SERI DOKUMEN KUNCI 8 LAPORAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN, DAN REKONSILIASI (CAVR) TIMOR-LESTE PEMERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, DAN BENTUK-BENTUK LAIN KEKERASAN SEKSUAL (Bab 7.7) dan REKOMENDASI (Bagian 1) LAMPIRAN UNTUK DUNIA YANG LEBIH RAMAH BAGI P E R E M P UA N : S E BUA H TAWA R A N PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN
SERI DOKUMEN KUNCI 8 LAPORAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN, DAN REKONSILIASI (CAVR) TIMOR-LESTE PEMERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, DAN BENTUK-BENTUK LAIN KEKERASAN SEKSUAL (Bab 7.7) dan REKOMENDASI (Bagian 1) LAMPIRAN UNTUK DUNIA YANG LEBIH RAMAH BAGI P E R E M P UA N : S E BUA H TAWA R A N PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN
Publikasi Komnas Perempuan Dicetak di Indonesia pada Bulan Desember 2006 ISBN 978-979-26-7514-6 Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (Bab 7.7 Laporan CAVR) Pembaca : Agung Yudhawiranata Untuk Dunia yang Lebih Ramah bagi Perempuan: Sebuah Tawaran Penulis : I Gusti Agung Ayu Ratih Tim Diskusi dan Konsultasi Tata Letak : Galuh Wandita Kamala Chandrakirana Lies Marantika : Edwin Paulus P Saragih Hak Cipta © 2006 Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste / Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor / Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste Post-CAVR Technical Secretariat (Secretariado Tecnico Pos-CAVR/STP-CAVR) Rua Balide, Dili, Timor-Leste PO BOX 144, Dili, Timor-Leste Website: Judul Asli dalam Bahasa Inggris: Chega! (Chapter 7.7: Sexual Violence dan Part 11: Recommendations) Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit Komnas Perempuan. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of Komnas Perempuan. Buku ini dicetak dengan dukungan dana dari Raoul Wallenberg Institute (RWI) dan Swedish International Development Agency (Sida). Pandangan yang ada di dalam publikasi ini bukan berarti cerminan dari pandangan dan posisi RWI dan Sida. This book has been printed with financial support from Raoul Wallenberg Institute (RWI) and Swedish International Development Agency (Sida). The views presented in this publication do not necessarily reflect the views and position of RWI and Sida.
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual DAFTAR ISI Kata Pengantar ... 7 Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste: Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (Bab 7.7) ... 9 11 1. Pengantar ... 16	Definisi	dan	Metodologi	... 20 Budaya Bisu ... 21 2. Pemerkosaan ... 25 Pemerkosaan	dalam	Konteks	Konflik	Antarpartai	(1975)	... 27 Pemerkosaan Selama Masa Pendudukan Indonesia (1975-1999) . 3. Perbudakan Seksual ... 102 Perspektif Korban ... 105 Perbudakan	Seksual	dalam	Konteks	Konflik	Antarpartai	... 106 Perbudakan Seksual Selama Masa Pendudukan Indonesia (1975-1999) ... 108 4. Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual ... 162 Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual dalam Konteks	Konflik	Antarpartai	... 163 Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Selama Pendudukan Indonesia (1975-1999) ... 163 5. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban ... 187 Kesehatan Reproduksi ... 188 Kesehatan Mental ... 192 Lingkaran Pengorbanan ... 194 5
S er i D o k u m en K u n c i 8 6. Temuan ... 205 Kekerasan Seksual oleh Anggota Fretilin dan UDT ... 205 Kekerasan Seksual oleh Anggota Falintil ... 205 Pemerkosaan dan Penyiksaan Seksual oleh Anggota Pasukan Keamanan Indonesia ... 205 Impunitas bagi Pelaku Pemerkosaan dan Penyiksaan Seksual ... 211 Perbudakan Seksual ... 212 Impunitas bagi Pelaku Perbudakan Seksual ... 214 Pelanggaran Seksual sebagai Alat Teror dan Degradasi ... 214 Jumlah Seluruh Korban Kekerasan Seksual ... 216 Dampak terhadap Korban ... 216 Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste REKOMENDASI (Bagian 11) ... 217 Rekomendasi ... 219 Pendahuluan ... 219 4. Hak Asasi Manusia di Rumah: Memajukan dan Melindungi hak mereka yang rentan ... 223 7. Keadilan dan Kebenaran ... 229 10. Rekonsiliasi dengan Indonesia ... 240 12. Reparasi ... 245 Lampiran: Untuk Dunia yang Lebih Ramah bagi Perempuan: Sebuah Tawaran (oleh: I Gusti Agung Ayu Ratih) ... 265 I. Perang Tak Berimbang ... 266 II. Tubuh Perempuan sebagai Ajang Pertempuran ... 271 III. Membangun Dunia yang Aman bagi Perempuan ... 280 A. Pengungkapan Kebenaran ... 282 B. Penegakan Keadilan ... 291 C. Pemulihan ... 295 IV. Epilog ... 301 6
Kata Pengantar Dalam terbitan Seri Dokumen Kunci 8 ini, kami memilih salah satu bab dari Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor- Leste , yaitu Bab 7.7 yang berjudul Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual. Di samping itu kami menyertakan pula sebagian rekomendasi yang terdapat pada Bagian 11 Laporan CAVR. Keseluruhan Laporan CAVR tersebut berjudul Chega! yang terdiri lebih dari 2000 halaman. Chega! adalah bahasa Portugis untuk 'Jangan lagi, berhenti, cukup'. Judul itu dipilih karena mencerminkan pesan pokok yang disampaikan oleh para korban kepada CAVR, yaitu bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami tidak boleh dibiarkan lagi. Cara terbaik untuk memastikan hal itu adalah dengan tidak memperbolehkan kekebalan atas pelanggaran- pelanggaran yang telah terjadi serta melakukan reformasi dan langkah-langkah praktis seperti yang direkomendasikan di dalam Laporan ini. Bab 7.7 dari Chega! ini dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelanggaran HAM terhadap para perempuan Timor Leste berdasarkan kesaksian ribuan orangTimor Leste, termasuk para korban, saksi dan pelaku. Kami berpendapat bahwa dokumen ini perlu disebarluaskan karena gambaran pelanggaran HAM terhadap perempuan di dalamnya mencerminkan pula pelanggaran	HAM	terhadap	kaum	perempuan	di	berbagai	wilayah	konflik	di	Indonesia, sehingga dapat bermanfaat sebagai salah satu acuan bagi masyarakat Indonesia yang peduli terhadap berbagai kekerasan sistematis di negeri ini. Sedangkan beberapa rekomendasi yang termuat dalam Bagian 11 Laporan CAVR, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak serta reparasi juga kami sertakan agar dapat memberikan gambaran tentang langkah ke depan yang dapat dan perlu diambil untuk memenuhi hak-hak korban. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak CAVR yang telah memberikan ijin bagi penerbitan Bab 7.7 Laporan CAVR ini. 7
S er i D o k u m en K u n c i 8 Dalam lampiran Seri Dokumen Kunci 8 ini, kami menampilkan tulisan seorang sejarawan dan pembela HAM perempuan yang telah lama berkecimpung dalam upaya pengungkapan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, I Gusti Agung Ayu Ratih. la menuliskan pemikirannya tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan. Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap	perempuan	dalam	situasi	konflik	bersenjata	mendapatkan	perlakuan	hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan. Sistem hukum nasional kita pun masih jauh dari layak, terutama jika dilihat dari kerentanan-kerentanan khas yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam upayanya mengakses hukum. Simak, misalnya, ketentuan	tentang	perkosaan	dalam	KUHP	kita	yang	menyandang	definisi	yang begitu sempit dan kaku sehingga mengecilkan kemungkinan korban untuk mendapatkan keadilan. Tanpa perombakan aturan hukum kita tentang perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lain, kiranya sulit untuk menerapkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sehubungan dengan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbasis jender yang dialami oleh perempuan Indonesia dan/atau yang pelakunya adalah orang Indonesia. Komnas Perempuan berharap bahwa, melalui penerbitan Seri Dokumen Kunci 8 ini, para penegak hukum, pembela HAM serta aktivis perempuan Indonesia bisa memperluas wawasan dan pengetahuannya mengenai soal kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara sistematik atau meluas di tengah situasi	konflik	bersenjata,	agar	agenda	pertanggungjawaban	oleh	pelaku	dan	pemulihan bagi korban dapat terus melangkah maju. Jakarta, Desember 2006 Kamala Chandrakirana Ketua Komnas Perempuan 8
LAPORAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN, DAN REKONSILIASI (CAVR) TlMOR-LESTE Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk lain Kekerasan Seksual (Bab 7.7) 9
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 1. Pengantar 1. Sesuai mandatnya yang tertera dalam Pasal 3.4c,* Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR, untuk selanjutnya disebut "Komisi") diharuskan mengembangkan pendekatan yang peka iender dalam proses pencarian kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia	yang	terjadi	selama	konflik	politik	dari	tanggal	25	April	1974	hingga 25 Oktober 1999. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan status sosial yang berbeda dalam masyarakat mereka, dan Komisi diharuskan untuk memahami bagaimana hal ini berpengaruh pada pengalaman mereka mengenai pelanggaran dan dampak pelanggaran ini terhadap mereka. Walaupun perempuan juga mengalami pelanggaran- pelanggaran yang sama dengan laki-laki, hampir semua kasus kekerasan seksual -pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual- dilakukan terhadap korban perempuan. 2. Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran	yang	spesifik,	yang	terkait	dengan	status	rendah	mereka,	dan stereotip-stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran- pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai Pasal 3.4c, Regulasi 2001/10 tentang Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste menyatakan bahwa "Komisi dapat menentukan prosedurnya sendiri dan mempunyai kekuasaan untuk: a) Membentuk komite dan/atau satuan untuk melakukan fungsi Komisi dan menyerahkan kewenangan pada komite dan/atau satuan sesuai yang dibutuhkan; b) Mengangkat staf untuk mencapai tujuan dari Komisi; c) Membuat panduan, termasuk kebijakan yang peka jender, untuk dijalankan oleh semua staf Komisi berkaitan dengan kinerja untuk menjalankan fungsinya." 11
S er i D o k u m en K u n c i 8 kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan. 3. Di Timor-Leste, seperti halnya di negeri-negeri lain, korban kekerasan seksual seringkali tidak mau berbicara tentang pengalamannya. Walaupun ada sebab-sebab budaya dan pribadi untuk sikap tersebut, Komisi telah menerima ratusan kesaksian langsung dari korban yang telah mengalami pelanggaran seksual berat yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia selama masa yang menjadi mandat Komisi. Juga telah diterima kesaksian-kesaksian dari korban tentang pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anggota-anggota União Democrática Timorense (UDT), Associação Popular Democrática Timorense (Apodeti), Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente (Fretilin), dan Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Falintil). 4. Kesaksian-kesaksian pribadi ini didukung oleh kumpulan bukti yang lebih luas yang memberi Komisi gambaran yang jelas dan konsisten tentang sifat pelanggaran seksual yang telah terjadi selama periode konflik	politik.	Bab	ini	berusaha	untuk	menyampaikan	kisah	tentang	pelanggaran-pelanggaran ini, dan konteks dalam mana pelanggaran- pelanggaran ini terjadi, kebanyakan melalui suara yang paling otentik, yaitu para korban sendiri. 5. Kebanyakan dari korban masih muda ketika mengalami pelanggaran. Mereka sudah berusia setengah baya pada saat memberikan kesaksian kepada Komisi. Banyak yang mengatakan bahwa mereka telah menyimpan ingatan tentang pelanggaran tersebut dalam kebisuan selama bertahun-tahun. Proses untuk mengungkapkan bukti berupa kesaksian mereka ini kepada Komisi seringkali melibatkan sebuah proses emosional yang berat untuk para korban dan juga berat untuk petugas Komisi yang mewawancarai mereka. Para perempuan yang menceritakan pengalaman mereka kepada Komisi berasal dari berbagai daerah dan berbagai komunitas, tetapi rincian kesaksian yang mereka paparkan sangat serupa. Tidak ada alasan apapun 6. 12
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual yang dapat mendorong mereka untuk menyesatkan Komisi. Kenyataan bahwa mereka datang dari tempat yang berbeda-beda membuat tidak mungkin mereka telah melakukan suatu bentuk persekongkolan. 7. Dari proses pengambilan pernyataan, Komisi mendokumentasikan 853 pelanggaran seksual yang dilaporkan. Pemerkosaan adalah pelanggaran seksual yang paling banyak dilaporkan, yang merupakan 46,1% (393 dari 853) dari semua pelanggaran seksual yang didokumentasikan oleh Komisi. Pemerkosaan disusul oleh pelecehan seksual dan tindakan-tindakan lain kekerasan seksual 27,1% (231/853) dan perbudakan seksual 26,8% (229/ 853) dari semua tindak kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan 93,3% (796/853) terkait dengan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pendukung mereka, 2,5% dengan Fretilin (21/853), 1,2% dengan Falintil (10/853), 0,6% dengan pasukan UDT (5/853), 0,1% dengan Apodeti (1 /853), dan 0,9% dengan yang lain (8/853). 13
S er i D o k u m en K u n c i 8 8. Komisi juga mewawancara lebih dari 200 korban dan saksi kekerasan seksual. Wawancara dan pernyataan mendalam mengenai kejadian-kejadian kekerasan seksual ini mengungkapkan suatu gambaran yang besar tentang impunitas bagi pelanggaran seksual. Setelah memeriksa dengan seksama bukti yang diperoleh, Komisi tidak memiliki keraguan bahwa pola pelanggaran seksual yang meluas yang disampaikan oleh perempuan- perempuan tersebut adalah kebenaran. 9. Diukur dengan standar apapun, isi bab ini memaparkan suatu kisah yang memalukan dan mengerikan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Menjadi jelas	bahwa	anggota-anggota	masyarakat	yang	secara	fisik	paling	lemah	dan paling rentan dijadikan sasaran untuk sebab-sebab yang sama sekali tidak punya hubungan yang sah dengan tujuan militer maupun politik. 10. Suara-suara korban dalam bab ini memberikan gambaran yang jelas tentang sifat meluas dan sistematis keterlibatan anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dalam tindakan pemerkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama seluruh masa invasi dan pendudukan. Anggota-anggota Fretilin, UDT, dan Falintil juga melakukan pelanggaran seksual, namun terjadi dalam kejadian-kejadian yang terisolir dan dalam skala yang jauh lebih kecil. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sifatnya tidak meluas ataupun sistematis. 14
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 11. Bukti juga menunjukkan bagaimana dibiarkannya praktek-praktek ini oleh komandan-komandan dan pejabat-pejabat mendorong orang-orang yang ada di bawah komando dan kendali mereka untuk melanjutkan dan memperluas praktek-praktek tersebut. Kesaksian- kesaksian korban menunjukkan secara jelas bahwa praktek pemerkosaan dan penyiksaan seksual lainnya oleh anggota-anggota pasukan keamanan pada saat menjalankan tugas resmi, di instalasi-instalasi militer dan bangunan- bangunan resmi lainnya telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas. Praktek-praktek ini mendapatkan impunitas yang nyaris menyeluruh. 12. Tindakan-tindakan yang umum dan terjadi secara terbuka di tempat- tempat resmi tersebut termasuk penyiksaan seksual terhadap perempuan secara berkepanjangan, diikuti dengan pemerkosaan secara individual maupun berkelompok oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia. Penyiksaan seksual ini mencakup pemotongan organ seksual perempuan, memasukkan benda ke dalam alat kelamin, penyundutan payudara dan alat kelamin dengan rokok, penyetruman alat kelamin, payudara, dan mulut, pemaksaan tahanan untuk berhubungan seksual satu sama lain, pemerkosaan terhadap perempuan hamil, pemerkosaan terhadap perempuan yang matanya ditutup dan tangan-kakinya dibelenggu, dan penggunaan ular untuk meneror korban. 13. Kesaksian korban juga menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami pemerkosaan pada saat operasi militer berlangsung dan bahwa adalah praktek yang umum terjadi perwira-perwira militer memaksa perempuan muda, dengan ancaman langsung ataupun tidak langsung terhadap diti mereka, keluarga, dan masyarakat mereka, untuk hidup dalam situasi perbudakan seksual. Dalam situasi ini, yang kadang-kadang berlangsung selama bertahun-tahun, perwira militer memerkosa perempuan yang ada dalam kekuasaannya, hari demi hari. Dalam sejumlah kasus, perempuan "diteruskan" oleh perwira yang bersangkutan kepada yang menggantikan atau kepada perwira lain. Semua ini tidak hanya ditolerir oleh perwira dan pejabat atasan, tetapi bahkan dianjurkan. Komandan-komandan dan pejabat-pejabat juga terlibat. 15
S er i D o k u m en K u n c i 8 14. Walaupun ada tabu budaya dan hambatan pribadi yang berat, sejumlah perempuan memberikan kesaksian yang rinci tentang penderitaan mereka pada audiensi publik, yang disiarkan langsung oleh radio dan televisi nasional. Komisi menghargai keberanian yang luar biasa para perempuan ini dan semua korban yang memberikan kesaksian dan bersedia untuk diwawancarai. Komisi menghargai tekad kuat untuk mengungkapkan kisah-kisah tentang penderitaan mereka itu, dengan pengorbanan pribadi apa pun. Komisi juga menarik kesimpulan yang tak bisa dielakkan bahwa ratusan perempuan yang memberikan kesaksian langsung itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh korban yang tidak memberikan kesaksian, karena tekanan sosial maupun pribadi atau ketidakmampuan untuk berbicara mengenai pengalaman mereka karena trauma yang berlanjut yang terkait dengan pelanggaran. terhambat oleh 15. Karena luasnya kejadian pemerkosaan sebagai satu bentuk pelanggaran seksual dalam periode 1974-1999, bagian pertama dari bab ini secara khusus membahas kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan kejahatan ini. Namun penting juga dipahami bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan, bersama dengan bentuk-bentuk lain eksploitasi dan kekerasan, dimana korbannya dipaksa untuk masuk dalam sebuah hubungan jangka panjang dengan pelaku. Untuk memahami bentuk kekerasan ini, bagian kedua dari bab ini membahas bentuk-bentuk perbudakan seksual. Ini diikuti dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi secara terpisah atau bersama dengan pemerkosaan dan perbudakan seksual. Bab ini kemudian mengkaji dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap para korban dan ditutup dengan rangkuman mengenai temuan-temuan Komisi mengenai kekerasan seksual. Definisi dan Metodologi 16. Komisi	menggunakan	satu	definisi	kerja	tentang	kekerasan	seksual,	yaitu	"segala	kekerasan,	baik	fisik	maupun	psikologis,	yang	dilakukan	dengan 16
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual cara-cara seksual atau dengan menargetkan seksualitas."1	Definisi	kekerasan seksual ini mencakup pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual seperri penyiksaan seksual, penghinaan seksual di depan umum, dan pelecehan seksual. 17. Pemerkosaan dan penyerangan seksual lainnya yang berat terjadi selama 25 tahun yang menjadi mandat CAVR telah melanggar hukum internasional dan hukum domestik yang berlaku pada saat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut. 18. Tindakan-tindakan ini merupakan tindak pidana dalam ketentuan hukum dalam negeri dua rezim yang berkuasa di Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999. Hukum Pidana Portugal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melarang tindakan pemerkosaan. KUHP juga memidanakan tindakan "membiarkan dilakukannya perbuatan cabul".+ Pemerkosaan atau penganiayaan seksual berat lainnya dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang melindungi	hak	fundamental	setiap	orang	atas	integritas	fisik	dan	atas	perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat. 19. Dalam	konflik	bersenjata,	perlindungan	dari	pemerkosaan	dan	kekerasan	seksual diatur dengan lebih tegas. Hukum Internasional mengenai Konflik	Bersenjata	secara	spesifik	melarang	pemerkosaan,	dan	berisi	larangan- larangan umum terhadap penganiayaan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai "kehormatan".# Kekerasan seksual yang cukup berat, seperti 1 United Nations, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Laporan Akhir disampaikan oleh Gay J. McDouggal, Pelapor Khusus mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13, halaman 7-8. + Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun." # Lihat Pasal 46 Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV untuk melindungi "hak dan kehormatan keluarga". Kekerasan seksual merupakan sebuah pelanggaran terhadap martabat pribadi berdasarkan Pasal Bersama 3 Konvensi Jenewa. Juga lihar Putusan Pengadilan Furundzija, paragraf 137 yang menelusuri evolusi hukum internasional 17
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. 20. Komisi mengembangkan sejumlah metode untuk mengatasi hambatan budaya yang membuat perempuan sulit untuk berbicara secara terbuka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Metode- metode ini termasuk keseimbangan jender dalam perekrutan staf pengambilan pernyataan dan staf dukungan korban untuk setiap tim distrik; keterlibatan perempuan dalam diskusi-diskusi kelompok di desa- desa mengenai pengalaman-pengalaman pelanggaran hak asasi manusia secara kolektif; pelaksanaan program penelitian khusus selama enam bulan bekerja sama dengan satu organisasi non-pemerintah (ORNOP) perempuan Timor-Leste yang menangani pelanggaran hak asasi manusia perempuan;	sebuah	audiensi	publik	mengenai	perempuan	dan	konflik,	yang melibatkan kesaksian dan submisi** dari ORNOP perempuan; pelibatan korban perempuan untuk bersaksi dalam audiensi publik mengenai tema-tema lain sebagai sarana bagi korban untuk merehabilitasi martabatnya; satu survei rumah tangga yang mencakup wawancara terpisah dengan perempuan dewasa untuk menanyakan pengalaman mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia; dan lokakarya-lokakarya pemulihan yang diselenggarakan dalam kelompok-kelompok kecil, yang mencakup lokakarya khusus untuk perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual, dengan bantuan dari satu ORNOP perempuan Timor- Leste. untuk memasukkan larangan pemerkosaan dan penyerangan seksual berat dalam konflik	bersenjata	dengan	rujukan	pada	Mahkamah	Militer	Internasional	Tokyo	dan	larangan "kekejaman terhadap martabat pribadi" sebagaimana diakui dalam hukum kebiasaan internasional. ** Submisi (submission) adalah masukan tertulis yang diberikan kepada Komisi oleh lembaga-lembaga atau pribadi mengenai tema-tema yang diteliti oleh Komisi. Submisi yang diterima Komisi termasuk hasil penelitian atau investigasi, arsip-arsip dokumen dan foto, buku-buku dan laporan-laporan. 18
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 21. Dari seluruhnya 7.668 pernyataan yang dikumpulkan Komisi, 1.642 diambil dari para perempuan yang pernah menjadi saksi atau korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan 21,4% dari seluruh pernyataan yang dikumpulkan selama 18 bulan operasi. Selain itu, 260 pernyataan tentang pelanggaran yang dilaporkan oleh perempuan diterima sebagai submisi dari satu ORNOP perempuan. Seluruhnya 3.482 laki- laki dan 1.384 perempuan terlibat dalam diskusi-diskusi partisipatoris di tingkat desa yang diselenggarakan di 284 desa di lebih dari 60 subdistrik. Pertemuan-pertemuan khusus untuk perempuan diselenggarakan di 22 desa. Tim peneliti Komisi melakukan lebih dari 200 wawancara, yang sebagian besar adalah dengan para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia. 22. Audiensi	Publik	Nasional	tentang	Perempuan	dan	Konflik	yang	diselenggarakan Komisi pada 28-29 April 2003 memberikan kesempatan kepada empat belas orang perempuan untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka. Dalam audiensi ini, empat saksi ahli juga memberikan informasi latar belakang mengenai pelanggaran-pelanggaran ini. Seluruhnya 18 orang perempuan yang memberi kesaksian dalam berbagai audiensi publik bertema lainnya. Dalam survei angka kematian dan pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi 1.332 rumah tangga yang dipilih secara acak, Komisi mewawancarai sedikitnya satu orang perempuan dewasa dari setiap keluarga mengenai pengalaman pelanggaran hak asasi manusia termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran seksual. Seluruhnya 1.718 perempuan diwawancarai sebagai bagian dari survei ini.+ 23. Bab ini lebih mengutamakan banyak kasus yang sebelumnya tidak diketahui daripada kasus-kasus yang sudah dikenal. Walaupun sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak (berusia 17 tahun ke bawah) + Semua sumber ini digunakan untuk pembahasan mengenai temuan-temuan dalam bab	ini.	Walaupun	demikian,	analisis	statistik	dalam	bab	ini,	termasuk	grafik-grafik,	hanya	memasukkan	1.642	pernyataan	resmi	dan	tidak	memasukkan	data	dari	profil	komunitas, survei kematian atau wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim peneliti. 19
S er i D o k u m en K u n c i 8 dibahas dalam bab mengenai anak, beberapa kasus juga dimasukkan di sini. Budaya bisu 24. "Ini rahasia antara saya dan Tuhan. Tidak usah digali lebih dalam."2 Inilah ungkapan dari seorang perempuan yang ditahan dan disiksa di Hotel Flamboyan, Baucau, ketika ditanya apakah dirinya mengalami pemerkosaan. 25. Banyak perempuan Timor-Leste sulit mengungkapkan bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dalam kebudayaan yang sangat menghargai keperawanan perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perbudakan seksual khususnya, sangat rentan terhadap diskriminasi dan pengucilan. Masyarakat cenderung menyalahkan perempuan untuk kekerasan seksual yang mereka alami, memandang mereka seperti "barang bekas" dan menstigmatisasi anak-anak mereka. Bagi perempuan korban kekerasan seksual hampir tidak ada kompensasi sosial yang cukup untuk mendorongnya mengungkapkan kepada orang lain. 26. Beberapa perempuan berbicara kepada Komisi mengenai kesulitan mereka untuk mengakui pengalaman pemerkosaan yang mereka alami kepada suami karena takut terjadi penolakan. Seorang istri mungkin akan ditinggalkan oleh suaminya jika dia mengaku telah diperkosa. Seorang gadis mungkin tidak akan menemukan laki-laki yang bersedia menikahinya. Seorang perempuan yang diperkosa oleh militer bisa menjadi "sasaran wajar" untuk pelanggaran seksual oleh laki-laki lain. 27. Banyak dari kisah-kisah dalam bab ini yang mengungkapkan rasa malu dan hina yang dialami oleh perempuan-perempuan ini ketika mereka sudah dikenal sebagai "istri militer" atau feto nona (pelacur).+ Dalam 2	CAVR,	Tim	Peneliti	Perempuan	,	Perempuan	dan	Konflik,	April	1974	s.d.	Oktober	1999:	Laporan	Tim	Penelitian	Perempuan	dan	Konflik,	FOKUPERS-CAVR,	April	2004. + Feto nona adalah istilah gabungan yang dihaluskan yang khas Timor-Leste: feto adalah kata bahasa Tetun yang berarti perempuan dan nona adalah kata Bahasa Indonesia yang 20
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual sejumlah kasus, bahkan anak-anak yang lahir akibat pemerkosaan dan perbudakan seksual yang kemudian ditelantarkan oleh ayah mereka juga dikucilkan oleh lingkungannya. 28. Para pelaku memanfaatkan stigma pemerkosaan, bahkan mengandalkan rasa malu korban untuk menutupi identitas mereka sebagai pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus dimana korban memiliki keberanian untuk berbicara, biasanya tidak ada hukuman bagi para pelaku. Faktor-faktor ini semakin memperkuat budaya bisu. 29. Komisi menyadari bahwa kasus-kasus kekerasan seksual dan bukan seksual yang dialami oleh perempuan banyak yang tidak dilaporkan. Karena stigma sosial dan budaya yang melekat pada kekerasan seksual, individu-individu, anggota-anggota keluarga, dan anggota-anggota masyarakat seringkali enggan untuk berbicara mengenai hal tersebut di forum publik.† 30. Komisi juga mengakui keberanian yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para perempuan yang secara sukarela mengisahkan pengalaman mereka tentang kekerasan seksual dengan memberikan pernyataan dan bersaksi dalam berbagai audiensia publik.‡ 2. Pemerkosaan 31. Sesuai	dengan	hukum	internasional,	CAVR	menggunakan	definisi	pemerkosaan	sebagai	sebuah	penyerangan	fisik	yang	bersifat	seksual,	yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang bersifat memaksa.3 Unsur-unsur	pemerkosaan	menurut	definisi	ini	adalah	sebagai	berikut: berarti perempuan muda yang belum menikah. Bagi seorang perempuan Timor-Leste menjadi seorang "nona" Indonesia menunjukkan identitas dari pelakunya. † Untuk informasi yang lebih rinci mengenai persoalan rendahnya laporan, lihat Bagian	6:	Profil	Pelanggaran	Hak	Asasi	Manusia. ‡ Komisi telah membuat inisial samaran untuk melindungi identitas korban kekerasan seksual dan orang-orang yang dekat dengan mereka yang disebutkan dalam kesaksian. 3 Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, ICTR Case No. ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998, paragraf 598; Prosecutor v Zejnil Delalic, ICTY Case No. IT-96-21, Trial Chamber Judgment, 16 November 1998, paragraf 479. 21
S er i D o k u m en K u n c i 8 Penetrasi seksual, sesedikit apapun: (a) pada vagina atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku; atau (b) pada mulut korban dengan penis pelaku; dengan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga.4 32. Pemerkosaan terjadi ketika penetrasi seksual terjadi tanpa persetujuan korban. Persetujuan harus diberikan secara sukarela, berdasarkan keinginan bebas korban, dan dinilai dalam konteks situasi lingkungan dimana tindakan ini terjadi.5 Dalam situasi dimana pelaku menggunakan ancaman, kekerasan atau penangkapan, menurut hukum internasional, seorang korban tidak dapat memberikan persetujuan. Keadaan yang memaksa	yang	ada	dalam	segala	situasi	konflik	bersenjata	menciptakan	praduga tanpa persetujuan.6 33. Definisi	mengenai	pemerkosaan	di	atas	berlaku	untuk	korban	laki-laki	dan perempuan. Namun, Komisi hanya menerima tiga laporan pemerkosaan	terhadap	laki-laki.	Seperti	yang	ditunjukkan	dalam	grafik	berikut, mayoritas korban adalah perempuan, terutama mereka yang berumur 15-24 tahun. 34. Data yang dikumpulkan melalui pernyataan-pernyataan, wawancara- wawancara, dan submisi mengungkap pola yang jelas pemerkosaan yang konsisten dan meluas. Pemerkosaan terjadi setiap tahun pada masa 4 Prosecutor v Zejnil Delalic, ICTC Case No. IT-96-21, Trial Chamber Judgment, 16 November 1998, paragraf 479. Diikuti dengan Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, ICTY Case No. IT-96-23 dan IT-96-23/1. Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-133; Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vokovic, ICTC Case No. IT-96-23 dan IT-96-23/1. Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-128. 5 Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, ICTY Case No. IT-96- 23 dan IT-96-23/1, Trial Chamber Judgment, 22 Februari 2001, paragraf 460. Keputusan ini diperkuat pada tingkat banding: Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, ICTY Case No. IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-133. 6 Dalam hal ini, Komisi menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Pembuktian Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), Peraturan nomor 96. 22
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual pendudukan Indonesia (1975-1999) di semua tiga belas distrik. Komisi juga menerima terhadap perempuan Timor-Leste yang terjadi di Timor Barat. Distrik-distrik dengan angka pemerkosaan yang tinggi juga cenderung mempunyai angka perbudakan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang relatif tinggi. laporan-laporan tentang pemerkosaan 35. Seperti penyiksaan, pemerkosaan juga merupakan pelanggaran terhadap martabat pribadi yang digunakan untuk mengintimidasi, menghina, mempermalukan, mendiskriminasi, menghukum, atau menguasai korban. Dalam keadaan-keadaan tertentu pemerkosaan menjadi sama dengan penyiksaan, misalnya ketika pemerkosaan digunakan untuk memperoleh informasi atau untuk mendapatkan pengakuan dari korban. Sebuah strategi lain adalah dengan menanamkan rasa takut kepada tahanan lain yang menyaksikan atau mendengar korban yang sedang disiksa. Ini menegaskan dan memperkuat posisi kuasa pelaku dan ketidakberdayaan korban. 23
S er i D o k u m en K u n c i 8 36. Data yang dikumpulkan oleh CAVR menunjukkan bahwa ada satu pola yang konsisten penyiksaan dan pemerkosaan terhadap para perempuan yang	berada	dalam	penahanan	selama	periode	konflik.	Jumlah	perempuan	yang ditahan sewenang-wenang berbeda dari waktu ke waktu, tetapi praktek penyiksaan terhadap mereka yang ditahan tetap konsisten. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa penyiksaan terhadap tahanan perempuan tidak terjadi secara acak. 37. Pemerkosaan juga merupakan sebuah bentuk kekerasan pengganti. Dengan kata lain, korban pemerkosaan adalah pengganti ketika sasaran utama kekerasan tidak bisa ditangkap. Dalam banyak kasus, para anggota militer memerkosa istri dari seorang tokoh pro-kemerdekaan yang tidak bisa mereka tahan. Komisi menerima bukti-bukti kekerasan pengganti yang	serupa	yang	dilakukan	oleh	pihak-pihak	yang	terlibat	dalam	konflik	antar partai, walaupun dalam skala yang lebih kecil daripada yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. 38. Grafik	di	bawah	ini	membandingkan	kasus-kasus	penahanan	sewenang- wenang dan pemerkosaan, yang menunjukkan bahwa kedua pelanggaran ini juga memiliki kecenderungan untuk meningkat dan menurun seiring dengan berjalannya waktu. 24
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 39. Untuk kepentingan analisis, bagian ini menjabarkan kasus-kasus pemerkosaan tunggal dan berganda, termasuk pemerkosaan beruntun dalam penahanan, yang pelakunya tidak menciptakan sebuah kondisi kepemilikan. Pemerkosaan dalam Konteks Konflik Antarpartai (1975) 40. Komisi menerima tujuh pernyataan mengenai pemerkosaan dalam konteks	konflik	antar	partai	pada	tahun	1975,	yang	dilakukan	oleh	anggota-anggota	bersenjata	dari	pihak-pihak	yang	terlibat	dalam	konflik.	Komisi menyadari bahwa hasil ini mungkin mencerminkan kenyataan bahwa petnerkosaan memang ddak terjadi dalam jumlah yang besar selama periode ini. Akan tetapi, kecilnya angka kejadian yang dilaporkan dapat juga disebabkan oleh keengganan korban untuk menceritakan perkosaan yang dialaminya dan juga faktor-faktor lain, seperti rentang waktu	yang	lama	sejak	konflik	itu	terjadi,	kemungkinan	bahwa	saksi	dan	korban sudah meninggal, atau keengganan untuk mengungkapkan kejadian yang mungkin melibatkan orang-orang atau partai-partai polidk yang masih ada di Timor-Leste sekarang. Pemerkosaan oleh anggota partai UDT 41. Komisi telah menerima tiga pernyataan dari korban pemerkosaan yang dilakukan	oleh	anggota	partai	UDT,	yang	terjadi	dalam	konteks	konflik	antar partai. AA, seorang guru dan juga anggota organisasi Fretilin, Organisasi Rakyat Perempuan Timor (Organização Popular das Mulheres de Timor, OPMT), memberi kesaksian dalam audiensi publik tentang penangkapannya oleh anggota-anggota UDT pada tanggal 20 Agustus 1975 di Liquiça: [M]ereka menangkap saya dan membawa saya ke markas mereka [di kota Maubara] dengan sebuah mobil. Dalam perjalanan mereka memaki dan memukuli saya, meludahi ke muka saya sambil berkata, "Fretilin tidak ada gunanya. Mereka membuat korek api saja tidak tahu, tapi mau merdeka." Mereka mengikat tangan saya ke belakang, menyumbat 25
S er i D o k u m en K u n c i 8 mulut saya dengan sepotong kain, menutup mata saya, dan mengikat kaki saya. Lalu mereka mengangkat tubuh saya dan buang saya ke dalatn mobil seperti seekor babi yang terikat. Mereka selalu memukul, menendang, menyulut lutut dan paha saya pakai puntung rokok, memotong-motong paha saya dengan silet. Sampai di sebuah sungai, ada seseorang berkata kepada teman-temannya yang lain, "Kita perkosa saja dia sebelum membawa dia ke komandan." Kemudian mereka meletakkan saya tidur di pinggir sungai tersebut. Setelah itn seorang memegang saya supaya saya tetap tidur terlentang, kemudian saya merasa ada seorang yang memerkosa kesucian saya. Setelah mereka selesai, saya pusing dan diam saja. Melihat itu mereka menampar saya. Mereka kira saya pingsan dan tidak bisa merasa apa- apa, tapi pada waktu itu saya masih sadar.6 Pemerkosaan oleh anggota Fretilin dan Falintil 42. Komisi menemukan bukti* mengenai tiga kasus pemerkosaan oleh anggota	Fretilin	yang	terjadi	dalam	konteks	konflik	antar	partai. 43. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, BA1 menceritakan tentang pemerkosaan terhadap dua orang saudara perempuannya, BA dan CA dari desa Purogoa (Cailaco, Bobonaro) pada tahun 1975. Seorang anggota Fretilin bersenjata bernama PS4 menodongkan senjata dan memaksa BAl dan kedua saudara perempuannya untuk pergi ke Aileu. Menurut BA1: Karena pada saat itu kami adalah anggota UDT, PS4, dengan membawa sebuah Mauser [senapan], mmgancam dua saudara perempuan saya, memaksa mereka untuk tidur dengannya. Karena mereka takut kehilangan nyawa, mereka menyerahkan diri kepada PS4. la memerkosa mereka dari malam sampai pagi.7 6 Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan AA, Dili, 25 April 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik,	Dili,	28-29	April	2003. * Komisi memutuskan untuk menggunakan kata bukti untuk semua kesaksian, fakta dan keterangan yang diperoleh Komisi. Kata bukti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, cetakan ketiga, Dinas Penerbitan Balai Pustaka Djakarta, 1961, mengatakan bahwa bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dsb) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa tsb). 7 Pernyataan HRVD 04309. 26
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 44. Setelah pemerkosaan tersebut, kedua perempuan itu dibebaskan. 45. Pemerkosaan juga terjadi di tengah-tengah pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat. Tito Soares de Araújo mengatakan kepada Komisi bahwa pada bulan November 1975 pasukan Fretilin mendirikan sebuah pos di Aldeia++ Poerema, Miligo (Cailaco, Bobonaro). Menurut kesaksiannya, penduduk dipaksa untuk memberikan bahan makanan dan perempuan muda diharuskan mengikuti pesta dansa. Setelah empat hari di Poerema, anggota pasukan Fretilin membunuh tiga orang yang mereka curigai sebagai mata-mata tentara Indonesia. Kemudian, komandan Fretilin yang bernama PS5 membunuh seorang laki-laki lain dan memerkosa istrinya.8 46. Pada tahun 1976, Al dan keluarganya lari dari rumah mereka di desa Leber (Bobonaro, Bobonaro) ketika diserang oleh tentara Indonesia dan berjalan dari desa ke desa di subdistrik tetangga Lolotoe (Bobonaro). Akhirnya mereka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dikembalikan ke desa asal. Selama masa ini dua anggota keluarganya mati karena kekurangan makanan. Al menyampaikan kepada Komisi mengenai kakak perempuannya, A, yang lari kembali ke hutan: Pada tahun 1976 kakak perempuan saya, A, lari kembali ke hutan karena kami tidak punya makanan. Dia dicegat oleh pasukan Falintil di desa Opa [Lolotoe, Bobonaro]. Komandan PS6 dan anak buahnya mengatakan bahwa kakak saya adalah mata-mata tentara Indonesia. Mereka menangkap dan memerkosanya. Setelab itu mereka memukul dia sampai mati di suatu tempat di daerah Tapo [Bobonaro, Bobonaro]. 9 Pemerkosaan Selama Masa Pendudukan Indonesia (1975-1999) 47. Hampir semua kasus pemerkosaan yang didokumentasikan dalam basis data Komisi terjadi selama masa pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Dari semua kasus itu, 51% terjadi selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, dan 23% terjadi antara tahun 1985 dan 1998. ++ Aldeia adalah kata bahasa Tetun yang berarti Kampung. 8 Pernyataan HRVD 04346. 9 Pernyataan HRVD 08160. 27
S er i D o k u m en K u n c i 8 Sedangkan 26% kasus pemerkosaan lainnya terjadi dalam kekerasan seputar pemungutan suara referendum tahun 1999. Angka ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa tentara Indonesia dan personil paramiliter pendukung, seperti anggota-anggota Hansip (Pertahanan Sipil) dan milisi, adalah pelaku dalam hampir semua kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Dalam sejumlah kasus pemerkosaan individu dan kolektif, para	pelaku	dapat	diidentifikasi	nama	atau	kesatuan	tentara	atau	kesatuan	milisi dimana mereka menjadi bagian. Pemerkosaan oleh anggota Falintil 48. Komisi menerima laporan enam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota-anggota Falintil yang terjadi pada mulai tahun 1975 sampai 1999.10 Dalam	konflik	bersenjata	itu,	perempuan	beresiko	menjadi	korban kekerasan seksual dari semua pihak. Walaupun demikian, Komisi 10 Lihat juga Pernyataan HRVD 03537, untuk kaus-kasus pemerkosaan oleh anggota Falintil yang dilaporkan selain lima kasus yang diuraikan dalam bagian ini. 28
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual mencatat bahwa angka pemerkosaan yang dilakukan oleh Falintil jauh lebih kecil daripada yang dilakukan oleh personil militer Indonesia. DAl menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap bibinya, DA pada tahun 1978 oleh seorang prajurit Falintil di Fatuk Makerek (Soibada, Manatuto). PS7, seorang anggota Falintil bersenjata, datang ke rumah DA dan memaksanya untuk berhubungan seksual. Karena takut, DA menyerah. Walaupun PS7 kemudian berjanji untuk menikahi DA, ia meninggalkan daerah itu karena ditugaskan di tempat lain.11 49. Dalam masa konsolidasi pendudukan Indonesia dari tahun 1985 sampai 1998, perempuan tetap menghadapi bahaya pemerkosaan oleh laki-laki bersenjata dari semua pihak. Misalnya, prajurit-prajurit Falintil masih melakukan pemerkosaan di Ermera, meskipun sporadis, sampai tahun 1998. EA dari Railaco Kraik (Railaco, Ermera) diperkosa pada tanggal 16 Maret 1995 oleh seorang prajurit Falintil yang ia kenal sebagai PS8. EA percaya bahwa dirinya menjadi sasaran karena membuka sebuah kios di desanya dengan modal dari program bantuan pemerintah Indonesia. Suatu malam ketika suaminya sedang menjaga kios, PS8 dengan membawa sebilah pisau masuk ke kamar tidur EA dan memerkosanya. la menjadi hamil akibat pemerkosaan tersebut.12 22 50. Seorang prajurit lain Falintil bernama PS9 adalah pelaku pemerkosaan berulang. Pada tahun 1997, PS9 memerkosa FA di Aldeia Donbati, Lisapat (Hatulia, Ermera). Dalam suatu pernyataan yang tragis kepada Komisi, FA menceritakan pengalamannya sebagai seorang perempuan yang rentan berhadapan dengan laki-laki bersenjata dari kedua pihak yang berkonflik.	PS9	dan	seorang	prajurit	Falintil	lain	bernama	PS10,	memerkosa FA kerika ia membawa makanan untuk mereka di hutan. Satu bulan kemudian, ia ditangkap dan diperkosa oleh seorang prajurit ABRI dari kesatuan tempur Rajawali*23karena keterlibatannya mendukung Falintil. 11 Pernyataan HRVD 03184. 12 Pernyataan HRVD 03579. * Rajawali adalah nama sandi untuk kesatuan Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Daratan (Kostrad) yang ditugaskan di Timor-Leste pada pertengahan dasawarsa 1990-an. Sebelumnya nama ini digunakan untuk menyebut pasukan Komando Pasukan Khusus 29
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pada tanggal 16 Februari 1997 saya sedang tnembawa makanan untuk Falintil di Donbati, Lisapat. Dua orang tentara Falintil, PS9 dan PS10, mengikat leher saya dengan tali, membaringkan saya di sungai, dan menodongkan pisau ke saya, mengancam mau bunuh saya. Mereka melepas pakaian saya dan bergantian memerkosa, sambil terus mencekik saya dengan tali di leher. Mereka melakukan ini selama empat jam. Kemudian mereka kirim saya pulang, mereka ancam saya jangan kasih tahu siapa pun kalau saya mau hidup. Saya pulang dengan perasaan takut dan sakit kepala yang panas. Saya hampir tidak bisa jalan. Saya masih membawa makanan untuk Falintil dan pada tanggal 20 Maret 1997, ketika sedang membawa makanan ke Aldeia Raihatu, saya ditangkap oleh pasukan Rajawali. Komandan mereka, PS374, yang memimpin sepuluh tentara, menampar saya empat kali dan menarik saya ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah, dengan memegang senapan AK-16, dia menelanjangi dan memerkosa saya. Setelah itu, dia dan pasukannya pergi.13 51. PS9 juga disebutkan oleh seorang perempuan yang diperkosa di rumahnya sendiri. Pada tanggal 6 Desember 1998, GA menampung dan memberi makan PS9 di rumahnya di Uruhau (Hatulia, Ermera). Pagi berikutnya orang tuanya meninggalkannya di rumah dengan Lasoe, sementara mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan. Tiba-tiba PS9 mengancam saya dengan pisau dan memutar tangan saya ke belakang. Saya meminta belas kasihan tiga kali supaya dia berhenti, tapi dia terus menarik saya ke dalam kamar tidur, melepas semua pakaian saya dan memerkosa saya selama satu jam. Saya tidak bisa teriak karena dia sudah menutup pintu dan menutup mulut saya dengan tangannya. Saat itu saya masih gadis, masih tidak berdosa. Setelah dia memerkosa saya, saya pingsan. Saya sendiri tidak sadar sampai dia membawa segelas air untuk saya minum. Saya melihat saya berdarah. Saya menangis karena saya masih gadis. PS9 berusaha untuk memberi saya Rp 80.000 untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan, tapi saya menolak.14 (Kopassus). Semua kasus dalam bab ini yang menyebutkan Rajawali sebagai pelaku adalah anggota Kostrad. 13 Pernyataan HRVD 06400. 14 Pernyataan HRVD 06353. 30
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 52. Pada bulan Maret 1997, seorang anggota Falintil bernama PS11 tinggal di rumah HA di desa Atara (Atsabe, Ermera). Tiba-tiba PS11 mengancamnya dengan sebilah pisau dan memerkosanya. Seperti EA, HA menjadi hamil akibat pemerkosaan tersebut.26 Pemerkosaan oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia dan pasukan pembantunya: masa invasi dan operasi-operasi berskala besar (1975- 1984) 53. Laporan-laporan saksi mata dan korban selama periode 1975-1984 menggambarkan beberapa pola praktek pemerkosaan: pemerkosaan yang dilakukan pada saat orang-orangyang telah lari ke gunung-gunung menyerahkan diri dan ditangkap (1975-1979); pemerkosaan berkelompok pada saat penyerangan bersenjata; pemerkosaan terorganisir di pos atau kompleks militer, yang mencakup keterlibatan komandan-komandan setempat sebagai pelaku; pemerkosaan terhadap tahanan perempuan; dan pemerkosaan yang dilakukan oleh paramiliter dan orang-orang lain yang	menganggap	dirinya	terlindung	dari	hukum	karena	afiliasinya	dengan pasukan keamanan Indonesia. 54. Pemerkosaan, bersama dengan bentuk-bentuk penindasan lainnya, secara khusus terkait dengan periode-periode meningkatnya operasi-operasi militer oleh ABRI/TNI.15 Ketika operasi militer Indonesia meningkat, meningkat pula kasus-kasus pemerkosaan. A. Pemerkosaan pada masa saat menyerah (1975-1979) 55. Banyak penduduk sipil lari ke gunung-gunung pada saat invasi militer Indonesia pada tahun 1975. Sebagian besar dari mereka akhirnya menyerah atau ditangkap oleh tentara Indonesia antara tahun 1975 dan 15 Pernyataan HRVD 02571. * Periode yang menjadi mandat Komisi, antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999, mencakup satu titik peralihan dalam militer Indonesia ketika ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) berpisah menjadi dua lembaga: satu militer dan satu lagi kepolisian. Pada 1 April 1999, ABRI digantikan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). 31
S er i D o k u m en K u n c i 8 1979. Setelah menyerah, banyak yang ditempatkan di kamp transit atau kamp penampungan sementara yang berdekatan dengan pos-pos militer. Perempuan yang dianggap memiliki informasi strategis mengenai keberadaan pasukan Falintil, atau yang dianggap memiliki hubungan dengan mereka yang berada di gunung menjadi sasaran pemerkosaan. Namun juga ada kasus-kasus pemerkosaan secara acak terhadap perempuan yang telah menyerah dan tidak mempunyai hubungan dekat dengan gerakan perlawanan. 56. IA masih berumur 17 tahun pada tahun 1975 ketika keluarganya menyerahkan diri kepada pasukan tentara Indonesia. Keluarganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka di Aldeia Kolibau, Rairobo (Atabae, Bobonaro). Seorang anggota tentara Indonesia yang bersenjata dan mengenakan seragam, yang diketahui oleh korban bernama PS12, memaksa masuk ke rumah IA untuk memerkosanya. Pada awalnya IA melawan, sehingga PS12 menariknya keluar dari kamar tidur orang tuanya, mendorongnya ke salah satu dinding rumah dan memerkosanya.16 57. JA1 dari Samaleten (Railaco, Ermera) mengisahkan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap saudara perempuannya, JA, yang dilakukan oleh empat orang tentara Indonesia dari Yonif (Batalyon Infantri) 512. Pada bulan Desember 1975, JA1 dan keluarganya lari ke satu desa bernama Fatumaenhun, kemudian kembali ke Samaleten pada bulan Agustus 1976 untuk menghindari gerakan ABRI. Pada akhirnya JA1 beserta suami dan kakaknya ditangkap dan dibawa ke kamp penampungan sementara di Aldeia Aitoi, Malere (Aileu Vila, Aileu). Pada bulan April 1977, ada empat orang anggota Yonif 512 masuk ke barak kakak saya ]A dan memerkosanya secara bergantian. Sebelum diperkosa, mereka melepaskan semua pakaian kakak saya. Pada saat itu kakak saya sedang sakit dan tidak bisa bangun. Saya hanya berdiri menyaksikan pemerkosaan terhadap kakak saya, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Kakak saya ]A meninggal dua hari setelah diperkosa oleb [prajurit] ABRI.17 16 Pernyataan HRVD 01784. 17 Pernyataan HRVD 03574. 32
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 58. Orang-orang yang menyerah tidak hanya tidak berdaya terhadap prajurit- prajurit tentara Indonesia, tetapi juga terhadap orang Timor-Leste yang menjadi anggota tentara Indonesia beserta kelompok-kelompok pendukungnya, seperti Hansip. KA dan suaminya, KAl, menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap KA pada tahun 1977. KA beserta suami dan dua anaknya menyerahkan diri di satu desa bernama Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi). Dari Fahinehan mereka dibawa ke Turiscai, (Manufahi), kemudian ke kamp penampungan di Edi (Maubisse, Ainaro) dimana mereka dipaksa untuk menggali talas dan ubi jalar untuk seorang anggota Hansip, PS13. Setelah beberapa hari KAl dipanggil oleh PS13 yang mengatakan, "Sekarang istri kamu menjadi istri saya, dan kamu mau bikin apa?" PS13 lalu memukuli kaki, tangan, dan paha KAl dengan sebatang kayu selama kurang lebih satu jam sampai ia bersimbah darah. KAl berhasil melarikan diri ke Dili setelah dipukuli. KA juga bersaksi mengenai upaya pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama B oleh PS13 yang kemudian memerkosa KA dengan menodongkan senjata. Pemerkosaan itu berlanjut selama satu bulan.18 59. Pemerkosaan terjadi pada waktu interogasi atau ketika orang-orang perempuan dipaksa untuk mengikuti operasi-operasi yang dilakukan militer untuk mencari musuh. LA menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap dirinya setelah ia menyerah di Uma Metan (Alas, Manufahi) pada tahun 1978. LA dan dua temannya, MA dan LAl, pertama-tama dibawa ke Betano (Same, Manufahi) oleh empat anggota Hansip, masing-masing bernama PS14, PS15, PS16, dan PS17 dan kemudian diserahkan kepada Komandan PS20 dan dua anak buahnya, PSl8 dan PSl9 [orang Indonesia], di pos Yonif 327 di Fatukuak, satu tempat di desa Fatukahi (Fatuberliu, Manufahi). LA dan dua orang perempuan itu diinterogasi di pos tersebut selama dua minggu. Suatu saat mereka bertiga diikat bersama dan disuruh berdiri di bawah terik matahari. Karena sakit, LA1 dikirim pulang dengan anggota Hansip PS17, 18 Pernyataan HRVD 04956 dan 04972. 33
S er i D o k u m en K u n c i 8 tetapi LA dan MA dipaksa untuk ikut serta dalam suatu operasi militer di gunung untuk mencari anggota keluarganya. Sesampainya di sebuah tempat bernama Wekhau, kedua perempuan itu diperkosa oleh PS18 dan PS19. Kemudian mereka dipaksa untuk ikut serta dalam operasi pencarian selama tiga hari tiga malam.19 60. Kadang-kadang seorang perempuan diperkosa setelah ia dibebaskan dari penahanan oleh laki-laki yang bisa memanfaatkan keadaan tersebut, seperti yang dilaporkan kepada Komisi oleh NA. Ketika NA menyerah di Dili pada tahun 1978, kepala desa PS21, membawanya ke pos Nanggala * di Colmera (Dili) karena kedua kakak laki-lakinya masih berada di hutan. la ditahan di sana selama delapan bulan. Beberapa hari setelah pembebasannya, dua orang yang mengenalnya selama ia ditahan PS22, seorang Timor-Leste penerjemah ABRI, dan PS23, yang bekerja sebagai seorang informan menghentikan NA di kebun. Ketika melawan, NA ditampar, dicekik, dan akhirnya diperkosa oleh PS22 di kebun.20 61. Perempuan-perempuan	yang	jelas	diidentifikasi	sebagai	anggota	atau	pendukung Falintil menjadi sasaran kekerasan seksual. OA ditahan, disiksa, dan berkali-kali menjadi sasaran pemerkosaan karena dicurigai memberikan makanan kepada Falintil. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, ia menceritakan bagaimana ia dan orang-orang lain menyerahkan diri kepada anggota-anggota Yonif 721 di sebuah tempat bernama Aifu (Ermera, Ermera) pada bulan April 1976. Pada saat itu OA beserta enam orang kerabat, dibawa ke Komando Distrik Militer (Kodim) Ermera. Dengan tuduhan memberikan makanan kepada Falintil, ketujuh perempuan tersebut disiksa, ditelanjangi, dipukuli, ditendang, dan disundut dengan rokok di sekujur tubuh mereka. Setelah itu OA dan dua orang 19 Pernyataan HRVD 04083 dan 04085. * Nanggala adalah nama sandi untuk satu kesatuan Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) yang ditugaskan di Timor-Leste untuk operasi tempur mulai sekitar Oktober 1975 sampai April 1983. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa tiga kompi telah dikirimkan ke Timor-Leste untuk masa enam bulan sebelum kembali ke markas masing-masing. 20 Pernyataan HRVD 05778. 34
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual temannya ditahan di sel yang gelap dan diperkosa berkali-kali selama satu minggu. Akhirnya mereka dibebaskan dari sel gelap itu dan disuruh bekerja di pekarangan Kodim. Dua minggu kemudian mereka dilepaskan.21 B. Pemerkosaan berkelompok sebagai bagian dari penyerangan militer 62. Pemerkosaan tidak hanya terjadi pada waktu menyerah tetapi juga terjadi pada waktu serangan militer. Beberapa kasus yang dilaporkan mengenai pemerkosaan berkelompok, dimana dua orang pelaku atau lebih memerkosa satu orang korban pada waktu dan tempat yang sama, terjadi pada saat atau tidak lama setelah terjadi suatu serangan militer. 63. PA memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai penyerangan oleh sepuluh orang tentara Indonesia terhadap keluarganya di Lauana (Letefoho, Ermera) pada tahun 1976. Para prajurit tersebut menculik kakaknya, C, dan membawanya ke satu tempat bernama Katrai Leten (Letefoho, Ermera). Di sana 10 orang prajurit ABRI tersebut memerkosanya secara bergantian. PA ketakutan tapi berhasil lari ke hutan, meninggalkan ibu dan kakaknya. Dua tahun kemudian ia tertangkap dan dijerumuskan ke dalam situasi perbudakan seksual oleh seorang prajurit tentara Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam bagian mengenai Perbudakan Seksual dari bab ini.22 64. QA tidak diperkosa di medan pertempuran, melainkan di sebuah pos militer setelah terjadinya suatu penyerangan. Pada tahun 1978, ia dan sekelompok penduduk desa sedang mencari makanan di satu tempat dekat tempat tinggalnya di Vila Uatu-Lari (Uatu-Lari, Viqueque). Tiba- tiba anggota-anggota Yonif 732 dan Hansip menyerang mereka. Tiga orang penduduk desa mati dalam serangan ini. QA dan 11 orang perempuan dibawa ke pos Yonif 732 dimana QA diperkosa. la mengatakan kepada Komisi: 21 Pernyataan HRVD 08370. 22 Pernyataan HRVD 06205. 35
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pada tahun 1978, dua anggota Hansip bernama PS24 dan PS25 serta tentara dari Batalyon 732 menangkap saya dan 11 perempuan lainnya di sebuah tempat yang bernama Bubulita. Mereka membawa kami ke pos militer dimana mereka menginterogasi kami. Ketika interogasi sedang berlangsung, PS24 dan PS25 memerintahkan saya untuk masuk ke tempat komandan 732. Mereka mengatakan bahiva saya akan diinterogasi, tapi itu bohong. Mereka membawa saya ke sana untuk memerkosa saya. Komandan itu memerkosa saya selama 24 jam. Mereka bergantian memerkosa saya, semuanya, lima belas orang itu. Saya harus mengalami hal ini supaya mereka tidak membunuh 11 perempuan yang ditangkap bersama saya.23 65. RA dan seorang temannya diperkosa berkelompok oleh anggota-anggota Batalyon Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 100 yang ditugaskan di Leulobo, satu tempat di desa Mauchiga (Hatu-Builico, Ainaro) pada tahun 1977. Pemerkosaan yang berulang kali ini berdampak serius pada kesehatan mereka dan menyebabkan pendarahan yang berlangsung selama beberapa minggu.24 66. SA1 menyampaikan kepada Komisi mengenai sebuah serangan yang dilakukan oleh tentara Indonesia di Kiarbokmauk (Alas, Manufahi) pada 24 Desember 1979, ketika ia bersama saudara sepupunya, SA, sedang membawa makanan dan obat-obatan untuk Falintil. Prajurit-prajurit tentara Indonesia berulang kali memerkosa SA. Sesudah pemerkosaan tersebut, ia tidak dapat berjalan dan harus dibawa pulang diangkut dengan kuda.25 67. TA adalah tokoh Fretilin yang terkenal yang berteman dengan komandan Falintil, TA1. Pada tahun 1979, ia dan TA1 bersama dengan dua orang anggota Falintil yang mengawal mereka, TA2 dan TA3, diserang oleh ABRI. TA1 tertembak mati, tetapi TA dan dua orang yang mengawalnya berhasil melarikan diri. Kemudian Hansip dan pasukan ABRI di Alas (Manufahi) menangkapnya. Para prajurit itu memotong telinga kedua 23 Pernyataan HRVD 07463. 24 Pernyataan HRVD 07218. 25 Pernyataan HRVD 00163. 36
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual pengawal Falintil tersebut, TA2 dan TA3. TA ditodong dengan senjata dan diperkosa selama dua malam.26 C. Pemerkosaan di instalasi militer 68. Pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh anggota tentara di tengah pertempuran, tetapi juga terjadi di instalasi militer. Komisi telah mencatat kasus-kasus dimana anggota militer memanggil perempuan dengan tujuan untuk diperkosa. Dalam beberapa kasus, komandan setempat bukan saja gagal untuk mencegah pemerkosaan atau menghukum para pelakunya, bahkan mereka sendiri justru menjadi pelaku kejahatan tersebut. 69. UA3 mengisahkan kepada Komisi mengenai penahanan suami dan ayahnya, UA2 dan UA4 di Aldeia Maulakoulo, Humboe (Ermera, Ermera) oleh para prajurit Yonif 726 pada bulan Februari 1976. Setelah penangkapan mereka, UA2 dan UA4 ditahan dan disiksa di markas Kodim Ermera. Pada bulan Agustus tahun yang sama, ayah dan saudara perempuan suaminya, UAl dan UA, juga dipanggil ke markas Kodim. UA dipaksa masuk ke sebuah ruangan dan diperkosa oleh Kepala Seksi I Intelijen (Kasi I Intel) yang dikenal bernama PS26. Tidak berhenti di sini, ia kemudian menyuruh seorang Hansip untuk menangkap saudara perempuan MT yang bernama VA. la dibawa dengan paksa ke Kodim Ermera selanjutnya dipindahkan ke sebuah rumah milik seorang guru setempat dimana ia kemudian diperkosa oleh PS26. Setelah dua pemerkosaan tersebut, UA, VA, dan dua tahanan -UA4 dan UAl dibebaskan. PS26 membawa UA2 untuk dijadikan seorang Tenaga Bantuan Operasi (TBO).27 70. Dalam kesaksiannya, WA dari desa Afaloicai (Uatu-Lari, Viqueque), mengungkapkan bagaimana dirinya ditahan, disiksa, dan diperkosa berkali- kali setelah menyerah di Uatu-Lari pada bulan April 1979: 26 Pernyataan HRVD 07217. 27 Pernyataan HRVD 01671. 37
S er i D o k u m en K u n c i 8 PS27 [seorang Timor-Leste anggota Partisan] datang ke rumah saya untuk memberitahu saya bahwa tentara memanggil saya ke Koramil [Komando Rayon Militer] dan saya harus cepat-cepat. Saya takut, sehingga saya ikut saja ke Koramil. Saya membawa anak saya yang paling kecil yang baru berumur satu setengah tahun dan meninggalkan yang lebih besar dengan bibinya. Ketika saya tiba, PS27 meninggalkan saya menunggu di dalam satu ruangan dan pergi keluar. Tiba-tiba seorang tentara masuk dan meminta saya untuk berhubungan seksual dengannya, tapi saya menolak. la marah, menarik anak saya dari saya dan meletakkannya di tanah. Kemudian ia memerkosa saya di depan anak saya yang menangis dan berteriak-teriak karena takut.28 28 Wawancara CAVR dengan WA, Afolocai, Uatu-Lari, Viqueque, 17 September 2003. 38
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Uatu-Lari 1979-1981 Pemerkosaan terhadap WA di markas Koramil Uatu-Lari bukanlah satu-satunya kasus. Sebaliknya, Komisi telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan tingginya angka pemerkosaan yang terjadi di Koramil Uatu-Lari, Viqueque. XA, YA dan ZA memberikan kesaksian yang saling mendukung tentang pemerkosaan terhadap mereka selama penahanan di Koramil Uatu-Lari dari tahun 1979 hingga 1981 yang melibatkan sedikitnya sembilan pelaku berikut ini: • •
PS28: anggota Hansip dan intelijen ABRI; PS29, sudah meninggal PS30: orang Timor-Leste anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) II PS31: kepala desa Babulu PS379: orang Timor-Leste anggota kepolisian berpangkat kopral satu PS32, PS33, PS34, PS35: anggota Hansip Sekitar tahun 1979, XA turun dari gunung dan pergi ke Uatu-Lari Vila dimana ia ditangkap oleh PS30 dan seorang anggota ABRI yang namanya tidak diketahui. la disiksa karena menolak untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Falintil di hutan. la ditelanjangi, disundut dengan rokok, disodok dengan sebatang kayu di bagian vagina, dipukuli, ditinju, dan ditendangi. Kemudian PS30 membawa XA dan delapan orang lainnya, termasuk XA1, XA2, XA3, ZA, dan YA, ke sebuah rumah yang biasa digunakan oleh tentara Koramil untuk tempat menahan. Di sana, dua anggota Hansip, PS36 dan PS33, menyiksa semua tahanan dan memerkosa XA di depan para tahanan lainnya. Hari berikutnya, tiga anggota Hansip, PS37, PS31, dan PS38 datang ke tempat penahanan. Mereka menelanjangi XA, kemudian memukul, menendang, dan meninjunya sampai mengucurkan darah. Kemudian ketiga orang itu bergantian memerkosanya lagi di depan para tahanan yang lain. XA ditahan selama 16 hari dan selama waktu itu lima anggota Hansip tersebut 39
S er i D o k u m en K u n c i 8 bergantian memerkosanya sampai alat kelaminnya luka dan bengkak, sehingga ia tidak bisa berjalan lagi. Ketika para pelaku menganggap cukup, mereka memaksa para tahanan laki-laki untuk memerkosa XA dan teman-temannya. Ketika XA dibebaskan, ia tidak bisa berjalan karena pinggulnya patah, maka seorang tentara membawanya kembali ke rumahnya. Ketika ia tiba di rumah, keluarganya merawatnya dengan obat-obatan tradisional. Sejak saat itu XA selalu diawasi dengan ketat oleh intelijen ABRI dan akhirnya ia melarikan diri ke Dili.29 Pada tahun 1979, YA dan suaminya, XA2, ditangkap dan dibawa ke Koramil Uatu-Lari. Setibanya di sana, anggota-anggota Hansip melepaskan pakaian YA, kemudian mencampakkannya ke tanah. Seorang anggota ABRI lalu mengencingi pakaiannya dan para anggota Hansip bergantian memerkosa YA di depan suaminya. Mereka yang melakukan pemerkosaan termasuk anggota-anggota Hansip yang bernama PS39, PS32, PS33, dan PS34. Selama masa penahanannya di Koramil Uatu-Lari, para anggota Hansip tersebut datang dan membawanya setiap malam untuk memerkosa dan mengancamnya. Setelah itu mereka mengembalikannya ke tahanan Koramil.30 ZA, yang suaminya adalah seorang anggota Falintil yang berjuang di hutan, diambil tengah malam oleh sekelompok tentara pada bulan November 1979. la terpaksa membawa anaknya yang berumur tujuh tahun ke markas Koramil. Ketika saya tiba pada malam hari mereka mengumpulkan kami para perempuan di dalam sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu, seorang anggota Hansip bernama PS35 datang membuka pintu bagi para tentara untuk membawa perempuan- perempuan itu untuk diperkosa. Setiap malam tentara-tentara itu datang mengambil perempuan. Mereka juga datang kepada saya tapi saya menipu mereka dengan mengunyah sirih dan melumuri cairan merahnya di paha bagian dalam saya supaya ketika mereka datang dan melepas kain sarung saya dan melihat alat kelamin 29 Pernyataan HRVD 07428; wawancara CAVR dengan XA, Becora, Cristo Rei/Dili Oriental, Dili, 13 Februari 2003; Macadique, Uatu-Lari, Viqueque, 17 September 2003. 30 Wawancara CAVR dengan YA, Macadique, Uatu-Lari, Viqueque, 17 September 2003. 40
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual saya, mereka akan mengira saya sedang menstruasi, padahal tidak. Pada suatu malam, seorang anggota Hansip, PS41, membawa saya dengan paksa ke dalam sebuah ruang interogasi. Ia memukul saya, menendang saya, dan menyundut badan sava dengan puntung rokok. Kemudian ia merobek pakaian saya dan memerkosa saya Saat itu anak saya yang berumur tujuh tahun ditinggal di dalam penjara.31 Menurut kesaksian-kesaksian ketiga perempuan ini, banyak perempuan lainnya yang ditahan di Koramil Uatu-Lari yang memiliki pengalaman kekerasan seksual yang sama, tapi karena mereka datang dari desa lain, nama-nama mereka tidak diketahui. Walaupun AB ditangkap beberapa tahun setelah XA, YA, dan ZA, kesaksiannya mendukung bukti-bukti mengenai pola kekerasan seksual yang terjadi di Koramil Uatu-Lari. Pada tahun 1981, AB diambil dari rumahnya oleh empat anggota Hansip yang dikenal olehnya sebagai PS41, PS42, PS43, dan PS44.32 Mereka membawanya ke Koramil Uatu-Lari dimana ia ditahan selama satu minggu dan diperkosa secara bergantian oleh empat orang tentara Indonesia yang tidak ia ketahui namanya. Akhirnya ia dibebaskan setelah ditahan selama dua bulan di Viqueque. 71. Pengalaman BB mirip dengan WA. BB dan menantu perempuannya, CB, ditangkap pada tahun 1981 dan ditahan di sebuah pos ABRI di Rotutu (Same, Manufahi) karena suami mereka adalah anggota Falintil dan masih berada di hutan. Mereka membawa kami berdua ke pos ABRI. Lalu seorang komandan bernama PS393 memerkosa saya dan salah satu anak buahnya memerkosa menantu perempuan saya yang waktu itu sedang hamil. Mereka menahan kami bersama dua perempuan lainnya dari Hato Udo. Mereka menahan menantu perempuan saya karena suaminya masih ada di hutan...kami terus-menerus diperkosa selama tujuh bulan walaupun saya sudah tua dan menantu perempuan saya mengandung. Kemudian kami dikirim ke tahanan di Kodim 1634 di Manufahi selama tujuh bulan dan di sana kami tidak diperkosa lagi. Saya dikirim ke Ataúro dengan anak-anak saya, yang berumur empat dan enam. 31 Wawancara CAVR dengan ZA, Macadique, Uatu-Lari, Viqueque, 17 September 2003. 32 Pernyataan HRVD 08067. 41
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kami tinggal di Atauro selama empat tahun, tujuh bulan dan tujuh hari.33 72. Pada tahun 1981 di Tutuala (Tutuala, Lautem), seorang yang diidentifikasikan	sebagai	Komandan	Koramil	PS45	memerkosa	seorang	perempuan bernama DB. Tanggal 17 juli 1981, pada peringatan "Hari Integrasi" di Tutuala, DB harus memasak dengan para anggota organisasi perempuan bentukan pemerintah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurut kesaksian saudara laki-lakinya, DB1, ketika DB sedang sibuk memasak tiba-tiba ia dipanggil keluar dari dapur oleh Komandan Koramil PS45. Tetapi, menurut Raul dos Santos, "karena adik saya tidak mau, maka ia menariknya ke dalam sebuah kamar lalu memerkosanya... baju adik saya dirobek semua."34 73. EB adalah satu-satunya perempuan dari delapan orang yang ditangkap pada tahun 1979 di Seloi Malere (Aileu, Aileu) oleh satu peleton ABRI dari Koramil Remexio (Aileu). Kedelapan orang itu dibawa ke Kodim Aileu, kemudian dipindahkan di Koramil Remexio kira-kira satu minggu kemudian. Dari situ mereka dipaksa untuk mencari EB1, suami EB, yang telah melarikan diri ke hutan ketika yang lainnya ditangkap. Pada akhirnya, semua laki-laki dilepaskan tetapi EB tetap ditahan di Kodim Aileu. Pada suatu hari, ia dipindahkan dari Kodim Aileu dan dibawa ke perumahan militer Aileu oleh seseorang berpangkat letnan dua. EB diperkosa berulang kali selama dua hari sebelum dikembalikan ke Remexio.35 74. CB menyampaikan kepada Komisi mengenai penculikan, penahanan, pemerkosaan terhadap dirinya dan paksaan untuk ikut dalam operasi ABRI mencari Fretilin. Pada tahun 1979, CB ditangkap di Manulesi oleh seorang anggota Hansip dan kepala desa Rotutu (Same, Manufahi) yang bernama PS237. CB dibawa dengan paksa ke pos pasukan komando di Same. Di tempat ini, menurut penuturannya kepada Komisi, "Saya diperkosa berkali-kali selama satu bulan". CB dipaksa pergi ke hutan 33 Wawancara CAVR dengan BB, Rotutu, Same, Manufahi, 22 April 2003; Pernyataan HRVD 04104. 34 Pernyataan HRVD 01613. 35 Pernyataan HRVD 05796. 42
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual untuk mencari suaminya. Ketika ia tidak berhasil, ia dipukuli dengan popor senapan. Seorang Sersan Mayor yang diketahui bernama PS47 mau berhubungan seksual dengan CB. PS47 mengatakan bahwa apabila ia menolak berarti ia "masih mencintai suaminya yang ada di hutan". Pemerkosaan berlangsung selama satu bulan. CB dipindahkan ke Aisirimou (Aileu Kota, Aileu) dimana dia dipaksa untuk bekerja di sawah selama enam bulan dengan satu kelompok lain sampai akhirnya Komite Internasional Palang Merah turun tangan dan ia dapat kembali ke desanya.36 75. FB1 mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anggota keluarganya pada tahun 1981 di markas Kodim Manatuto. FB1 dan empat anggota keluarganya ditangkap oleh anggota ABRI dan dibawa ke pos BTT (Batalyon Tugas Teritorial) di Mota Hasoru-Malu, Manatuto. Di sana mereka ditahan dan diinterogasi mengenai kegiatan Falintil. Kemudian mereka dipindahkan ke pos BTT di Raemean dan akhirnya dibawa dengan satu kendaraan ABRI ke Kodim di Manatuto. Di Kodim ini tahanan laki-laki disiksa sementara saudara perempuan FB1 setiap malamnya diperkosa oleh PS48, seorang anggota ABRI.37 36 Pernyataan HRVD 01370. 37 Pernyataan HRVD 05228. 43
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pemerkosaan terhadap tahanan laki-laki Sesuai dengan hukum berdasarkan berbagai kasus dalam pengadilan internasional, laki-laki juga bisa mengalami pemerkosaan. Beberapa tahanan laki-laki diperkosa di masa pendudukan Indonesia. Biasanya, pemerkosaan laki-laki terjadi dalam konteks penyiksaan. Dulce Vitor, seorang tahanan di kamp polisi militer di Baucau pada tahun 1978, memberikan bukti terjadinya pemerkosaan terhadap tahanan laki-laki: Ketika saya ditahan di markas POM [Polisi Militer] di Baucau, sekitar bulan November-Desember 1978, saya melihat tahanan laki-laki mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan. Para tahanan laki-laki diikat dan ditelanjangi, kemudian anggota ABRI dan [anggota] Partisan memasukkan batang kayu ke dalam anus mereka. Mereka berteriak karena tidak tahan sakit, namun tidak dihiraukan oleh ABRI. Semakin mereka berteriak, prajurit-prajurit ABRI itu semakin kuat dan cepat mendorong kayu keluar masuk ke anus mereka. Para tahanan perempuan dipaksa untuk keluar dari tempat tahanan untuk menyaksikan pemerkosaan terhadap para laki-laki itu. Tahanan perempuan juga ada yang dipaksa oleh ABRI untuk memegang dan meremas-remas alat kelamin para tahanan laki-laki. Saya tahu bahwa hal ini juga terjadi di tempat-tempat penahanan lainnya di Baucau, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri terjadi pada lima orang laki-laki yang namanya saya tidak tahu di POM Baucau.38 Pada tahun 1984, dua bersaudara, GB dan HB, ditangkap oleh anggota ABRI di desa mereka di Lore I (Lospalos, Lautem) dan dibawa ke Pos Komando 4 ABRI di Maluro, Lore I (Lospalos, Lautem). GB, yang lebih muda, adalah yang pertama ditahan dan dipukuli. la dipaksa untuk mengaku bahwa saudaranya, HB, memberikan makanan kepada Falintil. HB pun ditahan dan disiksa. la dipukuli dan dipaksa untuk makan cabai, garam, dan kotoran manusia. la menceritakan kepada Komisi penyiksaan dan pemerkosaan yang dialaminya: Beberapa hari kemudian mereka mulai 38 Wawancara CAVR dengan Dulce Vitor, Bairo Formosa, Nain Feto/Dili Oriental, Dili, 13 Juni 2004. 44
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual memisahkan adik saya, GB, dari saya dan tahanan-tahanan lain. la dibawa ke hutan dekat pos Komando di Maluro. Ketika GB kembali ia memberitahu saya bahwa PS49 telah [membuatnya melakukan] seks oral dengannya, sampai ia [GB] hampir muntah. Tiba-tiba PS49 muncul dan langsung bertanya kepada saya, "Kamu mau hidup atau mati?" Saya menjawab bahwa saya ingin hidup, maka PS49 membawa saya ke sebuah kebun tua yang tidak terurus dan membuat saya duduk di atas tumpukan batu dan membuat saya melakukan seks oral untuknya. la membuat saya menelan spermanya. [Pada kejadian yang lain] saya masih merasa pusing akibat siksaan sampai saya [hampir] pingsan. Seorang Timor-Leste komandan ABRI [pangkat tidak jelas] bernama PS50 memasukkan penisnya ke dalam mulut saya, kencing di dalam mulut saya dan membuat saya menelan kencingnya. Saya sangat takut jadi saya telan.39 76. IB1 memberikan pernyataan kepada Komisi mengenai saudara perempuannya, IB, yang diperkosa berkelompok oleh anggota-anggota ABRI di Kodim Ainaro pada tahun 1981. Sebelumnya pada tahun yang sama, enam orang tentara datang ke rumah IB di Aldeia Poelau, Soro (Ainaro, Ainaro). Mereka menangkap IB dan saudara laki-lakinya, IB2 dan membawa mereka ke markas Kodim di Ainaro. Setibanya di sana, sudah ada lima perempuan lain. Mereka semua dipukuli dan disundut dengan puntung rokok oleh orang-orang yang menginterogasi mereka. Menurut kesaksian saudara laki-lakinya, beberapa prajurit ABRI memerkosa IB karena suaminya adalah seorang anggota aktif Falintil.40 77. Informasi yang dikumpulkan Komisi menunjukkan tingginya tingkat pemerkosaan yang terjadi seiring dengan meningkatnya penahanan massal dari tahun 1982 hingga 1984. Misalnya penahanan yang berkaitan dengan insiden-insiden di desa Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) dan Kraras, Bibileo (Viqueque, Viqueque). Sejumlah kasus pemerkosaan ini terjadi di pos-pos atau markas-markas militer. 39 Pernyataan HRVD 05393. 40 Pernyataan HRVD 02698. 45
S er i D o k u m en K u n c i 8 78. JB1 menyampaikan kepada Komisi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh dirinya dan keluarganya akibat pemberontakan Mauchiga kepada Komisi. Anak perempuannya, JB ditangkap pada tanggal 5 September 1982 di rumah mereka di Dare (Hatu Builico, Ainaro) oleh prajurit- prajurit ABRI dan tiga anggota Hansip -PS51, PS52, dan PS53, kemudian dibawa ke markas Kodim di Ainaro. Suaminya, JB2, yang ditangkap pada tanggal 30 Agustus 1982, dan anak laki-lakinya, JB3, ditangkap pada tanggal 3 September 1982, juga dibawa ke Kodim Ainaro dimana mereka kemudian disiksa. Di Kodim Ainaro, JB dipukuli, ditendang, disetrum, disundut dengan rokok di kakinya dan akhirnya diperkosa oleh Komandan Kodim yang dikenal sebagai PS394. la juga diperkosa oleh seorang anggota Hansip bernama PS53 dan seorang anggota ABRI yang namanya tidak ia ketahui. Kemudian pada hari yang sama ketika ia ditangkap, JB dan saudara laki-lakinya dipindahkan ke Penjara Balide di Dili (ayah mereka sudah berada di sana). Dua hari kemudian, ayah dan saudaranya, bersama dengan tahanan-tahanan lainnya dinaikkan ke sebuah kapal menuju pulau Atauro.41 79. Dalam insiden Mauchiga, tidak hanya Hansip dan prajurit berpangkat rendah yang memerkosa perempuan, tetapi juga para komandan militer seperti yang dituturkan dalam kesaksian KB. Pada tanggal 20 Agustus 1982, tujuh orang yang masing-masing adalah KB, saudara perempuan KB bernama LB dan lima orang lainnya ditahan di Aldeia Surhad, Mauchiga oleh anggota Hansip PS54, PS55, PS56, PS57, dan PS58. Mereka dibawa ke Koramil di Dare dimana mereka dipukuli dengan popor senapan, ikat pinggang dan seluruh tubuh mereka ditusuk dengan batu yang tajam sampai mereka bercucuran darah. Satu hari sesudah mereka dilepaskan, anggota Hansip yang sama menyerang KB di rumahnya. Mereka memukulinya dengan sebatang linggis dan tongkat, menyayat tangannya dengan pisau dan kemudian menusuk payudaranya dengan moncong senapan. Dua hari kemudian, seorang komandan berpangkat tinggi dari Kodim Ainaro yang dikenal sebagai PS59 41 Pernyataan HRVD 08038. 46
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual membawa dengan paksa ketujuh orang itu dengan sebuah minibus ke Kodim di Ainaro. Di Kodim, mereka ditahan di dalam sel yang sama dan PS395 ikut menyetrum pipi dan alat kelamin mereka. PS59 memerkosa KB, yang pada saat itu sedang hamil dua bulan, dan saudara perempuannya, LB di dalam sel mereka di Kodim Ainaro.42 80. Dalam tahun yang sama, anggota Hansip PS54 dan PS380 menahan MB dan NB di Surhati, Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) karena suami mereka dicurigai sebagai komandan Falintil yang terlibat dalam pemberontakan Mauchiga. Kedua perempuan itu dibawa ke markas Koramil di Dare dimana komandan Koramil dan PS54 memerkosa MB sepanjang malam. Keesokan harinya ia dibebaskan, tapi dua hari setelah ia tiba di rumah, PS60, seorang anggota Hansip, datang ke rumah MB. la mengancamnya dengan senjata dan memerkosanya. Pemerkosaan-pemerkosaan berlanjut selama satu bulan.43 81. OB dan PB dari Lifau (Laleia, Manatuto) ditahan dan diperkosa di Kodim Manatuto pada tahun 1982. Karena saudara laki-lakinya adalah seorang pejuang Falintil, OB bersama temannya PB, dibawa oleh dua anggota Hansip bernama PS62 dan PS63 ke Kodim di Manatuto. Di sana mereka diinterogasi oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) yang namanya tidak diketahui. Setelah dua hari dalam penahanan, OB dibawa ke sebuah ruangan dan diperkosa oleh Kasdim itu. Pada awalnya, OB menolak dan karena itu ia dipukuli. Pada akhirnya, ia "tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya menangis". Satu minggu kemudian kedua perempuan tersebut dilepaskan. Tidak lama setelah itu, 1OB hampir diperkosa oleh seorang anggota Hansip bernama PS64, yang mendekatinya dengan sebuah senjata ketika ia dalam perjalanan ke kebun untuk bekerja. Karena seorang TBO kebetulan lewat, OB berhasil melarikan diri. Namun, ibu dan saudara perempuannya, OB1 dan OB2, ditahan dan dibuang ke Atauro tidak lama setelah kejadian ini.44 42 Pernyataan HRVD 07193. 43 Pernyataan HRVD 07271. 44 Pernyataan HRVD 03189. 47
S er i D o k u m en K u n c i 8 82. Karena suaminya adalah seorang anggota Hansip yang melakukan desersi dan melarikan diri ke hutan untuk bergabung dengan Falintil, QB ditangkap oleh dua orang TBO pada bulan Maret 1984 di desanya di Mehara (Tutuala, Lautem). la mengenal kedua orang TBO dari Yonif 641 tersebut sebagai PS65 dan PS66. la dibawa ke pos Yonif 641 di Herana-Poros (Lautem) bersama dengan seorang perempuan lain. Setibanya di Koramil, QB disuruh masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan senjata dan, dalam kegelapan, ia diinterogasi mengenai suaminya. Seorang tentara bernama PS67 [orang Indonesia] "mulai menyentuh tubuh saya, mencium bibir saya, membakar saya dengan rokok, kemudian memukul dan meremas perut saya, agar anak dalam kandungan saya gugur." Kemudian ia diperkosa oleh PS67.45 83. RB mengungkapkan kepada Komisi mengenai pengalamannya di pos militer yang sama, Yonif 641, pada bulan Oktober 1984. Pada waktu itu ABRI telah menahan suaminya di Lospalos (Lautem). RB dan seorang perempuan lain dipanggil ke Koramil oleh seorang TBO, berdasarkan sebuah daftar yang dibuat ABRI. Komandan dan wakil komandan pos tersebut memerkosa mereka berdua. RB mengatakan kepada Komisi: ABRI tidak melihat status perempuan yang mau diperkosa -- apakah ibu atau masih gadis. Yang menjadi sasaran mereka adalah perempuan dari Timor Timur bukan dari provinsi lain, saya tidak tahu apa alasan mereka sehingga mereka mau mencari perempuan Timor Timur saja. Biasanya mereka menyuruh TBO mereka untuk menjemput perempuan yang telah terdaftar, -entah mereka bekerja untuk klandestin atau keluarga mereka lari dan berada di hutan- untuk diinterogasi, disiksa, dan kemudian diperkosa... Sepertinya pos yang biasanya didirikan untuk menjaga keamanan malah dijadikan tempat khusus untuk melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Saya melihat banyak sekali perempuan yang dibawa ke sana untuk diperkosa di tempat yang sama. Tapi sayang sekali karena saya tidak tahu semua nama mereka, saya hanya tahu beberapa nama saja. [12 nama yang terdaftar]46 45 Pernyataan HRVD 01612. 46 Wawancara CAVR dengan RB, Poros, Mehara, Tutuala, Lautérn, 28 Oktober 2003. 48
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan terhadap tahanan perempuan di Hotel Flamboyan Hotel Flamboyan di Bahú (Baucau Kota, Baucau) adalah salah satu dari tempat-tempat penyiksaan yang paling ditakuti di distrik Baucau yang terletak di bagian timur negeri. Selain hotel tersebut ada sembilan tempat penyiksaan lain di Baucau Kota, yaitu markas Kodim dan Koramil, Uma Lima (Rumah Lima), Rumah Merah, Clubo Municipal, RTP (Resimen Tim Pertempuran) 12, RTP 15, RTP 18, dan kantor Kepolisian Resor (Polres). Tahanan laki-laki dan perempuan dicaci-maki, dipukul, ditendang dengan sepatu tentara, disundut dengan puntung rokok, jari- jari tangan dan kaki mereka ditindih kaki-kaki kursi, dan mereka ditahan di sel isolasi untuk jangka waktu yang lama. Penyerangan seksual terhadap tahanan perempuan adalah perbedaan utama antara pengalaman laki- laki dan perempuan dalam penahanan. Ketika mereka disundut dengan puntung rokok, payudara dan alat kelamin mereka seringkali menjadi sasaran. Ketika mereka ditelanjangi selama interogasi, ancaman pemerkosaan adalah beban tambahan bagi para tahanan perempuan. Sedikitnya 30 tahanan perempuan yang diketahui ditahan di Hotel Flamboyan dan di pusat-pusat penahanan lainnya di kota Baucau dari bulan Desember 1975-1984 disiksa. Hampir sepertiga dari mereka juga diperkosa. Bagi mereka yang keluarganya ditahan, tidak adanya informasi mengenai tempat dan keadaan mereka menjadi keprihatinan sehari-hari. SB1 baru berumur sepuluh tahun ketika kakak perempuannya SB, dua saudara laki-laki, paman, dan bibinya diambil dari rumah mereka pada bulan Juli l976: Mereka diikat hanya dengan satu rantai bersama-sama dan dipaksa jalan berjajar. Saya dan sepupu-sepupu saya, kami lari ikut mobil yang datang menangkap kakak saya, waktu itu umur kami tujuh sampai sepuluh tahun, sambil berteriak, "Kalian mau bawa kakak kami ke mana?!" [Setelah dua hari mencari mereka 49
S er i D o k u m en K u n c i 8 di Flamboyan], ada di antara mereka [anggota ABRI] memberitahu kami, "Coba kalian cari di Rumah [Uma] Lima, kemungkinan mereka ada di sana.'' Setibanya di sana...seorang TBO melewati depan kami, TBO tersebut orang Baucau...Saat kami tanya, TBO tersebut memberitahukan kepada kami bahwa anggota keluarga kami ada di sana. Kami sedikit lega dan makanan yang kami bawa kami serahkan ke ABRI untuk diberikan kepada anggota keluarga yang namanya kami sebutkan. Sore harinya, kami ke Rumah Lima untuk mengantar makanan... mereka sudah tidak ada, hanya tempat makanan mereka disimpan di pos ABRI. Kami bertanya kepada mereka tentang keberadaan keluarga kami, tetapi mereka menjawab balnva mereka tidak tahu. Saat itu juga, saya melihat banyak mayat yang dibawa keluar untuk dimuat dalam mobil. Mayat-mayat tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung beras berwarna coklat. Karung coklat terlalu pendek untuk memuat mayat, sehingga ada mayat yang kepalanya di luar karung, rambut dari mayat-mayat tersebut berantakan...Mereka membuang mayat ke dalam mobil seperti membuang kayu bakar...ABRI juga menyiksa para tahanan seperti memukul binatang, ada tahanan yang berteriak... Saya bersama orang-orang yang keluarganya tidak ada di Rumah Lima... berangkat ke Flamboyan. Ternyata keluarga kami ada di sana... Keesokan harinya kakak SB dilepaskan imtuk pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah sikapnya sudah berubah, setiap hari dia lebih banyak diam dan suka mengurung diri. Dia sempat cerita kepada saya dan anggota keluarga yang lain semalam dia ditahan di Flamboyan, dia diinterogasi, dipukul, dan dikurung bersama tahanan laki-laki, mereka saling berdesakan laki-laki maupun perempuan sehingga mereka tidak tidur sampai pagi. Selain dari itu, dia diikat berhadapan dengan tahanan laki- laki lain, setelah itu diperkosa oleh [seorang anggota] ABRI. Saat dia menceritakan tentang apa yang dia alami, dia menangis histeris, kemudian tertawa sendiri. Dia terpukul dan menjadi trauma. Setelah kejadian itu, ABRI sering datang ke rumah kami, dengan alasan melamar kepada orang tua kami untuk menikahi SB. Namun tidak direstui. ABRI baru berhenti datang ke rumah setelah SB sudah menikah. SB meninggal dunia setelab beberapa tahun...meninggalkan dua orang anak laki- laki.47 47 Wawancara CAVR dengan SB1, Bahú, Baucau, Baucau, 27 Mei 2004. 50
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual TB diculik ketika sedang hamil dua bulan dan ditahan di Hotel Flamboyan selama enam bulan. la ditelanjangi, disetrum, dan diperkosa dalam posisi berdiri. Penyiksaan dan pemerkosaan yang dialaminya sangat kejam sampai-sampai ia pada akhirnya setuju untuk menjadi "istri" seorang anggota Yonif 744 agar bisa dibebaskan.48 Kadang-kadang penahanan, penyiksaan, dan pemerkosaan terhadap perempuan di Hotel Flamboyan jelas merupakan bentuk kekerasan pengganti. UB1, anak perempuan dari seorang pemimpin Fretilin Baucau, bersama dengan VB1 dan VB2, keduanya anak perempuan dari seorang pemimpin lain Fretilin Baucau, termasuk perempuan- perempuan pertama yang ditahan di Hotel Flamboyan. UB1 menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan yang terjadi berkali-kali terhadap UB yang suaminya adalah seorang Komandan Falintil. UB1 merawat ketiga anak UB yang masing-masing berumur lima, empat, dan dua tahun, ketika ia ditahan secara terpisah di sebuah ruangan di lantai dua hotel tersebut, dimana anggota ABRI menyiksa dan memerkosanya. UB1 mengenang bagaimana perempuan- perempuan dan anak-anak yang ditahan di lantai pertama mendengar teriakan UB tiap kali ia disiksa.49 VB1 menyampaikan kepada Komisi mengenai bibinya yang termasuk di antara orang-orang yang disiksa dan diperkosa. Bibinya tidak pernah membicarakan hal tersebut sampai ketika menjelang akhir hidupnya, ia menunjukkan bekas-bekas luka di sekujur tubuhnya akibat penyiksaan yang ia alami kepada VB1 dan keluarganya.50 Menurut Zeferino Armando Ximenes, pada tahun 1979 sejumlah prajurit dari Yonif 330 memerkosa seorang perempuan bernama WB di rumahnya ketika suaminya sedang dalam penahanan.51 48 Wawancara CAVR dengan TB, Lame Gua, Bahú, Baucau, Baucau, 26 Mei 2004. 49 Wawancara CAVR dengan UB1, Bahú, Baucau, Baucau, 11 Juni 2003; VB1 dan VB2, Bairro Alto, Bahú, Baucau, Baucau, 14 Juni 2003. 50 Wawancara CAVR dengan VB1, Bairro Alto, Bahú, Baucau, Baucau, 14 Juni 2003. 51 Wawancara CAVR dengan Zeferino Armando Ximenes, Teulale, Tirilolo, Baucau, Baucau, 13 Juni 2003. 51
S er i D o k u m en K u n c i 8 Para saksi menyebut kesatuan-kesatuan ABRI berikut sebagai pelaku pemerkosaan: anggota-anggota Yonif 330, Yonif 745, satu kesatuan pasukan khusus yang dikenal dengan nama Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), Nanggala (nama sandi untuk satu kesatuan Kopassandha yang ditugaskan di Timor-Leste pada 1975-1983), Umi (salah satu dari empat kesatuan Nanggala yang ditugaskan di Timor- Leste yang dinamakan sesuai dengan sandi panggilan radionya), Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 13, Polisi Militer (Pom), Brigade Mobil (Brimob) Polri, Brigade Infanteri (terdiri dari tiga batalyon), dan Hansip. Kesatuan-kesatuan yang ditugaskan di tempat penahanan asalnya bermacam-macam. Komandan ABRI pertama di Hotel Flamboyan adalah seorang komandan Kopassandha bernama Mayor PS68, sementara prajurit yang ditempatkan di sana berasal dari Yonif 330. Selain itu ada juga anggota-anggota Polisi Militer, tim Umi, dan Hansip di Hotel Flamboyan. Yonif 330 dan anggota-anggota Kopassandha dilaporkan ada di Rumah Merah. Anggota Kopassandha, Kodim, Koramil, dan Hansip pernah terlihat di Clubo Municipal. Yonif 745 (dari Lospalos) dan Batalyon Artileri Medan 13 (dari Malang) ditugaskan di RTP-12. Hanya anggota Batalyon Artileri Medan 13 yang ditugaskan di RTP 15 dan RTP 18 dan mereka tidak bercampur dengan pasukan dari kesatuan lain. Anggota	ABRI	dan	polisi	berikut	ini	diidentifikasi	oleh	para	korban	dan saksi sebagai pelaku penyiksaan dan pemerkosaan di Baucau (yang menyebutkan nama-nama ini adalah saksi, bukan korban kekerasan seksual itu sendiri): • Mayor PS68, komandan Kopassandha, pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap empat korban yang tercatat: XB, YB, ZB, dan UB (disebutkan oleh RJ, Marcelina Guterres, Florencia Martins Freitas, Santina de Jesus Soares Li); Kapten PS69, seorang bawahan Mayor PS68 [orang Indonesia], pelaku kekerasan terhadap satu korban yang tercatat (disebutkan oleh Florencia Martins Freitas);
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Prajurit Dua PS70, Yonif 330 [orang Indonesia], pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap dua orang korban yang tercatat: YB dan D (disebutkan oleh RJ); Prajurit Dua PS71, Yonif 330 [orang lndonesia], disebutkan sebagai pelaku pelanggaran terhadap dua orang korban penyiksaan dan pemerkosaan yang sama: YB dan D, dan sebagai pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap seorang korban tercatat: UB (disebutkan oleh RJ, disebutkan sebagai anggota Umi oleh Marcelina Guterres, Florencia Martins Freitas); Sersan Satu PS72, Yonif 330 [orang Indonesia], pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap dua orang korban tercatat: AC dan UB, dan sebagai pelaku penyiksaan terhadap dua orang korban tercatat: DC dan DS (disebutkan oleh Marcelina Guterres, RoRJ, Florencia Martins Freitas, Terezinha de Sa); Anggota Brimob Polri PS73 dan PS74 [orang Timor-Leste], pelaku penyiksaan terhadap satu orang korban tercatat yang menyebutkan mereka: VB2; Pembantu Letnan Satu PS75 [orang Indonesia], dari Polisi Militer, pelaku penyiksaan terhadap seorang korban tercatat: BR, dan pelaku pemerkosaan terhadap seorang korban tercatat: BC (disebutkan oleh Terezinha de Sa, Miguel Antonio da Costa); Sersan Satu PS76 [orang Indonesia], anggota Polisi Militer (sudah meninggal), pelaku penyiksaan terhadap dua orang korban tercatat: BR dan DC, dan pelaku pemerkosaan terhadap satu orang korban tercatat: CC (disebutkan oleh Terezinha de Sa, Miguel Antonio da Costa); Letnan Satu PS77 [orang Indonesia] dan anggota-anggota Batalyon Artileri Medan 18, pelaku penyiksaan terhadap tiga orang korban tercatat: JG, LMG, dan T (disebutkan oleh Zeferino Armando Ximenes); PS78 [orang Timor-Leste], seorang informan dan pegawai Hotel Flamboyan (disebutkan oleh Florencia Martins Freitas) 53
S er i D o k u m en K u n c i 8 Dampak dari penyiksaan yang dialami oleh para tahanan perempuan di Baucau berlanjut sepanjang hidup mereka. RJ, Terezinha de Sa, dan DC menderita masalah punggung akibat dipukul dengan balok kayu ketika disiksa. Rosa tidak lagi bisa berjalan secara normal. Kematian sedikitnya lima perempuan UB, AC, Ana Maria Gusmao, Mafalda Lemos Soares, dan Palmira Peloi kemungkinan berhubungan dengan penyiksaan yang mereka alami selama dalam penahanan. D. Pemerkosaan lain 84. Seiring dengan semakin meluasnya kontrol militer Indonesia atas wilayah Timor-Leste, pemerkosaan tidak hanya terjadi di balik dinding militer yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Banyak orang Timor-Leste yang bekerja dengan tentara Indonesia, seperti anggota Hansip dan pegawai pemerintah, juga disebutkan sebagai pelaku pemerkosaan. 85. Peningkatan pemerkosaan yang dilakukan oleh personil non-militer dapat diartikan dengan cara yang berbeda-beda. Ini mungkin berkaitan dengan perluasan pasukan Hansip serta peningkatan perannya dalam membantu militer. Dapat juga berkaitan dengan impunitas yang dinikmati oleh anggota militer yang melakukan pemerkosaan pada tahun-tahun sebelumnya -bahwa militer dapat memerkosa tanpa dihukum mungkin saja telah mendorong laki-laki lain untuk melakukannya. Kesaksian dari beberapa korban yang mengalami pemerkosaan berulang menunjukkan bahwa pelaku pertama tidak hanya menikmati impunitas, tapi juga mendorong yang lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama. Kasus- kasus berikut ini menunjukkan pola pemerkosaan dimana perempuan diteruskan oleh seorang pelaku kepada pelaku yang lain. 86. DC mengatakan bahwa pada 1976 ia diperkosa oleh PS79, Camat Lequidoe (distrik Aileu), yang datang ke rumahnya dan mengancam akan membunuh ayah dan saudara-saudaranya jika ia tidak menuruti keinginannya. Karena pada waktu itu DC adalah perawan, ia mengalami pendarahan ketika diperkosa dan selama satu minggu merasa sangat 54
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual kesakitan. Beberapa bulan kemudian, PS79 mengirimkan empat tentara ABRI - PS80, PS81, PS82, dan PS83 - ke rumah DC dan mereka memerkosanya. Menurut kesaksiannya, Camat ini juga memerkosa banyak perempuan lain.52 87. EC mengungkapkan penangkapan dan pemerkosaan atas dirinya pada tahun 1976 yang dilakukan oleh PS84, Komandan Koramil Hatu Builico, Ainaro (lihat bagian mengenai Kekerasan Seksual dalam Bab 7.8: Hak Anak). Setelah EC ditangkap oleh Komandan Koramil dan kepala desa Mulo (Hatu Builico, Ainaro) PS85, ia dibawa ke markas Kotis (Komando Taktis) dimana ia diinterogasi oleh anggota Hansip PS86 dan Komandan Koramil PS84. Kemudian EC ditelanjangi dan diperkosa, pertama oleh kepala desa PS85 dan kemudian oleh komandan PS84. Dalam keadaan telanjang, EC disuruh pulang. la harus bersembunyi sepanjang perjalanan ke rumah karena sangat malu. Beberapa hari kemudian, anggota Hansip PS87 datang ke rumahnya. la baru kembali dari satu operasi yang dilancarkan di hutan, sehingga pada waktu itu ia membawa sepucuk senapan Mauser. PS87 membanting EC, menelanjanginya dan kemudian memanggil semua temannya anggota Hansip yang datang bersamanya untuk melihat EC. Ketika mereka melihatnya, mereka tertawa dan bersorak-sorai. Kemudian PS87 memerkosanya. la terus-menerus mengunjungi EC dan memerkosanya sampai ia menjadi hamil dan melahirkan seorang anak. Dalam kasus ini, sikap komandan Koramil setempat adalah memberi "lampu hijau" kepada bawahannya, seorang anggota Hansip, untuk meniru perbuatannya dalam melanggar hukum dan adat-istiadat lokal. Kasus ini juga menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan yang tidak diberi sanksi sesuai hukum atas kejahatan mereka kemudian bisa menjadi pelaku kejahatan berulang.53 88. Setelah anggota Hansip PS88 dan PS89 membunuh suami FC pada tahun 1979, Hansip lainnya berulang kali memerkosa FC di Aiduk, Leolima (Hatu Udo, Ainaro). Pertama-tama, seorangTimor-Leste anggota Dewan 52 Pernyataan HRVD 04932. 53 Pernyataan HRVD 07209. 55
S er i D o k u m en K u n c i 8 Perwakilan Daerah Tingkat I (DPRD I) yang bernama PS90 memerkosanya. Kemudian PS90 membawa dua orang anggota ABRI, PS381 dan PS382, dari Yonif 323 dan 125, untuk memerkosa FC lagi. Belakangan, PS90 mengundang keempat anaknya - PS91, PS92, PS93, dan PS94 - untuk bergantian memerkosa FC.54 89. GC diperkosa oleh Komandan Koramil Ainaro ketika ia menyerah di Bunaria (Ainaro, Ainaro) pada tahun 1979. Setelah ia kembali ke rumahnya di desa Soro (Ainaro, Ainaro), anggota Hansip dan Babinsa (Bintara Pembinaan Desa) Soro yang bernama PS95 sering pergi ke sana dan memerkosanya. GC diperkosa sedikitnya dua kali oleh PS95, kemudian mengandung akibat pemerkosaan tersebut. Karena keadaan yang dialaminya, seorang pastor dan biarawati Katolik membawa GC untuk tinggal di gereja. Pemerkosaan tersebut baru berhenti setelah ia pindah untuk tinggal dan bekerja di gereja.55 90. HC dari Guruca (Quelecai, Baucau) memberi kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan beruntun yang ia alami. Karena takut terhadap serangan militer Indonesia, HC dan ibu angkatnya lari ke hutan pada tahun 1977. Tahun 1978 HC, bersama beberapa pengungsi lainnya, ditangkap oleh anggota ABRI dan Hansip dan dibawa ke desa Abafala (Quelicai, Baucau). Ibu HC sudah meninggal di hutan dan saudara laki- lakinya adalah seorang prajurit Falintil. Pada bulan Desember 1979, HC dibawa oleh dua anggota Hansip dari Uaitame (Quelicai, Baucau) dan dibawa ke kantor desa Abafala yang juga dijadikan pos ABRI. Setibanya di pos itu, Hansip PS96 mendorong HC ke arah anggota-anggota tentara dan Hansip yang sedang tidur sambil berteriak, "Perempuan ini orang Fretilin. Cuki saja dia!" Mereka menyumbat mulutnya dengan kepalan tangan dan berkata, "Kalau kamu tidak mau, kami cuki kamu sampai mati!" HC kemudian diperkosa oleh PS96 di depan para anggota tentara dan Hansip yang berada di pos tersebut. la dibebaskan setelah pemerkosaan tersebut, tetapi keesokan harinya Hansip PS96 membawa- 54 Pernyataan HRVD 02721. 55 Pernyataan HRVD 03335. 56
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual nya kembali ke pos dimana ia kemudian diperkosa lagi. Pemerkosaan ini terjadi selama empat malam sampai ketika seorang Hansip lain menegur PS96.56 91. Pada tahun 1991, satu kelompok bernama Sukarelawan* yang di dalamnya termasuk PS97, PS98, PS99, dan PS100 [orang Timor-Leste] tiba di rumah IC di Cassa (Ainaro, Ainaro). Mereka datang untuk menangkap suami IC, tetapi karena sang suami sudah melarikan diri ke Dili, mereka mengambil IC. Mereka membawanya ke rumah PS98 dimana ia kemudian disiksa. Tangannya diikat dengan kabel bersama seorang korban perempuan lain yang tidak ia ketahui identitasnya. Mereka diinterogasi mengenai kegiatan-kegiatan Fretilin, terutama mengenai pemberian makanan kepada Fretilin. Selama interogasi anggota-anggota Sukarelawan menodongkan sebilah parang ke dada IC, memukulnya berkali-kali dengan popor senapan dan meninju mukanya. Setelah dua hari dan dua malam para perempuan tersebut akhirnya dilepas. Akan tetapi, dua anggota Sukarelawan, PS99 dan PS100, mengikuti IC ke rumahnya dan memerkosanya di sana.57 92. Pemerkosaan terhadap istri seorang tahanan laki-laki, selain sebagai suatu pelanggaran yang dialami oleh perempuan itu sendiri, merupakan suatu tekanan tambahan terhadap tahanan tersebut, yang bisa membuatnya. pada akhirnya menghentikan perlawanan terhadap interogator. JC1 menyampaikan kepada Komisi tentang penahanan dan penyiksaan yang dialaminya dan juga pemerkosaan terhadap istrinya, JC. Pada tanggal 4 Oktober 1984, sekitar 20 orang tentara dan 10 Hansip dari Kodim Dili menahan JC1 dan dua saudara laki-lakinya yang dicurigai memberikan makanan kepada Falintil. Pada saat itu, ada lima orang laki-laki lain yang juga ditahan. Mereka diinterogasi dan disiksa di Kodim Dili dan kemudian dipindahkan ke kantor Sosial Politik (Sospol) Dili. Akhirnya, JC1 dan 56 Pernyataan HRVD 07747. * Sukarelawan adalah kelompok pro-integrasi yang dibentuk di Ainaro sekitar 1991 oleh Cancio Lopes de Carvalho yang kemudian mendapat dukungan dari ABRI. Anggota Sukarelawan di kemudian hari pada 1999 menjadi inti dari milisi Mahidi. 57 Pernyataan HRVD 02693. 57
S er i D o k u m en K u n c i 8 saudara-saudara laki-lakinya ditahan di penjara Balide, Dili selama tiga setengah tahun. Selama penahanannya, istri JC1 mengatakan kepadanya bahwa ia diperkosa empat kali oleh seorang tentara yang tidak diketahui namanya. Saya dihukum penjara selama tiga tahun enam bulan. Saya menjalani selama tiga bulan penjara di Kodim [Dili] dan pada tanggal 4 Januari 1985 mereka memindahkan saya ke penjara Balide di Dili. Ketika dalam penjara Balide, istri saya mengunjungi saya dan memberi tahu saya bahwa ia telah diancam oleh anggota-anggota TNI [ABRI] dan diperkosa sebanyak empat kali. la tidak tahu nama-nama mereka.58 Pemerkosaan di masa konsolidasi pendudukan (1985-1998) 93. Dengan banyaknya alasan kuat mengapa orang enggan untuk mengungkapkan pengalaman pemerkosaan yang dialaminya, maka tingkat pelaporan yang rendah dapat diasumsikan terjadi dalam semua periode konflik.	Asumsi	ini	membantu	Komisi	untuk	membuat	penilaian	tentang	pola-pola	yang	terjadi	dalam	seluruh	periode	konflik	politik. 94. Dari pernyataan yang dikumpulkan Komisi, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada tahun-tahun awal pendudukan Indonesia berkisar antara 10-47 kasus per tahun. Tetapi, sesudah terjadi satu kenaikan tajam pada tahun 1982 (tercatat 48 kasus tindak pemerkosaan dari pernyataan yang diambil) terdapat penurunan yang cukup banyak dalam jumlah kasus yang dilaporkan hanya 2-17 kasus setahun, dari antara tahun 1985 sampai 1988. Dua faktor mungkin menjadi sebab adanya penurunan ini: militer Indonesia yang mengurangi operasi besar-besaran dan pemerintah sipil yang semakin mengambil peran dalam kehidupan sehari- hari Timor-Leste. Pada periode ini, anggota kepolisian disebut oleh korban sebagai pelaku pemerkosaan. Ini menunjukkan peran polisi yang semakin meningkat dalam menjaga keamanan. Juga dalam periode ini keluarga-keluarga korban mulai mencari penyelesaian hukum untuk pemerkosaan yang terjadi, walaupun karena pelaku jarang diproses hukum, proses peradilan tidak memberikan keadilan yang nyata kepada korban. 58 Pernyataan HRVD 03767. 58
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan berlanjut sepanjang akhir dasawarsa 1980-an dan terus sepanjang 1998, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding tahun- tahun awal pendudukan. A. Pemerkosaan dalam tahanan 95. Walaupun kehidupan sehari-hari selama masa ini menjadi semakin bertambah normal, militer masih tetap menahan dan menyiksa dengan sewenang-wenang orang-orang yang dicurigai mendukung kemerdekaan. Perempuan ditahan karena mereka dicurigai mendukung kemerdekaan atau karena suami, saudara laki-laki atau anggota keluarga mereka lainnya dicurigai terlibat dalam perlawanan. Hampir sepuluh persen dari seluruh perempuan yang ditahan dalam periode ini pernah diperkosa setidaknya satu kali selama dalam tahanan; banyak yang diperkosa berkali-kali. 96. KC1 memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perekrutan secara paksa dan pemerkosaan terhadap istrinya, KC, pada tahun 1989 di Mehara (Tutuala, Lautem). Karena KC1 adalah seorang gerilyawan Fretilin/Falintil di hutan, KC dipaksa oleh pasukan paramiliter Halilintar* untuk ambil bagian dalam operasi militer selama dua bulan. Dalam masa inilah, ia diperkosa oleh anggota-anggota pasukan itu dan menjadi hamil sebagai akibatnya. PS101, seorang TBO (Tenaga Bantuan Operasi) yang pada waktu itu bersama dengan pasukan tersebut, belakangan memberitahu KC1 bahwa pada tanggal 30 September 1989, ia menyaksikan sendiri tentara dari Yonif 144 di bawah komando Kapten PS102 [orang Indonesia], menikam dada KC dengan bayonet, yang menyebabkan kemariannya.59 97. Dua orang perempuan bersaudara, LC dan MC, diculik bersama dengan ayah mereka di Ermera pada tahun 1994. Lima belas orang anggota ABRI, yang hanya empat di antaranya dikenali oleh kedua perempuan Dalam kasus ini, Halilintar di Lautem pada tahun 1989 adalah satu kesatuan pasukan ABRI dan bukan kelompok milisi yang aktif di distrik Bobonaro. 59 Pernyataan HRVD 00774. 59
S er i D o k u m en K u n c i 8 ini, membawa mereka ke Koramil di Atsabe (Ermera). MC mengisahkan kepada Komisi: Pada tahun 1984, tentara [orang Timor-Leste] bernama PS103, PS104, PS105, dan PS106, bersama dengan 11 orang tentara Indonesia, menahan saya, ayah saya, dan adik perempuan saya LC, di Lasaun [Atsabe, Ermera]. Mereka membawa saya ke Koramil Atsabe, di sana kami dipisahkan satu sama lain. Ayah saya dimasukkan ke dalam satu ruangan, sedang saya dan adik saya di ruang lain. Tentara orang Timor maupun Indonesia memukuli dan menendangi kami. Mereka merendam sepatu larsnya dalam air dan menendang kami. Mereka memasukkan senjatanya ke dalam mulut kami, meminta keterangan. Mereka menelanjangi adik saya dan saya, menutup mata kami, dan memasukkan kami ke dalam tangki air dari pukul 8.00 pagi sampai pukul 12.00 siang. Mereka lakukan lagi hal ini dari tengah malam sampai pukul 2.00 pagi. Setelah itu mereka masukkan kami ke dalam lubang untuk membunuh kami malam itu, tetapi tidak jadi dan kami dibawa kembali ke tempat tahanan. Tentara itu, baik yang orang Indonesia maupun Timor, memerkosa adik saya secara berpasangan. Saya tidak tahu lagi berapa [prajurit yang memerkosanya] karena begitu banyak. Ini berlangsung terus selama empat hari.60 98. NC ditahan pada tanggal 24 Januari 1996 di Kodim 1636 Maliana. Di sana ia diancam dengan senjata, disetrum dengan listrik dan diharuskan tidur di lantai yang basah. Anggota-anggota Satuan Gabungan Intelijen (SGI) memerkosa NC yang matanya ditutup dan tangan serta kakinya diikat. Setelah beberapa minggu ia dilepas, tetapi harus melapor ke Kodim setiap hari selama setahun.61 99. Pada tanggal 10 Februari 1996, sepuluh orang Timor-Leste yang menjadi tentara Indonesia menangkap OC dan PC di kampung mereka di Raiheu (Cailaco, Bobonaro) dan membawa mereka ke Koramil Bobonaro. Mereka ditahan di sel yang terpisah di Koramil Bobonaro dimana mereka disiksa, diinterogasi, dan mengalami pemerkosaan berkali-kali: Pada 10 Februari 1996 kira-kira pukul 6.00 di Aldeia Bada Lesumali, Raiheu [subdistrik Cailaco, distrik Bobonaro], sepuluh orang Timor 60 Pernyataan HRVD 02516 dan 02527. 61 Pernyataan HRVD 02426. 60
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual tentara Indonesia menangkap saya dan teman saya, PC. Saya hanya tahu nama satu orang saja, -PS107. Pada waktu ditangkap kami tidak disiksa, tetapi dibaiva ke Koramil Bobonaro dan dimasukkan ke dalam sel yang terpisah. Setelah itu, saya diinterogasi oleh seorang tentara mengenai hubungan saya dengan Falintil. Karena saya tidak mau berterus terang, lima orang tentara Timor menempeleng saya dua kali dan menendang saya dengan sepatu lars empat kali. Mereka menaruh kursi di atas jari kaki kiri saya dan kemudian duduk di kursi itu sampai jari kaki saya berdarah. Kemudian saya dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang kecil sampai esok paginya. Pada 12 Februari 1996 sekitar pukul 7.00 malam, lima orang tentara Indonesia mernasuki sel saya. Mereka mengancam saya, membanting saya ke lantai, menelanjangi saya dan memerkosa saya. Dalam kegelapan mereka berganti-ganti memerkosa saya selama tiga jam. Ketika saya diperkosa ABRI, umur saya 20 tahun. Malam itu juga teman saya PC diperkosa oleh ABRI, tetapi saya tidak tahu pada waktu itu. Baru kemudian PC memberi tahu saya. Pada 13 Februari 1996, Komandan Koramil Bobonaro menyerahkan kami berdua ke Kodim 1637 Bobonaro [di Maliana] dimana kami diserahkan ke komandannya. Sekali lagi kami dipisahkan dan dimasukkan ke dalam sel yang gelap. Saya diinterogasi oleh dua orang ABRI yang sedang jaga di Kodim. Selama interogasi ini, mereka membuka baju saya kecuali celana dalam saya, menyetrum saya dan menyunduti puting susu saya dengan rokok. Mereka menciumi dan mencumbui saya setelah mereka mendorong saya ke tembok untuk memerkosa saya, tetapi tidak jadi karena mereka melibat darah [menstruasi] di celana dalam saya. Pada 12 Februari 1998, tiga orang anggota pasukan Rajawali datang ke sel saya dan mengikat kedua tangan saya. [Mereka membawa saya ke luar], mengancam saya dan mendorong saya ke sebuah pohon di dekat tempat tahanan. Mereka mengangkat rok saya dan memerkosa saya dalam keadaan berdiri. Hari itu juga, mereka melepas saya dan menyuruh saya pulang.62 100. Selama periode ini, pelaku-pelaku pemerkosaan dalam penahanan bukan saja anggota ABRI, tetapi juga anggota-anggota kepolisian. Walaupun kasus pemerkosaan oleh polisi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kasus 62 Pernyataan HRVD 06679. 61
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerkosaan oleh tentara, perlakuan terhadap tahanan perempuan oleh polisi setara dengan perlakuan oleh militer, terutama terhadap perempuan yang dicurigai terlibat dalam organisasi-organisasi pro-kemerdekaan. 101. Pada 1993, tiga orang perempuan bernama QC1, QC2, dan QC sedang berjalan pulang dari pertemuan dengan anggota-anggota Falintil in Atsabe (Ermera). Dua orang Timor-Leste petugas intelijen, PS108 dan PS109, menyergap mereka dan berusaha memerkosa mereka. Seorang anggota Falintil, PS325 berhasil mencegah serangan ini dengan cara menikam PS108. Ketiga perempuan itu lari, tetapi seminggu kemudian mereka ditangkap lagi dan dibawa ke kantor polisi di Atsabe dimana mereka disiksa. Seorang anggota polisi, PS110, membawa QC ke sebuah ruangan yang kosong, menelanjanginya dan memerkosanya. QC mengalami sakit yang sangat parah selama riga hari. Setelah tiga hari, mereka dipindahkan ke kantor polisi tingkat distrik di Gleno (Ermera) dimana mereka ditahan selama seminggu. Kemudian mereka dikirimkan kembali ke kantor polisi di Atsabe dimana mereka ditahan selama sebulan. QC pada waktu itu baru berusia 15 tahun.63 B. Pemerkosaan tanpa proses hukum 102. Pengadilan Indonesia mulai berfungsi di Timor-Leste tahun 1977. Tetapi sampai dasawarsa 1990-an, sistem peradilan resmi ini masih tidak membantu korban pemerkosaan dan keluarga mereka yang berusaha menggunakannya untuk mendapatkan keadilan. Kebanyakan korban merasa bahwa melaporkan pemerkosaan yang mereka alami itu tidak ada gunanya dan bahkan berbahaya. Mereka yang mencari penyelesaian hukum untuk pelanggaran yang mereka alami hanya mendapatkan sedikit bantuan. 103. Pada tanggal 4 April 1992, RC dari Fatuletu (Zumalai, Covalima) diperkosa oleh seorang anggota Hansip bernama PS111. Seperti diungkapkan oleh saudara perempuannya, RC1, keluarga RC melaporkan kasus ini kepada komandan Koramil di Zumalai, tetapi tanpa hasil: 63 Pernyataan HRVD 04482. 62
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual PS111 datang dan mengancam kami dengan senapan. Ia melepaskan tembakan ke udara tiga kali. Kami semua ketakutan...Ia datang untuk memaksa adik perempuan saya, RC, melakukan hubungan seks dengannya. Karena adik saya takut, ia tnemerkosanya. Walaupun PS111 adalah anggota Hansip dan pamong desa yang kami tahu sudah kawin, ia ingin memaksa adik saya untuk menjadi gundiknya, tetapi karena ia menolak ia mengancamnya dengan senjata dan memerkosanya. Kami melaporkan kasus ini kepada komandan Koramil, tetapi ia diam saja. Kemudian ia mengatakan kepada kami agar menyelesaikan perkara ini dengan cara adat. Tetapi ini tidak terjadi. PS111 hanya mengatakan dengan gaya yang mengancam, "Ini adalah hukum senjata. Kami bebas memerkosa pendukung Fretilin." Adik saya RC meninggal tahun 1999.64 104. SC diperkosa pada tahun 1995 oleh seorang petugas kepolisian yang dikenalnya dengan nama PS396 di Soibada (distrik Manatuto). Petugas kepolisian itu masuk ke rumahnya di tengah malam dan lari ketika orang tua SC masuk ke kamar itu. Walaupun ini jelas merupakan suatu kejahatan dalam hukum Indonesia, komandan polisi yang menyelidiki kasus ini hanya memukul polisi yang memerkosa SC dan mengharuskannya membayar ganti rugi dalam jumlah yang tidak besar. Perlakuan komandan ini menunjukkan bahwa pelaku memang melakukan sebuah pelanggaran. Namun ia tidak ditangkap untuk diproses secara hukum. Menurut kesaksian SC: la menutup mulut saya hingga saya tidak bisa berteriak, lalu ia menelanjangi dan memerkosa saya. Saat kejadian itu saya menangis, sehingga ketahuan orang tua saya. PS396 lari keluar melompati pagar depan rumah menuju kantor polisi. Orang tua saya memukuli saya dan kemudian melaporkan kejadian itu pada Kapolsek [Kepala Kepolisian Sektor]. Kapolsek datang bersama anak buahnya ke rumah saya, dan memukuli PS396 di depan orang tua saya. Kemudian ia memotong rambutnya sampai botak dan menyuruhnya membayar denda sebesar Rp 200.000. Setelah itu ia dipindahkan ke Manatuto.65 105. Pada tanggal 5 November 1996, TC dari desa Lisapat (Hatulia, Ermera) ditangkap bersama dengan tujuh orang anggota keluarganya di Atabae (Ermera). Karena dicurigai menyembunyikan gerilyawan Falintil, mereka 64 Pernyataan HRVD 03681. 65 Pernyataan HRVD 00649. 63
S er i D o k u m en K u n c i 8 dibawa ke Koramil di Ermera, Di sana mereka ditahan selama kira-kira dua minggu. Kemudian mereka ditahan dua minggu lagi di pos Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Rajawali II)* di Lulirema (Ermera). Selama TC dalam tahanan, prajurit-prajurit berkali-kali memerkosanya dan memaksanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh petugas gereja setempat yang berhasil membela TC agar dibebaskan. Kasus ini dilaporkan kepada pekerja- pekerja hak asasi manusia di Dili dan Jakarta. Dalam sebuah submisi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia pada 22 Januari 1997, koalisi organisasi-organisasi non-pemerintah di Jakarta memberikan perincian kasus ini: Pada kira-kira tengah malam, TC dilepaskan dari tiang bendera itu dan dibawa ke markas Koramil dengan tangannya masih diborgol. Ia dimasukkan ke ruangan sendirian...Selama ia di sana, ia tetap diborgol kecuali jika makan atau ke kamar kecil. Suatu hari (tanggal tidak diketahui korban) pada kira-kira tengah malam, ketika sedang sangat sepi, tiba-tiba lampu di kamarnya dimatikan dari luar. Dalam kegelapan, seorang tentara yang tidak dapat dikenalinya memasuki kamarnya. Ia memeluknya sambil mengancamnya agar tidak menjerit. "Kalau kamu menjerit ini salahmu sendiri. Saya akan bawa kamu ke luar malam ini juga dan membunuh kamu di hutan. Jika besok kamu kasih tahu komandan saya, saya akan bunuh kamu pada malam berikutnya," katanya. Dengan tangannya masih diborgol, TC diperkosa sampai ia tidak sadarkan diri lagi... Pada pertengaban November 1996, para tahanan dibawa ke pos komando Rajawali II di Lulirema. Di pos komando ini ada 50-100 orang orang tentara. Mereka ditahan di sana selama dua minggu. Pada minggu pertama, TC diperkosa dua kali. Pemerkosaan terjadi pada malam hari, tangannya masih diborgol. Nama pelaku tidak diketahuinya, tetapi ia tahu bahwa pangkatnya siku kuning tiga (sersan kepala), kulitnya hitam, tubuhnya tinggi dan rambutnya lurus...Pada minggu kedua borgolnya dilepas. Pelaku yang itu juga memerkosanya dua kali lagi. Rajawali adalah nama sandi kesatuan Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) yang ditugaskan di Timor-Leste pada pertengahan dasawarsa 1990-an. Sebelumnya istilah ini digunakan untuk menyebut Kopassus. Semua kasus dalam bab ini dimana Rajawali disebut sebagai pelaku, yang dimaksud adalah anggota Kostrad. 64
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Ketika ditahan di pos militer itu, TC juga dipaksa memasak air dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain...66 106. TC dibebaskan sesudah intervensi seorang katekis.* TC membuat laporan ke Polisi Militer di Balide (Dili) dengan bantuan dua orang pengacara dari Yayasan HAK, satu organisasi non-pemerintah bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, yang didukungoleh pengacara senior dari Jakarta dan Kupang. Salah seorang pengacara tersebut, Rui Pereira dos Santos menjelaskan: Proses investigasi makan waktu lama. Halangan utama adalah orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di pos Rajawali di Ermera itu telah kembali ke pangkalannya [di luar Timor-Leste]. Itulah...sebabnya ia tidak dapat dibawa ke [markas] Polisi Militer di Dili untuk diselidiki. Ketika penelitian telah selesai kami mengirimkan berkas-berkas kepada Komandan Korem dengan salinan kepada Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta, Panglima ABRl, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung di Jakarta. Pada akhirnya, saya mendengar bahwa tuntutan selesai dilakukan di Jakarta tetapi tuduhannya diubah dari pemerkosaan menjadi hubungan seks antara orang-orang yang sama-sama mau [tuduhan yang lebih ringan]. Mereka juga menghilangkan sama sekali kata-kata bahwa TC melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya dengar pelakunya dijatuhi hukuman enam bulan, tetapi sebagai pengacara TC saya tidak pernah menerima salinan keputusan itu. Selama proses penyelidikan itu, TC telah tiga atau empat bulan hamil.67 107. Pada tanggal 9 Januari 1997, UC ditangkap bersama UC1, di desa Babulo (Uatu-Lari, Viqueque) karena mereka terlibat menyelundupkan peluru untuk Falintil. Mereka dibawa ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) 66 APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) et al, Laporan Kasus Pemerkosaan atas Diri TC, Pernyataan tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Indonesia), 22 Januari 1997. * Katekis adalah orang awam dalam Gereja Katolik yang bertugas memberikan pelajaran dan bimbingan agama mengenai liturgi, mempersiapkan keluarga-keluarga untuk pemandian anak- anak mereka, mempersiapkan anak-anak untuk menerima komuni, dan tugas-tugas sejenisnya. Di Timor-Leste hampir di setiap desa ada katekis. 67 Wawancara CAVR dengan Rui Pereira dos Santos, aldeia Bedalan, Bebora, 20 de Maio, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 24 Oktober 2004. 65
S er i D o k u m en K u n c i 8 Uatu-Lari, kemudian dipindahkan ke kantor Kepolisian Resort (Polres) 1134 di kota Viqueque. UC mengisahkan kejadian-kejadian sesudahnya: Setibanya kami di sana, mereka menahan kami terpisah. Malamnya mereka memanggil saya untuk diinterogasi kemudian mengembalikan saya ke sel. Malam itu juga seorang anggota polisi bernama PS112, yang berasal dari Kupang, datang ke sel saya dan memerkosa saya sampai pagi. Tanggal 11 Januari 1997, seorang polisi lain bernama PS396 datang ke sel saya dan kembali saya diperkosa sampai pagi.68 108. Sesudah interogasi yang dialaminya, UC dibebaskan dan dipanggil kembali pada tanggal 23 Agustus 1997 untuk menjalani proses pengadilan. UC mendapatkan bantuan hukum dari Yayasan HAK selama proses pengadilannya dan menyampaikan kepada pengacaranya pemerkosaan yang dialaminya dalam tahanan. Ia terlalu takut untuk pergi bersama pengacaranya melaporkan kejadian ini kepada Polisi Militer, sehingga pengacaranya melaporkan kejahatan tersebut dengan menggunakan kuasa hukum yang telah diterimanya. Mereka juga menyampaikan laporan tersebut kepada oditur militer tingkat provinsi. Tetapi, menurut pengacaranya, tidak ada tanggapan yang berarti. Kasus itu "dipeti-eskan".68 86 C. Pemerkosaan di dalam dan di sekitar rumah korban 109. Sebagaimana halnya dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada umumnya, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan, termasuk pemerkosaan dalam penahanan, menurun cukup banyak dari tahun 1985 sampai 1998. Meskipun demikian, perempuan tetap saja menghadapi resiko kekerasan seksual. Ini terutama jelas dalam kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah perempuan: di dalam atau sekitar rumah, di kebun, dan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. 110. Pada tahun 1989, VC berumur 15 tahun ketika Prajurit Satu PS113 dari kesatuan Armed (Artileri Medan) 9 datang ke rumahnya di Ililapa, Lore 68 Pernyataan HRVD 07439. 69 Wawancara CAVR dengan Rui Pereira dos Santos, aldeia Bedalan, Bebora, 20 de Maio, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 24 Oktober 2004. 66
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual II (Lospalos, Lautem) dan menuntut VC agar menjadi "istri"-nya. Menurut VC, yang dimaksud PS113 adalah agar dapat berhubungan seksual dengannya dan didampingi VC ke pesta-pesta. VC menolak. PS113 mengancamnya dengan senjata, kemudian menyeretnya ke kamar tidur dan memerkosanya. Akibat pemerkosaan ini VC menjadi hamil, tetapi tetap pergi ke sekolah. PS113 dipindahkan ke Laga (Baucau). Kemudian, ia muncul lagi, dan sambil mengancam dengan granat, ia berusaha memaksa VC pergi mengikutinya ke Laga. Kali ini, VC berhasil meloloskan diri.70 111. PS114 adalah kepala Aldeia Talo, Hatulia (Hatulia, Ermera). Karena hubungan dekatnya dengan Yonif 744, PS114 dapat melakukan pemerkosaan berkali-kali tanpa dihukum. Pada bulan Maret 1989, ia berkali-kali memerkosa WC yang berumur 14 tahun. Kepada Komisi WC mengungkapkan kejadiannya: PS114 tiba-tiba masuk, membuka pakaian saya, duduk di atas saya dan memerkosa saya empat kali malam itu. Ia memberi ibu saya Rp 30.000...Di mana saja ia bertemu dengan saya sendirian di jalan, ia menarik saya ke kebun kopi, menelanjangi saya dan memerkosa saya. la bahkan membawa seorang Indonesia bernama PS115, pengawas perkebunan kopi PT Salazar di Talo. PS115 memanggil saya ke jalan, menarik saya dan memerkosa saya. Ketika saya sampai di rumah, PS114 memerkosa saya lagi. Saya merasa seperti saya ini binatang. PS114 memerkosa saya berkali-kali, di jalan, di kebun kopi, di mana saja...sampai saya menjadi hamil, kemudian ia tidak pernah mengakui anaknya.71 112. XC adalah korban lain dari pelaku yang sama, enam tahun kemudian. la diperkosa di rumahnya di Talo pada tahun 1995. Dalam kesaksiannya, XC mengatakan bahwa PS114 diketahui mempunyai hubungan baik dengan Yonif 744 dan ia takut dibunuh jika menolak kemauannya.72 113. Juga di Aldeia Talo, seorang anggota tentara dari Yonif 726 memerkosa YC. Pada 12 Juli 1989, empat orang prajurit yang bersenjata dan memakai 70 Pernyataan HRVD 05326. 71 Pernyataan HRVD 06238. 72 Pernyataan HRVD 06167. 67
S er i D o k u m en K u n c i 8 seragam tentara mengepung rumah YC. Pada waktu itu ayah dan saudara laki-lakinya tidak di rumah. Seorang anggota tentara memasuki rumahnya dan memerkosanya.73 114. Suami ZC, seorang anggota Falintil, sedang melakukan pertemuan dengan seorang komandan Falintil bernama Mauhunu dan Adjunto Mera Putar ketika ketiganya disergap oleh tentara Indonesia dalam operasi gabungan Yonif 142, Kodim Ainaro, dan anggota-anggota Milsas.* Karena suaminya berhasil meloloskan diri, ZC menjadi pengganti sasaran kekerasan mereka. la diambil dari rumahnya pada hari itu juga: Pada tanggal 8 November 1991, Sukarelawan, dipimpin oleh PS98, datang ke rumah saya, bersama dua anggotanya PS116 dan PS117. Mereka tanyakan di mana suami saya. Saya menyatakan bahwa suami saya sedang ke luar bekerja di sebuah proyek. Lalu mereka membawa saya ke tempat yang bernama Balai Pro-lntegrasi dan saya diinterogasi di sana. Saya dituduh memberikan makanan kepada Falintil. Saya menyatakan tidak tahu apa-apa. Dua hari kemudian, anggota-anggota Sukarelawan mengikat saya bersama dengan 14 laki-laki dan perempuan lain. Sesudah satu malam, PS98 dan Sersan Dua PS118, seorang anggota Koramil, melepaskan tali dari tangan kami dan kami dipaksa menandatangani surat pernyataan... Sebelum itu, kami dipaksa minum tuak Sabu untuk upacara sumpah [kesetiaan kepada Indonesia]. Kami dipaksa bersumpah pada November 1991. Setelah bersumpah, kami dipaksa dansa dengan PS98 dan anggota-anggota milsas sampai pagi. Suatu malam, Sukarelawan masuk rumah saya dengan membawa pisau, senapan AR 16, FNC, SKS, dan pedang samurai. PS119 menyuruh bapak mertua saya untuk keluar membeli rokok. Lalu saya ditariknya ke dalam kamar dan pakaian saya ia buka secara paksa, lalu saya 73 Pernyataan HRVD 06237. * Militerisasi atau milsas, adalah proses perekrutan dan pelatihan militer penduduk sipil yang dimulai oleh Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) pada tahun 1989. Anggota-anggota kelompok sipil seperti Hansip (Pertahanan Sipil), Wanra (Perlawanan Rakyat), dan Ratih (Rakyat Terlatih) dikirim dari Timor-Leste ke Bali atau Malang (Jawa Timur) untuk menjalani latihan kemiliteran selama tiga bulan. Setelah menyelesaikan latihan ini mereka resmi menjadi anggota Angkatan Darat. Baik orang Indonesia maupun orang Timor-Leste yang menjalani latihan ini oleh penduduk sering disebut Milsas atau kadang-kadang "tentara tiga bulan". 68
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual diperkosa...Seorang Sukarelawan lain, PS120, memerkosa saya satu kali.74 115. Perempuan bukan hanya diperkosa setelah diambil dari rumah mereka. AD diperkosa di warung dekat rumahnya di Laleia, Manatuto. Pada tahun 1994, dalam perjalanan ke warung itu untuk membeli biskuit, sekelompok tentara -PS123, PS124, PS125, dan beberapa orang lain memaksa AD masuk ke warung. PS123 memerkosanya sementara prajurit-prajurit yang lain berjaga di pintu masuk. PS123 mengancam akan membunuh AD jika ia menjerit.75 116. BD1 dari Aidaba Leten (Atabat, Bobonaro) memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap isterinya, BD. Pada tahun 1996, BD1 ditangkap di Aidaba Leten dan disiksa oleh milisi Halilintar di pos SGI, yang terletak di rumah PS126. Setahun kemudian ketika itu BD1 telah melarikan diri ke hutan, kelompok milisi yang sama, termasuk PS127, PS128, PS129, PS130, PS131, dan PS132, datang ke rumahnya, pada saat istrinya tinggal di rumah. Mereka mengancam akan membunuh semua keluarga BD jika ia tidak menyerahkan diri. Akhirnya, PS130 memerkosa BD di rumahnya sendiri.76 117. Pada bulan Desember 1996 CD, rnenyaksikan anggota-anggota Rajawali menggeledah rumahnya di desa Batu Manu (Atsabe, Ermera) setelah menerima informasi bahwa ia terlibat dalam kegiatan bawah tanah. CD, saudara laki-lakinya, ayahnya, bersama dengan dua orang laki-laki lain, CD1 dan CD2, diikat dan dipukuli. Di tengah malam mereka disuruh mencari seorang laki-laki bernama Mateus yang katanya pergi ke hutan untuk mengantarkan granat. CD harus mendaki bukit dan menyeberangi sungai. Dua orang anggota Rajawali memerkosanya di hadapan CD1.77 118. E1 aktif dalam gerakan klandestin. Pada bulan Agustus 1997, saudara perempuannya E diambil dari rumahnya oleh PS113, seorang Timor- 74 Fokupers, Basis data kekerasan berbasis gender 1999, Pernyataan tertulis kepada CAVR, 2004; Pernyataan HRVD F9369. 75 Pernyataan HRVD 03054. 76 Pernyataan HRVD 01857. 77 Pernyataan HRVD 02541. 69
S er i D o k u m en K u n c i 8 Leste petugas Babinsa, bersama dengan tiga orang Timor-Leste anggota ABRI - PS134, PS135, dan PS136. Ia dibawa ke kantor desa Betulau (Liquidoe, Aileu) di mana E1 sedang diinterogasi. Di sana, E diperkosa oleh PS133 dan seorang anggota milisi lain. E merahasiakan hal ini dan ketika menjelang meninggal baru ia menceritakannya kepada saudara laki-lakinya.78 119. DD1 memberikan kesaksian kepada Komisi tentang pemerkosaan terhadap adik perempuannya, DD pada tahun 1998 di desa Laulana (Letefoho, Ermera). Anggota-anggota BTT 711 secara bergiliran memerkosanya di rumahnya sendiri. Karena dicurigai memasak untuk Falintil, DD dipaksa masuk ke dapur oleh tiga orang tentara, salah satunya seorang Indonesia bernama PS137. Di dapur itu ia diperkosa di depan adik laki-lakinya.78 78 Pernyataan HRVD 05837. 79 Pernyataan HRVD 01658. 70
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Kesaksian dan bukti dari Mario Viegas Carrascalao tentang kekerasan terhadap perempuan dari tahun 1982 sampai dengan 1992 Dalam submisinya kepada Komisi, Mario Viegas Carrascalao, Gubernur Provinsi Timor Timur dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 mengidentifikasi empat kelompok pelaku kekerasan terhadap perempuan. 1) terhadap Tentara Indonesia perempuan] secara terorganisir dan sistematis, korbannya umumnya adalah sasaran yang mudah, karena mereka akan kehilangan nyawa, atau keluarga mereka akan kehilangan nyawa kalau menolak kemauan pelaku. Ada kesaksian-kesaksian tentang dilakukannya penembakan senjata [oleh anggota tentara] untuk mencapai tujuan mereka. Korban meliputi: a. [yang melakukan kekerasan b. c. d. e. f. g. Perempuan keluarga dekat anggota gerakan perlawanan yang terbunuh dalam pertempuran, misalnya janda dan/atau anak perempuan mereka, juga adik/kakak, bibi, dan saudara sepupu; Istri dan/atau anak perempuan orang-orang yang ditahan dengan tuduhan mendukung perlawanan; Istri dan/atau anak perempuan orang-orang yang masih punya keluarga "di hutan" meskipun tidak aktif [dalam Perlawanan]; Tahanan perempuan [yang ditahan] karena melakukan perbuatan kriminal dan tahanan polirik perempuan; Anak perempuan dari perempuan Timor-Leste dengan laki-laki Portugis yang tinggal di luar negeri, atau keturunan mereka; Anak perempuan cantik penduduk desa biasa, yang ditawarkan kepada tentara oleh keluarga mereka sendiri untuk mendapatkan kemudahan; di sejumlah tempat Timor-Leste praktek ini telah digunakan di masa kolonial; Perempuan muda yang tinggal di "Desa Binaan" yang jelas mempakan kamp konsentrasi. 71
S er i D o k u m en K u n c i 8 2) 3) Dalam kasus-kasus ini (a sampai g), [metode] yang sering digunakan adalah ancaman, penipuan, jebakan, dan teror. Para pelaku adalah tentara yang bertugas teritorial (dari Korem, Kodim, Koramil, bintara angkatan darat dan kepolisian yang bertugas di desa). Perempuan yang dijadikan "hadiah" diberikan [oleh] bawahan kepada atasan mereka ketika melakukan kunjungan kerja. Ini adalah cara yang digunakan oleh bawahan untuk mendapatkan perhatian dari atasan dan dengan demikian mendapatkan promosi karir yang cepat. Orang Timor-Leste dalam struktur militer kekuasaan pendudukan sebagai informan, anggota kelompok paramiliter atau Hansip, atau yang dijadikan bagian dari tentara reguler. Pelaku ini melakukan kekerasan terutama terhadap golongan masyarakat yang paling sederhana dan miskin. Metode yang mereka gunakan biasanya adalah	teror,	ancaman	dilaporkan	kepada	intelijen,	jebakan,	fitnah,	dan datang pada malam hari ke rumah korban (sendirian atau bersama anggota-anggota "Intel" atau personil militer lain, yang dalam sejumlah kasus berpakaian ninja seperti di Dili). Mereka juga menjadi penghubung antara tentara Indonesia dan korban orang setempat yang digunakan untuk melayani atasan mereka. Orang sipil, luar, yang dari Timor-Leste maupun berkedudukan penting di semua tingkat pemerintahan. Golongan ini menggunakan kedudukan mereka dalam administrasi negara untuk "memperlancar" prosedur birokratis bagi korban mereka (gadis, janda atau perempuan yang bersuami) yang, misalnya, memerlukan izin usaha, mempercepat pengurusan pensiun yang merupakan hak mereka karena suami yang sudah meninggal adalah pegawai negeri, atau kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan tender proyek-proyek pembangunan. Sebagai imbalannya mereka [orang-orang sipil ini] meminta dipuaskan nafsu seksualnya. Pada Orang Timor-Leste dan orang luar guru sekolah dasar. tahun 1983, ketika sistem pendidikan wajib mulai berlaku di Timor- Leste, bukan hanya anak-anak berumur enam tahun yang mulai masuk 4) 72
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual sekolah, tetapi juga pemuda berusia 16 dan 17 tahun. Karena jumlah orang Timor-Leste yang menjadi guru sedikit, maka direkrut banyak guru Indonesia. Hanya guru laki-laki, baik yang lajang maupun sudah menikah (tetapi kalau sudah menikah, istri mereka tetap tinggal di Indonesia), yang dikirimkan ke Timor-Leste. Orang Timor-Leste yang direkrut untuk mengajar pada sekolah dasar kebanyakan juga laki-laki, berusia muda -baru saja menyelesaikan pendidikannya- dan lajang atau sudah menikah. Jika sudah menikah, istri tidak boleh ikut ke desa-desa bersama mereka. Akibat keadaan ini sampai pada pemerintah berupa laporan-laporan mengenai keterlibatan "bapak- bapak" atau guru orang Timor-Leste dengan murid-murid perempuan. Kasus yang paling banyak dilaporkan terjadi di distrik Covalima, Maliana, Liquica, dan Baucau. Di Baucau, seorang guru dari Indonesia memerkosa 22 murid perempuannya. Kasus ini diajukan ke pengadilan dan pemerkosanya hanya dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara. Laki-laki ini akhirnya dikembalikan ke kota asalnya tanpa menyelesaikan hukuman penjaranya. "Tidak semua pelaku dihukum untuk pelanggaran yang mereka lakukan karena Gubernur, menurut hukum Indonesia, tidak bisa menghukum tentara, polisi, bupati, dan lain-lain. Karena itu maksimum yang bisa dilakukannya terhadap orang-orang itu adalah melakukan penyelidikan dan, jika mungkin, mendesakkan dilakukannya tindakan kepada departemen-departemen tempat mereka bekerja dan yang bisa mengambil tindakan."80 Mario Carrascalao juga menyebutkan tindakan yang dilakukannya mengenai sejumlah kasus-kasus pemerkosaan, baik dengan mengirimkan surat pengaduan kepada komandan militer atau dengan berbicara kepada pejabat-pejabat pemerintah dan militer Indonesia di Jakarta. Mario Carrascalao mengatakan kepada Komisi bahwa ia tidak pernah 80 Mario Viegas Carrascalao, Deposisi tertulis tentang Perempuan dan Keluarga Berencana, Pernyataan tertulis kepada CAVR, 28 April 2004. 73
S er i D o k u m en K u n c i 8 menerima jawaban resmi untuk laporan-laporannya mengenai kekerasan seksual. Pemerkosaan dan Jajak Pendapat 120. Data yang dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan peningkatan tajam kasus pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada tahun 1999 dengan puncaknya pada bulan April dan September 1999. Dari pemerkosaan yang dilaporkan terjadi tahun itu, 19% (20/105) dilakukan oleh anggota- anggota milisi. A. Pemerkosaan sebelum pemungutan suara (April-Agustus 1999) 121. Pemerkosaan terjadi sebagai bagian dari kekerasan yang menyebar di seluruh wilayah ini sebelum Jajak Pendapat bulan Agustus 1999. Insiden pemerkosaan mencapai puncaknya pada bulan April dan Mei, sebelum pemungutan suara, di hampir semua distrik. Ini terjadi bersamaan waktunya dengan gelombang perpindahan penduduk yang disebabkan 74
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual oleh pembakaran rumah dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya di seluruh Timor-Leste. 122. Sekali lagi perempuan sering menjadi korban pengganti kekerasan anggota- anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi yang berada di bawah kendali mereka memerkosa istri, saudara-saudara perempuan, dan anak- anak perempuan dari laki-laki yang sudah tidak berada di tempat, yang hendak mereka bunuh karena mendukung gerakan kemerdekaan.81 123. Pengalaman DE adalah contoh dari pola ini. DE diserang di rumahnya sendiri di Fatubesi (Hatulia, Ermera) pada tanggal 14 Mei 1999 oleh milisi Darah Merah Putih. Dipimpin oleh komandan PS138 dan PS139, milisi itu, bersama dengan anggota-anggota SGI, menyerang rumah DE karena mereka tahu bahwa suaminya, DE1, telah melarikan diri ke hutan untuk bergabung dengan Falintil. PS139 masuk ke rumah, mengancam DE dengan pisau dan memerkosanya. Setelah itu, PS138 dan anggota- anggota SGI bergantian melakukan penganiayaan seksual. Mereka mengikat tangannya dengan kabel dan membawanya ke pos Darah Merah Integrasi di Hatulia dimana ia ditahan selama dua bulan. Ketika di sana ia terus menjadi sasaran pelecehan seksual. Ia mengatakan bahwa paling sedikit 24 anggota SGI dan milisi melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Setelah dua bulan ia berhasil melarikan diri.81 124. Pada bulan Mei 1999, satu kelompok milisi yang bernama Kaer Metin Merah	Putih	(secara	harafiah	berarti	Pegang	Teguh	Merah	Putih,	biasa	disingkat KMP) melakukan sejumlah perbuatan kekerasan di seluruh kecamatan Lolotoe, Bobonaro. Panel Khusus Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili menyatakan tiga orang - Jhoni Franca, komandan KMP; Sabino Leite, kepala desa Guda (Lolotoe, Bobonaro); dan Jose Cardoso, komandan KMP - telah bersalah melakukan pemerkosaan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah kasus pertama 81 Lihat Pernyataan HRVD 04652. 82 Pernyataan HRVD 06441. 75
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerkosaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang diadili oleh Panel Khusus tersebut.83 125. Juga pada bulan Mei 1999 tiga orang perempuan, yang identitasnya dirahasiakan oleh Pengadilan, ditahan sewenang-wenang oleh KMP bersama dengan 13 orang lain dari Lolotoe. Setelah ditahan selama satu bulan dalam gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang letaknya di seberang Koramil Lolotoe, ketiga perempuan itu dibawa pergi dengan alasan mereka dipanggil oleh Joao Tavares, Panglima PPI (Pasukan Pejuang Integrasi).* Mereka dimasukkan ke dalam ambulans pemerintah yang dikendarai oleh seorang petugas kesehatan bernama PS140, bersama dengan komandan Koramil Lolotoe, Letnan Dua PS114 [orang Indonesia], dan komandan KMP PS142. Ketiga perempuan itu dibawa ke sebuah hotel di Atambua dimana mereka diperkosa berkali- kali. Salah seorang korban memberi kesaksian tentang pemerkosaan yang dialami, bahwa salah satu dari mereka terlebih dahulu disuntik dengan apa yang mereka perkirakan adalah obat kontrasepsi. Tiga perempuan itu diancam dengan berbagai jenis senjata, dan diancam akan dibunuh dan dibuang ke laut apabila tidak mau berhubungan seksual. Sesudah diperbolehkan keluar kamar untuk makan, mereka diperkosa kembali malam berikutnya.84 126. Pesta-pesta yang diadakan milisi merupakan kegiatan yang lazim terjadi di masa pra-pemungutan suara. Kelompok-kelompok milisi, dengan sumber daya dan kekuasaannya, dapat menyelenggarakan pesta yang wajib dihadiri oleh perempuan-perempuan di desa. Pesta-pesta ini memberikan 83 The General Prosecutor of UNTAET, Indictment against Joao Franca da Silva alias Jhoni Franca et al.. Case No. BO-06. 1-99-SC (04a/2001). * Pasuka Pejuang Integrasi (PPI) diresmikan pada 17 April 1999 dalam suatu upacara resmi yang diadakan di halaman muka kantor Gubernur pada waktu itu (sekarang dikenal dengan nama Palacio do Governo) di Dili. Joao Tavares adalah panglima PPI dan Eurico Guterres wakil panglimanya. Beberapa jam kemudian, gerombolan milisi menyerang dan membakar rumah Mario Carrascalao, tempat orang-orang yang mengungsi dari kampung halaman berlindung, membunuh 12 orang termasuk anak laki-lakinya, Manuelito. 84 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9466; F9482; dan F9474. 76
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dadurus Merah Purih (Gelombang Merah Putih, biasa disingkat DMP), kelompok milisi yang beroperasi di desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro) rnenyelenggarakan pesta semacam itu pada tanggal 4 Mei 1999. Dalam kesaksiannya, FE menyampaikan bahwa 14 perempuan, termasuk ia sendiri, dipaksa membuat kopi dan makanan untuk milisi. Ia dipanggil oleh komandan DMP dan diperkosa. Menurut kesaksiannya, 13 perempuan lainnya menderita kekerasan seperti itu juga.85 FE memberikan kesaksian yang membenarkan adanya peristiwa ini. Pada siang hari, salah seorang milisi mengunjungi rumah saya. Dia pura-pura mau menangkap ayam jantan saya sambil mengatakan, "Kamu sebentar dulu." Waktu itu suami saya...disuruh untuk mengadakan operasi bersama dengan mereka sehingga ia tak di rumah. Milisi memerkosa saya pada hari itu juga, padahal waktu itu saya baru dua bulan melahirkan.86 127. Seorang perempuan lain, GE, memberikan kesaksian bahwa ia diperkosa di rumahnya setelah pesta tersebut: ...[komandan] milisi PS383, PS143, PS144, PS145, dan PS146... memasukkan tangan ke dalam kutang dan menarik-narik susu kami. Kami terpaksa menuruti kemauan mereka karena mereka mengancam akan memukul kami dengan kayu balok. Dalam perjalanan pulang dari pesta, komandan DMP memanggil saya bersama tiga orang teman perempnan... untuk diinterogasi. Ia mendapat foto kami pada waktu kami memasak untuk Falintil. Saya menjawab, "Memang betul saya bersama teman-teman ini memasak untuk Falintil, tapi kami orang kecil yang tidak tahu menahu tentang politik. Kalau dia bilang lapar, ya saya harus layani, karena kita sama-sama manusia. Apa salahnya kalau mereka dikasih makan? Apalagi saya takut karena para Falintil itu membawa senjata." Setelah selesai diinterogasi saya langsung pulang ke rumah. Begitu saya masuk ke dalam kamar ternyata empat orang milisi DMP - PS383, PS143, PS144, dan PS145 - sudah menunggu di dalam kamar saya dalam keadaan telanjang. Mereka menarik saya dan menelanjangi saya lalu saya diperkosa secara bergantian. Pada saat 85 Pernyataan HRVD 06768. 86 Wawancara CAVR dengan FE, Lourba, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003. 77
S er i D o k u m en K u n c i 8 itu anak-anak saya masuk ke dalam kamar, terus para pelaku memukul dan menendang anak-anak saya keluar dari kamar. 87 128. Kekerasan meningkat dramatis di hampir semua distrik dalam bulan- bulan menjelang pengumuman hasil Jajak Pendapat, yang menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran. Para perempuan yang terpaksa pindah dari rumah dan desanya, sekali lagi beresiko diperkosa. 129. Pada bulan April 1999, setelah diancam akan dibunuh oleh anggota- anggota milisi Sakunar (Kalajengking), HE meninggalkan rumahnya untuk mencari perlindungan di rumah kerabatnya di Lesuwen (Suai, Covalima). Kerabatnya juga seorang anggota Sakunar. Walaupun ia sudah berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri, HE diperkosa oleh seorang anggota milisi Laksaur bernama PS147.88 130. Setelah pembantaian di Gereja Liquica pada tanggal 6 April 1999, banyak keluarga lari dari rumah mereka dan dalam kekacauan yang terjadi, banyak perempuan yang diperkosa. IE, seorang perempuan dari desa Leolata, ditahan oleh anggota milisi Besi Merah Putih (BMP), PS148, dalam perjalanan pulangdari pasar pada 14 April 1999. IE dan seorang teman perempuannya dipaksa menandatangani pernyataan yang menuduh kepala desa Leotela menyembunyikan anggota-anggota Falintil di rumahnya. Seminggu kemudian pasukan BTT dan Kopassus datang untuk memaksa penduduk Leotela pindah ke Liquica, dengan ancaman akan dibunuh kalau menolak. IE lari dan tinggal dengan pamannya di Liquica, tetapi belum sebulan kemudian, PS148 datang mencarinya: Pada tanggal 7 Mei 1999, sekitar pukul 9.00 malam, PS148 datang ke rumah paman saya dan mengatakan kepada paman bahwa saya harus menghadap Komandan BMP untuk diinterogasi. Ternyata, PS148 membawa saya ke suatu tempat bernama Kaelobo [Liquica]. Di sana saya mengalami penyerangan seksual. Ia memaksa saya untuk menciumnya dan melakukan hal yang tidak dapat saya ungkapkan di sini... 87 Fokuper, 2004, Pernyataan HRVD F9463. 88 Pernyataan HRVD 03631. 78
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Tiga hari kemudian, tanggal 10 Mei 1999, kira-kira pukul 3.00 sore, PS148 datang ke rumah paman dengan mengendarai jeep Hardtop. Kali ini dia beralasan hendak berbicara dengan saya mengenai surat untuk pemimpin-pemimpin masyarakat desa Leotela. Saya dibawa ke pantai, dekat sungai Kaimeno. Dengan paksa dia melucuti pakaian saya dan mendorong saya ke tanah. PS148 berkata jika saya menolaknya ia akan membunuh saya dan keluarga saya. Dia kemudian memerkosa saya dan mengancam akan membunuh saya jika melaporkan kepada istrinya.89 131. JE baru berumur 17 tahun ketika pembantaian di Gereja Liquica terjadi. Pada tanggal 28 Mei 1999, dua orang milisi Besi Merah Putih yang dikenal dengan nama PS151 dan PS152 tiba di rumahnya di desa Maumeta (Liquica, Liquica) pada pukul 3.00 pagi. JE lari untuk bersembunyi di gedung DPRD II Liquica, tetapi PS151 dan PS152 mengejarnya dengan bersenjatakan dua senapan dan pisau, dan memerkosanya.90 Dalam peristiwa lain pada hari itu juga, KE sedang menonton televisi di rumahnya di Maumeta (Liquica, Liquica) ketika seorang anggota milisi Besi Merah Putih bernama PS153 dan seorang anggota polisi yang dikenal dengan nama PS154 tiba di rumahnya. PS153 memerkosa KE dan mengancam akan membunuhnya jika ia memberitahu keluarganya. Lima hari kemudian, pada tanggal 2 Juni 1999, ia memerkosanya lagi. Akhirnya KE menjadi hamil dan melahirkan seorang anak sebagai akibat dari pemerkosaan itu.91 132. Kasus-kasus serupa dilaporkan dari distrik-distrik lain. Setelah suaminya lari ke hutan, LE pergi ke kota Suai (Covalima) dengan ibu dan bibinya pada tanggal 25 April 1999. Setibanya mereka di desa Ogues (Maucatar, Covalima), mereka diserang oleh dua anggota milisi Laksaur, PS154 dan PS155. LE dibawa ke sebuah ruangan di markas milisi dan ditanyai mengenai keberadaan suaminya. PS155 memerintahkan LE untuk pindah ke markas Laksaur. LE menolak, di sana diperkosa. Pada waktu itu ia sedang hamil.92 89 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9483. 90 Pernyataan HRVD 00297. 91 Pernyataan HRVD 00248. 92 Pernyataan HRVD 01204. 79
S er i D o k u m en K u n c i 8 133. Perempuan keadaannya rentan tidak hanya ketika mereka pindah untuk mencari keselamatan, tetapi juga ketika mereka ditinggal agar dapat mengurus rumah, ternak, orang tua atau anak-anak yang masih kecil. Dalam suasana tanpa hukum sebelum Jajak Pendapat, orang-orang yang secara efektif kebal hukum merasa bebas melakukan kejahatan, termasuk pemerkosaan di dalam rumah korban sendiri. 134. ME, dalam pemyataannya kepada Komisi, memberikan kesaksian tentang pemerkosaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang anggota milisi BMP di Maumeta (Bazartete, Liquica). Pada tanggal 1 Mei 1999, ME berada di rumahnya ketika ia diberi minuman bercampur obat oleh PS156, seorang anggota Besi Merah Putih. Ia menjadi begitu lemah sehingga PS156 dapat mengangkatnya dan membawanya ke dapur. Di sana mulutnya disumbat, ia diletakkan di tanah dan diperkosa. Akibatnya, tulang pinggulnya patah sehingga sampai sekarang ia tidak dapat melakukan pekerjaan berat.93 135. NE diperkosa di rumahnya di Aldeia Kawa-uman, Kasabauk (Tilomar, Covalima) pada tanggal 7 Juli 1999 setelah suami dan anak-anaknya mengungsi ke gereja Suai. Milisi Laksaur datang ke rumahnya dan salah seorang di antaranya, yang dikenal dengan nama PS157, mengancam, memukul, dan menendangnya hingga tulang dada dan rusuknya patah. Kemudian PS157 memerkosa NE sampai tak sadarkan diri.94 136. ABLAI (Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi) adalah kelompok milisi lain yang menggunakan pemerkosaan sebagai bagian dari penyerangan mereka terhadap penduduk sipil. Dari pemyataan-pernyataan yang	diterima	CAVR,	bisa	diidentifikasikan	adanya	satu	pola	kekerasan	seksual sebagai bagian dari serangan-serangan ABLAI di sekitar subdistrik Same (Manufahi) pada bulan April 1999. OE dari Horeme, Same, memberikan kesaksian berikut ini: Pada tanggal 17 April 1999, datang milisi Tim ABLAI untuk mencari penduduk yang bersembunyi tetapi Tim ABLAI tidak menemukan 93 Pernyataan HRVD 01964. 94 Pernyataan HRVD 06296. 80
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual penduduk. Mereka membawa parang, pisau, surik [pedang], dan panah sambil berteriak dan mengancam, "Kalau penduduk tidak keluar dari tempat persembunyian, maka kami akan membunuh laki-laki dan memerkosa perempuan." Mendengar ancaman milisi tersebut kami pun keluar dan berjalan menuju ke kapel yang berdekatan dengan rumah seorang milisi yang bernama Juliao. Di sana PS158 menarik tangan saya menuju ke dalam salah satu kamar. Saya menolaknya tetapi ia mengancam saya, "Kalau tidak ikut, saya bunuh kamu." Di kamar tersebut saya diperkosa secara bergiliran. Setelah PS158 selesai memerkosa, dia menyuruh salah satu temannya untuk memerkosa saya. Setelah selesai memerkosa saya mereka meninggalkan saya di tempat tidur begitu saja. Saya sangat malu pada saat bangun dari tempat tidur.95 137. Korban kedua, PE, menyampaikan apa yang terjadi padanya di desa yang sama pada hari itu juga. Ia disuruh memasak dan dibawa ke sebuah kamar kosong dan diperkosa berkali-kali di sana.96 138. Korban yang ketiga dan keempat, QE dan RE, diperkosa pada hari yang sama. Beberapa hari kemudian mereka dibawa paksa ke pos milisi dimana mereka diharuskan tinggal sampai September 1999. RE, yang ayah dan saudara laki-lakinya terbunuh dalam peristiwa ini, menyampaikan pengalaman pemerkosaannya oleh anggota-anggota milisi ABLAI. Pada 17 April 1999, milisi mengepung Aldeia Orema, Hola Rua [Same, Manufahi] dan melakukan operasi pembersihan untuk membunuh kami. Kira-kira pukul 10.00 sekelompok milisi, termasuk PS159, PS160, PS161, PS162, dan PS163, datang ke rumah saya mencari saya. PS159 berkata, "Kalau kamu berani menolak tidur dengan saya, saya akan bunuh kamu." Mendengar hal ini, saudara laki-laki saya...berusaha mengalihkan perhatian PS159 dengan cara memberinya makan. Tetapi setelah ia makan, ia menarik saya ke kamar. Di sana ia membuka pakaian saya dan memerkosa saya. Ia membawa parang dan pisau ke dalam kamar. Setelah memerkosa saya, ia bilang saya tidak boleh memberi tahu siapa pun. Beberapa hari kemudian milisi PS161 dan PS162 datang ke rumah untuk membawa saya [dan tiga teman perempuan lain] ke kampung Leoprema. Kami tinggal di rumah PS160 sampai bulan Agustus. Setiap malam Minggu selama kami tinggal di sana, PS162, PS159, PS162, dan PS163 membawa kami dan 95 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9290. 96 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9291. 81
S er i D o k u m en K u n c i 8 memaksa kami menemani mereka berdansa. Pada saat dansa kami berempat dicium, dipeluk lalu dibawa ke luar tenda dan diperkosa secara bergiliran sampai pagi hari.97 B. Pemerkosaan setelah pengumuman hasil pemungutan suara (September-Oktober 1999) 139. Data yang dikumpulkan oleh Komisi secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan memuncak lagi setelah pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September 1999. Pemerkosaan terjadi bersamaan dengan pemin- dahan paksa, pembakaran rumah, pembunuhan, penghilangan, dan perbuatan-perbuatan kekerasan lainnya. Distrik-distrik di bagian barat, yang mengalami kekerasan lebih banyak selama masa setelah pemungutan suara, juga dilaporkan mengalami insiden kekerasan seksual yang lebih tinggi. Dari 47 kasus pemerkosaan yang dilaporkan dilakukan setelah pemungutan suara 1999 dan oleh Komisi dimasukkan untuk analisis statistik, angka analisis statistik mencapai 81% (38/47) terjadi di distrik- distrik bagian barat Timor-Leste atau di Timor Barat. 140.	Sebagaimana	ditunjukkan	dalam	grafik	di	bawah,	anggota-anggota	tentara	Indonesia dan milisi adalah pelaku dari semua kasus pemerkosaan tahun 1999 yang dilaporkan kepada Komisi. 97 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9297; F9298. 82
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 141. Pemerkosaan terjadi dalam konteks perpindahan penduduk yang luas, ketika banyak keluarga meninggalkan rumah mereka dan menjadi terpisah satu sama lain, meninggalkan orang yang paling rentan menjadi sasaran kekerasan. Dua perempuan bersaudara dari Namleso (Liquidoe, Aileu), SE dan TE, masing-masing berusia 24 dan 15 tahun, dipindahkan secara paksa oleh milisi AHI (Aileu Hametin Integrasi, Aileu Memperkuat Integrasi), kemudian diperkosa oleh prajurit-prajurit TNI di tengah perjalanan. SE memberikan kesaksian berikut ini: Pada tanggal 18 September 1999, kelompok AHI menyuruh kami pengungsi berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Aileu. [Kami] tiba di Aileu pukul 3.00 sore dan ditampung di Puskesmas. Saya bersama keluarga tidur di teras. Pada malam hari sekitar pukul 7.00 datang memanggil saya tiga orang milisi - PS165 dan PS167 Namleso [satu desa di Subdistrik Lequidoe, Aileu] - datang mengambil saya. Mereka berpakaian kaos AHI dengan membawa senjata berupa pisau dan senapan rakitan. Mereka memaksa saya untuk ikut bersama mereka ke sebuah rumah kosong. Ketiga milisi tersebut menyuruh saya masuk dan kemudian mereka bersembunyi entah ke mana. Tiba-tiba datang dua orang tentara Kodim Aileu yang saya kenal tetapi tidak tahu nama mereka. Mereka berpakaian kaos hitam dan celana hitam seragam AHI. Kemudian dua orang tentara itu menyuruh saya membuka seluruh pakaian dan saya terpaksa harus melayani mereka secara bergantian demi menyelamatkan nyawa saya.98 142. TE, adik perempuan SE, diperkosa oleh anggota milisi bernama PS384 sesudah ia dibawa dengan motor dari Puskesmas ke sebuah rumah kosong. TE bersaksi: Ia meniduri saya di situ sambil menodongkan pisau ke leher saya dan mengatakan, "Cepat lepas pakaianmu dan jangan berteriak." Langsung ia membanting dan memerkosa saya. la menaruh pisaunya di sebelahnya sehingga saya pasrah saja. Setelah selesai hubungan seksual, saya merasa sakit di bagian vagina.99 143. Malam berikutnya, TE kembali diambil dari Puskesmas ketika ia sedang tidur. Seorang milisi yang bernama PS397 membawanya ke sebuah rumah 98 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9382; 08980. 99 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9383. 83
S er i D o k u m en K u n c i 8 kosong dan meninggalkannya di sana. Karena ia melihat seseorang yang berpakaian loreng militer memegang golok, ia takut dan lari kembali ke Puskesmas. Namun ia didatangi lagi, kali ini oleh dua orang tentara berpakaian seragam yang mengancam akan menembaknya bila ia menolak menyerahkan diri. la dipaksa kembali ke rumah kosong tersebut dan mengalami pemerkosaan yang kedua kalinya. Sesudah pemerkosaan itu, ia disuruh memanggil kakak perempuannya untuk datang ke sana, namun ia tidak melakukan suruhan ini. Tetapi hal ini tidak menyelamatkan kakak perempuannya dari pemerkosaan lain. Kira-kira pukul 2.00 pagi, si pelaku menyuruh anak buahnya tiga orang datang ke tempat saya dan membangunkan kakak saya. Mereka katakan pada kakak saya bahwa dia dipanggil oleh atasan, maka kakak saya mau tidak mau harus mengikuti karena mereka bersenjata. Setelah kakak saya tiba di tempat dimana saya diperkosa, kakak saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. la diperkosa oleh militer tapi kakak saya tidak dapat melihat si pelaku karena tempat itu gelap.100 144. Di sub Distrik Bobonaro (Bobonaro), paling sedikit tiga peristiwa pemerkosaan dilaporkan terjadi dimana milisi atau orang sipil Timor membawa perempuan kepada prajurit-prajurit tentara Indonesia untuk diperkosa oleh mereka. UE menguraikan bagaimana milisi Dadurus Merah Putih dan pasukan TNI telah menyerang dan secara paksa memindahkan penduduk desa Oat ke beberapa tempat dan akhirnya sampai di kota Bobonaro. Menurut kesaksian UE, tiga orang milisi dari desa Malilait (Bobonaro, Bobonaro) bernama PS385, PS386, dan PS387 menyuruh anggota keluarganya yang bernama UE1 untuk membawa anak perempuan UE kepada mereka. Anak perempuan UE dan keponakannya bersembunyi di tempat gelap di rumah tempat mereka tinggal. Setelah beberapa lama, tiga orang anggota milisi itu datang sendiri ke rumah itu. UE mengatakan kepada para pewawancara, "Karena anak saya masih remaja, maka saya merelakan diri untuk mengikuti mereka." Para milisi membawa UE ke markas Koramil Bobonaro, dan 100 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9383. 84
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual menyerahkannya kepada Komandan Koramil yang kemudian memerkosanya di salah satu kamar.101 145. Kesaksian VE, juga dari desa Oat, serupa dengan kesaksian UE di atas. VE adalah seorang pengungsi dari Bobonaro, dalam perjalanan ke Atambua. la diambil oleh seorang Timor-Leste yang bernama PS168 dan dibawa ke sebuah rumah yang tidak dikenalnya. Ia bersaksi: Si pelaku (yang tidak saya kenal) memberitahu kepada orang-orang di dalam rumah agar mematikan lampu. Ia kemudian membawa saya ke dalam kamar tidur, dan melakukan hubungan seksual dengan saya... Saya tidak bereaksi karena takut ia akan memotong leher saya. Saya menyerah karena ketakutan dan [juga] demi menyelamatkan nyawa keluarga.102 146. Menyusul pengumuman hasil referendum, pemerkosaan, yang didorong oleh keinginan balas dendam terhadap orang yang melarikan diri terus berlanjut. WE menyampaikan kepada Komisi pemerkosaan yang dialaminya di desa Mauabu (Hatulia, Ermera) pada 9 September 1999. Seorang anggota pasukan Rajawali TNI, PS169, dan kepala desa, PS170, tiba di rumahnya untuk mencari suaminya yang sudah melarikan diri ke hutan. Karena suaminya tidak ada mereka membakar sepeda motor milik keluarga itu dan WE diperkosa oleh PS169.103 147. Dalam sebuah kasus kekerasan pengganti lainnya, XE diperkosa di depan suaminya. Pada bulan September 1999, XE dan suaminya sedang dalam perjalanan ke Lautem ketika mereka dihadang oleh anggota TNI yang tidak dikenal yang mengarahkan senapan dan parang kepada mereka dan mengancam akan membunuh mereka karena orang tua mereka adalah anggota CNRT. Ketika para prajurit itu mulai membuka pakaian XE, suaminya berusaha mencegah tetapi kepalanya dipukul dengan popor senapan hingga pingsan. Kemudian XE diperkosa. XE dan suaminya memberi para anggota tentara itu dua helai kain tenun tradisional (tais) dan uang Rp 200.000 agar mereka dilepaskan.104 101 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9362. 102 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9480. 103 Pernyataan HRVD 06437. 104 Pernyataan HRVD 02139. 85
S er i D o k u m en K u n c i 8 148. Meningkatnya kekerasan dan impunitas menciptakan suatu keadaan dimana bentuk kekerasan yang paling brutal terhadap perempuan dapat terjadi, yaitu kejahatan ganda pemerkosaan dan pembunuhan. Sedikitnya ada dua kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi pada bulan September 1999. 149. Francisco Martins, yang pada waktu itu adalah anggota milisi Darah Merah Integrasi, memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YE di desa Lauala (Ermera, Ermera). Pada tanggal 6 September, saya sedang dalam perjalanan pulang ke Gleno dari Atambua. Pada malam itu, sekitar pukul 9.00 komandan milisi Darah Integrasi [Darah Merah Integrasi] PS172, membawa seorang penmpuan muda bernama YE ke pos kami di Gleno di belakang pasar di Wisma Liurai. Malam itu, saya lihat PS172 dan tiga orang anggota milisi lain, PS173, PS174, dan PS175 membawa YE untuk tidur dengannya di rumah itu. Esok paginya, 7 September 1999, ketika YE bangun, tubuhnya berlumuran darah segar dan pakaiannya juga berlumuran darah. Ia menangis dan minta pertolongan kami untuk membawanya ke gereja. Baru waktu itulah saya tahu bahwa ia sudah diperkosa karena ia tidak dapat berjalan [dengan normal]...105 150. Setelah pemerkosaan itu, ia dikembalikan ke pos, diikat, dan akhirnya dibunuh. 105 Pernyataan HRVD 06200. 86
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan dan pembunuhan ZE, 11 September 1999 Ibu ZE, ZE1 mengungkapkan pemerkosaan dan penghilangan paksa terhadap anaknya, ZE, di Ermera pada tanggal 11 September 1999. ZE adalah seorang perempuan anggota aktif CNRT dan petugas pemungutan suara UNAMET. Ketika kantor UNAMET di Gleno, Ermera, dievakuasi pada tanggal 31 Agustus 1999, ZE bersama dengan staf internasional dan lokal UNAMET, dibawa ke Dili. Tetapi, menurut kesaksian ibunya, pada tanggal 4 September 1999, ia dibawa kembali ke Kodim Gleno dengan mobil polisi. Ibu ZE memberikan kesaksiannya kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuannya:106 Sekitar pukul 8.00 malam, seorang anggota TNI dari BTT 744 bcrnama PS176 dan orang-orangnya... tiba di rumah tetangga saya, tempat kami menginap karena rumah kami sudah dibakar beberapa hari sebelumnya. Sebelum PS176 masuk rumah, kami sudah dikepung oleh pasukan Rajawali. PS176 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian ia memanggil ZE ke luar dari belakang dan menyuruh dia duduk di sebelahnya. Di hadapan saya ZE ditariknya mendekat, dipeluk, dan dicium olehnya... saya masuk kembali ke dalam kamar karena saya merasa sakit hati melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Pada waktu itu, istri tetangga saya menyuruh anak perempuan ZE dan anak perempuannya sendiri untuk pergi ke belakang. Ia mengunci kamar itu agar mereka tidak harus melihat apa yang diperbuat PS176 terhadap ZE. Setelah tetangga saya ke luar dari kamar tamu, PS176 menarik ZE ke depan rumah di sebelah tangga yang ada di beranda, dan di situlah ia memerkosa ZE. Kami melihat dari jendela kamar...Kami mendengar jeritan ZE tapi tidak bisa berbuat apa-apa, Mungkin karena teman-temannya merasa lama menunggu, mereka menembak ke udara satu kali, dan PS176 menghentikan perbuatan itu [dan 106 ZE1, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan ZE1, Ermera, 18 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan	Konflik,	Dili,	28-29	April	2003;	Pernyataan	HRVD	02183. 87
S er i D o k u m en K u n c i 8 pergi]...Ketika kami keluar, ZE menangis. Ia bilang, "Saya malu karena saya diperlakukan seperti binatang. Apakah kalian mendengar saya diperkosa di sebelah tangga itu?" Kami menjawab, "Kami melihat dan mendengar, tapi kami tidak bisa berbuat apa- apa. Kita semua tunggu mati saja." Setelah ia minum air, ia menyuruh kami masuk ke dalam dan ia membuka seluruh pakaiannya guna untuk menunjukkan kepada saya dan tetangga itu bahwa tubuhnya sekarang sudah rusak. Ia bilang sambil menangis, "Kalian lihat sendiri badan saya semuanya rusak. Mereka semua memerkosa saya." Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kulitnya dari buah dada sampai ke kemaluannya hitam dan terkelupas semua. Pada tanggal 12 September, mereka datang lagi untuk mengambil ZE [dan] ia pergi bersama mereka. Kami pergi ke misa dan kemudian kami pun diambil dengan mobil dan dibawa ke Gleno...Setelah itu ZE dipaksa memasak untuk TNI, polisi, dan milisi. Pada tanggal 13 September 1999, datanglah seorang komandan Darah Merah Integrasi yang dikenal dengan nama PS177 bersama anggota-anggotanya. PS177 bilang kepada ZE, "Ibu guru, masuk mobil." Saya bilang kepada mereka kalau begitu saya akan ikut bersama anak saya, tapi mereka tidak setuju...Saat itu ZE mengatakan kepada saya, "Mama, sekarang PS177 yang ambil saya. Pasti saya akan dibunuh." Saya menunggu dari pagi itu hingga pukul 5.00 sore, tapi ZE tidak muncul. Tiba-tiba seorang anggota milisi Darah Merah bernama PS178 datang. Ia mengatakan kepada saya, "Mama, jangan menunggu terus karena ibu guru sudah dibunuh." Saya bilang, "Kalau begitu, tunjukkan mayat ZE kepada saya." PS178 mengatakan, "Baru kali ini saya melihat orang Ermera membunuh seorang wanita." 151. Sejumlah kesaksian mengenai kekerasan seksual pada waktu itu mengindikasikan bahwa ada "pusat-pusat pemerkosaan" di tengah-tengah kekacauan dan kekerasan selama dan setelah Jajak Pendapat. Di tempat- tempat itu perempuan ditahan secara paksa dan bisa diperkosa berulang kali. Misalnya, di desa Malilait (Bobonaro) milisi Hametin Merah Putih (arti	harafiah:	Memperkuat	Merah	Putih)	menangkap	dan	menahan	beberapa orang perempuan di sebuah rumah. Rumah tersebut, menurut 88
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual wawancara dengan Bosco da Costa, adalah kepunyaan satu keluarga yang sudah lari ke Atambua (Timor Barat) dan diambil alih oleh milisi. Orang-orang tua dan empat orang perempuan muda disekap dalam rumah itu. Komandan kelompok milisi Hametin Merah Putih yang bernama PS179, wakilnya PS180, dan kepala desa Aiasa PS180 adalah orang-orang yang terlibat dalam penahanan orang-orang di rumah ini Menurut Bosco da Costa, Komandan Koramil dan Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) tidak menegur milisi walaupun mereka mengetahui tentang adanya kejahatan ini.107 152. AF, seorang korban pemerkosaan berulang-ulang, mengisahkan bagaimana kejahatan ini dilakukan secara bersama oleh anggota milisi dan TNI, dan tidak hanya dirinya saja yang menjadi korban pemerkosaan: Pada tanggal 10 September 1999, milisi dan TNI datang ke rumah dengan membawa senjata dan mengancam akan menghabisi saya dan seluruh keluarga apabila saya tidak mau ikut ke pos milisi. Karena kami semua waktu itu sangat ketakutan dan panik, akhirnya saya pun menyerah. Ayah, ibu, dan anak perempuan saya juga pasrah dan membiarkan saya dibawa. Di markas milisi, anggota milisi menyerahkan saya ke tiga orang TNI yang memerkosa saya selama tiga hari tiga malam, dari tanggal 10 sampai 12 September 1999. Malam yang pertama saya diperkosa oleh anggota TNI yang bernama PS182. Hari kedua saya diperkosa oleh PS388 [orang Timor-Leste]. Istri PS388, PS389, turut membantu...dengan menyediakan rumahnya untuk digunakan oleh TNI dan milisi sebagai tempat operasi. Salah satu teman saya...juga diperkosa di rumah PS389 pada 18 September 1999 dan ia sekarang menjadi sangat trauma. Pada hari ketiga, PS388 menyerahkan saya kepada temannya yang lain anggota TNI bernama PS183 [orang Timor-Leste]. la metnerkosa saya pada malam ketiga tanggal 12 September 1999.108 153. Komisi menerima bukti yang memperkuat fakta mengenai adanya pusat pemerkosaan ini dari BF, seorang perempuan lain yang juga menjadi korban pemerkosaan di rumah yang sama: 107 Wawancara CAVR dengan Bosco da Costa, Malilat, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003. 108 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9452. 89
S er i D o k u m en K u n c i 8 Rumah komando itu milik PS389 [orang Timor-Lette] dan PS388, seorang anggota TNI dari Tapo. Di sana saya mengira akan dijadikan pembantu PS389 dan bertugas untuk memasak, menyediakan kopi untuk komandan dan para milisi, akan tetapi dugaan saya salah. Rupanya mereka merencanakan tindakan pemerkosaan terhadap diri saya. Mengetahui hal itu saya merasa takut dan ngeri sekali. Saya menangis dan minta tolong kepada PS389 untuk menolong melepaskan saya, tapi dia malah marah dan membentak saya. "Sudah banyak perempuan dibawa ke sini dan mereka menurut saja. Kenapa kamu keras kepala?" Saya hanya bisa diam dan menangis saja diam-diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada tanggal 18 September malam, PS184 [orang Timor-Leste] datang ke rumah PS389. PS389 sengaja pergi ketika PS184 mengunci saya di dalam sebuah kamar dan memerkosa saya.109 109 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9453. 90
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan dan perbudakan seksual sesudah pembantaian di Gereja Suai, 6 September 1999 Pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan setelah serangan terhadap Gereja Suai tanggal 6 September 1999 diorganisasikan secara sistematis. Pemerkosaan terjadi di beberapa tempat dimana perempuan-perempuan yang tadinya mengungsi di Gereja Suai ditempatkan untuk sementara waktu - di Kodim Suai, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2, panti asuhan, dan di Gedung Dharma Wanita. Perempuan juga diperkosa dalam perjalanan ke Atambua, Timor Barat, dan ketika berada di kamp pengungsian di Atambua. Komisi mendapatkan bukti tentang pemerkosaan dan perbudakan seksual dari 11 kesaksian yang menyebut milisi Laksaur dan Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) serta pasukan keamanan Indonesia sebagai pelaku kejahatan ini. CF adalah salah seorang pengungsi yang diserang di Gereja Suai yang melihat sendiri dibunuhnya salah seorang pastor di sana, Pastor Francisco. Setelah itu ia ditahan di gedung SMP 2 dan menyaksikan perempuan- perempuan dibawa keluar oleh milisi. Akhirnya ia sendiri menjadi korban pemerkosaan oleh seorang anggota milisi dan beberapa hari kemudian oleh seorang anggota polisi. CF mengatakan kepada Komisi: Kami dipaksa dibawa ke gedung SMP 2. Di sana kami dicaci-maki oleh milisi dan tidak diberi makan selama tiga hari. Setiap malam kami diganggu dan gadis- gadis dibawa pergi oleh para milisi Pada tanggal 11 September, tepatnya pukul 9.00 malam, seseorang datang dengan membawa lampu senter sambil mengarahkannya ke wajah saya. la membuka kain sarung yang saya pakai untuk menutup wajah saya, Milisi Laksaur itu menyuruh saya bangun dan mengancam kalau tidak bangun mereka akan menembak omng-orang yang berada di sekitar saya. Saya terpaksa bangun dan mereka menarik saya keluar dari ruangan itu. Saya dibawa pergi oleh PS185, seorang milisi Laksaur yang memerkosa saya; setelah itu saya dikembalikan ke ruang semula, dimana saya hanya bisa menangis... 91
S er i D o k u m en K u n c i 8 Keesokan harinya kami dibawa ke gedung Dharma Wanita. Di sana kami diteror dan perempuan-perempuan dibawa pergi. Pada tanggal 14 September, seorang polisi yang kabarnya anggota SGI, memaksa saya masuk sebuah mobil. Saya ketakutan dan menangis. Seorang milisi mengatakan, "Lebih baik ikut kalau tidak nanti malam saya tembak kamu." Saya dibawa ke salah satu rumah milik anggota polisi dan diperkosa. Setelah itu saya dikembalikan ke gedung Dharma Wanita saat orang-orang lain sudah tidur. Seorang milisi Laksaur mengancam, "Hari ini kamu pergi dengan polisi, kalau besok kami panggil kamu tidak mau, kamu akan mati." 110 Irene dos Santos juga memberi kesaksian kepada Komisi tentang pemerkosaan-pemerkosaan yang terjadi sesudah penyerangan Gereja Suai. Pada 7 September 1999, Irene melihat dua orang perempuan, DF dan EF diambil secara paksa oleh milisi Laksaur yang dikenal bernama PS186, PS187, dan PS188. Ketiga milisi ini memukuli DF dengan keras sampai darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Akhirnya DF terjatuh ke tanah dan diperkosa dalam keadaan tidak sadar. Akibat dari pemukulan yang berat itu korban mengalami pendarahan selama empat bulan, kemudian meninggal dunia.111 EF adalah seorang perempuan muda yang pemberani yang bersaksi pada Audiensi Publik Korban "Rona Ami-nia Lian" (Dengarkan Suara Kami) yang diselenggarakan oleh Komisi di Dili tanggal 11- 12 November 2002. la menyaksikan banyak orang yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Suai, termasuk keluarganya sendiri. Orang- orang yang masih hidup dibagi dalam dua kelompok sekitar 75 orang dibawa ke Kodim dan sekitar 50 orang dibawa ke gedung SMP 2. EF menyampaikan kepada Komisi: Kami dibawa ke gedung sekolah -sekitar 50 orang termasuk anak-anak. Saya mendengar para milisi mengatakan "jangan bunuh yang ini, kita perkosa saja." Saya takut dan tidak berani melihat muka mereka. Dalam perjalanan menuju 110 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9453; 05116. 111 Pernyataan HRVD 08459. 92
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual ke SMP 2, kami dikawal oleh polisi dari Jawa, berpakaian seragam... Di sekolah itu kami semua dimasukkan ke dalam salah satu ruangan yang gelap... Seorang milisi yang bernama PS189, seorang guru dari kampung Leogor, datang memaksa saya untuk tidur bersamanya, tetapi saya menolak. Ia menjadi marah, menendang punggung saya, menampari muka saya sampai bengkak dan saya jatuh ke lantai. Kemudian ia memaksa membuka pakaian saya dan memerkosa saya. EF mengalami pemerkosaan beruntun di gedung sekolah itu. "Pada malam tanggal 10 September, mereka memeriksa dan meminta uang saya. Karena takut saya memberikan uang Rp 100.000 kepada PS398, Rp 100.000 kepada PS399, dan Rp 50.000 kepada PS400. Dalam kegelapan kami bersama perempuan-perempuan yang lain diperkosa." Menurut kesaksiannya, paling sedikit tiga perempuan lainnya diperkosa oleh milisi yang bernama PS191 dan PS192. Pada tanggal 13 September 1999, pengungsi-pengungsi itu dimuat dalam sebuah truk Hino bersama tentara Indonesia dan milisi, dan dibawa ke sebuah kamp [di Timor Barat] untuk tinggal bersama pengungsi lainnya. Tidak lama kemudian PS189 menemukan EF, dan memaksanya masuk ke dalam situasi perbudakan seksual. EF mengatakan: Ia mengatakan sudah mencari saya selama dua hari, ia memukul saya dengan senjata rakitan persis di mulut, menendang dada dan memukul punggung saya di depan banyak orang. Pada malam harinya, ia membawa saya pindah ke rumahnya dan setelah sampai di rumah tersebut... ia kembali memerkosa saya. Saya tinggal bersama orang ini selama tiga bulan 16 hari. Pada pagi hari, ia ke luar dan mengunci saya di dalam kamar dan ketika ia kembali dia membuka pintu dan mengulangi perbuatannya.112 Mereka yang ditempatkan di markas Kodim Suai mengalami pengalaman kekerasan seksual seperti itu juga. FF mengungsi ke gereja Suai bulan Juli 1999. Suaminya, seorang anggota CNRT, telah terlebih dahulu lari ke hutan. la mengatakan: 112 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9320; 01273. 93
S er i D o k u m en K u n c i 8 Penyerangan besar-besaran dilakukan oleb milisi Laksaur di Gereja Suai. Di dalam penyerangan itu juga ada tentara Indonesia yang tidak berpakaian seragam. Senjata yang mereka gunakan adalah senjata rakitan, senjata api, parang, samurai...Banyak korban jiwa yang saya lihat. FF lolos dari kematian, namun kemudian menjadi korban pemerkosaan dan perbudakan seksual. Setelah pembantaian, mereka yang masih hidup dikumpulkan: Kami disuruh berkumpul dan tidak boleh bergerak. Mereka mengancam akan membunuh siapa saja yang bergerak. Pada pukul 3.00 sore, saya dan keluarga lainnya dibawa ke Kodim. Pada tanggal 7 September, sekitar tengah malam, PS192 mengancam dan memerkosa saya. Saya tidak melawan karena terlalu ketakutan. Sesudah lima hari, FF dipindahkan ke Koramil kemudian ke satu panti asuhan, dimana ia kembali diperkosa oleh laki-laki yang sama. Pada waktu ia melakukan hal itu, di luar ada empat orang anggota TNI yang sedang bertugas malam. Keesokan harinya, pukul 6.00 pagi, saya dibawa ke luar oleh PS192 dengan sepeda motor Yamaha dari panti asuhan ke Rai Henek Oan [Betun, Timor Barat]. Sampai di sana ia mengancam saya dengan pisau. Selama saya berada di sana saya diperistri olehnya. Ia mengatakan bahwa saya harus menjadi istri mudanya karena suami saya [tidak mendukung otonomi]. Saya harus jadi gundiknya karena saya selamat dari tragedi di Gereja Suai.113 GF berumur 15 tahun ketika ia bersama bibi dan adik laki-lakinya mencari perlindungan di Gereja Suai. Bibinya memberikan kesaksian mengenai penculikan dan perbudakan seksual terhadap GF: Dalam pembantaian itu, adik laki-laki GF yang berumnr 13 tahun, dibunuh. Kami dan pengungsi-pengungsi lain dipaksa meninggalkan gereja. Kami dibagi dalam dua kelompok - sebagian dibawa ke Kodim dan sebagian lagi ke SMP 2 Suai. GF dan saya berada di Kodim selama seminggu sampai 12 September 113 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9389. 94
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 1999. Di Kodim, di depan saya, PS193 dan seorang anggota milisi Laksaur, PS 194, melingkarkan kalung di leher GF. PS194 berkata, "Ini adalah hadiah perang saya. Mulai sekarang GF jadi istriku yang ketiga." Sejak saat itu GF dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke mana saja PS194 pergi. GF dibawa tinggal di markas Laksaur di Raihenek, Betun, Timor Barat. 114 Dalam kesaksiannya kepada Komisi, HF mengisahkan bagaimana ia diambil paksa dari Gereja Suai dan dibawa ke Kodim sctelah pembantaian itu. Selama delapan hari ditahan, ia berkali-kali diperkosa oleh PS194, PS196, dan empat orang milisi lain. Pada 14 September, ia dipindahkan ke Atambua dimana ia diperkosa berkali-kali oleh PS197, PS198, dan empat orang anggota milisi Laksaur lain.115 Seorang perempuan muda, IF, hampir saja terbunuh pada pembantaian di Gereja Suai. Setelah keadaan menjadi agak tenang: Bibi saya dan saya serta pengungsi-pengungsi lain menginap di Kodim. Kami selalu diganggu selama kami di sana. Banyak perempuan yang dibawa pergi pada malam hari. Beberapa laki-laki datang dengan lampu senter dan mengarahkan sinarnya kepada kami ketika kami sedang tidur. Kemudian mereka memaksa perempuan- perempuan keluar dengan mereka. IF mengatakan bahwa pada 14 September, ia dibawa ke Betun, Timor Barat dan diperkosa: "Sekitar pukul 6.00 atau 7.00 malam, empat orang laki-laki datang dengan jeep Hardtop. Dua orang di antaranya bersenjata. Mereka membawa saya dengan jeep itu ke sebuah hutan dimana dua orang milisi Laksaur bergantian memerkosa saya.116 JF adalah seorang pengungsi yang dibawa ke kantor Kodim, kemudian dipaksa dibawa ke Timor Barat, tempat banyak orang yang selamat dari pembantaian di Gereja Suai itu dibawa: 114 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9266. 115 Pernyataan HRVD 08462. 116 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9268. 95
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pada waktu itu, orang-orang yang masih hidup... perempuan dan anak-anak dipisahkan ke dalam dua kelompok yang terdiri dari kira-kira 100 orang. Kami dibawa ke Kodim dan lainnya ke gedung SMP. PS194, saudara laki-lakinya, yang menjadi kepala desa Moruk, dan beberapa orang milisi yang mengenakan pakaian kaus hitam Laksaur membawa kami ke sana. Mereka membawa senjata rakitan, golok, dan AR [sejenis senapan semi-otomatis], sedangkan militer dan polisi berpakaian seragam tetapi tidak bersenjata. Pada tanggal 11 September, JF dibawa ke kamp pengungsi di Wemasa, Timor Barat. Sembilan hari kemudian beberapa milisi Laksaur - PS194, PS199, PS200, PS201 (seorang guru sekolah dasar), PS202, dan PS203 menarik JF, yang sedang menggendong anaknya, serta ipar perempuannya dan membawa mereka naik ke mobil dimana sudah ada beberapa orang perempuan. Mereka dibawa ke sebuah tempat terpencil dimana JF diperkosa bergantian oleh PS199 dan PS201. la mengungkapkan pemerkosaan tersebut: PS199 mengambil saya dari kendaraan itu, menyuruh saya menaruh anak saya di tanah dan membuka pakaian saya. Kemudian ia memerkosa saya. Setelah ia selesai saya menggendong anak saya lagi. Ketika saya kembali ke mobil, PS201 mengambil saya dan dia melakukan hal itu lagi pada saya. Anak saya menangis, tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa karena pada waktu itu saya merasa sangat kesakitan. Setelah mereka memerkosa saya, saya dikembalikan lagi. Waktu itu pukul 1.00 pagi. Dalam perjalanan pulang mereka gembira sekali dan tertawa- tawa.117 Seminggu kemudian JF diperkosa lagi, kali ini oleh seorang pegawai negeri sipil Kodim Suai bernama PS204. Pemerkosaan ini terjadi di kamp pengungsian, di hadapan ibu dan ipar perempuannya. Seorang saksi bernama KF ingat secara secara rinci bagaimana para pengungsi dipindahkan ke Timor Barat. Menurut kesaksiannya: Pada hari Rabu [15 September 1999], seorang anggota Kodim 1635, seorang Pratu [Prajurit Satu] yang namanya tidak saya ketahui, tiba dengan sebuah 117 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9323. 96
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual truk dan membawa kami 57 orang, termasuk anak-anak, ke Wemasa di Timor Barat. Pada pukul 11.00 tanggal 5 Oktober 1999 malam, Komandan PS194, PS202, PS200, PS190, dan Prajurit Satu PS206 dari kesatuan [Batalyon Infanteri] 144 datang ke tempat kami ketika kami sedang tidur. Mereka berpakaian tentara dan bersenjata. Mereka mengancam akan membunuh kami. Saya diperkosa oleh Komandan PS194. Setelah selesai ia berkata, "Kamu cuma seperti pelacur, untuk dipakai kemudian dibuang."118 LF1 juga menceritakan mengenai pengalamannya setelah Pastor Francisco dan suaminya dibunuh dalam pembantaian itu: ...kami yang masih selamat diperintahkan keluar [dari gereja]. Kami didorong, ditendang dengan sepatu tentara, diinjak, dan dipukul. Mereka menodongkan senapan dan parang kepada kami di sepanjang jalan dari gereja sampai ke Kodim 1635... Ada banyak orang di Kodim, di antaranya Domingas, istri dari ketua zona [CNRT] sub Distrik Zumalai [Covalima] dengan anak-anak perempuannya, Zulmira, Fatima, Agustinha, Cinta, dan Monica... Ketika di Kodim, kami dimaki- maki, diejek, dan diberi sisa-sisa makanan. Perempuan-perempuan lain dan saya tidak mau makan karena kami takut diracun. Pada 13 September 1999... Kasdim memerintahkan agar kami dipindahkan ke Betun [Timor Barat] dengan empat truk... tapi di jalan simpang Camenasa [Suai, Covalima] kami ditinggalkan di pinggir jalan. Pada tanggal 14 September 1999, kira-kira pukul 7 malam, seorang anggota Laksaur, PS208, membawa keponakan perempuan saya yang waktu itu berada dengan saya. Ia dipaksa naik ke atas jeep Hardtop dan dibawa pergi. Pada malam itu juga pukul 7.30, saya dan seorang teman juga melanjutkan perjalanan dengan bantuan seorang anggota Mahidi yang kami kenal...ia membawa saya berjalan kaki ke Betun. Kami dikawal oleh dua orang anggota polisi yang bersepeda motor. Berjalan dari jalan simpang Camenasa sampai ke Betun makan waktu delapan jam. Kami tiba tanggal 15 September 1999 pukul 10 pagi. [Ketika kami baru saja tiba] keponakan saya dibawa kembali oleh anggota Laksaur 118 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9243. 97
S er i D o k u m en K u n c i 8 PS208 dengan sepeda motor. Ketika turun dari sepeda motor, ia tidak dapat berjalan karena ia telah diperkosa. Ia tiba dengan luka-luka dan darah di kemaluannya, saya merawatnya... ia minum [ramuan] air dan daun sirih, saya membersihkannya dengan air rebusan daun sirih dan daun-daun lain.119 MF diculik oleh anggota milisi Laksaur, PS206, dan dibawa ke Kodim. 120 Setelah di sana sebentar, MF dan pengungsi-pengungsi lain dipindahkan ke Wemasa, Timor Barat. Pada tanggal 21 Oktober 1999, ia diserang oleh anggota milisi Laksaur, PS210. Pada malam itu, dua orang anggota milisi Laksaur, PS194 dan PS190, memaksanya masuk ke sebuah kendaraan. Mula-mula mereka mengundang MF ke pesta dengan alasan di sana ia dapat bertemu dengan suaminya, tetapi ketika ia menolak mereka mendorongnya masuk ke mobil itu. Di mobil itu sudah ada seorang perempuan lain. "Waktu itu saya berkata pada orang tua saya, 'Kalau saya tidak pulang besok pagi, berarti saya sudah mati." Dj jalan simpang Wemasa, PS190 memerkosa MF, sedangPS194 memerkosa perempuan yang satu lagi. Pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dialami oleh perempuan- perempuan yang lolos dari pembantaian di Gereja Suai menunjukkan unsur-unsur dari satu pola: kerja sama antara pasukan keamanan Indonesia dan milisi pada waktu pembantaian itu dan sesudahnya; penempatan korban-korban di Kodim Suai, sekolah, dan di tempat-tempat lain dengan dijaga oleh pasukan keamanan; •	personil milisi dan kepolisian tanpa ada halangan dapat mendatangi perempuan-perempuan yang tinggal di tempat- tempat tersebut; pasukan keamanan dan kepolisian tidak melindungi perempuan- perempuan itu dari kejahatan seksual. 119 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9258; wawancara CAVR dengan LF1, Kululoan, Zumalai, Covalima, 12 April 2003. 120 Pernyataan HRVD 03622. 98
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 154. Seperti digambarkan oleh kesaksian-kesaksian mengenai pemerkosaan dan perbudakan seksual menyusul pembantaian di Gereja Suai, kekerasan seksual tidak berhenti ketika pengungsi-pengungsi berada di tempat transit dalam perjalanan menuju Timor Barat atau setelah ditempatkan di sana. Sebaliknya, perempuan tetap rentan menghadapi kekerasan seksual begitu mereka dipindahkan dari desa asal mereka. Dalam konteks perpindahan penduduk besar-besaran ini, banyak perempuan yang diperkosa di tempat transit. 155. Pada bulan September 1999, milisi Dadurus Merah Putih (DMP) memaksa NF dan yang lainnya untuk pindah ke Gedung Olah Raga (GOR) di Maliana sebagai persiapan untuk pemindahan ke Atambua. Pada pukul 4.00 pagi, di tengah-tengah persiapan itu, anggota milisi PS211 menangkap tangan NF, menyeretnya ke belakang gedung GOR dan memerkosanya. PS211 mengancam akan menyerang saudara-saudara laki- lakinya jika ia tidak menurut.121 156. OF dari Aldeia Ira Lau, Pairara (Moro, Lautem) dipindahkan secara paksa dari rumahnya pada bulan September 1999 oleh tujuh orang anggota TNI dari BTT yang datang ke desanya. Mereka diperintahkan menuju Lautem. Setelah tiba di Lautem, ia diancam dengan sebilah sangkur dan sebilah pedang kemudian diperkosa: Ketika menunggu kapal di pantai Lautem, dua orang anggota TNI yang tidak saya kenal mendatangi saya. Mereka bersenjata bayonet dan pedang. Mereka mengancam saya dan anak-anak saya dengan senjata menka. Mereka bergantian memerkosa saya. Saya pasrah agar mereka tidak membunuh anak-anak saya.122 157. OF kemudian dinaikkan ke sebuah kapal yang menuju ke Timor Barat bersama dengan keempat anaknya dan orang-orang lain dari desanya. 158. Di bagian lain dari wilayah Timor-Leste, di wilayah kantong Oecusse, seorang anggota milisi Sakunar memerkosa PF pada bulan September 1999 ketika suaminya diharuskan mendaftarkan diri sebagai pengungsi. 121 Pernyataan HRVD 02466. 122 Pernyataan HRVD 02149. 99
S er i D o k u m en K u n c i 8 PF memberikan kesaksian kepada Komisi dalam Audiensi Publik Nasional mengenai	Perempuan	dan	Konflik	yang	diadakan	pada	bulan	April	2003: PS212, komandan milisi Sakunar di Lela-Ufe, dan PS213, anggota milisi Sakunar, memberikan informasi palsu kepada suami saya...agar secepatnya mendaftarkan diri untuk pindah ke suatu tempat yang bernama Oelbinose di Timor Barat. Kedua orang itu mengancam, "Siapa yang tidak ikut, maka ia akan hancur di dalam rumah." Setelah suami saya dan rekannya pergi, maka datanglah kedua orang tersebut ke rumah saya. PS212... masuk... dan menuduh bahwa selama ini saya yang memasak untuk Jose Poto yang seorang klandestin...Tanpa berbicara lebih lanjut, ia langsung menyeret saya ke luar rumah...PS213 tetap di dalam rumah bersama kelima anak saya...yang menangis histeris. Saya takut dan menangis karena di rumah adat itu hanya kami berdua. Saya berkata kepadanya, "Tolong , anda jangan berbuat begini karena saya sudah menikah." Namun PS212 mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkannya pada dada saya. Perasaan takut yang begitu dalam mengakibatkan saya kencing dalam sarung , Dengan gemetar, saya berkata lagi, "Kalau anda mau, silakan anda mengambil kambing di dalam kandang." Namun tidak menghiraukan permohonan saya...PS212 menarik dan memeluk saya begitu erat sehingga menyebabkan saya tidak bisa bergerak. Ia mendorong saya sampai tersandar di pojok dinding...dan dengan telanjang ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dengan cara memaksa. Ia melakukan perbuatan ini sangat lama.123 ia 159. Kamp pengungsi di Timor Barat tidak memberikan perlindungan dari pemerkosaan, terutama untuk orang-orang yang telah dipindahkan dengan paksa dan ditempatkan bersebelahan dengan para anggota milisi yang membawa mereka ke sana. Pada 14 September 1999, QF dan empat orang temannya dianiaya di Wedare (Suai, Covalima), tempat mereka sedang menyembunyikan diri. Mereka dibawa dari Wedare oleh anggota milisi bernama PS214 dan empat orang temannya ke pos Mahidi di Betun, Timor Barat. QF dan teman-temannya ditahan di sana selama 123 PF, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan PF, Nitibe, Lela Ufe, Hau Ufe, Oecussi, 3 April 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai	Perempuan	dan	Konflik,	Dili,	28-29	April	2003;	Pernyataan	HRVD	00362. 100
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual tiga hari dan tiga malam. Kemudian seorang Binpolda (Bintara Polisi Desa) bernama PS401 membawa QF dari pos milisi di Betun ke Wemata (Belu, Timor Barat), dan memerkosanya di sana.124 160. Pada bulan September 1999, RF dan ketiga anaknya mengungsi ke Haliulun, Atambua. Suami dan anak laki-lakinya tetap berada di Timor Leste. Ketika di Haliulun, seorang milisi Aitarak yang bernama PS216 mengajaknya tidur dengan menawarkan uang sebesar Rp 20.000. Karena RF menolak, PS216 mengancamnya dengan parang dan memerkosanya. Pemerkosaan ini disaksikan oleh seorang saksi mata.125 161. SF dari Tilomar, Covalima mengingat pengalaman yang mirip terjadi pada bulan September 1999. Menurut kesaksian SF, suaminya telah lari ke hutan karena takut diserang oleh milisi Laksaur. Di bawah ancaman senjata rakitan,* SF diperkosa oleh salah satu dari tiga orang milisi di tempat tinggalnya sendiri (di pengungsian): Pada tanggal 10 September 1999, di Manumutin, Betun [Belu, Timor Barat], tiga orang milisi Laksaur - PS217, PS218, dan PS219, datang ke tempat tinggal saya [tempat pengungsian di Betun]. Mereka membawa senjata rakitan dan pedang. PS218 dan PS219 berkata kepada saya bahwa mereka bertiga akan perkosa saya. Kemudian saya menjawab PS219: "Kamu sudah kawin dengan saudara ibu saya dan saya memanggilmu paman, mengapa kamu harus perkosa saya, keponakan kamu?" Dari mereka bertiga hanya PS219 yang berhasil perkosa saya. PS219 memegang kedua tangan saya dengan posisi ke belakang dan menyeret saya keluar dari rumah, kemudian ia membanting saya ke tanah dengan posisi kepala di sebelah barat dan kaki di timur. Setelah ia melucuti pakaian saya, kemudian ia perkosa saya...Saat perkosa saya, PS219 menodong senjata rakitan yang dibawanya ke dada saya. Setelah kejadian ini, TNI datang dari Atambua memaksa kami 124 Pernyataan HRVD 07421. 125 Pernyataan HRVD 02110. * Penggunaan senjata rakitan sangat umum di kalangan milisi pada tahun 1999. Untuk foto dan keterangan mengenai bagaimana pistol berlaras tiga dirakit oleh milisi, lihat Lampiran 3 dan 4 dalam Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Ferderika Tadu Hungu, Perempuan di bawah Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat, JKPIT dan PIKUL, Kupang, tanpa tahun, halaman 247 dan 249. 101
S er i D o k u m en K u n c i 8 [termasuk pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah itu] untuk berangkat ke Atambua. Dengan terpaksa saya ikut dengan para pengungsi lain ke Atambua, sebab suami saya masih tinggal di Suai [ia telah lari ke hutan]. Setelah itu saya tidak diganggu lagi.126 3. Perbudakan Seksual 162. Perbudakan seksual adalah tindak kejahatan menurut berbagai instrumen hukum internasional tentang perbudakan.127 Pelapor Khusus PBB mengenai	Bentuk-bentuk	Perbudakan	Masa	Kini	mendefinisikan	perbudakan seksual sebagai "status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual." Lebih lanjut ia menjelaskan: Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk "menikah", memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh penyekapnya.128 163.	Perbudakan	seksual	dalam	konflik	bersenjata internasional	atau	pendudukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 Konvensi Jenewa IV dan merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut (Pasal 147). Tindakan ini juga merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan/atau sistematis terhadap penduduk sipil. 126 Pernyataan HRVD 08473. 127 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (berlaku mulai 10 Desember 1948), pasal 4; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Desember 1966 (berlaku mulai 23 Maret 1976), pasal 8; Konvensi tentang Perbudakan (berlaku mulai 25 September 1926). 128 United Nations, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict [Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini: Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual, dan Praktek-praktek seperti Perbudakan dalam	Konflik	Bersenjata],	Laporan	Akhir	disampaikan	oleh	Gay	J.	McDougall,	Pelapor	Khusus PBB mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13. 102
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 164. Komisi telah menerima bukti kuat mengenai kasus-kasus dalam jumlah yang	signifikan	yang	bisa	digolongkan	sebagai	perbudakan	seksual.	Banyak	dari kasus-kasus tersebut mencakup praktek-praktek yang cukup mencolok dari segi kesamaannya. Sejumlah kecil kasus melibatkan anggota partai-partai politik Timor-Leste sebagai pelaku. Dalam sebagian besar kasus, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia adalah pelaku utama.	Komisi	mengidentifikasikan	tiga	pola	utama	perbudakan	seksual. 165. Salah satu praktek umum yang dilakukan tentara Indonesia adalah menahan perempuan Timor-Leste di instalasi militer. Pemilikan dalam kasus-kasus ini bersifat perorangan atau kelompok. Dengan kata lain, perempuan- perempuan dapat diperkosa berulang kali oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok pelaku. Penahanan mereka didukung secara logistik sebagai bagian dari operasi militer sehari-hari dengan sepengetahuan komandan militer	setempat.	Grafik	di	bawah	ini	menunjukkan	hubungan	antara	tindakan penahanan dengan tindakan perbudakan seksual yang dilaporkan dari	seluruh	periode	konflik. 103
S er i D o k u m en K u n c i 8 166. Dalam perbudakan seksual militer bentuk kedua, perempuan tidak harus secara	fisik	ditahan	dalam	instalasi	militer.	Sebaliknya,	perempuan	dipanggil jika diperlukan oleh para anggota militer untuk tujuan seksual. Sesungguhnya perempuan ini dianggap sebagai milik suatu kesatuan miltter dan oleh karenanya harus memberikan pelayanan seksual untuk para anggota kesatuan tersebut jika dan pada saat diminta untuk melakukannya. Kasus-kasus ini juga melibatkan penggunaan instalasi militer. Dalam beberapa kasus, nama seorang perempuan dicantumkan pada sebuah daftar khusus dan informasi mengenai ketersediaan layanan seksual dari perempuan tersebut diteruskan dari satu batalyon ke batalyon lain ketika terjadi pergantian pasukan tentara di suatu tempat. 167. Bentuk ketiga perbudakan seksual adalah seorang anggota pasukan keamanan menjalankan kepemilikannya terhadap seorang perempuan dalam situasi rumah tangga, biasanya di rumah perempuan yang dimaksud. Dalam perbudakan seksual seperti ini, pelakunya seringkali menyampaikan ancaman mati terhadap si perempuan atau keluarganya jika ia tidak bersedia berhubungan seksual dengan si pelaku, dan sering kali juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain. Dalam konteks Timor-Leste ancaman semacam itu bisa saja terjadi jika permintaan tidak dipenuhi. Dalam beberapa kasus, seorang perempuan harus memilih antara pemilikan yang eksklusif ini atau pemerkosaan oleh kelompok secara berulang. Korban dari pelanggaran yang berpola umum semacam ini sering secara umum disebut "istri simpanan TNI" atau "istri TNI". Namun, kenyataannya, tidak pernah terjadi pernikahan dan tidak ada persetujuan sukarela dari korban untuk melakukan hubungan seksual dengan si pelaku. 104
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 168. Komisi mengakui bahwa ada pernikahan yang sungguh-sungguh yang terjadi antara anggota aparat keamanan Indonesia dan perempuan Timor- Leste berdasarkan kesepakatan bersama. Perkawinan yang bersifat sukarela ini, apakah diresmikan melalui kantor catatan sipil, hukum adat (lisan atau lulik dalam bahasa Tetun), ritus keagamaan, ataupun sebuah hubungan pernikahan de facto, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi juga mencatat bahwa sejumlah perempuan Timor- Leste atas kehendak sendiri mengadakan hubungan dengan anggota- anggota pasukan keamanan Indonesia karena sebab ekonomi. Komisi menganggap hubungan ini sebagai ikatan atas dasar suka sama suka yang bukan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Perspektif korban 169. Dalam beberapa kasus situasi perbudakan seksual berlanjut selama beberapa tahun. Pemberlakuan hak milik yang berkepanjangan ini menghasilkan hal-hal yang lebih rumit lagi, terutama jika ada anak yang lahir akibat hubungan ini. Sebagian korban dikucilkan dari keluarga dan 105
S er i D o k u m en K u n c i 8 lingkungannya.	Mereka	menjadi	tergantung	secara	finansial	dan	sosial	kepada anggota militer yang mengontrolnya, dan nyaris tidak ada pilihan yang nyata untuk keluar dari situasi tersebut. 170. Para korban perbudakan seksual menggunakan berbagai macam ungkapan penghalusan untuk menggambarkan pengalaman mereka. Ada yang hanya menceritakan tindak pemerkosaan pertama yang dialami dan menambahkan kemudian, "ini terjadi terus selama satu tahun." Ada juga yang mengatakan terang-terangan bahwa mereka dijadikan "pelacur" ("lonte" atau "feto nona" [lihat catatan kaki di atas]). Yang lainnya menggunakan istilah sehari-hari "istri TNI." 171. Berbagai ungkapan penghalusan ini mencerminkan prasangka dan stereotype terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban umum perbudakan yang digunakan untuk istilah menggambarkan pelanggarannya, perbudakan seksual membebankan suatu stigma pada korbannya. Ini seringkali mengakibatkan pengucilan oleh keluarganya, cemoohan dari lingkungannya, dan diskriminasi terhadap perempuan tersebut dan anak-anaknya, termasuk yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Meski ada kendala-kendala di atas, para perempuan luar biasa memecahkan kebisuan dan dengan keberanian yang mengungkapkan kepada Komisi perbudakan seksual yang mereka alami. Perbudakan seksual dalam konteks konflik antar partai seksual. Apapun 172. Komisi menemukan bukti mengenai perbudakan seksual yang terjadi dalam	konteks	konflik	antar	partai	politik	pada	tahun	1975. 173. TF1 dari Seloi Kraik (Aileu Vila, Aileu) memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perbudakan seksual yang terjadi pada TF yang dimulai pada saat TF1, TF, dan tujuh orang lainnya ditahan oleh Fretilin. Pada bulan Agustus 1975, TF1, tiga perempuan lain, dan lima laki-laki ditangkap dari kebun mereka oleh pasukan Fretilin dari desa lain. Karena dicurigai sebagai simpatisan UDT dan dituduh menyembunyikan senjata, mereka dipukuli dan diinterogasi di markas Fretilin sebelum dibawa ke penjara 106
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Aisirimou di Aileu tempat mereka diinterogasi lebih lanjut. Mereka pada akhirnya dibebaskan, tetapi disuruh menumbuk padi dan membersihkan kebun [untuk ditanami] selama satu bulan. Pada satu malam, PS220, seorang anggota Fretilin, memasuki kamar tempat keempat perempuan itu tidur dan mengambil TF secara paksa. TF1 mengatakan: PS220 masuk ke kamar tidur [yang kami tempati] dan memegang dengan erat mulut TF dan membawa ke kamar tidurnya. Lalu menyuruh tidur bersama dengannya. Akhirnya secara terus-menerus sampai menikahi TF dan mendapatkan anak.129 174. UF memberikan kesaksian mengenai pembunuhan suaminya pada tahun 1978 di desa Maulau (Maubisse, Ainaro) oleh tiga anggota partai UDT yang dikenal bernama PS221, PS222, dan PS223. Setelah pembunuhan itu, PS221 memaksa UF melakukan hubungan seksual dengan ancaman akan dibunuh jika ia menolak. UF melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut.130 175. Pada bulan Mei 1977, VF dan anggota keluarganya ditahan oleh Fretilin atas kecurigaan pengkhianatan. VF memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai penahanan dan penyiksaan oleh Fretilin yang dialami dan disaksikannya ketika berada di Renal (Rehabilitacao Nacional, Rehabilitasi Nasional) di Remexio (Aileu).* Pada akhir kesaksiannya, VF menyebutkan bahwa salah seorang tahanan perempuan dipaksa untuk menikah dengan seorang anggota Fretilin: Kami berenam perempuan ditahan di sana [di tempat penahanan Fretilin di Roluli] selama dua minggu. Selama itu saya sering dipukul, ditendang, dan diinterogasi. Mereka membagi kami (para tahanan] dalam dua kelompok: laki-laki dan perempuan. Kelompok kami dibawa ke tempat penahanan baru yang dikenal bernama Renal di Remexio, Aileu. Dalam perjalanan tangan perempuan diikat ke belakang, kemudian semua perempuan diikat bersama dengan satu tali panjang yang ditarik oleh 129 Pernyataan HRVD 03201. 130 Pernyataan HRVD 04943. * Renal adalah kamp rehabilitasi Fretilin di pedalaman pada dasawarsa 1970-an setelah invasi. Renal digunakan untuk menahan dan "mendidik kembali" anggota-anggota Fretilin mengenai ide-ide politik, tetapi di tempat ini juga terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. 107
S er i D o k u m en K u n c i 8 Fretilin...Hampir semua orang yang ditahan di Renal meninggal, termasuk semua bibi dan nenek saya. Para tahanan semua mati karena lapar...Pada tanggal 25 Juni 1978, kami lari terpencar meninggalkan Renal karena tentara Indonesia telah mengepung dan menyerang penduduk di wilayah itu. Hari itu juga kami mengungsi ke Roluli. Di sanalah kami berempat [perempuan] berpisah untuk tinggal dan memasak untuk beberapa komandan Fretilin. Teman saya VF tinggal dengan Komandan PS224, WF tinggal dengan Komandan PS225, sementam XF dan saya tinggal dengan Komandan PS226...Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami masing-masing bersama dengan para komandan.,.Pada tanggal 19 Januari 1979, kami semua, termasuk Komandan PS226, menyerah di Metinaro [Manatuto]. Sebelum menyerah, teman saya XF dipaksa kawin dengan seorang anggota Falintil bernama PS227.131 Perbudakan seksual selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999) 176. Komisi menemukan bukti bahwa telah terjadi perbudakan seksual pada masa pendudukan Indonesia. Kesaksian para korban dan saksi mata mengungkapkan bahwa kejadian perbudakan seksual meningkat dalam periode serangan militer besar-besaran Indonesia. Peningkatan yang berarti dalam jumlah kasus perbudakan seksual terjadi pada akhir dasawarsa 1970-an, kemudian pada tahun 1982 dalam periode levantamento (kebangkitan) dan tahun 1999 seputar masa Jajak Pendapat. Perbudakan seksual pada masa invasi dan operasi-operasi skala besar (1975-1984) 177. Basis data Komisi mengenai kasus-kasus perbudakan seksual yang terdokumentasikan menunjukkan bahwa 63% kasus terjadi dalam periode invasi dan operasi-operasi militer skala besar antara 1975 dan 1984. Kasus- kasus perbudakan seksual pada periode ini bisa dibagi menjadi dua pola yang berbeda: perbudakan seksual militer dan perbudakan seksual dalam rumah tangga. 131 Wawancara CAVR dengan VF, Umanaruk, Laclo, Manatuto, 20 Maret 2003. 108
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual A. Perbudakan seksual militer di instalasi militer 178. Komisi telah mengumpulkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa telah terjadi praktek perbudakan seksual yang ditoleransi dan didukung oleh militer Indonesia.132 Dalam kasus-kasus yang korbannya ditahan di instalasi militer selama masa perbudakan seksual, jelas bahwa kesalahan terletak pada militer. 179. YF menyampaikan kepada Komisi mengenai pengalaman penahanan dan perbudakan seksual ketika ia berusia sekitar 15 tahun. Pada saat Militer Indonesia melakukan invasi, YF dan keluarganya, yang dikenal sebagai pendukung Fretilin, melarikan diri ke hutan dari desa Lauana (Ermera). Pada tahun 1977, YF, keluarganya, dan seorang perempuan tua bernama YF1 ditangkap oleh tentara Indonesia. Mereka dibawa ke Koramil Letefoho di Ermera untuk diinterogasi dan kemudian diperintahkan untuk kembali ke hutan untuk membujuk anggota Fretilin yang lain agar menyerah. Waktu itu, saudara laki-laki YF, yang telah tertangkap dan ditahan bersamaan dengan YF, berhasil mencegahnya untuk ikut serta dalam operasi. YF kembali ke rumahnya di Laulana. Akan tetapi, YF1 ikut dalam operasi dan tertembak punggungnya oleh militer. Beberapa lama kemudian, tentara mendatangi rumah YF dan menangkapnya lagi. Tentara menangkap kembali saya dan sepupu saya ZF, kami dibawa dari Lauana ke Koramil di Letefoho. Di Letefoho dua orang tentara, yang namanya saya sudah lupa, memaksa ZF dan saya untuk berhubungan seksual dengan mereka di Koramil. Mereka mendorong kami ke dalam dua kamar terpisah dan mengancam kami, "Kalian Fretilin kalau tidak mau dengan kami, kami akan tembak mati." Karena kami ingin hidup, kami pasrah saja dengan tentara yang memerkosa kami.133 180. Setelah para prajurit itu memerkosa dua orang gadis tersebut, mereka memaksa kedua gadis itu untuk berdiri di depan tiang bendera di bawah terik matahari. Mereka menampar kedua gadis itu dan mengancam akan menembak mereka. Kedua gadis itu beruntung karena seorang Timor 132 Lihat Pernyataan HRVD 04741. 133 Pernyataan HRVD 01022. 109
S er i D o k u m en K u n c i 8 yang menjadi tentara di Koramil menghentikan perbuatan ini. Setelah empat hari berada di Koramil Letefoho, YF dipindahkan ke Kodim Ermera dimana ia ditahan selama satu tahun (1977-1978). YF menceritakan yang dialaminya di Kodim Ermera: Pemerkosaan berlanjut dan saya tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga karena kami semua Fretilin. Selama ditahan di Kodim itu, seorang Peltu [pembantu letnan satu], yang namanya saya lupa, terus- menerus mengganggu saya dan memperlakukan saya seperti pelacur.134 181. YF juga memberikan kesaksian bahwa ada dua perempuan lain yang ditangkap di Hauhei (Hatulia, Ermera) juga berulang kali diperkosa oleh tentara di Kodim Ermera. YF melahirkan dua orang anak, yang salah satunya meninggal dunia. 182. Dalam banyak kasus perbudakan seksual militer, sumber daya militer dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan seksual ini. Seperti YF yang ditangkap dan ditahan di luar hukum, AG mengisahkan kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dialaminya, pertama di Koramil Hatulia, Ermera dan kemudian di Kodim Maliana, Bobonaro: Pada tahun 1977, seorang tentara Indonesia, PS228, datang ke rumah saya, mengancam orang tua saya dan membawa saya ke Koramil Hatulia...[disana ia] menelanjangi saya, menidurkan saya di atas tempat tidur dan memperlakukan saya seperti pelacur. [Ini berlanjut] selama satu tahun.135 183. Setelah masa tugasnya selesai, PS228 meninggalkan AG. Dua tahun kemudian, ia ditugaskan kembali ke Timor-Leste, kali ini di Kodim Maliana. la menyuruh dua orang Hansip pergi mengambil kembali AG. Sekali lagi, di bawah ancaman mati, orang tua AG harus menyerahkan anaknya kepada tentara Indonesia. AG dibawa ke asrama tentara Kodim Maliana dan kembali dipaksa memasuki situasi perbudakan seksual selama tiga tahun. la melahirkan dua orang anak. PS228 mengklaim AG sebagai hak milik seksual pribadinya selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ia memerintahkan dua orang Hansip untuk mengambil AG dari sub Distrik 134 Pernyataan HRVD 01022. 135 Pernyataan HRVD 06239. 110
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Hatulia, yang berada di bawah kekuasaan Kodim Ermera, untuk membawanya ke Kodim Maliana, jelas menunjukkan penggunaan sumber daya dan kewenangan militer untuk melakukan kejahatan ini. (Lihat pula kasus PS229, Kepala Seksi Intelijen Kodim Ainaro yang diuraikan di bawah). 184. Perempuan tidak hanya ditahan untuk perbudakan seksual di Kodim dan Koramil, tapi juga di pos-pos militer yang tersebar di seluruh Timor- Leste. BG menyampaikan penahanan dan perbudakan seksual terhadapnya di pos BTT 145 di Hatulia: Pada tahun 1977, di Hatulia kota, komandan Batalyon 145, PS230 dari Sumatera Selatan, mengancam akan menembak kakak saya dengan senjata untuk memaksa saya pergi ke pos TNI [ABRI]. [Di sana ia] menjadikan saya seperti seorang pelacur selama satu tahun sampai akhirnya saya melahirkan seorang anak. Waktu itu saya masih kecil... 136 185. BG juga memberikan kesaksian bahwa seorang perempuan lain, yang ia kenal sebagai CG, juga dipaksa untuk tinggal di pos Yonif 145. Seperti BG, CG direkrut paksa dalam perbudakan seksual dan pada akhirnya melahirkan seorang anak. Pada saat Yonif 145 meninggalkan Timor- Leste, kedua perempuan tersebut dan dua orang anak mereka diterlantarkan begitu saja. Kenyataan bahwa kedua perempuan ini berada dalam situasi perbudakan seksual di pos militer itu sampai kedua perempuan tersebut hamil dan masing-masing melahirkan seorang anak memperlihatkan bahwa tindakan ini diketahui dan dibiarkan oleh militer. 186. Perempuan yang diketahui mempunyai peran dalam Falintil, perempuan yang menyerah setelah melarikan diri ke gunung dan, khususnya, perempuan yang diketahui sebagai istri pemimpin Falintil semuanya rentan terhadap perbudakan seksual. DG, yang dua tahun sebelumnya menyaksikan pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap saudara perempuannya E di Lauana, Ermera, menjadi pejuang gerilya dan menikah dalam suatu upacara sipil dengan seorang Komandan Falintil bernama DG1. Mereka terpisah karena pertempuran dan pada 136 Pernyataan HRVD 06159. 111
S er i D o k u m en K u n c i 8 tahun 1977, DG mendengar bahwa suaminya telah terbunuh di Aidea, Aiasa (Bobonaro, Bobonaro). Setahun kemudian, DG menyerah di Cailaco (Bobonaro). DG mengatakan kepada Komisi: Karena ABRI tahu saya istri Komandan DG1, komandan Koramil Hatulia asal Sulawesi bernama PS231 memaksa saya dan memperlakukan saya seperti pelacur yang melayaninya selama satu tahun...[Kemudian] ia memnggalkan saya dengan seorang anak hasil dari hubungan ini.137 187. EG1 memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perbudakan seksual yang menimpa saudara perempuannya EG. Menurut kesaksian yang ia berikan, EG dijadikan sasaran karena saudara laki-lakinya adalah seorang komandan Falintil. Pada tahun 1979, setelah empat anggota keluarganya terbunuh oleh bom-bom Indonesia yang dijatuhkan di Aldeia Fatuacan, Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), EG1 dan keluarganya menyerahkan diri kepada kepala Aldeia Riamori, di desa Fahinehan yang bernama PS233. Kakak laki-laki EG1, EG2, seorang komandan Falintil, juga menyerah. EG1 menyampaikan kepada Komisi: Kepala desa [Fahinehan] memberitahu Yonif Linud 100 bahwa EG2 adalah komandan berpangkat tinggi di hutan dan karena itu ia harus dibunuh, atau, kalau tidak, TNI [ABRI] harus mengambil atau kawin dengan saudara perempuannya. Kemudian\ mereka mengambil saudara perempuan saja, EG. Mereka membawanya ke pos tentara dan memerkosanya secara bergantian. Mereka terus melakukan hal ini sampai tahun 1980 ketika mereka [Linud 100] selesai tugas dan digantikan oleh Batalyon 643. Mereka pun mengambil saya untuk menjadi TBO di pos tersebut...Saya melihat dengan mata kepala sendiri pemerkosaan yang dialami saudara perempuan saya. Waktu mereka meninggalkan Fahinehan, baru ia dilepaskan [dan diizinkan] pulang ke rumah.138 188. Pada tahun 1979 FG, yang pada waktu itu berusia 14 tahun, menyerah kepada tentara Indonesia di desa Mulo (Hatu Builico, Ainaro). Bersama dua teman lain, ia ditahan di sebuah ruangan di Koramil Hatu Builico. Di sana, komandan Koramil dan wakilnya, masing-masing dikenal bernama 137 Pernyataan HRVD 06205. 138 Pernyataan HRVD 03474; 03492. 112
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual PS402 dan PS403, menelanjangi dan memerkosa mereka. FG bersaksi kepada Komisi: Mereka memerkosa saya dan teman-teman setiap malam selama satu minggu penahanan kami. Pertama kali diperkosa saya berdarah dan tidak bisa jalan.139 189. FG melahirkan seorang anak sebagai akibat dari pemerkosaan tersebut. la mengatakan kepada Komisi bahwa dua tahun kemudian seorang anggota ABRI, PS404 datang [ke rumah saya] dan memaksa saya untuk mengawininya... saya ketakutan karena situasinya semakin memanas dimana banyak orang yang ditahan...[P]ada akhirnya [saya pasrah saja dan] melahirkan seorang anak dari perkawinan ini.140 190. Dalam kasus ini, FG dan teman-temannya adalah korban pemerkosaan berulang-ulang ketika ditahan di Koramil Hatu Builico, dan dua tahun kemudian FG menjadi korban perbudakan seksual dalam rumah tangga.141 191. Dalam beberapa kasus, perbudakan seksual mencakup perekrutan paksa ke dalam operasi-operasi militer untuk mencari Falintil, seperti yang dialami oleh GG. Pada tahun 1979, dua anggota TNI dari Yonif 121, Kopral PS234 dari Sumatera Selatan dan seorang laki-laki tak dikenal, menahan GG dari rumahnya di Aldeia Nun Sorau, Ma'abat (Manatuto, Manatuto). Mereka membawanya ke Kodim Manatuto. "Jika saya menolak, maka bapak saya diancam akan dibunuh. Dengan perasaan takut, akhirnya saya pasrah." Setelah diperkosa di lantai, keesokan harinya GG dipulangkan. "Mulai dari situlah saya diperlakukan sebagai 'istri penghiburnya' selama enam bulan, hingga saya memperoleh seorang anak laki-laki." Ketika GG sedang mengandung, ia dipaksa masuk ke hutan dengan membawa 5 kg beras, makanan, rokok, dan dua pucuk surat. Surat-surat itu -satu dari Kodim dan yang lain dari Yonif 121- berisi 139 Pernyataan HRVD 07179. 140 Pernyataan HRVD 07179. 141 Pernyataan HRVD 07179. 113
S er i D o k u m en K u n c i 8 seruan kepada para anggota Fretilin yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri. Secara tak sengaja GG bertemu dengan beberapa anggota Fretilin yang mengenalinya, tapi ia ditahan di pos komando Fretilin selama lima hari. Akhirnya GG berhasil melarikan diri dan kembali untuk melapor ke Kodim di Manatuto. Beberapa hari kemudian ia dipaksa pergi bersama dengan satu pasukan tentara yang melakukan pencarian tempat-tempat persembunyian Fretilin, tetapi mereka tidak mehemukan apa-apa. Keesokan harinya ia harus mengikuti operasi militer lain: Tiga anggota TNI Batalyon 121, saya tidak kenal, mengancam saya dengan pistol dan granat dengan tujuan agar saya mengantar mereka masuk ke hutan untuk mencari oposisi bersenjata Fretilin. Karena saya menolak, saya ditendang tiga kali di bagian paha hingga saya jatuh, saya dalam keadaan hamil satu bulan. Kemudian saya disuruh berdiri dan terus dipaksa [berjalan].142 192. Pada akhirnya GG kembali ke desa Cribas (Manatuto, Manatuto) dengan Yonif 121 dalam iring-iringan tiga kendaraan truk Hino. la dipaksa untuk mendaki gunung-gunung dan bermalam di hutan dengan para prajurit, tapi mereka tidak menemukan satu orang musuh pun. Aspek perbudakan seksual dalam kasus ini jelas: penculikan dari rumahnya, ancaman terhadap keselamatan keluarganya, pemerkosaan, dan keterlibatan dalam operasi- operasi militer yang bukan atas kehendaknya sendiri. Yonif 121 telah menjalankan hak kepemilikan atas GG meskipun hanya Kopral PS234 yang punya akses seksual padanya. 193. Dalam kasus berikut ini, seorang Kepala Seksi Intelijen bisa memindahkan dua orang tahanan perempuan dari Koramil di Hatu Udo ke Kodim di Ainaro semata-mata untuk keperluan seksual pribadinya. Pada tahun 1980, MB dan NB menyerah di Betano (Same, Manufahi) dan dibawa ke Koramil di Hatu Udo. Mendengar kabar tertangkapnya mereka, Kepala Seksi Intelijen (Kasi I Intel) dari Kodim Ainaro, bernama PS229, datang untuk menginterogasi mereka. Setelah PS229 kembali ke Ainaro, ia memerintahkan dua orang Hansip untuk mengambil para perempuan 142 Pernyataan HRVD 06479. 114
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual tersebut dari Koramil Hatu Udo dan membawa mereka ke Kodim Ainaro: Kami mendekam di sana, [kemudian] Kasi I Intel PS229 memanggil saya dan NB ke [tempatnya] untuk memakai kami berdua. Dalam satu minggu, ia memerkosa kami selama lima hari dan lima malam. la melakukan hal ini terhadap kami selama satu tahun. Saya melahirkan seorang anak dari hubungan ini.143 B. Perbudakan seksual oleh militer di luar instalasi militer 194. Komisi telah menemukan bukti mengenai perbudakan seksual dimana para perempuan, tidak ditempatkan di dalam basis militer, melainkan dipanggil sewaktu-waktu oleh ABRI untuk penganiayaan seksual oleh para	anggota	prajurit.	Meskipun	tidak	secara	fisik	ditahan	di	kompleks	militer, korban-korban seperti itu berada di bawah kontrol mutlak militer. Dalam beberapa kasus, nama para perempuan tercantum dalam suatu daftar atau dokumen yang disimpan oleh militer yang mengharuskan mereka untuk melayani anggota militer. Daftar atau dokumen ini diteruskan dari satu kesatuan ke kesatuan lain. Seperti diungkapkan oleh HG dari Lautem kepada Komisi: Karena nama saya sudah tertulis di Kodim sebagai orang yang bisa "dipakai", maka setiap kali ada pergantian [pasukan] saya selalu diambil oleh salah seorang anggota ABRI yang menginginkan saya. Saya selalu mengikuti keinginan mereka karena saya takut dibunuh.144 195. IG adalah seorang korban perbudakan seksual militer selama satu tahun yang berakhir ketika ia setuju untuk menjalani perbudakan seksual dalam rumah tangga dengan seorang Babinsa. Pada tahun 1977, IG diambil dari rumahnya di Aldeia Uaturidi, Bahu (Baucau, Baucau) oleh kesatuan tentara Resimen Tim Pertempuran (RTP) 15 dan Yonif 330. la diinterogasi dan disiksa, "[Mereka] menyundut bibir saya dengan puntung rokok, menampar saya, menendang saya...kemudian menyuruh saya pulang." IG ditangkap lagi satu tahun kemudian, kali ini di Aldeia 143 Pernyataan HRVD 03344; 03346. 144 Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 115
S er i D o k u m en K u n c i 8 Anawaru, Caibada Uaimua (Baucau, Baucau) dan dibawa ke markas ABRI Baucau. "Di markas TNI [ABRI], para tentara memerkosa saya berkali-kali selama empat hari. Jika saya menolak [mereka bilang bahwa mereka] akan menembak mati saya." Setelah empat hari, IG dibebaskan dan dipulangkan ke rumahnya di Anawaru: Tapi...setiap pagi pukul delapan, saya dipanggil oleh TNI [ABRI] untuk menemani tentara-tentara seperti suami istri. Kalau saya menolak, saya akan dibunuh. Semua ini terjadi karena pada waktu itu suami saya masih bersama gerilyawan Falintil.145 196. Keadaan ini berlanjut selama satu tahun. Pada tahun 1979, IG dipukuli ketika ia menolak seorang tentara Indonesia yang ingin berhubungan seksual dengannya. "Saya sangat tertekan pada saat itu, akhirnya dengan sangat terpaksa saya memasrahkan diri pada seorang Babinsa yang mau menikahi saya." la melahirkan dua orang anak dari hubungan tersebut.146 197. G1 memberikan kesaksian mengenai perbudakan seksual yang dialami oleh saudara perempuannya G pada tahun 1978, ketika G1 bersama keluarganya menyerahkan diri kepada Yonif 122 di desa Lauana (Letefoho, Ermera). Pada waktu itu G dipaksa menjadi hak milik seksual Yonif 122. Ia baru berusia 17 tahun. G1 menyampaikan kepada Komisi: Waktu kami menyerah, kakak saya, G, masih gadis. Tentara dan Hansip memerkosa G. Kapan saja tentara butuh menyalurkan nafsu seks mereka, mereka akan membawa G ke pos untuk "dipakai". Karena pelanggaran seksual ini, sampai sekarang G tidak pernah menikah -ia hidup sendirian.147 C. Perbudakan seksual dalam rumah tangga 198. Komisi menerima bukti tentang kasus-kasus perbudakan seksual dimana perempuan, dibawah ancaman oleh personil keamanan bersenjata, dipaksa untuk melakukan hubungan seksual jangka panjang dalam situasi rumah tangga. Dalam banyak kasus perbudakan seksual dalam rumah tangga 145 Pernyataan HRVD 07725. 146 Pernyataan HRVD 07725. 147 Pernyataan HRVD 01686. 116
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual yang dilaporkan ke Komisi, korban diperkosa sebelum dipaksa menjalankan hubungan seksual jangka panjang dengan pelakunya. 199. Komisi telah menerima bukti yang menguatkan mengenai kasus perbudakan seksual yang dialami oleh JG. Pada tahun 1980, ABRI membagikan tepung jagung kepada penduduk sub Distrik Welaluhu (sekarang dikenal sebagai Fatuberliu) di Distrik Manufahi. Dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan, JG, KG, LG, ditahan dan disiksa. Tiga perempuan tersebut dipisahkan dari tahanan yang lain, ditempatkan di sebuah rumah dekat Koramil dan diperkosa berkali-kali oleh Danramil PS239, dan wakilnya. JG diperkosa selama hampir 40 hari oleh Wakil Danramil itu. Dua minggu sesudah JG dibebaskan, Wakil Danramil mendatangi rumahnya dan memaksanya untuk "menikah" dengannya. Hubungan ini berlanjut selama satu bulan sampai Wakil Danramil itu selesai bertugas di Timor Leste.148 200. MG memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam rumah tangga yang ia alami di rumahnya sendiri pada tahun 1982, ketika ia baru berusia 15 tahun. Kejadian ini, yang terjadi di desa Manlala (Soibada, Manatuto), dengan jelas menunjukkan ketidakberdayaan penduduk setempat dan pemerintah sipil dalam menghadapi aparat keamanan Indonesia. Pada tahun 1982, waktu itu saya pulang dari sekolah, saya dikejar oleh [seorang anggota] Nanggala [Komando Pasukan Sandi Yudha] bernama PS240. Saya tidak kuat lari, akhirnya saya ditangkap lalu diperkosa di [suata tempat bernama] Besarin...Sehabis saya diperkosa, beberapa jam kemudian ibu guru saya yang bernama Lourdes sampai di tempat kejadian, karena diberitahu teman-teman saya... Setelah bapak saya kembali dari kebun, dia sangat marah sehingga dia memukul saya...Mengingat usia saya masih kecil, bapak saya tidak rela untuk melihat keadaan saya berusaha saya begitu. Sampai bapak melaporkannya kepada camat yang bernama PS241, untuk melarang PS240 jangan berhubungan dengan saya. Di situlah PS240 itu marah, lalu memukul bapak saya sampai berdarah, terus ditendang sampai bapak saya mengalami sakit. Setelah satu minggu kemudian, PS240 148 Pernyataan HRVD 03492; 03498; 04018; 04057. 117
S er i D o k u m en K u n c i 8 ke rumah lagi dan sempat bermalam. Di situlah PS240 memaksa saya untuk jadi istri penghibur, sampai saya mengandung. Setelah bayi itu lahir, dia mulai menghindar, sampai [akhirnya] dia dipindahkan ke Baucau.149 201. Kasus serupa dilaporkan oleh NG1. Pada tahun 1983, ketika NG1 masih berusia 12 tahun di desa Sananain (Laclubar, distrik Manatuto), PS242, seorang Indonesia petugas Binpolda, (Bintara Polisi Desa) sering mengunjungi rumah keluarga NG1. Suatu malam, PS242 memanggil dan menanyakan tentang kakak NG1, NG. Orang tua NG1 berusaha mencegah PS242, tetapi ia mendesak masuk ke dalam kamar tidur NG. NG1 juga berusaha melindungi saudara perempuannya, tapi PS242 mengancam akan menembaknya. Malam itu, NG diperkosa di rumahnya sendiri. Setelah malam itu, PS242 secara sepihak memutuskan bahwa ia akan sewaktu-waktu menginap di rumah itu untuk berhubungan seksual dengan NG. Hubungan mereka berlanjut sampai PS242 selesai tugasnya di Sananain. NG melahirkan seorang anak akibat dari pelanggaran ini.150 202. Tabel di bawah ini memberikan.sebuah ringkasan mengenai beberapa kejadian perbudakan seksual dalam rumah tangga yang terjadi dalam periode ini. Table 1 - Ringkasan kasus petbudakan seksual dalam rumah tangga (1975-1984) Nomor Pernyataan HRVD 01792 Tahun 1975 Lokasi Rairobo, Atabae, Bobonaro. Pelaku Polisi, namanya tidak disebutkan. Penjelasan Singkat Diancam akan dibakar hidup-hidup. OG1 menyerahkan anak perempuannya kepada seorang polisi. Dua anak lahir dari hubungan tersebut. Lama Perbudakan seksual Lebih dari satu tahun. 01167 1975-1976 Atabae, Bobonaro. PS243, dari Sulawesi, Indonesia, anggota Koramil Maliana. Sersan Satu TS243 memaksa masuk ke rumah PG. Terancam akan dibunuh, ia terpaksa menjalani hubungan seksual berkelanjutan dengannya. Seorang anak lahir dari hubungan tersebut, tapi ditinggal begitu saja oleh PS243 ketika ia pulang ke Indonesia. Lebih dari sembilan bulan. 149 Pernyataan HRVD 00664. 150 Pernyataan HRVD 06542. 118
01827 06190 07905 06193 04108 01161 06355 01066 Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 1975-1978 Atabae, Bobonaro. PS126, orang Timor-Leste, Partisan. Ketika pasukan Partisan memasuki desa Aidabaleten, QG diperkosa selama lima jam oleh PS126. Selanjutnya ia dipaksa menjalani perbudakan seksual dengan PS126 hingga tiga tahun lamanya. Tiga tahun. 1976-1978 Ermera. PS245, Bupati Ermera, orang Timor- Leste. Setelah menyerah kepada ABRI di Samara, RG dan keluarganya dibawa ke Ermera. Di sana, PS245, Bupati Ermera, memerintahkan RG berjajar dengan tiga perempuan lain. Ia memilih RG menjadi "gundik"nya dan secara sepihak memutuskan untuk mulai berhubungan seksual dengannya. Dua tahun. 1976 1978 Sau, Manatuto. Hatulia, Ermera. PS246, prajurit kesatuan artileri Medan. Prajurit yang namanya tidak disebutkan, anggota Yonif 72l. PS246 mengancam akan membunuh orang tua SG; ia kemudian memerkosanya di rumah SG sendiri. Keadaan ini berlanjut selama tujuh bulan. Dengan mengancam akan membunuh kakak laki lakinya, seorang anggota ABRI dari Yonif 721 dengan paksa mengambil II dari desanya di Hatulia dan dibawa ke Dili untuk hidup dengannya. Tujuh bulan. Enam bulan. 1978-1979 Rotutu, Same, Manufahi. PS247, orang Indonesia, ABRI. TG diancam oleh 10 anggota Hansip yang mengatakan akan membunuh seluruh keluarganya jika ia menolak keinginan PS247. PS247 tinggal bersama TG dan keluarganya selama dua bulan. TG sedang mengandung waktu PS247 memaksanya untuk pindah bersamanya ke Betano. Mereka tinggal di Betano sampai anaknya berusia satu tahun, sebelum PS247 pulang ke Sulawesi, Indonesia. Lebih dari satu tahun. 1978-1981 Atabae, Bobonaro. PS248, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), orang Indonesia. PS248 mengancam akan membunuh UG jika ia menolak kemauan seksualnya. Tiga anak lahir dari hubungan ini dan ditinggalkan begitu saja ketika PS248 pulang ke Indonesia. Tiga tahun. 1979 Raimea- Biluli, Ermera. PS249, salah seorang komandan dari Yonif 401, orang Indonesia. PS249 dan sembilan prajurit lain mendatangi rumah VG. PS249 mengancam akan membunuh saudara laki-laki VG jika ia menolak ajakannya. Ia menuruti, karena khawatir akan keselamatan saudara laki- lakinya. PS249 terus memerkosa VG di rumah itu. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian meninggal. Lebih dari sembilan bulan. 1979-1981 Dukurai, Letefoho, Ermera. Liurai PS250, Kepala Desa. WG ditahan oleh PS250 dan seorang Hansip bernama PS240. Ia dipukuli, lalu dipaksa menjalani perbudakan seksual dengan PS250 yang tinggal bersama WG di rumah orang tua WG. Ia melahirkan dua anak dari hubungan tersebut. Dua tahun. 119
S er i D o k u m en K u n c i 8 00566 1979 Uailacama, Vemasse, Baucau. PS251, Babinsa di Vermasse, orang Indonesia. PS251 menuduh J dan ayahnya bekerja untuk Fretilin dan mengancam akan membunuh mereka. Sebagai ganti atas keselamatan nyawa mereka, PS251 membawa J dan hidup bersamanya di Koramil Vermasse. Seorang anak lahir dari hubungan tersebut. Satu tahun. 05212 1980 Lenao, Manatuto. PS252, prajurit ABRI, orang Indonesia. Korban diperkosa di rumahnya sendiri karena diancam akan dibunuh, lalu dipaksa menjalani hubungnn seksual yang berkelanjutan. Sewaktu PS252 pindah tugas ke Soibada (Manatuto) ia juga dibawa. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut. PS252 kemudian pulang ke Indonesia. Lebih dari sembilan bulan. 03527 1984-1987 Railaco Kraik, Railako, Ermera. PS253, Babinsa, berasal dari Jawa Tengah. PS253 menyita harta benda milik XG. Pada malam itu, ia mendatangi rumah XG mengancam akan membunuh anggota keluarganya. Ia diperkosa, kemudian dipaksa menjalanl hubungan seksual berkelanjutan di rumahnya sendiri. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut. Tiga tahun. D. Perbudakan seksual dalam rumah tangga yang beruntun 203. Komisi telah menerima bukti mengenai kasus-kasus perbudakan seksual dalam rumah tangga yang terjadi secara beruntun, yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang berbeda terhadap korban yang sama.151 Komisi memiliki bukti bahwa kepemilikan seksual dialihkan dari seorang anggota pasukan keamanan kepada yang menggantikannya. 204. YG menjadi korban perbudakan seksual oleh tiga prajurit Indonesia secara beruntun. Pada tahun 1980, YC hampir ditembak oleh seorang anggota kepolisian dan beberapa prajurit ABRI sewaktu ia berada di ladang bersama anak-anaknya. Dituduh bergabung dengan Falintil, YC dibawa ke Koramil Alas (Manufahi). Dalam perjalanan, mereka mengancam akan membunuhnya dan membuangnya ke sungai, tetapi tidak mereka lakukan. Di Koramil Alas, YC diinterogasi selama tiga hari. Kemudian komandan Koramil Alas, diketahui bernama PS254, memaksa YC melayani keinginan seksualnya dan pada akhirnya ia melahirkan seorang anak. Komandan Koramil tersebut meninggal tak lama setelah anak itu lahir. Pada tahun 151 Pernyataan HRVD 02330. 120
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 1982, YC lagi-lagi dipaksa terlibat dalam hubungan perbudakan seksual, kali ini dengan seorang prajurit bernama PS255. Dari hubungan ini ia melahirkan seorang bayi yang telah meninggal. Setahun kemudian, untuk ketiga kalinya, YC dipaksa melakukan perbudakan seksual dengan seorang anggota ABRI yang namanya tidak diungkapkan. Tentara itu mening- galkan YC setelah sebulan, karena tugasnya telah selesai.152 205. ZG menjadi korban perbudakan seksual yang berlangsung selama satu tahun dan melibatkan empat pelaku yang berasal dari satuan militer yang berbeda. Pada tahun 1981, ZG masih berumur 16 tahun ketika PS256, kepala desa Mindelo (Turiscai, Manufahi), datang ke rumah ZG pada tengah malam dengan PS257, seorang prajurit ABRI. PS257 mengancam saudara laki-laki ZG untuk menyerahkan adiknya, "Kalau tidak, saya bunuh kamu." ZG dipaksa untuk berhubungan seksual dengan PS257 yang kemudian berlangsung selama dua bulan. Setelah PS257 meninggalkan wilayah tersebut karena batalyonnya dipindahkan, seorang anggota ABRI lain yang bernama PS258 tiba di daerah itu dan dengan seorang Hansip, pergi ke rumah ZG. Dengan mengancam, ia memaksa ZG untuk berhubungan seksual yang berlangsung selama empat bulan. Setelah PS258 pergi, ia disusul oleh seorang tentara lain, PS259, dan kemudian dengan seorang tentara lagi bernama PS260. Masing-masing dari mereka memaksa ZG untuk berhubungan seksual selama masa tugas mereka di wilayah ini (satu sampai empat bulan). Pada tahun 1984, seorang tentara yang tidak diketahui namanya berusaha memaksa berhubungan seksual dengan ZG. ZG menjelaskan kepada Komisi: Saya menyerahkan diri saya untuk dibunuh. Saya bilang kepadanya, "Kalau kamu mau bunuh saya, silakan saja, tapi saya tidak mau hidup dalam keadaan seperti ini lagi." Maka kejadian itu pun tidak terjadi lagi.153 206. Akibat dari kejadian yang dialaminya, ZG menderita gangguan jiwa.154 152 Pernyataan HRVD 01504. 153 Pernyataan HRVD 06609. 154 Pernyataan HRVD 06609. 121
S er i D o k u m en K u n c i 8 207. Pada awal dasawarsa 1980-an, militer Indonesia menganggap Lautem sebagai distrik yang menjadi basis Perlawanan, yang oleh mereka disebut "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK). Sebab itu, operasi-operasi militer skala besar dilakukan di distrik ini, yang meningkatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Di subdistrik Lospalos, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual terjadi di mana-mana. HG, yang namanya ada dalam daftar "perempuan yang bisa dipakai" di markas Kodim Lospalos (lihat bagian sebelumnya), adalah satu di antara sejumlah perempuan yang menyampaikan kepada Komisi mengenai penangkapan dan kekerasan seksual yang dialami sesudahnya. Pada tahun 1981, suami HG, seorang anggota pasukan pertahanan sipil yang dibentuk tentara Indonesia yang dikenal dengan nama Rakyat Terlatih (Ratih), ditembak mati ketika terjadi serangan oleh Falintil. Setahun kemudian, pada tahun 1982, HG ditangkap oleh ABRI, karena dicurigai telah membantu pamannya yang berada di hutan. Saya disuruh jalan dari rumah sampai pos Maluro [desa Lore 1], saya ditahan di sana selama tiga hari. Selama di pos, mereka menelanjangi saya dan mencabut rambut kemaluan saya, lalu mereka menyetrum kemaluan dan...telinga saya. Saya ditangkap bersama dengan semua gadis di Maluro. Kami semua ditelanjangi di depan penduduk Maluro, lalu mereka memasukkan baterai berukuran besar ke dalam alat kelamin kami. 208. HG mengalami interogasi, penyiksaan, dan pemerkosaan selama tiga hari. Sesudah itu ia diperbolehkan pulang, tetapi tiap malam ia dipanggil bersama seorang ibu dan anak gadisnya, yang dipaksa "melayani" para tentara. la mengisahkan: Masing-masing kami melayani satu orang sampai mereka pulang ke provinsi masing-masing. Saya melayani seorang tentara Indonesia yang bernama PS262. Setelah selesai saya tidak disuruh pulang, tapi diharuskan tidur dengannya. Teman saya dan anaknya disuruh pulang lagi ke rumah. Pada suatu hari, PS262 dipindahkan ke Kodim Lospalos. Saya juga diangkut ke sana untuk tinggal dengannya. Setelah saya mengandung, ia menyuruh saya pulang ke rumah saya di Maluro. Setelah melahirkan, ia tidak pernah peduli dengan anak saya sampai anak saya mati karena kelaparan... 122
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Yang kedua bernama PS263 [orang Indonesia]. Ia menyuruh saya dan sekelompok orang lainnya pergi ke hutan untuk mencari anggota Falintil... Mereka menyuruh saya jalan duluan, kurang lebih 100 meter baru mereka menyusul serta mengawasi dari belakang. Saya dipaksa memakai seragam loreng ABRI pada saat operasi ke hutan, tetapi saya tidak diberi senjata. Dalam perjalanan, PS263 menyuruh saya "melayani"-nya jika ia menginginkan. Setelah saya hamil, ia menyuruh temannya untuk menyuntik saya dengan maksud menggugurkan kandungan saya, namun saya menolak. Saya sudah lupa nama "suami" saya yang keempat. Yang kelima bernama PS264 [orang Indonesia]. Akhirnya saya mempunyai lima orang anak dari ayah yang berbeda. Anak pertama yang sudah meninggal, ayahnya dari kesatuan Komando. Anak kedua ayahnya dari Batalyon 412. Anak ketiga ayahnya dari Batalyon 413. Anak keempat saya sudah lupa nama ayahnya dan kesatuannya. Anak yang terakhir ayahnya bernama PS264, saya tidak ingat dari kesatuan mana.155 209. Sama seperti HG, AH juga menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan. Pada tahun 1983, suaminya tertangkap dan ditahan selama beberapa tahun di Kodim Lospalos. Tak lama setelah itu, AH juga tertangkap oleh PS265, seorang anggota kesatuan Nanggala dan oleh seorang anggota Kompi A Yonif 642. Ia dibawa ke pos ABRI di Maluro dimana ia disiksa dan diperkosa oleh sejumlah prajurit ABRI selama kira-kira seminggu. Setelah dibebaskan, ia diharuskan melakukan lapor diri setiap hari ke pos Maluro dari tahun 1983 sampai 1987. Sering pada saat ia melapor, mereka memanggilnya masuk untuk diinterogasi dan diperkosa.156 210. BH ditahan dan disiksa, karena ia menolak untuk melayani keinginan seksual seorang prajurit. Selanjutnya, ia menjadi korban perbudakan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh dua orang tentara Indonesia secara beruntun.157 Komisi juga menerima kesaksian dari CH yang mengisahkan tentang penangkapan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual yang dialaminya di pos Maluro. Seperti HG, ia 155 Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 156 Wawancara CAVR dengan AH, Lore II, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 157 Wawancara CAVR dengan BH, Lore II, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 123
S er i D o k u m en K u n c i 8 mengatakan bahvva namanya terdaftar dalam dokumen-dokumen ABRI dan bahwa ia bisa diteruskan dari satu kesatuan ke kesatuan selanjutnya pada saat pergantian pasukan masuk dan keluar Maluro. Pada tahun 1983, saya ditangkap oleh ABRI dari Batalyon 372, karena [seorang anggota keluarga saya] masih berada di hutan. Selain itu, hasil kebun saya seperti singkong, ubi jalar, kacang-kacangan dan saya serahkan kepada Xanana dan Falintil yang memanennya di kebun. Ada mata-mata ABRI yang melaporkan hal itu, sehingga ABRI datang menangkap saya di rumah, kemudian membawa saya ke pos ABRI di Maluro. Tiba di sana, saya ditelanjangi dan diinterogasi. Saya dipukuli dengan tangan dan kayu, diikat, ditendang, disundut dengan puntung rokok dan mengalami penyiksaan lainnya. Pada saat interogasi, anggota lain mencubit dan meremas-remas buah dada saya, tapi saya hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memerkosa saya bergantian. Setiap kali mereka membutuhkan, saya harus "melayani" mereka; kalau tidak, saya dipukul hingga babak belur. Selama dua tahun saya ditahan di sana [pos ABRI]. Tugas utama saya selama ditahan di sana adalah mencuci pakaian mereka, memasak, dan melayani kebutuhan seks mereka. Akhirnya, saya melahirkan seorang anak dari seorang anggota ABRI bernama PS266 [orang Indonesia].158 E. Studi kasus: pemerkosaan dan perbudakan seksual di Mauchiga, Ainaro 211. Untuk dapat memahami lebih baik konteks terjadinya perbudakan seksual, Komisi melakukan penyelidikan khusus mengenai pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) pada tahun 1982-1987. Perbudakan seksual, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual terjadi pada waktu yang sama dengan penahanan, penyiksaan, pembunuhan massal, dan akhirnya, pengasingan ke pulau Atauro dan daerah-daerah terisolasi lainnya. 212. Tanggal 20 Agustus 1982, dini hari, tentara Falintil dan orang-orang dari Dare dan Mauchiga menyerang Koramil Dare dan pos-pos ABRI di wilayah tersebut. Pertempuran sengit terjadi pada saat pasukan ABRI dan Hansip membalas tembakan dengan segera. Pada hari yang sama, 158 Wawancara CAVR dengan CH, Titilari, Lore I, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 124
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual ABRI di daerah itu melancarkan serangan balasan terhadap penduduk sipil Dare dan Mauchiga. Mereka saat itu juga diperkuat pasukan ABRI dari luar wilayah, termasuk Yonif 745 dan 746, yang dikirimkan ke wilayah tersebut dari wilayah sekitarnya. Pada tanggal 20-24 Agustus, ABRI memporak-porandakan Mauchiga dan penduduknya melarikan diri dan tersebar ke segala arah, termasuk ke Gunung Kablaki. ABRI mengejar penduduk yang melarikan diri dan menangkap sebagian besar perempuan yang kemudian ditahan di sejumlah tempat: markas Kodim di Same dan Ainaro; Koramil di Maubisse (Ainaro), Lesuati (Same, Manufahi), dan Dare (Ainaro); gedung sekolah dasar Dare; pasar Dare; dan di tenda-tenda atau gubuk-gubuk darurat di Dare. Kecuali mereka yang ditempatkan dalam gedung sekolah, kebanyakan tahanan kemudian dipindahkan ke tempat-tempat penahanan yang lebih permanen di pulau Atauro, di Dotik (Manufahi) dan tempat-tempat di sekitar Dare (Ainaro). 213. Penduduk sipil yang tertangkap di Mauchiga dibawa ke pos ABRI Lesuati (Same, Manufahi), setelah rumah mereka dibakar habis. Setelah berminggu-minggu di Lesuati, para tahanan ini, demikian pula mereka yang ditahan di Kodim di Same dan Ainaro, dibawa dengan truk Hino dipindahkan ke penjara Balide di Dili. Karena truk-truk tersebut sudah penuh, sebagian tahanan menunggu satu minggu atau lebih sampai truk- truk lain datang menjemput mereka. Jika truk-truk tersebut tidak datang, para tahanan yang tersisa di Lesuati dipaksa berjalan selama berjam-jam sampai mereka tiba di Koramil Dare pada awal September 1982. 214. Ketika tempat-tempat penahanan sementara sekitar Dare sudah penuh, sejumlah tahanan diperbolehkan untuk tinggal di rumah-rumah penduduk Dare. Para tahanan yang tinggal di rumah-rumah penduduk harus pergi melaporkan diri dan apel setiap hari di Koramil Dare. Sementara itu, para perempuan dalam tempat-tempat penahanan dijaga ketat dan diawasi. Mereka dipisahkan dari laki-laki dalam keluarga mereka dan diputuskan dari dukungan sosial dan emosional lingkungan mereka. 215. Kekerasan seksual terhadap perempuan Mauchiga dilakukan tidak lama setelah mereka ditahan. Sebagai contoh, enam perempuan yang ditahan 125
S er i D o k u m en K u n c i 8 di Lesuati mengatakan bahwa mereka dibawa ke pos ABRI yang lain di Mantutu (tidak jauh dari Lesuati). DH, EH, dan FH disiksa secara seksual (lihat bagian berikut), sementara GH, HH, dan IH dibawa ke sana beberapa kali untuk diperkosa.159 216. JH tidak dibawa ke pos Mantutu, tapi diperkosa di pos Lesuati pada malam yang sama ketika suami dan pamannya diinterogasi dan dibunuh di pos Mantutu.160 217. Pemerkosaan berkelompok terhadap tahanan perempuan sering terjadi dalam interogasi. Dari 66 perempuan yang diwawancarai (atau disebutkan dalam wawancara) seputar pemberontakan 1982 di Mauchiga, 41 orang adalah korban kekerasan seksual: 24 orang diperkosa, 11 lainnya mengalami penganiayaan seksual menyerupai perbudakan, dan enam lainnya mengalami bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. GH bersaksi kepada Komisi: Pada tanggal 20 Agustus 1982, dua orang [prajurit] ABRI membakar semua rumah di Mauchiga dan memerintahkan saya untuk pergi ke Lesuati. Saya di sana selama satu minggu bersama keluarga saya. Suatu malam, mereka membawa saya ke pos militer di Mantutu untuk diinterogasi. Ternyata mereka berbohong, karena di sana saya diperkosa oleh PS61, orang Timor-Leste tentara Batalyon 745 berpangkat Serka [Sersan Kepala]. Mereka memerkosa saya di jalan di alang-alang. Ia tidak sendirian. Anggota-anggota ABRI dan Hansip juga berbuat sama. Waktu itu, badan saya seperti badan pelacur.161 E. 1. Penahanan di Dare, Ainaro 218.	Kantor	Koramil	Dare	merupakan	pusat	geografis	dan	logistik	dimana	kejahatan terhadap penduduk Mauchiga diorganisir dan dilaksanakan. Secara	geografis,	kantor	Koramil	Dare	terletak	di	antara	dua	tempat	penahanan. Sebuah sekolah dasar yang terletak tepat di belakang Koramil dan pasar yang terletak tepat di seberang Koramil. Kebanyakan orang 159 Wawancara CAVR dengan IH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003; Pernyataan HRVD 07196. 160 Wawancara CAVR dengan JH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 161 Wawancara CAVR dengan GH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 126
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual yang tertangkap akhirnya dibawa ke Koramil ini sebelum tujuan akhirnya ditentukan. 219. Bagi kebanyakan tahanan perempuan, interogasi hanya digunakan sebagai dalih oleh para anggota pasukan keamanan untuk memerkosa mereka. "Setiap malam mereka [militer] mengambil perempuan...dan mengatakan bahwa mereka 'mencari informasi', tapi kenyataannya mereka memerkosa perempuan-perempuan itu." Biasanya, pertanyaan pembuka kepada perempuan yang telah menikah yang sedang diinterogasi adalah, "Suamimu melarikan diri ke mana?"162 Pemerkosaan yang dilakukan pada saat	interogasi	biasanya	disertai	bentuk-bentuk	penyiksaan	fisik	lainnya.	LH mengungkapkan kepada Komisi: Kami bertiga [saya, LH1, dan LH2] pergi mencari makanan di Hataquero. Di sana, kami ditangkap oleb kepala kampung Hauteo yang bernama PS267. la membawa kami bertiga ke Aituto [Maubisse, Ainaro] dan menyerahkan kami ke Koramil Dare...[Di sana] seorang Hansip bernama PS54 mengatakan kepada kami bertiga, "Mengapa kalian tidak ikut [saya] supaya saya bisa jadikan kalian bertiga istri?" Setelah berkata begitu ia...mulai memukuli saja dengan batang bambu yang besar. Kemudian ia mengeluarkan korek api dari saku celananya dan membakar mulut, telinga, tangan, dan badan saya sampai kulit saya menjadi hitam dan bengkak. Setelah selesai membakar saya, ia menyuruh saya untuk membuka seluruh baju yang saya pakai hingga tak sehelai benang pun menutupi tubuh saya. Kemudian ia pergi memanggil [anggota] ABRI dan mereka berdua memerkosa saya bergiliran.163 220. Beberapa perempuan dipanggil untuk diinterogasi di kantor Koramil, sementara yang lainnya ditahan di sana. LH1, bersama dengan LH, MH, dan NH ditahan di dapur Koramil Dare selama satu minggu sebelum dipindahkan ke sebuah rumah di Dare. LH1 adalah satu-satunya yang tidak diperkosa selama berada di dapur Koramil.164 162 Wawancara CAVR dengan AI, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 29 Mei 2003. 163 Wawancara CAVR dengan LH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 29 Mei 2003. 164 Wawancara CAVR dengan NH dan MH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 29 Mei 2003. 127
S er i D o k u m en K u n c i 8 221. Fasilitas ABRI di Dare bukanlah satu-satunya tempat anggota-anggota tentara memerkosa perempuan-perempuan Mauchiga. OH dan PH, dua perempuan yang memasak untuk suatu pertemuan bawah tanah untuk mempersiapkan serangan Falintil ke Koramil Dare, diperkosa pada saat penahanan mereka di Kodim Ainaro.165 Salah satu pelakunya adalah Sersan Mayor PS269. Ia memerkosa OH "dengan sesuka hati", setelah ia diinterogasi dan dipukuli punggungnya sampai ia tidak dapat berjalan. Ketika itu, OH sedang mengandung dua bulan. OH1, yang bersama seorang laki-laki lain dari Mauchiga dimasukkan ke dalam penjara Kodim Ainaro beberapa hari sebelum OH dan PH ditahan di sana, menyebutkan para pelaku lainnya. OH1 mengatakan kepada Komisi: Tanggal 11 Juni 1982, saya masih berada di sel ketika seorang ABRI membawa saya keluar untuk interogasi, karena informasi yang saya berikan menurut mereka tidak benar. Mereka pukul, tendang, cubit, bakar dan setrum sekujur tubuh saya. Pada tanggal 12 ]uni 1982, mereka menangkap PH dan OH dan memasukkan mereka berdua dalam sebuah sel. Kemudian mereka berdua diperkosa. Suatu hari, hal yang sama juga terjadi pada seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya (ia berasal dari Ainaro). Ia juga diperkosa ABRI dan Hansip. Kami tahu, sebab ia berada di sel sebelah kami dan kami dengar semuanya lewat dinding. Kami dengar ia teriak kira-kira begini, "Saya hamil sudah lima bulan. Kenapa harus memerkosa saya begini?" Yang berkuasa saat itu adalah PS270 dan PS271 [orang Indonesia]. PS271 itu seorang intel yang jarang memakai seragam. Salah satu pelaku yang memerkosa PH dan OH adalah PS272 [Kasi I, Sersan Satu]. Yang lain PS406, seorang intel yang juga jarang memakai seragam.166 222. QH juga ditahan di Kodim Ainaro selama satu tahun sebelum ia dibebaskan dari selnya untuk memasuki situasi perbudakan seksual dalam rumah tangga, setelah terjadinya perundingan antar para tentara di Kodim tersebut.167 165 Wawancara CAVR dengan OH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 166 Wawancara CAVR dengan OH1, Dare, Hatu Builico, Ainaro, 1 Juni 2003. 167 Wawancara CAVR dengan QH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 17 Maret 2003; Pernyataan HRVD 07269. 128
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 223. RH ditempatkan di dalam sebuah sel gelap ketika ia ditahan di sebuah pos ABRI: Saya berada di Nunumogue [Hatu Builico, Ainaro] selama tiga bulan, selalu dalam pengawasan ABRI. Tiba-tiba seorang Hansip datang ke rumah dan mengatakan bahwa saya dan tiga teman...dipanggil oleh Kasi I Pak PS271, PS270, dan PS273 [orang Indonesia]. Setelah sampai di sana, mereka menginterogasi kami mengenai penyerangan di Mauchiga oleh Falintil. Karena saya tidak mengatakan hal yang sebenarnya, mereka memasukkan saya dalam sebuah sel rahasia yang pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Setelah selama beberapa minggu di dalam sel gelap itu, suatu malam ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ABRI yang menjaga pintu sel masuk ke dalam sel dan melakukan hal buruk pada saya [memerkosa saya]. Setelah selesai, ia mengancam, "Jangan ceritakan hal itu pada siapapun." Selama tiga bulan saya di dalam sel gelap itu.168 224. Puluhan orang dari Mauchiga ditahan di pasar Dare di seberang Koramil Dare. Pasar tersebut adalah semacam pendopo besar dengan atap daun. Beberapa dari mereka yang tertangkap dan ditahan di pasar hanya semalam tinggal di sana sebelum mereka dipindahkan ke sekolah dasar di seberang jalan. Sementara mereka yang berasal dari Mauchiga tinggal di pasar selama beberapa bulan sambil membangun tempat tinggal sementara di dekatnya. Anggota ABRI dan Hansip setidaknya memerkosa lima perempuan pada saat mereka ditahan di sana. Mereka dibawa pada malam hari dan diperkosa di belakang pasar. Dua dari kelima perempuan tersebut sedang hamil tua ketika mereka diperkosa. SH menyampaikan kepada Komisi: Pada malam hari, tanggal 17 September 1982, beberapa anggota Hansip datang ke tempat kami. Mereka mengatakan bahwa saya dipanggil oleh komandan untuk diinterogasi. Setelah sampai di luar Koramil, ternyata mereka langsung memerkosa saya. Mereka itu adalah PS274, PS275, PS276, dan PS277. Ketika saya sedang diperkosa, PS277 memegang senter untuk menerangi posisi kami. Waktu itu saya sedang hamil lima bulan.169 168 Wawancara CAVR dengan RH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 31 Mei 2003. 169 Wawancara CAVR dengan SH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 129
S er i D o k u m en K u n c i 8 225. TH diperkosa pada malam sebelum ia melahirkan. Ia mengungkapkan kepada Komisi: ...kira-kira pada tengah malam, empat orang Hansip datang ke tempat tinggal kami. Mereka bertanya kepada saya, "Mana suami kamu Tomas?" "Suami saya lari ke mana saya tidak tahu." "Kamu bohong!" lalu mereka membawa saya keluar...setelah di luar...saya bergantian diperkosa oleh keempat Hansip itu. Pada saat satu orang memerkosa saya, ada satu orang lagi memegang senter ke arah saya dan orang yang memerkosa saya. Begitu terus sampai mereka selesai. Saya merasa sangat lapar dan sangat lemah, karena mereka memerkosa saya sampai pagi tanpa henti. Setelab semua selesai, saya menangis, tapi apa kata mereka? "Kenapa kamu menangis? Kelamin kami kan sama dengan kelamin suami kamu. Kami lakukan ini, supaya anak kamu bisa cepat keluar." Selesai berkata itu, mereka meninggalkan saya. Saya berusaha berdiri dengan berpegangan pada pohon-pohon di dekat saya dan berjalan kembali ke tempat tinggal kami. Perut saya terasa sakit sekali. Setelah lebih dari dua jam, saya mengalami pendarahan yang cukup banyak. Saya sadar bahwa saya akan melahirkan. Saya pergi bertanya pada orang yang tinggal dekat pos Koramil jika saya bisa pinjam dapurnya untuk melahirkan anak saya. Pada akhirnya, mereka memberi sebuah tempat untuk saya. Kemudian saya melahirkan anak saya di dapur itu pada tanggal 18 September, pukul 10.00 pagi.170 226. Berbagai kesaksian dari mereka yang mengalami kekerasan menunjukkan adanya upaya untuk memisahkan para tahanan laki-laki dan perempuan. Albertina Martins mengatakan kepada Komisi bahwa orang-orangyang sedang menghadiri satu acara tradisional koremetan* di Maubisse ketika serangan terjadi dibawa ke Dare. Di sana, laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah. Perempuan dibawa ke pasar, sementara "semua laki-laki dari kelompok itu dibawa ke Atauro.171 227. Pada akhir Agustus 1982, sekolah dasar yang terletak di belakang kantor Koramil Dare diambil alih oleh ABRI selama kira-kira enam bulan untuk 170 Wawancara CAVR dengan TH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro 28 Mei 2003. * Koremetan berarti "melepas hitam." Ini adalah acara tradisional yang dilaksanakan 12 bulan setelah kematian seseorang, ketika para anggota keluarga bisa melepaskan pakaian hitam simbol berduka. Biasanya acara ini disertai dengan lagu-lagu dan dansa. 171 Wawancara CAVR dengan Albertina Martins, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 130
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual digunakan sebagai tempat penahanan sementara. Banyak tahanan yang disiksa dan diperkosa di sekolah tersebut. Penduduk Mauchiga dibawa ke gedung itu dalam kelompok-kelompok, ketika mereka mulai ditangkapi sejak 22 Agustus 1982. Beberapa orang tinggal di sana selama beberapa hari atau beberapa minggu, yang lainnya selama beberapa bulan. Jika ada orang yang dipindahkan keluar, akan selalu ada tahanan baru yang masuk. Sejak awal hingga akhir September, jumlah orang yang dikirim ke sekolah tersebut untuk ditahan menurun, sehingga di bulan Oktober hampir tidak ada lagi orang yang dimasukkan ke sekolah itu. Antara bulan Maret dan April 1983, semua yang pernah ditahan di sana sudah dipindahkan dan sekolah tersebut kembali pada fungsi awalnya. 228. Pada tahun 1982, sekolah dasar tersebut terdiri atas empat ruang besar. Di setiap ruangannya terdapat pintu kayu dan jendela-jendela besar yang tertutup kawat kandang ayam. Tiga ruangan digunakan untuk menyekap para tahanan. Orang-orang yang ditahan dalam satu ruangan tidak diizinkan untuk melihat atau bercampur dengan tahanan yang disekap di ruangan lain. Para tahanan harus tidur di atas lantai tak beralas dan setiap hari dilepaskan hanya sebentar untuk mencari makan sendiri. ABRI menggunakan satu dari empat ruangan tersebut yang terletak di ujung gedung sekolah tersebut sebagai kantor dan ruang interogasi. Prajurit- prajurit ABRI sering memanggil perempuan ke "kantor" untuk "interogasi". Di ruangan tersebut ada meja-meja, buku-buku, dan fasilitas kantor yang lain dan juga sebuah kasur dan sebuah bantal yang digunakan ketika perempuan diperkosa. 229. Data yang dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan bahwa ada suatu pola pemerkosaan yang mengikuti hirarki kepangkatan para pelaku. Perwira berpangkat tinggi menggunakan "kantor" ABRI di sekolah untuk memerkosa. Hansip dan tentara berpangkat rendah cenderung mendatangi gedung sekolah pada tengah malam untuk menyeret perempuan ke luar dan memerkosa mereka di alang-alang sekitar sekolah. PS278 bertugas sebagai TBO untuk PS279, seorang anggota Yon Zipur (Batalyon Zeni Tempur) 5. PS278 memberikan kesaksian tentang salah satu tugasnya: 131
S er i D o k u m en K u n c i 8 Salah satu tugas tambahan saya adalah kalau mereka perlu perempuan, mereka suruh saya pergi ke sekolah dan kasih tahu orang tua perempuan yang mereka mau pakai. Orang tua harus suruh dia mandi dan tunggu di kamar kosong di dalam sekolah. Pintu dibuka begitu saja. Ada tikar dan bantal di atas lantai. Kalau kamar dipakai, baru mereka kunci dari dalam. Saya dapat tugas seperti itu. Saya harus ke sekolah sekitar dua kali seminggu. Yang suruh saya buat itu hanya PS279. Saya tidak tahu kalau yang lain pergi pada malam itu atau tidak. Saya pergi pada sore hari dan langsung kembali ke pos. Terus PS279 pergi dan kemudian kembali lagi; dia tidak menginap di sana. Komandan mungkin tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kuasa sudah diambil oleh PS279 yang sangat jahat. Satu kali mereka bawa seorang perempuan ke pos pada malam hari. Saya hanya dengar ia berteriak, tapi pada pagi harinya saya tidak melihat dia.172 230. UH baru berusia 15 tahun ketika ia diperkosa berkali-kali oleh anggota ABRI dari kesatuan Yon Zipur dan Hansip. Saat itu, saya berumur 15 tahun dan masih muda. Setelah tiba di sana [Dare], semua perempuan, anak-anak dan orang tua ditampung di sekolah itu. Selama saya tinggal di sana, tiap dua malam mereka selalu mengganggu saja. Anggota ABRI dan Hansip, PS280 dan PS281, membawa saya ke ruangan seorang tentara Indonesia bernama PS279. Ruangan itu adalah sebuah ruangan kantor sekaligus kamar tidur. Saat itu, dia membawa pistol dan berpakaian lengkap ABRI ketika "menyerang" saya... Pada malam kedua, seorang Hansip dari Hatubuilico [Ainaro] melakukan hal yang sama terhadap saya. Ia melakukannya di luar, dengan posisi berdiri. Pada malam ketiga, hal yang sama dilakukan terhadap saya di ruangan PS279. Pada malatn keempat, seorang tentara ABRI, PS229 [Indonesia], membaiva saya ke rumah temannya yang bernama PS283. Saat itu, temannya sedang tidak ada di rumah dan PS229 melakukan hal keji itu pada saya.173 231. Meskipun ruang interogasi di sekolah tersebut berfungsi sebagai tempat untuk memerkosa perempuan, kebanyakan pemerkosaan terjadi di luar ruangan, seperti yang dikisahkan dalam dua kesaksian berikut ini. VH menceritakan kepada Komisi: 172 Wawancara CAVR dengan NK, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 173 Wawancara CAVR dengan UH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 132
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Setelah disekap di sekolah selama satu bulan beberapa Hansip - PS284 dari Tatiru Dare, komandan peleton PS54, PS286, dan PS287 - memanggil saya katanya untuk diinterogasi, ternyata setelah berada di luar sekolah mereka membawa saya ke dalam hutan lalu saya diperkosa.174 232. WH, yang suaminya telah melarikan diri ke hutan, mengungkapkan: Setelah sampai di sekolah itu, para anggota Hansip dan ABRI mulai "menunjukkan ekornya." Kalau anak gadis tidak ada, maka orang tua yang jadi korban mereka. Seorang Hansip bernama PS288 yang berasal dari Dare Mulo yang selama ini saya kenal, melakukan hal seburuk itu terhadap saya. Awalnya, dia pura-pura menanyakan tentang keberadaan suami saya, tetapi pada akhirnya dia melampiaskan emosinya pada saya di luar sekolah di tengah alang-alang.175 233. Hampir sepertiga dari seluruh perempuan yang ditahan di sekolah dasar Dare, yang berusia 15 tahun ke atas, diperkosa ketika ditahan di sana. Tabel 2 - Tahanan Perempuan di Gedung Sekolah Dasar, Dare, Ainaro, 1982-1983 No Tanggal ditahan Nama Usia (perkiraan) Anak-anak yang mengikuti Kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi ketika ditahan di sekolah 1 23 Agustus XH 22 Pemerkosaan (Kemudian: perbudakan seksual) 2 3 4 5 6 25/26 Agustus " " " " VH Orlanda da Costa YH ZH UH 25 18-20 15 15 15 Satu anak berusia di bawah lima tahun, satu bayi menyusu Satu bayi menyusu Pemerkosaan Pemerkosaan Pemerkosaan Pemerkosaan 7 8 " " AI Mariana da Costa 38 40 Satu anak berusia di bawah lima tahun, satu bayi menyusu Delapan orang anak Upaya pemerkosaan 9 " BI 22 (Kemudian: perbudakan seksual) 10 11 12 13 Akhir Agustus " " " Eduarda da Costa Celestina da Silva FH DH 33 30 33 36 Tiga anak, satu bayi menyusu Satu anak Enam anak, satu bayi menyusu Dua anak (Sebelumnya: penyiksaan seksual) (Sebelumnya: penyiksaan seksual) 174 Wawancara CAVR dengan VH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 175 Wawancara CAVR dengan WH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 133
S er i D o k u m en K u n c i 8 14 " EH 26 Satu bayi menyusu (Sebelumnya: penyiksaan seksual) 15 16 17 18 19 20 " Awal September Pertengahan Sept " " " Laurentina de Orleans WH CI Joana Britos DI EI 44 35 40 Tidak diketahui 20 25 Lima anak, satu bayi menyusu Satu anak Tiga anak Lima anak, satu bayi menyusu Dua anak Pemerkosaan Pemerkosaan Pemerkosaan Upaya pemerkosaan 21 " Elisa Barbosa 50 22 30 Sept / 1 Oktobcr Armanda Barbosa 45 Dua anak 23 24 25 26 27 28 29 Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui FI IH Silvina Barbosa Juliana B Josefa de Conceicao Bendita Barbosa TH Remaja 14 Tidak diketahui 40 30+ 22 25 Pemerkosaan Pemerkosaan 234. Sekitar pertengahan September, karena pasar dan sekolah dasar sudah penuh dengan tahanan, ABRI harus mencari tempat lain. Sejumlah tahanan diizinkan untuk tinggal dengan keluarga atau kenalan yang tinggal di dekat Koramil di Dare. Akan tetapi, dibandingkan dengan tinggal di sekolah atau pasar, tinggal di rumah ternyata tidak menjamin keamanan tahanan perempuan. BI memberikan kesaksiannya kepada Komisi: Setiap malam, para ABRI sering menjemput saya di rumah untuk menghadiri acara dan menemani mereka berdansa [di sekitar Dare]. Justru pada kesempatan itu mereka gunakan untuk melayani nafsu mereka. Sampai akhirnya, saya mendapatkan seorang anak dari seorang ABRI Nanggala 16 yang bernama PS289.176 235. Militer menentukan tempat-tempat dimana para tahanan boleh membangun rumah mereka. Dua tempat yang disebutkan adalah Lebukua, tidak jauh dari sekolah tersebut ke arah Gunung Blehetu, dan Fatuk Hun, sebuah pemukiman kecil di Dare. Pada saat semua sudut Dare telah dipenuhi oleh para tahanan dari Mauchiga, komandan Koramil meminta bantuan kepala desa Nunu Mogue untuk dapat memindahkan sejumlah tahanan ke Nunu Mogue. Situasi di Nunu Mogue tidak jauh berbeda dengan di Dare. Tidak ada fasilitas untuk pengungsi, sehingga para tahanan dari Mauchiga harus membangun pondok-pondok yang 176 Wawancara CAVR dengan BI, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 134
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual sangat sederhana dengan bahan-bahan yang didapat dari hutan. Seperti di Dare, para pengungsi perempuan di Nunu Mogue juga rentan terhadap kekerasan seksual. Pada suatu hari, ketika GH* pergi ke luar rumah untuk mengambil air, ia diikuti oleh seorang Hansip yang kemudian memerkosanya.177 236. Pemerkosaan tidak hanya dilakukan terhadap perempuan dari Mauchiga, namun juga terhadap perempuan dari desa-desa lainnya. GI dari desa Mulo (Hatu Builico) menceritakan mengenai penculikannya pada saat Yonif 745 melakukan penyerangan terhadap Hautio pada tahun 1982. Dengan dalih bahwa Kasi I Intel Kodim Ainaro memanggilnya, GI dibawa ke sebuah pos komando dimana kemudian ia diperkosa berulang kali oleh tiga anggota Yonif 745. Sebelum itu, GI juga disiksa dan diperkosa oleh Kasi I Intel PS229, dan dua anggota Kodim 1633, PS291 danPS292 [orang Indonesia].178 237. Pemerkosaan dan perbudakan seksual berlanjut di Dare sampai jauh sesudah serangan balasan pertama dan penangkapan besar-besaran pada bulan Agustus dan September 1982. HI ditangkap pada tahun 1984, karena pamannya adalah seorang anggota Falintil. Di Koramil Dare, sepuluh anggota Nanggala memukulinya dan kemudian membawanya ke Kodim di Ainaro tempat ia ditelanjangi dan disetrum selama dua jam hingga ia pingsan. Setelah itu, ia dipaksa menjalani perbudakan seksual oleh Kasi I Intel PS229 dari Koramil Ainaro yang berlangsung selama tiga bulan.179 E.2. Penahanan di Pulau Atauro, Dili 238. Setelah pemberontakan yang gagal, para tahanan dari Mauchiga dikirim ke pulau Atauro setidaknya dalam tiga gelombang. Pada tanggal 30 Agustus 1982, kelompok pertama dari Mauchiga - termasuk para laki- GH adalah perempuan yang sama yang kesaksiannya tentang pemerkosaan di pos Mantutu tidak lama setelah penghancuran Mauchiga dikemukakan pada bagian awal bab ini. 177 Wawancara CAVR dengan GH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 178 Pernyataan HRVD 04910. 179 Pernyataan HRVD 07234. 135
S er i D o k u m en K u n c i 8 laki yang tertangkap sebelum terjadi serangan oleh Falintil terhadap Koramil Dare, yang mana sebagian ditahan di Kodim Ainaro, dan sebagian lagi di Koramil Lesuati -dikirim ke pulau Atauro. Kelompok kedua berangkat ke Atauro pada tanggal 16 Oktober 1982 dan yang ketiga berangkat pada tanggal 6 Januari 1983. Satu submisi diterima oleh Komisi dari komunitas Mauchiga berupa daftar nama orang-orang yang meninggal atau ditahan. Daftar ini menyatakan bahwa jumlah orang dari Mauchiga yang ditahan di Atauro adalah 431 orang, yang terdiri dari 202 laki-laki dan 229 perempuan.180 Keadaan kehidupan di Atauro sangat buruk, dengan kedatangan lebih dari 3.000 tahanan dari seluruh bagian di Timor-Leste. Dari kawasan Mauchiga, sedikitnya 56 orang -laki-laki, perempuan, dan anak-anak meninggal karena penyakit, kekurangan air, dan kekurangan gizi selama penahanan mereka di Atauro. Komisi tidak menemukan bukti adanya kekerasan seksual selama masa ini. 239. Pada tanggal 27 November 1984, setelah dua tahun berada di Atauro, sekitar 300 orang yang berasal dari Mauchiga dan desa-desa di sekitarnya dikirim kembali ke distrik Ainaro.181 Mereka dipindahkan ke Bonuk (Hatu Udo, Ainaro), suatu wilayah yang tidak berpenduduk di pantai selatan distrik Ainaro. Beberapa sumber menyampaikan bahwa kehidupan di Bonuk mirip dengan beberapa bulan pertama di Atauro: "...[kami] lebih menderita dibandingkan ketika hidup di Atauro, karena Bonuk sangat terpencil, kering dan banyak nyamuk."182 Satu-satunya bahan makanan yang mereka punya adalah jagung yang mereka bawa dari Atauro. Setelah sekitar 50 hari di Bonuk, dan setelah kunjungan oleh Gubernur Mario Viegas Carrascalao, para tahanan di Bonuk dikembalikan ke Dare. Di sana mereka sekali lagi berada dekat dengan Koramil Dare, yang merupakan pusat setempat untuk mengontrol penduduk Mauchiga. Dalam perjalanan dari Bonuk ke Dare, sekitar 20 sampai 30 orang laki- laki dan perempuan yang dianggap menjadi pemimpin Pedawanan 180 Abilio dos Santos, Sekretaris Desa Mauchiga, Daftar Korban 20 Agustus 1982 [tulisan tangan], Pernyataan tertulis kepada CAVR, Mei 2003. 181 Wawancara CAVR dengan Adriana do Rego, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 31 Mei 2003. 182 Wawancara CAVR dengan OH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 136
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual ditahan di Mau-ulo III, satu desa yang terletak sekitar satu kilometer dari Ainaro.† Mereka diperintahkan untuk membangun rumah-rumah dan tinggal di sana. Tidak ada pelanggaran seksual yang dilaporkan terjadi di Atauro atau Bonuk. 240. Mayoritas masyarakat Mauchiga akhirnya kembali ke Dare. Dibandingkan dengan tahun-tahun ketika di Atauro, keadaan di Dare lebih buruk, terutama karena pengawasan militer di Dare dan sekitarnya lebih ketat. Mereka yang berasal dari Bonuk harus melapor ke Koramil sebelum diizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing. JL pindah ke rumah tradisional keluarganya di Dare dan tetap tinggal di sana selama lebih dari tiga tahun. JL mengungkapkan kepada Komisi: Pada malam pertama kami tinggal di sana, kami didatangi oleh seorang ABRI, PS294, Kepala Seksi III, berasal dari Jawa Timur, bersama seorang TBO. Mereka datang dan memanggil saya keluar, tetapi saya menolak. Pada malam kedua, [anggota ABRI itu] datang sendiri dengan berseragam lengkap dan membawa pistol, sama seperti malam pertama, dan dia mengancam mau membunuh semua keluarga saya. Terpaksa mama saya bilang, "Lebih baik kamu terima sudah." Jadi, PS294 tnengunjungi rumah kami [setiap hari] selama seminggu dan memerkosa saya, kemudian ia dipindahkan ke Ainaro. Dari hubungan sama PS294, saya menjadi hamil. [Saat] saya baru melahirkan, ada seorang ABRI [orang Indonesia], PS229 yang memberi saya satu kaleng jagung untuk dimakan supaya saya bisa menyusui anak...Waktu [anak saya] baru berumur lima bulan, ada Sersan Satu PS391 [orang Indonesia], yang mau berhubungan sama saya, tetapi saya tidak mau. Dari saat itu, saya tidak lagi diganggu oleh tentara yang mau memerkosa saya.183 † Terletak di jalan antara Ainaro dan Suai, Mau-ulo III tidak jauh letaknya dari tempat pembantaian yang terkenal di Builico, yang dikenal luas sebagai Jakarta II. Penduduk yang ditempatkan di Mu-ulo III tahu mengenai Jakarta II dan hal ini mungkin memperberat tekanan yang mereka alami ketika tinggal di sana. Di jalan dari arah Suai, tepat sebelum Mau-ulo III, juga ada satu pos tentara tempat peralatan perang disimpan. Satu peleton yang terdiri dari 30 hingga 40 prajurit bertugas di pos tersebut. Kasi atau Kepala Seksi III adalah Kepala Seksi Territorial; Kasi I adalah Kepala Seksi Intelijen. 183 Wawancara CAVR dengan JI, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003; Pernyataan HRVD 07191. 137
S er i D o k u m en K u n c i 8 E.3. Penahanan di Dotik (Alas, Manufahi) 241. Pada umumnya, penduduk Mauchiga yang tertangkap di gua-gua dan hutan di Gunung Kablaki yang terletak di atas Same ditahan di Kodim atau Koramil Same. Pada tanggal 7 Januari 1983, sekitar 100 orang penduduk dari daerah Mauchiga, lebih dari 70% dari mereka adalah laki- laki, dikirim dari Same ke Dotik, satu desa di sebelah selatan Alas di pantai selatan distrik Manufahi. Ketika mereka tiba, mereka menjumpai satu pos ABRI dan sejumlah keluarga telah mendiami tempat itu. Namun, tidak ada rumah atau tanah untuk bercocok tanam yang dipersiapkan untuk mereka, dan ABRI tidak memberi tahu mereka di mana harus tinggal. Kepala desa Dotik, Eusebio, menyediakan sebidang tanah yang belum digarap yang terletak agak jauh dari pos ABRI dan keluarga- keluarga lain. Mereka tinggal di bawah tenda terpal yang disediakan ABRI pada waktu masih membangun rumah dari bahan-bahan yang ada di hutan. Seperti Bonuk, Dotik berhawa panas, langka air, dan banyak nyamuk. Empat pos "Sistem Keamanan Lingkungan" (Siskamling) dibangun di sekeliling rumah-rumah, satu di masing-masing penjuru -utara, selatan, timur, dan barat. Pos-pos itu dijaga oleh sejumlah anggota Yonif 745. 242. Setidaknya tiga perempuan diperkosa di Dotik. Pada tahun 1982, KI, ayahnya, dan saudara perempuannya, tinggal dalam sebuah rumah bersama dua perempuan dari Mauchiga, M dan L, dan anak M (berumur sekitar enam tahun). KI memberikan kesaksian kepada Komisi: Kami di Dotik sudah satu bulan, baru ABRI masuk dan mulai mengganggu kami. Suatu malam, M dipanggil dan diperkosa karena suaminya adalah komandan Falintil, sekarang ia sudah meninggal. Tetapi bukan hanya M; kami bertiga juga diperkosa. Mereka datang dari posnya ke Dotik setiap satu sampai dua minggu dan kapan saja mereka mau berhubungan dengan perempuan, mereka datang. Kadang-kadang mereka datang satu-satu, kadang-kadang mereka semua memerkosa kami secara bergiliran sampai mereka puas. Kali pertama mereka datang ke rumah mereka menembak di dalam rumah. Waktu itu bapak saya bilang, "Sekarang nasib kita di tangan mereka. Sebaiknya kalian [tiga anak penmpuan] serahkan diri ke mereka." Kemudian mereka mulai datang secara teratur. 138
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Waktu itu, juga ada Babinsa orang Indonesia yang bernama PS295. Ia terus datang mengganggu kami semua, tapi akhirnya ia mengambil L menjadi "istri". Ia menyuruh masyarakat untuk membangun rumah buat dia dan L setelah mereka di Dotik dua bulan. Setelah tinggal di sana selama satu setengah tahun, L melahirkan seorang anak. Setelah anak ini berumur satu tahun, mereka pindah ke Dare. L tetap di rumah itu setelah PS295 pulang ke Indonesia. Saya dan M diperkosa PS295 pada minggu-minggu awal, tapi setelah L pindah dari rumah kami dan tinggal bersama PS295, kami tidak diganggu lagi olehnya. Suatu hari, seorang Babinsa yang bernama PS296 dari Bobonaro masuk rumah dan mengancam saya. Saya pernah diperkosa tiga orang, -PS 296 [orang Timor-Leste] dan dua orang tentara Indonesia. Pada saat salah satu memerkosa saya, yang lain menjaga. Salah satu dari tentara Indonesia itu pernah mengancam saya dengan senjata api di leher saya. Saya diperkosa sampai [akhirnya] saya mempunyai anak. Saya tinggal di Dotik selama tiga tahun.184 243. Pada tahun 1984, Gubernur Mario Viegas Carrascalao mengunjungi masyarakat yang ditempatkan di Dotik, seperti kunjungan yang dilakukan sebelumnya ke warga Mauchiga yang ditahan di Bonuk. Segera setelah kunjungan tersebut, para tahanan di Dotik dikembalikan ke Dare. Sekitar tahun 1985, penduduk dari Mauchiga yang ditahan di Atauro, Bonuk, Mau-ulo, dan Dotik kembali ke Dare. Sekali lagi, mereka harus memenuhi sendiri kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Baru kemudian pada sekitar tahun 1987, penduduk Mauchiga diperbolehkan untuk kembali ke desa mereka sendiri. 184 Wawancara CAVR dengan KI, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 31 Mei 2003; Pernyataan HRVD 07241. 139
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kesaksian XH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro185 Kisah XH dimulai dengan penyerangan Falintil terhadap Koramil Dare dan Ainaro dan operasi pembalasan ABRI pada tanggal 20 Agustus 1982. XH membantu mengobati seorang Falintil terluka yang ditemui dekat rumahnya: Mungkin sebab saya ikut menolong dia, saya sendiri dicurigai, sehingga pada sore hari itu saya ditangkap oleh TNI dan Hansip di rumah saya di Mauchiga dan dibawa ke Dare. Pada saat itu, hanya perempuan yang ditahan di pos Koramil Dare. Di situlah ABRI dan Hansip mulai menyiksa kami satu per satu. Sebelum saya diperkosa, saya dipukul dengan senjata api di bagian rusuk kiri sampai cedera, ditendang dengan sepatu tentara di bagian belakang punggung sampai saya tidak bisa jalan...[Kemudian] mereka memerkosa saya, Setelah diperkosa, saya disundut dengan puntung rokok di bagian muka dan di tangan sampai luka hitam. Semua perbuatan itu mereka lakukan terhadap saya selama satu bulan di pos Koramil Dare. Saya juga diperlakukan sebagai budak. Setiap hari saya disuruh untuk cuci pakaian, masak, dan lain-lain. Mereka juga memaksa saya pakai seragam ABRI. Saya diberi ransel, radio, pistol, dan amunisi. Mereka mengajar saya, sehingga saya bisa menggunakan alat-alat tersebut supaya saya bisa ikut beroperasi bersama tnereka ketika mereka pergi ke Gunung Kablaki untuk mencari komandan Falintil. Kadang-kadang ransel terlalu berat sampai saya jatuh. Satu kali saya jatuh di tengah kali sampai pakaian seragam basah semua. Tetapi kalau saya jatuh, ABRI tidak menghiraukan dan menyuruh saya untuk berjalan terus. Setibanya kami [di tempat tujuan] saya diserahkan kepada pasukan yang bertugas di sana untuk diperkosa. Setelah itu, kami pulang ke pos Koramil Dare dengan alasan bahwa para komandan Falintil tidak ditemukan. Pada hari berikutnya saya tidak mau ikut beroperasi lagi. 185 XH, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan XH, 17 Maret	2003,	untuk	Audiensi	Publik	Nasional	CAVR	mengenai	Perempuan	dan	Konflik,	Dili, 28 April 2003. 140
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Waktu itu ABRI...menggunakan sekolah di belakang kantor mereka...Tetapi itu bukan lagi sekolah sebenarnya, tapi tempat dimana perempuan disuruh tinggal bersama dengan ABRI. Itulah tempat saya tinggal. Setiap hari saya dipanggil untuk diinterogasi, tapi sebelum interogasi mereka sudah diberi informasi palsu tentang saya dari komandan Hansip, seorang Timor-Leste yang tinggal di Hatu Builico. Kalau saya bicara tidak sesuai dengan informasi palsu yang diberikan oleh Hansip itu, maka saya akan mulai disiksa dan diperkosa. Bukan saya sendiri yang diperkosa, tapi ada ibu-ibu yang masih menyusui, ada yang anaknya baru berumur dua bulan, ada yang anaknya berumur tiga atau empat tahun. Kalau ABRI memerkosa ibu-ibu itu, mereka dibawa keluar dipisahkan dari anak-anaknya. Biarpun anaknya menangis, ABRI tidak hiraukan karena mereka mau memuaskan nafsu mereka. Mereka juga memerkosa ibu-ibu yang hamil. Tomas adalah suami dari seorang ibu yang saya ceritakan di atas. Kedua tangannya diikat ke belakang, kemudian diikat lagi di belakang mobil Hino, dan ditarik keliling wilayah Dare. Sambil mobil tarik, ia dipukul oleh ABRI dan Hansip dengan kayu ketika ia lewat sampai badannya hancur tinggal tulang yang kelihatan putih. Kecuali mukanya yang kelihatan masih utuh. Ada lagi seorang pemuda yang dimasukkan ke dalam plastik yang biasanya diisi dengan gula pasir yang beratnya 50 kilogram. Bukan sak [karung], tetapi plastik putih yang dipakai untuk kasih masuk pemuda itu. Kemudian plastik diikat, lalu disiram dengan minyak tanah, baru pemuda dibakar hidup-hidup. Setelah itu diamati. Tetapi waktu itu sangat aneh, sebab walaupun sudah meninggal, ia masih berlutut dan tangan sebelah kanan tetap diangkat, padahal badannya sudab hangus. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri perlakuan yang sangat sadis terhadap kedua laki-laki itu. Akhirnya saya harus mencari suatu solusi, saya melarikan diri ke asrama Susteran di Ainaro untuk melanjutkan sekolah di SMPK [Sekolab Menengah Pertama Katolik] di Ainaro. Saya bilang saya ada urusan sementara di Ainaro sehingga saya dapat izin ke sana, padahal saya melarikan diri ke sana dan berhasil bersekolah lagi, walaupun tidak lama... [ABRI] membuat surat pernyataan... [menuduh saya] ada hubungan dengan orang-orang Falintil... Kemudian mereka 141
S er i D o k u m en K u n c i 8 membawa surat palsu itu ke Kepala Sekolah... Jadi pada bulan September 1982, saya ditangkap kembali di SMPK Ainaro oleh empat orang, yaitu dua orang anggota ABRI dan dua orang Hansip orang Timor-Leste, yang membawa saya ke Kodim Ainaro. Sampai di Kodim Ainaro, Kasi Intel Kodim sedang pergi ke desa Cassa [Ainaro, Ainaro], sehingga saya harus tunggu sampai bapak itu datang. Ia langsung bertanya kepada anak buahnya, "Ini yang namanya XH? Sekarang kamu tunggu, saya mandi dulu." Setelah ia mandi, saya dipanggil masuk, tidak ke ruangan interogasi, malahan saya dibawa ke kamar tidur Kasi Intel untuk diperkosa. Setelah itu mereka anggota intelijen mulai menginterogasi saya dengan bermacam-macam tuduhan: 'Apakah kamu pernah membantu memberikan makanan kepada Falintil? Apakah rumahmu tempat pertemuan orang Falintil?" Namun saya tetap menyangkal, dan di situ mereka mulai menyiksa saya untuk kedua kalinya. Pada awalnya, mereka merayu saya mulai dari kepala sampai kaki. Setelah itu, mereka memukul kepala saya dengan kursi kayu sampai luka, sehingga darah mengalir ke bagian muka serta baju saya. Sekaligus mereka memasukkan kabel listrik untuk menyetrum bagian dalam telinga saya. Tangan dan kaki saya juga disetrum. Setiap kali mereka menyodorkan pertanyaan, saya disundut dengan puntung rokok, di mulut, di muka, atau di bagian lain badan saya, atau saya disetrum. Setelah saya tidak berdaya, mereka memerkosa saya lagi. Kemudian mereka membawa saya ke WC di kantor Kasi Intel dan saya ditahan di situ selama tiga bulan. Setiap hari, pada saat mereka membuang kotoran, saya harus keluar...Buang air besar atau kecil, tidak pernah disiram dengan air. Disitulah saya tidur, makan, dan beristirahat selama tiga bulan. Makanan saya ditaruh di dalam kaleng bekas tempat susu kental yang kecil dan saya dapat itu sekali sehari. Air minum buat saya juga ditaruh di kaleng itu. Selama tiga bulan itu, saya tidak pernah ganti pakaian dan tidak pernah mandi. Pada suatu hari, semua anggota ABRI harus turun ke Dili untuk mengikuti suatu acara. Ketika mereka semua keluar, ada seorang Hansip orang Timor- Leste yang memanfaatkan kesempatan dan berusaha memerkosa saya. Ia mulai meraba saya dan bilang ia anggap saya sebagai istri kedua. Saya mengingatkannya, 142
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual "Bapak sudah ada istri, saya juga sudah punya suami. Jangan perlakukan saya seperti orang pendatang. Nanti suami saya pulang dari Atauro dan kita berjalan bersama-sama, bapak mau bilang apa?" Dengan cara itu saya bisa mencegahnya memerkosa saya. Pada sore harinya, ketika ABRI telah kembali dari Dili, seorang anggota Hansip melaporkan kepada mereka, "XH bilang sama saya ia mengingat suami Falintil di hutan." Padahal saya tidak pernah omong demikian. Malam itu, ABRI membawa orang tahanan, tujuh laki-laki dan dua perempuan, termasuk saya, untuk membuang kami di Builico [suatu jurang yang sangat dalam yang dikenal sebagai Jakarta II]. Sampai di Jakarta II, tujuh laki-laki itu disuruh berdiri di pinggir jurang dan didorong ke dalamnya, langsung mati. Waktu mereka mau dorong saya dan teman saya, kami pegang kaki mereka supaya kalau kami jatuh, kami jatuh bersama dengan ABRI. Seorang komandan bilang begini, "Bagaimana? Apakah kita mau bunuh mereka atau kita bawa pulang saja?" Seorang ABRI bilang lebih baik kami dibawa pulang saja, yang lain telah mati. Setelah pulang, saya dan teman saya langsung disiksa dan diperkosa. Tiada hari tanpa pemerkosaan. Setiap saat, setiap hari, saya dan teman-teman diperkosa. Pada suatu hari, seorang teman bernama Maria disuruh ke kantor Kasi Intel. Maria juga seorang tahanan ABRI. Waktu ia ke kantor Kasi lntel, ia melihat saya di WC, ia terus berbisik kepada saya melalui satu lubang kecil yang di tembok," Lebih baik kamu mengakui apa saja yang ditanyakan oleh mereka supaya kamu cepat bebas dari sel WC ini. Apa saja mereka tanyakan, anda setuju saja dan bilang bahwa saya, Maria, yang menjadi pemimpin anda. "Akhirnya saya bilang kepada ABRI bahwa Maria adalah pemimpin saya. Setelah mereka dapat konfirmasi dari Maria mereka membebaskan saya dari sel WC dan memindahkan saya ke sel besi dimana saya tinggal selama tiga bulan sampai bulan April 1983 saya dibebaskan dan kembali ke Dare. Perbudakan seksual pada masa konsolidasi pendudukan (1985-1998) 244. Dibandingkan dengan masa setelah invasi dan 1999, kasus-kasus perbudakan seksual yang dilaporkan selama periode tahun 1985-1998, 143
S er i D o k u m en K u n c i 8 seperti halnya kasus pemerkosaan, berada pada tingkat yang rendah. Hal ini bersamaan dengan menurunnya kasus-kasus penahanan perempuan seperti	yang	diperlihatkan	oleh	grafik	di	bawah	ini. 245. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kasus perbudakan seksual di instansi militer dan peningkatan kasus perbudakan seksual dalam rumah tangga, dimana seorang anggota angkatan bersenjata menggunakan kedudukannya dan senjatanya untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dalam situasi rumah tangga. 246. K adalah seorang korban perbudakan seksual dalam rumah tangga selama lima tahun, sejak tahun 1985 sampai dengan 1989, yang dilakukan oleh komandan Koramil Laclubar (Manatuto). Awalnya, komandan yang bernama PS297 itu mendobrak pintu rumah K karena orang tuanya tidak mau membukakan pintu untuknya. PS297 memaksa K dengan ancaman senjata untuk membuka bajunya dan kemudian memerkosa K di rumahnya sendiri. Orang tua K tidak bisa menerima ini dan memukul K supaya ia menolak untuk berhubungan dengan PS297. Namun, PS297 144
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual terus menerus mendatangi rumah K dan berhubungan seksual dengannya. Pada akhirnya K hamil dan melahirkan seorang anak yang meninggal tak lama setelah dilahirkan. Keadaan ini berlanjut selama lima tahun sampai PS297 kembali ke Sumatera setelah tugasnya berakhir di Timor-Leste.186 247. Komisi juga menerima bukti bahwa perempuan diberikan untuk mencegah atau menghentikan penyiksaan terhadap anggota keluarga. N1, berasal dari desa Bado-Ho'o (Venilale, Baucau), ditangkap oleh seorang Babinsa bernama PS298 pada bulan Agustus 1986. Sebelum penangkapan, PS298 telah meminta kepada saudara perempuan N1 yang bernama N untuk melakukan hubungan seks dengannya. Karena ia menolak, PS298 membawa N1 ke sebuah pos militer untuk disiksa. Mereka menuduhnya sebagai anggota "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK) Fretilin. Mereka menendang dan memukul mulutnya dengan sebuah pistol sampai giginya rontok. Keesokan harinya, N1 disuruh berdiri di bawah tiang bendera di depan pos, menatap ke matahari dari pagi hingga sore. Pada hari kedua, N1 diancam akan ditahan dan disiksa selama satu bulan jika ia tidak menyerahkan saudara perempuannya. Pada akhirnya, N terpaksa memasuki keadaan perbudakan seksual dengan PS298 untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya.187 248. Sejumlah korban perbudakan seksual yang dilakukan oleh anggota tentara Indonesia juga menjadi sasaran kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang Timor-Leste dari kelompok-kelompok sipil. LI memberikan kesaksian bahwa ia mengalami perbudakan seksual yang dilakukan oleh seorang prajurit Koramil Laleia (Manatuto) yang bernama PS299 pada tahun 1980. Pada tahun 1986, ia kembali dipaksa mengalami perbudakan seksual oleh PS300 [orangTimor-Leste] yang adalah anggota Hansip dari markas Koramil Same. Dengan diancam sepucuk senjata, LI diperkosa setiap malam di rumahnya sendiri. Pada akhirnya, ia sendirian merawat dua orang anak hasil pemerkosaan, satu anak dari masing-masing pemerkosanya.188 186 Pernyataan HRVD 05299. 187 Pernyataan HRVD 03869. 188 Pernyataan HRVD 05212. 145
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kesaksian MI, Lalerek Mutin, Viqueque189 MI adalah seorang perempuan bertubuh kecil, bersuara halus, yang tegar dalam mengungkapkan penderitaannya sebagai korban perbudakan seksual dalam rumah tangga kepada Komisi pada bulan April 2003. Setelah pemberontakan Hansip yang dipimpin oleh Komandan Ular dan diikuti dengan pembantaian Kraras di desa Bibileo (Viqueque, Viqueque) pada bulan September tahun 1983, penduduk Kraras yang masih hidup - kebanyakan perempuan - dipindahkan oleh tentara Indonesia ke satu desa bernama Lalerek Mutin. Desa ini kemudian dikenal dengan sebutan "desa janda". Pada saat pembantaian Kraras, MI sedang hamil dua bulan. Ia dan suaminya lari ke hutan, namun kemudian menyerah. Ketika anaknya berumur lima hari, suaminya keluar dari hutan. Setelah ia menyerahkan diri... ia kembali ke rumah kami dan kami berkumpul lagi selama satu bulan. Pada bulan Maret [1984], ia dipanggil oleh TNI untuk dijadikan TBO. Setelah ia pergi untuk lapor, suami saya tidak pernah kembali lagi. Mungkin pada malam ia dipanggil ia sudah dibunuh. Ketika anak MI berumur empat belas bulan, ia jatuh sakit dan meninggal karena tidak adanya obat-obatan. Bersama dengan penduduk Lalerek Mutin yang lain, MI juga dipaksa menjadi anggota "Pasukan Tombak" yang ditugaskan melakukan ronda. Setiap malam, janda-janda anggota Pasukan Tombak diancam dan diganggu oleh para anggota ABRI. Suatu malam, ABRI mengadakan pesta. MI diperintahkan oleh PS301, seorang Prajurit Dua dari kesatuan Nanggala III untuk hadir di pesta itu. Dengan berbagai alasan, MI berhasil menolak sampai dua kali. Pada 189 MI, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan MI, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional	CAVR	mengenai	Perempuan	dan	Konflik,	Dili,	29	April	2003. 146
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual kali ketiga, tiga orang laki-laki datang ke rumah MI dan membangun- kannya. Begitu datang, PS301 menuduhnya menyembunyikan seorang anggota "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK) di rumahnya. MI membantah. Setelah mengintimidasinya semalaman, pada pagi harinya, PS301 memerintahkan MI untuk kembali ke rumah dan menunggunya di sana. Setiba di rumah, MI mengambil air, sebilah pisau untuk memotong padi, dan tempat makanan serta pergi ke sawah bersama saudara sepupunya. Ia sangat lelah dan tertidur di sebuah pondok di sawah ketika saudara sepupunya bekerja di sawah. Tidak lama kemudian seorang anggota Hansip dan temannya orang Timor-Leste datang bersama dengan PS301 dan tiga anak buahnya yang datang ke rumah MI malam sebelumnya. Ketika mereka menemukan MI, PS301 mengambil kesempatan untuk "menangkap" MI dengan tuduhan bahwa di antara yang melarikan diri termasuk Komandan Ular, pemimpin pemberontakan yang menyerang pos Zipur di Kraras. PS301 kemudian menyerang MI. Ia mulai menampar saya dan saya langsung jatuh. Waktu saya berusaha berdiri, ia langsung menginjak dada saya dan saya terlentang kembali. Kemudian ia memukul pinggang. Setelah itu, ia mengambil sebatang pohon singkong yang cukup besar... langsung ia pukul saya dengan kayu tersebut. Entah sampai berapa kali saya tidak hitung, yang jelas ia pukul saya sampai kayu habis patah di badan saya. Pada waktu itu saya tidak menangis, entah mengapa, tapi saya merasa mungkin saya akan mati saat itu juga. Setelah ia selesai memukul saya, saya merasa muka saya bengkak. Saya berlari ke rumah dan mereka pun mengikuti saya sampai di rumah. Sebelum PS301 sampai di rumah MI, kakak iparnya melaporkan kejadian kepada ketua Rukun Kampung (RK), ketua Rukun Tetangga (RT), dan seorang lagi yang berkumpul di rumah MI. Mereka melihatnya, tetapi hanya diam saja. Tidak lama kemudian PS301 juga sampai di rumah. PS301 meminta sebuah panci, terus ia sendiri memasak air untuk mengompres badan MI. Waktu PS301 keluar, terjadi debat antara MI dengan semua orang Timor-Leste yang berkumpul di rumahnya. 147
S er i D o k u m en K u n c i 8 ....mertua saya, Kepala RK, dan RT mulai berkata kepada saya, "Tidak apa- apa. Kamu terima saja dia. Tidak ada orang yang akan mengejek kamu kalau kamu kawin dengan dia. Ini bukan karena kemauan kamu, tapi kita semua tahu bahwa ini terjadi karena terpaksa. Kalau kamu tidak mau, kita semua akan mati. Lebih baik menjual jiwa kamu untuk menyelamatkan leher kita." Saya menjawab, "Kalian bicara seperti itu, tapi bagaimana kalau nanti setelah situasinya sedikit normal? Orang tua saya akan datang dan bertanya pada kalian tentang saya, apa jawab kalian?" Mereka menjawab, "Kalau mereka nanti bertanya, kami ada kata-kata untuk menjawab mereka karena dengan situasi seperti ini kita tidak bisa ke luar ke mana-mana." Setelah air yang tadi dimasak oleh PS301 menjadi panas, mereka semua mulai sibuk mengompres saya. Ada yang mengompres muka saya, ada yang mengompres tangan [dan] kaki saya sampai saya merasa baik dan badan saya yang bengkak itu mulai kempes. Setelah selesai, mereka semua pulang, kecuali PS301. Ia yang tetap tinggal di sana dan mulai hari itu juga kami berdua hidup sebagai suami istri selama satu tahun. Setelah itu ia pulang ke tanah airnya. Saya mengandung anaknya, tapi sampai tiga bulan lima belas hari hamil saya mengalami keguguran. Pada 1991, pasukan Nanggala baru datang bertugas di Lalerek Mutin. Suatu hari, ketika MI bersama temannya di sawah, seorang anggota pasukan, Prajurit Dua PS302 mengiuti MI dan ketika tiba di sawah ia menembak ke arahnya. MI dan temannya takut dan lari pulang. Sekali lagi, MI didorong oleh orang- orang di sekitarnya untuk menyerahkan diri kepada tentara Indonesia. Di tengah jalan teman-teman saya bilang, "Kamu berikan diri saja pada dia. Kalau tidak, kamu akan mati." Kemudian karena merasa malu, saya berkata, "Biar saja. Saya akan memotong diri saya menjadi dua bagian. Bagian bawah saya berikan pada dia, tapi bagian atas untuk tanah saya, tanah Timor." Mereka berkata kepada saya, "Kamu jangan takut, jangan lari. Mungkin kamu harus menderita oleh sebab suami kamu dibunuh, tapi kamu masih hidup. Tidak. apa- apa. Hidup kita sama saja." [PS302] mulai mengikuti dan berjalan bersama saya... ke rumah saya... Saya hanya menerima bahwa mungkin itu sudah menjadi nasib saya. Kami hidup sebagai suami istri dan saya mendapatkan seorang anak. 148
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pada tahun 1993, MI sekali lagi terpaksa hidup bersama dengan seorang tentara bernama PS303 dari Yonif 408. Dari hubungan kami saya mendapatkan seorang anak perempuan... [Ketika anak] baru berumur beberapa bulan saja, PS303 pergi. Setelah itu, saya hidup dengan dua orang anak tersebut. Untung ada adik ipar perempuan saya... anggota keluarga dari suami saya yang pertama. [Ia] bersedia memelihara anak-anak saya sewaktu saya ke sawah. Dulu yang bertugas di Lalerek Mutin adalah Yonif 514, 527, dan Batalyon Linud 100. Saya dicurigai sebagai "buihu"[mata-mata] karena saya adalah isteri tentara. Dibicarakan oleh masyarakat bahwa saya adalah perempuan yang tidak baik karena hidup dengan tiga laki-laki. Kadang-kadang saya merasa marah. Kalau mereka sedang membicarakan saya, saya langsung maki mereka. Saya bilang, "Kalau kamu bilang saya buihu itu bukan karena suami saya keluar untuk mencuri baru ia dibunuh. Suami saya bukan mengganggu istri orang, baru ia dibunuh. Kalau kamu mau bicara buihu, bilang pada orang lain. Kamu melihat saya adalah istri tentara itu benar, tapi apa yang saya pikirkan, kamu tidak tahu." Setelah kejadian itu mereka tidak lagi berbicara tentang saya lagi. 249. Walaupun terjadi penurunan dalam jumlah laporan kasus perbudakan seksual selama "konsolidasi" pendudukan Indonesia, antara 1985 dan 1998, beberapa pernyataan di bawah ini menggambarkan bahwa perbudakan seksual dalam rumah tangga masih dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia di seluruh wilayah ini. 250. Pada tahun 1987, di desa Matahoi (Uatu-Lari, Viqueque), NI diancam dengan pisau untuk melayani kebutuhan seksual seorang anggota kesatuan Chandraca-7 Komando Pasukan Khusus bernama PS304. Karena dua anggota keluarganya masih berada di hutan, NI harus mengalami perbudakan seksual dalam rumah tangga. Ia melahirkan seorang anak hasil dari hubungan tersebut.190 190 Pernyataan HRVD 07440. 149
S er i D o k u m en K u n c i 8 251. Pada tahun 1988, OI dari Aicurus (Remexio, Aileu) didatangi oleh seorang Babinsa, PS305 [orang Indonesia], yang memakai seragam lengkap dan membawa sepucuk senjata. PS305 meminta OI kepada ibunya dan segera menyeret OI ke dalam kamar dan memerkosanya. Hubungan mereka berlanjut selama sepuluh bulan sampai anggota tentara itu selesai masa tugasnya. OI melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut.191 252. Pada tahun 1993, PS306 [seorang Indonesia], anggota Yonif 122 mendatangi rumah PI di Sananain (Laclubar, Manatuto). Anggota tentara itu kemudian memerkosanya dan sejak hari itu mereka hidup bersama. Pada akhimya PI mengandung dan PS306 menelantarkannya.192 253. QI dari Lauana (Letefoho, Ermera) mengalami perbudakan seksual setelah seorang anggota millisi, PS307, mengancam orang tuanya dengan sebilah pisau pada bulan November 1998. Karena saudara laki-laki QI adalah seorang anggota organisasi bawah tanah pro-kemerdekaan, QI harus melindunginya. Pada waktu ia mengandung dua bulan, PS307 memukulinya dan ia mengalami keguguran.193 Perbudakan seksual oleh anggota Falintil 254. Komisi mendapatkan laporan tentang satu kasus perbudakan seksual yang terjadi pada masa pendudukan Indonesia yang dilakukan oleh anggota Falintil. Pada tanggal 26 Oktober 1996, RI dan adik perempuannya, SI, masing-masing berusia 14 dan 13 tahun, diancam dengan senapan dan granat oleh satu orang estafeta, - PS308, -dan dua orang anggota Falintil, - PS309 dan PS310, di Manusae (Hatulia, Ermera). Setelah diancam, RI diperkosa oleh PS309 dan SI oleh PS310. Keadaan ini berlanjut sampai beberapa bulan hingga kedua gadis ini hamil. Kedua laki-laki itu selanjutnya menghilang.194 191 Pernyataan HRVD 05746. 192 Pernyataan HRVD 06567. 193 Pernyataan HRVD 01733. 194 Pernyataan HRVD 06204. 150
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Perbudakan seksual dan Jajak Pendapat (1999) 255. Kejadian-kejadian perbudakan seksual pada tahun 1999 tidak dapat dilihat secara terpisah dari kasus-kasus pemerkosaan yang digambarkan dalam bagian sebelumnya. Komisi menerima bukti kuat yang menunjukkan situasi tidak berlakunya hukum yang tidak hanya memungkinkan terjadinya pemerkosaan secara sporadis, tetapi juga memungkinkan bagi para pelaku untuk memerkosa seorang perempuan berulang-ulang selama berbulan- bulan. Para korban tidak punya cara untuk menghentikan kejahatan tersebut, atau jalan untuk menuntut keadilan. 256. TI1, seorang perempuan dari desa Mauabu (Hatulia, Ermera), mengung- kapkan bagaimana seorang kepala desa dan seorang prajurit Kostrad (Rajawali) mendatangi rumahnya dan mengancamnya dengan senjata api, karena anak perempuannya menikah dengan seorang anggota Falintil.195 TI1 dipaksa untuk mencari anak-anaknya yang telah melarikan diri ke hutan. Seorang anak perempuannya, TI, bersama seorang keponakan perempuannya, UI, membayar Rp 1.000.000,- kepada ABRI untuk "menyelamatkan nyawa mereka."196 Namun, TI dan UI malah ditangkap dan dibawa ke pos Rajawali dimana mereka dipaksa memasak selama satu bulan. Suatu malam, Sersan PS311 [orang Indonesia], menodongkan sepucuk pistol kepada TI, memaksa masuk ke kamarnya dan memerkosanya. Seorang prajurit yang dikenal dengan nama PS312 melakukan hal yang sama terhadap UI. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi se- tempat di Ermera, tetapi polisi tidak melakukan tindakan. TI mengatakan: Pada tanggal 22 Mei 1999, sekitar pukul 12.00 siang, Sersan Dua PS311 [orang Indonesia] dari BTT 144 datang ke rumah untuk memanggil saya dan keponakan saya, UI, karena dia sudah mendengar informasi adanya beberapa anggota Falintil yang sering makan dan menginap di rumah kami. Setelah membawa kami ke pos BTT, Sersan Dua PS311 tarik saya masuk ke salah satu kamar. Dia melepaskan semua pakaian saya secara paksa dan mengancam saya dengan pistol. Kalau saya tidak melayaninya, maka dia akan memmbak saya, sehingga saya rela menyerahkan diri demi keselamatan nyawa saya. Dia memerkosa 195 Pernyataan HRVD 06381. 196 Pernyataan HRVD 06380. 151
S er i D o k u m en K u n c i 8 saya... Sedangkan keponakan saya bernama UI dibawa oleh PS312, Prajurit Satu ABRI anggota Koramil 1637 [orang Timor-Leste]. Kemudian mereka menyuruh kami untuk mencuci pakaian, menyetrika, memasak, seperti pembantu. Malam hari baru disuruh pulang ke rumah. Mereka mengancam orang tua kami, "Tidak boleh berbicara, kalau berbicara mereka akan mampus." Pada tanggal 25 Mei 1999... PS311 [kembali] menarik tangan saya masuk ke kamarnya dan dia mengeluarkan pakaian saya dan memerkosa saya... Kemudian, pada tanggal 27 Juni 1999 kejadian terulang kembali... Tapi saya menolak dan Sersan Dua PS311 menampar dan menendang saya sampai jatuh. Dia menarik tangan saya dan saya berdiri bersama UI. Mereka bawa kami ke pos Batalyon 144 untuk melayani mereka sebagai pembantu dan melayani nafsu birahi mereka. Kami melayani mereka dari tanggal 25 Mei 1999 sampai 27 Juni 1999.197 257. Jauh sebelum pembantaian yang terjadi di Gereja Suai, milisi Laksaur telah melakukan berbagai tindakan teror seksual, termasuk perbudakan seksual. Pada tanggal 25 April 1999, milisi Laksaur menjadikan rumah milik VI di Fatumean, Covalima sebagai sebuah pos. Suaminya terpaksa melarikan diri ke hutan, sementara VI yang tertinggal terpaksa menjalani perbudakan seksual. Ia diperkosa berkali-kali oleh PS314 [milisi, orang Timor-Leste], dan pada saat PS314 tidak berada di tempat, anggota milisi yang lain, PS315 dan PS316 juga memerkosanya. Akibat dari kejadian ini VI hamil dan kemudian ia ditinggalkan oleh suaminya ketika suaminya mengetahui keadaannya.198 258. Anggota milisi Laksaur yang lain, PS208, yang disebutkan terlibat melakukan kekerasan seksual dalam Pembantaian Gereja Suai setelah pemungutan suara, juga aktif terlibat dalam kekerasan seksual sebelum pemungutan suara. Pada tanggal 6 Juni 1999, PS208 masuk ke rumah WI di desa Salele (Tilomar, Covalima) dengan mendobrak pintu. la mengancam akan membunuh WI dan ayahnya, dan kemudian memaksa WI untuk melakukan hubungan seksual berkali-kali dengannya. Akibatnya ia menjadi hamil. Dua bulan kemudian, ia berhasil lari menyelamatkan diri.199 197 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9315. 198 Pernyataan HRVD 05125. 199 Pernyataan HRVD 08470. 152
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh milisi Halilintar di Atabae, Bobonaro* Sudah sejak tahun 1998, kelompok milisi Halilintar dan ARMUI (Aku Rela Mati untuk Indonesia) mengadakan kegiatan teror di subdistrik Atabae, Bobonaro. Dari 13 kesaksian yang mengungkapkan terjadinya pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh kelompok- kelompok ini, Komisi menjadi yakin bahwa praktek pemerkosaan adalah bagian integral dari pola kekerasan. Pelaku yang berkali-kali disebut oleh korban-korban adalah PS318, wakil komandan Halilintar. Ia diduga telah terbunuh dalam tembak-menembak dengan Interfet pada bulan Oktober 1999.200 Pelaku lain yang juga kerap disebut adalah komandan Halilintar PS319. Namanya juga disebut dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Agung kepada Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (penyiksaan, pemerkosaan, dan penindasan).201 Halilintar memulai kegiatan-kegiatan terornya di subdistrik Atabae pada tahun 1998. Seorang anggota milisi Halilintar yang bernama PS320 masuk ke rumah milik XI di Boloi pada tanggal 5 Mei 1998. PS320 meletakkan pisaunya di meja, memaksa XI masuk kamar dan memerkosanya. XI menggambarkan praktek seksual yang serupa Halilintar adalah satu kelompok paramiliter pro-integrasi yang pertama kali didirikan pada akhir dasawarsa 1970-an atau permulaan dasawarsa 1980-an oleh Joao Tavares, seorang keturunan bangsawan Timor-Leste di Bobonaro. Awalnya anggota UDT, Tavares adalah salah seorang yang pertama didekati oleh Indonesia dan menjadi seorang komandan Partisan. Pasukan Partisan yang dipimpinnya yang menjadi Halilintar. Tavares menjadi Bupati Bobonaro pada akhir dasawarsa 1970-an. Halilintar dibubarkan pada tahun 1983. Halilintar kemudian dihidupkan kembali pada tahun 1994 sebagai satu kelompok milisi pada waktu gerakan bawah tanah kemerdekaan menjadi kuat di Bobonaro. Pada waktu itu, Tavares juga membentuk beberapa kelompok milisi lain, termasuk ARMUI, di bawah komando milisi Halilintar. 200 Wawancara CAVR dengan Adriano Joao, Dili, 21 September 2004. 201 The General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Paulo Goncalves et al., Case No. B0-84-99-SC (08-2002). 153
S er i D o k u m en K u n c i 8 perbudakan ini dengan kata-kata ini: "Pelaku menjadikan saya gundiknya dan setiap malam kira-kira pukul 9.00 ia datang dan tidur di rumah saya dan kami tinggal bersama seperti ini sampai 25 Oktober 1999."202 Juga di desa Boloi, YI diperkosa di kamar tidurnya sendiri oleh milisi yang bernama PS322. Ia tidak dapat menolaknya dan pemerkosaan itu terus berjalan dari 1998 sampai 26 Oktober 1999. Ketika itu, istri PS322 melaporkan situasi ini kepada komandan Halilintar PS319. Karena laporan itu YI dipukul oleh PS319, sambil berteriak, "Perempuan seperti ini sebaiknya ditembak kakinya, ditelanjangi, dan disuruh berjalan dari kampung Aidabasalala ke Coilima, Atabae." YI diharuskan untuk membayar denda adat kepada keluarga istri PS322, seperti yang diharuskan adat dalam hal perzinahan. Tetapi denda ini tidak dilaksanakan karena situasi bertambah buruk dan kebanyakan penduduk lari menyelamatkan diri.203 Komandan PS319 mengancam ZI, dari Aldeia Aidabasalala, desa Hataz, dengan sepucuk senjata dan memerkosanya di rumahnya sendiri pada bulan Februari 1999.204 ZI terus berada dalam situasi perbudakan seksual ini sampai bulan Agustus 1999. Perbudakan seksual juga terjadi terhadap dua perempuan lain, AJ dan BJ. Sesudah suami AJ, seorang anggota Koramil Atabae, ditangkap karena dicurigai terlibat gerakan klandestin, AJ diperkosa oleh PS323, seorang anggota milisi. PS318 membantu pemerkosaan ini dengan cara mengancam AJ dengan sepucuk senjata.205 Ketika rumah BJ dirusak oleh milisi Halilintar pada tanggal 2 Februari 1999, ayahnya dipukuli karena ia berusaha menghalangi. Ia dibawa ke rumah sakit Maliana untuk mendapatkan perawatan. Ketika ayahnya sedang di rumah sakit, PS318 datang ke rumah BJ, memerkosanya dan memaksanya menjadi budak seks sampai ia melahirkan anak.206 202 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9497. 203 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9400. 204 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9433. 205 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9280. 206 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9478. 154
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual CJ diperkosa pada saat milisi menyelenggarakan satu upacara sumpah setia kepada Halilintar di Aldeia Kaitapo, desa Aidabaleten, sebelum pemungutan suara. Dengan ancaman akan dibunuh, CJ dipaksa melakukan sumpah setia kepada Halilintar. Seperti yang diingat CJ, komandan PS318 "memerintahkan milisi Halilintar untuk memanggil saya. Karena saya menolak, PS324 mengancam saya dengan pisau...saya menyerah..." CJ diperkosa "selama tiga jam" sebelum ditinggalkan oleh PS318.207 Manuel Pereira memberikan kesaksian tentang serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh milisi Halilintar yang dialami dan disaksikannya. Pada tanggal 15 Maret 1999, Manuel didatangi di rumahnya di Sorohati, desa Hataz (Atabae, Bobonaro) oleh anggota-anggota milisi Halilintar, termasuk Komandan PS319, PS318, dan PS323. Ia dibawa ke kantor desa di Hataz yang juga menjadi markas milisi. Setelah tiga bulan ditahan di markas milisi, ia lolos dari percobaan pembunuhan. Selama masa penahanan, ia menyaksikan PS318 memaksa seorang perempuan bernama DJ untuk berhubungan seksual dengannya. Karena takut, ini menerima PS318 untuk menjadi "suami"-nya, perempuan sebagaimana dipaksakan pada dirinya.208 EJ, yang suaminya telah melarikan diri ke hutan, ditahan di kantor desa Aidabasalala selama satu malam: Komandan PS319 mengancam saya. Saya hanya diam dan berdoa di dalam hati. Ia menodongkan pisau dan menyuruh saya melepaskan kain sarung yang saya kenakan. Saya menolak dan ia mengancam akan membunuh saya. Karena takut saya terpaksa menurutinya. PS319 langsung memerkosa saya.209 FJ, dari Aldeia Loumeta (Ermera) mengungkapkan pemerkosaan berkali-kali yang dialaminya, sebelum maupun setelah Konsultasi Rakyat Jajak Pendapat. Pada 17 April 1999, FJ bersama dengan dua orang 207 Pernyataan HRVD 01854. 208 Pernyataan HRVD 01860. 209 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9401. 155
S er i D o k u m en K u n c i 8 temannya diculik oleh milisi dan dibawa ke rumah PS327 yang "menjadi markas dimana para milisi melakukan kejahatan." Di situ FJ ditahan dan disiksa selama dua hari serta diperkosa oleh Komandan PS319. Setelah pemungutan suara, kekerasan seksual masih berlanjut menimpa FJ. Para milisi memperlakukan kami yang menjadi korban pemerkosaan sebagai "istri simpanan" mereka. Setiap kali mereka membutuhkan kami untuk berhubungan [seksual] maka kami dibawa ke rumah PS327. Saya diperkosa enam kali. Yang pertama pada tanggal 4 September 1999 di pos BMP, pelakunya adalah PS327. Pemerkosaan yang kedua [terjadi] di rumah milisi PS407 di Madapau. Pemerkosaan yang ketiga [terjadi] di rumah PS408; yang keempat di pos milisi PS327; yang kelima di rumah PS409; dan yang keenam saya diperkosa di kantor desa Hataz.210 Milisi Halilintar mula-mula mengobrak-abrik rumah GJ di desa Saburapo pada tanggal 14 April 1999. Dua hari kemudian mereka kembali lagi ke rumah itu dan membawa GJ pergi: Tiga orang milisi yang tidak dikenal langsung menarik tangan saya dan membawa saya masuk ke rumah tetangga. Ketiga milisi tersebut menjaga di luar rumah, sedangkan milisi PS328 masuk ke dalam rumah itu, meletakkan senjata rakitan dan pisau yang dibawanya, dan membuka celananya. Ia menarik saya mendekat ke arahnya. Saat itu, saya sempat memberontak, namun ia memukul kepala saya dengan senjata G3 [senapan otomatis], sehingga saya terjatuh ke lantai. Lalu ia memerkosa saya sekitar pukul 10.00 malam." 211 Sesudah pemerkosaan tersebut, GJ melarikan diri ke Maliana, namun PS328 mengejarnya dan berhasil memerkosanya beberapa kali lagi, termasuk di kamp pengungsian di Timor Barat sesudah Jajak Pendapat. Dalam salah satu insiden pemerkosaan yang dialami GJ, PS328 ditemani 210 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9485. 211 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD 9488. 156
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual oleh PS318 yang menjaga di luar rumah pada saat PS328 melakukan kejahatan ini.212 Milisi Halilintar meningkatkan aksi kekerasannya segera sesudah Jajak Pendapat. HJ dari desa Biadila (Cailaco, Bobonaro) diculik dari rumahnya pada tanggal 2 September 1999. Anggota milisi PS318 dan PS329, atas perintah Komandan PS319, mengikat HJ dengan tali, membawanya ke luar dan melemparkannya ke tanah, dimana ia diperkosa oleh PS328.213 PS6 juga terlibat dalam pemerkosaan terhadap scorang perempuan, IJ, dari Aldeia Aidabasalala, sesudah penghilangan paksa terhadap suaminya. Pada tanggal 18 September, suaminya diambil dari rumahnya oleh anggota milisi ARMUI. Sekitar seminggu kemudian, PS318 dan anggota milisi lain datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh: Mendengar apa yang ia katakan saya langsung menangis, sedangkan milisi PS330 dari Tim Halilintar menarik tangan saya dan mencium saya. Saya membalasnya dengan menggigit pahanya. Dia mengatakan, "Malam ini juga saya tidur di rumah perempuan ini. Kalau perempuan ini tidak setuju, saya akan menembak mati dia." Ia masuk ke dalam kamar, sedangkan saya menangis. Adik ipar perempuan saya keluar dan mengatakan bahwa lebih baik saya "melayaninya". Mendengar omongan adik ipar, PS330 yang berada di dalam kamar langsung batuk-batuk. Saya akhirnya masuk ke dalam kamar. Ia langsung berdiri dan sambil memeluk dan mencium saya, ia membanting saya ke kasur di mana dia memerkosa saya dua kali dalam semalam... [Sembilan hari kemudian] sekitar pukul 8.00 malam, PS330, yang memakai celana pendek, sepatu olahraga, dan membawa senjata G3, berdiri di jendela. Ia memanggil saya -yang sedang tidur pada waktu itu - dan mengatakan, "Pintu jangan ditutup. Kalau ditutup, kalian tahu akibatnya." Kemudian, ia datang ke rumah dan memerkosa saya lagi.214 212 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD 9488. 213 Pernyataan HRVD 05537. 214 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9366. 157
S er i D o k u m en K u n c i 8 PS318 dan PS319 terlibat bersama dalam kasus pemerkosaan berulang. Enam bulan sesudah rumah KJ dibakar pada bulan Maret 1999, KJ ditangkap oleh milisi Halilintar pada tanggal 13 September 1999. Matanya diikat dengan kain hitam, dipukul dan diperkosa oleh Komandan PS319. Pada tanggal 29 September, KJ kembali meogalami pemukulan, ancaman, dan pemerkosaan, kali ini oleh Wakil Komandan PS318. Ia melaporkan bahwa keesokan harinya, "pada tengah malam, milisi PS319 memukul, menampar, menendang, mengikat kedua tangan [saya] ke belakang, mengikat mata saya dengan kain hitam, kemudian memerkosa saya di jalan raya dekat pos Halilintar."215 Pada bulan Oktober tahun 1999, milisi Halilintar masih beroperasi, walapun pasukan Interfet sudah masuk ke Dili. Pada suatu malam bulan Oktober, kira-kira tengah malam, PS318, bersama PS331, PS332, dan milisi lainnya yang tidak dikenalnya, mendobrak masuk rumah LJ. Ia dibawa secara paksa ke pos Halilintar untuk diinterogasi tentang keberadaan suaminya yang telah melarikan diri ke gunung. Sesudah lebih dari satu jam ditahan, ia diperkosa oleh PS318.216 259. Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, kekerasan yang meluas dan pengungsian penduduk besar-besaran yang berlangsung sesudahnya memungkinkan terjadinya pemerkosaan. Dalam situasi kacau dan tanpa hukum, para pelaku pemerkosaan mempunyai kesempatan besar untuk memperoleh akses pada para korban dan menciptakan kondisi perbudakan seksual serta kondisi sempa perbudakan. 260. Di Aileu, seorang gadis berusia 17 tahun dari desa Seloi Kraik (Aileu Vila, Aileu) dipaksa menjalani perbudakan seksual selama masa setelah pengumuman hasil pemungutan suara. MJ mengungkapkan bagaimana milisi AHI meneror semua orang: "[Mereka] berkata kami harus cepat mengosongkan [rumah kami] karena seratus pesawat tempur Indonesia 215 Pernyataan HRVD 01799; Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9434; 01799. 216 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9486; Pernyataan HRVD 01855. 158
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual [dalam perjalanan untuk] membakar semua rumah [di desa ini]." MJ bersama keluarganya mengungsi ke Aileu dengan maksud untuk pergi ke Atambua. Ketika di Aileu, MJ diperkosa untuk pertama kalinya: PS333, seorang milisi yang juga anggota Kodim 1632 di Aileu mengancam ibu saya agar bisa bawa saya pergi. Karena takut akan ancaman tersebut ibu menyerah. Laki-laki itu membawa saya tinggal di rumahnya di Aileu Kota selama satu minggu. Pada tanggal 12 September, ia masuk ke dalam kamar tidur saya sekitar pukul 8.00 malam dan memaksa untuk melakukan hubungan seks. Saya hanya pasrah, karena melihat ia memakai seragam dinas dan membawa senjata. Saya rela diperkosa untuk menyelamatkan keluarga.217 261. MJ diperkosa berulang-kali dan dipaksa untuk pergi ke Dili bersama keluarga PS333. Pada suatu ketika, istri PS333 mengetahui apa yang telah terjadi dan mengusir MJ dari rumahnya. MJ dipindahkan ke Kupang, Timor Barat dimana akhirnya ia bertemu dengan keluarganya. 262. NJ bersama keluarganya bersembunyi di rumah mereka di Cassa, Ainaro, setelah memberikan suara dalam Jajak Pendapat. Seorang anggota Mahidi, PS334, masuk ke dalam rumah NJ sambil membawa senapan. Untuk melindungi kedua adik perempuannya yang masih perawan, NJ terpaksa merelakan dirinya diperkosa oleh PS334. Situasi ini berlanjut selama beberapa minggu sampai akhirnya NJ mengajak keluarganya untuk melarikan diri ke Betun, Timor Barat. Tetapi di sana PS334 berhasil menemukannya kembali. Mendengar bahwa NJ sedang mengandung, PS334 membawanya ke Puskesmas di Betun untuk disuntik aborsi. Upaya tersebut tidak berhasil dan NJ masih mengandung ketika ia meninggalkan Timor Barat untuk kembali ke Ainaro.218 263. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh milisi Halilintar dan pada waktu Pembantaian Gereja Suai, para korban perbudakan seksual di Bobonaro dan Covalima seringkali dipaksa mengungsi ke Timor Barat di akhir September 1999 oleh orang- orang yang sama yang menculik mereka sebelumnya. Kasus-kasus 217 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9386. 218 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9387. 159
S er i D o k u m en K u n c i 8 perbudakan seksual lainnya yang terjadi di Timor Barat juga telah dilaporkan kepada Komisi. Setelah kekerasan di Gleno, Ermera, anggota milisi Darah Merah Integrasi yang terlibat dalam pembunuhan terhadap ZE yang dikenal sebagai PS117 meneruskan tindakan kekerasannya. Ia mengancam keluarga OJ1 dan pada akhirnya membawa keponakan OJ1, OJ. PS117 mengancam akan membunuh OJ jika ia menolak ikut ke Atambua, Timor Barat, karena ia adalah anggota organisasi Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur. PS177 pada dasarnya menculik OJ untuk dijadikan sebagai hak milik untuk memberikan pelayanan seksual padanya di Atambua.219 264. Dalam kasus PJ dari desa Metagou (Bazartete, Liquica), PS336, seorang anggota milisi Besi Merah Putih datang ke rumahnya pada tanggal 4 September 1999 dengan sepucuk senjata rakitan dan sebilah pisau surik. Ia memaksa PJ untuk menjadi "istri"-nya. Dua orang anggota milisi lain datang ke rumahnya dan turut mengancam PJ dan keluarganya. Karena takut, PJ terpaksa memenuhi tuntutan tersebut. Anggota milisi itu memaksanya mencuci baju untuknya. Beberapa hari kemudian, PJ dan keluarganya diperintahkan untuk pergi ke Atambua. Di sana, PS336 menerapkan kepemilikan atas PJ dengan memerkosanya secara berkala selama empat bulan. Pada bulan Februari 2000, PJ melarikan diri dari PS336 dan kembali ke Liquica.220 265. Pada 12 April 1999, pasukan Falintil melancarkan satu serangan di wilayah sub Distrik Cailaco, Bobonaro yang mengakibatkan tewasnya sejumlah anggota tentara Indonesia dan milisi pro-integrasi. Militer Indonesia dan milisi setempat membalas serangan tersebut dengan menjadikan penduduk sipil di Cailaco sebagai sasaran. Serangan ini mencakup pembakaran rumah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi di depan umum terhadap tujuh orang laki-laki. Pemerkosaan dan perbudakan seksual juga terjadi dalam tindak kekerasan tersebut.221 Prajurit-prajurit 219 Pernyataan HRVD 08397. 220 Pernyataan HRVD 00247. 221 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9470; F9420; F9411; 99BOB016; 99BOB024. 160
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual dari Koramil Cailaco, yang juga dikenal sebagai anggota milisi, memerkosa sedikitnya empat perempuan. Dua dari keempat korban dipaksa pergi ke Timor Barat sebagai pengungsi untuk kemudian menjadi korban perbudakan seksual di kamp pengungsi. Salah seorang korban mengenang: Pada 12 April 1999, kedua kakak laki-laki saya dibunuh oleh milisi dari Cailaco, jadi saya berkewajiban untuk melindungi anggota keluarga yang lain, karena diancam oleh PS337 [seorang Timor-Leste anggota TNI]... Saya terpaksa harus menyerahkan diri untuk melayani pelaku [secara seksual]. Setelah itu, saya pergi meninggalkan desa saya... Setelah hasil referendum diumumkan, PS337 mencari saya dan memaksa saya bersama keluarga untuk evakuasi ke Haekesak [Timor Barat]. Selama di tempat pengungsian, ia memaksa saya berhubungan badan dan saya dijadikan "istri simpanan"-nya.222 266. Terdapat sedikit dokumentasi mengenai kekerasan seksual dalam kamp- kamp pengungsi di Timor Barat sejak September 1999 sampai Januari 2000. Meskipun demikian, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok gabungan organisasi-organisasi non-pemerintah di Timor Barat, Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB) mulai Februari hingga pertengahan Mei 2000 menunjukkan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di dalam kamp-kamp pengungsi, yang terutama dilakukan oleh orang-orang Timor-Leste anggota tentara Indonesia dan anggota milisi yang efektif menguasai kamp-kamp tersebut.223 Dari 15 kasus poligami yang dilaporkan, sedikitnya sembilan mengisyaratkan terjadinya perbudakan seksual dimana seorang laki-laki membawa paksa dan menyatakan hak milik atas "istri" kedua (atau ketiga). Kebanyakan dari sembilan kasus ini telah dimulai pada saat aksi kekerasan yang berlangsung sehubungan dengan pemungutan suara di Timor-Leste dan bukan baru dimulai di kamp-kamp pengungsian. 222 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9420. 223 Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak dan Ferderika Tadu Hungu, Perempuan di bawah Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat, JKPIT dan PIKUL, Kupang, tanpa tahun, halaman 217-242. 161
S er i D o k u m en K u n c i 8 4. Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 267. Komisi telah menemukan bahwa bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, khususnya penyiksaan seksual dalam penahanan, penghinaan seksual di depan umum, dan pelecehan seksual digunakan secara luas oleh pasukan keamanan Indonesia selama pendudukan. Penyiksaan seksual adalah satu cara yang efektif untuk mematahkan mental tahanan selama interogasi dan untuk menanamkan ketakutan di kalangan penduduk yang lebih luas. Penyiksaan seksual adalah suatu jenis penyiksaan yang dilakukan dengan cara-cara seksual, atau dengan mengarah pada seksualitas korbannya. 268.	Penyiksaan,	termasuk	penyiksaan	seksual	dalam	konflik	bersenjata,	adalah	suatu	tindakan	pelanggaran	terhadap	Hukum	Internasional	Konflik	Bersenjata, suatu pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa, dan pelanggaran terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang. Penyiksaan juga bisa merupakan satu kejahatan terhadap kemanusiaan. 269. Banyak dari kasus-kasus yang diuraikan dalam seksi tentang pemerkosaan dan perbudakan seksual di atas juga menggambarkan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, seperti penyiksaan seksual. Penghinaan seksual di depan umum digunakan sebagai satu cara untuk menerapkan kekuasaan dan dominasi terhadap penduduk sipil. Pelecehan seksual adalah ciri dari sejumlah penculikan yang dilakukan oleh militer. Pelecehan seksual juga merupakan suatu bentuk menonjol kekerasan seksual yang disampaikan dalam kesaksian-kesaksian para perempuan yang dipaksa untuk menghadiri pesta-pesta yang diselenggarakan oleh militer dan kelompok- kelompok pembantunya. Di pesta-pesta ini mereka dipaksa berdansa dengan para laki-laki bersenjata dan menyerah pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh para laki-laki itu. 270. Banyak korban laki-laki melaporkan bahwa mereka mengalami bentuk- bentuk kekerasan seksual ini, khususnya penyiksaan seksual, dalam tahanan. 162
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual dalam Konteks Konflik Antar- partai 271. Satu-satunya kejadian kekerasan seksual selain pemerkosaan atau perbudakan seksual dari periode ini yang dilaporkan kepada Komisi adalah penyiksaan seksual terhadap seorang perempuan oleh anggota Fretilin pada tahun 1977. Ayah dan paman VF1 adalah anggota UDT yang kemudian melarikan diri dari satu tempat penahanan Fretilin dan mencari perlindungan kepada pasukan tentara Indonesia. VF1 dan anggota-anggota keluarganya yang lain dianggap sebagai pengkhianat oleh Fretilin. Akibatnya, mereka ditahan dan disiksa oleh para anggota Fretilin di Laclo, Manatuto, pada bulan Mei 1977. VF1 menyampaikan kesaksian yang menyentuh tentang penyiksaan yang dialami oleh saudara sepupunya, WF, dan oleh bibinya. Mereka mulai menginterogasi WF dan memukul serta menyundut seluruh badannya dengan besi yang telah dibakar di atas api sampai berwarna merah. Mereka memaksa sepupu saya untuk mengatakan bahwa dia tahu tentang keberadaan senjata dan pistol milik orang-orang UDT dan ABRI. Dia menjawab bahwa dia tidak melihatnya...Karena jawaban tersebut mereka memukul lagi dia, sehingga dia terpaksa mengaku sembarangan bahwa dia tahu tentang keberadaan senjata tersebut... Begitupun tindakan mereka terhadap bibi saya yang dipukul, ditendang, dan dibakar dengan besi di seluruh tubuh termasuk alat kelamin. Kemudian bibi saya diikat dengan posisi tangan dan kaki diikat jadi satu, kemudian dia digantung dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, selama satu hari penuh.224 Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Selama Pendudukan Indonesia (1975-1999) Penyiksaan dan penghinaan seksual dalam penahanan 272. Komisi telah menemukan bukti bahwa pasukan tentara Indonesia mempraktikkan pcnyiksaan, perlakuan kejam dan penghinaan yang bersifat 224 VF1, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan VF1, Umanaruk, Laclo, Manatuto, 20 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai	Perempuan	dan	Konflik,	Dili,	28-29	April	2003. 163
S er i D o k u m en K u n c i 8 seksual terhadap para tahanan laki-laki dan juga perempuan. Kekerasan seksual ini digunakan secara efektif untuk mendapatkan informasi dari para tahanan dan memaksa mereka memenuhi kemauan interogator. Metode-metode jenis kekerasan seksual ini yang dilaporkan kepada Komisi meliputi: •	menelanjangi tahanan pada waktu interogasi; •	menyundut dan menyetrum payudara dan alat kelamin; •	memaksa para tahanan untuk melakukan perbuatan seksual satu sama lain; dan mengambil foto para tahanan dalam pose-pose yang menghinakan, termasuk ketika telanjang. 273. Contoh-contoh berikut mengenai penyiksaan seksual, perlakuan kejam, dan penghinaan tidak mencakup pemerkosaan, walaupun dalam situasi- situasi tertentu pemerkosaan juga merupakan suatu bentuk penyiksaan sebagaimana yang dijelaskan di bagian awal tulisan ini. 274. Menelanjangi para tahanan dan menempatkan mereka dalam suatu situasi kerentanan total merupakan suatu cara untuk mematahkan semangat mereka. Dimulai dengan penangkapannya pada akhir tahun 1975, RJ, seorang bibi dari pemimpin Fretilin RJ1, ditahan dan dilepaskan sekurang- kurangnya 20 kali di Baucau. Ia dicurigai sebagai seorang anggota Fretilin, seorang pemimpin Organizacao Popular das Mulheres Timor (OPMT -Organisasi Rakyat Perempuan Timor),* dan seorang komunis. Menurut pernyataannya, setiap kali sekelompok orang menyerahkan diri atau tertangkap, para interogator ABRI akan memanggil RJ untuk diinterogasi mengenai orang-orang yang baru ditangkap itu. Dalam interogasi yang berkali-kali dialaminya, militer menyuruhnya mengaku tentang keterlibat- annya dalam Fretilin dan pesta-pesta dansa Fretilin, dimana setiap orang dituduh berdansa dengan badan telanjang. Ia berusaha tanpa hasil untuk mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ia menyampaikan kepada Komisi tentang interogasinya pada suatu malam di Hotel Flamboyan: OPMT berperan aktif dalam Perlawanan dengan memberikan pendidikan politik di desa-desa serta menyediakan obat-obatan dan keperluan lain pejuang Falintil. 164
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Kemudian sekitar tengah malam, ABRI datang ke rumah... "Kamu dicari komandan Kodim. "Saya pergi ke luar dan melihat sekitar sepuluh pria bersenjata telah siap di luar. [Setelah dibawa untuk diinterogasi] mereka bertanya, "Di mana G-3? Di mana dua granat itu? Di mana senjata-senjata?" Sebetulnya saya punya satu senjata, tapi saya berbohong. [Saya katakan] bahwa tidak ada senjata, bahwa saya hanya seorang perempuan dan tidak tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya melihat sebuah jarum suntik di atas meja kecil. Saya belum pernah melihat jarum suntik sebesar itu, 5 atau 10 cc. Saya curiga bahwa jarum [itu] digunakan untuk menyuntik binatang, tapi mereka menyiapkannya lalu untuk saya...Mereka membanting saya ke merentangkan lengan saya, dan dengan jarum itu mulai mencari urat untuk menyuntik saya. Setelah suntikan dilakukan, saya langsung jatuh ke lantai dan saya bisa mendengar mereka tertawa. Mereka mengangkat saya, dan melemparkan saya ke sebuah tempat tidur kecil yang biasa digunakan oleh tentara ABRI. Saat itu saya tidak sadar tentang apa yang mereka lakukan terhadap saya. Saya hanya tahu bahwa tangan dan kaki saya kaku, dan saya hampir mati. Kemudian mereka melihat bahwa mata saya tidak berkedip. Satu orang mengambil lima butir pil lagi dan menjejalkannya ke mulut saya. tempat tidur, Setelah memasukkan pil itu ke mulut saya, mereka mulai melepaskan pakaian saya, satu demi satu. Pertama-tama mereka melepaskan celana panjang saya dan tertawa. Lalu mereka melepaskan blus saya dan melemparkannya, mereka tertawa lagi. Mereka tertawa lagi saat melepaskan BH saya. Terakhir mereka melepaskan celana dalam saya, dan begitulah saya, terbaring telanjang seperti anak kecil. Air mata menetes ke muka saya, tapi saya tidak bisa bicara, saya lidak bisa bergerak. Saya kira mungkin mereka ingin memerkosa saya, dan itulah mengapa mereka membaringkan saya telanjang di atas tempat tidur. Tetapi Tuhan maha pengasih. Saat saya...di atas tempat tidur, scorang anggota ABRI yang bernama PS338 [orang Indonesia] dari kesatuan Umi* masuk dan menginterogasi saya sambil saya telanjang. Dia membawa senjata SKS yang dia arahkan ke tenggorokan saya sambil berkata, "Kalau kamu tidak mau bicara, akan saya bunuh kamu." Saya ingin bicara, tapi mulut saya, tangan saya, kaki saya kaku...Tapi Umi adalah sandi panggilan radio untuk Nanggala 4, satu kesatuan dari Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). Karena itu kesatuan Nanggala 4 juga dikenal dengan nama Umi. [Lihat Ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapore, 2003, halaman 18] 165
S er i D o k u m en K u n c i 8 saya bisa mendengar dan mengerti segalanya. Saya gemetar seperti ayam akibat obat yang mereka suntikkan kepada saya. Saya merasa sangat sakit. Saat saya ingin membuka mata saya, saya dengar seorang komandan militer masuk dan menyuruh anak buahnya mengembalikan pakaian saya...Saya merasakan mereka mengangkat kaki saya, dan mereka tertawa karena saya telanjang. Mereka mengawasi saya sampai sekitar pukul 4.00 pagi, dan baru saat itu [mereka kembalikan pakaian saya]. Mereka tidak kembalikan jam tangan dan gelang emas saya.225 275. RJ ditahan selama empat hari, kemudian dilepaskan. Ia mulai memasak untuk acara-acara ABRI dan akhirnya tidak lagi menjadi sasaran untuk diinterogasi. 276. Kadang-kadang tahanan tidak ditelanjangi, tetapi dengan menempatkan mereka dalam suatu keadaan yang bertentangan dengan norma-norma budaya setempat, ini sama dengan kekerasan seksual. SJ dan suaminya ditahan pada bulan Juli 1976, karena peran mereka sebagai pembawa pesan ("estafeta") antara gerilyawan Falintil di pegunungan dan para pendukung mereka di Baucau. SJ ditahan di tempat penahanan yang disebut Uma Lima (Rumah Lima) selama satu minggu, kemudian dipindahkan ke Hotel Flamboyan selama dua pekan. Di sana tahanan laki-laki dan perempuan diikat menjadi satu, saling berhadapan dalam posisi yang menyerupai persenggamaan: Saya di sana tidak disiksa, tetapi yang membuat saya hampir gila karena ABRI mengikat kami tahanan perempuan dan laki-laki dalam posisi berhadapan selama dua minggu. Kami baru dilepas saat ke kamar mandi, makan, dan interogasi. Selain dari itu kami diikat tapi dengan pasangan yang bergantian. Saya hanya pasrah...tindakan tersebut melanggar norma dan aturan adat Timor, apalagi saya sudah bersuami.226 277. Lebih sering terjadi, penghinaan dan penyiksaan seksual melibatkan penelanjangan dan serangan langsung terhadap organ-organ reproduksi. Setelah terjadinya satu serangan Falintil terhadap sebuah truk ABRI di desa Guruca (Quelicai, Baucau) pada bulan Juli 1977, TJ dan anggota- 225 Wawancara CAVR dengan RJ, Bahu, Baucau, Baucau, 10 Juni 2003. 226 Wawancara CAVR dengan SJ, Bahu, Baucau, Baucau, 27 Mei 2004. 166
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual anggota keluarganya ditahan oleh tentara dan marinir ABRI. Suami dan ayah TJ diikat, kemudian dipukuli dan ditendangi sampai pagi hari di markas Pasukan Marinir (Pasmar) 9. Selanjutnya mereka dibawa ke Laga, dimana mereka digabungkan dengan empat tahanan lainnya. Di satu pos Marinir di Laga (sebuah gedung sekolah), TJ ditelanjangi, diinterogasi, dan disiksa secara seksual: Saat kami tiba, tentara TNI [ABRI] mulai menginterogasi dan menyetrum saya. Mereka menyuruh saya melepaskan pakaian saya, dan membakar vagina saya dengan korek gas. Setiap hari, selama minggu ini, TNI [ABRI] memaksa saya melepaskan pakaian saya dan menyiksa saya.227 278. Pada tanggal 26 April 1981, UJ1 ditangkap oleh dua orang anggota Hansip atas perintah dari pimpinan Koramil di Quelicai, Baucau. UJ1 ditahan bersama dengan lima orang perempuan anggota keluarganya, UJ, VJ, UJ2, UJ3, dan WJ, serta beberapa orang lainnya. Ketika mereka tiba di Koramil, tangan UJ1 diikat ke belakang punggungnya, lalu ia dipukuli dan ditendangi. UJ dan FJ dibawa ke satu ruangan tersendiri, dimana dua orang tentara menelanjangi mereka, kemudian memukuli mereka dengan sebatang kayu dan menindih kuku kaki mereka dengan kaki kursi. Mereka juga menginterogasi UJ2 dan UJ3. Mereka menelanjangi WJ dan memaksanya duduk di dalam sebuah drum yang berisi air. Kemudian mereka menyundut bagian-bagian tubuhnya, termasuk payudaranya, dengan rokok.228 279. Di Dili, XJ menjelaskan bagaimana dirinya ambil bagian dalam satu serangan Falintil pada tanggal 10 Juli 1981, yang kemudian dikenal sebagai serangan Marabia. Ia ditangkap dan dilepaskan keesokan harinya, tetapi kemudian ditangkap kembali pada tanggal 12 Juli. Ia dibawa ke Mess Korem, dimana ia dipukuli dan disiksa. XJ bekerja sebagai pengemudi mobil seorang pastor setempat; orang-orang yang menginterogasinya menanyainya tentang keterlibatan Gereja dalam mendukung gerakan kemerdekaan: 227 Pernyataan HRVD 07792. 228 Pernyataan HRVD 09776. 167
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pada tanggal 29 Juli [1981], militer membawa saya ke luar lagi. Mereka melepaskan celana saya hingga telanjang dan memasukkan saya ke dalam sebuah tangki, bersama dengan seorang [laki-laki] Timor yang tidak saya ketahui asalnya dan saya juga tidak tahu mengapa ia dimasukkan ke dalam tangki dengan saya. Mereka mengikat kami, dan kemudian mengikat alat kelamin kami menjadi satu. Setelah itu mereka mulai memukuli saudara yang satu itu, sehingga menarik tali yang mengikat alat kelamin kami menjadi satu, membuat saya merasa sakit sekali. Saya harus mengikuti kemana ia bergerak karena alat kelamin kami terikat menjadi satu. Setelah ini, kami diikat bersama lagi pada pukul sembilan pagi, Waktu itu udara panas sekali, kami dibawa dan ditempatkan di atas batu di bagian yang berpasir di Mess Kodim, selama hampir satu jam, kemudian kami berdua dibawa masuk kembali ke gedung.229 280. Keesokan harinya XJ dipindahkan ke Penjara Balide, dimana ia ditahan di dalam sel isolasi selama sekitar sepuluh hari. Pada tanggal 3 September 1981, ia dinaikkan ke sebuah kapal yang diberangkatkan ke Atauro. 281. YJ, dari desa Fuat (Iliomar, Lautem), mengisahkan kepada Komisi tentang penyiksaan seksual yang dialaminya pada tahun 1982: Pada bulan September 1982, saya ditangkap oleh tentara Indonesia kesatuan [Batalyon] 320 karena mereka curiga saya membawa makanan dan informasi untuk Fretilin di hutan. Mereka membawa saya ke Koramil 03 Iliomar untuk diinterogasi oleh Danramil PS339 [orang Indonesia] dengan juru bahasa yang bernama PS390 [orangTimor-Leste]. Selesai itu mereka membawa saya ke satu tempat [aldeia] bernama Paitomar [desa Iliomar I, subdistrik Iliomar, Lautem]. Sampai di sana saya ditelanjangi, disuruh berbaring di atas tanah, dan ditaruh batu besar di atas perut [saya], lalu dipukul dengan senjata. Tak lama kemudian saya digantung di sebuah pohon. [Mereka] memaksa seorang perempuan yang juga dicurigai [mendukung perjuangan kemerdekaan] untuk memegang alat kelamin saya, lalu digoyang-goyang dan diisap-isap serta dimain-mainkan. Badan saya dibakar dengan api...230 229 XJ, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan XJ, Atauro, Dili, 7 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003. 230 Pernyataan HRVD 03936. 168
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 282. ZJ dari Cairui (Laleia, Manatuto) ditangkap pada tahun 1982 oleh anggota Hansip yang dikenal bernama PS341 dan PS342. Mereka membawanya dengan berjalan kaki ke markas Koramil. Di sana ia diinterogasi oleh PS338, juga seorang anggota Hansip, dan disiksa oleh PS341 dan PS338. Mereka menelanjanginya, dan memukuli serta menendanginya sampai ia hampir pingsan. Mereka mengikatkan sebuah batu ke alat kelaminnya. Penyiksaan ini berlangsung mulai pukul 7.00 pagi sampai pukul 4.00 sore. ZJ ditahan di markas Koramil ini selama satu tahun.231 283. Tahanan perempuan sering mengalami penghinaan seksual. Karena suami O1 adalah seorang gerilyawan di hutan, maka para prajurit ABRI, termasuk satu orang yang dikenal korban sebagai PS334 [orangTimor- Leste], mendatangi rumah O1 di Ainaro pada tahun 1982. Para prajurit laki-lakinya, dan kemudian memukuli, itu membunuh saudara menelanjangi, dan memerkosa ipar perempuannya, O. Setelah pemerkosaan itu, O dan O1 dibawa ke markas Kodim di Ainaro, dimana seorang petugas intelijen menginterogasi mereka. Setelah itu, saya dan O dibawa untuk ditahan di Kasi I Ainaro. Di sana kami ditahan bersama dengan korban lain...Kami ditahan selama satu bulan di ruangan Kasi I, dan tidak boleh keluar dari tahanan. Apabila di antara kami ada yang haid, terpaksa pakaiannya dicuci dengan air lalu langsung dipakai kembali walaupun dalam kondisi sedikit basah. Selama di tahanan, kami diinterogasi oleh PS334. Ia selala membawa pisau yang ditusuk-tusukkan sekitar mulut dan perut bagian bawah [kami]. Pada suatu hari, saya dan O dipisahkan dari tahanan yang lain, dan dimasukkan dalam salah satu WC selama dua hari dua malam.232 284. Pada tahun 1983, AK ditahan di Hatu Udo (Ainaro) karena dicurigai telah berhubungan dengan Falintil. Ia berhasil melarikan diri, namun ditangkap kembali di Mau Ulo (Ainaro) oleh sekitar 50 orang anggota tentara dari Yonif 744. Setelah tentara menahannya selama dua hari di markas Yonif 744, mereka membawanya untuk menemui komandan Kodim Ainaro, yang membenarkan bahwa AK memang orang yang 231 Pernyataan HRVD 05303. 232 Pernyataan HRVD 03357. 169
S er i D o k u m en K u n c i 8 mereka cari. AK kemudian ditahan di markas militer di Ainaro tersebut. AK menyampaikan kepada Komisi: Tiba di sana, seorang tentara bernama PS345 langsung memukul saya. Saya ditampar, dipukul, dan ditendang...Pada malam hari, ia menyuruh saya untuk melepaskan semua pakaian saya...kemudian ia memasang kabel listrik pada rambut saya, telinga, leher, sepuluh jari tangan, alat kelamin, dan sepuluh jari kaki saya. Kemudian, PS229 [Orang Indonesia] membuka kontak listrik dan saya distrum dari pukul 8.00 malam sampai pukul 1.00 dini hari...Saya ditahan di Ainaro selama satu bulan satu minggu. Mereka juga menangkap dua perempuan yang berpakaian kain kebaya, dibawa kemari dari Zumalai [Covalima], karena dicurigai memberikan bantuan makanan kepada Falintil di hutan. Mereka diinterogasi oleh PS229, dan kemudian PS345 memaksa kedua perempuan itu untuk melepaskan semua pakaian. Setelah mereka telanjang, saya dipaksa untuk memasang kabel listrik pada tubuh kedua perempuan tersebut. Selanjutnya PS229 dan PS345 menyalakan listrik menyetrum mereka. Di tempat itu kemudian oleh PS229 dan anggota Nanggala, kedua perempuan tersebut diperlakukan seperti "istri" mereka.233 285. Di Mehara (Tutuala, Lautem), militer Indonesia melakukan pembalasan keras terhadap para perempuan yang ditinggalkan oleh putra dan suami mereka yang bergabung secara massal dengan Falintil pada bulan Agustus 1983. BK bersama temannya, P, dan anak laki-lakinya ditahan. BK menguraikan bagaimana kekerasan seksual digunakan untuk menyiksa dirinya: Pada tanggal 9 Agustus 1983, para anggota Wanra, Hansip, kepala desa, dan semua warga desa laki-laki mengungsi ke hutan. Maka setelah dua bulan, tentara dari kesatuan Linud 100 [Batalyon Lintas Udara dari Sumatra] tnemerintahkan semua perempuan yang suaminya lari ke hutan agar berkumpul di desa. Setelah semua perempuan berkumpul mereka berkata, "Semua boleh kembali ke rumah masing-masing, kecuali P dan BK, mereka tetap disini supaya mereka diperiksa dulu." Lalu kami dibawa ke pos. Kami tiba di pos pada pukul 6.00 malam. Mereka langsung menginterogasi saya dan teman saya Helena. Mereka bertanya, "Mengapa suami kamu lari ke hutan?" Kami jawab, "Kami tidak tahu mengapa mereka lari ke hutan." "Mengapa kalian tidak tahu 233 Pernyataan HRVD 03346. 170
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual sedangkan mereka suami kalian? Kamu GPK! Komunis!" setelah itu mereka mulai memukul kami, menelanjangi kami dari pukul 6.00 malam sampai 1.00 pagi. Mereka memukul dengan kayu balok, menendang, menelanjangi kami, mengancam kami dengan senjata. menyuruh kami untuk mengaku. Tetapi kami tidak mengakui apa-apa, karena kami memang tidak tahu apa-apa. Kasi I mencabut bulu kelamin saya satu per satu supaya saya merasa kesakitan, dan kalau saya tidak tahan dengan sakit saya akan mengaku apa saja yang saya ketahui. Tetapi memang, karena saya tidak tahu apa-apa saya tetap diam saja. Melihat itu mereka semakin marah dan memukul saya sampai hidung dan mulut saya keluar darah. Sampai pada pukul 1.00 pagi mereka berhenti menyiksa saya. Kemudian, mereka menyuruh saya dan teman saya P makan, tetapi saya tidak mau, karena saya merasa seluruh badan saya sakit, karena mereka menusuk seluruh badan saya sampai berdarah- darah dengan duri pohon aren.234 286. Meskipun dilepaskan setelah malam itu, BK ditahan sekali lagi oleh BTT 641 dan dikurung dalam sebuah rumah adat di Mehara selama enam bulan. 287. Tidak seperti banyak perempuan dari Aldeia Maluro, desa Lore (Lospalos, Lautem) yang mengalami perbudakan seksual selama berlangsungnya operasi-operasi militer skala besar di wilayah itu, CK berhasil lolos dari pemerkosaan. Tetapi, ia mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual: Pada tanggal 11 Oktober 1983, kami ditangkap oleh pasukan [Batalyon] 744 ABRI bersama Hansip. Saya diserahkan ke pasukan yang pada waktu itu bertugas di pinggir hutan. Setiap malam kami diinterogasi. Kalau jawaban kami tidak betul, kami dipukul. Saya dipukul di paha, ditendang di paha, kemudian mereka duduk di atas kaki saya pakai kursi. Pada waktu pertama kali kami diserahkan ke pasukan yang sedang melaksanakan operasi di hutan, kami diinterogasi selama satu minggu. Dalam interogasi tersebut, ABRI selalu meraba saya mulai dari ujung kaki hingga kepala dan mencubit buah dada saya, tetapi mereka tidak memerkosa saya. Setelah itu, mereka membiarkan kami begitu saja. Selama satu bulan lebih di sana kami tidak diinterogasi atau dilecehkan.235 234 Wawancara CAVR dengan BK, Mehara, Tutuala, Lautem, 31 Oktober 2003. 235 Wawancara CAVR dengan CK, Lore I, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 171
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kesaksian DK, Mehara, Tutuala236 DK memberikan kesaksian mengenai hilangnya suaminya dan bagaimana dirinya menjadi korban kekerasan seksual: Suami saya adalah seorang guru sekolah dasar di Poros Mehara, Tutuala, Lautem dan pemimpin organisasi klandestin yang bernama Lorico Assuwain. Pada tahun 1983, secara serentak sekelompok Hansip dari Poros lari ke hutan untuk bergabung dengan Falintil. Setelah beberapa minggu, Komandan Satuan Tugas di Tutuala memaksa suami saya untuk ikut operasi "pagar betis" selama satu bulan untuk mencari Hansip yang lari itu. Pada tanggal 13 November 1983, tiga anggota Hansip yang sudah kembali dari hutan untuk bekerja kembali dengan ABRI [Batalyon] 641 di Poros datang ke rumah untuk menangkap suami saya. Beberapa hari kemudian, tiga anggota Hansip bersama dua orang tentara 641 datang ke rumah kami untuk mencari dokumen-dokumen klandestin, tapi tidak menemukannya karena sebelumnya semua dokumen itu saya sudah sembunyikan. Terus [saya] disuruh ke pos 641 di Laluna Lopo, Poros, untuk memberi keterangan. Jadi pada malam hari saya menggendong anak saya, yang pada saat itu berumur tiga bulan, dan kemudian menuju ke pos 641. Saya ditanya oleh pemimpin pos 641, "Apa kamu tahu tentang keterlibatan suamimu dalam klandestin? Kamu pernah bertemu Fretilin?" Saya menjawab "tidak" untuk semua pertanyaan ini. Lalu disiapkan tiga tempat tidur untuk saya, anak saya, dan satu lagi untuk teman yang pada saat itu sedang hamil. Pada tengah malam kemudian, seorang tentara mulai memeluk saya, menciumi, dan melumat bibir saya, kemudian menyuruh agar saya memegang alat kemaluannya. Kemudian dia memegang kemaluan saya sambil berkata, "Kemaluan saya sama dengan kemaluan suamimu. Mengapa kamu menolak saya?" Saya menjawab, "Saya tidak dipanggil ke sini untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kalau ingin 236 DK, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan DK, Mehara, Tutuala, Lautem, Februari 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003. 172
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual bertanya sesuatu mengenai keterlibatan suami saya, silakan." Setelah dengar jawaban tersebut, dia melepaskan pelukannya. Ini dilakukan selama dua malam, tetapi tidak bersetubuh. [Berbeda dengan] teman saya yang pada saat itu sedang hamil... [Salah satu dari tentara itu] mulai meremas dan memukul perut teman saya agar anak yang ada dalam [kandnngannya] mati dengan alasan anak yang ada dalam kandungannya adalah hasil hubungan gelap dengan suaminya yang telah lari ke hutan. Meskipun begitu, hingga hari ini anak tersebut masih hidup, tetapi cacat di bagian muka... Pada malam ketiga, kami disuruh pulang ke rumah. Setelah saya pulang, suami saya mengatakan kepada saya, "Istriku, saya akan pergi ke pos untuk menghadapi tentara 641. Saya [yakin] tidak akan kembali lagi. Anak saya hanya satu, biarkanlah kelak dia mengganti diri saya. Mungkin juga setelah kepergian saya kalian dijadikan pelacur tentara 641. Tapi berbesar hati dan bersabarlah, sebab semua ini terjadi karena konflik politik, dan demi pembebasan diri dari penjajah. Kalau kami pergi dan tidak kembali, carilah jejak kami, sebab suatu saat semua orang akan menanyakan tentang kami. Biarlah kalian menjadi saksi untuk kami, sebab kami bekerja demi tanah air ini." Setelah berpesan ini, mereka mengantar suami saya pergi ke pos 641 dl Lalua Lopo.. Setelah suami saya diambil ke pos, sudah ada beberapa teman lain, dan mereka bersama suami saya diantar ke Kodim 1629 di Lospalos. Setelah kejadian ini, suami saya dan dua temannya tidak kembali sampai hari ini. Ada satu [teman] lain yang dibebaskan dan tinggal di Poros, Mehara. Anak saya yang berumur tiga bulan meninggal setelah kena sakit malaria ketika dua malam kami berada di pos militer 641. 288. Pada tanggal 14 Oktober 1991, EK ditangkap karena dicurigai telah mencuri dokumen-dokumen rahasia dari kantor Korem, dimana ia telah bekerja sebagai seorang asisten administratif selama 10 tahun. Mula- mula ia ditahan dan disiksa di kantor Danton Intel (Komandan Peleton tidak pernah diperkosa, namun ancaman Intelijen). Meskipun pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penghinaan seksual merupakan 173
S er i D o k u m en K u n c i 8 bagian dari strategi yang dimaksudkan untuk menerornya dan mematahkan perlawanannya selama interogasi. Selain ancaman kekerasan seksual, EK juga dipermalukan. Selama tiga hari pertama interogasinya, ia tidak diperbolehkan mandi ataupun berganti pakaian, padahal ia sedang menstruasi. Ia mengungkapkan kepada Komisi: Seorang intel dari Nusra Bakti [di Dili], ia seorang kapten saya sudah lupa namanya, ia menginterogasi saya dari pukul 02.30 sampai pukul 06.00 pagi. Saat itu, ia membawa seekor ular yang ia masukkan ke dalam karung. Pada saat itu, saya tidak berbicara banyak dan hanya menjawab tidak tahu, ia mencoba membuka kancing baju saya ... [Kemudian] kapten itu mengambil pistol dan menodongkan ke kening saya. Setelah itu saya pingsan. Saat saya sadar dan bangun ular yang tadinya berada dalam karung tersebut sudah melilit di tubuh saya... Namun ular tersebut tidak menggigit saya [mungkin] karena saya selalu berdoa di dalam hati. Kemudian ular tersebut turun dan merayap menuju pemiliknya. Setelah berada di tubuh pemiliknya, ular tersebut langsung membuang kotorannya di tubuh pemiliknya dan kemudian ia merayap masuk lagi ke dalam karung...Selama interogasi, intel dari Korem tidak berbuat hal-hal yang jahat terhadap saya, tetapi yang dari Nusra Bakti selalu melakukan pelecehan seksual terhadap saya. Mereka memasukkan kakinya ke dalam rok saya, mau melepaskan pakaian saya, tetapi saya tidak pernah membiarkannya.237 289. Setelah mendapat kunjungan dari Palang Merah Internasional, EK secara diam-diam dipindahkan ke Polsek (Kepolisian Sektor) Dili Barat. Menurut EK, kepala kepolisian di situ adalah seorang laki-laki yang baik, yang menyembunyikan kunci pintu selnya, sehingga orang lain tidak bisa masuk ke sel itu pada malam hari. Setiap malam, para anggota tentara dan petugas intelijen mencaci-maki dari luar selnya. Ia melanjutkan: Seorang tentara dari [Batalyon] 744 yang diangkat menjadi intel, ia biasa dipangsil PS347 [orang Timor-Leste], saya dengar berbicara, "Ayo buka pintu kita masuk rame-rame serbu dia di dalam." Setelah berkata begitu, mereka datang mendobrak pintu. Setelah itu, mereka mencari kunci di dalam sebuah kotak P3K [Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan]. Dari kotak tersebut, mereka menemukan sebuah kunci, lalu mencoba membuka pintu sel saya, tapi tidak terbuka, mereka 237 Wawancara CAVR dengan EK, Meti Aut, Dili, 4 Mei 2004. 174
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual berkata, "Hari ini kami tidak sempat makan daging kamu, tapi besok kami akan datang lagi."238 290. Ancaman-ancaman itu terus berlangsung setiap malam. Anggota-anggota tentara mengancamnya dengan sepucuk senapan, memanggil namanya dengan kata-kata yang jelas-jelas seksual, dan bahkan memukuli seorang laki-laki muda yang ditahan di dalam sel di samping sel EK, yang turut menambah ketakutannya. Akhirnya, seorang Timor-Leste petugas polisi menyelundupkan sepucuk surat dari EK kepada keluarganya. Keesokan harinya, staf dari Palang Merah Internasional datang dan berhasil memindahkannya ke Penjara Becora. Di sana keadaan sedikit rnembaik, walaupun ia masih selalu dilecehkan oleh petugas-petugas intelijen dari Nusra Bakti. Pada bulan Januari 1992, EK, pamannya, dan ipar laki- lakinya diadili dan dijatuhi hukuman penjara enam tahun. Ia dilepaskan pada tahun 1997. 291. Penyiksaan dengan menggunakan kekerasan seksual dan ancaman kekerasan seksual terhadap mereka yang berada dalam penahanan tidak hanya dipraktekkan oleh militer Indonesia, tetapi juga oleh polisi Indonesia. Pada bulan Oktober 1996, setelah seorang pedagang, yang oleh Falintil diyakini sebagai seorang petugas intelijen Indonesia, dibunuh, FK, GK, HK, IK, dan dua orang laki-laki lain ditangkap oleh polisi di Ermera. Enam laki-laki itu dibawa ke markas kepolisian di Gleno (Ermera). Di sana para polisi memaksa para laki-laki itu untuk telanjang. Kemudian mereka memukuli para laki-laki itu di bagian kepala dan badan, dan menarik alat kelamin mereka dengan keras. Alat kelamin IK dipukuli sampai bengkak. Polisi juga menyetrum seluruh tubuh para laki-laki itu. HK dipaksa memakan seekor kadal hidup dan digantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah dalam keadaan telanjang. Alat kelaminya dilumuri getah suatu bunga yang membuat gatal. GK1 dan JK, orang tua GK, juga ditangkap. JK diinterogasi dan pakaiannya dilucuti sampai nyaris telanjang. Ia diharuskan memberikan uang Rp 900.000,- dan kambing, ayam, dan jagung kepada polisi. Pada akhirnya, enam orang laki-laki 238 Wawancara CAVR dengan EK, Meti Aut, Dili, 4 Mei 2004. 175
S er i D o k u m en K u n c i 8 tersebut diadili dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Mereka melarikan diri dari penjara pada tahun 1999.239 Mengambil foto para tahanan 292. Foto-foto tubuh para lelaki dan perempuan yang telanjang, disiksa, dan dibunuh juga merupakan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat korbannya dan menanamkan teror pada orang-orang yang menyaksikannya. Komisi telah meneliti foto- foto yang memperlihatkan tubuh para perempuan yang telanjang, memar lebam, dan berdarah, namun wajahnya ditutupi. Juga tampak pada foto- foto itu, betis dan kaki orang-orang yang berpakaian seragam dan sepatu bot tentara. Foto-foto ini pertama kali diperoleh dan disebarkan di Timor- Leste pada bulan November 1997 oleh ETISC (East Timor International Support Centre - Pusat Dukungan Internasional Timor-Leste), satu organisasi di Australia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. ETISC mendapatkan sekitar 40 lembar foto yang secara eksplisit menunjukkan tubuh-tubuh yang disiksa dari kemungkinan lima perempuan. Kesaksian yang diperoleh Komisi mengindikasikan bahwa pengambilan foto para laki-laki dan perempuan korban penyiksaan dan pemerkosaan itu adalah perbuatan pasukan keamanan Indonesia.* 293. Kasus-kasus berikut ini tidak hanya memberikan bukti tentang para tahanan yang difoto, tetapi juga menunjukkan bagaimana penyiksaan dan penghinaan yang mengarah pada seksualitas korban seringkali berkaitan erat dengan tindakan pemerkosaan atau perbudakan seksual. 294. Pada tahun 1977, seorang penerjemah ABRI, PS348 [orang Timor-Leste], mengambil KK dari rumahnya. Mula-mula ia dibawa ke Koramil, dan kemudian dipindahkan ke suatu tempat penahanan di Dili yang dikenal dengan nama Sang Tai Hoo. KK menyampaikan kepada Komisi tentang 239 Pernyataan HRVD 08342. * Komisi memiliki lembaran foto-foto tersebut. Untuk menghormati martabat para korban, Komisi memutuskan untuk tidak mempublikasikan kembali foto-foto tersebut dalam Laporan ini atau terbitan lainnya. 176
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual pengalamannya ditelanjangi, disiksa, dan kemudian diambil fotonya. Ia juga mengalami pemerkosaan setiap hari, dan akhirnya membuat pilihan sulit untuk menyetujui suatu hubungan dengan seorang perwira ABRI: Di dalam interogasi tersebut, saya disiksa seperti dipukul dengan ikat pinggang. Mereka memaksa saya untuk mengaku bahwa saya melakukan kontak dengan orang Falintil dan terima surat dari orang Falintil. Tetapi saya tidak mengaku. Pada hari kedua tanggal 30 ]anuari 1977, pada siang hari saya diinterogasi lagi oleh intel Sang Tai Hoo...Dalam interogasi tersebut mereka menelanjangi saya dan menyundut alat kelamin saya dengan puntung rokok, saya juga disetrum dengan listrik. Pada saat saya ditelanjangi, mereka ambil foto. Saya diperkosa oleh ABRI yang selalu mengatakan bahwa kalau saya tidur dengan mereka saya dapat pulang ke rumah. Karena saya menolak, mereka menendang saya. Di Sang Tai Hoo saya ditahan selama 25 hari. Pada tanggal 14 Februari 1977, saya dipindahkan lagi ke Penjara Balide sekitar pukul lima...Di sel umum [Balide], saya bertemu dengun dua teman saya, yaitu LK dan MK...tidak sampai satu minggu kami dipindahkan lagi. Sebelum kami pindah, kami dibawa ke salah satu kamar di Penjara Balide dimana mereka memasukkan paku ke dalam baju kami. Setelah itu, kami diperkosa sampai pagi. Akhirnya pada pagi hari itu juga kami dipisahkan. Mereka berdua ke Sang Tai Ho dan saya tetap di Penjara Balide. Di sana saya bertemu lagi beberapa perempuan Timor yang baru menyerah, yang saya tidak tahu namanya. TNI [ABRI] menyuruh kami mandi di luar dalam keadaan telanjang. Setelah selesai mandi, mereka pindahkan lagi saya ke sel umum.240 295. Penahanan KK berhenti tahun 1980 ketika ia menyetujui suatu hubungan seksual dengan seorang Letnan Kolonel bernama PS349 [orang Indonesia]. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan ini. 296. Pada tahun 1982, NK berumur 14 tahun saat ia ditangkap oleh tentara Indonesia ketika sedang berlangsung operasi militer setelah pemberontakan Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro). Setelah dua minggu bersembunyi di dalam satu gua di Gunung Kablaki, NK, bersama ayah dan kakak laki- 240 KK, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan KK, Akadiru-Hun, Cristo Rei/Dili Oriental, Dili, 7 Januari 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003. 177
S er i D o k u m en K u n c i 8 lakinya, ditemukan dan ditangkap. NK ingat bahwa ia difoto ketika mengalami penghinaan dan perlakuan kejam di hadapan umum: Setelah [ditangkap], saya langsung dijadikan TBO dan pindah ke pos Zipur [Zeni Tempur]. Di sana kira-kira lewat dua hari saya bersama mereka, baru saya mulai melihat kemaluan dan telinga yang digantung di salah satu pohon cemara di pos mereka. Saya dengan mereka melakukan jaga malam di pos. Mereka bergantian di pos supaya boleh tidur, cuma saya tak boleh tidur. Saya harus menyanyi, berteriak-teriak sampai pagi. Kira-kira satu minggu lebih mereka membawa saya ke pos Koramil. Saya diikat di tiang bendera kira-kira pukul 8 pagi. Setelah itu pakaian saya dibuka sampai saya telanjang bulat, terus mereka kasih celana dalam mereka untuk saya pakai waktu diikat. Setelah itu, saya dilepas dari tiang bendera dan disuruh pikul dos kosong, berjalan menuju ke pos Zipur. Di jalan saya disuruh berteriak-teriak pada masyarakat yang ada di situ dengan mengatakan, "]angan ikut pantat Falintil! Kalau ikut Falintil, kalian akan sama seperti saya!" Setelah sampai di pos Zipur, mereka ambil foto saya. Saya minta pakaian sebelum difoto, tapi mereka tidak kasih. Setelah sampai sore baru mereka kasih pakaian.241 297. Pada tahun 1983, ratusan lelaki dari desa-desa di sekitar Lospalos bergabung dengan Falintil di hutan. Karena pelarian besar-besaran ini, istri para laki-laki yang meninggalkan desa itu dipaksa untuk tidur di pos militer setiap malam selama satu tahun. PK dari Porlamanu, Mehara (Lospalos, Lautem) diinterogasi oleh para tentara dari Linud 100 dan Yonif 641 karena suaminya juga melarikan diri untuk bergabung dengan gerilyawan. PK menyampaikan kepada Komisi: Mereka mengikat tangan saya rapat dengan pinggang saya, kemudian mereka menaruh uang di atas meja dan berkata "Jika kamu memberitahukan nama-nama komandan dalam klandestin, kamu boleh ambil uang ini." Saya jawab, "Saya tidak tahu, yang saya tahu cuma suami saya." Setelah itu mereka mengikat leher saya rapat dengan dinding, kemudian mereka menelanjangi saya. Setelah itu mereka menyundut seluruh badan saya dengan puntung rokok. Terus mereka menyuruh saya menghitung bulu alat kelamin saya. Kemudian mereka mengambil gambar saya sewaktu saya telanjang.242 241 Wawancara CAVR dengan NK, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 29 Mei 2003. 242 Wawancara CAVR dengan PK, Porlamanu, Mehara, Tutuala, Lautem, 30 Oktober 2003. 178
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 298. Dengan berpura-pura perlu pergi ke kakus, PK berhasil melarikan diri dari orang-orang yang menangkapnya dan meminta bantuan kepada Yonif 623. Ia dilepaskan pada malam itu juga. 299. QK1 menyampaikan tentang interogasi terhadap dua temannya. Kedua temannya itu ditelanjangi dan disuruh berdiri di atas satu kaki dengan kedua lengan direntangkan ke atas kepala untuk diambil foto mereka: Pada tahun 1994...sejumlah Nanggala...menelanjangi dua orang teman saya, QK dan RK, dan menyuruh mereka duduk di atas sebuah meja, kemudian menyetrum alat kelamin mereka...Keesokan harinya, mereka mulai memukuli kami lagi dan menyuruh kami telanjang sampai hanya memakai celana dalam. Kami berdiri di atas satu kaki dengan tangan diangkat ke atas, kemudian mereka mengambil foto kami. Setelah difoto, kami diperbolehkan berpakaian lagi.243 300. SK memberikan kesaksian lebih lanjut yang menguatkan mengenai praktek tentara mengambil foto para tahanan: Pada tahun 1996, saya menerima surat yang isinya mengatakan bahwa saya harus menjemput seorang wartawan di Barat agar bisa bekerja sama. Saya berangkat ke sana dan kami bertemu di sana. Saya membawa semua dokumen [saya] dan berikan kepada wartawan itu. Karena di sana tempatnya tidak memungkinkan untuk kami berbicara lebih banyak, maka kami berdua memutuskan untuk kembali ke Becora [Cristo Rei/ Dili Oriental, Dili]...Saya naik taksi...ke Fatuhada [Dom Aleixo/ Dili Occidental, Dili]. Setelah saya naik mobil itu, ternyata ada satu buah taksi yang bermerk Argo yang mengikuti saya dari belakang. Di dalam taksi Argo itu ada empat laki-laki yang berbadan gemuk, memakai kaca mata gelap dan jaket hitam...Jantung saya mulai berdebar. Setelah sampai di jalan masuk Delta [satu tempat di Dili] sekitar pukul lima sore, ada dua orang laki-laki yang naik taksi dengan saya. Mereka juga memakai jaket hitam, berkaca mata hitam, dan menggunakan topeng "ninja." Saya mulai takut. Di dalam taksi itu, mereka berdua mulai tekan kedua kaki saya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mulai mengikat saya, termasuk mata saya diikat dengan kain, serta melepaskan semua pakaian saya, sampai saya tanpa sehelai benang pun [yang menutupi tubuh]. Kemudian mereka 243 Pernyataan HRVD 04735. 179
S er i D o k u m en K u n c i 8 membawa saya ke sebuah rumah di sekitar Taci Tolu. Sebelum saya diperkosa, mereka menyundut seluruh tubuh saya dengan sebatang rokok dan membius saya dengan obat. Mereka menggunakan sapu tangan yang mungkin sudah ditetesi obat bius dan membungkam mulut dan hidung saya, sehingga pada saat saya diperkosa saya tidak sadar diri. Saya tidak tahu pasti jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka lebih dari lima orang. Setelah saya diperkosa, mereka membawa dan membuang saya di sekitar Kasait [Liquica], dekat pantai. Setelah sadar baru saya melihat bahwa saya dalam keadaan telanjang. Badan saya penuh dengan darah dan seluruh tubuh saya terluka, termasuk payudara...Setelah beberapa bulan, seorang [anggota] SGI yang berasal dari Ambon memberitahukan kepada Julio, orang Ambon yang bekerja di kantor Kejaksaan bahwa dia melihat foto saya dalam keadaan telanjang. Julio menyampaikan informasi itu kepada saya. Pada tanggal 20 Mei 2002, saat hari kemerdekaan Timor-Leste, saya melihat foto saya yang dalam keadaan telanjang di pameran. Saya sendiri mengenal bentuk tubuh saya dan saya mempunyai sebuah tahi lalat di dada, sehingga memudahkan saya untuk mengenali [diri saya dalam] foto itu.244 Penghinaan seksual di depan umum 301. Penelanjangan di depan publik merupakan suatu bentuk perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat yang secara efektif digunakan oleh kekuatan pendudukan untuk menundukkan para tahanan maupun masyarakat umum yang dipaksa untuk menyaksikan kejadian-kejadian ini. Setelah terjadinya penangkapan massal sebagai tanggapan terhadap pemberontakan Mauchiga pada tahun 1982, tiga orang perempuan ditahan di Koramil di Lesuati (Turiscai, Manufahi). Pada suatu malam mereka dibawa keluar, ditelanjangi dan dipaksa memanjat sebatang pohon cemara. Seperti disampaikan oleh DH kepada Komisi: Rumah kami di Hatuquero dibakar dan TNI [ABRI] memaksa kami berlari ke Koramil Lesuati. Di sana saya bertemu EH dan FH. Pada malam itu, ABRI membawa kami bertiga ke Mantutu. Saya dan kedua teman disuruh melepaskan semua pakaian, telanjang bulat, baru dipaksakan memanjat pohon cemara yang sangat tinggi dan besar. 244 Wawancara CAVR dengan SK, Vila Verde, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 23 Mei 2003 dan 15 Juli 2003. 180
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual ABRI menyuruh kami untuk naik turun pohon itu beberapa kali sambil membakar seluruh tubuh kami dengan kayu yang telah dibakar dengan api. Kami juga disiram dengan air dingin yang telah disiapkan oleh ABRI dalam sebuah ember. Para ABRI juga pakai senter menyinari alat kelamin kami dari bawah sambil tertawa ketika kami memanjat pohon. FH tidak bisa memanjat pohon, karena tidak bisa menahan sakit akibat dibakar karena kulit tubuhnya terkupas, artinya dia naik-turun, naik-turun karena tidak bisa memanjat pohon itu. Tetapi TNI [ABRI] memaksanya untuk tetap memanjat sampai ke ujung pohon tersebut.245 302. Pada tanggal 30 Januari 1983, Yonif 745, di bawah komando seorang lelaki yang dikenal sebagai PS350 [orang Indonesia], menahan TK dari Souro (Lospalos, Lautem) bersama enam laki-laki dan empat perempuan lain saat mereka hendak pulang dari kebun mereka. Saat mereka berjalan ke pos militer, satu dari para laki-laki yang ditangkap itu berhasil melarikan diri, walaupun ABRI melepaskan tembakan ke arahnya. Larinya seorang tahanan itu membuat marah anggota tentara yang kemudian memisahkan tahanan laki-laki dari tahanan perempuan. Para laki-laki dibawa ke tempat lain dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. TK mengungkapkan kepada Komisi tentang apa yang terjadi terhadap lima perempuan yang ada di situ: Kami berlima perempuan dipaksa melepaskan pakaian dan berdiri telanjang saja serta rambut kami dicukur sampai botak. Kemudian pakaian kami dibakar semua di depan kami... Sesudah itu kami dipaksa berjalan kaki menuju ke asrama [Yonif] 745 di Lospalos. Kami berjalan melewati desa Home, ABRI memaksa semua penduduk desa Home untuk keluar dari rumah mereka untuk melihat kami berjalan telanjang. Dengan terpaksa, penduduk desa Home keluar dari rumah mereka dan melihat kami berjalan telanjang di depan mereka. Mereka hanya diam dan ada yang menundukkan kepala ketika kami lewat di depan mereka dan ada yang menangis melihat ABRI memperlakukan kami demikian. Namun mereka hanya diam dan tidak berkata apa-apa, sebab mereka juga takut mati. Kami sangat malu waktu itu, tetapi kami hanya diam dan menuruti kehendak mereka karena kami takut mati. Kami menginap di asrama [Yonifj 745 satu malam saja.246 245 Wawancara CAVR dengan DH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 246 Wawancara CAVR dengan TK, Souro, Lospalos, Lautem, 8 Juli 2003. 181
S er i D o k u m en K u n c i 8 303. Keesokan harinya, kepala desa Ventura datang untuk meminta ABRI melepaskan para perempuan itu. Akhirnya, mereka diberi karung untuk dipakai menutupi tubuh mereka yang telanjang dan diperbolehkan pergi ke rumah kepala desa. Salah satu dari para perempuan itu, UK, mengungkapkan kepada Komisi bahwa dirinya diperkosa selama menginap satu malam di asrama Yonif 745: Pada malam kami menginap di asrama [Yonif] 745 Lospalos, saya diperkosa oleh ABRI di depan teman empat orang. Saya sangat malu dan terpukul, sebab saat itu saya sangat tertekan mengingat nasib suami saya...yang ditangkap bersama kami di Souro. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh oleh ABRI. Saya merasa telah berkhianat terhadap suami saya. Semua teman saya tahu bahwa malam itu saya diperkosa, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela saya, sebab hidup kami waktu itu ada di tangan ABRI.247 304. Satu tahun kemudian (1984), juga di desa Souro (Lospalos, Lautem), WK dan anggota-anggota keluarganya ditahan oleh para prajurit dari BTT 315, karena dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin. Mereka dibawa ke pos BTT 315 di Karalata, Souro (Lospalos, Lautem) dimana mereka ditahan dan diinterogasi selama satu minggu. Pada suatu hari, WK dan XK ditelanjangi dari pinggang ke atas dan dipaksa berdiri di bawah terik matahari sepanjang hari.248 305. Di Mehara (Tutuala, Lautem), pada tahun 1985 YK ditangkap oleh seorang anggota pasukan Wanra bernama PS351 atas perintah dari seorang komandan setempat yang dikenal sebagai PS392 [orang Indonesia]. PS351 membawa YK ke sebuah tangki air, menyiramnya dengan air dan melakukan pelecehan terhadapnya. Kemudian ia membawa YK ke pos komando,* dimana ia bersama para tahanan lain di 247 Wawancara CAVR dengan UK, Souro, Lospalos, Lautem 8 Juli 2003. 248 Pernyataan HRVD 08754. * Pernyataan asli hanya menyebutkan pos komando. Ini bisa pos Hansip atau pos kelompok milisi Tim Alfa. Tim Alfa dibentuk oleh Kopassus pada pertengahan dasawarsa 1980-an, untuk menyusup ke dalam gerakan klandestin dan membantu dalam operasi-operasi pertempuran. Hubungan kelembagaan ini tetap ada pada 1999. [Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity, Laporan yang disusun atas permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Juli 2003, Submisi kepada CAVR, April 2004, halaman 165]. 182
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual sana dipukuli. Setelah memukulinya, mereka menempatkannya di dalam satu sel penahanan bersama dua perempuan lainnya yang bernama Q dan R. Mereka menelanjangi ketiga perempuan ini, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam sebuah tangki air sepanjang malam. YK menyampaikan kepada Komisi tentang penghinaan seksual di depan umum yang kemudian dialaminya: ...Saya dimasukkan dalam sel tahanan di pos komando bersama dengan dua orang, Q dan R. Kemudian kami bertiga dimasukkan dalam genangan air yang berlumut dan pagi harinya pakaian kami diberikan untuk kami pakai...Kemudian keesokan harinya, saya dikeluarkan dari sel tanpa pakaian dan hanya memakai celana olahraga. Di hadapan banyak orang, seorang [anggota] Tim Alfa, PS352, menyobek celana tersebut dan mengatakan kepada teman-temannya, "Siapa yang ingin bersetubuh dengan YK?" Tetapi tidak seorang pun yang melakukannya.249 306. Kemudian pakaiannya diberikan kepadanya dan ia dibawa kembali ke pos. Tiga hari kemudian ia dilepaskan. 307. Penghinaan seksual tidak selalu terjadi di depan umum. Pada tanggal 26 April 1999, AL ditangkap di rumahnya di desa Purogoa (Cailaco, Bobonaro) oleh anggota-anggota milisi Halilintar, termasuk seorang bernama PS410 dan seorang polisi. AL mengungkapkan kepada Komisi: Pada tanggal 26 April 1999, PS410 dan anggota-anggota Halilintar, dan polisi mengambil saya dari rumah saya sekitar pukul 10 [pagi hari]. Saya tidak tahu nama mereka, yang saya tahu cuma PS410 dan PS353. Mereka menyeret saya ke jalan dan memukuli saya dengan batang ubi kayu... PS410 dan PS353... mengambil bendera merah- putih dan mengikatkan ke kepala saya, sampai di Aldeia Biadoi, Meligo [Cailaco, Bobonaro] bendera itu baru dilepaskan. Kemudian kami didorong masuk ke dalam sebuah mobil. Ketika kami sampai di kantor PS410 di Cailaco Kota, PS353 menendang saya. PS410 melepas pakaian saya hingga yang tersisa celana dalam dan kutang. Setelah itu, sekitar pukul 12.00, PS410 menyuruh saya menandatangani sepucuk surat yang menyatakan tidak akan terlibat dalam organisasi gelap. Kemudian, saya dipulangkan ke rumah.250 249 Pernyataan HRVD 01617. 250 Pernyataan HRVD 04235. 183
S er i D o k u m en K u n c i 8 Pelecehan Seksual 308.	Pelecehan	seksual	umumnya	didefinisikan	sebagai	perhatian	seksual	yang	tanpa diminta yang terjadi dalam konteks suatu hubungan kuasa yang tidak setara. Pelecehan seksual dianggap terjadi ketika orang yang memiliki kuasa dominan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pendekatan seksual	tanpa	diundang,	baik	itu	secara	lisan	ataupun	secara	fisik,	terhadap	orang yang kurang berdaya. Sebagaimana telah terlihat di atas, dalam konteks	konflik	bersenjata	di	Timor-Leste,	para	laki-laki	yang	bersenjata	atau yang berkuasa, menggunakan kekuasaan mereka atas penduduk sipil untuk terlibat dalam segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual.* 309. Pada tanggal 26 Maret 1996, rumah BL di desa Lisabat (Hatulia, Ermera) digerebek oleh Tim Rajawali 401. Ia dan suaminya, BL1, menyembunyikan seorang asisten komandan Falintil yang bernama BL2, yang kemudian tertangkap. Tentara mengikat suaminya dan BL2 dengan tali, memukuli dan menendangi mereka, sambil memaksa mereka untuk berparade di sekitar rumah. Mereka memukul BL dengan sepucuk senjata, menelan- janginya, dan menganiayanya. Mereka juga menelanjangi ibu mertua BL, CL, dan menginterogasinya: [Tim Rajawali 401] masuk ke dapur...Memegang erat tangan saya, meminta informasi bahwa saya yang menyembunyikan dan memberi makan orang-orang di hutan [anggota Falintil]. Mereka menendang dan menyeret saya, dan memukul kepala saya dari atas dengan senapan. Setelah itu, [seorang anggota] Rajawali memeluk saya untuk memegang buah dada saya...Kemudian anggota-anggota Rajawali itu mulai melucuti pakaian saya dan meraba-raba tubuh saya dengan mengatakan bahwa saya menyembunyikan pistol...Setelah itu, Rajawali memegang mertua saya dan menelanjanginya untuk dilakukan pemeriksaan. Sebagian anggota Rajawali terus memukul suami saya sampai ia babak belur. Saya tetap dibiarkan berdiri dalam keadaan telanjang seperti boneka.251 Pelecehan seksual sering dibahas dalam konteks hubungan pegawai-majikan atau guru-murid. 251 Pernyataan HRVD 06385. 184
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 310. Banyak perempuan menderita perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat melalui pelecehan seksual yang mereka alami di "pesta-pesta dansa" pada tahun 1999. Pada puncak kegiatan milisi tahun 1999, kelompok-kelompok milisi di seluruh Timor-Leste menyelenggarakan pesta-pesta dansa, dimana perempuan-perempuan dari desa-desa sekitar dipaksa untuk menghadirinya. Salah satu pesta seperti itu berlangsung di desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro). DL memaparkan peristiwa ini: Pada tanggal 4 Mei 1999, milisi DMP [Dadurus Merah Putih] mengadakan operasi di desa kami...Mereka memaksa kami itntuk menyembelih sapi, babi, kambing dan ayam, baru diberikan kepada mereka. Yang menjadi komandan saat itu adalah PS354 dan PS355. Anggota mereka berjumlah sekitar 300 orang. Pada siang hari itu, kami harus memasak untuk para milisi tersebut. Pada malam hari, kami harus melayani mereka, seperti menemani mereka dan berdansa dengan mereka... Dalam acara dansa itu, mereka mulai macam-macam seperti memasukkan jari ke bagian tubuh yang sensitif dan seluruh badan [saya] diraba-raba seolah-olah saya sudah jadi istri mereka. Tetapi saya harus bilang apa? Kalau saya menolak, itu berarti nyawa saya akan melayang. Waktu itu saya bersama dengan teman-teman [tiga perempuan].252 311. Milisi menggunakan pelecehan seksual sebagaimana mereka melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dalam kegiatan teror mereka untuk menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk umumnya. Komisi menerima pernyataan-pernyataan dari para perempuan yang mengalami diambil paksa oleh kelompok-kelompok milisi, sering kali di waktu malam, dan dijadikan sasaran pelecehan seksual. 312. Di tengah malam, pada suatu hari sebelum Jajak Pendapat tahun 1999, EL dan S diambil paksa dari rumah mereka di desa Laclo (Atsabe, Ermera) oleh lima orang milisi dari Tim Pancasila atas perintah dari kepala desa, PS356. Ketika sampai di rumah kepala desa, mereka dipaksa untuk berdansa dengan petugas-petugas dari Satuan Gabungan Intelijen (SGI) sampai pagi. Karena takut akan keselamatan nyawanya, EL dan S berdansa dengan para laki-laki ini, yang meraba-raba payudara dan 252 Wawancara CAVR dengan DL, Lourba, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003. 185
S er i D o k u m en K u n c i 8 mengganggu mereka secara seksual saat berdansa. Pada bulan September 1999, kedua perempuan ini kembali ditahan oleh para anggota kelompok milisi yang sama, dan kembali dibawa ke rumah kepala desa itu. Kali ini mereka dibenamkan ke dalam sebuah tangki air yang telah diisi seekor ular hitam yang kemudian menggigit mereka.253 313. Pada tanggal 7 Mei 1999, milisi Mahidi menyerang rumah FL di subdistrik Zumalai (Covalima), untuk mencari suaminya yang telah lari ke hutan. FL mengisahkan kepada Komisi: Pada tanggal 7-9 Mei 1999, para pelaku datang mengepung rumah kami, mereka menggeledah seluruh isi rumah untuk mencari bendera Fretilin, dokumen-dokumen, dan juga suami saya. Karena tidak berhasil, maka sasaran mereka adalah saya dan anak laki-laki yang berumur satu tahun. Para pelaku melemparkan anak laki-laki saya ke dalam mobil, sedangkan saya dipukul di bagian kepala dan dicaci-maki lalu [mereka] melemparkan saya ke dalam mobil. Sambil mengatakan, "Kita berolah raga dulu" mereka memukul saya. Mereka membawa kami ke pos Mahidi dan [kami] dimasukkan ke dalam sel. Kami diinterogasi oleh istri kepala desa PS360 [orang Timor-Leste]. Karena saya tidak menjawab pertanyaannya, saya dipukul. Setelah selesai dipukul, mereka memberi [kami] makanan, yaitu nasi tanpa sayur. Setelah makan, saya dipukul lagi dan dipaksa minum air kencing entah air kencing siapa. Saya di sel dengan empat perempuan lain, Lucilia, Domingas, Monica, dan Lucia. Selnya di rumah polisi yang bernama PS358 [orang Timor-Leste]. Setelah itu, datang milisi perempuan bernama PS359 ke sel saya dan dia yang membakar mulut saya dengan rokok sambil mengancam, "Kalau suaminya tidak ada, lebih baik bunuh saja istrinya." PS357 menanyakan kepada saya, "Di mana kalian sembunyikan bendera Fretilin?" Saya tetap tidak menjawab pertanyaannya, lalu pelaku ke luar dari sel langsung menyuruh lima orang milisi untuk masuk ke dalam sel sambil mengatakan, "Mainkan dia, ini gratis." Tetapi mereka tidak sampai berbuat apa- apa dengan saya. Di antara kelima milisi tersebut, hanya milisi PS361 yang mencoba untuk memerkosa saya, tetapi saya menolak dan mengatakan, "Lebih baik kalian membunuh saya." Kemudian datang lagi Danki [Komandan Kompi] TNI 743, dia menyatakan, "Kita berdua pacaran saja. Kamu kan sering baku cium dengan Falintil." Mendengar 253 Pernyataan HRVD 04493. 186
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual jawaban saya sangat kasar, maka dia memukul mulut saya sampai bengkak. Kami dilepas setelah membuat surat pernyataan untuk tetap berada di bawah Mahidi dan Merah Putih, atas perintah PS357.254 314. GL, bersama dengan dua perempuan lainnya, diambil dari desanya di Cova (Balibo, Bobonaro), oleh milisi Firmi (Fiar Metin Merah Putih, Yakin Pada Merah Putih) dan dibawa ke pos mereka. Dengan alasan untuk memeriksa payudara mereka untuk mencari benda "sihir" yang ditanamkan di dalamnya, para anggota milisi itu menelanjangi mereka. Pada tanggal 7 Mei 1999 pagi...milisi Firmi komandan PS363 menangkap saya bersama HL dan IL di Railulu, desa Cova, Bobonaro. Kami bertiga dibawa ke pos milisi Firmi di Balibo untuk diinterogasi. Kemudian kami dimasukkan ke satu kamar. Mereka menyuruh kami melepaskan pakaian kami untuk melihat jimat macam apa yang telah kami tanamkan di payudara kami. Karena mereka tidak menemukan apa-apa, setelah pemeriksaan itu kami disuruh pulang ke rumah.255 5. Dampak kekerasan seksual terhadap korban 315.	Konflik	selama	25 tahun telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi para korbannya, apapun gender dan berapapun usianya. Semua keluarga di Timor-Leste tidak luput dari pengalaman kekerasan. Namun, walaupun	laki-laki	dan	perempuan	sama-sama	menjadi	korban	konflik,	penting untuk menyebutkan perbedaan pengalaman korban laki-laki dan korban perempuan pelanggaran hak asasi manusia. Ada tiga segi yang membedakan pengalaman korban perempuan dengan korban laki-laki: •	perempuan adalah korban utama dari kekerasan seksual, mereka menanggung konsekuensi sosial-budaya, kejiwaan, dan jasmani yang khusus sebagai akibat dari kekerasan seksual; perempuan yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia non- seksual menghadapi hambatan yang berbeda dalam pemulihannya, karena fungsi reproduksi yang berbeda, serta peran dan status berbeda yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan; dan 254 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9261. 255 Pernyataan HRVD 06867. 187
S er i D o k u m en K u n c i 8 perempuan sebagai pemelihara utama rumah tangga juga menderita ketika anggota keluarga laki-laki mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia, karena harus mengambil alih semua tanggung jawab memberikan perlindungan, penghidupan, serta merawat anak dan tanggungan lainnya ketika pasangannya tidak ada. 316.	Selama	masa	konflik	di	Timor-Leste,	kekerasan	seksual	memiliki	dampak	yang mendalam pada para korban dan masyarakat umum. Walaupun sebagian besar kekerasan seksual berlangsung tersembunyi, berita tentang kejadian seperti ini dapat dengan sangat cepat diketahui masyarakat. Bahkan lama sesudah kejadiannya, kekerasan seksual terus berpengaruh pada	kehidupan	para	korbannya	dalam	hal	kesehatan	fisik	dan	mental	serta status sosial mereka. Kesehatan reproduksi 317. Selama pembalasan ABRI terhadap penduduk Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) setelah tetjadinya kebangkitan Falintil yang gagal pada tahun 1982, IH adalah salah satu dari banyak perempuan Mauchiga yang mengalami kekerasan seksual. IH adalah seorang remaja korban dari pemerkosaan berulang di pos militer Mantutu di dekat Lesuati sebelum ia dipindahkan ke Dare dan kemudian ke Nunu Mogue. Ia sering "dikejar" oleh prajurit- prajurit tentara Indonesia. Seorang anggota Hansip mengikutinya sepanjang jalan ke Nunu Mogue dan memerkosanya di sana.256 Setiap malam, saya dibuntuti oleh [anggota-anggota] ABRI dan Hansip. Saat itu saya berumur 12 tahun. Sebelum saya diperkosa, saya disiksa dengan berbagai macam cara. Saya dipukul dengan senapan, disundut, disiram dengan air dan ditelanjangi. Mereka membawa saya keluar ke tengah alang-alang, sehingga terjadilah apa yang tidak disangka oleh saya. Pada malam pertama, saya diperkosa oleh PS364 [orang Timor- Leste] tentara [Batalyon] 744, pangkat kopral. Pada malam kedua, saya diperkosa oleh PS365 [orang Timor-Leste], tentara 744, pangkat kopral. Pada malam ketiga, saya dipaksa oleh PS366 [orang Timor- Leste] dari tentara 744, pangkat kopral. Setelah kejadian itu, tubuh saya penuh dengan darah, dan itu merupakan hal baru bagi saya... 256 Wawancara CAVR dengan IH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 188
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Ada seorang Hansip yang belum puas. Ia tetap mengikuti saya ke Nunu Mogue [Hatu Builico, Ainaro]. Ia membawa saya pada malam hari dan melakukan hal itu di luar rumah. Sebelumnya ia menggunakan senjata untuk pukul kepala saya. Setelah semua kejadian itu, baru saya mulai merasa sakit di bagian alat kelamin, gatal-gatal dan susah kencing, [sakit] di pinggang dan di perut.257 318. Selama	periode	konflik,	perempuan	sulit	mendapatkan	pelayanan	kesehatan reproduksi. Walaupun ada Puskesmas, pelayanan kesehatan Indonesia lebih mengutamakan pelayanan kesehatan primer dan ibu hamil, serta mengejar target keluarga berencana. Mereka mengabaikan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.258 Kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyangkut kesehatan reproduksi, seperti tes untuk penyakit menular melalui hubungan seksual, dan deteksi dini kanker atau sel pra-kanker dalam sistem reproduksi, tidak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang telah mengalami pemerkosaan tidak tahu ke mana harus mencari pelayanan kesehatan formal. 319. Dalam banyak kasus, anggota keluarga yang memberikan pengobatan kepada mereka dengan obat-obatan tradisional. Pada saat ia [sepupu saya] turun dari motor, ia tidak bisa berjalan karena ia telah diperkosa. Ia tiba dalam keadaan banyak luka dan darah di kemaluan. Saya sendiri mengobati...dengan [ramuan] daun sirih yang dicelup dalam air panas. Ia minum air sirih dan saya mandikan dengan air sirih dan daun sirih yang telah direbus ditempel di kemaluannya.259 320. Jika tidak ditangani, penyakit menular melalui hubungan seksual dapat mengakibatkan kematian yang relatif cepat akibat infeksi panggul yang parah atau masalah kesehatan reproduksi jangka panjang, termasuk kanker. Dalam sejumlah pernyataan yang diperoleh Komisi, orang-orang yang telah mengalami pemerkosaan atau anggota keluarga mereka berbicara mengenai suatu "penyakit perempuan" yang tidak jelas. 257 Wawancara CAVR dengan IH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 28 Mei 2003. 258 Rosalia Sciortino, "The Challenge of Addressing Gender in Reproductive Health Programs: Examples Indonesia," pada 31 Maret 2005. 259 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9258. from 189
S er i D o k u m en K u n c i 8 Ia dibawa ke pos tentara dan diperkosa bergiliran. [Pemerkosaan ini] berlangsung sampai mereka [Linud 100] pulang pada tahun 1980 dan digantikan oleh Batalyon 643...Mereka juga memaksa saya menjadi TBO di pos itu...Saya sendiri melihat...mereka memerkosa saudara perempuan saya itu. Ketika mereka meninggalkan Fahinehan [Fatuberliu, Manufahi], mereka menyuruh saudara perempuan saya itu pulang... Setelah lama menjadi korban kekerasan seksual, ia mengalami sakit kandungan sampai akhirnya meninggal tahun 1994.260 321. Perempuan yang mengalami pemerkosaan berulang-ulang dan penyiksaan berat menderita masalah kesehatan yang berganda: reproduksi, mental, dan	fisik.	Kenyataan	bahwa	kejahatan-kejahatan	tersebut	tidak	ditindak,	dan dapat berulang kapan saja, menambah beban mental bagi orang- orang yang mengalaminya: Kami ditahan selama 16 hari di tempat tahanan tersebut dan selama itu juga setiap malam saya dan ketiga teman saya selalu diperkosa empat orang...Pada saat mereka sudah lelah dari memerkosa kami, mereka akan menyuruh teman laki-laki yang ditahan bersama kami waktu di tahanan untuk memerkosa lagi saya dan teman~teman saya... Setelah itu saya disiksa. Mereka memukul saya dengan sebatang kayu yang ukurannya sangat besar; mereka memukul di bagian pinggul saya dan kepala saya. Akibatnya pinggul saya menjadi patah dan saya selalu merasa sakit di kepala dan saya tidak bisa berjalan. Setelah 16 hari ditahan, mereka melepaskan saya dan ketiga teman saya. Karena saya tidak bisa berjalan, mereka dari Koramil mengantar saya sampai ke rumah saya di Uatu-Lari [Viqueque]. Setelah di rumah, pinggul saya diobati dengan obat tradisional oleh keluarga saya, tapi tidak terlalu membantu. Yang mengurangi rasa sakit pinggul itu hanya kompres es batu. Tetapi saya masih trauma, karena kejadian yang menimpa diri saya. Saya merasa bahwa ada orang yang selalu memata-matai saya, mau menangkap saya, [saya] selalu merasa ketakutan. Akhirnya saya melarikan diri ke Dili. [Kemudian] saya menikah. Dari perkawinan itu, kami mendapatkan seorang anak laki-laki. Setelah saya melahirkan, saya mulai merasakan pinggul saya sakit, akibatnya saya tidak bisa berjalan, hanya tidur saja. Selama tiga tahun, saya hanya di atas tempat tidur, tetapi sekarang sudah bisa berjalan. Saya merasa banyak sekali 260 Pernyataan HRVD 03474; 03492. 190
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual yang ingin saya ceritakan, tetapi saya lupa, mungkin akibat dari siksaan yang saya terima waktu saya ditahan.261 322. Perempuan hamil juga menjadi sasaran kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusla lainnya. Ini berdampak buruk bagi kesehatan kandungan mereka dan keselamatan janin. Istri saya dan adik perempuannya...ditangkap dan kemudian diperkosa selama enam jam, dari pagi sampai pukul 4.00 sore. [Istri saya] hamil enam bulan saat itu. Pada sore hari, mereka berdua berhasil melarikan diri. Tentara Indonesia berhasil menembak mereka. JL mati tertembak, dan istri saya tertembak pinggulnya. Ia berhasil lari ke tempat tinggal saya...Ia mengalami keguguran dan ia meninggal.262 tidak lama kemudian Aborsi yang tidak aman 323. Bagi sebagian korban yang menjadi hamil akibat pemerkosaan yang dialaminya, rasa malu, bersalah, dan marah mendorong mereka untuk mengambil tindakan putus asa menggugurkan kandungan. Dalam beberapa kasus, aborsi yang tidak aman berakibat fatal: Setelah pulang dari Atauro, kami selalu diawasi oleh intel ABRI, sehingga kehidupan kami tetap tidak aman. Dan lebih terpukul lagi ketika kami pulang, saya mendengar berita bahwa kakak saya, KL, sudah meninggal. Dia dihamili oleh ABRI waktu ditahan di Korem Dili. Ketika dia mendengar suaminya sudah mau kembali lagi ke Laleia [Manatuto], dia langsung menggugurkan kandungannya, karena dia takut dianggap istri yang tidak setia pada suaminya. Pengguguran itu yang menyebabkan dia meninggal.263 324. Dalam salah satu kasus, seorang korban perbudakan seksual dalam rumah tangga meninggal akibat penyakit yang kemungkinan berhubungan dengan upaya untuk menggugurkan kandungannya oleh tentara yang memerkosanya: Pada bulan Maret 1979...adik saya yang bernama T...diambil oleh [seorang anggota] Hansip yang bernama PS367 untuk dibawa ke 261 Wawancara CAVR dengan XA, Dili, 13 Februari 2003. 262 Pernyataan HRVD 03501. 263 Wawancara CAVR dengan KL1, Dili, 19 Maret 2003. 191
S er i D o k u m en K u n c i 8 komando di Leohat [Soibada, Manatuto], atas perintah komandan Hansip yang bernama PS368 yang sering memukul masyarakat... Menurut informasi adik saya T, sampai di komando dia langsung diperkosa oleh [seorang anggota] Nanggala yang bernama PS369 [orang Indonesia]. T dipaksa untuk menjadi istri PS369 selama enam bulan. Saat Nanggala PS369 mengetahui T dalam keadaan hamil, PS369 mencoba untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya dengan cara mengurut perut T dengan Rheumason [sejenis balsem yang panas] terus- menerus. Ketika ia mulai sakit berat, PS369 membawa T ke rumah paman saya...pada tanggal 6 September 1979...Sesudah empat hari kemudian, baru saya dibawa ke hutan oleh komandan [Batalyon] 122 sebagai TBO selama satu bulan. Kembalinya dari hutan, adik saya T sudah meninggal...Menurut paman saya, adik saya di rumah hanya bertahan selama enam hari...264 325. Kornisi juga menerima bukti mengenai kasus-kasus dimana pelakunya berusaha untuk memaksa korban menghentikan kehamilan. Dalam beberapa kasus perempuan dibawa ke klinik kesehatan setempat dan diberi suntikan yang dipercaya dapat menggugurkan kandungan: Di Betun, Timor Barat saya bertemu lagi dengan pelaku, dan ia mengajak lagi saya untuk melayani, saya minta maaf dan mengatakan bahwa saya tidak lagi haid [disebabkan pemerkosaan oleh pelaku yang sama], maka pelaku pun kaget dan mengajak saya ke Puskesmas Betun untuk disuntik. Setelah tiga hari kemudian pelaku datang dan bertanya kepada saya, "Bagaimana dengan suntikan itu? Apakah sudah haid kembali?" Maka saya menjawab tidak. Maka hari itu juga, dia menghindar dari saya, dan tidak pernah kembali lagi.265 326. Aborsi yang tidak aman dapat mengakibatkan kematian ibu, sakit dalam jangka panjang atau cacat pada ibu. Aborsi juga dapat berdampak pada kesehatan bayi yang selamat dari upaya penghentian kandungan ini. Kesehatan mental Tidak seorangpun yang peduli, saya sendirian. Setelah itu [diperkosa], bahu saya sakit, [saya] banyak berpikir sehingga stres atau gila. Karena aktif dalam kegiatan klandestin, saya tidak bisa merawat anak... dia 264 Pernyataan HRVD 00678. 265 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9387. 192
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual meninggal pada... Agustus 1999 setelah pengibaran bendera Falintil.. Kekerasan yang terjadi pada saya menyebabkan saya menderita "sakit perempuan" - serangan darah putih yang membuat saya tidak bisa berpikir dengan baik, dan akhirnya berpisah dengan suami. Sekarang saya tinggal sendirian dengan empat anak saya.266 327. Bagi sejumlah perempuan yang mengalami tekanan atau trauma dari kekerasan seksual, tidak adanya jaminan keamanan, tidak adanya pelayanan kesehatan mental untuk menangani trauma, dan perasaan marah, malu, pengucilan, dan rasa bersalah berakibat pada berkembangnya penyakit mental yang berjangka panjang. Sebagian korban, yang anggota keluarganya memberi dukungan dan perawatan, bisa mengatasi trauma tanpa akibat jangka panjang yang berat. 328. Perempuan-perempuan lain yang mengalami kekerasan seksual berat tidak mampu pulih dari trauma, walaupun mendapatkan dukungan dari keluarga mereka. Tentara, orang Indonesia dan orang Timor, setiap dua orang bergantian memerkosa saya dan adik perempuan saya U. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak, orang banyak...Begitulah terus selama empat hari... Sampai sekarang U menderita akibat perlakuan mereka. Pikirannya kacau, sering pingsan...sampai sekarang ia tidak menikah karena terus menerus sakit.267 329. Komisi berkali-kali mendapatkan kesaksian mengenai konsekuensi kesehatan mental jangka panjang sebagai akibat dari pemerkosaan: Selama satu bulan tentara Batalyon 122 dari Sumatra menguasai wilayah itu, banyak perempuan menjadi korban pemerkosaan. Mereka mendatangi rumah penduduk, mengambil barang milik orang, ayam, telur ayam dan kemudian memaksa anak perempuan dan perempuan bersuami untuk memenuhi keinginan seksual mereka. Sampai sekarang seorang perempuan mengalami depresi mental dan akhirnya menjadi gila karena beberapa orang tentara ini memerkosanya secara berurutan.268 266 Pernyataan HRVD 06400. 267 Pernyataan HRVD 02516. 268 Manuel Carceres da Costa, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003. 193
S er i D o k u m en K u n c i 8 330. Pada periode-periode peningkatan kekerasan, mereka yang sudah mengatasi sakit mental akibat kekerasan masa lalu dapat menjadi rentan terhadap trauma yang kembali muncul. 331. Pada tahun 1999, Fokupers* melaporkan satu kasus perempuan korban perbudakan seksual di Viqueque. Seorang perempuan yang pada masa Portugis bekerja sebagai guru ini berkali-kali dijadikan "istri," sedikitnya oleh lima orang anggota tentara secara berurutan. Ketika staf Fokupers pertama kali mendengar tentang kasus ini, Dina, demikian namanya disebut dalam laporan untuk melindungi identitasnya, menderita sakit jiwa. Tanpa perawatan kesehatan jiwa untuk menyembuhkannya, Dina berjalan telanjang keliling desa, sampai akhirnya karena putus asa, orang tuanya merantainya di tempat tidur.269 332.	Akses	pada	pelayanan	kesehatan	mental	dalam	masa	25	tahun	konflik	sangat terbatas dan sampai sekarang masih menjadi masalah bagi para korban kekerasan seksual. Lingkaran pengorbanan 333. Para perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual seringkali berada dalam suatu lingkaran pengorbanan. Sebagian besar korban kekerasan seksual juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti penahanan ilegal atau pemindahan paksa. Dalam banyak kasus, kejadian kekerasan seksual diikuti dengan pelanggaran selanjutnya, baik seksual atau pun yang lain, oleh para pelaku. Tragisnya, perempuan yang sudah menderita kekerasan seksual selanjutnya menjadi korban komunitasnya, yang karena kesalahpahaman umum, menyalahkan perempuan yang Fokupers (Forum Komunikasi Perempuan Timor Lorosae) adalah organisasi non- pemerintah perempuan Timor-Leste terkemuka yang berbasis di Dili. Organisasi ini didirikan pada tahun 1997, dan menyelenggarakan program dukungan psiko-sosial untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Fokupers bekerja erat dengan Komisi dalam sejumlah unsur program dukungan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya perempuan. 269 Fokupers, Laporan Enam Bulanan mengenai Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur, Januari-Juli 1999. 194
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual mereka anggap telah melanggar norma seksual yang sangat dijaga ketat itu. Perempuan yang telah menyerap norma ini dalam dirinya juga mempersalahkan dirinya sendiri, walaupun kejahatan itu bukan atas kemauan diri mereka. Menyalahkan diri sendiri 334. Di Timor-Leste, persepsi sosial mengenai pemerkosaan dan kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh pengertian mengenai kehormatan. Sehingga para korban kekerasan seksual sering kali merasa bersalah karena telah gagal mempertahankan kehormatan diri dan keluarganya, serta dalam beberapa kasus, kehormatan suaminya. Dalam pernyataan berikut ini, seorang korban pemerkosaan mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah mengkhianati suaminya dcngan "membolehkan" dirinya diperkosa: Saya sangat malu dan terpukul sebab saat itu saya sangat tertekan mengingat nasib suami saya yang ditangkap bersama kami di Souro [Lospalos, Lautem]. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh oleh ABRI. Saya merasa telah berkhianat terhadap suami saya.270 335. Beberapa korban pemerkosaan sampai berpikir untuk bunuh diri: Saya berada pada situasi yang sulit dan sangat takut bahwa ia akan memerkosa adik perempuan saya. Karena itu, saya mengorbankan diri walaupun saya memberikannya alasan-alasan medis agar ia tidak memerkosa saya. Ia memerkosa saya empat kali. Saya ingin sekali bunuh diri, melarikan diri, tetapi milisi mengawasi saya.271 336. Korban yang saat terjadi pemerkosaan belum menikah merasa sangat malu akibat kejadian yang menimpa mereka. Dalam beberapa kasus, ini menjadi hambatan bagi mereka untuk mengembangkan hubungan atau menikah: [Setelah memerkosa, prajurit Falintil itu] mengancam agar saya tidak menceritakan kepada ibu dan ayah saya. Kalau saya memberi tahu 270 Wawancara CAVR dengan UK, Souro, Lospalos, Lautem, 8 Juli 2003. 271 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9487. 195
S er i D o k u m en K u n c i 8 seseorang, suatu malam ia akan datang mengambil saya untuk dibunuh. Sampai sekarang, saya tidak mau menikah, karena ia telah merusak diri saya seperti binatang. Karena itu saya malu untuk menikah. Lebih baik saya diam saja dan kerja di kebun untuk keperluan makan dan minum.272 Mempersalahkan korban 337. Korban perbudakan seksual mengalami bentuk pengucilan sosial yang paling ekstrim. Pelanggaran yang terjadi dalam waktu yang panjang sering melibatkan bentuk-bentuk pemaksaan yang halus. Pandangan masyarakat tentang perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual, khususnya perbudakan seksual dalam rumah tangga, diwarnai oleh anggapan umum yang tidak membedakan hubungan di luar nikah yang sukarela dengan yang karena paksaan: Kebanyakan masyarakat [di Liquica] memanggil saya "lonte", mengatakan saya adalah "simpanan" ABRI. Saya katakan bahwa itu bukan karena kemauan saya, tetapi karena perang yang membuat saya jadi demikian...Memang saya nikah dengan mereka sebab kalau tidak mereka akan membunuh kami...Saya memberikan kontribusi [untuk perjuangkan kemerdekaan] dengan menyerahkem diri demi tanah air kita, Timor-Leste.273 338. Tidak hanya para korban, anggota keluarga dekat mereka juga dipermalukan dan dihina: Para korban sangat menderita waktu itu, sebab ada sebagian masyarakat yang selalu mengejek dan mengolok mereka bahwa mereka adalah istri simpanan ABRI. Ada juga yang mengatakan mereka perempuan pelacur, dan sebagainya. Menurut masyarakat di lingkungan kami, kawin paksa dengan ABRI merupakan aib keluarga yang tidak perlu diungkit oleh siapapun. 274 339. Sikap masyarakat yang keras terhadap perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual diketahui oleh semua orang, termasuk anak-anak. 272 Pernyataan HRVD 06353. 273 Wawancara CAVR dengan ML, Maubara, Liquica, 28 Maret 2003. 274 Wawancara CAVR dengan Luis Franco, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 30 Mei 2003. 196
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Banyak dari mereka yang tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan laki-laki bersenjata menjalani perbudakan seksual dengan mengetahui bahwa masyarakat akan mencela mereka. Ini juga mempengaruhi pilihan hidup mereka ketika mereka berhasil melepaskan diri dari situasi yang mereka alami: Saya bilang saya masih kecil [berusia 13 tahun], saya masih ingin melanjutkan sekolah... Kepala desa bertanya, "Mengapa engkau tidak mau? Kau mau supaya ABRI datang membawa kalian untuk dibunuh? Kamu tidak mau hidup?"...Saya menjawab, "Paman, menikah dengan ABRI baik, tetapi menurut nenek moyang, bagi perempuan yang menjadi istri simpanan ABRI dipanggil 'puta' (pelacur]. Saya tidak mau suatu saat masyarakat mencap saya dengan kata 'feto puta'."...Setelah tiga bulan Dandim diangkat menjadi Bupati Viqueque kemudian mengambil istrinya di ]awa dan dibawa ke Viqueque. Saat itu pula saya tidak dipakai lagi oleh Dandim...Saya tidak lagi bersekolah karena malu dengan teman-teman, karena pada malam kami dijemput dan dibawa ke Kodim kami dilihat oleh teman-teman sekolah saya, sehingga saya sangat malu. Akhirnya saya berhenti sekolah.275 340. Seorang perempuan lain mengingat: Selama empat bulan, saya harus bolak-balik ke pos mereka, baik itu siang maupun malam. Saya sangat malu dengan lingkungan sebab saya sering digosipkan bahwa setiap hari saya melayani para prajurit ABRI di pos.276 341. Dalam beberapa kasus masyarakat terlibat mendukung pengorbanan satu atau beberapa orang perempuan untuk menjadi "istri tentara" agar mendapatkan keselamatan bersama. Walaupun demikian perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual ini tetap dihina dan dicurigai. 342. Dalam beberapa kasus, anggapan umum yang keliru yang menganggap perbudakan seksual sebagai hubungan di luar nikah yang sukarela menambah penganiayaan dari pihak lain terhadap para korban: Selama satu bulan, kami sekeluarga tinggal di Hakesak [Atambua, Timor Barat]. Setibanya di kamp pengungsian, PS370 [orang Timor- 275 Wawancara CAVR dengan NL, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003. 276 Wawancara CAVR dengan OL, Lifau, Laleia, Manatuto, 19 Maret 2003. 197
S er i D o k u m en K u n c i 8 Leste] tetap jadikan saya sebagai istri keduanya. Tetapi tiba-tiba istri pertama PS370 datang ke tempat saya dan mengatakan kata-kata kasar "perempuan lonte" di depan saya. Dia juga mengancam akan membunuh saya bila saya tetap berhubungan intim dengan suaminya. Waktu itu, saya dalam keadaan terjepit. PS370 mengancam akan membunuh semua keluarga saya bila saya tidak melayaninya, tetapi di lain pihak istrinya datang ke tempat pengungsian dan mencaci-maki kami semua.277 343. Perbudakan seksual dalam rumah tangga adalah hal yang memalukan bagi keluarga. Perempuan sering kali dipersalahkan atas malu yang mereka timbulkan pada keluarga, walaupun kenyataannya mereka dipaksa untuk berada dalam situasi itu. Tetapi ia tetap mendorong sampai pintunya terbuka...Sesudah itu PS371 [Komandan Koramil Laclubar] mulai perkosa saya secara paksa. Dan saat ia memerkosa saya dalam keadaan menangis, karena tubuh saya masih kecil dan umur saya baru 15 tahun. Sesudah PS371 memerkosa, mengatakan kepada saya, "Kamu harus kawin dengan saya." Setelah PS371 pulang ke Koramil, orang tua saya memukul saya sampai darah keluar. Orang tua mengatakan kepada saya, "Jangan kawin dengan orang militer." Tetapi PS371 tetap datang ke rumah sampai saya hamil. Sewaktu [saya] bersalin, anak tersebut langsung meninggal. PS371 kawin dengan saya selama lima tahun, mulai 1985-1989. Baru [sesudah itu] dibiarkan saya sebagai janda. Dan ia kembali ke Sumatera, tanpa mengatakan apa-apa kepada saya dan orang tua saya.278 Kehilangan keperawanan, kehilangan kesempatan untuk menikah 344. Norma sosial mengenai nilai keperawanan dalam masyarakat Timor- Leste, khususnya di daerah pedesaan, membuat sebagian perempuan yang telah mengalami pemerkosaan menemui kesulitan untuk menikah. Sekali lagi, tidak adanya pembedaan antara hubungan seksual yang sukarela dengan yang tidak semakin menambah penderitaan korban pemerkosaan itu. Kemudian [setelah diperkosa oleh anggota tentara], saya keluar dari rumah dengan menangis. Kakak perempuan saya bilang, "Ya sudahlah, 277 Wawancara CAVR dengan PL, Cailaco, Bobonaro, 8 Juli 2003. 278 Pernyataan HRVD 05299. 198
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual perang memang begitu."...Kakak saya membawa saya ke Koramil Letefoho dan [selanjutnya] ke Ermera untuk mendapatkan perawatan, karena [saya] luka akibat pelanggaran seksual. Sampai sekarang saya tidak menikah. Saya hidup dengan ayah saya saja...279 345. Namun, Komisi juga mendapatkan kesaksian-kesaksian dari para korban pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dapat menemukan kebahagiaan menikah dan berumah tangga, walaupun telah mengalami kejadian itu di masa lalu. Bertahan hidup dan diskriminasi terhadap anak-anak 346. Perempuan yang hamil dan melahirkan anak dari hubungan seksual yang dipaksa menghadapi beberapa lapis diskriminasi. Perempuan yang berada dalam situasi perbudakan seksual dianggap secara seksual "gampangan." Perempuan yang diperkosa dianggap sebagai "barang bekas." Anak-anak mereka sering mengalami diskriminasi, karena dianggap sebagai anak tidak sah yang lahir di luar nikah. Pemberian cap buruk kepada para perempuan dan anak-anak mereka tidak hanya mengakibatkan pengucilan sosial, tetapi juga sering menimbulkan masalah psikologis yang serius di dalam keluarga. ...ada satu kasus serius yang ditangani oleh Fokupers, tetapi sangat terlambat sekali, artinya setelah korban mengalami pemerkosaan oleh banyak orang anggota ABRI dan perbudakan oleh beberapa orang anggota ABRI sampai korban hamil dan melahirkan beberapa anak dari pelaku yang berbeda. Saat itu korban sangat didiskriminasikan, diejek, dicemooh, difitnah, dan diisolir oleh lingkungannya. Mereka memberikan julukan kepada korban sebagai "feto puta" atau pelacur, yang menjual dirinya kepada ABRI. Sampai korban tidak mau menerima dan melihat wajah anak-anaknya, akibat tekanan dari masyarakat yang ada di lingkungannya.280 347. Dalam banyak kasus dimana bapak biologisnya adalah anggota tentara Indonesia, ibu dan anak (atau anak-anak) ditinggalkan begitu saia di akhir 279 Pernyataan HRVD 01023. 280 Wawancara CAVR dengan Judith da Conceicao dan Maria Barreto, Farel, Motael, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 26 Oktober 2004. 199
S er i D o k u m en K u n c i 8 masa tugas anggota tentara tersebut. Perjuangan untuk mempertahankan hidup sehari-hari, tanpa dukungan dari komunitas dan keluarga besar mereka, amat sangat berat, suatu keadaan yang bagi banyak perempuan berlanjut sampai hari ini: Setelah anak [saya] lahir dan baru berumur beberapa bulan saja, PS303 [seorang anggota tentara Indonesia] pergi. Setelah itu saya hidup dengan dua orang anak tersebut. Waktu saya harus ke sawah, saya harus membaiva serta mereka berdua, karena tidak ada orang yang mengurus mereka. Untung ada adik ipar saya... [ia kemudian bersedia] memelihara anak-anak saya sewaktu saya ke sawah.281 348. Para orang tua tunggal ini, tanpa perlindungan dari sosok tradisional laki-laki sebagai suami atau ayah, rentan terhadap pemaksaan seksual dari laki-laki lain. Dalam pernyataan berikut ini, perempuan yang mengasuh anaknya yang lahir akibat hubungan perbudakan seksual oleh komandan Koramil terpaksa menerima pemaksaan seksual oleh seorang Timor-Leste anggota tentara Indonesia: Setelah anak saya berumur delapan tahun, seorang ABRI orang pribumi bernama PS373 datang memaksa saya dan mau menembak kakak saya. Ia berjanji bahwa ia akan mengawini saya, tetapi setelah saya mempunyai anak dari dia dan pada waktu dia bertugas di Buikarin [desa Bahalarauain, Viqueque, Viqueque] ia malah menikah dengan orang lain dan tidak peduli sama saya dan anak kami.282 349. Sebagian perempuan, dengan segala kesulitan, bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya dan menyekolahkan mereka. Sekarang ini, saya ditinggalkan oleh PS374 [orang Indonesia] dengan tiga orang anak. Ada yang sudah menyelesaikan pendidikan. Ini berkat kerja keras dari saya mencari nafkah untuk mereka dan menyekolahkan mereka.283 350. Yang lainnya tidak begitu beruntung dan tidak bisa memberi anak-anak mereka pendidikan yang sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik: 281 Wawancara CAVR dengan MI, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003. 282 Wawancara CAVR dengan QL, Beobe, Viqueque, Viqueque, 31 Mei 2003. 283 Wawancara CAVR dengan ML, Maubara, Liquica, 28 Maret 2003. 200
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Saya punya empat anak dari tentara Indonesia. Satu meninggal, tinggal tiga anak...Karena kita berperang untuk mendapatkan kemerdekaan, saya menerima [apa yang menimpa diri saya] dengan tangan terbuka. Mungkin di masa depan, negara akan memberi perhatian kepada kami. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Yang saya lakukan untuk mendukung perjuangan adalah menyerahkan diri saya kepada tentara Indonesia untuk menyelamatkan penduduk lain. Mungkin kalau tidak ada perang, saya bisa jadi perempuan yang baik. Tetapi tidak apa-apa, karena semua ini [kemerdekaan] kita semua orang Timor inginkan. Ini adalab konsekuensi perang...Saya minta bantuan...untuk menyekolahkan tiga anak saya, supaya masa depan mereka cerah seperti anak-anak lain. Karena perang, saya diperlakukan seperti kuda oleh tentara lndonesia yang mengambil saya secara bergiliran dan membuat saya hamil beberapa kali. Tetapi sekarang saya tidak kuat lagi untuk menjamin masa depan anak saya.284 351. Gereja	Katolik	berperan	penting	selama	masa	konflik	di	Timor-Leste	dalam memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlindungan bagi korban pemerkosaan.* Walaupun demikian, dalam beberapa kasus Gereja Katolik tidak bisa mengatasi prasangkanya terhadap perempuan korban perbudakan seksual dan anak-anak mereka. Tanpa memahami unsur paksaan dalam perbudakan seksual, para pejabat Gereja kadang-kadang salah menganggap perbudakan seksual sebagai hubungan seksual di luar nikah. Bagi para perempuan korban, khususnya mereka yang melahirkan anak dari hubungan paksa beruntun, pengalaman mereka dihinakan oleh Gereja sangat membekas dalam jiwa mereka. Anak-anak yang ditolak untuk dibaptis tidak hanya dicampakkan dari kehidupan normal yang begitu didambakan ibu mereka. Ibu mereka juga menghadapi konsekuensi praktis, seperti kesulitan mendaftarkan anak-anak di sekolah yang mensyaratkan	sertifikat	pembaptisan: Anggota keluarga dari suami saya [yang sudah meninggal] maupun keluarga saya... mendukung saya, sehingga saya merasa hidup saya 284 Wawancara CAVR dengan AG, Afaloicai, Uatu-Lari, Viqueque, 18 September 2003. * Misalnya lihat kasus TC (di atas); lihat pula Pernyataan HRVD 03335 yang menyebutkan bahwa Gereja memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami pemerkosaan berkali-kali oleh anggota pasukan keamanan. 201
S er i D o k u m en K u n c i 8 sedikit tenang. Walaupun masyarakat mengejek dan menjauhi saya, namun saya tetap tegar untuk menghadapinya. Pihak Gereja tidak mendukung saya dan melarang saya untuk membaptis anak-anak saya. Tahun 2000, sesudah merdeka, baru pastor dan penanggung jawab gereja memperbolebkan anak-anak saya dibaptis.285 352. Dalam kesaksian berikut, korban perbudakan seksual beruntun dan anak-anaknya dipermalukan di depan umum oleh Gereja, yang berakibat pada pengucilan dari semua kegiatan keagamaan selama 16 tahun: Saya dikucilkan bukan oleh keluarga, tetapi oleh lingkungan masyarakat dan Gereja. Pada saat saya dicemoohkan oleh masyarakat, ayah saya berkata, "Bagaimanapun juga dia adalah anak kami. Dosa dia merupakan dosa kami juga, dan itu merupakan sebuah beban yang harus dipikul oleh kami sebagai orang tua."... Pada saat saya dan anak saya sudah berbaris di depan altar untuk menerima sakramen pembaptisan dari Pastor, kami hanya selang dua orang baru mendapat gilirannya, tiba-tiba saya ditarik keluar dari barisan oleb penanggung jawab gereja. Katanya Pastor yang menyuruh. Anak saya tidak diijinkan untuk dibaptis, karena katanya ia bukan hasil dari hubungan yang sah. Saya dan orang tua saya tidak diijinkan untuk menerima komuni, mengaku dosa di gereja, atau diperbolehkan untuk membacakan doa apapun pada bulan Bunda Maria. Dari tahun 1980 sampai 1996, rumah saya tidak mendapat giliran untuk doa Bunda Maria dan Hati Kudus Yesus. Saya harus menunggu sampai ABRI tidak lagi hidup bersama kami, baru saya diijinkan untuk berpartisipasi lagi secara aktif dalam kegiatan Gereja, termasuk diizinkan mengaku dosa serta menerima komuni.286 Berpisah atau rujuk 353. Reaksi dari suami korban kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri adalah faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perempuan untuk pulih. Komisi telah mendengar kesaksian dari perempuan yang telah mengalami perbudakan seksual dan pemerkosaan yang suaminya tidak dapat menerima apa yang telah terjadi pada mereka dan kemudian meninggalkan mereka: 285 Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 286 Wawancara CAVR dengan OL, Lifau, Laleia, Manatuto, 19 Maret 2003. 202
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual Suami saya mengirim dua surat ke saya [di Timor Barat] pada bulan April 2001, meski saya hanya terima satu surat. Dia bilang dia masih hidup dan dia sudah dengar saya punya anak dari [Komandan Laksaur] PS314. Dalam surat, dia minta saya pulang bersama anak saya. Surat kedua jatuh ke tangan Kostrad di perbatasan dan diberikan ke PS314. Ketika PS314 terbunuh, saudaranya PS194 datang ke kuburan dan mengancam akan membawa anak sqya...Saya lari dari rumah dan mendaftar ke UNHCR [untuk pemulangan pengungsi]. Setelah ditolak tiga kali, teman saya berhasil mendaftarkan saya. Saya pergi tanpa sepengetahuan PS194. Saat sampai di rumah, suami saya sudah punya istri baru. Ketika saya mendekati, dia bilang dia tidak mau saya lagi sebagai istri. Saya tahu saya melahirkan anak anggota Laksaur, tetapi ini karena terpaksa. Kalau saya tidak menuruti perintah mereka, saya pasti sudah mati.287 354. Pada sisi lain, Komisi juga menerima pernyataan-pernyataan dari perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual yang suami mereka bisa menerima kenyataan bahwa yang telah terjadi adalah di luar kuasa istri mereka. Para perempuan yang telah mengalami pemerkosaan dan perbudakan seksual ini diterima oleh suami mereka: Di dalam kapal [menuju pembuangan di Atauro]...saya bertemu dengan suami saya. Setelah beberapa minggu, saya mulai menceritakan tentang apa yang menimpa pada diri saya. Tetapi suami saya masih tetap mau menerima saya sebagai istrinya.288 355. Dalam pernyataan berikut ini, seorang perempuan yang diperkosa berulang kali dalam penahanan selama berbulan-bulan mengungkapkan pelanggaran seksual yang dialaminya kepada suaminya. Rujuk di antara keduanya tidak serta merta terjadi. Masalah ini dibahas dalam pertemuan yang melibatkan kedua keluarga, dan seorang pastor diminta untuk menjadi penengah: Tidak lama setelah [saya] kembali, suami saya pun dibebaskan dari penjara Atauro. Lalu keluarga dari kedua belah pihak kami berkumpul kembali untuk membahas mengenai semua masalah yang saya alami selama beberapa bulan di tangan militer Indonesia. Pada satu waktu, saya dan suami saya berkumpul bersama seorang pastor. Pada kesempatan 287 Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9268; 05125. 288 Wawancara CAVR dengan OH, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 203
S er i D o k u m en K u n c i 8 itu, saya langsung memberitahukan kepada suami saya, bahwa semuanya saya kembalikan kepada dia karena apa yang mereka [militer Indonesia] lakukan itu dipaksakan, bukan saya yang mau. Terus pastor bertanya kepada suami saya, apakah ia mau menerima kembali saya sebagai istri. Suami saya mau. Dari situlah kami berdua kembali ke Mauchiga untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.289 356. Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak-anak mereka, yang lahir akibat pemerkosaan, diterima oleh suami mereka. Dalam kasus berikut ini, seorang perempuan yang terpisah selama sekitar tiga tahun dari suaminya yang diasingkan, menyambut kembali suaminya dengan membawa seorang anak: Pada tahun 1985, suami saya pulang dari tempat pengasingan dan saya menceritakan [pelanggaran seksual yang saya alami sampai mendapatkan seorang anak] kepadanya. Dia mengatakan tetap akan menerima saya sebagai istrinya. Hal itu terjadi bukan karena keinginan saya, tetapi ini adalah akibat dari perang, katanya.290 357. Pengertian dan penerimaan dari keluarga besar menjadi sangat penting, khususnya selama masa sebelum suami kembali: Tidak ada seorang anggota keluarga, baik dari keluarga saya maupun keluarga suami saya, yang berusaha membela saya pada saat saya diperlakukan demikian. Sebab waktu itu...nyawa mereka juga terancam. Semua keluarga tidak mengejek saya, sebab mereka tahu persis keadaan saya waktu itu. Mereka mendukung saya dan mengatakan bahwa semua yang terjadi bukan atas kehendak saya, melainkan itu karena tekanan situasi. Tidak lama sesudah saya hamil, suami saya dibebaskan dari penjara Lospalos. Pada saat tiba di rumah dia tidak memarahi saya, melainkan dia mengatakan bahwa semua itu terjadi karena situasi. Ia bersedia menerima anak yang saya kandung sebagai anak kandungnya sendiri. Waktu anak saya mau dibaptis, pastor tidak berkata apa-apa sebab pastor tidak tahu anak yang itu bukan anak suami saya. Pastor bersedia membaptis anak saya.291 289 Wawancara CAVR dengan XH Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 17 Maret 2003. 290 Wawancara CAVR dengan BI, Mauchiga, Hatu Builico, Ainaro, 30 Mei 2003. 291 Wawancara CAVR dengan AH, Lore II, Lospalos, Lautem, 10 Juli 2003. 204
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual 6. Temuan Kekerasan seksual oleh anggota Fretilin dan UDT 358. Komisi menemukan bahwa: 1. Anggota-anggota partai Fretilin dan UDT terlibat dalam pemerkosaan dan	kekerasan	seksual	selama	konflik	politik	internal	tahun 1974-1976 dan pada waktu yang lain dalam periode mandat Komisi. Namun kecilnya angka kejadian yang dilaporkan ke Komisi (dua kasus pelakunya UDT dan satu Fretilin) menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini bersifat terisolir dan tidak sistematis. Kekerasan seksual oleh anggota Falintil 359. Komisi menemukan bahwa: 2. Anggota-anggota Falintil juga terlibat dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual selama masa pendudukan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelakunya mendapat impunitas karena masyarakat enggan melaporkan kegiatan Falintil kepada pihak yang berwajib. Namun, sedikitnya jumlah kasus yang dilaporkan kepada Komisi menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini terisolir dan tidak sistematis. Pemerkosaan dan penyiksaan seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. 360. Komisi menemukan bahwa selama masa invasi dan pendudukan Timor- Leste: 3. Anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya terlibat dalam pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan tindak kekerasan seksual lain (selain perbudakan seksual) yang meluas dan sistematis yang diarahkan terutama pada perempuan Timor-Leste yang rentan. 361. Komisi mendasarkan temuan ini pada wawancara dan pernyataan dari ratusan korban yang telah dengan berani memberikan kesaksian tangan pertama dari pengalaman pribadi mereka, serta bukti-bukti lain yang 205
S er i D o k u m en K u n c i 8 menguatkan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan saksi lain dan dokumen-dokumen yang dipelajari oleh Komisi. Bukti dari para korban perorangan dianggap secara khusus dapat dipercaya karena adanya dampak negatif dan trauma pribadi pada para korban yang terkait dengan penyampaian informasi seperti ini kepada suatu lembaga resmi. 4. Praktek-praktek kelembagaan serta kebijakan resmi maupun tidak resmi dari pasukan keamanan Indonesia membiarkan dan mendorong pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan penghinaan seksual terhadap perempuan Timor-Leste oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia dan kelompok-kelompok pembantu mereka yang berada di bawah komando dan kendali mereka. 362. Temuan ini didasarkan atas bukti yang kuat dan didukung oleh banyak bukti lain yang menunjukkan bahwa: pelanggaran-pelanggaran tersebut secara umum dilakukan di berbagai institusi militer; dan para komandan militer dan pejabat sipil mengetahui bahwa para prajurit yang berada di bawah komando mereka secara rutin menggunakan kompleks dan alat-alat militer untuk memerkosa dan menyiksa perempuan, dan tidak mengambil langkah apapun juga untuk menghalangi terjadinya kegiatan-kegiatan ini atau untuk menghukum mereka yang terlibat. Sebaliknya dalam beberapa kasus, para komandan dan pejabat itu sendiri juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Di tingkat menengah dan atas, hal ini juga melibatkan praktek seperti menyediakan perempuan muda yang dapat diperkosa sesuai permintaan dari tamu yang berkunjung, dan meneruskan "izin untuk memerkosa", atau "pemilikan" perempuan-perempuan muda itu ke perwira berikutnya ketika masa tugas mereka berakhir. 5. Para korban penyiksaan seksual biasanya adalah perempuan yang oleh pasukan keamanan dianggap memiliki hubungan dengan gerakan pro-kemerdekaan. Para perempuan ini sering menjadi sasaran kekerasan pengganti. Yaitu karena suami atau saudara laki-laki yang 206
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual dicari tentara tidak berada di tempat, perempuan tersebut akan diperkosa dan disiksa sebagai cara menyerang tidak langsung sasaran yang tidak hadir. 363. Sudah menjadi praktek umum bahwa perempuan-perempuan ini dibawa ke instalasi militer dimana mereka kemudian ditanyai mengenai kegiatan suami atau anggota keluarga yang tidak ada di tempat dan menjadi sasaran berbagai metode penyiksaan yang tidak senonoh. Dalam kasus- kasus lain, perempuan diperkosa di rumah mereka atau di tempat lain pada saat terjadi operasi militer. 6. Komisi menemukan bahwa tindakan-tindakan berikut ini diarahkan pada perempuan Timor-Leste di dalam instalasi resmi militer Indonesia: perusakan organ seksual perempuan, termasuk rnemasukkan baterai ke dalam vagina dan menyundut puting susu serta alat- alat kelamin dengan rokok. penyetruman arus listrik terhadap alat kelamin, payudara, dan mulut. pemerkosaan berkelompok oleh anggota-anggota pasukan keamanan. memaksa tahanan untuk melakukan kegiatan seksual dengan sesama tahanan, sambil disaksikan dan dihina oleh anggota- anggota pasukan keamanan. pemerkosaan tahanan setelah masa penyiksaan seksual yang lama. pemerkosaan perempuan yang tangan dan kakinya dibelenggu dan matanya ditutup. Dalam sebagian kasus, perempuan dalam keadaan seperti ini diperkosa sampai pingsan. pencabutan paksa rambut kemaluan disaksikan oleh laki-laki anggota tentara. 207
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerkosaan perempuan hamil. Komisi berkali-kali menerima bukti mengenai ini, termasuk satu kesaksian tentang seorang perempuan yang diperkosa satu hari sebelum melahirkan. memaksa korban untuk telanjang, atau dianiaya secara seksual di depan orang-orang yang tidak dikenal, teman-teman, dan anggota- anggota keluarga. Setidaknya dalam satu kasus, seorang perempuan diperkosa di depan ibunya sendiri dan kemudian dibunuh. Yang lebih umum, para korban diperkosa dan disiksa di depan anak- anaknya. perempuan diperkosa di depan sesama tahanan sebagai cara untuk meneror korban itu sendiri maupun para tahanan lain. menempatkan perempuan di dalam tangki air untuk jangka waktu termasuk membenamkan kepalanya, sebelum lama, yang diperkosa. menggunakan ular dalam penyiksaan seksual untuk menimbulkan rasa takut.
ancaman terhadap perempuan bahwa anak mereka akan dibunuh atau disiksa jika mereka menolak diperkosa atau melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. pemerkosaan yang berulang oleh banyak anggota pasukan keamanan (tidak dikenal). Dalam sejumlah kasus, para perempuan mengatakan tidak dapat menghitung berapa orang yang memerkosa mereka. Komisi menerima bahwa sejumlah korban diperkosa oleh beberapa anggota militer setiap hari selama berbulan-bulan dalam penahanan.
seks oral secara paksa. kencing ke dalam mulut korban. pemerkosaan dan kekerasan seksual tanpa pandang bulu terhadap perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, dan remaja yang menurut hukum masih tergolong anak-anak. 208
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual membuat dan menyimpan daftar perempuan setempat yang dapat secara rutin dipaksa untuk datang ke pos atau markas militer agar dapat diperkosa oleh anggota tentara. Daftar-daftar ini beredar di antara kesatuan-kesatuan tentara. Dalam beberapa kasus, para perempuan diperintahkan untuk datang ke pos militer setiap pagi, untuk diperkosa oleh anggota-anggota pasukan keamanan. 7. Tingkat pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual mencerminkan pola dan tingkat kegiatan militer pada masa itu. Pelanggaran seksual meningkat dalam periode operasi militer skala besar, dan menurun ketika operasi seperti ini tidak begitu sering dilakukan. 8. Perempuan-perempuan yang menyerah kepada pasukan keamanan Indonesia secara khusus lebih rentan terhadap pemerkosaan dan penyiksaan	seksual.	Pada	tahun-tahun	awal	konflik,	1975-1978,	banyak dari para korban pelanggaran seksual adalah orang-orang yang telah menyerah dan tinggal di tempat-tempat tinggal sementara yang disediakan oleh militer Indonesia, atau baru kembali ke rumah masing- masing setelah menyerah. 9. Perempuan-perempuan yang menyerah dari gunung-gunung, yang diketahui memiliki hubungan dengan pasukan gerilya atau yang diduga mengetahui lokasi para gerilyawan dan pendukung mereka, dipaksa membantu militer Indonesia mencari kelompok-kelompok ini. Dalam sejumlah kasus, perempuan dijadikan sasaran penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual, ketika mereka ikut serta dalam operasi-operasi militer seperti itu. Perempuan juga direkrut paksa ke dalam pasukan pertahanan sipil, dan dipaksa melakukan ronda di desa mereka. Ketika melakukan ronda, yang diawasi oleh laki-laki bersenjata, perempuan umumnya diperkosa dan dilecehkan secara seksual. 10. Penahanan massal menyusul pemberontakan sipil tahun 1981-1983 mengakibatkan peningkatan jumlah perempuan yang diperkosa atau ditempatkan dalam situasi perbudakan seksual oleh anggota pasukan 209
S er i D o k u m en K u n c i 8 keamanan. Ini memperkuat temuan bahwa ada hubungan antara operasi militer dan tujuannya dengan praktek pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan. 364. Dalam beberapa kasus operasi-operasi militer skala besar disertai dan diikuti oleh pemerkosaan dan pelanggaran lain yang terkoordinasi dan dalam skala besar yang diarahkan pada penduduk perempuan yang terlibat dalam operasi tersebut. Menyusul serangan Falintil terhadap Koramil Dare dan pos-pos ABRI lainnya di Dare dan Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro), pada tahun 1982, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia memisahkan perempuan dari anggota masyarakat yang lain. Mereka kemudian melakukan pemerkosaan secara perorangan maupun berkelompok, penyiksaan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual terhadap banyak sekali perempuan yang rentan ini. Kejahatan-kejahatan ini berlanjut selama beberapa bulan, dan dilakukan oleh para komandan militer, prajurit berpangkat rendah, dan anggota-anggota Hansip sebagai pelaku. Komisi menemukan bahwa komandan militer dan pejabat sipil di distrik Ainaro pada periode ini bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia ini. Kekerasan seksual ekstrim terhadap perempuan Timor-Leste juga digunakan untuk menindas penduduk setempat setelah terjadinya kebangkitan di Kraras, Bibileo (Viqueque, Viqueque) tahun 1983. Ini termasuk pemaksaan perbudakan seksual terhadap perempuan. Penangkapan massal sebagai bagian dari operasi militer berakibat pada penganiayaan seksual terhadap perempuan di dalam tahanan, Ini dialami oleh para tahanan perempuan di Hotel Flamboyan di Bahu (Baucau Kota, Baucau), Koramil di Uatu-Lari (Viqueque), dan di Penjara Balide (Comarca) di Dili, serta tempat-tempat penahanan lain. 11. Kekerasan yang berskala luas selama tahun 1999 mengakibatkan peningkatan tajam jumlah pemerkosaan terhadap perempuan, 210
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual khususnya yang dipindahkan dari desa tempat tinggalnya atau menjadi pengungsi. Kejadian-kejadian kekerasan seksual ini melibatkan anggota kelompok-kelompok milisi, TNI, dan dalam beberapa kasus, anggota-anggota milisi dan TNI bertindak bersama-sama. Impunitas bagi pelaku pemerkosaan dan penyiksaan seksual 12. Praktek menangkap, memerkosa, dan menyiksa perempuan dikkukan secara terbuka, tanpa takut akan mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun, oleh perwira tinggi militer, pejabat sipil, perwira militer rendah, perwira polisi, guru, dan anggota kelompok-kelompok pendukung seperti Hansip dan milisi. Ketika para korban kekerasan seksual atau anggota keluarga mereka melaporkan mengenai apa yang terjadi kepada pejabat penegak hukum yang berwenang, mereka pada umumnya ditanggapi dengan pengingkaran atau kekerasan. Dalam beberapa kasus anggota keluarga yang melapor dipukuli atau bahkan dihukum. 13. Tidak ada langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orang Timor- Leste korban pemerkosaan atau kekerasan seksual untuk mendapatkan penyelesaian hukum bagi kejahatan-kejahatan seperti ini. Juga tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh para korban atau keluarga yang bertindak untuk mereka agar mendapatkan bantuan resmi untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini. Para korban tidak berdaya dan tidak dapat menghindar dari kekerasan oleh anggota-anggota pasukan keamanan. 14. Keikutsertaan dalam praktek-praktek seperti ini dan pembiaran terhadapnya oleh para komandan militer dan pejabat sipil, rahasia umum bahwa pemerkosaan dan penyiksaan seksual mendapatkan dukungan resmi, penggunaan fasilitas militer dan fasilitas resmi lainnya untuk tujuan ini, dan impunitas yang nyaris total bagi para pelaku membawa pada suatu keadaan dimana praktek-praktek seperti ini dapat dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dengan sekehendaknya. Hal ini menyebabkan peningkatan kekerasan seksual 211
S er i D o k u m en K u n c i 8 pada tahun-tahun setelah invasi, dan partisipasi yang semakin meluas oleh anggota tentara berpangkat rendah dan anggota pasukan- pasukan pendukung, seperti Hansip dan milisi, yang beroperasi di bawah kendali dan perlindungan pasukan keamanan. Dalam beberapa kasus, anggota Hansip atau pejabat sipil tingkat rendah mengambil perempuan secara paksa dan menyerahkannya kepada komandan militer, untuk mendapatkan imbalan berupa kenaikan status maupun imbalan lainnya. 365. Anggota-anggota kepolisian Indonesia juga terlibat dalam penyiksaan dan pemerkosaan, tetapi tidak dalam tingkatan yang sama dengan militer. Polisi menikmati impunitas umum yang sama dalam melakukan pelanggaran seksual, yang juga didapatkan oleh anggota pasukan keamanan yang lain. 366. Juga ada kejadian-kejadian dalam mana laki-laki anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan perkosaan (termasuk memaksa korban melakukan seks oral dan bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya) terhadap laki-laki tahanan dan penduduk sipil Timor-Leste. Tetapi kejadian-kejadian seperti ini lebih jarang daripada kekerasan seksual terhadap perempuan Timor-Leste. Perbudakan seksual 15. Selama invasi dan pendudukan, ada praktek yang terus terjadi yang memaksa perempuan Timor-Leste menjadi budak seks para petugas militer. Kegiatan seperti ini dilakukan secara terbuka, tanpa takut akan penghukuman, di dalam instalasi militer, di tempat-tempat resmi lain dan di dalam rumah-rumah pribadi para perempuan yang dijadikan sasaran. Dalam jumlah yang berarti, kasus yang serupa juga pemerkosaan dan penyerangan seksual dilakukan berulang kali di dalam rumah para korban, walaupun ada orang tua, anak-anak, dan anggota lain keluarga korban. 16. Sama dengan pemerkosaan, perbudakan seksual juga meningkat dramatis pada periode operasi-operasi militer skala besar, dan 212
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual menurun kerika operasi seperti ini kurang sering dilancarkan. Misalnya, 64% dari kasus perbudakan seksual yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada periode invasi dan pada periode operasi-operasi militer skala besar. 17. Adalah suatu praktek umum bagi anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia untuk menempatkan perempuan Timor-Leste dalam penahanan di markas militer untuk alasan-alasan yang tidak terkait dengan tujuan militer. Para perempuan ini, banyak di antaranya yang ditahan berbulan-bulan atau kadang-kadang bertahun-tahun, diperkosa setiap hari atau sesuai kehendak petugas tentara yang menguasai mereka, dan sering juga oleh prajurit yang lain. Selain itu mereka dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. 18. Para korban jenis perbudakan seksual seperti ini tidak bebas untuk bergerak atau bepergian, atau bertindak bebas apapun. Merupakan praktek umum bahwa "hak pemilikan" atas para perempuan ini dapat dipindahkan dari seorang petugas militer yang akan mengakhiri masa tugasnya kepada petugas yang akan menggantikannya atau kepada petugas yang lain. Dalam beberapa situasi, perempuan yang dipaksa menjalani keadaan ini menjadi hamil dan melahirkan anak dari beberapa anggota tentara yang berbeda, selama tahun-tahun ketika mereka menjadi korban perbudakan seksual. 19. Pada umumnya, anggota tentara Indonesia yang adalah ayah dari anak-anak melalui pemerkosaan atau perbudakan seksual ini tidak mau bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan anak-anak mereka. Para ibu dari anak-anak ini menghadapi kesulitan besar dalam menopang kehidupan mereka. Ini khususnya menjadi masalah karena para korban pemerkosaan dan perbudakan seksual militer Indonesia banyak dianggap sebagai "telah ternoda" dan tidak lagi layak untuk dinikahi oleh laki-laki Timor-Leste, dan mendapatkan stigma sosial yang berkelanjutan. 20. Metode-metode yang digunakan untuk memaksa perempuan Timor- Leste menjalani perbudakan seksual sering kali melibatkan penyiksaan 213
S er i D o k u m en K u n c i 8 oleh anggota pasukan keamanan, ancaman penyiksaan dan pembunuhan terhadap korban, anggota keluarga mereka, atau menjadikan komunitas mereka sebagai sasaran. Impunitas bagi pelaku perbudakan seksual 21. Anggota-anggota tentara Indonesia memaksa perempuan memasuki keadaan perbudakan seksual di instansi-instansi militer atau di rumah mereka masing-masing takut akan penghukuman. Impunitas penuh yang didapatkan oleh anggota- anggota pasukan keamanan, kemampuan mereka untuk membunuh dan menyiksa sesuka hati yang sudah terbukti, dan sifat sistematis dari pelanggaran-pelanggaran ini di seluruh penjuru wilayah Timor- Leste tidak memberi para korban kemungkinan untuk lolos. Para perempuan yang menjadi sasaran dipaksa untuk mengalami pelanggaran yang berulang dan menakutkan terhadap tubuh dan martabat pribadi mereka, atau menghadapi pilihan yang lebih membahayakan untuk diri sendiri, keluarga, atau komunitas mereka. Dalam situasi yang serba salah ini, tidak ada harapan untuk mendapatkan bantuan dari petugas penegak hukum atau pihak-pihak berwenang lain, dan tidak ada dasar apapun untuk percaya bahwa keadaan ini akan berakhir dalam masa yang dapat diperkirakan. secara terbuka, tanpa 22. Cakupan dan sifat dari pelanggaran yang dilakukan dan impunitas penuh yang dinikmati oleh berbagai tingkatan pelaku sudah diketahui secara luas pada seluruh jajaran pasukan keamanan dan pemerintah sipil Indonesia selama masa pendudukan. Impunitas ini tidak akan dapat berlanjut tanpa pengetahuan dan keterlibatan anggota-anggota tentara, kepolisian, dan pejabat-pejabat sipil sampai di tingkat tertinggi serta badan peradilan Indonesia. Pelanggaran seksual sebagai alat teror dan degradasi 23. Selain pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, berbagai pelanggaran seksual lainnya dilakukan oleh anggota pasukan 214
Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual keamanan sangat merendahkan martabat korban atau tidak senonoh secara budaya sering kali dilakukan di depan umum. Ini termasuk mernaksa tahanan berjalan telanjang melewati penduduk, pemerkosaan di depan umum, dan banyak kejadian pemerkosaan dan penyiksaan di pos-pos militer, yang dilakukan di tempat-tempat yang teriakan para korban bisa didengar oleh tahanan lain. Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang jauh dalam keadaan 24. Cakupan dan sifat dari berbagai pelanggaran ini menunjukkan bahwa tujuannya tidak terbatas pada pemuasan pribadi para pelaku atau untuk mengakibatkan dampak langsung terhadap masing-masing korban. Melainkan juga bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan martabat rakyat Timor-Leste. Ini adalah upaya untuk menghancurkan semangat untuk melawan, untuk memperkuat kenyataan bahwa mereka benar-benar tidak berdaya dan dapat menjadi sasaran perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan dari orang-orang yang menguasai keadaan dengan senjata. Anggota- anggota militer kerap kali memperlakukan dan berbicara kepada korban orang Timor-Leste seolah-olah mereka "lebih rendah ini dilakukan untuk daripada manusia." Pola-pola membenarkan sekaligus menyebarkan pandangan tersebut dalam jajaran personil keamanan, yang menyebabkan semakin banyaknya personil keamanan terlibat dalam pelanggaran seksual. seperti rasa 25. Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelanggaran seksual adalah sarana yang digunakan sebagai bagian dari suatu kegiatan yang takut yang mendalam, dirancang untuk menimbulkan ketidakberdayaan, dan keputusasaan pada orang-orang yang mendukung kemerdekaan. Pelanggaran seksual terhadap perempuan Timor-Leste, khususnya terhadap yang memiliki hubungan dengan anggota-anggota Fretilin dan Falintil, secara sengaja dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan harga diri dan semangat, tidak hanya para korban, tetapi semua yang mendukung gerakan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memaksa mereka agar menerima tujuan politik integrasi dengan Indonesia. 215
S er i D o k u m en K u n c i 8 Jumlah seluruh korban kekerasan seksual 26. Komisi mencatat suatu kesimpulan yang tidak dapat dielakkan bahwa banyak korban pelanggaran seksual tidak tampil melapor kepada Komisi. Alasan-alasan bagi pelaporan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya ini mencakup kematian korban dan saksi (khususnya untuk	periode	awal	konflik),	korban	berada	di	luar	Timor-Leste	(khususnya di Timor Barat), penderitaan dan sifat sangat pribadi dari pengalaman bersangkutan, dan takut akan penghinaan sosial atau keluarga atau penolakan kalau pengalaman mereka diketahui umum. Sebab-sebab yang kuat untuk menjelaskan jumlah pelaporan yang lebih rendah daripada kejadian sebenarnya ini dan kenyataan bahwa 853 kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual, bersama dengan bukti dari sekitar 200 wawancara lain yang telah dicatat, membawa Komisi ini pada kesimpulan bahwa jumlah pelanggaran seksual seluruhnya kemungkinan beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah kasus yang dilaporkan. Komisi memperkirakan bahwa jumlah perempuan yang menjadi sasaran pelanggaran berat seksual oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia mencapai ribuan kasus, bukannya ratusan. Dampak tcrhadap korban 27. Walaupun para korban kekerasan seksual sama sekali tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dipaksakan terhadap mereka, mereka seringkali terpinggirkan secara sosial atau diperlakukan dengan buruk oleh anggota keluarga mereka sendiri, anggota masyarakat, dan Gereja Katolik karena pengalaman yang mereka alami. Kesalahan pandangan tentang kekerasan seksual membuat perempuan korban terus menjadi korban. 216
LAPORAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN, DAN REKONSILIASI (CAVR) TlMOR-LESTE REKOMENDASI (BAGIAN 11)
Rekomendasi Dalam sebuah Timor-Leste yang merdeka, para anak-anak dan pemuda harus mewakili harapan kita di masa depan, dan perlindungan dan pemajuan hak-hak mereka harus selalu menjadi keutamaan. Pendidikan mereka harus didasarkan pada menanam- kan cinta kasih dan penghormatan pada kehidupan, perdamaian, keadilan dan kesetaraan sehingga sebuah dunia yang baru dapat dibangun di atas remntuhan perang. Magna Carta tentang Hak, Kewajiban dan Jaminan bagi Rakyat Timor-Leste yang disahkan oleh Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT), Peniche, Portugal, 25 April 1998. Untuk apa data kami diambil terns menerus apabila tidak menghasilkan sesuatu? Masyarakat Lalerek Mutin, Viqueque Pendahuluan Komisi diharuskan untuk membuat "rekomendasi berkaitan dengan perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lain yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi guna mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia" (Regulasi No. 2001/10, Pasal 21.2). Ribuan kesaksian yang langsung diberikan oleh para korban dan saksi kepada Komisi telah memberikan gambaran yang jelas kepada bangsa ini dan komunitas internasional tentang penderitaan orang-orang Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999. Penderitaan ini terutama diakibatkan oleh pelanggaran- pelanggaran terhadap warga negara perorangan yang dilakukan agen-agen negara, terutama sesudah tahun 1975. Pelanggaran-pelanggaran itu dimungkin- kan oleh iklim pembebasan dari hukuman (impunity) yang berlaku selama hampir keseluruhan periode ini, yang pada satu pihak dikarenakan oleh tidak adanya check and balance yang demokratis terhadap militer Indonesia dalam sistem Indonesia dan, di lain pihak, dikarenakan toleransi komunitas internasional 219
S er i D o k u m en K u n c i 8 kepada tindakan-tindakan berlebihan pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan urusan-urusannya. Komisi telah diberi tugas untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang, apabila diterapkan, akan membantu mencegah terulangnya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Karena sebagian besar pelanggaran- pelanggaran hak-hak manusia yang tercantum dalam laporan ini dilakukan oleh negara, dan negara mempunyai tanggung jawab utama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, pencegahan harus dipusatkan pada upaya menjamin bahwa tindakan-tindakan agen-agen negara tersebut tidak lagi dijauhkan dari kewajiban-kewajiban menurut hukum dan kehendak masyarakat umum. Para anggota militer, kepolisian, intelijen, peradilan, dan badan-badan pemerintah haruslah pada setiap saat selalu bertanggung jawab secara tegas kepada rakyat, hukum dan standar-standar yang disetujui secara internasional. Pada gilirannya, komunitas internasional tidak boleh hanya mengucapkan standar-standar melainkan harus menuntut, melalui segala langkah-langkah yang sesuai, agar standar-standar ini dipenuhi terutama pada tahap dimana bangunan dari negara baru ini sementara dikembangkan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa yang sedang memulihkan	diri	dari	konflik	berkepanjangan	menghadapi	tugas	yang	sulit	untuk membangun institusi-institusi dan hukum demokratik yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Sejumlah bangsa gagal menjawab tantangan ini dan kembali kepada kekerasan. Kita tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hak-hak asasi manusia akan secara otomatis dilindungi di Timor-Leste. Kewaspadaan atas praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya pelanggaran harus dilakukan secara terus-menerus. Perlunya kewaspadaan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa meskipun sebagian besar pelanggaran-pelanggaran yang diteliti oleh Komisi dilakukan oleh para anggota angkatan bersenjata Indonesia, para pelaku ini adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang Timor-Leste yang menjadi anggota tentara. Meskipun masa terburuk terjadi selama pendudukan militer, pelanggaran- pelanggaran juga dilakukan oleh orang Timor-Leste terhadap saudara-saudara mereka	sendiri	selama	perjuangan	meraih	kekuasaan	pada	masa	konflik 220
Rekomendasi bersenjata internal tahun 1975 dan di dalam tubuh gerakan perlawanan khususnya pada tahun 1977. Usaha-usaha penjagaan atas sebuah negara demokratik, harus ditempatkan pada tempatnya, diperkuat jika telah ada, serta diterapkan dan dihormati oleh semua institusi dan warga negara Timor-Leste. Rekomendasi-rekomendasi ini telah dibuat dalam semangat membangun sebuah masa depan bagi anak-anak kita yang harus memperoleh jaminan bahwa kekerasan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Kita harus belajar dari masa lalu supaya setiap anak Timor-Leste dapat mengembangkan potensi mereka. Komisi menghargai para pemimpin nasional Timor-Leste, para wakil-wakil terpilih yang mengembangkan Konstitusi, para anggota Parlemen dan para pemimpin Gereja dan mereka yang berada di pemerintahan, masyarakat sipil (civil society) dan komunitas bisnis yang bekerja keras untuk membangun sebuah bangsa, berdasarkan prinsip-prinsip Konstitusi dan hak-hak asasi manusia internasional. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang lahir dari masa lalu kita yang menyakitkan yang juga telah diekspresikan secara sangat kuat dalam Magna Carta hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT) pada tahun 1998 dan kebijakan- kebijakan semua partai politik di Timor-Leste. Dalam pengakuan akan komitmen-komitmen ini dan dari keyakinan yang mendalam yang didasarkan pada penyelidikan kami, Komisi membuat rekomendasi-rekomendasi yang mengakui bahwa ini adalah sebuah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dan tindakan yang berkelanjutan. 221
S er i D o k u m en K u n c i 8 Rekomendasi-rekomendasi ini tersusun sebagai berikut:* 1. Timor-Leste dan masyarakat internasional 2. Timor-Leste dan Portugal 3. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang 4. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan 5. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif 6. Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia 7. Keadilan dan kebenaran 8. Rekonsiliasi 9. Rekonsiliasi dalam kalangan politik Timor-Leste 10. Rekonsiliasi dengan Indonesia 11. Acolhimento (Penerimaan) 12. Reparasi 13. Lembaga penerus CAVR Terbitan ini tidak menyertakan Rekomendasi-rekomendasi yang termuat dalam Bab 11 Laporan CAVR secara lengkap. Rekomendasi yang dicantumkan secara lengkap hanyalah rekomendasi nomor 4 (Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan), nomor 7 (Keadilan dan Kebenaran), nomor 10 (Rekonsiliasi dengan Indonesia), dan nomor 12 (Reparasi). Adapun rekomendasi selengkapnya dapat dilihat di 222
Rekomendasi 4. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan 4.1 Perempuan Selama konflik, perempuan memainkan peran yang penting dalam masyarakat Timor- Leste -baik di Timor-Leste maupun di diaspora- sebagai tumpuan bagi keluarga dan masyarakat, kadang ditinggalkan seorang diri tanpa suami, ayah atau kerabat laki- laki yang dapat mendukung mereka. Peran penting mereka juga sebagai pembela hak asasi manusia. Di Timor-Leste, konflik menimbulkan kondisi yang membatasi kebebasan perempuan dan anak perempuan yang juga sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk dalam pelanggaran-pdanggaran ini antara lain pemerkosaan, perbudakan seksual dan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya, yang meski kebanyakan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, juga dilakukan oleh laki-laki Timor-Leste. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali diasingkan oleh masyarakat sekitar mereka dan hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan lain lagi. Hingga kini, beberapa perempuan masih terus menanggung beban dari pengalamannya. Melalui interaksi dengan para korban dan masing-masing keluarga korban, Komisi menilik bahwa kekerasan domestik adalah sesuatu yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak korban. Misalnya, beberapa dari laki-laki yang pernah ditahan dan disiksa mengaku pada Komisi bahwa berkat perlakuan ini, kekerasan sudah menjadi pola berperilaku bagi mereka. Di Timor-Leste saat ini, kejadian-kejadian kekerasan domestik dan penganiayaan seksual masih tinggi. Sebuah komitmen nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang terjadi di ruang-ruang publik maupun yang terjadi di ruang-ruang pribadi, perlu sekali dilaksanakan untuk menghentikan siklus kekerasan dan ketakutan yang mewarnai kehdupan banyak perempnan dan anak- anak perempuan. Program aksi ini harus juga memperkuat pengembangan budaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, karena diskriminasi terhadap perempuan adalah faktor utama yang menunjang terjadinya kekerasan terhadap mereka. 223
S er i D o k u m en K u n c i 8 Komisi merekomendasikan agar: 4.1.1. Beragam sumbangan yang diberikan oleh perempuan yang terlibat dalam gerakan perlawanan -baik di dalam Timor-Leste maupun di diaspora- diakui lebih penuh, dan bahwa dikembangkan cara-cara dokumentasi dan penyebaran informasi tentang peranan yang dimainkan oleh perempuan, termasuk mengajarkan materi ini di sekolah-sekolah. Seruan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Tim-Tim (KKP- HAM) agar Pemerintah Indonesia memberikan rehabilitasi, kompensasi dan dukungan bagi para korban dari kejadian tahun 1999 di Timor-Leste, termasuk bagi perempuan dan keluarga- keluarga agar diterapkan. 4.1.2. 4.1.3. Kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Timor-Leste dimana terdapat unsur kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan harus dikeluarkan dari segala kemungkinan pemberian amnesti, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Par. 11, S/Res/1325 2000). 4.1.4. Prasangka berkelanjutan terhadap para perempuan korban pelanggaran seksual perlu diberantas sesegera mungkin oleh Pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat lokal dan organisasi- organisasi masyarakat sipil, demi menegakkan martabat mereka yang telah menderita sebagai korban. 4.1.5. Pemerintah, bersama dengan organisasi-organisasi keagamaan dan masyarakat sipil melanjutkan upaya-upayanya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bahwa langkah- langkah yang perlu diambil meliputi (a) segera disahkannya undang-undang tentang kekerasan domestik, termasuk langkah- langkah memberikan pertolongan pertama untuk melindungi para korban pada saat-saat kritis; (b) disediakannya lebih banyak sumber daya dan pelatihan bagi alat-alat penegak hukum, kelompok- kelompok yang berhubungan dengan pengadilan dan lembaga 224
Rekomendasi bantuan hukum, untuk memampukan mereka memberikan tanggapan yang efektif dalam kasus-kasus kekerasan domestik; (c) dukungan berkelanjutan bagi instansi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dalam kegiatannya memberikan layanan dan dukungan yang berkualitas bagi para korban, dan juga bagi mereka yang bekerja sama dengan laki-laki untuk mengubah pola-pola perilaku yang mengandung kekerasan. 4.1.6. Dilanjutkannya 16 Hari Aktivisme melawan Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahun dan ditingkatkan, terutama di distrik- distrik. 4.1.7. Angkatan Bersenjata dan Kepolisian mengembangkan kebijakan- kebijakan yang dapat ditegakkan secara kuat yang bertujuan memajukan kesetaraan jender, melarang eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan mengenakan sanksi yang sekeras-kerasnya terhadap anggota aparat keamanan yang bersalah melanggar kebijakan-kebijakan tersebut, agar perempuan Timor- leste tidak lagi menyimpan rasa takut lagi pada mereka yang dipercayakan melindungi dan menegakkan hak-hak mereka. 4.1.8. Harmonisasi antara undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of - CEDAW) dilanjutkan, Discrimination Against Women disediakannya sumber daya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CEDAW dan melaporkan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CEDAW, dan bahwa pemahaman tentang CEDAW dikembangkan di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media dan Gereja. 4.1.9. Akses terhadap informasi dan layanan menyangkut kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan cara-cara mengasuh anak, disediakan sccara luas bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk melalui sekolah, supaya keputusan tentang masalah reproduksi diambil secara sadar dan tanggung jawab reproduksi dan 225
S er i D o k u m en K u n c i 8 pengasuhan anak dibagikan merata antara laki-laki dan perempuan dan bebas dari unsur paksaan atau kekerasan. 4.1.10. Langkah-langkah tertentu perlu diambil guna mengakui dan mendukung peranan perempuan dalam mencegah dan menyele- saikan	konflik	dan	dalam	membangun	perdamaian,	termasuk	pada	tingkat lokal. 4.1.11. Pemerintah agar meningkatkan status Kantor Promosi Kesetaraan menjadi Sekretaris Negara di dalam kabinet Perdana Menteri dan atau menyediakan Dewan Penasehat bagi Kantor Promosi Kesetaraan sebagai cara untuk memajukan lebih jauh dan meng- utamakan kesetaraan jender dan partisipasi perempuan sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik Timor- Leste, termasuk melalui pemajuan tingkat melek huruf di antara perempuan di pedesaan dan meningkatkan partisipasi anak perempuan dan perempuan dewasa dalam pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi. 4.2 Anak dan pemuda Hak-hak anak dilanggar selama tahun-tahun konflik. Anak melihat atau mengalami peristiwa-peristiwa traumatis, meninggal karena kelaparan, terpindahkan dari tempat tinggal mereka, kehilangan orang tua, terpisah dari orang tua dan tidak mendapatkan kesempatan yang layak mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Anak-anak juga diikutsertakan dalam pertempuran, baik dalam konflik bersenjata internal pada tahun 1975 dan selama pendudukan Indonesia ketika mereka digunakan oleh militer Indonesia untuk memberikan dukungan logistik dan dukungan lainnya. Ada juga anak yang dirampas dari orang tuanya oleh militer dan pejabat Indonesia, dan seringkali dibawa ke tempat-tempat yang jauh di Indonesia, dan masih tetap terpisah dari keluarga mereka. Komisi mendengarkan, dengan rasa duka yang mendalam, anak-anak Timor-Leste di Timor Barat yang merasakan bahwa mereka adalah bagian dari Timor-Leste, sekaligus merasakan terasing dari Timor- Leste. Demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Timor-Leste, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan melakukan demikian, 226
Rekomendasi Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak anak dan mau bertanggung jawab atas komitmen tersebut di hadapan masyarakat internasional. Menjamin sebuah masa depan bagi para kawula muda kita adalah salah satu tantangan utama Timor-Leste. Komisi merekomendasikan agar: 4.2.1. Proses harmonisasi undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child- CRC) diteruskan, disediakannya sumber daya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CRC dan pelaporan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CRC, dan pemahaman tentang CRC dikembangkan di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media dan Gereja. 4.2.2. Diadakannya sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mirip dengan kampanye dalam bidang kekerasan domestik, untuk mendidik orang tua, guru dan masyarakat tentang efek	kekerasan	fisik	dan	emosional	terhadap	anak	dan	menyaran- kan bentuk-bentuk alternatif yang dapat digunakan dalam tnengontrol perilaku anak dan membentuk watak mereka. 4.2.3. Contoh-contoh peran yang positif bagi anak perempuan dan pemudi	dan	bagi	anak	laki-laki	dan	pemuda	diidentifikasi	dan	dimajukan. 4.2.4. Disediakannya sumber daya yang layak bagi pengembangan prasarana olah raga dan pengelolaan olah raga agar potensi olah raga dapat direalisasikan dalam menguatkan hubungan masyarakat dan pengembangan menyeluruh kawula muda, termasuk akses yang setara bagi anak perempuan dan pemudi diwujudkan. 4.2.5. Program pendidikan kesehatan reproduksi yang akurat, berimbang dan lengkap dan yang membina rasa tanggung jawab diberikan kepada kawula muda Timor-Leste sejalan dengan Pasal 17 CRC yang menekankan hak atas informasi terutama apabila informasi tersebut memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan jasmani dan mental. 227
S er i D o k u m en K u n c i 8 4.2.6. Diambil langkah-langkah untuk memastikan agar kebijakan Pemerintah tentang pendidikan semesta diperluas dalam prakteknya mencakup anak-anak, terutama anak yatim/piatu, anak cacat dan yang bermukim di desa-desa terpencil untuk menjamin agar semua anak perempuan mempunyai akses penuh dan setara terhadap pendidikan, dan disediakannya peluang-peluang yang lebih luas untuk pelatihan kejuruan. 4.2.7. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia dan masih terpisah dari orang tua dan keluarga mereka, diberikan kesempatan untuk kontak dan reuni keluarga, termasuk diberikan pilihan bebas untuk pulang ke Timor-Leste, sejalan dengan Pasal 9 dan 10 CRC. 4.2.8. Pertimbangan khusus diberikan bagi keadaan anak-anak Timor- Leste yang dirugikan dalam kesempatan mengakses pendidikan dan dalam segi-segi lain disebabkan oleh kegiatan klandestin dan pengorbanan mereka sebagai pemuda demi pembebasan Timor- Leste. 228
Rekomendasi 7. Keadilan dan Kebenaran Apa yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1982 banyak orang kita yang meninggal, para perempuan diperkosa, menjadi janda, anak-anak kehilangan orang tuanya, banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan, banyak yang masih trauma...apakah hanya dengan mengambil statemen dari rakyat, bisa menyelesaikan [masalah kita] dan menyembuhkan hati kita yang terluka? Apakah dengan membawa orang-orang yang melakukan kejahatan ke pengadilan, bisa mengobati hati kita yang terluka? Surat dari rakyat desa Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro), 31 Mei 2003 Komisi telah mendengarkan pengalaman para korban pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dari semua distrik di Timor-Leste. Dalam mencatat hampir 8000 pernyataan individu dan mendengarkan kesaksian mereka di acara-acara audiensi publik pada tingkat nasional, subdistrik dan desa, Komisi telah berupaya untuk memahami lebih baik tentang tuntutan rakyat akan keadilan bagi kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Komisi memahami bahwa tuntutan dan kebutuhan tiap-tiap korban mungkin berbeda, dan bahwa satu solusi saja tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan dari semua korban. Dari hubungan yang telah dijalin dengan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste, Komisi menyimpulkan bahwa tuntutan akan keadilan dan pertanggungjawaban tetap masih merupakan masalah mendasar dalam hidup banyak orang Timor-Leste dan adalah suatu kendala potensial dalam membangun masyarakat demokratik didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan rekonsiliasi yang sejati antara para individu, keluarga, komunitas dan bangsa. Komisi telah menyelesaikan tugasnya dalam mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Komisi mampu melakukan tugasnya berkat itikad yang baik terhadap para korban serta dengan menghormati martabat mereka dan hak mereka untuk menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Komisi berpendapat bahwa kebenaran adalah basis fundamental untuk mengejar keadilan dan membangun hubungan yang baru yang didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati. Selain langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan keadilan, 229
S er i D o k u m en K u n c i 8 Komisi berpendapat bahwa kebenaran harus ditetapkan dalam Laporan Akhirnya agar dapat dibaca secara luas oleh rakyat Timor-Leste dan oleh generasi mendatang, dan oleh Pemerintah dan rakyat berbagai negara yang mempunyai keterlibatan dalam sejarah Timor-Leste. Pelestarian, penyebaran serta pengembangan materi pendidikan semuanya adalah aspek-aspek penting yang harus ditindaklanjuti, sebagai warisan dari kegiatan Komisi dan untuk menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Timor-Leste kepada Komisi. 7.1 Keadilan untuk pelanggaran dari masa lalu Temuan laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste tersebar sepanjang sebagian besar periode 25 tahun mulai tahun 1974 hingga 1999. Masyarakat internasional telah menunjukkan kengeriannya akan kejahatan yang terjadi pada tahun 1999, saat dunia menyaksikan pelanggaran- pelanggaran sistematis, yang diperburuk oleb kegagalan pemerintah Indonesia memenuhi kewajibannya menjamin keamanan. Faktor tambahan dalam kemarahan dunia internasional adalah pembunuhan staf PBB yang terjadi dalam kekerasan-kekerasan sekitar saat Konsultasi Rakyat. Seberapa buruknya kejadian-kejadian itu, kejahatan yang terjadi pada tahun 1999 jauh lebih berat daripada kejahatan-kejahatan yang telah terjadi selama 24 tahun pendudukan sebelumnya dan tidak dapat dipahami atau ditanggapi secara baik tanpa mengakui fakta-fakta seputar konflik berkepanjangan yang terjadi. Komisi didirikan pada waktu yang bersamaan dengan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, sebagai bagian dari upaya memerangi impunitas dan perjuangan untuk mencapai rekonsiliasi yang sejati. Komisi mengakui berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan beberapa pemerintah yang terlibat dalam upaya mencari penyelesaian bagi masalah kejahatan berat tahun 1999. Komisi mencatat bahwa, dalam proses ini, masyarakat internasional memberikan sedikit perhatian atau tidak sama sekali, terhadap masalah keadilan untuk kejahatan berat yang dilakukan di Timor-Leste selama 23 tahun sebelum terjadinya kekerasan tahun 1999. Sekarang Komisi telah melaporkan tentang kebenaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan adalah bagian dari mandatnya untuk menarik kesimpulan yang layak berdasarkan prinsip-prinsip hukum 230
Rekomendasi internasional dan tidak berdasarkan atas pertimbangan politik. Temuan Komisi menunjukkan bahwa belum ada langkah-langkah keadilan yang layak atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste selama jangka waktu 25 tahun yang dicakup oleh mandat Komisi. Berdasarkan mandat Komisi, yang berlandaskan penghargaan terhadap hukum internasional, Komisi menyimpulkan bahwa keadilan untuk kejahatan di masa lalu harus mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama jangka waktu 25 tahun dari mandat tersebut. Warisan dari kurangnya keadilan selama bertahun-tahun pelanggaran hak asasi manusia ini bermacam-macam. Akibatnya bagi Timor-Leste dan Indonesia, adalah bahwa impunitas telah menjadi praktek yang mengakar. Mereka yang merencanakan, memerintahkan, melakukan dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat pun belum diminta pertanggungjawabannya, dan banyak di antara mereka yang karir militer dan sipilnya malah berkembang oleh karena aktifitas-aktifitas mereka. Dalam konteks seperti ini, penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan institusi-institusi negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan, yang merupakan tonggak-tonggak fundamental dalam transisi demokratik di Indonesia dan pembangunan kebangsaan di Timor-Leste, akan senantiasa lemah. Konflik di Timor-Leste bersifat internal selama konfrontasi pada bulan Agustus- September 1975, saat Timor masih merupakan wilayah yang berpemerintahan sendiri di bawah pemerintahan Portugis. Dengan masuknya Indonesia ke dalam wilayah Timor-Leste, sejak Oktober 1975, konflik merebak menjadi konflik internasional. Lepas dari jenis konflik itu sendiri, kejahatan yang dilakukan selama masa panjang ini telah mencapai tingkat yang begitu ekstrim sehingga sudah merupakan tanggung jawab masyarakat internasional. Selain jenis kejahatan yang terjadi, kondisi dimana kejahatan tersebut terjadi melibatkan tanggung jawab masyarakat internasional. Komisi diyakinkan bahwa Negara Timor-Leste yang masih baru dan masih rentan keberadaannya, tidak dapat diharapkan sendiri menanggnng beban berat dari tugas mengejar keadilan. Juga mrupakan suatu keprihatinan bahwa Negara Indonesia belum pernah menunjukkan itikad baik dalam membawa para pelaku ke hadapan proses pertanggungjawabn, bukan saja untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999, tapi untuk kejahatan 231
S er i D o k u m en K u n c i 8 apapun yang dilakukan selama masa pendudukan. Karena itu, Komisi berpendapat bahwa suatu pendekatan definitif untuk mencapai keadilan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste harus bertumpu pada komitmen masyarakat internasional, terutama PBB. Mereka harus memberikan dukungan tak bersyarat pada lembaga- lembaga keadilan yang kuat, yang dapat bertindak secara independen terhadap situasi politik di dalam dan di luar Timor-Leste. Komisi sadar bahwa rumusan apapun bagi penyelesaian impunitas dalam kejahatan yang dilakukan dalam 24 tahun konflik dan pendudukan akan merupakan rumusan yang rumit dan sulit dicapai. Tetapi, setidaknya beberapa elemen harus diidentifikasi. Rumusan apapun yang mencari keadilan untuk para korban harus didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan pada jaminan akan proses yang benar. Pada sisi yang sama, rumusan apapun bagi keadilan memerlukan dukungan praktis bukan saja dari PBB melainkan juga dari tiap-tiap negara-negara, yang siap untuk membantu proses keadilan dalam berbagai cara. Pada akhirnya, tanggapan apapun terhadap impunitas harus menghadapi tantangan bagaimana memastikan bahwa pelaku utama pun bertanggung jawab, terlepas dari perlindungan yang mereka nikmati saat ini. Komisi metyadari bahwa ketika laporan ini diterbitkan, Komisi Ahli Internasional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jendral PBB untuk meninjau proses keadilan untuk 1999 telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Dengan demikian, sementara Laporan ini akan mengemukakan berbagai pemikiran tentang kasus-kasus tahun 1999, kami juga akan mengikutsertakan rekomendasi-rekomendasi tentang kejahatan yang dilakukan sebelum 1999 yang sayangnya, menerima perhatian yang sangat kurang. Komisi merekomendasikan agar: 7.1.1. Unit Kejahatan Berat dan Panel-panel Khusus di Timor-Leste agar diperbaharui mandatnya masing-masing oleh PBB dan sumber daya yang mereka miliki ditingkatkan agar dapat melanjutkan penyelidikan dan mempersidangkan kasus-kasus yang terjadi selama periode tahun 1975-1999. 7.1.2. Pembaharuan mandat perlu didasarkan atas kondisi-kondisi yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga tersebut pada mulanya 232
Rekomendasi yaitu, bergantung secara langsung pada PBB dan tidak pada sistem peradilan nasional Timor-Leste yang baru berdiri dan yang belum siap menangani tantangan-tantangan teknis dan politik dari kasus-kasus tersebut. 7.1.3. Berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan sebelum 1999, hendaknya pekerjaan Unit Kejahatan Berat mencakup investigasi dan persiapan persidangan kasus-kasus dari periode sejarah berikut ini, yang diputuskan oleh Komisi merupakan kasus contoh dan sangat penting dalam hal skala dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi: •
Pembunuhan	terhadap	pemuda	yang	berafiliasi	dengan	Fretilin di Manufahi pada atau sekitar tanggal 28 Agustus 1975 oleh para pelaku yang berkaitan dengan UDT. Pembunuhan terhadap para tahanan yang berkaitan dengan UDT dan Apodeti oleh pelaku yang berhubungan dengan Fretilin di Aileu, Maubisse dan Same pada bulan Desember 1975 dan Januari 1976. Pembantaian terhadap warga sipil yang dilaporkan terjadi di Desa Kooleu di Distrik Lautem oleh para pelaku yang mempunyai hubungan dengan Fretilin pada bulan Januari 1976. Pembunuhan terhadap anggota Fretilin dan sekutu-sekutunya oleh anggota dan sekutu Fretilin lainnya selama perpecahan partai pada tahun 1976, dan terutama 1977. Pembantaian terhadap warga sipil di Dili pada hari invasi besar-besaran dari militer Indonesia tanggal 7 Desember 1975, dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada hari- hari berikutaya. Operasi-operasi pengepungan dan penghancuran oleh militer Indonesia pada tahun 1977-79. Pembantaian terhadap warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di dan sekitar Desa Kraras, Distrik Viqueque, mulai tahun 1983. 233
S er i D o k u m en K u n c i 8
Kebijakan dan praktek mengasingkan warga sipil ke pulau Atauro mulai dari awal tahun 1980-an. Pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, dan penahanan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilaporkan berkaitan dengan kejadian itu. 7.1.4. Unit Kejahatan Berat yang telah diperbaharui mandatnya menyiapkan dakwaan bagi kasus-kasus di atas dan Panel-panel Khusus, sesudah mengkaji ulang secara layak, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan berkaitan dengan tiap-tiap kasus tersebut dan meminta dialihkannya para tertuduh tersebut kepada otoritas mereka. 7.1.5. Lembaga-lembaga angkatan bersenjata Indonesia dan mereka yang memegang tanggung jawab komando yang disebut dalam Bagian 8: Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas dari Laporan ini, untuk kejahatan selain yang tercantum dalam daftar di atas, hendaknya diinvestigasi secara terfokus dan dituntut oleh pihak yang berwenang di Indonesia. 7.1.6. Daftar para pelaku yang diduga bertanggung jawab yang diserahkan pada Presiden Timor-Leste oleh Komisi agar dirujuk pada Kantor Kejaksaan Agung untuk penyelidikan dan tindakan selanjutnya. 7.1.7. PBB menetapkan prosedur pelestarian dan pengelolaan semua bukti yang dikumpulkan oleh Unit Kejahatan Berat, sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana seharusnya dan agar dukungan teknis dan keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk itu disediakan oleh PBB. Semua bukti yang dikumpulkan oleh CAVR, Komnas HAM Indonesia dan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia mengenai Tinior-Leste dan lain-lainnya dijaga secara layak sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana diperlukan. 7.1.8. 7.1.9. Masyarakat internasional mendesak Indonesia dan mendukung upaya	Indonesia	untuk	mendeklasifikasi	atau	membukakan	semua 234
Rekomendasi informasi yang berada dalam tangan pasukan keamanan Indonesia sehingga materi itu dapat digunakan dalam proses-proses peradilan. 7.1.10 Diciptakannya suatu sistem perlindungan yang layak bagi korban dan saksi sebagai bagian dari proses keadilan, baik untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 dan kejahatan yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya. 7.1.11. Dalam semangat rekonsiliasi yang sesungguhnya serta dengan maksud untuk memperkuat sistem demokratiknya sendiri yang baru tumbuh, Indonesia didorong untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian keadilan dengan (a) mentransfer mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang saat ini tinggal di Indonesia ke wewenang Panel-panel yang diperbaharui, dan (b) memperkuat kemandirian	dan	efisiensi	sistem	peradilannya	sendiri	agar	dapat	benar-benar mengejar keadilan dan menghapuskan noda impunitas yang sayangnya telah mcnjadi hal yang lumrah berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste. 7.1.12. Masyarakat internasional menunjukkan komitmennya terhadap proses keadilan dan proses Kejahatan Berat dengan, antara lain: • memastikan bahwa aparat penegak hukum mereka dapat mentransfer para tertuduh kepada mekanisme Kejahatan Berat yang didirikan oleh PBB, untuk mengadili para tertuduh menurut hukumnya sendiri atau untuk mengekstradisi mereka ke yurisdiksi yang benar-benar berniat mengadili mereka. memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang diuraikan dalam Laporan ini tidak diperkenankan melanjutkan karier mereka, tanpa memandang kejahatan apa yang mereka lakukan. mendirikan sebuah badan investigasi tertentu di bawah naungan PBB untuk menyelidiki besaran, jenis dan keberadaan aset milik mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste.
S er i D o k u m en K u n c i 8
membekukan aset-aset dari mereka yang didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste, tunduk pada hukum nasional dan internasional, dan menantikan persidangan kasus-kasus di hadapan pengadilan yang berkaitan. memberlakukan larangan melakukan perjalanan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste. menghubungkan bantuan dan kerjasama internasional dengan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Indonesia menuju pertanggungjawaban, seperti bekerja sama dalam proses- proses Kejahatan Berat, pemeriksaan terhadap para pelaku yang masih terus berkarier sebagai aparat negara, dan pemerik- saan terhadap aparat keamanan Indonesia dalam misi pen- jagaan perdamaian dan program-program pelatihan guna menjamin bahwa para tertuduh tidak turut serta. 7.2 Pengadilan Internasional Komisi merekomendasikan agar: 7.2.1. PBB dan semua organ-organnya, khususnya Dewan Keamanan, terus waspada terhadap masalah keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste selama diperlukan, dan bersiap untuk menetapkan sebuah Pengadilan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB apabila langkah-langkah lain dianggap telah gagal memberikan keadilan yang cukup dan apabila Indonesia terus menghalangi keadilan. 7.3 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Saat laporan ini hampir selesai, Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia mengumumkan didirikannya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission for Truth and Friendship-CTF), sebuah mekanisme pencarian kebenaran bilateral yang bertujuan mengkaji ulang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada tahun 1999. Komisi (CAVR) percaya bahwa tidak ada yang bisa menangguhkan hak korban akan keadilan dan menuntut apa yang telah hilang. Komisi beranggapan bahwa 236
Rekomendasi setiap upaya-upaya tambahan dalam pencarian kebenaran yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 harus dilaksanakan dengan niat baik, dalam pengertian bahwa tindakan tersebut memperkuat, bukannya melemahkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan. Walaupun pada saat yang bersamaan, CAVR mengakui bahwa hasil investigasinya masih meninggalkan beberapa aspek untuk penelitian lebih lanjut, tetapi Komisi percaya bahwa hasil kerjanya dan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus harus dihargai dan dilindungi dari penyangkalan. Setiap upaya pencarian kebenaran tambahan harus saling melengkapi, tidak bertentangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Komisi merekomendasikan agar Pemerintah dan Parlemen Indonesia dan Timor-Leste: 7.3.1. Menjamin bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan diijinkan untuk bertindak secara independen, imparsial dan obyektif dan membuat layak menurut pendapatnya, termasuk kemungkinan adanya persidangan pidana selanjutnya dan kebijakan pemberian reparasi bagi para korban. rekomendasi-rekomendasi yang 7.3.2. Mengharuskan agar nama-nama yang dituduh sebagai pelaku dibersihkan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya jika hal ini didasarkan pada proses peradilan yang konsisten dengan standar internasional. 7.3.3. Mengharuskan Komisi Kebenaran dan Persahabatan meng- hormati secara penuh peraturan berkaitan dengan akses terhadap informasi, dimana informasi tersebut diberikan berdasarkan jaminan kerahasiaan pada lembaga-lembaga sebelumnya, seperti Komisi ini atau badan-badan Kejahatan Berat, demi menjaga keselamatan para korban dan saksi. 7.4 Penyebaran Laporan Akhir di Timor-Leste Laporan Akhir Komisi adalah dokumen nasional penting bagi Timor-Leste dan juga penting secara internasional. Rekomendasi-rekomendasi tentang penyebarannya terkandung dalam bagian 1 Timor-Leste dan masyarakat intemasional (di atas). Meski laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban hukum Komisi, Laporan ini 237
S er i D o k u m en K u n c i 8 akan terus penting bagi generasi-generasi mendatang Timor-Leste dan dengan demikian harus dapat diakses secara luas. Komisi merekomendasikan agar: 7.4.1. Laporan Akhir diterjemahkan ke dalam Bahasa Tetum dan disebarkan secara luas di Timor-Leste sehingga generasi kini dan mendatang dapat mengakses isi Laporan ini. 7.4.2. Kementerian Pendidikan Timor-Leste bekerja sama dengan lembaga penerus pasca-CAVR untuk menggunakan Laporan Akhir dan materi-materi Komisi lainnya dalam perancangan kurikulum dan materi pendidikan lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia, rekonsiliasi, sejarah, hukum, studi tentang jender dan bidang- bidang studi lainnya yang relevan. 7.4.3. Pemerintah Timor-Leste dan mitra donor internasional mendukung diperbanyaknya Laporan Akhir dan materi-materi terkait untuk memungkinkan kesinambungan progtam pendidikan ini. 7.5 Arsip-arsip CAVR Komisi telah menjaga dan mengatur arsip-arsipnya sejalan dengan kewajiban hukumnya yang ditetapkan dalam Regulasi 10/2001. Arsip-arsip tersebut adalah bagian unik dari warisan nasional Timor-Leste dan terdtri dari ribuan catatan multi-media yang telah dipercayakan pada Komisi oleh perorangan, keluarga-keluarga dan masyarakat diseluruh Timor-Leste, selain juga organisasi-organisasi nasional dan internasional dan pemerintah-pemerintah. Kebanyakan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dan bahan-bahan ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu arsip ini hendaknya melandasi upaya-upaya berkelanjutan untuk mengumpulkan, memulihkan dan menyediakan bahan-bahan sejarah yang penting untuk rujukan, penelitian dan penggunaan selanjutnya. Dukungan nasional dan internasional akan terus diperlukan dalam memastikan pelestarian dan pengembangan koleksi ini untuk menjadikannya salah satu sumber yang terbaik. 238
Rekomendasi Komisi merekomendasikan agar: 7.5.1. Parlemen Nasional Timor-Leste mengesahkan undang-undang nasional yang mengatur pelestarian, pengaturan dan penggunaan arsip-arsip nasional. 7.5.2. Arsip-arsip Komisi tetap dipelihara di tempat bekas Comarca Balide dan dikelola sebagai bagian dari arsip resmi nasional sesuai dengan kebijakan akses yang diputuskan oleh para Komisaris CAVR hingga saat ketentuan-ketentuan legislatif nasional telah ditetapkan. 7.5.3. Arsip-arsip ini menjadi bagian dari sebuah pusat hak asasi manusia yang aktif yang akan dikembangkan di tempat bekas Comarca Balide yang tujuannya secara keseluruhan adalah untuk mengenang, menghargai dan belajar dari sejarah hak asasi manusia Timor-Leste. 7.5.4.	Dukungan	finansial	diberikan	oleh	pemerintah	untuk	pemeliharaan	dan pengembangan pusat ini dan program penelitian dan pendidikan yang berkelanjutan. 7.5.5. Pemerintah Indonesia diminta mengembalikan kepada bekas Comarca Balide, dokumen-dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pengelolaan penjara tersebut antara tahun 1975 dan 1999, agar dokumen-dokumen tersebut dapat ditambahkan pada arsip yang telah ada. 7.5.6. Pemerintah Portugal diminta mengembalikan kepada bekas Comarca Balide, dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan penjara tersebut sebelum tahun 1975. 239
S er i D o k u m en K u n c i 8 10. Rekonsiliasi dengan Indonesia Sejak tahun 1999, Timor-Leste dan Indonesia telah menunjukkan niat untuk membangun hubungan baru. Komisi memuji sikap yang progresif dan terbuka ini. Komisi berpendapat bahwa agar persahabatan ini dapat tumbuh, prinsip-prinsip mengakui kebenaran dari masa lalu, pertanggungjawaban atas kekerasan, dan semangat ingin membantu mereka yang telah menjadi korban kekerasan itu merupakan prinsip-prinsip yang penting. Selama kegiatannya yang panjang di tingkat masyarakat, terutama dengan korban pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit Indonesia, Komisi terkesan oleh betapa kemurahan hati para korban terhadap Indonesia. Masyarakat di berbagai pelosok negara telah menyatakan pada Komisi dengan jelas bahwa mereka ingin melihat keadilan atas kejahatan berat yang dilakukan selama konflik. Tetapi seruan untuk keadilan ini hampir tidak pernah dilontarkan dengan dendam atan benci, dan secara umum melawan Indonesia atau orang Indonesia. tidak dilontarkan Pertanggungjawaban oleh mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dan oleh pihak yang berwenang akan membukakan jalan menuju hubungan baru yang lebih dalam dan berdasarkan pada rekonsiliasi sejati. Komisi merekomendasikan agar: Kebenaran sebagai dasar hubungan 10.1. 10.2. 10.3. Agar Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui telah menerima Laporan ini dan membahasnya dalam agenda kerja Parlemen Indonesia. Bahwa demi membina semangat rekonsiliasi, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi senior ke Timor-Leste untuk mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil- wakil pemerintah Indonesia selama pendudukan atas Timor- Leste dan meminta maaf pada para korban dan keluarga para korban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Agar Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap catatan resmi pemerintah dan bahan-bahan pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di Timor-Leste guna menjamin agar bahan-bahan tersebut memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang periode tahun 1974 hingga 1999 bagi rakyat 240
Rekomendasi 10.4. Indonesia, termasuk peran PBB dalam menjalankan Jajak Pendapat tahun 1999, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap rekonsiliasi. Agar Indonesia danTimor-Leste melanjutkan upaya mengem- bangkan hubungan antar-rakyat dan kerjasama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Mengakui korban yang gugur di antara militer Indonesia dan membantu mereka dan keluarga-keluarganya 10.5. 10.6. 10.7. Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste melanjutkan kerja sama dalam memelihara makam prajurit Indonesia di Timor-Leste. Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama memberikan informasi pada keluarga-keluarga Indonesia dan Timor-Leste yang tidak tahu menahu tentang bagaimana meninggalnya anggota keluarga mereka atau tempat penguburan mereka yang dahulu ditugaskan sebagai prajurit di Timor-Leste. Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama membantu keluarga-keluarga Indonesia yang ingin mengadakan kunjungan ke Timor-Leste untuk mengunjungi makam anggota keluarganya dan/atau untuk membawa pulang jasad anggota keluarganya kembali ke Indonesia. Membukakan semua dokumentasi berkaitan dengan operasi-operasi militer yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil 10.8. Bahwa Pemerintah Indonesia memberikan akses bagi Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional atas catatan-catatan tentang operasi-operasi militer yang menyebabkan korban warga sipil yang mati atau cedera dan kerusakan terhadap harta benda, termasuk: • Operasi Seroja dan pembunuhan terhadap warga sipil di Dili pada tanggal 7 Desember 1975 dan pembunuhan- pembunuhan pada hari-hari berikutnya 241
S er i D o k u m en K u n c i 8
Operasi pengepungan dan pemusnahan militer pada tahun 1977-1979 Serangan Mauchiga pada tahun 1982 di distrik Ainaro; pembunuhan terhadap warga sipil di dan sekitar Desa Kraras pada tahun 1983 di distrik Viqueque Pemindahan warga sipil ke Pulau Atauro sejak awal tahun 1980-an Pembantaian Santa Cruz di Dili tanggal 12 November 1991 dan pembunuhan serta penghilangan paksa yang dilaporkan sesudahnya. 10.9. Bahwa Pemerintah Indonesia membukakan informasi sebagai berikut kepada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat intemasional: • nama dan rincian mengenai semua anggota ABRI/TNI yang asal-usulnya dari Timor-Leste yang terbunuh di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 nama dan keterangan tentang semua anak-anak Timor- Leste yang dipindahkan dari Timor-Leste oleh Pemerintah Indonesia, militer atau personel atau lembaga yang berkaitan antara 1975 dan 1999 nama dan rincian tentang semua tahanan politik yang meninggal dalam tahanan antara 1975 dan 1999 semua kesatuan militer Indonesia yang bertugas di Timor- Leste antara 1975 and 1999, termasuk nama-nama para komandan pasukan informasi tentang pembentukan dan pendanaan unit-unit paramiliter Timor-Leste oleh militer Indonesia dan/atau instansi negara lainnya antara 1974 dan 1999 semua berkas dan catatan intelijen militer dan sipil tentang Timor-Leste antara tahun 1974-1999 semua informasi tentang pembelian dan penyumbangan senjata, peralatan dan perlengkapan militer dari berbagai
Rekomendasi pemerintah dan perusahaan antara tahun 1975 dan 1999 yang pernah digunakan di Timor-Leste selama periode ini. 10.10. Bahwa Pemerintah Indonesia menyediakan pada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional semua catatan tentang keterlibatan pemerintah dan militer Indonesia dalam operasi tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya pembunuhan- lebih dari separuh pembunuhan dan pemindahan paksa penduduk Timor-Leste, termasuk: •	• pembantaian Gereja Liquica, Distrik Liquica (6 April 1999) pembunuhan-pembunuhan di Cailaco, Distrik Bobonaro (12 April 1999) pembantaian di rumah Manuel Carrascalao di Dili (17 April 1999) pembunuhan dua orang mahasiswa di Hera, Distrik Dili (20 Mei 1999) pembantaian Gereja Suai, Distrik Covalima (6 September 1999) pembantaian Kantor Polisi Maliana, Distrik Bobonaro (8 September 1999) pembunuhan para suster, pastor dan wartawan yang bersama mereka di Lospalos, Lautem (25 September 1999) pembantaian Passabe dan Maquelab, Distrik Oecusse (September-Oktober 1999) pembantaian Nitibe, Disttik Oecusse (Oktober 1999).
10.11. Bahwa Pemerintah Indonesia bekerja sama secara penuh dengan upaya internasional ataupun upaya Timor-Leste di masa depan yang berniat menangani masalah keadilan terhadap pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Perdamaian dan stabilitas 10.12. Bahwa Pemerintah Indonesia terus menunjukkan secara jelas penghormatannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Timor- Leste dan menindak siapapun, baik secara individu atau secara 243
S er i D o k u m en K u n c i 8 organisasi, di Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang bertujuan mengganggu stabilitas di Timor-Leste. Membersihkan nama mereka yang telah salah dituduh 10.13. Pemerintah Indonesia menghapus catatan kriminal semua tahanan politik Timor-Leste yang pernah disidang dan diputuskan bersalah atas kejahatan yang berhubungan dengan pernyataan damai pendapat	politik	mereka	selama	masa	konflik. 10.14. Pemerintah Indonesia memusnahkan semua arsip intelijen yang dimilikinya tentang orang-orang Timor-Leste selama periode 1974-1999. 10.15. Pemerintah Indonesia menghapus nama-nama aktivis hak asasi manusia yang berasal dari dalam dan luar Timor-Leste dari 'daftar hitam' Departemen Imigrasi Indonesia dan memerintahkan semua instansi intelijen dan kantor-kantor pemerintah yang relevan untuk menghapus nama-nama tersebut dari daftar-daftar dan arsip-arsip mereka. Reparasi 10.16.	Pemerintah	Indonesia	memberikan	sumbangan	finansial	pada	Dana Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini. 10.17. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang meraup keuntungan dari perang dan kegiatan terkait lainnya di Timor-Leste antara tahun 1974	dan	1999	memberikan	sumbangan	finansial	kepada	Dana	Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini. 244
Rekomendasi 12. Reparasi Karena perang, saya dipakai seperti kuda oleh prajurit Indonesia yang memakai saya secara bergiliran dan membuat saya melahirkan banyak anak. Sekarang saya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mendorong anak-anak saya ke masa depan yang lebih baik. (Tamba funu ne'e nia hahalok hau hanesan kuda ida nebe militar Indonesia sira mai sae troka malun de'it no tau hela oan bar-barak mai hau. Nebe agora hau forsa laiha atu dudu sira ba oin).1 12.1 Pendahuluan Komisi mendesak Pemerintah Timor-Leste untuk menerapkan sebuah program pemberian reparasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan. Tidak ada orang Timor-Leste yang tidak tersentuh atau tidak menjadi korban	konflik	dalam	bermacam-macam	cara.	Namun	dalam	kontaknya	dengan banyak masyarakat, Komisi benar-benar mengetahui ada di antara kita	yang	tiap	harinya	masih	menderita	karena	dampak	dari	konflik	dan	anak-anak mereka akan mewarisi keadaan merugikan yang dihadapi orang tua mereka karena statusnya sebagai korban. Termasuk di sini adalah mereka yang hidup dalam kemelaratan, yang cacat, atau yang karena kesalahpahaman, diasingkan atau didiskriminasikan oleh masyarakat dimana mereka berada. Kita semua adalah korban, tapi tidak semua korban setara. Kita harus mengakui kenyataan ini dan mengulurkan tangan kepada mereka yang paling rentan. Komisi berpendapat bahwa rekomendasi ini konsisten dengan: Konstitusi	Timor-Leste	yang	menyatakan	bahwa	"Negara	sepatutnya	memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan tanggungan mereka yang telah memberikan nyawanya pada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan 1 CAVR, Wawancara dengan korban perbudakan seksual du Uatu-Lari, Viqueque, 18 September 2003. 245
S er i D o k u m en K u n c i 8 akan melindungi mereka yang turut serta dalam perlawanan terhadap penjajahan asing (Pasal 11). Mandat	Komisi	yang	mensyaratkan	Komisi	harus	membantu	proses	pemulihan martabat korban, mendorong rekonsiliasi [Regulasi 2001/ 10 Pasal 3.1 (f) dan (g)] dan juga untuk membuat "rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia" [Regulasi 2001/10, Pasal 21.2.]. •	Menurut	tradisi	orang	Timor-Leste,	seseorang	yang	mengalami	sebuah perbuatan yang salah mempunyai hak untuk menerima sejumlah langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran itu. •	Hukum	hak	asasi	manusia	internasional* yang menetapkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perbaikan. Sebuah program reparasi akan menjamin bahwa: Korban-korban	yang	paling	rentan,	yang	seringkali	terpinggirkan	oleh masyarakat mereka, mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang diberikan. kepada masyarakat pada umumnya. Suatu	bentuk	keadilan	diberikan	yang	secara	langsung	memberikan	manfaat pada korban dan membantu proses pemulihan bagi korban, membantu rekonsiliasi nasional dan pengurangan lebih jauh akan kemungkinan terjadinya kekerasan.
Korban	kekejaman	masa	lalu	yang	paling	rentan	akan	diberikan	pengakuan dan diberikan sarana untuk menikmati hak mendasat mereka dan untuk dapat memenuhi potensi mereka pada tingkat yang setara dengan warga negara Timor-Leste lainnya. Prinsip dan panduan dasar tentang hak terhadap perbaikan dan reparasi untuk korban pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, disetujui oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 20 April 2005 [UN Doc. E/CN.4/RES/ 2005/35, Annex]. 246
Rekomendasi 12.2 Reparasi dalam bentuk apa? Selama	kegiatannya,	Komisi	mendefinisikan	reparasi	rugi	sebagai	langkah- langkah untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk rehabilitasi, restitusi, kompensasi, pengakuan akan sebuah cerita yang benar tentang apa yang terjadi, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran ini. Reparasi dapat berupa berbagai langkah yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok, yaitu kepada sekelompok korban. Komisi menempatkan reparasi dalam suatu kerangka kerja hak asasi manusia yang terdiri dari tiga komponen mendasar yang tidak dapat tergantikan satu dengan yang lain: kebenaran, keadilan, dan reparasi. Beberapa bentuk reparasi Kompensasi yang mencakup kompensasi yang adil dan layak melalui proses litigasi atau mediasi. Restitusi yaitu pemulihan, sejauh mungkin, situasi penerima ganti rugi yang sebenarnya, sebelum terjadinya pelanggaran. Rehabilitasi yaitu penyediaan perawatan medis dan psikologis dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan masyarakat yang penting. Restorasi martabat, yang mencakup bentuk-bentuk reparasi yang simbolis. Penetapan kebenaran yang dapat mencakup pengakuan kesalahan dan permohonan maaf dari pelaku secara publik, dan kesaksian dari para korban dan keluarganya tentang pelanggaran- pelanggaran dan efeknya dalam kehidupan mereka. Jaminan tidak terulangnya pelanggaran yaitu diciptakannya langkah-langkah legislatif dan administratif yang menyumbang terhadap pemeliharaan masyarakat yang stabil dan pencegahan terulangnya pelanggaran hak asasi manusia. 247
S er i D o k u m en K u n c i 8 12.3 Landasan hukum dan moral bagi reparasi Dalam penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, Komisi telah mendengarkan para korban pelanggaran dari semua distrik di Timor-Leste, yang menjadi korban di tangan semua pihak dalam konflik.	Hidup	telah	sangat	berubah	ke	arah	yang	buruk	bagi	mereka	yang	selamat dari pelanggaran-pelanggaran itu. Ribuan orang yang meninggal karena pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, telah meninggalkan banyak keluarga. Masih banyak keluarga yang terus mencari orang-orang yang dikasihi yang telah hilang. Terdapat ribuan korban perkosaan, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya yang masih hidup dan terus menderita akibat pelanggaran-pelanggaran ini dalam hidup keseharian mereka. Dalam audiensi-audiensi dan lokakarya-lokakarya atau pemberian penyataan dan wawancara yang diselenggarakan dengan para korban yang masih hidup ini, Komisi terkesan oleh kesederhanaan dari apa yang dicari sebagian besar korban. Secara berlimpah mereka menyatakan kepada Komisi bahwa yang mereka cari adalah secercah pertanggungjawaban dari pihak pelaku, dan bantuan yang sederhana yang akan memungkinkan mereka dan anak-anak mereka berpartisipasi dengan yakin dalam Timor- Leste baru yang demokratis. Bagi banyak orang partisipasi ini sangat sulit karena kesulitan-kesulitan berat yang masih mereka alami akibat pelanggaran yang mereka derita. Sementara Timor-Leste berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai bangsa demokratis yang baru yang berdasar pada kedaulatan hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia, terdapat kewajiban moral yang mendalam untuk menjangkau dan membantu saudara-saudara kita laki- laki dan perempuan yang masih berjuang untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan baru ini. Nilai-nilai yang dijunjung bangsa kita ini akan diukur dari tindakan kita dalam hal ini, tidak hanya dengan kata-kata yang tertuang dalam hukum dan yang diutarakan oleh para pemimpin Timor-Leste. Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor-Leste telah berkomitmen untuk menjunjung, menghormati dan menegakkan hak asasi 248
Rekomendasi manusia dan standar-standar hukum humaniter. Ini mencakup prinsip untuk memastikan tindakan pemulihan dan reparasi yang layak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-prinsip dan Panduan PBB tentang Hak untuk Pemulihan dan Reparasi bagi para Korban Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional (UN Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law). Konteks Timor-Leste Berdasarkan penyelidikannya, Komisi menemukan bahwa semua pihak dalam	konflik	bertanggung	jawab	dalam	melakukan	pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia. Selama Audiensi Publik Nasional yang diadakan	Komisi	menyangkut	Konflik	Politik	Internal,	para	pemimpin	partai politik secara berani dan jujur bersaksi tentang kekerasan selama periode	konflik	bersenjata	internal,	mengakui	tanggung	jawab	kelembagaan	terhadap sejumlah kejahatan di masa lalu dan komitmen mereka untuk membetulkan kerugian yang diakibatkan kepada korban dan keluarga mereka.* Komitmen ini tercermin dalam Konstitusi Timor-Leste yang mewajibkan Negara untuk menyediakan "perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim piatu, dan orang tanggungan lain".2 Berdasarkan ini, Negara Timor-Leste mempunyai kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menerima tindakan-tindakan reparasi. Namun, proporsi tertinggi dari tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia terletak di pundak Negara Indonesia, kekuatan pendudukan yang agen-agennya melakukan sebagian besar pelanggaran-pelanggaran paling berat. Indonesia mempunyai tanggung Kesaksian aktor-aktor kunci sejarah dan wakil-wakil serta anggota lima partai politik lama	pada	Audiensi	Publik	Nasional	CAVR	tentang	Konflik	Politik	Internal	1974-76	yang diadakan antara 15 dan 18 Desember 2003, direkam dalam Arsip video CAVR. Komisi juga menerbitkan sebuah buku tentang audiensi ini dengan judul: Konflik Politik Internal 1974-76, Audiensi Publik Nasional CAVR, 15-18 Desember 2003. 2 Konstitusi RDTL, Pasal 11, 2002. 249
S er i D o k u m en K u n c i 8 jawab moral dan hukum untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dan agen-agen negaranya. Belajar dari pengalaman pemulihan terhadap pelanggaran-pelanggaran masa lalu di bangsa-bangsa lain, perjuangan untuk memperoleh pemulihan dari sebuah bangsa yang menginvasi adalah sesuatu yang akan memakan waktu. Selama itu, banyak korban tidak dapat lagi menunggu. Timor- Leste harus melangkah dalam kekosongan ini. Masyarakat internasional, yang memalingkan wajah ketika kekejaman-kekejaman terjadi, juga menanggung sebagian dari tanggung jawab ini. 12.4 Kontribusi Komisi Tidak seorangpun peduli tentang apa yang terjadi pada diri saya. Saya sendirian.3 Sebagai sebuah mekanisme keadilan transisional, Komisi telah menjadikan pengalaman dan hak para korban akan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu sebagai fokus utamanya. Dalam melaksanakan mandataya, Komisi meletakkan para korban pada pusat tujuan jangka panjangnya, yaitu pembangunan kembali secara sosial (social rebuilding) dan rekonsiliasi. Komisi mendengarkan ribuan korban dan menanyakan kepada mereka apa yang diperlukan untuk membantu mereka dalam transformasi ini. Hal ini dilakukan selama acara-acara audiensi publik di tingkat nasional, subdistrik dan desa serta pada lokakarya-lokakarya pemulihan yang dilakukan bersama dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dari semua distrik. Sebuah bagian khusus dalam badan eksekutif Komisi didirikan untuk mendukung para korban yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Komisi. Tim ini membantu menerapkan suatu program reparasi mendesak untuk membantu para korban yang rentan dengan berbagai keperluan tnedis	yang	mendesak	dan	kebutuhan	lainnya.	Program	ini	mengidentifikasi	712 orang korban dengan kebutuhan mendesak yang kemudian dibantu mengakses layanan, diberikan US$ 200 per orang dan dalam beberapa 3 Pernyataan HRVD 6400. 250
Rekomendasi kasus, dibantu ikut serta dalam lokakarya pemulihan dan acara audiensi publik yang diadakan oleh Komisi. Komisi, bersama dengan LSM-LSM, juga mengembangkan sejumlah. proyek perintis tentang langkah-langkah kolektif untuk reparasi yang mendesak di masyarakat yang paling terkena dampak. Dalam segala aspek kegiatannya, Komisi berupaya agar kegiatannya mempunyai efek yang reparatif, namun kebutuhan akan reparasi yang ditargetkan jauh melebihi kapasitas Komisi dalam waktu yang tersedia. Kotban perorangan dan masyarakat secara jelas dan berulang kali mengutarakan kepada Komisi perlunya diadakan kerja dan pemulihan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia. 12.5 Rekonsiliasi Komisi percaya bahwa rekonsiliasi yang abadi tidak dapat dicapai tanpa menetapkan kebenaran, berupaya menuju keadilan, dan memberikan reparasi kepada para korban. Reparasi diperlukan untuk memulihkan kembali martabat korban dan memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak dalam masyarakat kita. Dalarn budaya Timor-Leste, adat kasu sala -sebuah proses mediasi tradisional yang menetapkan siapa yang telah melakukan kesalahan kepada siapa dan ganti rugi apa yang harus diberikan pada pihak yang disalahi menciptakan landasan bagi rekonsiliasi masyarakat dan pembangunan perdamaian. Sama halnya, mengakui penderitaan korban melalui reparasi adalah batu penjuru bagi rekonsiliasi abadi di suatu bangsa yang telah mengalami kekerasan selama lebih dari dua dasawarsa. 12.6 Prinsip-prinsip panduan untuk sebuah program reparasi di Timor-Leste Prinsip-prinsip berikut ini akan membantu berkembangnya program reparasi yang efektif untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan di Timor-Leste: 251
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kelayakan Sebagai sebuah bangsa baru pada tahap-tahap awal pembangunan, Timor- Leste menghadapi berbagai kebutuhan mendesak. Untuk menjadi layak dalam konteks ini, program reparasi harus selektif dan memusatkan pada kebutuhan paling mendesak dari mereka yang paling rentan, dan bila mungkin, menyediakan tanggapan secara kolektif yang lebih berharga secara efektif dan berdaya cipta. Akses Perhatian harus diambil untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan dapat diakses oleh para korban yang dirugikan, bukan hanya karena konsekuensi dari pengalaman mereka, tapi karena keterkucilan, kurangnya informasi dan sarana angkutan, terutama bagi mereka di desa- desa terpencil. Pemberdayaan Program ini hendaknya memberdayakan mereka yang telah menderita pelanggaran hak asasi manusia berat agar mereka dapat mengambil alih kendali hidup mereka masing-masing dan membebaskan diri mereka dari kendala-kendala praktis, maupun dari beban psikologis dan emosional sebagai korban. Pemberian layanan rehabilitasi dan langkah-langkah reparasi lainnya sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusat pada kotban dan pemberdayaan berbasis komunitas. Jender Program	ini	harus	mempertimbangkan	perbedaan	jender	karena	konflik	di Timor-Leste mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan saja mengalami jenis-jenis pelanggaran	hak	asasi	manusia	yang	berbeda	selama	konflik,	tapi	juga	menghadapi kendala yang berbeda dalam mengurangi dampak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lebih besar jumlah laki-laki yang menjadi sasaran sebagai korban penahanan, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan daripada perempuan. Namun, apabila perempuan menjadi korban penahanan, penyiksaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, 252
Rekomendasi mereka lebih menderita akibat kekerasan seksual dan juga menghadapi diskriminasi yang berkelanjutan sebagai korban. Perempuan juga menderita ketika suami, anak laki-laki, ayah atau anggota keluarga lainnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga mereka, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang sakit dan terluka, dan harus bekerja untuk menafkahi anak-anak dan anggota keluarga yang lain apabila pencari nafkah lain dalam keluarga ditahan, dilenyapkan, dibunuh atau dibuntungkan. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual apabila 'pelindung' keluarga tidak berada di tempat. Sekurang-kurangnya 50% dari sumber daya program ini harus ditujukan pada perempuan. Pengutamaan berdasarkan kebutuhan Program harus diarahkan pada mereka yang paling membutuhkan dukungan akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Tidaklah mungkin satu program reparasi tunggal untuk menjawab segala kebutuhan	dari	mereka	yang	menderita	selama	konflik	di	Timor-Leste,	dan program ini tidak berniat menggantikan prongram pembangunan nasional jangka panjang yang merupakan tujuan utama negara Timor- Leste. 12.7 Program reparasi Maksud utama skema reparasi ini adalah untuk membantu para korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang rentan, dalam cakupan mandat Komisi, dengan memperbaiki sebisa mungkin, kerugian hidup mereka yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran, melalui pemberian layanan sosial dan langkah-langkah simbolis dan kolektif. Rehabilitasi Rehabilitasi bagi korban perlu mencakup perawatan medis dan psiko- sosial. Bilamana hal ini telah disediakan bagi masyarakat umum oleh Pemerintah dan masyarakat sipil, program ini hendaknya mendukung korban untuk mengakses layanan-layanan tersebut, memberikan sumber daya tambahan bagi badan-badan yarig menyediakan layanan agar dapat 253
S er i D o k u m en K u n c i 8 mencapai penerima program dan memastikan pemberian layanan yang berkualitas melalui pengawasan serta pemberian umpan balik kepada penyedia layanan. Langkah-langkah kolektif Program ini hendaknya juga memastikan bahwa rehabilitasi terjadi dalam langkah-langkah kolektif konteks masyarakat, Ini berarti bahwa dikembangkan untuk memastikan bahwa rehabilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia berlangsung dalam konteks dan bersama-sama dengan komunitas mereka. Sebuah mekanisme khusus perlu dikembangkah sehingga komunitas atau kelompok-kelompok korban dapat mengajukan permohonan akan bantuan semacam itu. Langkah-langkah ini harus ditetapkan atas konsultasi dengan para korban dan dapat berupa pengakuan simbolis, seperti dipaparkan di bawah, dan/atau dukungan bahan-bahan untuk aktivitas-aktivitas atau item-item yang ditentukan bersama oleh para korban. Langkah-langkah simbolis Langkah-langkah simbolis yang dikembangkan dalam konsultasi dengan para korban, dapat termasuk menciptakan tanda peringatan, upacara- upacara peringatan, penggalian kembali dan penguburan kembali para korban atau menandai dan mendirikan tanda peringatan di tempat-tempat penguburan massal. Langkah-langkah simbolis untuk menghargai para korban kekejaman masa lalu memperkuat komitmen sosial untuk menentang terulangnya tindakan-tindakan seperti itu, dan juga bersifat mendidik dan memajukan rekonsiliasi. 12.8 Tujuan-tujuan Mengidentifikasi	korban	pelanggaran	hak	asasi	manusia	yang	paling	rentan, yang terjadi selama masa mandat Komisi dan mendukung rehabilitasi terhadap mereka. Memfasilitasi	rehabilitasi	komunitas	atau	kelompok-kelompok	kor- ban yang paling terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia se- lama masa mandat Komisi. 254
Rekomendasi Membantu	meningkatkan	pengakuan	dan	penghortnatan	terhadap	korban pelanggaran hak asasi manusia dan melestarikan ingatan akan kekejaman dan penderitaan di masa lalu untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan seperti itu. 12.9 Kelompok-kelompok target Menurut mandat Komisi: "korban betarti seseorang yang secara individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok, telah menderita kerugian, termasuk	luka	fisik	atau	mental,	penderitaan	emosional,	kerugian	ekonomi	atau dirusakkan haknya secara mendasar sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang menjadi hak hukum Komisi untuk dipertimbangkan, dan termasuk sanak keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang telah menderita kerugian." (Regulasi 2001/10, pasal 1.n). Mengingat prinsip-prinsip kelayakan dan pengutamaan berdasarkan kebutuhan, Komisi merekomendasikan agar program ini berfokus pada pemberian manfaat kepada yang paling rentan di antara mereka yang masih terus menderita akibat dari pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999, yaitu: •	Korban	penyiksaan •	Orang	yang	cacat	mental	dan	fisik •	Korban	kekerasan	seksual •	•	Anak-anak	yang	terkena	dampak	konflik •	Masyarakat	yang	menderita	pelanggaran	hak	asasi	manusia	dalam	skala besar dan berat, dengan korban yang cukup tinggi dari kategori seperti yang disebut di atas. Janda	dan	ibu	yang	tak	bersuami 255
S er i D o k u m en K u n c i 8 Definisi-definisi kerja untuk kelompok-kelompok target Korban siksaan adalah mereka yang ditahan, disiksa dan masih terus menderita akibat dari siksaan yang mereka alami. Orang yang cacat akibat pelanggaran berat hak asasi manusia adalah	mereka	yang	cacat	secara	permanen	baik	fisik	maupun	mental,	total	atau	sebagian,	karena	akibat	dari	konflik.	Contohnya	adalah	korban	yang diamputasi, terkoyak bagian tubuhnya, kehilangan anggota tubuh, menderita luka tembakan; korban dengan peluru atau pecahan amunisi masih di dalam tubuhnya, atau mereka yang mengalami gangguan permanen karena pukulan dan siksaan berat yang mengakibatkan mereka cacat total atau sebagian; atau korban yang mengalami rnasalah kesehatan mental karena pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perlakuan seperti perkosaan, perbudakan seksual, kawin paksa atau jenis-jenis kekerasan seksual lainnya; dan anak laki- laki dan laki-laki yang menderita kekerasan seksual. Janda dan ibu tak bersuami termasuk perempuan yang suaminya dibunuh	atau	dilenyapkan	dalam	konteks	konflik	politik	dan	yang	karena	itu menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya. Termasuk di sini juga perempuan yang anak-anaknya lahir dari hasil perkosaan atau perbudakan seksual dan yang karena itu menjadi ibu tanpa suami. Anak-anak yang terkena dampak konflik didefinisikan	sebagai: •	anak-anak yang menderita cacat karena pelanggaran berat hak asasi manusia anak-anak yang orang tuanya dibunuh atau dihilangkan anak-anak yang lahir sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual yang ibunya tak bersuami anak-anak yang menderita gangguan psikologis anak-anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reparasi apabila mereka berusia 18 tahun ke bawah pada tanggal 25 Oktober 1999. • • 256
Rekomendasi Komisi merekomendasikan bahwa program reparasi ini mulai dengan daftar korban-korban yang telah menghadap CAVR, yang diseleksi dan diprioritaskan berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam kebijakan reparasi	ini.	Sebuah	periode	'jendela'	dua	tahun	dibuka	untuk	identifikasi	lanjutan pengguna program reparasi yang memenuhi kriteria, untuk ditambahkan	pada	daftar	yang	telah	diidentifikasi	oleh	Komisi.	Upaya	ini	dilakukan untuk menjamin keikutsertaan mereka yang paling rentan, yang tidak berkesempatan menghadap Komisi. 12.10 Pendanaan Negara Indonesia patut menanggung proporsi yang cukup besar dari biaya. Sebagai kekuasaan pendudukan yang melakukan sebagian besar pelanggaran, Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang terbesar untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kebijakan- nya dan para agennya di Timor-Leste. Negara-negara anggota masyarakat internasional, dan perusahaan- perusahaan bisnis yang mendukung pendudukan ilegal atas Timor-Leste dan dengan demikian secara tidak langsung memperkenankan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran, diwajibkan memberikan reparasi kepada para korban berdasarkan pada prinsip tanggung jawab internasional yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional tentang kerugian (customary law of torts). Kontribusi dapat juga diberikan oleh agen-agen internasional dan LSM, berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Timor-Leste diwajibkan oleh Konstitusinya untuk "menjamin adanya perlindungan istimewa bagi otang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan orang tanggungan lain dari mereka yang mengabdikan nyawanya kepada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan akan melindungi setiap orang yang mengambil bagian dalam perlawanan menentang pendudukan asing" [Pasal 11, Konstitusi RDTL]. Dalam semangat rekonsiliasi, Komisi merekomendasikan agar upaya memelihara 257
S er i D o k u m en K u n c i 8 para anggota gerakan Perlawanan ini diperluas untuk mencakup juga para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak. Jika Indonesia terlalu lambat menanggapi, Timor-Leste dan masyarakat internasional patut memberikan kontribusi mereka sementara menekan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya. Banyak korban yang tidak sanggup menunggu lagi. Komisi dengan ini merekomendasikan bahwa skema reparasi didanai bersama melalui: •	Alokasi	tetap	(yang	dijamin	oleh	undang-undang)	dari	anggaran nasional Timor-Leste Reparasi	oleh	Negara	Indonesia •	Reparasi	oleh	perusahaan-perusahaan	bisnis	Indonesia,	termasuk	Badan Usaha Milik Negara, serta perusahaan-perusahaan dan bisnis internasional dan multinasional yang meraih keuntungan dari perang dan mendapat manfaat dari pendudukan Timor-Leste Reparasi	dari	Anggota-anggota	Tetap	Dewan	Keamanan	PBB	-	Cina, Perancis, Rusia, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat Kontribusi	dari	pemerintah-pemerintah	yang	memberikan	bantuan	militer, termasuk penjualan senjata dan pelatihan militer, kepada Pemerintah Indonesia selama pendudukan dan perusahaan-perusahaan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata kepada Indonesia. Kontribusi dari Pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga internasional, yayasan-yayasan dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk dana- dana khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti Dana PBB untuk Korban Penyiksaan. Komisi merekomendasikan agar didirikan sebuah dana perwalian (trust fund) untuk menerima dan mengelola semua kontribusi dan agar dana itu diaudit secara teratur. 258
Rekomendasi 12.11 Rentang waktu Komisi merekomendasikan agar program ini berjalan selama sebuah periode awal selama 5 tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Dianjurkan agar program beasiswa untuk anak-anak diteruskan sampai anak terakhir yang memenuhi syarat mencapai usia 18 tahun, yaitu tahun 2017. 12.12 Metode Metode pelaksanaan program reparasi harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan korban dan kelompok-kelompok korban, serta akan mengikutsertakan komponen-komponen sebagai berikut: Dukungan untuk ibu tak bersuami dan beasiswa untuk anak-anak mereka Program ini akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak dari ibu tak bersuami, termasuk korban kekerasan seksual dan janda perang. Beasiswa ini diberikan pada anak-anak mereka yang berusia sekolah hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Dalam paket ini termasuk uang sekolah dan biaya lainnya dan akan dikelola oleh badan-badan pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah di tingkat distrik. Ibu-ibu tersebut akan diharapkan dapat melakukan perjalanan ke organisasi yang melaksanakan program beasiswa sekali sebulan untuk menerima tunjangan itu, dan pada saat yang sama mereka dapat mengakses berbagai layanan lainnya, seperti konseling, dukungan antar sesama, ketrampilan mencari nafkah dan akses pada kredit kecil untuk aktivitas mencari nafkah. Kegiatan bulanan ini dapat juga dijadikan saat yang tepat untuk mengakses layanan penting lainnya, seperri pelayanan kesehatan. Dukungan untuk orang yang cacat, janda dan korban kekerasan seksual dan penyiksaan Program ini akan menyediakan layanan sosial bagi para janda, korban kekerasan seksual (yang tidak mempunyai anak-anak berusia sekolah), orang cacat dan korban siksaan, dengan rehabilitasi, pelatihan ketrampilan dan akses terhadap kredit kecil untuk kegiatan mencari nafkah. Program ini 259
S er i D o k u m en K u n c i 8 akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, LSM-LSM yang mempunyai spesialisasi dan LSM yang berbasis masyarakat. Dukungan untuk masyarakat yang sangat terkena dampak Program ini akan memberikan dukungan pada masyarakat-masyarakat yang sangat terkena dampak yang mengajukan permohonan secara kolektif untuk reparasi. Dalam permohonan, perlu tercantum informasi tentang	bagaimana	konflik	berdampak	pada	masyarakat	dan	secara	umum,	pelanggaran-pelanggaran yang dialami, rancangan proyek untuk mengurangi kerugian yang diderita, dan daftar orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Program ini dapat juga digunakan oleh instansi-instansi Pemerintah dan/atau LSM untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya-lokakarya pemulihan dan kegiatan pemulihan lainnya, termasuk terapi kreatif dan kegiatan seperti teater, seni rupa, musik dan doa. Perimbangan jender dari orang-orang yang terlibat atau yang menerima dukungan ini menjadi salah satu persyaratan layak tidaknya permohonan tersebut. Menciptakan tanda-tanda peringatan Program ini akan mempromosikan peringatan nasional berdasarkan konsultasi dengan korban dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah. Program peringatan ini perlu mengacu pada kekejaman- kekejaman yang dipaparkan dalam Laporan ini, meski tidak boleh dibatasi pada itu saja. Program peringatan ini dapat termasuk upacara-upacara peringatan, tanggal-tanggal tertentu, monumen-monumen dan upaya- upaya lain untuk menghargai dan mengenang korban pelanggaran hak asasi manusia di tingkat masyarakat setempat dan di tingkat nasional. Program peringatan ini juga mencakup pengembangan bahan-bahan pelajaran tentang perjuangan bersejarah Timor-Leste untuk menegakkan hak asasi manusia dan pengembangan bacaan, musik dan seni populer sebagai peringatan, dan -sebagaimana direkomendasikan di bagian lain Laporan ini- pengembangan sebuah program pendidikan untuk membina budaya	resolusi	konflik	berdasarkan	prinsip	non-kekerasan. 260
Rekomendasi Komitmen terhadap tidak muncul kembalinya kekerasan Sebagai bagian dari sebuah komitmen nasional terhadap tidak terulangnya kekerasan, sebuah program pendidikan khusus untuk mengurangi dampak kekerasan yang berlangsung selama 25 tahun akan dilaksanakan dalam kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan mengakui bahwa lingkaran kekerasan terus meresap dalam masyarakat Timor-Leste, baik di tempat kerja maupun di rumah, program reparasi nasional harus mengembangkan sebuah kampanye pendidikan untuk tneningkatkan kesadaran publik akan hubungan antara perlakuan kejam di masa lalu dengan perilaku kekerasan dewasa ini. Maksud dari program pendidikan ini adalah untuk memudahkan sebuah perubahan dalam praktek penggunaan kekerasan, sebagai cara untuk menengahi konflik,	pada	semua	tahap	kehidupan.	Demi	menghormati	para	korban	kekerasan massal, kita harus menetapkan suatu komitmen yang jelas untuk merubah warisan masa lalu ini. 12.13 Badan pelaksana Komisi merekomendasikan didirikannya sebuah badan pelaksana program reparasi nasional yang akan berfungsi selama jangka waktu program. Tugasnya adalah melaksanakan dan mengkoordinasi Program Reparasi Nasional dalam kerjasama dengan serangkaian mitra yang terkait. Termasuk dalam mitra-mitra ini adalah badan-badan pemerintah yang menyediakan layanan publik, seperti Kementerian Perburuhan dan Solidaritas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan LSM penyedia layanan dan organisasi-organisasi gereja yang bekerja pada tingkat nasional dan distrik. Badan pelaksana ini akan merekrut 'pekerja sosial' atau fasilitator akar rumput pada tingkat distrik, yang akan menerima pelatihan dan bantuan transportasi. Pekerja-pekerja distrik ini akan membantu menghubungkan para korban dengan pelayanan yang dibutuhkan. Badan pelaksana ini akan mengembangkan dan mendukung program- program inovatif, bersama dengan LSM-LSM untuk mendukung para 261
S er i D o k u m en K u n c i 8 korban, kelompok-kelompok korban dan masyarakat agar mereka dapat menangani kebutuhan dan masalah-masalah yang muncul dengan cara yang berkesinambungan dan memberdayakan. Badan pelaksana ini hendaknya menetapkan dewan penasihat sebagai sebuah badan konsultasi permanen dalam pengembangan dan pelaksanaan programnya. Dalam dewan tersebut hendaknya terwakili para korban dan kelompok-kelompok korban, serta organisasi dan indivldu yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat dalam melindungi hak- hak korban. 262
LAMPIRAN Untuk Dunia yang Lebih Ramah Bagi Perempuan: Sebuah Tawaran (Oleh: I Gusti Agung Ayu Ratih)
Untuk Dunia yang Lebih Ramah bagi Perempuan: Sebuah Tawaran Oleh: I Gusti Agung Ayu Ratih* Sejarah negeri kita sarat dengan kisah 'perang tersembunyi'. Beberapa pepe- rangan berlangsung lewat 'operasi pemulihan keamanan dan ketertiban'. Dan, kita boleh bernafas lega karena aparat negara sudah dengan sigap membasmi 'gerakan pengacau keamanan' sehingga kenyamanan hidup kita tak terganggu. 'Operasi' lebih terdengar seperti upaya pembedahan di rumah sakit untuk memulihkan kesehatan tubuh seseorang. Berita di media massa dan pelajaran di sekolah kebanyakan tak bercerita bahwa 'operasi pemulihan' ternyata memusnahkan kota dan desa, mengakhiri kehidupan suatu komunitas, termasuk bayi dalam kandungan dan anak-anak, dan menghancurkan tubuh perempuan. Jarang pula tampil kisah para prajurit yang pulang tanpa pekik kemenangan karena yang tertinggal hanya nama, atau anggota tubuh yang tak lengkap dan sepenggal kewarasan. Ada satu 'perang tersembunyi' terhadap bangsa lain, yaitu Timor Leste, yang berhasil terungkap di dunia intemasional dan melahirkan desakan kuat terhadap pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasinya. Tanpa pernah memper- oleh dan mempelajari informasi yang lengkap dan beragam tentang apa yang sesungguhnya terjadi, masih banyak orang Indonesia yang menyesali 'lepasnya Timor Timur dari NKRI' dan bersiap-siaga agar 'tragedi nasional' kehilangan wilayah dan wajah ramah tak terulang kembali. Seruan pemulihan dan pen- cegahan keberulangan sesungguhnya beroleh makna yang sangat berbeda ketika dilekatkan dengan retorika negara tentang pertahanan dan keamanan nasional. Upaya rakyat Timor Leste, dengan dukungan masyarakat internasional, untuk memeriksa, lalu berdamai dengan masa lalunya melalui pembentukan Kotnisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) merupakan satu langkah maju yang belum berhasil kita lakukan sebagai bangsa. Lepas dari keterbatasan CAVR dalam mendesak lahirnya kesepakatan nasional dan internasional untuk Bekerja sebagai Koordinator Peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan anggota Lingkar Tutur Perempuan (LTP). 265
S er i D o k u m en K u n c i 8 mengobati luka-luka parah akibat sebuah perang panjang dengan skema keadilan dan perdamaian yang diharapkan korban, laporan komprehensif yang dihasilkan selayaknya kita pelajari karena di dalamnya terkandung jejak- jejak sejarah negara-bangsa kita. Sebagai bahan pembelajaran bersama, esai ini akan membuka perbincangan dengan gambaran singkat latar belakang terjadinya perang berkepanjangan di Timor Leste. Kemudian, bagian kedua secara khusus akan mengulas satu bab laporan akhir CAVR, Chega!, yang mengungkapkan tindak-tindak kejahatan terhadap perempuan sebagai pelanggaran berat hak- hak dasar manusia yang terjadi pada masa pelaksanaan operasi militer Indonesia. Ulasan ini diikuti dengan tawaran beberapa pandangan tentang 'pemulihan bermakna luas' dalam kerangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan terhadap	perempuan	yang	terjadi	dalam	situasi	konflik	politik	di	Indonesia.	Sedangkan bagian terakhir akan mengajak kita semua memikirkan upaya pencegahan keberulangan dengan bertumpu pada rumusan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih sesuai dengan semangat perikemanusiaan dan perikeadilan, baik yang termaktub dalam konstitusi dan dasar negara kita, maupun dalam aturan-aturan hukum pergaulan antar negara-bangsa. I. Perang Tak Berimbang Pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam bentuk-bentuk lain terhadap perempuan di Timor Leste yang terjadi sepanjang upaya pemerintah Republik Indonesia mengintegrasikan negeri tersebut tidak bisa dipisahkan dari serangkaian operasi rniliter yang dilancarkan ABRI antara 1975-1999.1 Dengan 1 Para pendiri RI, termasuk Presiden Soekarno, tidak pernah berniat mengintegrasikan Timor Leste (d.h. Timr Portugis) karena sejak awal mereka sudah menyepakati bahwa yang masuk dalam wiayah republik ini adalah daerah bekas jajahan Belanda. Adalah para perwira di sekeliling Soeharto yang bekerja untuk Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), terutama Brig. Jen. Ali Moertopo, yang sejak akhir 1960an mulai berpikir untuk mengintegrasikan Timor Portugis karena mereka mengkhawatirkan kemerdekaan Timor Portugis akan memberi inspirasi separatisme bagi wilayah timur RI. Ali Moertopo memimpin satu unit khusus dalam BAKIN, Operasi Khusus (Opsus), yang membuat kajian tersendiri tentang prospek integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah RI. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang hubungan Indonesia dan Timor Portugis, lihat John G. Taylor. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Dilupakan. Jakarta: Fortilos, 1998, terutama Bab II. 266
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran dalih mengatasi kekacauan akibat 'perang saudara', mempertahankan integritas teritorial RI, dan mencegah berkembangnya 'gerakan komunis' yang dipimpin partai terbesar di Timor Leste, Fretilin,2militer Indonesia berhasil meyakinkan 2 Perubahan politik yang menjatuhkan rejim fasis di Portugal melalui Revolusi Bunga (Revolucao dos Cravos) pada 25 April 1974 mendorong pemerintah baru untuk melaksanakan proses dekolonisasi di daerah-daerah jajahan mereka, termasuk Timor Portugis. Sebagai tanggapan terhadap perubahan politik di Lisabon, kaum terpelajar serta elit perkotaan dan pedesaan di Timor membentuk partai-partai politik. Partai pertama dibentuk pada pertengahan tahun 1974, yaitu UDT (Uniao Democratica Timorense, Serikat Demokratik Timor) yang berniat memperjuangkan hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri dengan orientasi membangun hubungan federasi dengan Portugal. Berikutnya terbentuk ASDT (Associacao Social-Democrata Timorense, Asosiasi Sosial Demokrat Timor), partai yang sejak pendiriannya sudah menetapkan akan memperjuangkan hak rakyat Timor untuk menetukan nasib sendiri dalam persiapan menuju	kemerdekaan	sepenuhnya	tanpa	berafiliasi	dengan	Portugal	atau	Indonesia.	Sedangkan partai ketiga, APODETI (Associacao Popular Democratica de Timor, Asosiasi Demokratik Populer Timor), yang didirikan oleh orang-orang yang sudah cukup lama memiliki hubungan khusus dengan pihak mliter Indonesia, mendorong integrasi dengan RI. Ada tiga partai lain yang dibentuk belakangan, yaitu KOTA (Klibur Oan Timur Aswain, Putra Prajurit Gunung), Partido Trabalhista (Partai Buruh), dan ADLITA (Associacao Democratica Integracao Timor Leste Australia, Asosiasi Demokratik Integrasi Timor Leste Australia), tetapi mereka tidak berperan besar dalam dinamika politik di Timor Leste. UDT sempat menjadi partai paling populer karena mendapat dukungan dari pejabat senior di Dili, pemilik tanah terkemuka, dan pimpinan-pimpinan tradisional di desa (suco dan liurai) yang mengkampanyekan program-program partai untuk demokratisasi. ASDT, partai terbesar kedua, yang mendapat inspirasi dari keberhasilan gerakan kemerdekaan di koloni-koloni Portugal di Afrika, yaitu Angola dan Mozambik, kemudian berubah menjadi Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Leste) dengan tujuan mempercepat proses dekolonisasi dan pencapaian kemerdekaan. Ketekunan Fretilin dalam mensosialisasikan ide-ide kemerdekaan sampai ke tingkat desa melalui program-program sosial-ekonomi, seperti kampanye pemberantasan buta huruf, pendirian koperasi pangan dan penyuluhan kesehatan, membuahkan dukungan meluas di kalangan rakyat dan melampaui kepopuleran UDT, Perkembangan ini mendorong UDT untuk mempertimbangkan ide kemerdekaan Timor Leste secara bertahap dan membangun koalisi dengan Fretilin pada awal 1975. Koalisi ini sudah sempat merencanakan pembentukan pemerintahan peralihan dan memutuskan tidak akan berintegrasi dengan negeri lain. Sayangnya koalisi ini tidak bertahan lama. Di satu sisi, sebagian pimpinan UDT cemas akan pesatnya kepopuleran Fretilin di segala penjuru Timor Leste, di lain sisi, beberapa pimpinan Fretilin melihat 'kompromi' dengan UDT memperlambat proses persiapan kemerdekaan. Sementara itu pihak intelijen militer RI, yang sudah bergerak dengan Operasi Komodo sejak akhir 1974, semakin gencar melakukan provokasi di daerah perbatasan dengan Timor Barat dan menyebarkan 267
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerintah Soeharto untuk mendukung penyerbuan besar-besaran ke Timor Leste pada 7 Desember 1975.3 Para pimpinan ABRI awalnya membayangkan bahwa dengan kekuatan paling tidak 10.000 prajurit, peralatan perang yang canggih, dan dukungan dari pimpinan negara-negara adikuasa, Indonesia akan mampu menaklukan rakyat Timor Leste dalam waktu singkat.4Ternyata setelah propaganda tentang bahaya gerakan 'komunis' yang dikembangkan Fretilin. Koalisi UDT-Fretilin pun pecah dan pada 11 Agustus 1975 UDT melakukan kudeta terhadap pemerintahan Portugis di Timor Leste. Kudeta ini memancing serangan balasan dari Fretilin. Dalam waktu singkat Fretilin berhasil mengalahkan kekuatan UDT dan menguasai Timor Leste. Pertempuran sengit hanya berlangsung kurang lebih dua minggu yang diikuti dengan bentrokan-bentrokan sporadis. Namun, militer Indonesia memanfaatkan kekacauan situasi ini untuk mulai melancarkan serangan-serangan reguler di kota-kota perbatasan selama September-Oktober. Alasan membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam 'perang saudara' terus-menerus digunakan untuk membenarkan infiltrasi	dan	agresi	Indonesia,	bahkan	sampai	akhir	pendudukannya	pada	1999.	Melihat	gerak militer Indonesia yang semakin agresif, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan dan berdirilah Republica Democratica de Timor-Leste (Republik Demokrasi Timor Leste) pada 28 November 1975. Dua hari kemudian di kota Balibo koalisi empat partai yang didukung militer Indonesia, UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista menyatakan kemerdekaan Timor Leste dan kesediaan mereka berintegrasi dengan Indonesia. Pernyataan yang dikenal dengan Deklarasi Balibo ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk 'mengambil langkah-langkah untuk melindungi rakyat Timor Timur yang sudah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia'. 3 ABRI awalnya berharap Operasi Komodo berhasil menciptakan destabilisasi politik yang akan memenangkan posisi UDT dan APODETI sehingga Indonesia bisa melakukan intervensi politik tanpa perlu melancarkan operasi penyerbuan yang lebih besar. Tapi strategi 'non militer' ini ternyata tidak berhasil. Soeharto tidak langsung menyetujui rencana invasi karena khawatir akan reaksi negara-negara industri maju, terutama AS, yang sudah memberikan bantuan ekonomi dan militer terhadap pemerintahannya. Lihat John Taylor, Perang Tersembunyi, hal. 95. Untuk penggambaran yang cukup detail operasi penyerbuan ke Timor Leste lihat "Operasi Linud Terbesar di Dili", Angkasa No. 5, Februari 1999 Tahun IX di militer/militer3.htm. 4 Keputusan Soeharto untuk melakukan invasi sangat ditentukan oleh 'restu' yang diberikan pemerintah AS untuk menggunakan peralatan militer buatan AS untuk 'tindakan pertahanan Keamanan Indonesia' dengan syarat operasi ini berlangsung cepat dan singkat. Invasi dilaksanakan segera setelah Presiden Gerald Ford dan Sekretaris Negara Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto di Jakarta pada 5-6 Desember 1975. Pihak pemerintah Indonesia dan AS menyangkal bahwa pertemuan bilateral ini membicarakan masalah Timor Timur. Namun, dokumen-dokumen pemerintah AS yang	dideklasifikasi	dan	dibuka	untuk	umum	pada	2001	dan	2006	membuktikan	adanya	pembicaraan tentang invasi ke Timor Timur. Manta Menlu RI, Ali Alatas, yang pada 268
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran kurang lebih 4 tahun melakukan pemboman membabi-buta, pengepungan basis-basis perlawanan, penyemprotan tanaman pangan dengan zat-zat kimia, penghancuran desa-desa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan pembunuhan massal yang mengakibatkan kurang lebih 200 ribu jiwa terbunuh militer Indonesia tidak berhasil menguasai Timor Leste sepenuhnya.5 Walaupun masa itu menjabat sebagai sekretaris Menlu Adam Malik, menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri tidak tahu menahu mengenai kepastian rencana invasi ke Timor Timur sampai minggu pertama Desember 1975. Lihat Ali Alatas, The Pebble in the Shoe: the Diplomatic Struggle for East Timor, Jakarta: Aksara Karunia, 2006, hal. 19-21. Menurut catatan Sekretariat Negara AS, perusahaan-perusahaan AS mensuplai sekitar 90 persen persenjataan yang digunakan ABRI selama invasi. Antara 1977-78 pemerintah AS menyetujui penjualan persenjataan yang meningkat sampai 2.000 persen (US$ 112 juta). Jumlah ini mencapai puncaknya (lebih dari US$ 1 milyar) pada pemerintahan Ronald Reagan (1982-84). Selain penjualan senjata, pemerintah AS juga memberikan pelatihan dan melipatgandakan bantuan militer di saat pembunuhan massal sedang terjadi dengan sangat intensif pada tahun-tahun awal invasi. Untuk catatan singkat tentang dukungan AS, lihat pengantar Allan Nairn dan Matthew Jardine, dalam Constancio Pinto and Matthew Jardine, East Timor's Unfinished Struggle: Inside the East Timorese Resistance, Boston: South End Press, 1997, hal. 22-23). Disamping AS, negara-negara industri maju yang berkepentingan ekonomi di Indonesia, seperti Australia, Jepang, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat, mendukung upaya Indonesia menaklukan Timor Leste. Mereka mengabaikan sejumlah resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB sejak akhir 1975 yang menyerukan agar seluruh negara menghormati integritas teritorial Timor Portugis dan hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri, serta meminta agar pemerintah Indonesia segera menarik seluruh pasukannya dari wilayah tsb. Untuk catatan tentang perdebatan di PBB, lihat Jose Ramos Horta, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, Ternton, NJ: The Red Sea Press, Inc., 1987, hal. 97-123 dan Ali Alatas, The Pebble in the Shoe. Jenderal Ali Moertopo, arsitek penyerbuan ke Timor Leste, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan kaum cendekiawan AS bahwa 'the whole business will be settled in 3 weeks' [semua urusan akan bisa dibereskan dalam 3 minggu]. Ben Anderson, "East Timor and Indonesia", dalam Peter Carey and G. Carter Bentley, eds., East Timor at the Crossroads: the Forging of a Nation, Honolulu: University of Hawaii Press and New York: Social Science Research Council, 1995, hal. 137. Di kalangan militer kerap terdengar sesumbar bahwa mereka akan makan pagi di Dili, makan siang di Baucau dan makan malam di Los Palos. 5 Jumlah penduduk Timor Leste yang terbunuh akibat pemboman, pelaparan dan pembunuhan massal belum diketahui dengan pasti. Angka sekitar 250.000 diperoleh dari perbandingan hasil sensus penduduk yang dilakukan pemerintah Portugis pada 1974 dengan hasil yang diperoleh pemerintah Indonesia, dan pengakuan atau kesaksian berbagai pihak, seperti rohaniwan, pemimpin UDT dan pejabat asing. Lihat John Taylor, Perang Tersembunyi, hal. 129, 163 dan 177. CAVR dalam laporannya menyimpulkan 269
S er i D o k u m en K u n c i 8 organisasi Fretilin dihancurkan, pimpinan dan anggota sayap militer Fretilin (Falintil) sebagian besar dikejar, ditangkap dan dibunuh, perlawanan bersenjata berlanjut dengan dukungan perjuangan diplomatik di tingkat internasional dan gerakan klandestin yang dimotori rakyat tak bersenjata. Pemerintah Indonesia bukannya mempertimbangkan kembali kebijakan aneksasi dan mematuhi seruan PBB untuk menarik mundur pasukan, namun justru mengerahkan semakin banyak pasukan untuk menduduki Timor Leste dan terlibat dalam perang berkepanjangan yang memakan jiwa dan biaya tak terkira dari kedua belah pihak sdama 20 tahun berikutnya.6 bahwa paling sedikit 102.800 orang Timor meninggal dalam masa pendudukan Indonesia;	'kematian	yang	berhubungan	dengan	konflik'	ini	terjadi	akibat	pembunuhan,	kelaparan dan penyakit yang timbul karena kondisi buruk pendudukan militer. Lihat CAVR, Chega!, khususnya Bab 6. Walaupun Indonesia selalu mengatakan mereka menyasar orang-orang 'komunis', Fretilin/Falintil, pada akhirnya banyak di antara yang terbunuh bukan anggota Fretilin/Falintil, apalagi komunis. Bagi orang Timor sendiri tuduhan 'komunis' ini sangat tidak masuk akal. Mereka tidak pernah melihat Fretilin/ Falintil sebagai organisasi komunis. Lihat kesaksian orang-orang Timor yang dicatat oleh Michele Turner dalam Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992, Sydney: University of New South Wales Press, 1995. Justru serangan dan tuduhan membabi- buta ini yang akhirnya membuat sebagian besar rakyat Timor membenci tentara Indonesia dan yakin bahwa kemerdekaan adalah pilihan terbaik bagi mereka. 6 Jumlah pasukan yang ditempatkan di Timor Leste berkisar antara 20.000 sampai 30.000 orang. Fretilin membentuk sayap militer sendiri, Falintil (Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste, Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor Leste) pada 20 Agustus 1975 untuk menghadapi kudeta UDT. Pada saat penyerbuan Indonesia Falintil terdiri atas 2.500 tentara reguler, 7.000 tentara yang pernah menerima pelatihan militer dari Portugis, dan 10.000 milisi yang menjalani pelatihan singkat bela-negara. Sejak akhir 1980an jumlah gerilyawan beserta cadangan milisi Falintil tidak lebih dari 2.000 orang dengan persenjataan dan amunisi yang sangat terbatas. Untuk perimbangan kekuatan antara ABRI dan Falintil, lihat John Taylor, Perang Tersembunyi, hal. 291 dan Constancio Pinto dan Matthew Jardine, East Timor's Unfinished Struggle, hal. 246. Kalau dibandingkan dengan penduduk Timor pada saat itu yang berjumlah sekitar 650.000 jiwa, berarti setiap orang Timor, yang bersenjata pun tidak, sehari-hari berhadapan dengan 10 sampai 20 tentara Indonesia. Pemerintah RI tidak pernah secara resmi mengumumkan berapa banyak tentara Indonesia yang cedera parah atau tewas di Timor Leste dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh operasi militer di negeri tersebut. Bisa jadi bantuan militer maupun non- militer yang diberikan negara-negara industri maju kepada RI pada masa itu merupakan pinjaman yang jumlah pokok maupun bunganya masih harus dilunasi rakyat Indonesia sampai hari ini. 270
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran Penyerbuan besar-besaran yang berlanjut dengan pendudukan membuat Timor Leste menjadi salah satu wilayah yang mungkin paling dimiliterisasi di dunia.7 Secara 'resmi' pemerintah RI maupun ABRI menyatakan bahwa mereka berniat menumpas gerilyawan bersenjata di bawah komando Fretilin/Falintil dan memulihkan keamanan dan ketertiban di Timor Leste. Dalam kenyataannya rakyat sipil tak bersenjata, apakah mereka anggota Fretilin, atau partai-partai lain, bahkan yang tidak tahu-menahu soal politik sekalipun, menjadi sasaran berbagai tindak kekerasan sampai pembunuhan. Laporan dari berbagai lembaga HAM, pejabat PBB, juga KPP Timor Timur yang dibentuk Komnas HAM pada 1999 menunjukkan bahwa kekerasan yang diderita rakyat Timor Leste bukanlah akibat sampingan dari sebuah operasi, penyimpangan prosedur, maupun tindakan indisipliner satu-dua oknum ABRI, tetapi merupakan akibat langsung dari sebuah operasi pengikisan pemberontakan (counterinsurgency operation) untuk menebar ketakutan melalui teror, intimidasi, dan pengawasan ketat sampai ke tingkat rumah tangga sebagai cara mengontrol populasi.8 II. Tubuh Perempuan sebagai Ajang Pertempuran Aku harus menghinakan diriku berkali-kali di hadapan orang-orang Indomsia itu, tapi tak ada yang bisa kulakukan, aku dalam kekuasaan mereka, aku bukan milik diriku lagi. --Maria Gorete Joaquim--+ 7 Pernyataan ini didasarkan pada kesimpulan feminis Cythia Enloe bahwa basis militer AS di Pulau Okinawa, Jepang merupakan 'salah satu dari wilayah yang paling dimiliterisasikan secara menyeluruh di dunia'. Jumlah serdadu AS yang bertugas di pulau tersebut 29.000 personil. Lihat Maneuvres: The International Politics of Militarizing Women's Lives. Berkeley: University of California Press, 2000, hal. 112. 8 Untuk deskripsi tentang suasana teror di Timor Leste, lihat Joseph Nevins, A Not-So Distant Horror: Mass Violence in East Timor, Ithaca: Cornell University Press, 2005. Untuk penggambaran struktur dan pelaksanaan pendudukan militer, lihat Samuel Moore, "The Indonesia Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents," Indonesia, 72 (October 2001); Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of the East Timor Military Command and Its Implications for Indonesia," Indonesia, 67 (April 1999); dan CAVR, Chega!, Bab 4. + Dikenal luas sebagai martir dan pejuang perempuan yang sejak awal telah menunjukkan perlawanannya terhadap militer Indonesia. Ia dipenjarakan, disiksa, diperkosa dan 271
S er i D o k u m en K u n c i 8 Sebagai bagian terbesar dari rakyat tak bersenjata, perempuan Timor Leste tidak luput dari sasaran operasi penaklukan militer Indonesia. Lebih jauh lagi, sebagai perempuan mereka menjadi sasaran utama berbagai tindak kekerasan yang seksual sifatnya. Ada kalangan tertentu yang mungkin berpendapat bahwa jatuhnya korban perempuan, dan secara khusus terjadinya serangan seksual terhadap perempuan, merupakan konsekuensi logis sebuah peperangan. Perempuan berada pada tempat dan waktu yang salah pada saat operasi berlangsung, dan prajurit yang sedang bertugas tanpa sengaja menyerang mereka. Atau, para prajurit yang dikirim ke medan perang seringkali merasa kesepian karena jauh dari istri, pacar atau keluarga dan tertekan oleh suasana perang sehingga tak terlalu mengherankan kalau di antara mereka ada yang sesekali melakukan pelecehan seksual, perkosaan, atau memaksa perempuan lokal menjadi pacar atau istri sementara. Dalam kondisi serupa ini, tindakan kekerasan seksual dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan (biologis) laki-laki yang manusiawi, dan bukan pelanggaran HAM berat, apalagi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.9 Laporan CAVR tentang pemerkosaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang dialami perempuan Timor Leste dengan gamblang dan menyeluruh telah mengungkap bahwa serangan terjadi bukan semata- mata akibat keteledoran, salah perhitungan, atau desakan kebutuhan biologis. akhirnya 'dihilangkan' karena berani menyelundupkan informasi ke pihak gerilyawan Falintil di hutan tentang kegiatan dan rencana tentara Indonesia. Baca kesaksian beberapa orang terdekatnya di Michele Turner, Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992. 9 Salah satu pimpinan pasukan penyerbuan ke Timor Leste, Mayjen. Dading Kalbuadi, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Jakarta-Jakarta bahwa 'militer dalam peperangan dekat dengan Triple W (War, Wine, Women - Perang, Anggur, Perempuan)' untuk menegaskan bahwa pemerkosaan merupakan hal yang wajar terjadi dalam peperangan. Kalaupun terjadi penghukuman terhadap pelaku pemerkosaan, dasarnya adalah pelanggaran disiplin dalam bertugas. Lihat studi Aida Milasari, "Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur", bisa diakses di 23 September 1998. Seorang komisioner dari Komnas HAM, Prof. Dr. Ahmad Ali, menyatakan secara terbuka bahwa perkosaan yang dilakukan anggota TNI di Aceh bukanlah kejahatan sistematis melainkan pelanggaran pribadi. Pernyataan ini mengundang protes keras dari lembaga- lembaga pembela hak-hak asasi perempuan, termasuk Komnas Perempuan. Lihat Surat Terbuka Komnas Perempuan kepada Komnas HAM, No.: 309/KNAKTP-SS/Par/ VII/03, tertanggal 29 Julil 2003. 272
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran Praktek-praktek tersebut berlangsung secara sistematis dan meluas dengan sepengetahuan pejabat-pejabat militer yang berwenang dan dukungan infrastruktur militer Indonesia. Kekejaman dengan pola hampir serupa yang berulang ratusan kali dalam kurun waktu 24 tahun ini bukanlah kasus-kasus insidental yang terpisah satu sama lain, melainkan bagian dari rangkaian tindakan teror dan intimidasi untuk mengendalikan perempuan secara khusus, dan rakyat Timor Leste secara keseluruhan. Memang belum ditemukan bukti bahwa ada kebijakan khusus untuk menyerang perempuan secara seksual sebagai salah satu strategi operasi penumpasan pemberontak yang terencana. Namun, kesaksian bahwa jumlah terbesar pelaku kekerasan adalah anggota ABRI yang masih aktif dalam berbagai kesatuan dan/atau anggota milisi yang didukung ABRI di seluruh distrik di Timor Leste dan tidak pernah ada tindakan pencegahan atau penghukuman dari pejabat-pejabat yang berwenang mengesankan semacam pengabsahan praktek-praktek penyerangan seksual dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi pertahanan dan keamanan republik ini.10 Penggunaan kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, sebagai 'senjata peperangan'	dalam	pelaksanaan	operasi	militer	maupun	situasi	konflik	antar	kelompok-kelompok sipil bersenjata bukanlah praktek yang hanya lazim dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap perempuan di Timor Leste. Demikian pula perbudakan seksual yang berlangsung secara massal dan 'teradministrasi'. Dalam sejarah modern Indonesia tercatat paling tidak kekerasan seksual dan perbudakan seksual yang dialami perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-45). Pemerintahan Soeharto diawali dengan serangan seksual terhadap perempuan yang menjadi anggota atau simpatisan Gerwani dan organisasi-organisasi lain yang dituduh 'komunis' sejak Oktober 1965, dan diakhiri dengan pemerkosaan massal terhadap perempuan keturunan etnis Tionghoa pada pertengahan Mei 1998.11 Belum lagi 10 Pernyataan ini tidak berniat mengabaikan temuan-temuan CAVR bahwa ada sejumlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota Fretilin, Falintil dan UDT. Tapi, dalam konteks pertanggungjawaban Indonesia terhadap korbaan di Timor Leste, temuan- temuan tersebut tidak relevan dibicarakan dalam esai ini. 11 Kecuali dalam Tragedi Mei 1998, belum pernah dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya massal dan sistematis, termasuk perbudakan seksual, yang terjadi sejak masa pendudukan Jepang. Kajian 273
S er i D o k u m en K u n c i 8 terungkap secara menyeluruh praktek-praktek kekerasan seksual yang terjadi di daerah-daerah operasi militer di Aceh dan Papua antara 1965-1998, dan di wilayah-wilayah	konflik	bersenjata	antar	kelompok	milisi,	dengan	atau	tanpa	dukungan aparat keamanan, seperti di Ambon/Maluku, Sambas, dan Poso, sejak 1998 hingga hari ini.12 Fenomena kekerasan seksual yang sifatnya massal, sistematis dan meluas di wilayah-wilayah	konflik	di	berbagai	penjuru	dunia	terus-menerus	menjadi	bahan	perbincangan	di	kalangan	pemikir	feminis,	aktifis	gerakan	perempuan	dan	HAM, serta ahli hukum internasional. Dalam buku klasiknya Against Our Will: Men, Women and Rape, sejarawan feminis Susan Brownmiller,13 mengajukan pemikiran yang menjadi salah satu acuan penting dalam perbincangan ini: pemerkosaan sudah menjadi 'senjata perang' yang digunakan laki-laki untuk menaklukkan perempuan dan memantapkan posisinya sebagai pemilik sah tubuh perempuan sejak jaman pra-sejarah. Lebih jauh lagi, pemerkosaan mengiringi laju derap pasukan penakluk saat merambah wilayah yang dikalahkan sebagai perayaan kemenangan, untuk menunjukkan kepada masyarakat yang ditaklukkan bahwa mereka gagal menjadi pelindung perempuan-perempuan paling komprehensif tentang penghancuran gerakan perempuan dan serangan terhadap aktivis perempuan yang berkaitan dengan Tragedi 1965 dilakukan oleh sosiolog Belanda, Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta: Kalyanamitra, 1998. Untuk kajian dan catatan lain tentang pengalaman perempuan dalam Tragedi 1965,	lihat	Th.	J.	Erlijna,	"Ulasan	Bibliografis	Kepustakaan	tentang	Perempuan	dalam	Tragedi 1965", esai tak diterbitkan, Jakarta: ISSI, Desember 2005. Penelitian dan penyelidikan di daerah-daerah tertentu di Bali, Jawa dan Kalimantan sedang dilakukan oleh Lingkar Tutur Perempuan dan Syarikat Indonesia, sebagian dalam rangka kerjasama dengan Gugus Kerja 1965, Komnas Perempuan. 12 Investigasi singkat tentang kekerasan negara terhadap perempuan dalam Tragedi Mei, di daerah-daerah operasi militer di Aceh, Papua dan Timor Leste dilakukan Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy, pada 20 November-4 November 1998. Lihat laporan Radhika kepada Sidang ke Limapuluh- lima Komisi HAM PBB, Integration Of The Human Rights Of Women And The Gender Perspective: Violence Against Women, Report of the Special Rapporteur in Violence against Women, Its Causes and Consequences. Laporan ini telah diterjemahkan dalam Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan, Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: Misi ke Indonesia dan Timor Timur. Jakarta, 2002. 13 Susan Brownmiller mungkin pemikir feminis pertama yang menggunakan istilah 'rape as a weapon of war' dalam studinya tentang sejarah keterkaitan antara patriarki, militerisme dengan kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai belahan dunia. 274
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran mereka. Apakah itu dilakukan oleh prajurit Kekaisaran Byzantinia saat menyerbu Konstantinopel pada abad ke 13, tentara Jerman di Belgia pada Perang Dunia I, atau serdadu Amerika Serikat di pedesaan Vietnam pada 1960an, pemerkosaan menjadi 'cara untuk mengukur kemenangan, bagian dari bukti kejantanan dan keberhasilan sang serdadu, penghargaan yang nyata bagi tugas yang sudah ditunaikan.'14 Yang acapkali menjadi pokok perdebatan di kalangan feminis adalah apakah struktur lahiriah laki-laki dengan kemampuan penis untuk mendesakkan kopulasi atau konstruksi sosial tentang superioritas laki-laki di ranah kehidupan manusia secara umum yang lebih dominan dalam mendorong terjadinya serangan seksual terhadap perempuan. Tanpa harus masuk terlalu jauh dalam perdebatan teoretik yang kompleks, yang mendesak untuk kita pelajari dengan seksama adalah bagaimana gagasan-gagasan dominan tentang kelaki-lakian atau kejantanan dan superioritas laki-laki diadopsi oleh institusi negara, terutama militer, dan dijadikan sebagai salah satu dasar utama untuk merumuskan konsep keamanan nasional dan pemeliharaan ketertiban tatanan sosial suatu masyarakat. Kajian intelektual feminis dan laporan investigasi yang dikeluarkan lembaga- lembaga HAM telah memperlihatkan bahwa operasi militer dan militerisasi di kalangan masyarakat sipil memperkuat nilai-nilai patriarkal dan memperburuk praktek-praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sehari-hari di masa damai.15 Sebab, tak bisa dipungkiri, bahwa militer, lembaga yang dibentuk untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara-bangsa, sudah menjadi institusi yang sangat didominasi laki-laki dan 'memainkan peran khusus dalam struktur ideologis patriarki karena pandangan tentang 'pertempuran' memainkan peran demikian senttal dalam pembentukan konsep 'kelaki-lakian' dan pembenaran [sikap] kejantanan dalam tatanan sosial.'16 14 Brownmiller, Against Our Will, hal. 35. 15 Salah satu laporan lembaga HAM yang dengan cukup komprehensif mencoba melihat sistematika	dan	keluasan	kekerasan	terhadap	perempuan	di	daerah-daerah	konflik	selam	10 tahun terakhir dibuat oleh Amnesty International dalam rangka kampanye anti kekerasan terhadap perempuan: Lives Blown Apart: Crimes Against Women in Times of Conflict, London: Amnesty International Publications, 2004. 16 Cynthia Enloe, Does Khaki Become You? The Militarisation of Women's Lives, London: Pluto Press, 1983, hal. 12-13. 275
S er i D o k u m en K u n c i 8 Kesaksian demi kesaksian yang ditampilkan Chega! menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan telah dijadikan bukan saja situs rekreasi bagi tentara yang ingin melampiaskan kejenuhan berperang, tetapi juga ajang pertempuran pandangan-pandangan politik yang diperjuangkan masing-masing pihak yang bertikai.17 Di satu sisi, pemerkosaan membabi-buta terhadap perempuan-perempuan yang rentan dan tak berdaya - ibu tua, ibu hamil dan menyusui, tahanan dalam keadaan terikat, anak-anak di bawah umur, atau pengungsi - seakan membenarkan pandangan bahwa laki-laki selalu melihat perempuan apa saja sebagai mangsa empuk untuk disasar. Cacian seperti, "Hari ini kami tidak sempat memakan daging kamu, tapi besok kami akan datang lagi", mewakili kepurbaan asali kebencian laki-laki terhadap perempuan (misogyny).18 Di lain sisi, pemerkosaan dan serangan seksual dalam bentuk-bentuk lain yang tak kalah brutalnya dipakai untuk menyerang perempuan-perempuan tertentu yang dianggap 'berbahaya' karena keterlibatannya secara langsung ataupun tidak dengan gerakan perlawanan, entah sebagai alat penyiksaan untuk memperoleh informasi, 'kekerasan pengganti', atau penghukuman. Pelaku secara sadar atau tidak sudah mengadopsi pandangan konservatif bahwa nilai dan kehormatan perempuan terletak pada citra seksualitas, fertilitas dan keperawanannya, sehingga dengan menempatkan perempuan sebagai 'pelacur', pelaku berharap akan meluruhkan kedirian perempuan tersebut, sekaligus memenggal keterikatan perempuan dengan keluarga dan komunitasnya. Bahwa serangan ini seringkali dilakukan di hadapan keluarga atau komunitas sang perempuan, menunjukkan niat pelaku untuk menghancurkan moral keluarga dan komunitas yang sudah gagal mempertahankan kehormatan mereka. Yang 17 Cermati catatan CAVR tentang pemerkosaan, serangan seksual, dan perbudakan seksual yang dilakukan anggota-anggota Fretilin, Falintil dan UDT. Serangan oleh anggota UDT dilakukan terhadap aktivis perempuan yang bergabung dalam OPMT, organisasi perempuan	yang	berafiliasi	dengan	Fretilin,	sedangkan	serangan	oleh	anggota	Fretilin/ Falintil diarahkan ke perempuan-perempuan yang dianggap bekerja sama dengan tentara Indonesia. 18 Lihat Chega!, Bab 7, catatan kaki 238. Cynthia Enloe menggunakan istilah 'raw primeval misogyny' untuk menggambarkan gairah alamiah atau naluriah laki-laki untuk menyerbu perempuan, tapi dia menyangkal bahwa gairah naluriah semata yang mendorong tindak kekerasan terhadap perempuan dalam situasi militerisasi. Ada manipulasi terhadap mitos kegagahan dan keberingasan laki-laki terhadap perempuan untuk kepentingan operasi militer. Lihat Enloe, Maneuvres, hal. 134. 276
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran tak kalah pentingnya, seruan seorang pelaku untuk menangkal tuntutan pertanggungjawaban, "Ini adalah hukum senjata. Kami bebas memperkosa pendukung Fretilin",19 tak mungkin terlontar tanpa ada keyakinan ideologis bahwa 'hukum senjata' yang dianutnya mengijinkan dia dan rekan-rekannya 'memperkosa' pihak yang dianggap musuh negara, yaitu Fretilin. Keyakinan terhadap 'hukum senjata' tumbuh subur di medan perang melampaui kesadaran masing-masing pribadi yang mungkin mengandung derajat kesepakatan berbeda-beda untuk melakukan tindak kekejaman tiada tara terhadap manusia lain. Pemerkosaan yang dilakukan secara berkelompok -dari cerita para korban di Timor Leste antara 10-15 orang bisa terlibat dalam satu insiden - sedikit banyak berfungsi mempertegas kesetiaan setiap individu terhadap kelompoknya dan nilai-nilai kelompok yang diyakini bersama. Berbagi 'perempuan milik musuh' menjadi semacam ritual persaudaraan untuk menjaga kohesi keyakinan dan kekompakan pasukan yang memang ditekankan dalam sistem kependidikan militer.20 Pemerkosaan berkelompok, apalagi dilakukan dengan fasilitas instalasi militer oleh mereka yang berseragam atau memakai perlambang kelompok tertentu, mendorong proses 'deindividuasi' yang melahirkan tindakan-tindakan sangat agresif dan ketidakpedulian terhadap norma-norma lain di luar norma kelompok.21 Tubuh perempuan sekali lagi 19 Lihat Chega!, Bab 7, catatan kaki 64. Cetak miring dari penulis. 'Kami' menunjukkan pembedaan	dirinya	sebagai	kelompok	dengan	korban	dan	komunitasnya.	Konfindensi	pelaku, seorang Hansip, di desa Fatuletu, Zumalai, tentunya muncul dari impunitas dan restu untuk berbuat apa saja dari atasannya. 20 Brownmiller, Against Our Will, hal. 98 mendapat penjelasan bahwa prajurit Amerika di Vietnam lebih suka berpartisipasi dalam pemerkosaan berkelompok karena mereka dilatih dalam 'buddy system' [sistem perkoncoan] dalam pendidikan militer. Enloe juga mensinyalir bahwa pemerkosaan berkelompok didorong oleh pendidikan militer. Institusi tersebut menekankan rasa aman di kalangan prajurit dengan membangun keterikatan kepada 'keluarga militer', pada saat yang sama mendorong prajurit untuk berpikir bahwa dunia di luar mereka adalah dunia yang kacau, bermasalah, menakutkan dan harus ditaklukkan. Untuk bisa menjadi bagian yang dipercaya dari 'keluarga' tersebut, sang prajurit harus menunjukkan bahwa dia berani melakukan apa saja dalam menghadapi segala rintangan dan kekerasan dengan kepala dingin. Lihat, Does Khaki Become You?, hal. 35-36. 21 Diana Milillo melihat bahwa pemerkosaan berkelompok merupakan bagian dari 'taktik perang' untuk mempertegas demarkasi antara kelompok penakluk dan kelompok yang ditaklukkan. Pembuatan demarkasi ini menuntut peluruhan individualitas prajurit 277
S er i D o k u m en K u n c i 8 menjadi medan uji kekuatan 'ideologi', apakah itu patriotisme, nasionalisme, atau	jantanisme,	dan	'hubungan	seksual'	menjadi	aktifitas	mekanis	yang	tak	ada hubungannya dengan cinta dan keintiman seperti yang dibayangkan pihak-pihak yang tak mempercayai adanya pemerkosaan. Seperti digambarkan Chega! serangan seksual dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, acap kali berlanjut dengan perbudakan seksual yang bedangsung sampai bertahun-tahun. Pengelolaan 'layanan seksual' yang dilakukan di tempat- tempat penahanan militer maupun di luar instalasi militer dengan sepengetahuan komandan setempat dan diatur administrasinya melalui daftar nama perempuan yang beredar dari satu kesatuan ke kesatuan lain mengesankan bahwa praktek ini sudah menjadi tradisi resmi di kalangan militer. Kajian feminis terhadap kaitan antara operasi militer dan pengembangan instalasi militer dengan perbudakan seksual dan industri prostitusi menemukan bahwa pejabat-pejabat angkatan bersenjata berkepentingan untuk menjaga kesehatan psikis serdadu yang bertugas dengan menjamin ketersediaan layanan seksual. Sudah bukan rahasia lagi bahwa institusi militer dimana pun di dunia ini dari jaman ke jaman merestui praktek perbudakan seksual dan prostitusi, baik yang terbuka pun terselubung, persis karena para pejabatnya percaya bahwa serdadu membutuhkan medium untuk menyalurkan hasrat seksual mereka sebagai laki-laki.22 Tak jarang pula yang berpendapat bahwa penyediaan layanan seksual agar kesetiaan kepada nilai, ideologi, atau gagasan apa pun yang mengikat kelompok bisa dipertahankan. Lihat artikelnya yang tajam dan menarik, "Rape as a Tactic of War. Social and Psychological Perspectives", Journal of Women and Social Work, Vol. 21, No. 2, Summer 2006. 22 Pimpinan militer Jepang pada Perang Dunia II menggunakan logika ini untuk mensahkan perbudakan seksual di wilayah-wilayah pendudukannya di Cina, Filipina, Korea, Indonesia dan Timor Portugis. Pejabat militer AS membiarkan industri prostitusi marak berkembang dengan alasan serupa sejak operasi militer AS di Vietnam dimulai pada pertengahan 1960an. Sampai awal 1970an prostitusi sudah menjadi industri di Vietnam dengan melibatkan antara 300-500 ribu perempuan Vietnam untuk melayani serdadu AS yang bertugas. Thailand, sebagai landasan pacu misi pemboman di Kamboja dan Vietnam, juga melayani keperluan para serdadu dari basis-basis AU Amerika di daerah timur laut dan yang berdatangan dari front peperangan di Vietnam untuk 'berwisata' di Bangkok dan Pattaya. Praktek ini terus berlanjut jauh sesudah Perang Vietnam berakhir pada 1975 saat AS membangun basis-basis AU dan AL di Filipina dan	Pulau	Okinawa.	Panglima	Komando	AS	di	Pasifik,	Admiral	Richard	C.	Macke, 278
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran akan mencegah terjadinya pemerkosaan. Logika ini mirip dengan pilihan-pilihan buruk yang ditawarkan kepada para perempuan Timor Leste yang kemudian menjadi 'istri TNI' untuk menghindari pemerkosaan berulang atau mencegah pembunuhan anggota keluarganya, namun kemudian dituduh menjadi pengkhianat bangsa. Melalui sebuah proses investigasi dan pencatatan yang teliti dan menyeluruh CAVR dan rakyat Timor Leste, terutama para korban dan keluarganya, telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pengungkapan tindak-tindak kejahatan yang cukup lama tak diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan, sudah berabad-abad menjadi bagian dari peperangan, namun pengakuan legal terhadap pemerkosaan sebagai pelanggaran HAM berat, kemudian sebagai kejahatan genosida, yang bertentangan dengan hukum-hukum internasional baru terjadi pada paruh akhir dekade 1990an. Apa yang dipaparkan dalam Chega! sedikit banyak memperkuat temuan-temuan yang melatarbelakangi perjuangan	aktifis	perempuan	dalam	gerakan	anti	perang	dan	HAM	internasional untuk mendesak Pengadilan Internasional Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda (ICTY/ICTR) menjatuhkan vonis terhadap pelaku pemerkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia dan penyelia pemerkosaan sistematis terhadap kaum perempuan suku Tutsi.23 secara publik menyiratkan bahwa lebih baik tentara AS menyewa pekerja seks daripada memperkosa gadis-gadis Jepang untuk menanggapi kasus pemerkosaan oleh tiga tentara AS terhadap gadis cilik berusia 12 tahun di Pulau Okinawa pada Oktober 1995. Pernyataan ini menimbulkan protes dari anggota parlemen dan feminis AS. Ia dipaksa mundur dari jabatannya sebulan kemudian. Untuk diskusi mendalam tentang hubungan antara militerisasi dan prostitusi, lihat Cynthia Enloe, Maneuvers, terutama Bab 3 dan 4. Brownmiller juga menyinggung hal ini pada Against Our Will, hal. 92-97. 23 Untuk diskusi tentang perjuangan aktivis perempuan, aktivis HAM dan wartawan berkaitan dengan penyelenggaraan ICTY/R, lihat Enloe, Maneuvers, hal. 134-137. Untuk penjelasan tentang masuknya pasal-pasal tentang kekerasan seksual dalam ICTY/R, lihat laporan Amnesty International, Lives Blown Apart, hal. 40. Sedangkan tentang diskusi mengenai relevansi ICTY/R di Indonesia, lihat Maria Hartiningsih dan Ninuk M. Pambudy, "Kejahatan Kemanusiaan Berbasis Jender", Kompas, Senin, 29 Mei 2003, dan	"Perkosaan	di	Wilayah	Konflik	Bukan	Kecelakaan	Akibat	Perang",	Kompas, Senin, 4 Agustus 2003. 279
S er i D o k u m en K u n c i 8 Di tengah tekanan sosial dan pribadi, kesediaan para perempuan korban untuk menceritakan pengalaman pahit mereka secara mendetil juga sudah membantu mengungkapkan gambar yang lebih utuh tentang operasi militer Indonesia di Timor Leste yang merambah sampai ke keseharian kehidupan masyarakat pada umumnya. Pengungkapan ini penting bagi gerakan perempuan dan gerakan HAM di Timor Leste dan di Indonesia untuk memahami bagaimana suatu kegiatan militer yang konon diselenggarakan 'demi keamanan dan ketertiban umum' justtu menghancurkan integritas tubuh dan kemanusiaan perempuan, serta masyarakat tempat mereka berlindung. Pada gilirannya, gerak militer yang tak terkendali menyebarkan pula ide-ide militeristik, sebagai manifestasi paling ekstrim nilai-nilai patrarki, di kalangan masyarakat sipil. Memperhatikan bahwa operasi militer masih berlangsung di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, seperti	di	Papua	dan	Poso,	dan	berkembang	menjadi	konflik	berkepanjangan	antar kelompok-kelompok milisi bersenjata, agaknya perlu dipikirkan bersama suatu kerangka kerja yang komprehensif, dengan perspektif feminis, untuk mencegah berulangnya kejahatan sistematis terhadap masyarakat sipil dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan, anak-anak dan orang tua, di wilayah konflik	bersenjata. III. Membangun Dunia yang Aman bagi Perempuan Yah, kan apa, ndak bisa menghilangkan gores, lukanya ini. Kalo ada orang, "Ya, lupakan aja!"Sama sekali ibu tak bisa. Ndak bisa ibu lupakan sama sekali. Biar bagaimana orang nasehati, ndak bisa. Tapi ya, lahirnya ibu, ya, ketawa gitu, tapi hati ini ndak bisa. Sekarang ya, yah, lupa-lupakan tapi lupa-lupa ingat juga itu, gitu ya. -- Ibu Pasek --* Apabila pemahaman akan pengalaman CAVR dan perempuan korban di Timor Leste kita pertemukan dengan pengalaman kita menghadapi dan Mantan Pengurus Gerwani Bali, ditangkap, disiksa dan ditahan bersama anaknya yang terkecil di Denpasar pada 1965-68, dibebaskan dengan status tahanan rumah, kemudian ditahan kembali setelah Peristiwa Malari antara 1974-77. 280
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dalam pergolakan politik, maupun dalam situasi	konflik	bersenjata,	kita	akan	mampu	melahirkan	langkah-langkah	konkrit	pencegahan keberulangan yang sesungguhnya bertumpu pada upaya mendorong pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.	Kompleksitas	pengalaman	perempuan	korban	dan	situasi	konflik	yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan menuntut kita untuk mempertimbangkan beberapa prinsip dasar sebelum kita melaju ke perumusan pendekatan dan langkah-langkah teknis dalam setiap kegiatan. Pertama, kerja-kerja untuk mendorong pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan dan pemulihan sebaiknya dilaksanakan secara integratif karena pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Walaupun ada kecenderungan untuk menetapkan satu logika kerja berurutan yang menuntut 'kesempurnaan' satu tahapan, misalnya pengungkapan kebenaran dulu sebelum menuntut keadilan dan pemulihan atau sebaliknya, dalam kenyataan kerja yang satu tidak selalu bisa dan/atau perlu menunggu penuntasan kerja yang lain. Kedua, kita perlu membuka ruang seluas-luasnya yang memungkinkan interaksi antar korban dan pendamping dari pelbagai kasus kekerasan, dan antar kalangan yang secara langsung pun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembelaan HAM agar terjadi proses pembelajaran bersama untuk memahami struktur penindasan terhadap perempuan secara menyeluruh dan membangun solidaritas antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menginginkan perubahan sosial. Ketiga, walaupun tuntutan utama dari pekerjaan kita adalah pertanggungjawaban negara atas kebijakan-kebijakan yang telah menghancurkan kehidupan perempuan, kita harus selalu mempertimbangkan upaya yang dilakukan dan capaian yang diperoleh di tingkat lokal sebagai bagian penting dari keseluruhan kerja di tingkat nasional. Sebaliknya, pekerjaan di tingkat lokal juga perlu memperhatikan dan memanfaatkan capaian di tingkat nasional untuk memperkaya dan memperkuat pijakan bergerak lebih lanjut. 281
S er i D o k u m en K u n c i 8 Keempat, kita harus senantiasa bersikap kritis terhadap setiap mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM terhadap perempuan yang diusulkan kepada dan yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun, sikap kritis ini harus berangkat dari pemahaman yang utuh akan pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya setiap mekanisme dan pandangan korban tentang makna kebenaran, keadilan dan pemulihan. Mempertentangkan satu mekanisme dengan mekanisme lain di tingkat teknis dan prosedural semata akan menjebak kita dalam debat kusir berkepanjangan yang seringkali membingungkan korban dan mengaburkan tujuan utama kita untuk mencapai kesepakatan sosial baru yang lebih adil dan manusiawi. A. Pengungkapan Kebenaran Berdasarkan pengalaman di negeri-negeri lain, proses pengungkapan kebenaran seringkali dipahami sebagai satu tahap awal dari penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dan merupakan prasyarat pokok upaya rekonsiliasi bangsa dan pemulihan bagi korban, terutama dalam hal pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta pencegahan keberulangan. Idealnya, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui lembaga resmi yang dibentuk negara, tapi tetap memegang prinsip imparsialitas dan independensi. Di satu sisi, pemahaman ini ada benarnya karena pembentukan institusi resmi yang mampu melaksanakan proses ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dari negara bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap warganya akibat kebijakan-kebijakan yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM, dan tak jarang melanggar konstitusi pula. Pengakuan ini penting bagi korban karena ada semacam penetapan resmi bahwa tindakan-tindakan pejabat publik dan/ atau aparat keamanan, maupun kelompok-kelompok paramiliter yang selama ini dianggap sah, legal, ternyata merupakan kejahatan menurut aturan-aturan hukum nasional dan internasional. Dengan demikian pengaburan sistematis tentang siapa 'korban', siapa 'pelaku', paling tidak akan berakhir di tingkat negara walaupun perdebatan di kalangan masyarakat mungkin berlanjut. Khusus bagi perempuan korban kekerasan seksual, yang sehari-hari menghadapi stigmatisasi dari keluarga dan masyarakat, penetapan pemerkosaan, serangan seksual dalam bentuk-bentuk lain, dan perbudakan seksual sebagai tindak 282
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran pelanggaran HAM memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut terjadi bukan semata-mata masalah pribadi dan bukan pula karena kesalahan mereka. Di lain sisi, gairah mendesakkan upaya pengungkapan kebenaran kadang- kadang mendahului pemahaman mendalam tentang kompleksitas konteks historis, sosial-politik yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan dan pengalaman korban. Apakah desakan itu ditujukan kepada negara, atau lebih berupa ajakan kepada masyarakat, seharusnya senantiasa dilandasi pengkajian komprehensif terhadap relasi kuasa dan struktur penindasan yang hidup dalam hubungan negara dengan masyarakat, maupun hubungan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bahkan, saat kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil bertumpu pada kepentingan korban pun, kita perlu mencermati keberagaman kepentingan korban atau kelompok korban, dan kepentingan kelompok-kelompok pendamping agar kesetaraan posisi berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja ini tidak disandarkan pada asumsi akan kekuatan nurani kemanusiaan saja. Pemahaman serupa ini akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, seperti	siapa	yang	mendefinisikan	ruang,	waktu,	mekanisme	dan	batas-batas	pengungkapan kebenaran? Atau, alat-alat apa yang kita butuhkan untuk mencapai kesepakatan sosial dan politik dalam menyelenggarakan pengungkapan kebenaran?24 Karena peran korban dalam proses pengungkapan kebenaran demikian penting, kita perlu mengukur kekuatan dan kemampuan kerja kita dengan cukup cermat dan membangun analisa sosial-politik yang matang. Banyak korban yang bertahan hidup dengan pengharapan minimal akan keadilan 24 Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari beberapa perempuan korban di Bali saat Lingkar Tutur Perempuan (LTP) melakukan anjangsana ke Klungkung, Karangasem dan Gianyar. Ibu Parwati (nama samaran), misalnya, menyambut ajakan kami untuk berbagi cerita dengan, "Memang sudah saatnya saya bercerita? Di mana? Siapa yang mau dengar?". Diskusi dengan antropolog Leslie Dwyer dan Degung Santikarma di Kesiman, Denpasar tentang fungsi, otoritas dan manfaat ruang pengungkapan kebenaran bagi perubahan sosio-kultural di tingkat lokal mempertajam pemaknaan kami tentang pertanyaan-pertanyaan korban. Dari catatan Ruth I. Rahayu, "Temu Wirasa: Dari Karangasem, Klungkung Sampai Gianyar" dan "Catatan Anjangsana LTP ke Bali, 21- 25 Agustus 2005" (tak dipublikasikan). 283
S er i D o k u m en K u n c i 8 sehingga ajakan untuk mencari keadilan melalui mekanisme pengungkapan kebenaran membutuhkan jaminan keberlanjutan proses yang panjang, pemulihan dalam bentuk-bentuk yang disepakati korban, dan pencegahan peng-korban-an kembali. Meminta korban menceritakan kembali pengalaman pahitnya, sekedar untuk membangun simpati dan dukungan, akan menjadi perayaan penderitaan yang mungkin hanya menimbulkan sensasi sesaat dan menguntungkan industri media massa belaka. Alhasil, kalau tidak menimbulkan perpecahan di kalangan korban - munculnya 'selebriti korban' - korban kehilangan kepercayaan terhadap seluruh proses dan kredibilitas pendamping atau	aktifis	yang	melakukan	advokasi. Kehati-hatian dan kecermatan juga dibutuhkan saat tawaran mekanisme pengungkapan kebenaran datang dari negara. Pihak yang berkuasa biasanya mendirikan institusi dengan rambu-rambu dan aturan main berdasarkan konsep 'kepentingan umum' yang sangat jauh dari kepentingan korban, atau manipulasi konsensus nasional dan internasional tentang perdamaian. Kita harus mempersiapkan rambu-rambu dan aturan main berdasarkan pengalaman kita bergaul dan bekerja dengan korban sebagai bekal berunding dengan institusi- institusi negara dan mendesakkan prinsip-prinsip yang kita sepakati agar kita tidak terjebak dalam institusionalitas dan legitimasi yang tidak kita tentukan, tapi menentukan masa depan korban dan bangsa secara keseluruhan. Pengalaman mengungkap pemerkosaan massal terhadap perempuan keturunan Tionghoa yang terjadi di tengah kerusuhan Mei 1998 patut dijadikan acuan penting sebagai salah satu upaya independen masyarakat sipil untuk melahirkan ruang dan mekanisme pengungkapan kebenaran yang sampai satu titik mampu kita kendalikan dan jaga prosesnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia soal kekerasan terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan, menjadi isu politik nasional dan pemerintah mengakui bertanggungjawab atas terjadinya kekejaman tersebut. Untuk pertamakalinya pula pemerintah bersedia membentuk sebuah badan resmi, TGPF, untuk menyelidiki tindak-tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan komisi independen yang secara khusus menangani kekerasan terhadap perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Gagasan bahwa pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan secara umum bukanlah soal pribadi, melainkan masalah sosial dan politik mulai 284
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran menyebar dan tumbuh menjadi kesadaran, paling tidak di kalangan perempuan. Selain situasi politik yang kondusif terhadap perubahan reformis, harus diakui bahwa sinergi kekuatan berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja investigasi, pendokumentasian, pendampingan, lobi dan advokasi terbukti menghasilkan	lompatan	historis	yang	signifikan.25 Dari peristiwa Mei juga kita mempelajari batas-batas pengungkapan kebenaran. Pengakuan pemerintah akan terjadinya kejahatan dan pembentukan institusi- institusi independen untuk mengungkap sistematika kekerasan terhadap perempuan tidak diikuti dengan tindakan penegakan keadilan, apalagi pemulihan. Apa yang terjadi pada para korban pemerkosaan Mei? Untuk membantu kita mempersiapkan dan menjaga agar proses pengungkapan kebenaran menjadi salah satu instrumen perubahan sosial yang sehat, mari kita periksa beberapa pendekatan berikut yang selama ini kita gunakan dalam kerja- kerja kita: 1. Investigasi dan pendokumentasian yang terencana dan sistematis berperan sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran, apalagi jika negara masih belum bersedia mengakui peristiwa-peristiwa kekerasan tertentu sebagai kejahatan negara. Data yang diperoleh melalui pengumpulan kesaksian korban dan investigasi sosial bisa menjadi landasan klaim pentingnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan tertentu oleh negara. Selain itu, jika didukung dengan perangkat analisa hukum yang kritis, data yang terolah dengan baik akan memperkuat argumen kita saat bernegosiasi dengan para penegak hukum yang lemah perspektif HAM-nya dalam penuntutan kasus- kasus tertentu di pengadilan. Kita juga harus berani bereksperimen dalam 25 Pengungkapan perkosaan Mei mendorong keberanian perempuan korban pemerkosaan di Aceh untuk bersaksi di hadapan Tim Pencari Fakta yang didirikan DPR RI (TPF DPR RI) untuk menyelidiki kekerasan militer di Aceh antara 1990-98. Reaksi hebat dari publik telah mendorong DPR RI untuk mendirikan Panitia Kerja Aceh yang bertugas mengumpulkan keterangan dari pejabat-pejabat sipil dan militer yang berwenang pada masa berlakunya operasi militer. Untuk pertama kali dalam sejarah para perwira tinggi yang diduga terlibat dalam pembuatan kebijakan operasi di Aceh dipanggil untuk memberikan keterangan di DPR. Akibat lanjutan dari pengungkapan ini adalah permintaan maaf dari Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto, dan penarikan mundur pasukan operasi dari Aceh pada akhir 1998. 285
S er i D o k u m en K u n c i 8 pengolahan dan pengemasan data agar paparan tentang kebenaran yang ingin kita desakkan meyakinkan pihak-pihak yang jadi sasaran utama dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan keberulangan. Yang patut dicatat dari pengalaman di Timor Leste adalah meskipun CAVR tidak memiliki kekuatan untuk memanggil saksi atau tersangka pelaku dari ini mampu mengembangkan gambaran yang Indonesia, komprehensif tentang pelanggaran HAM berdasarkan kesaksian ribuan orang Timor Leste, termasuk korban, saksi dan pelaku yang berkolaborasi dengan militer Indonesia. Melalui proses investigasi dan pendokumentasian yang sistematis, CAVR berhasil mengumpulkan 7.000 kesaksian dan melakukan wawancara dengan lebih dari 1.000 orang. Kesaksian dan wawancara tersebut kemudian disusun dalam sistem pengarsipan yang rapih di gedung CAVR di Dili sampai hari ini. lembaga Di negara-negara lain, hasil investigasi dan pendokumentasian yang dilakukan kelompok masyarakat sipil bahkan berhasil menetapkan standar kesahihan dan keterandalan bagi komisi kebenaran yang dibentuk negara, seperti yang terjadi di Guatemala.26 Mempelajari pengalaman komunitas atau negara lain tentunya amatlah penting. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan 26 Di Guatemala masyarakat sipil melakukan proses invetigasi dan pengungkapan kebenaran secara independen beberapa tahun sebelum komisi kebenaran negara, Komisi Klarifikasi	Historis	(CEH),	dibentuk	pada	1994.	Organisasi	pertama	dibentuk	oleh	Kantor HAM Keuskupan Guatemala, bernama Proyek Pemulihan Memori Historis (REHMI), merekrut dan melatih lebih dari 600 relawan untuk mengumpulkan ribuan kesaksian melalui jaringan gereja; melakukan penelitian di seluruh penjuru negeri dan berhasil mengumpulkan nama 1000 pelaku kejahatan yang sebagian besar adalah anggota militer. Judul laporan REHMI, Nunca Mas! yang berarti 'Jangan Pernah Lagi' menjadi seruan sangat terkenal di kalangan korban di Amerika Latin. Pimpinan REHMI, Mgr. Juan Gerardi (Uskup), dibunuh secara brutal dua hari setelah ia mengumumkan laporan ke publik. Organisasi kedua didirikan oleh gabungan kelompok-kelompok masyarakat asli Indian, Pusat Internasional untuk Penyelidikan Pelanggaran HAM (CIIDH), juga bekerja dengan basis massa, berhasil mengumpulkan ribuan kesaksian dan laporannya selesai sesaat sebelum laporan CEH diterbitkan. Basis data yang dibuat oleh REHMI dan CIIDH diserahkan kepada komisi negara dan sangat membantu CEH memperkirakan	jumlah	orang	yang	terbunuh	atau	hilang	dan	mengkonfirmasi	pola- pola pelanggaran HAM yang terjadi. Lihat Priscilla Hayner, Unspeakable Truths. Facing the Challenge of Truth Commissions, New York: Routledge, 2002, hal. 45-47 dan 83-84. 286
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran perbedaan konteks sosial-politik dan pengalaman korban agar tuntutan penyempurnaan data tidak berbenturan dengan kepentingan pemulihan korban dan tatanan sosial yang lebih luas. 2. Kesaksian korban merupakan salah satu sumber pokok dalam pengungkapan kejahatan seksual yang sifatnya massal dan politis, sehingga mempersiapkan ruang-ruang aman dan nyaman bagi sebanyak mungkin korban untuk sanggup bercerita menjadi prioritas. Sebagian korban merasa lega setelah berhasil bercerita dan beroleh pendengar yang berperhatian terhadap penderitaannya. Tapi, dari pengalaman menangani Tragedi Mei 1998 kita mempelajari betapa sulitnya bertemu dan memperoleh keterangan dari korban maupun keluarganya, baik untuk keperluan pengolahan data, maupun penyelidikan dari TGPF. Kesediaan korban bersaksi hanya di hadapan orang-orang tertentu dan ketidakpahaman umum akan trauma dan hambatan budaya yang dihadapi korban sudah menempatkan kredibilitas	para	aktifis	yang	melakukan	lobby	dan	advokasi	dalam	posisi	yang rentan. Seperti yang digambarkan dalam Chega!, secara bersamaan kita menghadapi 'budaya bisu' dan budaya patriarki yang bukan saja melihat pemerkosaan sebagai aib, tetapi juga tidak mungkin terjadi di tengah kekacauan. Persoalan menjadi semakin kompleks saat kita berusaha mengungkap perbudakan seksual karena bukan hanya laki-laki yang akan mempertanyakan status korban, tetapi juga perempuan. Ungkapan yang lazim dipakai di Timor Leste untuk mencemooh korban perbudakan seksual, seperti 'feto nona' atau 'istri TNI', memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya menganggap korban lebih sebagai pelacur, bahkan pengkhianat, karena 'bersedia' berkompromi dengan pihak musuh. Kalaupun korban bersedia berbagi cerita atau menyampaikan kesaksian, mereka kadang-kadang mengubah-ubah cerita, menutupi bagian-bagian tertentu, bahkan berbohong, karena trauma, takut akan tindakan balasan dari pelaku, atau malu terhadap keluarga, terutama anak-anak.27 Untuk 27 Psikiater Judith Herman mencatat bahwa korban yang mengalami trauma kekerasan akan	mengalami	konflik	antara	'keinginan	mengingkari	peristiwa-peristiwa	yang 287
S er i D o k u m en K u n c i 8 tetap menjaga kredibilitas data yang dikumpulkan, pekerja investigasi dan pendokumentasian harus bekerjasama dengan pendamping untuk menetapkan	mekanisme	verifikasi	yang	tidak	menyudutkan	korban.	Biasanya, kebenaran suatu cerita bisa diuji melalui kisah-kisah korban yang lain atau anggota keluarganya. Bagi beberapa korban mengungkapkan kembali pengalaman buruk mereka justru menimbulkan trauma ulang, terutama jika dampak kekerasan berkelanjutan	sampai	sesudah	konflik	usai	karena	persoalan	sosial	dan	ekonomi yang berat. Misalnya, perempuan korban pemerkosaan atau perbudakan seksual terpaksa melahirkan dan merawat anak sendiri karena keluarga dan masyarakat tidak bersedia mengurus perempuan yang sudah dianggap 'kotor' dan 'memalukan'. Pendamping berperan penting untuk menimbang kesiapan mental korban dan memastikan adanya layanan psikososial seandainya korban mengalami trauma ulang. Apabila negara bersedia menyediakan ruang pengungkapan kebenaran dan mereka yang diduga melakukan kejahatan seksual bersedia menyampaikan kesaksian, perlu dipikirkan apakah pengakuan dari pelaku akan membuat korban merasa lega atau justru mengusik ketentraman korban. Cukup banyak korban yang berhasil mengatasi pengalaman buruk mereka, apakah dengan bantuan keluarga dan teman-teman, dukungan komunitas, atau institusi keagamaan, sehingga mereka memilih untuk tidak diingatkan kembali. Ada pula kemungkinan pelaku berbalik mempersalahkan korban, misalnya dalam kasus pemerkosaan atau perbudakan seksual, dengan menyatakan bahwa korban menggoda pelaku dan menuntut remunerasi atas 'layanan seksual' yang diberikan secara sukarela. 3. Jaringan solidaritas antar perempuan dari berbagai kalangan merupakan penjaga keberlangsungan pengungkapan kejahatan terhadap perempuan. Tetapi, peristiwa-peristiwa kekerasan politik tertentu, terutama yang melibatkan mengerikan dan keinginan untuk menyatakan [kengerian] secara terbuka' sehingga mereka sering bercerita dengan 'emosional, kontradiktif, dan terbelah-belah'. Fenomena ini dikenal sebagai 'dialektika trauma psikologis'. Lihat Judith Lewis Herman, M.D. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1992, Pengantar dan hal. 175-190. 288
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran insritusi negara, telah memecah-belah perempuan dalam pilihan-pilihan yang ridak selamanya berasal dari kesadaran pribadi masing-masing perempuan atau pemahaman yang utuh akan konteks sosial-politik terjadinya kekerasan. Untuk kepentingan menggalang dukungan masyarakat sipil demi pembenaran kebijakan-kebijakan yang represif, negara dengan sistematis melakukan disinformasi, mengaburkan tertentu, dan menyebarkan propaganda hitam tentang kelompok-kelompok yang dianggap 'musuh negara'. Posisi tradisional perempuan acapkali tidak memungkinkan mereka memperoleh akses ke pengetahuan yang berbeda atau perdebatan tentang benar-salah kebijakan negara yang dibuat atas nama 'kepentingan nasional', bahkan 'kepentingan perempuan'. Mereka sepenuhnya bergantung pada 'garis politik' suami, ayah, saudara laki-laki, atau organisasi induk yang secara ideologis dikendalikan negara atau kekuatan- kekuatan politik masyarakat sipil. Keterikatan emosional perempuan dengan orang-orang terdekat mereka juga sering menghalangi kesiapan mereka berhadapan dengan sejarah perempuan korban yang tersembunyi. fakta-fakta Kesaksian korban tetap sentral untuk menunjukkan skala dan intensitas kekejaman yang dialami perempuan, sekaligus menumbuhkan solidaritas di antara pihak-pihak yang bersedia terlibat dalam pekerjaan ini. Namun, ruang-ruang kesaksian perlu didampingi dengan ruang-ruang belajar untuk membincangkan hasil investigasi dan pendokumentasian, serta ulasan tentang konteks historis yang mendorong terjadinya kekerasan. Forum belajar bersama yang dikelola dengan baik akan memungkinkan pencapaian konsensus antar pihak-pihak dengan kepentingan berbeda untuk merumuskan rambu-rambu dan aturan main yang berpijak pada pemulihan kemanusiaan korban dan kesiapan berdamai dengan masa lalu dalam proses pengungkapan kebenaran. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi awal bagi rekonstruksi sejarah gerak perempuan yang lebih jujur memaknai pencapaian dan kegagalannya. Pengungkapan kejahatan seksual akan mengguncang 'kenyamanan' perempuan, apakah mereka korban, atau bagian dari gugus-gugus sosial dan politik yang mendukung pelaku. Keberpihakan terhadap korban merupakan dasar pijakan untuk mengakhiri pembisuan sistematis yang 289
S er i D o k u m en K u n c i 8 dilakukan negara. Tetapi ia harus disertai dengan kepekaan terhadap pendar guncangan dari sebuah upaya pengungkapan kejahatan agar yang terjadi bukanlah pengucilan atau penghakiman terhadap mereka yang terkelabui oleh propaganda negara. Pemihakan yang semata-mata dilandasi semangat heroik 'Ratu Adil' hanya akan menimbulkan arus balik guncangan yang menghambat proses pemulihan korban dan jalinan-jalinan sosial yang diobrak-abrik rangkaian peristiwa kekerasan negara. 4. Pengamanan ruang-ruang bersaksi bagi korban dan saksi harus diiringi dengan pengamanan ruang-ruang bekerja bagi pendamping dan/atau pekerja investigasi dan pendokumentasian, serta tempat-tempat penyimpanan data. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang belum diakui negara sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti Tragedi 1965 dan penyerbuan serta pendudukan Timor Leste, korban menghadapi tentangan dan ancaman bukan saja dari pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran, tetapi juga dari pihak-pihak yang secara terbuka atau tidak memberikan dukungan terhadap tindak-tindak kejahatan tersebut. Bahkan, cukup banyak korban yang hidup bersanding dengan pelaku dan masih mengalami teror dan intimidasi. Persiapan ruang-ruang bersaksi membutuhkan dukungan luas dari kalangan yang berperhatian terhadap dan berkepentingan dengan pemulihan kemanusiaan korban, jaringan-jaringan sosial yang rusak, dan pencegahan keberulangan. Posisi	pendamping	atau	aktifis	yang	memulai	upaya	pengungkapan	kebenaran secara independen juga rentan terhadap stigmatisasi, teror dan intimidasi. Secara khusus pendamping menanggung beban ganda dalam hal memastikan keamanan dan kenyamanan para korban yang sudah bersedia memberikan kesaksian dan menjaga keselamatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain mekanisme perlindungan legal, perlu dibangun	jaringan	solidaritas	bagi	pendamping/aktifis	yang	siap	melakukan	advokasi	jika	terjadi	serangan	verbal	maupun	fisik	terhadap	mereka. Mengingat pentingnya data hasil investigasi bagi pengungkapan sistematika kejahatan, terutama yang berasal dari kesaksian korban dan saksi mata 290
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran peristiwa kekerasan, tak bisa diabaikan perlunya membangun kesepakatan tentang sistem pengamanan dan penggunaan data bersama korban, saksi, pendamping dan pihak-pihak yang langsung pun tidak langsung terlibat dalam kerja-kerja pengumpulan dan pendokumentasian data. Ada sejumlah korban dan saksi yang bersedia memberikan kesaksian dengan syarat identitas mereka ddak diungkapkan ke publik. Kita harus menghormati prasyarat ini dan memastikan bahwa kesaksian mereka dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang sudah disepakati sebelumnya demi keamanan dan kenyamanan korban dan saksi. Pengamanan data juga memerlukan kesepakatan tentang tempat penyimpanan utama dan cadangan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan masalah teknis peralatan yang digunakan, bencana, maupun serangan yang dilakukan pihak-pihak yang berkeberatan dengan pengungkapan peristiwa kekerasan. B. Penegakan Keadilan Perjuangan untuk mendorong terpenuhinya hak korban atas keadilan di Indonesia boleh dikatakan sangat didominasi pemikiran bahwa pengadilan adalah satu-satunya sarana yang sah untuk menetapkan ganjaran bagi pelaku kejahatan. Pemikiran ini antara lain didasari oleh asumsi bahwa hanya penghukuman terhadap pelaku yang akan memuaskan rasa keadilan korban, dan pemberian ganjaran yang setimpal akan menimbulkan efek penjeraan (deterrent effect) demi pencegahan keberulangan. Asumsi serupa ini tidak dengan sendirinya salah. Namun, keyakinan yang begitu kuat terhadap mekanisme pengadilan acapkali mengaburkan pandangan kita akan kelemahan sistem hukum yang diwarisi dari sebuah pemerintahan otoriter dan menumbuhkan romantisme yang naif akan imparsialitas pengadilan. Advokasi yang terpusat pada upaya legal-formal acapkali juga mengabaikan pemahaman korban yang terbatas tentang penerapan hukum dalam penyelenggaraan pengadilan sehingga pelibatan korban dalam tahap persiapan gugatan dan persidangan sifatnya sangat instrumental dan bisa mengganggu proses pemulihan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu mempertimbangkan pentingnya penegakan keadilan melalui pengadilan dan bertumpu sepenuhnya pada 291
S er i D o k u m en K u n c i 8 mekanisme non-judisial untuk pengungkapan suatu kejahatan. Sebaliknya, dengan menyadari keterbatasan sistemik mekanisme judisial, apalagi untuk mengajukan tuntutan terhadap kejahatan seksual terhadap perempuan, kita perlu memperkuat tim kerja litigasi dengan tim kerja non-litigasi yang mampu menjaga keseimbangan antara advokasi legal dengan kegiatan pendampingan korban di bidang-bidang lain. Disamping itu, untuk mencegah tumbuhnya harapan terlalu tinggi di sisi korban akan hasil akhir pengadilan, atau sebaliknya, kelelahan akibat proses persidangan yang berlarut-larut, diperlukan forum berkala bersama korban untuk mendiskusikan proses yang sedang berlangsung dan strategi advokasi untuk mendorong terpenuhinya rasa keadilan korban. Di tingkat internasional tuntutan adanya pengakuan legal akan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dan bagian dari tindakan genosida mengalami kemajuan melalui keputusan-keputusan Pengadilan Internasional Kejahatan Perang untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. Di tingkat nasional UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah satu-satunya produk hukum yang menyebutkan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (sesuai dengan ketentuan Statuta Roma) yang layak diajukan ke pengadilan. Penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui pengadilan HAM yang didasarkan pada proses penyelidikan dan pencarian fakta yang seksama akan bisa mengungkap pola dan pelaku di lapangan karena perempuan korban biasanya mengingat dengan baik nama dan asal kelompok pelaku. Tetapi untuk membuktikan bahwa serangan seksual menjadi bagian dari sebuah strategi penaklukan atau pemusnahan dalam konflik	bersenjata	atau	pergolakan	politik	harus	ada	kerjasama	yang	baik	antara	organisasi-organisasi yang secara khusus memperjuangkan hak-hak asasi perempuan dengan organisasi-organisasi HAM. Kalau tidak, peristiwa kekerasan seksual yang berlangsung secara massal dan sistematis akan direduksi menjadi kasus-kasus individual yang bukan menjadi tanggung jawab institusi negara, melainkan satu-dua personil yang kebetulan bertugas di institusi yang bersangkutan. Kalau pun terjadi penghukuman terhadap personil-personil yang 292
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran dianggap bertanggung jawab, sulit diharapkan akan terjadi efek penjeraan, apalagi pencegahan keberulangan secara umum, dari keputusan ini.28 Dari pengalaman dua pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dan Tanjung Priok kita bisa melihat bahwa putusan akhir kedua pengadilan tersebut jauh dari harapan korban karena justru membebaskan pejabat-pejabat keamanan yang diduga bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Ada dugaan bahwa kegagalan kedua pengadilan tersebut dipengaruhi oleh tekanan politik dari luar kekuasaan peradilan. Tapi kita tetap harus memperhitungkan kenyataan bahwa pandangan konservatif yang berlawanan dengan aturan hukum internasional masih cukup kuat di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim, sehingga, misalnya, mereka menggunakan pendekatan yang sangat formalistik dalam pembuktian tanggung jawab komando.29 Bisa kita bayangkan betapa sulitnya membuktikan kaitan antara kebijakan umum tentang penggunaan berbagai cara untuk menggali informasi dari pihak 'musuh' dengan 28 Salah satu korban pemerkosaan terhadap guru-guru perempuan yang bergabung dengan organisasi PGRI Non-Vak Sentral di Lampung antara 1965-68 berhasil menuntut pelaku, seorang Komandan Koramil, ke Mahkamah Militer setempat dan memenangkan perkaranya. Pelaku dihukum 17 tahun penjara, tetapi kemenangan ini tidak membuat pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang dituduh PKI berhenti. Wawancara ISSI 7.9/2001 dengan Ibu Suprapti (nama samaran). Di Timor Leste tercatat beberapa aparat kepolisian yang diadili pada 1996 untuk kasus pemerkosaan. Lihat Milasari, "Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur". Kasus yang paling mutakhir adalah pengadilan Mahkamah Militer 1-01 Banda Aceh terhadap tiga prajurit dari Batalyon Infantri Yonif 411 Pandawa Salatiga yang didakwa melakukan pemerkosaan bersama- sama di Aceh. Mereka dihukum antara 2-3,5 tahun, dipecat dari kesatuan dan dinas kemiliterannya. Walaupun diakui sebagai suatu kemajuan, beberapa pihak meragukan bahwa institusi militer memang sungguh-sungguh berniat menindak tegas para pelaku kejahatan seksual dalam lingkungannya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak- hak perempuan karena yang menjadi dasar pertimbangan keputusan adalah pencemaran nama baik TNI dan pelanggaran sumpah prajurit. Lihat pemberitaan Kompas, "Perkosaan di	Wilayah	Konflik	Bukan	Kecelakaan	Akibat	Perang". 29 Lihat seri catatan rekam jejak Elsam terhadap kedua pengadilan HAM Ad Hoc di Lembaga nirlaba internasional yang berbasis di AS, International Center for Transitional Justice (ICTJ), secara khusus mengulas kegagalan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur lewat tulisan David Cohen, Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta. Occasional Paper Series, Agustus 2003. 293
S er i D o k u m en K u n c i 8 pemerkosaan terhadap tahanan perempuan. Apalagi membuktikan bahwa perbudakan seksual yang terjadi di luar instalasi militer merupakan salah satu cara untuk mengendalikan gerak perempuan dan komunitasnya. Berangkat dari pemahaman akan keterbatasan sistem hukum di Indonesia, ada baiknya kita mengadakan diskusi yang mendalam dengan para korban kekerasan seksual dan perbudakan seksual tentang pilihan-pilihan yang mereka miliki, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Perbincangan ini juga mencakup penjelajahan bentuk-bentuk keadilan yang diinginkan korban. Tidak semua korban kekerasan seksual mengharapkan pengalamannya diungkap secara publik dan menuntut pengakuan terbuka dari pelaku, sebagian karena khawatir akan mempermalukan keluarga, sebagian lagi karena tidak mau mengingat kembali pengalaman pahitnya. Di antara mereka juga ada yang lebih mengharapkan perubahan yang sifatnya struktural daripada penghukuman berat terhadap satu-dua pelaku. Misalnya, kebanyakan perempuan korban kekerasan peristiwa 1965 menuntut revisi teks sejarah yang menggambarkan anggota Gerwani sebagai perempuan bejat, amoral yang melakukan mutilasi dan pembunuhan enam jendreal AD di Lubang Buaya agar anak-cucu mereka tidak lagi mempersalahkan mereka. Forum diskusi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan mekanisme pengadilan perlu dilakukan bukan hanya dengan korban, tetapi juga dengan keluarga korban dan masyarakat tempat korban berasal. Selain untuk mencegah kecaman terhadap pengungkapan 'aib', forum serupa ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa serangan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan sebagai manusia yang harus dipertanggungjawabkan negara. Akan lebih baik lagi kalau diskusi bisa berlanjut ke penjelajahan cara-cara penegakan keadilan dan pemulihan kerusakan hubungan-hubungan sosial yang berasal dari tradisi setempat, terutama jika pelaku kekerasan bukanlah pihak pengambil kebijakan dan menjadi bagian dari komunitas yang sama dengan korban dan keluarganya. Dari pengalaman penyelenggaraan 'pengadilan rakyat' di Rwanda (Gacaca Court), pemberian hukuman, biasanya berupa sanksi sosial, terhadap pelaku di tingkat lapangan tidak mengacu pada hukum-hukum nasional atau internasional tetapi pada kesepakatan antar anggota komunitas yang dimediasi oleh tokoh-tokoh 294
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran masyarakat.30 Penggunaan pendekatan sosio-kultural dalam penegakan keadilan di tingkat lokal, jika dilaksanakan melalui proses yang demokratis dan terbuka, akan sangat membantu pemulihan integritas korban dan memperkuat jaringan kekuatan pendesak seandainya korban memilih jalan pengadilan konvensional untuk menuntut tanggung jawab negara. C. Pemulihan Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan seksual terhadap perempuan dalam situasi	konflik	bersenjata	menimpa	sedemikian	banyak	aspek	kehidupan	langkah-langkah perempuan dan keluarganya sehingga membicarakan pemulihan bagi korban mau tidak mau harus memperhitungkan perkembangan kerja-kerja di bidang pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan. Misalnya saja, pengakuan resmi dari negara bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak korban bisa menjadi sumber tumbuhnya harapan baru bagi korban. Namun pernyataan resmi yang tidak diikuti kebijakan-kebijakan untuk menerapkan janji pemerintah secara konkrit hanya akan menempatkan korban kembali di posisi yang rentan dan tidak menjamin ketidakberulangan.31 Begitu juga dengan putusan pengadilan tentang reparasi, rehabilitasi, restitusi 30 Tentang Gacaca Court lihat catatan jurnalistik Dele Olojede, "A People's Court", Newsday International Reporting, 4 Mei 2004. 31 Salah satu kasus kekerasan seksual massal pertama yang menarik perhatian internasional adalah pemerkosaan terhadap sekitar 200 ribu perempuan Bengal oleh anggota pasukan militer Pakistan yang terjadi dalam perang pemisahan wilayah timur Pakistan menjadi Bangladesh pada 1971. Atas desakan internasional pemerintah negara baru Bangladesh segera mengambil beberapa langkah pemulihan: korban pemerkosaan memperoleh julukan terhormat Bironginis, yang berarti 'pahlawan', mendirikan pusat-pusat pemulihan bagi korban, mempersilakan badan-badan internasional untuk membantu proses aborsi dan adopsi anak-anak hasil pemerkosaan. Tetapi langkah-langkah ini tidak ditunjang dengan pengadilan bagi pelaku. Anggota pasukan militer Pakistan yang tertangkap dipenjarakan untuk waktu singkat sebagai tawanan perang, sesudah itu dipulangkan ke negerinya. Para kolaborator yang ditangkap juga ditahan sementara, kemudian dibebaskan dengan amnesti terbatas. Lihat Amnesty International, Lives Blown Apart, hal. 23. Brownmiller secara khusus membahas tragedi ini karena untuk pertama kali peristiwa pemerkosaan menjadi masalah internasional, lihat Against Our Will, hal. 78- 86. 295
S er i D o k u m en K u n c i 8 atau kompensasi yang terhenti di ruang sidang karena birokrasi pemerintahan tak kunjung menindaklanjuri keputusan tersebut. Pada gilirannya, pemulihan bagi korban tak terbatas pada usaha-usaha pemberian layanan yang sifatnya klinis,	untuk	mengatasi	dampak	fisik	dan	psikologis	dari	suatu	peristivva	kekerasan, melainkan juga membuat terobosan-terobosan yang akan mendorong perubahan kebijakan sosial dan politik yang cukup fundamental. Perbincangan tentang pemulihan perempuan korban kekerasan politik mau tidak mau akan menyentuh pembahasan tentang cara-cara korban bertahan hidup dengan kenangan akan episode-episode paling mengerikan dan memilukan dalam kehidupannya. Seperti sudah kita ketahui, perempuan korban secara khusus menghadapi hambatan berlapis untuk memaknai pengalamannya sebagai sebuah peristiwa sosial-politik sehingga ruang-ruang berlindung yang mereka pilih seringkali justru menempatkan mereka sebagai perlambang malapetaka. Kehancuran integritas tubuh dan kemanusiaan korban yang sudah terjadi pada saat kekerasan terjadi tidak begitu saja terobati oleh berjalannya waktu dan desakan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi bisa jadi diperburuk oleh diskriminasi dan stigmatisasi berkelanjutan. Pengingkaran negara akan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap sebagian warganya, termasuk penganiayaan terhadap perempuan, dan tuduhan bahwa korban adalah pelaku kejahatan, yang berlangsung terus-menerus sudah membuat perempuan korban dan komunitas tempat mereka hidup untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak melakukan kesalahan dan diserang kembali. Perempuan korban tidak bisa memilih untuk melupakan karena situasi sosial tempat hidupnya memaksa mereka untuk mengingat. Tetapi mereka juga tak bisa membicarakannya karena, pertama, negara dan sebagian masyarakat tidak bersedia membicarakan kekejaman yang terjadi; kedua, keluarga atau komunitas tempat mereka hidup menganggap kekerasan seksual sebagai aib, kesialan bagi mereka. Sebagian perempuan korban mengatasi kegamangan ini dengan menghilangkan sejarah identitas mereka; sebagian lagi hidup dalam paranoid dan kepahitan membeku.32 32 Leslie Dwyer dan Degung Santikarma dengan sangat teliti menggambarkan bagaimana para korban kekerasan 1965 di Bali, yang sebagian besar hidup berdampingan dengan 296
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran Dalam kondisi seperti ini, pemulihan perempuan korban, terutama mereka yang mengalami trauma psikologis, akan menuntut langkah-langkah yang sangat hati-hati. Karena, di satu sisi, dipercayai bahwa rekonstruksi perjalanan hidup perempuan korban akan membantu proses pemulihan, di lain sisi, mengenang dan bercerita secara terbuka bisa mengancam keselamatan diri korban dan keluarganya. Kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa menjamin keamanan korban akan sangat membantu proses pemulihan sehingga pada akhirnya yang dicapai bukan saja penyembuhan jiwa dan tubuh satu-dua individu, tetapi juga pemulihan rasa kepemilikan individu dan komunitas akan masa lalu dan masa depan yang lebih sehat. Dalam hal ini kerja pemulihan yang beriringan dengan kerja pengungkapan kebenaran akan mendorong proses rekonstruksi kenangan sosial untuk membangun kebenaran-kebenaran sosial baru. Belajar dari pengalaman di banyak negara dan juga di Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah memiliki pegangan dasar untuk menyusun langkah- langkah praktis kerja pemulihan bagi korban kekerasan dalam situasi pergolakan politik	atau	konflik	bersenjata.33 Masalah yang kita hadapi bukanlah kelangkaan pelaku, tidak menemukan penyelesaian antara kebutuhan mempertahankan kenangan akan masa paling buruk dalam hidup mereka untuk 'mengarungi ruang-ruang sosial yang telah dibuat mengandung bahaya oleh kemungkinan terjadinya kekerasan' dengan tuntutan mengelola kenangan dan emosi-emosi yang terkait dengannya 'melalui strategi penyembunyian temporer' demi keseimbangan sosial yang semu. Lihat "Post-Traumatic Politivs: Violence, Memory and Biomedical Discourse in Bali" dalam Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical and Cultural Perspectives diedit oleh Laurence Kirmayer, Robert Lemelson, and Mark Barad, hal. 403-32. New York: Cambridge University Press, 2007. 33 Beberapa rekomendai dalam laporan Radhika Coomaraswamy yang belum ditindaklanjuti pemerintah dan pihak-pihak lain merupakan salah satu acuan penting. Banyak masukan diperoleh dari proses diskusi dalam Konsultasi Nasional Membangun Konsep Pemulihan dengan Makna Luas yang diselenggarakan Komnas Perempuan, Jakarta 5 September 2005. Lihat catatan-catatan tak dipublikasikan: "Pemulihan dalam Makna Luas. Catatan Awal untuk Pengembangan Konsep Bersama", "Pembelajaran Kerja Pemantauan: Munculnya Kebutuhan Pengintegrasian Pemulihan dalam Proses Pemantauan", dan "Pemulihan dalam Pembelajaran Komnas Perempuan lewat Gugus Kerja Aceh". Untuk panduan ringkas yang dipublikasikan, lihat Komnas Perempuan, Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas, Prinsip-prinsip bekerja dengan komunitas untuk pemulihan korban kekerasan, Jakarta, 2006. Untuk pengalaman Lingkar Tutur Perempuan lihat catatan Ayu Ratih, "Ketika Cerita Mereka Jadi Sejarah Kami". Versi Bahasa Inggris dipublikasikan di Contemporary Women's History in Asia, Issue No. 2, 2006. 297
S er i D o k u m en K u n c i 8 pengalaman dan pengetahuan, tetapi ketidakberimbangan antara besarnya jumlah korban dan keluasan persoalan yang mereka hadapi dengan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menangani berjenis-jenis pekerjaan dalam jangka panjang. Pemaparan di bawah ini mungkin tidak akan menjawab persoalan keterbatasan yang kita hadapi bersama. Tetapi paling tidak kita coba menguji kembali asumsi dan pendekatan yang selama ini kita gunakan sambil menghitung tenaga dan mengukur ketahanan serta keefektifan infrastruktur yang tersedia. 1. Kekerasan seksual yang dilancarkan terhadap perempuan dalam situasi konflik	politik	biasanya	sangat	brutal	dan	sedemikian	merendahkan	martabat	sehingga	menimbulkan	masalah	kesehatan	fisik	dan	mental	yang	parah	dan	berlarut-larut. Pilihan korban untuk memendam kepedihannya, baik karena tekanan dari negara, maupun dari keluarga dan masyarakat, tidak membuat persoalan selesai, bahkan kadang-kadang berakibat fatal - korban bunuh diri karena depresi akut atau meninggal karena cedera parah pada organ reproduksi yang tak diobati. Salah satu cara yang sering dipakai untuk paling tidak mendeteksi masalah kesehatan perempuan korban adalah membuka ruang-ruang bercerita yang hangat dan nyaman dengan melibatkan anggota keluarga dan pendampingan dari pekerja sosial. Bercerita memang tidak secara alamiah berfungsi memulihkan kerusakan, tetapi adanya ruang lain untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan leluasa merupakan tempat suaka bagi perempuan yang kesehariannya dibatasi ancaman politis dan norma kepatutan konvensional. 2. Tuntutan penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual harus memperhitungkan pemenuhan hak-hak perempuan atas kesehatan dan akses ekonomi sebagai salah satu bentuk reparasi. Bagi korban yang mengalami masalah kesehatan fisik	maupun	psikis	cukup	serius	perlu	dipastikan	bahwa	mereka	memiliki	akses terhadap layanan kesehatan dan terjamin perawatannya. Biaya perawatan kesehatan yang sangat tinggi acapkali membuat korban menunda-nunda kunjungan ke dokter dan menghindari pengobatan berkelanjutan. Kebanyakan perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual	berasal	dari	masyarakat	kelas	bawah	dan	konflik	memperparah	kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Ada pula korban-korban 298
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran pemerkosaan atau perbudakan seksual yang harus menanggung hidup anak-anak hasil pemerkosaan tanpa bantuan dari pihak manapun. 3. Bentuk lain reparasi berkaitan dengan rehabilitasi nama baik, pemulihan martabat kemanusiaan dan reputasi korban. Yang paling ideal tentunya jika negara bersedia menyatakan pengakuan resmi bahwa kejahatan yang terjadi dan penderitaan yang dialami korban merupakan akibat dari kebijakan- kebijakan yang salah. Namun, upaya reparasi dan rehabilitasi bisa juga diusahakan melalui proses konsultasi dengan masyarakat tempat korban berasal agar paling tidak stigmatisasi di tingkat lokal bisa berkurang atau dihentikan sama sekali. 4. Banyak korban dari kasus-kasus kekerasan massal yang berlangsung sekian dekade yang lalu, seperti korban perbudakan seksual di jaman pendudukan Jepang dan korban peristiwa 1965, sudah berusia sangat lanjut dan membutuhkan perawatan dan pendampingan secara khusus. Sebagian dari mereka dikucilkan oleh keluarganya, termasuk anak-anaknya, dan harus hidup sendiri atau bergantung pada kebaikan hati rekan-rekannya sesama korban. Mereka tidak bisa menunggu kesediaan negara memberikan pengakuan resmi atau keputusan pengadilan tentang penyelesaian kasus- kasus mereka. Perlu diusahakan dukungan dari masyarakat untuk mendirikan rumah bersama untuk perempuan lansia yang dilengkapi akses ke perawatan kesehatan murah dan baik. 5.	Kekejaman	yang	diderita	perempuan	korban	dalam	situasi	konflik	atau	pergolakan politik seringkali tak mudah dicerna akal sehat. Bahwa sebagian dari mereka berhasil melampaui masa-masa paling mengerikan dan memilukan dalam kehidupan mereka dengan sehat dan waras menunjukkan hidupnya nilai-nilai tertentu yang membantu proses pemulihan dan pembangunan ketahanan diri mereka. Adalah tugas kita untuk belajar dari korban/penyintas tentang mekanisme pemulihan diri yang mereka bangun dan mengajak mereka terlibat dalam perumusan mekanisme maupun pelaksanaan kerja pemulihan bagi korban-korban lain. 6. Mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan berbagai peristiwa kekerasan dalam	situasi	konflik	menimpa	bukan	saja	perempuan,	tetapi	juga	keluarga 299
S er i D o k u m en K u n c i 8 dan masyarakat tempat perempuan hidup, kerja-kerja pemulihan tidak bisa tidak harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan, kalau mungkin, aparat cenderung pemerintahan di menyembunyikan	kenyataan	adanya	kerusakan	sosial	akibat	konflik,	masyarakat pada umumnya, terutama yang hidup di situs-situs kekejaman, tak bisa menghindar dari kenangan buruk dan jejak-jejak kekerasan yang terpatri pada sosok korban, pelaku, dan keluarga masing-masing. Pemulihan menuntut pembicaraan tentang 'apa yang sebenarnya terjadi' dan jawaban atas pertanyaan dasar korban 'mengapa saya dikorbankan'. Tetapi, sekedar mengungkap tanpa mempersiapkan pihak-pihakyanglangsung pun tidak langsung terkait dengan suatu peristiwa kekerasan justru dapat menimbulkan penolakan, penghakiman, dan yang paling parah balas dendam. tingkat lokal. Walaupun negara 7. Salah satu bentuk pemulihan sosial yang berlandaskan pada pengalaman dan pengetahuan korban dan komunitas tempat mereka hidup adalah menyelenggarakan ritual atau upacara penghormatan terhadap korban atau pengenangan peristiwa kekerasan secara terbuka. Kegiatan yang lazim disebut 'rememorialisasi' ini akan membuat korban dan komunitasnya secara aktif terlibat dalam, bahkan memimpin pengorganisasian, kerja-kerja pemulihan. Acara sosio-kultural seringkali juga mendobrak sekat-sekat yang dibuat negara dan membuka jalan bagi interaksi antara korban, komunitas dan pihak-pihak lain dalam masyarakat untuk membicarakan peristiwa- peristiwa yang mengguncang tatanan sosial di tingkat lokal.34 34 Upacara rememorialisasi dilakukan kelompok-kelompok korban dari suku Indian Maya di Guatemala setelah proses pembongkaran kuburan massal dengan dukungan dari tim ahli psikososial, forensik, sejarawan dan aktivis HAM. Paguyuban Korban Orde Baru di Solo telah dua kali mengadakan upacara peringatan peristiwa-peristiwa kekerasan di Solo dan sekitarnya dengan mengadakan Misa Arwah pada 2003 dan Upacara Nyadran di Jembatan Bacem untuk memperingati pembantaian korban di Bengawan Solo dan 40 tahun Tragedi 1965 pada Oktober 2005. Lihat catatan LTP, "Nyadran di Bengawan Solo-Kembang Setaman dan Kidung bagi Korban". Dalam Hersri Setiawan. Kidung untuk Korban-Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala. Sala: Pakorba-Sala, 2006, hal. 1-13. Kelompok Syarikat Indonesia juga secara tekun mengupayakan pemulihan sosial melalui kerja rekonsiliasi kultural di sejumlah kota di Jawa sejak 1999. 300
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran Apapun pendekatan yang kita pilih, membangun mekanisme kerja pemulihan yang berbasis pada komunitas harus dilandasi kesepakatan visioner bahwa berbicara tentang masa lalu bukanlah untuk mengungkit luka-luka lama atau menyuburkan dendam kesumat, melainkan untuk melacak dasar-dasar kebersamaan yang pernah ada dan melahirkan nilai-nilai baru yang lebih adil dan manusiawi. IV. Epilog Di Indonesia mereka [militer] tidak memberitahu rakyat mereka sendiri apa yang terjadi di Timor. Di Rumah Sakit Dili tentara-tentara Indonesia yang terluka meminta saya menghubungi istri-istri mereka. Kadang- kadang saya bisa lakukan ini. Pihak militer sering tidak memberitahu istri mereka. Ketika saya ke Jakarta banyak istri dan anak tentara Indonesia datang kepada saya dan menanyakan apa yang terjadi pada suami mereka. Para perempuan ini tak bisa mengetahui apapun dari pihak militer, Beberapa dari mereka [tentara] menderita luka-luka yang mengerikan, hilang hidungnya, hilang matanya. -- Monsignor Martinho da Costa Lopes --* Operasi militer di Timor Leste diselenggarakan atas nama kita, warga bangsa yang harus dilindungi keselamatannya dari 'ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.' Demikian juga dengan operasi-operasi lain yang dilancarkan di daerah-daerah tempat terjadinya 'pemberontakan bersenjata', seperti di Aceh dan Papua. Dalam operasi-operasi ini tak jarang dasar pendirian republik beserta lambang-lambangnya, seperti konstitusi, bendera, lagu kebangsaan, bahkan Pancasila, yang pernah menjadi modal utama perjuangan melawan penjajahan, digunakan untuk mensahkan penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil tak bersenjata, yang sebagian besar terdiri dari perempuan. Kita tidak bisa membiarkan penyalahgunaan ini terus berulang. Bukan sekedar untuk menjaga kehormatan Administrator Apostolik Keuskupan Dili, orang kelahiran Timor Leste pertama yang bertugas sebagai Pejabat Uskup antara 1977-1983. Kutipan berasal dari rangkuman wawancara Michele Turner dengan Monsignor Lopes dalam kunjungannya ke Australia pada 1983 yang dimuat dalam Telling East Timor. 301
S er i D o k u m en K u n c i 8 bangsa dan negara, tetapi untuk memastikan bahwa sejarah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam perangkat keberadaan republik ini digunakan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Secara	umum	institusi	militer	memiliki	status	luar	biasa	untuk	mendefinisikan	konsep pertahanan dan keamanan nasional yang dapat berpengaruh pada perumusan posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik bangsa. Dengan wewenang yang istimewa ini militer juga dapat mengerahkan segenap sumber daya yang tersedia dalam sebuah negara dan menentukan perimbangan anggaran belanja negara. Di banyak negara peningkatan kegiatan militer atau militerisasi yang meliputi pembangunan instalasi, pengembangan persenjataan, atau pengiriman pasukan mengakibatkan terabaikannya kepentingan kesejahteraan umum, terutama yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup perempuan dan anak-anak. Layanan publik dan fasilitas kesejahteraan yang seharusnya dipenuhi negara, seperti perawatan kesehatan ibu dan anak, sejak dari kehamilan dan persalinan, serta pendidikan, dikesampingkan demi penanganan masalah-masalah 'pertahanan dan keamanan nasional'	yang	didefinisikan	institusi	militer. Gerakan perempuan perlu memeriksa dan mengevaluasi kebijakan pertahanan keamanan nasional yang lebih menekankan 'keamanan militer' daripada 'keamanan manusia' dan tidak peka terhadap kepentingan perempuan. Sejumlah undang-undang, seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dirancang dan disahkan tanpa keterlibatan organisasi perempuan dengan perspektif feminis. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam badan-badan yang mengkaji persoalan Hankam dan memberi masukan terhadap Presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pengerahan kekuatan militer, misalnya Lemhanas dan Dewan Ketahanan Nasional. Gerakan perempuan juga perlu memeriksa apakah sejumlah undang-undang yang mengikat negara untuk mengupayakan penghapusan diskriminasi jender, kekerasan terhadap perempuan, serta menghormati hak-hak perempuan, seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 39 Tahun 302
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran 1999 tentang HAM, menjadi salah satu acuan pokok dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mengatur kinerja institusi-institusi pertahanan dan keamanan. Misalnya, institusi militer memiliki hukum dan mekanisme peradilan sendiri yang mungkin tidak secara khusus membahas masalah kekerasan terhadap perempuan dan tidak memungkinkan masyarakat sipil mengajukan tuntutan legal. Padahal, cukup banyak laporan yang menunjukkan keterlibatan aparat keamanan maupun institusi tempat mereka bertugas dalam peristiwa	serangan	seksual	terhadap	perempuan	di	daerah	konflik.	Dalam	pembuatan kesepakatan damai atau pendirian komisi kebenaran, seperti Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan Timor Leste, sering termuat pasal tentang pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang diderita korban kejahatan seksual. Penerapan konsep bela negara oleh masyarakat sipil atau pertahanan keamanan rakyat semesta seringkali diwujudkan dalam bentuk penggalangan kelompok- kelompok paramiliter atau milisi bersenjata yang bisa bergerak tak terkendali dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil tak bersenjata, terutama perempuan.	Di	wilayah-wilayah	konflik	antara	kelompok-kelompok	paramiliter,	seperti di Ambon/Maluku dan Poso, kepemilikan senjata otomatis atau rakitan secara bebas berpotensi menimbulkan atau memperparah kekerasan dalam rumah tangga. Gerakan perempuan perlu memperhatikan proses pengerahan kekuatan kelompok-kelompok sipil bersenjata dan pengaruhnya bagi pelestarian nilai-nilai patriarki/militeristik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam	penyelesaian	konflik,	apakah	itu	bentuknya	kesepakatan	perdamaian	atau pembentukan komisi persahabatan, perempuan seharusnya terlibat sampai ke tingkat pembuatan keputusan agar kebijakan-kebijakan yang lahir dari proses ini	menjawab	persoalan-persoalan	spesifik	yang	dihadapi	perempuan	korban	akibat	konflik.	Resolusi	Dewan	Keamanan	PBB	No.	1325/2000	menekankan	bahwa peran perempuan harus ditingkatkan dalam hal "pencegahan, pengelolaan	dan	penyelesaian	konflik,	dan	dalam	proses	perdamaian".	Demikian juga Platform Aksi dari Konperensi Dunia Keempat tentang Perempuan yang diselenggarakan PBB di Beijing pada 2005 menyoroti secara khusus	soal	perempuan	dan	konflik	bersenjata	dan	menuntut	peningkatan 303
S er i D o k u m en K u n c i 8 partisipasi	perempuan	dalam	penyelesaian	konflik	di	tingkat	pengambilan	keputusan. Platform ini merekomendasikan sejumlah tindakan lain bagi perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis jangka panjang, yaitu: mengurangi pembiayaan militer yang berlebihan, mengontrol keberadaan persenjataan, dan mendorong sumbangan perempuan bagi pertumbuhan budaya perdamaian. Di samping kerja-kerja yang diarahkan pada advokasi kebijakan, kita perlu memikirkan berbagai kegiatan yang sifatnya lebih sosio-kultural dan edukarif agar perubahan yang kita harapkan terjadi di tingkat negara diiringi oleh tumbuhnya kesadaran yang berbeda di masyarakat, termasuk di kalangan gerakan HAM. Tak bisa dipungkiri bahwa institusi-institusi yang berperan penting dalam pembentukan kesadaran masyarakat, seperti media massa, sekolah atau organisasi keagamaan, secara sadar atau tidak melanggengkan pemujaan terhadap 'pemenang', 'pahlawan', sosok-sosok dengan otoritas resmi dan berseragam sehingga kisah yang kalah cukup diberi ruang di sudut- sudut pemberian sumbangan dan ungkapan keprihatinan. Walaupun dasar negara kita, Pancasila, menetapkan sila 'kemanusiaan yang adil dan beradab' pada urutan kedua setelah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekaguman atau ketakutan terhadap yang dianggap lebih berkuasa sudah meluruhkan kecintaan kita terhadap sesama manusia, terhadap kaum yang melahirkan kita. Menghadapi dominannya budaya militeristik yang mendorong penyelesaian masalah dengan kekerasan dan mobilisasi massa tanpa kesadaran politik, mau tidak mau kita harus membangun dan memperluas ruang-ruang belajar dan berekspresi yang menekankan semangat merawat dan bersahabat dalam perbedaan. Tanpa terjebak dalam esensialisme femininitas, kita harus menyebarluaskan kerja-kerja perawatan manusia dan lingkungan hidupnya yang secara tradisional dilekatkan pada perempuan agar lahir manusia-manusia baru yang tidak lagi mengutamakan kegagahan penaklukan dan penghancuran demi kehormatan diri, bangsa dan negara.*** 304
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran BIBLIOGRAFI Aditjondro, George J. Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelan: Dampak Pendudukan Timor Lorosa'e dan Munculnya Gerakan Pro-Timor Lorosa'e di Indonesia, Jakarta: Yayasan HAK dan Fortilos, 2000. -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --. Listen to the Silent Suffering of Our Sisters in East Timor. A Report to be submitted to the United Nations Special Rapporteur	on	Violence	Against	Women	under	Armed	Conflicts.	Prepared for the East Timor Human Rights Centre, Melbourne, Australia, 1997. Alatas, Ali. The Pebble in the Shoe: the Diplomatic Struggle for East Timor. Jakarta: Aksara Karunia, 2006. Amnesty International. Lives Blown Apart: Crimes Against Women in Times of Conflict. London: Amnesty International Publications, 2004. Anderson, Benedict R. O'G. "East Timor and Indonesia", dalam Peter Carey and G. Carter Bentley, eds.. East Timor at the Crossroads: the Forging of a Nation. Honolulu: University of Hawai'i Press and New York: Social Science Research Council, 1995. Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men, Women and Rape. NewYork: Fawcett Columbine, 1975. CAVR. Chega! Laporan Akhir Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bisa diakses di situs web International Center for Transitional Justice (ICTJ) Cohen, David. Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta. Occasional Paper Series, Agustus 2003. Bisa diakses melalui Dwyer, Leslie. "Intimacy of Terror: Gender and Violence of 1965-66 in Bali". Intersections: Gender, Historv and Culture in the Asian Context, Issue 10,Agustus 2004. Dwyer, Leslie and Degung Santikarma. "Post-Traumatic Politics: Violence, Memory and Biomedical Discourse in Bali". Dalam Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical and Cultural Perspectives diedit oleh 305
S er i D o k u m en K u n c i 8 Laurence Kirmayer, Robert Lemelson, and Mark Barad, hal. 403-32. New York: Cambridge University Press, 2007. Enloe, Cynthia. Does Khaki Become You? The Militarisation of Women's Lives. London: Pluto Press, 1983. -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---. Maneuvres: The International Politics of Militarizing Women's Lives. Berkeley: University of California Press, 2000. Hayner, Priscilla B. Unspeakable Truths. Facing the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge, 2002. Herman, Judith Lewis, M.D. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1992. Hildson, Anne-Marie. Madonnas and Martyrs: Militarism and Violence in the Philippines. ASAA Women in Asia Publication Series. St. Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1995. Horta, Jose Ramos. Funu: The Unfinished Saga of East Timor. Trenton, NJ: The Red Sea Press, Inc, 1987. Human Rights Watch/Africa. Shattered Lives. Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath. September 1996. Kammen, Douglas. "Notes on the Transformation of the East Timor Military Command and Its Implications for Indonesia." Indonesia, 67 (April 1999). Komite Warga untuk Laporan Luar Biasa tentang Gujarat, India. Penyerahan Perkara kepada Komite CEDAW untuk Meminta Intervensi terhadap Kejahatan Berbasis Jender serta Dampak jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002. Komnas Perempuan, Seri Dokumen Kunci 6, November 2005. Komnas Perempuan. Disangkal!: Tragedi Mei dalam Perjalanan Bangsa. Jakarta, 2002. Milasari, Aida. "Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur". Bisa diakses di 23 September 1998. Milillo, Diana. "Rape as a Tactic of War. Social and Psychological Perspectives". Journal of Women and Social Work, Vol. 21, No. 2, Summer 2006. 306
Untu dunia yang Lebih Ramah pada Perempuan: Sebuah Tawaran Moore, Samuel. "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents". Indonesia, 72 (October 2001). Nevins, Joseph. A Not-So Distant Horror. Mass Violence in East Timor. Ithaca: Cornell University Press, 2005. Pinto, Constancio and Matthew Jardine. East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance. Boston, MA: South End Press, 1997. Rahayu, Ruth Indiah. "Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Pengukuhan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa". Makalah disajikan pada Konperensi Warisan Otoritarianisme di Indonesia, dalam rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 17-19 November 2005. Ratih, Ayu. "'Tutur Perempuan': Where Their Stories Become Our History". Contemporary Women's History in Asia, Issue No. 2, 2006. Rojas, Rosa. (ed.). Chiapas, and the Women? Mexico: Editiones La Correa Feminista, Centro de Investigacion y Capacitacion de la Mujer A.C., 1994. Suryakusuma, Julia I. "Militarism and Violence Against Women: Its Implications for Human Rights and Democratization". Makalah disajikan pada Konsultasi Regional untuk Mendukung Demokrasi di Indonesia: Strategi NGO untuk Reformasi Politik di Indonesia, Jakarta, 28-30 September 1998. Taylor, John G. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Dilupakan. Jakarta: Fortilos, 1998. Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Sujud di Hadapan Korban. Jakarta, 1998. Turner, Michele. Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992. Sydney: University of South Wales Press, 1995. (Sudah diterjemahkan ke Indonesia dengan judul Cerita tentang Timor-Timur: Kesaksian Pribadi. Jakarta: Pijar, 1999). Wandita, Galuh. "Sisa dari Mati: Violence towards Women and Transitional Justice". Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya, 2000. 307
RWI adalah sebuah institusi akademik independen yang berdedikasi untuk kemajuan hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan. Institusi ini dinamai dengan Raoul Wallenberg, seorang diplomat Swedia, untuk memberi penghormatan atas pekerjaan kemanusiaannya yang terkenal di Hongaria pada akhir Perang Dunia II. RWI berdiri pada tahun 1984 di Fakultas Hukum, Universitas Lund, Swedia, dan telah berpartisipasi dalam mengorganisir 3 program Master dan program hak asasi manusia interdisipliner pada tingkat sarjana. RWI memiliki salah satu perpustakaan hak asasi manusia terbesar di Eropa Utara dan terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan publikasi. RWI memberikan para peneliti dan para murid dengan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan dana dari, di antaranya, Sida, sebuah pelatihan dan program pengembangan kapasitas di bidang hak asasi manusia yang berskala luas telah dilaksanakan di Swedia dan luar negeri. Kegiatan RWI tidak melibatkan laporan resmi tentang penyelenggaraan negara, pengawasan dari pemenuhan negara atau metode lain terkait pekerjaan di bidang hak asasi manusia yang bisa dianggap bersifat konfrontasi. Informasi lebih lanjut mengenai RWI, silakan kunjungi RWI telah aktif di Indonesia sejak tahun 1999 dan memiliki kerjasama yang erat dengan Komnas Perempuan sejak tahun 2000. 308