Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja tahun Anggaran 2023, sebagai pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Laporan ini juga diuraikan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami. Hal ini dimaksudkan untuk mengindetifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan serta efektivitas dan efisiensi pada masa yang akan datang. Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama dari seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan kegiatan-kegiatan akan semakin terukur dan lebih tajam pencapaian outcomenya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kami berharap agar Laporan Kinerja ini dimanfaatkan sebagai media evaluasi. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih. Palembang, 2024 Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN, DELIAR RIZQON, ST .,MM Pembina Tingkat I NIP. 197110032005011007 i
Daftar Isi KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... BAB I. PENDAHULUAN Gambaran Umum Organisasi ... BAB II. PERENCANAAN KINERJA Penetapan Kinerja... BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ... 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 5. Analisis atau keberhasilan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan penyebab /kegagalan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan capaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran tahun 2023 ... BAB IV. P E N U T U P A. Kesimpulan ... ii Halaman i ii 1 15 18 30 32
BAB I PENDAHULUAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berusaha mewujudkan Sumatera Selatan lebih Maju dengan Visi yang dicanangkan yaitu : " SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA " LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 1
A . LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilihat dalam perspektif yang luas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyajikan kinerja pemerintah kepada masyarakat atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dinas serta capaian kinerja selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan pada peraturan perundangan antara lain : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 Instansi 2
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dalam rangka membantu Gubernur sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka telah ditetapkan Visi yang ingin dicapai yaitu Menjadikan Tenaga Kerja dan Transmigran yang Produktif dan Berkualitas. Visi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas. Untuk menilai capaian kinerja dari Program yang telah tertuang didalam Renstra dan Renja, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dan alat bantu dalam upaya perbaikan kinerja Dinas secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah dibentuk Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut adalah dengan terbitnya Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 3
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur dimaksud, tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, sedangkan Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi; b. pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota; c. pengkoordinasian program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara lintas sektor/instsnsi, dan kabupaten/kota; d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota; f. pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; g. penempatan dan perluasan tenaga kerja; h. pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja, dan jaminan sosial; i. pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja; j. pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi; k. pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya; l. pelaksanaan penelitian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; m. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 4
Pilihan Bidang Ketransmigrasian. Kepala Dinas dibantu oleh 9 Unit Eselon III dan 27 Unit eselon IV dengan rincian sebagai berikut : SEKRETARIAT 1 org 3 org Eselon III Eselon IV Bidang Ketenagakerjaan Bidang Ketransmigrasian 3 org 12 org 2 org 6 org Eselon III Eselon IV Eselon III Eselon IV UPTD KETENAGAKERJAAN 2 org Eselon III 6 org Eselon IV Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan didukung personil sebanyak 148 orang yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi dibawah ini : LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 5
1. Menurut Tingkat Pendidikan : 148 org SD SLTP SLTA Sarmud/ D.II/D.III S.1/ D.IV S.2 Orang Orang 11 Orang 4 Orang 92 Orang 41 Orang 2. Menurut Golongan. Golongan I ada - Orang Golongan II ada 11 Orang Golongan III ada 98 Orang Golongan IV ada 39 Orang 3. Menurut Jabatan / Non Jabatan 4. Menurut Jenis kelamin 72 Orang PNS Menduduki Jabatan Fungsional Teknis 35 Orang PNS Menduduki Jabatan Struktural 44 org 104 org 51 Orang PNS yang Menduduki Jabatan fungsional Umum LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 6
Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 (dua) UPTD. Sebagai gambaran berikut kami uraikan fungsi masing-masing UPTD tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera selatan Nomor : 13 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan : 1. Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas Keterampilan Transmigrasi, mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan transmigrasi pengembangan produktivitas dan pemasaran program dan hasil latihan; b. Pelaksanaan koordinasi pelatihan keterampilan tenaga kerja, transmigrasi, dan pelatihan produktivitas serta sertifikasi; kerja koordinasi c. Pelaksanaan dan sama dengan instansi terkait,perusahaan,lembaga pelatihan swasta dan usaha kecil menengah; d. Penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan instansi terkait, BUMN/swasta, bursa kerja pada Dinas Tenaga Kerja, bursa kerja swata, dan jejaring pelatihan lainnya; e. Pelaksanaan monitoring lulusan/alumni pelatihan melalui jejaring pelatihan ketenagakerjaan yang ada; LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 7
f. Pembinaan pegawai UPTD, pegawai fungsional / instruktur dan penggerak swadaya masyarakat; g. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD; h. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala i. Seksi dan pelaksanaan serta fungsional; j. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; . 2. Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan dan pengujian di Bidang Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Peyerasian antara Pekerja dan Lingkungan Kerja serta Peralatan (Ergonomi) dan Gizi Kerja dan Keselamatan Kerja; b. Pelaksanaan Pelatihan, Pemberian Petunjuk serta Bantuan Teknik Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan Kesehatan Kerja kepada yang bersangkutan; c. Penyiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pengujian dan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan Keselamatan Kerja serta penyusunanan Program d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 8
Permasalahan-permasalahan bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi isu ISU STRATEGIS strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : B 1. Angka pengangguran yang masih Perlu diperhatikan Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan periode Agustus 2022- Agustus 2023 menunjukkan kondisi yang membaik dan mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 3,06-4,22. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4.63% menjadi 4,11%. Persentase Penduduk Bekerja Tidak Penuh (<35 jam per minggu) masih cukup tinggi yaitu sebesar 34.37 %, dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan para pencari kerja terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau skill yang dimiliki. 2. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja Tingginya Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan belum seluruhnya memberikan dampak positif bagi perkembangan ketenagakerjaan. Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia mengakibatkan tenaga kerja yang ada tidak memiliki daya saing. Penduduk Bekerja dengan Tingkat pendidikan rendah atau SD kebawah sebesar 1.58% dan tidak dimilikinya kompetensi menjadi penyebabnya. Untuk peningkatan daya saing, kehadiran BLK diharapkan dapat membantu para pencari kerja mendapatkan pelatihan dan kompetensi, namun peningkatan daya siang ini terkendala dengan kondisi BLK pada saat ini seperti belum disusunnya semua standar kompetensi, belum semua instruktur memiliki sertifikasi kompetensi, sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi belum dipakai sebagai dasar penggajian. Tingkat produktivitas sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup banyak masih rendah dibandingkan sektor lainnya. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 9
3. Ketidakseimbangan pasar Kerja. Ketidakseimbangan pasar kerja disebabkan belum berkualitasnya pasar kerja dan penempatan tenaga kerja. Pasar kerja yang kurang berkualitas ditandai dengan pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah, penganggur berpendidikan rendah dan menengah serta banyaknya setengah penganggur. Dalam konteks pasar kerja global bahwa TKI memberikan kontribusi sumbangan devisa yang cukup besar namun masih banyak permasalahan yang dihadapi. 4. Rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan sistem Jaminan Sosial Nasional belum merata untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal. Pada umumnya pekerja yang sudah dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja sektor formal. Pekerja sektor formal Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 berjumlah 1.63 juta (37,03%) sedangkan sektor informal berjumlah 2.77 juta (62,97%). Sebab lain adalah pelayanan dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun belum mencakup untuk kelompok penduduk tertentu yang berkebutuhan khusus. Kesinambungan finansial BPJS Ketenagakerjaan juga masih diragukan terutama pada jaminan pensiun berkaitan dengan angka harapan hidup yang semakin baik, sehingga dimungkinkan kondisi keuangan BPJS tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh manfaat pensiun. 5. Masih terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan hubungan industrial terjadi karena kurang harmonisnya kondisi hubungan industrial perusahaan, belum tercapainya kondisi hubungan kerja yang harmonis di tempat kerja dan belum optimalnya peran dan fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial seperti Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Bipartit, Tripartit, peran Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha. Pengupahan juga masih sering menjadi parmasalahan yaitu perbedaan persepsi pengupahan antara pekerja dan pengusaha. Perusahaan cenderung memberlakukan upah minimum sebagai standar upah di perusahaan, sedangkan pekerja menjadikan upah untuk meningkatkan LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 10
kesejahteraan. Permasalahan Sistem Outsourching yang mempengaruhi hak- hak pekerja seperti perbedaan pandangan dalam penetapan pekerjaan pokok dan penunjang juga masih menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian. Hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan hanya didasarkan hak dan kewajiban sehingga prinsip musyawarah dan mufakat sulit tumbuh di perusahaan. 6. Belum optimalnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi penerapan norma Kerja dan Norma K3 serta pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan yang belum optomal disebabkan oleh terbatasnya jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan. Minimnya kualitas dan kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga ikut mempengaruhi pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Di bidang Keteransmigrasian beberapa hal yang masih menjadi isu strategis adalah sebagai berikut : a. Banyaknya permasalahan lahan yang perlu penanganan secara teknis. Permasalahan lahan disebabkan oleh keterbatasan lahan yang clear dan clean karena masih ada sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan dan belum adanya regulasi Peraturan Presiden/Instruksi Presiden sebagai payung hukum dalam penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi. b. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan. Sinergi program dan dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tidak maksimal disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Permasalahan ini disebabkan belum terjalinnya kerjasama antar daerah, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah dan rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 11
c. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal sarana dan prasarana kawasan transmigrasi disebabkan terdapat kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana di permukiman kawasan transmigrasi, seperti sarana penerangan, sarana air bersih, fasilitas umum permukiman transmigrasi yang masih sangat terbatas. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 12
C SISTEM PELAPORAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I - PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi BAB II - PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan tentang : A. Capaian kinerja organsiasi, pernyataan kinerja sasaran organisasi dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra. 4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 13
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA B. Realisasi Anggaran Menjelaskan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja BAB IV - PENUTUP Menjelaskan tentang Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain : sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan targetnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya, serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi. Didalam perencanaan kinerja telah tertuang perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 15
Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berisikan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai dalam 1(satu) tahun yaitu sebagai berikut : NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terserapnya tenaga kerja di pasar kerja 1 Jumlah Kab/Kota dengan TPAK diatas Provinsi 12 Kab/Kota 2. Jumlah Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi 12 Kab/Kota 2. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran 1. Jumlah KK transmigran setara 3000 kg beras pertahun penghasilan 3800 Kg /tahun LKjIP - DISNAKERTRANS PROV. SUMSEL TAHUN 2023 16
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas kabupaten/Kota c. Pembinaan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas f. Penetapan Jaminan Kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing g. Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum h. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian i. Penelitian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan tugas dan fungsinya Tujuan 1 1 Menuru nnya pengang guran Indikat or Tujuan 2 Meningka t nya Tenaga Kerja yang berdaya saing Sasaran Strategis 4 Terserapnya tenaga kerja di pasar kerja Indikator Kinerja Utama 5 1 Jumlah Kab/Kota dengan TPAK diatas Provinsi Rumus Penghitungan 6 Pada Tahun bersangkutan Sumber Data 7 2 Jumlah BPS Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi Pada Tahun bersangkutan 2 Tercapai nya Kemand irian Transmi grasi Satuan Permuki man Transmi grasi yang tidak tergantu ng bantuan Pemeri n tah Meningkatny a Kesejahtera an Transmi grasi 1 Jumlah Penghasilan KK transmigrasi setara 3000 kg beras pertahun Pada tahun Bersangkutan Bidang PPUESB LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2022 17
` BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A kuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Agar dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja, maka perlu diketahui capaian kinerja organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi serta membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun dalam penetapan kinerja. A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 diukur dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 atau 18
` Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja No Indikator Kinerja Tingkat Capaian Tahun 2023 Satuan Target Realisasi % 1 1. 1. 2 Jumlah Kab/ Kota dengan TPAK diatas Provinsi 3 % 4 12 5 11 6 91,66 2. Jumlah Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi % 12 12 100 2. 1. Jumlah penghasilan transmigran setara 3000 kg beras pertahun Kg 3800 5352 140 Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun serta Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun No Indikator Kinerja Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 1. Jumlah Kab/ Kota dengan TPAK diatas Provinsi % 76,47 70,58 82,35 91,66 91,66 2. Jumlah Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi % 76,47 70,58 70,58 100 100 2. 1. Jumlah penghasilan transmigran setara 3000 kg beras pertahun Kg 3800 5.718 5.352 5.352 5.352 Dari Tabel 3.2. diatas, capaian kinerja masing-masing sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat dijelaskan sebagai berikut : LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 19
` 1. Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada tahun 2023 TPAK berdasarkan data yang direalease Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,72% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan adanya peningkatan dari sebesar 67,67% ditahun 2019 menjadi sebesar 68,65 % ditahun 2020 ada peningkatan sebesar 0,98% dan terus meningkat ditahun 2021 menjadi sebesar 68,77% terjadi peningkatan sebesar 1,1% dan terus meningkat ditahun 2022 menjadi sebesar 69,31% terjadi peningkatan sebesar 1,64% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 70,72 % atau terjadi peningkatan sebesar 1,41%. Secara akumulasi dibanding tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,05 % yang disebabkan oleh peningkatan jumlah Angkatan Kerja. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 4.588.17 ribu orang, demikian juga jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dan Angkatan Kerja berdampak pada meningkatnya persentasi TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ). Terdapat 11 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diatas 70,72% yaitu Kabupaten Lubuk Linggau sebesar 70,88%, Kabupaten Empat Lawang sebesar 72,41%, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 72,63%, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 72,67%, Kabupaten Muara Enim sebesar 72,99%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 73,38%, Kota Pagaralam sebesar 73,90%, Kabupaten Lahat sebesar 74,79%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 76,53%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 75,56%, Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 79,39%. Grafik dibawah ini menggambarkan persentase target dan realisasi Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diatas Provinsi Sumatera Selatan LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 20
` Perbandingan target dan realisasi Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 12 11 Target Realisasi Seiring dengan peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dan jumlah Angkatan Kerja, Provinsi Sumatera Selatan mendorong Kabupaten/Kota untuk terus menigkatkan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, agar setiap Kabupaten/Kota dapat mencapai persentase TPAK diatas TPAK Provinsi Grafik berikut ini menggambarkan persentase Target Jumlah Kab/Kota dengan TPAK diatas Provinsi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, serta capaian tahun 2019, tahun 2020 , tahun 2021 dan tahun 2022 100 100 100 100 100 91.66 target realisasi 70.58 70.58 82.35 91.66 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Perbandingan capaian tahun 2023 dengan target sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut : LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 21
` 100 91.66 target 2023 Capaian 2023 target 2022 Untuk menaikan TPAK program-program yang harus dilaksanakan adalah program yang mengarah kepada penciptaan lapangan kerja baru atau program perluasan kesempatan kerja dengan beberapa kegiatan seperti Optimalisasi Aplikasi Cari Kerja, mendorong pelaksanaan Job Fair dan Bursa Kerja Khusus di 17 Kabupaten Kota, melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, melaksanakan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), melaksanakan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). 2. Jumlah Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase Jumlah Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mempunyai kegunaan untuk mengindentifikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan indikator Tingkat Pengganguran Terbuka dapat diinterprestasikan bahwa TPT yang tinggi menunjukan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 4.11% terjadi penurunan sebesar 0,52 % dibanding dengan tahun 2022 sebesar 4,63% terjadi penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 4,98%, tahun 2020 sebesar 5,51% dan penurunan karena berkurangnya pengangguran dari 219.200 orang tahun 2021 menjadi 208.260 orang tahun 2022. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 22
` Terdapat 12 Kabupaten/Kota dengan Tingkat pengangguran Terbuka dibawah Provinsi yaitu : Kab Ogan Komering Ilir sebesar 3,23%, Kabupaten Muara Enim 3,92%, Kabupaten Lahat sebesar 3,41%, Kabupaten Musi Rawas sebesar 1,95%, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2.58%, Kabupaten Banyuasin sebesar 3,35%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebesar 1,81%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 3,96%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 2,10%, Kabupaten Empat Lawang sebesar 3,09%, Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 3,99%, dan Kota Pagaralam sebesar 2,71%. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Capaian Tahun 2023 Satuan Target Realisasi % Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat Pengganguran Terbuka dibawah Provinsi Kab/Kota 12 12 100 Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023 Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat pengangguran Terbuka Dibawah Provinsi 12 12 Target Realisasi Tahun 2023 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tingginya Pengangguran terbuka didaerah perkotaan selain pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan atau daerah lain diluar Provinsi Sumatera Selatan. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 23
` Grafik berikut ini menggambarkan persentase Target Jumlah Kab/Kota dengan TPT dibawah Provinsi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, serta capaian tahun 2019 ,tahun 2020 , tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 Perbandingan Persentase Realisasi dan Target sampai tahun 2023 Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat pengangguran Terbuka Dibawah Provinsi 100 76.47 100 70.58 100 70.58 100 100 100 100 Series 1 Series 2 Tahyn 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Jumlah Kab/Kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibawah Provinsi ditargetkan terus meningkat sampai dengan tahun 2023. 3. Jumlah Penghasilan Kepala Keluarga Transmigran setara 3000 kg beras pertahun Untuk tahun 2023 target Jumlah penghasilan Kepala Keluarga (KK) transmigrasi yang setara 3000 kg beras sebesar 3.800 Kg, terealisasi sebesar 5.352 Kg. Lokasi Transmigrasi yang transmigrannya mempunyai penghasilan sebesar 5.352 kg beras pertahun pada tahun 2023 adalah Lokasi Jud Nganti SP.3 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 24
` Target dan Realisasi tahun 2023 Indikator jumlah penghasilan KK Transmigrasi setara 3000 kg beras pertahun 5352 3800 Target Realisasi Perbandingan target sampai dengan tahun 2023 dengan realisasi tahun 2019 ,tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 Jumlah penghasilan KK transmigrasi setara 3000 kg beras pertahun dapat dilihat pada grafik ini : Realisasi dan target sampai tahun 2023 Jumlah penghasilan KK Transmigrasi setara 3000 kg beras pertahun 5718 5352 3800 3800 3800 3800 3800 3800 Target Realisasi Tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Jumlah warga transmigrasi yang pendapatannya meningkat setara harga 3000 kg beras dari tahun ke tahun diharapkan dapat terus meningkat, hal ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan warga transmigran keseluruhan. Warga transmigran yang masih dibina tiap tahunnya. Perbandingan Realisasi target sampai dengan tahun 2023 dengan realisasi tahun 2019 , tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini : LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 25
` Perbandingan Realisasi target sampai dengan 2023 Indikator Jumlah penghasilan KK Transmigran setara 3000 kg beras pertahun 5352 3800 realisasi 2021 Target 2023 Realisasi 2023 Target 2023 3.3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target RPJMD yang Terdapat Pada Renstra Disnakertrans Capaian Tahun 2023 INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi % Tingkat Pengganguran Terbuka % 4,22 4,11 102.67 Proyeksi dan realisasi tahun 2023 indikator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka 4.22 4.11 Target Realisasi Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,22 persen dengan realisasi sebesar 4,11 persen atau capaian sebesar 102.67%. hal ini menunjukan capaian melebihi persentase yang telah ditargetkan sebesar 0,11 persen. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 26
` 3.4. Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional Perbandingan capaian indikator tahun 2023 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini: 4.11 5.32 Capaian Sumsel Standar nasional Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2023 sebesar 4,11 persen, lebih baik dari Nasional yang sebesar 5,32 persen. 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Keberhasilan menurunkan pengangguran di Sumatera Selatan ini merupakan akumulasi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasca Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan. Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut : 1. Pelatihan untuk pengembangan skill. 2. Pelatihan Wirausaha Baru, Peningkatan Produktivitas, dan Bimbingan Konsultasi kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. 3. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 27
` 4. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN ( Antar Kerja Antar Negara). 5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. 6. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job Fair dan aplikasi Cari Kerja 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada tahun 2023 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 29.434.455.806 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 32.481.654.985 atau 90,62 persen dan realisasi fisik 100 persen. Adapun efisiensi penyesuaian anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.541.979.015, semula pada APBD Induk 2023 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 34.023.634.000 menjadi Rp. 33.307.147.000 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kemudian menjadi sebesar Rp 32.481.654.985 pada Perkada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Efisiensi ini berasal dari anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan lain lain. 3.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja Angka pengangguran terus diturunkan semaksimal mungkin, target pengurangan penggangguran tentunya membawa konsekuensi terhadap program- program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun depan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan. Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan beberapa kegiatan antara lain : LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 28
` 1 Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi 2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3 Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi Pada tahun yang akan datang, untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja Pameran Bursa kerja (Job Fair) Pelatihan kewirausahaan Selain Melaksanakan program-program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pro rakyat yang berdampak pada penyerapan/penempatan tenaga kerja. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 29
` B REALISASI ANGGARAN Dalam menunjang kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 didukung Dana APBD, dengan uraian sebagai berikut : No Sasaran Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran 1 2 3 4 5 1 Terserapnya Tenaga kerja dipasar kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp. 0 2. Program Penempatan tenaga Kerja Rp.190.000.000,- Rp. 134.986.384 1
Pengelolaan Informasi Kerja Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pengesahan RPTKA perpanjangan yang mengandung perubahan jumlah jabatan, TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi Koordinasi Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yg mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lkasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pasar tidak dan tidak Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp.70.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 65.645.500 Rp. 65.645.500 (terdapat tunda bayar sebesar Rp. 50.000.000) Rp. 69.340.884 Rp. 69.340.884 3. Meningkatnya Kondisi Hubungan kerja yang harmonis Program Hubungan Industrial 1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Rp.454.500.000,- Rp. 179.500.000,- Rp. 444.787.171 Rp.173.905.336 LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 30
` 4 Program Pengawasan Ketenagakerjaan LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi Penetapan Upah Minimu (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Penyelenggaraan Pengawas Ketenagakerjaan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di perusahaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Rp. 179.500.000 Rp. 275.000.000 Rp. 275.000.000 Rp.325.000.000,- Rp.325.000.000,- Rp. 125.000.000 Rp. 200.000.000 Rp.173.905.336 Rp. 270.881.835 Rp. 270.881.835 Rp. 320.744.937 Rp. 320.744.937 Rp. 124.841.429 Rp. 195.903.508 31
` BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) LKjiP merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang berisikan keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuannya. Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terdapat 12 kegiatan dengan 34 sub kegiatan, realisasi sebagian pencapaian target 100%, sedangkan untuk capaian yang belum 100% ada beberapa kegiatan dikarenakan terdapat permasalahan sebagaimana telah diuraikan didepan. 2) Agar Tingkat Pencapaian Sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditingkatkan koordinasi penyelenggaraan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten dan lintas sektor serta sharing pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 3) LKjiP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas kepada rakyat melalui Gubernur Sumatera Selatan atas tugas yang diberikan pada Tahun 2023, kiranya dapat digunakan oleh aparat penyelenggara Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan sebagai masukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. LKjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2023 32
KEADAAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2023 sebayak 4.59 juta orang, naik 90,21 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4,40 juta orang, meningkat sebanyak 109,96 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pengangkutan dan Pergudangan (63,28 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (39,30 ribu orang). Sebanyak 2,77 juta orang (62,97 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,31 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase setengah pengangguran mengalami kenaikan sedangkan pekerja paruh waktu mengalami penurunan. Kenaikan setengah pengangguran sebesar 1,38 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 2,47 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,11 persen, turun sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022.
1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 6,49 juta orang. Diantara 6,49 juta orang penduduk usia kerja, sebagian besar merupakan angkatan kerja yaitu 4,59 juta orang sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 1,90 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 4,40 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,19 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 90,21 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 109,96 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanytak 19,75 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,72 persen, naik 1,41 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,39 persen, lebih tinggi dibanding TPAK Perempuan sebesar 55,54 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami kenaikan, yaitu masing-masing sebesar 0,44 persen poin umtuk laki-laki dan 2,22 persen poin untuk perempuan. Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2021 - Agustus 2023 Status Keadaan Ketenagakerjaan Agustus Agustus Agustus Perubahan Ags 2021 - Ags 2023 Perubahan Feb 2022 - Ags 2023 1 Angkatan Kerja 2021 ribu orang 2 4.398,91 2022 ribu orang 3 4.497,96 2023 ribu orang ribu orang 5 4.588,17 189,26 4 persen 6 4,30 ribu orang 7 90,21 persen 8 2,01 Bekerja 4.179,71 4.289,70 4.399,66 219,95 5,26 109,96 2,56 Pengangguran 219,2 208,26 188,51 30,69 14 19,75 9,48
Bukan Angkatan Kerja 1.997,70 1.991,91 1.899,59 98,11 4,91 92,32 4,63 Persen Persen Persen Persen Poin Persen Poin Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,77 69,31 70,72 1,95 1,41 Laki-laki 82,66 84,95 85,39 2,73 0,44 Perempuan 54,54 53,32 55,54 1,00 2,22 Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015 2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020 2. Karakteristik Penduduk yang Bekerja Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntunganpaling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu. 2.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 44,71 persen: Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,34 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,21 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022,tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pengangkutan dan Pergudangan (63,28 ribu orang); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (30,84 ribu orang); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,91 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (39,30
ribu orang); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,12 ribu orang); dan Aktivitas Jasa Lainnya (5,74 ribu orang). Gambar 1 DistribusiPenduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Sumatera Selatan , Agustus 2023 6,21 16,34 44.71 25,1 - 2 23,9 1 5,30 5,09 30.8 4 5,04 20,0 4,66 4,47 3.53 9,46 63,2 8 -9,87 3,28 25,7 2,00 13,7 1,59 1,27 15,7 0,63 5.49 0,43 5,90 0,33 4,55 0,28 0,44 0,14 1,14 Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2020 2.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/ karyawan/ pegawai sebesar 33,88 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 2,70 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status pekerja/ tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ tidak dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,09 persen poin 0,88 persen poin, dan 0,39 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami peningkatan persentase dengan kenaikan terbesar pada status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 0,71 persen poin (Lampiran 1). 2,87
Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/ dibayar dan buruh/ karyawan/ pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar). Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,77 juta orang (62,97persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,63 juta orang (37,03 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan 0,31 persen poin (Lampiran 1). Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2021- Agustus 2023 Buruh/Karyawan/ Pegawai 33,46 34,2 7 Berusaha sendiri 21,62 23,6 1 24,1 8 Pekerja keluarga tak dibayar 17,95 18,3 1 17,2 2 Berusaha dibantu buruh tidak... 16,84 17,0 3 16,1 4 Pekerja bebas dipertanian 4,45 2,15 2,70 Pekerja bebas non dipertanian 3,30 2,18 2,73 Berusaha dibantu buruh tetap 2,38 2,45 3,16 Agu-21 Agu-22 Agu-23 33,8 8
KEGIATAN FORMAL/INFORMAL 64,16 63,28 62,97 35,84 36,72 37,03 Formal Informal Formal Informal formal Informal Agustus 2021 Agustus 2022 Agustus 2023 Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi hasil SUPAS 2015 2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi hasil SP 2020 2.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tingkat Pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah/ (tidak/ belom pernah sekolah/ belum tamat SD/ tamat SD), yaitu sebesar 39,68 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 11,39 persen. Persentase penduduk bekerja dengan pendidikian tinggi (tamatan Diploma I/II/II dan universitas) meningkat dibandingkan Agustus 2022 sebesar 10,71 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama selama 3 tahun terakhir (Agustus 2021, Agustus 2022, Agustus 2023).
Gambar 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan, Agustus 2021 - Agustus 2023 SD ke Bawah 40,90 SD ke Bawah 42,41 SD ke Bawah 39,68 SMA 22,28 SMA 22,10 SMA 24,00 SMP 18,10 SMP 17,55 SMP 17,02 Universitas 8,34 Universitas 8,51 Universitas 9,27 SMK 7,98 SMK 7,23 SMK 7,23 Diploma I/II/III 2,40 Diploma I/II/III 2,20 Diploma I/II/III 2,12 Agst 21 Agst 22 Agst 23 Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015 2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020 Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Universitas mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan Sekolah Menengah Atas, yakni sebesar 1,90persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase. Diantara ketiga tingkat pendidikan terserebut, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SD kebawah mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 2,73 persen poin (Lampiran 1). 2.4. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 65,63 persen pada Agustus 2023. Sementara 34,37 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu).
Gambar 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Agustus 2021- Agustus 2023 59,84 64,54 65,63 10,93 7,08 8,46 29,23 28,38 28,38 2021 Agustus 2018 Agustus 2022 Agustus 2019 Agustus 2023 Agustus 2020 Agustus Pekerja Paruh Waktu Pekerja Setengah Penganggur Pekerja Penuh Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, dibandingkan Agustus 2022, pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin (Lampiran 1). 2.4.1. Setengah Pengangguran Menurut Jenis kelamin Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah penganggur pada Agustus 2023 adalah sebesar8,46 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 8- 9 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen poin (Lampiran 1). Pada Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran laki- laki sebesar 8,97 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 7,64 persen. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan masing-masing 1,50 persen poin dan 1,19 persen poin.
Gambar 5 Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus2021- Agustus 2023 10,93 10,93 9,35 7,47 6,45 7,08 8,97 7,64 8,46 Agustus 2021 Agustus 2022 Agustus 2023 Laki-laki Perempuan Total 2.4.2 Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Sumatera Selatan pada Agustus 2023 sebesar 25,91 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat 26 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 2,47 persen poin (Lampiran 1). Pada Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (37,63 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (18,58 persen). Dibandingkan Agustus 2022, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing- masing sebesar 3,52 persen poin dan 1 persen poin.
Gambar 6. Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021-Agustus 2023 39,18 38,63 37,63 22,85 29,23 22,10 28,38 18,58 25,91 Agustus 2021 Agustus 2022 Agustus 2023 Laki-laki Perempuan Total 3. Karakteristik Penganggur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 4,11 persen. Hal ini berarti 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4-5 orang penganggur. Pada Agustus 2023 ini, TPT mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Tabel 2. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2021-Agustus 2023 Karakteristik Pengangguran 1 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Agustus Agustus Agustus Perubahan Agst 2021-Agst 2022 2021 (persen) 2 4,98 2022 (persen) 3 4,63 2023 (persen) 4 4,11 (persen poin) 5 -0,35 Perubahan Agst 2022-Agst 2023 (persen poin) 6 -0,52 TPT Menurut Jenis Kelamin Laki-laki 4,84 4,53 3,96 0,31 0,57 Perempuan 5,2 4,80 4,34 0,4 0,46 TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal Perkotaan 8,46 7,36 6,18 1,10 1,18 Perdesaan 3,03 3,05 2,84 0,02 0,21
Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 3,96 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,34 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Nasional menurut jenis kelamin, yaitu turun dibandingkan Agustus 2022. Dibanding Agustus 2022, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,57 persen poin dan 0,46 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,18 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (2,84 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 1,18 persen poin untuk perkotaan dan 0,21 persen poin untuk perdesaan. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,36 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,58 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT hampir terjadi pada semua kategori pendidikan, kecuali untuk angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah dan tamatan SMK. Penurunan terbesar terjadi pada kategori pendidikan Diploma I/ II/ III, yaitu sebesar 4,49 persen. Gambar 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2021-Agustus 2023 12.30 8.01 9.15 8.36 7.81 7.98 7.36 8.41 6.54 5.87 3.46 3.43 3.92 4.08 1.83 1.53 1.58 1.67 SD ke bawah SMP SMA SMK Diploma I/II/III Universitas Agustus 2021 Agustus 2022 Agustus 2023
Lampiran 1 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2021- Agustus 2023 Karakteristik Penduduk Bekerja 1 Lapangan Pekerjaan Utama Agust-21 ribu orang 2 persen % 3 Agust-22 ribu orang 4 persen % 5 Agust-23 ribu orang 6 persen % 7 Perubahan Ags 2021-Ags 2023 ribu orang 8 persen poin 9 A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 1.879,52 44,97 1.992,26 46,44 1.967,14 44,71 87,63 0,26 B. Pertambangan dan Penggalian 61,29 1,47 75,04 1,75 88,05 2 26,77 0,54 C. Industri Pengolahan 264,71 6,33 267,85 6,24 273,15 6,21 8,44 0,12 D. Pengadaan Listrik dan Gas 8,42 0,2 12,97 0,3 14,53 0,33 6,11 0,13 E. Treatment Air, Sampah dan Daur Ulang 8,57 0,21 8,13 0,19 12,03 0,28 3,46 0,07 F. Kontruksi 222,61 5,33 201,84 4,71 221,87 5,04 0,74 0,28 G. Perdagangan Besar dan Eceran 722,72 17,29 694,99 16,2 718,9 16,34 3,82 0,95 H. Pengangkutan dan Pergudangan 159,28 3,81 133,53 3,11 196,81 4,47 37,53 0,66 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 197,46 4,72 193,23 4,51 224,07 5,09 26,61 0,37 J. Informasi dan Komunikasi 17,11 0,41 23,01 0,54 19 0,43 1,89 0,02 K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi 30,75 0,74 25,26 0,59 27,43 0,63 3,32 0,11 L. Real Estat 3,7 0,09 4,84 0,11 6,26 0,14 2,56 0,05 M,N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan 41,77 1 57,56 1,34 55,82 1,27 14,05 0,27 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 145,17 3,47 194,65 4,54 155,35 3,53 10,18 0,06 P. Pendidikan 194,97 4,66 195,62 4,56 205,08 4,66 10,11 0 Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial 61,61 1,47 58,74 1,37 69,73 1,59 8,12 0,11 R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya 160,05 3,83 150,18 3,5 144,44 3,28 15,61 0,55 Jumlah Status Pekerjaan Utama 4.179,71 100 4.289,70 100 4.399,66 100 219,95 0 Berusaha Sendiri 903,58 21,62 1.012,64 23,61 1.063,72 24,18 160,14 2,56 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar 704,05 16,84 730,51 17,03 710,38 16,15 6,33 0,7 Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 99,38 2,38 105,22 2,45 138,92 3,16 39,55 0,78 Buruh/Karyawan/Pegawai 1,398,53 33,46 1.470,05 34,27 1.490,41 33,88 91,88 0,42 Perubahan Ags 2022-Ags 2023 ribu orang 10 persen poin 11 25,12 1,73 13,01 0,25 5,3 0,03 1,26 0,03 3,9 0,09 20,03 0,33 23,91 0,14 63,28 1,36 30,84 0,58 4,01 0,11 2,17 0,04 1,42 0,03 1,74 0,07 39,3 1,01 9,46 0,1 10,99 0,22 5,74 0,22 109,96 0 51,08 0,57 20,13 0,88 33,7 0,71 20,36 0,39
Pekerja bebas di pertanian 185,99 4,45 92,46 2,15 118,66 2,7 67,33 1,75 26,2 Pekerja bebas di nonpertanian 138,13 3,3 93,48 2,18 119,9 2,73 18,23 0,58 26,42 Pekerja keluarga/tak dibayar 750,05 17,95 785,34 18,31 757,67 17,22 7,26 0,72 27,67 Jumlah Status Pekerjaan Formal/Informal 1.497,90 Formal 2.681,81 Informal 4.179,71 Jumlah Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1.709,62 SD ke Bawah 4.179,71 100 35,84 64,16 100 40,9 4289,7 1.572,27 2.714,43 4.286,70 1.819,38 100 36,72 63,28 100 42,41 4.399,66 1.629,33 2.770,33 4.399,66 1.745,67 100 37,03 62,97 100 39,68 219,95 131,43 88,53 219,95 36,06 0 1,2 -1,2 0 1,23 109,96 54,06 55,9 109,96 73,7 Sekolah Menengah Pertama 756,59 18,1 753,04 17,55 748,95 17,02 7,64 1,08 4,09 Sekolah Menengah Atas 931,35 22,28 948,07 22,1 1.056,04 24 124,7 1,72 107,97 Sekolah Menengah Kejuruan Diploma I/II/III Universitas Jumlah 333,45 100,16 348,54 4.179,71 7,98 2,4 8,34 100 310,11 94,26 364,84 4.289,70 7,23 2,2 8,51 100 347,97 93,34 407,68 4.399,66 7,91 2,12 9,27 100 14,52 6,82 59,14 219,95 0,07 0,27 0,93 0 37,86 0,92 42,84 109,96 Pekerja Penuh/Tidak Penuh Pekerja Penuh (lebih kurang 35jam) 2.501,18 59,84 2.768,51 64,54 2.887,35 65,63 386,17 5,79 118,84 Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam) 1.678,53 40,16 1.521,19 35,46 1.512,31 34,37 166,22 5,79 8,88 Setengah Penganggur 456,71 10,93 303,83 7,08 372,1 8,46 84,61 2,47 68,28 Pekerja Paruh Waktu 1.221,82 29,23 1.217 28,38 1.140 25,91 81,61 3,32 77,16 0 Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021,Agustus 2022 dan Agustus 2023 Jumlah 4.179,71 100 4.289,70 100 4.399,66 100 219,95 0 109,96 0,54 0,55 1,09 0 0,31 -0,31 0 2,73 0,53 1,9 0,68 0,08 0,76 0 1,09 1,09 1,38 2,47
LAMPIRAN 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Agustus 2021-2023 Kabupaten/Kota Agust-21 Agust- 22 Agust- 23 Perubahan Ags 2021- Ags 2023 Perubahan Ags 2022-Ags 2023 Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Ogan Komering Ulu S Ogan Komering Ulu T Ogan Ilir Empat Lawang PALI Musi Rawas Utara Palembang Prabumulih Pagaralam Lubuk Linggau SUMATERA SELATAN 4,57 3,01 5,03 3,6 2,78 3,99 3,84 3,23 3,18 3,07 2,41 3,61 6,72 10,11 5,86 1,64 6,27 4,98 4,39 3,75 4,12 4,02 1,92 4,4 3,39 1,83 4,79 2,15 3,59 4,31 5,29 8,2 5,25 3,62 5,94 4,63 4,13 3,23 3,92 3,41 1,95 2,58 3,35 1,81 3,96 2,1 3,09 3,99 5,11 7,49 5,05 2,71 5,64 4,11 0,44 0,22 -1,11 -0,19 -0,83 -1,41 -0,49 -1,42 0,78 -0,97 0,68 0,38 -1,61 -2,62 -0,81 1,07 0,63 -0,87 0,26 -0,52 -0,2 -0,61 -0,03 -1,82 -0,04 -0,02 -0,83 -0,05 -0,5 -0,32 -0,18 -0,71 -0,2 -0,91 -0,3 -0,52 Sumber : diolah dari data survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) Agustus 2021, Agustus 2022, dan Agustus 2023
LAMPIRAN 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Menurut Kabupaten/Kota (persen) Agustus 2021-Agustus 2023 Kabupaten/Kota Agust-21 Agust-22 Agust-23 Perubahan Ags 2021-Ags 2023 Perubahan Ags 2022-Ags 2023 Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Ogan Ilir Empat Lawang PALI Musi Rawas Utara Palembang Prabumulih Pagaralam Lubuk Linggau 69,96 69,68 69,57 69,54 70,53 69,18 65,54 76,17 71,31 68,48 72,3 73,13 69,69 63,93 69,41 74,2 73,6 68,77 69,9 68,79 72,53 70,73 69,06 71,12 64,32 72,99 67,93 81,1 71,17 79,82 73,06 64,48 71,72 73,1 67,93 69,31 72,67 69,34 72,99 74,79 68,36 72,63 62,68 75,56 76,53 73,38 72,41 79,39 70,12 67,51 68,6 73,9 70,88 70,72 2,71 -0,34 3,42 5,25 -2,17 3,45 -2,86 -0,61 5,22 4,9 0,11 6,26 0,43 3,58 -0,81 -0,3 -2,72 1,95 2,77 0,55 0,46 4,06 -0,7 1,51 -1,64 2,57 8,6 -7,72 1,24 -0,43 -2,94 3,03 -3,12 0,8 2,95 1,41 SUMATERA SELATAN Sumber : diolah dari data survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) Agustus 2021, Agustus 2022, dan Agustus 2023 Plt. Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Selatan DELIAR RIZQON, ST, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19711003 200501 1 007