Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Bernarda Meteray Universitas Cenderawasih, Indonesia bercimeterai@yahoo.co.id ABSTRACT The beginning of the sowing of the Indonesianness seeds into the life of Papuans in the northern part of Papua, either in Jayapura or in Serui has nothing to do with the claim that Papua had become part of Majapahit's territory in the XIV century. On the contrary, the claim of the kingdom of Majapahit in the XIV century showed that Papua was actually considered part of the territory of the Nusa Majapahit State as seen in the book Negarakertagama by Prapanca. This book reveals the names of the Majapahit territories, including Wwanin and Srandan in Papua. The word Wwanin is another name for Onin (near Fak-Fak), while Sran is another name for Kowiai or Kaimana. Thus, such a claim was, in fact, not able to make Kaimana and Fakfak the initial nurseries for planting the seeds of Indonesianness in Papua. Kaimana just began to be mentioned in various historical studies when it became one of the bases for the Indonesian government's military operations against the Dutch government in Papua in 1962. This paper discusses two main issues, that is, who were the actors involved in the process of seeding Indonesian nationalism in Kaimana 1946-1964 and how was the process of seeding and growing awareness of Indonesian nationalism in the life of Papuans in Kaimana 1946-1964 taking place? Keyword: Majapahit, Kaimana, Seeding, Process and Indonesian Nationalism ABSTRAK Awal bersemainya bibit keindonesiaan di antara orang Papua di bagian utara Papua baik di Jayapura maupun Serui tidak ada kaitannya dengan adanya klaim Papua bahwa telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit sejak abad XIV. Sebaliknya, klaim kerajaan Majapahit abad XIV menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit terlihat dalam kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Kitab ini mengungkapkan nama wilayah kekuasaan Majapahit termasuk Wwanin dan Srandan di Papua. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana. Namun, klaim Majapahit ini ternyata tidak dapat menjadikan Kaimana dan Fakfak menjadi pusat awal persemaian keindonesiaan di Papua. Kaimana baru disinggung dalam sejarah Indonesia ketika pada 1962 menjadi salah satu basis operasi militer pemerintah Indonesia menghadapi Pemerintah Belanda di Papua. Tulisan ini membahas dua hal pokok, siapa aktor yang terlibat dalam proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Kaimana 1946-1964 dan bagaimana proses penyemaian dan pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di antara orang Papua di Kaimana 1946-1964? Kata Kunci: Majapahit, Kaimana, Penyemaian, Proses dan Nasionalisme Indonesia Pendahuluan Rupanya ancaman disintegrasi terus membayangi perjalanan keutuhan Negara Bangsa Indonesia dengan masih munculnya konflik yang berkepanjangan di Papua hingga dewasa ini. Berbagai pendekatan seperti keamanan, sosial budaya dan ekonomi telah dilaksanakan termasuk kebijakan pemerintah menyangkut implementasi Otonomi Khusus (OTSUS) serta pembentukan Unit I. 1
2 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun, berbagai pendekatan dan kebijakan tersebut belum mampu meminimalisir konflik di Papua. Ketika konflik terjadi, terutama pasca kongres rakyat Papua 2000 hingga dewasa ini, sejumlah demonstrasi masih diwarnai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora dan bukan bendera Merah Putih di wilayah-wilayah lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan Jakarta. Melihat kondisi ini, dalam kajiannya tentang Pola Pergerakan Nasionalisme-Sakralitas Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Hutubessy dan Engel (2019: 77) berpendapat bahwa berbagai aksi yang semakin masif terjadi menentang pemerintah Indonesia cenderung digerakan oleh mahasiswa di berbagai kota termasuk Yogyakarta. Situasi problematik Papua dengan Republik Indonesia telah berlangsung cukup lama pasca integrasi dengan Indonesia di tahun 1969 dan telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Pandangan Hutubessy dan Angel di atas ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemahaman nasionalisme Indonesia di antara orang Papua di Papua pasca integrasi merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mencari penyebab konflik di Papua dewasa ini. Kajian LIPI di tahun 20071 pernah mempertanyakan mengapa sudah 62 tahun Indonesia merdeka, nasionalisme Indonesia di Papua mulai dipertanyakan kembali). Kajian LIPI lainnya di tahun 20092 menemukan penyebab pertama dari 4 (empat) sumber konflik di Papua adalah sejarah integrasi, status dan identitas politik. Kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tajam dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan Papua. Bagi nasionalis Indonesia, Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia terlepas dari perbedaan -perbedaan ras maupun kebudayaan. Sementara menurut nasionalis Papua, kePapuaan berdasarkan pada orang Papua yang memiliki ras Melanesia. Kajian LIPI lainnya ditahun 2013 oleh Thung Ju lan3 menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang nasionalisme di Papua, "kita perlu berhati-hati karena pemahaman 'nasionalisme, di wilayah ini bisa mempunyai arti yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan, terutama jika nasionalisme yang kita bicarakan lebih mengacu pada nasionalisme Indonesia." Thung Ju lan juga dalam kajian ini4 menunjukkan kajian Chauvel dan Widjojo, dkk, yang menyatakan bahwa "nasionalisme Papua juga semakin terkonstruksi sebagai akibat dari "kekecewaan sejarah terhadap proses integrasi ke Indonesia." Bahkan lebih lanjut Thung Ju lan5 tidak hanya menyatakan bahwa kehadiran adanya nasionalisme Papua ini sesungguhnya tidak kondusif bagi pengembangan nasionalisme Indonesia tetapi juga memperlihatkan pernyataan Benny Giay bahwa "pada diri orang Papua ada perasaan menolak sejarah dan nasionalisme Indonesia." Kajian-kajian LIPI di atas ini semakin jelas menunjukkan bahwa sebenarnya ada persoalan yang mendasar menyangkut munculnya konflik dengan perjalanan dua nasionalisme baik Papua maupun Indonesia di Papua. Menurut Meteray6 selama ini, dalam mengatasi konflik di Papua, masalah nasionalisme cenderung diabaikan oleh banyak pihak. Dalam kajian tentang Penyemaian dua Nasionalisme: Papua dan Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea pada masa pemerintahan Kolonial Belanda 1925-1962, Meteray 7menunjukkan perjalanan dua nasionalisme ini. Menurut Muridan, seharusnya kajian Meteray diharapkan dapat digunakan untuk melihat salah satu akar permasalahan konflik di Papua. Muridan 8 juga menyatakan bahwa Meteray telah menemukan perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan Indonesia di Papua khususnya menyangkut proses dan karakteristiknya. 1 Soewarsono, ed. . Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah. LIPI: Jakarta.36.2007 2Widjojo, S.Muridan. Ed..Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta, 8 .2009 3 Soewarsono, Herman Hidayat, dkk. Jejak Kebangsaan Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digul. Obor: Jakarta.113-114,2013. 4 Ibid,114 5 Ibid 6 6Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta.. X1.2012 7 Ibid, 285 8 Ibid, xvii
3 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana II. Analisis a. Awal penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua Kesadaran keindonesiaan di Papua baru disemai pada 1945 ketika hadirnya Soegoro Atmoprasodjo, kemudian disusul oleh J. Gerungan dan G.S.S.J. Ratulangi 1946, Stefanus Joseph dan Petero Jandi 1948. Sasarannya mengindonesiakan orang Papua mengacu pada proklamasi 17 Agustus 1945. Para penggagas awal nasionalisme Indonesia berasal dari luar Papua yang tidak dipersiapkan untuk mengindonesiakan orang Papua. Proses membangun keindonesiaan di Papua pun berlangsung sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal, perencanaan yang matang dan menggunakan pola asrama. Upaya yang dilakukan umumnya adalah secepat mungkin menyebarkan nasionalisme Indonesia melalui himbauan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik. Soegoro misalnya membentuk kelompok belajar di kursus Pamong Praja di kota Nica untuk menyampaikan ide keindonesiaan sementara Gerungan menggunakan waktu luangnya sebagai seorang dokter di rumah sakit pemerintah di Jayapura untuk mempengaruhi orang Papua agar mendukung Indonesia dengan dibentuknya Komite Indonesia Merdeka (KIM). Begitupun dengan Ratulangi yang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Serui, berusaha menyampaikan ide keindonesiaan kepada orang Papua di Serui dengan cara himbauan, rapat dan membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Dalam kajian Lumintang dan Meteray9 tentang Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Jayapura 1963-1965, Meteray dan Jamal 10 tentang Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Jayapura 1966-1969 serta Meteray dan Wabiser 11 tentang Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Biak 1963- 1969, menunjukkan bahwa umumnya para aktor yang dominan dalam mengindonesiakan orang Papua di Jayapura dan Biak adalah para aparat pemerintah asal luar Papua seperti guru dan pegawai di berbagai dinas termasuk militer. Sedangkan proses yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua untuk menumbuhkan nasionalisme Indonesia baik di Jayapura dan Biak adalah mendatangkan guru dari Maluku, Jawa, Manado dan Batak untuk mengajar dan bekerja di di berbagai sekolah dan dinas. Berdasarkan kajian Hutubessy dan Engel, McGibbon (dalam Muridan dkk), Lumintang dan Meteray serta Meteray dan Wabiser, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia belum mampu memperkuat nasionalisme Indonesia sejak 1963 hingga kini di kalangan orang Papua di berbagai tempat di Papua termasuk Kaimana. Kaimana yang terletak di bagian selatan pulau Papua merupakan salah satu bagian dari Papua merupakan salah satu wilayah di Papua yang menjadi wilayah terluar dari kekuasaan Majapahit. Dalam kitab Negarakertagama karya empu Prapanca terungkap bahwa sejak abad XIV, wilayah kerajaan Majapahit juga mencapai Papua. Ketika menyebut wilayah Papua, nama yang disebut adalah wilayah Wwanin dan Srandan. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kobiai (Kaimana sekarang) dan sekitarnya terdapat di Papua12 , Harsja Bachtiar dalam Koentjaraningrat 13 dan Muhamad Yamin14, Pernyataan Parapanca ini mengindikasikan bahwa sudah ada hubungan antara Jawa dan daerah luar Jawa termasuk Kaimana. 9 Lumintang Onie Mentang dan Meteray Bernarda hasil penelitian, UNCEN. 41-42, 2017 10 Bernarda dan Jamal Ode , Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara Orang Papua di Jayapura 1945-1949, hasil penelitian, UNCEN. 33, 2018 11 Meteray Bernarda dkk, Wabiser Y.D, dan Timisela Marthen(2018), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian, UNCEN.34.2019 12 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS Yogyakarta . 162, 2006 13 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Jakarta. 1961: 55 14 Yamin, Muhamad,. Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi, N.V. Nusantara, Bukit Tinggi . 1956: 24-25. Universitas
4 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Selain itu, hubungan antara Papua dengan daerah Maluku telah lama terjalin dan hal ini disinggung oleh Haga 15, Leirissa16 dan Zuhdi 17. Hubungan ini telah berlangsung ratusan tahun melalui hubungan politik dan perdagangan antara Raja Ampat, Fakfak dan daerah sekitarnya dengan Tidore. Jika telah ada hubungan antara Fak fak dan Kaimana dengan wilayah Indonesia lainnya sebagaimana diungkapkan Prapanca dalam kitab Negarakertagama maka seharusnya Kaimana dan bukan di Jayapura, Biak dan Serui menjadi pusat pertumbuhan nasionalisme Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia. Kaimana baru diperhitungkan pemerintah Indonesia pasca Trikora diumumkan pada 19 Desember 1961. Kaimana menjadi basis penting sebagai wilayah yang akan diintegrasi karena menjadi satu dari tiga wilayah utama yaitu Fak Fak, dan Sorong sebagai sasaran infiltrasi tentara Indonesia melawan pemerintah Belanda di Papua selatan. Dalam buku "52 tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat, Adrian18 menegaskan bahwa operasi pembebasan Irian Barat sebagai sebuah peristiwa besar yang memiliki pengaruh bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia di kemudian hari, operasi pembebasan Irian Barat tetap merupakan sejarah penting yang perlu dan dituliskan utuh dan akan menjadi pengetahuan bagi generasi sesudahnya. Ketika menyinggung operasi Banteng II di Kaimana, Adrian 19 juga menjelaskan bahwa penerjunan di Kaimana yang pertama terdiri dari tiga pesawat Dakota yang bertujuan untuk menghancurkan radar di Kaimana. Di bagian lain, Adrian menyatakan bahwa para gerilyawan mengalami kesulitan mendapatkan makan namun, dalam perjalanan, mereka menjumpai tanaman rakyat seperti talas atau pisang, terpaksa dimakan oleh pasukan dan sebagai gantinya ditinggalkan uang gulden untuk pembayaran. Perkampungan penduduk yang ada disekitar Kaimana telah dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Sekalipun diakui bahwa sebelum dan sesudah integrasi, terdapat keterlibatan orang Papua di Kaimana20 namun peran serta orang Papua Kaimana di dalam proses menjadi Indonesia kurang mendapat perhatian selama ini baik dalam konteks lokal maupun nasional. Bahkan keterlibatan orang Kaimana pada masa sebelum dan sesudah integrasi juga kurang banyak dikaji. Akibatnya keindonesiaan orang Papua di Papua sering dipertanyakan bahkan diragukan seperti yang diungkapkan Soewarsono dan Thung Ju lan di atas. Klaim Sriwijaya dan Majapahit atas Papua Hubungan antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia diperkirakan berlangsung sejak permulaan abad VIII di masa kerajaan Sriwijaya. Menurut Harsja Bachtiar dalam Koentjaraningrat 21, "pada permulaan abad ke VIII, terlihat adanya hubungan antara Irian Barat dan negara-nusa Sriwijaya, langsung ataupun tidak langsung, hal mana terbukti pada burung2, asal dari Irian, yang dibawa oleh perutusan-perutusan maharaja Sri Indrawarman dari Sriwidjaja untuk dipersembahkan kepada kaisar Tiongkok. Dalam masa kerajaan Sriwijaya, pulau Irian disebut Djanggi oleh para penulis berita". Lebih lanjut, Harsja Bachtiar juga menyatakan bahwa "lima abad kemudian, abad XIII, seorang musafir Tionghoa bernama Chau Ju Kua menulis berita bahwa di kepulauan Indonesia didapati suatu daerah bernama Tung-ki yang merupakan bagian dari suatu negara di Maluku. Menurut 15 Haga, A. Nederlandsch Nieuw Guinea en De Papoesche Eilanden. I; Batavia HAGA, 1-5. 1884 16 Leirissa,RZ, (etal) Sejarah proses Integrasi Irian Jaya, Depdikbud - Diksjara Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. 60-61, 1990 17 Zuhdi Susanto, Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVII Universitas Indonesia, Jakarta, 68.1990 18 Adrian Beny, 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta, IX. 2014 19 Ibid. 67-71 20 Ibid, 7.2014 21 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Jakarta. 55.1961 Historische Bijdrage 1500-1883, Deel (Disertasi, Fakultas Sastra Universitas
5 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Harsja Bachtiar22 , "jika Tung-ki adalah sebutan Tionghoa untuk Djanggi, maka berita Chau Ju Kua ini memperlihatkan lagi bahwa ada hubungan erat antara Irian dan Maluku". Dalam buku " Penyelesaian persengketaan Irian Barat 195023 diungkapkan bahwa " negara Indonesia bernama Sriwidjaja berkuasa kira-kira sedjak abad ke-6 dan runtuh kira-kira pada penghabisan abad ke 12. Sudah sejak permulaan abad ke -8 pulau Irian dan Maluku masjur dan dikenal sebagai daerah tempat terdapat burung kakatua dan diduduki oleh orang asli berambut berintik. Pulau Irian dinamai Djanggi perkataan jang djuga dikenal djuga dalam bahasa Djawa lama. Pada ketika keradjaan Sriwidjaja dikuasai oleh Maharadja bernama Seri INdrawarman, maka dalam tahun 702, 716 dan 724 berangkatlah ke istana Tiongkok beberapa orang duta membawa burung kakatua dan puteri Djanggi. Dan mungkinlah pula, bahwa lukisan artja orang berambut keriting jang didapat ditjandi Barabudur (lukisan pahat di Barabudur, II B.33) dibuat pada kira kira tahun 800 itu, jalah orang Indoensia dari Irian Barat atau Maluku. Sanatlah pula menarik hati kabar jang diberitakan oleh Chau-Ju-Kua dalam buku pelajarannja, bahwa pada permulaan abad ke 13 di Indoensia Timur orang memakan asagu dan mukanja bertatu; pengarang Tionghoa itu mengabarkan pula bahwa adalah daerah Tung-ki itu ialah Djanggi, pulau Irian (dalam Rouffaer dan Yzerman: 'De eerste scheepvaart der Nederlandaers naar Oost-Indie, 1925,II, Katja 410). Kemudian, pada masa kerajaan Majapahit abad XIV, masa pemerintahan Hayamwuruk, Papua dianggap merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit. Menurut Slamet Mulyana 24, daerah- daerah yang dikuasai Majapahit pada pertengahan abd 14 seperti diberitakan oleh Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 adalah sebagai berikut: 1. Di Sumatra: Jambi , Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung 2. Di Kalimantan (Tanjung Pura): Kapuas, Katinghan, Sampit, Kota Lingga, kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadane, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong Tanjung Kutei, Malano 3. Di Semeanjung Tanah Melayu ( Hujung Medini); Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah Jerai. 4. Sebelah timur Jawa, Bali, Badahulu, Lo gajah, Gurun, Sukun, Taliwung, dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon atau Maluku, Wanin, Seran, Timor. Mengacu pada karya Prapanca maka, Slamet Mulyana menyatakan bahwa Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana dan sekitarnya yang masing-masing terdapat di Papua. Begitupun dengan pendapat ahli sejarah Kern dan Krom 25 menyatakan bahwa "Wwanim jalah Onim di pantai Irian- Barat dekat Kokas di sebelah Barat -Laut di teluk Maccluer Gulf; Seran jalah Kowiai di pulau Irian disebelah Selatan". Menurut Slamet Muljana 26, mungkin daftar daerah bawahan di atas dirasakan agak berlebih-lebihan, namun 22 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Jakarta. 1961: 55 23Penyelesaian pesengketaaan Irian Barat. 1950, Rentjana Pendirian Komisi - Gabungan Indonesia, diangkat oleh Kedua Indonesia Serikat. 64.1950 24 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS Yogyakarta. 161-162. 2006 25 Penyelesaian pesengketaaan Irian Barat. , Rentjana Pendirian Komisi - Gabungan Indonesia, diangkat oleh Kedua Indonesia Serikat. 65. 1950 26 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS Yogyakarta. 162.2009 Universitas Irian Barat Bagian Komisi - Belanda oleh pemerintah Republik Negara-Peserta Uni Indonesia Irian Barat Bagian Komisi - Belanda oleh pemerintah Republik Negara-Peserta Uni Indonesia
6 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana perlu dipahami bahwa pengertian daerah bawahan pada abad 14 berbeda dengan pengertian koloni dalam zaman modern. Persembahan upeti tidak banyak nilainya, oleh daerah tertentu kepada Majapahit, sudah dianggap sebagai bukti pengakuan kekuasaan Majapahit atas daerah yang bersangkutan dan karenanya daerah itu dianggap sebagai daerah bawahan. Selanjutnya Slamet Muljana27 menyatakan bahwa pemerintahan di seberang lautan tidak mengalami perubahan apapun setelah menjadi daerah bawahan Majapahit. Dalam urusan negara, raja-raja atau pembesar bahwa di seberang lautan itu berdaulat penuh. Kewajiban utama daerah bawahan terhadap pusat ialah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja Majapahit pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan kekuasaan Majapahit. Pemerintah pusat tidak mencampuri urusan daerah.Pernyataan Slamet Muljana di atas memperlihatkan bahwa sekalipun daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Majapahit pada abad 14 dan diharuskan menyerahkan upeti namun tidak mencampuri urusan di daerahnya dan daerah mempunyai kedaulatan penuh. Apabila, Slamet Muljana 28menyinggung Seran dan Wanin dan Yamin 29 mengaitkan Wwanin dan Srandan terdapat di Papua, maka Wanin dan Saran merupakan daerah berdaulat penuh. Harsja W. Bachtiar mengutip pernyataan H.Kern di tahun 1903 dan 1919 30tentang klaim Majapahit di Papua dalam kitab Negarakertagama. Harsja W. Bachtiar menyatakan bahwa " pudjangga Prapantja jang menyelesaikan karyanya ini pada tahun 1365. Dalam sjair XIV dari kitab maha penting ini dapatlah dibaca, antara lain, baitnya" sebagai berikut: Mawah tang I Gurun sanusa mangaram ri lombok mirah awang tikang I saksakadi nikalun kahaiyan kabeh muwah taxah I Batayan pramuka Batayan len Luwuk teken Udamakatrayadhi nikanang sanusapupul. Ikang sakasanusanusa Makasar Butun Banggarawai Kuni Ggaliyao mwang I (ng) Salaya Sumba, Solot Muar muwah tigang I wandan Ambwan athawa Maloko Ewanin ti Sran in Timur ning angeka nusa tutur. Menurut Harsja Bachtiar dengan mengutip pernyataan Yamin31, ' di antara sejumlah nama2 daerah lainnya yang terletak di bagian timur kepulauan Indonesia disebut nama2 Wwanim, Sran dan Timur. Wwanim menurut sejumlah sardjana bahasa, ialah nama lain untuk daerah Onin, sedangkan Sran nama lain untuk daerah Kowiai, kedua-duanya di Pulau Irian. Timur mungkin merupakan nama lain untuk pulau Timor, tetapi mungkin pula merupakan nama lain untuk daerah bagian timur Irian Barat. Taklah dapat disangkal bahwa beberapa daerah di Irian barat dalam abad ke -XIV dianggap merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara-nusa Majapahit". Sementara, Onim 32berpendapat bahwa apabila klaim Prapanca ini benar sampai di Papua: "Persoalannya sekarang adalah apakah benar benar bahwa Majapahit pernah menguasai dan memerintah dataran Onin atau Papua. Hal ini tidak jelas sebab belum ditemukan adanya inskripsi atau prasasti di tanah Papua, bahkan tak pernah ada satupun infrastruktur yang memperlihatkan (menjadi bukti legitimasi) bahwa kekuasaan Majapahit di tanah Papua benar benar telah terjadi". Karena menurut Onim, tanah Papua sebenarnya hanyalah suatu wilayah yang menjadi tujuan perjalanan para pedagang mancanegara untuk mencari rempah rempah, sama halnya seperti Maluku. Tak ada satu pun kekuasaan yang pernah benar-benar ada disini dalam rangkah memerintah dan membangun wilayah ini sesuai prinsip-prinsip ketatanegaraan dan kerajaan yang demokratis pada zamannya. 27Ibid , 164 28 Ibid,162 29 Yamin, Muhamad, . Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi, 1956. 30 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Jakarta. 1961: 55 31 Ibid.56 32 Onim, J.F., Islam dan Kristen di Tanah Papua, Bandung, Jurnal Info media.58-59,2006 N.V. Nusantara, Bukit Tinggi.24-25, Universitas
7 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Klaim Onim ini didasarkan atas asumsi bahwa " Onin atau Papua masa itu sungguh sungguh masih merupakan suatu wilayah yang sangat berat dan menakutkan bagi bangsa manapun. Hal ini karena sifat alamnya yang berat dan dunia manusianya yang sangat kasar dan jahat. Mereka tak akan pernah membiarkan orang asing menginjak kakinya pada wilayah-wilayah kehidupannya. Terkecuali orang yang yang mereka sudah kenal melalui cara cara relasi atau hubungan tertentu 33Penjelasan Onim di atas ini menurut Meteray 34memperlihatkan indikasi adanya hubungan Sriwijaya dan Majapahit dengan bagian barat Papua belum diperkuat dengan berbagai peninggalan di Papua. Apalagi bila mengacu pada pandangan Slamet Mulyana yang menyatakan bahwa daerah luar Jawa tetap berdaulat dan tidak mendapat intervensi dari pusat maka tidak keliru apabila Onim dan Meteray di atas menegaskan klaim Majapahit atas Onin dan Kaimana tidak dapat dibuktikan dengan kehadiran fisik berupa bangunan. Pernyataan Onim dan Meteray ini tepat karena Slamet Muljana sendiri menyatakan bahwa pemerintahan di seberang lautan tidak mengalami perubahan apapun setelah menjadi daerah bawahan Majapahit. Menurut Slamet Mulyana, kewajiban utama daerah bawahan terhadap pusat hanya menyerahkan upeti setiap tahun dan menghadap raja Majapahit pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bila Majapahit merasa wilayahnya mencapai Papua maka sebenarnya yang berperan membawa upeti adalah para penguasa di wilayah Indonesia Timur yang sejak lama telah melakukan kontak dengan Papua seperti antara lain orang- orang di Maluku terutama dari Seram dan Goram. Orang Maluku khususnya Seram dan Goram menjadi perantara antara daerah Onin dan Kaimana. Menurut Onim di atas, wilayah Onin pada masa lalu sungguh merupakan suatu wilayah yang sangat berat dan menakutkan bagi bangsa manapun. Onim juga berpendapat bahwa karena geografis wilayahnya berat dan manusianya yang sangat kasar dan jahat maka masyarakat di daerah ini tak akan pernah membiarkan orang asing menginjak kakinya di wilayahnya. "Terkecuali orang yang yang mereka sudah kenal melalui cara cara relasi atau hubungan tertentu". Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Maluku dianggap sebagai perantara antara Papua dan luar Papua juga didukung oleh Patiara dan Renwarin dkk. Menurut Patiara dan Renwarin dkk 35daerah Maluku juga menjadi bagian yang dikuasai Majapahit. Pernyataan ini dapat dilihat sebagai berikut: Menurut Pouwer (Patiara, Renwarin dkk:1983/1994:22), sungguhpun demikian pengarauh kesultanan Tidore di Irian Jayaa tidaklah lebih baik dari hubungan Sriwijaya dan Mojopahit dengan daerah Irian Jya karena gelar-gelar yang disandang oleh pemuka-pemuka masyarakat sedikit banyak bermakna sebagai macam "perantara". Pemikiran Pouwer inilah yang mendorong (Patiara, Renwarin dkk:1983/1994:22) keadaan ini menandakan bahwa pengaruh dunia luar tidaklah diterima dengan mudah oleh rakyat pesisir pantai, sungguhpun penduduk bagian barat dan utara Irian Jaya lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan kultur bila dibandingkan dengan daerah selatan. Pernyataan Pouwer yang didukung Patiara, Renwarin dkk memperlihatkan orang Papua tidak serta merta menerima orang luar. Hubungan antara orang Papua dengan dunia luar melalui proses dan waktu yang panjang sangat tergantung dari bagaimana peran awal orang non Papua ke Papua. Pengaruh Orang Maluku di Kaimana Onim 36 berpendapat bahwa sebelum terdapat sistem kesultanan yang diperkenalkan Islam di Maluku, telah terjalin hubungan tradisional antara daerah-daerah lainnya di Maluku dengan Raja 33 Ibid, 59 34 Meteray, Bernarda,. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. 4.2012 35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.. 'Zaman Kebangkitan Nasional Daerah Irian Jaya' Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya 36Onim, J.F. Islam dan Kristen di Tanah Papua, Bandung, Jurnal Info media 84, 2006 Proyek.22. 1979/1980
8 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Ampat dan Fak-Fak. Hubungan yang terjadi tersebut sebagai akibat dari adanya kedekatan etnik dan kultural akibat migrasi atau perpindahan penduduk yang berlangsung secara silih berganti dari dan ke Maluku dan Papua. Kedekatan etnik dan kultural dapat ditemui melalui cerita mitos dan legenda dari berbagai suku baik di Maluku maupun Papua. Hubungan orang Maluku dengan Papua sebelum masuknya Islam di Maluku dibuktikan dengan pernyataan Wallace di atas bahwa orang Goram dan Seram di masa itu sudah memahami dengan baik watak orang Papua yang terdapat di Onin dan Kowiai. Sementara Andaya 37 dan Widjojo,38 menyatakan bahwa hubungan Maluku dengan Papua semakin jelas mulai terlihat pada awal abad ke -16 ketika terjadi persaingan antara para Sultan di Maluku khususnya Ternate dan Tidore memperoleh pengaruh atas Raja Ampat di Papua. Abad ke -16 inilah diperkirakan Tidore mulai mengintensifkan hubungan dan pengaruhnya di Raja Ampat. Widjojo 39 juga menegaskan bahwa pada Agustus 1636 banyak orang Seram yang membawa kulit massoi yang diperkirakan dari Onin. Hal ini juga nampak dari laporan pegawai VOC yang tiba di Goram pada 1653 yang mendapati kapal yang berasal dari Onin. Laporan ini memperlihatkan adanya hubungan barter antara Seram dan Onin . Kemudian, Andaya40 memperlihatkan dokumen VOC yang menyebutkan bahwa pada 1705 pasukan Belanda telah mengadakan ekspedisi ke kepulauan Raja Ampat dan untuk pertama kali didapatkan penjelasan secara mendetail tentang pulau-pulau di Papua serta terdapatnya pemeluk Islam di Raja Ampat informasi tertua yang menyebut nama 'Papua' muncul dalam perjalanan Pigafetta pada 1521. Awal Penyemaian Kepapuaan dan Keindonesiaan di Kaimana Dalam Riwayat hidupnya,41 Muhamad Achmad Aitarau, menjelaskan bahwa gema proklamasi 17 Agustus 1945 baru diketahui langsung dari Frans Kaisiepo ketika berada di Biak pada Desember 1946. Muhammad Achmad Aituarau menyatakan bahwa kehadirannya di Biak berawal ketika mendapat informasi dari rakyat di Teluk Arguni bahwa sebagian besar masyarakatnya telah meninggal kampungnya dan berkumpul di Tiwara.. Mendengar berita ini maka Muhammad Achmad Aituarau segera menuju Tiwara. Setelah tiba di Tiwara dan mendapat informasi bahwa seorang Jenderal Amerika sekarang berada di pulau Yamkani (Wandamen) akan memberi senjata kepada rakyat Irian untuk mengusir pemerintah Belanda dan akan memperoleh kemerdekaan bagi orang Papua. Muhammad Achmad Aituarau dari Tiwara membawa kurang lebih 200 orang berangkat dengan jalan kaki menuju Wandamen. Namu ketika tiba di kampung Ambumi ( Wandamen) ternyata tentara Amerika sudah berpindah ke Biak maka perjalanan dilanjutkan dari Arguni ke Biak. Dengan membawa rombongan yang hanya 19 orang diantar ke Biak melalui pulau Ron, pulau Yapen, dan akhirnya tiba di Biak tepatnya di Bosnik. Kehadiran Mohamad Achmad Aitatarau di Biak membuka babak baru dalam sejarah orang Kaimana berkaitan dengan keberadaan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Mohamad Achmad Aitatarau 42, "Kebetulan pada waktu itu saudara Frans Kaisiepo mendapat informasi dari konferensi antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk membahas penyerahan kemerdekaan Indonesia, tidak termasuk Irian Jaya dan pembicaraan selanjutnya untuk penyerahan kemerdekaan akan diadakan di Denpasar (Bali) dengan tidak diikuti wakil dari Irian Jaya. Berdasarkan peristiwa tersebut maka pada tanggal 24 Desember 1946 kami sejumlah tokoh-tokoh rakyat Irian 37 Andaya, L.Y. .The World of Maluku. Hawai. 106. 1993\ 38 Widjojo, S.Muridan. Ed..Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta. 95-108.2009: 39Widjojo S. Muridan. The Revolt of Prince Nuku: Cross- Cultural Alliances Making in Maluku, ca. 1780 - 1810, Disertasi, Leiden. 98-99. 2005 40 Andaya, L.Y. . The World of Maluku. Hawai.106. (1993) 41 Daftar Riwayat Hidup Muhamad Achmad Aitarau 1990. 42 Ibid
9 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana adakan konferensi-bertempat di gudang Kantor Distrik Bosnik dengan dihadiri oleh; Dr. De Bruyn (onderfd Lingchef Geelvink baai) dan District Hoofd Bosnik (Dano Said) sebagai peninjau. Hasil dari konferensi tersebut adalah sebuah resolusi yang dikirim kepada: 1. 2. 3. 4. Koningen Wilhelmina di Den Haag Presiden Indonesia (Ir,, Soekarno) di Jakarta. Mr. Lovink (Komisaris Tinggi pemerintah Belanda di Jakarta Resident Nieuw Gunia (van Eichot) di Hollandia. Yang berisi pernyatan : 1. 2. Republik Indonesia 3. Rakyat Papua tidak mau dijajah lagi Rakyat Papua berkemauan untuk merdeka bersama dengan daerah lain dalam satu Negara Supaya diadakan pertemuan dengan saudara-saudara dari Indonesia..43 Setelah pertemuan tersebut, maka rombongan yang dipimpin oleh Mohamad Achmad Aitatarau kembali ke Kaimana pada 27 Desember 1946 dengan menggunakan kapal perang Belanda. Makna dari kehadirannya di Biak ini memberi dampak bagi perjuangan Muhammad Achmad Aituarau sekembalinya di Kaimana pada Januari 1947. Sejak Januari Muhamad Achmad Aituarau mulai mengadakan propaganda untuk melanjutkan perjuangan mendukung Indonesia44. Upaya untuk menyebarluaskan berita proklamasi mendapat tantangan dari pemerintah Belanda di Kaimana terutama ketika 1947, pemerintah Belanda di Jayapura mengirim Inspektur Le .Klasse Rolands bersama satu kompi polisi ke Kaimana. Akhirnya upaya menyebarkan berita proklamasi dilakukan melalui gerakan bawah tanah yaitu lewat seruan dan himbauan kepada para pemuda. Pamungkas 45mengaku adanya keterlibatan Muhamad Achmad Aitarau dalam upaya melakukan propaganda keindonesiaan di Kaimana. Pendukung Indonesia di Kaimana adalah tokoh pro Indonesia Muhammad Achmad Aituarauw, putra Raja Komisi. Namun seperti sudah dijelaskan di atas bahwa pemerintah Belanda sangat ketat maka upaya Muhamad Achmad Aituarau dalam rangka mensosialisasikan proklamasi di Kaimana tidak dapat leluasa. Dalam surat yang disampaikan Abubakar Tjan Kok Tjiang kepada pada Silas Papare di Yogya 21 Februari 1949 memperlihatkan bahwa upaya untuk melakukan aktivitas mendukung proklamasi 17 Agustus 1945 di Kaimana tidak dapat terlaksana akibat dari masih berkuasanya Belanda. Maka kegiatan yang dilakukan lebih bersifat gerakan bawah tanah. Isi surat di bawah ini memberikan gambaran dinamika orang Kaimana merespon proklamasi kemerdekaan di Kaimana sebagai berikut: Kaimana 21 Februari 1949 Sodara S. Papare. Jang terhormat Jogyakarta Selamat berdjoeang 43 Ibid 44 Daftar Riwayat hidup Muhamad Achmad Aitarau 1990. 45 Cahyo Pamungkas , Sejarah lisan Integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana pada Masa Trikora dan Pepera , Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825] ( 2015)
10 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Hisalat dari toean ttg 21 November 1949 soedah saja mafhoen rentjananja keadaannya keadaan disini tak mengizinkan keterangan-keterangannja sebagai mana maksoed soudara disitoe tiap-tiap langkah jang kita hendak menoendjoek dengan seterang-terangnya dianggap berdosa kepada keradjaan tiga warna ini,oleh kerna itoe saja mengambil tindakan dengan sistem actie dibawah tanah ini saja pikir lebih berhatsil dari keteranganketerangannja. Pada tanggal 21 ini boelan rapat besar diadakan oleh pemerentah kepala2 kpg dari bahagian Radja di Kaimana dan Radja diNamatota hadir dalam rapat terseboet,maksoed ini rapat di boeka hendak mengatahoei hati rajat terhadap soeasana sekarang ini, Dengan kodrat dari J.M.K. meskipoen waktoe tidak mengizinkan dapatlah djoega kami bekerdja setdjepat moenkin hatsilnja kedoea radja dan kepala2 kpg tetap berdiri disamping R.I.S. hal ini soedah di poetoeskan deng an soeara boelat tiga oetoesan jaitoe moehammad Ambair bahagian Radja Namatota Achmad Radja Comisi Kaimana da Nataniel Goeroe Lobo berangkat pada boelan April-Mei ini ke Hollandia,.. Kariman dari soudara2 sebagaimana tertoelis sampai kini saja beloem tarimah satoenja terisi satoe boekoe Lingngar Djati irian dan jang lain, disini saja dapat beroesaha dengan kedoea Radja sedjoemlah wang besarnja F 100,- (seratoes roepiah) wang jang mana kami ada kirim via Toeal dengan pengantaraan post kantoor disini, bisa kami beroesaha lebih dari itu tetapi Kondisi Awal Orang Papua di Kaimana Mengenal Indonesia | 55 ta dapat berteroes terang dengan kapala2 jang ada dipihak kita, besok saja soedah berangkat kambali ke Sorong dan semoea oeroesan saja kasih over kepada kedoea Radja harap makloem. Apakah tidak lebih baik soedara2 beroesaha disitoe dengan seterangterangnja kepada pemerentah Belanda menoendjoek seorang jang tjakap boeat oeroesan dibahagian selatan ini? Soepaja dapatlah dia bekerdja dengan seterang-terangnja menoeroet Instructie dari soudara-soudara disitoe, djika ada perloe kaimi bisa mengirim seorang kesitoe jang benar keadaan sebelah selatan ini, satoe kali merdeka tetap merdeka. Sekianlah sampai ketemoe poelah Selamat berdjoeang Abubakar Tjan Kok Tjian Dengan adanya surat yang ditujukan Abubakar Tjan Kok Tjiang di atas ini menunjukkan bahwa sebenarnya selama itu telah terjadi kontak antara Abubakar Tjan Kok Tjiang dengan Silas Papre di Djogya. Surat ini dikirim dari melalui para Kurir kapal KPM (yang menghubungkan Kiaman dan daerah lainnya di luar Papua. Peran Abubakar Tjan Kok Tjiang Abubakar Tjan Kok Tjiang sangat penting di di Kaiman karena menjadi mediator antara orang Kaimana dengan Silas Papre di Jawa dalam rangka menyatakan Papua bagian dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Meteray 46 bahwa Pengiriman surat menyurat dilakukan dengan kapal laut KPM dan dengan memanfaatkan warga keturunan Cina yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di Papua. Abubakar Tjan koh Tjiang salah satu warga ketururnan Cina dan beragama Islam bersama para pendukung RI di Kaimana terus melakukan berbagai aksi bawah tanah untuk menyebarkan informasi tentang ide keindonesiaan terutama menyangkut kiriman yang berisi teks Linggarjati. Peran Silas Papre di Yogya sangat besar dalam membangtun keindonesiaan dari Jawa dengan orang papua di di Papua termasuk Kaimana. Ternyata keterlibatan Muhammad Achmad Aituarau dalam upaya menyuarakan gema proklamasi Indonesia di Kaimana diketahui pemerintah Belanda maka pemerintah Belanda memindahkan Muhammad Achmad Aituarau ke Inanwatan bersama keluarga ke Inanwatan dan kemudian diangkat sebagai kepala Distrik Ayamaru di Sorong. Kaimana di Masa Operasi Trikora 46Bernarda Meteray,. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. 102,2012
11 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Pada 19 Desember 1961, tepatnya pukul 09.42 hari Selasa tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno memulai pidatonya. Dikatakan bahwa dipilihnya Yogyakarta oleh Presiden Soekarno untuk menyampaikan isi Tri Komando yang isinya antara lain adalah sebagai berikut : I. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial II. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Papua Tanah Air Indonesia III. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perdjoeangan kemerdekaan Indonesia." Tindak lanjut dari pelaksanaan TRIKORA dibentuklah Komando pelaksana utama dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Papua Nomor 01/Kpts./1962 tanggal 2 Januari 1962. Komando mandala ini bersifat gabungan dan meliputi wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XV/Pattimura, Kodam XVI/Udayana, Kodam V, Kodamar VI, Korud II dan Korud IV, Pusat kedudukan Komando Mandala di Makassar (Ujung Pandang). Pada 11 Januari 1962, Brigadir jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima. Menurut Leirisa47, strategi pokok Komando mandala untuk merebut Papua yang dilakukan melalui infiltrasi pasukan-pasukan ke Papua dan serangan umum didasarkan atas keinginan Presiden Soekarno adalah sebelum tahun 1963 Papua telah masuk ke tangan RI. Sementara Drooglever 48menyatakan bahwa sejak awal limapuluhan para infiltran telah menyusup masuk Papua termasuk di teluk Etna secara teratur ditemukan buruh-buruh lama perminyakan. Dalam buku Catur Windu Kemenangan Perjuangan Trikora, 49dijelaskan bahwa Komando Mandala Pembebasan Papua dengan semua komponennya dalam waktu sesingkat singkatnya secara berangsur- angsur harus menduduki bagian-bagian tertentu dari wilayah Papua, yang memungkinkan berjalannya pemerintah daerah RI. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikan kampanye Trikora disusunlah pentahapan kampanye dalam tiga tahap, yaitu: pertama tahap Infiltrasi, tahap kedua penghancuran (eksploitasi dan tahap Konsolidasi. Rencana pentahapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panglima Komando Mandala Mayjen TNI Soeharto pada tanggal 6 Februari 1962 pukul 10.00 50 Tahapan infiltrasi di Papua sebenarnya sudah dilaksanakan secara terbatas sejak akhir 1950 dan awal tahun 1960. Infiltrasi dalam skala terbatas dan kecil pernah dilakukan di pulau Gag pada 1952 dipimpin oleh Ali Kahar. Setahun kemudian pada 1954 di Fakfak oleh Sersan Kalalo ML dengan wakil Kopral BPX Sauth. Adapun infiltrasi ke teluk Etna (Kaimana) pada tahun 1954 dipimpin oleh JA. Dimara. Pendaratan ini membawa 42 orang bersenjata lengkap. Kemudian pada 9 November 1960, diberangkatkan dari pulau Buru 29 0rang yang diberi sandi PG-100 (pasukan Gerilya) dipimpin oleh Lettu Inf, Antaribaba 51 Pada tahap Infiltrasi direncanakan bahwa pada akhir tahun 1962, sudah tersedia 10 kompi inti APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) di kantong-kantong daerah bebas di Papua. Sedangkan Tahap Penghancuran, selambat lambatnya pada permulaan tahun 1963 jika perjuangan diplomatik menginginkan. Tujuannya adalah melumpuhkan kekuatan militer Belanda, agar dapat seluruh wilayah Papua dikembalikan pada kekuasaan RI. Jika tahap kedua sukses, tahap konsolidasi hanyalah fase 47 Leirissa,RZ, (etal). Sejarah proses Integrasi Irian Jaya, Depdikbud - Diksjara Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. 39, 1990 48Drooglever Pieter, J., An Act of Free Choice decolonization and the Right Theresa Stantin, Maria van Yperen dan 49 Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Catur Windu Kemenangan Perjuangan Trikora, 37,1995 50 Adrian Beny, 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta, 30, 2014 51 Ibid.31-32 to Self determination in West Papua.Terj. Marjolijn de jager, England. 560, 2010:
12 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana penyelesaian, dimana Komando Mandala akan mengkonsolidasikan semua kekuatan APRI di seluruh Irian Barat 52 Mengingat geografis Papua pada masa itu maka operasi penyusupan hanya dapat dilakukan melalui laut dengan dukungan Angkatan Udara. Maka dalam operasi penyusupan melalui udara, Angkatan Udara telah melakukan beberapa operasi dan yang berkaitan dengan Kaimana sebagai salah satu sasaran operasi di Papua bagian selatan. Untuk melaksanakan operasi ini maka berbagai operasi dilakukan yang antara lain menuju sasaran Kaimana adalah: Operasi Banteng Operasi ini merupakan operasi penerjunan pasukan pertama di daerah lawan yang dilakukan pada tanggal 26 April 1962 dengan sasaran daerah Kaimana dan Fak-Fak. Operasi ini langsung di bawah pimpinan Panglima AULA Komodor Udara Leo Wattimena. Pasukan yang diterjunkan terdiri dari PGT dan RPKAD dilakukan dalam 2 gelombang yaitu: pertama, Operasi Banteng I (Banteng Putih) dibawah pimpinan Mayor Udara Nayoan dengan daerah sasaran semenanjung Fak-Fak. Pasukan yang diterjunkan sebanyak 40 orang dibawah pimpinan Lettu Hernoto. Operasi Banteng II (Banteng Merah) dibawah pimpinan Kapten Udara Santoso dengan daerah sasaran Kaimana. Penerjunan di Kaimana yang pertama terdiri dari tiga pesawat Dakota yang masing-masing diterbangkan oleh Kapten Udara Santoso dan Kopilot LU II Siboen. LU I Suhardjo dengan LU II M. Diran, dan LU I Nurman Munaf dengan LU I Suwarta. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Santoso. Operasi ini menerjunkan satu tim gabungan PGT dan RPKAD (23 RPKAD, 9 PGT, dan satu perwira Zeni di bawah pimpinan Letda Heru Sisnodo dan Letda Zipur Moertedjo sebagai pimpinan penghancur radar di Kaimana. Kedua,Operasi Garuda dilaksanakan pada tanggal 15-25 Mei, yang dipecah ke dalam Operasi Garuda Merah I untuk menerjunkan 38 prajurit di Fakfak dari Yon 454 Brawijaya menggunakan tiga Dakota; Garuda Putih I menerjunkan gabungan masing-masing 27 personil dari Yon 454 dan PGT di Kaimana; ketiga Operasi Kancil , Operasi Kancil menurut rencana dilakukan pada tanggal 15, 16 dan 17 Mei 1962 dibagi dalam 3 flight, ialah :Kancil I dengan daerah sasarannya Sorong, Kancil II dengan daerah sasarannya Fak-Fak,Kancil III dengan daerah sasarannya Kaimana. Operasi Garuda Operasi ini merupakan pelaksanaan dari Perintah Operasi No. PO-02 tanggal 13 Maret 1962. Sesuai dengan Operasi Kancil, maka daerah sasaran penyerangan yang dilakukan Operasi ini ialah di Sorong., Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Garuda dibagi dalam dua penerbangan, ialah : Operasi Garuda Merah dengan pesawat Dakota pada tanggal 15 Mei 1962, menerjunkan pasukan sebanyak 40 orang dan 38 orang pada tanggal 16 Mei 1962 di bawah pimpinan Kapten Atani. Daerah sasarannya ialah Fak-Fak. Operasi Garuda Putih di daerah Kaimana menerjunkan 27 orang pada tanggal 15 Mei 1962 dan 27 orang lagi pada tanggal 17 Mei 1962 yang seharusnya dilaksanakan tanggal 16 Mei 1962 karena cuaca jelek terpaksa ditunda. Operasi Rajawali Operasi ini dilakukan pada tanggal 26 Juli untuk menerjunkan 71 anggota di Kaimana Yon 328 dari Hercules dan 31 Juli 1962, yang bertugas melakukan penambahan kekuatan pasukan dan perlengkapan logistik di daerah droping Merauke dan Kaimana. Akhirnya dilaksanakanlah operasi pamungkas yaitu Operasi Jatayu. Operasi Jatayu dilaksanakan tiga kali di bawah sandi Elang dengan daerah penerjunan di Klamono-Sorong menurunkan 132 prajurit PGT; Gagak dengan sasaran di Kaimana menerjunkan 141 orang dari Yon 454; dan Alap-alap yang diterbangkan langsung dari Bandung untuk menerjunkan 132 anggota PGT di Merauke. Penerjunan yang dilakukan di Kaimana menyebabkan kehadiran ratusan prajurit di Kaimana. Menurut Pamungkas53 kita dapat mengetahui bahwa sejarah Kaimana pada masa awal integrasi dengan 52 Ibid , 20-21 53 Cahyo Pamungkas Sejarah lisan Integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana pada Masa Trikora dan Pepera , Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825] (2015:106)
13 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Indonesia adalah sejarah perlawanan terhadap Belanda yang melibatkan para pejuang dan pasukan- pasukan TNI yang bergabung dengan Pasukan Trikora. Jika dilihat dari fenomena tersebut, maka sejarah politik Kaimana pada masa Orde Baru adalah sejarah membangun representasi ke-Indonesia- an yang dihadapkan pada identitas politik ke-Papuaan hasil konstruksi pemerintahan kolonial Belanda. Pamungkas 54menyatakan bahwa orang-orang Kaimana bukanlah subjek yang tidak berdaya karena mereka juga mengalami proses sosialisasi politik, terutama pada level elit yakni orang-orang Kaimana yang dibuang di Digul dan yang berinteraksi dengan para pendatang lainnya. Sosialisasi politik itu memberikan orang-orang Kaimana alternatif untuk mendukung integrasi dengan Indonesia. Raja-raja Kaimana dan para ulama di Kaimana terbukti berperan aktif dalam mendukung integrasi Papua ke Indonesia, sekaligus membangun identitas politik ke-Indonesia-an. Kalangan nasionalis Papua menganggap kenyataan ini bisa terjadi karena mereka adalah orang-orang yang berdarah campuran antara orang Papua dan orang Maluku. Penutup Klaim kerajaan Majapahit pada abad XIV hanya menunjukkan bahwa Papua pernah merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit. Namun hubungan itu hanya dilakukan melalui perantara orang Maluku terutama dari Seram dan Goram. Wilayah Onin pada masa itu sungguh merupakan suatu wilayah yang sangat berat dan menakutkan bagi bangsa manapun maka hanya orang yang yang mereka sudah kenal melalui cara cara relasi atau hubungan tertentu". Sementara, para aktor yang menyemai dan menumbuhkan nasionalisme Indonesia di Kaimana pada 1946 hingga 1964 bukanlah tokoh yang dipersiapkan oleh nasionalis Indonesia. Para aktor Kaimana antara lain Muhamad Achmad Aituarauw, Muhamad Ombair dan Abubakar Tjan Kok Tjiang serta Muhammad Al Hamid. Aktor lain yang juga berperan sejak 1962 hingga 1964 umumnya berasal dari luar Kaimana adalah pasukan- pasukan APRI yang bergabung dengan Pasukan Trikora bersama para sukarelawan seperti guru, pegawai di berbagai instansi pemerintah yang dikirim dari Jakarta. Proses menumbuhkan nasionalisme Indonesia dikalangan orang Papua di Kaimana umumnya instan, tidak terencana (tidak dipersiapkan), tanpa proses pendidikan, hanya melalui rapat/himbauan dilakukan melalui gerakan bawah tanah terkecuali pada pengiriman pasukan tempur . 54Ibid,106
14 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Referensi: Adrian Beny,2014. 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta Andaya, L.Y. (1993). The World of Maluku. Hawai. Chauvel, Richard. (2005). Constructing Papuan Nationalism: History, Etnicity and Adaption, East- West center, Washington. Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1995, Catur Windu Kemenangan Perjuangan Trikora Drooglever Pieter, J. (2009), An Act of Free Choice decolonization and the Right Self determination in West Papua.Terj. Theresa Stantin, Maria van Yperen dan Marjolijn de jager, England. to Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, (1961)Tinjauan Situasi Irian Barat , Jakarta. Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat. (1961). Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Universitas Jakarta. Haga, A. (1884). Nederlandsch Nieuw Guinea en De Papoesche Eilanden. Historische Bijdrage 1500-1883, Deel I; Batavia. Leirissa,RZ, (etal) (1992). Sejarah proses Integrasi Irian Jaya, Depdikbud - Diksjara Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. Meteray, Bernarda. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. Onim, J.F., 2006, Islam dan Kristen di Tanah Papua, Bandung, Jurnal Info media Pigay, D.N. (2000).Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua Jakarta. Yamin, Muhamad, (1956). Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi, N.V. Nusantara, Bukit Tinggi . Wallace, A. R. (1890). The Malay archipelago is the Land of the Orang-Utan and the Bird paradise .London and New York. Widjojo, S.Muridan. Ed.(2009).Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta. Widjojo, Muridan. (2013), Pemberontakan Nuku. Komunitas Bambu, Depok. Slamet Muljana, (2006) Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS Yogyakarta. Soewarsono, ed. (2007).Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah. LIPI: Jakarta. Soewarsono, Herman Hidayat, dkk. (2013). Jejak Kebangsaan Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digul. Obor: Jakarta. Jurnal, Disertasi , & Hasil Penelitian
15 Bernarda Meteray | Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme Indonesia di Kaimana Cahyo Pamungkas (2015), Sejarah lisan Integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana pada Masa Trikora dan Pepera , Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E- ISSN: 2407-5825] Meteray Bernarda, Wabiser dan Timisela (2018), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian, UNCEN Meteray Bernarda dan Jamal (2018), Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara Orang Papua di Jayapura 1945-1949, hasil penelitian, UNCEN Meteray Bernarda dan Yan D, Wabiser, Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Kalangan Orang PAPUA 1963−1969, 2019/6, jmi.ipsk.lipi.go.id Lumintang dan Meteray (2017, Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1963-1965, hasil penelitian, UNCEN Widjojo S. Muridan. (2009). The Revolt of Prince Nuku: Cross- Cultural Alliances Making in Maluku, ca. 1780 - 1810, Disertasi, Leiden. Zuhdi Susanto, Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVII (Disertasi, Sastra Universitas Indonesia, Jakarta,1990). Fakultas