Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 DOI: Fakta Dibalik Rendahnya Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Ayudya Purwani Putri1, Masruri Muchtar2, Pardomuan Robinson Sihombing3 1,2Politeknik Keuangan Negara STAN e-mail: 2masruri.m@pknstan.ac.id 3BPS-Statistics Indonesia e-mail: robinson@bps.go.id Diterima 25-01-2024 Direvisi 22-03-2024 Disetujui 27-03-2024 Abstrak - Upah minimum merupakan komponen penting bagi Masyarakat yang bekerja di sektor formal, saat ini Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah dengan upah termurah di Pulau Jawa. Pada tahun 2023 Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah dengan upah minimum terendah di Indonesia yakni sebesar Rp 1.958.169,69. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pengaruh beberapa indikator seperti : pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada periode 2000-2022. Studi ini melakukan uji regresi data panel (Fixed Effect Model) terhadap faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Data yang diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan inflasi berdampak positif signifikan terhadap UMK sementara TPAK dan IPM memiliki dampak negatif. Hal ini berimplikasi pada perlunya peningkatan produktivitas penduduk Jawa Tengah agar terjadi peningkatan besaran upah minimum ke taraf yang lebih ideal. Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten, Angkatan Kerja, Pendapatan Perkapita Abstract- The minimum wage is an important component for people working in the formal sector, and currently, Central Java is known as the region with the lowest wages on Java Island. In 2023, Central Java was established as the region with the lowest minimum wage in Indonesia, amounting to IDR 1,958,169.69. This study aims to identify the factors influencing the amount of the District/City Minimum Wage (UMK) in Central Java Province, specifically for the period 2000-2022. This study conducted a panel data regression test (Fixed Effect Model) on the factors influencing the UMK, namely: economic growth, inflation, gross regional domestic income (GRDP), labor force participation rate (LFPR), and human development index (HDI). The processed data is secondary data sourced from the Central Statistics Agency. Based on the test results, it was found that economic growth, per capita GRDP, and inflation have a significant positive impact on the UMK, while the LFPR and HDI have a negative impact. This implies the need to increase the productivity of the people of Central Java in order to increase the minimum wage. Keywords: District City, Minimum Wage, Workforce, Per Capita Income PENDAHULUAN Tengah dari tahun 2015 - 2020 dikutip dari situs Badan Pusat Statistik. Segi geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayahnya mencapai 3,25 juta hektar (±25,04% dari luas Pulau Jawa) dan terdiri dari 29 kabupaten serta 6 kota. Dari segi demografi, dikutip dari situs Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.032.410 jiwa. Dengan demikian, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kepadatan penduduknya mencapai 1120 jiwa/km2. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk Jawa Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) Gambar 1. Diagram Batang Jumlah Penduduk Jawa Tengah (2015 - 2020) 42
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 Sementara itu dari segi perekenomian, mayoritas penduduk Jawa Tengah bekerja di sektor Industri Pengolahan dengan persentase sebanyak 32,79% pada tahun 2016. Berikut merupakan gambaran distribusi pekerjaan berdasarkan sensus ekonomi Tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah. Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) Gambar2. Distribusi Pekerjaan berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai industri dengan Tahun 2022 pengolahan yang turut menopang perekonomian sebanyak 1.810.576 warga Jawa Tengah. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertumpu pada penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan sebagai karyawan di industri pengolahan. Penentuan besaran satunya dipengaruhi oleh besaran upah minimum yang berlaku di area tempat bekerjanya. Penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi ekonomi, inflasi, indeks harga konsumen, kondisi pasar kerja, dll. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum terdiri dari atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Saat ini Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah dengan upah termurah di Pulau Jawa. Bahkan, ditetapkan sebagai daerah dengan upah minimum terendah di Indonesia dengan angka UMP tahun 2023 sebesar Rp 1.958.169,69. Sementara itu, besaran UMK sendiri lebih kecil dari UMP. ditetapkan Meskipun demikian, perbedaan keduanya tidak terlalu jauh sehingga dapat dikatakan bahwa UMK di Provinsi Jawa Tengah juga masih tergolong kecil. Hal terlebih UMK merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti : kebutuhan di bidang pendidikan, Kesehatan, rekreasi, keamanan, dll (Vidyatama, 2021). Upah juga menentukan status ekonomi suatu rumah tangga, apakah tergolong tidak dalam terdapat 204.034 salah penghasilan mereka Indonesia tidak boleh tentu mengkhawatirkan ini (Maipita,2012). Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2007-2016 besaran UMK di Kabupaten Cilacap (salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah) berada dibawah angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini sejalan dengan Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa pada tahun 2008-2013, besaran upah minimum yang ditetapkan belum pernah mencapai predikat layak apabila dipandang dari sisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk mencapai besaran upah minimum yang ideal. juga dapat Karena kenaikan upah minimum menimbulkan sejumlah masalah seperti: peningkatan tingkat ketidakpatuhan dan memperlambat ekspansi lapangan pekerjaan (Izzaty &Sari,2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian besaran UMK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan dengan memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap besaran UMP diantaranya : pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi sebagai pengganti variabel Kebutuhan Hidup Layak. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021, yang menjadi ialah kondisi dasar penetapan Upah Minimum ekonomi Pertumbuhan ketenagakerjaan. ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Rapanna & Sukarno, 2017). Pertumbuhan ekonomi seringkali dianggap sebagai cerminan kinerja perekonomian suatu wilayah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi belum terhadap kesejahteraan tentu berkorelasi positif rakyatnya (Woyanti, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2014), Charysa (2013), Sulistiawati (2012), pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif signifikan terhadap upah minimum. Menurut situs resmi BPS, PDRB per kapita merupakan jumlah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu dan merupakan indikator kesejahteraan penduduk suatu wilayah (Hartini, 2017). PDRB per kapita yang tinggi artinya tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggal di wilayah tersebut juga tinggi sehingga kemampuan daya beli masyarakatnya juga tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyas (2016). Indikator ekonomi lainnya yang mempengaruhi upah minimum adalah inflasi. Inflasi laporan International dari diterbitkannya sejak dan rumah tangga miskin atau 43
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 merupakan gejala peningkatan harga komoditi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang pada akhirnya memicu naiknya harga barang lain (Rasyidin et al., yang dengan 2022). mengungkapkan bahwa inflasi memiliki efek signifikan positif terhadap upah minimum (Triana, 2014). Selanjutnya ialah faktor-faktor Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi Upah Minimum. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia, dilansir dari situs undp.org, adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia yang meliputi: memiliki harapan hidup yang tinggi (dimensi kesehatan), berpengetahuan luas (dimensi pendidikan) dan memiliki standar hidup yang layak (dimensi kelayakan hidup). Berdasarkan hasil penelitian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) (Susanto, 2014). Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei (Mankiw, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi (Nurtiyas, 2016). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan pengujian variabel tersebut secara terpisah, dari 5 (lima) indikator tersebut, 4 (empat) diantaranya terbukti memiliki dampak yang positif terhadap besaran upah minimum signifikan (pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Inflasi, dan IPM) sedangkan 1 (satu) variabel lainnya (TPAK) terbukti memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap upah minimum. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan hipotesis dari penelitian ini: H1: Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang terhadap upah minimum signifikan positif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022 Sesuai penelitian H2: PDRB per Kapita memiliki dampak yang signifikan positif terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022 H3: Inflasi memiliki dampak yang signifikan positif terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022 H4: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki dampak yang signifikan negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022 H5: Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak yang signifi kan positif terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022. Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan referensi, peneliti bermaksud untuk beberapa menggabungkan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap upah minimum dalam pengujian yang dilakukan secara bersamaan. Penggabungan dan penambahan variabel ini dalam satu penelitian, penulis harapkan dapat memberikan unsur kebaruan dan mampu melengkapi literatur terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2022. METODE PENELITIAN ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian metode kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder bersumber dari situs lembaga resmi yakni Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan Aplikasi Stata SE 18. Tabel 1, menunjukkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini: Tabel 1. Variabel dalam Penelitian Variabel Dependen Unit Skala Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 s.d 2022 Rupiah Nominal Variabel Independen Unit Skala Data Pertumbuhan Ekonomi PDRB per kapita Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Inflasi Sumber: (Peneliti, 2024) Persen Rupiah Poin Persen Persen Rasio Nominal Rasio Rasio Rasio Karena data upah minimum dan PDRB per kapita berskala nominal maka penulis terlebih dahulu melakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma natural. Metode regresi yang dipakai adalah regresi data panel. Berikut merupakan model persamaannya: LnUMKit = β0 + β1 PEit + β2LnPDRBperKapit + β3Inflasiit + β4TPAKit + β5IPMit + εit 44
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 Keterangan: TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan LnUMK PE LnPDRB perKap : Upah Minimum Kabupaten yang telah ditransformasikan menjadi bentuk Logaritma Natural : Pertumbuhan Ekonomi (diukur dari Laju PDRB) : Produk Domestik Regional bruto telah per ditransformasikan menjadi bentuk Logaritma Natural kapita yang IPM : Kerja Indeks Pembangunan Manusia Terdapat tiga jenis permodelan pada metode regresi data panel diantaranya: Standar/Pooled Model, Fixed-effects Model, dan Random-Effect Model (Baltagi, B.H, 2005). Model dipilih berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Tabel 2 dibawah ini, menunjukkan pengujian yang dilakukan untuk pemilihan model panel: Tabel 2. Pemilihan Uji Model Panel Uji Model Panel LM BP Test Chow Test Hausman Test Null Hypothesis Pooled/ Common Model daripada Fixed Model Pooled/ Common Model daripada Random Model Random Model lebih baik daripada Fixed Model lebih baik lebih baik Alternative Hypotheses Fixed Model Pooled/ Common Model Random Model lebih baik daripada Pooled/ Common Model Fixed Model Random Model lebih baik daripada lebih baik daripada Sumber: (Peneliti, 2024) Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk meyakinkan peneliti bahwa data dan variabel penelitian sudah layak untuk diolah lebih lanjut. Tabel.3 berikut menunjukkan uji asumsi klasik yang dilakukan oleh peneliti: Table 3. Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Uji Normalitas Uji Breusch-Pagan Uji Wooldridge Uji Multikolinearitas Null Hypothesis Alternative Hypothesis Data tidak terdistribusi secara normal Data bersifat heteroskedastis Terdapat autokorelasi Data terdistribusi secara normal Data bersifat homoskedastis Tidak terdapat autokorelasi Data tidak mengalami multikolinearitas Data mengalami multikolinearitas Sumber: (Peneliti, 2024) Pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah the goodness of ini mampu menggambarkan tingkat kecocokan model terhadap pengamatan yang dilakukan. Indeks yang didapat dari pengujian ini mampu meringkas perbedaan antara fit test. Uji nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan dalam permodelan statistik (Maryam et al., 2022). Berikut merupakan Model pengujian Goodness of fit yang dilakukan oleh peneliti: Table 4. Uji Goodness of Fit The goodness of Fit Test Koefisien Determinasi/ adjusted R square Null Hypothesis R square > 0.5 Alternative Hypotheses Reject Ho Uji Simultan / Uji F Uji Parsial / Uji T Model tidak fit/ Semua variabel tidak memiliki efek Variabel indepent tertentu tidak memiliki efek Model fit/minimum satu variabel memiliki efek yang signifikan Variabel independent memiliki efek Prob. Value < 0.05 Prob. Value < 0.05 Sumber: (Peneliti, 2024) HASIL DAN PEMBAHASAN analisis deskriptif, rata-rata upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2000-2022 ialah sebesar Rp 1.065.826 dengan jumlah upah terkecil sebesar Rp 161.850 di Kabupaten Pemalang pada tahun 2000 dan terbesar sebanyak Rp Berdasarkan Tabel 5 berupa 3.060.349 di Kota Semarang untuk tahun 2022. Sementara, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2000-2022 ialah sebesar 4,464% dengan tingkat pertumbuhan terkecil sebesar -10,28% yang terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya virus pandemi Covid-19 yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional. 45
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 Sedangkan, persentase terbesar diperoleh Kabupaten Blora pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 23,54%. Hal ini disebabkan oleh adanya kontribusi industri gas alam yang tumbuh di Blora pada tahun 2016. Bahkan dikutip dari situs resmi Tengah, pertumbuhan ekonomi di Blora pada tahun 2016 ini menduduki peringkat kedua dalam kategori pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk tahun 2016. Kemudian, dilihat dari indikator ekonomi lainnya, rata-rata tingkat inflasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000-2022 adalah sebesar 4,505% dengan titik terendahnya berada pada kondisi deflasi sebesar -18,6% di Kabupaten Blora tahun 2000. Sementara di tahun yang sama terjadi inflasi yang cukup tinggi di Kabupaten Kendal dengan persentase sebesar 19,1%. Dari sisi tenaga Pemerintah Provinsi Jawa kerja, rata-rata Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 71,63% lebih tinggi 3% dibandingkan TPAK nasional. Sedangkan persentase TPAK terkecil berada di Kota Pekalongan pada tahun 2000 yaitu sebesar 41,39%. Kontras dengan yang terjadi di Kota Pekalongan, pada tahun yang sama di Kabupaten Temanggung persentase TPAK-nya justru mencapai 112,17%. Dari sisi sumber daya manusia, rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 70,26. Dengan perolehan angka tersebut, tingkat pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan berada di level "tinggi". Sementara itu, IPM tertinggi ada di Kota Salatiga pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,35 dan terendahnya sebesar 55,8 di Kabupaten Brebes tahun 2000. Indeks Pembangunan Manusia Table 5. Analisis Deskriptif Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Inflasi Sumber: (Peneliti, 2024) Mean 1.064.826 4,46 20.874.360 70,26 71,63 4,51 Maximum 3.060.349 23,54 92.170.000 84,35 112,17 19,1 Minimum 161.850 10,28 5.740.000 55,8 41,39 -18,6 Sementara itu, Tabel 6. berikut merupakan hasil uji asumsi yang telah dilakukan: Table 6. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Breusch- Pagan Wooldridge test Prob. Value 0,000 0,000 0,000 Kesimpulan Tidak terdistribusi normal Heteroskedastis Autokorelasi tabel 7 diatas, mean VIF < 10 Berdasarkan menandakan bahwa antara variabel independen dalam model regresi tidak terdapat korelasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan minimnya bias terhadap hasil penelitian. Korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat menimbulkan gangguan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya (Budi et al.,2024). Setelah itu, prosedur berikutnya adalah penentuan model yang digunakan dalam metode data panel. Model data panel yang dipilih ditunjukkan dalam Tabel 8 berikut: Sumber: (Peneliti, 2024) Berdasarkan pengujian tersebut, diketahui bahwa data tidak terdistribusi dengan normal, mengalami heteroskedastis, dan autokorelasi. Terkait dengan permasalahan normalitas data, hal ini dapat diabaikan karena data yang digunakan berjumlah lebih dari 30 maka digunakan asumsi Central Limit Theorem (CLT) yaitu jika data yang diobservasi berjumlah lebih dari 30 maka uji normalitas tidak perlu dilakukan dan dapat diabaikan (Ajija et al., 2011) Sedangkan, permasalahan heteroskedastis dan autokorelasi diatasi dengan melakukan transformasi atas model data panel yang terpilih. Uji Uji Chow LM BP Test Hausma n Fixed Random Table 8. Uji Model Panel Prob. Value Kesimpulan 0,000 0,000 Fixed Model lebih baik daripada Common/Pooled models. Common/Pooled Model lebih baik daripada Model Random 0,000 Fixed Model lebih baik daripada Model Random Sumber: Diolah penulis Tabel 7. Uji Multikolinearitas Variable TPAK IPM PDRB per kapita Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Mean VIF Sumber: (Peneliti, 2024) VIFs 1.21 1.20 1.10 1.05 1.03 1.12 Berdasarkan hasil pengujian diatas, Fixed Model terpilih menjadi model data panel yang akan digunakan. Akan tetapi karena data mengalami heteroskedastisitas dan autokorelasi maka model Fixed ditransformasikan menjadi GLS (Generalized Least Squares). Hal ini sesuai dengan pendapat Setyawan et al. (2019) dan Nurdin (2018) yang menyatakan bahwa metode GLS terbukti mampu 46
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 mengatasi data yang mengalami heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tabel 9, berikut menunjukkan model akhir pengujian: Table 9 . Uji Hipotesis Variabel Pertumbuhan Ekonomi Koefisien 0.0059746 T-Statistik 8.14 Probability 0.000 Kesimpulan H1 accepted PDRB per Kapita 0.0033633 2.16 0.016 H2 accepted Inflasi 0.0015045 3.28 0.0005 H3 accepted Tingkat Angkatan Kerja Indeks Manusia R-Square Within = 0.4968 Between = 0.2338 Overall = 0.2375 Prob > F = 0,0000 Partisipasi Pembangunan 0.000379 0.0017992 1.71 4.65 0.044 0.000 H4 accepted H4 rejected Sumber: (Peneliti, 2024) Dari tabel diatas, nilai R-Square adalah 0,4968. Ini berarti bahwa seluruh variabel independent secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen sebesar 23,75%. Variabel lain di luar model mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 76,25%. Uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan mempengaruhi tingkat upah minimum. Sementara, berdasarkan uji parsial yang dilakukan seluruh variabel independen memiliki efek yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan P value yang kurang dari alpha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang signifikan tingkat Upah Minimum positif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 - 2022. Berdasarkan pengujian regresi didapatkan koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00597 dengan P value sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 0,597% upah minimum. Sehingga secara garis besar, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan upah minimum. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi UMR adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (Fahmi, 2014). Penelitian kedua juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan penetapan upah minimum pertumbuhan ekonominya tinggi maka penetapan upah minimum akan meningkat (Charysa, 2013). Penelitian ketiga peningkatan juga pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada layak (Sulistiawati, 2012). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila terdapat kenaikan pada produksi barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur seperti: sekolah, rumah sakit, jalan tol, dll (Sukirno, 2016). terhadap regional, apabila mengungkapkan bahwa tingkat upah yang Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) memiliki efek yang signifikan positif tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 - 2022. Berdasarkan pengujian regresi didapatkan koefisien PDRB per kapita sebesar 0,00336 dengan P value sebesar 0,016. Hal ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan PDRB per kapita akan meningkatkan 0,336% upah minimum. Jadi, secara garis besar, kenaikan PDRB per kapita akan mendorong kenaikan upah minimum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PDRB per kapita akan menaikkan Upah Minimum suatu Kabupaten/Kota seperti halnya penelitian yang menjelaskan bahwa apabila pendapatan per kapita naik maka masyarakat akan memiliki kemampuan lebih untuk membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga laba para pengusaha akan meningkat dan mampu membayar para pekerja dengan upah yang lebih tinggi (Nurtiyas, 2016). Hal ini menyebabkan kenaikan Upah Minimum. Peningkatan PDRB per kapita dapat diupayakan dengan meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri, perluasan lapangan pekerjaan, dan pengendalian jumlah penduduk. Indikator ekonomi lainnya yang menjadi variabel inflasi. independen pada penelitian ialah Berdasarkan uji regresi, secara parsial inflasi memiliki dampak positif signifikan terhadap upah minimum. Memiliki koefisien sebesar 0,00150 dengan P value sebesar 0,0005. Hal ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan Inflasi akan meningkatkan 0,15% upah minimum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa persentase laju inflasi menunjukkan efek signifikan positif terhadap angka upah minimum regional di Indonesia pada kurun waktu 2008 - 2012 (Triana, 2014). Laju inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa atau disebut dengan Cost-Push Inflation (Mankiw, 2016) sehingga akan terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terhadap ini 47
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 (Sugiharto & Kurnia, 2014). Hal ini mendorong para pekerja untuk menuntut peningkatan upah minimum (Safrida et al., 2014). Apabila peningkatan upah akan minimum menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat seperti: kelaparan, peningkatan angka kejahatan, terjadinya wabah penyakit, dll. Namun demikian, banyak penelitian lain yang menemukan bahwa secara parsial inflasi tidak memiliki efek signifikan positif terhadap upah minimum tetapi secara simultan bersama dengan variabel lain memiliki efek signifikan positif terhadap upah minimum. Penelitian pertama, menyatakan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan KHL berpengaruh terhadap Upah Minimum Regional di enam kota di Jawa Tengah (Ramadhansya & Indrawati, 2022), Penelitian kedua menjelaskan bahwa secara simultan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum regional di Provinsi Lampung dengan nilai R square sebesar 0,922 atau 92,2% (Damara, 2020). Sementara itu, penelitian ketiga, mengungkapkan bahwa secara simultan maupun parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap UMR di Provinsi Bali Tahun 2008- 2015 ini (Ketiasih, 2017). Menurutnya, hal dikarenakan tingkat inflasi di Bali sudah relatif rendah dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi relatif lambat sehingga tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak mempengaruhi UMR di Provinsi Bali. Kemudian, dari segi sumber daya manusia terdapat 2 (dua) variabel yang dilakukan penelitian. Pertama, dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), ternyata TPAK memiliki efek yang signifikan negatif terhadap tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 - 2022 dengan koefisien sebesar -0,000379 dan P value sebesar 0,044. Hal ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan TPAK akan menurunkan 0,0379% upah minimum. Hasil ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum provinsi (Nurtiyas, 2016) dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) berdampak signifikan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi (Susanto, 2014). Artinya kenaikan PTK akan menyebabkan penurunan pada UMP dengan peresentase kecil. Penemuan ini sesuai dengan teori Mankiw yang menyatakan bahwa ketika upah minimum lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja cenderung menurun/kesempatan kerja menurun (Mankiw, 2014). Sebaliknya, apabila upah minimum lebih upah dibandingkan keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat (kesempatan kerja meningkat). Kedua, terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ternyata IPM memiliki efek yang signifikan tingkat Upah Minimum negatif tidak dilaksanakan maka signifikan rendah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 - 2022. Berdasarkan pengujian regresi didapatkan koefisien IPM sebesar -0,00179 dengan P value sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan IPM akan menurunkan 0,179% upah minimum. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2014) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil yang sama juga didapatkan oleh Triana (2014) yang menyatakan bahwa persentase Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan efek signifikan positif terhadap angka upah minimum regional di Indonesia pada kurun waktu 2008 - 2012. Peningkatan IPM menunjukkan peningkatan kualitas tenaga kerja karena adanya perbaikan dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Hal akan meningkatkan ini produktivitas tenaga kerja sehingga mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan mampu untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Peningkatan IPM juga dapat menarik adanya investasi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berpotensi untuk upah yang lebih tinggi. Namun demikian, hubungan antara IPM dan Upah Minimum ini tidak bersifat mutlak dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti: kondisi pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi global. Intervensi dari faktor lain tersebut dapat menghasilkan hubungan yang berbeda antara IPM dan upah minimum. Menurut Prayogo & Hasmarini akan menyebabkan Penyerapan Tenaga Kerja menjadi tidak maksimal. Apabila hal ini kita hubungkan (2014)yang dengan hasil penelitian Susanto menyatakan bahwa Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) berdampak signifikan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) maka dapat ditarik akan kesimpulan bahwa meningkatkan Upah Minimum Provinsi. Hal ini, mendukung temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa IPM memiliki dampak signifikan negatif terhadap upah minimum. (2022), IPM yang rendah IPM yang rendah KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sementara variabel TPAK dan IPM berdampak signifikan negatif terhadap upah minimum. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada pembaca khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten ke taraf yang lebih ideal. Adapun penelitian ini masih keterbatasan yaitu tidak adanya pemberian lag pada variabel IPM yang menyebabkan hasil pengujian menjadi berbeda dengan hasil terhadap 48
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 penelitian sebelumnya. Pemberian lag waktu pada IPM diperlukan karena tingkat IPM masyarakat pada suatu daerah tidak akan langsung mempengaruhi upah minimumnya melainkan diperlukan waktu selama beberapa tahun ke depan untuk dapat melihat dan merasakan dampaknya. REFERENSI Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Jakarta: Lembaran Negara Pengupahan. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Izzaty & Sari. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol.4 No.2. 131-145. Agha De Aghna Setya Budi, Lulu Septiana, & Brampubu Elok Panji Mahendra. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Penelitian. Jurnal Autokorelasi dalam Multidisiplin West Vol.03. No.01.pp.01-11.Universitas Muhammadiyah Surakarta Science Ajija, S. R., Sari, Dyah W, Setianto, Rahmat H., & Primanti, Martha R. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. Salemba Empat. Ketiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015. Jurnal Pendidikan Ekonomi 148. Undiksha, Maipita, I. (2012). Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan. Ekuitas:Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 391-410. 17(3), i3.347 9(1), Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Mankiw, N. G. (2014). Principles Data (Third). John Wiley & Sons Ltd. Microeconomics. Cengage Learning. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. Laju PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. Tengah. Inflasi Kabupaten/Kota Jawa Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics (9th ed.). Woth Publishers. Maryam, U., Somayasa, W., Ruslan, R., La Gubu, L. G., & Jufra, J. (2022). Estimasi Parameter dan Uji Goodness of Fit Untuk Data Biner Berpasangan: Estimasi Parameter dan Uji Goodness of Fit. Jurnal Matematika Komputasi 1-12. dan Statistika, 2(1), Nurdin, I. (2018). Penerapan Kombinasi Metode Ridge Regression (RR) dan Metode Generalized Least Square (GLS) untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas dan Autokorelasi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Nurtiyas, F. (2016). Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.2023. PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. Damara, G. (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi dan terhadap Upah Pertumbuhan Ekonomi Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018. Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.(2016). Presiden Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Blora Tertinggi Se-Indonesia. Kedua Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Yogyakarta Tahun 2018-2021. Ramadhansya, D. R., & Indrawati, L. R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2. 2010-2019. Fahmi, I. (2014). Kewirausahaan. Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. 6. Human Development Reports. (2023). Human dari Diakses Development Indeks. Rapanna, Dr. P., & Sukarno, Z. (2017). Ekonomi Pembangunan. CV Sah Media. Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, N., & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. Journal of Business and Economics Research (JBE), 3(2), 225-231. of 49
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 Safrida, Sofyan, & Syahriani, N. (2014). Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh. 15. Setyawan, A. S., Hadijati, M., & Switrayni, N. W. (2019). Analisis Masalah Heteroskedastisitas Menggunakan Generalized Least Square dalam Analisis Regresi. EIGEN MATHEMATICS 61-72. JOURNAL, Sugiharto, L.W & Kurnia, A.S (2014). Dinamika PMA dan PMDN di Indonesia sebagai Dampak dari Upah Minimum, Inflasi dan PDRB Tahun 2004-2012: Pendekatan Dynamic Panel Data Model. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, .119-140. Vol.XVII.3 Nurtiyas, F. (2016). Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.(2016). Presiden Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Blora Tertinggi Se-Indonesia. Kedua Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Yogyakarta Tahun 2018-2021. Ramadhansya, D. R., & Indrawati, L. R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2. 2010-2019. Rapanna, Dr. P., & Sukarno, Z. (2017). Ekonomi Sukirno, S. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. 8, 195-211. Susanto, B. S. (2014). Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum Di Indonesia. 1(1). Triana, N. U. (2014). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dalam bidang Statistika. Pembangunan. CV Sah Media. Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, N., & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. Journal of Business and Economics Research (JBE), 3(2), 225-231. Safrida, Sofyan, & Syahriani, N. (2014). Dampak Provinsi Peningkatan Upah Minimum Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh. 15. Vidyatama, E. (2021). Program Studi Sarjana Ilmu Ekonomi. Ketiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015. Jurnal Pendidikan Ekonomi 148. Undiksha, Maipita, I. (2012). Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan. Ekuitas:Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 391-410. 17(3), i3.347 9(1), Mankiw, N. G. (2014). Principles Microeconomics. Cengage Learning. Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics (9th ed.). of Setyawan, A. S., Hadijati, M., & Switrayni, N. W. (2019). Analisis Masalah Heteroskedastisitas Menggunakan Generalized Least Square dalam Analisis Regresi. EIGEN MATHEMATICS JOURNAL, 61-72. Sugiharto, L.W & Kurnia, A.S (2014). Dinamika PMA dan PMDN di Indonesia sebagai Dampak dari Upah Minimum, Inflasi dan PDRB Tahun 2004-2012: Pendekatan Dynamic Panel Data Model. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, .119-140. Vol.XVII.3 Sukirno, S. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. 8, 195-211. Woth Publishers. Maryam, U., Somayasa, W., Ruslan, R., La Gubu, L. G., & Jufra, J. (2022). Estimasi Parameter dan Uji Goodness of Fit Untuk Data Biner Berpasangan: Estimasi Parameter dan Uji Goodness of Fit. Jurnal Matematika Komputasi dan 1-12. Statistika, 2(1), Susanto, B. S. (2014). Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum Di Indonesia. 1(1). Triana, N. U. (2014). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dalam bidang Statistika. Vidyatama, E. (2021). Program Studi Sarjana Ilmu Ekonomi. Nurdin, I. (2018). Penerapan Kombinasi Metode Ridge Regression (RR) dan Metode Generalized Least Square (GLS) untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas dan Autokorelasi. Woyanti, N.(2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Pra Dan Pasca Desentralisasi Fiskal. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, Vol.28.28-43. 50
Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 22 No. 1 Maret 2024 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 51