ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMAKSAAN SESUAI DENGAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA FADHLI FIRAS MUHADJID KOSSAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Masruchin Rubai, SH. M.S., Abdul Madjid, SH. M.Hum. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang analisis yuridis tindak pidana pemaksaan sesuai pasal 335 KUH Pidana. Hal ini dilatarbelakangi sering terjadi perbuatan pidana dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang ditentukan dalam Pasal 335 KUH Pidana. Apabila perbuatan pidana tersebut tidak terdapat peraturan perundang- undangan yang mengaturnya maka pelaku perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi. Hal ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang menentukan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga praktisi hukum ada yang menyebut dengan istilah pasal keranjang sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan: tidak "menyenangkan" Dalam praktik, karena adanya kata-kata tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening (onaangename) (memperlakukan), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP, walaupun ancaman pidananya hanya maksimum satu tahun penjara, dijadikan "keranjang sampah", sehingga semua perbuatan yang tidak menyenangkan seperti penghinaan, penyerobotan tanah, dipanggil oleh polisi tidak mau hadir dan lain-lain diterapkan pasal ini dan tersangkanya ditahan (sebenarnya penahanan demikian tidak sah).1 Menurut H.A.K Moch.Anwar, "Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif".2 Mengenai perbuatan tidak menyenangkan secara jelas diatur dalam Pasal 335 KUHPidana yang menentukan : 1Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 36. 2Dewi Yulianti, Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2003, h.21. 1
(1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,- 1e. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 2e. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau tidak melakukan atau penistaan membiarkan barang sesuatu apa. tulisan supaya ia melakukan, (2) Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu3 PENDAHULUAN Di Indonesia sering terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai pemaksaan yang ditentukan dalam Pasal 335 KUH Pidana. Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga di kalangan praktisi hukum ada yang menyebut dengan istilah pasal keranjang sampah. Seperti halnya kasus yang terjadi antara Julia Peres dengan Dewi Persik, dimana dalam perkelahian tersebut Julia Perse melaporkan pada pihak kepolisian terhadap Dewi Persik dengan laporan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. A. Penggunaan Pasal 335 KUH Pidana juga terjadi pada kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, dimana Marsi didakwa dengan Pasal 335 KUH Pidana karena calon menantu Marsi yang sudah dianggap sebagai anaknya sedang sakit, dan setelah dipanggilkan paranormal, menurut Marsi, anaknya tersebut berbicara diluar kesadarannya dan mengaku sebagai anaknya Sulami. Adanya peristiwa tersebut, maka kemudian Marsi datang ke rumah Sulami dan bertemu dengan Poniri alias Geng karena saat itu Sulami sedang tidur, lalu Marsi mengatakan "kemana Sulami? Kurang ajar,. anaknya di suruh berkeliaran di tempatku. Kalau tidak bangun, saya bacok". Karena ketakutan, maka dengan terpaksa Sulami datang kerumah Marsi untuk menanyakan ada masalah apa hingga Marsi mencari Sulami sambil marah-marah. Sesampainya Sulami di rumah Marsi, lalu Marsi berkata "kemari, kalau tidak masuk, saya bunuh". Pihak kepolisian begitu mudahnya menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan Pasal 335 KUH Pidana. Sementara itu sampai saat ini belum ada pengertian yang tegas dari tindak pidana pemaksaan itu sendiri. 3Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1990, h. 238. 2
Tidak adanya pengertian yang tegas dari tindak pidana pemaksaan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana dikarenakan belum ada batasan atau kriteria tindak pidana pemaksaan. Oleh karena itu perlu dikaji pengertian dan kriteria tindak pidana pemaksaan sehingga tidak begitu saja diterapkan oleh penyidik. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah: a. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana? b. Bagaimana penyidik dalam membuktikan upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana? C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.4 Mendasarkan pada hasil penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan dikaitkan dengan KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah dalam proposal skripsi ini menggunakan pendekatan case approach dan pendekatan fakta. case approach, yaitu pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,5 dengan menggunakan kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan fakta yaitu penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.6 Sehingga dapat diketahui hubungannya antara fakta dan aturan hukum yang berlaku. Lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Malang di Kepanjen Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini karena lebih repsentatif dan relevan terhadap judul dan permasalahan yang akan dibahas. Data penelitian dalam proposal skripsi ini terdiri dari 2 (dua), yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.53 5Ibid, hlm.190 6Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.135 3
a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.7 Data primer merupakan hasil wawancara di Kantor Kepolisian Resor Malang di Kepanjen Malang. b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu KUH Pidana dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang perundang‐undangan dibahas. Data sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Data sekunder itu sendiri berupa buku‐buku literatur, ensiklopedia, peraturan‐perundang‐undangan, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.8 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini, yaitu: Field Research (penelitian lapangan), yaitu teknik pencarian data yang dilakukan dilapangan yang secara langsung akan mendapat informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara interview (wawancara) yang ditujukan langsung kepada Key Informan (informasi kecil).9 Key Informan yang akan menjadi sampel dalam penulisan proposal skipsi ini adalah Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kepanjen Malang. Library Research, yaitu dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni buku-buku tentang hukum pidana. Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analistis yaitu suatu analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan memahami permasalahan, lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Penyidik Reserse Kriminal Umum pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kepanjen Malang. Analisis data menggunakan metode empiris ini terkait dengan penerapan Pasal 335 KUH Pidana oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum pada Kantor Kepolisian Resor Malang di Kepanjen Malang untuk menjerat pelaku tindak pidana. D. PEMBAHASAN Kasus dalam skripsi ini merupakan kasus nyata dan sebelumnya telah diuraikan pada bab I, yang akan diuraikan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam tindak pidana pemaksaan dari setiap kasus yang ada dalam skripsi ini. Adapun 7Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit, hlm.156 8Abdulkadir Muhammad, Op,cit, hlm.170 9Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.106 4
kasus pertama dalam skripsi ini, dimana seorang bernama Budiyanto membuka usaha penjualan beras dengan nama UD. Bersama. Usaha penjualan beras UD. Bersama yang berdomisili di Jl. Tambak Rejo No. 59 Surabaya dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semuanya atas nama Budiyanto. Seluruh modal usaha penjualan beras dengan nama UD. Bersama itu dari Budiyanto, termasuk gudang dan lokasi penjualan berupa rumah toko (ruko) yang masih dalam bentuk sewa juga dengan dana sewa dari Budiyanto. Usaha penjualan beras milik Budiyanto tersebut dijalankan bersama seseorang yang selama ini merupakan teman dan juga merupakan calon ipar dari Yunus Budiyanto. Seseorang yang diajak untuk menjalan usaha penjualan beras oleh Budiyanto tersebut bernama Yunus Ongkowijoyo. Akan tetapi penanganan lebih banyak dijalankan oleh Yunus Ongkowijoyo. Usaha penjualan beras itu jelas banyak memperoleh keuntungan, karena pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Selang beberapa waktu kemudian yaitu pada bulan Oktober 2009, Budiyanto mempertanyakan hasil pengelolaan usaha penjualan beras kepada Yunus Ongkowijoyo. Dalam hal ini Yunus Ongkowijoyo menyatakan bahwa usaha penjualan beras mengalami kerugian dan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Budiyanto. Merasa berhak atas usaha penjualan beras, Budiyanto mengingatkan Yunus Ongkowijoyo bersama seluruh pegawainya agar segera keluar dan mengosongkan gudang dan ruko penjualan beras di Jl. Tambakrejo No. 59 Surabaya tersebut. Beberapa kali peringatan Budiyanto terhadap Yunus Ongkowijoyo untuk segera meninggalkan dan mengosongkan gudang dan ruko UD. Bersama tempat usaha penjualan beras, tetapi peringatan Budiyanto tersebut tetap tidak dihiraukan oleh Yunus Ongkowijoyo. Merasa jengkel dengan sikap Yunus Ongkowijoyo yang tidak mengindahkan peringatannya, maka pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 pada akhirnya Budiyanto dengan paksa menutup gudang beras dan ruko tempat usaha penjualan beras yang terletak di Jl. Tambakrejo No. 59 Surabaya tersebut. Dalam gudang yang ditutup ada Yunus Ongkowijoyo bersama orang tuanya dan beberapa orang pegawai. Dengan adanya tindakan Budiyanto yang menutup gudang beras, maka Yunus Ongkowijoyo menyampaikan pengaduan pada pihak kepolisian, yaitu pada Kepolisian Sektor Simokerto Surabaya. Oleh pihak kepolisian, Budiyanto dianggap melakukan penyekapan/dan dianggap melanggar pasal 335 KUH Pidana. Apabila memperhatikan terhadap Yunus tindakan yang dilakukan oleh Budiyanto Ongkowijoyo, maka tindakan tersebut merupakan suatu penyekapan. Penyekapan yang dilakukan oleh Budiyanto terhadap Yunus Ongkowijoyo adalah bentuk perbuatan tidak menyenangkan dan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan. Dengan demikian upaya dari tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh Budiyanto terhadap Yunus Ongkowijoyo adalah perbuatan tidak menyenangkan dalam bentuk penyekapan. Selain contoh kasus di atas, masih ada contoh kasus tentang penggunaan 5
pasal 335 KUH Pidana, yaitu tindak pidana yang ditangani oleh Nugraha, SH., Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kediri, dimana seorang perempuan yang melakukan pelemparan kios milik orang yang menyewa di lahan perempuan tersebut. Perempuan itu melempari kios dengan bungkusan yang berisi tidak air kencing. Perempuan menyenangkan.10 Apabila memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan sebagai pelaku, maka tindakan tersebut merupakan suatu pelemparan yang merupakan bentuk dari perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Pelemparan yang dilakukan oleh perempuan terhadap kios milik orang yang menyewa lahan adalah bentuk perbuatan tidak menyenangkan dan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan. Pelemparan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap kios milik orang yang menyewa lahan tentunya ada maksud dan tujuan tertentu, dimana maksud dan tujuan dari seorang perempuan itu agar tercapai, maka dilakukan dengan cara pelemparan sebagai bentuk dari perbuatan tidak menyenangkan yang merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana. Dengan demikian upaya dari tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang penyewa lahan milik orang perempuan itu adalah perbuatan tidak menyenangkan dalam bentuk pelemparan.11 itu ditahan dan didakwa dengan perbuatan Selain kasus tersebut di atas, terdapat pula kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangil, dimana PT. Patal Grati Pasuruan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Dengan adanya putusan pailit pada PT. Patal Grati tersebut, pihak karyawan yang belum terbayar gajinya menuntut pada PT. Patal Grati untuk memberikan pembayaran gaji. Mengingat gaji belum juga dibayar, maka para karyawan melakukan demo dengan mendirikan tenda-tenda di halaman PT. Patal Grati. Dengan adanya tenda-tenda yang didirikan oleh para karyawan, rupanya petugas Satuan Keamanan atau Satpam melakukan pembongkaran terhadap tenda- tenda tersebut. Dengan adanya pembongkaran tenda-tenda, maka para karyawan melaporkan pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian menjerat Satpam dengan pasal 335 KUH Pidana. Oleh pengadilan Negeri Bangil para Satpam itu dinyatakan bersalah melanggar pasal 335 KUH Pidana. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah pengrusakan tenda-tenda oleh para petugas keamanan di PT. Patal Grati Pasuruan. Apabila memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Satpam PT. Patal Grati Pasuruan terhadap para pekerja, maka tindakan tersebut merupakan suatu pengrusakan. Pengrusakan yang dilakukan oleh Satpam PT. Patal Grati Pasuruan terhadap tenda-tenda milik para pekerja adalah bentuk perbuatan tidak menyenangkan dan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan. Dengan demikian upaya dari tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh Satpam PT. Patal Grati terhadap para pekerja adalah perbuatan tidak menyenangkan dalam 10Ari, Sambil Nyetir, Hafalkan Pasal-Pasal KUHP, Jawa Pos, Jumat 25 Mei 2012, h. 23. 11Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 6
bentuk pengrusakan tenda. Pengrusakan tenda-tenda tersebut adalah tindak pidana pemaksaan terhadap para pekerja agar segera meninggalkan halaman PT. Patal Grati Pasuruan.12 Penggunaan Pasal 335 KUH Pidana juga terjadi pada kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut: Marsi pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2009 sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, didakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Marsi didakwa dengan Pasal 335 KUH Pidana karena calon menantu Marsi yang sudah dianggap sebagai anaknya sedang sakit, dan setelah dipanggilkan paranormal, menurut Marsi, anaknya tersebut berbicara diluar kesadarannya dan mengaku sebagai anaknya Sulami. Adanya peristiwa tersebut, maka kemudian Marsi datang ke rumah Sulami dan bertemu dengan Poniri alias Geng karena saat itu Sulami sedang tidur, lalu Marsi mengatakan "kemana Sulami? Kurang ajar,. anaknya di suruh berkeliaran di tempatku. Kalau tidak bangun, saya bacok". . Karena ketakutan dengan ancaman Marsi yang akan membacoknya, maka dengan terpaksa Sulami datang kerumah Marsi untuk menanyakan ada masalah apa hingga Marsi mencari Sulami sambil marah-marah. Sesampainya Sulami di rumah Marsi, lalu Marsi berkata "kemari, kalau tidak masuk, saya bunuh", Sambil ketakutan lalu Sulami masuk ke dalam rumah Marsi, dan saat itu Marsi kembali marah kepada Sulami dengan berkata, "ajaklah anakmu pulang, disini anakmu akan mencekik anakku".. Selain itu, Marsi juga mengatakan kepada Sulami, "orang banyak tingkah, pakai jilbab tapi memiliki tuyul, tapi kok tidak kaya, tidak punya mobil, tidak punya truck gandeng, makanya saudaranya meninggal semua". Dan juga Marsi mengatakan "perhatikan, kalau anak saya tidak sembuh, kamu saya bunuh". Apabila memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Marsi terhadap Sulami, maka tindakan tersebut merupakan suatu ancaman dengan kekerasan. Hendak membunuh adalah suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Marsi terhadap Sulami dan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan. Dengan demikian upaya dari tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh Marsi terhadap Sulami adalah ancaman dengan kekerasan yaitu ancaman hendak membunuh kalau permintaannya Marsi tidak dipenuhi oleh Sulami.13 Masih ada satu perbuatan lagi yang diberlakukan Pasal 335 KUH Pidana, dengan dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa Tukiri,pada hari kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu itu dalam tahun 2011, bertempat di kantor pegadaian Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang atau 12 Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 13 Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 7
setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain: Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Eko Yudo P.W untuk bertugas melakukan jaga di kantor Pegadaian Sumbermanjing Wetan, selanjutnya saksi korban menyapa terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba berdiri dan berkata kepada korban "kamu jagoan" sambil melepas senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang, selanjutnya terdakwa menghunuskan sajam tersebut kearah saksi korban dan akan ditusukkan pada saksi korban, lalu mengetahui hal tersebut saksi korban menghindar dan meminta bantuan ke Polsek Sumbermanjing Wetan untuk melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisisn Polsek Sumbermanjing Wetan beserta barang buktinya. Apabila memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo, maka tindakan tersebut merupakan suatu percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo bukan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan, karena tidak ada kehendak lain dari Tukiri terhadap diri Eko Yudo selain hendak membunuh Tukiri. Dengan demikian dalam kasus ini tidak dapat diberlakukan Pasal 335 KUH Pidana. Upaya Penyidik Untuk Membuktikan Yang Dilakukan Dalam Tindak Pidana Pemaksaan. Terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam kasus ini, maka hendak dilakukan pembahasan guna diperoleh jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembahasan skripsi ini mengacu pada beberapa kasus nyata yang diperiksa oleh pihak kepolisian selaku penyidik dan juga diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang. Kasus pertama yang menjadi kajian dalam skripsi ini, dimana sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa seseorang yang bernama Budiyanto telah diadukan pada pihak kepolisian oleh Yunus Ongkowijoyo. Budiyanto diadukan pada pihak kepolisian oleh Yunus Ongkowijoyo dengan alasan bahwa Budiyanto telah melakukan penutupan gudang dan melakukan penyekapan terhadap Yunus Ongkowijoyo beserta beberapa orang pegawainya dan Budiyanto dianggap melakukan perbuatan pidana berupa perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 335 KUH Pidana. Untuk itu hendak dibahas apakah tindakan Budiyanto yang melakukan penutupan gudang dan ruko tempat usaha penjualan beras yang pada dasarnya gudang dan ruko tersebut milik Budiyanto yang diperoleh dengan jalan menyewa pada pihak lain tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 335 KUH Pidana atau tidak. Dari kasus-kasus yang dikemukakan sebelumnya, juga jelas sekali bahwa kerap kali terjadi kesalahan dalam penerapan pasal 335 KUH Pidana. Seperti halnya 8
kasus pengrusakan tenda-tenda oleh Satpam PT. Patal Grati Pasuruan. Seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 406 KUH Pidana jo pasal 170 KUH Pidana. Begitu juga kasus-kasus lainnya. Para penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum jelas sekali salah dalam pengertian dan penerapannya. Pasal 335 KUH Pidana jelas bukan merupakan perbuatan tidak menyenangkan, melainkan merupakan tindak pidana pemaksaan. Mengenai tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana rumusannya menentukan: (1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,- 1e. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 2e. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau tidak melakukan atau penistaan membiarkan barang sesuatu apa. tulisan supaya ia melakukan, (2) Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu14 Memperhatikan ketentuan pasal 335 KUH Pidana tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa suatu tindak pidana pemaksaan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Kata-kata "tidak menyenangkan" dalam rumusan pasal 335 KUH Pidana harus disesuaikan dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat "dengan melawan hukum" atau kalimat "dengan paksa". Tindak pidana pemaksaan yang ada dalam rumusan pasal 335 KUH Pidana tersebut, harus benar-benar suatu perbuatan yang akibatnya tidak menyenangkan bagi orang lain, dan bukan akibat dari perbuatan pidana lainnya yang secara tegas telah diatur oleh pasal lain dalam KUH Pidana. Contoh tindak pidana pemaksaan misalnya, memaksa orang lain untuk memanjat pohon yang banyak semutnya, memaksa orang lain untuk memandang matahari, dan sebagainya. Memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Budiyanto melakukan penutupan gudang beras miliknya sendiri apabila dikaitkan dengan tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana, maka hendak dikupas atau dijabarkan kandungan isi dari pasal 335 KUH Pidana tersebut. 14Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1990, h. 238. 9
Apabila memperhatikan ketentuan pasal 335 KUH Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Untuk orang sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain. Orang atau barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Budiyanto sebagai subyek hokum yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan perbuatannya, karena Budiyanto merupakan orang yang telah dewasa serta tidak terganggu kesehatan jiwanya. Oleh karena itu, untuk orang atau barangsiapa ini telah terpenuhi. Selanjutnya memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan dalam pasal 335 KUH Pidana terlebih dahulu adalah adanya orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam kasus ini adalah Yunus Ongkowijoyo jelas terpenuhi. Dengan sendirinya dalam pasal 335 KUH Pidana ini telah terpenuhi adanya orang lain. Sedangkan memaksa orang lain sebagai sesuatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana juga terpenuhi, karena Budiyanto dalam melakukan penutupan gudang miliknya dilakukannya sebagai upaya agar Yunus Ongkowijoyo keluar meninggalkan toko dan gudang beras.. Budiyanto jelas memaksa Yunus Ongkowijoyo untuk keluar dari gudang, apabila tidak, maka toko dan gudang akan dikunci dari luar. Memaksa dengan kekerasan sebagai suatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana bila dikaitkan dengan penutupan yang dilakukan oleh Budiyanto terhadap gudang dan ruko tempat usaha penjualan beras jelas terpenuhi, dimana Budiyanto meminta dengan paksa terhadap Yunus Ongkowijoyo agar pergi meninggalkan gudang dan ruko tempat penjualan beras miliknya. Dengan demikian memaksa dan dipaksa sebagai suatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana bila dikaitkan dengan perbuatan penutupan gudang dan ruko usaha penjualan beras yang dilakukan oleh Budiyanto jelas terpenuhi. Siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa serta bentuk perbuatan yang dipaksa untuk dilakukan oleh pihak yang dipaksa dalam kasus ini terpenuhi. Pihak yang memaksa keluar gudang dan ruko adalah Budiyanto sedang pihak yang dipaksa keluar dari gudang dan ruko adalah Yunus Ongkowijoyo. Namun perlu diketahui bahwa penyidik dalam kasus Budiyanto ini pada dasarnya menjerat Budiyanto dengan menggunakan pasal Penyekapan. Sementara itu pasal 335 KUH Pidana diterapkan dengan tujuan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu Budiyanto yang melakukan penyekapan agar terjerat dengan tindak pidana pemaksaan.15 Pihak penyidik dalam menerapkan Pasal 335 KUH Pidana terhadap Budiyanto guna membuktikan perbuatan tersebut dengan memeriksa beberapa orang 15 Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 10
saksi. Jadi jelas saksi merupakan alat bukti bagi penyidik untuk membuktikan tindak pidana pemaksaan yang dipergunakan oleh penyidik.16 Dalam kasus yang lain dan ditangani oleh Penyidik Polres Kepnajen, dimana Marsi pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2009 sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, didakwa melakukan tindak pidana pemaksaan yang diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana. Marsi didakwa dengan Pasal 335 KUH Pidana karena calon menantu Marsi yang sudah dianggap sebagai anaknya sedang sakit, dan setelah dipanggilkan paranormal, menurut Marsi, anaknya tersebut berbicara diluar kesadarannya dan mengaku sebagai anaknya Sulami. Adanya peristiwa tersebut, maka kemudian Marsi datang ke rumah Sulami dan bertemu dengan Poniri alias Geng karena saat itu Sulami sedang tidur, lalu Marsi mengatakan "kemana Sulami? Kurang ajar,. anaknya di suruh berkeliaran di tempatku. Kalau tidak bangun, saya bacok". Karena ketakutan dengan ancaman Marsi yang akan membacoknya, maka dengan terpaksa Sulami datang kerumah Marsi untuk menanyakan ada masalah apa hingga Marsi mencari Sulami sambil marah-marah. Sesampainya Sulami di rumah Marsi, lalu Marsi berkata "kemari, kalau tidak masuk, saya bunuh". Sambil ketakutan lalu Sulami masuk ke dalam rumah Marsi, dan saat itu Marsi kembali marah kepada Sulami dengan berkata, "ajaklah anakmu pulang, di sini anakmu akan mencekik anakku".. Selain itu, Marsi juga mengatakan kepada Sulami, "orang banyak tingkah, pakai jilbab tapi memiliki tuyul, tapi kok tidak kaya, tidak punya mobil, tidak punya truck gandeng, makanya saudaranya meninggal semua". Dan juga Marsi mengatakan "perhatikan, kalau anak saya tidak sembuh, kamu saya bunuh". Apabila memperhatikan perkara Marsi tersebut di atas Nampak jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Marsi adalah ancaman pembunuhan atau dapat dikatakan ancaman dengan kekerasan. Namun penyidik menggunakan Pasal 335 KUH Pidana pula untuk menjerat pelaku. Memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Marsi melakukan ancaman kekerasan dengan hendak membunuh Sulami apabila dikaitkan dengan tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana, maka hendak dikupas atau dijabarkan kandungan isi dari pasal 335 KUH Pidana tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 335 KUH Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Untuk orang sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain. Orang atau barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Marsi 16Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 11
sebagai subyek hokum yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan perbuatannya, karena Marsi merupakan orang yang telah dewasa serta tidak terganggu kesehatan jiwanya. Oleh karena itu, untuk orang atau barangsiapa ini telah terpenuhi. Selanjutnya memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan dalam pasal 335 KUH Pidana terlebih dahulu adalah adanya orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam kasus ini adalah Sulami jelas terpenuhi. Dengan sendirinya dalam pasal 335 KUH Pidana ini telah terpenuhi adanya orang lain. Sedangkan memaksa orang lain sebagai sesuatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana juga terpenuhi, karena Marsi dalam melakukan ancaman kekerasan dilakukannya sebagai upaya agar Sulami datang menemuinya dan mengajak anaknya keluar dari rumah Marsi. Marsi jelas memaksa Sulami untuk segera datang ke rumah Marsi dan mengajak anaknya keluar keluar dari rumah Marsi, apabila tidak, maka Marsi akan membunuh Sulami. Memaksa dengan ancaman kekerasan sebagai suatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana bila dikaitkan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Marsi terhadap Sulami jelas terpenuhi, dimana Marsi meminta dengan paksa terhadap Sulami agar datang menemuinya dan mengajak anaknya keluar dari rumah Marsi. Dengan demikian memaksa dan dipaksa sebagai suatu hal yang harus dibuktikan dari pasal 335 KUH Pidana bila dikaitkan dengan perbuatan berupa ancaman kekerasan dalam bentuk hendak membunuh yang dilakukan oleh Marsi jelas terpenuhi. Siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa serta bentuk perbuatan yang dipaksa untuk dilakukan oleh pihak yang dipaksa dalam kasus ini terpenuhi. Pihak yang memaksa adalah Marsi sedang pihak yang dipaksa adalah Sulami.17 Memperhatikan contoh kasus tersebut di atas jelas bahwa penyidik telah mampu membuktikan ancaman kekerasan sebagai bentuk dari tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh Marsi terhadap Sulami sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUH Pidana.18 Bukti yang dipergunakan oleh penyidik untuk menjerat Marsi dengan Pasal 335 KUH Pidana adalah dengan keterangan dari beberapa saksi sebagai alat bukti dan senjata tajam yang dipergunakan oleh Marsi untuk melakukan ancaman kekerasan sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh penyidik. Selanjutnya untuk kasus lain yang menjadi kajian dalam skripsi ini, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (Wib), bertempat di kantor pegadaian Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dimana Tukiri secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu Eko Yudo sebagai korban 17Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 18Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 12
supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai tidak memakai kekerasan, suatu perbuatan menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain, pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban, yaitu Eko Yudo P.W untuk bertugas melakukan jaga di kantor Pegadaian Sumbermanjing Wetan, selanjutnya saksi korban yaitu Eko Yudo menyapa terdakwa Tukiri, kemudian terdakwa Tukiri tiba-tiba berdiri dan berkata kepada korban "kamu jagoan" sambil melepas senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang, selanjutnya terdakwa menghunuskan sajam tersebut kearah saksi korban dan akan ditusukkan pada saksi korban, lalu mengetahui hal tersebut saksi korban menghindar dan meminta bantuan ke Polsek Sumbermanjing Wetan untuk melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisisn Polsek Sumbermanjing Wetan beserta barang buktinya. Apabila memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo, maka tindakan tersebut merupakan suatu percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo bukan merupakan salah satu upaya dari tindak pidana pemaksaan, karena tidak ada kehendak lain dari Tukiri terhadap diri Eko Yudo selain tidak dapat hendak membunuh Tukiri. Dengan demikian dalam kasus diberlakukan Pasal 335 KUH Pidana. Pihak penyidik dalam kasus Tukiri ini jelas tidak mampu membuktikan adanya tindak pemaksaan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo. Tindakan yang dilakukan oleh Tukiri murni percobaan pembunuhan terhadap Eko Yudo, dan yang tentunya tidak dapat dijerat dengan Pasal 335 KUH Pidana, sehingga dalam kasus Tukiri ini pihak Penyidik tidak mampu membuktikan upaya pemaksaan yang diharuskan terpenuhi sebagai syarat dapat dijerat dengan Pasal 335 KUH Pidana tersebut.19 lain maupun perlakuan yang ini Dalam kasus dengan terdakwa Tukiri ini memang tidak terbukti adanya pemaksaan terhadap Eko Yudo sebagai korban. Akan tetapi yang terbukti adalah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Tukiri terhadap Eko Yudo, yaitu dari beberapa orang saksi dan senjata tajam yang dipergunakan oleh Tukiri untuk membunuh Eko Yudo. E. PENUTUP Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan dijerat oleh penyidik dengan Pasal 335 KUH Pidana dengan sebutan tindak pidana pemaksaan, karena: Memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 KUHPidana jelas terpenuhi, dimana para pelaku sebagai terdakwa melakukan tindakan yang berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan berupa 19Wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 22 Oktober 2012. 13
ancaman pembunuhan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan seperti melempar dengan air kencing. Kekerasan, ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan tersebut merupakan suatu upaya untuk terjadinya tindak pidana pemaksaan. Memaksa dengan kekerasan sebagai suatu hal yang harus dibuktikan dari Pasal 335 KUH Pidana oleh penyidik telah terpenuhi, dimana dalam hal ini terbukti siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa. Dalam beberapa kasus yang dikemukakan dalam skripsi ini jelas ada pihak yang memaksa dan ada pihak yang dipaksa, dimana pada kasus Budiyanto upaya yang dilakukan oleh Budiyanto adalah penyekapan dengan tujuan memaksa Yunus Ongkowijoyo agar keluar dari gudang dan ruko beras. Dalam kasus Marsi bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan ancaman kekerasan terhadap Sulami untuk memaksa Sulami datang menemui Marsi, kalau tidak datang maka Marsi akan membunuh Sulami. Hal ini jelas terbukti adanya ancaman kekerasan sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana pemaksaan yang telah dilakukan oleh penyidik. Pihak penyidik dalam menjerat para tersangka dan terdakwa dengan Pasal 335 KUH Pidana menggunakan alat bukti berupa saksi dan senjata tajam sebagai barang bukti yang merupakan pelengkap guna membuktikan perbuatan dari para tersangka atau terdakwa. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan saran bahwa apabila adan laporan atau pengaduan oleh seseorang, seyogyanya pihak kepolisian mengkaji lebih dalam pada tahap penyidikan terhadap pasal yang dianggap dilanggar oleh pihak yang dilaporkan sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan pasal yang berakibat pada penjatuhan pidana pada orang yang tidak bersalah. Pihak penyidik sebagai pintu gerbang utama dalam penegakan hukum pidana seyogyanya benar-benar mampu membuktikan sangkaannya dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penyidikan dan pelaku tindak pidana benar-benar dapat dijerat berdasarkan Pasal-pasal KUH Pidana yang diberlakukan terhadap tersangka. F. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cet. V, RajaGrafindo, Jakarta, 2010. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 14
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Semester Ganjil, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. Dewi Yulianti, Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2003. Djoko Prakoso, Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. J. van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Cet. I, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. _______, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 200. Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya, Cet. I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001. M.Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Kaya, Bandung, 1984. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993. _______, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Cet. II, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. 15
Sahetapy, Kejahatan Kekerasaan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1986. Sudarto dan Wonosutanto, Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1987. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. Undang-Undang: Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1986. (KUHP) Serta Komentar- Majalah/Koran: Ari, Sambil Nyetir, Hafalkan Pasal-Pasal KUHP, Jawa Pos, Jumat 25 Mei 2012. 16