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest yang diajukan tanggal peralihan, KPU/KPPBC baru melakukan pengawasan 4. Perbaikan (redress) RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest diajukan kepada KPU /KPPBC baru Pengajuan pemberitahuan pabean dipakai (PlB/BC 2.0), 2. Barang Kiriman impor untuk Dalam hal KPU /KPPBC yang mengawasi pelabuhan pemasukan berubah: l. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan data pos Inward Manifest terbuka kepada KPU /KPPBC baru Berdasarkan serah terima, Direktorat !KC mernindahkan pos terbuka di KPU /KPPBC lama ke KPU /KPPBC baru 3. Setelah tanggal perallhan, PIB/CN/PIBK diajukan kepada KPU/KPPBC baru 4. PIB/CN/PIBKyang telah dtajukan dan diproses di KPU/KPPBC lama dan belum selesai (termasuk gate out), diselesaikan di KPU /KPPBC lama sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan. 5. KPU/KPPBC lama menyerahterimakan PIB/CN/PIBK yang belum selesai (termasuk gate out) melewati jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hart sebagaimana dimaksud angka 4 6. Berdasarkan serah terima angka 5, Direktorat IKC rnemindahkan data PIB/CN/PIBK yang belum selesai (termasuk gate out) ke KPU/KPPBC baru Impor Sementara A. Dalam hal nama KPU /KPPBC penerbit ijin impor sementara tetap ada. namun KPU /KPPBC yang mengawasi pelabuhan pemasukan berubah: Keterangan Impor selain pen um pang Sementara barang
4 No. Jenis Layanan Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan 1. Pengawasan impor sementara sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU /KPPBC penerbit ijin impor sernentara jamirian 2. Penatausahaan sementara tetap dilakukan KPU/KPPBC penerbit ijin impor B. Dalam hal nama KPU /KPPBC penerbit ijin impor sementara dilikuidasi, KPU /KPPBC baru mengawasi pelabuhan pemasukan: 1. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan impor sementara kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU /KPPBC baru menetapkan perubahan ijin impor sementara dengan jangka waktu yang sama tanpa permohonan 3. KPU /KPPBC baru menyampaikan penetapan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importir, dalam hal jaminan bukan jaminan tunai 4. Jaminan diubah sesuai dengan KPU /KPPBC barn untuk rnenjamin perikatan dengan pihak ketiga (penjarninl 5. Dalam hal jaminan tunai, jaminan diserahterimakan dari KPU /KPPBC lama ke KPU /KPPBC 'baru C. Dalam hal nama KPU /KPPBC lokasi penggunaan barang impor sementara berubah: 1. KPU /KPPBC penerbit ijin Irnpor sementara menyampaikan informasi kepada KPU /KPPBC baru yang mengawasi lokasi penggunaan 2. Perijinan impor sementara tetap berlaku sampai dengan masa berlaku selesai 6 Penundaan Masuk (Vooruitslagl Bea A. Dalam hal nama KPU /KPPBC penerbit ijin vooruitslag tetap ada, namun KPU /Ki?PBC yang mengawasi pelabuhan pernasukan berubah: 1. Pengawasan vooruitslag sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU /KPPBC penerbit ijin vooruitslag 2. Penatausahaan jaminan tetap dilakukan KPU /KPPBC penerbit ijin vooruitslag Keterangan
No. 7 Jenis Layanan Pelayanan (Rush Handling) 5 Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan B. Dalam hal nama KPU /KPPBC penerbit ijin vooruitslag dilikuidasi, KPU /KPPBC baru mengawasi pelabuhan pemasukan: 1. KPU /KPPBC · lama menyerahterimakan pengawasan vooruitslag kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU /KPPBC baru menetapkan perubahan ijin vooruitslag dengan jangka waktu yang sama tanpa pennohonan 3. KPU /KPPBC baru menyampaikan penetapan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importtr, dalam haljaminan bukan jaminan tunai 4. Jaminan diubah sesuai dengan KPU /KPPBC baru untuk menjamin perikatan dengan pihak ketiga (penjamin) 5. Dalam hal jamman tunai, jamlnan dan penatausahaannya diserahterimakan dari KPU /KPPBC lama ke KPU /KPPBC barn Segera A. Dalam hal nama KPU /KPPBC yang mengijinkan RH tetap ada, namun KPU /KPPBC yang mengawasi pelabuhan pemasukan berubah: 1. Pengawasan RH sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU /KPPBC yang mengijinkan RH 2. Penatausahaan jamlnan tetap dilakukan KPU /KPPBC yang mengtjmkan RH 3. KPU /KPPBC yang mengijinkan RH menyelesaikan penelitian dan pelayanan RH B. Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengijtnkan RH dilikuidasi, KPU/KPPBC baru rnengawasi pelabuhan pemasukan: 1. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan RH kepada KPU /KPPBC barn 2. Dalam hal RH berdasarkan ijin Kepala Kantor, KPU /KPPBC barn menetapkan ulang perijinan RH tanpa pennohonan 3. KPU/KPPBC baru menyampaikan penetapan perijinan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importir, dalam hal jaminan bukan jaminan tunai Keterangan
6 No. Jenis Layanan Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan 4. Dalam hal jaminan bukan tunai, jarninari diubah sesuai dengan KPU /KPPBC baru untuk menjamin perikatan dengan pihak ketiga (penjamin) 5. Dalam hal jarninan tunai, jaminan dan penatausahaannya diserahterimakan dari KPU /KPPBC lama ke KPU /KPPBC baru . 8 Carnet Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan I. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan carnet kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU/KPPBC baru melanjutkan pengawasan carnet sampai dengan penyelesaian lokasi pemasukan barang berubah: 9 Impor Dalam hal KPU /KPPBC pengawasan lokasi pemasukan barang berubah: Penyelesaian Barang Penumpang dan Imp or Semen tara Barang Penumpang I. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan barang penumpang yang belum diselesaikan kepada KPU /KPPBC baru barang pengawasan impor sementara lama menyerahterimakan 2. KPU/KPPBC penumpang beserta jaminannya kepada KPU /KPPBC baru 3. KPU /KPPBC baru melanjutkan pengawasan impor barang penumpang dan impor sementara barang penumpang sampai dengan penyelesaian 10 Penyelesaian Impor Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi pemasukan barang berubah: Barang Pelintas Batas I. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB) kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU /KPPBC baru melanjutkan pengawasan BPBLB selanjutnya 11 TPP dan Dalam hal KPU /KPPBC pengawasan lokasi TPP berubah: Penetapan Penatausahaan BDN dan BMN pengawasan TPP dan penatausahaan BTD, lama menyerahterimakan I. KPU /KPPBC BTD, BDN, dan BMN kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU/KPPBC baru menetapkan ulang atas TPP sekaligus mencabut penetapan sebelumnya 3. KPU/KPPBC pengawasan terhadap penatausahaan BTD, BDN, dan BMN yang diserahtertmakan baru melanjutkan TPP dan melakukan Keterangan
No. 12 13 14 J enis Layanan Penyusunan Pemutakhiran Database Nilai Pabean II dan Pengajuan PEB (BC 3.0) Ijin Timbun dan Ijin Muat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean/TPS. Ijin Pemuatan Sebagian, perpanjangan ljin 7 Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan 1. Kantor Wilayah/KPU lama menyerahterimakan Database Nilai Pabean II yang ditetapkan kepada Kantor Wilayah/KPU baru yang membawahi wilayah kerja KPPBC asal data dimaksud Keterangan 2. Database Nilai Pabean II tetap berlaku sampai dengan tanggal berlakunya habis 3. Database Nilai Pabean II hanya berlaku untuk KPU baru atau KPPBC yang berada di bawah Kantor Wilayah baru 2. Database Nilai Pabean II tetap berlaku sampai dengan tanggal berlakunya habis 3. Database Nilai Pabean II hanya berlaku untuk KPU baru atau KPPBC yang berada di bawah Kantor Wilayah baru PEB 2. NPE yang telah diterbttkan KPU/KPPBC lama masih tetap berlaku 3. Penelitian PEB, perubahan (BCF 3.09), SPBK yang belum selesai (termasuk gate in). tetap diselesaikan oleh KPU /KPPBC lama sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hart sejak tanggal peralihan 4. KPU/KPPBC lama menyerahterimakan data penelitian PEB, perubahan (BCF 3.09). SPBKyang belum selesai (tennasuk gate in) melewati jangka waktu sebagaimana angka 3. 5. Berdasarkan. serah terima angka 4, Direktorat IKC memindahkan data· dari KPU /KPPBC laa ke KPU /KPPBC baru Dalam hal nama KPU /KPPBC yang mengawast lokasi penimbunan atau pemuatan Dalam berubah: 1. KPU /KPPBC hal penimbunan menyerahterimakan lama Ijin Muat/Timbun/Muat merupakan lokasi Kantor sebagtarr/Perpanjangan yang telah diterbitkan dan belum dilaksanakan kepada Bantu: KPU/KPPBC baru a. terdapat Pejabat yang mendapat pelimpahan
8 No. J enis Layanan tanggal ekspor realisasi Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ a tau Pelayanan 2. Ijin Mtiat/Timbun/Muat sebagian/Perpanjangan berlakunya habis atau paling lama 30 Itiga puluh) hart sejak tanggal ijin tetap berlaku sampai dengan masa 3. KPU /KPPBC baru menyampaikan kepada Pengangkut/Eksportir pengawasan dan melakukan pengawasan KPU/KPPBC pemuatan/penimbunan terkait perubahan terhadap proses 15 Pen eta pan Konsolidator Ekspor Dalam hal nama KPU /KPPBC yang memberikan 1. KPU /KPPBC lama menyerahterimakan ijin konsolidator ekspor berubah: penetapan konsolidator yang telah diterbitkan dan masih berlaku kepada KPU /KPPBC baru 2. KPU /KPPBC barn menetapkan ulang perijinan konsolidator ekspor tan pa permohonan 3. KPU /KPPBC baru menyampatkan terkait perubahan terhadap proses konsolidasi kepada Konsolidator Ekspor KPU /KPPBC pengawasan dan melakukan pengawasan barang ekspor B. BIDANG FASILITAS KEPABEANAN No. J enis Layanan Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau Pelayanan A. Pembagtan Wilayah Kerja Perusahaan Penerima Fasilitas KITE 1. 2. Distribusi pengguna jasa Pengumuman kepada pengguna Pengusulan dilakukan oleh kantor lama. Untuk unit organisasi yang mengalami kenaikan pengumuman dilakukan oleh unit organisasi barn. kelas dan perubahan tipologt, Keterangan kewenangan dart Kantor . Kepala untuk memberikan pelayanan; atau b. pelayanan dilakukan online secara Keterangan
9 No. Jenis Layanan jasa kerja terkait wilayah Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/ a tau Pelayanan • Untuk unit organisasi hasil pemekaran, pengumuman dilakukan oleh unit organisasi lama: B. Penyiapan Aturan Peralihan serta Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas KITE 1. Perubahan KITE SKEP Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan SKEP KITE. Perubahan SKEP KITE dilakukan paling lambat sebelum Masa Transisi berakhir. 2. Sis tern • Dilakukan sebelum dttetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ten tang Peresmtan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aktivasi Komputer Pelayanan (SKP) Pegawai dapat akses login sesuai masing-masing kantor. c. Operasionalisasi Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas KITE dimulatnya Dilakukan selama masa transisi 1. Cut-off pelayanan di kantor baru 2. Mtgrasi data dan 3. 4; dokumen akses Penyesuaian data oleh kantor baru dan Perubahan penyesuaian KITE Dilakukan selama masa transisi SKEP • Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan dan penyesuaian SKEP KITE Keterangan I
.10 No. 5. 6. J enis Layanan Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan Perizlnan proses Pertanggungjawaban dalam t3CL.KT} proses dalam Diselesaikan di kantorbaru 7. Penyelesaian jaminan 8. Penyelesaian saldo PIB yang telah jatuh tempo 9. Penyelesaian pennasalahan/kasus 10. Penyelesatan piutang Ditentukan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. outstanding D. Pembagian Wilayah Kerja Perusahaan Penerima Fasilitas TPB 1. Distribusi pengguna Pengusulan dilakukan oleh kantor lama. jasa Untuk unit organisasi yang mengalarnt kenaikan kelas dan perubahan pengumuman dilakukan oleh unit organisasi baru. tipologt, Keterangan Di kantor baru tidak mengulang pemeriksa melakukan akan proses, bis a redisposisi. Sistem baru. Hanya untuk jaminan yang diserahkan ke KWBC penomoran Menglkutl kantor yang memonitor tagthan.
11 No. Jenis Layanan Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau Pelayanan • Untuk unit organisasi hasil pemekaran, pengumuman dilakukan oleh unit organisasi lama. E. Penytapan Aturan Peralihan serta Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas TPB 1. Perubahan TPB SKEP Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan SKEP TPB. Perubahan SKEP TPB dilakukan paling lambat sebelum masa transisi berakhir. 2. Sis tern Aktivasi Komputer Pelayanan ($KP) Dilakukan sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang .Jenderal Bea dan Peresmian Organisast dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Cukai. Pegawai dapat akses login sesuai masing-masing kantor. F. Operasional Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas TPB - 1. 2. 3. 4. Cut-off pelayanan di kantor baru Migrasi dokumen akses Penyesuaian data oleh kantor baru · Perubahari dan penyesuaian TPB dimulainya Dilakukan selama masa transisi data dan Dilakukan selama masa transisi SKEP Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan dan penyesuaian SKEP TPB Keterangan
12 ~· No. 5. 6. 7. 8. J enis Layanan . Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan Pertzinan proses Penyelesaian jaminan Penyelesaian permasalahan Zkasus Penyelesaian piutang Ditentukan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. outstanding dalam Diselesaikan di kantor baru C. BIDANG TEKNIS DAN FASILITAS CUKAJ No. 1 J enis Layanan NPPBKC Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ a tau Pelayanan A. Untuk unit organisasi basil penggabungan 1. Unit organisasi lama yang dilikuidasi melakukan serah tertma berkas NPPBKC kepada unit organisasi basil penggabungan.· 2. NPPBKC di unit organisasi yang dilikuidasi dilakukan penggabungan ke unit organisasi basil penggabungan. 3. Masa berlaku NPPBKC tetap mengtkuti masa berlaku NPPBKC yang diterbitkan oleh unit organisasi yang dilikuidasi. 4. Unit organtsast basil penggabungan menerbitkan Keputusan Pembertan NPPBKC tanpa permohonan pengusaha yang bersangkutan dan sekaligus mencabut NPPBKC yang diterbitkan di unit organisast yang dilikuidasi. 5. Nomor NPPBKC ex unit organisasi yang dilikuidasi melanjutkan urutan dari unit setelah nomor NPPBKC terakhir yang organisasi basil penggabungan diterbitkan oleh unit organisast basil penggabungan). (urutan Keterangan Mengikuti kantor yang memonitor tagthan, Keterangan
No. 2 Jenis Layanan Penetapan Cukai Tarif 13 Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan 6. Dilakukan mtgrast data NPPBKC dari unit organlsasi yang dilikuidasi ke unit organisast hasil penggabungan. B. Unit organisasi pembentukan baru 1. Mendata NPPBKC yang berada dibawah pengawasannya. 2. ·Unit organisast lama melakukan serah terima berkas NPPBKC pengusaha yang telah berubah wilayah pengawasan ke unit organisasi pembentukan baru .. 3. Menerbitkan Keputusan Pembertan NPPBKC yang berada dibawah pengawasannya tanpa pennohonan pengusaha yang bersangkutan dan sekaligus mencabut NPPBKC yang dlterbitkan di unit organisasi lama. 4. Masa berlaku NPPBKC tetap mengikuti masa berlaku NPPBKC yang diterbitkan oleh unit organisasi lama. 5. Melakukan penomoran NPPBKC mulai dart nomor awal. 6. Melakukan mtgrast data NPPBKC dari unit organisasi lama ke unit organisasi pembentukan baru. C. Dalam hal terdapat NPPBKC yang berubah wilayah kerja menjadi 2 unit organisasi yaitu unit organisasi pembentukan baru dan unit organisast basil pemekaran. 1. Unit organisasi pembentukan barn menerbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC yang berada di wtlayah pengawasannya. 2. Unit organisast basil pemekaran melakukan perubahan Keputusan Pernbertan NPPBKC. Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan ttpologi, unit organisasi basil penggabungan. unit organtsasi hasil pemekaran, unit organisasi pembentukan bani. pada masa transisi melakukan pemeriksaan lokasi NPPBKC dalam rangka update data. 1. Keputusan penetapan tartf yang masih berlaku tetap berlaku dengan dilakukan penetapan ulang oleh Pejabat Bea dan Cukai di unit organisasi yang mengalami Keterangan
No. 3 J enis Layanan P3C, CK-1 dan Stok Pita Cukai 14 Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau Pelayanan kenaikan kelas dan perubahan tipologl, unit organisasi basil penggabungan, unit organisast basil pemekaran, dan unit organisasi pernbentukan baru tanpa perrnohonan dari pengusaha yang bersangkutan. 2. Unit orgamsast basil likuidasi dan unit organisasi basil peznekaran melakukan serah tarif kepada unit organisasi basil penggabungan dan unit terirna berkas penetapan organisasi pembentukan baru. 3. Melakukan mlgrast data keputusan tarif. 1. P3C yang telah diajukan proses penyediaannya masih tetap dilanjutkan di unit organisasi yang mengalamt kenaikan kelas dan perubahan tipologi, unit organisasi basil penggabungan, unit organtsast basil pemekaran, dan unit organisasi pembentukan barn. 2. Pita cukai yang telah disediakan dan belum diserahkan berdasarkan P3C yang telah diajukan di unit organisasi yang dilikuidasi, dikirimkan ke unit organisasi basil penggabungan/unit organisai pembentukan barn dan menjadi stok pita cukai unit organisasi basil penggabungan/unit organisasi pembentukan baru. 3. Stok pita cukai yang masih berada di unit organisasi yang dilikuidasi dan unit organtsast basil pemekaran diserahteiimakan ke unit organisasi basil penggabungan/unit organisasi pembentukan baru. 4. P3C yang diajukan di unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan ttpologt, unit organisasi basil penggabungan, unit organisasi basil pemekaran, dan unit organisasi pembentukan baru mengacu pada data CK-I dari unit organisasi lama yang datanya telah dimtgrast. 5. Melakukan mtgrasl data stok pita cukai dan data CK-I terkait dengan perubahan NPPBKC. Keterangan
No. 4 Jenis Layanan Penundaan Pembayaran Cukai dan Pembayaran Berkala 15 Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau Pelayanan A. Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan ttpologt. I. Keputusan pemberiaan penundaan pembayaran cukai dan pembayaran berkala yang masih berlaku. tetap berlaku tanpa dilakukan perubahan. B. Unit organisasi hasil penggabungan. 1. Keputusan pemberiaan penundaan pembayaran cukai dan pembayaran berkala yang masih berlaku dari unit organisasi yang dilikuidasi harus ditetapkan ulang selama · masa transisi. Dalam hal belum ditetapkan, selama masa transisi masih dapat digunakan. 2. Pembayaran utang cukai karena penundaan pernbayaran cukai atau karena pembayaran berkala dilakukan di unit organisasi hasil penggabungan dengan tanggal pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo penundaan atau tanggal keharusan pembayaran atas pengeluaran BKC yang mendapatkan pembayaran berkala. C. Unit organtsast pembentukan baru. 1. Pengusaha mengajukan perrnohonan penundaan pembayaran berkala baru di unit organisasi pembentukan baru. 1. Pengusaha mengajukan perrnohonan penundaan pembayaran berkala baru di unit organisasi pembentukan baru. pembayaran cukai 2. Pernbayaran: utang cukai karena penundaan pembayaran -cukai atau karena pembayaran berkala dilakukan di unit organtsast lama dengan tanggal pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo penundaan atau tanggal keharusan pembayaran atas pengeluaran BKC yang mendapatkan pembayaran berkala. Data-data atau catatan yang terkait dengan penundaan pembayaran cukal dan pembayaran berkala (utang cukai yang belurn jatuh tempo, saldo plafon penundaan. utang cukai karena pembayaran berkala yang belum dibayar, dan saldo plafon pembayaran berkala) harus diserahterimakan kepada unit organtsast hasil penggabungan, unit orgarusast hasil pernekaran, atau unit organisasi pembentukan baru. Keterangan
No. 5 6 16 J enis Layanan Penarikan BKC ke 1. Pengusaha Pabrik dari KPPBC yang digabungkan, diberikan hak untuk me1akukan dalam Pabrik, penarikan, pengembalian pita cukai, dan pennohonan pengembalian cukai di KPPBC Pemusnahan BKC, baru. dan Pengembalian 2. Pennohonan pemusnahan yang telah diajukan di Kantor lama masih tetap dilanjutkan Cukai Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau Pelayanan di Kantor baru. 3. CK-2 dan CK-3 yang terbitkan di kantor lama, masih dapat dlgunakan di Kantor baru. 4. Melakukan mlgrasi data terkait dengan data-data tersebut diatas. Fasilitas Tidak 1. Fasilitas tidak dipungut cukai & pembebasan cukai yang masih berlaku, tetap berlaku. Dipungut Cukai 2. Data-data terkalt dengan fasilitas tidak dipungut cukai & pembebasan cukai dari kantor dan Pembebasan Cukai Fasilitas 3. Dokumen PBCK-1, Surat Keputusan Pembebasan, dan LACK-1 s.d LACK-9, diserahkan di KPPBC baru. 3. Dokumen PBCK-1, Surat Keputusan Pembebasan, dan LACK-1 s.d LACK-9, diserahkan di KPPBC baru. 4. Melakukan mtgrasl data PBCK-1, Kep Pembebasan, dan LACK-1 s.d s.d LACK-9. Keterangan
17 D. BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN No. .Jents Layanan Proses Transisi Kegtatan Pengawasan dan/atau ·Pelayanan 1. Penanganan Perkara A. Untuk proses transtsi kegiatan penanganan perkara berupa Penyldikan agar melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum atau Instansi Kejaksaan terkait untuk selanjutnya rrienerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) tambahan untuk kantor pengganti/baru yang rnenunjuk SPTP sebelumnya, dengan memperhatikan: 1. Yurisdiksi tempat kejadian perkara; 2. Proses administrasi penytdikan: serta 3. Membuat bertta acara serah terima perkara dan barang bukti. B. Untuk proses transisi kegiatan penanganan perkara berupa Penelitian agar menerbitkan Surat Perintah Penelitian {SPLIT) baru untuk kantor pengganti/baru yang meriunjuk SPLIT sebelumnya, dengan memperhatikan: 1. Dapat dilakukan pencacahan ulang terhadap Barang Hasil Penindakan; 2. Membuat berita acara serah terima perkara dan Barang Hasil Penindakan. 2. Penindakan A. Untuk unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat. 1. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang terjadi di lokasi wilayah pengawasan unit organisasi yang dilikuidasi dan dtgabung, dapat dilakukan oleh unit kerja hasil likuidasi dan penggabungan setelah dilakukan serah terima jabatan oleh kepala unit organisasi yang dilikuidasi dan penggabungan dengan kepala unit organisasi basil likuidasi dan penggabungan. 2. Selama proses transisi, unit orgarnsasi yang dilikuidasi dan dtgabung dan unit kerja basil likuidasi dan penggabungan agar dapat melakukan konsolidasi data penindakan yang telah dilakukan oleh unit organisasi yang dilikuidasi dan dtgabung, B. Untuk unit organisasi pembentukan baru Keterangan
No. J enis Layanan E. BIDANG PENERIMAAN No J enis Layanan Piutang DJBC 1 2 Penagihan Piutang 18 Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan 1. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang terjadi di lokasi wilayah pengawasan unit organisast pembentukan baru, dilakukan oleh unit organisasi sebelumnya yang mengawasi lokasi penindakan sarnpat dengan unit pengawasan pada orgarusasi pembentukan baru dapat berfungsi secara efektif dan optimal baik secara adminlstratif maupun operasional. 2. Unit organisasi lama harus melakukan pendampingan secara adrnmtstrattf maupun operasional selama proses transisi atau pernbentukan unit organisast barn. Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat: 1. Penetapan saldo awal piutang masing-masing satker 2. Melakukan serah terima dokumen-dokumen piutang B. Untuk KPPBC yang dibentuk baru (KPPBC TMP C Magelang): Saldo awal piutang nihil (dalam hal diperlukan bantuan penagihan dapat meminta ban tuan ke KPPBC yang dibentuk baru) A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat: 1. Mengtnventanstr daftar pejabat/pegawai yang telah diangkat menjadi jurusrta dan/atau yang memiliki sertifikat jurusita pada kantor lama 2. Melakukan pengangkatan jurusita 3. Melakukan proses penagihan aktlf B. Untuk KPPBC yang dibentuk barn (KPPBC TMP C Magelang): 1. Pengangkatan Jurusita Keterangan Keterangan Dltuangkan Dalam BA Serah Terima
19 2. Kantor baru siap dimintain bantuan penagihan aktif 3 Jaminan A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat: 1. Inventarisir saldo jaminan yang masih berlaku pada kantor lama 2. Serah terima saldo jaminan ke kantor barn 3. Serah terima berkas jaminan ke kantor baru 4. Jaminan yang outstanding masih berlaku sampaijangka waktunya berakhir 4 Pengembalian A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit: 1. Inventartsir saldo permohonan pengembalian yang belum terselesaikan 2. Serah terima saldo permohonan pengembalian dan berkas permohonan pengembalian yang belum diselesaikan 3. Penyelesain permohonan pengembalian yang belum diselesaikan pada kantor lama diselesaikan di kantor baru 4. KEP Pengembalian dan/atau SPM yang diterbitkan di kantor dan belum terbit SP2D F. BIDANG INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI No J enis Layanan Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/ atau Pelayanan 1 RKSP, Inward Manifest (IM). Outward Manifest (OM), Impor (PIB BC 2.0) dan Ekspor (PEB BC 3.0) A. KPPBC Pratama (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat 1. RKSP /IM/OM/PIB dan PEB yang belum selesai (on process) diselesaikan di kantor asal selama rentang waktu masa transisi 2. RKSP /IM/OM/PIB dan PEB yang baru.: harus diajukan ke kantor induknya 3. RKSP /IM/OM/PIB dan PEB yang baru. yang diajukan ke kantor asal saat rentang waktu masa transisi akan ditolak (reject) secara sistem Dituangkan Dalam BA Serah Terima Dituangkan Dalam BA Serah Terima Keterangan
2 3 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Piutang Outstanding (SAPP) 20 4. Permasalahan terkait data RKSP /IM/OM/PIB dan PEB setelah berakhimya masa transisi yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC 5. Terhadap kantor-kantor yang setelah implementasi penataan organtsast kantor ini terdampak menjadt ada terkait manifest/impor /ekspor dart yang sebelumnya tidak ada, akan instalasi dan pelatihan aplikasi CEISA oleh Direktorat IKC dan vertikal DJBC berdasarkan PMK 188/PMK.01/2016 kegiatan dilakukan pendampmgan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan B. KPPBC yang mengalamt perubahan nama (nomenklatur) 1. Dilakukan perubahan uraian nama kantor pada data referensi kantor oleh Direktorat IKC 2. (KPPBC Panarukan menjadi KPPBC Jember, dan KPPBC Poso menjadi KPPBC Morowali} A. Pemekaran Kantor Wilayah (pecah Kanwil} 1. Kanwil pecahan baru akan menerbitkan dan merekam NIPER yang baru, sementara NIPER di kantor asal akan dinon-aktifkan · 2. Kanwil asal yang mengalami perubahan nornenklatur (uraian nama kantor) akan disesuaikan dengan nomenklatur barunya 3. Kanwil pecahan baru yang terdapat kegtatan pelayanan fasilitas KITE akan dilakukan instalasi aplikasi CEISA KITE dan pelatihan pegawai oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat Fasilitas 4. Permasalahan terkait data fasilitas KITE setelah berakhirnya masa transist yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC A. KPPBC Pratama (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat
4 5 Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Sistem Aplikasi Cukai (SAC) 21 l. Data piutang outstanding di kantor asal akan dipindahkan ke kantor induknya oleh Direktorat IKC, setelah dilakukan serah terirna dart kantor asal ke kantor induknya 2. Penyelesaian piutang outstanding dilakukan di kantor induknya A. KPPBC Baru (KPPBC Magelang) 1. Pelayanan terkait fasilitas TPB di KPPBC Magelang dart yang sebelumnya dilakukan di KPPBC Yogyakarta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi CEISA TPB pada KPPBC Magelang oleh Direktorat oleh Direktorat Fasilttas IKC dan pendampingan (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat 1. Pelayanan terkait fasilitas TPB di KPPBC Magelang dart yang sebelumnya dilakukan di KPPBC Yogyakarta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi CEISA TPB pada KPPBC Magelang oleh Direktorat oleh Direktorat Fasilttas IKC dan pendampingan (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat 1. Meneruskan penomoran dokumen cukai pada Kantor Induk 2. Perubahan Kantor Induk 1. Meneruskan penomoran dokumen cukai pada Kantor Induk 2. Perubahan Kantor Induk 3. Melakukan perubahan data user Cukai ·Online yang dialihkan pengawasannya ke Kantor Induk 4. Dokumen cukai yang belum selesai (on process) diselesaikan di kantor asal selama rentang waktu masa transisi 5. Pennasalahan terkait data cukai setelah berakhirnya masa transisi yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC B. KPPBC Baru (KPPBC Magelang) 1. Perubahan data NPPBKC dilakukan setelah penetapan ulang nomor NPPBKC oleh Kantor baru 2. Melakukan perubahan data user Cukai Online yang dialihkan pengawasannya ke Kantor baru 3. Pelayanan terkait cukai di KPPBC Magelang dart yang sebelumnya dilakukan di instalasi aplikasi KPPBC Yogyakarta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
22 CEISA SAC pada KPPBC Magelang oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat · Cukai c. KPPBC Pratama Naik menjadi KPPBC TMP C Baru 1. Mengatur ulang pembagtan group user dari tipe pratama ke tipe Madya DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, ttd- HERU PAMBUDI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala BagianUmum --~-~ Indrajati Martini NIP 19650315 198601 2 001