BAB III POLITIK DALAM NEGERI RUSIA TERKAIT KONFLIK DI GEORGIA Dalam bab III ini akan dipaparkan mengenai alasan Ossetia Selatan dan Abkhazia memisahkan diri dari Georgia, dan berkeinginan untuk bersatu dengan Rusia. Pemaparan bahasan ini sesuai dengan konsep yang digunakan oleh penulis yaitu konsep irredentism, yaitu konsep yang menjelaskan adanya hubungan etnis dan sejarah antara Rusia, dan Ossetia Selatan. 3.1 Konflik Separatisme Ossetia Selatan Dan Georgia Di sebelah utara, Ossetia Selatan berbatasan dengan Ossetia Utara yang masuk ke dalam teritori wilayah Rusia, sedangkan di sebelah sealtan berbatasan dengan Georgia. Wilayah yang berada di selatan Kaukasia ini, mempunyai wilayah seluas 4000 kilometer persegi, dan ibu kotanya adalah Tskhinvali. Bahasa warga Ossetia sebenarnya adalah Persia, persis yang seperti digunakan di Iran. Bahasa kedua yang digunakan di Ossetia Selatan adalah, bahasa Rusia. Disinilah yang menarik bahwa sebagian besar rakyat atau penduduk yang menempati Ossetia Selatan adalah berkewarganegaraan Rusia1. Sejak tahun 1989, konflik yang terjadi antara Georgia dengan Ossetia Selatan telah berlangsung karena rasa nasionalisme yang tinggi diantara keduanya. Meskipun sebelumnya, kedua etnis ini pernah hidup berdampingan secara damai, bahkan menunjukkan tingkat interaksi, dan pernikahan kedua nya yang sangat tinggi. Sebelumnya, saat Revolusi pada tahun 1917, Georgia berada di kekuasaan Menshevik yang berseberangnan dengan kelompok Bolshevik di Moskow, Kelompok Menshevik ini melihat kondisi ini sebagai strategi untuk memanfaatkan kelompok Menshevik sebagai kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada tangga 26 Mei 1918. Hal ini menyebabkan Georgia 1 "Georgia, Britanica Encyclopedia, 2009 35
kemudian secara resmi menyatakan kedaulatannya dan memisahkan diri dengan Uni Soviet, akibatnya Ossetia Selatan berpisah secara legal dari saudara-saudara nya di Ossetia Utara. Rakyat Ossetia Selatan merasa diperlakukan diskriminatif oleh Georgia, dan mengemukakan suaranya untuk bergabung dengan Ossetia Utara. Konflik etnis makin kerap terjadi, mulai tahun 1918, hingga 1921, dimana saat pemerintah Georgia menuduh etnis Ossetia bekerja sama dengan Rusia, dan pemberontakan ini juga terjadi karena Ossetia menginginkan kemerdekaannya. Rasa saling curiga diantara kedua belah pihak mulai berubah menjadi insiden-insiden perlawanan terhadap pemerintah, terjadilah perpecahan perang, di tahun 1920 rakyat Ossetia selatan yang didukung oleh pasukan Bolshevik dari Ossetia Utara melancarkan pemberontakan, namun pemberontakan ini berhasil dihentikan oleh tentara pemerintah Georgia. Georgia mengirimkan tentara nasionalnya, pasukan Menshvik ke Tskhinvali (ibukota Ossetia Seatan), untuk menghentikan perpecahan atau perang tersebut. Konflik itu meembuat 5000 etnis Ossetia meninggal, dan lebih dari 13.000 penduduk sipil mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Sehingga pada tahun 1921, tentara Soviet menyerang Georgia, kemudian wilayah otonomi Ossetia Selatan, dimasukkan ke dalam Georgia. Konflik ini kemudian melahirkan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Ossetia Selatan dengan Georgia. Menurut traktat yang menjadi dasar pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922, Ossetia Selatan mempunyai status sebagai wilayah otonom (autonomous oblasf), namun masih berada di bawah administrasi Georgia. Keputusan ini sebenarnya tidak dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Rakyat Ossetia Selatan telah menuntut perlakuan yang sama dengan Ossetia Utara (yaitu untuk memperoleh status yang lebih tinggi yaitu autonomous republic, atau republic otonom), dilain sisi rakyat Georgia menganggap bahwa Ossetia 36
Selatan merupakan hasil dari implementasi politik pecah belah yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia. Dalam pemerintahan Uni Soviet, hubungan etnis Georgia dengan etnis Ossetia, tidak berjalan dengan baik, dan selalu timbul persaingan diantara keduanya. Etnis Georgia menganggap bahwa etnis Ossetia yang menetap di wilayah Ossetia Selatan, tidak seharusnya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari bidang perekonomian, di lain sisi mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam bidang politik, jika dibandingkan dengan saudara mereka yang berada di wilayah Rusia (Ossetia Utara) dan penduduk di Abkhazia. Sebuah gerakan yang disebut dengan Ademon Nykhas, dibentuk pada tahun 1988 demi menggalang persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan di Ossetia Selatan. Gerakan ini meminta menaikkan status wilayah Ossetia Selatan menjadi otonomi Republik di dalam wilayah Georgia. Pada tanggal 10 November dewan kota SOAO (South Ossetia Autonomous Oblast), mengajukan permohonan untuk merubah statusnya menjadi otonomi republic, namun hal ini ditolak oleh Georgia. Masalah lain yang timbul disini adalah, ketika pada tahun 1989 pemerintah Georgia, telah memutuskan untuk menetapkan bahasa Georgia menjadi bahasa resmi pemerintah di seluruh wilayah Georgia, dan tidak lagi menggunakan bahasa Rusia, dan hal ini seterusnya membuat etnis Ossetia beraksi, bahkan meminta bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah otonomi Ossetia Selatan. Pihak ini telah beberapa kali mencoba untuk meredakan konflik dengan mengadakan forum umum yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun hasil dari pertemuan ini hanya menimbulkan konflik baru yang banyak menelan korban jiwa. Dimasa kepemimpinan Gorbachev, hubungan Georgia dengan Ossetia Selatan menghadapi masalah yang serius. Hal ini terbukti saat insiden yang terjadi pada tanggal 9 April 1989, dan memprovokasi gerakan nasionalisme Georgia, juga menyulut gerakan yang serupa yang terjadi di Ossetia Selatan. 37
Selama musim semi dan musim panas tahun 1989, Georgia dan Ossetia Selatan, terlibat konflik dalam sebuah perang undang-undang, yaitu saat Tblisi mengeluarkan peraturan untuk menetapkan bahasa Gerogia, menjadi bahasa resmi di seluruh negara, dan Ossetia Selatan membalasnya dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahasa Ossetia Selatan, menjadi bahasa resmi di wilayah tersebut. Konflik undang-undang ini telah mengakibatkan terjadinya konflik etnis yang menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Tanggal 10 November, secara sepihak Ossetia Selatan telah menyatakan bersatu dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Besoknya, Georgia tidak mengakui sikap Ossetia Selatan dan menyatakan bahwa Ossetia Selatan tersebut masih merupakan bagian dari administrasi Georgia. Konflik Georgia dan Ossetia Selatan kemudian terus berlangsung dan dimulai pada tanggal 23 November 1989. Di waktu tersebut, Gamsakhurdia bersama dengan Gumbaridze, memimpin 15.000 orang menuju Tskhinvali untuk menjalankan perundingan dalam melindungi etnis Georgia di Ossetia Selatan. Kelompok ini akhirnya ditahan di perbatasan Georgia dengan Ossetia Selatan dari gabungan rakyat dan milisi Ossetia serta satu resimen tentara Soviet untuk tidak masuk ke wilayah Ossetia Selatan. Insiden ini menimbulkan bentrok dan mengakibatkan 6 korban tewas, 24 luka ringan, dan 140 lainnya mendapatkan perawatan serius. Semenjak tahun 1990, hubunngan antara Georgia dengan Ossetia Selatan cenderung stabil karena para elit politik Georgia telah terlibat perselisihan akan masa depan negaranya. Namun pada bulan Agustus 1990, hubungan kedua negara tersebut kembali menegang, setelah parlemen Georgia mengadopsi peraturan baru, yang tidak memperbolehkan partisipasi partai daerah, dalam pemilu legislative yang dilangsungkan pda bulan oktober 1990. Semenjak terpilihnya Gamaskhurida menjadi parlemen Georgia pada pemilu bulan oktober 1990, hak-hak masyarakat etnis di Georgia di wilayah Ossetia Selatan terus diperjuangkan. Hal tersebut terjadi karena pemilih Gamaskhurdia sebagian besar berasal dari 38
wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Georgia melihat bahwa wilayah Ossetia Selatan, telah dimanfaatkan oleh Rusia untuk terus membuat keadaan tersebut menjadi tidak stabil. Meskipun sebenarnya kedua wilayah tersebut, ingin memisahkan diri dari Georgia, karena memang secara etnis berbeda dan menderita akibat penyatuan wilayah dengan Georgia tersebut. Karena merasa terdesak dengan keadaan ini, pihak Ossetia Selatan kemudian meminta dukungan dari Rusia, dimana mereka merasa sama secara etnis, dibandingkan dengan Georgia. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Georgia berfikir bahwa keberadaan kelompok separatis di Ossetia Selatan, selalu mendapatkan dukungan dari Rusia, hal ini terbukti ketika kedua wilayah tersebut telah menetapkan bahasa Rusia menjadi bahasa utama yang digunakan. Pada tanggal 9 Desember 1990, Ossetia Selatan kemudian mengadakan pemilu dengan tujuan untuk memilih anggota parlemen dari Republik baru ini. Dua hari kemudian, parlemen Republik Ossetia Selatan memilih untuk berada di dibawah pemerintahan Moskow. Ossetia Selatan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia, dan tindakan ini ditanggapi oleh Gamsakhurida dengan membatalkan hasil pemilu tanggal 9 Desember, dengan menghapus status autonomous oblast Ossetia Selatan dan menyatakan keaadaan darurat di wilayah tersebut. Gamsakhurdia kemudian memerintahkan Georgia-Ossetia Selatan, ketika memerintahkan pasukannya untuk menduduki Tskhnvalli pada bulan Januari 1991. Pemerintah Georgia juga menetapkan keadaan darurat di wilayah tersebut, serta mengangkat komandan tentara dalam negeri Georgia untuk menjabat sebagai walikota Tskhinvali. Sepanjang tahun 1991, Tskhinvali terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama dikuasai oleh pasuka Georgia, dan bagian kedua dikuasai oleh milisi Ossetia. Pasukan Georgia sebagian besar terdiri dari kelompok militer yang beranggotakan penduduk Ossetia beretnis Georgia, 39 ia
menggunakan meriam artileri untuk melakukan serangan Tskhinvali dan menyebabkan putusnya jalur komunikasi dan logistik. Kedua pihak ini terlibat aksi aksi yang sadis terhadap penduduk sipil dari etnis lain, seperti pengusiran, penjarahan, dan pemerkosaan. Meski dugaan ini belum dapat dikatakan benar atau tidaknya, namun perang ini memang telah menciptakan kondisi yang mengenaskan dan sulit bagi kedua belah pihak. Sekitar 100.000 orang menjadi pengungsi, dan sebanyak 10.000 orang menjadi internally displaced persons (IDPs), karena perang ini. Bulan November pasukan Georgia kemudian mengepung Tskhinvali dan berhasil mengakhiri perang ini secara total, dan mengakhiri perang secara tuntas, namun hal ini tertunda karena kerusuhan internal, yang melanda Georgia pada saat bersamaan. Kerusuhan yang terjadi di Georgia disebabkan karena pemerintahan presiden Gamsakhurdia yang semakin otoriter, perpecahan yang terjadi antara Gamskahurdia dengan sekutunya yitu, Tengiz Kitovani, dan Jaba Ioselani. Ioselani dan Kitovani ini merupakan pemimpin militer yang banyak berperan dalam perang dengan Ossetia Selatan. Kitovani merupakan pemimpin Garda Nasional, dan Ioselani merupakan pemimpin pasukan dari satuan paramiliter Mkhedrioni (penunggang kuda)yang terkenal karena ketangguhannya. Karena bergabunganya kedua pemimpin garda nasional ini, berhasil melumpuhkan pemerintahan Gamskhurdia. Gamskhurdia kemudian meninggalkan Georgia, dan melarikan diri ke Armenia pada tanggal 6 Januari 1992, untuk mendapatkan suaka politik dari presiden Djokhar Dudayev di Chechnya. Tahun 1992, Georgia mengalami masa-masa yang sulit, bagi Georgia, terutama karena Georgia sudah tidak lagi berada di bawah Uni Soviet, Namun Georgia sedang mengalami masa-masa transisi.Konflik yang terjadi antara Georgia dan Ossetia Selatan sudah terjadi sejak tahun 1989, namun akhirnya Georgia berhasil mengendalikan semua konflik yang terjadi di negaranya. 40
Keadaan di wilayah Ossetia Selatan tahun 1993, hingga 2004 juga semakin stabil, tanpa konflik dengan pemerintah Georgia. Mikhail Saakhvili yang terpilih sebagai presiden Georgia pada tahun 2004, mempunyai program dalam mengambil wilayah kedaulatan Georgia yang dikuasai oleh pemberontak, seperti di wilayah Ossetia Selatan, Ajaria, serta Abkhazia. Pada bulan April dan Mei 1992, Intervensi Rusia semakin terbuka. Politisi-politisi garis keras seperti Ketua Parlemen Rusia, mengeluarkan pernyataan yang berisi kecaman keras terhadap tindakan Georgia dan penerimaan secara implisit terhadap keinginan Ossetia Selatan untuk bergabung dengan Rusia. Melihat sejarah yang demikian, intinya jelas, bahwa konsep Irredentism untuk digunakan dalam kerangka berfikir teori ini. Ossetia Sealatan ingin bergabung dengan Rusia, karena secara historical terkait erat dengan Rusia. B. Intervensi Rusia Invansi militer yang diaksanakan oleh Rusia kepada Georgia merupakan suatu tindakan yang mengundang banyak perhatian masyarakat Internasional. Ossetia Selatan merupakan daerah kekuasaan Georgia, dan tindakan Rusia untuk menginvasi Ossetia Selatan tidak dibenarkan. Rusia benar mendukung Ossetia Selatan untuk memisahkan diri dari Georgia, dan hal ini menjadi dasar kepada Kebijakan Luar Negeri Rusia mengintervensi Georgia. Salah satu yang menjadi alasan Rusia untuk mengintervensi Georgia adalah, Rusia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara nya agar tidak terpengaruh terhadap perluasan keanggotaan NATO di wikayah timur. Konflik antara Georgia dan Rusia ini dipicu oleh adanya keinginan Ossetia Selatan dalam mendeklarasikan kemerdekaannya. Keinginan tersebut didukung sepenuhnya oleh Rusia, yang mengkehendaki Ossetia Selatan merdeka dan dapat bergabung dengan Ossetia Utara yang berada di bawah kekuasaan wilayah Rusia. Ossetia Selatan adalah wilayah perbatasan Rusia dan Georgia yang mempunyai otonomi khusus lewat perjanjian yang meredakan konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan yang 41
42 telah berlangsung sejak lama. Gencatan senjata ini telah dilakukan sejak lama oleh Georgia dan Ossetia Selatan, untuk waktu yang tidak ditentukan. Dari tahun 1991, dibentuklah Joint Peace Keeping Force (JPKF), yang berfungsi dalam menjaga gencatan senjata oleh keduanya. JPKF ini terdiri dari Rusia, Georgia, dan Ossetia Selatan. Pada kebijakan sebelumnya, salah satu kebijakan luar negeri Rusia adalah mengedepankan kepentingan Rusia sebagai negara besar dan mempunyai pengaruh besar dalam kancah internasional dengan meningkatkan pertahanan negara, menjaga kedaulatan, kesatuan negara, serta memiliki pengaruh yang kuat dalam mendukung perkembangan dalam negeri. Setelah masa pemerintahan Putin berakhir, pemerintahan Rusia pun beralih dan dipimpin oleh Dmitry Medvedev. Pemerintahan Dmitry Medvedev masih mengadaptasi kebijakan Putin dan menambahkan beberapa kebijakan lainnya seperti, menciptakan kondisi eksternal modernisasi di Rusia, memperkuat hubungan luar negeri, transformasi dan inovasi bidang ekonomi, perlindungan HAM, serta memastikan peranan internasional Rusia di kancah Internasional. Kebijakan Rusia yang tercantum dalam Doktrin Medmedev adalah : 1. Rusia menjalankan politik luar negeri sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dalam menjalin hubungan antar negara. 2. Dunia harus multipolar, Rusia tidak menginginkan dunia ini diatur oleh satu kekuatan. 3. Rusia tidak mau terjadi konfrontasi dengan negara manapun, dan ingin terus menjalin hubungan baik oleh setiap negara. Kebijakan luar negeri Rusia untuk ikut campur dalam konflik separatis di Georgia, dipandang sebagai suatu tindakan untuk mengantisiasi adanya gerakan NATO. Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, menganggap bahwa konflik yang terjadi ini merupakan batu loncatan untuk NATO dalam mengganggu stabilitas Rusia, dan menjadi rencana NATO untuk memperluas kekuasaannya di Eropa Timur. Hal ini disebabkan ketika Georgia menginginkan untuk bergabunng menjadi anggota NATO, terutama ketika serangan NATO
terhadap Yugoslavia, mengingatkan kembali Rusia terhadap perang dimana NATO merupakan musuh dari Uni Soviet saat itu. Paska perang dingin, hubungan diantara keduanya memang mengalami ketegangan dimana salah satunya adalah serangan udara di Kosovo. Kemungkinan NATO untuk memperluas anggota di Eropa Timur menjadi tugas rumah yang cukup besar bagi Rusia untuk membendungnya. Tentunya, NATO merupakan pakta pertahanan militer yang didominasi oleh AS yang merupakan negara dengan ideology yang bertolak belakang dengan Rusia. Kekhawatiran Rusia terhadap perluasan anggota NATO di Eropa Timur menjadi pertanyaan besar, yaitu karena Rusia sendiri masih bersikeras untuk menunjukkan kepada masyarakat Internasional bahwa Rusia masih menjadi negara yang kuat dan mendominasi di dunia. Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi Pemerintah Rusia tahun 2002, melalui kepala staf angkatan bersenjata NATO., apabila para anggota tidak akan mengancam keamanan nasional Rusia dan menggunakan infrastruktur NATO untuk menggelar persenjataan strategis2. Akan tetapi perluasan yang dilakukan oleh NATO menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran apakah barat mendominasi NATO sudah menjadi mitra bagi Rusia dan perluasan yang dilakukan NATO di Eropa Timur tidak mengganggu keamanannya3. Bagi Rusia, NATO masih dipandang sebagai bahaya dalam hubungan Rusia dengan negara negara eropa yang lainnya. Hal ini karena adanya pengesampingan dalam kesetaraan dan kesejajaran Eropa. Sebagian besar masyarakat Rusia melihat NATO sebagai produk perang dingin yang menjadi musuh utama Uni Soviet selama 40 tahun. Menurut masyarakat Rusia, NATO merupakan sebuah produk yang ditinggalkan dari perang dingin yang didominasi oleh AS serta merupakan sebuah blok militer yang memiliki potensi agresif, 2 "Georgia Serahkan Surat Gencatan Senjata, Indonesian.cri.cn, diakses pada tanggal 7 Januari 2015 3 Hudson, Valerie M, 2014. Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory Rowman & Littlefield; Ch.3 43
sehingga perluasan NATO ke Eropa Timur dianggap sebagai sebuah upaya untuk mengambil kelemahan domestic Rusia yang ditutupi oleh tujuan-tujuan ambisius. Disamping itu, Pemerintah Rusia melalui menteri luar negerinya menyatakan bahwa perluasan NATO ke wilayah timur dapat membuat hubungan Rusia dan NATO menjadi lebih rumit, serta tidak akan menstabilkan keamanan regional maupun global. Dengan semakin banyaknya mobilisasi peralatan militer NATO di negara anggotanya yang dekat dengan Rusia, baik pengawasan maupun pelatihan militer secara tidak langsung akan mengundang perhatian Rusia dalam melakukan pengawasan secara militer dank arena itu akan berhubungan dengan keamanan nasional Rusia. HIngga saat ini , pemerintah Rusia masih menganggap, bahwa NATO bekerja secara sepihak untuk menciptakan keamanan dunia dan hanya negara negara anggotanya saja, tanpa melibatkan Rusia maupun negara di luar anggotanya, sehingga ini yang membuat Rusia masih menilai bahwa NATO masih dianggap sebagai sebuah ancaman dibanding mitra kerjasama. Georgia mempunyai dua propinsi yang ingin melepaskan diri untuk menjadi negara merdeka yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan. Keduanya ingin mendapatkan pengakuan internasional. Tindakan ini ditentang oleh Georgia namun mendapat dukungan sepenuhnya dari Rusia. Pemerintah Rusia sebenarnya, secara tegas memang mendukung pemisahan diri dua provinsi ini. Serangan Georgia ke Ossetia Selatan, telah direspon balik oleh Rusia, lewat gempuran darat dan udara. Serangan Rusia ini tidak hanya untuk membebaskan Ossetia Selatan, namun juga untuk menyerang ke wilayah Georgia. Rusia juga melumpuhkan radar militer, bandara serta basis militer Georgia4. Alasan Rusia untuk ikut campur dalam konflik ini adalah intinya untuk masalah keamanan nasionalnya. Rusia merupakan negara besar yang mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, namun mempunyai perbatasan alam yang belum dapat 4 "Keterkaitan Rusia terhadap Georgia terkait konflik Ossetia Selatan, diakses pada tanggal 5 Maret 2016. 44
mengamankan dari serangan musuh yang datang. Keadaan ini kemudian membuat Rusia terbentuk menjadi bangsa yang mendominasi, yang selalu berusaha untuk menduduki wilayah wilayah baru disekitarnya. Rusia membandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki banyak sekutu, dapat dilindungi oleh negara negara tetangganya. Menurut pandangan Rusia, Georgia jika bersekutu dengan barat, dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Berdasarkan geostrateginya, Rusia merasa terintimidasi dengan bangsa-bangsa lain. Rusia mempunyai benteng alami berupa dua samudera di Pantai Timur dan baratnya, serta mempunyai perbatasan darat paling panjang di dunia dengan banyak negara. Berdasarkan posisi nya yang besbentuk "Land Locked Position", Rusia sangat bergantung terhadap daerah di sekitarnya. Untuk mengamankan wilayahnya, Rusia membentuk daerah penyangga yang tidak hanya berfungsi sebagai benteng pengamanan, namun sebagai tapak pijak dalam memproyeksikan kekuatan militernya.5 NATO (North Atlantic Treaty Organization), atau pakta pertahanan Atlantik utara, yang telah dibentuk pada tanggal 4 April 1949, merupakan sebuah aliansi militer regional yang mencari dukungan serta menjalin kerjasama diantara para anggotanya. NATO mempunyai sebuah prinsip, dimana ketika salah satu negara anggotanya mengalami serangan, maka negara-negara NATO bersiap membantu terlebih dahulu, prinsip ini dikenal dengan Collective Deffense. NATO mempunyai 28 negara anggota, hampir sebagian besar anggota NATO merupakan sekutu oleh Amerika Serikat6. Terjadinya ekspansi NATO ke negara yang berdekatan dengan wilayah Rusia (Polandia dan Republik Ceko), membuat Rusia merasa terancam. Termasuk ketika Georgia mulai menjalin kerjasama dengan NATO. Kebangkitan militer Rusia, dimulai ketika 5 Normalisasi Hubungan Bilateral Georgia-Rusia paska konflik, journal.unair.ac.id, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 6 Sudrajat, MPA.2004. Dampak Strategis Pasca Perluasan Keanggotaan di Dalam struktur-struktur Eropa Terhadap Indonesia (Perspektif Pertahanan-Keamanan).BPPK Kemenlu Vol21 no 2 45
masa pemerintahan Putin. Dan dalam kurun waktu satu dekade, Rusia mulai membuat kebijakan strategis termasuk untuk memulihkan kondisi dalam negeri. Hal ini dilakukan nya demi mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II. Rusia mempunyai tekad untuk menjadi kekuatan baru di negara-negara pecahan Uni Soviet. Tekad Rusia ini dilakukan dengan merangkul negara-negara di kawasan Eropa Timur. Akan tetapi, upaya Rusia dalam meluaskan Hegemoni nya di kawasan Eropa Timur terkendala dengan adanya campur tangan pihak NATO, yang didominasi oleh Amerika Serikat, dalam mempengaruhi negara-negara tersebut. Tanpa melihat kepentingan negara lain, Amerika Serikat telah melupakan upaya bersama dalam membangun tatanan baru di Eropa sesuai perang dingin. Amerika Serikat secara sepihak memperluas jangkauan kehadiran pasukan NATO bahkan Uni Eropa sampai ke wilayah perbatasan Rusia, yaitu wilayah pecahan Uni Soviet. Untuk itu perluasan keanggotaan NATO ke wilayah wilayah negara bekas republic Uni Soviet seperti Georgia, sudah tentu dipandang sebagai ancaman yang begitu potensial terhadap kedaulatan territorial Rusia. Rusia merasa harus mewanti ancaman dan tantangan Amerika Serikat sebagai pencetus dari segala partisipasi NATO dalam setiap konflik yang timbul di wilayah Eropa, baik dengan senjata konvensional maupun nuklir. Munculnya NATO sebagai kekuatan militer mengakibatkan ketakutan tersendiri bagi Rusia, dalam menyikapi perkembangan ekspansi NATO yang begitu pesat dalam upaya untuk mencegah meluasnya ekspansi tersebut Rusia berusaha untuk mengintervensi dan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam wilayah bekas kesatuan eks Uni Soviet. Serangan yang berturut-turut di lakukan oleh Rusia atas konflik separatis yang terjadi di Georgia ini, merupakan salah bentuk gambaran penolakan keras Rusia atas keinginan Georgia untuk bergabung menjadi anggota NATO. Rusia masih berusaha untuk, membangun 46
kembali hegemoni di daerah-daerah bekas kesatuan Uni Soviet. Tindakan ini sebenarnya mencerminkan Rusia untuk terus mempertahankan hegemoninya, dan menunjukkan kebangkitannya paska kekalahannya era perang dingin. Rusia masih menganggap bahwa Georgia penting bagi Rusia, karena history dan kultural kedua negara tersebut yang memiliki kedaulatan yang begitu erat. Kepentingan Rusia di Georgia tidak hanya karena hubungan historial dan kultural nya semata, inti kepentingan Rusia di Georgia juga dari kepentingan ekonomi nya, dimana kepentingan ekonomi Rusia untuk mewujudkan kepentingan ekonomi Rusia7. Sebenarnya status Ossetia Selatan dan Abkhazia ini tidak jelas, karena secara hukum internasional, kedaulatan keduanya tidak diakui secara resmi. Lewat segi ekonomi juga, tidak banyak yang dapat ditawarkan oleh Ossetia Selatan. Penganggurannya mencapai 60 persen. Lahan pertanian tersebut juga tidak banyak menghasilkan buah-buahan, gandum, dan anggur. Namun alasan Georgia tidak ingin melepaskan Ossetia Selatan adalah, jika Georgia harus melepaskan Ossetia Selatan, maka Georgia juga harus melepaskan Abkhazia, padahal, Abkhazia mempunyai arti penting bagi Georgia dari segi ekonomis dan strategis. Selain itu, alasan Amerika Serikat mendukung Georgia, karena Amerika Serikat melihat bahwa Georgia merupakan negara transit yang penting bagi minyak dan gas bumi di kawasan sekitar Laut Kaspia tersebut. Gerogia juga berharap jika berkerjasama dengan Amerika Serikat dan menjadi anggota NATO, hal ini akan memperbaiki demokrasi di negaranya, serta industri persenjataan di dalam negeri, melalui kerja sama dengan Amerika Serikat. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Rusia. Untuk itu, Rusia sangat menolak jika Georgia berpaling kepada Amerika dan menjadi partner kerjasama dengan Amerika Serikat. Karena secara konteks internasional sangat merugikan Rusia. 7 ibid 47
Menurut pandangan Rusia, bahwa bahwa serangan Georgia kepada Ossetia selatan ini, merupakan hasil provokasi Amerika, yang sengaja untuk mengancam keamanan Rusia, serta melemahkan posisi Rusia di kawasan negara Eropa Timur. Amerika Serikat lalu mensposori sebuah draft yang diajukan oleh Prancis ke dewan keamanan PBB, dimana dalam draft itu meminta penghentian penggunaan kekuatan bersenjata dan meminta Rusia untuk menarik pasukan mereka, sebelum konflik pernah terjadi. Akan tetapi, duta besar Rusia bagi PBB, Vitaly Churkin, tidak menyetujui draft tersebut, karena tidak sependapat dengan istilah perjanjian yang menyatakan mengenai batas- batas wilayah Georgia, ia mennyatakan bahwa Ossetia Selatan dan Abkhazia tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari Georgia. NATO dan Rusia kemudian membentuk suatu komisi khusus sebagai akibat ketidapatuhan pasukan Rusia untuk mundur dari Georgia, seperti yang dinyatakan oleh presiden Rusia Medvedev kepada rekannya presiden Prancis Nikolaz Sarkozy. Rusia juga merasa terganggu secara politis ketika NATO, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Ukraina dan Georgia, yang padahal sebelumnya menjadi partner Rusia, dalam satu negara Uni Soviet yang sekarang sudah berdaulat. Rusia khawatir, tindakan NATO membuka hubungan baik dengan Ukraina dan Georgia, tidak menguntungkan posisi politis dan strategis Rusia. Sulit bagi Rusia untuk menahan Ukraina dan Georgia dalam menjalin kerja sama dengan NATO, karena kedua negara tersebut sekarang telah menjadi negara merdeka. Efek lainnya, ketika dua negara ini bergabung, maka Amerika Serikat akan semakin mudah mengawasi gerak-gerik Rusia8. Salah satu alasan dibalik pengambilan keputusan luar negeri Rusia terhadap konflik Georgia ini adalah, sebagai suatu sistem pertahanan, untuk negaranya. Dimana kebijakan pertahanan ini termasuk dalam rencana, program, serta tindakan, yang diambil untuk 8 "Hubungan bilateral AS-Rusia", diakses pada tanggal 4 Mei 2016 48
menghadapi segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan pertahanan yang dijadikan alasan oleh Rusia untuk ikut mencampuri konflik separatis yang terjadi di Georgia, didasari oleh niat untuk melindungi eksistensi Rusia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di Eropa Timur. Lahirnya NATO sebagai kekuatan militer menyebabkan ketakutan tersendiri bagi Rusia dalam menghadapi perkembangan ekpansi NATO yang berkembang begitu pesat, dan untuk menghindari upaya meluasnya ekpansi tersebut. Kondisi ini membuat Rusia berusaha untuk mengintervensi serta mengadakan jalinan kerjasama dengan negara negara di kawasan eropa timur. 49