LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN DIPLOMASI KETUA BKSAP DPR RI KE UKRAINA DAN RUSIA BERSAMA IPU TASK FORCE 10-15 Juli 2022 I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina Konflik antara Rusia dan Ukraina telah terjadi setidaknya sejak tahun 2014. Hubungan kedua negara semakin melemah seiring dengan menguatnya ambisi Ukraina untuk keluar dari hegemoni Rusia dan memperkuat relasi dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat.1 Pada saat yang sama, Ukraina dianggap sebagai orbit strategis kepentingan Rusia sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan merupakan bagian dari pengaruh Rusia hingga sekarang. Pada 2014, ketegangan semakin nyata menyusul terjungkalnya Presiden Ukraina Pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kemudian, Pemerintahan Ukraina Pro-Barat untuk pertama kalinya menandatangani kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa.2 Setelah itu, Rusia kemudian menganeksasi Semenanjung Crimea dan dua wilayah Donbas di Ukraina Timur mendeklarasikan kemerdekaannya yaitu Donetsk dan Luhansk. Pemerintah Ukraina memerangi kelompok separatis tersebut, sedangkan bagi pihak Rusia itu merupakan suatu konflik antara dua bangsa yang sama. Kemudian, ketegangan antara kedua negara mengalami pasang surut dan cenderung memanas pada dua tahun terakhir. Seiring dengan ambisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dinilai provokatif, pada 24 Februari 2022 Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina. Bergabungnya Ukraina sebagai anggota NATO, bisa menjadikan Ukraina sebagai pusat militer NATO di Eropa Timur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah integrasi Ukraina ke EU. Serangan militer tersebut telah menimbulkan dampak multidimensi. Selain menimbulkan ribuan korban jiwa dan jutaan warga Ukraina mengungsi, serangan tersebut juga melumpuhkan ekonomi Ukraina dan mengancam rantai pasok perekonomian Eropa dan dunia. Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan kecaman dari berbagai komunitas internasional. Reaksi paling massif adalah pemberian sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dikomandoi negara-negara barat terutama Uni Eropa, 1 Kappeler, Andreas (2014) ' Ukraine and Russia: Legacies of the Imperial Past and Competing Memories'. Journal of Eurasion Studies, vol.5, pp.107-115 2 Matthew Mpoke Bigg (2022) 'A History of Tension between Ukraine and Russia', can be found at timeline.html 1
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, lebih dari 40 negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.3 Namun demikian, sanksi ekonomi tidak memberikan dampak signifikan. Peperangan Rusia-Ukraina masih berlanjut dan terus-menerus menimbulkan korban jiwa dan kemunduran ekonomi Ukraina yang mulai menyebar ke berbagai negara Uni Eropa. Berbagai upaya negosiasi yang diinisiasi banyak negara pun masih menemui jalan buntu. 2. Sidang Umum IPU 144: Resolusi Perdamaian Rusia-Ukraina dan Peran DPR RI Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke-144 di Nusa Dua pada 19- 24 Maret 2022 telah mengambil langkah konkret untuk mengakhiri konflik Rusia- Ukraina. Sidang Majis Umum IPU pada 23 Maret 2022 telah mengadopsi resolusi berjudul 'Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity'. Resolusi ini merupakan wujud komitmen dan upaya parlemen dunia untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina melalui dialog dan mengedepankan peran sentral parlemen. Indonesia melalaui DPR RI memiliki peran penting diadopsinya resolusi IPU mengenai konflik Rusia-Ukraina. Indonesia merupakan negara pertama yang mengangkat isu konflik Rusia-Ukraina dan mengusulkan Emergency Item berjudul 'The role of parliaments in supporting a peaceful resolution to the Russian-Ukrainian conflict'. Meskipun Emergency Item usulan Indonesia tidak mendapatkan dukungan penuh pada sesi voting, secara garis besar resolusi yang diadopsi sejalan dengan prinsip luar negeri Republik Indonesia dan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu penghormatan terhadap Piagam PBB berupa penghormatan atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa seperti yang termaktub dalam UUD 1945. Selain itu, delegasi RI menyampaikan agar resolusi yang disepakati dapat menekankan pentingnya peran sentral parlemen dan mengedepankan diplomasi sebagai mekanisme untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri peperangan. Melalui resolusi yang diadopsi, Indonesia juga berhasil meyakinkan anggota-anggota IPU untuk membentuk Task Force yang netral, objektif serta berorientasi hasil nyata, untuk mendorong terciptanya resolusi damai situasi di Ukraina. 3. Pembentukkan Task Force dan Keanggotaannya Inter-Parliamentary Union (IPU) telah secara resmi membentuk Task Force untuk menjalankan resolusi perdamaian di Ukraina. Indonesia melalui DPR RI juga menjadi bagian dari Task Force IPU mewakili Grup Geopolitik dari Asia Pasifik. Pembentukkan Task Force mengenai Ukraina sejalan dengan norma-norma internasional seperti Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dan Resolusi Sidang Umum PBB 76/234 (2021) untuk mempromosikan kerjasama internasional untuk perdamaian dunia. Selain itu, upaya-upaya ini sejalan 3 sanctions-16229895/ 2
dengan Resolusi Sidang Umum PBB (UNGA) 68/262-2014 mengenai integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Secara kelembagaan, Task Force IPU dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IPU yaitu Martin Chungong dengan 8 orang anggota mewakili 6 Grup Geopolitik. Penunjukan keanggotaan Task Force memperhatikan keterwakilan Grup Geopolitik dan keseimbangan gender. Komposisi keanggotaan tersebut antara lain: 1. Grup Afrika: Peter Katjavivi (Namibia) dan Nosiviwe Noluthando (Afrika Selatan); 2. Grup Asia: Ali Rashid Al Nuaimi (Uni Arab Emirates); 3. Grup Asia Pasifik: Fadli Zon (Indonesia); 4. Grup Eurasia: Aigul Saifollakyzy Kuspan (Kazakhstan); 5. Grup Amrika Latin dan Karibia: Beatriz Argimon (Uruguay); 6. Grup Twelve Plus: Avi Dicter (Israel) dan Arda Gerkens (Belanda). Sejak dibentuk pada awal April lalu, IPU Task Force telah melakukan empat pertemuan membahas berbagai isu terkini konflik Rusia-Ukraina dan berbagai persiapan untuk melakukan mediasi. Rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia yang terlibat konflik tersebut diambil dalam rapat lanjutan IPU Task Force yang dihelat secara virtual pada Senin, 4 Juli 2022. Para anggota IPU Task Force sepakat untuk menjalankan misi perdamaian melalui kunjungan ke Ukraina dan Rusia, kecuali Arda Gekrens (Belanda) yang memutuskan untuk tidak ikut di dalam kunjungan dengan alasan tidak adanya kesepakatan atau persetujuan di antara Twelve Plus Group. II. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI Keikutsertaan Indonesia di Task Force IPU tidak terlepas dari cita-cita bangsa Indonesia untuk berkontribusi pada upaya menciptakan perdamaian termasuk di Ukraina. Hal itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran Indonesia yang menginisiasi terbentuknya Task Force IPU dan mengusulkan resolusi IPU untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Partisipasi aktif Indonesia pada Task Force IPU sejalan dengan mandat yang diemban DPR RI. Selain fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, DPR RI memiliki fungsi dilpomasi dalam kerangka representasi. Fungsi diplomasi DPR RI pertama kali tertuang pada Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, di mana fungsi DPR dijalankan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Secara spesifik, Pasal 116 yang memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam pelaksanaan diplomasi. Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatkan peran diplomasi parlemen RI di kancah internasional. Diplomasi parlemen yang dijalankan Indonesia bersifat cair dan agile, berlandaskan pada penghormatan terhadap norma hukum internasional, serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara-bangsa, integritas teritorial, non- intervensi, dan penegakkan demokrasi. Keterlibatan Indonesia di Task Force IPU juga merupakan langkah konkret Pemerintah RI dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan kedua negara. Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia sejak tahun 1950. 3
Sementara itu, Indonesia juga telah membangun hubungan diplomatik dengan Ukraina lebih dari 30 tahun yaitu sejak tahun 1992. Pelaksanaan diplomasi parlemen melalui keterlibatan di IPU juga merupakan upaya riil dalam memperjuangkan kepentingan nasional RI di berbagai bidang pembangunan termasuk ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan mitra ekonomi strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, Rusia juga merupakan mitra dagang terbesar RI di Eropa Tengah dan Timur dengan nilai 4,22 US$ pada 2021, atau meningkat sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya.4 Pada saat yang sama, Ukraina merupakan partner dagang terbesar ketiga Indonesia di kawasan Eropa Timur setelah Rusia dan Polandia. Sebaliknya, Indonesia juga merupakan salahsatu tujuan ekspor utama Ukraina di ASEAN terutama untuk komoditas gandum. Dengan demikian, diplomasi yang dijalankan DPR RI melalui keterlibatan di IPU memiliki nilai strategis yang penting bagi kepentingan bangsa Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri RI dan posisi Pemerintah RI dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina. III. AGENDA DELEGASI Berikut adalah rangkaian program misi perdamaian IPU Task Force. 09 July 2022 Ketibaan Delegasi di Warsawa (Polandia) dari Abu Dhabi (UAE) 10 July 2022 09:00 11:00 16:05 Sarapan dan Briefing Perjalanan dari Warsaw ke Chelm (Stasiun keberangkatan ke Ukraina) Keberangkatan dari Chelm ke Kyiv 11 July 2022 07:29 09:00-11:50 12:45-13:45 Working lunch dengan UN Resident Coordinator a.i., Mr. Murat Kedatangan Delegasi IPU Task Force di Stasiun Kyiv Kunjungan ke Dmytrivka village, Bucha, dan Irpin 14:00-14:45 15:00-15:45 17:00-17:40 Sahin dan beberapa perwakilan lembaga PBB yang hadir Pertemuan dengan Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine Mr. Ruslan Stefanchuk (Conference Hall) Pertemuan dengan the Ukrainian parliamentary delegation to IPU (Conference Hall) Pertemuan dengan Prosecutor General of Ukraine Ms. Iryna Venediktova (Str. Riznytska, 13/15) 18:00-19:30 Makan malam IPU Task Force dijamu oleh Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine, Mr. Ruslan Stefanchuk 4 Kementerian Perdagangan RI 2022 dan di-eropa-tengah-dan-timur 4
22:54 Keberangkatan Delegasi IPU Task Force dari Kyiv ke Chelm (Polandia) 12 July 2022 12:30 - 16.00 Ketibaan Delegasi di Chelm dan melanjutkan ke Warsawa, Polandia 13 July 2022 10:00 13:00 Pertemuan dengan Parlemen Polandia yaitu President of the Senate Mr. Tomasz Grodzki dan the Vice-President Ms. Gabriela Morawska-Stanecka Perjalanan dari Warsaw ke Moscow 14 July 2022 09:30-10:30 11:00-11:45 12:00-13:15 15:00-16:00 16:30-17:30 18:00-19:30 21.00 Kunjungan Delegasi ke UN Information Centre in Moscow (9 Leontievsky Lane) Pertemuan dengan Deputy Chairman of the State Duma, Mr. Petr Tolstoy, (1 Okhotny Ryad St., entrance 3) Pertemuan dengan Deputy Speaker of the Federation Council, Mr. Konstantin Kosachev Pertemuan dan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Rusia (32/34 Smolenskaya-Sennaya Square) Pertemuan dengan Tatyana Moskalkova, High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation (19/2 Smolensky Blvd.) Pertemuan dengan the Civic Chamber of the Russian Federation (7/1 Miusskaya Square) Kepulangan delegasi ke Abu Dhabi (UAE) untuk meneruskan perjalanan ke negara masing-masing IV. LIST DELEGASI Dari 8 anggota IPU Task Force, kunjungan dalam misi perdamaian ini hanya diikuti oleh 7 orang yaitu: Presiden IPU Task Force/Ketua Delegasi, Ali Rashid Al Nuaimi (UAE), Wakil Presiden Task Force Peter Katjavivi (Namibia), Nosiviwe Noluthando (Afrika Selatan), Fadli Zon (Indonesia), Aigul Saifollakyzy Kuspan (Kazakhstan), Beatriz Argimon (Uruguay), dan Avi Dicter (Israel). Dalam kunjungan ini, Dr. Fadli Zon merupakan satu-satunya wakil dari Kawasan Asia Pasifik yang turut serta dan menjadi bagian dari IPU Task Force. V. KEGIATAN DELEGASI DI POLANDIA Polandia merupakan akses utama melalui jalur darat menuju Ukraina. Selama perang berlangsung, Polandia menampung sekitar 3 juta pengungsi Ukraina. Pemerintah Polandia menyediakan berbagai layanan publik bagi para pengungsi mulai dari tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, dan tentunya memberikan dukung yang massif bagi militer Ukraina. Oleh karena itu, posisi Polandia sangat dekat tidak hanya dari sisi geografis tapi juga dari sisi kuatnya dukungan untuk Ukraina. 5
Polandia menjadi negara transit bagi delegasi IPU Task Force dalam misi kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Pada Sabtu malam, delegasi IPU Task Force tiba di Kota Warsawa setelah menempuh perjalanan udara selama 6 jam dari Abu Dhabi. Pada hari Minggu (10/07/2022), delegasi IPU melakukan briefing persiapan kunjungan ke Kyiv, Ukraina. Anggota Task Force membahas key message yang menjadi poin-poin pertemuan dengan Parlemen Ukraina. Misi kunjungan ke Ukraina dan Rusia adalah untuk membuka dialog secara persuasif untuk segera menghentikan perang. Secara spesifik, delegasi IPU Task Force sepakat untuk: 1) Komitmen terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip universal seperti termaktub dalam UN Charter termasuk hak asasi manusia, demokrasi, kedaulatan negara-bangsa; 2) Komitmen terhadap implementasi resolusi- resolusi IPU termasuk Nusa Dua Resolution; 3) Meng-endorse prinsip-prinsip human security dan common security; 4) Menolak segala sanksi ekonomi maupun politik; 5) Mendorong dibukanya koridor ekspor gandum; 6) Mendesak segera dihentikannya peperangan, membuka koridor kemanusiaan, dan membuka diplomasi; serta 7) Mendorong peran parlemen yang lebih kuat. Setelah kunjungan ke Ukraina dan sesaat sebelum keberangkatan ke Rusia, para delegasi juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Parlemen Polandia. Pertemuan dengan Parlemen Polandia dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Juli 2022 di Kompleks Gedung Parlemen Polandia di Kota Warsawa. Kedatangan delegasi IPU Task Force diterima langsung oleh Ketua senat Parlemen Polandia (Marshal of the Senate), Mr. Tomasz Grodzki dan juga beberapa anggota parlemen lainnya. Pertemuan IPU Task Force dengan Parlemen Polandia pada 13 Juli 2022 di Kompleks Gedung Parlemen Polandia di Kota Warsawa. Dalam pertemuan tersebut, IPU Task Force menegaskan kembali misinya untuk menjadi jembatan bagi konflik kedua negara. Tujuannya adalah segera mengakhiri perang dan membawa dua pihak yaitu Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Dalam hal ini, IPU konsisten menekankan diplomasi antar parlemen sebagai salahsatu solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Selain itu, IPU juga 6
menekankan prinsip netralitas dan imparsialitas dalam menjalankan misi perdamaian di kedua negara tersebut. Ketua Senat Parlemen Polandia menyambut positif aksi IPU Task Force meskipun tidak menyarankan delegasi IPU untuk mengunjungi Rusia. Menurutnya, Rusia bukanlah negara demokrasi sehingga negosiasi dengan parlemen Rusia tidak akan membuahkan hasil yang positif. Di samping itu, Ketua Senat Parlemen Polandia juga memandang perlunya upaya membantu Ukraina melalui berbagai mekanisme seperti supply peralatan perang, membantu rekonstruksi pasca perang, dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, negosiasi antar parlemen sangat sulit untuk dilakukan. Dalam kesempatan itu, Ketua BKSAP sekaligus Anggota Task Force perwakilan dari Asia Pasifik Dr. Fadli Zon menyampaikan pentingnya untuk terus membuka diri untuk dialog untuk menghentikan perang demi menghindari lebih banyak kerusakan dan korban jiwa. Menurutnya, setiap peperangan akan berakhir di meja perundingan dan itu harus segera direalisasikan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin risiko perang yang lebih besar akan terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Meskipun Ketua Senat Parlemen Polandia tidak memberikan respon positif atas rencana kunjungan IPU Task Force ke Rusia, tapi secara umum pertemuan berjalan lancar. Dialog antara IPU Task Force dan Senat Parlemen Polandia diakhiri dengan foto bersama dan room tour di setiap ruangan senat. VI. KEGIATAN DELEGASI DI UKRAINA Perjalanan delegasi menggunakan kereta malam dari Stasiun Chelm di Polandia ke Stasiun Kyiv di Ukraina ditempuh selama sekitar 15 jam. Delegasi IPU tiba di Kyiv pada Senin,11 Juli 2022. Selama di Kyiv, IPU Task Force melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Ukraina, representasi parlemen Ukraina di IPU, serta Prosecutor General of Ukraina. Sebelum menggelar pertemuan tersebut, Delegasi IPU Task Force mengunjungi beberapa tempat penting. Pertama, delegasi mengunjungi Dmytrivka Village dimana terdapat banyak tank yang ditinggal tentara Rusia. Para delegasi berkesempatan melihat tank peninggalan Rusia dan mendapatkan informasi mengenai jalannya pertempuran terbuka antara tentara Ukraina dan Rusia. Delegasi mengunjungi Dmytrivka Village pada 11 Juli 2022, dimana terdapat banyak tank yang ditinggal tentara Rusia 7
Kedua, delegasi IPU Task Force juga mengunjungi Kota Bucha tempat jatuhnya banyak korban jiwa warga sipil dan adanya kuburan masal. Di Kota Bucha, delegasi IPU Task Force disambut oleh Walikota dan pendeta Gereja Bucha. Para delegasi mendapatkan informasi yang cukup detil dari otoritas setempat dan pengurus Gereja mengenai kondisi peperangan yang terjadi. Selain itu, Anggota IPU Task Force juga mengunjungi kuburan masal di belakang bangunan gereja serta melihat langsung foto-foto korban perang yang dipajang di dalam gereja. Delegasi IPU Task Force juga mengunjungi Kota Bucha tempat jatuhnya banyak korban jiwa warga sipil dan adanya kuburan masal (11/07/2022). Ketiga, delegasi IPU Task Force juga mengunjungi Kota Irpin yang disebut sebagai hero city of Ukraine atau kota pahlawan. Irpin merupakan pinggiran Kota Kyiv yang paling parah terdampak perang yang terlihat dari cukup parahnya kerusakan bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas publik. Kedatangan delegasi IPU Task Force disambut langsung oleh Walikota Irpin dan diajak keliling melihat pusat ekonomi yang hancur. Dalam kunjungan ke Kyiv ini, IPU Task Force membawa misi untuk membuka kran dialog demi mengakhiri konflik. IPU Task Force juga ingin menyampaikan komitmennya untuk menjadi jembatan dialog antara Rusia dan Ukraina dalam mencari solusi damai melalui diplomasi parlemen seperti yang tercantum dalam Nusa Dua Resolution yang diadopsi pada bulan Maret 2022. 8
Delegasi IPU Task Force mengunjungi Kota Irpin yang disebut sebagai hero city of Ukraine atau Kota Pahlawan (11/07/2022). Selepas kunjungan ke beberapa wilayah untuk melihat langsung dampak perang, para delegasi kemudian melakukan serangkaian pertemuan dengan beberapa pihak dan otoritas setempat di Kyiv. Delegasi IPU Task Force juga melakukan kunjungan ke beberapa wilayah untuk melihatlangsung dampak perang (11/07/2022). 9
Pertama, pertemuan makan siang dengan UN Resident Coordinator yaitu Mr. Murat Sahin dan beberapa perwakilan lembaga PBB seperti Unicef, UNDP, dan WHO. Pertemuan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh Anggota IPU Task Force. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PBB tentunya memberikan informasi terutama mengenai penanganan refugee, penanganan kesehatan dan termasuk perlindungan perempuan dan anak. Kedua, pertemuan IPU Task Force dengan Parlamen Ukraina. IPY Task Force juga melalukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Ukraina/Verkhovna Rada (Mr. Ruslan Stefanchuk) di Conference Hall, Gedung Parlemen Ukraina. Beberapa anggota parlemen Ukraina yang turut hadir antara lain Olena Slobodian, Olha Rudenko, Olena Kondratiuk, Olexandre Merezhko, Alyona Shkrum, Petro Pavlychenko, dan Kateryna Lysenko. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Ukraina/Verkhovna Rada (Mr. Ruslan Stefanchuk) di Converence Hall, Gedung Parlemen Ukraina Dalam pertemuan tersebut, Presiden IPU Task Force menegaskan komitmen IPU untuk menindaklanjuti Resolusi Sidang Majlis Umum IPU di Nusa Dua Bali mengenai pentingya dialog dalam upaya menghentikan peperangan. Secara konkret IPU Task Force juga meminta Verkhovna Rada Parlemen Ukraina bersedia membuka dialog dengan pihak parlemen Rusia dan segera menghentikan peperangan. Meskipun tak mudah, jalan dialog dan diplomasi harus tetap terbuka sebagai pintu jalan keluar menuju perdamaian. Lebih lanjut, Presiden IPU Task Force menyatakan bahwa kedatangan IPU merupakan keinginan untuk menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian Rusia- Ukraina. Wakil Presiden IPU Task Force juga menyampaikan bahwa kedatangan IPU Task Force ingin membuka peluang untuk dialog antara parlemen Ukraina dan parlemen Rusia. IPU Task Force mendapatkan giliran untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pandangannya. Secara umum, semua delegasi menyampaikan pentingnya mengedepankan dialog dan negosiasi untuk Setiap delegasi Anggota 10
menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian abadi di antara kedua negara. Selain itu, para delegasi juga berbagi pengalaman dalam menghadapi situasi konflik antara negara seperti yang disampaikan ketua Parlemen Namibia yang juga Wakil Presiden IPU Task Force Mr. Peter Katjavivi dan Anggota Knesset Mr. Avi Dichter merujuk pada semakin baiknya hubungan Israel dan Uni Arab Emirates (UAE). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Parlemen Ukraina menegaskan pihaknya menyambut baik ajakan untuk dialog. Namun demikian, Mr. Ruslan Stefanchuk dan anggota parlemen yang hadir memberikan pra-syarat agar pihak Rusia menarik seluruh pasukannya dari Ukraina. Jika itu disepakati, maka dialog antar parlemen baru bisa dilaksanakan. Dalam pertemuan juga menyampaikan informasi detil mengenai bagaimana serangan-serangan tentara Rusia menghancurkan berbagai fasilitas publik terutama di wilayah timur yaitu Donbas dan Luhansk berupa sekolah dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Mr. Stefanchuk memberi pesan bahwa serangan militer merupakan epidemic yang berpotensi menyebar ke berbagai belahan dunia. itu, Ketua Parlemen Ukraina Menambahkan apa yang sudah disampaikan Mr. Ruslan Stefanchuk, salah satu anggota Parlemen Ukraina Olexandre Merezhko mengusulkan 6 langkah yang diperlukan antara lain: mengisolasi Rusia, membekukan wilayah Rusia, membatalkan visa ke Rusia, memberikan dukungan penuh ke militer Ukraina melalui supply senjata, mengakui Rusia atas kejahatan pernang dan genoside, serta membawa Putin ke meja persidangan hingga diadili. Sebagai anggota IPU Task Force mewakili kawasan Asia Pasifik, Dr. Fadli Zon juga menyampaikan keprihatinan atas dampak perang yang terjadi di Ukraina terutama di wilayah Ukraina Timur. Sejalan dengan mandat IPU Task Force, Ketua BKSAP DPR RI juga mengundang Ketua Parlemen Ukraina untuk hadir di forum the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit yang akan diadakan pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta. Forum ini merupakan platfom yang baik untuk memperkuat kontribusi konkret parlemen dalam mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Ketiga, pertemuan dengan delegasi Parlemen Ukraina di IPU. Anggota IPU Task Force juga berdialog singkat dengan para perwakilan Parlemen Ukraina di IPU yang dipimpin oleh Mrs. Maria Mezentseva. Dalam pertemuan itu, Presiden Task Force Dr. terus Ali mengajak seluruh perwakilan parlemen Ukraina di mempromosikan dialog dan tidak pernah menutup diri untuk menciptakan perundingan. IPU untuk Para delegasi Ukraina secara terbuka menyampaikan apresiasi sekaligus kekecawaan terhadap IPU Task Force. Pihak Ukraina mengapresiasi karena Task Force merupakan representasi IPU yang juga dilahirkan dari aspirasi negara-negara anggota IPU untuk menciptakan perdamaian dunia. Di sisi lain, perwakilan parlemen Ukraina di IPU juga menyayangkan rencana kunjungan IPU Task Force ke Rusia karena menurut mereka Rusia bukanlah negara demokrasi sehingga Parlemen Rusia tidak memiliki kekuatan. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Parlemen Rusia bersifat ilegal dan tidak memiliki landasan hukum karena dipilih oleh orang-orang yang secara teritori masih merupakan warga negara Ukraina. Keempat, pertemuan IPU Task Force dengan Prosecutor General of Ukraine. Para delegasi IPU Task Force diterima langsung Jaksa Agung Iryna Venediktova. Dalam kesempatan tujuannya yaitu mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang dan membawa para pelaku kejahatan itu, Prosecutor General menegaskan 11
perang ke meja pengadilan. Disampaikan kepada semua delegasi IPU Task Force, hingga saat ini pihaknya sudah mengumpulkan sekitar 600 kasus kejahatan perang selama selama periode 2014-2022. Delegasi IPU Task Force secara tegas menyampaikan dukungan atas kinerja Prosecutor General dan berharap semua pelaku kejahatan perang dari pihak manapun bisa diberi hukuman yang adil. Setelah kunjungan ke Kyiv, delegasi IPU Task Force kemudian akan melakukan kunjungan ke Moscow (Rusia) untuk bertemu dengan Ketua Parlemen Rusia dan beberapa pihak terkait dengan misi serupa. VII. KEGIATAN DELEGASI DI RUSIA Selanjutnya, delegasi melakukan kunjungan ke Kyiv, Rusia. Rombongan delegasi IPU berangkat pada Rabu (13/07/22) dari Warsawa ke Moscow melalui Baku, Azerbaijan, dengan menggunakan pesawat khusus. Delegasi IPU sampai di Moscow pada Rabu sekitar pukul 22.00 melalui Dododedovo Mikhail Lomonosov Airport, berjarak sekitar 55 Km dari pusat kota Moscow. Semua delegasi IPU Task Force diberangkatkan ke Hotel Grand Marriott Moscow untuk istirahat. Agenda utama delegasi IPU Task Force di Rusia adalah menemui pimpinan State Duma (DPR) dan Federation Council (Senat). Namun demikian, delegasi IPU Task Force juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Luar Negeri, perwakilan PBB, serta Komisi, High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, serta Civic Chamber of Federation Council. Pertama, kunjungan delegasi ke UN Information Centre in Moscow. Seperti halnya dilakukan saat kunjungan ke Kyiv, delegasi IPU Task Force secara teratas mengunjungi pusat informasi PBB dan bertemu dengan beberapa perwakilan lembaga PBB di Moscow. Para Anggota Task Force mendapatkan informasi terkini terkait dengan apa yang sedang dilakukan lembaga PBB di sana. Kedua, kunjungan dan dialog dengan State Duma. Delegasi IPU Task Force tiba di Gedung Parlemen Rusia pada Kamis, 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.Kedatangan delegasi IPU Task Force ke kantor State Duma, sebutan untuk majlis rendah Parlemen Rusia, disambut oleh Deputy Chairman Mr. Petr Olegovich Tolstoy. Dalam audiensi yang digelar secara intensif tersebut, IPU Task Force kembali menyampaikan misinya untuk terlibat dalam upaya menurunkan eskalasi konflik demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban dan kerusakan. IPU Task Force menegaskan pentingnya dialog antar parlamen. 12
Kunjungan Delegasi IPU Task Force ke Kantor State Duma dan disambut oleh Deputy Chairman Mr. Petr Olegovic Tolstoy (13/07/2022). Deputy Chairman of State Duma, Mr. Tolstoy, merespon positif kedatangan delegasi IPU Task Force ke Kyiv. Dalam dialog yang digelar secara terbuka tersebut, Mr. Tolstoy menyampaikan beberapa poin krusial yaitu: 1. Rusia dan Ukraina merupakan bangsa yang memiliki leluhur yang sama sehingga keduanya merupakan saudara yang hidup berabad-abad secara berdampingan. Rusia dan Ukraina memiliki akar budaya yang sama dan dengan bahasa yang hampir sama; 2. Sejak berakhirnya era Uni Soviet dan Ukraina menjadi negara independen, Rusia mendukung penuh dari berbagai aspek termasuk dukungan finansial untuk pembangunan dan kemajuan Ukraina; 3. Rusia sudah memiliki teritori yang sangat luas sehingga Rusia samasekali tidak memiliki intensi untuk menguasai wilayah Ukraina. Tujuan utama serangan militer adalah demiliterisasi, perlindungan terhadap bangsa Rusia di Ukraina, serta mencegah adanya ancaman militer Barat di perbatasan Ukraina-Rusia. Seperti diketahui, Ukraina berniat menjadi bagian dari NATO dan kemungkinan besar NATO akan membangun pangkalan sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Hal itu cukup mengganggu pihak Rusia; 4. Peperangan yang terjadi saat ini adalah buah dari konflik berkepanjangan antara Ukraina dengan masyarakatnya sendiri terutama yang berada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Beberapa tahun belakangan, Pemerintah Rusia sangat agresif untuk mendorong Ukraina menjadi negara mono-ethnic dengan menerapkan berbagai kebijakan nasional yang memaksa seperti penggunaan bahasa Ukraina di sektor pendidikan dan pada saat yang sama menghapus bahasa Rusia dari kurikulum pendidikan. 5. Rusia juga tentunya sangat menyayangkan adanya dukungan militer negara- negara Barat ke Ukraina. Hal tersebut samasekali tidak memberikan efek 13
apapun terhadap kondisi di Ukraina. Bahka, sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat itulah yang menciptakan ancaman krisis pangan dan krisis energi dunia. Setelah memaparkan poin-poin tersebut, Mr. Tolstoy menegaskan bahwa Parlemen Rusia bersedia untuk melakukan dialog dengan Parlemen Ukraina. Namun demikia, pada saat yang sama Mr Tolstoy meminta berbagai pihak terutama Pemerintah Ukraina untuk berhenti mengkampanyekan anti-Russia di antara negara- negara Barat. Menurutnya, Rusia tidak ingin melakukan konfrontasi dengan Barat dan jika Ukraina terus melakukannya maka konsekuensinya akan sangat berat. Melalui pertemuan tersebut, Anggota IPU Task Force mendapatkan informasi yang sangat detil dan terbuka mengenai latarbelakang konflik Rusia-Ukraina. Dalam momen itu, Ketua BKSAP DPR RI juga berkesempatan melakukan obrolan singkat dengan Mr. Tolstoy dan memberikan surat undangan P20. Rusia sendiri merupakan Member of G20 yang secara otomatis menjadi peserta the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) pada 6-7 Oktober mendatang di Jakarta. Pada dua pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI yang juga anggota IPU Task Force dari Kawasan Asia Pasifik berkesempatan menyampaikan pentingnya untuk melakukan exercise dialog antar parlemen sebagai second-track diplomacy sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan dunia termasuk konflik. Setiap peperangan akan selalu diakhiri dengan pembicaraan dan negosiasi antar parlemen sangat penting sebagai negara demokrasi. Ketiga, pertemuan dengan Federation Council. Selanjutnya, para delegasi IPU juga berdialog dengan Wakil Ketua Federation Council, Konstantin Kosachev dan beberapa pimpinan parlemen Rusia. IPU Task Force secara konsisten menegaskan bahwa diplomasi parlemen diperlukan untuk bisa memberikan kontribusi demi tercapainya resolusi perdamaian yang berkelanjutan. Delegasi IPU Task Force berdialog dengan Wakil Ketua Federation Council, Konstantin Kosachev dan beberapa pimpinan Parlemen Rusia (13/07/2022). 14
Dalam kesempatan itu, delegasi IPU Task Force mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan presentasi komprehensif dari Mr. Konstantin Kosachev. Dalam paparannya, Mr. Konstantin Kosachev menyampaikan beberapa poin berikut: 1. Perjanjian Rusia dan Ukraina mengenai Semenanjung Crimea. Pada 20 Januari 1991, Crimea Autonomous Republic terbentuk dan masih merupakan bagian dari Ukraine sebagai wilayah Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet dan berdirinya Ukraine sebagai negara independen pada referendum 1 Desember 1991, Crimea masuk sebagai wilayah Ukraine. Namun demikian, beberapa kali upaya Crimea untuk melakukan referendum selalu gagal. Terakhir pada bulan Maret 2014, 95% warga Crimea memilih untuk bergabung kembali menjadi bagian dari Federasi Rusia. Oleh karena itu, upaya militer Rusia untuk menduduki Crimea bukan merebut wilayah teritori Ukraina melainkan melindungi hak asasi warga Crimea. 2. Penggunaan Bahasa Rusia di Ukraina. Selama kurun waktu 20 tahun, untuk pemerintah Ukraina melancarkan mengkampanyekan penggunaan bahasa tunggal yaitu Ukrainian language dan tidak mengakui bahasa Rusia sebagai bahasa nasional sehingga mengabaikan hak-hak etnis Rusia yang telah menjadi warganegara Rusia. Pada 2020, sektor publik hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Ukraina dan sekolah bahasa Rusia dilarang pada tahun 2020. upaya-upaya sistematis 3. Perjanjian mengenai Donets and Luhansk. Sejak tahun 2014, pemerintah Ukraina telah melancarkan serangan militer ke Donets dan Luhansk dengan tuduhan adanya upaya-upaya separatisme. Untuk memediasi itu, telah dilakukan peranjian di Minsk yaitu Minsk Agreements. Namun demikian, pihak Ukraina gagal mematuhi perjanjaian tersebut. Oleh karena itu, Pemerintahan Ukraian melancarkan perang terhadap warganya sendiri dan misi Rusia adalah menghentikan jatuhnya korban jiwa. 4. Aksi NATO terhadap Ukraina. NATO Summit di Bucharest (Rumania) tahun 2008 telah mengumumkan bahwa Ukraina bersama dengan Georgia akan menjadi anggota NATO. Provokasi NATO telah mendorong Ukraina untuk melancarkan serangan ke Donets dan Luhansk. Sejah tahun 2014, bantuan Amerika Serikat untuk militer Ukraina dalam rangka serangan ke Donets dan Luhanks telah melebihi USD 2.5 milyar. Rusia tergerak untuk menghentikan serangan-serangan tersebut dan melindungi warga Donets dan Luhanks. 5. Operasi militer Rusia di Donets dan Luhansk. Operasi militer di Ukraina yaitu di Donets dan Luhansk sesuai dengan Article 51 Part 51 Piagam PBB mengenai perjanjian tentang persahabatan dan saling membantu antara Rusia dan Donets People Republic (DPR) dan Luhansk People Republic (LPR). Misi utama Rusia adalah menghindari jatuhnya korban sipil semaksimal mungkin. Berdasarkan paparan tersebut, Delegasi IPU Task Force memberikan apresiasi atas paparan yang sangat detil mengenai sejarah dan asal mula konflik kedua negara. Dengan informasi tersebut, delegasi IPU Task Force percaya bahwa negosiasi antar parlemen sangat penting untuk segera dilakukan agar berbagai persoalan mengenai teritori dan batas-batas negara segera terselesaikan. Tujuannya adalah menghentikan perang, mengakhri permusuhan, dan tentunya membuka jalur kemanusiaan bagi korban perang di kedua belah pihak. Di akhir acara, Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Anggota Komisi Komisi I DPR RI mengundang Ketua Parlemen Rusia, baik State Duma maupun 15
Federation Council, untuk hadir di Jakarta pada perhelatan G20 Parliamentary Summit (P20) pada minggu pertama bulan Oktober mendatang. Disampaikan pula bahwa P20 akan dilaksanakan di Jakarta dengan mengusung tema keterlibatan parlemen dalam proses pemulihan atau 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery'. Keempat, pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Setelah bertemu parlemen, para delegasi IPU Task Force juga berkunjung dan berdialog dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mr. Andrey Rudenko secara tertutup sehingga hanya anggota IPU Task Force yang mengikuti pertemuan. Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyambut baik kehadiran dan inisiatif IPU sebagai representasi dari 178 negara anggota IPU. Sejalan dengan parlamen, Mr. Andrey Rudenko juga menegaskan bahwa pihak Rusia selalu bersedia untuk melakukan pembicaraan demi menghindari terjadinya lebih banyak korban jiwa dan kerusakan. Kelima, pertemuan dan kunjungan dengan High Commissioner for Human Rights. Pada kesempatan itu, Delegasi IPU Task Force diterima langsung oleh Komisioner Mrs. Tatiana Moskalkova. Sebelum pertemuan, pada delegasi IPU Task Force melakukan mini tour untuk melihat foto-foto kegiatan dan juga data-data mengenai pelanggaran HAM di wilayah teritori Federasi Rusia. Selanjutnya, para Komisioner memaparkan berbagai informasi mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh pihak Rusia selama perang dengan Ukraina. Pada kempatan itu, ketua delegasi IPU Task Force tentunya kembali menegaskan misi IPU untuk mendorong dialog antar parlemen untuk menghentikan perang. IPU juga tentunya mendukung berbagai upaya untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM selam konflik berlangsung. Pertemuan dan kunjungan ke Kantor High Commissioner for Human Right di Moscow (13/07/2022). Keenam, pertemuan terakhir dengan Civic Chamber of Russian Federation yang menghadirkan para korban perang. The Civic Chamber merupakan institusi masyarakat sipil yang mempunyai kewenangan pengawasan dan konsultatif terhadap proses perumusan kebijakan oleh parlemen Rusia. Civic Chamber telah didirikan pada tahun 2004 dan memiliki 168 anggota. Kehadiran IPU Task Force disambut hangat 16
oleh para anggota Civic Chamber yang juga merepresentasikan berbagai region di Rusia. Secara umum, pertemuan itu didesain oleh Civic Chamber untuk memberikan informasi mengenai kondisi selama perang berlangsung. Pada kesempatan itu, para delegasi IPU Task Force diberi kesempatan untuk menyaksikan tayangan aktual dari medan perang dan berbagai wawancara singkat dengan para korban perang. Dalam forum itu, juga dihadirkan beberapa orang korban perang yang menceritakan bagaimana perang saat itu terjadi. VIII. KESIMPULAN Dari serangkaian kunjungan dalam misi IPU Task Force ke Ukraina, Rusia dan Polandia, dapat disimpulkan beberapa poin: Kunjungan IPU Task Force mengemban misi untuk mendorong dialog antar parlemen untuk segera menghentikan perang, membuka koridor kemanusiaan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan; Secara keseluruhan, kunjungan ke Polandia, Ukraina, dan Rusia berjalan dengan baik dan berbagai pertemuan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan program kerja yang disusun; Kedatangan delegasi IPU Task Force mendapatkan apresiasi oleh berbagai pihak yang dikunjungi terutama dari Parlemen Polandia, Verkhovna Rada Parlemen Ukraina, serta Parlemen Rusia (State Duma dan Federation Council); Dari aspek substantif, kunjungan ke Ukraina dan Rusia dalam rangka IPU Task Force mission memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman bagi Anggota IPU Task Force mengenai akar permasalahan konflik di antara kedua negara tersebut dan kondisi terkini mengenai dampak perang; Parlemen Ukraina menyatakan kesiapannya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Rusia dengan syarat bahwa pihak Rusia menghentikan serangan ke wilayah Ukraina dan menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah teritori Ukraina; Sementara itu, Parlemen Rusia (State Duma dan Federation Council) juga menyatakan sikap terbuka untuk melakukan negosiasi dengan syarat pihak Ukraina menghentikan seluruh upaya untuk mendiskreditkan Rusia di dunia internasional dan berbagai upaya anti-Rusia di kalangan negara-negara Barat. IX. LINK PEMBERITAAN Kunjungan Ketua BKSAP DPR RI bersama IPU Task Force ke Ukraina dan Rusia telah terpublikasi dalam bentuk pemberitaan baik di media massa online maupun media sosial BKSAP dan DPR RI. Berikut adalah daftar tautan-tautan pemberitaan tersebut: Bersama Task Force Parlemen Dunia, BKSAP DPR Temui Ketua Parlemen Ukraina, dalam Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id) BKSAP Lanjutkan Misi Perdamaian Rusia-Ukraina bersama IPU 'Task Force', dalam Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id) 17
BKSAP DPR Temui Ketua Parlemen Ukraina - Nasional Tempo.co • Ketua BKSAP DPR Ajukan Resolusi Dialog Demi Tengahi Konflik Rusia- Ukraina Kunjungi Moskow, Fadli Zon Klaim Parlemen Rusia dan Ukraina Siap Dialog Selesaikan konflik, BKSAP DPR RI dan Task Force lakukan dialog dengan Parlemen Ukraina - Bersama IPU, Fadli Zon Temui Ketua Parlemen Ukraina • Fadli Zon ke Ukraina, Lihat Langsung Kehancuran Akibat Perang Setelah Jokowi, Kini Fadli Zon yang Kunjungi Ukraina Fadli Zon Bersama IPU Task Force Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Ada Apa? - Legislatif di Politik Fadli Zon with the IPU Task Force on the Initiation of Dialogue and Resolution of the Russo-Ukrainian Conflict | AsiaToday.id Fadli Zon ke Ukraina Bersama IPU, Bawa Misi Akhiri Konflik dengan Rusia | Lanjutkan Misi Perdamaian, Ketua BKSAP Fadli Zon Kunjungi Moscow - Telusur BKSAP Lanjutkan Misi Perdamaian Rusia-Ukraina bersama IPU 'Task Force' Berkunjung ke Ukraina Bersama IPU Task Force, BKSAP: Untuk Resolusi Konflik Rusia-Ukraina - Beritabaru.co X. PENUTUP Demikian pokok-pokok Laporan Ketua BKSAP DPR RI pada kunjungan IPU Task Force ke Ukraina dan Rusia pada tanggal 10 - 15 Juli 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, Juli 2022 Delegasi, Dr. Fadli Zon A-86 18