PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENDIDIKAN: UPAYA MENDUKUNG PEMERATAAN PENDIDIKAN Lola Inganta Saragih1), Padhilah Dikri2), Kuat Sidik Wahyono3), Suparna Wijaya4) 1,2,3) Prodi IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN 4) Politeknik Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi: lola.saragih@kemenkeu.go.id INFORMASI ARTIKEL Diterima Pertama [01 12 2022] Dinyatakan Diterima [23 12 2022] KATA KUNCI: Jasa Pendidikan, Pajak, Pemerataan KLASIFIKASI JEL: H24 ABSTRAK This study attempts to examine the impact of changes to the taxation scheme for VAT on educational services. Education services which were originally excluded from VAT objects their resulted implementation has not been on target. The HPP Law changed the taxable service exemption scheme to provide VAT facilities in the form of exemption or not being collected. Research using descriptive qualitative method. To ensure that the provision of these facilities is right on target, the government needs to determine a certain classification for the provision of educational services with a regulation the preparation of which is coordinated with the relevant technical ministries. This research is expected to be a reference for stakeholders in formulating policies in order to realize the principles of justice and equity in education and optimize government revenues. in quite large tax expenditures but Penelitian ini berusaha mengkaji dampak dari perubahan skema pemajakan atas PPN Jasa Pendidikan. Jasa pendidikan yang semula dikecualikan dari objek PPN menimbulkan belanja namun implementasinya belum tepat sasaran. UU HPP mengubah skema pengecualian jasa kena pajak menjadi pemberian fasilitas PPN berupa pembebasan atau tidak dipungut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk memastikan pemberian fasilitas ini tepat sasaran, pemerintah perlu menetapkan klasifikasi tertentu atas penyelenggaraan jasa pendidikan dengan suatu aturan yang penyusunannya dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan terwujudnya asas keadilan dan pemerataan demi pendidikan serta optimalisasi penerimaan negara. perpajakan yang cukup besar Halaman 674
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. 1. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Nadziroh et al., 2018). Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini (Inkiriwang et al., 2020). Pembangunan SDM membutuhkan sinergi semua elemen negara, termasuk dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya terkait kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung dunia pendidikan (Rachmany, 2021). bahwa pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jasa pendidikan termasuk penyerahan (transaksi) dalam jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pada industri jasa pendidikan dengan membebaskan pengenaan PPN pada industri tersebut. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Menurut OECD Belanja perpajakan adalah bentuk transfer sumber daya oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan bukan dengan bantuan langsung tetapi menggunakan pengurangan atau pembebasan kewajiban pajak (OECD, 2010). (direct transfer) Menurut estimasi Badan Kebijakan Fiskal yang tertuang dalam Belanja perpajakan Report, belanja perpajakan atas jasa pendidikan rata-rata menempati urutan ke lima terbesar. Belanja perpajakan jasa tren Indonesia pendidikan di peningkatan dari tahun ke tahun (BKF, 2021). juga mengalami Tabel 1 Estimasi Belanja Perpajakan Jasa Pendidikan (Triliun Rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020 13.236 15.408 18.620 18.998 16.732 Sumber: Tax Expenditure Report 2021 (BKF, 2021) relatif besarnya belanja perpajakan untuk jasa pendidikan itu, Lisnawati (2021) berpendapat bahwa belanja perpajakan untuk PPN jasa pendidikan ini belum seluruhnya tepat sasaran. PPN sebagai pajak objektif tidak memandang subjek yang dikenakannya (Mokalu et al., 2022), yang berarti semua jasa pendidikan yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbebas dari pengenaan PPN, termasuk sekolah premium yang biayanya relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah lain (Lisnawati, 2021). Sayangnya, dari jenis Seiring dengan pemberlakuan peraturan UU HPP, mulai 1 April 2022 Jasa Pendidikan beserta beberapa jenis jasa lainnya dihapus dari pengecualian Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai gantinya, jasa pendidikan mendapatkan fasilitas PPN yang diatur dalam pasal 16B Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 675 klaster PPN UU HPP. Langkah ini ternyata menuai pro dan kontra dari masyarakat. Menurut penelitian yang (2021), dilakukan oleh Nursiyono & Chotimah setidaknya terdapat 5 jenis klasifikasi reaksi yang muncul dari penghapusan jasa pendidikan dari jasa tidak kena PPN. Penelitian yang menggunakan data dari Twitter sebagai data sekunder ini menyatakan reaksi warga net atas penghapusan tersebut terbagi menjadi joy (kegembiraan), anger (kemarahan), fear (ketakutan), surprise jenis emosi yang (mengejutkan). Dari kelima ditunjukkan dari kata-kata yang muncul dari cuitan warga net, emosi yang paling sering muncul adalah kemarahan (angry), hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga net merasa marah atas penghapusan jasa pendidikan dari jasa tidak kena PPN. sadness (kesedihan), dan Penelitian ini berupaya melakukan kajian atas perubahan skema pemajakan PPN atas Jasa Pendidikan meliputi urgensi perubahan skema pemajakan Jasa Pendidikan, yang mendapatkan fasilitas PPN, dan membandingkan dengan skema pemajakan atas jasa pendidikan di negara-negara lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan khususnya pada peraturan turunan terkait pemajakan jasa pendidikan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain di masa depan. jenis-jenis jasa pendidikan 2. TINJAUAN LITERATUR Supramono dan Damayanti (2010) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (JKP) (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (Supramono & Damayanti, 2010). Menurut Untung Sukardji (2015), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu bentuk pajak tidak langsung yang memiliki 2 sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang ekonomi, berupa pembebanan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa yang menjadi objek pajak kepada konsumen akhir. Kedua adalah sudut pandang yuridis, bahwa tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Filosofis yang dianut adalah konsumen akhir telah dianggap membayar pajak yang terutang kepada negara pada saat penjual memungut pajak atas transaksi tersebut. Dalam pelaksanaannya pemerintah terkadang menetapkan ketentuan khusus seperti pengecualian dari objek kena pajak, pengenaan tarif lain yang diatur dalam khusus, dan ketentuan peraturan perpajakan. Di Indonesia sendiri, terdapat 5 jenis ketentuan khusus pengenaan PPN yaitu pengecualian dari objek pajak, PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan, PPN Ditanggung Pemerintah dan PPN tarif 0% (Asmarani, 2021). Jasa pendidikan, yang merupakan pokok ini, pada awalnya diterapkan bahasan penelitian
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. ketentuan khusus berupa pengecualian objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan khusus tersebut berimplikasi bahwa semua transaksi terkait jasa pendidikan yang menurut ketentuan Undang- undang dikecualikan dari objek PPN menjadi tidak dikenakan dan tidak terutang PPN. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah suatu negara mengecualikan pengenaan PPN pada suatu barang atau jasa. Menurut de la Feria & Krever (2013, dalam Ayumi, 2021) ada dua hal yang menjadi dasar pengecualian PPN. Pertama adalah teknis kebijakan. Otoritas pajak sering kali menemui kesulitan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak pada barang/jasa tertentu seperti harta tidak bergerak dan jasa keuangan seperti asuransi. Kedua adalah tujuan ekonomi-politik, di mana pemerintah bermaksud menciptakan keadilan vertikal serta meningkatkan eksternalitas positif terutama dari pelayanan publik dan jasa yang memiliki kepentingan sosial seperti jasa transportasi publik. pendidikan, kesehatan, dan Sementara itu Darussalam et al. (2018) berpendapat bahwa suatu jasa dikelompokkan sebagai Jasa Tidak Kena Pajak adalah melalui pertimbangan "asas kepatutan atau etika", seperti jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan publik, mencegah pengenaan pajak berganda dengan pajak daerah, serta pertimbangan lainnya. Namun demikian, perkembangan literatur kebijakan pajak pengecualian PPN khususnya untuk barang dan/atau jasa sektor publik ternyata memiliki konsekuensi negatif di antaranya berupa distorsi perekonomian, penyempitan basis pajak, dan pada akhirnya sedikit banyak berkontribusi dalam penurunan penerimaan negara (de la Feria & Krever, 2013. justru menyimpulkan bahwa 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan pengenaan PPN teknik yang terhadap digunakan pada penelitian ini adalah teknik penelitian literatur yang menurut Creswell, John. W. (2014) dalam (Habsy, 2017) adalah penelitian yang berupa jurnal, buku, dan rangkuman terkait artikel dari dokumen teori dan lain yang mendeskripsikan informasi dari waktu ke waktu ke dalam sebuah topik. Wijaya & Panchar (2021) menyatakan bahwa studi literatur digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis dengan metode mengupas, membandingkan dan mengumpulkan suatu literatur. jasa pendidikan. Adapun 4. HASIL PENELITIAN 4.1. Urgensi Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena PPN Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 676 Pada dasarnya setiap barang atau jasa yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehingga atas penyerahan barang atau jasa tersebut dikenakan PPN (Eprilia, 2022). Namun, ada beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau biasa disebut bukan barang kena pajak dan bukan jasa kena pajak yang diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (UU PPN). Adapun jenis jasa yang tidak dikenai berjumlah 17 kelompok jasa. Jasa pendidikan termasuk salah satu kelompok jasa yang tidak dikenai PPN (Arkhan & Rodhiyawan, 2021). Adapun jasa pendidikan yang dimaksud Pasal 4A UU PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah merupakan jasa seperti penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. kedinasan, pendidikan Lebih lanjut, PMK-223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN mengatur kriteria jasa pendidikan yang merupakan jasa kena pajak. PMK-223/PMK.011/2014 bukan mengelompokkan jasa penyelenggaraan pendidikan yang tidak dikenakan PPN menjadi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jasa jasa penyelenggaraan pendidikan formal meliputi penyelenggaraan dini, pendidikan pendidikan dasar, menengah, dan juga tinggi. Adapun penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi jasa kecakapan hidup, penyelenggaraan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, jasa penyelenggaraan pendidikan informal meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan bentuk pembelajaran secara mandiri. anak usia Ketentuan jasa pendidikan sebagai bukan jasa kena pajak yang dijelaskan di atas berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang tersebut menghapus jasa pendidikan dari kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga jasa pendidikan merupakan jasa kena pajak atau jasa yang dikenakan PPN . Penghapusan dilakukan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belanja perpajakan yang timbul dari pembebasan atas pengenaan PPN Jasa Pendidikan cukup besar. Selain itu, pembebasan ini juga dinilai belum tepat sasaran. Terdapat beberapa yang penyelenggara menetapkan yang mendapatkan keuntungan dari pengecualian PPN atas Jasa Pendidikan (Lisnawati, 2021). Studi empiris oleh Elsayed (2016) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dari tentu jasa biaya pendidikan pendidikan swasta tinggi
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. adanya pembebasan pajak adalah mahasiswa di universitas swasta yang memiliki biaya cukup besar. Temuan lain juga menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan jumlah lulusan sarjana antara mahasiswa universitas swasta dengan mahasiswa lain yang masuk dalam kategori kurang mampu. Sebaliknya penelitian lain oleh Bednar & Gicheva (2013) menunjukkan bahwa pada tingkat pascasarjana, jumlah lulusan lebih tinggi ketika tersedia pembebasan pajak. Lalu, berdasarkan naskah akademik UU HPP (2021), nantinya subsidi yang diberikan oleh kepada pemerintah untuk masyarakat miskin akan menggantikan beban yang timbul akibat pengenaan PPN atas jasa pendidikan. Dengan begitu, pengenaan PPN atas jasa pendidikan diharapkan dapat menyediakan alokasi anggaran untuk membiayai program pendidikan masyarakat secara tepat sasaran (Ramiayu, 2021). sektor pendidikan Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting berasal dari laporan IMF yang berjudul Realizing Indonesia's Economic Potential (Breuer et al., 2018) menyatakan bahwa luasnya cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sangat mengganggu sistem perpajakan di Indonesia. Rp73,39 Triliun atau sekitar 29% dari total belanja dari pengecualian PPN tadi. Oleh karena itu, IMF, World Bank, & OECD memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar menghapus sebagian besar pengecualian PPN, sehingga dapat memperluas basis PPN yang pada akhirnya mendorong penerimaan pajak (DDTCNews, 2021). Dengan perpajakan Indonesia muncul pemerintah merasa penghapusan jasa pendidikan dari jasa tidak kena PPN merupakan kebijakan yang penting dan harus segera dilakukan. Hal ini tentu dilaksanakan berdasarkan tiga pertimbangan yang telah dijelaskan pada bagian ini. Namun, mengingat pentingnya jasa pendidikan untuk pembangunan bangsa, penghapusan ini tentu harus disertai dengan perlakuan khusus yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat umum. Pada bagian berikutnya akan dibahas pemberian fasilitas PPN atas penyelenggara jasa pendidikan tertentu. 4.2. Jenis Jasa Pendidikan yang Mendapatkan Fasilitas demikian, PPN Penghapusan jasa pendidikan dari kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN berdampak pada masuknya jasa pendidikan dalam kelompok jasa kena pajak. Hal ini tentu meresahkan banyak pihak mengingat masih Indonesia. rendahnya (Kurniawati, 2022) menyatakan bahwa berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Programme for International Student Assesment (PISA) pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke-74 dari 79 negara lainnya terkait sistem pendidikan menengah di dunia. Fakta kualitas pendidikan Indonesia merupakan yang terendah ke-6 lainnya. dibandingkan dengan berbagai negara Padahal, berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kualitas pendidikan di tersebut menunjukkan bahwa Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 677 kehidupan diupayakan melalui yang pembangunan nasional dalam sektor pendidikan (Anas et al., 2015). bangsa Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun jasa pendidikan merupakan jasa kena pajak namun jasa pendidikan merupakan yang mendapatkan fasilitas PPN. Pertimbangannya adalah negara mendukung ketersediaan barang dan jasa yang bersifat strategis dalam pembangunan nasional. Adapun fasilitas yang didapatkan oleh kelompok Jasa pendidikan, berdasarkan Pasal 16B ayat (1a) huruf j poin 6 UU HPP, adalah fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan (Eprilia, 2022). kelompok jasa Fasilitas PPN tidak dipungut merupakan fasilitas yang diberikan untuk barang atau jasa tertentu yang jasa pada hakikatnya atas transaksi barang atau tersebut terutang PPN (Wijaya & Arsini, 2021). Pemberian fasilitas ini pada umumnya memperhatikan zona atau kawasan tertentu sehingga fasilitas ini biasanya tidak diberikan hanya kepada barang atau jasa tetapi diberikan kepada kawasan ekonomi tertentu. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Kemudian berdasarkan UU PPN, meskipun mendapatkan fasilitas PPN, mekanisme PPN tetap berlangsung sehingga atas penyerahan tersebut tetap terutang PPN namun tidak dipungut. Walaupun Pajak Keluaran atas transaksi barang atau jasa tertentu tersebut tidak dipungut, Pajak Masukan atas transaksi tersebut tetap dapat dikreditkan. tertentu Selanjutnya, fasilitas PPN dibebaskan merupakan fasilitas yang diberikan kepada konsumen sehingga pada umumnya diberikan kepada komoditas atau jasa tertentu (Eprilia, 2022). Implikasi dari penerapan fasilitas implikasi dari penetapan fasilitas PPN tidak dipungut. (Wijaya & Arsini, dalam pengaplikasiannya, dibebaskan mengakibatkan berlakunya mekanisme pengkreditan atas pajak masukan. Hal ini terjadi akibat tidak adanya pajak keluaran atas penyerahan jasa pendidikan sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan tidak dapat jasa dikreditkan. ini tentu berbeda dengan 2021) menyatakan fasilitas 2021) menyatakan fasilitas bahwa PPN tidak Jasa pendidikan yang dimaksud pada UU HPP meliputi "jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan pendidikan kedinasan, akademik, dan pendidikan profesional." Selain itu, UU HPP juga mengatur lingkup jasa pendidikan lainnya yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Namun, sangat disayangkan belum ada aturan turunan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rincian di atas. pendidikan keagamaan, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu pertimbangan dihapusnya jasa pendidikan dari bukan JKP adalah penerapan dari prinsip reformasi pajak yang adil (Ramiayu, 2021). (Ramiayu, 2021) juga
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. mengutip Kementerian Keuangan (2021) yang memaparkan bahwa PPN atas jasa pendidikan ini hanya untuk sekolah-sekolah yang tergolong mewah. Sementara itu, sekolah-sekolah yang tidak tergolong mewah akan mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut seperti yang diatur dalam UU HPP. (Eprilia, 2022) juga berpendapat bahwa penghapusan jasa pendidikan dari non-JKP ini merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan penerimaan PPN namun dengan tepat sasaran yaitu hanya dari penyelenggara jasa pendidikan tertentu sementara untuk jasa kepentingan masyarakat yang membutuhkan tetap tidak akan dikenakan pajak. pendidikan yang diperuntukkan Penghapusan jasa pendidikan dari Non-JKP dan adanya PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut untuk penyelenggara jasa tertentu sesuai yang diatur oleh UU HPP ini merupakan solusi yang tepat atas ketidakadilan perlakuan perpajakan atau pemberian subsidi. Menurut (Eprilia, 2022), ketidakadilan terjadi akibat yang membedakan belum penyelenggara berhak mendapatkan fasilitas pajak, insentif pajak dan subsidi pendidikan sehingga semua penyelenggara sektor pendidikan baik yang tergolong mewah maupun tidak, berhak mendapatkan fasilitas, insentif dan subsidi yang sama begitu juga dengan kewajiban perpajakannya. terjadi, tersebut Agar ketidakadilan tidak yang memberikan dibutuhkan aturan turunan jasa penjelasan pendidikan yang berhak mendapatkan fasilitas, insentif, dan subsidi misalnya menggunakan rentang biaya tingkat tertentu untuk mengklasifikasikan kemahalan jasa pendidikan. Penyusunan aturan ini dapat dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. adanya sistem jasa yang pendidikan lagi lebih lanjut atas penyelenggara Adanya aturan yang jelas ini akan memudahkan pemerintah untuk segera memperoleh penerimaan PPN dari penyelenggaraan jasa pendidikan dengan yang tetap menyediakan jasa pendidikan bagi kepentingan masyarakat banyak. Bahkan, pemerintah dapat segera mengalokasikan untuk penerimaan sesuai dengan membiayai program pendidikan mandatory spending (Ramiayu, 2021). 4.3. Jenis Jasa Pendidikan yang Mendapatkan Fasilitas memperhatikan penyelenggara tersebut PPN Saat ini belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjabarkan secara detail mengenai pengenaan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Jasa Pendidikan, seperti jenis Jasa Pendidikan apa saja yang mendapatkan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN. Jika membandingkan dengan negara sekitar, terdapat beberapa negara yang telah memberlakukan pengenaan PPN atas Jasa Pendidikan, seperti Tiongkok atau India. Setiap negara pun memiliki skemanya tersendiri dalam perlakuan pajaknya. Perlakuan lain perpajakan atas Jasa Pendidikan di negara Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 678 setidaknya dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu Pengenaan pajak dengan tarif tertentu atas jasa pendidikan tertentu atau barang/jasa yang jasa pendidikan, berhubungan pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, dan fasilitas Pembebasan PPN. langsung dengan India membebankan good and service tax (GST) semua jenis jasa pendidikan yang diberikan oleh selain institusi pendidikan dari pendidikan pra-sekolah sampai tingkatan higher secondary school (setara dengan tingkat pendidikan SMA di Indonesia) atau setingkatnya di India. Selain itu, jasa pendidikan yang diberikan oleh pusat pelatihan, les, atau bimbingan belajar privat diberlakukan sebagai objek GST dengan tarif 18% (Cleartax, 2022). jasa pendidikan setingkat universitas sebesar 1% dari biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dan biaya lainnya yang dibebankan oleh kampus. Selain itu, mulai tahun 2022, jasa pemerintah Nepal menetapkan pajak atas pendidikan bagi mahasiswa yang berkuliah di luar negeri sebesar 2 persen (Shubheksha, 2022) Nepal juga mengenakan pajak atas Republik Rakyat Tiongkok memberlakukan PPN atas jasa pendidikan dengan sebutan Educational Surtax. Pengenaan Pajak atas Jasa Pendidikan di Tiongkok dibebankan ke masyarakat sebagai pajak tidak langsung seperti PPN atau consumption tax (PWC, 2022). Tarif yang berlaku atas Educational Surtax tersebut adalah 3%. Dengan kata lain, pembayar pajak tidak langsung di Tiongkok juga membayar pajak atas jasa pendidikan. Namun, pajak tambahan atas jasa pendidikan di Tiongkok tidak dipungut atas PPN dan/atau pajak konsumsi yang dibayarkan atas barang impor dan penjualan jasa/aset tidak berwujud oleh entitas di luar negeri. Selain itu, terdapat pula negara-negara lain yang memberikan perlakuan berbeda atas jasa pendidikan di negaranya. Misalnya Singapura yang memberlakukan pajak atas Jasa Asuransi Pendidikan sebesar 7%. Lalu Uni Eropa mengenakan pajak atas buku sekolah (Naskah Akademik UU HPP, 2021). Di sisi lain, ada pula negara yang memberikan fasilitas pembebasan PPN atas jasa pendidikan seperti Meksiko, yang memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas buku sekolah, dan Korea Selatan serta Jepang yang memberikan fasilitas pembebasan PPN atas jasa pendidikan (Naskah Akademik UU HPP, 2021). Inggris, Turki, dan Norwegia 5. KESIMPULAN DAN SARAN jasa pendidikan termasuk salah satu kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. UU HPP kemudian menghapus pengecualian tersebut dengan pertimbangan besarnya belanja perpajakan yang timbul dari ketentuan khusus tersebut. Di sisi lain, pengecualian ini juga dinilai belum tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan. Lalu, Laporan IMF menyatakan luasnya cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sangat mengganggu sistem Sebelum adanya UU HPP,
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. perpajakan di Indonesia sehingga penghapusan sebagian besar pengecualian PPN untuk memperluas basis PPN dianggap penting. Namun demikian, dengan luas dan pertimbangan kepentingan masyarakat penerapan asas keadilan, UU HPP kemudian mengatur adanya fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut atas penyelenggaraan jasa pendidikan tertentu. Adapun jasa pendidikan yang mendapatkan fasilitas pada UU HPP meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Namun, sangat disayangkan turunan yang memberikan belum ada aturan penjelasan lebih lanjut terkait rincian di atas. sekolah dan Jika membandingkan dengan negara sekitar, terdapat beberapa negara yang telah memberlakukan India pengenaan PPN atas membebankan good and service tax (GST) semua jenis jasa pendidikan yang diberikan oleh selain institusi pendidikan dari pendidikan pra-sekolah sampai tingkatan setara SMA. Lalu, Tiongkok memberlakukan PPN atas jasa pendidikan dengan sebutan Educational Surtax. Jasa Pendidikan. ini memiliki keterbatasan berupa minimnya data pendukung tentang penyelenggaraan jasa pendidikan di Indonesia, mulai dari biaya penyelenggaraan pendidikan per sekolah hingga pembebanan biaya pendidikan per peserta didik. Selain itu, penelitian ini tidak menghitung dampak ekonomi dari pengenaan PPN atas Jasa pendidikan tertentu di masa mendatang. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan aturan turunan pemberian fasilitas PPN atas jasa pendidikan dengan mempertimbangkan asas keadilan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengklasifikasikan jasa pendidikan berdasarkan biaya per peserta didik yang ditetapkan oleh penyelenggara jasa pendidikan. Klasifikasi biaya ini dimungkinkan untuk diatur oleh kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penelitian DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES) Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 418-422. Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Jasa Pajak Penyelenggaraan Seminar. Educoretax, 1(2), 143- 153. Asmarani, N. G. C. (2021). Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN. DDTC. Ayumi, L. (2021). Mengurai Berbagai Konsekuensi DDTC. Pengecualian Kebijakan Pertambahan Nilai Terhadap PPN. Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 679 Bednar, S., & Gicheva, D. (2013). Tax benefits for graduate education: for whom? Economics of Education Review, 36, 181-197. .001 Incentives BKF. (2021). Laporan Belanja Perpajakan 2020. Breuer, L. E., Guajardo, J., & Kinda, T. (2018). Realizing Indonesia's Economic Potential. INTERNATIONAL MONETARY FUND. Cleartax. (2022, January 12). Taxation Of Educational Institutions under GST. Educational-Institutions. Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2018). Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. DDTC. DDTCNews. Pengurangan Pengecualian PPN Saat Ruang Fiskal Makin Sempit. DDTCNews. Sempit-30383. (2021, June 21). de la Feria, R., & Krever, R. (2013). de la Feria, Rita and Krever, Richard, Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT. In VAT Exemptions: Consequences and Design Alternatives (pp. 3- 36). Elsayed, M. A. A. (2016). The Impact of Education Tax Benefits on College Completion. Economics of 16-30. Education .005 Review, 53, Eprilia, F. F. (2022). Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Removal Of Educational Services From Non-Taxable Services Based On Law Number 7 Year 2021 Concerning Harmonization. 645-662. Habsy, B. A. (2017). Seni Memehami Penelitian Kuliatatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Jurnal Konseling Andi Literatur. 90. Matappa, JURKAM: 1(2), Inkiriwang, R. R., Singal, R., & Roeroe, J. V. (2020). Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Kepada Masyarakat Menurut Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lex Privatum, 8(2), 73-92. Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. Academy of Education Journal, 13(1), 1- 13. Lisnawati. (2021). Mengkaji Wacana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Pendidikan. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan (PPN) Terhadap
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. Publik, 19-25. 13(12), nfo Mokalu, F. A., Runtu, T., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, K. (2022). Evaluasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT . Asuransi Jasa Indonesia ( Persero ) Kantor Cabang Manado Evaluation of the Implementation Of Value Added Tax Collection at Oleh : 6(1), 805-814. Penerapan Pemungutan Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 4(3), 400-405. OECD. (2010). Tax Expenditures in OECD Countries. OECD. en PWC. (2022, June 29). Worldwide Tax Summary. Rachmany, H. (2021). Aktualisasi Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan (Simbiosis Mutualisme). Journal of Tax and Business, 2(1), 20-33. Ramiayu, D. D. (2021). Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan. 3-6. Shubheksha. (2022, May 31). Students going abroad have to pay 2% tax from now on. Gurubaa. Have-to-Pay-2-Tax-from-Now-On/. Sukardji, U. (2015). Pokok-Pokok PPN Pajak (Revisi 201). Pertambahan Nilai Rajawali Press. Indonesia Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Andi Offset. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan Dan Permasalahan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 91-104. 8(1), Wijaya, S., & Panchar, N. A. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus PT Shopee Indonesia) (Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana) Value Added Tax Of Trading Through Electronic Systems (Case Study Pt Shopee International Indonesia). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(3), 245. ojs32/index.php/bilancia/index Internasional Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 680
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan Saragih, L.I, Dikri, P., Wahyono, K.S., Wijaya, S. Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.674-680 Halaman 681