1 ,f-! , " , ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA " ' " . f:: Ie fu{; o~·/O( W'- 'L, k.. , SKRIPSI RIMAWAT' ENDAH ING WARNI KEWENANGAN TNI Al DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM 01 lAUT ATAS TINOAK PIOANA PERIKANAN 01 INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAl 24 AYAT (3) UU NO 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA) ,....----:-.----\ ; ~ \ : ( ' , '> , '~~,_~r:r , FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2001
KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAlAM PENEGAKAN HUKUM DI lAUT AT AS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (fINJAUAN YURIDIS PASAL 24 AYAT (3) UU No.6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA) SKRIPSI OIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR PROGRAM SARJANA STRATA SATU (51) BICANG ILMU HUKUM Dosen Pemhimhing, Penyusun, "v~ /~ ~ Dina Sunyowati. S.H., M.Hwn. NIP. 131653449 Rimawati Endah Inc Wand NIM.039714512 FAKUL T AS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2001
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada hari Rabu,tanggal24 Januari 2001. Panitia PencuJi Skripsl : Ketua : Dr. H. Abdoel Rasyid, SoH., LL.M. Aoggota : 1. DIDa S!D!!01Vatl, S.H., M.Hmn. 2. Eman Ramehm, S.H., M.S. ~---------------- ­
BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan a.	Pembagian wilayah perikanan Indonesia telah menimbulkan sebuah konsekuensi yurjdis, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum serta instansi/aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan. Masalah pemberlakuan hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang dapat diterapkan bila terjadi tindak pidana di bidang perikanan, baik itu peraturan hukum yang bersifat nasional maupun peraturan hukum yang bersifat intemasional. Dalam penerapan hukum dibutuhkan suatu dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak yang terkait, dan dasar hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang bersifat internasional, sehingga bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan­ peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi. b.	Hal yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan adalah kewenangan peyidikan oleh aparatlinstansi yang berwenang. Tindak pidana perikanan termasuk tindak pidana khusus, sehingga kewenangan penyidiknya juga menggunakan peraturan yang bersifat khusus, bukan peraturan yang bersifat umum. Asas yang digunakan dalam kasus ini adalah asas LEX SPECIAUS DEROGAT LEGI GENERAL!. Dalam kasus KM gapura 09 telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara pihak POLR( dan TNI AL dalam hal penyidikannya, karena masing-masing instansi berpedoman 51
penylollcan, sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik antara POLRI dan TNI AL. Akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2, maka wewenang penyidikan di Perairan Indonesia adalah Perwira TN! AL, sehingga tidak lagi ada tumpang tindih kewenangan penyidikan seperti yang terjadi pada KM Gapura 09 2.	Saran a.	PenangananJproses hukum terhadap tindak pidana perikanan melibatkan sejumlah instansi terkait (TNI AL, POLRI, PPNS Perikanan, Kejaksaan, dan lain-lain). Untuk menghindari kekeliruan persepsi serta mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, maka perlu koordinasi lintas sektoral antara berbagai instansi terkait sesuai fungsi tugas dan kewenangannya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengefektifkan Bakorkamla. Hal ini demi menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut, serta menjamin keamanan dan ketertiban di Laut yang kondusif dan dinarnis. b.	Pemerintah hams menyiapkanJ membuat produk perundang-undangan yang secara tegas mengatur kewenangan serta polalbentuk koordinasi antar berbagai instansi terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruanlkeragu-raguan bagi aparat di lapangan karena adanya kerancuan dan ketidakpastian dari berbagai produk perundang­ undangan yang ada sebagaimana yang terjadi dalam kasus KM. Gapura 09.