Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA Wasis Susetio, Zulfikar, Anatomi Muliawan Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510 Wasis.susetio@esaunggul.ac.id Abstract The Russo-Ukrainian war has so far shown no sign of ending. The two of them are still engaged in armed contact in almost all parts of Ukraine since the invasion began on February 24. The invasion has drawn criticism from various countries. Russian President Vladimir Putin has recently been named a war criminal for allegedly violating international law. Russia claims its actions to invade Ukraine are part of a self-defense policy as set forth in Article 51 of the UN charter. Even though this was not accompanied by facts and valid arguments, Russia clearly violated several provisions contained in the UN charter, which clearly recognizes state sovereignty as part of international relations and may not be disturbed by other countries. This research will analyze the types of violations of international law in the Russian- Ukrainian war and how the Russian-Ukrainian war will affect the political order and international law in the future. This paper is a normative legal work that uses a statutory approach to analyze relevant international legal instruments and a factual approach related to the events that occurred in the invasion. Keywords: Violations of international law: russia, ukraine Abstrak Perang Rusia-Ukraina hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih terlibat kontak senjata di hampir seluruh wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Invasi tersebut telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Valdimir Putin, belakangan disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (self defense) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi yang sah, Rusia dengan jelas melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB, yang secara gamblang mengakui kedaulatan negara sebagai bagian dari hubungan internasional dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Penelitian ini akan menganalisis tentang apa sajakah jenis- jenis pelanggaran Hukum Internasional dalam perang Rusia-Ukraina dan bagaimanakah pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap tatanan politik dan hukum internasional di masa depan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis hukum internasional yang relevan dan pendekatan fakta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam invansi tersebut. instrumen-instrumen Kata Kunci: Pelanggaran hukum internasinal, rusia, ukraina Pendahuluan Rusia merupakan sebuah negara adidaya yang memiliki serta kekuatan mempunyai pengaruh penting dalam dunia internasional. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 24 Februari 2022 lalu Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina yang dijalankan berdasarkan perintah presiden Rusia yakni Putin melalui Vladimir pidatonya. Presiden Rusia mengeklaim bahwa telah terjadinya genosida terhadap masyarakat pro Rusia yang ada di wilayah tersebut. besar Vladimirovich Namun, dikutip dari International Court of Justice Ukraina dengan tegas membantah bahwa genosida telah terjadi di wilayahnya. Dan Ukraina berpendapat bahwa Federasi Rusia secara keliru mengklaim bahwa tindakan genosida telah terjadi di oblast Luhansk dan Donetsk wilayah Ukraina. Setelah itu, operasi militer khusus kemudian dilakukan oleh Rusia beralasan untuk melindungi etnis Rusia yang menjadi sasaran genosida di kawasan Donetsk dalam pengakuannya, Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 77
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina dan Luhansk yang terletak di batas wilayah Rusia 2014b) Invasi yang dilakukan oleh Rusia juga disebabkan oleh kekhawatiran Rusia terhadap NATO. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO maka Rusia menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah ancaman tetap bagi kedaulatan maupun perkembangan negaranya. Hal tersebut berkaitan dengan posisi strategis wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sehingga, apabila Ukraina menyetujui tawaran NATO untuk bergabung maka dapat dikatakan bahwa tidak akan ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ukraina merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO maka juga dapat dikatakan bahwa tindakan Ukraina tersebut melanggar perjanjian Uni Soviet. Semenjak operasi militer berlangsung, dapat dilihat bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan akibat perang yang terjadi. Konflik kedua negara ini bukan hanya menimbulkan korban di kalangan militer saja namun juga warga sipil yang tidak selayaknya di serang. Hingga saat ini, PBB telah mengonfirmasi bahwa 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dewan Ham PBB menyatakan bahwa jumlah dari korban warga sipil akan bertambah cukup melihat konflik yang berkepanjangan akibat banyaknya intervensi. Selain dari adanya korban masyarakat sipil, serangan yang dilakukan oleh Rusia juga terhadap mengakibatkan kerusakan parah berbagai fasilitas seperti bangunan penting yang jelas tidak boleh diserang berdasarkan hukum humaniter internasional 2014a) terjadi ini Perang Rusia-Ukraina hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih terlibat kontak senjata di hampir seluruh wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Ukraina adalah sebuah negara di Benua Eropa yang letak geografisnya berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu Negara besar yaitu Uni Soviet 2014b) Uni Soviet merupakan Negara besar termasuk Negara adikuasa setelah Perang Dunia II. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang letak negaranya di sebelah timur berdekatan dengan Rusia dimana negara Rusia merupakan negara pewaris Uni Soviet. Walaupun Ukraina telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus 1991 Ukraina masih dibawah pengaruh Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Valdimir Putin, belakangan disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (self defense) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi jelas melanggar yang sah, Rusia dengan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB, yang secara gamblang mengakui sebagai bagian dari kedaulatan negara hubungan tidak boleh internasional dan diganggu oleh negara lain (Wulandari, 2022) Dari sudut pandang Rusia, alasan Rusia melakukan invasi ke Ukraina adalah antara lain: 1. Alasan Keamanan, yaitu secara geografis Ukraina berbatasan langsung dengan wilayah barat territorial Rusia, Ukraina adalah pintu gerbang Rusia di wilayah barat dan merupakan buffer state terhadap ancaman barat 2. Alasan Politik, yaitu sejak rezim Victor Yanukovich pro Kremlin diganti oleh Badan Legislatif Nasional Ukraina pada Petro tahun Poroshenko pro barat dan dilanjutkan oleh Volodymyr ingin bergabung ke EU dan NATO, Ancaman nyata adalah sejak tahun 2008, George W Bush menyatakan Ukraina akan bergabung ke NATO. Zalensky yang 2014, penggantinya 3. Alasan Sejarah, yaitu Rusia menganggap Ukraina sebagai "orang kita", satu bangsa, satu ras, satu Bahasa yang memiliki tradisi yang sama dan Awalnya Kiev pernah menjadi ibukota Rusia abad 10 - 11 M. 4. Alasan Ekonomi, yaitu Ukraina merupakan negara lintas strategis dalam perekonomian rusia dengan eropa barat, termasuk pipa-pipa migas rusia ke eropa barat (50% kebutuhan gas eropa barat dipasok dari Rusia) dan Ukraina memiliki lalu Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 78
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina pelabuhan-pelabuhan strategis di hitam. Dalam perang Rusia-Ukraina, ternyata terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Interasioinal yang antara lain: 1. Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977, di mana pendudukan asing Rusia di atas wilayah Ukraina dilakukan secara paksa dengan kekerasan bersenjata. 2. Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, semua anggota dalam hubungan internasionalnya menghindarkan diri mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap teritorial atau kemerdekaan integritas politik setiap negara, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ancaman 3. Berdasarkan Piagam PBB pasal 39: "Dewan diberdayakan untuk menentukan apakah ada perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi." Jika Keamanan Dewan menentukan, ini dapat mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap negara bersangkutan berdasarkan Pasal 42; bagi 4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang The Declaration On Law Principles Concerning Friendly Relations And Co- Operation Among States; International Of laut internal negara Ukraina 2022). Saat (Rakhmayanti, ini, Ukraina disebut melanggar hukum internasional dalam perang yang terjadi dengan Rusia. Bahkan tentara dikatakan telah membahayakan warga sipil. Hal ini dikatakan Amnesty laporannya. Tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia, tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberi sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terkena tembakan balasan Rusia. Lebih detil, peneliti Amnesty menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer de facto di lima lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil. International dalam tahu warga terancam Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah jenis-jenis pelanggaran Hukum Internasional dalam perang Rusia-Ukraina dan bagaimanakah dampak global perang Rusia- Ukraina dalam hubungan internasional? ini adalah untuk jenis-jenis pelanggaran mengetahui Hukum Internasional dalam perang Rusia- Ukraina dan untuk mengetahui tentang terhadap pengaruh perang Rusia-Ukraina tatanan politik dan hukum internasional di masa depan. Tujuan penelitian tentang 5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 tentang Declaration On Tahun 1965 Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty pada Pasal 1 dan Pasal 2 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi; Perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership and Ukraine yang between Russia ditandatangani pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Semua aturan yang dilanggar tersebut pada dasarnya oleh Rusia melarang Rusia melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap persoalan Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas- azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum (jika diperlukan). Penelitian ini meneliti tentang konflik (perang) antara Rusia-Ukraina, maka data yang penulis perlukan adalah aturan atau konsep tentang perang dalam hukum internasional, fakta hukum tentang jenis-jenis Internasional dalam pelanggaran Hukum Bagaimana Rusia-Ukraina perang pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap tatanan politik dan hukum internasional di masa depan (Soekantono, 2003) penelitian hukum tersier dan Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 79
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina dengan menggunakan studi pustaka di perpustakaan Universitas Esa Unggul, Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. Selain itu, akan dilakukan pengumpulan bahan penelitian Pelaksanaan lainnya Penelitian mulai bulan Mei 2022sampai dengan bulan Februari 2023. Penelitian dilaksanakan di APHTN/HAN. Penelitian hukum (legal research) adalah proses untuk menemukan kebenaran korelasi, yaitu menentukan aturan hukum yang sudah ada telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya pada aturan hukumnya) atau prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan pendekatan perundang-undangan dengan dan regulasi.Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. adalah menggunakan legislasi (library research), maka analisa menggunakan teknik pengamatan/pengumpulan hukum dengan menganalisa studi pustaka atau dokumen bahan hukum tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya. Dalam studi kepustakaan bahan Dikarenakan penelitian ini menggunakan (library research), maka studi kepustakaan seluruh informasi, sumber pustaka maupun data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas tema penelitian. yang berhubungan dengan Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan. dan jawaban Pembahasan Hukum Jenis-Jenis Internasional Dalam Perang Rusia- Ukraina Pelanggaran setiap negara pelanggaran berdasarkan aturan yang telah disepakati harus melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilanggar. Sejak 24 februari lalu, operasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina jelas sudah melanggar ketetapan yang berlaku dalam hukum internasional seperti adanya pelanggaran hak asasi manusia hingga campur tangan atas konflik wilayah negara lain. Dalam hukum internasional, yang melakukan Dalam hukum humaniter internasional, hukum perang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama merupakan hukum yang mengatur tidaknya menggunakan kekerasan bersenjata pada suatu negara sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (4) piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan suatu wilayah atau mengganggu kemerdekaan wilayah lain harus segera dihentikan serta menggunakan cara damai dalam penyelesaian konfliknya demi serta perdamaian menciptakan keamanan sebagaimana tujuan PBB kecuali dalam rangka pembelaan diri berdasarkan pada pasal 51 piagam PBB. Dan yang kedua merupakan bagian hukum humaniter yang memberikan ketetapan yang jelas ketika terjadinya konflik bersenjata baik internasional maupun non- internasional yang dibagi lagi menjadi dua bagian yakni Hague Laws penetapan mengenai tata cara dilakukannya perang dan Jenewa Laws yaitu hukum perlindungan atas korban perang yang ada di lokasi konflik (Gardam, 2004). tentang boleh atau terhadap Perlu kita ketahui bahwa konvensi Jenewa 1949 mengatur berbagai ketentuan seperti larangan untuk menyerang maupun menargetkan penduduk sipil sebagai target perang perawatan terhadap korban perang yang ada di lokasi konflik. Dalam artian objek militer dan non- militer seperti sipil itu harus dibedakan. Objek sipil adalah mereka yang bukan merupakan sasaran militer dan berdasarkan pada aturan yang berlaku bahwa penduduk sipil tidak diperbolehkan turut serta dalam operasi militer, dilarang untuk diserang serta tidak boleh dijadikan sasaran serangan berdasarkan hingga memberikan Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 80
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina Distinction Principle. Apabila operasi militer yang dilakukan mengenai objek sipil maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum yang berlaku baik itu hukum perang maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa alasan dari invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak diterima atau diakui oleh PBB. Menurut PBB, operasi militer yang pecah antar kedua negara tersebut bukan terjadi dalam rangka self-defense atau dalam sebagaimana rangka menjaga perdamaian tercantum dalam pasal 51 piagam PBB. tindakan Selama invasi berlangsung, hingga saat ini yang terdapat menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran hak asasi manusia karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi dalam artian sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi diserang hingga menimbulkan banyak korban. Jika terjadi penyerangan terhadap objek sipil, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rusia dapat telah melakukan pelanggaran dikatakan hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi. dugaan serangan Hingga saat ini, banyak negara yang mengecam Rusia yang dilakukannya. Berbagai sanksi pun banyak diberikan oleh negara-negara lain selama masih terjadinya perang di wilayah Ukraina. Salah satunya seperti adanya larangan impor minyak maupun gas Rusia oleh Amerika Serikat, Uni Eropa maupun Inggris. Hingga pembekuan aset bank sentral Rusia serta dikeluarkannya sanksi atas jaringan transfer uang internasional terhadap Rusia. Banyaknya sanksi tersebut diberikan agar Rusia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan serta menjunjung keamanan maupun dunia berlandaskan pada aturan dan sebagai salah satu pemegang veto di PBB. atas tindakan perdamaian Rusia akan melakukan damai apabila Ukraina bersikap netral terhadap NATO, melakukan demiliterisasi maupun denazifikasi, menyerahkan kelompok separatis wilayah Donetsk - Luhansk yang menjadi pusat terjadinya konflik, menerima secara resmi wilayah Krimea yang diklaim atau dikuasai serta melindungi penggunaan bahasa Rusia yang berlaku di Ukraina. kantong-kantong oleh Rusia Sebelum hal tersebut dilakukan, Rusia harus terlebih dahulu bertanggung jawab atas tindakan yang telah melanggar hukum internasional. Bentuk tanggung jawab Rusia dapat diawali dengan menghentikan segala wujud invasi terhadap Ukraina dengan cara menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina serta membuat perjanjian agar tidak kembali melakukan hal juga dapat mengupayakan tersebut. Rusia pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkan serta melakukan perundingan diplomatik disertai dengan permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan agar tidak melakukan operasi militer yang tentu merugikan negara lain. ini situasi di Ukraina begitu mengkhawatirkan. Serangan militer yang dilakukan Rusia telah menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran dan hilangnya ratusan nyawa penduduk sipil Ukraina yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, krisis Rusia- telah menghadirkan Ukraina instabilitas dan bencana serta ekonomi geopolitik di seluruh kawasan. Bagi Ukraina, apa yang dilakukan oleh Rusia ini tak sedikit pun dapat dicerna dengan akal sehat. Tindakan tersebut tidak hanya menghadirkan tragedi yang memilukan bagi penduduk Ukraina, tetapi juga telah memicu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan khususnya di wilayah Eropa. Meskipun telah banyak negara di dunia yang tegas mengutuk dan mengecam tindakan Rusia ke Ukraina, sama sekali tidak dapat menghentikan Rusia untuk terus bermanuver. Saat ini juga Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari "masim sic utere tuo alienum ut non laedas" yang memiliki arti suatu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam internasional, negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri dan tunduk kepada hukum Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 81
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi "All Members shall refrain international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in anyother manner inconsistent with the Purposes of the United Nations", dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam tidak hubungan menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang atau kemerdekaan politik negara lain. in their internasional agar integritas territorial Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), merupakan pelanggaran langsung terhadap konvensi Jenewa 1949. Khususnya konvensi IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga juga merupakan itu sipil. pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Jenewa Serangan Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum termasuk internasional yang ada Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional. Jika negara tidak mematuhi hukum internasional maka pelanggaran kewajiban akan internasional menimbulkan yang pertanggungjawaban bagi negara pelanggar. Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian. tersebut karena terjadi Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu: 1. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia. 2. Melakukan pelanggaran internasional. tindakan yang terhadap termasuk kewajiban Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran berat HAM yang terjadi antara Rusia ke Ukraina dengan melakukan Intervensi militer Rusia ke Ukraina yaitu telah melanggar hukum internasional, yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan, lalu kedua menutut Resolusi Majelis Umum PBB n. 2131 Tahun 1965 Tentang Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty, selanjutnya yang ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States, dan yang terakhir adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi. Pelanggaran lainnya yang telah terjadi antara Rusia ke Ukraina adalah adanya pelanggaran bilateral yang disepakati oleh negara sebelumnya. Perjanjian tersebut yaitu: 1. Memorandum on Security Assurances beberapa ketentuan Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, adalah akibat dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Serangan di hampir seluruh negeri Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 550 penduduk bersalah yang berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris sipil tidak in Connection with Ukraine's Accession to the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon, memorandum no proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest 2. Agreement between Russian Federation and Ukraine on Status and Condition of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Teritory Tahun 1997, perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta tidak akan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 82
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina tersebut sangatlah besar dan menyebabkan kehancuran begitu masif pada sejumlah infrastruktur vital dan penting di Ukraina, termasuk di dalamnya fasilitas-fasilitas publik yang bukan merupakan objek militer. Kebijakan politik Rusia untuk mengambil tindakan militer ke wilayah Ukraina dengan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Pembelaan Diri (right to selfdefence) sama sekali tidak didukung fakta, argumentasi, atau dasar hukum yang sah dan jelas. Konsekuensi dari serangan Dampak Global Perang Rusia-Ukraina Dalam Hubungan Internasional Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial. Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan Negara. Prinsip ini menjadi anti- ingin tesis dari sikap-sikap negara yang melakukan ingin tindakan yang menguasai suatu negara dari berbagai segi-segi kenegaraan yang ada (Sastroamidjojo, 1971) suatu justru merupakan terhadap pelanggaran integritas teritorial kedaulatan negara dan Ukraina, yang sedikit pun dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) yang semuanya secara eksplisit mengakui kedaulatan sebagai hal utama dalam hubungan internasional dan berisi tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui pembatasan penggunaan kekerasan bersenjata terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun. Serangan tersebut terang-terangan tidak Tidak hanya itu, tindakan Rusia juga terhadap merupakan pelanggaran internasional sejumlah kontemporer lainnya seperti hukum humaniter internasional dan HAM internasional, termasuk juga moralitas internasional. Lebih jauh lagi dalam hukum internasional, tindakan Rusia terhadap Ukraina telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan agresi (act of aggression), baik dalam arti teknis maupun substantif. serius aturan hukum Prinsip non-intervensi merupakan bagian dari adat internasional dan didasarkan pada konsep penghormatan kepada kedaulatan territorial negara-negara. Secara instrumental prinsip ini termanifestasikan dalam Pasal 2 (7) Piagam Bangsa-Bangsa. 2014a) Perserikatan Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Negara selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya. berdaulat Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/25/2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum International Hubungan Mengenai Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Suatu Negara berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar lainnya 2014b) Dalam kasus kedaulatan Negara telah dibingkai Majelis Umum PBB pada 1974 sebagai 'serangan oleh angkatan bersenjata suatu lainnya, atau negara atas wilayah negara pendudukan militer atau pencaplokan dengan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap wilayah atau bagian negara lainnya'. Tindakan Rusia kepada Ukraina saat ini telah mewakili kriteria yang diuraikan dalam definsi tersebut. Selanjutnya, juga dapat secara objektif dikatakan bahwa serangan militer tersebut juga terindikasi sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap humaniter internasional. Definisi agresi yang standar hukum jelas melanggar atas tindakannya yang mengintervensi Ukraina. Adapun akibat yang timbul dari intervensi tersebut ternyata cukup beragam. Presiden Amerika Barack Obama secara gamblang menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap terkait pelanggaran nyata Rusia kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Uni Eropa lebih memilih menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi dan politik pada Rusia petingginya. 2014b) ini, Rusia telah non-intervensi prinsip sejumlah termasuk Kawasan Asia Tenggara menjadi prioritas bagi Rusia, karena potensi dalam manfaat Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 83
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina ekonomi dari perdagangan yang diperluas dan geopolitik. Meningkatnya pengaruh Rusia di Asia Tenggara dapat membantu Rusia untuk menyeimbangkan peran Cina dan untuk menghalangi upaya Amerika Serikat untuk memperluas jangkauannya di luar sekutunya di kawasan. Di tingkat regional, hubungan Rusia dengan Asia Tenggara telah didominasi oleh hubungannya dengan ASEAN, organisasi ekonomi dan keamanan multilateral di kawasan. Namun, hubungan Rusia dengan ASEAN masih relatif lemah. Akan tetapi, upaya Rusia akhirnya diterima ketika KTT Asia Timur pada tahun 2011 dalam memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan. Meskipun Rusia tidak menjadi faktor utama yang signifikan dalam ekonomi. Akan tetapi, perdagangannya dengan Asia Tenggara dalam sumber daya alam, teknologi terus meningkat (Rudy, 2006) itu, Rusia energi dan transportasi juga telah menjadi pemasok utama peralatan militer canggih untuk kawasan, terutama untuk Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Namun, di bidang lain selain penjualan senjata, hubungan keamanan Rusia dengan negara-negara di Asia Tenggara masih cukup terbatas. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menyebutkan bahwa Rusia memainkan peran keamanan yang besar, terutama dalam keseimbangan antara Cina dan Amerika Serikat. Rusia terus menyebarkan pengaruhnya dalam kekuatan ekonomi, politik dan militer yang dibutuhkan bagi kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, Rusia tetap menjadi aktor politik penting di Asia Tenggara. Tidak seperti Cina, Rusia tidak menimbulkan ancaman keamanan bagi negara manapun di kawasan. Rusia tidak memiliki klaim teritorial di Asia Tenggara, dan sejauh ini menghindari memihak dalam perselisihan regional Asia-Pasifik. Rusia dengan cermat mempertahankan posisi netralitas sehubungan dengan berbagai sengketa Laut Cina Selatan. ASEAN cenderung melihat Rusia sebagai penyeimbang antara Cina dan Amerika Serikat. Pandangan Rusia tentang keamanan regional untuk juga multipolaritas dan pengambilan keputusan berbasis konsensus, hal ini sejalan dengan pandangan negara- negara di Asia Tenggara. Selain termasuk dukungannya dan non-intervensi menggambarkan dirinya sebagai kekuatan netral di kawasan AsiaPasifik dan sebagai penyeimbang dari dua kekuatan besar di kawasan tersebut. Rusia dapat menengahi banyak perselisihan yang sedang berlangsung tersebut di kawasan. Atas karakteristik menjadikan Rusia sebagai mitra yang menarik bagi Asia Tenggara meskipun mereka memiliki hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan yang lemah (Franck, 2004). Sehingga Perang antara Rusia dan Ukraina juga telah mengguncang politik global dan pasar internasional sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Dampak perang Rusia-Ukraina tidak hanya akan dirasakan kedua negara tersebut serta pendukungnya, tetapi juga secara global. banyak hal yang berpengaruh akibat perang tersebut, antara lain: 1. Terjadinya aliansi Rusia dan Perluasan Konflik 2. Kenaikan harga komoditas dunia 3. Pemulilah pasca ekonomi terancam lebih rendah covid-19 4. Suplai komoditas dan logistic terhambat, dan 5. Potensi harga (Wulandari, 2022) ekspor meningkat Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara. perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia. Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global. Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas bumi terbesar kedua, dan pengekspor batubara terbesar ketiga. Rusia juga merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia dan pengekspor minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain itu, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengekspor pupuk terbesar. Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global seperti pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat Secara kolektif, faktor-faktor ini telah memungkinkan Rusia untuk secara kredibel Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 84
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina dan pengekspor gandum terbesar kelima (Gray, 2008). logam dan mineral tentu dengan adanya perang Rusia dan Ukraina akan mengganggu pasokan mineral dan logam yang pasti akan mempengaruhi produksi di sejumlah sektor industri. Hal ini menyebabkan terdapat perubahan dalam harga atau ketersediaan makanan dan energi yang akan berdampak langsung pada masyarakat dan negara di seluruh dunia. Sebagai pemasok utama krisis karena pemerintah dari berbagai negara ikut campur mengurangi dukungan atau terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Dari krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentu berimbas kepada bidang ekonomi dan tersebut menimbulkan tentu restrukturisasi internasional. perdagangan Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi terjadi. Akan tetapi, tentu negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional (Green, 2014) konflik Rusia dan Ukraina memiliki peranan yang penting bagi pasar energi, makanan, dan pupuk global sehingga sangat penting untuk yang muncul. mengantisipasi konflik Berdasarkan tentang Konferensi Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada awal 2022, Rusia dan Ukraina secara kolektif menyumbang lebih dari setengah perdagangan global minyak dan biji-bijian, sekitar yang diperdagangkan gandum dan barley, dan yang sekitar tersebut diperdagangkan. Kedua negara merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara yang mengalami defisit pangan di Afrika Utara dan Timur Tengah, Afrika sub- Sahara dan Asia Selatan dan Tenggara. Rusia dan Ukraina menyumbang 100 persen dari impor gandum ke Somalia, lebih dari 80 persen ke Mesir, 75 persen ke Sudan, dan lebih dari 90 persen ke Laos, dan sekitar 95 persen impor minyak bunga matahari ke Cina dan India serta lebih dari 37 persen impor minyak dan gas bumi ke Asia Tenggara. Selain itu, sebagian besar negara Amerika Selatan dan Tengah, Afrika Barat dan Eropa termasuk Ukraina sendiri sangat bergantung pada Rusia untuk impor pupuk mereka, terutama untuk kalium. Dengan demikian, Rusia mendominasi dalam berbagai komoditas terutama dalam ekspor gas alam untuk bahan bakar produksi pupuk nitrogen di seluruh Eropa dan Asia Tenggara PBB dari seperempat semua seperenam dari jagung sanksi balasan atau larangan ekspor, sehingga negara- negara imbasnya dan kepentingan mereka dirugikan. Hal ini yang restrukturisasi perdagangan menyebabkan internasional akan terjadi. Meskipun perang berakhir, sanksi ini akan terus ada seperti proses ekspor dari Rusia ke pasar global secara signifikan akan memiliki pengaruh dan berubah atas perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, dari perspektif keamanan tentu efeknya langsung. Untuk secara dapat dirasakan mencegah agresi lebih lanjut dan menanggapi peningkatan ancaman terhadap negara-negara NATO dan Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia, diperlukan pencegahan yang efektif, baik secara konvensional maupun nuklir. Secara kolektif, NATO dan UE perlu memperjelas bahwa mereka akan siap untuk menggunakan kekuatan ini. Rusia dapat memberlakukan lain dapat terkena tersebut, maka hal hubungan perekonomian antara negara di seluruh dunia memiliki pengaruh yang sama atas perang Rusia-Ukraina dan salah satunya negara di kawasan Asia Tenggara. Secara absolut atas perang yang terjadi mengakibatkan yang kenaikan mempengaruhi perekonomian dunia. Berdasarkan harga minyak dunia Kesimpulan tentu mengganggu yang berkepanjangan ditambah akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun beberapa ekonomi negara telah bangkit kembali dengan cepat setelah COVID-19. Tetapi dalam perang Rusia dan Ukraina menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang besar. Hal ini berkaitan dengan kontribusi peningkatan harga energi dan pangan sehingga menimbulkan Invasi Rusia ke Ukraina global ekonomi Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, adalah akibat dari pelanggaran internasional yang dilakukan oleh hukum negara Rusia. Serangan di hampir seluruh negeri Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 550 penduduk sipil yang tidak bersalah berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), merupakan pelanggaran langsung terhadap konvensi Jenewa 1949. Khususnya Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 85
Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina konvensi IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil. juga merupakan itu pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Jenewa Serangan Dampak perang Rusia-Ukraina tidak hanya akan dirasakan kedua negara tersebut serta pendukungnya, tetapi juga secara global. banyak hal yang berpengaruh akibat perang tersebut, antara lain terjadinya aliansi Rusia dan perluasan konflik, kenaikan harga komoditas dunia, pemulihan ekonommi pasca suplai covid-19 komoditas dan logistic terhambat, dan potensi harga ekspor meningkat terancam lebih rendah, /2014/03/02/1042228/Putin.Siap.Invas Rakhmayanti, I. (2022). Rusia-Ukraina yang Perang, Dunia from Beterbangan. /20220223205024-4- 317797/rusiaukraina-yang-perang- harga-pangan Harga Pangan Retrieved Rudy, T. M. (2006). Hukum Internasional 1, Refika Cetakan Aditama. Kedua. Bandung: Sastroamidjojo, A. (1971). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Batara. Dafar Pustaka Franck, T. M. (2004). Recourse To Force State Action Against Threats And Armed Attacks. UK: Cambridge University Press. Gardam, J. (2004). Necessity, Proportionality And Theuse Of Force By States. New York: Cambridge University Press. Soekantono, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo. Wulandari, T. (2022). 5 Dampak Perang Rusia- Peneliti. Ukraina Menurut Retrieved from ukraina-menurut-para-peneliti Para Gray, C. (2008). International Law And The Use Of Force, Third Edition. New York: Oxford University Press. Green, J. A. (2014). Editorial Comment The Annexation Of Russia, Passportisation And The Protection Of Nationals Revisited. Journal On The Use Of Force And International Law, 1(1). Crimea: (2014a). Putin: Pengerahan Tentara ke Ukraina adalah Pilihan Paling Akhir. Retrieved January 22, 2023, from /2014/03/05/0331146/Putin.Pengeraha n.Tentara.ke. Ukraina. adalah.Pilihan.Paling.Akhir Invasi (2014b). Putin Siap Ukraina, Kiev Peringatkan Perang. Retrieved from January 22, 2023, Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023 86