Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM Mulyana Abdullah1 1Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Email: mulya@upi.edu Abstrak: Salah satu tuntunan yang terkandung di dalam ajaran Islam adalah tuntunan mengenai tatacara pembagian harta peninggalan yang dalam ilmu fiqh disebut dengan fiqh mawarits atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris. Para 'ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqih mawaris adalah wajib kifayah, artinya merpakan suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa. Proses implementasi pambagian harta waris bagi umat muslim ini perlu didasari oleh pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip mawarits itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman yang sedikit-banyak akan mengakibatkan ketidakadilan, bahkan "berbuntut" pertikaian di antara para ahli waris. Prinsip-prinsip yang dimaksud mencakup ilmu mawaris, asas-asas hukum mawaris, rukun waris, serta syarat-syarat waris. Kata kunci: mawarits, harta peninggalan, hukum faraidh Abstract One of the thing in Islamic teaching is the guidance of heritance property which is in fiqh it is called fiqh mawarits. The Clerics argue that studying and teaching fiqh mawarits is fardh kifayah, which means a liability when there are someone who have studied it, can be felled for everyone. But, if no one who studied it, everyone in the neighborhood will bear the sins. The implementation process of inheritance for the muslim people need to extend to understand mawarits principles wholistically, in order to avoid a misunderstanding that more and less will caused injustice, even is followed by disputes among the heirs. That principles include mawarits knowledge, mawarits legal principles, unity of hereditary, and terms of hereditary. Kata kunci: mawarits, Inheritance, Infliction faraidh 67
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah A. Pendahuluan Masyarakat muslim di Indonesia pada dasarnya masih cukup kuat berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam, yakni al-quran dan al-hadits, dan penjelasan serta penjabarannya diperkuat dengan ajaran-ajaran hasil ijtihad para 'ulama. Namun seiring dengan kemajuan peradaban manusia secara global, dimana hubungan komunikasi antar individu maupun antar kelompok masyarakat yang berbeda budaya semakin intens, banyak mempengaruhi daya pandang dan pola pikir masyarakat muslim di Indonesia, termasuk dalam daya pandang akan hukum berkeadilan. Hal ini berdampak pula pada pola pikir tentang pembagian harta waris. Dewasa ini, banyak masyarakat muslim yang di satu sisi tidak menentang ketentuan-ketentuan Allah Swt. tentang pembagian harta waris, namun di sisi lain mereka pun tidak ingin menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan alasan "tidak adil"-nya besaran jumlah yang ditetapkan dalam dalam ketentuan tersebut, serta untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Sehingga mereka lebih memilih untuk membagikan harta waris, khususnya kepada anak-anak mereka, dengan besaran jumlah yang sama baik kepada anak perempuan maupun laki- laki. Fenomena yang diuraikan tadi bukanlah hal asing yang terjadi pada masyarakat muslim di sekitar kita. Hal yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana kita sebagai umat Islam memahami ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan Allah Swt. tersebut? Bagaimana tindakan atau keputusan kita ketika berhadapan dengan suatu kondisi yang menuntut "keadilan sama rata" dalam pembagian waris? Sebagai dasar untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu adanya upaya untuk memahami lebih jauh tentang hukum-hukum waris yang ditetapkan Allah Swt. dan disampaikan kepada manusia (khususnya umat Islam) melalui ajaran agama yang diridlai-Nya, yaitu dienul Islam. Di sinilah perlunya kita mengetahui dan memahami prinsip-prinsip waris dalam syariat Islam. 68
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pengertian Harta Peninggalan Setiap manusia dewasa yang hidup secara "normal" (tidak kehilangan akal- pikiran) tentu akan memiliki harta dari hasil jerih-payah semasa hidup. Adapun banyak atau sedikit, tinggi atau rendah nilainya, hal itu sangatlah relatif dan subjektif (bergantung pada usaha dalam mengumpulkannya). Ketika manusia/ orang yang bersangkutan meninggal dunia, harta kekayaan tadi tentu akan ditinggalkannya. Harta inilah yang secara umum kita kenal sebagai harta peninggalan. Terapat beberapa istilah yang sering dipersinggungkan dengan konsep waris, yaitu istilah tirkah, al mawarits, al warits, al-irts, dan waratsah. Terkait istilah-istilah ini, Rofiq (2012) menjelaskan: 1. Tarikah (هكرت) atau sering dibaca dengan tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. 2. Al muwarrits (ث ّروملا) atau al mawarrits adalah orang yang meninggalkan harta peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al- mafqud), dan tidak diketahui kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu, dan hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. 3. Al warits (ثرولا) adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan. 4. Al-irts atau al mauruts (ثور ْوملا) adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 69
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah 5. Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Harta Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Berdasarka definisi-definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa harta peninggalan disebut dengan istilah tirkah (هكرت), yakni keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal/pewaris (al muwarrits), dan harta ini belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan mawarrits (pengurusan jenazah, pelunasan hutang, pemenuhan wasiat, dan semacamnya). Firman Allah Swt. dalam QS. (4) An-nisaa: 33 dan QS. (2) Al-baqarah: 188 menyiratkan bahwa di dalam harta peninggalan seseorang tidak menutup kemungkinan terdapat harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan ada yang merupakan milik orang lain. Harta milik orang lain yang dimaksud dapat berupa milik salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris, dan kemungkinan juga bisa merupakan milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Di Indonesia, konsep harta peninggalan seseorang yang telah meninggal ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 yang mendefinisikan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Kemenang RI, 2015). Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa harta peninggalan (tirkah) merupakan keseluruhan harta benda dan hak-hak yang ditinggalkan pewaris, dan bukan sebagai harta warisan secara mutlak (al-irts). Berbeda halnya dengan harta waris, dimana harta yang diwariskan (dibagikan kepada ahli waris) adalah harta peninggalan setelah diambil untuk keperluan pengurusan jenazah pewaris, hutang-hutang pewaris, wasiat, dan hak-hak orang bukan ahli waris lainnya (al-irts atau al mauruts). 70
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah 2. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang bermakna bahwa agama ini menuntun umatnya dalam menjalani seluruh aspek kehidupan di jalan yang benar dan diridlai Allah Swt. Salah satu tuntunan yang terkandung di dalam ajaran-ajaran Islam ini adalah tuntunan mengenai tatacara pembagian harta peninggalan yang dalam ilmu fiqh disebut dengan fiqh mawarits atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris. 3. Ilmu Mawaris Ilmu mawaris dikenal pula dengan istilah ilmu faraidh, oleh karenanya aturan-aturan yang dimuat di dalamnya sering disebut dengan hukum-hukum faraidh. Istilah faraidh (ضئارفلا) ini dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata fardh (ضرف) yang berarti ketentuan yang pasti atau ketetapan. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS (4) An-nisaa: 11) Istilah faraidh digunakan dalam ilmu pembagian harta waris, karena di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta waris yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah Swt. agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Berkenaan dengan hukum mawaris (hukum faraidh) ini, Syarifuddin (Naskur, 2016, hlm. 6) menegaskan bahwa dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya (sebagaimana yang ditetapkan Allah Swt.), yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari, yaitu tanpa digantungkan pada kehendak pewaris dan atau ahli warisnya. Oleh karenanya, mempelajari ilmu mawaris adalah suatu keniscayaan. 71
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah Para 'ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqih mawaris adalah wajib kifayah, artinya merpakan suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa (Rofiq, 2005, hlm. 6). Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah saw. Pelajarilah al-quran dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun aka sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. (HR. Ahmad, HR. Al-Nasa'i dan HR. Daruquthni). Hadits tersebut menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris seperti perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-quran yang tiada lain dimaksudkan untuk menunjukan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 4. Asas-asas Hukum Mawaris Perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam hukum mawaris harus mengikuti asas-asas hukum mawaris (Lubis dan Simanjuntak, 2008). Asas-asas tersebut adalah: a. Asas ijbari, yaitu asas pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Ketentuan asas ijbari ini tersirat dalam salah satu firman Allah Swt. (QS. (4) An- nisaa: 7) Artinya: 72
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. (4) An-nisaa: 7) b. Asas bilateral, yaitu asas yang menekankan bahwa seseorang menerima hak warisnya dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki, sebgaimana ditegaskan dalam QS. (4) An-nisaa: 7. c. Asas individual, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang menjadi haknya tanpa terikat kepada ahli waris lainya. d. Asas keadilan berimbang, yaitu asas dimana harta waris harus dibagikan secara seimbang antara hak dengan kewajiban serta antara perolehan dengan kebutuhan penggunaannya oleh ahli waris. Sebagai contohnya, Allah Swt. telah menetapkan bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan sebagaimana ditetapkan-Nya dalam QS. (4) An-nisaa: 11, Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan e. Kewarisan terjadi karena kematian pewaris. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta berupa waris hanya semata-mata karena adanya kematian, dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Jika pewaris masih hidup, Syarifuddin (2004, hlm. 28) menegaskan bahwa peralihan harta tersebut tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. 73
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah 5. Rukun Waris Sah atau tidaknya pembagian harta waris sangat bergantung pada pemenuhan rukunnya. Adapun rukun-rukun waris yang disepakati para 'ulama (Sabiq, 2006, hlm. 1005) terdiri atas: a. Adanya pewaris (muwarits) baik yang meninggal secara haqiqi (kematian yang jelas diketahui, tanpa membutuhkan keputusan hakim) maupun hukmi (dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan hakim secara yuridis muwaris). b. Adanya ahli waris (al warits) baik ahli waris yang dinyataka dengan nasab (adanya hubungan darah); ahli waris yang dinyatakan dengan adanya pernikahan secara syar'i; dan ahli waris karena kekerabatan sebab hukum (al-wala) seperti seseorang yang membebaskan seorang budak (wala al-'itqi), maka ketika budak yang telah dibebaskan itu meninggal maka orang yang membebaskannya bisa menjadi ahli warisnya (Sarwat, 2013, hlm. 25). c. Adanya harta yang diwariskan (al mauruts), yakni seluruh harta peninggalan yang siap dibagikan kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat, baik berupa harta benda maupun hak yang termasuk ke dalam kategori harta waris. 6. Syarat-syarat Waris Setiap rukun akan senantiasa diikuti oleh syarat-syarat yang harus terpenuhi. Terkait dengan pembagian harta waris dalam ilmu mawaris, terdapat beberapa syarat, yaitu meninggalnya muwarits (pewaris), hidupnya al warits (ahli waris), ahli waris diketahui secara pasti, dan sebab-sebab adanya hak waris (Sarwat, 2013, hlm. 22-25). a. Meninggalnya muwarits (pewaris) meninggalnya pewaris dinyatakan dalam dua hal, yaitu pertama, dinyatakan meninggal secara hakiki dimana unsur-unsur kehidupan jasad seseorang "lepas" dengan disaksikan secara langsung atau dinyatakan oleh ahli medis. Kedua, 74
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah dinyatakan meninggal secara hukum (hukmi) yang ditetapkan oleh hakim telah meninggal meskipun jasadnya tidak ditemukan. b. Hidupnya al warits (ahli waris) Hidup yang dimaksud adalah bahwa ahli waris hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Jika ahli waris telah meninggal sebelum ayahnya meninggal, maka ketika ayahnya meninggal, keluarga ahli waris (ister/suami dan anak-anaknya) tidak mempunyai hak waris dari harta peninggalan sang ayah. Hal lain yang perlu dipahami adalah apabila pewaris dan ahli waris meninggal dunia bersamaan atau dalam waktu yang sama, maka keduanya tidak saling mewarisi. Kalangan para fuqaha menggambarkan hal ini seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam, para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi (Sarwat, 2013, hlm. 24). c. Al warits (ahli waris) diketahui dengan pasti Seluruh ahli waris harus diketahui secara pasti, termasuk termasuk statusnya hubungannya dengan pewaris, misalnya suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum mawaris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah waratsah (harta waris yang diterima). 7. Kewajiban Sebelum Pembagian Harta Waris Telah kita bahas sebelumnya bahwa tirkah adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Agar tirkah itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang wajib dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Adapun kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris (Syarifuddin, 2004) adalah: 75
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah a. Biaya Perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah) Tajhiz adalah setiap yang diperlukan mayyit sejak kematian sampai dikuburkan, baik yang berkaitan dengan biaya memandikan, mengafani, membawa ke makam, menggali kubur dan menguburkan (Athoillah, 2013, hlm. 30). Biaya tajhiz ini tidak boleh terlalu lebih dan tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Biaya tajhiz dikeluarkan secara wajar. Rasulullah saw. bersabda: ِهْيَب ْوَث ىِف ُه ْوُنَّفَك Kafanilah dia dengan dua pakaiannya (HR. Bukhari) Tajhiz ini diambil dari tirkah., jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tajhiz menjadi tanggungan orang yang wajib memberi nafkah pada saat pewaris masih hidup. Jika pewaris tidak memiliki keluarga, maka biaya diambilkan dari bait al-mal (kas negara), dan jika kas negara tidak berfungsi, maka penyelesaiannya dimintakan kepada kaum muslim yang mampu dan mau membantu sebagai pemenuhan kewajiban kifayah (kolektif). Sebab, jika tidak ada seorang pun yang bersedia membiayainya, maka semua umat Islam yang ada di lingkungan tersebut akan menanggung dosa. b. Pelunasan Hutang (wafa' al-duyun) Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berhutang (Rofiq, 2012, hlm. 48). Apabila seseorang yang meninggal dunia meninggalkan hutang, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambil dari tirkah sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Allah Swt. Berfirman dalam (QS (4) An-Nisaa: 12). Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 76
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (QS (4) An-Nisaa: 12). Pembayaran hutang pewaris dilaksanakan setelah perawatan jenazah. Alasan pembayaran hutang pewaris diakhirkan dari perawatan jenazah karena pengafanan adalah pakaian pewaris setelah meninggal, sebagaimana pakaiannya selama dia hidup. Sebab untuk membayar hutang, pakaian-pakaiannya tidak dijual selama dia mampu bekerja (Al-Zuhayli, 2008, hlm. 272-273). Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi saw: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam didatangkan seorang jenazah, agar beliau menyalatinya, maka beliau bertanya: 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?', mereka menjawab: 'Tidak', maka beliau menyalati atas jenazah itu, kemudian didatangkan seorang jenazah lain, maka beliau bertanya: 'Apakah ia mempunyai tanggungan hutang', mereka menjawab: 'iya', beliau bersabda: 'Shalatkanlah jenazah kalian', Abu Qatadah radiyallahu 'anhu berkata: 'Hutangnya saya yang menanggungnya, wahai Rasulullah', maka akhirnya beliau menyalati jenazah (HR. Muslim). 77
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah c. Pelaksanaan Wasiat (tanfidh al-wasaya) Wasiat atau tanfidh al-wasaya merupakan pernyataan kehendak dari seseorang mengenai apa yang ingin dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia (Usman, 1997, hlm. 55). Pelaksanaan wasiat diambil ⅓ dari harta peninggalannya yang tersisa, yaitu setelah dikeluarkan untuk tajhiz dan pembayaran hutang. Jadi bukan ⅓ dari keseluruhan harta peninggalan (tirkah). Hal ini ditegaskan dalam QS (4) An-Nisaa: 12 bahwa Allah Swt. mewajibkan hamba-Nya untuk mewasiatkan hartanya dan penunaian wasiat tersebut dilakukan setelah harta peninggalannya itu digunakan untuk kebutuhan jenazah dan pembayaran hutang-hutangnya, serta penunaian wasiat yang diperbolehkan syara' adalah sepertiganya. Wasiat-wasiat yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan, kecuali dengan seizin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing maupun ahli waris sendiri. Khusus untuk wasiat yang diberikan kepada ahli waris tidak boleh diberikan kecuali ada persetujuan seluruh ahli waris. d. Pembagian Harta Waris Setelah harta peninggalan seorang yang meninggal digunakan untuk memenuhi kebutuhan jenazahnya, pelunasan hutang-hutangnya, dan penunaian wasiatnya, barulah sisa dari harta peninggalan itu (Al-irts atau al mauruts: ثور ْوملا) dapat dibagikan kepada ahli warisnya (Al warits: ثرولا). Pembagian waris ini dibedakan ke dalam 2 (dua) macam, yakni waris dengan fardh (ketentuan), yaitu ahli waris mendapat bagian tertentu, seperti: setengah, seperempat dan sebagainya; serta waris dengan ta'shib atau ashabah, yaitu ahli waris mendapat bagian yang tidak ditentukan (At-Tuwaijry, 2007, hlm. 4). Hal yang perlu diketahui terlebih dahulu dalam pembagian waris adalah para ahli warisnya (Al warits: ثرولا) yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Ahli waris yang hanya mendapat waris dengan fardh saja ada 7 (tujuh), yakni: ibu, saudara seibu, saudari seibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, suami, dan istri. 2. Ahli waris yang hanya mendapat waris dengan ta'shib saja ada 12, 78
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah yakni: anak, cucu laki-laki dari anak dan keturunannya, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah dan keturunannya, paman kandung, paman seayah dan ayah mereka, anak paman kandung, anak paman seayah dan keturunannya, laki-laki yang memerdekakan, serta wanita yang memerdekakan. 3. Ahli waris yang terkadang mendapat warisan dengan fardh, terkadang dengan ta'shib dan terkadang dengan kedua-duanya, mereka ada dua yaitu: ayah dan kakek. Mereka mendapat bagian seperenam jika mayit memiliki keturunan, dan menjadi ashabah saja, jika mayit tidak memiliki keturunan, serta mewarisi dengan fardh dan ta'shib apabila hanya ada keturunan wanita bagi al-mawarits. Jika tersisa lebih dari seperenam setelah diambil bagian ashabul furudh maka warisan dibagi enam, yaitu untuk putri setengah, ibu seperenam, dan sisanya untuk ayah sebagai fardh dan ta'shib. 4. Mendapat warisan dengan fardh, dan atau ta'shib, dan tidak mendapat warisan dengan keduanya ada 4 (empat), yaitu: satu orang putri atau lebih, putri anak laki-laki (cucu) satu orang atau lebih dan yang keturunan dari anak laki-laki, saudari kandung satu orang atau lebih, dan saudari seayah satu orang atau lebih. Mereka mendapat warisan dengan fardh ketika tidak ada yang menjadikan mereka ashabah, yaitu saudara laki-laki mereka, jika ada saudara laki-laki maka mereka akan menjadi ashabah, seperti putra dengan putri, saudara dengan saudari, maka para putri serta saudari menjadi ashabah. 79
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah Kesimpulan Mengacu pada fiqh mawarits, pembagian harta waris harus dilandaskan pada ketetapan- ketetapan Allah Swt. sebagaimana yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah saw., karena ketetapan-ketetapan inilah yang secara syar'i menunjukkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat muslim, khususnya para ahli waris. Proses implementasi pambagian harta waris bagi umat muslim ini perlu didasari oleh pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip mawarits itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman yang sedikit-banyak akan mengakibatkan ketidakadilan, bahkan "berbuntut" pertikaian di antara para ahli waris. Prinsip-prinsip yang dimaksud mencakup ilmu mawaris, asas-asas hukum mawaris, rukun waris, serta syarat-syarat waris. 80
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Kumunikasi Vol. 1, No. 1, 2022 Mulyana Abdullah DAFTAR PUSTAKA Kementerian Agama RI (2015) Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Jakarta. Lubis, S.K. dan Simanjuntak, K. (2008) Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Naskur (2016) Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam. Dipetik (online) pada tanggal 9 Desember 2019 dari Rofiq, A. (2012) Fiqh Mawaris. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Sabiq, S. (2006) Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. Sarwat, A. (2013) Kitab Hukum Waris - Fiqih Mawaris. Surabaya: Yayasan Masjidillah Indonesia. Syarifuddin, A. (2004) Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media. 81