UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA POTENSI ANCAMAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA TESIS HARTANTO NIM. 120140108013 FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN LAUT SENTUL PEBRUARI 2016
HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh : Nama : Hartanto. Nomor Mahasiswa : 120140108013 Program Studi : Strategi Pertahanan Laut Judul Tesis : "POTENSI ANCAMAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA" Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan pada program studi Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia. DENGAN PENGUJI Pembimbing I : Prof. Dr. Sapto Purwowidagdo ( ... ) Pembimbing II : Kol Laut (P) Purwanto,S.E, M.M, M.Si (Han) (... .) Penguji I : Dr. M. D. La Ode, SIP, M.Si. (... .) Penguji II : May Laut (KH) Dr.Ansori Zaini,S.H, S.Si, M.Si(... .) Penguji III : Kol Laut (E) Beni Rusdiawan, S.E, M.Si (Han)(... .) Ditetapkan di : Bogor. Tanggal : April 2016. Universitas Pertahanan Indonesia
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA ANCAMAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA (KAJIAN LAPORAN IMB PERIODE 2015) TERHADAP TEGAKNYA KEDAULATAN NKRI TESIS HARTANTO NIM. 120140108013 FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN LAUT JAKARTA FEBRUARI 2016 i
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul Ancaman Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB Periode 2015) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Prof. Dr. Sapto J Poerwowidagdo dan Kolonel Laut (P) Purwanto,S.E.,M.M.,M.Si (Han) yang telah memberi bimbingan, petunjuk serta arahan yang sangat membantu dalam penulisan tesis ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, rekan-rekan, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini. Kami menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, Februari 2016 Penulis HARTANTO ii
LEMBAR PERSETUJUAN Tesis ini diajukan oleh: Nama : HARTANTO NPM : 120140108013 Program Studi : Strategi Pertahanan Laut Judul Tesis : Ancaman Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB Periode 2015) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI Tesis atas nama mahasiswa dan judul tersebut diatas telah melalui bimbingan dan disetujui untuk diujikan dalam Ujian Tesis, sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Terapan dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Prof. Dr. Sapto J Poerwowidagdo Purwanto,S.E.,M.M.,M.Si(Han) Kolonel Laut (P) Nrp 9176/P Mengetahui Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, I Gede Sumerta KY.PSC,M.Sc. Mayor Jenderal TNI iii
ABSTRAK Nama : HARTANTO Program Studi : Strategi Pertahanan Laut Judul : Ancaman Pembajakn Dan Perompakan Di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB tahun 2015) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI Penelitian ini dilakukan karena adanya fakta bahwa laporan IMB tentang Pembajakan dan Perompakan yang terjadi di Selat Malaka dapat mengancam tegaknya kedaulatan NKRI. Penelitian bertujuan untuk menganalisis polemik yang terjadi karena laporan IMB dan hubungannya dengan Kedaulatan NKRI serta ini menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara kepada informan dan pengamatan langsung di lapangan, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan IMB masih kurang memenuhi kategori sebuah informasi yang layak untuk dipublikasikan sehingga berpengaruh terhadap tegaknya kedaulatan NKRI serta pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL menolak laporan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang dianggap tepat adalah dengan berupaya agar data laporan yang terjadi dan dipublikasikan oleh IMB adalah data yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan definisi piracy and armed robbery UNCLOS 1982 sehingga efek lanjutan yaitu intervensi asing yang mengancam kedaulatan Negara Indonesia tidak terjadi. tanggapan pemerintah terhadap laporan tersebut. Penelitian Kata kunci: Selat Malaka, Piracy and armed robbery, IMB, Kedaulatan Negara Indonesia. iv
ABSTRACT Name : HARTANTO Study Program: Sea Defense Strategy Title : The Piracy and Armed Robbery Threat in Malacca Strait (IMB Report Study 2015) in Terms of Indonesian Sovereignty. This research based on fact that IMB report about the piracy and robbery in Malacca Strait could threaten Indonesian sovereignty. It heads for analyse the polemics caused by IMB report due to Indonesian sovereignty and the government response for those report. It used a qualitative method through the informant interview, field direct observation, and literature studying. The research result shows that IMB report cannot be categorized as a proper publicized information which is having effect on Indonesian sovereignty and lead to a refusal from Indonesian government and Indonesian Navy in this case. Thereby, the right approach step is by getting for the actual reported data of IMB which appropriate for piracy and robbery UNCLOS 1982 definition, so the further effect in kind of foreign intervention which threaten Indonesian sovereignty won't be happen. Keyword: Malacca Strait, Piracy and armed Sovereignty. robbery, IMB, Indonesian v
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ..ii HALAMAN PENGESAHAN... iii ABSTRAK... iv ABSTRACT... v DAFTAR ISI... vi DAFTAR GAMBAR ... ix DAFTAR TABEL... x DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB 1 PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Penelitian... 1 1.2 Rumusan Masalah... 10 1.3 Tujuan Penelitian... 10 1.4 Manfaat Penelitian... 11 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian... 11 1.6 Sistematika Pembahasan... ..11 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN... 13 2.1 Tinjauan Pustaka... 13 2.1.1 Kepentingan Nasional... ... 13 2.1.2 Teori Informasi... .... ... 14 2.1.3 Keamanan... 14 2.1.4 Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery)... 15 vi
2.1.5 Kedaulatan Wilayah Perairan Indonesia... 20 2.1.6 Selat Malaka... 22 2.1.7 Penelitian Terdahulu... ... 23 2.2. Kerangka Pemikiran... 25 BAB 3 METODE PENELITIAN... 29 3.1 Sumber Data Penelitian... 29 3.2 Desain Penelitian... 31 3.3 Prosedur Penelitian... 33 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data... 33 3.3.2 Teknik Analisis Data... 36 3.3.3 Validasi Data... 39 BAB 4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN... 42 4.1 Gambaran Umum Selat Malaka... ... 42 4.1.1 Kondisi Geografi... 42 4.1.2 Kondisi Demografi dan Ekologi... 43 4.1.3 Sejarah Selat Malaka... 48 4.1.4 Kepentingan Ekonomi... 52 4.1.5 Kondisi dan Kepentingan Politik... 53 4.2 Analisis Data Dan Hasil Penelitian... 55 4.2.1 Arti Penting Selat Malaka Bagi Indonesia... 55 4.2.2 Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Perompakan dan Pembajakan di Selat Malaka... 61 4.2.3 Aktor yang Terlibat... 68 4.2.4 Langkah-langkah Taktis dan Strategis... 73 4.2.5 Selat Malaka dan Kedaulatan NKRI... ... 79 4.3 Pembahasan... .86 4.3.1 Polemik yang Terjadi... ...88 4.3.1.1 Penyebab Terjadinya Polemik Berkaitan Tingginya Laporan IMB Ancaman Perompakan dan Pembajakan di Selat tentang Malaka... ... 88 vii
4.3.1.2 Hubungan Antara Data Perompakan dan Pembajakan di Selat Malaka dengan Kedaulatan Negara Indonesia... 94 4.3.2 Tanggapan Pemerintah Indonesia Dalam Hal Ini TNI AL Terhadap Laporan IMB... 100 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN... ..105 5.1 Simpulan... ... 105 5.2 Saran... 106 5.2.1 Saran Teoritis... 106 5.2.2 Saran Praktis... 106 Daftar Pustaka... Lampiran... viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian....... ..... 28 Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data... 39 Gambar 3.2 Triangulasi dengan Tiga Sumber Data..... ... ... 40 Gambar 3.3 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data... ..... ... ... 41 Gambar 4.1 Peta Selat Malaka... .43 Gambar 4.2 Skema Pengaruh Data Pembajakan dan Perompakan IMB... ... 93 ix
DAFTAR TABEL Tabel 1 Data Kejadian Pembajakan dan Perompakan di Perairan Selat Malaka dan sekitarnya... 5 x
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 DAFTAR LAMPIRAN Pedoman Wawancara... 115 Daftar Informan... 116 Bukti Penelitian... 117 xi
DAFTAR PUSTAKA A. Buku. Moleong, J. Lexi. (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya. Arikunto, S. (2002). Metode Penelitian. PT Bina Aksara. Jakarta. Barry Buzan, (1993), People, State and Fear: The National Security Problem In International Relation, Sussex: Wheatsheaf. DR. Marsetio. Jakarta 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta.Universitas Pertahanan Indonesia. Didik Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta, Indonesia. PT Gramedia Widiasarana. Krasner, Stephen D. Sovereignty: organized hypocrisy. Princeton University Press, 1999. B. Undang Undang. Sekretariat Negara RI. Penjelasan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, Jakarta. INDONESIA, P. R. Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang: Perairan Indonesia. C. Jurnal Ilmiah. Gilmartin, H. (2008). EU-US-China: cooperation in the Malacca Straits. Journal of International Affairs Gunawan, Y. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT MELALUI YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. Jurnal Hukum. Clinton, H. (2011). America's Pacific century. Foreign Policy journal. Universitas Pertahanan Indonesia
Rusli, M. H. M. (2011). Straits of Malacca and Singapore: ensuring safe navigation. Maulidy, A. I. (2011). Kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengatasi masalah pembajakan di perairan Selat Malaka 2004-2009. Zubir, M., & Basiron, M. N. (2005). The Strait of Malacca: The Rise of China, America's Intentions and the Dilemma of the Littoral States. Maritime Studies. Shaofeng, C. (2010). China's self-extrication from the" Malacca Dilemma" and Implications. International Journal of China Studies, 1. Ryu, Y. (2011). Key intra-ASEAN bilateral relationships: Opportunities and challenges [electronic resource]. INDONESIA AT HOME AND ABROAD. John F Bradford (2008), Asian Survey, Vol. XLVIII, No. 3, May/June 2008, "SHIFTING THE TIDES AGAINST PIRACY IN SOUTHEAST ASIAN WATERS". Paninggar, T. A. (2011). Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media dan Informasi (AMI) Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Mengontrol Opini Publik (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SEBELAS MARET. KGS, M. (2005). Analisis Perbandingan Metode Konvensional Dengan Metode Activity Based Costing Dalam Perhitungan Break Even Point (Studi Kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk.) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama). Utami, R. H. E. U. S., & Wicaksono, G. (2014). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI LAUT SEJAHTERA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGAL SARI KOTA TEGAL. MONEX. Wahyono S.K .2003 "Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional", KKSN UI. Universitas Pertahanan Indonesia
Buntoro, K. (2006). Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (tinjauan singkat keamanan di selat malaka). Lex Jurnalica (Journal of Law). Tri Setyawanta R, L. (2005). PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Media Hukum. Utami, A. D., Muslimah, S., & Satriyo Kusumo, A. T. (2014). Yurisdiksi internasional Penanggulangan PeromPakan di laut lePas. YUSTISIA. Witarti, D. I. (2011). TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KONSEP KEAMANAN NASIONAL. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Raymond, C. Z. (2009). Piracy and armed robbery in the Malacca Strait: a problem solved. KINGS COLL LONDON (UNITED KINGDOM) CORBETT CENTER FOR MARITIME POLICY STUDIES. Rusli, Mohd Hazmi Mohd. "Straits of Malacca and Singapore: pride of the Malay archipelago, priceless maritime heritage of the world." Jurnal Hadhari (2012): 109-127. Louis, Winnifred R., et al. "Causality in the Study of Collective Action and Political Behavior." Questioning Causality: Scientific Explorations of Cause and Consequence Across Social Contexts (2016): 277. Saeri, M. "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka." Jurnal Transnasional 4.2 (2013): 806-818. Sien, Chia Lin. "Importance of the Straits of Malacca and Singapore, The."Sing. J. Int'l & Comp. L. 2 (1998): 301. D. Website (internet). diakses tanggal 6 Des 2014 pukul 12 00 wib Universitas Pertahanan Indonesia
Selat Malaka dan Agenda Militer Amerika di Asia Tenggara diakses tanggal 29 -11-2014 pukul 22 00 wib. diakses tanggal 6 des 2014 pukul 13 00 wib. diakses tanggal 05 Des 2014 pukul 14 00 wib. diakses tanggal 1 Maret 2016 Selat Malaka potensi yang terabaikan. diakses tanggal 1 agustus 2015 pkl 22 00 WIB. E. Interview. Interview dengan Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut. Interview dengan Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut. Interview dengan Staf Operasi TNI Angkatan Laut. Interview dengan Komandan Lantamal IV/TPI. Interview dengan Komandan Lanal TBK. Interview dengan Komandan KRI. Interview dengan mantan pelaku perompakan Selat Malaka Universitas Pertahanan Indonesia
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan selat strategis yang menjadi jalur pelayaran yang terpadat di dunia. Kesembilan selat tersebut antara lain adalah Selat Babel Mandab yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Arabia, Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara, Selat Dardaneles di Turki, Selat Dover yang menghubungkan English Channel dengan Laut Utara, Selat Hormus yang menghubungkan Semenanjung Oman dengan Laut Arab, Selat Gibraltar yang memisahkan Benua Eropa dan Afrika, Terusan Suez di Mesir, Terusan Panama di Benua Amerika serta Selat Malaka yang memisahkan Semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatera Indonesia (Maulidi 2011). Saat ini Selat Malaka memiliki arti penting bagi perdagangan dunia. Hal ini disebabkan lalu lintas kapal yang melintasi perairan Selat Malaka setiap tahun diperkirakan sebanyak sekitar 70 000 kapal dan diprediksi oleh beberapa ahli akan meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun ke depan (Rusli (2011). Sebagai ilustrasi, waktu tempuh kapal niaga dari kawasan Timur Tengah yang kaya akan minyak menuju wilayah Jepang dengan kecepatan standar 12,5 knots adalah sekitar 22 hari melewati Selat Malaka. Jika dibandingkan berputar melewati Selat Lombok atau Selat Sunda maka waktu yang ditempuh sekitar 25 hari. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dalam "Selat Malaka dalam Momentum 2014" yang mengutip Abdul Halim (2013) dari Cleary dan Chuan (2000: 133-4) menandai tingginya intensitas perdagangan global Selat Malaka dengan menyebutkan bahwa sekitar 200 kapal kargo dan 150 kapal tanker tiap harinya melewati perairan Selat Malaka. A.A. banyu P (2001;23-24) yang dikutip oleh Gugus Wahyu S Utomo dan Soepadi (2013) dalam Penerapan Hukum terhadap Pembajakan dan perompakan di Selat Malaka mengatakan bahwa apabila 1 Universitas Pertahanan Indonesia
terjadi ketidakamanan terhadap perairan Selat Malaka, maka dampak negatif luar biasa yang akan dirasakan adalah instabilitas perekonomian dunia secara global. Oleh karena itu, Selat Malaka yang berfungsi sebagai sebagai SLOT (Sea Line of Oil Trade) dan SLOC (Sea Line Of Communications) bagi Amerika Serikat, Jepang dan Cina, dewasa ini sudah dianggap sebagai ajang kepentingan setiap negara di dunia yang harus. Amerika Serikat, Jepang dan China sama-sama mengincar Selat Malaka yang merupakan selat paling sibuk di dunia setelah Selat Hormuz. Selat Malaka sebagai SLOT merupakan jalur lalu lintas minyak bumi yang merupakan sumber energi utama dunia yang berasal dari Timur Tengah menuju daratan Asia. Sebagai ilustrasi, arti penting Selat Malaka sebagai jalur energi dunia yaitu tercatat sebesar 80% impor minyak China melewati Selat Malaka (A.A. banyu P (2001;23-24) sehingga pada tahun 2005 presiden China Hu Jintao mengatakan bahwa China memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keamanan pelayaran di perairan Selat Malaka. Ketergantungan tersebut bukan hanya pada apa yang disebut sebagai Economic Security saja, tetapi juga pada geopolitical Security. Oleh karena itu, keamanan jalur pelayaran di Selat Malaka menjadi sangat vital bagi kelanjutan ekonomi China. Untuk itu, China membuat konsep String of Pearl yang merupakan langkah strategis China untuk mengamankan jalur energinya yang membentang dari perairan Laut China Selatan Selat Malaka Samudera Hindia hingga perairan Timur Tengah dengan menempatkan pangkalan-pangkalan logistik di sepanjang jalur tersebut. Zubir, M., & Basiron, M. N. (2005) mengutip Zhao Yuncheng, seorang ilmuwan dari China's Institute of Contemporary International Relation pada tahun 2005 menulis sebuah artikel menarik yang bertajuk: "Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China's oil supply route." Hal inilah yang diprediksi akan semakin mempertajam potensi konflik terbuka antara Amerika Serikat dengan China di kawasan Asia Pasifik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pihak Universitas Pertahanan Indonesia 2
perancang kebijakan stretegis Keamanan Nasional di Amerika Serikat tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearls tersebut. Sebagai SLOC, Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap Selat Malaka, Hillary Clinton (2013) dalam sebuah artikel foreign policy yang bertajuk "America's Pacific Century, The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the center of the action". Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa kunci dari politik global, terbentang diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dimana Selat Malaka merupakan kuncinya. Amelia Rahmawaty (2015) dalam Jurnal FKPM yang berjudul "Indonesia di tengah dinamika Regional" menulis bahwa arti penting Selat Malaka inilah yang mendorong Amerika Serikat untuk mengambil peran utama dalam mengotrol perairan Selat Malaka, yang salah satunya disebabkan karena rivalitasnya dengan China. Apalagi Selat Malaka juga dipandang oleh Amerika Serikat sebagai jalur strategis proyeksi Armada Laut negara-negara maritim besar dalam rangka forward presence dan global engagement ke seluruh dunia. Akan tetapi, Amerika Serikat dan sekutunya tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengontrol bahkan menguasai Selat Malaka secara militer, sehingga memunculkan dugaan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya sedang mengembangkan opini bahwa Selat Malaka dan perairan laut Indonesia dan sekitarnya dalam keadaan tidak aman gara-gara meningkatnya aktivitas perompakan dan terorisme. Singapura sebagai negara jasa yang sangat berkepentingan dengan Selat Malaka, sektor ekonominya sangat bergantung pada kebebasan transportasi kapal-kapal yang memanfaatkan Selat Malaka. Bahkan Prof Dr Hasyim Djalal (2006) dalam Seminar tentang Selat Malaka yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI tahun 2006 mengatakan bahwa hidup mati Pelabuhan Singapura banyak dan sangat bergantung pada lalu lintas perkapalan yang melalui Selat Malaka. Singapura sebagai negara pengguna (user state) utama Selat Malaka, sangat menggantungkan perekonomiannya bahkan eksistensi sangat tergantung pada keberlangsungan penggunaan Selat Malaka. Oleh Universitas Pertahanan Indonesia 3
4 karena itu, perspektif strategis Singapura berkaitan dengan manajemen Selat Malaka lebih banyak merefleksikan keinginan untuk menerapkan kebebasan navigasi yang maksimum pada satu sisi dan di sisi lain, adanya jaminan jalur komunikasi (Sea Lane of Communication) dan jalur perdagangan (Sea Lane of Oil Trade). Salah satu contohnya adalah karena Singapura menganggap kapasitas dan keahlian negara Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam mengamankan Selat Malaka sangat rendah, maka Singapura mendukung keterlibatan pihak ketiga, yakni negara- negara besar dalam penjagaan keamanan dan keselamatan Selat Malaka. Hal ini ditunjukkan Singapura dengan mendukung proposal RMSI (Regional Maritime Security Initative) dan PSI (Proliferation Security Initiative) yang mengijinkan armada angkatan laut Amerika Serikat untuk berpatroli disepanjang Selat Malaka. Mengingat arti penting Selat Malaka dalam menunjang perdagangan dunia sebagai salah satu jalur pelayaran yang dilewati 1/3 dari seluruh jalur perdagangan dunia yang melewati laut, empat Negara yang memiliki perairan Selat Malaka yaitu Indonesia dan Malaysia yang kemudian diikuti Singapura dan Thailand pada tahun 2004 bersepakat untuk melaksanakan patroli terkoordinasi dalam mengamankan perairan Selat Malaka dengan nama Malacca Straits Patrol (MSP). MSP terdiri dari Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) untuk permukaan laut, Eye In The Sky (EIS) untuk patroli udara dan IntelIigence Exchange Group (IEG) untuk pertukaran informasi Intelijen. Kegiatan patroli terkoordinasi ini dilatarbelakangi salah satunya adalah karena tingginya laporan angka penyerangan bersenjata terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Malaka sejak tahun 2000 yang dirilis oleh International Maritime Beaureu (IMB) yang merupakan salah satu divisi khusus dari International Chambers of Commers (ICC). Ryu, Y. (2011) menyatakan bahwa sejak digelarnya patrol terkoordinasi MSP dari tahun 2004 hingga tahun 2009 terjadi penurunan angka laporan kejadian penyerangan bersenjata di Selat Malaka yang sangat signifikan dari yang tercatat 51 kejadian pada tahun 2004 menjadi hanya 5 kejadian pada tahun 2009. Universitas Pertahanan Indonesia
No Wilayah
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 2013
1 Belawan
9 6
18 2
Dumai 9
3 Nipah
14 4
Karimun
5 Bintan
6 Tg Piai
7 SMalaka 38 12 11 7 2 2 2 1 2 1 51 16 11 19 8 5 6 19 30 45 Tabel 1. Data kejadian Pembajakan dan perompakan di perairan Selat Malaka dan sekitarnya (data diolah dari IMB annual report 2004-2014) Hasil positif berupa penurunan kejadian penyerangan bersenjata pada periode dari tahun 2004 hingga tahun 2009, tidak diikuti dengan hasil positif pada tahun tahun berikutnya. IMB dalam rilis data kejadian pembajakan dan perompakan pada akhir tahun 2014 menyebutkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 data kejadian penyerangan bersenjata yang terjadi dan dilaporkan ke IMB mengalami peningkatan yang signifikan. ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships - 2014 menyebutkan bahwa dari 5 kejadian pada tahun 2009, menjadi sekitar hampir 66 kejadian penyerangan bersenjata terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka pada tahun 2014. Data penyerangan bersenjata yang dirilis oleh IMB ini merupakan sebuah fenomena yang perlu kita cermati korelasinya dengan mulai berkurangnya ancaman pembajakan dan perompakan di perairan Somalia sebagai hasil dari operasi bersama Angkatan Laut beberapa Negara yang dipimpin oleh Uni Eropa dalam wadah CTF 151. Universitas Pertahanan Indonesia 5 2014 9
18 35
66 2015
15 5
26 24
5 75
Menurut ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships - 2014 Annual Report yang merilis data insiden perompakan di perairan seluruh dunia, menyebutkan bahwa perairan Indonesia termasuk Selat Malaka, masih termasuk ranking paling tinggi dari segi ketidakamanan pelayaran seperti adanya insiden berstatus armed theft atau pencurian bersenjata yang terjadi di kawasan ini. Bahkan, IMB selanjutnya memasukkan Selat Malaka dalam kategori the most dangerous water atau wilayah hitam. Wajar saja jika kita beranggapan bahwa laporan dan kesimpulan IMB ini bisa dijadikan alasan pembenar bagi otoritas pertahanan dan keamanan Nasional Amerika Serikat untuk meningkatkan jumlah personil dan kewaspadaan militernya di kawasan tersebut. Kresno Buntoro (2006) dalam tulisanya yang berjudul Selat Malaka Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (tinjauan singkat keamanan di selat malaka) mengatakan bahwa pada kenyataannya tidak semua statistik IMB itu akurat, banyak laporan kejadian perampokan yang belum diklarifikasi terlebih dahulu. Meski demikian data itu menciptakan persepsi internasional bahwa kawasan itu tidak aman dan rawan aksi terorisme, sehingga ada wacana untuk melakukan intervensi secara militer. Bahkan menurut Kresno Buntoro bahwa Indonesia sudah bertindak lebih jauh lagi, dengan berniat melayangkan protes kepada IMB karena beranggapan publikasi IMB dimaksudkan untuk memperlemah citra dan daya saing kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairannya. Akan tetapi laporan yang dirilis oleh IMB harus disikapi dengan sungguh-sungguh karena opini tentang perairan Indonesia seperti yang dirilis oleh IMB akan terus bergulir dengan cepat. Menurut Eric Fracon (2006) dalam "Piracy and Armed Robbery at Sea Along The Malacca Strait : Initial Impression From Fieldwork In Riau Island" menyebutkan bahwa faktor kesenjangan ekonomi yang tinggi antara warga Negara Indonesia yang tinggal di Pulau Sumatera bagian timur dengan warga Negara Malaysia bagian barat Semenanjung Malaya, serta warga Negara Singapura, seringkali menjadikan sebuah tuduhan yang negatif bahwa pelaku penyerangan bersenjata adalah warga Negara Universitas Pertahanan Indonesia 6
7 Indonesia. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang bagus bahwa Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Laut adalah yang paling bertanggungjawab terhadap pengamanan perairan Selat Malaka dari aksi- aksi penyerangan bersenjata terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Malaka. Selain itu, Sukoco (2003) dalam tesisnya yang berjudul Potensi Ancaman di Selat Malaka Terhadap Kepentingan Indonesia menyebutkan bahwa permasalahan ekonomi yang sekian lama membelit pemerintah Indonesia, menjadikan tindakan-tindakan TNI Angkatan Laut dalam mengamankan perairan Selat Malaka sangat terkendala oleh pendanaan dan minimnya alutsista untuk melaksanakan patrol pengamanan perairan Selat Malaka. Permasalahan ekonomi tersebut juga menjadikan merosotnya profesionalisme personel TNI Angkatan Laut. Heather Gilmartin (2008) berpendapat bahwa jika perdagangan di Selat Malaka terganggu atau benar-benar terblokir oleh tindakan bersenjata beberapa manusia, baik disengaja atau tidak disengaja, maka akan berdampak terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan, yang terpenting adalah dampak psikologis. Perekonomian di dunia modern yang dinamis (China, Jepang, India) akan sangat terganggu namun bukan berarti hal tersebut merupakan satu-satunya akibat dari kondisi keamanan Selat malaka yang terganggu. Beberapa pertanyaan mendasar yang dilontarkan oleh Gilmartin diantaranya adalah : Apakah negara-negara yang sangat tergantung pada Selat Malaka cukup siap untuk kejadian seperti itu ? Apa yang akan menjadi dampak dari gangguan tersebut terhadap kerjasama global dan sebaliknya? Bagaimana komunitas global bisa bekerja sama untuk membantu mengantisipasi krisis seperti itu? Berkenaan dengan keamanan dan stabilitas regional di Selat Malaka, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk tiga pemangku kepentingan keamanan utama dunia yaitu Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan - Uni Eropa. Kresno Buntoro (2006) berpendapat bahwa berdasarkan data statistik kejadian pembajakan dan perompakan IMB PRC di atas maka Universitas Pertahanan Indonesia
8 permasalahan kemanan pelayaran di sepanjang Selat Malaka perairan territorial Indonesia yang terjadi beberapa tahun ke belakang bukan tidak mungkin hal tersebut telah melahirkan sebuah kesan dan image negative dunia Internasional, terutama dunia pelayaran bahwa perairan Selat Malaka territorial laut Indonesia adalah merupakan sebuah kawasan perairan yang tidak aman (Black Area). Hal ini akan membawa dampak yang sangat besar yaitu terbentuknya opini publik Internasional bahwa perairan Selat Malaka territorial Indonesia adalah sebuah perairan yang tidak bertuan serta aparat yang bertanggungjawab tidak mampu dan tidak sanggup untuk menciptakan situasi yang aman di sepanjang Selat Malaka territorial Indonesia. Image dan opini yang terbentuk tersebut akan menimbulkan sebuah dampak psikologis yang besar terhadap pengguna Selat Malaka yaitu munculnya sebuah sikap paranoid yang berlebihan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir timur Sumatera yang mendekati alur pelayaran Selat Malaka territorial Indonesia. Secara faktual terdapat beberapa hal yang ditemukan yang berhubungan dengan ancaman pembajakan dan perompakan bersenjata di Selat Malaka, yaitu : Pertama, mengingat arti pentingnya Selat Malaka bagi lalu lintas perdagangan dunia yang melewati laut, maka beberapa Negara besar yang berkepentingan terhadap Selat Malaka, berkeinginan untuk melaksanakan control penuh terhadap Selat malaka dengan kedok internasionalisasi permasalahan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. S.Y.Pailah (2006). Kedua, Adanya perbedaan data yang signifikan antara data pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh IMB Pirates Report Centre (IMB PRC) dengan data yang dikeluarkan oleh Staf Operasi TNI Angkatan Laut akibat perbedaan persepsi tentang terminology pembajakan dan perompakan. Ong-Web (2006). Universitas Pertahanan Indonesia
Ketiga, Pemberitaan yang bombastis tentang kondisi pembajakan dan perompakan di perairan Selat Malaka, menciptakan sebuah opini yang menganggap seolah-olah Selat Malaka sangat berbahaya. Kresno Buntoro (2006). Keempat, Kesenjangan ekonomi (pendapatan per kapita) yang sangat besar antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai tiga Negara yang sangat bersentuhan langsung dengan Selat Malaka, dimana taraf ekonomi Indonesia adalah yang paling rendah, membuat seolah-olah pembajakan dan perompakan selalu dilakukan oleh orang Indonesia dan Indonesia adalah Negara yang paling bertanggung jawab terhadap aksi pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Eric Fracon (2006). Kelima, Secara tersirat TNI Angkatan Laut dan aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan laut di Selat Malaka dianggap kurang mampu untuk melaksanakan tugasnya yang diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana.Kresno Buntoro (2006). Keenam, Kerjasama dan operasi terkoordinasi antara beberapa Negara dalam mengamankan perairan Selat Malaka, kurang mampu untuk menyentuh akar permasalahan dari tingginya data pembajakan dan perompakan yang dirilis oleh IMB PRC. Hal ini disebabkan data IMB PRC diperoleh dari volunteers yaitu pengguna perairan Selat Malaka, dan bukan data actual dari otoritas pemegang wewenang pengamanan Selat Malaka di Negara-negara yang memiliki perairan Selat Malaka. Sukoco (2003). Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa akar permasalahan yang timbul di Selat Malaka dalam hubungannya dengan kejadian pembajakan dan perompakan adalah upaya Negara-negara besar yang ingin menguasai perairan Selat Malaka dalam rangka perebutan hegemoni di kawasan tersebut serta keresahan Singapura sebagai user state yang sangat tergantung pada keamanan perairan Selat Malaka yang memanfaatkan keberadaan IMB PRC dalam menekan negara-negara pemilik territorial Selat Malaka melalui data yang Universitas Pertahanan Indonesia 9
10 dibroadcast ke seluruh dunia oleh IMB PRC. John F. Bradford dalam Asian Survey tahun 2008 menyebutkan bahwa IMB PRC merupakan sumber data pembajakan dan perompakan yang dapat dipercaya karena merupakan rujukan data bagi IMO. John F Bradford (2008). Di dalam penelitian ini data tentang pembajakan dibatasi berdasarkan pada data pembajakan dan perompakan yang dirilis oleh IMB PRC dalam hubungannya dengan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Berbagai kondisi yang terjadi di atas menggambarkan betapa pentingnya keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan demikian, kajian tentang keamanan jalur pelayaran Selat malaka, khususnya potensi ancaman pembajakan dan perompakan bersenjata penting dilakukan untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan keamanan yang terjadi di jalur pelayaran Selat Malaka. Hal ini berkaitan erat terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya kajian tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian tesis : "Ancaman Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB Periode 2015) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI" 1.2 Rumusan Masalah Memperhatikan latar belakang yang ada di atas maka menurut peneliti, rumusan masalah riset adalah sebagai berikut : 1. Mengapa laporan Pembajakan dan Perompakan bersenjata di Selat Malaka yang dibuat IMB menimbulkan polemik ? 2. Bagaimana tanggapan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL terhadap laporan IMB ? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan laporan IMB tentang ancaman pembajakan dan perompakan bersenjata di Selat Malaka hingga menimbulkan polemic di Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia
11 2. Mengetahui dan menganalisis tanggapan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL terhadap laporan IMB tersebut. 1.4 Manfaat Penelitian. 1. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemahaman konsep kemanan dan konsep ancaman, khususnya ancaman pembajakan dan perompakan bersenjata di Selat Malaka bagi pengembangan kajian-kajian bidang pertahanan Negara, terutama bidang Strategi Pertahanan Laut. 2. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan pemikirian bagi Pemerintah dan TNI Angkatan Laut dalam menyusun kebijakan pada level strategis dan taktis dalam rangka mengatasi permasalahan pembajakan dan perompakan bersenjata yang terjadi di Selat Malaka. 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian. Penelitian ini merupakan kajian dari Staretegi Pertahanan Laut. Dalam penelitian ini masalah yang akan dianalisis yaitu tentang ancaman pembajakan dan perompakan bersenjata di Selat Malaka berdasarkan laporan IMB serta tanggapan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL. 1.6 Sistematika Pembahasan. Penelitian ini dituangkan ke dalam 5 (lima) Bab, yaitu : Bab 1 Pendahuluan, Membahas latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan gambaran desain penelitian dan sistematika penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Membahas berbagai teori dan referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam upaya menjawab masalah penelitian. Universitas Pertahanan Indonesia
Bab 3 Metode Penelitian. Membahas Sumber data, Subyek penelitian, Obyek penelitian, desain penelitian dan prosedur penelitian. Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian. Membahas Subyek penelitian, Interpretasi hasil dan pembahasan. Bab 5 Simpulan dan Saran. Universitas Pertahanan Indonesia 12
13 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.1 Kepentingan Nasional. Setiap Negara di dunia memiliki kepentingan Nasional, Didik Krisna (1993) dalam Kamus Politik Internasional mendefinisikan kepentingan Nasional atau National Interest sebagai produk suatu proses politik melalui mana pemimpin dari suatu Negara tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya, pengaruh suatu peristiwa luar terhadap negerinya. Kepentingan Nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat kebijakan. Kepentingan Nasional merupakan kebutuhan dan keinginan-keinginan yang dirasakan oleh suatu Negara yang berdaulat dalam hubungan dengan Negara lain yang merupakan bagian dari lingkungan Internasional. James N Rosenau (1969) dalam bukunya berjudul International Polotics and Foreign Policy: Areader on Research and Theory berpendapat bahwa kepentingan nasional dipakai untuk dua kegunaan yaitu pertama sebagai istilah analisis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri, dan kedua sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengancam atau mengusulkan kebijakan. Kepentingan Nasional mencerminkan gambaran mengenai keinginan dan kebutuhan serta cita-cita yang ingin dicapai suatu Negara dalam usahanya untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Lebih jauh, menurut Morgenthau yang dikutip oleh James N Rosenau (1969) menyatakan bahwa National Interest menjadi tujuan dari politik Internasional suatu negara sehingga suatu Negara pasti akan melakukan tindakan berdasarkan national interest nya. National interest secara umum didefinisikan sebagai power yang bisa berupa power pada bidang ekonomi, militer, politik, ideology dan kebudayaan. 13 Universitas Pertahanan Indonesia
2.1.2 Teori Informasi. Menurut Wing (2006) informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Data adalah representasi suatu obyek. Terdapat karakteristik informasi yang baik antara lain: 1) Akurat, dalam artian dapat menggambarkan kondisi obyek yang sesungguhnya. 2) Tepat waktu, informasi harus tersedia sebelum keputusan dibuat. 3) Lengkap, mencakup semua yang diperlukan oleh pembuat keputusan. 4) Relevan, berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. 5) Terpercaya, isi informasi yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya. 6) Terverifikasi, dengan maksud dapat dilacak sumber sumber aslinya. 7) Mudah dipahami, informasi harus siap dipahami oleh pembacanya karena pemakai laporan tidak ingin berfikir lagi dalam menerima informasi. Dia hanya ingin tahu kesimpulannya saja apakah informasi tersebut diperlukan. 8) Mudah diperoleh, informasi yang sulit diperoleh bisa tidak berguna karena pengguna tidak ingin bersusah payah dalam mencari informasi. 2.1.3 Keamanan Barry Buzan (1993) dalam People, State and Fear mengemukakan sebuah konsep tentang keamanan maritim berupa pandangan awal dari pokok permasalahan tentang keamanan maritime khususnya di Selat Malaka. Menurut Barry Buzan keamanan merupakan suatu konsep yang relatif sifatnya, namun dalam pengertian yang lebih luas, keamanan dapat Universitas Pertahanan Indonesia 14
15 diartikan sebagai kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu, dan kemampuan Negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan- kekuatan tertentu yang dianggap musuh. Dasar utama dari keamanan adalah bertahan hidup yang dapat mencakup tradisi dan eksistensi suatu Negara. Heather Gilmartin (2008) berpendapat bahwa jika perdagangan di Selat Malaka terganggu atau benar-benar terblokir oleh tindakan bersenjata beberapa manusia, baik disengaja atau tidak disengaja, maka akan berdampak terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan, yang terpenting adalah dampak psikologis. 2.1.4 Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery) Kresno Buntoro (2006) menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang definisi dan pengertian dari Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery). Definisi- definisi yang ada saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingan masing-masing Negara yang mendefinisikan pembajakan dan perompakan itu sendiri. Beberapa Negara menyebut bahwa pembajakan adalah identik dengan terorisme di laut, dalam laporan Channel News Asia tanggal 21 Desember 2003 memuat pernyataan dari Mendagri Singapura Wong Kan Seng saat itu yang menyatakan bahwa bajak laut di Asia Tenggara harus dipandang sebagai teroris. Lebih jauh Kresno Buntoro (2006) menjelaskan bahwa dalam Pasal 438 KUHP dikualifikasikan tentang pembajakan di luar laut territorial yang dilakukan oleh nahkoda atau awak kapal yang mengetahui kapalnya digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut. Sedangkan Pasal 439 KUHP mengatur tentang pembajakan di pantai dengan menggunakan kapal melakukan kekerasan terhadap kapal yang ada dalam daerah (sesuai Pasal 1 TZMKO). Secara teoritis terdapat perbedaan pendapat tentang definisi pembajakan yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Menurut hukum Universitas Pertahanan Indonesia
16 internasional, pembajakan adalah kejahatan tertua yang masuk ke dalam yurisdiksi universal atau Internasional (Gunawan Y (2010) dari Guilfoyle, 2008 : 607). Selama berabad-abad, banyak negara telah sepakat untuk menganggap bajak laut menjadi hostis humani generis (musuh seluruh umat manusia),sehingga setiap negara dapat menggunakan hukum- hukum domestiknya sendiri untuk menghukum dan mengadili mereka yang melakukan pembajakan, terlepas dari kebangsaan (nationality) bajak laut atau dimana (locus) tindakan pembajakan berlangsung. (United Nation Convention on The Law of the Sea) UNCLOS 1982 pasal 101 mendefinisikan pembajakan sebagai a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan illegal, atau setiap tindakan penyusutan, berkomitmen untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, yang ditujukan:
Pada laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau barang di kapal atau pesawat udara;
Terhadap pesawat, kapal, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun b. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoprasian kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan tentang fakta membuatnya menjadi kapal bajak laut atau pesawat udara; c. Setiap tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang diuraikan dalam sub bab (a) atau (b). Seorang peneliti era Uni Soviet S.V Molodtsov (USSR 1960), telah memberikan perumusan mengenai batasan pengertian pembajakan di laut sebagai "Both acts of violence by vessels and their crews at sea also attack from the sea on littoral points carried out with the aim of securing plunder , the seizure and sinking of vessels and persons or other criminal purposes are considered as piracy (sea banditry). In the epoch of Universitas Pertahanan Indonesia
imperialism piracy has aquired special characteristics. It is one of the provocative methods to which imperialist States resort for agressive purposes" yaitu bahwa Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kapal dan awak kapal mereka di laut termasuk menyerang dari laut ke pesisir yang dilakukan dengan tujuan melakukan penjarahan, penangkapan dan penenggelaman kapal dan orang atau tujuan kriminal lainnya, dianggap sebagai pembajakan (bandit laut). Dalam masa imperialisme pembajakan mempunyai karakteristik yang khusus yaitu adalah merupakan salah satu metode provokatif yang dilakukan oleh imperialis Amerika untuk tujuan agresi ke sebuah Negara tertentu. Convention on The High Seas 1958 (CHS 1958) pasal 14 menyebutkan bahwa "All states shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state" yang berarti bahwa pembajakan (piracy) menurut konvensi ini adalah yang terjadi di laut lepas atau di perairan di luar jurisdiksi sebuah Negara. Utami, A. D., Muslimah, S., & Satriyo Kusumo, A. T. (2014). Sedangkan menurut Kresno Buntoro (2006) definisi pembajakan sesuai Pasal l05 Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa "On the high seas , or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft , or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board . The courts of the State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be inposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property , subject to the rights of third parties acting in good faith" yang berarti bahwa suatu tindak kejahatan di laut dapat dikategorikan sebagai pembajakan hanya jika dilakukan dan terjadi di laut lepas, atau di tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun, setiap negara dapat menyita sebuah kapal bajak laut atau pesawat udara, atau kapal laut atau pesawat udara yang diambil oleh pembajakan dan di bawah kendali pembajak, dan menangkap orang-orang dan menyita properti di atas kapal. Pengadilan Universitas Pertahanan Indonesia 17
Negara yang melakukan penyitaan dapat memutus hukuman yang akan dijatuhkan, dan juga dapat menentukan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kapal, pesawat atau properti, tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad yang baik. IMB sendiri dalam mendefinisikannya sebagai "Armed maritime Crime" yaitu Segala tindakan atau aksi menaiki kapal dengan niat untuk melaksanakan pencurian atau kejahatan lain dengan kemampuan untuk melakukan pemaksaan dalam mendukung aksinya. IMB sebenarnya membagi "armed maritime crime" yang terjadi di Asia Tenggara menjadi tiga tipe yaitu : a. LLAR (Low Level Armed Robbery) yaitu pencurian atau penyerangan yang terjadi di pelabuhan atau saat kapal sedang lego jangkar di pelabuhan-pelabuhan kecil menggunakan perahu berkecepatan tinggi, normalnya bersenjata pisau dengan target mencuri uang atau barang berharga lainnya dengan potensi kerugian antara US$ 5,000 hinga US$ 15,000. b. MLAAR (Medium Level Armed Assault and Robbery) yaitu perompakan bersenjata yang terjadi di perairan territorial atau di laut lepas terutama di alur laut yang memiliki keterbatasan sarana bantu navigasi, oleh gerombolan bersenjata yang terorganisir, menggunakan mother ship sebagai kapal komando, menggunakan senjata api, menyandera bahkan membunuh anak buah kapal dengan tujuan untuk meminta tebusan berupa uang. c. MCHJ (Major Criminal Hijack) yaitu membajak kapal dengan tujuan untuk menguasai kapal tersebut, menguasai kargo kapal, memalsukan dokumen kapal termasuk dokumen kargo serta menjualnya, pelaku merupakan kelompok yang terorganisir dengan baik, dengan aksi yang terencana dengan baik serta menggunakan senjata api. Dari uraian tentang definisi pembajakan yang berbeda-beda menurut beberapa ahli di bidang kemaritiman diatas, maka dapat kita tarik sebuah urgensi yaitu bahwa ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang Universitas Pertahanan Indonesia 18
19 memiliki kepentingan di Selat Malaka untuk melakukan Internasionalisasi Selat Malaka dengan cara mengidentikan pembajakan di Selat Malaka sebagai sebuah kejahatan terorisme maritime (DR Marsetio (2014). Sedangkan perompakan atau armed robbery adalah bahwa selama ini presepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu diidentikkan dengan istilah pembajakan laut (piracy), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (sea robbery). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama hakekatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (locus delicti) tindak kekerasan di laut tersebut (Tri Setyawanta R, L. (2005). Menurut Kresno Buntoro (2006) antara pembajakan dan perompakan memiliki perbedaan yang mendasar yaitu pada lokasi tempat kejadian tindakan tersebut. Pada pembajakan, tempat kejadian perkara berada di laut lepas atau di perairan yang bukan merupakan wilayah hukum sebuah Negara, sedangkan perompakan (armed robbery) terjadi pada perairan yang merupakan wilayah kedaulatan hukum sebuah Negara. Lebih jauh, Kresno Buntoro menjelaskan bahwa dalam sidang Council for Security Cooperation in Asia Pasifik (CSCAD), Februari 2002 Kelompok Kerjasama Maritim telah mengkaji batasan Maritime Terorism. Kelompok kerja ini kemudian membuat batasan sementara bahwa terorisme merupakan kegiatan atau tindakan teroris yang dilakukan di lingkungan maritim, diarahkan pada kapal atau instalasi di lepas pantai atau pelabuhan atau terhadap personel dan penumpang serta ditujukan pada fasilitas atau bangunan di daerah pesisir, termasuk lokasi wisata serta pelabuhan dan kota pelabuhan. Maka terorisme maritime didefinisikan pada "suatu tindakan atau kegiatan yang tidak hanya menyangkut aksi-aksi langsung terhadap aspek maritime tetapi segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan di, ke dan lewat laut". Universitas Pertahanan Indonesia
20 2.1.5 Kedaulatan Wilayah Perairan Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1972) Kedaulatan negara (State Souvereignty) tidak dapat dipisahkan dari Yurisdiksi Negara yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yurisdiksi Negara merupakan konsekuensi logis dari adanya kedaulatan negara ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas-batas teritorialnya karena negara memiliki kedaulatan yang menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dalam bidang apapun di dalam batas-batas teritorial dari negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut Kedaulatan Teritorial (Territorial Souvereignty) yang dengan sendirinya menimbulkan apa yang disebut Yurisdiksi Teritorial (Territorial Jurisdiction). Menurut Bailie, Alison (2011) mengutip Malcolm N. Shaw, yurisdiksi itu menyangkut kewenangan negara untuk mempengaruhi orang-orang, harta benda dan keadaan serta merefleksikan adanya prinsip dasar mengenai Kedaulatan Negara (State Souvereig-nty), persamaan negara- negara (equality of states) dan tidak campur tangan dalam urusan domestik (non-interference in domestic affairs). Sesungguhnya yurisdiksi adalah suatu ciri hakiki dan vital dari kedaulatan negara karena yurisdiksi adalah suatu pelaksanaan kekuasaan yang dapat mengganti atau menciptakan atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Menurut Kartha (2009) Kedaulatan dalam arti yang paling luas diartikan sebagai: the ability of a state to govern itself and ensure that this ability is not hostage to outside pressures or tensions within. Snow (1987) mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (supreme) dan mandiri (independent). Ia membagi kedaulatan ke dalam dua istilah yaitu politik domestik dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu yang berada di wilayah kekuasaanya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing Universitas Pertahanan Indonesia
21 negara berusaha melanggengkan kedaulatan tanpa intervensi dari Negara lain. Krasner (1999) juga menyatakan bahwa jika kekuasaan efektif, maka kekuatan atau pemaksaan tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya, kontrol dapat dicapai melalui penggunaan kekuatan tanpa pengakuan kepada kekuasaan. Namun demikian, hilangnya kontrol pada masa tertentu akan menjatuhkan kekuasaan. Pada dasarnya, kedaulatan terikat pada satu set peraturan yang berdampak kepada negara sebagai pedoman bagaimana berinteraksi dengan yang lain, termasuk menolak segala bentuk campur tangan negara lain ke dalam urusan dalam negeri. Dalam konteks manajemen keamanan nasional, kedaulatan berhubungan dengan bagaimana kemampuan kekuasaan umum yang terorganisir di dalam negara dan bagaimana pelaksaanaannya secara efektif. Kekuasaan dan kontrol akan mempengaruhi tingkah laku sebuah negara. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa negara yang memiliki kekuasaan besar kadang memilih bersikap satu pihak (unilateral). Undang-undang RI Nomer 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, pada Bab III Wilayah Perairan Indonesia pasal 3 menyebutkan bahwa : a. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. b. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimanan diatur dalam pasal 5. c. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. d. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang Universitas Pertahanan Indonesia
22 terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Sedangkan pada pasal 4 menyebutkan bahwa Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari uraian di atas, jelas bahwa wilayah perairan Indonesia yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia serta menjadi tanggungjawab Indonesia dalam pengamanannya adalah perairan territorial Indonesia yang terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Dalam konteks internal dan eksternal, maka dapat kita artikan bahwa kedaulatan wilayah perairan Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Dalam konteks internal kedaulatan wilayah perairan Indonesia adalah Kemampuan Negara Indonesia untuk melaksanakan pemaksaan terhadap warga negaranya untuk tidak melaksanakan gangguan keamanan terhadap kapal-kapal baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang melintasi atau singgah di perairan territorial Indonesia. b. Dalam konteks eksternal kedaulatan wilayah perairan Indonesia adalah Kemampuan Negara Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap kapal-kapal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang sedang berlayar dengan tujuan damai melewati atau singgah di perairan territorial Indonesia. 2.1.6 Selat Malaka Selat Malaka adalah selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik melalui jarak yang paling dekat. Setiap tahun Universitas Pertahanan Indonesia
23 menurut data IMO, Selat Malaka dilewati sekitar 70 000 kapal dari seluruh dunia dengan berbagai ukuran. Saat ini Selat Malaka sedang menjadi sorotan dunia pelayaran Internasional karena dipublikasikannya data-data laporan kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di tempat tersebut. Data ini menjadi polemik dan perdebatan yang berkepanjangan antara IMB dengan otoritas keamanan negara-negara di Selat Malaka. Negara- negara di Selat Malaka mempertanyakan kebenaran data yang dipublikasikan oleh IMB karena data tersebut sangat menyudutkan negara-negara di Selat malaka terutama Indonesia. 2.1.7 Penelitian terdahulu. Penelitian yang mengkaji permasalahan di Selat Malaka telah cukup banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian yang akan di angkat oleh peneliti selanjutnya : 2.1.7.1 Antara Piracy dan Armed Robbery Di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka) oleh Kresno Buntoro Dosen Fakultas Hukum UIEU Dalam penelitian ini Kresno Buntoro membahas mengenai pemakaian istilah kata Piracy dengan Armed Robbery. Sebuah lembaga internasional yaitu International Maritime Bureau (IMB) menggunakan istilah Piracy dalam sebagian besar kejadian atau bentuk kejahatan sehingga berimplikasi terhadap berbagai pendapat yang menyatakan bahwa Selat Malaka merupakan perairan yang tidak aman bagi pelayaran akan membawa akibat baik dari segi politik, ekonomi sosial-budaya dan Hankam. Sedangkan untuk tindakan serupa yang dilakukan di perairan nasional suatu negara disebut dengan perompakan bersenjata atau armed robbery. Dalam penelitian tersebut membahas ketentuan hukum yang harus diterapkan mengenai perbedaan tempat berlangsungnya atau locus kejahatan yang dilakukan. Menurut Kresno Buntoro bahwa yang dimaksud Universitas Pertahanan Indonesia
Piracy adalah pembajakan yang terjadi diluar perairan yurisdiksi nasional suatu Negara dan menjadi tanggung jawab seluruh Negara yang berkepentingan untuk mengamankannya, sedangkan Armed Robbery at Sea adalah perompakan yang terjadi perairan nasional negara pantai atau perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan merupakan tanggung jawab Indonesia untuk mengamankannya. Pada dasarnya Piracy merupakan kejahatan internasional sehingga penanganan tindak kejahatan yang terjadi di Selat Malaka harus bersifat integreted diantara ketiga negara pantai secara trilateral dengan negara pengguna atau masyarakat internasional. 2.1.7.2 Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka oleh M. Saeri Ketua Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau. Dalam penelitiannya, M Saeri membahas mengenai latar belakang sejarah dari tumbuh kembangnya permasalahan pembajakan dan perompakan di perairan Selat Malaka. Selat Melaka diapit oleh Pulau Sumatera (Indonesia) dan Semenanjung Malaysia. Sebagai bagian dari wilayah perairan, ada beberapa karakteristik umum Selat Melaka yang perlu diperhatikan, yaitu sejarah penggunaan Selat Melaka, kondisi geografis dan ekologis, dan tantangan-tantangan yang dihadapi mencakup nilai strategis selat sebagai jalur transportasi perairan, isu-isu ancaman keamanan, masalah lingkungan, pengaturan penggunaan selat, aturan hukum di wilayah perairan, sumber daya yang terdapat di Selat Melaka, kepentingan negara-negara terhadap Selat Malaka, serta karakteristik lainnya. Lebih dalam Saeri mengupas dan membahas bahwa sejak lama Selat Melaka telah mempermudah, mempersingkat dan mengurangi ongkos perjalanan dari wilayah-wilayah yang bersebalahan ataupun yang dihubungkan dengan Selat Melaka. Sebagaimana yang telah banyak diketahui bahwa ada dua samudera besar yang mengapit Selat Malaka, iaitu Samudera Pasifik yang berada di sebelah Timur Selat Melaka dan Universitas Pertahanan Indonesia 24
25 Samudera Hindia yang berada di sebelah Barat Selat Malaka. Keadaan itu menjadikan Selat Melaka sebagai sebuah kawasan yang sangat stratejik. Karena hal tersebut menjadikan Selat Malaka sarat dengan konflik dan permasalahan baik bagi antara perbatasan negara maupun dengan negara-negara penggunanya. Mulai dari polusi yang mencemari lingkungan udara dan Laut, konflik penentuan batas negara, masalah isu pengamanan dan keamanan mengenai Piracy dan armed robbery serta persoalan politik dan keamanan yang berkaitan dengan pengaturan pengunaan Selat Malaka. 2.1.7.3 Potensi Ancaman Di Selat Malaka terhadap Kepentingan Indonesia oleh Sukoco Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Sukoco dalam peneltian ini membahas mengenai kondisi Selat Malaka yang sangat Kompleks. Perairan ini memiliki tingkat potensi kerawanan dari berbagai ancaman seperti pelanggaran hukum oleh kapal- kapal asing, wilayah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan dan perompakan bersenjata, ilegal fishing, kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi ancaman yang terjadi di Selat Malaka seperti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pembajakan dan perompakan, kemudian implikasi strategis yang ditimbulkan bagi Indonesia serta pengaruhnya bagi Negara-negara besar di dunia. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan keamanan di Selat Malaka. 2.2 Kerangka Pemikiran. Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan selat strategis yang menjadi jalur pelayaran yang terpadat di dunia karena lalu lintas kapal yang berjumlah 70.000 kapal melintas setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan Selat Malaka sangat berpotensi rawan kejahatan di laut. Universitas Pertahanan Indonesia
26 Berbagai Negara yang berbatasan langsung dengan selat tersebut ataupun yang punya kepetingan menggunakan akses pelayaran di perairan tersebut berupaya mengamankannya. Sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam konflik di wilayah tersebut. Mulai dari masalah permasalahan ringan hingga permasalahan berat seperti mengarah pada kedaulatan Negara yang berbatasan langsung terutama Indonesia. Raymond, C. Z. (2009) mengutip Peter Gwain (2007) menulis sebuah artikel yang dijadikan judul muka majalah National Geographic Magazine, dengan tulisan besar yang berbunyi "The Strait of Malacca, Dark Passage: Pirates Haunt It. Sailors Fear It. Global Trade Depends on It." Peter Gwain menggunakan data yang dirilis oleh IMB PRC sebagai dasar untuk membuat tulisan yang diterbitkan oleh National Geographic Magazine. Dampak psikologis dari diterbitkannya artikel dengan judul yang bombastis oleh majalah sekelas dunia seperti National Geographic Magazine sangat luar biasa bagi para pengguna perairan Selat Malaka. Berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan Perompakan Internasional (International Maritime Bureau) atau IMB menyatakan bahwa perairan Indonesia termasuk Selat Malaka, masih termasuk ranking paling tinggi dari segi ketidakamanan pelayaran seperti adanya insiden berstatus armed theft atau pencurian bersenjata yang terjadi di kawasan itu. Bahkan IMB memasukkan Selat Malaka dalam kategori the most dangerous water atau wilayah hitam. Sehingga hal ini akan membuat opini kepada dunia bahwa Indonesia terutama Selat Malaka memang perairan yang tidak aman bagi pelayaran dan memperlemah citra dan daya saing kekuatan TNI AL dalam menjaga wilayah perairan dan kedaulatannya. Secara factual ada 6 (enam) permasalahan dalam pengelolaan Selat Malaka yaitu Pertama, ada keinginan beberapa negara untuk melaksanakan control penuh terhadap Selat malaka dengan kedok internasionalisasi permasalahan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Kedua, penggunaan generalisasi terminologi dan data pembajakan dan perompakan di Selat Malaka, sehingga mengakibatkan Universitas Pertahanan Indonesia
perbedaan data kejadian yang besar dari IMB Pirates Report Centre (IMB PRC) dengan data Sopsal TNI AL. Ketiga, Pemberitaan yang bombastis tentang pembajakan dan perompakan di Selat Malaka, menciptakan sebuah opini yang menganggap seolah-olah Selat Malaka sangat berbahaya. Keempat, kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara ketiga Negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, membuat tudingan yang selalu mengarah ke warga Negara Indonesia sebagai pelaku kejahatan di perairan Selat Malaka. Kelima, Secara tersirat TNI Angkatan Laut dan aparat yang bertanggungjawab terhadap keamanan laut di Selat Malaka dianggap kurang mampu untuk melaksanakan tugasnya yang diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana. Keenam, data IMB PRC yang menyatakan bahwa kerjasama dan operasi terkoordinasi antara beberapa Negara dalam mengamankan perairan Selat Malaka, kurang mampu untuk menyentuh akar permasalahan dari tingginya data pembajakan dan perompakan. Dari data-data permasalahan diatas menarik perhatian Negara- negara pengguna Selat Malaka terutama Negara-negara besar yang ingin memperebutkan hegemoni di wilayah perairan Selat Malaka dengan dalih untuk mengamankan jalur perdagangannya. Sehingga apabila dibiarkan berlarut, bukan mustahil akan menarik kekuatan militer Negara-negara yang mempunyai kepentingan langsung wilayah tersebut. Jika ini terjadi maka permasalahan tersebut akan sangat mempengaruhi kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang menjadi bagian integral dari tetap tegaknya kedaulatan Negara. Universitas Pertahanan Indonesia 27
Secara sederhana kerangka pemikiran peneliti dapat digambarkan seperti dalam bagan sebagai berikut : Selat Malaka Teori Informasi Tingginya laporan perompakan dan pembajakan IMB Teori kedaulatan Penyebab Polemik Tanggapan pemerrintah Simpulan Solusi Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian Universitas Pertahanan Indonesia 28
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Sumber Data Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini. Peneliti dituntut untuk melaksanakan eksplorasi yang mendalam dalam rangka menjelaskan hal-hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan pengumpulan berbagai data dan informasi melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. Bodgan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Cresswell mengemukakan bahwa beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut :
Para peneliti kualitatif mempunyai perhatian yang lebih utama dengan proses daripada hasil atau produk.
Para peneliti kualitatif lebih tertarik dengan makna, bagaimana orang-orang memberikan makna terhadap kehidupan, pengalaman dan struktur mereka terhadap dunia.
Para peneliti kualitatif merupakan instrument utama untuk pengumpulan dan penganalisaan data.
Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan dimanan peneliti biasanya melakukan observasi terhadap orang-orang, keadaan atau institusi dalam setting yang alamiah.
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana peneliti lebih tertarik dengan proses, makna dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar-gambar. 29 Universitas Pertahanan Indonesia 29
Proses dari penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu peneliti membangun abstraksi, konsep-konsep, hipotesis dan teori secara terperinci. Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama dan pengalaman peneliti yang telah bertugas di KRI selama sekitar 12 tahun dan di staf operasi Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Guspurlabar) selama sekitar 1 tahun, dimana Guspurlabar adalah merupakan pelaksana operasi pengamanan Selat Malaka yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Obyek dalam penelitian ini adalah kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Selat malaka periode tahun 2009 s/d 2014. Data-data tentang pembajakan dan perompakan yang didapatkan dari staf operasi TNI Angkatan Laut serta data yang dirilis oleh IMB yang yang terjadi di perairan Selat Malaka yang terkait dengan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan meliputi jumlah kapal yang berlayar melalui perairan tersebut atau kepadatan lalu lintas perairan, keadaan geografis dan kondisi perairan, data-data yang terkait lainnya. Sementara itu, Subyek penelitian adalah narasumber yang terdiri dari staf perencana, staf operasi, staf pengamanan, pelaksana operasi termasuk para komandan KRI dan anak buah kapal yang pernah atau sedang bertugas dalam pengamanan, dan mantan perompak. Oleh karena itu, sesuai dengan fokus dari penelitian, maka subyek yang akan dijadikan sumber informasi utama dari penelitian ini adalah :
Mabes TNI Angkatan Laut : Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut, Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut dan Staf Operasi TNI Angkatan Laut.
Komando Armada RI kawasan Barat : Lantamal IV
Mantan pelaku pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Dengan pertimbangan bahwa teknik snowball Universitas Pertahanan Indonesia
31 sampling merupakan teknik pengambilan data yang pada awalnya sedikit dan lama-lama menjadi besar karena terjadi pengembangan data yang belum memuaskan diawal, sehingga mencari orang lain lagi untuk digunakan sebagai sumber. 3.2 Desain Penelitian Desain penelitian digambarkan berawal dari permasalahan- permasalahan yang timbul di wilayah perairan Selat malaka khususnya mengenai tindak kejahatan pembajakan dan perompakan bersenjata yang disoroti oleh IMB sehingga menimbulkan berbagai polemik pada negara- negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara- negara pengguna. Beberapa kasus yang timbul di anggap dan dilaporkan oleh IMB sebagai tindak kejahatan di laut secara menyuruh, sehingga jumlah kasus seolah-olah menjadi sangat banyak dan kompleks. Hal inilah yang menyebabkan pandangan negara-negara di dunia yang menganggap bahwa perairan Selat Malaka sama sekali tidak aman. Dampak psikologis dari keadaan ini, akan terus bergulir seperti efek bola salju karena sumber data dari IMB adalah terdiri dari volunteer pengguna Selat Malaka itu sendiri. Hal ini akan menarik perhatian negara-negara besar untuk ikut andil mengamankan perairan Selat Malaka. Dengan adanya pihak asing yang memasuki perairan disuatu wilayah negara, maka secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan suatu negara. Dari uraian diatas tersebutlah yang mendasari peneliti untuk menganalisa secara mendalam suatu metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti untuk melakukan pembahasan terhadap fakta-fakta hasil penelitian dilapangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan fakta dilapangan, diantaranya adalah studi pustaka, studi lapangan, observasi secara langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta studi kasus mengenai kejadian-kejadian yang sudah berlangsung dan masih terkait dengan tema dari penelitian ini. Universitas Pertahanan Indonesia
32 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih mendalam mengenai potensi ancaman-ancaman yang lebih besar dan kompleks yang akan terjadi terhadap Kedaulatan wilayah Perairan Indonesia yang disebabkan oleh keadaan yang terjadi pada obyek penelitian terutama periran Selat Malaka. Data dan fakta yang disajikan dan di ungkapkan akan disampaikan secara utuh untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Sobel, Douglas O (1998) mengutip Creswell (berpendapat bahwa "... an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting". Sebuah proses pemahaman, melalui tradisi penelitian metodologi tersendiri, yang mengeksplorasi permasalahan manusia atau sosial. Hasilnya adalah sebuah deskripsi yang kompleks dan menyeluruh. Peneliti tidak berjarak dengan objeknya, peneliti tidak punya kuasa untuk mengintervensi objeknya (natural setting). Menurut Moleong metode kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh, serta berubah-ubah. Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tidak bisa diukur, ditentukan dan dilihat dengan angka angka, sehingga penelitian ini menggunakan metode desain penelitian kualitatif, dikarenakan pada metode kualitatif berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Astuti, Eko Puji (2012). Metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggunakan sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, penelitian ini tidak mendasar pada bukti berdasar logika matematis, prinsip angka, atau analisis data statistik. Fenomena yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya (Whitehouse, Alfred E (2006). Universitas Pertahanan Indonesia
33 Menurut Moleong dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh berdasarkan data kualitatif, yaitu: "data yang naratif, deskriptif dalam kata- kata mereka yang diteliti, dokumen pribadi, catatan lapangan, artifak, transkrip, dokumen resmi dan video tapes" (Astuti, Eko Puji (2012). Penelitian kualitatif berusaha menyediakan seperti yang disebut Creswell sebagai, complex, holistic picture yang berarti penelitian kualitatif berusaha untuk membawa pembacanya ke dalam pemahaman multi dimensional dari permasalahan yang diangkat. Laporan penelitian kualitatif berusaha menampilkan permasalahan dan segala kompleksitasnya. Oleh karena itu penelitian kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan banyak sekali variabel. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan, kemudian di deskripsikan dalam bentuk kalimat dan bahasa ilmiah penelitian. 3.3 Prosedur penelitian 3.3.1 Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrument yang paling penting dalam mengungkap data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data lainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong bahwa "Bagi peneliti kualitatif, manusia adalah instrument utama karena ia menjadi segala dari keseluruhan penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis dan penafsir yang pada akhirnya ia menjadi pelapor dari penelitian" (Arikunto, S. (2002). Selain itu, dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal yang berarti bahwa selama proses penelitian, peneliti akan lebih banyak berinteraksi dan mengadakan kontak atau hubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari Universitas Pertahanan Indonesia
34 informasi dan data yang lebih terinci tentang beberapa hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Selain itu peneliti juga berusaha untuk memperoleh data pandangan orang yang berada di luar sitem dari subyek penelitian, atau dari pengamat, untuk menjaga subyektifitas hasil dari penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Studi pustaka dan literatur Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif membutuhkan jenis data primer dan sekunder. Studi pustaka dan literature dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah, membandingkan, beberapa buku, jurnal dan dokumen- dokumen resmi yang terkait pada penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Selain itu, melalui studi pustaka dan literature peneliti dapat memperoleh informasi mengenai teknik-teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Seperti dijelaskan oleh Moleong "...dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan" (Widodo, Anhar (2016). Menurut Endang Daniel studi pustaka atau dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti peta, statistic, grafik, gambar, surat-surat, literature, jurnal dll (Mansfield, Katherine L (2012). Peneliti melaksanakan penelitian terhadap dokumen data laporan IMB PRC, data data dari staf operasi Mabes TNI Angkatan Laut , buku, jurnal sejak tahap awal penelitian ini dilakukan. b. Studi lapangan Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer pada obyek penelitian yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di daerah atau lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan data dan fakta secara langsung Universitas Pertahanan Indonesia
dan sebenar-benarnya, sehingga dapat memperoleh bahan penelitian yang lebih riil dan akurat. c. Observasi Metode survey (observasi) adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dn mencari keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Suyatno, Adi, and Jajat Sudrajat Listiasari.(2014). Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik, menyaksikan dan memperhatikan secara langsung dan lebih seksama terhadap kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. sehingga peneliti mengetahui keadaan dan kondisi yang sesungguhnya dan memperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh data lebih valid dan benar. d. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui interaksi komunikasi atau dialog antara peneliti dengan pihak-pihak terkait sebagai narasumber penelitian dan sebagai subyek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain Dengan teknik ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang masalah yang terjadi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau sumbernya langsung untuk memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan pada teknik observasi (GANDARIA, STEVANDRI (2015). Universitas Pertahanan Indonesia 35
Pihak-pihak atau narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain adalah para komandan KRI yang bertugas, beberapa nakhoda pengguna perairan Selat Malaka, dan staf operasi TNI AL sebagai pengumpul data kejadian di Selat Malaka. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan memperoleh data yang lebih akurat dan bila terjadi kesalahpahaman dan penafsiran dapat segera diperbaiki dan dikoreksi secara langsung, sehingga dengan teknik ini akan diperoleh gambaran yang lebih obyektif dari masalah yang dibahas. Pada penelitian kualitatif, wawancara dapat dilakukan dengan dua acara yaitu pertama wawancara sebagai strategi dalam pengumpulan data, dalam konteks ini catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara dan kedua wawancara sebagai penunjang teknik lain dalam pengumpulan data, seperti analisis dokumen dan studi literature/pustaka. Berdasarkan hal itu, maka peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Dalam hal ini pewawancara harus penuh perhatian terhadap apa yang akan diungkapkan, kemudian bertanya secar rinci kepada responden dan menghindari pertanyaan yang kemungkinan hanya akan dijawab dengan "ya" atau "tidak" oleh narasumber dan berusaha menghubungkan keseluruhan hasil wawancara melalui persiapan pertanyaan penelitian. Ini diharapkan agar dalam merespon pertanyaan, narasumber lebih bebas dan terbuka sehingga proses Tanya jawab dapat mengalir seperti pada percakapan sehari-hari. 3.3.2 Teknik Analisis Data. Moleong dalam metode penelitian berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah dan menganalisa data. Atas dasar pendapat Bogdan dan Biklen serta Lincoln dan Guba, Universitas Pertahanan Indonesia 36
37 Sudarwan Danim dan Darwis mengemukakan prinsip-prinsip analisis data pada penelitian kualitatif sebagai berikut. a. Peneliti menjadi instrumen utama pengumpulan data dan subjek yang diteliti dipandang mempunyai kedudukan sama secara nisbi dengan peneliti. Sebagai instrumen utama, peneliti melakukan wawancara kepada responden dan mengamati sejumlah fenomena fokus penelitian yang tampak dan terjadi dilapangan sebagaimana adanya. b. Data penelitian yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dan mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Karakteristik ini berimplikasi pada data yang terkumpul, yaitu cenderung berupa kata-kata atau uraian deskriptif, tanpa mengabaikan data berbentuk angka-angka. c. Proses kerja penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif etik, yaitu dengan mengutamakan pandangan dan pendirian responden terhadap sistuasi yang dihadapinya. Peneliti meminimalkan perspektif etik dengan tujuan mereduksi subjektivitas data yang dihimpun. d. Verifikasi data dan fenomena dilakukan dengan cara mencari kasus yang berbeda atau bertentangan dengan menggunakan metoda dan subjek yang berbeda. e. Kegiatan penelitian lebih mengutamakan proses dari pada hasil dan data penelitian dianalisis secara induktif untuk mendapatkan makna kondisi alami yang ada. Pemaknaan atas data dilakukan dengan interpretasi idiografik (idiographic interpretation) berupa analisis atas fenomena yang muncul namun bukan dimaksudkan untuk merumuskan generalisasi. f. Pemberian makna merupakan dasar utama dalam memahami situasi, di mana pemaknaan itu selain dilakukan sendiri oleh peneliti juga didasari atas interpretasi bersama dengan sumber data. Universitas Pertahanan Indonesia
38 Analisa data dilapangan dalam konteks ini peneliti mengemukakan model Miles dan Huberman sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa data penelitian, meliputi : a. Data reduction yaitu menganalisa data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari ditema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. b. Data display yaitu proses lanjutan setelah data reduksi. Dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering dilakukan adalah dengan narasi. c. Conclusion and verification merupakan langkah terakhir dalam sistem model Miles dan Hubermen. Kesimpulan awal yang bersifat sementara, bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung dalam pemgumpulan data berikut. Apabila kesimpulan diawal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut adalah kredibel, sehingga kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara. Kesimpulan dapat merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan berupa gambaran suatu obyek hubungan kausal (Soenhadji, Iman Murtono, and Nella Fitri Maya Juwita.(2009). Universitas Pertahanan Indonesia
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data (Miles dan Huberman, 192:20) 3.3.3 Validasi data. Hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas, oleh sebab itu ad acara-cara untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas (validitas internal). Nasution (1996:114-118) berpendapat bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu antara lain : a. Memperpanjang masa observasi. Pada saat melakukan observasi diperlukan waktu untuk betul-betul mengenal suatu lingkungan, oleh sebab itu peneliti harus berusaha untuk memperpanjang waktu penelitian dengan cara mengadakan hubungna baik dengan orang-orang disana, dengan cara mengenal kebiasaan yang ada dan mengecek kebenaran informasi guna memperoleh data dan informasi yang valid yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. b. Pengamatan yang terus menerus. Dengan melaksanakan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, peneliti dapat memperhatikan sesuatu secara lebih Universitas Pertahanan Indonesia 39
cermat, terinci dan mendalam. Melalui pengamatan yang terus menerus, peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang terinci mengenai apa yang diamatinya, yang berkaitan dengan kejadian perompakan dan pe,bajakan yang terjadi di perairan Selat Malaka. c. Melaksanakan Triangulasi. Moleong berpendapat bahwa "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu"( Setiyaningrum, Dewi (2014). Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan terhadap informasi yang diberikan oleh Mabes TNI Angkatan Laut sebagai penanggungjawab keamanan Selat Malaka, Perusahaan Pelayaran sebagai pengguna Selat Malaka dan pengamat keamanan Selat Malaka. Sugiyono berpendapat bahwa "dalam pengujian kredibilitas terdapat berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu" (Sunanto (2015) Berikut adalah bagan triangulasi menurut Sugiyono : Gambar 3.2 Triangulasi dengan tiga sumber data Universitas Pertahanan Indonesia 40
Gambar 3.3 Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data Universitas Pertahanan Indonesia 41
BAB 4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Selat Malaka. 4.1.1 Kondisi Geografi Penjelasan tentang kondisi geografi Selat Malaka merujuk dari sumber (Dinas Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut pada peta laut no. 102 kedar 1 : 500.000 tahun 2012), secara geografis Selat Malaka merupakan Selat sepanjang sekitar 550 KM yang memisahkan antara Semenanjung Malaya (Negara Thailand dan Malaysia) dengan Pulau Sumatera (Indonesia) merupakan salah satu selat yang terpadat di Dunia karena secara strategis merupakan selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan. Batas-batas Selat Malaka yaitu di sebelah Barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling Utara pulau Sumatera (5040'LU 95026'BT) dan Lem Voalan di bagian paling Selatan dari Goh Phuket (Pulau Phuket) di Thailand (7045'LU 98018'BT). Pada bagian Timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus), dan wilayah paling selatan dari Semenanjung Malaysia (1010'LU (1006'LU 103031'BT) dan kemudian ke arah Karimun 103023.5'BT). Di sisi Utara dibatasi oleh pantai Barat Daya Smenanjung Malaysia dan dari selatan dibatasi oleh Pantai bagian Timur Laut Pulau Sumatera ke arah Timur dari Tanjung Kedabu (1006'LU 102058'BT) kemudian ke pulau karimun . 42 Universitas Pertahanan Indonesia 42
43 Sumber: (Peta Laut Selat Malaka no 102 kedar 1 : 500 000 Dishidros tahun 2012) Gambar. 4.1. Peta Selat Malaka Beberapa pelabuhan besar di pantai timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka diantaranya adalah Pelabuhan Lhokseumawe di Aceh, Pelabuhan elawan di edan Sumatera Utara, Pelabuhan Dumai di Riau daratan dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Pulau Karimun Besar. Sedangkan pelabuhan besar di pantai barat semenanjung Malaya adalah diantaranya Pelabuhan Perak, Lumut, Port Dickson dan Pulau Penang yang berada di wilayah Malaysia. 4.1.2 Kondisi Demografi dan Ekologi Selat Malaka berada di antara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pulau Sumatera (Indonesia) yang kawasannya berhadapan langsung dengan Selat Malaka adalah provinsi Nanggeroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, sedangkan negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah Kedah, Perlis, Melaka, Johor, Selangor, Negeri Universitas Pertahanan Indonesia
Sembilan, Perak, yang keseluruhan dari negara bagian ini terletak di Semenanjung Malaysia. Panjang selat Malaka sekitar 805 km atau 550 mil dengan lebar 65 km atau 40 mil di sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil. Ekologi kondisi tanah dan lingkungan yang ada di sekitar Selat Melaka memiliki banyak kemiripan. Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke Selat Malaka banyak ditumbuhin hutan mangrove, termasuk di pantai Barat Semenanjung Malaysia. Namun, jumlah hutan mangrove semakin berkurang karena aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia. Di pantai Barat Semenanjung Malaysia, semenjak sekitar tahun 1965 hingg tahun 1985 sekitar 200 kilometer lahan mangrove telah diubah fungsinya sehingga kawasan hutan mangrove yang semula secara keselutuahn seluas 1.184 km menjadi berkurang. Air Selat Melaka dikenal cukup hangat dan iklim di sekitar Selat Malaka adalah iklim tropis yang dipengaruuhi dua angin musim. Kondisi iklim dan suhu air akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan bagi nelayan sekitar Selat Melaka. Kandungan mineral dan potensi ikan sangat besar di perairan Selat Malaka (Rusli, Mohd Hazmi Mohd (2012). Selat Malaka merupakan kawasan beriklim tropik. Keadaan ini berhubungan dengan kedudukannya yang berada di dekat garis katulistiwa. Curah hujan terutama di pasisir Timur dan Utara mencapai antara 1000 mm hingga 2000 mm per tahun, sedangkan di bagian tengah, pesisir Barat dan Selatan curah hujannya lebih tinggi yaitu mencapai 2000 mm hingga 3000 mm per tahun. Suhu maksimum rata-rata mencapai 230 Celcius hingga 350 Celcius, dengan kelembapan nisbi udara mencapai 65% hingga 75%. Secara umum kawasan Selat Malaka memiliki ketinggian 125 m di atas permukaan laut. Penduduk di sekitar kawasan Selat Malaka terdiri dari beragam suku, ada Melayu, Aceh, Tionghoa, Siam dan suku bangsa lainnya. Khusus untuk Melayu, suku ini adalah suku mayoritas di kawasan Selat Malaka ini, dengan penyebarannya yang sangat luas meliputi Malaysia, Universitas Pertahanan Indonesia 44
45 Singapura, Thailand Selatan, Indonesia (di Sumatera, Kalimantan, dan untuk kawasan Sumatera suku bangsa Melayu tersebar khususnya di wilayah pantai timur Sumatera) serta Brunei Darussalam. Sejarah yang panjang menyebabkan pengaruh yang besar dalam aspek kultural dan agama pada masyarakat sekitar Selat Malaka. Pada masa sebelum kedatangan Islam, pengaruh Hindu dan Budha begitu luas di kawasan Nusantara termasuk komunitas yang ada di Selat Malaka. Setalah pedagang dari Timur Tengah dan India datang menyebarkan Islam, agama di penduduk Selat Malaka (di Sumatera dan semenanjung Malaysia) didominasi oleh Islam, ini tidak lain disebabkan oleh faktor etnik Melayu sebagai etnik mayoritas di kawasan ini, sehingga bahasa Melayu secara umum juga menjadi bahasa utama penduduk di kawasan ini hingga sekarang. Bangsa Eropa yang datang kemudian membawa pengaruh Barat ke dalam budaya masyarakat lokal, hingga kita menemukan demografik dan budaya yang unik di kawasan Selat Malaka. Sebagai yang telah disinggung terdahulu, ada empat negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malysia, dan Thailand serta untuk menggambarkan keadaan demografi di sekitar kawasan Selat Malaka adalah dengan melihat karakterisktik penduduk di Malaysia (khususnya demografi Malaysia bagian Barat), kemudian penduduk Indonesia (khususnya penduduk di provinsi Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau). Malaysia bagian Barat memiliki jumlah penduduk lebih banyak jika dibandingkan dengan Malaysia bagian Timur. Penduduk negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Selat Malaka adalah yang paling ramai. Negara bagian Selangor dengan jumlah penduduk 5.46 juta dan Johor jumlah penduduk 3.35 juta terlihat menempati kedudukan pertama dan kedua berpenduduk terramai jika dibandingkan dengan seluruh negara bagian, baik yang terletak di kawasan Semenanjung Malaysia maupun yang terletak di kawasan Sabah dan Serawak. Untuk daerah Semenanjung saja, setelah Selangor dan Johor, Perak dengan jumlah penduduk 2.35 juta dan kedah dengan jumlah penduduk 1.95 juta Universitas Pertahanan Indonesia
menempati kedudukan ketiga dan keempat sebagai penduduk yang paling ramai di Malaysia. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada kurang lebih 14.36 juta atau 48.2 juta penduduk Malaysia yang hidup di sepanjang kawasan Selat Malaka. Ke tujuh negara bagian Malaysia yang merupakan negara bagian yang terramai di Malaysia juga merupakan kawasan terpadat. Selangor memiliki kepadatan penduduk 674 orang per kilometer persegi. Di dalam kawasan Selangor ini terdapat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dengan kepadatan penduduk 6891 orang per kilometer persegi dan wilayah Persekutuan Putrajaya dengan kepadatan penduduk 493 orang per kilometer persegi dan selanjutnya adalah negara bagian Perlis dengan kepadatan penduduk 282 orang per kilometer persegi. Kedah dengan kepadatan 205 orang per kilometer persegi, Johor dengan kepadatan 174 orang per kilometer persegi, dan Perak dengan kepadatan 112 orang per kilometer persegi (Rusli, Mohd Hazmi Mohd (2012). Selanjutnya mengenai persebaran agama di Malaysia, Islam menjadi agama yang mayoritas dengan jumlah sebanyak 61.3% berdasarkan perhitungan tahun 2010. Diikuti Budha dengan 19.8% dan Kristen 9.2%. Persebaran agama di Malaysia boleh dilihat dalam diagram berikut: Susunan suku yang terdapat di Malaysia terdiri dari tiga suku bangsa yang besar yaitu bangsa Melayu, China dan India. Suku bangsa Melayu (Bumiputera) menempati kedudukan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 67.4%, kemudian diikuti oleh suku bangsa China berjumlah 24.6%, India 7.3%, dan suku bangsa lainnya berjumlah 0.7%. Susunan suku bangsa yang mendiami Semenanjung Malaysia sebagai salah satu kawasan yang berada di Selat Malaka menunjukkan bahwa perkembangan Selat Malaka juga sangat berhubungan dengan perkembangan sejarah budaya daripada kawasan sekitarnya. Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah provinsi Sumatera Utara (kabupaten/kota di pesisir Timur Universitas Pertahanan Indonesia 46
Sumatera Utara), Riau Kabupaten/Kota di pesisir Timur Riau, dan Kepulauan Riau. Kabupaten atau Kota di provisi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Medan. Provinsi Riau adalah salah satu kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sangat dekat dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Provinsi Riau menjadi pintu masuk wilayah Indonesia (Sumatera) yang sangat strategis (Louis, Winnifred R (2016). Ada enam titik terluar dari provinsi Riau yang dinilai berpotensi untuk menjadi gerbang keluar masuk dari dan ke Riau yaitu daerah Panipahan dan Sinaboi (berada di Kabupaten Rukan Hilir), Tanjung Medang di Pulau Rupat (Kota Dumai), Selat Baru (di Kabupaten Bengkalis), Selat Panjang dan Tanjung Samak di Kabupaten Meranti. Kabupaten atau Kota di provinsi Riau yang letaknya berbatasan dengan Selat Malaka adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti dan Kota Dumai. Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Riau adalah sekitar 5.543.031 orang. Jumlah penduduk laki-laki sekitar 2.854.989 dan penduduk perempuan 2.688.042. kepadatan penduduk terkonsentrasi di Pekan Baru yang tak lain adalah Ibukota Provinsi (BPS Riau (2015) , jumlah penduduk Kota Dumai 254.300, jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis sejumlah 498.335, jumlah penduduk Kabupaten Meranti sebanyak 175.316 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 662.305. Garis pantai Riau jika ditinjau dari segi keamanan merupakan wilayah strategis yang berfungsi sebagai salah satu kawasan penyangga dan pertahanan terluar. Data di atas menunjukkan bahwa ada enam negara bagian di Semenanjung Malaysia dan tiga provinsi di Sumatera-Indonesia yang terletak di sepanjang Selat Malaka. Jumlah penduduk rata-rata dari Universitas Pertahanan Indonesia 47
48 keenam negara bagian di Semananjung Malaysia itu jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dari ketiga provinsi yang ada di kawasan Sumatera. Namun demikian apabila dilihat secara keseluruhan jumlah penduduk yang berada di dalam kedua belah kawasan yaitu Semenanjung Malaysia dan Sumatera, maka didapati tidak kurang daripada 34.66 juta penduduk yang hidup tersebar di sepanjang Selat Malaka. Data ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa Selat Malaka bukan saja merupakan kawasan lalu lintas perairan dunia, tetapi juga adalah sebagai kawasan yang padat dihuni oleh penduduk yang telah mengalami sejarah budaya dan politik yang sangat panjang. Ini bermakna bahwa Selat Malaka merupakan kawasan yang meiliki kerumitan yang tinggi (kompleks) karena ia menjadi titik persentuhan titik budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan keamanan bagi banyak negara dari hampir seluruh kawasan dunia terutama sekali tentunya negara negara yang berbatasan dengan selat ini. 4.1.3 Sejarah Selat Malaka Sejarah mencatat bahwa Selat Malaka telah menjadi jalur lintas yang penting sejak zaman dahulu. Selama ratusan tahun sebelum masa kolonialisem Barat, bangsa India, China, dan Arab telah menggunakan selat ini untuk jalur lintas perdagangan dan menyebarkan agama sehingga memberikan bentuk budaya yang teralkulturasi terhadap identitas masyarakat di sekitar Selat Malaka. Interaksi yang kuat dalam bidang politik, ekonomi, budaya maupun agama terjalin antara pengguna jalur Selat Malaka dengan penduduk yang berada di sekitar wilayah-wilayah Selat Malaka. Dibukanya Terusan Suez tahun 1869 dan kebangkitan Singapura tahun 1930an yang menjadikannya pelabuhan tersibuk di dunia semakin memperkuat nilai strategis Selat Malaka.Jauh sebelum kedatangan Bangsa Eropa ataupun kebangkitan kesultanan Malaka, wilayah Selat Malaka sudah menjadi rumah bagi keberagamaan, dan merupakan tempat berkumpulnya jaringan pedagang pribumi (indigenous) Universitas Pertahanan Indonesia
49 dengan orang orang pantai yang kemudian menjalin hubungan dengan pedagang asing. Pada mulanya para pedagang yang menjadi pemain penting adalah pedagang dari India, yang memiliki andil dalam menghubungkan pedagang pribumi dengan dunia luar (Clearly Cuan (2000). Era kerajaan lokal pertama yang mempengaruhi Selat Malaka terjadi di tahun antara abad ke tujuh hingga tujuh belas. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat ditempat sekarang yang disebut dengan Palembang mengalami masa kejayaan di abad ke delapan. Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan Budha yang kuat di perairan (bahari), selama masa berkuasanya Sriwijaya, terjadi interkasi perdagangan dan pertukaran barang yang pesat di Selat Malaka. Barang yang diperdagangkan pada masa itu adalah beragam jenis logam seperti Emas, Perak, Timah dan Gangsa (perunggu) yang banyak diperdagangkan dari pedagang India dan selain itu, ada juga kayu, benda benda dari kaca, batu batu berharga dan mutiara, tekstil, barang kerajinan daripada keramik yang banyak diperdagangkan oleh orang orang China, serta barang lainya (Clearly Cuan (2000). Lalu Islam masuk ke Asia Tenggara sekitar tahun 1400M, penduduk di wilayah pedalaman dan penduduk sekitar pantai yang menghadap ke Selat Malaka menjalin interkasi yang kuat dengan orang orang Islam ini yang datang dari Timur Tengah. Agama ini dalam perkembangannya, begitu mudah diterima karena penyebarannya yang santun sehingga menjadi sangat dominan dan mengalahkan pengaruh Hindu dan Budha di kawasan Selat Malaka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, banyak muncul kerajaan yang beridentitaskan Islam seperti Kerajaan Johor, Kesultanan Malaka (berpusat di Semenanjung Malaysia), Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak dan beberapa kerajaan Islam yang berpusat di Sumatera dan Jawa. Kemunduran kerajaan Sriwijaya juga menjadi titik tolak kemajuan Kerajaan Islam, yang bermula daripada kemajuan Kerajaan Malaka di abad ke empat belas. Nama Selat Malaka diambil dari Kota Tua Malaka. Kota Malaka langsung menghadap Universitas Pertahanan Indonesia
50 ke Selat Malaka dan juga menjadi pusat dari Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berjaya selama 150 tahun mendominasi sektor ekonomi, politik, budaya di sekitar kawasan Selat Malaka. Secara silih berganti kawasan Selat Malaka merupakan tempat pertarungan yang hebat antara kerajaan besar seperti Sriwijaya, dan bangsa-bangsa lain dari Jepang, China, Orang-orang Thai dan penduduk lokal di Sumatera. Sejak dimuainya masa kolonialisme sekitar abad ke lima belas, bangsa-bangsa dari Eropa mendominasi pengaruh diberbagai tempat termaksud di Selat Malaka. Bangsa Portugis yang tiba di malaka tahun 1511 mengawali peranannya sebagai bangsa penjajah dengan cara menjalankan politok kekerasan bersenjata. Kawasan Selat Malaka terutama dikawasan Semenanjung Malaysia berhasil dikuasai Portugis setelah terlebih dahulu meengalahkan Kesultanan Malaka. Setelah menjadi kekuatan dominan, Portugis kemudian memonopoli peragangan Nusantara dan monopoli mencapai puncaknya antara tahun 1570 sampai 1580-an. Ketika Portugis tidak mampu mempertahankan dominasinya dan jatuhnya Kesultanan Malaka, kerajaan Samudera Pasai di Aceh mengambil peran pengawasan lalu lintas dan perdagangan di selat malaka. Barang yang diperdagangkan melalui Selat malaka yang dibawah pengawasan Aceh sangat beragam, ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku, tekstil, logam mulia, dan barang dagang seperti lda yang di hasilkan dari wilayah Aceh sendiri. Keinginan Aceh untuk melebarkan wilayah kekuasaannya sampai keselatan mendapat pertentangan yang kuat dari kerajaan Johor, hingga abd ke tujuh belas, ada tiga kerajaan atau negara yang sangat berpengaruh di Selat Malaka, yaitu portugis- Malaka, Aceh dan Johor (Clearly Cuan (2000). Di abad ke tujuh belas dan ke delapan belas, Belanda dan Inggris menjadi kekuatan yang penting di Selat Malaka. Belanda datang ke Asia Tenggara dan membuat pusat pemerintahan di Batavia (sekarang Jakarta). Belanda dibantu serikat dagangnya, Vereenigde Oostandische Compagnie atau VOC, dalam usaha meluaskan dan mengatur perdagangan di sebagian besar kawasan nusantara termaksud Universitas Pertahanan Indonesia
perdagangan yang melalui Selat Malaka. Banggsa Inggris berhasil merebut kekuasaan di Asia Tenggara pada abadke tujuh belas dan ke delapan belas. Perseteruan antara kerajaan Belanda dan Inggris diakhiri dengan kesepakatan yang ditandatangani di tahun 1824, dimana Inggris setuju untuk mengamankan Selat dan membuatnya tetap terbuka bagi Belanda dannegara dekat yang lainnya (Saeri, M (2013). Secara sederhana kekuatan kolonial mencoba untuk melakukan monopoli dan pengawasan tunggal terhadap perdagangan di Selat Malaka, namun usaha kolonial ini mendapat tantangan yang hebat dari kekuatan domestik kerajaan kerajaan di Nusantara dan jaringan pedagang Islam pada masa itu. Di akhir abad ke delepan belas, karakteristik dan ketajaman campur tangan bangsa Eropa di Selat Malaka muali berubah, pengaruh besar bangsa penjajah semakin kuat karena mendapat rangasangan revolusi industri yang terjadi di Eropa Daratan, revolusi industri yang kemudian mendorong terjadinya kolonialisme politik dan ekonomi. Aktor utama pada masa ini adalah bangsa Inggris dan Belanda, sebuah kekuatan yang kemudian mendominasi di Selata Malaka pada masa itu (Saeri, M (2013). Tahun 1930an, terjadi perubahan di Selat Malaka, yakni munculnya Singapura sebagai kekuatan baru yang memainkan peranan penting di kawasan Selat Malaka. Singapura pada masa itu masih dikuasi oleh bangsa Inggris secara administrasi. Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk, dengan melakukan kegitan eksport dan import untuk barang tertentu . Singapura di tahun itu muncul sebagai pusat perdagangan kawasan. Pada masa jepang melebarkan kuasaanya sampai di Asia Tenggara sekitar tahun 1940an, Selat Malaka juga mendapat pengahruh, terutama dalam bentuk Cukai yang dikeluarkan untuk memakai Selat Malaka jadi lebih besar jika dibandingkan dengan masa sebelumnya (Sien, Chia Lin (1998). Setelah Indonesia, Malaysia dan Siangapura merdeka barulah ada pengakuan pengolahan Selat Malaka di negara-negara berdaulat itu. Universitas Pertahanan Indonesia 51
52 4.1.4 Kepentingan Ekonomi. Selat Malaka dengan nilai strategis yang dimilikinya, seharusnya mendatangkan nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Namun walaupun Indonesia adalah pemilik sebagian besar perairan Selat Malaka dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, saat ini Indonesia belum mampu mengambil keuntungan yang besar dari keberadaan Selat Malaka. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 30 triliun rupiah dapat diperoleh dari jasa pemanduan sepanjang perairan Selat Malaka selain pendapatan dari jasa penyediaan air tawar dan bahan bakar minyak (Pelindomarine.go.id (2015). Sebenarnya telah ada payung hukum bagi pelaksanaan wajib pandu bagi kapal-kapal yang melewati perairan Selat Malaka yaitu Surat Keputusan (SK) Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomer PU.63/1/8/DJPL.07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa, dimana dalam SK tersebut disebutkan bahwa Selat Malaka sebagai perairan wajib Pandu Luar biasa ditetapkan dengan batas-batas yang meliputi perairan sebelah utara Tanjung Balai Karimun sampai perairan sebelah utara Pulau Batam dengan menggunakan jasa pandu dari Indonesia. Namun pada kenyataannya yang menggunakan jasa pandu dari Indonesia hanya kapal- kapal niaga local antar daerah Indonesia saja, sedangkan kapal-kapal kargo asing lebih banyak menggunakan jasa pandu dari Malaysia dan Singapura. Peraiaran Selat Malaka ditetapkan sebagai wilayah pemanduan luar biasa sejak Desember 2007. Penentuan itu hasil dari negosiasi pada sidang Tipartie Technical Expert Group (TTEG) antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain dari jasa pandu tersebut, dengan adanya kerjasama di Selat Malak, cost yang akan dikeluarkan oleh Indonesia lebih murah. Seperti pengadaan perangkat sistem peringatan dini (early warning) yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk mendukung Universitas Pertahanan Indonesia
53 pengamanan di Selat Malaka yang dilakukan oleh patroli bersma militer Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bantuan juga datang dari AS dengan memberikan bantuan teknis sesuai apa yang dibutuhkan tiga negara pantai untuk mengamankan Selat Malaka. Indonesia akan dibantu dengan pemberian perangkat early warning. Seperti pengadaan radar dari Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, bantuan juga diberikan oleh pengguna Selat Malaka yang lain, yaitu Jepang, China, dan Korea. Bantuan yang diberikan berupa alat alat yang mendukung navigasi dan pelayaran negara pemilik selat. Namun, Dirjen Perhubungan Laut Harijogi menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pengguna selat bukan berarti tak bersyarat. Harijogi menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemilik selat, yaitu keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka. Jadi, kerjasama antara Indonesia dengan negara pantai dan negara pengguna pantai dapat memberikan pemasukan pada perekonomian Indonesia. Serta dengan adanya bantuan dari pihak asing, cost yang harus dikeluarkan untuk pengadaan alat lebih murah. Sedangkan Indonesia menawarkan keselamatan para pengguna selat. 4.1.5 Kondisi dan Kepentingan Politik. Kerjasama keamanan Selat Malaka tidak lepas dari adanya kepentingan politik yang ingin dicapai oleh Indonesia. Kepentingan tersebut menyangkut tentang pengaruh yang besar di Selat Malaka. Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang sangat penting bagi dunia dan menjadi pilihan jalur utama banyak negara menjadikan banyaknya benturan kepentingan Selat Malaka. Sehingga perlu adanya kerjasama untuk mengatasi benturan kepentingan di Selat Malaka. Indonesia menolak adanya campur tangan militer asing melakukan pengamanan di Selat Malaka. Dikarenakan akan membahayakan stabilitas keamanan Indonesia. Namun dengan angka perampokan dan angka kecelakaan di Selat Malaka menyebabkan adanya kekhawatiran Universitas Pertahanan Indonesia
bagi negara pengguna Selat Malaka, dan mereka ingin keamanan pelayaran di Selat Malaka terjamin. Hal ini menyebkan desakan yang begitu besar bagi Indonesia untuk membuka kerjasama operasi militer di Selat Malaka. Karena adanya desakan tersebut, Indonesia menggunakan strategi dengan cara bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Kerjasama dengan Malaysia dan Singapura adalah salah satu strategi Indonesia menolak bantuan militer asing di Selat Malaka. Karena pada UNCLOS 82 pasal 22 menjelaskan peranan penting dari negara pantai untuk menjada wilayah lautnya. Ada 4 ayat di pasal 22 tersebut yang pada intinya bahwa tanggung jawab negara pantai, dan aturan aturan atau hukum yang diberlakukan oleh negara pantai harus diikuti oleh kapal yang melintas tersebut. Sehingga dengan adanya UNCLOS tersebut, Indonesia menolak adanya aktifitas militer pihak asing selain militer negara pantai Selat Malaka dan melahirkan Malacca Straiht Patrol (MSP) MSP merupakan patroli militer gabungan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatannya adalah operasi angkatan laut gabungan antar ketiga negara, dan pertukaran data intellijen untuk mendukung kerjasama ketiga negara. Indonesia dan Malaysia dengan tegas bahwa dengan adanya MSP, negara pantai mampu melakukan pengamanan di Selat Malaka tanpa adnya pihak militer asing yang beroperasi di Selat Malaka. Hal ini berhasil terlaksana karena pihak asing menghargai dan memberikan kepercayaannya kepada ketiga negara untuk melakukan pengamanan Selat Malaka. Bantuan meraka merupakan bantuan yang bersifat pengadaan alat pengamanan dan bantuan teknis dan bukan bantuan dalam operasi militer di Selat Malaka. Pada awalnya, terdapat perbedaan pandangan antar negara pemilik selat. Malaysia dan Indonesia menyatakan bahwa perairan Selat Malaka merupakan laut wilayah. Sehingga menolak dengan tegas gagasan untuk meng-internasionalisasi Selat Malaka dan upaya penggunaan selat ini harus mengutamakan kepentingan nasional negara tepinya. Kapal kapal yang lewat jangan mengganggu peace, good order Universitas Pertahanan Indonesia 54
and security dari negara pantai (prinsip innocent passage). Sehingga kapal perang yang melewati Selat Malaka juga harus sepengetahuan negara pantai dan kapal selam harus berlayar di atas permukaan. Berbeda dengan Singapura yang pada awalnya menganut perairan suatu negara selebar 3 mil. Singapura menyatakan bahwa Selat Malaka adalah laut internasional dan bukan laut wilayah. Perbedaanya adalah, jika laut wilayah maka yang menguasai di situ adalah negara pantai. Semua aturan harus sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh negara pantai. Dalam artian negara pantai memiliki hak penuh atas keamanan di laut wilayah. Sedangkan laut internasional mengakui prinsip laut bebas, dimana wewenang negara pantai sangat terbatas, hal ini dikarenakan perairan tersebut bukanlah wilayah dari negara pantai. Namun akhirnya dengan disepakatinya Singapura Statement, ketiga negara menyepakati tentang keselamatn navigasi, perlindungan lingkungan dan keselamatan laut adalah hak dan tanggung jawab negara pantai. Singapura Statement juga menyepakati untuk meneruskan upaya ketiga negara dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dengan kerjasama ini, Indonesia menjadi negara yang berpengaruh besar di Selat Malaka. 4.2. Analisis Data Dan Hasil Penelitian 4.2.1 Arti Penting Selat Malaka bagi Indonesia. Selat Malaka dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya, bagi Indonesia bukan hanya sebatas penting bagi perekonomian. Lebih jauh, Selat Malaka adalah sebuah pembuktian dari eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dalam hal kewajiban untuk mengamankannya. Sehingga boleh dikatakan bahwa Selat Malaka adalah sebuah sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga keamanannya. Dalam wawancara dengan Paban II Sopsal pada tanggal 26 Februari 2016, beliau mengatakan bahwa Jika ditinjau dari semua segi Universitas Pertahanan Indonesia 55
56 (poleksosbudhankam), Selat Malaka sangat penting artinya bagi NKRI. Hal ini disebabkan kondisi geografis dari Selat malaka yang amat strategis sebagai jalur penghubung antara samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sama halnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Dengan demikian Selat Malaka menjadi salah satu urat nadi pelayaran terpadat didunia dari seluruh ribuan kapal-kapal di berbagai penjuru dunia yang melintasi Selat tersebut pada setiap bulannya (Slot dan Sloc). Implikasinya adalah banyak Negara-negara yang mengklaim berhak turut berperan dalam keamanan diwilayah Selat Malaka yang strategis tersebut karena secara hukum Internasional, jalur tersebut merupakan jalur pelayaran Intenasional, dimana setiap Negara pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan selama melintasi alur tersebut, khususnya para Negara adidaya dengan alasan untuk menjaga kepentingan negaranya berupaya menghadirkan kekuatan militernya diwilayah tersebut terutama kekuatan Angkatan Lautnya. Lebih jauh beliau menyampaikan bahwa sekitar seperlima hingga seperempat perdagangan laut didunia memanfaatkan alur Selat Malaka dengan lebih dari 50000 kapal berbagai jenis dalam setiap tahunnya. Negara Singapura dapat melihat peluang tersebut dari sisi ekonominya. Selat Philips adalah alur tersempit yang merupakan bagian rangkaian dari jalur Internasional di Selat Malaka ini yang menjadikan alasan Negara Singapura adalah Negara yang paling berperan dalam keberadaan Selat Malaka ini. Dari berbagai sumber, Singapura sejak lama menikmati puluhan triliun rupiah setiap bulanya dari bisnis pelayaran dan perkapalan serta jasa pandu, lego jangkar dan berlabuh di Selat Malaka yang dapat memperoleh separuh dari omset bisnis itu atau sekitar 30 trilun rupiah setiap tahunnya, dengan asumsi jumlah kapal yang melalui Selat Malaka pertahun sebanyak sekitar 70 ribu kapal berarti sebulanya 7.500 kapal yang lalu lalang dan jika jasa pandu kapal 65.000 dollar AS per kapal maka jika ada 70 ribu kapal berarti omset bisnis ini pertahun mencapai 58 triliun rupiah. Bila Singapura mengelola separuh dari omset tersebut maka Universitas Pertahanan Indonesia
57 pendapatan negeri kota itu sekitar 30 triliun rupiah per tahun, sisanya dibagi Malaysia dan Indonesia. Dari keterangan tersebut diatas maka berarti bahwa Selat Malaka begitu penting bagi Indonesia karena merupakan urat nadi perekonomian dunia lewat laut dimana banyak negara yang berkepentingan dengan jaminan keamanan jalur pelayannya, dengan alasan untuk mengamankan ekonominya, berusaha untuk ikut serta mengamankan perairan Selat Malaka. Ikut sertanya negara-negara lain di luar Selat Malaka yang memiliki kepentingan dengan keamanan Selat Malaka untuk ikut serta dalam mengamankan perairan Selat Malaka, jelas merupakan sebuah penilaian yang buruk bagi Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara tidak langsung, Indonesia dianggap tidak mampu memberikan jamina keamanan di perairan Selat Malaka. Secara ekonomi ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia karena ternyata Singapura lebih siap dan mampu memanfaatkan nilai lebih dari kepadatanlalu lintas pelayaran yang terjadi di perairan Selat Malaka. Lebih jauh, dalam wawancara dengan Spamal yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016, tentang arti penting Selat Malaka bagi Indonesia, beliau menjelaskan bahwa dari sisi intelijen dan pemgamanan, Selat Malaka jelas merupakan suatu wilayah yang sangat penting bagi seluruh Negara di dunia khususnya bagi NKRI. Hal ini disebabkan karena demikian strategisnya letak geografis dari Selat Malaka itu sendiri sehingga menjadikan Selat tersebut sebagai salah satu jalur laut terpadat didunia. Seharusnya Negara kita lah yang paling diuntungkan secara ekonomi dengan kondisi ini, karena sebagian besar alur atau wilayah laut Selat Malaka itu sendiri dimiliki oleh Negara kita ini, namun pemanfaatannya yang mungkin belum dioptimalkan. Secara ekonomi, dari keterangan diatas bahwa seharusnya Indonesia lah yang mendapat keuntungan terbesar dari kepadatan lalu Universitas Pertahanan Indonesia
58 lintas kapal yang terjadi di perairan Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena secara geografis, Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah terbesar dari perairan Selat Malaka dibandingkan dengan negara-negar lain di kekitar Selat Malaka seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Pada wawancara dengan Srenal yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016, didapatkan sebuah keterangan bahwa mereka memandang keberadaan Selat Malaka sebagai wilayah perairan yang amat penting bagi Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena seperempat perdagangan laut didunia memanfaatkan alur Selat Malaka dengan lebih dari 70 000 kapal berbagai jenis dalam setiap tahunnya melintas di jalur laut tersebut. Jadi jelaslah bahwa Kawasan jalur laut tersebut merupakan asset yang amat berharga bagi NKRI. Seharusnya keuntungan dari sisi ekonomi dari keberadaan Selat Malaka ini selayaknya ada di pihak Negara Indonesia mengingat wilayah terbesar dari Jalur laut terpadat ini ada di sepanjang wilayah kita. Terkait dengan keuntungan dari sisi ekonomi, hingga saat ini Negara tetangga kita yaitu Singapura yang masih dapat memanfaatkankan kondisi geografis Selat Malaka tersebut secara Optimal, sehingga dapat memberikan keuntungan dari sisi ekonomi yang sebesar-besarnya bagi pemasukan negaranya Ini berarti bahwa sebenarnya secara ekonomi. Jika Indonesia mampu memanfaatkan potensi yang ada di perairan Selat Malaka, maka sebenarnya Indonesia dapat mengambil manfaat yang sangat besar dari pemanfaatan selat Malaka tersebut. Pada wawancara dengan Komandan Lantama IV/TPI Laksamana Pertama S Irawan yang juga mantan Asisten intelijen Panglima Komando Armada RI kawasan barat pada hari jumat tanggal 4 Maret 2016, beliau menyampaikan bahwa arti penting Selat Malaka bagi Indonesia adalah bahwa Selat Malaka adalah pertaruhan Indonesia dalam rangka menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia dalam hal ini TNI AL mampu untuk mengamankan perairan tersebut yang merupakan Universitas Pertahanan Indonesia
perairan yang menjadi alur pelayaran Internasional. Secara ekonomi, Selat Malaka juga seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah pemilik wilayah perairan Selat Malaka yang terluas dibandingkan dengan tiga negara lain di sepanjang Selat Malaka yaitu Singapura, Thailand dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan Selat Malaka sangatlah penting bagi Indonesia, terutama karena pengamanan Selat malaka adalah menjadi pembuktian bahwa Indonesia dengan TNI AL sebagai komponen utama dalam pengamanan Selat Malaka mampu secara utuh mengamankan perairan Selat Malaka. Bahkan seharusnya secara ekonomi Indonesia adalah negara yang terbesar menikmati keuntungan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan karena secara geografis Indonesia adalah pemilik terbesar dari perairan tersebut. Senada dengan pendapat di atas, pada wawancara dengan Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Hariyo Purnomo pada tanggal 3 Maret 2016, beliau juga menyampaikan bahwa Selat malaka merupakan jalur perdagangan paling ekonomis dan efektif antara Samudera Hindia dengan Laut China Selatan. Jika di lihat dari segi historynya, bukti sejarah lainnya tentang selat malaka yaitu adanya banyak sekali ditemukan harta karun atau benda muatan asal kapal tenggelam di sekitaran perairan selat malaka. Jadi sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit Selat Malaka ini sudah padat dilalui oleh kapal-kapal dari negara asing dalam menjalankan perdagangannya. Merujuk pendapat di atas, secara historis bahwa Selat Malaka sudah sejak dahulu adalah merupakan jalur perdagangan Internasional yang sangat ramai. Hal ini disebabkan karena jarak tempuh yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan serta Samudera Pasifik, paling efektif adalah melalui perairan Selat Malaka. Bukti yang nyata tentang keberadaan kepadatan lalu lintas laut di perairan Selat Malaka adalah banyak ditemukannya BMKT (Benda Muatan asal Universitas Pertahanan Indonesia 59
Kapal Tenggelam) yang sering ditemukan di sepanjang perairan Selat Malaka. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pentingnya perairan Selat Malaka bagi Indonesia yaitu secara historis, secara ekonomi, secara geografis maupun secara politis. Secara historis, perairan Selat Malaka adalah merupakan perairan yang sudah menjadi jalur perdagangan Internasional yang padat sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ditemukan barang-barang yang merupakan Benda Muatan asal Kapal Tenggelam (BMKT) di sekitar perairan Selat Malaka terutama di wilayah kepulauan Riau. Secara ekonomi, perairan Selat Malaka adalah merupakan jalur pelayaran yang paling singkat dan efektif yang menghubungkan antara perairan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan atau Samudera pasifik. Hal ini disebabkan karena jarak tempuh yang harus dilalui kapal- kapal yang akan berlayar dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik atau sebaliknya akan lebih efektif sekitar 2 atau 3 hari jika dibandingkan bila melewati Selat Sunda. Selain itu potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan perairan selat Malaka yang memiliki kepadatan sekitar 70 000 kapal yang melewati perairan Selat Malaka setiap tahunnya sangatlah besar jika Indonesia mampu memanfaatkan potensi ekonomi tersebut. Sehingga lebih tepatnya kita bisa menyebut bahwa Selat Malaka adalah asset dengan potensi ekonomi yang besar yang dimiliki dan harus diamankan oleh Indonesia. Secara geografis Indonesia adalah pemilik yang terbesar dari perairan Selat Malaka. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah pemilik satu-satunya dari perairan Selat Malaka yang berada di sepanjang garis pantai pulau Sumatera dan Riau atau seluruh wilayah Selat Malaka bagian selatan. Universitas Pertahanan Indonesia 60
Sedangkan secara politis, kepadatan jalur perdagangan di Selat Malaka saat ini yang dimanfaatkan oleh negara-negara di seluruh dunia mengandung sebuah resiko bagi Indonesia sebagai pemilik terbesar perairan Selat Malaka untuk mampu menjamin keamanan lalu lintas kapal di Selat Malaka dari gangguan baik gangguan dari bahaya navigasi maupun gangguan berupa perompakan. Jika Indonesia dianggap tidak mampu untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap jalur pelayaran Selat Malaka, maka secara politis akan merugikan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia akan mendapat tekanan yang berat dari komunitas Internasional, bahkan negara-negara besar yang sangat tergantung dengan kelancaran jalur lalu lintas kapal di Selat Malaka, akan berusaha untuk mengambil peranan dalam rangka ikut serta membantu mengamankan perairan Selat Malaka dengan dalih melindungi dan menjamin keamanan jalur lalu lintas perdagangan mereka. 4.2.2 Faktor-faktor Penyebab tingginya angka Pembajakan dan perompakan di Selat Malaka (IMB). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Selat Malaka menurut data yang di keluarkan ole IMB dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah perbedaan sumber data dan perbedaan definisi dari pembajakan dan perompakan yang berbeda antara IMB dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL. Pada wawancara dengan Paban II Sopsal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 disampaikan bahwa, berkaitan dengan data, IMB dan Sopsal Mabesal bertujuan untuk memberikan dan menyajikan data terkait pelanggaran dilaut khususnya yang terjadi di Selat Malaka sebagai pertimbangan dalam penanganan lanjut yang diambil oleh Pemerintah suatu negara ataupun pengguna laut terhadap segala macam tindakan kejahatan yang terjadi diwilayah tersebut Hal yang mendasari perbedaan hasil data pelanggaran dan tindakan kejahatan dilaut khususnya yang terjadi di perairan Selat Malaka pada setiap tahun terjadi Universitas Pertahanan Indonesia 61
62 adalah karena perbedaan definisi dan pemahaman tindakan kejahatan dilaut dan sumber data laporan itu sendiri yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa masih ada kerancuan mengenai definisi dari istilah pembajakan dan perompakan. Perbedaan interpretasi dan definisi dari pembajakan dan perompakan yang dipahami olem IMB dan TNI AL tersebut telah menimbulkan gejolak mengenai data laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Efek dari perbedaan data laporan pembajakan dan perompakan tersebut telah menimbulkan polemic tak berkesudahan antara pihak Indonesia selaku negara yang memiliki dan menguasai sebagian besar Selat Malaka dengan IMB yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang penanganan laporan pembajakan dan perompakan di seluruh dunia. Pada tanggal 25 Februari 2016 telah dilaksanakan wawancara dengan Spamal yang intinya Spamal berpendapat bahwa dari seluruh data dan catatan yang ada di Spamal berdasarkan hasil penyelidikan dan survey dilapangan, hasil data laporan tindakan kejahatan pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka memang terdapat perbedaan yang cukup besar dalam setiap tahunnya atau dalam setiap jangka waktu tertentu antara Pemerintah Indonesia, khususnya yang dikeluarkan oleh TNI AL dan yang telah dirilis oleh IMB dan lembaga terkait di Malaysia misalnya MIMA. Menurut Spamal, perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan sasaran serta sudut pandang dari definisi atau interpretasi terminologi tindakan kejahatan dilaut seperti pembajakan, perompakan, penyerangan bersenjata dan sebagainya. Namun pada prinsipnya segala data dan laporan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui instansi dan intitusi resminya termasuk TNI AL sebagai garda terdepan penegak kedaulatan hukum dilaut pastilah dapat di pertanggung jawabkan. Universitas Pertahanan Indonesia
63 Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya TNI AL menyadari adanya perbedaan data perompakan dan pemabjakan yang terjadi di Selat Malaka antara data dari TNI AL dengan data yang dikeluarkan oleh IMB. Perbedaan data tersebut sangat mencolok terlihat karena data yang dikeluarkan oleh TNI AL jauh lebih rendah dari data yang dikeluarkan oleh IMB. Oleh karenanya TNI AL berpendapat bahwa data yang dikeluarkan oleh TNI AL adalah data yang paling valid karena dikeluarkan oleh sebuah institusi pemerintahan yang resmi. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh IMB menurut TNI AL adalah merupakan data yang belum bisa dipertanggung jawabkan tingkat validitasnya karena dikeluarkan oleh sebuah LSM bernama IMB yang pendanaannya bersumber dari perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam wawancara dengan Srenal pada tanggal 24 Februari 2016, menyebutkan bahwa Dari semua literature dan sumber yang ada yang dipublikasikan kepada khalayak umum, data IMB memberikan hasil demikian tinginya pelanggaran di laut yang terjadi di Selat Malaka. Sementara itu data laporan pelanggaran dan tindakan kejahatan dilaut yang dikeluarkan oleh TNI AL jauh lebih kecil. Hal ini pastinya terjadi karena pemahaman dan definisi serta tujuan dan maksud dari masing- masing institusi tersebut sehingga data yang disajikan jauh berbeda. Namun pihak srenal yakin bahwa laporan data TNI AL adalah data yang jauh lebih dapat dipertanggung jawabkan karena telah berdasar kepada pemahaman dan definisi yang sesuai dengan ketentuan hukum serta berdasarkan kenyataan yang ada. Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Srenal tetap meng klaim bahwa data pelanggaran di laut termasuk data pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh TNI AL adalah yang paling valid dibandingkan dengan data-data yang dikeluarkan oleh IMB. Pendapat dari Srenal tersebut didasarkan bahwa data-data pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh TNI AL dapat dipertanggungjawabkan Universitas Pertahanan Indonesia
karena berdasarkan pada pemahaman dan definisi yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kenyataan yang ada. Sementara Komandan Lantamal IV Laksma S Irawan yang juga mantan Asisten Intelijen Panglima Armada RI kawasan Barat pada wawancara tanggal 4 Maret 2016 menyatakan secara tegas menyatakan bahwa data yang dikeluarkan oleh IMB tidak benar dan salah semua. Hal ini menurutnya karena adanya apa yang disebut oleh pihak TNI AL sebagai false repoting atau laporan palsu yang di laporkan oleh kapal- kapal yang melewati Selat Malaka. Selain itu masih menurutnya tidak adanya pengecekan langsung di lapangan yang dilakukan oleh pihak IMB. Dalam hal ini Laksma Irawan yang pada saat itu menjabat sebagai asintel Armabar langsung melakukan pengecekan lokasi distress yang dilaporkan oleh IMB dan ternyata hasilnya nihil. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelapor yang dimasukkan ke IMB tanpa adanya cross check dahulu, laporan yang mereka lakukan itu masuk ke AFC dan kemudian dipublikasikan ke IMB. Selain itu menurutnya ada perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan perompakan atas aticle 101 UNCLOS dan IMO resolution A.1026 (26) tentang code of practice for the investigation of crime of piracy and armed robbery against ships. Kemudian Komandan Lantamal IV (yang pada saat menjabat sebagai asintel ARMABAR) medapatkan tugas dari pangarmabar untuk counter Information yang diterima dari IMB serta melaksanakan pengecekan kebenaran berita yang disampaikan oleh IMB. Setelah dilaksanakan counter information mengenai data yang dikeluarkan IMB, ternyata IMB hanya mengeluarkan hasil laporan dari AFC tanpa adanya pengecekan di lapangan, hal inilah yang menjadikan beban psikologis bagi para pengguna Selat Malaka. Dari data wawancara di atas, dapat didapat sebuah fakta baru berupa false reporting atau laporan palsu yang dilakukan oleh kapal-kapal yang sedang melintas di perairan Selat Malaka seringkali disebut oleh Armabar sebagai sebuah laporan palsu karena laporan yang diterima oleh Universitas Pertahanan Indonesia 64
65 IMB langsung dipublikasikan oleh IMB tanpa dilaksanakan pengecekan tentang kebenaran dari laporan tersebut. Bahkan pada beberapa kasus laporan distress yang diterima oleh Armabar melalui AFC, setelah ditindaklanjuti dengan pegecekan oleh Armabar, ternya dari pihak kapal pelapor menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari peralatan distress di kapal tersebut. Anehnya tidak ada mekanisme yang mudah dan sederhana dari bagaimana cara mengklarifikasi atau menarik laporan distress tersebut. Akibatnya data laporan tindak kejahatan pembajakan dan perompakan versi IMB sangatlah berbeda dengan data dari TNI AL. Bahkan pada saat menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima Komando Armada Barat, narasumber telah diperintah oleh Panglima Armabar untuk melaksanakan apa yang oleh Armabar disebut sebagai counter information. Tindakan counter information ini dilakukan oleh satf intelijen Panglima Armabar dengan melaksanakan pengecekan setiap laporan kejadian yang dikeluarkan oleh IMB melalui seluruh jaringan intelijen maupun operasi yang berada di setiap Pangkalan TNI AL di wilayah sekitar Selat Malaka. Senada dengan yang disampaikan oleh Komandan Lantamal IV/TPI, Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun Letkol Laut (P) Hariyo Poernomo pada wawancara tanggal 4 Maret 2016 menyatakan bahwa ada data dari IMB yang oleh TNI AL dikategorikan sebagai false reporting atau laporan palsu. Bahkan Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun juga menyampaikan bahwa selama beberapa bulan terakhir kejadian percobaan laporan palsu atau false reporting baik Selat Malaka maupun Selat Pilip sering terjadi, karena saat itu narasumber diberi tugas untuk melakukan pengecekan terhadap setiap distress yang ada di sekitar Selat Malaka. Bahkan menurut beliau tidak menampik bahwa memang ada kejadian tindak kejahatan di laut yang di lakukan oleh orang Indonesia terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka, akan tetapi kejadian- kejadian yang terjadi selama ini bukan perompakan melainkan hanya pencurian. Aksi pencurian ini dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, akan Universitas Pertahanan Indonesia
66 tetapi ada aktor lain diluar Indonesia yang mendalangi kegiatan tersebut. IMB itu hanya sistem laporan dan tidak ada aksi dan sangat berbahaya karena sangat menyudutkan Indonesia. Dari wawancara di atas telah mengemuka kembali apa yang disebut oleh TNI AL sebagai false reporting atau laporan palsu. Laporan tersebut secara hukum sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum kebenarannya karena tidak disertai dengan fakta terjadinya tindak kejahatan yang dialami oleh kapal yang mengirim laporan. Laporan tersebut hanya didasarkan asumsi adanya kapal kecil atau speed boat yang berada di dekat kapal mereka dan itu mereka anggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat ditarik sebuah simpulan sementara tentang faktor-faktor yang menyebabkan tinmgginya laporan angka kejadian pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh IMB. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan perompakan antara IMB dengan TNI AL dan validitas data yang dikeluarkan oleh IMB serta dampak psikologis akibat telah lamanya data tersebut beredar di dunia maritime Internasional. Perbedaan interpretasi terhadap aticle 101 UNCLOS dan IMO resolution A.1026 (26) tentang code of practice for the investigation of crime of piracy and armed robbery against ships menyebabkan perbedaan data laporan pembajakan dan perompakan antara yang di keluarkan oleh IMB dengan data penanganan pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh TNI AL. Hal ini karena TNI AL berpatokan pada pengertian tindakan kejahatan dilaut seperti pembajakan, perompakan dan penyerangan bersenjata dilaut yang mengacu kepada UNCLOS 82 Pasal 101 dan IMO (Maritime Security Commite) Circular No,984 dan harus dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Pihak TNI AL mengklaim bahwa data yang dikeluarkan oleh IMB, tidak valid karena hanya didasarkan kepada laporan-laporan yang dibuat Universitas Pertahanan Indonesia
67 oleh kapal-kapal atau apa yang mereka sebut dengan volunteer , dimana kapal-kapal tersebut memberikan semacam laporan kepada IMB saat mereka mereka merasa terancam oleh adanya kapal-kapal kecil yang mendekati posisi mereka saat berlayar. Laporan-laporan tersebut tidak pernah diadakan pengecekan untuk mengetahui benar tidaknya laporan tersebut, serta tidak pernah ada konfirmasi yang jelas tentang kelanjutan dari laporan yang telah dibuat oleh kapal-kapal yang disebut volunteer tersebut. Hal itulah yang oleh TNI AL dianggap sebuah laporan palsu atau yang oleh TNI AL disebut sebagai false reporting. Akibat dari data laporan yang tidak pernah dilakukan pengecekan maupun tindak lanjut penanganannya tersebut membuat seolah-olah komunitas maritime internasional menganggap bahwa tidak ada tindak lanjut dari data laporan tersebut. Akibat adanya data yang laporan kejadian tindak kejahatan di laut yang dikeluarkan oleh IMB tersebut, mengakibatkan kepanikan dari kapal- kapal yang akan berlayar melalui perairan yang menurut data tersebut banyak terjadi tindak kejahatan pembajakan dan perompakan. Sehingga kapal-kapal tersebut merasa paranoid dengan predikat yang disandang perairan Selat Malaka sebagai daerah yang berbahaya bagi pelayaran. Akibatnya saat mereka berlayar di Selat Malaka, mereka akan selalu dihantui rasa takut akan menjadi korban pembajakan dan perompakan. Hal ini akan membuat mereka melaporkan setiap hal yang dicurigai merupakan ancaman tindak kejahatan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka, walaupun pada kenyataannya tidak terjadi pembajakan dan perompakan terhadap kapal-kapal mereka. Peneliti berpendapat bahwa dampak psikologis yang terjadi terhadap kapal-kapal yang menggunakan Selat Malaka sebagai jalur pelayarannya adalah merupakan akumulasi dari data-data laporan tindak kejahatan pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh IMB. Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah apakah ada dalang atau aktor yang berada di balik scenario yang secara sistematis menjatuhkan Universitas Pertahanan Indonesia
68 citra Indonesia di mata Internasional dalam mengamankan perairan Selat Malaka. 4.2.3 Aktor yang terlibat. Pertanyaan tentang adakah aktor atau dalang yang bermain dalam scenario tentang peraira Selat Malaka seringkali kita mendengarnya. Akan tetapi benang merah konektifitasnya selalu samar dan tidak terlihat secara jelas. Peneliti sebelumnya berpendapat bahwa ada aktor negara yang bermain dalam kisruh di Selat Malaka dengan dalih kepentingan politik mereka. Akan tetapi dari beberapa wawancara dengan narasumber yang dilaksanakanoleh, peneliti mendapatkan beberapa jawaban yang berbeda. Pada wawancara dengan Paban II Sopsal pada tanggal 25 Februari 2016 didapat data bahwa menurut pendapat Sopsal Kepentingan ekonomi di Selat Malaka yang amat straiegis menjadikan dasar alasan dari beberapa Negara di dunia untuk menggerakan kekuatan politik dan militernya di wilayah tersebut sebagai dalih untuk menjamin dan mengamankan seluruh armada lautnya pada saat melintasi perairan Selat Malaka. Dari wawancara di atas dapat diduga bahwa ada campur tangan dari aktor negara yang bekerja dibalik kisruh yang terjadi di Selat Malaka. Yang menjadi pokok permasalahan dari semua itu adalah nilai ekonomi yang sangat tinggi dari keberadaan Selat Malaka bagi negara-negara yang menggantungkan perdagangan lewat laut. Pada wawancara yang dilakukan dengan staf Spamal pada tanggal 24 Februari 2016 terungkap bahwa dalam perkembangan lingkungan strategis yang amat dinamis seperti sekarang ini, perebutan dan penguasaan suatu wilayah yang strategis dan kaya akan sumber daya alam serta kebutuhan akan sumber daya energy sebagian besar menjadi isu yang mendasar bagi sebuah Negara untuk berusaha menanamkan kekuasaannya di wilayah tersebut dengan berbagai cara. Selat Malaka yang merupakan salah satu urat nadi jalur transportasi laut di dunia yang menjadikannya sebagai SLOT dan SLOC adalah salah satu target Universitas Pertahanan Indonesia
69 sasaran dari Negara-negara tersebut walaupun harus melalui suatu rangkaian skenario yang besar dan panjang. Isu yang paling memungkinkan dalam mererapkan skenario tersebut adalah dengan dalih mengamankan kepentingan ekonominya saat armada kapal-kapal niaga mereka melintasi jalur laut Selat Malaka ini. Dengan alasan kurang mampunya Negara pantai dikawasan ini dalam hal pengamanan lautnya, maka mereka akan berusaha menancapkan kekuatan bersenjata dan kekuatan politiknya di kawasan Selat Malaka, yang pada akhirnya akan dapat mengendalikan bahkan menggunakan kekuatannya khususnya dalam bidang militer untuk kepentingan pribadi Negara tersebut. Dari keterangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa patut diduga adanya aktor negara-negara tertentu yang karena kepentingan ekonominya atau karena mereka paham dan mengetahui arti strategis dari Selat Malaka, mereka bertindak untuk menjamin keamanan perairan Selat Malaka. Lebih jauh mereka berniat untuk menguasai secara penuh control terhadap Selat Malaka untuk mengamankan kepentingan ekonomi serta kelangsungan hidup negaranya yang sangat tergantung dengan jaminan keamanan di Selat Malaka. Dalam wawancara yang dilakukan dengan staf Srenal pada tanggal 24 Februari 2016 mereka menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tertentu, jelas ada kecenderungan scenario besar yang merugikan Negara pengelola kawasan Selat Malaka khususnya NKRI. Ini dapat terjadi karena begitu strategisnya kawasan perairan Selat Malaka ini sehingga mengundang banyak kepentingan dari Negara-negara pengguna Jalur laut emas ini demi untuk kepentingan pribadi semata. Dari data wawancara dengan staf srenal di atas dapat diperoleh keterangan bahwa dimungkinkan adanya aktor-aktor tertentu yang bermain dalam kisruh yang terjadi di Selat Malaka. Aktor-aktor ini menurut peneliti dari hasil wawancara dengan staf Srenal bisa berwujud aktor negara atau aktor non negara. Bisa juga aktor tersebut adalah aktor non negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Yang jelas motif Universitas Pertahanan Indonesia
70 dari tindakan tersebut adalah kepentingan ekonomi dari suatu negara atau kepentingan ekonomi secara pribadi. Dalam wawancara dengan Komandan Lantamal IV/TPI tanggal 4 Maret 2016 ketika ditanyakan mengenai adanya aktor dibalik kejadian- kejadian di Selat Malaka, beliau menjawab bahwa Selat Malaka digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisnis, untuk Private Maritime Security, untuk menaikkan asuransi dengan menakut-nakuti bahwa ada perompak. Sehingga biaya keamanan kelautan dan asuransi meningkat. Dari wawancara dia atas mengemuka sebuah hal baru yang yaitu munculnya aktor yang berupa aktor perorangan atau korporasi. Aktor ini diantarannya adalah kepentingan bisnis dari orang yang tidak bertanggung jawab, kepentingan dari private maritime security (PMS) serta dari korporasi asuransi yang bergerak dalam asuransi di bidang pelayaran. Motif mereka adalah untuk meningkatkan biaya pengamanan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pelayaran kepada PMS serta naiknya premi asuransi kapal dan barang muatan, bagi kapal-kapal yang akan menggunakan Selat Malaka sebagai jalur pelayarannya. Hal ini sangat memungkinkan karena persaingan bisnis di dunia Internasional saat ini sangat ketat terutama bisnis yang memanfaatkan laut sebagai sarana serta persaingan bisnis asuransi. Senada dengan hal tersebut di atas, pada wawancara dengan Komandan pangkalan TNI AL Tanjungbalai Karimun Letkol Laut (P) Hariyo Poernomo pada tanggal 5 Maret 2016, disampaikan bahwa Aksi pencurian ini dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, akan tetapi ada aktor dari negara asing. Hal ini terungkap saat dilaksanakannya interogasi terhadap para pencuri yang tertangkap oleh tim dari Lanal Tanjungbalai Karimun beberapa bulan terakhir. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa memang pencurian yang terjadi di kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kan tetapi menurut Kamandan Universitas Pertahanan Indonesia
71 Lanal Tanjungbalai Karimun, orang-orang yang mencuri tersebu dikendalikan dari luar negeri. Dari beberapa wawancara di atas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan sementara bahwa memang patut diduga adanya aktor yang bermain dengan cara memanfaatkan kisruh yang terjadi di Selat Malaka. Aktor tersebut bermain di dua tempat yaitu di dalam IMB sendiri serta bermain di dalam kelompok-kelompok pencuri atau yang mereka sebut sebagai perompak dan pembajak yang berada di Indonesia. Aktor yang bermain di dalam IMB patut diduga adalah aktor yang memanfaatkan keberadaan ICC IMB untuk kepentingan kelompok tertentu. Kepentingannya adalah bisa berupa kepentingan politis maupun kepentingan ekonomi. Sedangkan kelompok tertentu tersebut bisa berupa sebuah atau beberapa negara tertentu yang memiliki kepentingan politis dan ekonomi dengan Indonesia, atau bisa berupa korporasi yang dengan kepentingan bisnisnya ingin mengambil keuntungan secara pribadi. Negara-negara tertentu mengambil kepentingan politis dengan Indonesia dengan cara membuat dunia Internasional untuk tidak percaya dengan Indonesia dalam mengamankan perairan Selat Malaka. Membuat seolah-olah Selat Malaka adalah sebuah perairan laut yang tidak bertuan atau tidak dijaga sama sekali sehingga banyak terjadi kejadian pembajakan dan perompakan. Mereka membuat seolah-olah Selat Malaka seperti yang terjadi di teluk aden Somalia. Ujung-ujungnya adalah bahwa negara-negara tertentu tersebut akan meminta mandat dari PBB untuk dapat melaksanakan control penuh terhadap Selat Malaka. Sebenarnya jika kita jeli menyikapi permasalahan ini, maka ada terkait dengan motif ekonomi yang mendasari kepetingan politis di atas. Seperti kita ketahui bahwa potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari keberadaan Selat Malaka sangatlah besar dan terbuka di depan mata. Kontrol penuh terhadap keamanan Selat Malaka akan membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara tertentu yang memang sudah berpengalaman dalam bisnis jasa. Universitas Pertahanan Indonesia
72 Selain aktor negara yang bermain di dalam tubuh IMB sendiri, juga patut diduga adanya aktor non negara berupa perusahaan-perusahaan jasa pengamanan swasta atau private maritime security dan perusahaan- perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. PMS (private maritime security) memanfaatkan situasi Selat Malaka yang dibuat seolah-olah tidak aman dengan cara menawarkan jasa pengamanan bersenjata untuk mengawal dan mengamankan kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Malaka. Tentu saja jasa pengamanan dan pengawalan tersebut bukanlah barang yang gratis, karena perusahaan perkapalan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa jasa PMS tersebut. Perusahaan-perusahaan asuransi perkapalan yang berada di luar negeri memanfaatkan situasi Selat Malaka yang seolah-olah tidak aman dengan cara menaikkan premi asuransi bagi kapal-kapal yang akan berlayar melintasi perairan Selat Malaka. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan asuransi yang berbasis di negara- negara besar bekerjasama dengan PMS dalam modusnya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara bahwa perusahaan asuransi mau menanggung asuransi terhadap kapal yang akan melintas perairan Selat Malaka, hanya jika kapal tersebut menyewa PMS tertentu. Atau dengan kata lain bahwa sebuah perusahaan perkapalan harus menyewa PMS tertentu saat kapalnya melewati Selat Malaka sebagai syarat dari perusahaan asuransi yang menjamin kapal tersebut. Sedangkan aktor yang bermain di dalam kelompok perompak yang bekerja di Selat Malaka, menurut Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun dalam pemeriksaan terhadap kejadian perompakan terhadap MV Merlin di OPL sekitar bulan Oktober 2015, menyatakan bahwa sebenarnya kelompok perompak tersebut masih terlalu kecil jika disebut sebagai perompak. Hal ini disebabkan karena mereka hanya berusaha mencuri barang-barang yang ada di kapal seperti sparepart mesin dsb. Masih menurut Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun bahwa ada indikasi yang Universitas Pertahanan Indonesia
73 cukup besar bahwa mereka dibiayai dan dikendalikan oleh kelompok tertentu yang berada di luar negeri, sehingga mereka bisa mengetahui kapal-kapal mana saja yang bisa dipanjat untuk diambil sparepartnya. 4.2.4 Langkah - langkah Taktis dan Strategis. Untuk menyikapi permasalahan tersebut di atas, tentunya Pemerintah dalam hal ini TNI AL sebagai salah satu institusi yang berwenang terhadap permasalahan yang terjadi di Selat Malaka, harus mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan mulai dari tataran taktis hingga ke tataran strategis. Hal ini mutlak untuk dilaksanakan agar kejadian yang terjadi di Selat Malaka tidak terulang kembali. Dalam wawancara dengan Paban II Sopsal pada tanggal 25 Februari 2016 bahwa telah dilakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mengatasi dan mencegah terjadinya aksi tersebut yaitu dengan cara : a. Mengefektifkan unsur-unsur gelar TNI AL yang tergabung dalam MSSP baik secara rutin (terprogram), maupun unsure KRI yang melintasi alur sepanjang Selat Malaka. b. Memonitor dan melaporkan secara periodik situasi keamanan di wilayah Selat Malaka dari Unsur KRI dilapangan serta meneruskan laporan tersebut kepada IMO MCS sebagai data yang up to date dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional. c. Meningkatkan Kerjasama militer dalam hal ini Angkatan Laut melalui Patroli bersama dengan Negara Malaysia dan Singapura guna mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan dilaut yang oleh organisasi IMB cenderung diberitakan banyak terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan dilaut yang tinggi. d. Membentuk Tim VBSS TNI AL yang Profesional dan dapat digerakan sewaktu-waktu ke daerah / lokasi terjadinya tindak kejahatan dilaut sebagai implementasi jaminan keamanan di Universitas Pertahanan Indonesia
74 perairan Selat Malaka oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh TNI AL sebagai penegak hukum dan kedaulatan diwilayah laut NKRI. Langkah-langkah tersebut di atas, adalah langkah-alngkah yang diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejadian- kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka secara garis besar. Langkah tersebut adalah langkah pencegahan dan penindakan jika terjadi kejadian pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Senada dengan pendapat di atas, pada wawancara dengan Spamal tanggal 24 Februari 2016, bahwa langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan di selat Malaka dari sisi intelijen adalah : a. Peningkatan kerjasama dalam bidang Intelijen antar instansi terkait dalam dan luar negeri tentang segala hal yang berhubungan dengan pengamanan laut di kawasan Selat Malaka. b. Mengoptimalkan dan mengembangkan peran intelijen di perairan kawasan Selat Malaka dengan cara pelibatan operasi baik yang bersifat OMP maupun OMP di wilayah tersebut. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan material pendukungnya dalam rangka menunjang suksesnya pengamanan perairan di kawasan Selat Malaka dengan cara pelatihan bertingkat dan berlanjut serta penerapan teknologi informasi yang up to date. d. Pertukaran Informasi yang cepat, aman dan tepat dengan system dan metoda C4ISR, sehinga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang terkini terkait perkembangan di kawasan Selat Malaka. Dari pendapat di atas dapat kita ambil suatu point bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya buatan maupun sumber daya manusia intelijen TNI AL sangat penting untuk lebih berperan dalam proses pengamanan Universitas Pertahanan Indonesia
75 Selat Malaka. Kompilasi data intelijen yang akurat serta terpusat dalam satu tampilan akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dalam wawancara dengan Srenal Mabesal pada tanggal 23 Februari 2016, didapat data bahwa beberapa langkah taktis danstrategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Interoperability antar Stake Holder Negara- negara terkait pengamanan bersama Kawasan Perairan Selat Malaka. b. Optimalisasi gelar Pangkalan dan pengembangan kekuatan TNI AL di kawasan laut sekitar Selat Malaka khususnya oleh KRI dan Pesud TNI AL. c. Peningkatan hubungan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah RI dan Singapura-Malaysia terkait pengamanan Dikawasan perairan Selat Malaka dengan melibatkan kementrian dan instansi terkait masing-masing Negara, khususnya unsure kekuatan Angkatan laut. Menurut pendapat di atas, bahwa kejasama dengan instansi yang terkait pengamanan Selat Malaka sangat diperlukan oleh TNI AL. Hal ini dikarenakan bahwa TNI AL bukanlah satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menangani pengamanan Selat Malaka. Kerjasama juga diperlukan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan selat Malaka, karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki Selat Malaka. Tidak kalah penting dalam hal ini adalah mangoptimalkan asset TNI AL yang ada di Pangkalan TNI AL yang berada di sekitar Selat Malaka untuk berperan lebih aktif dalam merespon setiap laporan tindak kejahatan di laut terytama kejahatan yang berhubungan dengan pembajakan dan perompakan. Pada saat wawancara dengan Komandan Lantamal IV yang juga mantan Asintel Pangarmabar yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2016 dikemukakan bahwa pada tahun 2015 telah dibentuk WFQR (Western Fleet Quick Response) oleh Pangarmabar yang bertugas secara khusus Universitas Pertahanan Indonesia
untuk melaksanakan kegiatan baik dalam bidang intelijen maupun bidang operasi untuk melaksanakan counter terhadap IMB serta melaksanakan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku tindak kejahatan di laut hingga ke pelosok daratan. Data saat ini 70 orang tertangkap dengan adanya WFQR (Western Fleet Quick Respond) dengan suatu metode penggabungan semua unsur di wilayah sekitar perairan Selat Malaka yang terdiri dari interlijen, operasi , logistik, personil, marinir, kapal perang, kapal patroli. Pangarmabar sudah memberikan keterangan baik lokal maupun internasional bahwa tidak ada pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka, tetapi hanya tindak criminal biasa yang sasarannya adalah kapal-kapal yang berlayar di sepanjang Selat Malaka. Dari pihak Armabar dalam hal ini WFQR juga sudah melakukan konfirmasi kapada stasiun-stasiun TV Internasional seperti Aljazira, BBC dan lain lain mengenai tindak kriminal yang terjadi di Selat Malaka itu bahwasannya bukan pembajakan, perompak akan tetapi hanya sebuah tindak kriminal pencurian biasa yang sasarannya adalah kapal-kapal yang berlayar di sepanjang Selat Malaka. Menurut Komandan Lantamal IV, Dengan adanya WFQR yang oleh Armabar memberikan dampak yang sangat signifikan sehingga AFC, IMB dan Singapura mengakui bahwasannya tidak ada lagi tindak kriminal yang ada di selat malaka. Bahkan pada saat dilaksanakan sidang IMO di inggris, IMO memberikan kedudukan yang paling tinggi (Bargaining Position) terhadap WFQR, bahwasannya WFQR telah menjadi andalan dalam menumpas tindak kriminal di selat malaka. WFQR ini menumpas kejahatan yang terjadi di Selat Malaka sampai akarnya. Dalam artian bukan hanya menghentikan tindak kriminal yang ada di laut saja, akan tetapi sampai dilaksanakan pengejaran terhadap pelaku sampai di daratan. Sedangkan untuk mencegah para volunteer kapal (pelapor adanya sinyal distress) melaporkan bahwa ada perompakan, maka langkah yang Universitas Pertahanan Indonesia 76
77 diambil oleh WFQR melalui Komandan Lantamal IV/TPI yaitu dengan mengumpulkan pengusaha-pengusaha dari Singapura atau yang memiliki kantor perwakilan di Singapura dan memberikan sosialisaisi bahwasannya jangan sampai ada lagi false reporting, karena Indonesia dalam hal ini TNI AL akan menuntut secara hukum terhadap kapal-kapal yang melakukan false reporting di Selat Malaka. Dengan adanya sosialisasi ini maka AFC dan IMB saat ini selalu melaksanakan cross check ke indonesia tentang adanya laporan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Dari keterangan Komandan Lantamal IV di atas dapat ditarik sebuah point bahwa penanganan masalah data pembajakan dan perompakan di Selat Malaka harus berjalan beriringan antara penanganan dilapangan yaitu dengan melakukan aksi penangkapan dan pengejaran dan sosialisasi kepada pengguna Selat Malaka akan bahaya dari false reporting serta memaksa IMB dan AFC untuk melaksanakan cross check kepada Indonesia dalam hal ini TNI AL terhadap setiap laporan kejadian yang diterima oleh IMB dari kapal-kapal volunteer. Penanganan di lapangan adalah dengan melakukan pengecekan setiap ada laporan pembajakan dan perompakan dan melakukan pengejaran baik terhadap kapal yang mengirimkan laporan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut maupun terhadap kelompok pelaku yang telah teridentifikasi sampai tertangkap, untuk membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah aksi pembajakan dan perompakan, namun hanya pencurian biasa. Selain itu adalah dengan pressuring terhadap penduduk yang berada di daerah rawan sebagai pelaku kegiatan pencurian terhadap kapal agar tidak lagi melaksanakan kegiatan yang dilarang tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Armabar dalam hal ini Komandan Lantamal IV/TPI adalah kegiatan sosialisasi dengan sasaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran yang memiliki kantor perwakilan di Singapura, bekerjasama dengan AFC (ASEAN Fussion Centre) tentang bahaya dan resiko jika mereka mengirimkan false Universitas Pertahanan Indonesia
78 reporting kepada IMB. Soaialisasi tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia dalam hal ini TNI AL akan menuntut secara hukum terhadap kapal-kapal yang terbukti melaksanakan false repoting. Selain itu sosisalisasi juga dilakukan kepada media-media Internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia dalam hal ini TNI AL telah bekerja maksimal dan membuktikan bahwa yang terjadi di Selat Malaka bukanlah tindakan pembajakan dan perompakan, tetapi hanya tindakan pencurian biasa dengan sasaran kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Kegiatan kordinasi dengan IMB dilakukan agar setiap ada laporan distress dari kapal volunteer, IMB selalu harus menginformasikan kepad AFC yang akan langsung diteruskan kepada TNI AL untuk melaksanakan cross check terhadap laporan kejadian tersebut sebelum IMB memasukkan laporan tersebut ke dalam data laporan pembajakan dan perompakan yang dibuat setiap tiga bulan sekali. Senada dengan pendapat tersebut, Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun juga menyampaikan pada wawancara tanggal 4 Maret 2016 bahwa langkah taktis dan strategis yang harus dilakukan oleh TNI AL adalah mencegah agar data dari IMB tersebut tidak berisi data yang tidak valid atau tidak akurat. Menurutnya IMB harus mengakomodir kebenaran dari laporan yang dikirimkan oleh kapal volunteer. Adanya aksi dari setiap laporan dan apabila ada laporan palsu maka mereka akan dikenakan denda atau sanksi administrasi oleh pihak yang melaporkan dengan laporan palsu atau laopran yang tidak benar. Adanya joint investigation dengan negara yang terkait dengan Selat Malaka dalam hal ini Indonesia. Jadi ketika ada laporan yang tidak benar yang disampaikan oleh pihak kapal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan berita itu dikeluarkan oleh IMB dan dinyatakan tidak benar, maka harus dilaksanakan Joint Investigation terhadap berita tersebut. Dalam artian siapa yang menginformasikan berita palsu, darimana kapal yang memberikan berita palsu tersebut dan lain sebagainya, sehingga pemberi inforasi tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi. Universitas Pertahanan Indonesia
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa data yang dikeluarkan oleh IMB maemang masih perlu dipertanyakan validitasnya dalam menghadapi permasalahan seperti di Selat Malaka. Hal ini desebabkan bahwa data tersebut masih berupa data mentah yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas, dapat diambil sebuah rangkuman sementara bahwa diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh TNI AL yaitu langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang. Langkah jangka pendek adalah langkah- langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi saat ini yang menurut peneliti masih belum tuntas serta langkah jangka panjang adalah untuk menjaga situasi yang telah cenderung membaik saat ini agar terjamin keberlanjutannya ke depan. Langkah jangka pendek yang telah dilakukan oleh TNI AL saat ini adalah terus menjaga momentum yang telah tercipta pasca berhasilnya WFQR dalam membuat sebuah gebrakan dalam menghadapi laporan data tindak kejahatan di Selat Malaka IMB dengan menggerakkan seluruh elemen TNI AL yang berada di sepanjang Selat Malaka. Sedangkan langkah jangka panjang yang berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawak WFQR ke depan agar mampu untuk bekerja dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis di kawasan Selat Malaka. Langkah tersebut terutama berupa kerjasama dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan keamanan Selat Malaka serta terus mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan AFC di Singapura. 4.2.5 Selat Malaka dan Kedaulatan NKRI. Permasalahan kedaulatan Negara adalah permasalahan yang sangat besar karena akan dapat memicu timbulnya nasionalisme dalam sebuah negara. Dalam hubungannya antar Selat Malaka dengan kedaulatan negara Indonesia, maka sebenarnya kita harus mampu untuk menelaah sejauh mana permasalahan yang terjadi di Selat Malaka antara Universitas Pertahanan Indonesia 79
80 tahun 2009 s/d tahun 2015 dlam hubungannya dengan tindakan yang disebut sebagai pembajakan dan perompakan sebagai imbas dati data laporan pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh IMB. Dalam wawancara dengan Paban II Sopsal pada tanggal 25 Februari 2016 ketika ditanyakan tentang hubungan antara tingginya laporan kejadian pembajakan dan perompakan di selat Malaka versi IMB dengan kedaulatan negara maka dijawab bahwa data-data pembajakan dan perompakan yang miring atau jauh dari kenyataan yang dirilis oleh IMB tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia, yang berarti juga berpengaruh terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa TNI AL dianggap tidak mampu memberikan jaminan rasa aman terhadap kapal-kapal yang berlayar menggunakan Selat Malaka. Keinginnan Negara-negara asing tertentu untuk turut serta dalam mengamankan perairan Selat Malaka dengan dalih karena kurang percaya dengan kemampuan Negara-negara yang berada di sepanjang perairan Selat Malaka terutama Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Laut dalam mengamankan perairan tersebut hanyalah merupakan alasan untuk menanamkan kekuasaan dan kepentingan pribadi negaranya melalui penggerakan kekuatan politik dan militernya ke kawasan perairan Selat Malaka. Tindakan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan Negara ditinjau dari hukum Internasional. Pemerintah RI harus menolak setiap upaya internasionalisasi yang ingin menjadikan masalah Selat Malaka sebagai persoalan internasional sehingga membuka peluang bagi masuknya kehadiran pasukan asing dalam dengan dalih "mengamankan" selat tersibuk di Asia-Pasifik itu. Hanya Indonesia, Malaysia dan Singapura (lateral state) yang bertanggungjawab dalam mengamankan perairan sepanjang 500 mil, atau sekitar 800 kilometer itu. "Selat Malaka itu merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, Singapura dan Malaysia. Di luar itu disebut sebagai `user state` Universitas Pertahanan Indonesia
81 atau negara-negara pengguna saja. Jadi mereka tidak harus terlibat melakukan `save guarding` dengan menerjunkan pasukannya di situ," Dengan masuknya kekuatan negara-negara asing tertentu untuk turut serta dalam mengamankan perairan Selat Malaka dengan dalih mengamankan kepentingan ekonominya di sepanjang perairan Selat Malaka terutama Indonesia merupakan bentuk intervensi pelanggaran kedaulatan Negara khususnya Indonesis ditinjau dari hukum laut Nasional dan Internasional. Dari keterangan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan awal bahwa internasionalisasi Selat Malaka adalah merupakan sebuah hal yang harus ditolak oleh Indonesia. Hal ini disebabkan karena konsep internasionalisasi sangat bertentangan dengan konsep kedaulatan suatu negara. Sehingga dengan adanya keinginan negara-negara tertentu untuk melaksanakan internasionalisasi permasalahan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka adalah suatu hal yang melanggar kedaulatan negara di kawasan Selat Malaka terutama Indonesia. Senada dengan hal tersebut, pada wawancara dengan Spamal tanggal 24 Februari 2016 didapatkan keterangan bahwa munculnya konsep Internasionalisasi Selat Malaka sangat tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan sebuah Negara. Mengapa? Karena dengan pelaksanaan Internasionalisasi terhadap Selat Malaka dengan alasan apapun, maka berarti memungkinkan adanya campur tangan Negara asing untuk masuk kedalam wilayah Selat Malaka ini sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, kekuatan asing Negara tersebut akan dapat mencapuri kewenangan Negara pantai pengelola Selat Malaka, bahkan akan dapat mengendalikannya dengan kekuatan bersenjata. Beliau menyampaikan bahwa dengan masuknya kekuatan Negara- negara asing tertentu untuk turut serta dalam mengamankan perairan Selat Malaka dengan dalih karena kurang percaya dengan kemampuan Negara-negara yang berada di sepanjang perairan Selat Malaka terutama Indonesia dalam hal ini TNI AL kita, akan kita tolak secara tegas baik Universitas Pertahanan Indonesia
82 melalui kekuatan diplomasi sebagai awal respon kita, maupun dengan segenap kekuatan yang ada termasuk dengan penggerakan kekuatan bersenjata kita bersama-sama dengan Negara pengelola Selat Malaka lainnya yaitu Singapura dan Malaysia. Juga disampaikan bahwa jika itu terjadi, maka sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pelanggaran kedaulatan Negara khususnya Indonesia ditinjau dari hukum laut Nasional dan Internasional. Dengan demikian, apapun langkah dan tindakan pencegahan yang akan diambil, tentunya akan didukung oleh dunia Internasional berdasarkan hukum, undang-undang dan ketentuan peraturan Internasional yang berlaku. Telah dilaksanakan wawancara dengan Srena Mabesal pada tanggal 23 Februari 2016 yang menyatakan bahwa munculnya ide dan isu terkait konsep Internasionalisasi Selat Malaka pada prinsipnya akan sangat merugikan Indonesia dan tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan sebuah Negara. Dengan pemberlakuan Internasionalisasi di wilayah perairan Selat Malaka, berarti hilang jugalah kewenangan Negara pantai pemilik sekaligus pengelola wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena dengan dasar seluruh Negara pengguna dapat berperan aktif dalam setiap aspek termasuk keamanan dan bahkan hingga penggunaan kekuatan armada lautnya dengan alasan kepentingan keamanan. Dengan masuknya kekuatan asing ke Selat Malaka, maka jelas akan merugikan Negara-negara pantai di wilayah tersebut serta akan menimbulkan konflik kepentingan yang lebih besar dan kompleks hingga sangat tidak menutup kemungkinan adanya konflik bersenjata seperti halnya di laut Cina Selatan. Dengan masukknya kekuatan asing untuk turut mengamankan perairan Selat Malaka, berarti sudah merupakan sebuah intervensi terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Pada wawancara dengan Komandan Lantamal IV tanggal 5 Maret 2016, berkaitan dengan hubungan Selat malaka dengan kedaulatan Negara, beliau menyampaikan bahwa di Selat Malaka ada 2 kategori Universitas Pertahanan Indonesia
kriminal di laut, shiponing (pemindahan bahan bakar) dan thiefing (pencurian). Menurut UNCLOS pembajakan itu hanya terjadi di laut lepas dengan meminta tebusan, bukan terjadi di Selat Malaka atau alur sempit dengan kepadatan lalu lintas kapal. Dengan adanya berita yang salah yang dikeluarkan oleh IMB, sehingga muncul paradigma dari negara asing bahwasannya Indonesia tidak mampu menjaga keamanan wilayah Selat Malaka, sehingga timbul sebuah inisiatif yang dilakukan Amerika Serikat dan Jepang untuk memberikan bantuan fisik terhadap Selat Malaka. Jika hal itu terjadi maka akan terjadi pengaruh kedaulatan wilayah yurisdiksi. Komandan Lantamal IV juga menyampaikan bahwa Kepentingan selat malaka bukan hanya menitik beratkan pada TNI AL saja, akan tetapi seluruh instansi yang mempunyai ranah di Laut, dan sayangnya instansi tersebut tidak mau peduli dengan kondisi real yang terjadi di laut. Terjadi beberapa permasalahan yang sampai saat ini instansi lain tidak mau bekerja sama dengan TNI AL yaitu masalah budgeting (pendanaan). Jelas disampaikan di atas bahwa jika data laporan pembajakan dan perompakan bersenjata yang dikeluarkan oleh IMB, maka akan merugikan negara-negara di kawasan Selat Malaka terutama Indonesia. Laporan tersebut akan mengundang negara-negara adidaya yang berkepentingan dengan jalur pelayaran Selat Malaka untuk menghadirkan kekuatan bersenjatanya di wilayah ini, karena menganggap negara-negara pantai di Selat Malaka tidak mampu menjamin keamanan armada dagang mereka. Jika ini terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kedaulatan Indonesia atas perairan Selat Malaka. Senada dengan yang disampaikan oleh Komandan Lantamal IV, Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun juga menyampaikan bahwa Selat Malaka adalah wilayah yurisdiksi Indonesia dan hal itu berkaitan dengan kedaulatan negara. Jika kedaulatan negara kita diganggu oleh negara lain maka, menjadi sebuah pertanyaan yang besar tentang tugas dan tanggung jawab TNI AL dalam garda terdepan pertahanan negara. Universitas Pertahanan Indonesia 83
84 Fokus yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Selat Malaka merupakan permasalahan kedaulatan. Dan jika negara Amerika Serikat memberikan bantuan fisik terhadap keamanan di Selat Malaka maka perlu dipertanyakan kedaulatan wilayah yurisdiksi indonesia dan dapat dinyatakan tidak berdaulat. Pada tanggal 6 Maret 2016, peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai walaupun hanya satu buah pertanyaan kepada pelaku tindak kejahatan di laut yang dilakukan terhadap MV Merlin pada bulan Oktober 2015 di tahanan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun atas nama Jamaludin dan M Zakir. Dari wawancara tersebut didapatkan sebuah pernyataan bahwa mereka memanjat kapal MV Merlin dan kapal- pakal lain sebelumnya hanya untuk mencuri sparepart kapal di ruang mesin dan diangkut dengan menggunakan karung kedalam speed pancung dengan motor 40 pk. Setelah itu barang tersebut diserahkan kepada penadah untuk dibeli, serta hasil penjualan tersebut dibagi dengan kelompoknya. Dari beberapa pendapat dalam wawancara dia tas dapat kita Tarik sebuah kesimpulan sementara bahwa hubungan antara keamanan jalur pelayaran Selat Malaka dengan kedaulatan Indonesia adalah sangat erat. Keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah keamanan dari aksi-aksi yang disebut sebagai kejahatan pembajakan dan perompakan yang terjadi di selat Malaka. Peneliti dapat mengambil intisari dari wawancara diatas bahwa aksi kejahatan pembajakan dan perompakan yang dimaksud adalah pembajakan dan perompakan sepenuhnya seperti yang terjadi di Teluk Aden. Kejadian-kejadian yang terjadi di Selat Malaka adalah bukan pembajakan dan perompakan, melainkan adalah sebuah kejahatan pencurian biasa yang dilakukan di atas kapal yang melintas di perairan Selat Malaka. Permasalahan yang terjadi pada data yang dikeluarkan oleh IMB adalah bahwa mereka menyebut kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh Universitas Pertahanan Indonesia
85 kapal-kapal volunteer sebagai aksi pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Bahkan IMB cenderung tidak pernah melakukan cross check ulang atau melakukan tindakan lanjutan dari laporan yang dibuat oleh kapal-kapal volunteer yang melaporkan kepada IMB baik itu kepada pelapor maupun kepada negara pantai yang bertanggungjawab terhadap keamanan Selat Malaka. Hal ini menyebabkan data laporan yang dibuat oleh IMB cenderung lebih besar dan bombastis. Akibat dari data laporan tersebut yang terus menyebar secara online, direspon secara berlebihan pula oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan pribadi dari situasi ini. Respon yang berlebihan tersebut akhirnya membuat citra buruk terhadap Selat Malaka sebagai daerah yang berbahaya bagi pelayaran karena kurangnya jaminan keamanan dari negara-negara pantai di Selat Malaka terutama Indonesia. Bahkan ada wacana dari beberapa negara besar dunia untuk dengan dalih membantu negara-negara di kawasan Selat Malaka, dengan mengirimkan kekuatan bersenjata untuk mengamankan perairan Selat Malaka. Disinilah letak hubungan antara Selat Malaka dalam hal ini data laporan pembajakan dan perompakan yang dikeluarkan oleh IMB dengan tegak atau tidaknya kedaulatan negara Indonesia atas perairan Selat Malaka. Panglima Armabar dalam konferensi pers tentang penangkapan terhadap kelompok pencuri yang melakukan aksi pencurian terhadap kapal di Selat Malaka pada tanggal 11 Nopember 2015 yang dikutip dalam laporan tahunan IMB tahun 2015 (ICC IMB Piracy and Armed Robbery Againts Ships-2015 Annual Report) Report for Periode 1January- 31December 2015 page 29 menyebutkan bahwa Mereka bukanlan perompak, mereka hanya criminal biasa yang memanjat kapal-kapal yang sedang berlayar di Selat Malaka untuk mengambil sparepart kapal. Tujuannya adalah untuk mencuri dan kemudian menjual sparepart hasil curian kepada orang lain yang juga merupakan komplotannya. Universitas Pertahanan Indonesia
86 4.3 Pembahasan Selat Malaka yang sebagian besar wilayahnya adalah merupakan perairan Indonesia baik itu sebagai perairan territorial maupun masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinent Indonesia. Pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Selat Malaka telah diakui dalam Hukum Laut Internasional. Dalam UNCLOS 1982 sudah jelas diakui bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya adalah sesuai dengan aturan rezim negara kepulauan dan hal itu telah tertuang dalam Undang-undang RI no 6 tahun 1996 tentang wilayah perairan RI. Kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan seperti yang tertuang dalam UNCLOS 1982 maupun UU RI no 6 tahun 1996 mengandung dua pengertian seperti disebutkan dalam baba sebelumnya. Dalam konteks internal kedaulatan wilayah perairan Indonesia adalah kemampuan Negara Indonesia untuk melaksanakan pemaksaan terhadap warga negaranya untuk tidak melaksanakan gangguan keamanan terhadap kapal-kapal baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang melintasi atau singgah di perairan territorial Indonesia. Dalam konteks eksternal kedaulatan wilayah perairan Indonesia adalah Kemampuan Negara Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap kapal-kapal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang sedang berlayar dengan tujuan damai melewati atau singgah di perairan territorial Indonesia. Terkait dengan permasalahan Selat Malaka Indonesia berkewajiban untuk memberikan rasa aman bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi perairan Selat Malaka dari gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Pemerintah RI dalam hal ini TNI AL telah melakukan berbagai langkah strategis dan taktis untuk mengamankan perairan Selat Malaka. Salah satunya adalah dengan menjalin sebuah kegiatan patrol terkoorinasi dengan negara-negara pantai di sekitas Selat Malaka. Kegiatan tersebut dikenal dengan Operasi MSSP (Malaca Straith Sea Patrol) yang dilakukan terkoordinasi untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan di Selat Malaka. Universitas Pertahanan Indonesia
87 Permasalahan lain muncul seiring dengan semakin padatnya jalur lalu lintas kapal yang melintasi perairan Selat Malaka. Hal itu ditambah lagi dengan semakin strategisnya posisi Selat Malaka baik secara ekonomi maupun secara militer. Permasalahan tersebut adalah terkait dengan data laporan pembajakan dan perompakan kapal yang terjadi di perairan Selat Malaka yang di keluarkan oleh ICC IMB, sebuah organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh ICC (International Chamber of Commerce) yang berkantor di Malaysia. Setiap triwulan dan setiap tahun IMB mengeluarkan data online terkait laporan tindak kejahatan pembajakan dan perompakan yang terjadi seluruh perairan di dunia termasuk di Selat Malaka. Dari tahun 2009 hingga tahun 2015, IMB selalu menempatkan Selat Malaka sebagai daerah berbahaya bagi pelayaran terkait dengan aksi pembajakan dan perompakan. Data yang dikeluarkan IMB memicu kontoversi yang tajam antara IMB dengan negara-negara pantai di kawasan Selat Malaka karena isi data tersebut selalu menyudutkan negara-negara di kawasan Selat Malaka terutama Indonesia terkait pengamanan Selat Malaka. Bahkan Indonesia dalam hal ini TNI AL secara tegas menolak dan tidak mengakui data yang dikeluarkan oleh IMB. Akan tetapi data tersebut sudah terlajur menjadi bahan acuan dan rujukan bagi komunitas pelayaran Internasional termasuk IMO untuk bertindak saat memasuki perairan Selat Malaka. TNI AL menganggap data IMB tidak valid karena hanya berisi lapora sepihak dari kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka mtanpa melakukan pengecekan kebenaran data laporan tersebut. TNI AL menganggap bahwa kondisi keamanan Selat Malaka tidaklah seperti yang terdapat dalam laporan IMB, karena data yang ada di TNI AL tidaklah sebanyak yang dikeluarkan oleh IMB. Perbedaan ini telah sekian lama menjadi polemic yang berkepanjangan antara Indonesian dalam hal ini TNI AL dengan IMB. Hal ini disebabkan karena TNI AL menganggap data- data sepihak dari IMB sudah menimbulkan dampak psikologis yang berbahaya bagi Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia
88 4.3.1 Polemik yang terjadi. 4.3.1.1 Penyebab terjadinya Polemik berkaitan tingginya laporan IMB tentang ancaman pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Permasalahan keamanan dari bahaya pembajakan dan perompakan di Selat Malaka mengemuka sejak Peter Gwain pada tahun 2007 menulis sebuah artikel yang dijadikan judul muka majalah National Geographic Magazine, dengan tulisan besar yang berbunyi "The Strait of Malacca, Dark Passage: Pirates Haunt It. Sailors Fear It. Global Trade Depends on It. Dimana saat iti Peter Gwain menggunakan data yang dirilis oleh IMB PRC sebagai dasar untuk membuat tulisan yang diterbitkan oleh National Geographic Magazine. Peneliti berpendapat bahwa penyebab terjadinya polemic terhadap laporan IMB tentang ancaman pembajakan dan perompakan di Selat Malaka adalah karena adanya perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan perompakan bersenjata antara IMB dengan TNI AL, munculnya dampak psikologis dari laporan tersebut serta adanya campur tangan dari pihak lain. Terkait dengan perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan perompakan atau piracy dan armed robbery, Kresno Buntoro (2006) menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang definisi dan pengertian dari Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery). Definisi-definisi yang ada saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan masing- masing Negara atau institusi yang mendefinisikan pembajakan dan perompakan itu menurut versi mereka sendiri. IMB mendefinisikan pembajakan dan perompakan sebagai apa yang mereka sebut sebagai "Armed maritime Crime" yaitu Segala tindakan atau aksi menaiki kapal dengan niat untuk melaksanakan pencurian atau kejahatan lain dengan kemampuan untuk melakukan pemaksaan dalam mendukung aksinya. IMB mengkategorikan kejadian-kejadian yang terjadi di Selat Malaka terutama di perairan Indonesia sebagai LLAR (low level armed Universitas Pertahanan Indonesia
89 robbery) dimana aksi dilakukan di sekitar pelabuhan atau pada saat kapal sedang berlabuh jangkar dan dengan kerugian antara $ 5000 hingga $15000. Sedangkan Indonesia dalam hal ini TNI AL mengkategorikan hal ini sebagai pencurian biasa yang di lakukan terhadap kapal yang sedang berlayar atau berlabuh jangkar. TNI AL tidak mengakategorikan hal ini sebagai sebuah tindakan perompakan bersenjata seperti yang didefinisikan oleh IMB. Lebih jauh Kresno Buntoro menjelaskan bahwa antara piracy dan armed robbery memiliki definisi yang jauh berbeda dan tidak boleh dijadikan dalam sebuah istilah yang dapat memicu sebuah kerancuan definisi. Menurutnya perbedaan mendasar dari piracy dan armed robbery berada pada locus kejadian kejahatan. Piracy terjadi di luar territorial sebuah negara sedangkan armed robbery terjadi di territorial sebuah negara. Sedangkan IMB sendiri dalam setiap laporannya selalu menggabungkan istilah piracy dan armed robbery dalam setiap laporan yang dibuat. Selain itu IMB juga tidak merinci setiap laporan kejadian di Selat Malaka termasuk category dari Piracy atau armed robbery. Sebenarnya dalam setiap laporan tertulis IMB selalu disebutkan dalam halaman 3 mengenai perbedaan definisi dari Piracy dan Armed robbery, tetapi data kejadian yang terdapat dalam laporan tersebut tidak memisahkan antara piracy dan armed robbery atau dalam Bahasa Indonesia tidak ada pemisahan yang jelas antara data pembajakan dan data perompakan. Hal inilah yang dianggap oleh TNI AL sebagai kerancuan yang disengaja, sehingga TNI AL sampai saat ini masih menganggap data IMB tidak benar. IMB telah mencampur adukkan antara piracy dan armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Sedangkan perbedaan definisi kedua istilah tersebut sudah jelas disebutkan dalam UNCLOS 1982 seperti yang dikutip oleh IMB dalam laporannya. Dalam kasus ini peneliti sependapat dengan Kresno Buntoro dalam membedakan definisi antara piracy dan armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Pendapat Kresno Buntoro tersebut telah sesuai dengan Universitas Pertahanan Indonesia
definisi yang tercantum dalam UNCLOS 1982 article 101 tentang piracy and armed robbery. Sedangkan menurut peneliti, IMB tidak konsisten dalam laporannya terkait definisi dalam UNCLOS 1982 article 101 tentang piracy and armed robbery. Seharusnya IMB memisahkan antara data informasi laporan piracy dan armed robbery karena keduannya memiliki dimensi yang sangat berbeda. Karena perbedaan interpretasi definisi tersebut, dimana definisi yang dijadikan dasar oleh IMB adalah definisi yang lebih luas, maka data yang dikeluarkan oleh IMB juga lebih besar dari data asli kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Terkait dengan dampak psikologis sebuah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan telah dipublikasikan secara luas, maka wings (2006) menyatakan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Data adalah representasi suatu obyek. Dengan kata lain bahwa jika data yang disajikan adalah data yang tidak lengkap atau data yang belum diolah, maka keputusan yang diambil untuk menyikapi data tersebut juga merupakan keputusan yang prematur dan tidak tepat. Dalam kasus di Selat Malaka, seperti pembahasan tentang data informasi yang dipublikasikan oleh IMB di atas, maka data informasi tersebut akan membuat kapal-kapal yang akan berlayar melintasi Selat Malaka, perusahaan-perusahaan pelayaran serta organisasi-organisasi pelayaran di dunia, termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan besar di Selat Malaka, dikhawatirkan akan mengambil sebuah keputusan yang salah dalam menyikapi permasalahan di Selat Malaka. Sedangkan Heather Gilmartin pada tahun 2008 berpendapat bahwa jika perdagangan di Selat Malaka terganggu atau benar-benar terblokir oleh tindakan bersenjata beberapa manusia, baik disengaja atau tidak disengaja, maka akan berdampak terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan, yang terpenting adalah dampak psikologis. Dalam kasus yang terjadi di Selat Malaka, dampak psikologis yang timbul berkaitan Universitas Pertahanan Indonesia 90
dengan tingginya data pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka adalah bahwa data yang dipublikasikan oleh IMB tersebut akan menimbulkan efek paranoid bagi kapal-kapal yang akan dan sedang melintasi Selat Malaka. Dampak yang terjadi dari efek paranoid ini adalah bahwa kapal- kapal yang melintasi Selat Malaka akan diliputi oleh rasa takut, sehingga setiap ada kapal kecil yang mendekat ke kapal-kapal mereka, akan mereka anggap sebagai sebuah kegiatan yang mengancam serta mereka anggap sebagai sebuah percobaan pembajakan dan perompakan. Efek ini akan membuat data informasi laporan pembajakan dan perompakan yang dilaporkan kepada IMB akan meningkat, dan akan terjadi sebuah efek bola salju. Dalam kasus iini peneliti sependapat dengan Wings bahwa data informasi yang belum diolah dan belum lengkap yang dipublikasikan oleh IMB tentang situasi di Selat Malaka akan membuat keputusan yang diambil oleh kapal-kapal yang sedang dan akan melintasi Selat Malaka tidak tepat pula. Peneliti juga sependapat dengan Heather Gilmartin yang menyatakan bahwa permasalahan yang mengganggu perairan Selat Malaka akan menimbulkan dampak psikologis yang besar. Apalagi jika dampak psikologis tersebut muncul dari data yang belum diolah secara akurat serta belum lengkap tentang Selat Malaka, maka dapat kita bayangkan dampak psikologis yang muncul. Terkait dengan adanya pihak lain yang turut serta bermain di dalam keruhnya situasi di Selat Malaka adalah adanya menurut peneliti adalah adanya aktor negara dan aktor non negara yang terlibat dalam kisruh di Selat Malaka. Terkait dengan aktor negara, dalam wawancara diatas disebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi satu-satunya faktor yang mendasari negara-negara yang memiliki kepentingan yang besar terhadap control Selat Malaka. Menurut pendapat dari wawancara diatas bahwa ada aktor dibalik situasi di Selat Malaka yang memang menginginkan adanya situasi Universitas Pertahanan Indonesia 91
yang tidak kondusif di Selat Malaka, dengan cara membangun opini bahwa Selat Malaka tidak aman untuk pelayaran dan negara-negara pantai di Selat Malaka tidak mampu untuk mengamankan perairan Selat Malaka. Peneliti belum bisa mendapatkan rujukan tulisan mengenai mketerlibatan aktor negara dalam situasi yang terjadi di Selat Malaka. Terkait dengan aktor non negara, dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber sebelumnya, sempat muncul sebuah pendapat bahwa diduga ada aktor non negara yang bermain dalam situasi di Selat Malaka. Aktor non negara tersebut menurut wawancara dengan Narasumber diatas adalah perusahaan- perusahaan asuransi yang memang menginginkan situasi yang tidak kondusif di Selat Malaka agar mereka dapat menaikkan besaran premi asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang akan berlayar melintasi Selat Malaka. Hal ini sangat beralasan karena berdasarkan data laporan ICC IMB yang dipublikasikan setiap tahun, dapat diketahui bahwa ICC IMB teryata adalah sebuah NGO yang didanai oleh beberapa perusahaan asuransi besar dalam bidang pelayaran di dunia seperti yang tercantum dalam laporan IMB di halaman 4 yaitu ANIA, Assurance Foreningen Skuld, Britanian Steam Ship Insurance Association Limited, Gard As, Japan P&I Club, Steam Ship Insurance Management Services Limited dan lain-lain. Sehingga patut diduga bahwa IMB bukanlah sebuah organisasi NGO yang independent. Narasumber dalam wawancara di atas, juga menyebutkan adanya PMS (private Maritime Security) yang bertugas melakukan pengawalan sebagai salah satu aktor dibalik tingginya laporan yang dibuat oleh IMB. Hal ini sangat beralasan karena PMS sangat berkepentingan dengan kegiatan pengamanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka pasca redanya permasalahan di Teluk Aden. Peneliti dalam hal ini sependapat dengan pendapat narasumber tentang adanya aktor dari perusahaan-perusahaan asuransi di bidang Universitas Pertahanan Indonesia 92
pelayaran yang ikut bermain untuk menciptakan kondisi yang tidak aman di Selat Malaka. Hal ini dapat dibuktikan dengan data funding dari ICC IMB yang sebagian adalah perusahan asuransi besar yang bergerak di bidang pelayaran Internasional. Sehingga patut diduga bahwa mereka juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya laporan yang dibuat oleh IMB. Hubungannya adalah, dengan berkembangnya situasi yang mengidentikkan Selat Malaka sebagai wilayah perairan yang tidak aman bagi pelayaran, maka perusahaan-perusahaan asuransi tersebut dapat menaikkan premi asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan- perusahaan pelayaran yang akan melaksanakan pelayaran melintasi Selat Malaka. Skema faktor-faktor yang menyebabkan tingginya laporan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka dapat digambarkan sebagai berikut : Selat Malaka Penyebab Internal Data lap IMB Penyebab eksternal
Perbedaan Data laporan IMB Tinggi
Non state Definisi
actor (motif
Validitas Data Ekonomi)
Psikologis Tidak Percaya TNI AL
PMS pengguna Selat Malaka Masuknya kuat Asing Sumber: Hasil Penelitian (Di olah peneliti, 2016). Gambar 4.2. Skema Pengaruh Data Pembajakan dan perompakan IMB Universitas Pertahanan Indonesia 93
94 4.3.1.2 Hubungan Antara Data Pembajakan dan perompakan Di Selat Malaka Dengan Kedaulatan Negara Indonesia Permasalahan kedaulatan Negara adalah permasalahan yang sangat besar karena akan dapat memicu timbulnya nasionalisme dalam sebuah negara. Dalam hubungannya antara Selat Malaka dengan kedaulatan negara Indonesia, maka sebenarnya kita harus mampu untuk menelaah sejauh mana permasalahan yang terjadi di Selat Malaka yang berhubungan dengan tindakan yang disebut sebagai pembajakan dan perompakan sesuai data laporan yang dikeluarkan oleh IMB mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia. Yang jelas hubungan ini adalah karena adanya wacana negara-negara besar untuk menempatkan pasukan militernya di Selat Malaka dalam rangka menjamin keamanan jalur pelayarannya. Mochtar Kusumaatmadja, (1972:15) dalam teorinya tentang kedaulatan negara, menyebutkan bahwa kedaulatan Negara tidak dapat dipisahkan dengan yurisdiksi. Sedangkan Yurisdiksi sendiri menurut Malcolm N. Shaw (1986:342), adalah hal yang menyangkut kewenangan negara untuk mempengaruhi orang-orang, harta benda dan keadaan serta merefleksikan adanya prinsip dasar mengenai Kedaulatan Negara (State Souvereig-nty), persamaan negara-negara (equality of states) dan tidak campur tangan dalam urusan domestic (non-interference in domestic affairs). Sesungguhnya yurisdiksi adalah suatu ciri hakiki dan vital dari kedaulatan negara karena yurisdiksi adalah suatu pelaksanaan kekuasaan yang dapat mengganti atau menciptakan atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Artinya bahwa suatu negara yang berdaulat adalah suatu negara yang mampu untuk menerapkan hukum negara tersebut di dalam yurisdiksinya tanpa campur tangan dari pihak lain. Dalam kasus Selat Malaka, dimana sebagian besar wilayah tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka sudah merupakan kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan Universitas Pertahanan Indonesia
menerapkan hukum positif Indonesia di wilayah tersebut tanpa campur tangan dari pihak lain. Kehadiran sebuah kekuatan militer asing atau kekuatan bersenjata asing yang melakukan penjagaan di perairan Selat Malaka, jelas merupakan sebuah hal sangat bertentangan dengan prinsip- prinsip yurisdiksi yang merupakan suatu ciri hakiki dari kedaulatan Negara Indonesia. Sedangkan dalam hubungannya dengan data laporan IMB, dapat dijelaskan bahwa data laporan kejadian perompakan dan pembajan di Selat Malaka yang demikian bombastis, tentunya akan menimbulkan kerisauan di kalangan negara-negara yang sangat menggantungkan kehidupan ekonominya dari keberadaan dan keamanan perairan Selat Malaka. Sehingga negara-negara tersebut akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menekan negara-negara pantai di kawasan Selat Malaka untuk mampu menjamin keamanan wilayah perairan Selat Malaka. Contoh konkrit dari hal tersebut adalah adanya inisiatif dari Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudera Pasifik Admiral Timothy J. Keating di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2014 yang mengungkapkan tentang rencana Amerika untuk mengontrol Selat Malaka dari sebelah utara. Dan untuk mendukung rencana strategis tersebut, Admiral Timothy J. Keating sempat mengusulkan agar menggunakan pesawat mata-mata tanpa awak Global Hawk milik Amerika review (2014). Peneliti sependapat dengan teori dari Muchtar Kusumaatmadja, (1972:15) dan Malcolm N. Shaw (1986:342) dalam hubungannya antara kedaulatan negara Republik Indonesia yang dalam hal direpresentasikan dalam yurisdiksi Nasional di perairan Selat Malaka yang sebagian besar merupakan wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Niat dari kekuatan asing yang akan masuk dan ikut turut serta mengamankan perairan Selat Malaka yang disebabkan akibat data laporan kejadian pembajakan dan perompakan yang dipublikasikan oleh IMB, jelas-jelas akan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan Negara Indonesia atas Selat Malaka. Universitas Pertahanan Indonesia 95 ini
96 Kedaulatan dalam arti yang paling luas diartikan sebagai: the ability of a state to govern itself and ensure that this ability is not hostage to outside pressures or tensions within (Kartha 2001). Yang artinya adalah bahwa kedaulatan sebuah negara adalah kemampuan negara tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dan meyakinkan bahwa kemampuan bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak luar. Dalam kasus yang terjadi di Selat Malaka, maka seperti yang disampaikan beberapa narasumber dalam wawancara di atas, bahwa Indonesia dalam hal ini TNI AL merasa terpojok dengan gencarnya publikasi yang dilakukan oleh IMB mengenai laporan tindakan pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Dalam hal ini sebenarnya data dari IMB tersebut sudah terlihat melaksanakan intervensi terhadap TNI AL yang merupakan representasi dari Negara Indonesia dan kedaulatannya. Dalam menyikapi permasalahan Selat Malaka, peneliti sejalan dengan pendapat dari Kartha (2001) tentang kedaulatan serta jika dihubungkan dengan situasi yang terjadi di Selat Malaka terkait dengan data laporan kejadian pembajakan dan perompakan yang dipublikasikan oleh IMB. Peneliti berpendapat bahwa data laporan tersebut memang sangat memojokkan TNI AL yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjamin keamanan Selat Malaka. Akibat dari laporan tersebut menurut pendapat peneliti terkesan melakukan intervensi terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini tentu jelas-jelas sangat berhubungan dengan kedaulatan negara Indonesia. Jika merujuk penadapat Snow (1987) mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (supreme) dan mandiri (independent). Snow mengkategorikan kemandirian (independent) sebagai salah satu definisi dari kedaulatan selain sebagai kekuasaan tertinggi (supreme). Kemandirian tersebut artinya sangat luas, salah satunya adalah kemampuan untuk mengamankan seluruh wilayah yurisdiksinya seperti apa yang disampaikan oleh Mukhtar Kusumaatmaja (1972;15) tanpa adanya intervensi dari pihak asing. Dalam kasus yang terjadi di Selat Malaka, maka sudah jelas bahwa data yang dipublikasikan oleh IMB jika Universitas Pertahanan Indonesia
97 dibiarkan pada akhirnya akan berujung pada adanya intervensi dari pihak asing terhadap keamanan di Selat Malaka. Lebih jauh Snow (1987) membagi kedaulatan ke dalam dua istilah yaitu politik domestic dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik omestic, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu yang berada di wilayah kekuasaanya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing negara berusaha melanggengkan kedaulatan tanpa intervensi dari Negara lain (Witarti, D. I. (2011). Dalam kasus Selat Malaka, Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya dalam politik Internasional yaitu dengan berusaha untuk mengamankan perairan Selat Malaka dengan segenap kemampuan yang ada tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Krasner (1999) tentang kedaulatan, dimana Krasner berpendapat bahwa kedaulatan terikat pada satu set peraturan yang berdampak kepada negara sebagai pedoman bagaimana berinteraksi dengan yang lain, termasuk menolak segala bentuk campur tangan negara lain ke dalam urusan dalam negeri. Dalam konteks Selat Malaka, urusan keamanan serta jaminan keamanan di wilayah perairan Selat malaka yang masuk yurisdiksi Indonesia, mutlak adalah urusan Indonesia dan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur urusan tersebut. Dalam hal permasalahan Selat Malaka, peneliti sependapat dengan pendapat Snow (1987) bahwa data yang dipublikasikan oleh IMB, jika terus dibiarkan akan menimbulkan dampak berupa intervensi dari pihak asing baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Mukhtar Kusumaatmaja (1972;15) tentang asas kedaulatan serta pendapat Krasner (1999) tentang definisi kedaulatan sebagai sebuah kekuasaan yang tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain terutama yang berurusan engan Selat Malaka. Universitas Pertahanan Indonesia
98 Undang-undang RI Nomer 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, pada Bab III Wilayah Perairan Indonesia pada pasal 3 telah membuat kategori yang jelas terhadap wilayah perairan Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perairan Indonesia adalah terdiri dari Laut territorial, Laut Pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia. Sedangka dalam pasal 4 disebutkan bahwa bahwa Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Faktanya adalah bahwa perairan Selat Malaka pada sisi Sumatera, sebagian besar adalah merupakan perairan territorial Indonesia dan Zona tambahan Republik Indonesia yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Menurut Mukhtar Kusumaatmaja (1972;15), menyatakan bahwa di dalam wilayah kedaulatan Indonesia terdapat komponen yang utama yaitu yurisdiksi. Sedangka di dalam Yurisdiksi tersebut menurut Kartha (1999) adalah sebuah wilayah didalam negara Indonesia yang harus bebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun sebagai sebuah bentuk kedaulatan. Masih menurut Krasner (1999) bahwa kedaulatan dapat dilihat dalam dua konteks yaitu dalam konteks internal dan eksternal. Demikian juga dengan konteks kedaulatan Indonesia di selat Malaka. e. Dalam konteks internal kedaulatan wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka adalah Kemampuan Negara Indonesia dalam hal ini seluruh apparat keamanan untuk melaksanakan pemaksaan terhadap warga sekitar Selat Malaka untuk tidak melaksanakan gangguan keamanan terhadap kapal-kapal baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang melintasi atau singgah di perairan Selat Malaka territorial Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia
99 Dalam kasus Selat Malaka, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang berdaulat di perairan Selat Malaka untuk menjamin bahwa penduduk di sekitar Selat Malaka tidak akan melakukan gangguan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Selat Malaka dengan melakukan tindakan sosialisasi dan pressuring seperti yang dilakukan oleh WFQR pasca penangkapan pelaku pencurian terhadap sparepart KM Orkim Harmoni. f. Dalam konteks eksternal kedaulatan wilayah perairan Indonesia di Selat Malakak adalah Kemampuan Negara Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap kapal-kapal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang sedang berlayar melewati Selat Malaka dengan tujuan damai tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam konteks kasus Selat Malaka, Indonesia harus melakukan usaha secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Malaka. Berkaitan dengan pendapat di atas, peneliti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Krasner (1999) tentang kewajiban dari negara negara yang berdaulat di wilayah perairan. Peneliti berpendapat bahwa Indonesia punya kewajibannya untuk mencegah warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar perairan Selat Malaka untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Malaka terutama terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka dengan melakukan pencurian di kapal. Selain itu Indonesia juga punya kewajiban untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan damai. Akan tetapi bukan berarti bahwa dengan kewajiban Indonesia di Selat Malaka seperti pendapat Krasner diatas, maka negara-negara yang memiliki kepentingan besar dengan Selat Malaka, bisa dengan begitu saja melakukan tindakan yang mengintervensi apa tindakan yang akan dilakukan oleh Indonesia terhadap perairan Selat Malaka. Yang dilakukan IMB dengan mempublikasikan data-data laporan terjadinya kegiatan Universitas Pertahanan Indonesia
100 pembajakan dan perompakan yang terjadi terutama di Selat Malaka adalah salah satu contoh tindakan atau kegiatan yang bila dibiarkan akan menimbulkan munculnya intervensi terhadap Indonesia dalam hal ini TNI AL. Peneliti berpendapat bahwa intervensi semacam itu sudah menyentuh pada wilayah kedaulatan negara Indonesia di Selat Malaka. 4.3.2 Tanggapan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL terhadap laporan IMB. Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL secara tegas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan-informan yang berdinas di TNI AL, menolak kebenaran dari laporan yang dibuat oleh IMB. Bahkan salah seorang pejabat TNI AL menyebutkan bahwa laporan tersebut semuanya salah dan tidak benar karena tidak didasari oleh fakta- fakta yang benar sehingga data tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Terkait dengan validitas data informasi yang dikeluarkan oleh IMB, menurut Wings (2006) informasi yang baik adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Data adalah representasi suatu obyek. Terdapat karakteristik informasi yang baik menurut wings antara lain yaitu informasi harus akurat, dan terverifikasi.Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan di atas maka peneliti menganggap data-data yang dikeluarkan oleh IMB bukanlah sebuah informasi yang baik karena data yang dikeluarkan tersebut belum memenuhi syarat akurat. Ketidak akuratan data informasi IMB karena data informasi yang diberikan oleh IMB hanya berupa data kumpulan dari laporan kapal-kapal yang menjadi volunteer saja. Data ini tidak pernah dilaksanakan pengecekan kebenarannya. Seharusnya agar memenuhi syarat akurat dalam sebuah data informasi, sebelum mengeluarkan data tersebut seharusnya IMB melaksanakan cross check dengan petugas di lapangan tentang kebenaran dari laporan tersebut. Hal ini dibuktikan dari keterangan-keterangan di atas bahwa setelah dilaksanakan pengecekan terhadap kapal-kapal yang mengirimkan laporan ke IMB ditemukan laporan-laporan yang disebut oleh TNI AL sebagai laporan palsu atau Universitas Pertahanan Indonesia
101 false reporting seperti yang beberapa kali ditemukan oleh apparat TNI AL di lapangan. Peneliti berpendapat bahwa seharusnya IMB melaksanakan pengecekan dahulu data laporan informasi yang diberikan kapal-kapal volunteer, sebelum mempublikasikan data tersebut. Data yang tidak akurat dan dipublikasikan secara luas di media bebas, akan menimbulkan kesalahan yang fatal dalam pengambilalan keputusan. Hal ini seharusnya disadari oleh IMB agar tidak gegabah dalam mempublikasikan sebuah data laporan informasi terkait masalah pembajakan dan perompakan, karena hal tersebut akan membentuk opini yang salah terhadap situasi Selat Malaka dan menimbulkan dampak psikologis yang luas. Menurut peneliti data laporan informasi yang dikeluarkan oleh IMB juga sangat susah untuk dilaksanakan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan informasi laporan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua kapal yang memberikan laporan kejadian kepada IMB, dapat ditemukan untuk dimintai verifikasi data. Seringkali setelah memberikan laporan kejadian kepada IMB mereka tetap melanjutkan pelayaran ke tujuan mereka dengan alasan waktu. Hal inilah yang membuat data informasi laporan yang diterima oleh IMB susah untuk dilaksanakan verifikasi lanjutan. Termasuk pihak TNI AL juga tidak bisa dengan mudah untuk melaksanakan verifikasi lanjutan data tersebut kepada pihak yang disangka akan menyerang kapal tersebut. Hal ini disebabkan karena selain laporan IMB tidak menyebutkan nama kapal yang disangka akan menyerang, juga mungkin saja mereka hanya nelayan yang sedang mencari ikan dan mendekat ke kapal-kapal yang memberikan laporan kepada IMB. Dari keterangan di atas peneliti sependapat dengan teori tentang informasi yang baik menurut wings (2006). Peneliti berpendapat bahwa data informasi yang dipublikasikan oleh IMB belum memenuhi kaidah- kaidah sebagai sebuah informasi yang baik seperti yang disyaratkan oleh Universitas Pertahanan Indonesia
102 Wings. Data laporan informasi yang dipublikasikan oleh IMB belum memenuhi syarat-syarat informasi yang baik yaitu belum memenuhi syarat akurat dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain bahwa IMB telah mengabaikan syarat-syarat sebuah data informasi yang akurat dan dapat di verifikasi, sehingga data informasi yang dipublikasikan oleh IMB menjadi lebih besar dalam jumlahnya. Barry Buzan (1993) dalam People, State and Fear mengemukakan keamanan maritime merupakan suatu konsep yang relatif yang dapat diartikan sebagai kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu, dan kemampuan Negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan termasuk didalamnya kedaulatan wilayah perairan dan integritas fungsional negara dalam menghadapi dan mengatasi ancaman dan gangguan yang terjadi di laut. Dalam konteks laporan IMB tentang perairan Selat Malaka, dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL dianggap kurang atau bahkan tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjaka keamanan wilayah teritorian Indonesia di Selat Malaka sesuai dengan konsep keamanan maritime yang dikemukakan oleh Berry Buzan. Jika permasalahan laporan IMB dikaitkan dengan kepentingan Nasional sesuai dengan definisi Didik Krisna (1993) dalam Kamus Politik Internasional, maka laporan IMB tersebut jika dibiarkan akan sangat mengganggu kepentingan Nasional atau National Interest Indonesia. Hal ini disebabkan karena laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka akan mempengaruhi pemimpin Indonesia dalam mengambil suatu keputusan di bidang keamanan maritime terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di Selat Malaka terkait dengan laporan IMB akan secara-langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia yang akan berimbas pula terhadap keputusan yang diambil oleh TNI AL. Permasalahan Selat Malaka yang muncul sebagai akibat dari laporan IMB akan mempengaruhi Indonesia sebagai negara Universitas Pertahanan Indonesia
103 yang berdaulat dalam hubungan dengan Negara lain yang merupakan bagian dari lingkungan Internasional. Sejalan dengan pendapat James N Rosenau (1969) dalam bukunya berjudul International Polotics and Foreign Policy: Areader on Research and Theory bahwa kepentingan nasional dipakai untuk dua kegunaan yaitu sebagai istilah analisis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri, dan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengancam atau mengusulkan kebijakan. Pertama untuk mengevaluasi politik luar negeri, permasalahan laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka yang sangat merugikan Indonesia, akan mempengaruhi poltik luar negeri Indonesia yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para perencana di TNI AL bahwa TNI AL sedang focus untuk melaksanakan pengamanan di perairan Selat Malaka, dengan cara melaksanakan patrol di Selat Malaka secara lebih intensif walaupun seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Selat Malaka kurang memberikan manfaat secara ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain disekitar Selat Malaka seperti Singapura dan Malaysia. 2 Kedua, menurut James N Rosenou (1969) bahwa kepentingan nasional dapat digunakan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengancam atau mengusulkan kebijakan jika kepentingan nasional suatu negara terancam. Dalam permasalahan laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka, kepentingan Nasional Indonesia menurut para narasumber dan informan sangat terancam oleh adanya laporan IMB yang sangat menyudutkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sebagian besar perairan Selat Malaka. Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL memaksa dan mengancam serta mengusulkan kebijakan terhadap IMB yang berkantor di Malaysia karena laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka dianggap sangat menyudutkan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa pihak TNI AL Universitas Pertahanan Indonesia
104 memaksa IMB untuk terlebih dahulu melaksanakan konfirmasi ulang laporan yang diterima kepada otoritas AFC (ASEAN Fusion Centre) untuk kemudian dilaksanakan pengecekan oleh apparat keamanan negara pantai terdekat tentang laporan tersebut sebelum dipublikasikan oleh IMB. TNI AL juga mengancam untuk melakukan tindakan pidana terhadap IMB dan perusahaan-perusahaan pelayaran yang terbukti telah melakukan laporan palsu. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Morgenthau yang dikutip oleh James N Rosenau (1969) yang menyatakan bahwa National Interest menjadi tujuan dari politik Internasional suatu negara sehingga suatu Negara pasti akan melakukan tindakan berdasarkan national interest nya dimana secara umum didefinisikan sebagai power yang bisa berupa power pada bidang ekonomi, militer, politik, ideology dan kebudayaan. Dalam konteks permasalahan laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka, maka Indonesia dalam hal ini TNI AL telah dan akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam bentuk tindakan militer dan politik untuk melindungi kepentingan Nasionalnya, karena laporan IMB dianggap telah mengganggu kepentingan Nasional Indonesia. Menolak dan tidak mengakui kebenaran laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka adalah salah satu cara yang dilakukan oleh TNI AL dalam melindungi kepentingan Nasional Indonesia. Peneliti dalam hal ini sependapat dengan pandangan dari para informan yang telah diwawancarai, yang menolak kebenaran laporan yang dibuat oleh IMB dengan dalih bahwa laporan tersebut telah mengganggu dan merugikan kepentingan Nasional Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan pendapat dan teori teori tentang keamanan maritime Berry Buzan (1993) serta teori tentang kepentingan Nasional atau National Interest oleh Didik Krisna (1993) dan James N Rosenau (1969), bahwa Indonesia dalam hal ini TNI AL harus secara sertius dan terus menerus berusaha untuk mampu melindungi kepentingan nasionalnya. Universitas Pertahanan Indonesia
105 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan 5.1.1. Data laporan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka yang dipublikasikan oleh IMB menimbulkan polemic di Indonesia karena adanya perbedaan interpretasi definisi piracy and armed robbery antara yang didefinisikan oleh TNI AL dengan IMB. IMB mengiterpretasikan definisi piracy and armed robbery sebagai satu kesatuan yang disebut dengan armed maritime crime dimana IMB membaginya Lenjadi 3 kategori yaitu LLAR (Low Level Armed Robbery), MLAAR (Medium Level Armed Assault and Robbery) dan MCHJ (Major Criminal Hijack). Sedangkan TNI AL mengacu pada UNCLOS, membedakan antara Piracy dan Armed robbery sebagai dua hal yang berbeda baik dari segi tempat kejadian maupun jenis kejadian. Bahkan laporan IMB tersebut jika dibiarkan terus menerus tanpa penanganan yang serius, menurut TNI AL dan pemerintah Indonesia akan dapat mempengaruhi kedaulatan wilayah maritime NKRI. 5.1.2 Tanggapan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL secara tegas menolak kebenaran laporan IMB tentang Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena TNI AL menganggap bahwa laporan yang dibuat oleh IMB tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan tidak memenuhi kategori sebagai sebuah informasi yang baik untuk dipublikasikan. TNI AL juga menganggap bahwa laporan IMB tersebut telah mengganggu keamanan nasional yang pada akhirnya juga akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL telah dan akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah munculnya laporan IMB yang memojokkan Indonesia. 105 Universitas Pertahanan Indonesia
5.2 106 Saran 5.2.1 Saran Teoritis Perlu penelitian lebih lanjut tentang bentuk kegiatan dan organisasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Selat Malaka di kemudian hari mengantisipasi perkembangan situasi lingkungan strategis kawasan Laut Tiongkok Selatan serta Samudera Hindia. 5.2.2 Saran Praktis 1. Perlu dibuatkan sebuah organisasi yang permanen di lingkungan TNI AL untuk menggantikan WFQR (Western Fleet Quick Response) yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik dalam mengantisipasi perkembangan permasalahan di Selat Malaka. 2. Diperlukan sebuah pemahaman bersama seluruh komponen TNI dan bangsa Indonesia dalam memandang dan menyebut kejadian-kejadian yang terjadi di Selat Malaka sebagai sebuah kejahatan pencurian biasa dan bukan merupakan kegiatan pembajakan dan perompakan. 3. Diperlukan keterpaduan seluruh stakeholder yang memilki kewenangan atas kegaiatan di selat Malaka untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis di Selat Malaka. 4. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus secara serius memandang permasalahan di Selat Malaka sebagai permasalahan yang besar, sehingga diperlukan sebuah gerakan yang besar pula untuk mengatasinya. 5. TNI AL dalam hal ini harus lebih fokus dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sekecil apapun yang terjadi di Selat Malaka, karena Selat Malaka telah menjadi sorotan Internasional saat ini. Universitas Pertahanan Indonesia
1 ANCAMAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA (KAJIAN LAPORAN IMB PERIODE 2015) TERHADAP TEGAKNYA KEDAULATAN NKRI HARTANTO NIM. 120140108013 Abstract This research based on fact that IMB report about the piracy and robbery in Malacca Strait could threaten Indonesian sovereignty. It heads for analyse the polemics caused by IMB report due to Indonesian sovereignty and the government response for those report. It used a qualitative method through the informant interview, field direct observation, and literature studying. The research result shows that IMB report cannot be categorized as a proper publicized information which is having effect on Indonesian sovereignty and lead to a refusal from Indonesian government and Indonesian Navy in this case. Thereby, the right approach step is by getting for the actual reported data of IMB which appropriate for piracy and robbery UNCLOS 1982 definition, so the further effect in kind of foreign intervention which threaten Indonesian sovereignty won't be happen. Keyword: Malacca Strait, Piracy and armed Sovereignty. robbery, IMB, Indonesian 1. PENDAHULUAN Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan selat strategis yang menjadi jalur pelayaran yang terpadat di dunia. Kesembilan selat tersebut antara lain adalah Selat Babel Mandab yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Arabia, Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara, Selat Dardaneles di Turki, Selat yang menghubungkan Dover English Channel dengan Laut Utara, Selat Hormus yang menghubungkan Semenanjung Oman dengan Laut Arab, Selat Gibraltar yang memisahkan Benua Eropa dan Afrika, Terusan Suez di Mesir, Terusan Panama di Benua Amerika serta Selat Malaka memisahkan Semenanjung Malaya dengan Pulau Indonesia (Maulidi 2011). yang Sumatera ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships - 2014 Annual Report yang merilis data insiden perompakan dunia, di menyebutkan bahwa perairan Indonesia Selat Malaka, masih termasuk ranking segi paling ketidakamanan pelayaran seperti adanya insiden berstatus atau pencurian armed bersenjata di terjadi kawasan IMB selanjutnya memasukkan Selat Malaka dalam kategori the most dangerous water atau wilayah Menurut perairan seluruh termasuk tinggi dari theft yang ini. Bahkan, Universitas Pertahanan Indonesia
hitam. Wajar kita beranggapan bahwa laporan dan kesimpulan IMB ini bisa dijadikan alasan pembenar bagi otoritas pertahanan keamanan dan Nasional Amerika Serikat untuk jumlah personil meningkatkan dan kewaspadaan militernya di kawasan tersebut. saja jika (2006) dalam tulisanya yang berjudul Selat Malaka Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (tinjauan selat keamanan singkat malaka) mengatakan bahwa pada kenyataannya semua statistik IMB itu akurat, banyak laporan kejadian perampokan yang belum diklarifikasi terlebih dahulu. Meski demikian data itu persepsi menciptakan internasional bahwa kawasan itu tidak aman dan rawan aksi terorisme, sehingga ada wacana intervensi untuk melakukan secara militer. Bahkan menurut Kresno Buntoro bahwa Indonesia sudah bertindak lebih jauh lagi, dengan berniat melayangkan karena protes IMB beranggapan untuk dimaksudkan memperlemah citra dan daya saing kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairannya. Akan tetapi laporan yang dirilis oleh IMB harus disikapi dengan sungguh-sungguh karena opini Indonesia perairan tentang seperti yang dirilis oleh IMB akan terus bergulir dengan cepat. Kresno Buntoro di tidak IMB publikasi kepada 2 Kerangka dasar teori. 2.1 Nasional. Teori Kepentingan Setiap Negara di dunia memiliki kepentingan Nasional, Didik Krisna (1993) dalam Kamus Internasional Politik mendefinisikan kepentingan Nasional atau National Interest sebagai produk suatu proses politik melalui mana pemimpin tiba pada dari suatu Negara tentang suatu keputusan suatu pengaruh pentingnya, peristiwa terhadap luar negerinya. Kepentingan Nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang pembuat para memandu kebijakan. Kepentingan Nasional dan merupakan keinginan-keinginan yang dirasakan oleh suatu Negara yang berdaulat dalam hubungan yang dengan Negara merupakan dari bagian lingkungan Internasional. kebutuhan lain James N Rosenau (1969) dalam berjudul bukunya International Polotics and Foreign Policy: Areader on Research and Theory bahwa berpendapat kepentingan nasional dipakai untuk yaitu istilah analisis pertama sebagai untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri, dan kedua sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai untuk membenarkan, mengancam atau kebijakan. mengusulkan Nasional Kepentingan gambaran mencerminkan mengenai dan kebutuhan serta cita-cita yang ingin dicapai suatu Negara dalam untuk memberikan usahanya keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. dua kegunaan sarana keinginan 2.2 Teori Informasi. Universitas Pertahanan Indonesia 2
(2006) informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk keputusan. Data pembuatan adalah representasi suatu obyek. Terdapat karakteristik informasi yang baik antara lain: Menurut Wing 1) dapat menggambarkan kondisi obyek yang sesungguhnya. Tepat waktu, 2) informasi harus tersedia sebelum keputusan dibuat. Akurat, dalam artian 3) Lengkap, mencakup semua yang diperlukan oleh pembuat keputusan. 4) Relevan, berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Terpercaya, isi 5) informasi yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya. Terverifikasi, 6) dengan maksud dapat dilacak sumber sumber aslinya. Mudah dipahami, 7) siap harus informasi oleh dipahami karena pembacanya tidak pemakai lagi dalam ingin berfikir informasi. Dia menerima tahu ingin hanya kesimpulannya saja apakah informasi tersebut diperlukan. 6) dengan maksud dapat dilacak sumber sumber aslinya. Mudah dipahami, 7) siap harus informasi oleh dipahami karena pembacanya tidak pemakai lagi dalam ingin berfikir informasi. Dia menerima tahu ingin hanya kesimpulannya saja apakah informasi tersebut diperlukan. 8) Mudah diperoleh, informasi sulit tidak diperoleh berguna karena pengguna yang bisa tidak ingin bersusah payah dalam mencari informasi. 2.3 Keamanan Barry Buzan (1993) dalam People, Fear mengemukakan sebuah konsep tentang keamanan maritim berupa pandangan awal dari pokok permasalahan tentang keamanan maritime khususnya di Selat Malaka. Menurut Barry keamanan merupakan Buzan relatif suatu yang konsep dalam sifatnya, luas, pengertian keamanan diartikan sebagai kemerdekaan atas suatu dan ancaman dan kemampuan untuk masyarakat identitas mempertahankan integritas kemerdekaan dan fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap musuh. State and namun yang lebih dapat tertentu, Negara Heather Gilmartin (2008) berpendapat jika perdagangan di Selat Malaka terganggu benar-benar atau terblokir oleh tindakan bersenjata baik beberapa disengaja atau tidak disengaja, maka akan berdampak terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan, yang terpenting adalah dampak psikologis. bahwa manusia, 2.4 dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery) Pembajakan (2006) menjelaskan bahwa definisi dan pengertian dari Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery) yang ada saat ini masih oleh dipengaruhi sangat kepentingan-kepentingan Kresno Buntoro Universitas Pertahanan Indonesia 3
masing-masing Negara yang mendefinisikan pembajakan dan perompakan itu sendiri. (United Nation Convention on The Law of the Sea) UNCLOS 1982 pasal 101 mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan a. atau kekerasan illegal, atau penahanan setiap tindakan penyusutan, berkomitmen untuk kepentingan pribadi atau awak oleh penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, yang ditujukan: Setiap laut terhadap lepas, kapal atau lain pesawat udara, atau terhadap orang atau barang di kapal atau pesawat udara; Terhadap Pada pesawat, kapal, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun Setiap tindakan b. partisipasi sukarela dalam pengoprasian kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan tentang fakta membuatnya menjadi kapal bajak laut atau pesawat udara; c. tindakan menghasut atau sengaja tindakan memfasilitasi yang diuraikan dalam sub bab (a) atau (b). Setiap IMB mendefinisikannya sendiri dalam sebagai 4 "Armed maritime Crime" yaitu Segala aksi menaiki kapal dengan niat untuk melaksanakan pencurian atau kejahatan dengan kemampuan untuk melakukan pemaksaan dalam mendukung aksinya. sebenarnya membagi "armed maritime crime" yang terjadi di Asia Tenggara menjadi tiga tipe yaitu : tindakan atau lain IMB (Low Level a. LLAR yaitu Armed Robbery) atau pencurian penyerangan yang terjadi di pelabuhan atau saat kapal sedang lego jangkar pelabuhan-pelabuhan di kecil menggunakan perahu tinggi, berkecepatan bersenjata normalnya pisau target dengan mencuri uang atau barang berharga lainnya dengan potensi kerugian antara US$ 5,000 hinga US$ 15,000. (Medium b. Level Armed Assault and yaitu Robbery) perompakan bersenjata terjadi di perairan yang territorial atau di laut lepas terutama di alur laut yang memiliki keterbatasan sarana bantu navigasi, gerombolan oleh bersenjata yang terorganisir, menggunakan mother ship sebagai kapal komando, menggunakan senjata api, menyandera bahkan membunuh anak buah kapal dengan tujuan untuk meminta tebusan berupa uang. MCHJ c. Criminal Hijack) MLAAR (Major yaitu Universitas Pertahanan Indonesia
membajak kapal dengan tujuan untuk menguasai kapal tersebut, menguasai kargo kapal, memalsukan dokumen kapal termasuk serta dokumen pelaku menjualnya, merupakan kelompok yang terorganisir dengan baik, dengan yang terencana dengan baik serta menggunakan senjata api. Sedangkan armed kargo aksi perompakan adalah atau bahwa ini presepsi secara umum mengenai tindak selalu kekerasan istilah diidentikkan pembajakan (piracy), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan kejahatan tindak perompakan di laut (sea robbery). robbery selama di laut dengan laut 2.5 Perairan Indonesia. Teori Kedaulatan Wilayah Mochtar (1972) Kusumaatmadja (State Kedaulatan Souvereignty) dapat dipisahkan dari Yurisdiksi Negara yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yurisdiksi Negara merupakan konsekuensi logis dari adanya kedaulatan negara ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Menurut negara tidak Bailie, Alison (2011) mengutip Malcolm N. Shaw, yurisdiksi itu menyangkut kewenangan untuk orang-orang, mempengaruhi harta benda dan keadaan serta merefleksikan adanya prinsip dasar mengenai Kedaulatan (State Souvereig-nty), Negara negara-negara persamaan Menurut negara (equality of states) dan campur domestik domestic affairs). tidak tangan dalam urusan in (non-interference (2009) membagi kedaulatan ke dalam dua istilah yaitu politik domestik dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan untuk pihak penguasa kebijakan- menegakkan kebijakannya terhadap individu- individu yang berada di wilayah kekuasaanya. Menurut Kartha juga jika menyatakan kekuasaan maka kekuatan atau pemaksaan tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya, kontrol dapat dicapai melalui tanpa penggunaan pengakuan kepada kekuasaan. Namun hilangnya demikian, kontrol pada masa tertentu akan menjatuhkan kekuasaan. Krasner (1999) bahwa efektif, kekuatan 3. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini. Peneliti dituntut untuk melaksanakan eksplorasi yang mendalam dalam rangka menjelaskan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan pengumpulan berbagai data dan informasi melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. fokus Universitas Pertahanan Indonesia 5
4 Pembahasan. 4.1 Polemik yang terjadi. terjadinya 4.1.1 Polemik berkaitan tingginya laporan IMB tentang ancaman pembajakan dan perompakan di Selat Malaka. Penyebab berpendapat terjadinya bahwa polemic IMB tentang ancaman pembajakan dan perompakan di Selat Malaka adalah karena adanya perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan bersenjata antara IMB dengan TNI AL, munculnya dampak psikologis dari serta adanya campur tangan dari pihak lain. Peneliti penyebab terhadap laporan perompakan laporan tersebut Terkait dengan perbedaan interpretasi definisi pembajakan dan perompakan atau piracy dan armed robbery, Kresno Buntoro (2006) menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang definisi dan pengertian dari Pembajakan dan Perompakan (Piracy and Armed Robbery). Definisi-definisi yang ada saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan atau masing-masing Negara institusi yang mendefinisikan pembajakan dan perompakan itu menurut versi mereka sendiri. IMB mendefinisikan pembajakan dan perompakan sebagai apa yang mereka sebut sebagai "Armed maritime Crime" yaitu aksi Segala menaiki kapal dengan niat untuk melaksanakan pencurian atau dengan kejahatan kemampuan untuk melakukan tindakan atau lain pemaksaan dalam mendukung aksinya. IMB mengkategorikan kejadian-kejadian yang terjadi di Selat Malaka terutama di perairan Indonesia sebagai LLAR (low level armed robbery) dimana aksi dilakukan di sekitar pelabuhan atau pada saat kapal sedang berlabuh jangkar dan dengan kerugian antara $ 5000 hingga Indonesia $15000. Sedangkan dalam AL TNI hal mengkategorikan hal ini sebagai pencurian biasa yang di lakukan terhadap kapal yang sedang berlayar atau berlabuh jangkar. TNI AL tidak mengakategorikan hal ini sebagai sebuah tindakan perompakan bersenjata seperti yang didefinisikan oleh IMB. ini Lebih jauh Kresno Buntoro menjelaskan bahwa antara piracy dan armed robbery memiliki definisi yang jauh berbeda dan tidak boleh dijadikan dalam dapat sebuah memicu kerancuan sebuah definisi. Menurutnya perbedaan mendasar dari piracy dan armed robbery locus kejadian kejahatan. Piracy terjadi di luar territorial sebuah negara sedangkan armed robbery terjadi territorial sebuah negara. di IMB sendiri dalam Sedangkan selalu setiap menggabungkan piracy dan armed robbery dalam setiap laporan yang dibuat. Selain itu IMB tidak merinci setiap laporan kejadian di Selat Malaka termasuk category dari Piracy atau armed robbery. istilah yang berada pada laporannya istilah juga Sebenarnya dalam setiap laporan selalu disebutkan dalam halaman 3 mengenai perbedaan definisi dari tertulis IMB Universitas Pertahanan Indonesia 6
Piracy dan Armed robbery, tetapi terdapat data kejadian yang dalam tidak laporan memisahkan antara piracy dan armed dalam Bahasa tidak ada pemisahan yang jelas antara data pembajakan data perompakan. tersebut robbery Indonesia atau dan IMB data memisahkan informasi piracy dan armed robbery karena keduannya memiliki dimensi yang sangat perbedaan berbeda. Karena interpretasi tersebut, dimana definisi yang dijadikan dasar oleh IMB adalah definisi yang lebih luas, maka data yang dikeluarkan oleh IMB juga lebih besar dari data asli kejadian pembajakan dan perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Seharusnya antara laporan definisi Peneliti juga sependapat dengan Heather Gilmartin yang menyatakan bahwa permasalahan yang mengganggu perairan Selat Malaka akan menimbulkan dampak psikologis yang besar. Apalagi jika dampak psikologis tersebut muncul dari data yang belum diolah secara akurat lengkap serta belum tentang Selat Malaka, maka dapat kita bayangkan dampak psikologis yang muncul. aktor negara, dalam wawancara diatas disebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi satu-satunya faktor yang mendasari negara-negara yang memiliki kepentingan yang besar terhadap control Selat Malaka. Menurut dari wawancara diatas bahwa ada aktor dibalik situasi di Selat memang yang Malaka Terkait dengan pendapat situasi menginginkan adanya tidak kondusif di Selat yang Malaka, cara membangun opini bahwa Selat Malaka untuk pelayaran dan negara-negara tidak pantai di Selat Malaka mampu untuk mengamankan perairan Selat Malaka. Peneliti belum bisa mendapatkan rujukan keterlibatan tulisan mengenai aktor negara dalam situasi yang terjadi di Selat Malaka. dengan tidak aman Terkait dengan aktor non negara, beberapa dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa terhadap narasumber sebelumnya, sempat muncul sebuah pendapat bahwa diduga ada aktor non negara yang bermain dalam situasi di Selat Malaka. Aktor non negara tersebut menurut wawancara dengan diatas Narasumber adalah perusahaan-perusahaan asuransi memang yang menginginkan situasi yang tidak kondusif di Selat Malaka agar menaikkan mereka yang besaran premi asuransi harus oleh dibayarkan perusahaan-perusahaan pelayaran yang akan berlayar melintasi Selat Malaka. dapat Hal ini sangat beralasan karena berdasarkan data laporan IMB yang dipublikasikan ICC setiap tahun, dapat diketahui bahwa ICC IMB teryata adalah sebuah NGO yang didanai oleh beberapa perusahaan asuransi besar dalam bidang pelayaran di tercantum dunia seperti yang dalam laporan IMB di halaman 4 Assurance yaitu Britanian Foreningen Insurance Steam ANIA, Skuld, Ship Universitas Pertahanan Indonesia 7
Association Limited, Gard As, Japan P&I Club, Steam Ship Insurance Management Services Limited dan lain-lain. Sehingga patut IMB bukanlah sebuah organisasi NGO independent. yang diduga bahwa Skema faktor-faktor yang menyebabkan tingginya laporan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka dapat digambarkan sebagai berikut : Selat Malaka Penyebab Internal Data lap IMB Penyebab eksternal
Perbedaan Data laporan IMB Tinggi
Non state Definisi
actor (motif
Validitas Data Tidak Percaya TNI AL Ekonomi)
Psikologis
PMS pengguna Masuknya kuat Asing Selat Malaka Sumber: Hasil Penelitian (Di olah peneliti, 2016). Gambar 4.2. Skema Pengaruh Data Pembajakan dan perompakan IMB 4.1.2 Hubungan Antara Data Pembajakan dan perompakan Di Selat Malaka Dengan Kedaulatan Negara Indonesia sependapat Peneliti dari Muchtar teori dengan (1972:15) dan Kusumaatmadja, (1986:342) Malcolm N. Shaw antara dalam negara Republik kedaulatan ini Indonesia yang dalam hal direpresentasikan dalam yurisdiksi Nasional di perairan Selat Malaka yang sebagian besar wilayah merupakan yurisdiksi Nasional Indonesia. Niat dari kekuatan asing yang akan masuk dan ikut turut serta hubungannya mengamankan perairan Selat Malaka yang disebabkan akibat kejadian data pembajakan dan perompakan yang dipublikasikan oleh IMB, jelas-jelas akan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan Negara Indonesia atas Selat Malaka. laporan menyikapi permasalahan Selat Malaka, peneliti sejalan dengan pendapat tentang dari Kartha kedaulatan jika dihubungkan dengan situasi yang terjadi di Selat Malaka terkait dengan data laporan kejadian pembajakan dan perompakan IMB. yang dipublikasikan oleh Dalam (2001) serta Universitas Pertahanan Indonesia 8
Peneliti berpendapat bahwa data laporan tersebut memang sangat memojokkan TNI AL yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjamin keamanan Selat Malaka. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Krasner (1999) tentang kedaulatan, dimana Krasner berpendapat bahwa kedaulatan terikat pada satu set peraturan yang berdampak kepada negara sebagai pedoman bagaimana lain, berinteraksi dengan yang termasuk menolak segala bentuk campur tangan negara lain ke dalam urusan dalam negeri. Dalam konteks Selat Malaka, urusan keamanan serta jaminan keamanan di wilayah perairan yang masuk Selat malaka Indonesia, mutlak yurisdiksi adalah urusan Indonesia dan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur urusan tersebut. Dalam hal permasalahan Selat Malaka, peneliti sependapat dengan pendapat Snow (1987) bahwa data yang dipublikasikan oleh IMB, jika terus dibiarkan akan menimbulkan dampak berupa intervensi dari pihak asing langsung maupun baik secara tidak langsung mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia. Hal juga sejalan dengan tersebut pendapat Mukhtar dari Kusumaatmaja (1972;15) tentang asas kedaulatan serta pendapat Krasner (1999) tentang definisi kedaulatan sebuah kekuasaan yang tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain terutama yang berurusan engan Selat Malaka. sebagai Faktanya adalah bahwa perairan Selat Malaka pada sisi Sumatera, sebagian besar adalah merupakan perairan territorial Indonesia dan Zona tambahan yang Republik merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Menurut Mukhtar (1972;15), Kusumaatmaja menyatakan bahwa di dalam wilayah kedaulatan Indonesia terdapat komponen yang utama yaitu yurisdiksi. Sedangka di dalam tersebut Yurisdiksi menurut Kartha (1999) adalah sebuah wilayah didalam negara Indonesia yang harus bebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun sebagai sebuah bentuk kedaulatan. Indonesia dengan pendapat peneliti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Krasner (1999) tentang kewajiban dari negara negara yang berdaulat di wilayah berpendapat perairan. Peneliti bahwa punya Indonesia kewajibannya untuk mencegah Indonesia yang warga negara tinggal di sekitar perairan Selat Malaka untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Malaka terhadap kapal-kapal terutama yang melintasi Selat Malaka dengan melakukan pencurian di kapal. Selain itu Indonesia juga untuk kewajiban punya memberikan jaminan rasa aman terhadap yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan damai. 4.2 Tanggapan Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL terhadap laporan IMB. Pemerintah Berkaitan di atas, kapal-kapal Indonesia dalam hal ini TNI AL secara tegas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan- informan yang berdinas di TNI Universitas Pertahanan Indonesia 2
AL, menolak kebenaran dari laporan yang dibuat oleh IMB. Bahkan salah seorang pejabat TNI AL menyebutkan bahwa laporan tersebut semuanya salah dan tidak tidak benar karena didasari oleh fakta-fakta yang benar sehingga data tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Terkait dengan validitas data informasi yang dikeluarkan oleh IMB, menurut Wings (2006) informasi yang baik adalah data yang sudah diolah sehingga pembuatan berguna adalah keputusan. representasi obyek. Ketidak akuratan data informasi IMB karena data informasi yang diberikan oleh IMB hanya berupa laporan data kumpulan dari menjadi kapal-kapal volunteer saja. Data tidak pernah dilaksanakan pengecekan kebenarannya. Seharusnya agar memenuhi syarat akurat dalam sebuah data informasi, sebelum mengeluarkan tersebut seharusnya IMB melaksanakan cross check dengan petugas di lapangan tentang kebenaran dari laporan tersebut. untuk Data suatu yang ini data Barry Buzan (1993) dalam People, State Fear mengemukakan keamanan suatu maritime konsep yang relatif yang dapat diartikan sebagai kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu, dan dan kemampuan masyarakat untuk identitas mempertahankan termasuk kemerdekaan didalamnya kedaulatan wilayah perairan dan integritas fungsional negara dalam menghadapi dan dan mengatasi gangguan yang terjadi di laut. and merupakan Negara ancaman Dalam konteks IMB tentang perairan Selat Malaka, dapat bahwa diartikan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL dianggap kurang atau tidak mampu untuk bahkan kewajibannya melaksanakan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia di teritorian Selat Malaka. laporan permasalahan IMB dikaitkan dengan laporan sesuai kepentingan Nasional definisi Didik Krisna dengan (1993) dalam Kamus Politik Internasional, maka laporan IMB tersebut jika dibiarkan akan sangat mengganggu kepentingan Nasional atau National Interest ini disebabkan Indonesia. Hal tentang karena keamanan Selat Malaka akan mempengaruhi pemimpin dalam mengambil Indonesia bidang di suatu keamanan maritime terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, karena peristiwa- peristiwa yang terjadi di Selat Malaka terkait dengan laporan secara-langsung IMB langsung tidak maupun mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia yang terhadap akan berimbas pula keputusan yang diambil oleh TNI AL. Jika IMB laporan keputusan akan Sejalan dengan pendapat James N Rosenau (1969) dalam bukunya berjudul International Polotics and Foreign Policy: Areader on Research and Theory bahwa nasional kepentingan dipakai untuk dua kegunaan yaitu istilah analisis untuk sebagai menggambarkan, menjelaskan Universitas Pertahanan Indonesia 3
atau mengevaluasi politik luar negeri, dan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengancam atau mengusulkan kebijakan. Pertama untuk mengevaluasi politik luar laporan negeri, permasalahan IMB tentang keamanan Selat Malaka yang sangat merugikan Indonesia, akan mempengaruhi poltik luar negeri Indonesia yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para perencana di TNI AL bahwa TNI AL sedang focus untuk melaksanakan pengamanan di perairan Selat Malaka, cara melaksanakan patrol di Selat Malaka secara intensif telah walaupun seperti yang disinggung sebelumnya bahwa Selat Malaka kurang memberikan ekonomi secara manfaat dibandingkan dengan negara- negara lain disekitar Selat Malaka seperti Singapura dan Malaysia. dengan lebih Kedua, menurut James N bahwa Rosenou kepentingan dapat digunakan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengancam atau jika mengusulkan suatu kepentingan Dalam negara permasalahan IMB tentang keamanan Selat Malaka, kepentingan Nasional Indonesia menurut para narasumber dan informan sangat terancam oleh adanya laporan IMB yang sangat menyudutkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sebagian besar perairan Selat Malaka. Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL memaksa dan (1969) nasional kebijakan nasional terancam. laporan mengancam serta mengusulkan kebijakan IMB yang terhadap berkantor di Malaysia karena laporan IMB tentang keamanan Selat Malaka dianggap sangat menyudutkan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL. 5. Simpulan 5.1. Data laporan pembajakan dan perompakan di Selat Malaka IMB yang dipublikasikan oleh menimbulkan di polemic Indonesia adanya interpretasi definisi perbedaan piracy and armed robbery antara yang didefinisikan oleh TNI AL dengan IMB mengiterpretasikan definisi piracy and armed robbery sebagai satu kesatuan yang disebut dengan armed maritime crime dimana IMB membaginya Lenjadi 3 kategori yaitu LLAR (Low Level Armed MLAAR Robbery), (Medium Level Armed Assault and Robbery) dan MCHJ (Major Criminal Hijack). Sedangkan TNI AL mengacu pada UNCLOS, membedakan antara Piracy dan Armed robbery sebagai dua hal yang berbeda baik dari segi jenis tempat kejadian maupun IMB kejadian. Bahkan laporan tersebut terus menerus tanpa penanganan yang serius, menurut TNI AL dan pemerintah Indonesia akan dapat mempengaruhi kedaulatan wilayah maritime NKRI. karena IMB. jika dibiarkan 5.1.2 Tanggapan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL secara tegas menolak kebenaran tentang Selat IMB laporan Malaka. Hal ini disebabkan karena TNI AL menganggap bahwa laporan yang dibuat oleh bisa tidak IMB Universitas Pertahanan Indonesia 4
dipertanggungjawabkan validitas dan tidak memenuhi kategori sebagai sebuah informasi yang baik untuk dipublikasikan. TNI juga menganggap bahwa AL laporan telah mengganggu keamanan nasional yang pada akhirnya juga akan DAFTAR PUSTAKA IMB tersebut A. Buku. Moleong, J. Lexi. (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya. Arikunto, S. (2002). Metode Penelitian. PT Bina Aksara. Jakarta. Barry Buzan, (1993), People, State and Fear: The National Security Problem In International Relation, Sussex: Wheatsheaf. DR. Marsetio. Jakarta 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta.Universitas Pertahanan Indonesia. Didik Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta, Indonesia. PT Gramedia Widiasarana. Krasner, Stephen D. Sovereignty: organized hypocrisy. Princeton University Press, 1999. B. Undang Undang. Sekretariat Negara RI. Penjelasan Undang- undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, Jakarta. mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI AL telah dan akan melakukan langkah untuk mencegah munculnya laporan IMB yang memojokkan Indonesia. berbagai INDONESIA, P. R. Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang: Perairan Indonesia. C. Jurnal Ilmiah. Gilmartin, H. (2008). EU-US- China: cooperation in the Malacca Straits. Journal of International Affairs Gunawan, Y. Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Hukum. Clinton, H. (2011). America's Pacific century. Foreign Policy journal. Rusli, M. H. M. (2011). Straits of Malacca and Singapore: ensuring safe navigation. Maulidy, A. I. (2011). Kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengatasi masalah pembajakan di perairan Selat Malaka 2004-2009. Zubir, M., & Basiron, M. N. (2005). The Strait of Malacca: The Rise of China, America's Intentions and the Dilemma of the Littoral States. Maritime Studies. Universitas Pertahanan Indonesia 5
Shaofeng, C. (2010). China's self-extrication from the" Malacca Dilemma" and Implications. International Journal of China Studies, 1. Ryu, Y. (2011). Key intra-ASEAN bilateral relationships: Opportunities and challenges [electronic resource]. INDONESIA AT HOME AND ABROAD. John F Bradford (2008), Asian Survey, Vol. XLVIII, No. 2008, 3, May/June Tides The "Shifting Against In Piracy Southeast Asian Waters". Paninggar, T. A. (2011). Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media dan Informasi (AMI) Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Mengontrol Opini Publik (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SEBELAS MARET. KGS, M. (2005). Analisis Perbandingan Metode Konvensional Dengan Metode Activity Based Costing Dalam Perhitungan Break Even Point (Studi Kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk.) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama). Utami, R. H. E. U. S., & Wicaksono, G. (2014). Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Laut Sejahtera Dinas Kelautan Dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari Kota Tegal. Monex. Wahyono S.K .2003 "Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional", KKSN UI. Buntoro, K. (2006). Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (tinjauan singkat keamanan di selat malaka). Lex Jurnalica (Journal of Law). Tri Setyawanta R, L. (2005). Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia. Media Hukum. Utami, A. D., Muslimah, S., & Satriyo Kusumo, A. T. (2014). Yurisdiksi internasional Penanggulangan PeromPakan di laut lePas. YUSTISIA. Witarti, D. I. (2011). Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Raymond, C. Z. (2009). Piracy and armed robbery in the Malacca Strait: a problem solved. Kings Coll London (United Kingdom) Corbett Center For Maritime Policy Studies. Rusli, Mohd Hazmi Mohd. "Straits of Malacca and Singapore: pride of the Malay archipelago, Universitas Pertahanan Indonesia 2
priceless maritime heritage of the world." Jurnal Hadhari (2012): 109-127. Louis, Winnifred R., et al. "Causality in the Study of Collective Action and Political Behavior." Questioning Causality: Scientific Explorations of Cause and Consequence Across Social Contexts (2016): 277. Saeri, M. "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka." Jurnal Transnasional 4.2 (2013): 806-818. Sien, Chia Lin. "Importance of the Straits of Malacca and Singapore, The."Sing. J. Int'l & Comp. L. 2 (1998): 301. D. Website (internet). kepentingan-china-di-pemilu- 2014, diakses tanggal 6 Des 2014 pukul 12 00 wib Selat Malaka dan Agenda Militer Amerika di Asia Tenggara diakses tanggal 29 -11-2014 pukul 22 00 wib. china-selatan/a-16452746 diakses tanggal 6 des 2014 pukul 13 00 wib. rspective/IDSS182004.pdf diakses tanggal 05 Des 2014 pukul 14 00 wib. diakses tanggal 1 Maret 2016 Selat Malaka potensi yang terabaikan. om/information/news/268. html diakses tanggal 1 agustus 2015 pkl 22 00 WIB. E. Interview. Interview dengan Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut. Interview dengan Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut. Interview dengan Staf Operasi TNI Angkatan Laut. Interview dengan Komandan Lantamal IV/TPI. Interview dengan Komandan Lanal TBK. Interview dengan Komandan KRI. Interview dengan mantan pelaku perompakan Selat Malaka Universitas Pertahanan Indonesia 3