Kata Pengantar. Buku ini merupakan kompilasi laporan har- ian Kegiatan Magang Mahakmah Agung RI-Pengadilan Federal Australia tahun 2012 dan 2014 yang telah dipublikasikan di situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pub- likasi ulang artikel tersebut dalam format ce- tak (cetak elektronik), untuk memudahkan siapapun membaca kembali "kisah" magang tersebut. Dilihat dari rata-rata jumlah hits di atas 2000, artikel kegiatan magang menarik untuk dibaca. Selain itu, publikasi ulang di- lakukan dalam rangka memperingati 20 ta- hun kerjasama yudisial Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Federal Australia. Program Magang merupakan salah satu kerjasama antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal Australia yang paling berkesan dan memberikan dampak luas bagi proses pembaruan peradilan di Mahkamah Agung, khususnya di bidang modernisasi manajemen perkara.. Pengadilan Federal Australia telah menjadi host yang baik dalam memfasilitasi program magang karena pe- milihan fokus/objek magang sesuai dengan kebutuhan program modernisasi manaje- men perkara Mahkamah Agung. Program ini merupakan cara efektif untuk transfer pengetahuan dan pengalaman bagaimana Pengadilan Federal Australia melakukan pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya Untuk mengikuti program magang ini, Mah- kamah Agung menugaskan beberapa hakim yustisial yang dinilai dapat berperan men- jadi "agen pembaruan" . Pertama kali, pro- gram magang dilakukan pada tahun 2012 yang terbagi pada dua sesi. Sesi pertama, dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dan sesi kedua dilaksanakan pada bulan Okto- ber 2012. Jeda waktu diantara dua periode tersebut digunakan oleh peserta magang untuk menjalankan program quick wins yang dicanangkan pada akhir magang. Hakim Yustisial yang ditugaskan untuk mengikuti program magang tahun 2012 adalah Bam- bang Heri Mulyono (Peradilan Umum), Asep Nursobah (Peradilan Agama), dan Subur MS (Peradilan TUN). Pada sesi magang bulan Oktober 2012, MA menugaskan 2 orang ha- kim yustisial sebagai pemantau yaitu Lukas Prakoso dan Budi Prasetyo Program magang kembali dilakukan pada September- Oktober 2014. Hakim Yustisial yang ditugaskan untuk mengikuti program ini adalah Asep Nursobah (Peradilan Agama), Liliek Prisbawono Adi (Peradilan Umum), Frensita Kesuma Twinsani (Peradilan Umum), dan Sumartanto (Peradilan TUN). Selama mengikuti program, peserta magang diposisikan sebagai "pegawai sungguhan" dari Pengadilan Federal Australia. Kami diberikan ruangan kerja tersendiri dengan fasilitas yang lengkap. Kami berkantor mu- lai pukul 08.30 hingga pukul 17.00. Peserta magang dilibatkan dalam beberapa aktivitas harian penanganan perkara. Antara lain, dii- kutsertakan pada persidangan, baik "duduk" sebagai hakim anggota, maupun "panitera pengganti". Dalam kedua peran tersebut, peserta magang hanya mengamati jalannya persidangan digelar dengan hakim tunggal. Hal menarik terjadi pada kegiatan magang tahun 2014. Ketika itu, Pengadilan Federal Australia baru saja mengimplementasikan kebijakan pelayanan pengadilan berbasis elektronik. Kami merasakan perubahan cara kerja baru dari manual menjadi elektronik. Kami pun menyaksikan langsung bagaima- na Pengadilan Federal Australia melakukan 8 (delapan) langkah manajemen perubahan. Beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang terinspirasi dari pengalaman terbaik (best practice) penanganan perkara pada Penga- dilan Federal Australia adalah simplifikasi template putusan, sistem pengiriman berkas elektronik /e-lodgement, penerapan quality control, dan lembar perbaikan putusan (cor- rigendum). Semoga kegiatan magang dapat dilanjjutkan kembali di periode mendatang Jakarta, 20 Juni 2024 Penyusun, Asep Nursobah Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA III
Daftar isi Kata Pengantar III Daftar isi IV MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen 06 Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara 08 e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan 10 Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: HighTech dan Humanis 11 Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan 12 Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip 13 Atasi Tunggakan Perkara, FCA Terapkan Individual Docket System 14 Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara 15 Dua Jam Bersama Pak Murphy : Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga 16 Ulang Tahun Pak Bambang Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA 18 Putusan Sederhana Ala FCA 19 Imaginasi! Hal Penting untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan 22 Class Action dan Program Magang Menjadi Topik dalam Pertemuan MA-FCA 23 Warwick Soden : MA-RI, Best Practice Pengadilan di Dunia Yang Berhasil Melakukan Pembaruan 24 Ketua MA Tandatangani Lampiran MoU dengan FCA dan FCoA 25 FCA : Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint 26 IV
Daftar isi Inilah Cara FCA Mendekatkan Pengadilan Ke Publik 27 Melbourne Magistrates' Court: Bukan Pengadilan Biasa 29 Demi Keamanan, Pengadilan Terapkan SOP Tanpa Kompromi 31 Demi Kualitas Pelayanan, Persidangan Pengadilan dibagi Dua Sessi 32 Membuat Resume Berkas: Solusi Pengurangan Tunggakan Perkara ala Supreme Court of Victoria 33 Tata Kelola Pengadilan Federal Australia 34 Magistrate Court of Melbourne, Pengadilan Paling Sibuk di Negara Bagian Victoria 38 Sisi Lain Mahkamah Agung Victoria: Penyelesaian Tunggakan Perkara dan Penguatan Status Dokumen Elektronik Putusan 38 Hari ini, Program Magang MA RI di FCA Dimulai 42 Gedung FCA Dibangun Di atas Filosofi Access to Justice 44 Pilihannya : Semua Elektronik atau Semua Kertas (?) 46 Inilah Strategi FCA dalam Menerapkan Electronic Court File 48 Maaf ...Berkas Anda Harus Disampaikan Secara Elektronik! 50 Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan 51 Pasca Implementasi ECF, FCA Tidak Lagi Mencetak dan Mengirim Putusan 52 Merasakan Menjadi "Pegawai" Pengadilan Federal Australia 53 Hakim Pasif menjadi Menjadi Hakim Aktif 55 Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia 56 Menerapkan e-Court File, FCA Tempuh 8 Langkah Management Perubahan 58 Sejak 30 Tahun Yang Lalu, FCA Sudah Tidak Menggunakan Buku Register 59 Melihat Tata Kelola Perkara di Ruang Hakim FCA 60 Strategi Manajemen Perubahan Menuju Pengajuan Berkas Elektronik di Federal Court of Australia 62 Standar Penamaan Putusan dan Klasifikasi Perkara pada Pengadilan Federal Australia 66 Electronic Court File Solusi Tantangan Jaman Modern Pro Lingkungan 68 Electronic Court File Mengurangi Beban Koreksi Putusan Di Mahkamah Agung 69 V
MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara MELBOURNE | 08 MEI 2012 Program Magang Mahkamah Agung (MA) di Federal Court of Australia (FCA) dimulai hari Senin, 7 Mei 2012, Pukul 10.00 waktu setempat. Program bertajuk Su- preme Court of Indonesia Internship Program 2012 ini merupakan aktifitas yang dipayungi oleh MoU antara MA dan FCA yang difasilitasi oleh Indonesia Australia for Partnership Justice (IAPJ) dengan biaya AusAid. Peserta magang dari MA adalah Bambang Heri Mulyono (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan umum), Subur (Hakim Yusti- sial MA dari lingkungan peradilan TUN) dan Asep Nursobah (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan agama). Program magang ini dibuka oleh War- wick Soden, Chief Executive Officer/ Registrar FCA bertempat di Judge Conference Room , Law Court Build- ing, Melbourne . Hadir dalam acara pembukaan tersebut , Justice Brom- berg, Justice Murphy , Sia Lagos (Ke- pala Kepaniteraan FCA Negara Bagian Victoria), Angela Josan (Panitera untuk urusan banding), Louise Kenworthy (Di- rektur Pelayanan Peradilan), David Prid- dle (Direktur Operasional FCA), dan An- dera Jarratt (Executive Officer). Selain itu, hadir pula Nicola Colbran, Direktur Program AIPJ. Pada hari pertama program magang, para peserta diperkenalkan dengan lingkungan kerja FCA. Melalui agenda "welcome and Tour of The Court", Sia Lagos, kepala Kepaniteraan FCA un- tuk negara bagian Victoria, mengajak peserta magang untuk keliling ke ruang kepaniteraan, meja informasi, ruang si- dang, dan ruang hakim. Sia Lagos pun mengajak peserta untuk mampir di "meja satu" Family Court of Australia yang berada di gedung yang sama. Keamanan Pengadilan "Memasuki gedung FCA seperti ma- suk ke bandara", demikian komentar salah seorang peserta magang. Pen- gunjung pengadilan disambut dengan metal detector dan pemeriksaan sinar x untuk barang bawaan, seperti tas dan sejenisnya. Petugas tidak mem- berikan kompromi ketika alat memberi informasi adanya logam dan barang yang mencurigakan. Semuanya harus benar-benar steril , baru diperbolehkan masuk. Prosedur pemeriksaan tersebut diperlakukan juga kepada peserta ma- gang. "Ini adalah prosedur tetap untuk memberikan perlindungan keamanan pengadilan", ujar petugas. Sementara bagi karyawan, dise- diakan jalur khusus yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kartu berteknologi pintar , RFID. Masih untuk alasan keamanan, publik hanya bisa mengakses ruang sidang dan ruang pendaftaran perkara. Publik tidak bisa ruang staf "seenaknya" memasuki dan pejabat peradilan. Bahkan, untuk hakim ruangannya dipisah sehingga jangankan publik, staf pun tidak bebas keluar-masuk ruangan tersebut. Hal lain yang menarik dari gedung FCA selain tentu kesan modern yang kental adalah perhatian terhadap pencari ke- adilan yang berkebutuhan khusus. PCA menyediakan kursi roda, serta petunjuk ruangan yang bisa diakses publik sela- lu disertai tulisan braille. Selain itu, ter- dapat poster yang menginformasikan adanya jasa penerjemah, jika pencari keadilan tidak bisa berbahasa Inggris. Mengatasi Tunggakan Perkara Tunggakan perkara adalah persoalan utama yang hampir dihadapi oleh per- adilan di dunia, termasuk FCA. Menurut Warwick Sodden, CEO/Registrar FCA, dalam presentasi setelah acara "tour of the court", pembatasan perkara adalah cara yang efektif untuk mencegah ter- jadinya tunggakan perkara. Ia mengi- lustrasikan bahwa tidak semua perkara bisa diperiksa di tingkat High Court (In- donesia: Mahkamah Agung,red). High Court hanya memeriksa perkara yang sudah diizinkan melalui pemeriksaan "leave to appeal" yang dilakukan oleh hakim tunggal. Warwick mengatakan bahwa Hakim tunggal ini tidak akan memberi zin pemeriksaan di tingkat High Court jika perkara tersebut bob- otnyawringan sehingga harus selesai di tingkat banding federal court atau pengadilan tertinggi di negara bagian (supreme court). "Jika tidak ada mekanisme filter, maka hakim High Court yang hanya berjum- lah 7 orang untuk menangani perkara nasional Australia tidak akan mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan", jelas Warwick. Upaya lain untuk mencegah tunggakan perkara adalah diperkenankannya hakim tunggal untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. "Tidak semua perkara diperiksa dengan tiga orang hakim (full court), banyak kasus yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal", Warwick menegaskan. Selain pembatasan perkara dan hakim tunggal, proses mediasi memberikan sumbangan cukup signifikan dalam mencegah tunggakan terjadinya perkara. "Dari perkara yang diajukan 50 % selesai dengan mediasi", ungkap Sia Lagos menjawab pertanyaan peserta magang. lainnya adalah Upaya pembaruan penggunaan informasi. Menurut Warwick, teknologi informasi adalah instrumen utama dalam me- ningkatkan performance pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pem- baruan penggunaan IT adalah mutlak. " sesuai dengan tuntutan publik, pen- gadilan kami sudah menuju e-court", ungkapnya. teknologi Hal lain yang nampak dari digunak- nnya pendekatan dunia usaha dalam manajemen peradilan di FCA digunak- annya nomenklatur Chief Executive Of- ficer (CEO) bagi Panitera-nya. [asnoer] 6
ADOPSI MANAJEMEN DUNIA USAHA FCA mulai melakukan pembaruan pera- dilan sejak tahun 90-an. Pembaruan peradilan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang kreatif. "Kami menggu- nakan pendekatan yang dilakukan oleh dunia usaha ketika mereka berkompe- tisi dan meningkatkan performance-nya", ujar Warwick Soden kepada para peserta magang di sesi terakhir pada hari perta- ma. Warwick menjelaskan beberapa kunci utama pembaruan peradilan di FCA. Per- tama adalah fokus pada pelanggan. FCA menganalogikan pencari keadilan seb- agai pemegang saham. Sehingga orien- tasi pelayanan pengadilan harus kepada kepentingan dan kepuasan pencari keadi- lan. "Karena berkat pajak mereka penga- dilan bisa beroperasi," ungkap Warwick. Ia pun mengilustrasikan perusahaan teleko- munikasi dunia, Motorola, yang bangkrut gara-gara layanannya tidak menyesuai- kan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, di- katakan Warwick, FCA melakukan survey terhadap pengunjung mengenai kuali- tas pelayanan pengadilan. Selain itu FCA selalu memantau semua berita di media yang membicarakan pengadilan. Untuk urusan media ini, FCA memiliki petu- gas yang khusus untuk menghadapi me- dia. Petugas ini yang memastikan media tidak salah menyampaikan informasi sep- utar pengadilan. Kiri ke Kanan: Subur, Asep Nursobah, Nicola Colbran, Mia Hafsari, Bambang Heri Muly- ono, dan Akhmad Cholil mengawali kegiatan Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012, Senin (7/5) di Kepaniteraan Federal Court Negara Bagian Victoria, Australia. Kedua, merubah proses manajemen perkara dengan pendekatan yang mereka sebut "individual docket system". Sistem docket ini memungkinkan pengadilan bisa memonitor kinerja individu. Terkait dengan kinerja individu ini, tiap semester, FCA se- cara internal memberikan laporan kinerja individu hakim secara nasional. Dalam laporan ini, disebutkan seorang hakim be- rada di level berapa dalam skala nasional. "Dengan sistem ini, yang bersangkutan akan terdorong berusaha untuk menin- gkatkan peringkatnya pada periode pe- nilaian berikutnya", ungkap Warwick. "Ketua Pengadilan untuk sementara tidak akan memberi tugas untuk mengadili di negara bagian lain terhadap hakim yang berkinerja rendah." jawab Warwick ketika ditanya mengenai sanksi terhadap hakim yang berkinerja rencah. SERIUS : Peserta magang membicarakan persoalan manajemen perkara yang menjadi fokus kegiatan yang akan berlangsung hingga 20 Mei mendatang Ke tiga adalah mendekatkan pengadilan ke publik. Untuk pendekatan ini, FCA pernah menyelenggarakan lomba bertajuk "the art delivering justice". Lomba ini digelar di kalangan pelajar sehingga mereka mengenal pengadilan dari dekat. "lukisan yang terpampang di dinding gedung ini hasil dari lomba tersebut", ujar Warwick. 7
Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara Peserta Magang membicarakan tentang sistem administrasi peradilan bersama Louise Kenworthy, Director for Court Services FCA, di hari kedua program, hadir dalam pertemuan MELBOURNE | 09 MEI 2012 Putusan merupakan mahkota penga- dilan, oleh karena itu proses penyu- sunannya perlu mendapat perhatian. Template, format dan teknis penyusu- nannya sangat penting untuk dikuasai karena akan membantu percepatan penyelesaian perkara. Karena kurang menguasai hal tersebut, seorang ha- kim akan memerlukan waktu lama untuk menyusun sebuah putusan . Se- hingga tidak jarang penyusunan putu- san menjadi penyebab lambatnya pe- nyelesaian perkara di pengadilan. Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphy, Hakim Federal Court Of Australia, menanggapi presen- tasi delegasi Indonesia yang berjudul "Overview of key initiatives and reform in Supereme Court of Indonesia" . Pre- sentasi yang disampaikan oleh Bam- bang Heri Mulyono dan Asep Nursobah tersebut menyinggung soal template putusan di Mahkamah Agung. Menurut Hakim FCA yang ahli di bidang class action ini, putusan FCA sangat berbeda dengan format putusan MA. "Putusan kami tidak mengulang apa yang sudah ada di putusan pengadilan sebelumnya, sehingga putusan kami ti- dak sampai puluhan atau ratusan hal- aman', ungkap Justice Murphi. Karena format yang demikian dan juga terse- dianya template, lanjut Justice Murphi, Ia selalu berusaha memberikan salinan putusan pada saat putusan dibacakan. Sementara Sia Lagos, Kepala Kepani- teraan FCA untuk negara bagian Vic- toria memberikan apresiasi terhadap capaian pembaruan peradilan yang telah dicapai dalam waktu yang san- gat cepat. "Fokus pembaruan peradi- lan anda dan kami sama, namun pen- gadilan anda telah banyak berubah, padahal pembaruan peradilan baru dimulai tahun 2003" ungkapnya mem- berikan apresiasi. Sessi kedua di hari kedua program, peserta nampak antusias. Hal ini kare- na topik pembicaraan mengenai per- soalan yang lagi isu hangat di Indone- sia, yaitu persoalan penggajian hakim. Warwick Soden yang menjadi nara sumber sesi ini membawakan materi proses rekruitmen dan sumber daya di FCA. Salah satu topiknya membahas sistem rektuitmen dan remunerasi ha- kim. Warwick menjelaskan bahwa yang mengurusi remunerasi pengadilan dan pejabat publik lainnya termasuk ang- gota parlemen adalah satu badan (tribunal) khusus gov.au) . Badan ini yang mengajukan usulan penggajian ke Parlemen. Parle- men berhak menolak dan menyetujui usulan tribunal tersebut. "Namun, par- lemen jarang menolak pengajuan dari Tribunal ini", tegas CEO FCA ini. Pemberian Remunerasi 8
Sementara untuk hakim ada komisi khusus yang khusus untuk "mem- perhatikan" gaji hakim. Komisi yang bernama Komite Justice ini akan mengajukan usulan kenaikan gaji setiap 12 bulan. Komite akan men- gusulkan adanya kenaikan apabila terjadi kenaikan produktifitas dan meningkatnya indeks harga kebu- tuhan pangan. Besaran gaji menurut Warwick menunjukkan pentingnya peran jabatan tersebut. "Hakim gajinya sangat bersar dan kedudukan mereka sangat tinggi setara den- gan parlemen, komisioner , dan pimpinan lembaga tinggi lainnya", papar Warwick. Gaji dan kedudu- kan hakim di Australia, menurut Warwick, tidak dibedakan karena perbedaan senioritas, beban kerja, ataupun kewenangan pengadilan. Dari daftar yang diperlihatkan terlihat bahwa hakim Warwick, FCA mendapatkan remunerasi sebanyak AUS $ 391.000 per ta- hun ditambah dengan tunjangan kendaraan AUS $ 25.000 perta- hun. Namun menurut Warwick, pendapatannya sebagai hakim bisa jadi lebih kecil dari pendapa- tannya dalam profesi sebelum- nya. Hal ini karena persyaratan untuk menjadi hakim di FCA harus berasal dari advokat yang telah berpengalaman praktek 5 tahun dan memiliki reputasi internasi- onal dengan melewati seleksi yang ketat. "Namun mereka bangga dengan perannya yang penting , dan tidak mempersoalkan besaran gajinya", ujar Warwick. Sessi terakhir di hari kedua pro- gram magang, peserta diberikan wawasan mengenai sistem pen- ganggaran di FCA. Direktur Pelay- anan Peradilan, Louise Kenworthy, yang menjadi nara sumber sesi ini memaparkan mengenai proses alokasi, penggunaan, dan pertang- gungjawaban anggaran di FCA. Louis juga menjelaskan mengenai pengelolaan biaya perkara di FCA. Secara umum tidak terlalu banyak perbedaan sistem penganggaran antara FCA dan MA. (an)
e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan Peserta Magang dari MA mendemonstrasikan aplikasi komunikasi data berkas kasasi, sistem informasi perkara, dan direktori putusan kepada Direktur Palayanan Peradilan FCA. Sistem yang MA miliki memiliki kemiripan dengan sistem FCA MELBOURNE | 10 MEI 2012 Federal Court of Australia (FCA) mem- bolehkan para pihak untuk mengaju- kan berkas perkara dengan berbagai cara: langsung mendatangi kepaniter- aan, kirim melalui pos, faksimile, email, dan aplikasi komunikasi data yang disebut dengan e-lodgment. E-lodg- ment adalah fasilitas pengiriman doku- men melalui aplikasi yang disediakan bagi publik melalui website FCA, fedcourt.gov.au. E-Lodgment adalah sistem komunikasi data yang terakhir dikembangkan menggantikan sistem e-mail yang dinilai rentan terhadap infeksi virus. Sistem ini terintegrasi den- gan case management system yang dimiliki FCA. e-lodgement diperkenalkan oleh FCA pada hari ketiga program magang oleh Manager Client Services, Lauren Mc- Comick dan Director of Court Services, Louis Kenworthy. Keduanya mengajak peserta magang ke ruang kepaniter- aan FCA. Lauren McComick mende- monstrasikan sistem e-Lodgment dan case managemen system yang di- miliki oleh FCA. Setelah Lauren selesai mendemonstrasikan, peserta magang, Asep Nursobah, berinisiatif untuk men- demonstrasikan fitur komunikasi data ADP, sistem informasi perkara, dan Di- rektori Putusan. Lauren dan Louise san- gat antusias memperhatikan sistem yang dimiliki oleh MA. Keduanya mem- berikan apresiasi karena MA telah me- miliki sistem yang serupa dengan FCA. hak yang menyerahkan langsung ber- kas ke kepaniteraan FCA, mereka bi- asanya lebih suka menggunakan uang tunai", ungkap Lauren McCommick ke- tika memberikan penjelasan kepada peserta magang di ruang pendaftaran perkara. Sedangkan jika pengiriman berkas perkara menggunakan faks atau e-lodgement, mereka menggu- nakan kartu kredit. Jika menggunakan cara ini, mereka melampirkan informasi bukti pembayaran melalui form yang telah disediakan di website. Untuk men- dukung berbagai cara pembayaran tersebut, kasir FCA dilengkapi dengan mesin cash register dan berbagai me- sin "gesek" kartu kredit. Sistem e-lodgment yang dimiliki FCA ini mirip dengan fitur komunikasi data pada Aplikasi Direktori Putusan (ADP). Bedanya e-lodgment digunakan oleh para pihak untuk mengirim gugatan ke pengadilan. Sedangkan ADP digu- nakan oleh pengadilan untuk mengirim file elektronik putusan sebagai keleng- kapan kasasi dan peninjauan kembali. Beragama Cara Bayar Biaya Perkara Bukan hanya cara pengiriman ber- kas yang bisa menggunakan bera- gam cara sebagaimana diatur dalam Federal Court Rules 2012 Part 2, pem- bayaran biaya perkara pun bisa meng- gunakan cara beragam. Para pihak bisa menggunakan uang tunai, cek, debit, atau kartu kredit. "Bagi para pi- Beragam cara untuk pengiriman ber- kas perkara, menurut Louise Kenworthy merupakan upaya access for justice yang disediakan oleh Federal Court of Australia. Bagaimana dengan pen- gadilan di Indonesia?. Sudah saatnya pengadilan di kota besar untuk beker- ja sama dengan bank sehingga me- mungkinkan para pihak membayar bi- aya perkara menggunakan kartu kredit atau debit sebagai bagian dari access to justice. [an] 10
Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: HighTech dan Humanis Meja sidang FCA untuk panitera pengganti yang dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi MELBOURNE | 10 MEI 2012 Hari ketiga program magang, para peserta diajak untuk melihat ruang si- dang FCA. Melihat dari dekat ruang si- dang FCA sungguh membuat kita ber- decak kagum. Selain ruangan yang nyaman dan modern dengan atribut peralatan berteknologi tinggi, pan- dangan kami berhenti pada meja para pihak. Disana tersedia gelas dan teko berisi air mineral yang sengaja disaji- kan untuk mengatasi dahaga para pi- hak. Kursi pengunjung sidang pun bisa membuat kita enggan berdiri karena sangat nyaman. Sungguh menjadi har- moni yang mengagumkan antara sisi teknologi dan humanisme. Selanjutnya kami diajak untuk meli- hat meja sidang hakim dan panitera. Melihat meja penitera penggati sep- erti melihat kopkit pilot pesawat. Disana berderet tombol-tombol dan peralatan elektronik yang canggih. Ada moni- tor layar sentuh untuk mengatur video conference, pesawat telpon, laptop yang tersambung dengan case man- agement system, mesin transkripsi, dan lainnya. Bahkan di salah satu ruangan sidang yang khusus untuk memeriksa perkara niaga yang melibatkan pihak perusa- haan besar, ruang sidang lebih cang- gih lagi. Ruangan tersebut sudah diper- siapkan untuk e-court. Deretan meja para pihak dilengkapi beberapa kom- puter. Sekilas lebih mirip kantor bursa efek. Selain itu para pihak yang mem- bawa sendiri laptop disediakan koneksi jaringan. Lemari berkas para pihakpun tersedia disisi kiri ruang sidang. Di sebelah ruangan sidang khusus tersebut, tersedia ruangan server yang mendukung terselenggaranya proses e-court. FCA menyediakan ruangan khusus untuk menyidangkan perkara sengketa niaga tertentu, dan ruangan tersebut akan tetap dipergunakan un- tuk satu perkara hingga selesai. Para pihak menyimpan berbagai properti, seperti laptop, berkas, dokumen yang terkait dengan perkara di ruangan tersebut hingga pemeriksaan selesai beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Dalam design ruang sidang FCA, ha- kim diberikan jalur tersendiri yang tidak bisa diakses oleh siapapun termasuk staf pengadilan. Jalur "rahasia" terse- but terhubung dengan ruangan hakim yang juga terpisah dengan ruang staf pengadilan lainnya. Jika hakim dalam memeriksa perkara memerlukan refer- ensi buku atau bahan lain, tersedia ru- angan khusus untuk mengakses bahan tersebut. "Dan biasanya persidangan diskor untuk keperluan tersebut", ujar Louise Kenworthy. Ada ruangan lain yang menarik perha- tian kami, adalah tersedianya ruangan khusus untuk menyimpan alat bukti berupa dokumen penting, misalnya passport, dokumen pendirian perusa- haan, kontrak dan lain-lain. Untuk men- gamankan dokumen-dokumen yang bersifat sangat penting tersebut, FCA menyediakan ruang khusus yang dise- butnya sebagai "top secret". "Tidak semua orang bisa mengakses ruangan ini, dan pengamanannya berlapis." Ujar Lauren Mc Commick. Tour kami berikutnya menuju ruang tahanan. Kami ditunjukkan satu ruan- gan seukuran kurang lebih 2X2 meter, didalamnya ada satu set sofa. Kenya- manan ruang tersebut tidak berbeda dengan ruang lain di FCA, hanya dind- ing yang tidak dilapisi wallpaper. "itu adalah ruang tahanan", bisik Louise. Cukup kaget mendengar penjelasan Louise. Namun ia segera berargumen bahwa itu implementasi penegakan hak asasi manusia. Meski ruang tah- anan terkesan nyaman, namun ke- amanan tidak diabaikan, dan untuk membawa tahanan ke ruang sidang, digunakan jalur dan lift khusus. Hal lain yang menjadi catatan dari tour of the court kami adalah design ge- dung mengakomodir para pihak atau petugas pengadilan yang memerlu- kan kebutuhan khusus. Sebagai contoh, FCA menyediakan jalan, meja khusus bagi juri yang menggunakan kursi roda. Demikian lain seperti, toilet, dan petunjuk ruangan. [an] juga dengan fasilitas 11
Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan MELBOURNE | 10 MEI 2012 Sebagaimana di Indonesia, pengadilan akan disibukkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan berkas. Untuk mempermudah kerja pengadilan, FCA membuat standardisasi dokumen yang harus digunakan ketika publik mengajukan gugatan ke pengadilan. Sifat eda- ran tersebut mengikat, sehingga FCA akan menolak jika dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam "Practice Note" yang dikeluarkan lang- sung oleh Chief Justice Federal Court of Australia. Diantara standardisasi dokumen yang diatur FCA adalah mengenai ukuran kertas. FCA menentukan jenis kertas yang harus digunakan untuk mengajukan ap- likasi, yaitu kertas A-4 yang berkualitas tahan lama. Se- lain jenis kertas, FCA pun membuat standardisasi teknis penulisan. Misalnya tentang angka, baik tanggal, jum- lah, atau lainnya. FCA mengharuskan semuanya ditulis dalam bentuk angka bukan hurup. Mengenai formulir-formulir yang digunakan, FCA pun telah membuat berbagai template formulir yang sangat lengkap. Semua formulir yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara baik untuk para fihak maupun pengadilan telah ditetapkan dalam Practice Note Chief Justice dan Federal Court Rules. Semua template doku- men tersedia di website FCA, 12
Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip " Sentuhan teknologi informasi pada map berkas. Setiap berkas disertakan barcode yang akan membantu untuk input data dengan case managemen system MELBOURNE | 10 MEI 2012 Arsip bisa menjadi persoalan rumit di pen- gadilan. Jika jumlah arsip yang kian meng- gunung persoalan yang muncul bukan saja bagaimana arsip itu disimpan, tetapi bagaimana arsip tersebut dengan mudah ditemukan kembali. Belum lagi, pertanyaan bagaimana arsip pengadilan tersimpan dengan aman. berkas. Nomor perkara baru akan diketahui ketika berkas diambil dari box, dan proses pencarian berkas pun menjadi dua tahap, yaitu mencari kelompok di lemari dan di box kemudian diambil map berkas dan di- pastikan nomornya cocok dengan melihat nomor di cover depan map. Hari ketiga magang, para peserta program diajak mengunjungi ruang arsip. Arsip FCA tersimpan di lemari besi yang tahan api dan bisa digeser karena menggunakan rel. Untuk fasilitas ini, tidak terlalu surprise karena di Indonesiapun ada beberapa pengadilan yang sudah menggunakan fasilitas ini. Yang menarik perhatian adalah kombi- nasi warna dan angka yang ada di "kup- ing" map berkas. Kombinasi warna dan angka ternyata nomor perkara. Ide ini san- gat kreatif. Pertama, dari sisi penempatan di "kuping". Dengan menuliskan nomor di kuping, identitas nomor perkara bisa ter- lihat langsung ketika map berkas disim- pan di lemari arsip. Hal ini berbeda ketika penomoran dilakukan di cover depan map Kreatifitas kedua, kombinasi warna dan nomor. Setiap nomor diwakili oleh warna. Misalnya merah untuk angka 0, hijau un- tuk angka 1, kuning untuk angka 2, biru un- tuk angka 3 dan seterusnya. Pendekatan ini disamping memudahkan untuk men- cari juga memudahkan untuk mengontrol berkas, termasuk berkas yang salah pen- gelompokannya. Misalnya untuk kelom- pok dua ratusan mesti warnanya dimulai dari warna kuning, sehingga jika tiba-tiba terselip warna biru, maka dipastikan map tersebut salah pengelompokannya. Hal yang pasti adalah sentuhan teknologi informasi pada map berkas. Setiap berkas disertakan barcode yang akan membantu untuk input data dengan case manage- men system. [an] 13
Atasi Tunggakan Perkara, FCA Terapkan Individual Docket System MELBOURNE | 15 MEI 2012 Tunggakan perkara menjadi perma- salahan yang dihadapi oleh setiap pengadilan tak terkecuali Federal Court of Australia. Untuk mengatasi hal ini pada awal tahun 90-an FCA melaku- kan pembaruan manajemen perkara dengan salah satu agendanya mener- apkan Individual Docket System (IDS). Penerapan IDS oleh FCA dilakukan melalui proses yang panjang antara lain melalui konsultasi dengan prak- tisi hukum terkemuka di Australia, dan berdiskusi dengan praktisi manajemen perkara dan persidangan baik di Aus- tralia maupun dunia. Prinsip dasar dari IDS adalah setiap kasus yang diterima pengadilan akan dialokasikan secara acak ke hakim, dan hakim inilah yang akan bertang- gungjawab untuk mengelola perkara tersebut dari perkara diterima hingga perkara tersebut selesai. Hal ini berbe- da dengan sistem yang diimplementa- sikan sebelumnya (listing system) yang tidak memberikan tanggung jawab in- dividu terhadap penyelesaian berkas. Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphi dalam "obrolan" men- genai aplikasi sistem manajemen perkara perspektif majelis hakim ber- tempat di ruang kerjanya, Senin (14/5), di lantai 16 Gedung FCA, Melbourne. Dalam "obrolan" ini peserta magang didampingi oleh Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria. Perbincangan serupa per- nah dilakukan bersama dengan David Proddle, Director Operations FCA, pekan lalu (Kamis, 10/5). Baik Justice Murphi maupun David, keduanya berpendapat bahwa Individ- ual Docket System sangat efektif untuk memonitor dan mengelola beban kerja hakim. Bahkan, sistem tersebut terbukti efektif dalam mengatasi tunggakan perkara di pengadilan. Manajamen Perkara Setelah berkas perkara diregistrasi di kepaniteraan FCA, petugas kepaniter- aan diberikan delegasi oleh Ketua Pen- gadilan untuk mendistribusikan berkas ke hakim. Dalam mendistribusikan ber- kas ini, petugas kepaniteraan memper- timbangkan beban kerja dari masing- masing hakim melalui buku instrumen docket hakim. Instrumen ini memberi informasi jumlah distribusi perkara pada masing-masing dan status pe- nyelesaiannya. Prinsip yang dianut dalam distribusi berkas ini adalah ke- seimbangan beban kerja dari masing- masing hakim. Pada tahap ini petugas kepaniteraan melakukan input data pada sistem manajemen perkara. Setelah berkas dialokasikan ke ha- kim, dengan sistem Individual Docket System, hakim yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap segala proses hingga perkara tersebut se- lesai diputus. Untuk membantu kerja hakim, masing-masing hakim dibantu oleh associate justice. Associate Jus- tice adalah alumni fakultas hukum terbaik atau pengacara terpilih den- gan tugas membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya. Mereka yang menginput perkembangan penyelesa- ian perkara ke dalam Case Manage- ment System, mempersiapkan admin- istrasi persidangan, mengelola agenda persidangan, menyusun draft putusan, hingga melakukan penelitian hukum tertentu yang diperlukan hakim dalam memutus perkara. Dalam kunjungan ke ruang kerja Jus- tice Murphy, nampak associate justice menempati ruang tersendiri. Berkas yang masuk ke docket Justice Murphy berada di ruangan ini. Berkas dikelom- pokkan berdasarkan proses penan- ganan perkara. Ada kelompok berkas yang baru diterima, proses pemerik- saan, hingga yang sedang dipersiap- kan putusannya. Sementara untuk mengatur jadwal ke- giatan persidangan selain adanya case management system, associate jus- tice atau asisten juga mengelola jad- wal tersebut dalam Microsoft Outlook. Selain itu untuk penanganan perkara banding, Panitera urusan banding yaitu Angela Josan, telah mengelola persi- dangan secara teratur untuk semua negara bagian. Dalam presentasi hari Jum'at (11/05), Angela menunjukkan jadwal persidangan banding untuk semua hakim pada seluruh negara bagian Australia. Monitoring Beban Kerja Hakim Untuk memonitor dan mengendalikan beban kerja hakim, Case Management System mengeluarkan laporan docket (docket report) untuk masing-masing hakim. Dalam docket report terse- but disampaikan status perkara yang ada di tangannya pada saat laporan Informasi yang tersaji pada dibuat. masing-masing perkara adalah: tang- gal diregistrasi, nomor perkara, nama para pihak, jenis perkara, status pen- anganan perkara seperti ditunda, si- dang pertama, persiapan pembacaan putusan, dll. Ketika sidang ditunda atau sidang pertama, dalam docket re- port juga disebutkan tanggal dan jam pelaksanaan persidangan. Selain menerbitkan docket report, CMS juga menerbitkan "Single Judge Court Workload Report". Laporan kinerja indi- vidu hakim ini menampilkan informasi: jumlah perkara yang dialokasikan ke- dalam doket masing-masing hakim, jumlah perkara yang diselesaikan, nilai clearance rate, rata-rata waktu dalam docket, perkara yang melebihi 18 bulan dalam doket, total waktu untuk semua persidangan, rata-rata waktu persi- dangan, jumlah putusan yang dis- elesaikan, rata-rata halaman putusan yang dibuat, jumlah putusan yang dis- ampaikan lebih dari 90 hari, dan jumlah putusan yang dipersiapkan lebih dari 90 hari. [an] 14
Peserta magang bersama David Priddle, Direktur Operasional FCA, berfoto bersama seusai presentasi sistem manajemen perkara Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara MELBOURNE | 15 MEI 2012 Federal Court of Australia (FCA) menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian perkara selama 18 bulan. Untuk memastikan setiap perkara diselesaikan tepat waktu, dalam laporan kinerja hakim disampaikan jum- lah perkara yang telah melampaui 18 bulan. Laporan tersebut diperoleh dari Case Management System yang diupdate oleh asisten masing-masing hakim. Terhadap perkara yang telah melampaui 18 bulan pada docket hakim, Panitera melakukan realokasi perkara kepada hakim lain. Demikian disampaikan Direktur Operasional Peradilan, David Priddle, kepada para peserta magang, Kamis (10/5). Menurut David, Realokasi ini dimaksudkan untuk memestikan setiap perkara bisa diselesaikan secara tepat waktu. Selain karena alasan melampaui batas waktu penyelesaian perkara, realokasi perkara bisa juga dikarenakan alasan "bias", dikarenakan hakim yang bersangkutan memiliki relasi yang dikhawatirkan mengganggu asas imparsialitas. Mengenai realokasi perkara, Case Management Sys- tem FCA secara periodik mengeluarkan laporan perkara yang direalokasi. Selain berformat laporan, system pun menerbitkan dalam bentuk grafik sehingga mudah dib- aca oleh pimpinan pengadilan. Selain realokasi perkara secara individu, CMS pun menerbitkan laporan perkara sistem kamar. Untuk memonitor keadaan berkas yang ditangani oleh hakim, CMS pun menerbitkan laporan "stock of name" perkara yang dinamakan "All Current Matters in Judges Dockets" dalam setiap akhir bulan. Dalam laporan ini disampaikan informasi Sisa perkara bulan lalu, jum- lah perkara yang berkurang karena transfer antar docket(realokasi), jumlah perkara berkurang karena selesai, jumlah perkara baru yang masuk docket, jum- lah perkara masuk karena transper docket, dan total jumlah perkara dalam docket. Laporan yang sama juga dibuat untuk masing-masing hakim yang tergabung dalam kamar perkara tertentu. Selain laporan diatas, CMS pun menerbitkan laporan detil perkara-perkara yang belum putus diatas 12 bulan. Laporan tersebut ada yang dibuat secara general dan juga detil berdasarkan masing-masing hakim. 24 Jam Update Untuk dapat menerbitkan laporan-laporan sebagaima- na tersebut diatas, David Priddle menjelaskan bahwa asisten hakim wajib mengupdate Case Management System maksimal dalam waktu 24 jam setelah terjadin- ya proses tahapan penanganan perkara. Batas waktu ini ditetapkan sebagai komitmen pengadilan dalam menjalankan transparansi informasi. Sedangkan untuk menjadin akurasi data dalam sistem informasi, FCA selalu melakukan audit data. Hasil audit ini digunakan untuk melakukan perbaikan data. "Data keliru bisa menjadi masalah besar bagi pengadilan", pungkas David Priddle. [an] 15
Dua Jam Bersama Pak Murphy : Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga Ulang Tahun Pak Bambang Kejutan Ulang Tahun : FCA tiba-tiba memberikan kue ulang tahun ke Pak Bambang disaat peserta berdialog dengan Justice Murphy, Senin (14/5). Nampak sekali hubungan yang akrab antara MA dan FCA MELBOURNE | 15 MEI 2012 hal yang detail. Ia sangat semangat ketika bicara soal class action. berkualitas", ujarnya memberi ilustrasi. Melbourne: Kepaniteraan.Online (15/5) Justice Murphi salah seorang hakim FCA yang sangat dekat dengan peser- ta magang. Pribadinya yang ramah dan humoris menjadikan hakim yang pakar di bidang class action ini lang- sung mencair dengan peserta sejak pertemuan pertama. FCA menyam- but peserta magang dalam kegiatan mirip welcome party yang dikemas dengan acara makan siang bersama. Justice Murphi pun sangat fasih me- nyapa peserta dengan sebutan Pak dan Bu. Kedengarannya lucu ketika Pak Murphy menyapa "Selamat Pagi Pak Bambang...". Dia pun memberitahu cara menyapa ala Indonesia kepada asistennya ketika kami berkunjung ke ruang kerjanya, Senin (14/5). Oleh bu Sia Lagos, peserta magang diagendakan untuk berdialog dengan Justice Murphi di ruang kerjanya hari Senin kemarin (14/5). Tema obrolan yang ditentukan tentang " Aplication of Case Management System : jugdes chambers perpective". Pembawaanya yang santai dari Justice Murphy mem- buat peserta leluasa bertanya hingga "Saya telah menangani 35 kasus class action ketika menjadi pengacara", ujar Justice Murphy. Beberapa dari kasus tersebut, kata Justice Murphy, meru- pakan kasus internasional yang meli- batkan berbagai lawyer Eropa dan Amerika (Kanada). Ia meyakini sistem class action di Australi menjadi yang terbaik di dunia. Ia menawarkan agar class action menjadi fokus kegiatan magang periode berikutnya (bulan Oktober). Usulan ini disambut positif oleh peserta dan ibu Sia Lagos. Dari pembicaraan class action, bera- lih ke penyusunan putusan. Justice Murphy berbicara mengenai template dan gaya bahasa putusan. Ia men- gaku terbantu dengan adanya tem- plate yang disediakan oleh FCA. Soal bahasa putusan, Ia mengkritisi gaya penulisan putusan yang menggunak- an istilah-istilah hukum yang rumit se- hingga susah dipahami. "Hakim-hakim dulu membuat putu- san selalu dengan bahasa-bahasa yang rumit. Semakin banyak istilah-is- tilah teknis hukum merasa putusannya Menurutnya putusan harus disampai- kan dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Hal ini karena penc- ari keadilan bukan pakar hukum. "Mer- eka masyarakat awam yang harus mengerti kenapa pengadilan menolak atau mengabulkan gugatannya", ujar Hakim FCA yang baru bertugas sela- ma setahun ini. "Namun untuk membuat pertimban- gan hukum dengan lugas dan meng- gunakan bahasa sederhana bukan hal yang mudah, perlu pemahaman yang tinggi terhadap kasus dan penerapan hukumnya", tegasnya. Ditanya soal proses penyusunan putu- san, Justice Murphy menjelaskan bah- wa ia dibantu oleh associate justice atau mirip asisten hakim di Indonesia. Asisten menyusun kerangka putusan kemudian hakim melengkapi den- gan pertimbangannya. Tidak jarang Justice Murphy menyusun putusan di rumah. Ia menggunakan aplikasi "Dragon Dictation" yang bisa merubah suara ke teks. 16
Laporan Magang di Federal Court Of Australia (FCoA)Tahun 2012-2014 Untuk kegiatan koreksi, Justice Murphy menggunakan fitur "track changes" yang ada di Microsoft Office Word. Fi- tur ini merekam jejak editing dokumen. Melalui cara ini, Ia akan mengetahui kalimat mana yang diubah atau di- hapus. Jelas sekali sosok Justice Mur- phy adalah sosok hakim yang melek teknologi informasi. "Udah ramah, gan- teng, gaul lagi", ungkap Mia Hafsari me- nilai sosok Justice Murphy. Kejutan Ulang Tahun Ketika peserta asyik bertanya dengan Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos, tiba- tiba Andrea Jarrat, Executive Officer FCA masuk ruangan membawa kue ulang tahun. Ternyata fihak FCA men- getahui bahwa diantara peserta, yaitu Bambang Heri Mulyono, berulang tahun pada hari itu, 14 Mei. Wajah pak Bam- bang nampak terkejut sekaligus terha- ru dan gembira. Dengan sigap, Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos memimpin lagu "Happy Birthday" untuk pak Bam- bang. Setelah selesai Justice Murphy meminta peserta magang untuk me- nyanyikan lagu ulang tahun dalam ba- hasa Indonesia. Benar-benar suasana meriah dan penuh keakraban saat itu. "Ini adalah ulang tahun pertama saya yang dirayakan dengan potong roti, biasanya kalau ulang tahun dirayakan dengan nasi tumpeng", ujar Bambang yang disambut tawa.[an] 17
Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA MELBOURNE | 17 MEI 2012 H-3 program magang (Rabu, 16/5), peserta diajak ke perpustakaan Fed- eral Court yang berada di lantai 11 Law Court Building. Setengah bagian dari lantai tersebut diperuntukkan bagi per- pustakaan. Dari sisi kenyamanan tidak jauh berbeda dengan Perpustakaan MA. Yang berbeda adalah jenis koleksi perpustakaan. Perpustakaan FCA berisi tentang semua informasi yang dibu- tuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Seolah perpustakaan ini did- edikasikan semata-mata untuk hakim. Koleksi terbesar adalah law report, baik Australia maupun dari negara-negara Anglo-Saxon. Koleksi Law Report di per- pustakaan FCA terbilang lengkap, bah- kan koleksi kuno di tahun 1800-an ma- sih terawat dengan baik. Dukungan terhadap hakim, selain ket- ersediaan koleksi pustaka yang leng- kap juga update informasi jika ada koleksi baru baik berupa buletin, infor- masi online, atau law report elektronik. Pihak perpustakaan pun secara berka- la mengadakan pelatihan kepada ha- kim atau asisten hakim untuk menggu- nakan sistem electronic legal research yang dimiliki oleh FCA atau jaringan dokumentasi informasi hukum inter- nasional seperti Lexis-Nexis, West Law, atau Thomson Legal Online. Informasi tersebut disampaikan oleh John Botherway, Manager Library & In- formasi Services FCA, kepada peserta magang dalam serangkaian kegiatan magang yang diberi nama " tour of li- brary", Rabu (16/5) di ruang kerjanya. FCA menyediakan kliping informasi se- cara elektronik tentang segala hal yang terkait dengan FCA yang berasal dari pemberitaan media terkemuka di Aus- tralia. Kliping ini disediakan oleh pihak ketiga yang menaruh perhatian terha- dap peradilan melalui kerjasama kon- traktual. Selain kliping elektronik, Perpustakaan FCA pun memiliki koleksi risalah persi- dangan dari parlemen ketika meng- godog sebuah peraturan perundang- undangan. Perpustakaan pun menjalin kerjasama mutual dengan Universitas. "Universitas atau FCA saling meminjam koleksi perpustakaan jika kedua be- lah fihak membutuhkan bahan pusta- ka yang tidak tersedia", ungkap John Botherway. Jalinan kerjasana mutu- alistis ini juga dilakukan dengan pihak swasta yang fokus terhadap law report. John juga menjelaskan, Perpustakaan Barcode : pengelolaan sirkulasi koleksi perpustakaan didukung oleh sistem barcode, baik untuk koleksi buku mau- pun anggota perpustakaan (hakim) Untuk mengelola Perpustakaan FCA memiliki sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi se- cara nasional. "Jika ada yang men- cari koleksi perpustakaan, sistem akan menunjukkan koleksi tersebut ada di perpustakaan mana di semua negara bagian", ungkap Jhon Botherway ketika menjawab pertanyaan Binziad Kadafi, Senior Manager AIPJ. Untuk memberikan pelayanan pe- minjaman buku kepada hakim, Per- pustakaan FCA memiliki sistem yang dilengkapi fasilitas barcode. Selain buku yang dilekati barcode, tiap hakim pun diberikan identitas barcode. Me- lalui sistem ini, sirkulasi buku bisa dimo- nitor dengan efektif. 18
Putusan Sederhana Ala FCA " Justice Murphy dan Sia Lagos bersama peserta magang seusai berdiskusi tentang format putusan FCA MELBOURNE | 15 MEI 2012 Hampir 2 jam, peserta magang, Bam- bang Heri Mulyono (hakim peradilan umum/hakim yustisisal MA), Subur (hakim PTUN/hakim yustisial MA), Asep Nursobah (hakim peradilan agama/ hakim yustisial MA), Achmad Cholil (Hakim Peradilan Agama/Mahasiswa Universitas Melbourne) dan Binziad Kadafi (Senior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ), berdiskusi panjang lebar dengan Justice Bernard Murphy di ruangannya di gedung Fed- eral Court of Australia (FCA), dengan bantuan penerjemah Mia Hapsari. Di- dampingi Sia Lagos, Panitera Kepala FCA untuk negara bagian Victoria, be- liau membagi banyak pandangan dan pendapatnya pada kami. Justice Mur- phy baru setahun diangkat sebagai hakim pada FCA. Usia jabatan ini mem- buatnya dikategorikan sebagai hakim yunior, jika dibandingkan hakim-hakim lain yang bisa jadi sudah puluhan tahun menjabat. terutama Meski yunior, bukan berarti pengalaman hukum Justice Murphy belum matang. Sebelum mengenakan toga hakim, dia puluhan tahun malang melintang sebagai pengacara ternama di Aus- tralia. Firma hukumnya masuk dalam jajaran teratas, yang mempekerjakan sedikitnya 250 orang pengacara, jum- lah yang signifikan untuk menguasai persaingan dengan firma yang lain. Selain itu, perkara-perkara besar yang ditanganinya secara langsung, teru- tama berbagai perkara class action di bidang perlindungan konsumen, men- jadikan nama Murphy cukup dikenal di komunitas hukum Australia. Namun tetap saja, terlepas dari latar belakangnya, di FCA Justice Murphy masih seorang yunior. Selama beber- apa waktu, dia harus rela untuk duduk di bawah bimbingan hakim FCA lain se- niornya. Sang hakim mentor biasanya akan berperan memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari Justice Murphy ketika menjalankan fungsinya sebagai hakim. Tanpa dim- inta, sang mentor juga bisa memberi masukan kepada hakim baru yang dibimbingnya mengenai kemampuan yang perlu dikembangkan, sesuatu yang sebenarnya tabu untuk dilaku- kan antar-hakim di Australia, jika di luar hubungan mentor-yunior. Di tengah kesibukannya, sang mentor harus ber- sedia meluangkan waktu untuk itu. Ada satu topik yang paling banyak dibahas Justice Murphy dalam dis- kusinya dengan kami, yaitu soal pem- buatan putusan. Menurut Justice Mur- phy, sebagian besar hakim FCA berasal dari kalangan pengacara berpengala- man. Ada juga yang berasal dari ka- langan pengajar sekolah hukum, serta mereka yang sebelumnya pernah menjabat hakim di level yang lebih ren- dah. Namun mayoritas dari pengacara yang menjadi hakim itu adalah barris- ter, atau pengacara yang bergelut di bidang litigasi. Kultur kerja yang terbangun di kalan- gan barrister ini unik. Mereka sangat independen dalam bekerja dan cend- erung solitaire, mengingat umumnya mereka menggunakan bentuk kantor hukum perorangan, bukan firma. Ketika menjadi hakim, karakter independen ini juga masih kuat membekas. Ada baiknya sebenarnya, karena toh hakim memang dituntut untuk selalu bersi- kap independen. Namun ketika kara- kter independen pada cara kerja bar- rister diterjemahkan ke dalam konteks jabatan hakim yang sifatnya publik, hal itu bisa menjadi masalah. Masalah utama ditemukan pada cara mereka membuat putusan. 19
Dulu terasa sekali pilihan dan gaya in- dividual seorang hakim dalam menu- liskan putusannya. Tidak hanya dari seberapa panjang lebar analisanya, termasuk bagaimana format dan tata urutannya. Jika situasi itu masih ber- tahan, pasti akan sulit bagi Justice Murphy untuk bisa beradaptasi di awal jabatannya. Karena tidak jelas putusan mana dengan format dan gaya apa yang perlu diacu, karena sangat bera- gam. Atau bisa jadi Justice Murphy me- milih untuk menggunakan format dan gayanya sendiri, yang akhirnya hanya akan menambah model putusan di antara banyaknya model yang sudah ada. Bayangkan, jika maraknya format dan gaya putusan menyulitkan bagi seorang hakim baru, bukankah itu arti- nya juga menyulitkan pelaku peradilan lain seperti pengacara? Lebih menyulit- kan lagi tentu saja bagi publik, khusus- nya masyarakat pencari keadilan. Template Putusan Untuk itulah menurut Justice Mur- phy, sudah beberapa lama FCA men- gadopsi penggunaan sebuah template putusan oleh para hakim. Template ini sebenarnya sudah cukup lama diper- kenalkan di luar pengadilan oleh ber- bagai organisasi, terutama akademi hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari diintroduksinya template ini adalah agar para hakim memiliki cara yang lebih seragam dalam menyampaikan pesannya ke audiens mereka, publik secara luas, demi memudahkan audi- ens tersebut dalam menerima pesan. Template bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan apa isi pesannya karena jelas akan mengganggu inde- pendensi hakim. Tujuan itu ditangkap dengan baik oleh FCA. Pengadilan Federal Australia ini menyadari betul bahwa hakim bekerja untuk masyarakat. Fungsi hakim yang paling utama adalah mengurangi ketegangan di masyarakat dengan menyelesaikan persoalan yang mun- cul di masyarakat lewat jalur hukum secara adil, agar mereka tidak men- empuh jalur sendiri untuk itu, yang bisa berujung pada kekerasan dan hal-hal buruk lainnya. FCA, atau lebih tepat Justice Murphy meyakini, bahwa fungsi itu tidak akan berjalan dengan baik jika apapun penyelesaian yang adil yang dibuat Pengadilan tidak bisa dimengerti secara luas. Masyarakat ti- dak akan paham di mana letak keadi- lan dari suatu putusan, dan apa peran Pengadilan di dalamnya, yang akhirnya membuat ketegangan di masyarakat pun tidak banyak berkurang. Menurut Justice Murphy, seorang ha- kim harus bisa berkomunikasi dengan publik lewat putusannya. Mereka tidak seharusnya berkomunikasi hanya den- gan sesama hakim, atau dengan sesa- ma anggota komunitas hukum (jurist), melainkan kepada publik pada um- umnya. Hanya putusan yang mudah dipahamilah yang bisa menjangkau masyarakat. Dan putusan yang mudah dipahami dimulai dengan format yang standar, yang mudah dibaca lebih bisa diduga susunan dan sistematikanya (predictable). Sebenarnya template putusan yang digunakan di FCA bukanlah program yang rumit. Dia hanya berbasiskan mi- crosoft word yang bisa digunakan sia- pa pun. Dia pun hanya memuat head- ings dan sub-headings yang perlu diisi oleh para hakim jika dianggap relevan, yang menjadi semacam daftar periksa (check list) bagi seorang hakim untuk memastikan kelengkapan dari putu- sannya. Template putusan sama sekali tidak menyentuh substansi, hanya kerangka bukan isi. Soal apa yang di- tulis hakim dalam putusannya, di si- tulah letak independensi dan kompe- tensi hakim, yang tidak satu pun bisa mengintervensinya. Jika kita ambil satu putusan FCA, kita akan dibawa pada halaman pertama yang bagi pembaca sangat mem- bantu. Halaman pertama itu memuat beberapa informasi penting mengenai putusan. Di halaman pertama jelas dituliskan nama Pengadilan pemutus; nama dan nomor putusannya sendiri; rumusan bagaimana putusan itu seharusnya di- kutip (atau lazim dikenal dengan cita- tion); asal perkara (yang menerangkan perkara itu berasal dari banding dari pengadilan mana); nama para pihak; nomor berkas; tanggal putusan; serta keterangan mengenai kuasa hukum yang mendampingi para pihak. Namun yang paling menarik adalah indeksing dari putusan, atau dalam istilah pen- gadilan Australia, catchwords. Sebena- rnya catchwords ini adalah kumpulan kata kunci yang akan memudahkan siapapun untuk mendapatkan putu- san yang bersangkutan ketika putusan itu nanti sudah dimasukkan ke dalam database. Catchwords diisi oleh ha- kim yang memutus, atau asistennya. Catchwords bukan sekedar kata, me- lainkan beberapa konsep hukum yang relevan dengan isi suatu putusan yang digambarkan dengan kata. Di halaman kedua dari putusan FCA, kita bisa menemukan subheading yang memuat pertimbangan hakim, atau dalam istilah FCA, reasons for judg- ment, yang tentu saja harus diisi ha- kim dan apa isinya ditentukan hakim sendiri. Subheading ini bisa memuat penjabaran atas fakta; isu hukum yang mengemuka (questions of law); anali- sis atas perundang-undangan, putu- san terdahulu mengenai pokok perkara yang serupa; dan lain-lain. Penomoran Paragraf: Langkah Kecil Na- mun Berguna Aspek menarik lain dari template pu- tusan yang layak diperhatikan adalah penggunaan nomor paragraf. Kes- annya memang ini sangat sederhana, namun ternyata dampak- nya sangat luar biasa, baik bagi ke- pentingan hakim sendiri, kepentingan pengembangan ilmu hukum, juga ke- pentingan akses publik terhadap keadi- lan (access to justice). Bagi hakim, pe- nomoran paragraf bermanfaat untuk menjadikan putusannya lebih sistema- tis dan mudah dikutip, termasuk dalam putusan itu sendiri. Misalnya daripada mengulang menjelaskan suatu konsep yang sudah dijelaskannya dalam suatu paragraf, hakim yang bersangkutan tinggal menyebutkan paragraf mana yang ingin dia rujuk. inisiatif Bagi fakultas hukum, jelas penomoran paragraf dalam putusan akan memu- dahkan dalam menginventarisirnya ke dalam database, termasuk tentu saja mengutip putusan tersebut. Patut diketahui bahwa seluruh putusan FCA akan dimasukkan ke dalam database AustLii, sebuah sistem informasi hu- kum yang jadi pegangan komunitas hukum di Australia yang memuat tidak hanya putusan, peraturan perundang- undangan, namun juga berbagai jurnal dan artikel hukum. AustLii dikembangkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum University of New South Wales bekerjasama dengan Institut Teknologi Sydney. Database AustLii dapat diakses oleh siapa pun secara cuma-cuma. Ketika putusan FCA di- unggah ke dalam AustLii, penomoran halaman yang semula dibuat men- jadi tidak relevan. Sebab AustLii meng- gunakan basis html yang memang tanpa halaman. Di sinilah penomoran paragraf menjadi penting. Tanpa no- mor halaman sekalipun, asalkan setiap paragraf suatu putusan memiliki no- mornya, maka rujukan terhadap pu- tusan tersebut akan tetap tepat. Bagi pencari keadilan, penomoran paragraf sangat membantu dalam membaca dan memahami putusan, mengontrol akurasi putusan, serta lagi-lagi, dalam mengutip putusan. Aspek terakhir yang menarik dari for- mat putusan FCA adalah kemungki- nannya untuk menggunakan lampiran gambar atau grafik dalam menjelas- kan suatu fakta hukum. Seringkali dari- pada menjelaskan panjang lebar fakta hukum tertentu, hanya dengan me- nampilkan suatu gambar atau bagan, suatu masalah bisa menjadi jelas den- gan sendirinya (self explanatory), atau lebih mudah dipahami. 20
Laporan Magang di Federal Court Of Australia (FCoA)Tahun 2012-2014 Belajar dan Belajar berapa asisten hakim yang kami temui di FCA yang paling mengemuka adalah untuk belajar langsung dari hakim yang mereka bantu dan mendapatkan pen- galaman praktis di pengadilan. Namun disadari atau tidak, mereka juga se- benarnya menjalankan peran sebagai rekan belajar dan teman diskusi dari para hakim. arbitrase yang relatif sederhana, sete- bal 23 halaman. Di luar peran template putusan, seb- agai seorang hakim baru Justice Mur- phy juga membutuhkan media lain untuk membiasakannya dengan tugas menulis putusan. FCA memiliki program pendidikan bagi hakim baru yang dise- but sebagai sekolah menulis putusan (decision writing school). Melalui pro- gram ini, para hakim yang berpengala- man akan membagi pengetahuan dan keterampilannya sistematis dalam menulis putusan dengan peser- ta. Semua aspek praktis terkait proses yang harus ditempuh seorang hakim saat membuat putusannya akan diba- has. Pengetahuan dan keterampilan tersebut bahkan telah dibakukan oleh penyelenggara program pendidikan ke dalam modul-modul pelatihan. Den- gan kredibilitasnya, program pendidi- kan ini telah menjadi suatu kebutuhan di kalangan hakim. Terlepas seberapa baiknya putusan Justice Murphy, Sia Lagos mencoba membandingkannya dengan Chief Justice Patrick Keane (Ketua FCA), yang menurut Sia adalah satu di antara orang terpintar di Australia. CJ Keane bisa menuliskan putusan atas perkara yang cukup kompleks hanya dalam 15 halaman. Tidak hanya pendek, putusan CJ Keane juga sangat mudah diikuti oleh siapa pun karena memang se- lalu menggunakan bahasa sederhana (plain language) dan cara bertutur yang apik. Menurut Sia, FCA saat ini ada dalam posisi bahwa menulis putusan secara berpanjang-panjang dengan bahasa yang rumit dan terkesan cang- gih (sophisticated) tidak lagi membuk- tikan keahlian seseorang. Malah hal itu dianggap sebagai bentuk dari kelema- han yang perlu diperbaiki. Hakim yang hebat menurut Sia, adalah mer- eka yang bisa menuliskan putusannya dengan singkat dan dengan bahasa sesederhana mungkin, agar pesan yang dikandung putusan itu juga bisa menyentuh masyarakat awam −tentu saja tanpa mengorbankan substansi. Karakter hakim seperti itulah yang di- miliki CJ Keane dan akan segera di- kuasai oleh Justice Murphy dari proses belajarnya. (Penulis :Binziad Kadafi (Se- nior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ), Salah satu tantangan yang paling be- rat bagi Justice Murphy adalah memu- lai dan menuntaskan proses menulis putusannya. Menurutnya, sangat kuat keinginan untuk segera menulis putu- san tepat setelah persidangan dilaku- kan, dan segera setelah keterangan para pihak selesai didengar. Sebab di saat itulah ingatannya masih sangat segar mengenai suatu perkara, yang tentu akan membantu meringankan jumlah perkara bebannya. Namun, yang harus ditangani menyulitkannya untuk melakukan itu. Kadang, meski sangat jarang, baru 4 bulan setelah persidangan dituntaskan, Justice Mur- phy memulai menulis putusannya. Di tengah diskusi kami, Justice Murphy menunjukkan satu troli yang di dalam- nya berjejer folder berisikan berkas perkara. Dia tengah menuliskan putu- san atas perkara itu. secara Media lain yang sangat membantu hakim di FCA dalam menjalankan tu- gasnya, termasuk menyusun putusan, adalah peran asisten hakim (judge assistant). Para asisten hakim ini bi- asanya adalah lulusan terbaik dari fakultas-fakultas hukum yang dipilih dengan sangat selektif. Mereka dikon- trak untuk 1 tahun, paling lama 2 ta- hun, dan digaji sebagaimana layaknya pegawai pengadilan. Fungsi mereka yang utama adalah membantu hakim dalam mengelola proses persidan- gan, serta melakukan penelitian hukum dalam rangka penulisan putusan, jika diminta oleh hakim. Motivasi dari be- Di akhir pertemuan kami, Justice Mur- phy sempat mengkopikan 3 putusan yang dia anggap sebagai putusan terbaik yang pernah dia buat. Putusan pertama mengenai perlindungan kon- sumen setebal 34 halaman. Putusan kedua mengenai perpajakan setebal 67 halaman. Putusan ketiga mengenai 21
Imaginasi! Hal Penting untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan MELBOURNE | 18 MEI 2012 Kamis, 17 Mei 2012, peserta magang kembali bertatap muka dengan War- wick Soden, Panitera FCA yang mem- bawahi seluruh Kepaniteraan (Registry) di berbagai negara bagian di Australia (Principal Registry). Warwick sendiri sebenarnya berkedudukan di Sydney dan hanya sesekali berkunjung ke Mel- bourne. Namun kali ini beliau secara khusus datang ke Melbourne untuk bisa membagi pengalamannya dengan pesertai, terutama mengenai court's business process reenginering (BPR), atau rekayasa proses kerja pengadilan. Warwick memulai paparannya (yang sebagian pernah disampaikan saat berkunjung ke Indonesia dan mem- beri materi di sebuah lokakarya di MA pada Desember 2011) dengan bercerita bahwa kurang lebih 8 tahun yang lalu, ada sebuah proses yang dilalui FCA untuk mendapatkan gambaran men- genai apa masa depan yang akan di- miliki FCA. Imajinasi para hakim, pani- tera, dan staf FCA dikumpulkan tentang gambaran masa depan tersebut. Guna membantu mengeksplorasi imajinasi tersebut, terdapat beberapa pertan- yaan yang diajukan. Pertanyaannya berurut dan saling ter- kait. Mulai dari pertanyaan mengenai dunia usaha (yang merupakan peng- guna jasa FCA paling besar), yaitu "apakah dunia usaha akan menjalank- an kegiatannya secara elektronik?" Lalu pertanyaan berlanjut pada, "apakah profesi hukum akan dipaksa oleh klien mereka (dunia usaha) untuk bekerja secara elektronik?" Akhirnya pertan- yaan akan menjadi, "apakah profesi hukum karenanya, akan mengharap- kan pengadilan unuk bekerja secara elektronik?" terusnya, "apakah data pada berbagai dokumen Pengadilan tersebut harus dimasukkan lebih dari satu kali?" Lalu, "bisakah suatu dokumen diakses oleh lebih dari 1 orang dalam waktu bersa- maan?" Hingga, "apakah perlu ada pe- rubahan peraturan untuk mengatur itu semua?" Detail Perubahan BPR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang harus ditempuh guna melakukan pe- rubahan atas hal-hal di atas. Ketika pengadilan membuat keputusan bah- wa pada waktu tertentu tidak akan ada lagi dokumen kertas yang boleh dia- jukan ke Pengadilan, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimple- mentasikan keputusan itu disebut BPR. Masa transisi tentu saja harus dikelola secara hati-hati. Proyek percontohan kadang diperlukan di FCA, khususnya untuk mengkombinasikan antara ha- kim yang belum terbiasa menggunak- an komputer (hingga cenderung kuatir terhadap perkembangan baru ini) den- gan hakim yang sudah familiar dengan sistem teknologi informasi. Lebih jauh, FCA pun menyediakan pelatihan ke- pada kalangan profesi hukum dengan mengunjungi firma-firma hukum mer- eka. Dengan begitu, FCA dapat mem- perkenalkan sistem kerja yang baru itu dengan cara yang tidak mengancam. Jika sistem ini diterapkan nantinya, FCA pun telah mengalokasikan sumberda- ya untuk membantu pihak berperkara yang memilih untuk tidak menggunak- an pengacara (unrepresented litigants) untuk mengajukan berkas perkaranya secara elektronik. oleh para hakim dan para pemangku kepentingan. Namun FCA telah meny- iapkan sistem penyimpanan elektronik hingga kapasitas 100 terrabytes, yang sepertinya memadai untuk menyim- pan berbagai dokumen pengadilan tersebut. Inisiatif lain yang sudah diambil adalah mengubah fungsi website Pengadilan menjadi fasilitas untuk menjalankan kegiatan dan menyediakan jasa, dari- pada sekedar menyampaikan infor- masi mengenai Pengadilan. Website inilah yang nantinya akan menjadi ti- tik temu dari berbagai pihak, di mana para pengacara bisa masuk ke dalam sistem, memasukkan dokumen mere- ka, dan berinteraksi secara virtual me- lalui fasilitasi sistem itu dengan pani- tera, hakim, dan tentu saja pihak lawan. Warwick menyatakan bahwa sistem kerja yang baru ini akan berdampak besar bagi FCA. Dia menyadari bahwa nantinya, jika efektif diterapkan pada 2013, terdapat berbagai penyesuaian yang harus dilakukan. Misalnya terha- dap profil staf yang akan dibutuhkan ke depan setelah sistem menjadi ele- ktronik, hingga pelatihan dan pening- katan kapasitas staf yang ada untuk mampu beralih dari cara kerja manual ke elektronik, sesuatu yang wajar untuk dikelola di organisasi mana pun yang ingin berubah. Terhadap organisasi FCA sendiri, pengaruh sistem ini perlu diantisipasi. Sebagai contoh, dengan sistem elektronik sebagian besar aktivi- tas pengadilan sebenarnya bisa dike- lola secara terpusat, sehingga sum- berdaya yang diperlukan oleh setiap perwakilan FCA di berbagai negara ba- gian bisa menjadi lebih efisien. Jika jawaban atas semua itu "ya", maka pertanyaan yang diajukan menjadi leb- ih detail. "Apakah dokumen-dokumen pengadilan akan dibuat dalam ben- tuk elektronik?" Selanjutnya, "benarkah bahwa jika pengadilan bekerja secara elektronik dapat meningkatkan efisien- si?" Lantas, "apakah biaya pengadilan bisa dipungut secara elektronik?" Se- Hingga saat ini, sekitar 30% dokumen pengadilan diajukan secara elektronik oleh profesi hukum. Ketika diajukan secara manual pun, berkas-berkas tersebut akan di-scan ke dalam ben- tuk .pdf oleh pengadilan. Namun tentu saja tidak semua berkas harus disim- pan oleh FCA. Hal ini menjadi topik yang harus dikonsultasikan dan disepakati 22
Class Action dan Program Magang Menjadi Topik dalam Pertemuan MA-FCA BRISBANE | 03 OKTOBER 2012 MA RI bersama Federal Court of Aus- trali (FCA) dan Family Court of Austra- lia (FCoA) kembali akan melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman mengenai kerja sama yudisial. Penandatanganan MoU terse- but akan dilaksanakan besok (Rabu, 3/10) bertempat di Gedung Federal Court of Australia, Kepaniteraan Bris- bane, Queensland, Australia. Sehari menjelang pelaksanaan MoU, digelar pertemuan antara delegasi MA dan petinggi FCA. Topik pertemuan berkisar pada bidang yang menjadi ruang ling- kup MoU, diantaranya class action dan program magang Delegasi MA yang hadir dalam perte- muan tersebut adalah Ketua MA, Dr.H. Hatta Ali, SH, MH, Tuada Uldiltun, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Tuada Pem- binaan, Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc, Tuada Uldilmil, H. Imron Anwari, SH, SPN, MH, Hakim Agung Prof. Prof. Dr. Takdir rahmadi, SH. LLM, Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH. MS, Hakim Agung Dr. Nurul Elmiah,SH, MH, Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH, Kepala Biro Hukum Humas, Dr. Ridwan Mansur, SH, MH, Direktur Tenaga Teknis Ditjen Badi- lag, Drs. H. Purwosusilo, SH, MH dan tiga orang hakim yustisial MA yang menjadi perserta magang, yaitu Bambang Heri Mulyono, Subur MS, dan Asep Nursobah. Hadir pula dari Tim Asistensi Pembaru- an MA: Wiwiek Awiati, Aria Sujudi, Desita Sari. Selain itu, dari pihak AIPJ/AusAid hadir Nicola Colbran, Binziad Khadafi, Dodi Kusardianto, dan Rachel Moore. Sementara itu dari pihak FCA hadir Chief Justice P.A Keane, Justice Bernard Murphy, Justice Peter Gray, CEO/Pani- tera FCA, Warwick Soden dan Panitera FCA Kepaniteraan Victoria, Sia Lagos. Hadir pula Direktur Asian Law Center, Melbourne University, Prof. Dr. Tim Lind- sey. Topik yang dibahas dalam pertemuan yang dipimpin oleh CJ P.A Keane ini adalah seputar capaian kerja sama antar pengadilan Indonesia-Australia, pembelajaran Business Process Re- engineering dari program magang, dan gugatan class action. Sebelum- nya pertemuan diantarkan oleh pida- to Chief Justice P.A Keane dan Justice Grey. Topik capaian kerja sama antar pengadilan disampaikan oleh Warwick Sodden. Pembelajaran BPR oleh Bam- bang Heri Mulyono dan Asep Nursobah (peserta magang) dengan pengantar Tuada Pembinaan MA-RI. Sedangkan gugatan class action dipresentasikan oleh Tuada Uldiltun MARI Prof. Paulus E.Lotulung dan Juctice Murphi. Keliling Pengadilan Sebelum dimulai pertemuan antara delegasi MA-RI dan FCA, Panitera FCA Kepaniteraan Brisbane, Heather Bald- win, mengajak delegasi untuk keliling ke sejumlah ruangan di Kepaniteraan FCA Negara Bagian Queensland. Ru- angan yang diperkenalkan ke delegasi MA adalah ruangan sidang elektronik, ruang perpustakaan, dan ruang hakim. Heather Baldwin memberikan penjelas- an setiap ruangan yang diperkenalkan, termasuk sejarah berdirinya gedung Kepaniteraan Brisbane. Ia pun melay- ani setiap pertanyaan yang diajukan oleh delegasi MA. Pertanyaan ter- banyak terjadi ketika delegasi MA dia- jak singgah di ruang sidang elektronik yang dipenuhi dengan komputer dan LCD TV. (asnoer) 23
Warwick Soden : MA-RI, Best Practice Pengadilan di Dunia Yang Berhasil Melakukan Pembaruan BRISBANE | 03 OKTOBER 2012 Warwick Soden, Registrar/CEO Federal Court of Australia , me- nilai Mahkamah Agung sebagai peradilan di dunia yang telah berhasil melakukan pembaruan. Warwick mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan delegasi MA-RI dan FCA, sehari menjelang dilakukan penandatanganan lampiran nota kese- pahaman antara MA, FCA, dan FCoA, Selasa (2/10) di Brisbane, Queensland, Australia. Ia bercerita bahwa penialian terhadap keberhasilan pembaruan MA-RI tersebut diungkapkannya dalam sebuah forum internasional. "Ketika menjadi pembicara dalam pertemuan Judisial Asia Pasifik saya mendapat pertanyaan dari salah seorang peser- ta, 'Pengadilan mana di dunia yang bisa dikatakan berhasil melakukan pembaruan?'. Saya jawab dengan tegas Mahka- mah Agung Republik Indonesia", kisah Warwick. Penilaian Warwick terhadap keberhasilan pembaruan MA yang disampaikan pada saat konferensi internasional yang diungkapkan kembali dalam pertemuan MA-FCA, Selasa (2/10) kemarin , bukan basa-basi. Ia mengetahui secara per- sis apa yang dilakukan oleh MA-RI dalam upaya memecah- kan persoalan tunggakan perkara, mewujudkan transparansi pengadilan, pembinaan SDM hingga persoalan independensi badan peradilan. Berbicara mengenai audit perkara, Warwick Soden, me- nyebutnya sebagai sebuah keharusan. Ia mengibaratkan pengadilan sebagai sebuah perusahaan, maka bagi pe- rusahaan stock opname merupakan keharusan. "Tanpa stock of name (audit) kita tidak mengetahui secara persis apa yang dimiliki perusahaan", jelas Warwick. "Saya mengetahui ketika MA melakukan audit perkara di ta- hun 2006 sehingga diketahui jumlah perkara yang berada di MA, kemudian membentuk majelis khusus untuk menyele- saikan perkara yang sudah dikategorikan tunggakan", papar Warwick. Ia menambahkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan tunggakan, berkas yang sudah berusia melampaui batas waktu penyelesaian perkara agar diberikan tanda warna pada map berkas. Dengan tanda ini, kata Warwick, maka pengadilan akan memprioritaskan penyelesaiannya. (an) 24
Ketua MA Tandatangani Lampiran MoU dengan FCA dan FCoA BRISBANE | 03 OKTOBER 2012 Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman (MoU Annex) dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Fam- ily Court of Australia (FCoA), hari ini (Rabu, 3/10), bertempat di Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, Gedung FCA, Brisbane, Queensland, Australia. Dari pihak FCA penandatan- ganan dilakukan oleh Chief Justice PA. Keane sedangkan dari FCoA dilakukan oleh Chief Justice Diana Bryant. MoU antara MA, FCA, dan FCoA terakhir dilakukan pada tang- gal 21 Juli 2008 dan diperbaharui setiap tahun melalui penan- datanganan lampiran MoU (annex). Sedangkan MoU pertama antar tiga pengadilan ini dilakukan pada tahun 2004. Lam- piran MoU berisi tentang kerjasama yudisial bidang tertentu yang berlaku selama satu tahun sebagai penerjemahan dari MoU. Ruang lingkup lampiran MoU tahun ini meliputi bidang mediasi, small claim court, bisnis process reengineering, pro- gram magang dan class action. Ketua MA, Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, dalam sambutan setelah seremoni penan- datanganan MoU memberikan apr- esiasi kepada pihak Federal Court dan Family Court yang dalam delapan tahun terakhir ini telah menjalin ker- jasama yudisial yang baik dengan MA. Kerjasama yang terjalin dengan baik ini, kata Ketua MA, terjadi ditengah- tengah perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum. "Meskipun berbeda, kita sama-sama lembaga peradilan, sehingga sama-sama menjunjung su- premasi hukum", ujar Ketua MA. Ketua MA berharap kerjasama judisial antar tiga pengadilan ini, selain mana- jemen perkara juga diperluas ke bidang access to Justice. "masalah access to justice merupakan masalah mendasar yang dihadapi pencari keadilan di In- donesia", ungkap Ketua MA. Dijelaskan Ketua MA, minimnya sarana dan prasa- rana, lemahnya manajemen organ- isasi, proses penganggaran, dan politik legislasi yang tidak responsif memaksa peradilan Indonesia untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menjembatani ma- salah access to justice ini. Berdasarkan hal tersebut, lanjut ketua MA, kerjasama yang dipayungi MoU ini akan mengusung isu access to justice yang meliputi penguatan mediasi pada hukum keluarga, gugatan kelas, dan small claim court. "persoalan tersebut sangat aktual bagi peradilan Indone- sia", tegasnya. Ketua MA pun menilai program ma- gang tiga orang hakim di FCA sebagai langkah yang positif untuk mendukung business process reengineering yang diamanatkan oleh cetak biru. "busi- ness process reengineering ini sangat penting karena akan menjadikan pen- anganan perkara yang lebih responsif, ramah pengguna, dan mampu meng- hadapi tantangan beban kerja", jelas Ketua MA. Sementara itu, Chief Justiece P.A Ke- ane dalam pidatonya mengungkapkan dirinya sangat terhormat diberi kesem- patan untuk memberi dukungan pem- baruan peradilan di Mahkamah Agung. "Meskipun dukungan kami kecil, kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh staf", ungkapnya. Chief Justice FCA ini memberikan pen- egasan terhadap mediasi yang akan dijadikan salah satu fokus dalam lampiran MoU tahun ini. Menurutnya kedudukan mediasi sangat strategis dalam proses manajemen perkara, khususnya dalam penyelesaian perka- ra. "Mediasi efektif dalam proses access to justice", tegas CJ PA Keane. Soal access to justice ini juga mendapat perhatian dalam sambutan Chief Jus- tice Family Court of Australia, CJ Diana Bryant. Diana Bryant memberi apr- esiasi atas capaian access to justice yang diraih oleh peradilan di Indonesia. Menurutnya dengan program access to justice ini, sejumlah orang yang dikat- egorikan tidak mampu dan marginal bisa mengakses pengadilan, khusus- nya untuk mendapatkan pengesahan nikah, dan mendapatkan akta kelahi- ran. Program ini pun, lanjut Diana Bry- ant, telah berhasil memberikan akses keadailan terhadap perempuan. Diana Bryant menyebutkan bahwa ke- berhasilan access to justice di Indo- nesia, khususnya akses perempuan terhadap peradilan dan pembebasan biaya perkara telah menarik dua jurnal internasional untuk menerbitkan lapo- rannya mengenai kedua hal tersebut. Hubungan Terunik Prof. Tim Lindsley, Direktur Asian Law Center Melbourne University, yang ber- tindak sebagai pembicara pengantar dalam seremoni tersebut menyatakan bahwa pola hubungan kerjasama MA- RI dengan Pengadilan Australia (FCA dan FCoA) adalah hubungan terunik di dunia. "hubungan ini terjalin dengan baik lebih dari dua dekade, padahal terjadi diantara dua negara yang ber- beda bahasa, agama mayoritas, bu- daya, bahkan sistem hukum", jelas Prof. Lindsley. "Hubungan ketiga pengadilan tetap baik bahkan disaat hubungan politik In- donesia-Australia mengalami dinami- ka yang cukup memanas", imbuh Tim Lindley menguatkan argumentasinya. Prof. Tim menyampaikan langgengnya jalinan kerjasama MA dengan Penga- dilan Australia karena sifat hubungan yang universal, sehingga tidak terkend- ala perbedaan. "Yang berlawanan bisa saling tertarik", ungkapnya mengutip pernyataan seorang Ilmuwan. (an) 25
FCA : Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint BRISBANE | 04 OKTOBER 2012 Kegiatan magang tiga orang hakim yustisial MA di Federal Court tahap kedua dimulai hari ini, Kamis (4/10). Bidang yang menjadi perhatian pada hari pertama ini adalah persoalan Judicial Complaint. Untuk mengelaborasi topik ini diadakan presentasi dari peserta magang dan pihak Federal Court. Bambang Heri Mulyono menyajikan presentasi tentang Judicial Complain di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pihak FCA juga menyampaikan paparan mengenai judicial complain yang berlaku di FCA. Presentasi FCA ini disampaikan langsung oleh CEO Federal Court of Australia, Warwick Soden. Meskipun rangkaian kegiatan magang secara formal dimulai hari ini, namun sejak dua hari sebelumnya peserta magang dilibatkan dalam serang- kaian pertemuan yang menjadi bagian dari kegiatan penandatanganan MoU. Bahkan, pada hari Selasa (2/10) dalam pertemuan delegasi Indonesia dan Australia, diadakan sesi khusus laporan kegiatan magang periode pertama, yang dipresentasikan oleh Bambang Heri Mulyono dan Asep Nursobah. Dalam presentasi Warwick, tergambar bahwa Pengadilan Federal Australia membuka pintu yang sangat luas terh- adap judicial complaint. Hal ini nampak dari dibukanya berbagai media kepa- da publik untuk mengajukan pengadu- lan, yaitu langsung kepada petugas pengadilan, melalui telepon, melalui surat, secara elektronik menggunak- an website pengadilan, atau meng- gunakan surat elektronik. Bahkan, jika yang akan mengajukan pengaduan itu memiliki gangguan pendengaran atau bicara, Pengadilan Federal Australia menyediakan protokol khusus. Bukan hanya itu, FCA pun memberikan solusi bagi pihak pengadu yang memerlukan jasa penerjemah. Meski FCA membuka pintu selebar- lebarnya terhadap judicial complaint, namun pengaduan yang "anonymous" tidak akan ditanggapi. Si Pengadu ha- rus melengkapi nama, alamat, nomor kontak yang bisa dihubungi dan rincian pengaduan, termasuk nomor perkara, jika yang diadukan mengenai penyele- saian perkara. Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint Kendati FCA membuka pintu yang san- gat luas terhadap pengaduan, tidak semua hal bisa diasampaikan melalui jalur pengaduan. " Prosedur judicial complain tidak dapat digunakan apa- bila substansi pengaduan menyangkut anggapan bahwa putusan pengadilan tidak benar dan tidak adil atau apa- bila hakim/panitera tidak menangani perkara sesuai hukum acara yang baik", kata Warwick Soden mengutip prosedur judicial complain yang juga dipublish di website FCA. Jika para pihak tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan, kata Warwick, mekanisme yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan adalah melakukan upaya hukum banding. Meski demikian, untuk melakukan upaya hukum band- ing, dalam beberapa kasus memerlu- kan prosedur izin banding. Setelah presentasi mengenai judicial complain, dilanjutkan dengan paparan Governance Arrangements in the Su- preme Court yang disampaikan oleh Subur Minan Saibi. Presentasi ini men- gakhiri kegiatan magang hari pertama. Dijadwalkan pihak FCA akan menyam- paikan presentasi mengenai topik yang sama esok hari. Dalam kedua presentasi ini selain peserta magang, hadir pula Tim dari JRTO yaitu Wiwiek Awiati, Aria Sujudi, Desita Sari, Nicola Colbran , Binziad Khadafi dan Dodi Kusardianto. Tiga orang yang disebut terakhir ini adalah dari AIPJ/AusAid. Sementara dari FCA hadir Justice Grey, Sia Lagos, dan An- drea Jarrot. 26
Inilah Cara FCA Mendekatkan Pengadilan Ke Publik BRISBANE | 05 OKTOBER 2012 Berulang kali CEO dan Panitera Pengadilan Federal Australia, Warwick Soden mengemukakan bahwa mengelola pengadilan laksana mengelola sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah produk perusahaan dekat dengan publik, dirasakan ramah oleh pengguna dan diberitakan positif oleh media merupakan hal yang perlu dilakukan juga oleh pengadilan. Di hari kedua program magang (Jum'at, 5/10), FCA membeberkan pengalamannya dalam mendekatkan pengadilan ke publik. Materi ini selain diikuti oleh peserta magang dan Tim JRTO, hadir pula Ketua Muda Pembinaan MA-RI, Widayatno Sastro Harjono, SH, M.Sc, Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Ridwan Mansur, SH. Sedangkan dari FCA hadir Justice Gray, Warwick Soden, Sia Lagos, dan Andrea Jarrott. Beberapa pengalaman FCA dalam mendekatkan pengadilan ke publik, sebagaimana 1. Menunjuk staf khusus untuk ber- hubungan dengan media. Media, menurut Warwick, berperan besar dalam membentuk opini. Oleh karena itu jangan sampai media mem- beritakan sesuatu tentang pengadi- lan yang berakibat pada terbentuknya opini negatif tentang pengadilan. Hal ini bisa terjadi apabila media tidak memi- liki informasi yang cukup sehingga in- formasi yang disajikan tidak utuh. Den- gan ditunjuknya petugas khusus, lanjut Warwick, media akan mendapatkan informasi yang lengkap terhadap suatu isu. Dikatakan Warwick, untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui petugas media tepat, maka draft re- lease yang akan disampaikan ke me- dia harus mendapat persetujuan dari Panitera. Oleh karena itu, kata Warwick, petugas media ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan menghadapi media. Bahkan menurutnya, pelatihan ini diberikan kepada pejabat struktural di FCA. Dalam kaitannya dengan media ini Warwick mengingatkan bahwa istilah mengatur media sangatlah tidak tepat. "Lebih tepat disebut membantu media dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang lengkap", ungkap Warwick. 2. Menyelengarakan Kompetisi Seni Untuk mendekatkan pengadilan ke masyarakat, Federal Court of Australia beberapa tahun yang lalu menyeleng- garakan National Art Competition bagi anak sekolah menengah atas (SMU). Dalam kegiatan tersebut, para siswa diperlombakan melukis dengan tema access to justice. Karya terbaik dari perlombaan ini menghiasai gedung pengadilan federal di seluruh Austra- lia. Pengadilan Federal Australia pun memuat hasil karya terbaik national art competition dalam websitenya, lenkap dengan keterangan pelukis dan tema lukisannya. Menurut Warwick, kegiatan lomba seni nasional yang diselenggarakan pen- gadilannya mendapat sambutan luas. "Meski telah berlangsung beberapa ta- hun yang lalu, masih banyak yang ter- kenang dan membicarakan lomba ini", ungkap Warwick. 27
3. Access to Juctice masuk kurikulum sekolah Pengadilan Federal Australia menilai sangat penting memperkenalkan pen- gadilan ke anak sekolah. Oleh karena itu, pihak pengadilan federal berkoor- dinasi dengan fihak pemegang otoritas di bidang pendidikan agar isu access to justice masuk ke kurikulum sekolah. Selain dengan pendekatan kurikulum , FCA pun membuat video educational mengenai tugas pokok dan fungsi pen- gadilan yang dikhususkan untuk anak- anak sekolah. 4. Membuat Video Profile Pengadilan Informasi yang disajikan dengan audio visual akan memiliki daya tarik lebih dibanding dengan informasi tulisan. Pesan yang disajikan melalui audio vi- sual relatif lebih berkesan. Oleh karena itu, FCA membuat video profile pen- gadilan dengan berbagai topik. Mulai dari tugas pokok hingga layanan yang diberikan pengadilan. Yang menarik video-video tersebut dibuat oleh sum- ber daya yang ada di FCA sendiri. "Kami membuat video ini sendiri, tanpa ban- tuan fihak ketiga", kata Warwick Soden. Video-video tersebut selanjutnya diu- pload di website, sebagian didistribusi- kan, bahkan diantaranya ada yang ditayangkan sebagai layanan masyarakat di televisi nasional Austra- lia. iklan 5. Menyelenggarakan Moot Courts Selain menyasar anak remaja di seko- lah tingkat menengah dengan lomba seni, kurikulum access to justice dan video educational, Pengadilan Federal Australia membuka pengadilannya untuk pelaksanaan moot courts bagi mahasiswa sekolah hukum. Selain ba- gian dari kegiatan akademik, diharap- kan moot court akan menjadikan pro- fesi di pengadilan menarik bagi para mahasiswa. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Federal menjadikan lulusan terbaik sekolah hukum sebagai associ- ate judge yang akan membantu hakim dalam pros.es menyelesaikan perkara di pengadilan. 6. Memberikan Layanan Kiriman Infor- masi Melalui e-mail Satu lagi "kreativitas" Pengadilan Fed- eral Australia untuk mendekatkan pen- gadilannya ke publik, yaitu melalui lay- anan kiriman informasi putusan melalui e-mail. Melalui layanan ini, siapapun bisa mendapatkan putusan pengadi- lan terbaru yang dikirim melalui e-mail. Untuk mendaftarkan layanan ini, ses- eorang tinggal melakukan registrasi di website FCA . Selanjutnya sistem di FCA akan mengirimkan putusan terbaru ke e-mail yang didaftarkan. 7. Membuat Practice Note Untuk memudahkan publik berperkara di pengadilan, FCA membuat petunjuk praktis cara mengajukan perkara. Dari mulai persyaratan dokumen, cara pen- giriman dokumen, cara pembayaran, hingga bagaimana pengadilan mem- proses perkara dibuatkan practice note. Practice Note tang dibuat oleh Chief Justice ini dimuat di website FCA. 8. Memuat A-Z Informasi Pengadilan di Website Bagi FCA, website adalah represen- tasi kantor pengadilan di dunia maya. Semua informasi tentang pengadilan ada di website. Sehingga ketika ses- eorang berkunjung ke halaman web- site pengadilan federal maka ia akan mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan tentang pengadilan. (an)
Melbourne Magistrates' Court: Bukan Pengadilan Biasa MELBOURNE | 09 OKTOBER 2012 Setelah satu minggu melakukan rang- kaian kegiatan magang (dan MoU) di Federal Court Kepaniteraan Negara Bagian Queensland di Brisbane, mulai Senin kemarin (8/10) delegasi MA-RI meneruskan kegiatan magang di Fed- eral Court Kepaniteraan Negara Bagian Victoria di Melbourne. Aktivitas ma- gang di hari pertama adalah kunjun- gan ke Melbourne Magistrates Court (MMC). Meski kunjungan ke MMC ini hanya sehari, namun delegasi MA di- berikan paparan mengenai 7 (tujuh) materi presentasi secara maraton. Dari presentasi ini tergambar bahwa Mel- bourne Magistrates Court (MMC) bukan pengadilan biasa. Sebutan bukan pengadilan biasa ini tidak tanpa alasan. Beberapa gamba- ran yang didapat dari presentasi dan pengamatan di gedung pengadilan menguatkan pada sebutan tersebut, diantaranya adalah fakta-fakta seb- agai berikut: 1. Solution Focus Judging Menurut Deputy Chief Magistarte, Lance Martin dan Pelaksana Tugas Panitera, Keith Turner, keduanya memberikan paparan di sesi pertama mengenai profil MCC, sebagai lembaga peradi- lan, Pengadilan Magistrate berwenang menjatuhkan hukuman yang beragam, diantaranya: pembatalan lisensi/izin, pembayaran denda, hukuman perco- baan, Community Based Order (CBO), Intensive Correction Order (ICO), dan penjara (max 2 tahun). Yang menarik dari pola penjatuhan hu- kuman yang dilakukan oleh Pengadilan Magistrate adalah dianutnya konsep penghukuman yang berfokus pada solusi (Solution Focus Judging). Kon- sep ini terlihat dalam penjatuhan hu- kuman terhadap orang yang memiliki masalah dengan pengendalian emosi dan ketergantungan dengan narkoba. Mereka diberikan hukuman yang dise- but dengan Community Based Order (CBO) atau juga Intensive Correction Order (ICO). Melalui pola hukuman ini terpidana diperintahkan untuk me- masuki program rehabilitasi, coun- seling, melakukan kerja sosial, atau pembatasan untuk memasuki wilayah yang rawan pelanggaran. "Hukuman pembatasan bepergian ke kawasan tertentu biasanya bagi yang memiliki ketergantungan dengan narkoba. Ini agar mereka tidak terjerumus lagi", ujar Martin. Untuk memastikan mereka ma- suk program rehabilitasi ini dilakukan oleh badan pengawas dari lembaga pemasyarakatan. Untuk mendukung konsep pemidanaan yang berfokus pada solusi ini MMC me- miliki tiga program, yaitu: CREDIT (Court Refferal & Evaluation for Drug Interven- tion & Treatment), Criminal Justice Di- version Program dan Court Integrated Services Program. Ketiga program tersebut mengarah pada perbaikan diri atau prilaku dari terpidana. Sehingga setelah selesai masa pemidanaan , yang bersangkutan kembali menjadi manusia yang "normal". 2. Petikan Putusan Disampaikan On The Spot Pengadilan Magistrate Victoria (MCC) bisa disebut sebagai pengadilan tersi- buk. Tidak kurang dari 250.00 perkara pidana dan perdata diterima oleh pengadilan ini. Meskipun beban yang menggung, ternyata MCC bisa meny- erahkan petikan putusan sesaat begitu persidangan selesaif (on the spot). Ke- cepatan penyampaian petikan putusan ini bisa dilakukan karena MCC meng- gunakan teknlologi informasi. Koordi- nator IT MCC, Edward Dolceamoore, menunjukkan kepada delegasi MA bagaimana hakim dalam memeriksa perkara langsung menggunakan kom- puter yang terhubunga dengan sistem yang disebut dengan Court Link. Peng- langsung guaan komputer tersebut dilakukan oleh hakim, tanpa bantuan staf pengadilan. Staf pengadilan yang disebut sebagai Bench Clerk bertugas mendokumentasikan dan melakukan jalannya persian- digital gan. Melalui printer yang ada di Bench Clerk, maka begitu persidangan sele- sai maka petikan putusan pidana lang- sung disampaikan. recording 3. Keamanan Maksimum, Pelayanan Nomor Satu Sebagai pengadilan tersibuk yang menangani perkara pidana dan perda- ta di tingkat pertama, MCC menerapkan standar keamanan yang maksimum. Pintu masuk pengunjung pengadilan hanya satu. Dilengkapi alat pendeteksi barang bawaan berteknologi x-ray ditambah dengan pemeriksaan metal detector. Ibarat masuk ke bandara, maka siapapun yang masuk, tidak ada kompromi, harus melewati prose- dur pemeriksaan. Bahkan rombongan pendamping delegasi MA, yaitu Justice Grey dan Registrar FCA Melbourne, Sia Lagos, keduanya tetap diperiksa seperti pengunjung biasa. Penerapan standar keamanan yang maksimum ini untuk memberikan rasa aman terhadap staf pengadilan maupun para pihak. Se- hingga penerapan standar keamanan ini menjadi bagian dari access to jus- tice. Sementara itu dalam rangka mem- berikan pelayanan kepada pencari keadilan,khususnya dalam pelaksa- naan persidangan, MCC membagi jad- wal sidang kepada dua termin. Termin pertama sebelum jam 11.30 dan termin kedua setelah jam 14.00. Pembagian ini , menurut Lance Martin, dimasudkan untuk mengurangi penumpukan pihak di waktu tertentu. 29
4. Law Weeks Penerapan standar keamanan yang maksimum memberi kesan "anker" terhadap pengadilan magistrate. Na- mun dalam presentasi Jelena Popovic, Deputy Chief Magistrate, MCC memiliki program yang sangat ramah dengan publik. Program ini diberi nama Law Weeks. Melalui program ini, satu hari dalam seminggu, MCC mengundang masyarakat ke gedung pengadilan. Di forum ini para magistrate akan berdia- log dengan masyarakat, bertukar piki- ran dan menerima masukan dari ma- syarakat. Program ini ibarat open house yang dilakukan dalam tradisi idul fitri di Indonesia. Sementara untuk kegiatan pelayanan publik harian, pengadilan magistrate ini mempunyai petugas in- formasi yang terlatih. 5. Moot Court dan Menerima Kunjun- gan Anak Sekolah Pendekatan lain untuk membuat pen- gadilan dekat dengan publik adalah mengadakan kegiatan pengadilan semu atau moot court. Dengan keg- iatan ini para mahasiswa akan datang ke pengadilan, menggunakan fasilitas pengadilan dan memahami tugas po- kok dan peran pengadilan. Selain itu, pengadilan magistrate Victoria (MCC), menerima kunjungan anak sekolah (SMU) ke pengadilan. "pernah di ge- dung ini berkeliaran 300 siswa SMU, tapi kami menyukainya", ujar Jelena Popo- vic. 6. Judicial Mentoring Program Masih terkait dengan aktivitas pembe- lajaran, MCC juga mengadakan pro- gram mentor judisial bagi mahasiswa hukum yang akan melakukan pene- litian di pengadilan. Ketua pengadilan akan menugaskan magistrate atau panitera untuk melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian. 7. Menggalang Kegiatan Amal Satu lagi yang tidak biasa dilakukan pengadilan adalah menggalang ke- giatan amal. Disini MCC menggalang dana dari pegawai atau publik yang akan didistribusikan melalui lembaga terpercaya untuk selanjutnya disam- paikan kepada pihak yang membutuh- kan. Misalnya kepada penduduk yang mendapatkan bencana atau peristiwa lainnya. Bukan hanya itu, MCC pun me- nyediakan makan gratis bagi tunawis- ma. Ketujuh kegiatan Pengadilan Magis- trate diatas telah berhasil mendekat- kan pengadilan ke hati publik. Hal ini menurut Jelena Popovic menjadi ba- gian dari access to justice. Mengenai keberadaan MCC itu send- iri, menurut Deputy Chief Magistarte, Lance Martin dan Pelaksana Tugas Pa- nitera, Keith Turner , adalah pengadilan tingkat pertama dalam sistem hukum negara bagian Victoria yang yurisdik- sinya meliputi perkara pidana dan per- data. Di seluruh negara bagian Victoria, menurut Keith Turner, terdapat 52 Pen- gadilan Magistrate, dengan personil: 114 orang magistrate (53 diantaranya di MCC), 7 Judicial Registrar dan 14 Acting Registrar. Menurut Lance Martin, Perkara pidana yang menjadi kewenangan Pengadi- lan Magistrate adalah perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, pencurian (dalam jum- lah tertentu), dan lain-lain. Kewenan- gan dalam ranah perdata pun meliputi seluruh sengketa perdata yang ringan dengan nilai kerugiannya tidak lebih dari AUS 100.000,-. Termasuk kewenan- gan pengadilan magistrate adalah perkara kekerasan keluarga dan ke- amanan individu. (an) 30
Demi Keamanan, Pengadilan Terapkan SOP Tanpa Kompromi "Keamanan pengadilan merupakan bagian dari Access to Justice" MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 Agenda magang hari Senin-Rabu (8-10 Oktober) adalah berkunjung ke Pengadilan Magistrate Vitoria, VCAT (Victo- rian Civil & Administrative Tribunal), dan Supreme Court of Victoria. Setiap kali memasuki gedung pengadilan, sebuah protokol keamanan pengadilan harus dilewati, tanpa kom- promi!!!. Meskipun diantara delegasi Indonesia ada Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM yang merupakan hakim agung dan juga ada Justice Grey dari Federal Court of Australia, mereka berdua harus melewati pemeriksaan X-ray dan metal de- tector. Bahkan, Justice Grey yang sangat dikenal di Victoria sebagai hakim senior di FCA "dipaksa" membuka sabuknya karena perangkat pemindai mengindikasikan ada logam di tubuh yang mulia tersebut. egasi menuju ruang sidang. Mark Pedley harus menunggu petugas keamanan berkoordinasi dengan atasannya mengizinkan delegasi MA memasuki ruang sidang tanpa melewati pemeriksaan kedua. Padahal Mark Pedley adalah Panitera di pengadian tersebut. "Benar-benar penegakan SOP yang patut ditiru", komentar Prof. Takdir Rahmadi. Bagian dari protokol keamanan pengadilan, adalah tidak diperkenankannya pengunjung membawa kamera dan alat perekam lainnya. Telepon genggam boleh dibawa tetapi harus dalam keadaan tidak aktif. Hati-hati dengan Account Facebook Penerapan Prosedur Standar Operasi dalam melakukan keamanan pengadilan secara tanpa kompromi tersebut diterapkan untuk meminimalkan resiko gangguan keaman- an hingga level terendah (0%). "Pengadilan wajib menjamin keamanan hakim, staf pengadilan dan para pihak yang berperkara", terang Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA un- tuk negara bagian Victoria. "Keamanan pengadilan meru- pakan bagian dari access to justice", imbuhnya. Selain menyangkut sistem keamanan di gedung pengadi- lan, pengadilan di Australia, khususnya Melbourne Magis- trates' Court, melindungi keamanan hakim di luar penga- dilan. Untuk tujuan ini, hakim dan keluarga dekatnya harus menjaga kemanan account social media seperti face book, twitter, linked in, dll. "semua informasi yang menunjukkan pemilik account media jejaring sosial (seperti facebook) sebagai pegawai pengadilan, informasi tersebut harus di- hapus", demikian bunyi aturan yang ada di County Court Judicial Security Reference Guide. Pengadilan tidak mau mengambil resiko adanya gangguan keamanan gara-gara memberikan toleransi dari protokol keamanan yang telah ditetapkan. Meski kedatangan del- egasi Indonesia menjadi bagian dari program kerjasama bilateral antara pengadilan Indonesia dan Australia, dele- gasi MA tetap diposisikan sebagai pengunjung pengadilan biasa yang harus mentaati protokol keamanan pengadilan. Aturan tersebut tidak melarang hakim memiliki account facebook, yang dilarang adalah menampilkan identitas bahwa ia adalah hakim atau pegawai dari pengadilan. Hal ini untuk menghindari gangguan keamanan atau teror ter- hadap hakim dan keluarganya berdasarkan informasi yang tertera dari account tersebut. Bahkan, ketika delegasi MA akan melakukan observasi per- sidangan , Panitera (Judicial Registrar) Supreme Court of Victoria, Mark Pedley, tidak dengan mudah membawa del- Selain itu, hakim dan keluarganya bisa meminta otoritas terkait untuk menghilangkan informasi alamat pada buku telpon atau pusat layanan informasi sehingga tidak bisa di- lakukan pencarian. (an) 31
Demi Kualitas Pelayanan, Persidangan Pengadilan dibagi Dua Sesi MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 Meski Pengadilan di Australia member- lakukan standar keamanan yang tinggi bagi pengunjung pengadilan sehingga terkesan menyeramkan, namun dalam memberikan pelayanan, pengadilan sangat mengutamakan kepuasan para pihak. Mereka memiliki paradigma bahwa mengelola pengadilan laksana mengelola sebuah perusahaan. Maka bagi mereka, pencari keadilan adalah customer. Salah satu wujudnya ada- lah dalam pengaturan jadwal sidang. Melbourne Magistrates' Court, misaln- ya, Ia membagi jadwal persidangan ke dalam dua sesi, sebelum jam 11.30 dan sesudah jam 13.00. "Dengan membagi waktu persidan- gan ke dalam dua sesi, tidak terjadi penumpukan para pihak dan mere- ka pun tidak terlalu lama menunggu persidangan, bagi yang dijadwalkan siang maka mereka tidak perlu datang pagi-pagi ke pengadilan", kata Lance Martin, Deputy Chief Magistrate ketika memaparkan informasi tentang Case and List Management & Coordination of The Court, Senin (8/10). Pengadilan di Australia sangat meng- hargai waktu untuk para pencari kead- ilan. Bagi Pengadilan, menentukan jad- wal sidang (listing) adalah janji yang harus ditepati oleh hakim. Oleh karena itu, Hakim sangat menghindari un- tuk tidak hadir pada hari persidangan yang telah dijadwalkan. "Saya tidak pernah membatalkan persidangan bahkan ketika saya sak- it, saya benar-benar memaksakan datang ke persidangan karena saya menghargai mereka yang telah datang memenuhi jadwal yang telah ditetap- kan pengadilan", ujar Justice Grey yang telah menjadi hakim di Federal Court lebih dari 20 tahun ketika melakukan review kegiatan magang. Pengaturan Jadwal Persidangan Berbeda dengan pengadilan di In- donesia, di pengadilan Australia uru- san pembagian berkas ke hakim dan penentuan jadwal persidangan dilaku- kan oleh panitera. Dengan sistem ini pembagian berkas ke hakim sangat memperhatikan pemerataan beban kerja. Demikian juga mengenai penen- tuan jadwal persidangan. Panitera akan menginventarisir kegiatan hakim dalam enam bulan mendatang, ter- masuk rencana cuti atau liburan atau kegiatan lain. Hal ini dilakukan agar ia tidak melakukan penjadwalan persi- dangan disaat hakim yang bersangku- tan berhalangan hadir. (an) 32
Membuat Resume Berkas: Solusi Pengurangan Tunggakan Perkara ala Supreme Court of Victoria MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 Beberapa tahun yang lalu, Supreme Court of Victoria (SCV) masih dirundung masalah tunggakan perkara. Namun ketika delegasi MA berdialog dengan Mark Pedley, Judicial Registrar SCV, Rabu (10/10) lalu, tung- gakan perkara tersebut tidak lagi menjadi persoalan. Menurut Pedley, SCV berhasil mereduksi tunggakan perkara hingga 33 perkara tiap bulannya. Lalu apa ra- hasia SCV berhasil mereduksi tunggakan perkara de- mikian signifikan. "Kami membentuk satu unit kerja yang namanya Registry Lawyers yang bertugas menyediakan ikhtis- ar berkas perkara yang diajukan banding ke Supreme Court", beber Mark Pedley yang didampingi oleh Da- vid Tedhams, Deputi Registrar yang mengurusi soal banding. Menurut Pedley, petugas Registry Lawyer ini membuat resume berkas menurut template yang sudah ditentukan, resumber berkas tersebut dikirim- kan kepada para pihak dan hakim. Para pihak diminta memberikan pendapat terhadap resume yang telah dibuat oleh Registry Lawyer dalam waktu empat be- las hari. Jika dalam waktu tersebut tidak memberikan tanggapan, hasil resume berkas tersebut akan disam- paikan kepada hakim. Menurut Pedley, hakim sangat terbantu dengan has- il resume Registry Lawyer tersebut, sehingga sejak diberlakukan sistem ini, produktivitas mereka men- ingkat secara signifikan. "Sebelum ada Registry Law- yer pengadilan memiliki tunggakan sebanyak 600, kini setelah ada mereka, tunggakan perkara hanya sekitar 200 saja", papar Mark Pedley. Ketika ditanya mengenai kemampuan Registry Law- yers dalam membuat resume, Pedley mengatakan mereka sangat profesional karena sebagian besar berasal dari Associate Judges Federal Court of Aus- tralia. "Hakim disini tidak ada yang komplain dengan pekerjaan mereka", ungkap Pedley. Dokumen Elektronik Supreme Court of Victoria sebagai pengadilan terting- gi di negara bagian Victoria memiliki sistem registrasi perkara online yang diberi nama CourtView. CourtView memungkinkan para pihak mengupload seluruh doku- men berkas pengajuan upaya hukum banding. "Kami tidak tergantung dengan berkas pisik, kami juga me- nerima dokumen elektronik melalui email dan Court- View", jelas Mark Pedley. Sistem komunikasi dokumen elektronik yang dimiliki SCV juga digunakan untuk mengirim putusan ke para pihak dan pengadilan. Bahkan, SCV akan mengirim- kan putusan kepada hakim yang putusannya diajukan banding. "Jadi hakim yang perkaranya diajukan band- ing akan segera mengetahui apakah putusannya di- batalkan atau dikuatkan dengan argumentasi yang mengiringinya", pungkas Pedley. (an) 33
Tata Kelola Pengadilan Federal Australia oleh : Binziad Khadafi MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 Sistem Peradilan Australia Sistem peradilan di Australia cukup rumit, dan itu biasa bagi negara yang berbentuk federasi, seperti halnya Amerika Serikat. Ada pemisahan yang cukup tegas antara sistem di tingkat federal (pemerintahan pusat, atau di Australia dise- but sebagai commonwealth) dan di tingkat negara bagian (pemerintahan regional, yang lazim disebut sebagai state terrritory). Meski terpisah, namun terdapat satu lembaga peradilan di level nasional yang mengatasi sekaligus me- narik garis pemersatu antara kedua sistem tersebut, yaitu Mahkamah Agung (yang uniknya, di Australia disebut se- bagai High Court, bukan Supreme Court). Umumnya hanya perkara hukum terpilih, yang punya implikasi terhadap prin- sip-prinsip hukum dasar, yang bisa berujung ke High Court. Di negara bagian sendiri, lembaga peradilan tertingginya adalah Supreme Court. Di bawahnya terdapat intermediate court, yang secara resmi dinamakan County/District Court. Di bawahnya lagi terdapat Magistrate Court. Di sini penga- dilan memeriksa dan memutus semua perkara yang diatur dengan hukum negara bagian, yang bisa berupa perkara perdata, pidana, dan lainnya. secara administrasi oleh Principal Registrar, namun para hakim Pengadilan Federal juga memiliki peran yang san- gat kuat dalam proses pembentukannya. Peran itu dijalan- kan para hakim melalui berbagai komite yang bertanggu- ngjawab atas agenda atau isu tertentu. Misalnya terdapat komite yang diketuai salah seorang hakim yang bertanggu- ngjawab atas kebijakan dan perencanaan pengadilan (Poli- cy & Planning Committee). Hakim Peter Gray misalnya, yang mendampingi peserta magang sepanjang program ma- gang Oktober 2012 ini, cukup lama mengetuai Bargain Enter- prise Committee, yaitu komite bertugas membantu Principal Registry dalam menegosiasikan gaji dan fasilitas kerja bagi pegawai Pengadilan Federal. Para ketua komite ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Penga- dilan Federal, begitu halnya para anggota komite yang ter- diri dari para hakim dan pejabat kepaniteraan. Posisi ketua dan keanggotaan komite bisa berpindah dari waktu ke wak- tu, tergantung kebutuhan dan tergantung pula pada prefe- rensi hakim yang bersangkutan. Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976, Ketua Pengadilan Federal memang ber- tanggungjawab untuk memastikan administrasi peradilan berjalan dengan baik, dan untuk itu menentukan struktur pengadilan yang diperlukan. Kewenangan Ketua Pengadilan membentuk berbagai komite ada di bawah tanggungjawab ini. Adapun di tingkat federal, terdapat Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang menangani per- kara-perkara perdata berskala nasional, dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) yang menan- gani perkara-perkara hukum keluarga. Di bawah keduanya terdapat Federal Magistrate Court yang dalam waktu dekat akan diubah namanya menjadi Federal Circuit Court. Kare- na program magang ini diselenggarakan antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal, maka ulasan dalam tulisan ini akan berfokus pada struktur Pengadilan Federal. Adapun di tingkat operasional, Principal Registrar selain dib- antu oleh para District Registrar, juga dibantu oleh berbagai satuan kerja lainnya. Merekalah yang di lapangan harus melaksanakan segala keputusan dan arahan yang diberi- kan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite. Satuan kerja tersebut terdiri dari Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Layanan Informasi dan Perpustakaan, Divisi Layanan Teknologi, serta Divisi Properti dan Fasilitas. Rapat Pleno Hakim, Court Rules, dan Practice Notes Struktur Pengadilan Federal Australia Pengadilan Federal dibentuk melalui Federal Court of Aus- tralia Act 1976. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice), yang mengkoordinasikan para hakim. Da- lam menjalankan tugas konstitusionalnya, Ketua dan hakim Pengadilan Federal dibantu oleh seorang Principal Registrar, yaitu semacam panitera utama yang juga berperan sebagai CEO (chief executive officer), dan seorang District Registrar di setiap negara bagian. Saat ini Principal Registrar Pengadilan Federal dijabat oleh Warwick Soden, sementara District Reg- istrar Victoria misalnya (negara bagian di mana kota Mel- bourne berada) dijabat oleh Sia Lagos. Selain melalui komite, para hakim Pengadilan Federal juga berkontribusi terhadap jalannya roda organisasi melalui ra- pat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya rapat ber- tempat di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat hakim khusus di luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk rapat khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letakn- ya paling strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia. Meski semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh Ketua Pengadilan Federal dan difasilitasi pelaksanaannya 34
Laporan Magang di Federal Court Of Australia (FCoA)Tahun 2012-2014 Berbagai agenda dan masalah kelembagaan dibahas di rapat tersebut, untuk diolah menjadi rekomendasi sebagai dasar bagi Ketua Pengadilan Federal dalam mengambil keputusan. Di sana dibahas soal kebijakan nasional yang po- tensial berpengaruh terhadap kerja pengadilan seperti me- kanisme penanganan komplain terhadap hakim yang baru diperkenalkan di tingkat federal, atau soal amandemen UU pensiun hakim, juga rencana kebijakan nasional mengenai siaran langsung (live streaming) atas penyelenggaraan si- dang pengadilan. Yang membedakan practice notes dari rules adalah urgensi materinya. Jika materinya sangat penting, suatu pedoman harus dikeluarkan dalam bentuk court rules. Tidak kalah penting, berbagai masalah administrasi kelem- bagaan juga dibicarakan para hakim di rapat pleno hakim. Seperti soal pengangkatan dan pensiun hakim maupun staf-staf kunci pengadilan, pengelolaan keuangan, pelati- han hakim dan staf, dan lain-lain. Di rapat ini biasanya para hakim akan mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Bahkan laporan akuntabilitas perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan para hakim dan pejabat Pengadilan Federal juga disampaikan di sini. Hal-hal seputar fungsi pokok Pengadilan Federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal perkara banding, juga soal per- aturan-peraturan (rules) pengadilan, dan pedoman praktek (practice notes) yang akan dikeluarkan pengadilan. Rules dan pratice notes biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. Rules dan practice notes adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU, mengisi ke- kosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum. Semua hal yang dibahas di rapat pleno lalu dibuatkan ke- simpulannya oleh Ketua dan Principal Registrar. Apa saja isu-isu kunci yang diputuskan, bagaimana rencana imple- mentasinya, pertimbangan waktu, implikasi finansial, sam- pai ke kebijakan yang harus mengikutinya, disimpulkan ke dalam sebuah laporan. Laporan ini lalu biasanya disarikan ke dalam bentuk newsletter yang diedarkan di antara para hakim Pengadilan Federal di seluruh Australia. Ulasan singkat mengenai program magang staf MA RI juga dimuat dalam newsletter terbitan terakhir, sebagai bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraannya (Binziad Kadafi) Practice notes paling banyak memberi arahan soal mana- jemen perkara dan berbagai formulir pengadilan. Practice notes yang paling luas dikenal barangkali pedoman men- genai bagaimana dokumen pengadilan harus dibuat, yang mengatur soal ukuran halaman, ukuran huruf dan paragraf, yang mengikat tidak hanya hakim dan staf pengadilan, teta- pi juga para pengacara. Practice notes dikeluarkan oleh Ket- ua Pengadilan Federal berdasarkan masukan para hakim. 35
Magistrate Court of Melbourne, Pengadilan Paling Sibuk di Negara Bagian Victoria oleh : Binziad Khadafi MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 Struktur Magistrate Court Sebagaimana telah dijelaskan di beberapa tulisan sebelum ini, struktur lembaga peradilan di tingkat negara bagian di Australia terdiri dari Mahkamah Agung (Supreme Court), yang merupakan pengadilan lokal tertinggi. Di bawah Supreme Court terdapat County Court, yang mungkin sepadan dengan Pengadilan Tinggi di Indone- sia. Di bawah County Court terdapat Magistrate Court yang merupakan tingkat pengadilan paling rendah di negara bagian Victoria. Magistrate Court di Australia memiliki 114 orang hakim (magistrates), yang tersebar di 11 region di seluruh Victoria (termasuk region Melbourne). Selain para hakim tersebut, terdapat 14 orang acting magistrates yang diangkat, yaitu hakim yang sesungguhnya telah memasuki masa pensiun, namun dianggap masih mampu dan layak untuk ditugaskan sebagai hakim cadangan, terutama ketika pengadilan menghadapi masalah dengan tum- pukan perkara. Setiap hakim ditugaskan di region tertentu untuk umumnya selama 3 tahun. Meski berada di dalam satu struk- tur, namun masing-masing region dari Magistrate Court dikelola secara otonom. Setiap region Magistrate Court Yurisdiksi Magistrate Court Yurisdiksi Magistrate Court adalah perkara pidana dan perdata. Untuk yurisdiksi pidana, perkara yang ditan- gani Magistrate Court terutama semua perkara pidana ringan, atau perkara pidana yang indictable namun bisa diperiksa dan diputus dengan acara cepat, seperti pencurian atau penyalahgunaan narkotika ringan. Berdasarkan data statistik, perkara pidana yang paling banyak ditangani Magistrate Court (sesuai peringkatnya) adalah perkara di mana terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan tol tanpa izin. Selanjutnya perkara pencu- rian, kemudian mengemudikan kendaraan dengan kecepatan berlebih, mabuk saat mengemudi, penyerangan secara fisik (assault), menyerobot properti, menimbulkan cedera, hingga kepemilikan narkotika. Putusan/hukuman yang dikeluarkan oleh Magistrate Court bisa terdiri dari bermacam jenis. Kemungkinan per- tama adalah putusan lepas (dismissal); kemudian peringatan (adjourne undertaking); lalu denda (fine); selan- jutnya kerja sosial (community correction order); hukuman percobaan (suspended sentence); hingga pidana penjara (imprisonment). Selain itu Magistrate Court juga menangani perkara pidana yang lebih khusus, dalam hal ini perkara kekerasan di dalam rumah tangga (family violence) atau perkara yang menyangkut keamanan pribadi seseorang (per- sonal safety). Biasanya untuk perkara-perkara ini, selain putusan, Magistrate Court juga mengeluarkan perintah pengadilan (intervention order) yang tujuannya untuk membantu melindungi korban dari kekerasan lebih lan- jut. Kebutuhan para korban pun coba dipenuhi oleh Magistrate Court melalui Victim of Crime Assistance Tribu- nal (VoCAT). Tribunal ini membantu para korban kekerasan untuk terbebas dan pulih dari dampak kekerasan yang dialaminya. Perintah yang dikeluarkan oleh Tribunal ini bisa bermacam-macam, seperti konsultasi dengan psikolog, atau menjalani program pelatihan tertentu. Ada beberapa yurisdiksi khusus lainnya dalam Magistrate Court, yang mungkin di Indonesia bisa disamakan dengan pengadilan khusus. Seperti misalnya Koori Court, yaitu pengadilan yang menangani perkara tekait den- gan suku Aborigin yang didesain dengan atmosfir lebih informal dari pengadilan biasa. Lalu ada pula NJC (Neigh- borhood Justice Center) yang sepadan dengan sitting platz di Indonesia, yang menangani sengketa-sengketa di tingkat lokal, namun lengkap dengan layanan mediasi dan intervensi pengadilan bagi penyelesaian masalah (seperti konsultasi psikologi/counselling, perencanaan keuangan/financial planning, dll). 36
Ada pula Assessment & Referral Court (ARC) yang menangani perkara pidana yang melibatkan masalah ke- jiwaan, seperti pelaku pidana yang memiliki gangguan mental dan harus dirujuk pada penanganan medis ketimbang penjara. Untuk yurisdiksi perdata, perkara yang ditangani Magistrate Court adalah yang nilai gugatannya secara aktual bernilai di bawah AUD 100.000 (sekitar Rp. 1 milyar di Indonesia). Tidak ada keterangan mengapa nilai tersebut yang digunakan. Pihak Magistrate Court yang ditanyai mengenai alasan di balik nilai tersebut tidak tahu selain merujuk pada UU. Perkara yang umum muncul adalah jaminan kerja, seperti kompensasi terhadap kecelakaan kerja, atau sengketa industrial, misalnya sengketa antara buruh dan perusahaan mengenai fasilitas kerja. Beban Perkara Tinggi Tidak Menghalangi Kualitas & Konsistensi Putusan Secara garis besar, Magistrate Court menangani hampir 90 % dari seluruh perkara yang ditangani seluruh pengadilan di Victoria. Pada 2011-2012 saja, Magistrate Court menangani 180.731 perkara pidana, 36.836 perka- ra perdata, dan 40.556 perkara kekerasan dalam keluarga (family violence) dan keamanan pribadi (personal safety). Perkara yang ditangani Magistrate Court bisa selesai antara 3 menit sampai dengan 144 hari. Namun rata-rata, sebuah perkara (baik perdata maupun pidana) diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Guna mendorong kualitas dan konsistensi putusan, Magistrate Court memiliki program yang mengumpul- kan dan mengelola data mengenai putusan guna mendapatkan gambaran umum tren penghukuman yang digunakan para Magistrate. Selain itu pendidikan dan pelatihan hakim, yang sifatnya wajib selama 2-3 hari dalam 1 tahun, juga digunakan sebagai media untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya kualitas dan konsistensi putusan, serta media untuk membahas kecenderungan putusan di antara para hakim. Karena kualitas dan konsistensi putusan yang terus didorong itulah mengapa hanya 10%-15% putusan Magis- trate Court yang diajukan banding. Hal ini tentu menunjukkan kepuasan pencari keadilan atas putusan Mag- istrate Court. Apalagi mengingat putusan yang dihasilkan Magistrate Court mulai diarahkan pada konsep solution focused judging (putusan yang berfokus pada penyelesaian masalah). Akrab dengan Teknologi Seperti halnya pengadilan lain di Australia, yang menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk mel- akukan inovasi terhadap cara kerja pengadilan, Magistrate Court juga tidak lepas dari sentuhan teknologi. Di Magistrate Court telah diterapkan sistem administrasi peradilan yang dinamakan electroning filing system. Para pengacara dapat berkomunikasi melalui sistem tersebut terutama untuk mendapatkan jadwal persidan- gan yang pasti, mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas videolink di persidangan (semacam teleconference untuk perkara-perkara di mana saksi harus dilindungi atau pihak-pihak yang didengar berada di lokasi yang jauh dari pengadilan), permintaan terhadap peringatan pengadilan (adjournment), dan lain- lain. Magistrate Court menjamin sepenuhnya bahwa berbagai permintaan yang diajukan melalui elctronic filing system tersebut akan direspon secara tepat waktu. Teknologi juga digunakan secara optimal di ruang pengadilan. Dalam memimpin persidangan, hakim dileng- kapi oleh sebuah sistem di mana mereka dapat menginput seluruh informasi yang relevan termasuk hukuman yang dijatuhkan, lalu sistem tersebut akan mengantarkan mereka pada sebuah form (template) ringkasan putusan yang bisa segera dicetak melalui sebuah printer yang terkoneksi. Ringkasan putusan inilah yang bisa segera diberikan hakim kepada para pihak. Adapun putusan lengkapnya sendiri, harus dibuat hakim dalam waktu 3 bulan sesudahnya. Di ruang sidang juga terdapat alat rekam (digital audio recording) yang merekam seluruh percakapan dalam proses yang terjadi di ruang sidang. Alat ini dioperasikan oleh seorang petugas ruang sidang (court clerk) di mana hasil rekamannya harus disimpan (menurut UU) selama 1 tahun. Tujuan perekaman sidang ini adalah untuk menyediakan dokuemntasi yang lengkap mengenai proses persidangan, yang tentu saja bermanfaat dalam menjaga integritas proses persidangan, yang setiap saat bisa jadi rujukan para pihak atau bahkan hakim ketika ada yang mempertanyakan persidangan tersebut. Para pihak dapat meminta salinan rekaman tersebut dari pengadilan dengan membayar AUD 55 untuk setiap rekaman per-hari sidang. Transkrip atas rekaman tersebut tidak disediakan, jadi hanya berupa audio. Namun untuk perkara pidana yang serius, yang akan dirujuk ke pengadilan yang lebih tingi (committal cases), tran- skrip umumnya dibuat oleh pengadilan. Selain itu dikenal pula supression order, yaitu perintah pengadilan untuk menjaga kerahasiaan transkrip persi- danagn untuk perkara-perkara tertentu yang sangat khusus (umumnya yang melibatkan perlindungan saksi). Rekaman tersebut baru bisa dibuka dan diberikan pada para pihak jika ada perintah hakim yang mengiz- inkannya setelah mempertimbangkan antisipasi risikonya. (Binziad Kadafi) 37
Sisi Lain Mahkamah Agung Victoria: Penyelesaian Tunggakan Perkara dan Penguatan Status Dokumen Elektronik Putusan MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012 P ad a S elasa, 10 Oktober 2012, delegasi Mahkamah Agung Republik In- do n esia (MA RI) yang didukung oleh Australia Indone sia Partnership f or J ustic e (A IPJ) melakukan kunjungan untuk be rdiskusi dengan dan me n gobse r vasi persidangan di Mahkamah Agung (Supreme Court) n ega ra bagian Victroria, Australia, yang berkedudukan di Melbourne. De le gasi MA RI t erdiri dari Prof. Takdir Rahmadi, Dr . Ridwan Mansyur, Ase p N ur sobah, Subur Mina n Sibi, Bambang Her y Mulyono, Budi Pra- set y o Muso, dan Lukas Prakoso. Hadir pula pe rwakilan Tim Asistensi P em baruan Peradilan, Wiwiek Awiati dan Desita Sari, serta perwakilan AIP J dan A usA ID, Nicola Colbran, Binziad Kadafi dan Doddy Kusadrian- to . Tur ut m e ndampingi dalam kunjungan terse but , para pejabat Victo- ria D istr ic t Registry dari Pengadilan Federal Austr alia, Sia Lagos, David P ridd le, dan A ndrea Jarrat. Diskusi diawali dengan pre- sentasi oleh Mark Predley, Judicial Registrar, dan David Tedhams, Deputy Registrar (Legal), dari Court of Appeal Mahkamah Agung Victoria. Keduanya secara bergan- tian menceritakan men- genai berbagai aspek dari pengadilan tempat mereka bekerja, sambil menjawab berbagai pertanyaan kritis yang diajukan oleh delegasi Indonesia. 38
Sekilas Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria Mahkamah Agung Victoria sebagai pengadilan banding (court of appeal) mulai beroperasi pada 1995. Yurisdiksi Mahkamah Agung Victoria adalah memeriksa dan me- mutus perkara banding pidana dan perdata yang ber- asal dari Trial Division Mahkamah Agung Victoria sendi- ri, dan dari County Court (semacam Pengadilan Tinggi). Selain itu Mahkamah Agung Victoria juga menerima perkara banding atas putusan dari Victoria Civil & Ad- ministrative Tribunal (VCAT). Agung Victoria umumnya kejahatan seksual, lalu kejahatan terhadap harta benda, kejahatan narkotika, pembunuhan, dan penganiayaan. Mahkamah Agung Victoria belum lama mengadopsi sistem banding pidana yang baru sejak 2011, dan akan mengadopsi sistem banding perdata baru pada 2012/2013. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam meny- elesaikan perkara banding pidana, mulai dari pendaftaran hingga penyampaian putusan kepada para pihak adalah 11 bulan. Adapun perkara banding perdata umumnya disele- saikan dalam waktu 8,5 bulan. Patut dicatat bahwa perkara-perkara pidana yang sangat serius seperti pengkhianatan terhadap negara (treason), pembunuhan (murder), dan pidana berat lainnya, serta perkara perdata yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, terlebih jika perkara-perka- ra tersebut mengandung persoalan hukum (question of law) yang rumit dan mendasar, dapat ditangani di tingkat pertama oleh Mahkamah Agung Victoria. Ter- dapat sebuah Divisi khusus di dalam Mahkamah Agung Victoria yang menangani perkara-perkara ini. Divisi tersebutlah yang dinamakan Trial Division, yang dip- impin oleh seorang Ketua (Chief Justice), beberapa ha- kim (trial judges dan associate judges) dan panitera. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 2 bagian, yaitu Court of Ap- peal yang dipimpin oleh seorang President, dan Trial Di- vision tersebut. Peran Substantif Staf Kepaniteraan dan Asisten Hakim dalam Penyelesaian Tunggakan Perkara Sistem banding pidana yang baru sangat bergantung pada dokumen banding yang lebih detail yang diajukan oleh pemohon banding serta pada manajemen perkara yang lebih intensif yang dikerjakan oleh Kepaniteraan. Dalam sistem baru ini, Kepaniteraan diwajibkan untuk membuat ringkasan (summary) atas setiap perkara yang masuk, untuk kepentingan hakim maupun untuk kepentingan para pihak. Sebelum dikirimkan kepada hakim, ringkasan perkara terse- but akan dikirimkan terlebih dulu kepada para pihak untuk menanyakan apakah ringkasan yang dibuat sudah tepat. Para pihak diberi waktu 7 hari untuk menyampaikan masu- kannya. Hakim sangat terbantu dengan tersedianya ring- kasan perkara ini. Struktur Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 12 orang hakim, termasuk Chief Justice dan President dari Court of Appeal. Saat ini keseluruhan jumlah hakim hanya 10 orang, karena 2 orang baru saja memasuki masa pensiun. Umumnya para hakim Mahkamah Agung Victoria berasal dari advokat (bar- rister dan solicitor) ternama, akademisi di bidang hukum, atau para hakim dari pengadilan lain seperti County Court. Mereka dinominasikan oleh Jaksa Agung negara bagian (Attorney General) untuk diangkat oleh parlemen setelah mendengar masukan mengenai kemampuan dan integri- tas mereka, baik dari komunitas hukum maupun masyarakat luas. Para hakim ini dibantu oleh sekitar 22 orang staf Kepa- niteraan. Sistem banding pidana baru ini berhasil mengurangi tung- gakan perkara banding pidana di Mahkamah Agung Victoria dari semula sekitar 600 perkara menjadi hanya 200 perkara. Tentu saja sistem ini membutuhkan investasi sumber daya manusia tersendiri di lingkungan Kepaniteraan. Setidaknya terdapat 9 orang staf (disebut legal officer) yang berlatar- belakang hukum yang harus direkrut untuk menjalankan tugas ini. Posisi tersebut, meski baru ada kurang dari seta- hun, diyakini akan menjadi posisi yang prestisius di Victoria mengingat peran pentingnya dan syarat keahliannya. Saat ini saja, sebagian legal officer di Mahkamah Agung Victo- ria berasal dari mereka yang pernah bekerja di Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) dan mereka yang sebelumnya menjadi asisten hakim di Pengadilan Federal Australia (yang juga merupakan posisi prestisius). Diskusi dan observasi yang dilakukan kali ini adalah menge- nai Court of Appeal dari Mahkamah Agung Victoria. Hukum acara dan sistem administrasi peradilan Mahkamah Agung Victoria diatur melalui UU (Acts of Parliament), berbagai peraturan pengadilan (Court Rules), dan petunjuk/pedo- man praktek (Practice Notes) yang dikeluarkan oleh penga- dilan. Saat ini Mahkamah Agung Victoria menerima sekitar 600 perkara banding setiap tahunnya, yang terdiri dari 350 perkara pidana dan 250 perkara perdata. Sekilas memang tampak bahwa beban perkara tersebut sangat kecil. Namun patut diketahui bahwa di balik itu terdapat berlipat-lipat per- mohonan banding yang harus diperiksa oleh hakim tunggal di Mahkamah Agung Victoria, untuk menentukan apakah permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk menjadi perkara banding atau tidak (dikenal sebagai proses leave application). Hampir semua perkara banding pidana harus menempuh proses leave application, sementara di perkara perdata hanya sebagian kecil yang membutuhkan leave. Selain legal officer di Kepaniteraan, peran substantif asisten hakim di Mahkamah Agung Victoria juga sangat penting. Misalnya guna mendorong konsistensi putusan, setelah pu- tusan didraf oleh hakim yang bersangkutan, para asisten akan diminta untuk membuat ringkasan atas putusan terse- but. Seluruh perkara banding di Mahkamah Agung Victoria di- periksa dan diputus melalui sidang yang terbuka untuk umum. Di yurisdiksi pidana, hampir 45% perkara banding mempersoalkan mengenai pemidanaan (sentencing), 25% mempermasalahkan pernyataan bersalah (conviction), dan sekitar 25% menguji keduanya. Terdapat 5% perkara banding lainnya yang mempersoalkan hal-hal lain. Jenis perkara pidana yang diajukan banding di Mahkamah The Supreme Court Of Victoria210 William St, Melbourne VIC 3000, Australia 39
"Kualitas dan konsistensi putusan di Victoria juga disumbangkan oleh praktek yang baik." Binziad Kadafi Ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan ke- pada President Court of Appeal untuk disirkulasikan ke- pada para hakim guna diketahui. Jika ada isu hukum spesifik yang harus didekati secara hati-hati karena implikasinya terhadap tatanan hukum, ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan kepada sekelompok hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, untuk mendapat tambahan pertimbangan dan masukan, sebeum resmi diputus. memuat scan tandatangan hakim dan menggunakan lambang (seal) Mahkamah Agung Victoria. Umumnya dokumen elektronik putusan tersebut sudah dianggap memadai oleh para pihak. Meski para pihak sebenarnya bisa tetap datang ke Mahkamah Agung Victoria untuk mendapatkan salinan manual putusan, namun hal itu jarang sekali dilakukan. Hanya terpidana yang tengah menjalani penahanan dan karenanya tidak memiliki akses internet, yang dirasa perlu dikirimi versi manual dari putusan. Untuk mendapat gambaran yang utuh, delegasi Indone- sia berkesempatan untuk mengobservasi secara lang- sung jalannya persidangan atas perkara pidana dan perdata di Mahkamah Agung Victoria. Sidang perkara pidana yang diobservasi sebagian delegasi, dipimpin langsung oleh Chief Justice Marilyn Warren dengan 2 anggota majelisnya yang merupakan hakim senior. Salah satu perdebatan yang menarik yang terjadi an- tara seorang anggota majelis hakim dengan pembela (barrister) adalah mengenai konsistensi putusan. Ked- uanya saling mengajukan argumen yang merujuk pada berbagai putusan pengadilan sebelumnya mengenai perkara sejenis. Dalam perdebatan ini, peran substan- tif asisten hakim kembali mengemuka. Merekalah yang harus memilah dan menyediakan informasi putusan terdahulu yang relevan kepada para hakim, melalui komputer yang terkoneksi dengan intranet Mahkamah Agung dan dengan komputer di meja para hakim. Sebenarnya ketergantungan terhadap dokumen man- ual belum lama ditinggalkan di Victoria. Kecukupan (sufficiency) dan legalitas dokumen elektronik kadang masih dipertanyakan. Namun keberhasilan memban- gun kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Mah- kamah Agung Victoria termasuk tata kelolanya, men- jadikan transisi dari penggunaan dokumen manual ke dokumen elektronik tersebut bisa berjalan lebih mu- lus. Masyarakat dan para pemangku kepentingan per- caya bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan Mahka- mah Agung Victoria adalah dokumen sah dan memiliki kekuatan hukum. Apalagi masyarakat diajak memaha- mi bahwa pendekatan ini jelas menghasilkan efisien- si dalam sistem administrasi peradilan yang terbukti memangkas waktu dan jalur birokrasi bagi para pihak untuk mendapatkan putusannya. Sesuatu yang sangat penting bagi pemenuhan prinsip peradilan yang cepat bagi pencari keadilan. Percepatan Penyampaian Putusan kepada Para Pihak dan Hakim yang Putusannya Dibanding secara Elek- tronik Teknologi informasi juga sudah menjadi bagian inte- gral dari tata kerja Mahkamah Agung Victoria di mana dokumen perkara dapat diunggah secara elektronik secara kronologis untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen manual. Dokumen perkara juga dapat diterima melalui email untuk kemudian bisa diunggah ke dalam sebuat sistem yang di Mahkamah Agung Vic- toria dinamakan CourtView. Selain kepada para pihak, putusan banding juga dikir- imkan melalui email kepada hakim yang putusannya diperiksa di tingkat banding, baik yang dikuatkan mau- pun dibatalkan. Tujuan hal ini dilakukan adalah selain bentuk penghormatan pada hakim yang bersangkutan, juga untuk menghidupkan diskursus mengenai putusan di internal peradilan, di mana hakim yang putusannya dibanding bisa membandingkan dan memetik pelaja- ran dari bagaimana hakim yang lebih tinggi membuat pertimbangan atas perkara yang sama. Kualitas dan konsistensi putusan di Victoria juga disumbangkan oleh praktek yang baik ini. (Binziad Kadafi) Sebagai manfaat langsung dari penerapan teknologi informasi, putusan Mahkamah Agung Victoria bisa dikir- imkan kepada para pihak langsung melalui email selain diunggah di website. Putusan elektronik tersebut akan 40
Hari ini, Program Magang MA-RI di FCA Dimulai SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014 Program Magang Mahkamah Agung RI di Pengadilan Federal Australia Tahun 2014 dimulai hari ini, Senin (29/9). Program ini diikuti oleh em- pat orang hakim yustisial MA, yai- tu Lilliek Prisbawono Adi, Frensita K. Twinsani, Sumartanto dan Asep Nursobah. Turut serta juga Senior Manager AIPJ bidang Reformasi Pengadilan, Binziad Kadafi. Mereka akan mengikuti program ini dalam dua tahap. Tahap pertama mu- lai hari ini hingga 10 Oktober men- datang. Sedangkan tahap kedua, direncanakan enam bulan men- datang setelah magang pertama selesai. Fokus kegiatan magang ini adalah tentang penyelenggaraan manaje- men perkara di Pengadilan Federal Australia. Diantara aspek manaje- men perkara yang menjadi fokus, implementasi Electronic Court File adalah fokus utamanya. Hari ini para peserta magang akan berada di Pengadilan Federal Aus- tralia Kepaniteraan New South Wales di Sydney. Selama dua hari mereka berada di Sydney untuk bertemu dengan Chief Justice. Se- lanjutnya, program magang akan dilanjutkan di Kepaniteraan Victoria, Melbourne Ada dua fokus perhatian selama di Sydney, pertama mengenai strategi manajemen perubahan yang diter- apkan oleh FCA dalam merubah proses manual ke sistem kerja elek- tronik dan kedua, mengenai strate- gi manajemen perubahan melalui media. (an) 42
Gedung FCA Dibangun Di atas Filosofi Access to Justice SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014 Bagi pengadilan, access to justice adalah ruh yang harus menjiwai semua aspek, dari mulai stan- dardisasi layanan bahkan hingga desain gedung. Ketika gedung pengadilan dibangun , filosofi ac- cess to justice ini harus menjadi fondasinya. Kenapa ruang sidang berada di bagian samping gedung dengan kaca yang besar sehingga menyerap cahaya yang banyak, itu tidak lain simbolisasi access to justice. Demikian disampaikan Warwick Sodden, Federal Registrar/CEO Court of Australia kepada peserta magang di acara Welcome and Tour of The NSW Registry. Di acara ini, para peserta diajak memasuki ruangan-ruangan penting di Pen- gadilan Federal, seperti ruang ha- kim, ruang judge associate (asisten hakim), ruang sidang, dan ruang mediasi. "Ruang sidang yang berada di ba- gian samping gedung adalah sim- bol keterbukaan dan terkoneksinya pengadilan dengan dunia luar, se- dangkan jendela kaca adalah gam- baran pengadilan untuk senantiasa menemukan kebenaran", jelas War- wick Sodden. Bukan hanya soal konsep gedung dan design interior yang dijiwai filosofi ac- cess to justice, kualitas sound system di ruang sidang pun demikian. War- wick menjelaskan bahwa sound system di ruangan sidang harus dipastikan berkualitas tinggi. Sehingga orang yang berada disudut manapun dapat men- dengar dengan jelas apa yang disam- paikan selama proses persidangan. "Sound System pun merupakan bagian dari access to justice", tegas Warwick. Ruang Sidang Berteknologi Ruang di Federal Court of Australia nampak sangat mewah dengan fasili- tas berteknologi tinggi. Layar untuk video conference, digital recording de- vice, pesawat telpon, beberapa kom- puter untuk hakim dan panitera sidang, faksimile, dan sound system dengan high definition. Disamping itu terdapat podium yang tinggi rendahnya bisa disesuaikan dengan orang yang akan berbicara. Pengaturan podium ini dikontrol secara elektronis. Bukan han- ya itu podium pun bisa diputar ke se- gala arah. Untuk ruang sidang utama, FCA menyediakan ruang pengunjung sidang yang berada di balkon. Lengkapnya fasilitas ruang sidang ini, menurut Warwick adalah bentuk ac- cess to justice juga. Sebab ruang si- dang ini bisa digunakan unruk seminar, konferensi, atau kegiatan publik lain- nya. "Jika digunakan untuk seminar maka podium diarahkan ke audience, bukan lagi menghadap meja hakim", terang Warwick. Inovasi Layanan Di bidang layanan, Federal Court of Australia akan segera memperbarui layanan penyampaian salinan putu- san. Putusan akan disampaikan melalui email para pihak bersamaan dengan publikasi putusan di website pengadi- lan. Selain itu, putusan pun akan dikirim ke hakim di tingkat sebelumnya. Untuk mendorong staf pengadilan memberikan pelayanan yang terbaik, mereka disediakan seluruh fasilitas kerja yang dibutuhkan. Bahkan, ketika dilakukan renovasi gedung dengan visi access to justice, para associate judge ditempatkan di spot yang memiliki view yang indah. " Itu semua demi pemberian layanan keadilan yang maksimal untuk publik", pungkas Warwick. (an) 44
Penerapan Electronic Court File di FCA Pilihannya : Semua Elektronik atau Semua Kertas (?) SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014 Federal Court of Australia baru saja meluncurkan sistem electronic court file yang diberlakukan bagi pi- hak yang mengajukan perkara dan aparatur pengadilannya. Dengan penerapan sistem ini, pengajuan berkas dari pihak dan pemeriksaan berkas oleh pengadilan bersifat paperless. Meski FCA bisa dibilang pengadilan modern, namun imple- mentasi sistem elektronik bagi para aparatur yudisial bukan tanpa ken- dala. Perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan dan meyakinkan manfaat penerapan sistem elek- tronik di pengadilan. Untuk efekti- fitas implementasi sistem ini, FCA menerapkan prinsip "semua elek- tronik atau semua kertas ". Demikian disampaikan CEO/Pa- nitera Utama Pengadilan Federal Australia, Warwick Sodden, Senin (29/9). Warwick menyadari bah- wa menerapkan sistem elektronik adalah merubah budaya kerja. Oleh karena itu, ketika sistem ini akan di- implementasikan hanya ada dua pilihan: semua akan berbasis elek- tronik atau tidak sama sekali. Menu- rutnya, dua pilihan adalah prinsip bagi sebuah keberhasilan. Karena jika setengah-setengah akan malah akan menjadi beban pengadilan. Dalam mensosialisasikan sistem baru ini, Warwick menggandeng un- sur hakim untuk meyakinkan efekti- fitas sistem ini. Ketika pilhannya jatuh pada "semua berbasis elektronik", maka pengadi- lan tidak memfasilitasi pencetakan dokumen. Meski demikian jika hakim akan mencetak, maka itu diperbo- lehkan namun dilakukan sendiri di kamarnya. Pencetakan ini pun, kata Warwick, sangat terbatas bagi do- kumen yang akan digunakan. Cara Kerja Bagi pihak yang akan mengajukan perkara ke pengadilan federal, mer- eka mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam format yang telah ditetapkan pengadilan. Mereka selan- jutnya mengunggah seluruh dokumen ke dalam e-lodgment. Sistem e-lodg- ment memproses penerimaan doku- men, pemayaran biaya perkara dan memberikan nomor perkara. Semua dokumen yang dikirim melalui e-lodg- ment ini selanjutnya diambil oleh Case Management System di internal pen- gadilan. Mengunggah seluruh dokumen ke dalam e-lodgment. Sistem e-lodgment memproses penerimaan dokumen, pemayaran biaya perkara dan memberikan nomor perkara. Semua doku- men yang dikirim melalui e-lodgment ini selanjutnya diambil oleh Case Management System di internal pengadilan. 46
Ketika perkara sudah terdistribusi ke hakim, maka dokumen yang be- rada di Case Management System diunduh kedalam elektronik work file. Distribusi dokumen ke para staf pengadilan ini dilakukan menggu- nakan produk Microsoft Share Point yang sudah dicostumisasi. Sistem layar kerja para ini merupakan hakim dan staf pengadilan. Me- lalui sistem ini, para hakim dapat melakukan highlight bagian-bagian penting, memberi catatan, dan ak- tivitas apapun selayaknya dilaku- kan di atas kertas. Mempersiapkan draft putusan pun dilakukan dengan sistem ini. Ketika berbincang dengan salah Ia mengakui seorang kemudahan mendapat sistem elektronik menggunakan court file. Meskipun sejumlah hakim yang lain, mengaku perlu beradap- tasi secara sungguh-sungguh untuk menggunakan sistem ini. hakim, banyak Elec tronic Cour t File 47
Inilah Strategi FCA dalam Menerapkan Electronic Court File MELBOURNE | 01 OKTOBER 2014 Australia termasuk dalam jajaran negara modern yang identik dengan kehidupan yang serba elek- tronik. Namun bagi Pengadilan Federal Australia (FCA), penerapan sistem pengadilan elektronik secara keseluruhan masih dianggap hal yang baru. Keputusan FCA untuk melakukan pengua- tan layanan elektronik pengadilan (e-Services) pada acara The Judge Meeting di bulan Septem- ber 2009. Baru lima tahun setelah itu (2014), FCA melakukan soft launching sistem electronic court file (ECF). FCA Melbourne telah memperkenal- kan sistem ini sejak Agustus 2014. Direncanakan sistem ini akan berlaku sepenuhnya di tahun 2015. Warwick Sodden (CEO/registrar) Elizabeth Con- nolly (Manager Policy & Planning) dan John Ma- thieson (Deputy Registrar) berbagi pengalaman dengan peserta magang tentang strategi FCA untuk mengimplementasikan sistem ECF, Selasa (29/9) di Gedung FCA New South Wales, Sydney. dokumennya hilang. Menurut Warwick adanya persepsi demikian pada umumnya disebabkan oleh tiga hal: tidak mau (un- willing), tidak bisa (unable) dan tidak tahu (unknow- ing). Oleh karena itu strategi FCA untuk menghadapi resistensi tersebut adalah dengan menjalin komuni- kasi dengan para hakim. Tim implementasi ECF mem- beri penjelasan bahwa ECF akan membuat pekerjaan efektif dan efisien. Mereka pun diingatkan bahwa ma- sih dapat mencetak dokumen yang dibutuhkan. Untuk meyakinkan hal tersebut Tim melibatkan ha- kim yang mendukung implementasi ECF untuk men- jadi juru kampanye. Bahkan hakim yang dilibatkan menunjukkan bukti bahwa dengan ECF proses penyu- sunan putusan lebih cepat dan pencarian dokumen pun menjadi lebih mudah. Bahkan agar peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik dirasakan nya- man, para hakim diberikan monitor berlayar besar dan laptop. Dengan perangkat ini hakim bisa memb- aca berkas sekaligus membuat catatan, highlight dan lain-lain yang biasa dilakukan dalam proses mem- baca berkas manual. Menurut Warwick, hambatan implementasi ECF bagi pengadilan, terutama hakim, adalah persepsi mereka bahwa akan kesulitan dengan sistem baru ini. Mere- ka berdalih tidak mahir menggunakan komputer se- hingga penerapan ECF akan memperlambat proses penanganan perkara. Ada juga yang menolak karena khawatir sistem tidak akan berjalan baik karena diak- ses oleh semua pihak. Akibatnya proses penanganan perkara terganggu, bahkan terancam gagal karena Selain proses komunikasi, pelibatan, dan persuasi, FCA juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur peradilan. Proses pembelaja- ran ECF bagi para staf ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang bersifat tatap muka dan ada juga menggunakan teknologi informasi. 48
(FCA) Federal Court Of Australia e-Services (ECF) Electronic Court Elizabeth Connolly , Manager Policy & Planning, me- nyampaikan bahwa salah satu cara mensosialisasi- kan ECF sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan, FCA membangun sistem e-learning terkait dengan implementasi e-CF. Sistem yang terintegrasi dengan intranet ini berisi segala hal tentang imple- mentasi ECF. paling banyak beracara di pengadilan. Disam- paikan kepada para praktisi bahwa mengirimkan dokumen elektronik melalui sistem e-lodgement akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Dari sisi pembebanan biaya pun, sistem elek- tronik akan banyak memotong post pengeluaran pencetakan dokumen, penggandaan, dan lain- lain. Salah satu bentuk informasi yang disajikan adalah dengan menyusun pertanyaan yang paling sering dikemukakan oleh para hakim (Frequently Ask Question) Sedangkan strategi yang digunakan untuk pihak di luar pengadilan, FCA melakukan sosialisasi ke- pada kantor-kantor hukum yang secara statistik Dari sisi aturan, penerapan ECF memerlukan pe- tunjuk pelaksanaan dari ketua pengadilan. Meski implementasinya tidak memerlukan pengaturan oleh Undang-Undang Federal, Ketua Pengadilan Federal dapat mengeluarkan practice note Sejak diperlakukannya ECF, FCA menyesuaikan ruang penerimaan perkara dengan menyediakan mesin scanner dan beberapa komputer untuk unggah dokumen 49
Maaf,... Berkas Anda Harus Disampaikan Secara Elektronik! MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014 "Maaf Berkas Anda Harus Disampai- kan Secara Elektronik!" . Demikian disampaikan oleh Daniel Caporale, Deputy Registrar FCA, ketika me- mimpin sidang perkara kepailitan, Kamis (2/10) di Law Court Building, Melbourne. Daniel Caporale yang bertindak sebagai Delegated Judge menolak menerima dokumen ker- tas ketika kuasa hukum penggu- gat mau menyampaikan beberapa lembar dokumen. Daniel menjelas- kan kepada pihak tersebut bahwa sesuai aturan pengadilan, sejak Agustus 2014 FCA Melbourne telah menerapkan sistem electronik court file yang mewajibkan pihak ber- perkara menyerahkan dokumen se- cara elektronik. "Silahkan anda mengunggahnya melalui e-lodgment besok", kata Daniel. Pengadilan Australia menerapkan kewajiban pihak untuk menyampaikan dokumen elektronik dengan pendekatan yang berbeda antara pengacara dan pihak yang tidak didampingi pengacara. Bagi pihak yang didampingi kuasa hu- kum mereka wajib mengirimkan dokumen ke pengadilan melalui ap- likasi e-lodgment. Sedangkan bagi pihak yang tidak didampingi kuasa hukum, mereka bisa membawa ber- kas ke pengadilan, lalu oleh petugas pengadilan dibantu dimasukkan ke Federal sistem e-lodgment. Dari sisi pengadilan, dengan diber- lakukannya kebijakan electronic court file, proses penanganan perkara tidak lagi menggunakan berkas. Dalam per- sidangan yang dipimpin oleh Daniel Caporale, peserta magang diberi kes- empatan untuk mengikuti persidangan, sehingga menyaksikan proses persi- dangan yang dilakukan tanpa berkas perkara. Asep Nursobah duduk bersa- ma asisten hakim/panitera, Lauren Mc. Cormik. Sedangkan Lieliek Prisbawono, Frensita K. Twinsani, dan Sumartanto duduk di tempat petugas transkrip. Dalam persidangan tersebut asisten hakim mempersiapkan segala ses- uatu tentang jalannya persidangan. Ia membuka aplikasi electronic court file dan perkara-perkara yang akan di- sidangkan pada hari itu muncul. Hakim pun membuka sistem yang sama. Khu- sus untuk hakim, tersedia satu laptop dan layar monitor yang cukup besar. Penggunaan dua piranti ini agar ha- kim bisa bekerja (membuat catatan dll, red) di laptop sekaligus membaca dokumen persidangan di layar moni- tor besar. Penggunaan laptop yang diproyeksikan juga ke monitor besar, digunakan di setiap ruangan hakim dan staf kepaniteraan. Laptop. Output monitor disetting extended sehingga beberapa pekerjaan bisa dilakukan se- cara sekaligus (multi tasking). Asisten hakim juga mengupdate proses persidangan dalam Case Tracking Sys- tem. Apabila ada penetapan yang ha- rus dibuat, seperti penundaan sidang, asisten mempersiapkannya menggu- nakan aplikasi case management sys- tem. Dalam persidangan yang digelar Kamis pagi (2/10), ada beberapa pihak yang masih menyerahkan dokumen kertas. Hakim langsung mengingatkan bahwa bagi perkara yang didaftarkan Agustus 2014, pengadilan tidak lagi menerima dokumen kertas. Ia meminta agar pi- hak memasukan soft copy dokumen tersebut ke sistem e-lodgment. Apabila bukti yag diserahkan berbentuk non dokumen, Menurut Warwick Soden, pengadilan mengambir gambar dari barang bukti tersebut kemudian men- gunggahnya di sistem e-CF. Untuk mengantisipasi pihak yang tidak bisa memasukan dokumen melalui sistem e-lodgment, maka pengadilan menunjuk seorang koordinator yang bertugas untuk membantu memasu- kan sistem ini ke aplikasi e-lodgment. Petugas ini pun yang membatu jika ada dokumen yang cukup besar se- hingga tidak bisa diupload di aplikasi e-lodgment. FCA pun menyediakan sebuah mesin scanner besar yang mampu melaku- kan scanning secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Selain itu ada be- berapa komputer yang terhubung den- gan sistem ECF yang bisa digunakan oleh para pihak pencari keadilan. (an) Diberlakukannya kebijakan electronic court file, proses penanganan perkara tidak lagi menggunakan berkas. 50
Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan Putusan adalah mahkota hakim. Kesalahan sedikit pun tidak boleh terjadi dalam sebuah putusan, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna. MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014 Putusan adalah mahkota hakim. Kesalahan sedikit pun tidak boleh terjadi dalam sebuah putusan, wa- laupun kesalahan itu adalah kesala- han ketik yang tidak mempengaruhi makna. Oleh karena itu jika keke- liruan yang bersifat "typo", maka ada mekanisme perbaikan. Di pen- gadilan Indonesia, koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan "renvoi". Prosedur renvoi dilakukan dengan mencoret reda- ksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang ke- liru tersebut kemudian diberi ket- erangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh majelis hakim. Dalam praktek renvoi dikenal beberapa istilah seperti sah coret ganti, sah coret tambah, dan lain-lain. Pengadilan Federal Australia juga ter- mengenal mekanisme hadap redaksi putusan yang keliru. Mereka menyebutnya dengan Cor- rigendum. Berbeda dengan cara renvoi di Indonesia, Corrigedum dilakukan di setiap hala- tidak man tempat terjadnya kekeliruan. Corrigendum dibuat di lembaran terpisah yang isinya menjelaskan bahwa telah terjadi kekeliruan pen- ulisan di halaman sekian, tertulis A seharusnya B. Atau, telah dihapus kalimat A dan dimasukkan kalimat B. Hakim selanjutnya membuat per- nyataan bahwa telah terjadi koreksi atas kekeliruan. Corrigendum mirip dengan ralat yang biasa dilakukan dalam sebuah terbitan. ralat 51
Pada dasarnya tak ada template khusus bagi para Hakim, namun biasanya putusan berisi judul (heading), para pihak yang terlibat, nomor perkara, nama hakim, tanggal putusan, kata kunci untuk pencarian, peraturan terkait, yurisprudensi, kutipan, tanggal persidangan, kesimpulan akhir, tempat, divisi, katagori, jumlah paragraf, penas- ehat hukum dan pendukung penggugat juga tergugat, pertimbangan hukum (reason for judgement) yang terdiri dari fakta-fakta penting dan hukum terhadap duduk perkara lalu perintah pengadilan (order) atau lazim kita sebut amar putusan dan diakhiri dengan pernyataan bahwa kopi putusan sesuai asli dari putusan Hakim yang ditanda-tangani oleh Associate (asisten hakim dalam persidangan). Menurut Justice Bennet, para pihak tidak membutuhkan sejarah perkara dalam putusan tetapi yang dipedulikan mereka adalah pertimbangan hukum. Pihak yang menang hanya peduli amar putusan dan yang kalah hanya peduli alasan ia dikalahkan. Oleh karena itu menurutnya putusan tidak seharusnya panjang dan memuat hal-hal yang sudah diketahui para pihak dalam proses persidangan, bahkan putusan yang baik adalah yang sesingkat mungkin, beralasan, dan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Pendapatnya tersebut bertujuan untuk memberikan yang dibutuhkan para pihak (solusi) dengan sesegera mungkin didasari filosofi bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan (justice delayed justice denied). (Frensita K. Twinsani) Pasca Implementasi ECF, FCA Tidak Lagi Mencetak dan Mengirim Putusan Semuanya berbasis dokumen elektronik yang dikelola dalam sebuah sistem yang disebut electronic court file (ECF) MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014 Sejak Agustus 2014, FCA khususnya Kepaniteraan Victoria di Melbourne sudah menerapkan sistem berkas elektronik (electronic court file). Dengan diimplementasikannya ECF maka Pengadilan Federal Austra- lia tidak lagi menggunakan kertas dalam proses penanganan perka- ra. Semuanya berbasis dokumen elektronik yang dikelola dalam se- buah sistem yang disebut electron- ic court file (ECF). Pasca impele- mentasi ECF ini, putusan ataupun penetapan tidak lagi dicetak dalam bentuk kertas dan dikirim ke pihak yang bersangkutan. Putusan cukup diupload di website, dan pihak ting- gal mengunduhnya. Demikian disampaikan oleh Lauren McCormik, saat berdiskusi dengan peserta magang perihal persidan- gan elektronik yang sebelumnya diikuti oleh peserta magang. Lau- ren menjelaskan kalau dulu pen- gadilan mengirim dokumen pu- tusan atau penetapan ke alamat pihak berperkara melalui pos, maka bagi putusan yang perkaranya di- daftar Agustus 2014, cukup dipub- lish. Status putusan yang dipublish ini merupakan salinan resmi yang dikeluarkan pengadilan. Lauren menjelaskan bahwa ada perbedaan format putusan yang dipublis sebelum dan sesudah diberlakukannya ECF. Kalau se- belum berlaku ECF, putusan yang dimuat di internet tidak dibubuhi setempel dan statusnya bukan sa- linan resmi. Sebab, pihak yang ber- perkara menerima salinan putusan dari pengadilan. Setalah berlaku ECF, putusan yang dipublis di web- site dibubuhi setempel Pengadilan Federal. Pembubuhan stempel ini menjadi ciri bahwa ia adalah do- kumen resmi pengadilan. [an] 52
Merasakan Menjadi "Pegawai" Pengadilan Federal Australia Peserta Magang diikutkan seolah menjadi anggota majelis dalam persidangan yang dipimpin oleh Justice Murphy MELBOURNE | 03 OKTOBER 2014 Kegiatan magang Mahkamah Agung RI (Internship Program 2014) memasuki hari ke-3 (1/10). Setelah dua hari memperoleh informasi tentang e- lodgment dan manaje- men perubahan di Federal Court of Australia (FCA) New South Wales, Sidney, Tim Magang mendatangi FCA Victoria di Kota Melbourne. Di FCA Melbourne, Tim Magang akan mendalami pemasukan proses berkas secara elektronik. FCA Mel- bourne dipilih karena merupakan pengadilan percontohan. Kegiatan magang di FCA Melbourne dimulai dengan acara coffee morn- ing, Rabu (1/10). Sia Lagos, Panitera Kepala FCA Kepaniteraan Victo- ria menyambut tim magang dan memperkenalkan dengan sejumlah hakim dan staf. Dalam acara coffee morning yang penuh dengan nuansa kekeluar- gaan, tanpa diduga Justice Bernard Murphy menawarkan kepada dua orang anggota tim yaitu Liliek Pris- bawono Adi, SH., MH., dan Frensita K. Twinsani, SH., M.Si.,MH untuk ikut me- nyaksikan proses persidangannya. Bahkan mengajak kedua anggota tim tersebut untuk duduk di meja hakim di sisi kiri dan kanan sehing- ga dapat melihat dan merasakan langsung atmosfer saat ia me- mimpin persidangan. Dengan dik- kutkannya kedua peserta magang, sekilas nampak persidangan men- jadi persidangan majelis (full court). Padahal sidang hari itu adapah per- sidangan dengan hakim tunggal. Kewenangan Pengadilan Selain sebagai pengadilan banding, Federal Court of Australia adalah Trial Court yang menangani perkara fakta (judex facti) seperti Penga- dilan Umum di Indonesia, namun yurisdiksinya hanya menangani perkara komersial dan sebagian kecil perkara pidana yang berkai- tan dengan perkara komersial yang federal. Ada diatur oleh hukum dua jenis persidangan di sini yang dibedakan nomor perkaranya yaitu perkara Federal Court dan perkara Federal Circuit Court. Sedangkan untuk perkara perdata yang berhubungan dengan masalah keluarga yang di Indonesia juga merupakan yurisdiksi peradi- lan umum, di Australia disidangkan tersendiri di Pengadilan Keluarga (Family Court) yang memiliki kantor dan struktur organisasi berbeda. Di Federal Court perkara disidangkan oleh satu orang Hakim dan apabi- la ada pihak yang tidak menerima putusan maka akan dibawa naik banding yang ditangani Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim (full court)., Dengan demikian, Hakim tingkat pertama Pengadilan Fed- eral juga merangkap sebagai ha- kim banding. Pengadilannya sama, adapun yang membedakan ked- uanya adalah jumlah hakim yang menangani perkaranya saja. berdasarkan 53
Di Australia, lembaga peradilan ter- tinggi yang bisa menangani banding dari semua jenis peradilan termasuk Pengadilan Federal, atas alasan hu- kum yang sangat kuat (question of law) adalah High Court yang ber- pusat di Canberra dan memiliki ca- bang di setiap negara bagian. Ang- gota High Court hanya berjumlah 7 orang Hakim Agung yang merupakan Hakim-Hakim yang dipilih dengan sangat selektif dan memiliki kuali- fikasi terbaik di Australia. Biasanya perkara kasasi akan ditangani oleh 5 atau 7 orang Hakim Agung. High Court ini dalam beberapa hal lebih mirip dengan Mahkamah Konstitusi di Indonedia Delegated Judge Di Australia ada beberapa perkara yang dapat didelegasikan pada Pa- nitera (Registrar) antara lain perkara permohonan pailit. Biasanya perkara yang ditangani Registrar ini bersifat mudah, singkat dan sederhana pem- buktiannya. Apabila saat persidan- gan Registrar merasa perkaranya adalah perkara yang memerlukan waktu lama dengan pembuktian yang agak rumit maka ia akan meru- juk berkas perkara tersebut untuk disidangkan oleh Hakim. Biasanya perkara selesai di tingkat pertama atau trial court karena prosedur yang sangat sulit dan ketat untuk menga- jukan banding apalagi kasasi. Ada suatu mekanisme beracara yang disebut dengan leave yang akan memeriksa apakah suatu perkara diperbolehkan untuk diajukan upa- ya hukum banding dan/atau kasa- si. Kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi membuat mereka menerima apabila dalam mekanisme tersebut perkaranya dianggap tidak layak banding atau kasasi. Kesada- juga menyebabkan ran hukum kepatuhan terhadap putusan dan penghormatan terhadap pengadilan sangat tinggi. ini Hakim Federal Australia berjumlah 50 orang dengan jumlah perkara sekitar 5,000 berkas per tahun. Untuk men- jawab tuntutan modernisasi pen- gadilan dan pelayanan yang lebih cepat, sejak sekitar 4 minggu yang lalu Pengadilan Federal Australia melaksanakan kebijakan penerapan pengajuan berkas secara elektronik (e- lodgment) untuk mengalihkan berkas dalam bentuk kertas men- jadi berkas dalam bentuk elektronik. Penanganan perkara yang diterima Federal Court diawali saat sebuah perkara didaftarkan. Oleh karena e- lodgment masih dalam masa tran- sisi, sejak kebijakan diterapkan maka untuk penggugat yang diwakili oleh penasehat hukum pengadilan me- wajibkan pengajuan berkas secara elektronik sedangkan untuk peng- gugat yang tidak diwakili penasehat hukum (unrepresented applicant) pengadilan menyediakan petugas khusus yang akan memberikan infor- masi dan membantu memasukkan berkas secara elektronik. Tim Magang juga berkesempatan melihat fasilitas untuk e-lodgment tersebut dalam sebuah ruang yang terbuka bagi umum di kepaniteraan. Di ruang itu disediakan komputer dan mesin scanner yang bisa diak- ses publik untuk mengajukan ber- kas secara elektronik, bahkan untuk penggugat yang memiliki keterba- tasan kemampuan berbahasa Ing- gris pengadilan menyediakan akses untuk memperoleh penerjemah yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Tampak sekali bahwa akses masyarakat pada keadilan (access to justice) merupakan perhatian dan kepedulian yang utama. Setelah berkas diajukan secara elek- tronik, ada petugas yang memeriksa kelengkapan berkas untuk unrep- resented applicant apakah sesuai dengan peraturan. Jika berkas ti- dak lengkap maka petugas tersebut akan berkomunikasi dengan peng- gugat dan memberi batas waktu un- tuk memasukkan berkas yang dibu- tuhkan. Setelah itu akan ditentukan siapa Hakim dan Panitera yang akan menangani perkaranya serta diten- tukan hari persidangannya. Pihak penggugat akan diwajibkan mem- berikan panggilan sidang langsung pada Tergugat, dan apabila diang- gap perlu maka dalam panggilan sidang, Hakim melalui Panitera akan memberikan informasi atau petunjuk kepada para pihak mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat menghadiri persidangan. Dalam persidangan yang diikuti oleh tim magang, sebelum persidangan permulaan, Justice Murphy memer- intahkan para pihak untuk membuat pernyataan tentang pokok perma- salahan dalam bentuk poin-poin yang akan disepakati pembahasan- nya di persidangan, sehingga persi- dangan tidak akan berjalan bertele- tele dan melebar ke arah yang tidak perlu. Setelah penggugat (Applicant) menyampaikan pokok masalah dan Tergugat (respondent) menyam- paikan pendapatnya, apabila ha- kim menganggap masalah itu bisa diselesaikan dengan mediasi maka ia memberikan sedikit arahan yang menekankan keuntungan masalah diselesaikan secara medisi dan keru- giannya jika perkara dilanjutkan un- tuk diputuskan oleh Hakim. Selanjut- nya perkara ditunda untuk memberi waktu mediasi sekaligus menentukan hari sidang jika perdamaian tidak tercapai. Mediasi di FCA Perbedaan yang mendasar antara mediasi di Federal Court dengan me- diasi perkara perdata di Indonesia adalah mediasi di Federal Court di- gantungkan pada pertimbangan Ha- kim Federal dan keinginan para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan, bu- kan kewajiban seperti di Indonesia, yang jika tidak dilakukan dapat me- nyebabkan putusan batal demi hu- kum. Demikian juga berbeda dengan di Indonesia, tidak semua perkara perdata dapat melalui proses me- diasi, karena Pemerintah Australia melarang perkara-perkara tertentu untuk diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian dengan mediasi terse- but akan menghindari penumpukan perkara di pengadilan di samping memberikan kepuasan yang lebih bagi semua pihak daripada peny- elesaian melalui putusan hakim yang bersifat menang dan kalah. Mediasi biasanya difasilitasi oleh Registrar yang ditunjuk. Para Reg- istrar merupakan mediator yang handal. Di Negara bagian Victoria keberhasilan mediasi mencapai 70%. Hal tersebut tampak dari tingkat ke- berhasilan mencapai kesepakatan. Dalam hal perkara diselesaikan den- gan perdamaian, maka kesepaka- tan tersebut merupakan hukum yang berlaku bagi para pihak dan mem- punyai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan. Secara umum jarang terjadi pelanggaran terha- dap hasil kesepakatan. Para pihak takut melakukan pelanggaran kare- na mempunyai konsekuensi hukum yang sangat berat. Adapun apabila mediasi gagal maka sesuai tanggal yang telah ditetapkan, persidangan dilaksanakan melalui proses jaw- ab menjawab, pembuktian, hingga memperoleh putusan akhir dari Ha- kim yang rata-rata memiliki jangka waktu penyelesaian 6 (enam) s/d 12 (dua belas) bulan, kecuali beberapa jenis perkara yang harus diselesaikan dalam tenggang waktu tertentu. Proses peyelesaian putusan Hakim di Pengadilan Federal cukup sing- kat. Biasanya setelah diputus Hakim akan memberikan putusannya pada petugas yang harus melakukan up- load dalam waktu 24 (dua puluh em- pat) jam sejak Hakim memberikan putusannya untuk di-upload sehing- ga para pihak dapat segera mem- perolehnya. Putusan yang dibuat Hakim sangat singkat, Justice Ben- net, salah seorang Hakim senior di Pengadilan Federal New South Wales, Sidney (NSW Registry) mengatakan putusannya hanya sekitar 10 (sepu- luh) halaman. 54
Perubahan Paradigma Hakim Perdata di FCA: Hakim Pasif Menjadi Hakim Aktif hakim bertanggung jawab untuk mengelola persidangan perkara sehingga dapat berjalan dengan cepat, tidak bertele-tele. MELBOURNE | 04 OKTOBER 2014 Selama ini hakim perdata meme- gang teguh prinsip bahwa ia harus pasif dalam menangani perkara. Namun prinsip tersebut tidak lagi dianut sepenuhnya di Pengadilan Federal Australia. Sejak tujuh be- las tahun yang lalu prinsip ini sudah mulai ditinggalkan. Hakim FCA tidak hanya diam mendengar pihak yang bersengketa di persidangan, tapi ia aktif mengendalikan persidangan sehingga perkara dapat segera dis- elesaikan. Hakim pun aktif mendo- rong para pihak agar dapat men- gakhiri sengketa dengan damai. Di sistem hukum Australia, ada aturan tertulis bahwa hakim bertanggung jawab untuk mengelola persidan- gan perkara sehingga dapat ber- jalan dengan cepat, tidak bertele- tele. Demikian disampaikan Panitera Pengadilan Federal Australia Kepa- niteraan Melbourne, Sia Lagos, Rabu (1/10) pada sesi berbagi pengala- man FCA-MA tentang manajemen perubahan. Sia Lagos menjelas- kan bahwa Australia memiliki un- prosedur dang-undang tentang penyelenggaraan persidangan (Court Procedures Rules 2006 (ACT). Undang-undang intinya menghendaki persidangan ber- jalan efektif efisien, penyelesaian perkara terukur, dan terhindar dari persidangan yang bertele-tele, dan hakimlah yang bertanggung jawab untuk mengelola persidangan se- hingga berjalan sesuai yang dike- hendaki undang-undang tersebut. ini pada Menurut Sia Lagos mesti belum se- luruh hakim menganut paradigma hakim aktif dalam kasus perdata, namun tidak kurang dari 80 % hakim sudah menerapkan prinsip hakim aktif. Sia Lagos menjelaskan bahwa ada preseden putusan pembatalan oleh High Court of Australia karena proses persidangan yang lama dan bertele-tele. Putusan itu adalah pu- tusan Aon Risk Services Aust Ltd v Australian National University [2009] HCA 27. Putusan ini merupakan pu- tusan banding dari Supreme Court of The Australian Capital Territory. Sebelumnya terdapat juga putusan serupa yang telah dimuat di berb- agai Law Report (an) 55
Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia Oleh : Asep Nursobah MELBOURNE | 05 OKTOBER 2014 Pengadilan Federal Australia sudah lama menjadi pengadilan modern. Sebagai pengadilan modern, maka layanan berbasis elektronik menjadi keniscayaan. Layanan elektronik Pengadilan Federal Australia ini terbagi pada dua, untuk internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah aparatur pengadilan, sedangkan eksternal adalah pihak berperkara dan publik pada umumnya. Kegiatan magang hakim yustisial Mahkamah Agung yang berlangsung tanggal 28 September s.d 10 Okto- ber 2014 berkesempatan melihat dari dekat berbagai layanan elektronik tersebut. Internal Pengadilan Federal Australia menerapkan berbagai aplikasi elektronik untuk mendukung penanganan perkara yang menjadi kewenangannya. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Case Track Case Track adalah aplikasi manajemen perkara yang mencatat perjalanan perkara dari mulai berkas diterima oleh pengadilan, didistribusikan ke docket para hakim, disidangkan sampai dengan perkara diputus dan salinan putusannya diserahkan kepada pihak. Case Track ini serupa dengan SIPP pada pengadilan negeri ,SIADPA di pen- gadilan agama atau SIAD TUN dan SIAD MIL di pengadilan tata usaha negara dan militer. Aplikasi Case Track ini mengikuti alur perjalanan berkas dan penggunanya adalah pegawai yang berada di titik yang dilewati oleh alur perkara tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan berkas di ruang sidang, asisten hakim (judge associate) langsung mengupdate status penanganan perkara seperti tanggal putusan, penetapan, atau penundaan sidang. Yang me- narik, penasihat hukum bisa mengakses Case Track ini, khusus untuk memantau perkara-perkara dia yang sedang ditangani di pengadilan. 2. Aplikasi Template Putusan Pengadilan Federal Australia memiliki aplikasi untuk memudahkan penyusunan putusan. Aplikasi ini ditanam di Microsoft Office menggunakan macro sehingga muncul menu baru yaitu judgment. Di menu ini terdapat beber- apa sub menu terkait dengan penyusunan putusan. Meski aplikasi ini belum terhubung dengan data base Case Track, aplikasi memudahkan untuk menyusun putusan. Ketika putusan sudah selesai disusun, aplikasi bisa mel- akukan bookmark kata kunci, undang-undang yang dikutip, putusan-putusan yurisprudensi yang dikutip. Semua bookmark akan ditampilkan di halaman depan sebagai sinopsis putusan. Aplikasi ini juga bisa menggabungkan beberapa pertimbangan hakim menjadi satu putusan. Yang menarik dari aplikasi ini karena ditanam di Microsoft Office sehingga semua orang familier dengan tampilan. Aplikasi ini tidak hanya diinstal di komputer hakim, tetapi seluruh komputer di Pengadilan telah diinstal Microsoft Office hasil kustomisasi. 3. Dokumen Manajemen Sistem Untuk mengelola dokumen yang digunakan oleh pengadilan, Pengadilan Federal Australia menggunakan aplikasi Microsoft Share Point. Aplikasi ini membantu pengadilan untuk mendistribusikan dokumen yang dikirim oleh pihak kepada para hakim, para associate judge, dan staf pengadilan yang terkait dengan pemeriksaan berkas. Aplika- si Dokumen Manajemen Sistem ini sangat dibutuhkan oleh pengadilan, terlebih ketika pengadilan sudah mulai menggunakan dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara. 4. Electronic Court File Aplikasi Electronic Court (ECF) file mulai diterapkan oleh Pengadilan Federal Australia seiring dengan kebijakan pengadilan untuk merubah cara kerja dari paper based ke paperless. ECF ini bersumber dari berkas elektronik yang dikirimkan oleh pihak menggunakan aplikasi untuk eksternal yang disebut dengan e-lodgement. ECF berisi kumpulan berkas perkara elektronik yang sebelumnya berbentuk kertas. Ketika hakim akan memeriksa berkas, dokumen elektronik dari ECF ini dipindahkan ke sub-aplikasi yang disebut dengan Working File. Di Working File, seluruh berkas yang berbentuk PDF dibuka menggunakan aplikasi Adobe PDF Profesional. Dengan aplikasi ini para hakim dapat melakukan highlight bagian-bagian penting, memberi catatan, copy paste ke template putusan, dan lain-lain. ECF juga digunakan dalam pemeriksaan persidangan. Ketika peserta magang diikutkan dalam persidangan, di meja sidang tidak tersedia kertas. Yang ada hanyalah satu buah laptop dan satu monitor yang cukup besar. Fungsi laptop adalah untuk mencatat hal-hal penting, memberikan komentar, dll. Sedangkan layar monitor adalah untuk membaca dokumen berkas perkara yang sedang disidangkan. Yang tampil di monitor ini adalah dokumen yang berasal dari ECF yang diproyeksikan dari laptop dengan mode display monitor extended. Bekerja dengan dua monitor ini juga dilakukan di setiap ruang kerja hakim. 56
5. Portal Website Setelah diberlakukan ECF, maka pengadilan tidak lagi mencetak dokumen pengadilan di kertas, termasuk putusan. Lalu bagaimana Pengadilan Federal Australia menyampaikan dokumen resmi putusan ke para pihak?. Caranya adalah Pengadilan Federal Australia mengunggah putusan ke website pengadilan. Karena publikasi putusan di website ini merupakan pemberitahuan resmi, maka dilakukan sedikit modifikasi dari model publikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Modifikasi itu adalah membubuhkan stempel resmi pengadilan di lembar putusannya. 6. e-Trial e-Trial adalah layanan persidangan elektronik. Saat ini belum semua persidangan dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik hanya diterapkan untuk perkara-perkara niaga yang melibatkan banyak pihak dengan dokumen yang banyak. Persidangan elektronik dilakukan di ruang sidang khusus yang dilengkapi dengan kom- puter yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak. Dalam persidangan elektronik ketika pihak membacakan guga- tan melalui ipadnya, misalnya, maka dokumen tersebut juga tampil dilayar hakim. Demikian juga ketika hakim membuka dokumen maka dokumen yang dibuka hakim tersebut juga muncul dilayarnya para pihak. Lalu lintas dokumen yang akan ditampilkan di layar dikendalikan oleh seorang operator. Dalam kegiatan magang tahun 2012, peserta magang diajak untuk melihat persiapan persidangan elektronik. Sepintas ruang sidang lebih menyerupai laboratorium komputer, karena banyaknya komputer yang tersedia di ruang sidang. e-Trial ini didukung oleh serv- er khusus yang tersedia di belakang ruang sidang. Lalu apa bedanya dengan ECF?. ECF adalah sistem pengganti dokumen kertas. Alur penanganan perkara tidak mengalami perubahan yang signifikan. Demikian pula persidangan masih dilaksanakan di ruang sidang biasa. Komputer yang digunakan oleh para pihak dan oleh hakim tidak terhubung, namun masing-masing membuka dokumen yang sama. 7. e-Courtroom e-Courtroom adalah sebuah ruang sidang online yang digunakan oleh para Hakim dan Panitera untuk memban- tu penanganan dan persidangan perkara di Pengadilan Federal Australia atau Sirkuit Federal Court of Australia (sebelumnya Federal Magistrates Court). Dengan menggunakan layanan e-Courtroom, pihak yang mengajukan perkara tidak perlu datang ke pengadilan. Demikian pula persidangan dilakukan secara online, sehingga pihak dan hakim tidak berada di ruang sidang. Perkara yang bisa ditangani oleh e-court room adalah perkara permohonan sepihak seperti perkara permohonan ganti rugi dalam kepailitan, permohonan panggilan pemeriksaan. Selain itu eCourtroom juga dapat digunakan untuk pemberian petunjuk dan penetapan-penetapan lainnya yang berada dalam ruang lingkup Hukum Federal. eCourtroom terintegrasi dengan eLodgment, sehingga pihak yang mengajukan berkas perkara melalui e-lodg- ment kan terhubung dengan eCourtroom dan eLodgment. Selain itu, eCourtroom menyediakan fasilitas ko- respondensi dan pertukaran dokumen yang berhubungan dengan Administrasi perkara. Pihak menyampaikan berkas ke pengadilan, dan pengadilan memberikan penetapan ke para pihak. Sebuah fasilitas transkrip juga disediakan untuk merekam semua pesan yang diposting oleh hakim yang mem- impin persidangan dan/atau yang dilakukan oleh para pihak dalam sistem e-Courtroom. Transkrip ini dapat dilihat oleh publik. Namun, dokumen yang diposting atau diajukan oleh pihak hanya dapat dilihat oleh petugas pengadilan dan pihak yang terkait. Eksternal Untuk layanan eksternal, ada beberapa aplikasi yang disediakan Pengadilan Federal Australia, yaitu: 1. e-lodgment ini adalah aplikasi untuk mengirimkan berkas perkara ke pengadilan. Pengacara atau pihak yang berperkara dap- at mengirim berkas perkara ke pengadilan melalui e-lodgment setelah merigistrasikan dirinya di sistem ini. Ber- kas yang telah dikirim akan diperiksa oleh pengadilan, apakah memenuhi syarat kelengkapan atau persyaratan lainnya yang diatur oleh practice note ketua pengadilan. Jika berkas tidak lengkap, maka pengadilan menuliskan kekurangan-kekurangannya dan akan terkirim ke emailnya pihak yang mengajukan. Melalui aplikasi e-lodgment ini pemohon bisa memberikan informasi bahwa perkara ini adalah penting, perlu waktu segera menyelesaikan, atau dokumen yang bersifat rahasia. Pemohon pun bisa meminta tanggal tertentu untuk dilaksanakan persidan- gan, meski keputusan nantinya ada di pihak pengadilan. Setelah berkas diterima, pengadilan akan menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak. Pihak dapat mem- bayar menggunakan sistem pembayaran yang sudah disediakan oleh sistem, atau melalui media lain kemudian bukti pembayarannya diunggah ke e-lodgment. Selanjutnya pengadilan akan menentukan kapan persidangan pertama akan dilakukan. Bagi pihak yang tidak didampingi penasihat hukum dan tidak bisa menggunakan e-lodgment, ia bisa datang ke pengadilan membawa berkas. Di bagian pendaftaran perkara, telah disediakan mesin scanner dan beberapa komputer yang terhubung dengan e-lodgment. Pengadilan Federal Australia telah menunjuk seorang kordinator yang membantu untuk memasukan berkas perkara ke sistem elektronik pengadilan. Petugas ini pun yang akan membantu apabila ada dokumen yang tidak bisa dimasukkan karena kapasitas filenya terlalu besar. 57
2. Common law Portal Common Law Portal adalah portal untuk menampilkan seluruh dokumen pengadilan. Semua berkas yang sudah dik- irim ke pengadilan bisa dilihat di website ini. Demikian pula produk pengadilan seperti penatapan, putusan, corrigen- dum putusan, bisa diakses disini. 3. Website Pengadilan Seperti telah dijelaskan dibagian awal, pengadilan memuat informasi pengadilan di website. Jadwal sidang, putusan, dan lain-lain tersedia di website. [an] Menerapkan e-Court File, FCA Tempuh 8 Langkah Management Perubahan Melbourne | 05 OKTOBER 2014 Meski sudah lama menerapkan lay- anan pengadilan berbasis elektronik (e-court services), namun benar- benar meninggalkan kertas dalam penanganan perkara adalah benar- benar hal yang baru. Oleh karena itu harus ada strategi manajemen perubahan dalam melakukan pera- lihan dari paper based ke paperless. Berkaitan dengan hal tersebut, FCA menempuh delapan langkah mana- jemen perubahan. Sia Lagos, Panitera FCA Kepaniteraan Victoria, berbagi pengalaman men- genai 8 langkah yang telah ditempuh untuk implementasi electronic court file. Delapan langkah tersebut menu- rut Sia Lagos harus dilakukan secara berurutan. Inilah kedelapan langkah manajemen perubahan yang telah dilakukan FCA untuk mengimple- mentasikan e-Court File Pertama, apakah benar-benar perlu dilakukan peruba- han. Untuk melakukan perubahan, pertimbangan signifikansi melaku- kan perubahan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Menurut Sia, ini adalah langkah per- tama yang harus dilakukan. Pada tahap ini harus dilakukan identifi- kasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan pelu- ang dilakukannya perubahan. Dalam konteks pengadilan, alasan penting- nya dilakukan perubahan misalnya banyak tunggakan atau banyak ke- luhan atas layanan pengadilan. Memastikan tim pendukung Kedua, membentuk perubahan yang kuat. Setelah diyakini bahwa perubahan benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang mendukung ad- anya perubahan. Tim ini harus meru- pakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengupay- akan perubahan yang meliputi unsur hakim dan aparatur peradilan yang lainnya seperti bagian perencanaan, keuangan dan lainnya. Dalam konteks e-CF di FCA, telah dibentuk ECF Board dan ECF Project Team. Setelah dibentuk tim atau kelompok kerja, yang harus di- lakukan berikutnya adalah mendorong kelompok ini untuk bekerja sama seb- agai sebuah tim. Ketiga, merumuskan visi perubahan. Langkah berikutnya setelah terbentuk pokja adalah merumuskan visi peruba- han. Langkah ini harus dilakukan untuk membantu secara langsung upaya- upaya perubahan tersebut. Setelah visi terbentuk harus disusun strategi untuk mencapai visi tersebut. Keempat, mengkomunikasikan visi ke- pada seluruh aparatur peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg un- tuk mencapainya telah dirumuskan, se- lanjutnya harus dikomunikasikan. Dalam mengkomunikasikan kedua hal tersebut sedapat mungkin menggunakan berb- agai media dan berbagai kesempatan. Karena perubahan akan mengakibatkan cara kerja baru, maka mengajarkan cara baru itu sebaiknya dengan contoh yang dilakukan oleh kelompok kerja yang su- dah dibangun di tahap kedua diatas. Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk melakukan perubahan sesuai visi. Perubahan adalah "virus" yang harus dilularkan. Agar perubahan dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-agen yang diberi- kan wewenang untuk melakukan pe- rubahan. Di tahap ini segala sesuatu yang merintangi perubahan harus "dis- ingkirkan". Perubahan struktur organisasi juga perlu dilakukan jika memang ke- beradaanya mengganggu pencapaian misi. Agen-agen perubahan yang sudah "dikembang-biakkan" didorong untuk berani menangani risiko dan memberi- kan gagasan, dan aktivitas non-tradis- ional. Keenam, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Pada tahap ini, tim perubahan harus menyusun rencana peningkatan kin- erja yang memungkinkan. Harus dipas- tikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan perbaikan jika ada yang menyimpang dari visi. Tidak boleh dilupakan adalah selalu memperkenal- kan perubahan kepada staf yang terli- bat dalam program peningkatan kinerja, dan memberikan penghargaan kepada yang berhasil. Ketujuh, mempertahankan kemajuan yang telah didapat dan menghasilkan keberhasilan bidang yang lainnya. Su- paya perubahan yang telah menghasil- kan perbaikan kinerja dapat dipertah- ankan maka perlu dilakukan pendekatan oleh sosok yang kredible untuk merubah sistem, struktur, dan kebijakan yang ti- dak sejalan dengan visi perubahan. Jika dibutuhkan, perlu merekrut pegawai, mempromosikan atau melatih pegawai yang bisa melaksanakan visi peruba- han. Yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan menguatkan proses peruba- han dengan program baru, tema baru dan merubah agen-agen perubahan. Kedelapan, Melembagakan program perubahan sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah ber- hasil. Demikian juga duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya, adalah menjadi- kan cara tersebut sebagai pendekatan baru. Keberhasilan cara kerja baru ini harus dilembagakan dan harus dikait- kan dengan keberhasilan pengadilan. Untuk memastikan perubahan dapat dijaga kesinambungannya, maka ha- rus dipastikan bahwa proses pembi- naan kepemimpinan dan proses suksesi kepemimpinan harus berpihak kepada program-program perubahan. [an] 58
Sejak 30 Tahun Yang Lalu, FCA Sudah Tidak Menggunakan Buku Register MELBOURNE | 05 OKTOBER 2014 Pengadilan Federal Australia se- jak sepuluh tahun terakhir telah mengembangkan e-Court Services. Layanan pengadilan berbasis ele- ktronik ini terdiri dari e-lodgmnet, e-Court File, dan e-Trial. Sedangkan jauh sebelumnya, kurang lebih 30 tahun yang lalu, untuk kepentingan pengelolaan perkara mereka me- miliki aplikasi manajemen berkara yang disebut dengan Case Track. Sejak itulah Pengadilan Federal Australia sudah tidak lagi menggu- nakan buku register perkara. Hal tersebut mengemuka dalam perbincangan dengan Lauren Mc- Cormick, Senior Legal Case Man- ager, seusai meninjau pelaksanaan sistem e-court file di ruang kepani- teraan dan ruang sidang , Rabu lalu (1/10). "Saya dan Daniel Caporale (Deputy Registrar, red) tidak pernah meli- hat pengadilan menggunakan buku register", ungkap Lauren menjawab pertanyaan pesetra Magang. Menurut Lauren peran buku register untuk mencatat pergerakan berkas, dijalankan oleh sistem informasi manajemen perkara, "Case Track". Namun demikian, dalam setiap berkas ada lembaran yang berisi riwayat perjalanan perkara terse- but. Demikian juga hakim mem- buat catatan sendiri terkait dengan perkara-perkara yang ditanganin- ya. Sejak Agustus 2014, FCA mulai menerapkan sistem e-Court File sehingga penanganan perkara di pengadilan sama sekali sudah tidak menggunakan kertas. Bagaimana dengan sistem ke- amanan aplikasi dari serangan hacker?. Lauren menjelaskan bahwa untuk antisipasi hal tersebut diber- lakukan apa yang disebut dengan "Zona Demilitarisasi". Artinya se- lain keamanan sistemnya diban- gun super maksimal, publik pun diberi pemahaman bahwa penga- dian adalah zona yang tidak boleh diganggu. Jika ada yang berusaha mengganggu, maka itu adalah per- buatan yang akan dihukum berat. 59
Melihat Tata Kelola Perkara di Ruang Hakim FCA Sedangkan seorang eksekutif assistant dipersyaratkan memiliki pengetahuan/ pengalaman sebagai berikut: mema- hami pemahaman yang cermat men- genai tatalaksana kamar hakim dan prosedur penanganan berkas perkara di pengadilan, memiliki kemampuan yang baik di bidang administrasi dan kesekeretarisan termasuk kemampuan membuat korespondensi, memiliki ke- mampuan mengoperasikan komputer seperti MS Word dan Excel, berkepriba- dian terpuji serta mampu berkomuni- kasi dengan baik, memahami prinsip penelitian hukum, mampu untuk beker- ja sama dalam tim kecil. Tata Kerja Sekretaris Setelah melakukan presentasi dari ma- sing-masing pengadilan, peserta ma- gang langsung menuju ruang hakim Justice Bernard Murphy. Justice Mur- phy hanya dibantu oleh seorang sekre- taris (executive assistance) yaitu Sarah Young dan seorang asisten (associate judge), Charles. Melihat dari dekat tata kelola perkara oleh asisten dan sekretaris hakim agung di ruang hakim MELBOURNE | 07 OKTOBER 2014 Hari ke-7 program magang, perserta Magang melakukan aktivitas on the spot ke ruang hakim. Tujuannya un- tuk melihat bagaimana sistem tata kelola berkas perkara di ruang hakim dan bagaimana peran asisten untuk mendukung tugas hakim di FCA. Se- belum melakukan kunjungan ke ruang hakim, dilakukan presentasi mengenai peran asisten hakim di kedua penga- dilan. Presentasi dari MA disampaikan oleh Frensita Twinsani dan Sumartanto sedangkan dari FCA disampaikan oleh Andrea Jarrat, Direktur Pelayanan Pera- dilan FCA. Dalam presentasinya Andrea me- nyampaikan bahwa seorang hakim FCA didukung oleh lima unsur yaitu: eksekutif asisten, associate, registrar, legal case manager, dan registry sup- port. Eksekutif asisten dan associate berada di ruang hakim sedangkan tiga yang lainnya berada di ruang kepanit- eraan. Jika dipadankan dengan ruang hakim agung di Indonesia, eksekutif asisten ini adalah sekretaris atau staf yang bertanggung jawab mengelola administrasi berkas di ruang hakim agung. Sedangkan associate adalah asisten/panitera pengganti. Assosiate (asisten) dijabat oleh ses- eorang yang berlatar belakang pen- didikan hukum. Seseorang yang men- duduki posisi associate berasal dari lulusan sarjana hukum terbaik atau pengacara junior setelah melalui pros- es seleksi yang ketat oleh hakim yang bersangkutan. Berbeda dengan as- sociate, eksekutif assistant (sekretaris) tidak perlu berlatar belakang pendidi- kan hukum, namun ia harus mengerti prosedur penanganan perkara di pen- gadilan dan menguasai keterampilan di bidang sekretaris. Biasanya yang duduk di eksekutif asisten ini adalah seseorang yang pernah menjadi sek- retaris di firma hukum terkemuka di Australia. Tugas pokok seorang associate antara lain: melakukan penelitian hukum dan memberikan dukungan administratif kepada hakim, membantu hakim se- lama proses persidangan termasuk persidangan antar negara bagian, mengelola pemberkasan dokumen yang terkait dengan doket hakim dan pengelolaan admnistrasinya. Meski jabatan associate ini biasanya hanya untuk 12 bulan, tetapi ini merupakan jabatan yang sangat bergengsi dan lulusan diidam-idamkan oleh para fakultas hukum di Australia. Disebutkan dalam dokumen yang diterbitkan oleh FCA bahwa syarat- menjadi associate syarat untuk adalah sebagai berikut: sarjana hukum, memiliki kemampuan pene- litian hukum yang berkualitas tinggi, memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan bagus, me- miliki kemampuan pengembangan diri yang baik dan keterampilan un- tuk bertindak sebagai penghubung dan memiliki keterampilan men- gelola administrasi dan organisasi yang baik, Sarah Young benar-benar berperan sebagai sekretaris profesional. Untuk memastikan tatakerja tim pendukung Justice Murphy bekerja dengan efek- tif ia menyusun sebuah dokumen yang diberi nama petunjuk manual kamar Justice Murphy. Dokumen berisi tata kerja dan standar operasional prosedur semua aktifitas yang dilaku- kan dalam pengadministrasian berkas perkara. Bagaimana cara menerima berkas, menata berkas, mempersiap- kan persidangan, membuat dokumen- dokumen penetapan, menyusun jadwal, membuat laporan persidangan, meng- gunakan aplikasi manajemen perkara, menyusun template putusan, menyim- pan surat masuk, cara berkorespon- den bahkan bagaimana cara memesan tiket dan protokol jika hakim bersidang ke negara bagian lain di Australia telah ada petunjuk manualnya. ini Charles yang baru beberapa minggu bekerja dengan Justice Murphy men- gaku sangat terbantu dengan adanya buku manual tata kerja tersebut. Sarah memang sangat detail menjalankan fungsi sekretaris. Ia mengatur tata le- tak dokumen atau berkas mana yang harus segera dibaca oleh hakim, ia pun mempunyai tempat tersendiri untuk menyimpan surat-surat yang dituju- kan kepada Justice Murphy. Surat kabar dan informasi lain ia tempatkan di tem- pat tersendiri, dan Justice Murphy su- dah sangat mengerti dengan tata letak tersebut. Untuk mengatur jadwal hakim dari mulai jadwal sidang, jadwal piket hakim (duty judge), cuti, seminar, dan kegiatan lain Jus- tice Murphy, Sarah Young menggunakan Microsoft Outlook. Ia juga menggunakan MS Outlook untuk mengelola dokumen ele- ktronik yang dikirim menggunakan e-mail. 60
Sarah juga melakukan korespon- den dengan para pihak jika ada berkas atau dokumen yang kurang lengkap. Ia melakukan koresponden tersebut atas nama hakim. Dalam koresponden antara sekretaris den- gan pihak atau kebalikannya, harus selalu ditembuskan kepada pihak lawan. Jika ada email tetapi pihak lawan tidak ditembuskan, maka Sarah akan segera memberitahu- kannya kepada pihak lawan. Prinsip ini sangat dipegang teguh karena isu keberpihakan kepada salah seorang bisa mengancam putusan yang dijatuhkan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, komunikasi pihak hanya boleh dengan sekretaris, ti- dak boleh langsung dengan hakim. Tata Kerja Asisten Ruang lingkup pekerjaan asisten (As- sosiate Judge) berada di domain tek- nis penanganan perkara. Charles yang baru beberapa minggu dipilih oleh Justice Murphy menjelaskan bahwa ia harus melakukan penelitian berbagai aturan atau putusan yang terkait den- gan perkara yang akan ditanganinya. Ia harus meneliti puluhan buku dan law report kemudian memberikan resume. Seorang asisten juga harus memper- siapkan ruang sidang seperti komputer hakim, sound sistem, sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. Ia pun yang bertugas memanggil para pihak untuk memasuki persidangan. Update penanganan perkara di Case Track dan menggu- nakan electronic court file adalah juga tugas asisten. Perkembangan penanganan perkara harus segera diupdate ke sistem Case Track di ruang sidang . informasi yang dikutip. Dalam melakukan koreksi putu- san, Charles dan juga asisten yang lain, menggunakan fasilitas Track Changes yang tersedia di Microsoft Word. Dengan fasilitas ini jejak pe- rubahan selama proses penyusu- nan putusan dapat diketahui. Berkas perkara hanya boleh disim- pan di ruang asisten. Penyusunan- nya didasarkan pada proses pen- anganan perkara. Hakim hanya menggunakan foto copy berkas dalam memeriksa perkara, sehing- ga ia bisa mencoret dan memberi- kan catatan. Asisten membantu menyusun dan mengoreksi putusan. Dalam meng- oreksi putusan, ia menggunakan checklist yang berisi bagian-ba- gian penting yang harus dipasti- kan penulisannya dilakukan dengan benar. Checklist ini merupakan me- kanisme Quality Control terhadap putusan. Jika penyusunan putu- san telah selesai dilakukan, maka asisten harus membuat informasi singkat tentang putusan tersebut yang meliputi: kata kunci (klasifika- si, sub klasifikasi), putusan-putusan /yurisprudensi yang dikutip dalam putusan, peraturan perundangan Tugas Panitera Diatas disebutkan bahwa salah seorang dari lima unsur pendu- kung hakim adalah panitera. Di FCA seorang panitera terasosiasi den- gan dua orang hakim. Panitera ini bertugas melakukan mediasi dan pertemuan terkait dengan mana- jemen perkara yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh hakim sebelum dilaksanakan- juga nya persidangan. Panitera menjalankan fungsi sebagai del- egated judge yang akan melaku- kan persidangan dan menerbitkan penetapan-penetapan. Berbeda dengan sistem di Indonesia, pani- tera tidak ikut bersidang. Peran pa- nitera ini dilakukan oleh asisten (as- sociate judge). [an]dengan sistem di Indonesia, panitera tidak ikut ber- sidang. Peran panitera ini dilakukan oleh asisten (associate judge). [an] 61
Strategi Manajemen Perubahan Menuju Pengajuan Berkas Elektronik di Federal Court of Australia MELBOURNE | 10 OKTOBER 2014 Federal Court of Australia telah mem- buat kebijakan untuk menerapkan pen- gajuan berkas perkara secara elektronik (e-court lodgement) sehingga kelak dapat menerapkan persidangan secara elektronik. Dengan demikian pelaksa- naan peradilan dapat lebih efesien dan lingkungan. Meskipun belum ramah diterapkan pada seluruh perkara, saat ini telah dilaksanakan beberapa persi- dangan elektronik (e-trial) dalam ruang sidang elektronik, dimana semua pihak yang terlibat dalam persidangan akan menggunakan piranti elektronik dalam proses seperti pengajuan gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan lain- lain. Dalam persidangan elektronik ini, jika diperlukan masing-masing pihak dan hakim dapat melihat berkas yang sedang dibahas dalam laptop atau komputer yang tersedia. Demikian juga semua proses direkam secara elektronik dan tersedia fasilitas sound system dan teleconference yang dapat mendukung proses persidangan. pakan ruang sidang virtual. E-courtroom digunakan untuk mengelola dan men- getahui beberapa hal sebelum dilaku- kan persidangan di Pengadilan Federal Australia atau Sirkuit Federal Court of Australia. E-court room digunakan mis- alnya ada satu pihak (ex parte) memer- lukan salinan pengganti untuk permo- honan pailit yang hilang juga untuk surat panggilan pemeriksaan secara online. E-court room terintegrasi dengan e- Lodgment, untuk menjamin transparansi maka dalam e-court room ada fasili- tas transkrip memberikan catatan dari semua pesan yang diposting oleh Peja- bat Yudisial dan para pihak dalam se- gala hal yang dilakukan melalui e-court room. Transkrip ini dapat dilihat oleh pi- hak serta masyarakat, namun dokumen yang diposting atau diajukan hanya dapat dilihat Petugas Yudisial. Ada pro- tokol yang harus dipatuhi dalam e-court room, pada intinya proses dilakukan seolah-olah dalam ruang sidang nya- ta, berarti hakim yang mengendalikan. E-court room dirancang sebagai suatu cara yang efisien untuk berinteraksi dari waktu ke waktu tanpa perlu kehadiran fisik pengadilan . Pengadilan Federal Negara Bagian Vic- toria di Melbourne (FCA Melbourne) adalah percontohan dalam penera- pan E-court lodgment dan Kepaniter- aan Negara Bagian Melbourne (Victoria Registry) ditugaskan untuk melakukan supervisi untuk menerapkannya dalam tingkat nasional. lodgment saat Penerapan E-court ini baru berjalan sekitar 4 Minggu di Registry Victoria, proses tersebut di- laksanakan setelah melalui proses panjang persiapan dalam rangka pe- rubahan manajement dan pember- kasan secara elektronik. Mrs. Sia Lagos, Panitera Kepala di FCA Melbourne ber- pendapat bahwa perubahan sistem dari berkas cetak (kertas) ke berkas elektronik tidak dapat hanya sekedar dilakukan begitu saja, namun harus ada langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menjamin keber- hasilan dan ia memberikan presen- tasi yang sangat impresif mengenai 8 langkah yang dilalui dalam mentrans- formasikan sistem di kepaniteraan yang dipimpinnya yaitu melalui upaya: Federal Court of Australia juga telah menerapkan E-court room yang meru- 62
Membangun rasa perlunya segera menerapkan (urgency)Pertama harus ada kesadaran bahwa perubahan yang hendak dilakukan adalah sesuatu yang sangat diperlukan, bahwa selama ini ada masalah mengenai lambannya akses pada keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang harus dihadapi, adanya kebutuhan akan modernisasi dan yang terpenting adalah adanya persaingan sehat dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu maka perlu segera dilakukan identifikasi terhadap masalah yang telah ada, masalah yang masih potensial dan kesempatan untuk melakukan perubahan. Pembentukan Koalisi yang menjadi pemandu perubahan yang solid.Saat Federal Court memutuskan perlunya memodernisasi Pengadilan melalui e-court lodgment, Chief of Justice menugaskan Sia Lagos membentuk kelompok yang memiliki perhatian tentang berbagai masalah di Pengadilan yang antara lain terdiri dari: ia sendiri sebagai Panitera Kepala Victoria Registry, Panitera senior (Senior Registrar) dan staff. Setelah koalisi itu terbentuk maka harus ada dorongan kepada para anggota group untuk bekerja sebagai satu tim. Mengkomunikasikan visi.Merupakan hal yang sulit untuk bekerja sendiri dan hasil yang dicapai pun tidak akan maksimal. Kebanyakan orang tidak mau menjalankan pekerjaan yang tidak dimengerti apalagi jika ia tidak dilibatkan di dalamnya, karena itu saat memutuskan untuk melakukan perubahan, tim di Federal Court Australia mengajak para staf untuk terlibat dan ikut menjadi bagian dari perubahan itu dengan cara: membentuk beberapa kelompok kerja serta menggunakan segala macam cara yang mungkin dilakukan untuk menyampaikan visi dan strategi baru disamping juga mengajarkan perilaku baru dengan memberikan contoh. Tim juga perlu meninjau kembali peran masing-masing bagian, melakukan lokakarya bagi para staff sehingga dengan lokakarya itu tim mendapat umpan balik berupa masukan-masukan yang dibutuhkan tentang struktur dan peran-peran kepaniteraan. Tim juga menerbitkan berita secara rutin dan melakukan diskusi-diskusi dalam rapat tim. Menciptakan visi.Pembuatan visi yang jelas perlu dilakukan untuk membantu menghasilkan perubahan secara langsung, disamping membangun strategi-strategi untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu masing-masing anggota tim harus mengerti apa yang harus dilakukan dan mengapa harus dilakukan. Laporan Magang di Federal Court Of Australia (FCoA)Tahun 2012-2014 1 2 4 3 Membuat sasaran Jangka Pendek.Victoria Registry juga merencanakan dan membuat sasaran kerja jangka pendek, merencanakan visi peningkatan penampilan (performance) yang dapat dicapai, melaksanakan peningkatan tersebut dan memberikan penghargaan pada pegawai yang terlibat dalam peningkatan untuk memacu gairah kerjanya. Ada hal yang harus ditekankan yaitu dalam melakukan perubahan, terutama saat masa transisi tugas utama pelayanan terhadap pencari keadilan harus tetap berjalan dan tidak boleh dikesampingkan. Pengadian Federal Kepaniteraan membentuk struktur dalam kepaniteraan yang antara dengan menunjuk petugas khusus sebagai koordinator untuk penggugat/pemohon (litigant) yang mewakili dirinya sendiri (unrepresented applicant). Perlu ada orang yang khusus menangani memberikan informasi tentang E-court lodgment ini agar informasi yang diberikan tidak kacau atau berbeda. ......... Pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat.Langkah selanjutnya adalah memberdayakan pihak-pihak lain untuk ikut melaksanakan visi yang telah dibuat, membebaskan diri dari hambatan-hambatan perubahan, mengubah sistem atau struktur yang sangat menghambat visi dan mendorong keberanian untuk mengambil resiko, tidak hanya terikat dengan ide-ide, kegiatan dan tindakan tradisional. Untuk itu kepaniteraan FCA Melbourne menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, misalnya jika terdapat hambatan kekurangan dana untuk melakukan perubahan tersebut maka harus ada orang yang ditugaskan untuk mencari jalan mengusahakan anggarannya. Dalam melakukan perubahan harus ada manajemen sumber daya manusia dengan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan untuk melaksanakan apa yang harus dan ingin dilakukannya. 5 6 63
konsistensi dan kesamaan perlakuan terhadap semua pihak merupakan suatu keharusan. Kepaniteraan FDA telah merancang jalur yang berbeda bagi pihak yang ingin mengajukan berkas perkaranya, yaitu untuk litigant yang mewakili dirinya sendiri (unrepresented applicant) dan untuk litigant yang diwakili oleh penasehat hukum (represented applicant). Terhadap pihak yang pertama tersebut pengadilan akan memeriksa semua berkas yang diajukan apakah telah sesuai degan ketentuan sedangkan pada kelompok kedua mereka bisa langsung memasukkan berkasnya. Meskipun demikian kapanpun Hakim menganggap berkas yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan ia dapat menolaknya. Adapun bantuan yang diberikan untuk memasukkan berkas secara elektronik tergantung dengan kebutuhan, misalnya ada perlakuan dan bantuan khusus untuk orang yang tidak punya akses penasehat khusus, tidak punya pengetahuan komputer, keterbatasan mental atau tidak punya kemampuan bahasa inggris yang cukup. Petugas yang dipilih adalah staf senior yang punya kepedulian untuk melaksanakan tugas ini, tentu saja dengan insentif jenjang karir dan promosi yang jelas. Untuk itu panitera kepala mengumumkan posisi dan kesempatan baru pada staf dengan kemungkinan karir tersebut, dan ternyata pendekatan tersebut menimbulkan ketertarikan karena para pegawai merasa mendapat tantangan dan motivasi. Yang terpenting dalam penerapan kebijakan adalah: ......... Menggunakan pendekatan baru, harus diingat bahwa kerja di Pengadilan sangat pentig karena putusan akan mempengaruhi hidup para pihak karena itu ada hubungan penting antara perilaku baru untuk memperbaiki sistem dengan modernisasi melalui E-court lodgment dengan keberhasilan lembaga sehingga harus ada motivasi dan kesadaran tinggi serta keberanian untuk mengadakan perubahan dan perbaikan. E-court lodgment akan mempertinggi efesiensi dan menekan biaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regenerasi kepemimpinan, untuk menjaminkelangsungan dan perbaikan lembaga. Konsolidasi peningkatan dan terus menghasilkan perubahan.Menggunakan peningkatan kredibilitas untuk merubah sistem, struktur dan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi, mempekerjakan, mempromosikan dan membangun pegawai yang mampu menerapkan visi serta terus membuat penyegaran dengan proyek-proyek baru, tema dan pergantian pelaku perubahan. Pemimpin harus memberi keleluasaan berinovasi pada bawahan, tidak mengambil alih pekerjaan dan ikut memikul tanggung jawab pada bawahan yang berada dibawah tanggung jawabnya, hal ini akan menimbulkan rasa penghargaan bawahan pada atasan dan mendorong produktivitas. Laporan Magang di Federal Court Of Australia (FCoA)Tahun 2012-2014 7 8 64
Standar Penamaan Putusan dan Klasifikasi Perkara pada Pengadilan Federal Australia BEBERAPA HAL YANG DIATUR STANDARISASINYA DALAM GUPJ ini adalah format putusan, pemberian nomor halaman dan nomor paragraf putusan, penamaan/identitas putusan, dan kata kunci/klasifikasi. MELBOURNE | 15 OKTOBER 2014 Putusan bukan hanya milik pihak yang berperkara. Putusan adalah dokumen publik yang dapat menjadi rujukan berbagai kalangan seperti: akademisi, peneliti, pengacara, para hakim atau siapapun yang memiliki minat dengan persoalan hukum. Untuk itu diperlukan standar penamaan putusan (identi- fikasi) yang akan memudahkan pen- gutipan putusan. Agar putusan yang satu dengan yang lainnya dapat dibe- dakan, maka identifikasi putusan harus memuat nama pihak yang berseng- keta, tahun registrasi, nomor perkara, dan kode pengadilan yang memutus. Struktur identitas putusan tersebut ke- mudian akan menjadi standar penguti- pan dalam berbagai dokumen, seperti: karya tulis, gugatan, pertimbangan hu- kum, pemberitaan, dan lain-lain. Australia memiliki standar penulisan putusan yang dimuat dalam dokumen Guide to Uniform Production of Judg- ments (GUPJ). Dokumen ini diterbitkan oleh Australian Institute of Judicial Ad- ministration (AIJA). Pedoman ini mu- lanya untuk kebutuhan standardisasi publikasi putusan secara elektronik, namun kemudian juga diberlakukan publikasi manual. Semua pengadilan di Australia menjadikan pedoman ini sebagai rujukan dalam penyusunan putusan. Beberapa hal yang diatur standari- sasinya dalam GUPJ ini adalah for- mat putusan, pemberian nomor hala- man dan nomor paragraf putusan, penamaan/identitas putusan, dan kata kunci/klasifikasi. Penamaan Putusan Terkait dengan penamaan putusan, prinsip yang diusung GUPJ adalah suatu putusan dapat dibedakan dari putusan yang satu dengan putusan yang lain- nya. Oleh karena itu penamaan suatu putusan harus memuat unsur: (nama para pihak yang bersengketa) [tahun publikasi putusan] (kode inisial pen- gadilan) (nomor urut putusan). Contoh penamaan putusan yang mengikuti pola tersebut adalah : Smith v Jones [1998] HCA 99. Smith v Jones adalah pihak yang berperkara, 1998 adalah tahun perkara tersebut diputus, HCA adalah kode inisial pengadilan untuk High Court of Australia dan 99 adalah nomor urut putusan tersebut di tahun 1998. Sistem di Australia nomor putu- san berbeda dengan nomor perkara. Nomor putusan diberikan berdasarkan urutan putusan yang diselesaikan di tahun yang bersangkutan. Struktur penamaan putusan tersebut selanjutnya menjadi standar penguti- pan jika putusan tersebut menjadi ru- jukan. Jika yang dirujuk dalam suatu putusan pengadilan lebih spesifik pada paragraf tertentu, GUPJ telah menyu- sun standar pengutipan dengan struk- tur sebagai berikut: (The parties) [the year of the decision] (the Court abbreviation) (the sequen- tial number of the judgment) [A pin- point paragraph reference] Contoh: Smith v Jones [1998] HCA 99 at [17]. Arti dari pengutipan putusan terse- but adalah: Smith v Jones adalah pihak yang berperkara, 1998 adalah tahun perkara tersebut diputus, HCA adalah inisial pengadilan untuk High kode Court of Australia, 99 adalah nomor urut putusan tersebut di tahun 1998 dan 17 adalah nomor paragraf. GUPJ mengharuskan setiap putusan menggunakan nomor paragraf. Selain untuk memudahkan dalam merujuk putusan, penggunaan nomor paragraf dibutuhkan dalam publikasi putusan secara elektronik di website yang berb- asis HTML (Hyper Teks Multi Language). Publikasi berbasis HTML tidak mengenal halaman, sehingga nomor paragraf inilah yang menjadi acuan. Demikian juga ketika putusan akan dipublikasi- kan di media cetak yang format dan ukurannya berbeda dengan salinan yang diterbitkan pengadilan seperti ko- ran, majalah, buku, dan lain-lain maka nomor paragraf inilah yang menjamin otentikasi dokumen putusan ini. Oleh karena putusan menggunakan nomor paragraf maka di lembaran legalisasi redaksinya berbunyi sebagai berikut: 66
Associate: Standar pengutipan putusan yang diatur dalam dokumen yang diterbitkan oleh AIJA tersebut diikuti pula oleh dunia akademis. Hal ini dapat dibaca dalam buku Australian Guide to Legal Citation yang diterbitkan oleh Melbourne University Law Review Association Inc. Dalam dokumen ini selain dia- tur standar pengutipan putusan pengadilan Australia, dia- tur juga standar pengutipan putusan pengadilan sejumlah negara, yaitu: Canada, China, Francis, German, Hong Kong, Malaysia, New Zaeland, Singapura, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika. gal sidang, nama hakim, kata kunci, perkara-perkara yang dirujuk dalam putusan, perundang-undangan yang dirujuk dalam putusan, amar putusan, kategori putusan, kuasa hu- kum dan jumlah paragraf putusan. Mahkamah Agung RI telah menerapkan model cover sheet putusan ini, namun terbatas pada publikasi elektronik di Di- rektori Putusan. Komponen informasi dalam cover sheet pu- tusan ini juga belum selengkap seperti yang diatur dalam dokumen GUPJ. Kata Kunci Cover Sheet Putusan Pedoman Penyeragaman dalam Penerbitan Putusan (Guide to Uniform Production of Judgments [GUPJ]) yang dikeluar- kan oleh AIJA mewajibkan setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik yang akan dipublikasikan di berbagai media atau disampaikan kepada para pihak, harus dilampiri dengan cover sheet yang dilekatkan di bagian depan pu- tusan. Cover sheet ini berisi informasi singkat putusan, se- hingga dengan membaca bagian ini kita akan mendapat gambaran umum tentang putusan tersebut. Cover sheet ini memuat data-data sebagai berikut: Nama Perkara /Ku- tipan Perkara, Para Pihak, Nama Pengadilan, Yurisdiksi, No- mor Perkara, Tanggal Putusan, diterbitkannya putusan, tang- Salah satu komponen penting dalam cover sheet putusan adalah informasi kata kunci putusan. Fungsi dari kata kunci ini adalah untuk memberikan sebuah informasi singkat ten- tang klasifikasi materi perkara yang ada dalam perkara yang bersangkutan. Selain itu dari sisi teknis, pencantuman kata kunci akan memudahkan dalam proses pencarian putusan yang dipublikasikan secara elektronik. Semakin presisi pen- carian dengan kata kunci yang ditulis maka perkara yang dicari akan ditemukan dengan tepat. Dalam dokumen GUPJ, dijelaskan bagaimana aturan penu- lisan kata kunci dalam cover sheet putusan. Berikut bebera- pa prinsip dalam penulisan kata kunci: Kata kunci disusun dari norma hukum ke fakta dan dari umum ke khusus. Kata kunci pertama haruslah merupakan judul dari topik norma hukum umum, seperti CRIMINAL LAW. Kata kunci kedua merupakan bagian dari topik tersebut, seperti : CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY , CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES, CRIMINAL LAW - EVIDENCE Dari dua kata kunci pertama tersebut selanjutnya akan diikuti oleh kata kunci lain yang merupakan bagian lebih khusus dari materi perkara, seperti: CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY -- MENS REA -- STATUTORY OFFENCE -- LIABILITY OF EMPLOYER CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES -- SEXUAL OFFENCES -- CORROBORATION OF CRIMINAL LAW -- EVIDENCE -- CONFESSIONS AND ADMISSIONS -- DISCRETION TO EXCLUDE Kata kunci sedapat mungkin disusun dengan kalimat singkat dan tepat, atau dapat pula kata kunci menggunakan pertanyaan yang terkandung dalam perkara tersebut: CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY -- MENS REA -- STATUTORY OFFENCE -- LIABILITY OF EMPLOYER -- WHERE DELEGA- TION OF RESPONSIBILITY TO SERVANT -- DUTY TO PROTECT EMPLOYEES OF CONTRACTORS CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES -- SEXUAL OFFENCES -- CORROBORATION OF -- DIRECTIONS TO A JURY ON -- JURY NO LONGER TO BE WARNED ON UNCORROBORATED EVIDENCE OF FEMALE COMPLAINANT (asep nursobah) 67
Electronic Court File Solusi Tantangan Jaman Modern Pro Lingkungan MELBOURNE | 21 OKTOBER 2014 Kemajuan jumlah penduduk, meningkat pula aktifitas manusia sehingga kecenderungan sengketa para pihak yang berujung di Pengadilan pasti akan meningkat pula. Tuntutan modernisasi Pengadilan dalam pelayanan yang cepat sehingga dapat segera diakses oleh pihak pencari keadilan menjadi sebuah langkah yang patut direalisasikan. Era sebelumnya yang mengandalkan sistem manual, pada gilirannya kini menimbulkan per- masalahan baru, akibat banyaknya dokumen-doku- men dalam sistem Peradilan yang membutuhkan ker- tas dalam penuangan dokumennya. jaman tak terelakkan, meningkat Efek konsumsi kertas yang sedemikian banyaknya, tentu tidak sejalan dengan pencanangan program Go Green yang selalu dikumandangkan sebagai jargon perlind- ungan terhadap permasalahan lingkungan hidup. komputerisasi diyakini pasti akan mempercepat proses penanganan suatu perkara, efektif dan efisien, tanpa mengulang hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dari aspek pemanfaatan kertas, sudah pasti pula akan bisa dihemat, sehingga menghemat anggaran Negara sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentu saja system ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait secara bersinergi. Dari Aspek modernisasi Pengadilan Indonesia menuju cetak biru Mahkamah Agung dalam mewujudkan Pera- dilan yang Agung, tentunya alih sistem menuju sistem baru yaitu Electronic Court File (Berkas Pengadilan Elek- tronik) patut disandingkan sebagai sistem penerimaan dan penyelesaian perkara menuju Peradilan Modern In- donesia. Demikian salah satu diskusi tentang penting- nya Electronic Court File (Berkas Pengadilan Elektronik) diterapkan di Peradilan Indonesia yang disampaikan para Peserta Magang dihadapan Justice Bennett mau- pun CEO/Registrar Federal Court Of Australia, Warwick Sodden baru-baru ini di Sydney.(sumartanto) Tehnologi telah menyediakan solusi, mengatasi beber- apa persoalan penyelesaian perkara diatas,.Tehnologi 68
Electronic Court File Mengurangi Beban Koreksi Putusan Di Mahkamah Agung Pembaharuan Mahkamah Agung melalui pedoman cetak biru, telah banyak melakukan upaya menuju arah yang dicita-citakan. MELBOURNE | 21 OKTOBER 2014 Kemajuan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung jempol karena proses putus setiap patut diacungi perkara yang demikian cepat. Hal ini tentu saja har- us diimbangi pula dengan proses minutasi yang cepat pula. Apabila tidak maka percuma saja perkara diputus cepat. Pencari keadilan harus segera dapat menerima salinan putusannya. Pembaharuan Mahkamah Agung melalui pedoman ce- tak biru, telah banyak melakukan upaya menuju arah yang dicita-citakan. Mewujudkan putusan yang cepat diterima oleh pihak pencari keadilan adalah bagian dari cita-cita itu sendiri. Bukan hal yang mustahil, tekh- nologi elektronik telah tersedia, tinggal kemauan kita. Kemauan yang harus didukung oleh siapa saja yang terlibat dalam alur proses penyelesaian perkara itu. Hal tersebut juga disampaikan Sia Lagos, Registrar Fed- eral Court of Australia dalam paparannya ditengah- tengah diskusi dengan para magang program Intern- ship Mahkamah Agung dengan Federal Court Australia. Sia mengatakan bahwa Electronic Court File nantinya juga mau diterapkan di seluruh Pengadilan di Australia. Penyelesaian perkara melalui dokumen elektronik akan mengefektifkan proses pekerjaan. Apabila pengiriman berkas elektronik ini telah berjalan, maka dokumen-dokumen yang telah disampaikan se- belumnya ditingkat I, tidak perlu diajukan lagi, ataupun kalau dokumen tersebut harus dimasukkan dalam pu- tusan seperti gugatan, eksepsi, rekonpensi, kita tinggal copy paste sehingga tidak terlalu banyak kita meng- koreksinya, karena apa yang kita ambil kembali terse- but berasal dari Pengadilan Banding atau Pengadilan Tingkat I yang sudah dikoreksi putusannya. Koreksi dalil-dalil gugatan, eksepsi, rekonpensi, adalah pengulangan koreksi yang telah dilakukan sebelum- nya di Peradilan Tingkat I atau Peradilan Tingkat Band- ing. Apabila dokumen telah dilakukan secara elektronik maka bagian putusan Mahkamah Agung yang meru- pakan pengulangan tersebut, tidak terlalu berat bagi Panitera Pegganti untuk mengkoreksinya. Sehingga proses koreksi putusan di Mahkamah Agung dapat ber- jalan cepat. (sumartanto) 69