Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Volume 5 Number 2 JKSKN Volume 5 No 2 2022 9-18-2022 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan Ikram A. Taha Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global Universitas Indonesia, Ikram.a.taha@ui.ac.id Wilman Jayawardhana Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia, Parida Johanna Siregar Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia, Adhista Cahya Mustika Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia, Follow this and additional works at: Part of the Defense and Security Studies Commons, Other Social and Behavioral Sciences Commons, Peace and Conflict Studies Commons, and the Terrorism Studies Commons Recommended Citation Recommended Citation A. Taha, Ikram; Jayawardhana, Wilman; Siregar, Parida Johanna; and Mustika, Adhista Cahya (2022) "Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan," Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional: Vol. 5: No. 2, Article 6. DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 Available at: This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 6
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan Ikram A. Taha, Wilman Jayawardhana, Parida Johanna Siregar dan Adhista Cahya Mustika1 Ikram.a.taha@ui.ac.id Abstract International migration is carried out by people from various parts of the world with specific aims and objectives. Some people do international migration deliberately to leave their country of origin due to conflicts, natural disasters, repressive governments, economic factors, etc. This study aims to determine the relationship between international migration and acts of terrorism in Indonesia. The research method is a qualitative descriptive analytical method. Acts of terrorism and migration become instruments in understanding and formulating explanations about the relationship between the two. Literature and document searches are used to collect data and information. The results of the study show that migration is one of the factors that encourage acts of terrorism in Indonesia. Actions of deconstruction by the government and cooperation between state institutions are needed to minimize acts of terrorism caused by migration. Keywords: Migration, Refugee, Terorism Migrasi internasional dilakukan orang dari berbagai belahan dunia dengan maksud dan tujuan tertentu. Beberapa orang melakukan migrasi internasional dengan sengaja untuk meninggalkan negara asalnya karena adanya konflik, bencana alam, pemerintahan represif, faktor ekonomi, dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara migrasi internasional dengan terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Metode penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Tindakan terorisme dan migrasi menjadi instrumen dalam memahami dan merumuskan penjelasan tentang hubungan di antara keduanya. Penelusuran literatur dan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Tindakan dekontruksi oleh pemerintah dan kerjasama antar lembaga negara diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan terorisme yang disebabkan oleh migrasi. Kata Kunci: Migrasi, Pengungsi, Terorisme Copyright © 2022 Jurnal Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved 1 Mahasiswa Peminatan Kajian Imigrasi SKSG Universitas Indonesia Published by UI Scholars Hub, 2023 75 1
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 1. Pendahuluan Terdapat diskusi yang luas dalam literatur tentang bagaimana mendefinisikan terorisme dan bagaimana caranya membedakannya dari bentuk kekerasan lain, seperti perang serta kejahatan biasa (Merari, 1993). Menurut Jenkins, terorisme adalah "ancaman kekerasan, tindakan kekerasan individu, atau kampanye kekerasan yang dirancang terutama untuk menanamkan (Jenkins, 1978)." takut Demikian pula, Hoffman berpendapat bahwa terorisme adalah "upaya untuk membuat dan mengeksploitasi takut secara sengaja dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga terjadi kondisi politik yang diinginkan (Hoffman, 1998). Objek terorisme biasanya bukan pembunuhan massal atau keuntungan tetapi pengaruh tindakan yang menyaksikan penonton, terorisme Dengan cara itu, kelompok teroris berusaha untuk mendestabilisasi sistem politik dengan mengarahkan serangan mereka terhadap pemerintah, kelompok etnis atau partai, untuk mengubah status quo sosial-politik, pada tingkat nasional, regional, atau tingkat global. dengan demikian Negara merupakan objek rujukan utama terorisme dan apa yang perlu diamankan. rasa rasa terorisme menimbulkan ancaman yang lebih langsung terhadap negara dan lebih dekat dengan pemahaman tradisional tentang keamanan, dalam arti melibatkan penggunaan kekuatan, baik dalam hal aksi teroris itu sendiri maupun seringkali tanggapan negara terhadapnya. Dalam kaitan keamanan ini maka dari perspektif global, isu migrasi juga akan dikaitkan sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Tidak seperti ancaman keamanan sumber ketidakamanan yang terkait dengan migrasi? Apa sifat ancaman yang dirasakan oleh pembuat kebijakan dan publik? Dengan mengeksplorasi tersebut argumen terungkap bahwa sebagian besar wacana anti- imigrasi dikembangkan di sekitar empat poros utama: masyarakat, kriminologis, ekonomi dan politik. Sementara tradisional, lalu apa retoris Menurut Kopenhagen School, objek referensi utama untuk sekuritisasi migrasi terkait dengan situasi ketika negara dan masyarakat merasakan ancaman dalam hal identitas (Waever & Carlton, 1993). Hal ini kemudian menjadi ciri khas umum dari wacana migrasi untuk menyoroti ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh migrasi terhadap budaya dan identitas negara tuan rumah. Para Migran dan pencari suaka sering ditampilkan secara diskursif terhadap keharmonisan sebagai komunal dan homogenitas budaya negara penerima dan karena itu dianggap sebagai tertentu ancaman sosial. Suatu masyarakat terhadap mungkin merasakan identitasnya dari orang asing karena takut kehilangan apa yang membuatnya unik dan berbeda dari masyarakat lain. Ketidakamanan ini berasal dari ketakutan bahwa kehadiran imigran pada akhirnya dapat mengubah etnis, budaya, agama dan bahasa. komposisi negara tuan rumah, ketakutan yang sering dipicu oleh tingginya tingkat kelahiran kelompok imigran. di negara-negara Eropa ancaman ancaman Dari Perspektif migrasi, terorisme juga menjadi ini. Dikhawatirkan adanya pendatang di Asia Tenggara yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Para pendatang ini merupakan penyumbang sel teroris yang ingin mendirikan markasnya di wilayah tersebut. Sangat mungkin bahwa mereka juga akan menjadikan Indonesia sebagai target wilayah basis operasionalnya. Kemungkinan ini perlu dikaitkan dengan upaya jaringan teror yang bermaksud mendirikan pengaruh ISIS di wilayah Asia bagian Tenggara, jaringan ini posisinya goyah di tidak Irak, sehingga wilayah Suriah dan menutup kemungkinan mereka akan lebih mendirikan basisnya di Indonesia. Di wilayah Asia Tenggara Gerakan penyumbang teroris masih sangat aktif, sebagai contoh, pada awal November filipina menangkap seorang warga negara Indonesia yang dicurigai akan mengikuti kelompok teroris di wilaya itu khususnya di filipina selatan (Tashandra, 2017). isu besar akhir-akhir 2017, pemerintah DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 76 2
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 Pada tahun 2002, Di asia, jaringan teroris telah muncul di indonesia, negara-negara india, pakistan, afghanistan, filipina, thailand, malaysia, lain-lain. Kemerdekaan Afghanistan dari kekuasaan taliban menghapus basis utama al qaeda dan tempat berlindung yang aman, namun sisa-sisa sel teroris menimbulkan risiko bagi negara lain tempat mereka melakukan migrasi dan kemudian menetap. Di Indonesia sendiri pada tahun 2002 silam, terjadi serangan teroris yang jiwa yakni ratusan korban menyebabkan pengeboman di legian Kuta Bali, Indonesia. Bom Bali 2002 adalah serangan Teror yang dahsyat tepat 1 tahun setelah serangan teror World trade Centre Amerika Serikat di tahun 2001. Setelah Bom Bali 2002 ini terjadi juga bebera itu namun dengan skala yang jauh lebih kecil, juga pada tahun 2005 di bali. Dinyatakan 202 orang tewas dan 209 orang luka atau luka, sebagian besar korbannya adalah orang asing. Insiden teroris tersebut dianggap sebagai serangan terburuk dalam sejarah Indonesia. (Universitas Krisnadwipayana, n.d.) singapura, dan rangkaian pengeboman setelah Para pelaku peritiwa Bom Bali tersebut teror sebagian Internasional. Imam Samudera, Mukhlas atau Ali Gufron, Amrozi, dkk adalah sebagian pelaku yang riwayatnya pernah melakukan migrasi ke luar wilayah Indonesia bergabung dengan organisasi teror dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan teror, saat bermigrasi ke luar wilayah Indonesia mereka menjadi Foreign Terrorist Fighter. berasal dari Jaringan dan pemahaman para returnee melalui dekonstruksi maupun upaya pencegahan dari kebijakan Migrasi dalam hal ini lalu lintas WNI keluar dan masuk Wilayah Indonesia maupun dalam hal pemberian Paspornya. ini perlu dilakukan agar para returnee tidak membahayakan keamanan negara dengan menyebarkan doktrin yang mereka peroleh ketika menjadi FTF. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mengatasi fenomena FTF antara lain koordinasi antar lembaga terkait. Sehubungan dengan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut Bagaimana Pencegahan Tindak pidana Terorisme melalui kebijakan migrasi? Hal 2. Tinjauan Pustaka 2.1.Terorisme dan Migrasi Internasional Terorisme negara dapat melibatkan kekerasan atau represi pemerintah atau negara, tergantung pada konteks sebenarnya. Sejauh tertentu adalah "terorisme" mana tergantung pada apakah tersebut tindakan dibenarkan atau diperlukan, atau hingga pada kondisi apa gerakan teror dilakukan kemudian menjadi siklus konflik bersenjata. Teror yang dilakukan oleh negara dapat terjadi bagi warga negara tersebut atau warga atau dapat juga orang asing yang bukan berasal dari negara tersebut. Tindakan teror oleh negara biasanya dilakukan oleh petugas keamanan negara itu sendiri, seperti tentara, atau polisi, dan dalam hal ini umumnya disebut sebagai tindakan teror yang dilakukan oleh negara. tindakan Foreign Terrorist Fighter menurut UNSCR (United Nation Security Council sendiri merencanakan, Resolution) mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme, atau menyediakan dan menerima pelatihan tentang terorisme. Mereka adalah individu yang bergabung dalam pemberontakan di luar negeri dengan motivasi utama atau ideologi agama bukan semata-mata 2010). Dengan ekonomi banyaknya jumlah WNI yang bergabung dalam kelompok teroris ISIS maka diperlukan upaya pencegahan baik itu untuk merubah keyakinan itu (Hegghammer, Terdapat perbedaan pengertian terorisme yang dilakukan negara dari satu ahli dengan lain. Sesuai Pendapat Yonah ahli yang Alexander, definisi terorisme adalah kekerasan secara acak terhadap sasaran sipil untuk tujuan intimidasi atau ketakutan yang mendalam untuk mencapai suatu tujuan politik. Menurut buku pegangan definisi terorisme negara adalah tindakan teroris yang dilakukan oleh suatu negara, ditujukan terhadap negara lain atau warga negaranya sendiri. Dari defnisi tersebut dapat diartikan bahwa terorisme hukum internasional, Published by UI Scholars Hub, 2023 77 3
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 negara dilakukan oleh Negara atau aparatur negara terhadap warganya. Beberapa contoh terorisme negara yang terjadi tragedi lain kemanusiaan di Rohingya. Genosida Rohingya adalah penganiayaan dan pembunuhan Muslim Rohingya oleh militer Myanmar karena unsur ras dan agama dari tahun 2016 hingga sekarang. Suku Rohingya adalah suku bangsa yang tinggal di wilayah Rakhine Myanmar. Etnis Rohingya merupakan minoritas di Myanmar, karena sebagian besar etnis Rohingya adalah pemeluk agama Islam, dimana mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Selain berbeda keyakinan, etnis Rohingya juga secara fisik berbeda dengan etnis lainnya di Myanmar. Angkatan bersenjata dari Myanmar misalnya yang melakukan upaya kekerasan bagi suku Rohingya, kemudian mereka juga mengusir paling sedikit dari 70 ribuan orang dari rumah mereka, sebagian besar di negara tetangga Bangladesh. Di tahun 2017 juga, kelompok teror Rohingya bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang puluhan kantor polisi di wilayah pesisir Negara tersebut dan menewaskan puluhan petugas. itu kemudian melakukan Tentara negara pengejaran pelaku khususnya di wilayah alasan Rohingya "memerangi Tentara mengatakan telah membunuh sekitar 4 ratus orang teroris, tetapi justru dikatakan bahwa yang tewas mayoritas merupakan masyarakat sipil. Menurut sumber PBB bahwa sebanyak seribu orang menjadi korban nyawa dalam dua minggu setelah serangan itu. di negara seperti berdomisili dengan pemberontak". Pada bulan September 2017, diperkirakan sebanyak 120 ribu orang dari suku Rohingya melakukan wilayah Bangladesh. Pada bulan September 2017 Aung akan mengadili San Suu Kyi berjanji "pelanggar HAM" tapi menolak menyalahkan militer. 23 September 2017 Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulai repatriasi pengungsi. Komisaris Tinggi PBB yang menangani masalah ini mengatakan bahwa Rohingya jika kembali ke wilayah tempat tinggal mereka. eksodus menuju terancam keselamatannya Pada akhirnya, proses terhenti. Bahkan PBB tindakan juga menyampaikan dapat "genosida" terhadap Rohingnya dan meminta dilakukannya penyelidikan independen oleh badan internasional. terjadi 2.2. ISIS dan Migrasi Internasional Hubungan Internasional di dunia global saat ini memiliki banyak wajah, struktur, dan tatanan. Merujuk pada apa yang dikatakan Hedley Bull tentang tatanan internasional, yang untuk merupakan mempertahankan tujuan utama dan dasar masyarakat internasional (Bull, 2002). Koneksi dalam globalisasi bisa menjadi rumit karena setiap negara memiliki agenda sendiri untuk dicapai. Kerumitan tersebut diperparah dengan bifurkasi aktor hubungan internasional, karena melahirkan aktor-aktor baru seperti perusahaan non- multinasional pemerintah (LSM), perusahaan keamanan swasta, gerakan organisasi sosial, kejahatan terorganisir transnasional (TOC), dan kelompok teroris yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menyeimbangkan status quo. Aktor-aktor baru aktor non-negara (Pogoson, 2018). pola kegiatan (MNCs), organisasi tersebut disebut Definisi ISIS dalam versi arab merupakan Ad-daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa As-Syam. Syam yang menjadi istilah arab jaman dulu di wilayah Damaskus yang meliputi wilayah Suriah. Akan tetapi Syam wilayahnya sangat luas meliputi Suriah, Lebanon, Israel, Yordania, hingga daerah Palestina, dan juga sebagian Turki. untuk menyebutkan wilayah tersebut oleh ahli-ahli eropa yaitu The Levant (wilayah yang luas di Asia Barat atau di cakupannya Medierania bagian timur, yang dimana Gurun Arab di selatan, Laut Mediterania di barat, Pegunungan Taurus di bagian utara, dan Pegunungan Zagros di wilayah timur menjadi pembatas wilayah tersebut). Itu kemudian menjadi alasan, media asing menggunakan istilah atau Islamic State of Iraq and al-Sham) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). ISIS Diperkirakan mulai Istilah yang digunakan tahun 2014 DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 78 4
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 mendeklarasikan sebagai Islamic State (IS). (Rijal, 2017) Wilayah ISIS meliputi daerah-daerah di negara Iraq dan Syria. Wilayah Iraq meliputi 7 provinsi (Oktober 2006) yaitu: Baghdad, Al Anbar, Diyala, Kirkuk, Saladin, Nineveh, dan Sebagian dari Babil. Wilayah Syria meliputi 9 provinsi (April 2013), yaitu terdiri atas: Al Barakah, Hamah , Al Khayr, Latika, Raqqa, Halab, Idlib, Damaskus, dan Homs. Pada tahun 2017 telah menyatakan kekalahan ISIS di tahun 2017. Namun masih ada wilayah yang diduga menjadi basis militer ISIS walaupun sangat kecil. Iraq dan Suriah negara (African Centre for Study and Research on Terrorism, 2022). Kurang lebih 7000 orang FTF dari Afrika bagian utara, 5000 orang FTF dari kawasan Eropa, dan diperkirakan 1276 orang FTF dari Indonesia (CNN Indonesia, 2020). Setelah ISIS terbentuk, sekitar 1.5 juta orang meninggalkan Iraq dan pada tahun 2014 sebanyak 219.000 orang menyebrang Laut Mediterania untuk mencapai Eropa karena konflik perang dan terorisme. Pada 8 bulan pertama tahun 2015 sebanyak 322.000 orang juga menuju Eropa karena hal yang sama (Schmid, 2016). Gerakan lokal di Iraq dianggap sebagai reaksi terhadap upaya Amerika Serikat dalam menduduki serta menjatuhkan rezim Saddam Husein. Upaya itu meluas ke Suriah sejalan dengan ketidakstabilan di negara-negara timur tengah dalam masa Arab Spring. Kemudian ISIS mendeklarasikan lahirnya kekhalifahan Islam di wilayah Suriah dan wilayah Irak. ISIS yang semulanya gerakan lokal di Iraq lalu menyebar ke berbagai negara sebagai gerakan transnasional ISIS menjadi (Rijal, 2017). gerakan transnasional karena diawali dengan penyebaran propaganda melalui media sosial dan jejaring internet. tersebut dilakukan dengan cara meminta semua orang yang beragama islam di dimanapun berada untuk jihad dan mendukung apa yang mereka lakukan hingga terbentuk Negara Islam. Dari upaya masif itu menyebabkan munculnya simpatisan di banyak negara, tak terkecuali simpatisannya Indonesia. Merujuk pada sumber yang dilansir dari BBC, kelompok ISIS melakukan berbagai serangan di berbagai negara di dunia. Jumlah serangan di Iraq dan Suriah masih menempati urutan lalu diikuti Afganistan, Mesir, tertinggi Somalia, dan Nigeria. Para simpatisan ISIS tersebar di berbagai negara, yaitu para masyarakat lokal setempat. Diperkirakan Penyebaran propaganda ikut serta dalam upaya terdapat 50.000 orang Foreign Terrorist Fighter (FTF) datang ke Libya, Syria, dan Irak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang berasal dari 100 lebih dan terorisme yang disebabkan oleh aktor non- negara ISIS memberikan dampak terhadap migrasi internasional. Helbling dan Mejerrieks dalam bukunya menjelaskan dampak yang terjadi berupa kebijakan keimigrasian di setiap negara menjadi lebih ketat, masuknya banyak pencari suaka serta pengungsi menuju negara yang tidak ada konflik, terjadinya sentimen anti orang asing (Xenophobia) pada negara tujuan migrasi, terpilihnya politisi yang berorientasi pada sekuritas dalam bidang keimigrasian, terjadinya arus balik terhadap terorisme, serta diaspora di negara asal pengetatan perbatasan terutama jika berbatasan langsung dengan negara terorisme (Helbling & Mejerrieks, 2020). Sedangkan berdasarkan Dikarenakan konflik perang asal IOM pada tahun 2010 menyebutkan dampak yang terjadi pada migrasi internasional dari adanya konflik perang dan terorisme menyebabkan meningkatnya detensi dan deportasi, masuknya gelombang pengungsi, pencari suaka, dan pekerja dari negara asal terorisme (International Organization for Migration, 2010). Aras dan Mencutek dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa dampak yang disebabkan berupa masuknya massa pengungsi yang berakibat pada bergesernya kebijakan dan pendekatan terhadap kasus-kasus humanitarian. Jadi bisa kita simpulkan dampak utama dari konflik terhadap migrasi perang dan internasional ialah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara yang tidak berkonflik (Aras & Mencutek, 2015). laporan terorisme Published by UI Scholars Hub, 2023 79 5
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 3. Kerangka Konseptual Diperlukan suatu kerangka konseptual yang jelas dalam memandu penulis maupun pembaca dalam memahami pola bagaimana Pencegahan Terorisme melalui Kebijakan Migrasi sesuai apa yang diulas dalam penelitian ini. Dalam bagan tersebut juga digambarkan terorisme dalam bahwa objek pencegahan aspek migrasi dibagi untuk WNI dan Orang Asing, dilakukan untuk ini memudahkan dalam perumusan kebijakan Keimigrasian. adapun upaya yang dilakukan bagi WNI meliputi, Selektif dalam Pemberian Paspor bagi WNI, Selektif dalam Pemberian Izin Keberangkatan bagi WNI dan Melakukan Penarikan Paspor dan Penundaan Pemberian Paspor bagi WNI Eks FTF, sementara bagi orang Asing dilakukan upaya Selektif dalam Pemberian Visa, Meningkatkan Pengawasan Orang Asing dan Memasukan dalam daftar Cekal orang asing yang terlibat dalam Kegiatan Teroris pembagian 4. Metode Penelitian Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual ini dijelaskan kerangka berfikir mengenai upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana terorisme melalui kebijakan migrasi, meliputi yang pertama upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan khususnya bagi instansi berwenang mengeluarkan kebijakan keimigrasian, selain itu diperlukan sehingga juga upaya penguatan memungkinkan dilakukan perbaikan pada aspek yang dipandang lemah dalam mencegah terjadinya terorisme baik itu yang dilakukan oleh WNI maupun orang asing. Hal lain yang membantu pandang mengoptimalkan pencegahan tindak pidana terorisme yaitu penguatan dalam bidang teknologi informasi, teknologi yang dimaksud adalah meliputi kemampuan dalam melakukan profiling, identifikasi dan analisa terhadap WNI dan Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Penguatan Teknologi Informasi ini dengan mengintegrasikan sistem identifikasi dan analisa penumpuang yang dimiliki instansi berwenang di Indonesia dengan sistem-sistem yang dimiliki oleh instansi penerbangan dll. Pada bagan yang regulasi penting untuk ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan hubungan antar tanpa variabel, gejala, maupun hal dengan melibatkan memasukan data kualitatif serta bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga memiliki batasan waktu dan tempat, serta kasus dalam dibahas. Adapun Metode yang pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh digunakan untuk memperjelas informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang juga menggunakan dokumen dan literatur yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Adapun literatur serta dokumen yang diperoleh terdiri dari sumber primer meliputi peraturan dan peraturan di bawahnya sesuai hirarki, ketetapan, internasional, maupun sumber sekunder yang meliputi artikel hasil penelitian terdahulu. Penelitian lain pengukuran numerik hukum Data telah didapat lalu dipilih, dibuat dalam penjelasain yang rinci tentang isu atau masalah serta konteksnya, kemudian disusun pola serta hubungan antara beberapa kategori pertanyaan penelitian dapat dijawab. Data tersebut akan diolah secara deskriptif analitis, kemudian diuraikan secara rinci dan disatukan dengan analisis yang logis yang diperoleh di tahap awal, serta dilakukan interpretasi dan DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 80 6
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 pengembangan kasus. generalisasi Terakhir, penulis akan menyatukan hasil analisis yang cara memungkinkan pengambilan kesimpulan secara logis untuk menjawab masalah yang diuraikan dalam penelitian serta menyajikannya dengan naratif. dari dengan sistematis perlawanan tidak diperbolehkan ketika masa damai, seperti membunuh atau menahan musuh. Selain itu, berbeda dengan model criminal justice, upaya terorisme terhadap aktor-aktor pencegahan lebih mendominasi daripada menjatuhkan hukuman bagi mereka. (Steinberg & Estrin, 2014). yang seharusnya 5. Hasil Pembahasan 5.1.Terorisme dan Migrasi di Indonesia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, Terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital lingkungan hidup, fasilitas yang strategis, publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kemudian, Pengertian kontra terorisme adalah rencana untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional dengan tujuan dan teroris, menetralisir dapat agar mereka jaringannya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan memaksa pemerintah atau warganya untuk bereaksi sesuai dengan hukum. Strategi kontra terorisme menyatukan teknik, taktik serta penerapannya dan strategi militer pemerintah, militer, penegak hukum, badan intelijen dan bisnis untuk memerangi hingga mencegah upaya teror(Stigall, Miller, & Donatucci, 2019) Menurut Undang-undang pemerintah organisasinya, tidak Kontra terorisme dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu Criminal Justice System dan War Model. Criminal justice system berarti bahwa penanganan dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat berwenang. Bentuk criminal justice lebih berfokus dengan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang bersalah daripada melakukan upaya-upaya model pencegahan. menekankan penanganan terorisme melalui aksi perang dengan kekuatan militer. Bentuk kontra terorisme ini memungkinkan negara melakukan terorisme Sedangkan war Migrasi mengacu pada perpindahan ke dalam (imigrasi) atau ke luar (emigrasi) oleh sekelompok manusia dari satu tempat menuju wilayah atau daerah lain yang bertujuan untuk menetap di tempat barunya, secara temporer (sementara) atau secara tetap (permanen). Proses perpindahan tersebut dapat bersifat sukarela (voluntary) atau terpaksa (forced), teratur (legal) atau tidak teratur (ilegal) di dalam satu negara atau lintas batas internasional (Schmid, 2016). Dalam kaitannya dengan transnasional terorisme, bentuk dinilai relevan untuk mempelajari mengenai hubungan antara terorisme dan migrasi. Terorisme transnasional terbagi ke dalam dua kategori, yaitu dilakukan oleh imigran dan penduduk asli. Terorisme yang dilakukan oleh imigran atau disebut sebagai foreign nationals di negara destinasi ditujukan kepada warga asli atau institusi di negara tersebut atau kepada orang asing lainnya. Sedangkan, terorisme yang dilakukan oleh orang asli atau disebut sebagai natives ditujukan kepada imigran pada suatu negara (Helbling & Mejerrieks, 2022). terorisme Terorisme seringkali merupakan strategi provokasi yang membuat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya berusaha memprovokasi sebauh reaksi berlebihan. Provokasi dan reaksi berlebihan terorisme lebih buruk menimbulkan dampak yang daripada yang ditimbulkan akibat terorisme itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu aksi yang akibat dilakukan oleh Amerika Serikat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda di World Trade Centre Tahun Serikat melakukan invasi terhadap Afganistan untuk membalas serangan terorisme tersebut. Hal ini mengakibatkan anggota Al-Qaeda bermigrasi ke Pakistan dan menetap di markas negara terhadap 2001. Amerika 300 Published by UI Scholars Hub, 2023 81 7
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 Taliban Pakistan yang terletak di Waziristan Utara. Selain itu, terdapat 1,5 juta pengungsi dari Afghanistan ke Pakistan melarikan diri ke Eropa. Kejadian yang sama juga dilakukan Amerika Serikat terhadap Iraq pada tahun 2003 dalam rangka memburu Saddam Hussein yang dianggap bekerja sama dengan Al- Qaeda dan memiliki senjata pemusnah masal sehingga menyebabkan sebanyak 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal dan 1,4 juta orang menjadi pengungsi internasional atau refugee. Melalui contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa aksi kontra terhadap terorisme dapat mendorong terjadinya migrasi (Schmid, 2016). internasional merupakan Ketua Kelompok ISIS di Indonesia. tahun 2021 penyerangan dilakukan Pada terhadap Mabes Polri yang oleh seorang wanita anggota ISIS. Maraknya kasus terorisme di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh jaringan terorisme di dunia, khususnya Irak dan Suriah. Keberangkatan WNI ke Suriah sudah terjadi sejak tahun 2013. Pada tahun 2022, BNPT mencatat terdapat 2.157 orang WNI yang menuju Suriah untuk masuk ke dalam kelompok ISIS. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya para perempuan dan anak-anak di bawah umur. Para WNI ini tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang masih terafiliasi dengan ISIS. Di Indonesia, kasus terorisme merupakan salah satu terus fokus pemerintah yang diupayakan untuk dapat dicegah dan diatasi. Tak dapat dipungkiri, kasus terorisme di termasuk cukup memprihatinkan. Indonesia Kasus terorisme yang sangat menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia adalah kasus bom Bali I pada tahun 2002. Berdasarkan data dari BNPT, terdapat korban jiwa sejumlah 203 dan korban luka-luka sejumlah 209 orang. Kebanyakan dari korban tersebut merupakan Warga Negara Asing yang sedang berkunjung ke Bali. Kasus bom Bali kembali terulang pada tahun 2005 yang kini disebut sebagai peristiwa bom Bali II. Peristiwa bom Bali ini merupakan salah satu peristiwa terorisme yang paling parah sepanjang sejarah Indonesia. Selain bom Bali terdapat beberapa upaya teror yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000 terjadi pengeboman di gereja-gereja yang serentak natal. Pengeboman tersebut dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Pelaku pengeboman ini merupakan anggota dari Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Pada tahun 2003 dan 2009 terjadi pengeboman di Hotel JW Marriot, Jakarta yang juga diprakarsai oleh anggota Jamaah Islamiyah. Tahun 2016 kembali terjadi aksi terorisme berupa baku tembak antara polisi dan kelompok teroris di depan gedung Sarinah, Jalan M.H. tersebut Thamrin dilakukan pada malam 5.2.Terorisme dan Pengungsi di Indonesia Di bawah konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, seorang pengungsi digambarkan sebagai "seseorang yang, karena rasa takut yang wajar akan persekusi, karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam organisasi sosial tertentu atau partai politik, di luar Amerika Serikat kewarganegaraannya dan tidak ingin dilindungi melalui Amerika Serikat." Pengungsi dalam pengungsian biasanya muncul karena latar belakang bencana alam, atau bisa juga karena kegagalan yang dibuat oleh manusia. Sementara kamp pengungsi adalah pemukiman singkat yang dibangun untuk pengungsi atau manusia di kerajaan mirip biasanya pengungsi. Kamp dimaksudkan untuk orang-orang terlantar yang eksodus dari negara mereka, tetapi juga dapat menjadi tempat bagi mereka yang terpinggirkan secara internal. pengungsi Terorisme sendiri merupakan serangan yang tersusun dan diorganisir yang ditujukan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok manusia. Aksi terorisme tidak taktik perang, waktu yang menggunakan mengejutkan, termasuk target yang acak, masyarakat sipil. Tindakan terorisme dapat dilawan dengan cara yang keras, terutama melalui pengerahan angkatan laut, upaya intelijen, keamanan perbatasan, pendekatan Jakarta. Pelaku teror DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 82 8
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 kejahatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dapat menggunakan pendekatan yang soft. digunakan untuk ini Pendekatan dapat menghadapi terdiri dari radikalisasi, yang rehabilitasi sosial-psikologis, reintegrasi sosial, keterlibatan sebagainya. Radikalisme merupakan cikal bakal lahirnya terorisme. Radikalisme adalah pola pikir yang mendambakan perdagangan umum dan inovatif dengan mengubah secara masif nilai yang sudah terbentuk terutama melalui kekerasan dan gerakan yang intens. Bisa jadi dalam bentuk sikap iliberal, fanatik, unik, modern yang cenderung menggunakan kekerasan untuk meraup keuntungan. Sedangkan imigran adalah orang yang melakukan imigrasi dengan bantuan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh kelompok pemberontak, kelompok teroris, atau pedoman suatu negara (Azis, Prinanda, Kunci, & Macron, 2022). komunitas, dan (Milton, Spencer, & Findley, 2013). Sejarah mencatat bahwa radikalisasi di kamp-kamp pengungsian adalah di mana para pengungsi demiliterisasi, melakukan operasi lintas batas, dan sering menjadi radikal dan melakukan serangan teroris agak jauh dari wilayah asal mereka, termasuk orang-orang dari Palestina, Afghanistan, dan juga Rwanda. Berbagai kamp pengungsi ditentukan yang muncul sebagai tempat berkembangnya radikalisme (Walanda, 2019). Keahlian ISIS ditemukan perlahan-lahan menyebar di kamp-kamp pengungsi Suriah. Hal ini ditunjukkan dengan situasi yang sangat buruk di kamp-kamp perawatan dan ketiadaan orang yang membuat para pengungsi rentan terhadap dampak yang berbeda. "Ini adalah area di mana orang bisa menjadi radikal, bukan untuk memulihkan orang dari radikalisme" (Tanuwijaya & Sunardi, 2018) Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menciptakan lapangan kerja, karena lukisan merupakan masalah utama bagi banyak pengungsi, terutama pengungsi muda. Kekuatan melindungi sangat sama dibutuhkan, sehingga keterlibatan tuan rumah akan sangat penting bagi para pengungsi. Selanjutnya, faktor instruksional yang tidak kalah pentingnya, pengungkapan hak masuk sekolah dapat mempengaruhi tumbuhnya radikalisme. (Primadasa, Kurnia, & Erawaty, 2021). Beragam upaya dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme berkembang pesat. Mencoba menjalani administrasi di dalam kamp melalui warga sipil di dalam kamp memberikan lebih banyak suara tentang pemerintahan mereka sendiri. Dari sudut perlindungan, peningkatan keamanan harus dilakukan untuk mencegah pengaruh militan. Upaya lain dapat dilakukan melalui pengurangan penderitaan, kriminalisasi dan ketidakadilan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap radikalisme. Hingga saat ini, tempat pengungsi sering dijadikan tempat stratetgsi bagi kaum radikal, yang dijelaskan oleh sarah ladbury menjadi "teknik sosial yang memasukkan manusia untuk melegitimasi, membantu, atau mendedikasikan kekerasan untuk tujuan politik atau agama" satu lain juga 5.3.Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Migrasi Kembali ke Indonesia Fighter menurut UNSCR (United Nation Security Council Resolution) adalah orang-orang yang bepergian untuk ke merencanakan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme, atau menyediakan dan menerima pelatihan tentang terorisme (UN Security Council Resolution 2178 on Foreign Terrorist Fighters, n.d.). lain menyebutkan bahwa Foreign Definisi yang Terrorist Fighter bergabung dalam pemberontakan di luar negeri dengan motivasi utama atau ideologi agama bukan semata-mata ekonomi (Hegghammer, 2010). Kemunculan Foreign Teorrist Fighter (FTF) ini mulai diketahui sejak perang Spanyol dan perang Afghanistan setelah adanya invasi dari Soviet pada tahun 1988. Akan tetapi, FTF mulai disorot ketika terjadi tragedi teror 9/11 yang menyerang Amerika Serikat (Timur & Yani, 2019). Foreign Terrorist negara lain dengan mempersiapkan, tujuan adalah individu Motivasi seseorang untuk menjadi FTF ini bukanlah disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan lebih mengacu pada faktor keagamaan (Hegghammer, 2010). Bagi orang- Published by UI Scholars Hub, 2023 83 9
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 orang Indonesia yang bergabung sebagai FTF, terutama ISIS, terdapat beberapa faktor lainnya yang memotivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Pertama, adanya keyakinan untuk mengatasi penindasan yang dilakukan oleh kelompok Syiah kepada kaum Sunni melalui ISIS. Kedua, adanya pemahaman bahwa Suriah akan menjadi lokasi perang akhir zaman atau tersebut almalhamah meyakini bahwa berdasarkan hadis, perang kiamat akan terjadi di sekitar Suriah, Lebanon, dan Palestina. Ketiga, adanya keyakinan bahwa ISIS adalah kelompok yang paling mampu menegakkan hukum Islam. Keempat, adanya propaganda bahwa jika membela ISIS akan mendapat pahala dan hidup dengan gaya hidup bintang lima (Timur & Yani, 2019). alkubra. Kelompok Munculnya kelompok teroris ISIS ini diawali dengan adanya konflik di Suriah. Konflik tersebut bermula karena munculnya fenomena Arab Spring pada tahun 2010. Selain itu beberapa hal berikut ini melatarbelakangi konflik yang terjadi di Suriah yaitu Rakyat yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Masyarakat mengalami kesenjangan sosial pada masa pemerintahan tersebut. Bentuk kesenjangannya antara lain berupa kurangnya distribusi pangan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu terdapat aksi represif dari pihak pemerintah Suriah dalam menghalau kritik dari masyarakat. Sehingga pada tahun 2014-2019 muncullah ISIS sebagai kelompok oposisi baru. ISIS melakukan segala cara untuk membentuk negara Islam di Suriah. Mereka kemudian mulai menggunakan upaya teror bagi siapa saja yang bertentangan termasuk pemerintahan Suriah. Pada periode tahun 2015 sampai dengan 2017, ISIS wilayah Suriah sebagian besar jatuh ke tangan ISIS hingga tahun 2019. Pada Tahun itu ISIS diperangi oleh PBB dan wilayah tersebut menjadi kawasan pengamanan PBB. melalui dekonstruksi. Hal ini perlu dilakukan tidak membahayakan agar para keamanan negara dengan menyebarkan doktrin yang mereka peroleh ketika menjadi FTF. lain yang perlu dilakukan untuk Upaya mengatasi fenomena FTF antara lain koordinasi antar lembaga terkait. Koordinasi antar lembaga berperan penting dalam pencegahan, terutama dalam kerja sama untuk menyaring orang asing yang datang ke Indonesia. Selain itu, dalam rangka pencegahan kejahatan transnasional, koordinasi tersebut sangatlah penting untuk menghindari ancaman yang ditimbulkan oleh para returnee ISIS. Sebagai contoh yaitu perlunya lembaga-lembaga antara terkait seperti Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta BNPT dalam menyikapi fenomena FTF ini. Langkah taktisnya dapat berupa penyidikan dan terhadap FTF, perlindungan pemeriksaan hukum terhadap WNI, program rehabilitasi dan deradikalisasi (Timur & Yani, 2019). returnee sinergi Pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia menuai berbagai pro dan kontra. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 689 warga eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang WNI kehilangan statusnya sebagai warga negara adalah masuk dalam dinas tentara asing dan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dengan bergabungnya WNI ke dalam kelompok ISIS tersebut merupakan bentuk bergabungnya mereka ke dalam dinas tentara asing atau sebagai kelompok pemberontak. diartikan (Cristiana, Khanif, & Anggono, 2022). Apabila berdasarkan Undang-Undang tersebut, adalah sah apabila negara menolak para anggota eks ISIS untuk kembali ke Indonesia. bagian dari Dengan banyaknya jumlah WNI yang bergabung dalam kelompok teroris ISIS maka terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. lain yaitu upaya untuk merubah Antara returnee keyakinan dan pemahaman para Selain karena faktor hukum, kembalinya eks ISIS ke Indonesia dapat menjadi suatu bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Yang dikhawatirkan adalah apabila para anggota eks terus menyebarkan ini propagandanya di dalam negeri. Selain itu juga ISIS DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 84 10
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 ditakutkan apabila mereka akan melakukan aksi-aksi teror ketika pulang ke Indonesia. Presiden Joko Widodo dengan keras menolak kepulangan eks ISIS, akan tetapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terus mendorong pemerintah untuk memulangkan para WNI eks ISIS dengan alasan kemanusiaan. Menurut Komnas HAM, anggota eks ISIS memiliki Hak Asasi Manusia untuk diterima kembali di negara asalnya. Terlebih lagi para militan ISIS ini turut serta membawa anggota keluarga dan anak-anak mereka. atau tingkat global bisa tercapai. Perubahan status quo sosial politik yang banyak ditakutkan akhir-akhir ini dimulai dari migrasi yang dikhawatirkan akan mengubah komposisi kawasan. negara suatu demografi Terjadinya berbagai serangan terorisme di Eropa oleh para migran merupakan contoh konkret pemikir bagaimana Kopenhagen melihat terdapat sebuah ancaman identitas oleh kedatangan orang asing ke suatu negara. atau akan para Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan salah satu aspek yang perlu dijunjung tinggi oleh negara. Hal ini juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "Melindungi Segenap Bangsa Indonesia darah seluruh Indonesia". Lebih lanjut lagi, pasal 28 UUD 1945 pasal 28 J ayat (2) menegaskan pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pengimplementasian HAM di tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan demi melindungi hak asasi yang ada pada orang lain, dan tidak semata-mata menganut paham kebebasan yang sebebas-bebasnya. Terkait dengan pemulangan eks ISIS ini, diperlukan pengkajian lebih lanjut dari berbagai pihak terkait dikarenakan negara dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis yaitu antara pemenuhan HAM dan kewajiban menjaga keamanan nasional (Cristiana, Khanif, & Anggono, 2022). dan tumpah peraturan Indonesia terjadi di kawasan Asia Tenggara ketika terjadi migrasi orang-orang dari Timur Tengah. Para pendatang Timur Tengah ini dikhawatirkan membawa bibit-bibit terorisme atau paham radikal yang akan mendirikan basis operasional mereka di kawasan, Indonesia. Peristiwa terorisme di Bali serta Mindanao melibatkan teroris dari jaringan internasional yang terafiliasi dengan teroris Timur Tengah dan sebagian besar pelakunya merupakan Foreign Terrorist Fighter (FTF). Keadaan yang sama juga termasuk Dengan banyaknya WNI yang bergabung dengan jaringan terorisme internasional dan kemudian menjadi FTF menyebabkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Upaya dekontruksi harus dilakukan agar kedatangan mereka tidak membahayakan keamanan negara dengan menyebarkan doktrin yang mereka peroleh ketika menjadi FTF. Koordinasi antar juga diperlukan lembaga sebagai tindakan pencegahan, terutama dalam hal kerja sama untuk membatasi kedatangan orang asing yang akan masuk ke Indonesia. 6. Kesimpulan Daftar Pustaka Terorisme merupakan bentuk tindakan dan ancaman kekerasan untuk menciptakan eksploitasi ketakutan yang bertujuan untuk terjadinya suatu ketidakstabilan politik. Apa yang dilakukan kelompok teroris adalah serangan mereka terhadap pemerintah serta kelompok etnis atau partai tertentu, sehingga tujuan mereka untuk mengubah status quo sosial-politik, pada tingkat nasional, regional, Aras, N. E., & Mencutek, Z. S. (2015). The International Migration and Foreign Policy Nexus: The Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey. Migration Letters, 12(3), 193-208. Azis, A., Prinanda, D., Kunci, K., & Macron, E. (2022). Melawan Ancaman Imigran Ilegal Dan Terorisme: Kebijakan Imigrasi Perancis Era Emmanuel Published by UI Scholars Hub, 2023 85 11
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5 [2023], No. 2, Art. 6 P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 Macron Tahun 2017-2021. Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 24. Bull, H. (2002). The Anarchial Society: A in World Politics. Study of Order London: Palgrave. CNN Indonesia. (2020). Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri. Retrieved from CNN Indonesia: /20200225163222-20-477996/yasonna- luar-negeri. Terrorism and the New Global Reality. The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology, 16, 152-165. Primadasa, C., Kurnia, M., & Erawaty, R. Penanganan (2021). Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. JRH 17. Problematika Rijal, N. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 13(1), 45- 60. Cristiana, M., Khanif, A., & Anggono, B. (2022). Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Perspektif Hukum. Ditinjau Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities, 3(1), 57. Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim the Foreigner Fighters: Globalization of Jihad, International Security. International Security, 35(3), 53-94. dari Islam and (2020). Transnational Terrorism and Restrictive Immigration Policies. Journal Of Peace Research, 57(4), 564-580. Helbling, M., & Mejerrieks, D. Helbling, M., & Mejerrieks, D. (2022). Terrorism and Migration: An Overview. British Journal of Political Science, 52(2), 977-996. Hoffman, B. (1998). Terrorism. New York: Columbia University Press. Schmid, A. (2016). Links Between Terrorism and Migration: An Explanation. Terrorism Counter-Terrorism Studies. and Steinberg, J., & Estrin, M. (2014). Harmonizing Policy and Principle: A Hybrid Model for Counterterrorism. of National Security Law and Policy, 7(16), 161-207. Journal Stigall, D., Miller, C., & Donatucci, L. (2019, Oktober 7). The 2018 U.S. National for Counterterrorism: A Strategy Synoptic Overview. Retrieved from Sosial Science Research Network: abstract_id=3466967 Tanuwijaya, F., & Sunardi, S. (2018). Menggalakkan Dekonstruksi Terhadap Indonesia. Bibit-Bibit Terorisme di Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 1(1), 71-79. International Organization (2010). migration. Geneva: IOM. International for Migration. terrorism and Jenkins, B. (1978). International Terrorism: Trends and Potentialities. Journal of International Affairs, 32(1), 213-251. Merari, A. (1993). Terrorism as a Strategy of Insurgency. Terrorism and Political Violence, 213-251. Milton, D., Spencer, M., & Findley, M. (2013). Radicalism of the Hopeless: Refugee Flows and Transnational Terrorism. International Interactions, 39(5), 621- 645. Pogoson, A. I. (2018). Non-State Actors, Tashandra, N. (2017, April 04). Antisipasi Migrasi Terorisme, Pimpinan Komisi III DPR Minta Aparat Waspada. Retrieved from 12/04/08214171/antisipasi-migrasi- minta-aparat-waspada Timur, F., & Yani, Y. (2019). Facing ISIS Returning Foreign Terrorist Fighters: Indonesia Jurnal Pertahanan, 5(2), 38. Perspective. Universitas Krisnadwipayana. (n.d.). Bom Bali from Universitas 2022. Retrieved Krisnadwipayana: DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10064 86 12
A. Taha et al.: Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827 Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.2, 2022 2962/Bom-Bali-2002_40584_p2k- unkris.html Waever, O., & Carlton, D. (1993). Identity, Migration and the New Security Agenda In Europe. London: Pinter Publisher. Walanda, G. (2019). Pengaruh Tingkat Pengungsi Dan Foreign Direct (FDI) Terhadap Aksi Investment Terorisme Di Kawasan Timur Tengah Dan Afrika Utara Periode 1985 - 2017. Journal of Terrorism Studies, 1(1), 4. Published by UI Scholars Hub, 2023 87 13