BUPATI KUALA PROVINSI KALI AN SELATAN PERATURAN BUPA BARITO KUALA NOMOR 64 N 2020 TENT PEDOMAN POLA KARIER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH WAI NEGERI SIPIL PATEN BARITO KUALA DENGAN RAHMAT TU YANG MAHA ESA BUPAT1 KUALA, Menimbang : a. baliwa unt-r:k Negen Sipil r-le, pemerintahan dan Pega',vai Neseli Sir:il; keselarasan potensi Pegawai kebutuhan penyelenggaraan tugas bangunan perlu disusun pola karier b. bahwa Cal am Pegawai. Nei,:;;r'i Si selai'as ,].an crganisasi, 1,'erh; Negeri Sipii; menjamin pengembangEm karier di Pemerintah Kabupaten secara antara kepentingan pegawai dan perioinan pola karier Pegawai c. bahwa i-rel'riasarkan pada hur:uf a drin Bupa-ti tentang Lingkuagan Pemerin tbangan sebagaimana dimaksud b, perlu menetapkan Peraturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kertiupaten Barito Kuala. Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-undang D Perpanjangan Pem Kalimantan 1953 Nomor 9 T Indonesia Nomor 1 Negara Republik I 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Tingkat II di Negara Republik Indonesia Tahun bahan Lembaran Negara Republik ), sebagai undang-undang (Lembaran ia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang N Pemtrentukan Negara Republik Tambahan Lem 5234) sebagaimana Nomor 15 Tahun 2 Undang-Undang Pembentukan Pera Negara Republik I Tambalean Lem 63e8); 12 Tahun zOfi tentang Perr. ndang-undangan (Lembaran ia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Indonesia Nomor diubah dengan Undang Undang 9 tentang tentang Perubahan atas 12 Tahun zAlL tentang Perundang-undangan (Lemb ararl ia Tahun 2019 Nomor 183, Negara Republik Indonesia Nomor
3. Undang-Undang Aparatur Sipil N Indonesia Tahun 2 Negara Republik I 4. Undang-Undang tentang Pemerin Republik Indonesia Lembaran Negara sebagaimana telah Undang- Undang Perubahan Kedua A 2014 tentang Republik Indonesia Lembaran Negara Re 5. Undang-Undang tentang Admin Republik Indonesia Lembaran Negara 6. Peraturan Pemerin tentang Disiplin Republik Indonesia Lembaran Negara 7. Peraturan Pemerin tentang Perangkat Indonesia Tahun 201 Negara Republik I 8. Peraturan Pemerin tentang Manajemen Negara Republik I Tambahan Lembaran 60371sebagaimana di Nomor 17 Tahun Peraturan Pemerin Negara Republik I Tambahan Lembaran 64771; Peraturan Daerah Tahun 2016 ten Daerah Kabupaten 10. Peratrrran Daerah Tahun 2016 ten (Lembaran Daerah Nomor 34). mor 5 Tahun 2AL4 (Lembaran Negara 14 Nomor 6, Tambahan Nomor 5a9fl; tentang Republik Lembaran Nomor 23 Tahun 20L4 . Daerah (Lembaran Negara un 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Nomor SSSZ) beberapa kali terakhir dengan Vomor 9 Tahun 2015 tentang s Undang-Undang Nomor 23 Tahun Daerah (Lembaran Negara un 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Indonesia Nomor 5679); 30 Tahun 2A14 Pemerintahan (Lembaran Negara un 2O14 Nomor 292, Tambahan blik Indonesia Nomor 5601); Nomor 53 Tahun 2OlO i Negeri Sipil (Lembaran Negara n 2O1O Nomor 74, Tambahan blik Indonesia Nomor 5135); Nomor 18 Tahun 2A16 (lembaran Negara Republik Lembaran Nomor 260, Tambahan esia Nomor 5948); Nomor 11 Tahun 2Afi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ia Tahun 2ALT Nomor 63, Negara Republik Indonesia Nomor dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas 11 Tahun 2017 (Lembaran Tahun 2O2A Nomor 68, Repubiik Indonesia Nomor 2020 Nomor Negara paten Barito Kuala Nomor 15 Kewenangan Daerah {Lembaran to Kuala Tahun 2016 Nomor 16); bupaten Barito Kuala Nornor LG Pembentukan Perangkat Daerah paten Barito Kuala Tahun 2016
MEMUTUS Menetapkan: PERATURAN BUPATI POLA KAzuER PEGAW PEMERINTAH KABUPA BAB KETENTUAN Pasa-l 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Daerah adalah Kabupaten Barito K Pemerintahan Daerah adalah penye Pemerintah Daerah dan DPRD pembantuan dengan prinsip otonomi prinsip Negara dan tugas pembafltuan Indonesia sebagaimana dimaksud Republik Indonesia Tahun lg41. Pemerintah Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang memimpin yang menjadi kewenangan daerah o Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Peraturan Bupati adalah peraturan Perangkat Daerah adalah Unsur pem Ralryat Daerah dalam penyelenggr menjadi Kewenangan Daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ad kewenangan menetapkan pengangka Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dalam dan dari jabatan sesuai undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang selanju Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Pangkat adalah kedudukan yang berdasarkan jabatannya dalam digunakan sebagai dasar penggajian. 11. Karier adalah pengembangan indivi yang dapat dicapai selama pengabdi Pola karier PNS yang selanjutnya pembinaan PNS yang menggambar menunjukkan keterkaitan dan kese pendidikan dan pelatihan jabatan, seorang PNS sejak pengangkatan pensiun. Alur Pengembangan Karier yang sel lintasan perpindahan jabatan secara yang dapat dilalui PNS sejak sampai dengan jabatan tertinggi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. t2. 13. KUALA TENTANG PEDOMAN NEGERI SIPIL DI TINGKUNGAN BARITO KUALA. MUM urusan pemerintahan oleh rurut asas otonomi dan tugas seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Kesatuan Republik Undang-Undang Dasar Negara sebagai aan unsur penyelenggara urursan pemerintahan ti Barito Kuala. tu Bupati dan Dewan Perwakilan Urusan Pemerintahan yang pati. yang selanjutnya disebut Pejabat yang mempunyai , pemindahan dan pemberhentian intah Kabupaten Barito Kuala ketentuan Peraturan Perundang- disingkat PNS adalah Pegawai bupaten Barito Kuala. unjukan tingkat seseorang rian sllsllnan kepegawaian PNS dan pegawai dalam jenjang/pangkat sebagai PNS. but Pola Karier adalah pola alur pengembangan karier yang antara jabatan, pangkat, si, serta masa jabatan dalam jabatan sampai dengan disebut alur karier adalah horizontal maupurl diagonal jabatan pertama dalam
Pengembangan karier adalah suatu PNS secara kualitatif sesuai dengan untuk dapat mengembangkan poten karier setinggi-tingginya di dalam Assessmenf center atau uji mengetahui kemampuan berdasarkan bukti-bukti untuk mem diperlukan sebagai prasyarat mend 16. Pembinaan karier adalah pembinaan agar karier PNS jelas dan dapat di menunjukkan keterkaitan dan keserasi a. jabatan; b. pangkat; c. pendidikan formal; d. pelatihan jabatan; e. kompetensi; serta f. pengalaraan kerja PNS seja.k sampai dengan pension. Kompetensi adalah kemampuan dan mencakup pengetahuan, kecakapan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi Teknis adalah pe yang dapat diamati dan, diukur dan di dengan dengan bidang teknis jabatan. 14. 15. 17. 18. 19. Kompetensi Manajerial adalah sikap/perilaku yang dapat diamati memimpin dan atau mengelola unit 20. Kompetensi Sosial Kultural adalah sikap/perilaku yang dapat diamati dengan pengalaman berinteraksi agama, nilai-nilai, moral, emosi dan setiap pemegang jabatan untuk me peran fungsi dan jabatan. Standar Kompetensi Manajerial manajerial minimal yang harus di tugas jabatan. 2L. 22. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang organisasi sesuai dengan sasaran kerj oa. Jabatan adalah suatu kedudukan jawab, wewenang, dan hak seorang Jabatan struktural adaiah suatu tanggung jawab, wewenang, dan memimpin suatu satuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan jabatan eselon II. Jabatan Administrasi adalah sekel tugas berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrator adalah jaba seluruh kegiatan pelayanan dan eselon III. Jabatan Pengawas adalah jabatan kegiatan yang dilakukan oleh jabatan eselon [V. 22. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang organisasi sesuai dengan sasaran kerj oa. Jabatan adalah suatu kedudukan jawab, wewenang, dan hak seorang Jabatan struktural adaiah suatu tanggung jawab, wewenang, dan memimpin suatu satuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan jabatan eselon II. Jabatan Administrasi adalah sekel tugas berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrator adalah jaba seluruh kegiatan pelayanan dan eselon III. Jabatan Pengawas adalah jabatan kegiatan yang dilakukan oleh jabatan eselon [V. 24. 26. 27. 28. pemenuhan kebutuhan tenaga tan jabatan yang ditentukan seoptimal mungkin mencapai adalah suatu proses untuk terhadap suatu kompetensi, informasi kemampuan yang suatu jabatan tertentu. yang perlu dan harus dilakukan dengan cara tan pertama dalam jabatan istik yang dimiliki oleh PNS, sikap perilaku yang diperlukan keterampilan, dan sikap/perilaku bangkan yang spesifik berkaitan ngetahuan, keterampilan, dan diukur dan dikembangkan untuk pengetahuan, keterampilan, dan , diukur dan dikembangkan terkait masyarakat majemuk dalam hal prinsip yang harus dipenuhi oleh roleh hasil kerja sesuai dengan persyaratan kompetensi seorang PNS dalam melaksanakan icapai oleh setiap PNS pada satuan pegawai dan perilaku kerja. menunjukkan tugas, tanggung dalam suatu satuan organisasi. ukan yang seorang menunjukkan tugas, PNS dalam rangka jabatan pimpinan tinggr yang jabatan yang berisi fungsi dan ptrblik serta adrninistrasi yang memimpin pelaksanaan istrasi yang setara dengan jabatan mengendalikan pelaksanaan pelaksana atau setara dengan
29. Jabatan Pelaksana adalah jaba pelayanan publik dan administrasi 30. Jabatan Fungsional adalah tugas berkaitan dengan pelayanan keahlian dan keterampilan tertentu. Eselon adalah tingkat jabatan kedudukan seseorang PNS dalam su 32. Formasi adalah jumlah dan susunan 31. suatu organisasi negara agar jangka waktu tertentu. Pengangkatan jabatan adalah Jabatan Fungsional, atau Jabatan Perpindahan jabatan adalah posisi jabatan lain, baik di dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pratama. 35. Pejabat yang melaksanakan Pegawai Negeri undangan. 33. 34. Berwenang adalah pej proses pengangkatan, Sipil sesuai dengan 36. Penilaian prestasi kerja adalah sua yang dilakukan oleh pejabat penilai perilaku kerja PNS. 37. Persyaratan sehat jasmani dan keterangan dari dokter pemerintah. BAB II MAKSUD DAN Pasal (1) (2) Maksud Peraturan Bupati ini pengembangan karier PNS di Ka karier terendah sampai karier terti prestasi yang dimiliki. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : a. memberikan kejelasan dan b. menyelaraskan antara pengem organisasi / perangkat daerah; meningkatkan kompetensi dan mendorong peningkatan profesi menciptakan iklim kerja yang kond c. d. e, BAB III JENIS DAN UNSUR Bagian Jenis Pola Pasal (1) Pola karier instansional. terdiri dari pola yang melaksanakan kegiatan tahan serta pembangunan. berisi fungsi dan berdasarkan pada jabatan yang yang yang menunjukkan tingkat organisasi. pangkat PNS yang diperlukan oleh melaksanakan tugas pokok untuk dalam Jabatan Administrasi, Tinggr Pratama. dari satu posisi jabatan ke kelompok maupun anta.r kelompok , atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang mempunyai kewenangan perpindahan, dan pemberhentian ketentuan peraturan perundang- proses penilaian secara sistematis rhadap sasaran kerja pegawai dan dibuktikan dengan surat JUAN untuk menjamin kepastian arah paten Barito Kuala, mulai dari i sesuai dengan kompetensi dan karier kepada PNS; karier PNS dan kebutuhan PNS; sif dan transparan. )LA tu rier KARIER secara instansional dan antar
(21 Pola karier sebagaimana dimaksud kebutuhan Pemerintah Daerah yang Bagian Unsur Pola Pasal 4 Unsur-unsur pola karier adalah (U a. pendidikan formal; b. pelatihanjabatan; c. usia; d. masa kerja; pangkatl golongan ruang; e. tingkat jabatan; f. g. pengalaman jabata.n; h. penilaian prestasi kerja; dan i. kompetensi jabatan. Pendidikan formal sebagaimana di ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Pelatihan jabatan sebagaimana di ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Usia sebagaimana dimaksud pada pendidikan formal dan masa kerja karier seorang PNS. Masa kerja sebagaimana dimaksud antara selisih waktu saat diangkat tinggi dengan usia saat diangkat Dikecualikan dari ayat (5) bagt setingkat lebih tinggi untuk pertama Pangkatl golongan rLlang se berkaitan dengan jabatan yang did yang dimiliki. (8) Tingkat jab*tan jenjang jabatan tertingi. {21 (3) (4) (s) (6) {71 sebagaimana di yang terendah (9) Pengalaman jabatan diutamakan memiliki diduduki. sebagaimana korelasi (10) Penilaian prestasi ke{a se (1 1) {L2t dilakukan terhadap seorang PNS seti Kompetensi jabatan sebagaimana ditetapkan pada setiap jabatan melal Uji kompetensi sebagaimana di oleh assessor internal pemerintah independen. BAB PEMBINAAN DAN Bagian Pembinaan Pasal (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak hingga pensiun atau berhenti. ayat (1) disusun sesuai dengan tegrasi secara nasional. ua pada ayat (1) huruf a, pada ayat (1) huruf b, batan. (1) huruf c, berkaitan dengan dimiliki dalam pengembangarl ayat (1) huruf d, diperhitungkan suatu jabatan setingkat lebih jabatan sebelumnya. PNS dalam jabatan dimaksud pada ayat (1) huruf e, uki dan/atau pendidikan formal pada ayat (1) huruf f, merupakan pai dengan jenjang jabatan yang naksud pada ayat (1) huruf B, bidang tugas jabatan yang akan dimaksud pada ayat 1 (satu) tahun sekali. pada ayat (1) huruf h, (U huruf i, uji kompetensi. pada ayat {11} .n bekerjasarna dapat dilakukan dengan assessor POLA KARIER tan seseorang sebagai PNS
Pembinaan karier sebagaimana di kepada pertimbangan pengemban gan Pengembangan karier sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan PNS persyaratan jabatan yang ditentukan. Untuk mememrhi kebutuhan PNS se PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan. (5) Pengembangafl kompetensi se {21 (3) (4) lain : a. Pengembangan kompetensi b. Pengembangan kompetensi c. Pengembangan kompetensi teknis; manaje sosial Bagian K Bentuk Pola Bentuk pola karier adalah sebagai berikut a. HortzontaJ, yaitu perpindahan dari lain yang setara, baik di dalam satu Jabatan Administrasi, Jabatan Pratama; Vertikal, yaitu perpindahan dari sa yang lain yang lebih tinggi, di daiam Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pim b. c. Diagonal, yaitu perpindahan dari lain yang lebih tinggi antar kelom Fungsional, atau Jabatan Pimpinan BAB V PENILAIAN KOMPETENSI D Pasal (u (21 (3) PNS yang akan diangkat, dipindah struktural dapat dilakukan penilaian PNS yang akan diangkat dalam j dilakukan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi sebagaimana a. kompetensi teknis yang diukur teknis fungsional, serta pen b. kompetensi manajerial yang struktural/ manaj erial, dan c. kompetensi sosial kultural yang di dengan masyarakat majemuk sehingga memiliki wawasan keba Pasal Penilaian prestasi kerja dilaksanakan Perundang-undangan. pada ayat (1) didasarkan dan prestasi kerja. pada ayat (21 dilakukan secara kualitatif sesuai dengan dimaksud pada ayat (3) berupa bangan kompetensi dimaksud pada ayat (4) antara posisi lompok jabatan ke posisi jabatan maupun antar kelompok , Jabatan Pimpinan Tinggt posisi jabatan ke posisi jabatan kelompok Jabatan Administrasi, Tinggt Pratama; posisi jabatan ke posisi jabatan Jabatan Administrasi, Jabatan Pratama. PRESTASI KERJA dan diberhentikan dalam jabatan si. setingkat lebih tinggi harus pada ayat (1) antara lain : tingkat dan spesialisasi diklat bekerja secara teknis; diukur dari kepemimpinan; hari pengalaflran kerja berkaitan hal agarna, suku dan budaya tingkat diklat uai dengan ketentuan Peraturan
BAB POLA KARIER Bagian Jabatan Pasal (1) Jabatan ASN pada Pemerintah jabatan administrasi; a. jabatan fungsional; dan b. c. jabatan pimpinan tinggr . (2) Jabatan Administrasi sebagaimana atas : a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana. (3) Jabatan Fungsional sebagaimana atas : a. jabatan fungsional keahlian; dan b. jabatan fungsional keterampilan. (4) Jabatan Pimpinan Tinggi se adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (1) Setiap jabatan sebagaimana di kompetensi, kualifikasi, persyaratan lain yang dibutuhkan perundang undangan. Bagian PERSYARATAN J Pa (1) Persyaratan jabatan administrator ayat (2\ huruf a, setara jabatan stru a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah memiliki integritas dan moralitas c. bagi pemangku jabatan admini d. III B memiliki pengalaman pad.a tahun; e. bagi pemangku jabatan penga IV.A memiliki pengalaman pada tahuni; bagi pemangku jabatan Pembina golongan ruang IV la kurang selama 2 (dua) tahun; penilaian prestasi kerja paling tahun terakhir; bagi pemangku jabatan III B diutamakan telah Kepemimpinan Tingkat (pKA); c, b. admini mengiku m lPe h. JABATAN pada ayat (1) huruf a, terdiri pada ayat (1) huruf b, terdiri dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam Pasal 9 ditetapkan syarat dan pelatihan, dan ketentuan peraturan , pendidikan diatur sesuai ua TAN ADMINISTRASI dimaksud dalam Pasal 9 ral Eselon III.A meliputi: ana (S-1) atau Diploma IV (D-IV); baik; tor setara jabatan struktural eselon 2 (dua) batan paling kurang selama setara jabatan struktural batan paling kurang selama eselon 3 (tiga) paling rendah memiliki pangkat masa kerja golongan paling bernilai baik dalam 2 (dua) tor setara jabatan struktural eselon dan lulus Pendidikan dan Pelatihan ihan Kepemimpinan Administrator
J. k. memiliki kompetensi teknis, sosial kultural sesuai standar ko sehat jasmani dan rohani; dan persyaratan lain yang diperlukan. (2\ Persyaratan jabatan administrator se ayat (2) huruf a, setara jabatan a. berstatus PNS; b, tingklat Beadidikan paling rendah memiliki integritas dan moralitas bagi pemangku jabatan memiliki pengalaman tahun; C. d. pengawas pada jaba e. bag, pemangku jabatan fungsio Penata Tingkat I golongan paling kurang selarna 2 (dua) f. penilaian prestasi keda paling C' b. h. i. j. tahun terakhir; bagi pemangku jabatan pengawas telah mengikuti dan lulus pe Tingkat IV I Pelatihan Kepemimpi memiiiki kompetensi teknis, kor sosial kultural sesuai standar sehat jasmani dan rohani; dan persyaratan lain yang diperlukan. Pasal (i) Persyaratan jabatan pengawas se (2) huruf b, setara jabatan struktural a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah memiliki integritas dan moralitas c. bagi pemangku jabatan pengawas d. B atau pelaksana memiliki pen (dua) tahun; bagi pemangku jabatan pe Penata Muda Tingkat I golongan bagi pemangku jabatan Penata Muda Tk I golongan ruan paling kurang selama 2 (dua) memiliki pengalaman dalam ja (empat) tahun atau JF yang sesuai dengan bidang tugas j penilaian prestasi kerja paling tahun terakhir; memiliki kompetensi teknis, kom sosial kultural sesuai standar sehat jasmani dan rohani; dan persyaratan lain yang diperlukan. e. f. h. i. j. k. petensi manajerial dan kompetensi retensi jabatan yang diperlukan; dimaksud dalam pasal 9 Eselon III B meliputi: na (S.1) atau Diploma IV (D.IV); baik; jabatan struktural eselon IV A paling kurang selama 2 (dua) paling rendah IIIid dengan masa iliki pangkat kerja golongan ; g bernilai baik dalam 2 (dua) jabatan struktural eselon IV A dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); i manajerial dan kompetensi i jabatan yang diperlukan; dimaksud daiam Pasal 9 ayat lon IV A meliputi : ploma III (D.III); baik; jabatan struktural Eselon IV pada jabatan paling kurang 2 memiliki pangkat paling rendah rrrlb; paling rendah memiliki pangkat IIIIb dengan masa kerja golongan tan pelaksana paling singkat 4 gkat dengan Jabatan pelaksana yang akan diduduki; bernilai baik dalam 2 (dua) si rnanajerial dan kornpetensi si jabat-an yang diperlukan;
(2) Persyaratan jabatan pengawas se (2) huruf b, setara jabatan struktural a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan diutamakan memiliki integritas dan moral bagi pemangku jabatan pe paling rendah memiliki pangkat e. memiliki pengalaman dalam C. d. fungsional paling kurang selama f. penilaian prestasi kerja paling oD' h. i. tahun terakhir; memiliki kompetensi teknis, sosial kultural sesuai standar sehat jasmani dan rohani; dan persyaratan lain yang diperlukan. (3) Persyaratan jabatan Pelaksana se (2) huruf c meliputi : a. berstatus PNS; b. memiliki kualifikasi dan tingkat lanjutan tingkat atas atau yang c. telah mengikuti dan lulus pelatih d. e. f. atau lulus pendidikan dan memiliki integritas dan moralitas memiliki kompetensi teknis, sosial kultural sesuai dengan s sehat jasmani dan rohani. Bagian PERSYARATAN JABATAN Pasal Persyaratan pengangkatan pertama dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, a. b. c. d. berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana (S kualifikasi pendidikan yang dibutuh nilai prestasi kerja paling sedikit terakhir; dan f. g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pasal Persyaratan perpindahan dalam j abatan a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas c. sehat jasmani dan rohani; d. tingkat pendidikan paling rendah sesuai kualifikasi pendidikan yang e. penilaian prestasi kerja paling ku terakhir; dimaksud dalam Pasal 9 ayat IV B meliputi : rendah Diploma III (D.II!; baik; dan pemangku jabatan fungsional ta Muda golongan ruang IIlla; batan pelaksana atau jabatan 4 (empat) tahun; bernilai baik dalam 2 (dua) petensi manajerial dan kompetensi tensi jabatan yang diperlukan; dimaksud dalam pasal 9 ayat paling rendah sekolah terkait dengan bidang tugas dan I terintegrasi; baik; si manajerial, dan kompetensi kompetensi yang ditetapkan; dan NGSIONAL KEAHLIAN fungsional keahlian sebagaimana .iputi : 1 ) atau , Diploma IV (D-IV) sesuai baik dalam 1 (satu) tahun teri/ Instansi Pembina. keahlian meliputi : (S.1) atau Diploma IV (D.IV) tukan; bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
f. usia paling tinggi : U 50 (lima puluh) tahun untuk Muda, dan Ahli Madya. ob' h. 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk memiliki kompetensi jabatan yang di persyaratan lain yang diperlukan. Pasal 1 Persyaratan penyesuaian (inp assing) j a. b. c. d. e. berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang sehat jasmani dan rohani; tingkat pendidikan paling rendah penilaian prestasi kerja paling kurang terakhir; f. usia paling tinggi : ai 55 (lima putuh lima) tahun un Ahli Muda, dan Ahli Madya; b) 57 (1ima puluh tujuh) tahun untuk memiliki kompetensi jabatan yang di persyaratan lain yang diperlukan. crb' h. Bagian PERSYARATAN JABATAN FUN Pasal Persyaratan pengangkatan pertama j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat a. b. c. d. berstatus PNS; memiliki integritas dan moraliltas yang sehat jasmani dan rohani; berr;az;-h paling rendah sekolah lanju dengan kualifikasi pencliciikan yang nilai prestasi kerja paling sedikit terakhir; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh M e. f. Pasal 1 Persyaratan perpindahan dalam jabatan a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moral yang c. d. sehat jasmani dan rohani; tingkat pendidikan paling rendah pendidikan yarrg ditentukan; e. penilaian prestasi kerja paling kurang f. usia paling tinggi 5O (lima puluh) memiliki kompetensi jabatan yang Gb' h. persyaratan lain yang diperlukan. terakhir; tah Fungsional Ahli Pertama, Ahli abat Fungsional Ahli ukan; dan Utama. fungsional keahlian meliputi : (S.1) atau Diploma rv (D.rR; 2 (dua) tahun bernilai baik dalam Pejabat Fungsional Ahli Pertama, bat Fungsional Ahli Utama. ukan; dan pat ONAL KETERAMPILAN .batan fungsional '3) huruf b meliputi : keterampilan tingkat atas , baik da-lam atau setara sesuai 1 (satu) tahun nal keterampilan meliputi SLTA atam sesuai kualifikasi baik dalam 2 (dua) tahun
Pasal 1 Persyaratan penyesuaian (irryt as sing ) jaba a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moral yang c. sehat jasrnani dan rohani; d. tingkat pendidikan paling rendah seko sesuai kualifikasi pendidikan yang dite e. penilaiafl prestasi kerja patirig kurang terakhir; f. usia paling tinggr : U 55 {lima puluh lima) tahun 2) 57 (1ima puluh tujuh) tahun untuk memiliki kompetensi teknis, kom kultural sesuai standar kompetensi ja persyaratan lain yang diperlukan. Terampil, dan Mahir; crb' h. Bagian PERSYARATAN JABATAN PiM Pasal 1 Persyaratan pengangkatan dalam Ja sebagaimana dimaksud dalam pasai 9 a' ketentuan peraturan perundang-undangan BAB PENGANGKATAN, PERPIND Bagian Pengangkatan Pasal 2 (U Pengangkatan dalam jabatan dan syaratjabatan. {21 Pen5rusunan formasi sebagaimana pada analisa jabatan dan analisa Pasal (1) (2) CPNS diangkat dan ditugaskan formasi yang ditetapkan untuk yang CPNS yang telah memenuhi sSrarat formasi yang ditetapkan untuk yang (1) (2\ Karier awal PNS dilakukan melalui pelaksana maupun jabatan fungsionai. Pengangkatan PNS dalam pangkat Pembina Kepegawaian sesuai dengan fungsional keterampilan meliputi: lanjutan tingkat atas atau beitiilai baik dalam 2 (dua) tahun tuk Pejabat Fungsional Pemula, Fungsional Penyelia. manajerial, dan kompetensi sosial yang ditetapkan; i\iAN TINGGI PRATAMA tan Pimpinan Tinggr Pratama (4) diatur tersendiri sesuai dengan berlaku. DAN PEMBERHENTIAN Jabatan dengan memperhatikan formasi pada ayat (1) mendasarkan kerja. Perangkat Daerah sesuai dengan menjadi PNS sesuai dengan tan pertama dalam jabatan jabatan ditetapkan oleh Pejabat turan perundang-undangan.
Pasal 2 (1) PNS dapat dipromosikan dalam danl jabatan fungsional keterampilan persyaratan. (2t PNS yans jenjang ahli pratama sepanjang memenuhi seleksi. rnenduduki jabatan madya dapat Bagian Perpindahan Pasal 2 (1) {21 (3) (4) Masing-masing Perangkat Daerah dalam jabatan setiap tahun. Perencanaan perpindahan dalam ja ayat (1) diusulkan kepada Pejabat Pem Perpindahan PNS dalam jabatan formasi, syarat jabatan dan 1rrr., dimaksud dalam Pasal 6 dan prinsip Perpindahan PNS dalam jabatan Kepegawaian sesuai dengan peraturan Pasal 25 (1) Perpindahan dalam jabatan dapat maupun diagonai sebagaimana di Perangkat Daerah atau antar Perangka Perpindahan dalam jabatan se dilakukan sekurang-kurangnya seti Perpindahan dalam jabatan se dilakukan dalam waktu paling tahun sejak seseorang diangkat dalam (21 (3) Pasal 26 PNS yang memasuki batas usia pensiun (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpin Bagian Pemberhentian Pasal 2 Pemberhentian PNS dari Kepegawaian sesuai" dengan jabatan di Peraturan antar jabatan administrasi dan keahlian sepanjang memenuhi istrator dan jabatan fungsional ke dalam jabatan pimpinan tinggr tan jabatan, menskuti dan lulus ua Jabatan sun perencanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada na Kepegawaian. dengan memperhatikan unsur pola karier sebagaimana benturan kepentingan. itetapkan oleh Pejabat Pembina secara hor:rzontal, vertikal L (satu) d dalam Pasal 6 dalam Daerah. a dimaksud pada ayat (1) t dengan jabatan terakhir. ayat tU 5 (lima) dimaksud pada 2 (dua) sampai dengan batan. (satu) tahun atam kurang dari 1 dalam jabatan. Jabatan oleh Pejabat Pembina undangan.
BAB KETENTUAN Pasal (1) Dikecualikan dari ketentuan tingkat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Administrator yang telah pemberlakuan Peraturan Bupati ini. {21 Dikecualikan dari ketentuan tingkat dalam Pasal L2 ayat t1) huruf b d Pengawas yang tetah menduduki jaba Bupati ini. (3) Dikecualikan dari ketentuan perpi dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dan mengund.urkan diri dari jabatan, di cakap jasmani dan rohani, dijatuhi organisasi, penataan organisasi dan dalam peraturan perundang- BAB KETENTUAN Pasal Peraturan ini berlaku pada tanggal Agar setiap or€Lng Bupati ini dengan Kuala. mengetahuinya, penempatannya d Diundangkan di Marabahan pada tanggal 11 Agustus 2O2O PJ.S KABUP BARITO ALA, H. ABDUL MANAF BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KU N-LAIN ndidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bagr Pejabat uki jabatan tersebut sebelum idikan sebagaimana dimaksud ayat {21 huruf b, bag Pejabat sebelum pembertrakuan Peraturan an dalam jabatan sebagaimana {3}, dan Pasal 25 bagi PNS yang tikan dari jabatan karena tidak disiplin, adanya kebutuhan tentuan lain sebagaimana diatur tahkan Berita pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Ditetapkan di padatanggal 11 tus 2O2O BUPATI KUALA, LA TAHUN 2O2O NOMOR 64