JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS Urip Giyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon ABSTRAK Pandemi Covid-19 mengakibatkan mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak langsung di antaranya perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor usaha lainnya yang bergantung pada pergerakan bebas manusia. Karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa Tengah dengan melakukan lockdown. Lockdown ini rencananya akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji hukum bisnis terhadap kegiatan Jawa Tengah di Rumah Saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 dan bagaimana dampaknya bagi kegiatan ekonomi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Teori yang digunakan adalah teori ECA (Empaty, Credibility, Aunthenticity). Teori ini digunakan untuk dapat membuat masyarakat mau membeli produk dan mendukung program-program yang dibuat, sehingga brand yang kita miliki tetap eksis.Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa pandemic covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Fenomenologi Husserl sebagai usaha spekulatif digunakan untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisaan terhadap hal-hal yang nampak di era pandemi. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Hukum Bisnis 50
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 A. PENDAHULUAN down, baik di tingkat nasional maupun di Kondisi negara akibat wabah virus tingkat daerah adalah kebijakan Corona semakin darurat seiring terus pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak bertambahnya jumlah penderita virus boleh diambil oleh pemerintah daerah. tersebut. Pembatasan aktivitas masyarakat dengan menghentikan kegiatan sekolah dan Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lock down.3 pekerjaan seperti biasanya. Kemudian, Dalam peraturan perundang- beberapa negara luar seperti China, Italia, undangan, istilah lockdown sehubungan Spanyol telah mengambil kebijakan penyakit atau wabah dapat mengacu penutupan wilayah atau lockdown sehingga menghentikan total kegiatan publik.1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekakarantinaan Kesehatan Sementara itu, pemerintah Indonesia (KK). UU tersebut menyatakan belum memutuskan lockdown sebagai KK adalah upaya mencegah dan antisipasi penyebaran virus tersebut. menangkal keluar atau masuknya Presiden Joko Widodo menyatakan penyakit dan/atau faktor risiko kebijakan penutupan daerah secara total kesehatan masyarakat yang berpotensi atau lock down dalam mengantisipasi virus Corona merupakan kewenangan pusat.2 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah dilarang Pasal 5 UU tentang KK memutuskan kebijakan lock down tersebut. menyatakan Pemerintah Pusat Selain itu, Jokowi juga menilai saat ini bertanggungjawab menyelenggarakan pencegahan lebih ditekankan pada Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk pengurangan mobilitas orang dan dan di wilayah secara terpadu. Dalam mengurangi kerumunan masyarakat. menyelenggarakan Kekarantinaan Semua kebijakan, baik kebijakan Kesehatan sebagaimana dimaksud pemerintah pusat, maupun kebijakan Pemerintah Pusat dapat melibatkan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah Pemerintah Daerah. Akibat lockdown ini secara mendalam, agar efektif tentunya menimbulkan terjadinya menyelesaikan masalah, dan tidak semakin ketersediaan bahan pasokan kebutuhan memperburuk keadaan. Kebijakan lock pokok masyarakat karena aktivitas 1 Kumparan. ( April, 13 2020). 2 Peristiwa yang Pernah ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Retrieved From . Accessed on September 5 2020. 2 Kementerian Kesehatan. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease Covid- 19. .Accessed on September 5 2020 produksi terhenti. Sehingga, pemerintah 3 (April, 14 2020). Presiden Jokowi Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Ini Penjelasannya. Retrived From, Accessed on September 5 2020 51
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 pusat dan daerah harus bertanggung jawab langsung di antaranya perhotelan, terhadap ketersediaan sumber daya yang transportasi, pariwisata, manufaktur dan diperlukan dalam penyelenggaraan KK. sektor usaha lainnya yang bergantung Istilah karantina wilayah sebenarnya pada pergerakan bebas manusia. Payung lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang hukum Pemerintah dalam penyelamatan perekonomian nasional.5 sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang Pertama, apakah pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis?6 dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Keadaan pandemi dapat berimplikasi Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka terhadap kontrak bisnis apabila keadaan tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa tersebut dapat dikualifikasikan Tengah dengan melakukan lockdown. sebagai force majeure. Istilah force Lockdown ini rencananya akan dilakukan majeure memang tidak didefinisikan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tengah. Langkah ini diambil oleh Ganjar Perdata (KUHPerdata) dan beberapa dikarenakan respon dari Presiden Joko peraturan di Indonesia dalam lingkup Widodo mengenai pelaksanaan keperdataan.International Chamber of Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Commerce (ICC) sebuah organisasi Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan perdagangan dunia mendefinisikan force Bali kurang efektif. Jawa Tengah menjadi majeure sebagai the occurrence of an salah satu provinsi di Indonesia yang event or circumstance ("Force Majeure banyak memiliki kasus positif Covid-19. Event") that prevents or impedes a party Beberapa cara telah dilakukan oleh from performing one or more of its pemerintah daerah dan juga pusat untuk menekan angka ini.4 contractual obligations under contract, if and to the extent that the the Bagi dunia bisnis, pandemi Corona party affected by the impediment ("the Virus Disease 2019 (Covid-19) menyisakan Affected Party") proves: (a)that such ruang persoalan tersendiri. impediment is beyond its reasonable Pandemi Covid19 mengakibatkan control; and (b)that it could not mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak 4 virus/situasi-terkini- emerging/info-corona- april- . Accessed on September 5 2020 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 6 Munir. Fuady, 2003. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Alumni. h. 23. 52
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 reasonably have been foreseen at the time sehingga terhalang untuk memenuhi of the conclusion of the contract; and (c) kewajiban kontraktualnya. Artinya, untuk that the effects of the impediment could not dapat dikatakan sebagai force majeure, reasonably have been avoided or overcome unsur terhalangnya pemenuhan kewajiban by the Affected Party. kontrak penting untuk diperhatikan. Menurut ICC, force majeure adalah Apabila itu terjadi, maka pandemi Covid- terjadinya suatu peristiwa atau keadaan 19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis. yang mencegah atau menghalangi suatu Kedua, implikasi apa yang pihak untuk melakukan satu atau lebih ditimbulkan? Keadaan pandemi Covid-19 kewajiban kontraktualnya berdasarkan yang dikualifikasikan sebagai force kontrak yang sudah disepakati. Unsur-unsur majeure berimplikasi pada kontrak bisnis suatu keadaan dapat dikatakan force yang dibuat oleh para pihak. Hal itu majeure apabila dapat dibuktikan: (a) ditegaskan dalam Pasal 1244 bahwa hambatan tersebut berada di luar KUHPerdata, Pasal 1245 KUHPerdata, kendalinya; (b) keadaan itu tidak dapat secara wajar diprediksi pada saat Pasal 1444 KUHPerdata dan Pasal 1445 KUHPerdata.7 Mengacu pada beberapa penyelesaian kontrak; dan (c) bahwa akibat pasal tersebut, implikasi pandemi Covid- dari halangan tidak dapat secara wajar 19 terhadap kontrak bisnis adalah bahwa dihindari atau diatasi oleh pihak yang pihak debitur dalam kontrak bisnis tidak terkena dampak. diwajibkan menanggung kerugian dan Merujuk pada unsur-unsur tersebut, membayar biaya, denda, dan bunga yang maka pandemi Covid-19 dapat diakibatkan karena terhalangnya dikualifikasikan sebagai force majeure. Hal memenuhi kewajiban. ini karena, pandemi terjadi di luar kendali Debitur tidak dapat dinyatakan para pihak, tidak dapat diprediksi wanprestasi karena tidak terlaksananya sebelumnya oleh para pihak dan berakibat kewajiban kontraktual bukan karena pada terhalangnya para pihak untuk kesengajaan maupun kelalain melainkan melaksanakan kewajiban kontraktualnya. karena pandemi Covid-19. Pihak yang Perlu pendekatan case per case apakah memiliki kewajiban kontraktual tidak pandemi tersebut berakibat terhalangnya dapat diminta ganti rugi dalam hal debitur untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Hal ini mengingat, keadaan pandemi tidak mengakibatkan semua sektor 7 Rasuh, Daryl John, 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum, Volume 4 No 2 Tahun 2016. usaha berhenti berjalan atau terdampak 53
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 terdapat keadaan yang tidak dapat Salah satu diantaranya gaya hidup diperkirakan sebelumnya atau diluar baru, dimana semua orang berusaha tetap kendali yang wajar karena adanya faktor di rumah atau stay at home.Sebagian besar eksternal. masyarakat berkegiatan secara virtual. B. PEMBAHASAN Masyarakat kini fokus pada pemenuhan 1. Kronologi Jateng Di Rumah Saja kebutuhan pokok dan mengurangi belanja Beberapa tempat usaha masih tidak esensial. Bukan itu saja, jiwa sosial bertahan bisnisnya beradaptasi di masa pandemi Covid-19.8 dengan strategi banyak orang di masa pandemi menjadi lebih tinggi. Perekonomian Indonesia resmi masuk ke Empat adaptasi Pemilik usaha zona resesi setelah Badan Pusat Statistik menghadapi kondisi yang baru agar (BPS) melaporkan produk domestik bruto bisnisnya tetap bertahan dan malah (PDB) RI pada kuartal III/2020 berada di berkembang. Berikut empat adaptasi yang minus 3,49 persen (year on year/ yoy). dilakukan dalam berbisnis di masa yang Namun, Deeng Sanyoto memiliki pendapat bisa diterapkan dalam bisnis: diantaranya tentang pandemi. Beberapa unit usaha di pertama gencar melakukan promosi di Jawa Tengah justru melihat pendemi media massa yaitu dengan mengandalkan sebagai sebuah kesempatan dalam peralihan semua orang pada masa mengembangkan bisnis. pandemi, TaniHub menggunakan Selama pandemi platform digital gencar melakukan ini growth perusahaan bisa sampai 500 aktivitas di media sosial. Melalui media persen. Penambahan new user kita lebih sosial ini, mereka gencar beraktivitas dan dari 200 ribu. Kami tidak pernah berhenti juga menarik konsumennya. Tidak hanya berinovasi dengan strategi.Dia menuturkan di media sosial, beberapa unit usaha juga TaniHub mengawali dengan menganalisis bahkan mengiklankan produknya di perilaku masyarakat selama pandemi berbagai media lain.Kedua, berupaya Covid-19. Kemudian, Deeng mendapatkan menemukan solusi atas semua masalah empat hal yang terjadi selama masa bisnis yang dihadapi. Berikan solusi pandemi. bukan hanya sekedar berjualan. Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi, maka akan tampak bahwa orang bosan di rumah. Padahal, orang dituntut untuk Dampak- %2011%20- %202020.pdf>. Accessed on September 5 2020. Penyebaran-Coronavirus-Disease- produktif dan mereka pemasukan. Meskipun saat ini berada di rumah, Deeng 54
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 mengungkapkan orang-orang ini memiliki tetap membuka pasar-pasar tradisional sebuah aset yang masih bisa dimanfaatkan saat Gerakan Jateng di Rumah Saja yaitu networking. diberlakukan pada 6-7 Februari Memanfaatkan networking atau mendatang. Gubernur Jawa Tengah, kenala dari konsumennya kemudian mereka Ganjar Pranowo memberikan mengeluarkan Jaringan media sosial. kewenangan itu kepada masing-masing Melaluimedia sosial, konsumen dijadikan Bupati/Wali Kota.Penyemprot bisa brand ambasador oleh perusahaan yang bisa membantu menyehatkan. Memang ada mendapatkan insentif nantinya. Melalui yang menyampaikan, akan tetap konsep ini, perusahaan akan mendapatkan membuka (pasar tradisional). Maka target pasar yang lebih luas dari diminta diatur protokolnya dan sebelumnya. Ketiga, Kolaborasi menjadi menjadikan ini momentum penataan kunci penting lainnya agar bisnis sama- pasar.Namun beberapa Bupati/Wali Kota sama bertahan di masa sulit seperti sepakat untuk menutup secara sekarang. Deeng mengungkapkan jika keseluruhan, beberapa lainnya akan dahulu kolaborasi bukan prioritas utama, membatasi. Melihat keragaman kebijakan kini kolaborasi menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah bisnis.9 Keempat, pemilik usaha perlu menyusun pesan sosial, itu, Ganjar menyerahkan kepada daerah.Dalam Surat Edaran10 masing-masing semuanya kepala tentang Pandemi dialami oleh semua orang dan Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat semua orang mengalami kesulitan. Maka poin yang mengatur hal itu, yakni poin pendekatan emosional juga menjadi stategi 1C. Point itu berbunyi "Gerakan bisnis yang bisa diandalkan. Beberapa unit dimaksud dilaksanakan sesuai kondisi usaha kemudian menyediakan platform dan kearifan lokal di wilayah masing- untuk konsumennya berbagi melalui unit masing, termasuk diantaranya usaha. Start-up produk pertanian ini penutupan Car Free Day, penutupan kemudian membagikan paket donasi kepada jalan, penutupan toko/mall, penutupan pejuang Covid-19. pasar, penutupan destinasi wisata dan 2. Dampak Jateng di Rumah Saja pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan Sejumlah daerah menyatakan akan nikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang berpotensi 9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (April, 10 2020). Infeksi Covid-19 Telah Menyebar di 34 Provinsi di Indonesia total Positif Jadi 3.512 Kasus. Retrived From Accessed on September 5 2020. 10 Surat Edaran tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat poin yang mengatur hal itu, yakni poin 1C. 55
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 memunculkan kerumunan (pendidikan, pemberlakuan pembatasan kegiatan event, dll).Oleh Karena di SE itu ada masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa kearifan lokal. Jadi tidak hanya arif dalam Tengah itu, Ganjar meminta seluruh rangka membuat kebijakannya, tapi juga masyarakat tetap di rumah dan tidak arif melihat kondisi daerahnya. Jika bepergian.Kebijakan itu tidak berlaku daerahnya hijau, ya monggo. Data itu yang bagi orang bergerak di sektor esensial disampaikan. Kawan-kawan Bupati/Wali dikecualikan dalam kebijakan itu. Kota saya berikan kewenangan untuk Diantaranya sektor kesehatan, mengatur itu. kebencanaan, keamanan, energi, Beberapa Bupati/Wali Kota lanjut komunikasi dan teknologi informasi, Ganjar mengatakan komitmen penuh untuk keuangan, perbankan, logistik dan memberlakukan gerakan itu. Mereka akan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, mencoba menerapkan dua hari untuk konstruksi, industri strategis, pelayanan pembatasan pada masyarakat. Dan yang dasar, utilitas publik dan industri yang seperti itu tentu lebih baik. Tapi yang tidak ditetapkan sebagai objek vital nasional. menerapkan, saya minta benar-benar ditata Sejumlah daerah diminta protokolnyaJika tetap akan membuka pasar melakukan penutupan sejumlah tempat tradisional, Ganjar mewanti-wanti agar publik, dengan kearifan lokal dan betul-betul dilakukan penataan. Pasar ditata, mengedepankan kondisi masing-masing. disemprot dan pedagang diberikan jarak Diantaranya jalan, toko, mall, pasar, agar tidak berkerumun. Kalau perlu destinasi wisata dan pusat rekreasi, pedagang dikeluarkan ke jalan untuk pembatasan hajatan dan pernikahan serta keperluan penataan itu. PKL juga sama, kegiatan lain yang memunculkan potensi dikeluarkan saja untuk kemudian protokol kerumunan seperti pendidikan, event dan kesehatan bisa berjalan.Seperti diberitakan lain-lain. Selain itu, pada hari yang sama sebelumnya, Gerakan Jateng di Rumah Saja akan digelar operasi Yustisi secara itu akan digelar akhir pekan ini, tepatnya serentak di seluruh Kabupaten/Kota di pada 6-7 Februari mendatang. Melalui Surat Edaran11 (SE) nomor 443.5/0001933 Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait. Sejumlah daerah tentang peningkatan kedisiplinan dan mengatakan akan tetap membuka pasar pengetatan protokol kesehatan pada tradisional di daerahnya. Diantaranya Banyumas, Kota Semarang dan Sragen. 11 SE tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah nomor 443.5/0001933 Di tempat-tempat itu, pasar tradisional akan tetap buka saat Gerakan Jateng di 56
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Rumah Saja berlangsung Isu bahwa pasar memakai masker, mencuci tangan dan daerah seperti Pasar Suronegaran, Pasar menjaga jarak atau tidak Baledono dan Pasar Kutoarjo bakal tutup berkerumun."Kita tetap berikan pada 6 dan 7 Februari besok, akhirnya kesempatan kepada mereka untuk terjawab. Kepala Dinas Koperasi UKM mencari nafkah. Tapi syaratnya wajib Perdagangan Bambang Susilo melalui surat mematuhi prokes. Kita akan pantau edarannya, menegaskan, pasar daerah/desa, terus," ujar Wali Kota Salatiga Yuliyanto. distributor dan gudang logistik kebutuhan Sebaliknya, untuk tempat wisata, mal, pokok masyarakat dapat beroperasi 100 tempat hiburan, tempat olahraga serta persen.Bahkan Bupati Purworejo Agus perkantoran dan industri diminta untuk Bastian SE MM usai meresmikan proyek- tidak beroperasi atau tutup seiring proyek tahun 2020 menyatakan pasar tetap gerakan 'Jateng Di Rumah Saja' pada 6-7 buka pada tanggal tersebut. Meski begitu Februari 2021. Mal, tempat hiburan, masyarakat dihimbau untuk tinggal di tempat olahraga destinasi wisata, rumah pada Sabtu dan Minggu sesuai perkantoran dan industri, kita minta tutup anjuran gubernur Jateng."Kalau tidak sesuai Surat Edaran pak Gubernur terkait penting sekali tidak usah pergi kemana- program Jateng Di Rumah Saja. mana lah. Di rumah saja," demikian ucap Khusus untuk tempat ibadah, Yuliyanto Bupati. Isu tutupnya pasar Suronegaran meminta agar pengelola dan umat sama- selama pemberlakuan peningkatan disiplin sama tetap menjaga dan mematuhi prokes tanggal 6-7 Februari, juga dibantah oleh sehingga tidak memunculkan penyebaran Kepala Pasar (Pagi) Suronegaran Setyo virus Covid-19. Haryadi melalui sebuah pengumuman. Gerakan Jateng di Rumah Saja yang Isinya, pasar tetap buka tanggal 6-7 digelar akhir pekan ini, 6 dan 7 Februari Februari. Alasannya, karena pelayanan 2021, digagas Ganjar merespons kebutuhan sehari-hari. pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Pemerintah Kota Salatiga tetap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan mberikan ijin terhadap pasar tradisional, Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak warung, restoran dan toko untuk tetap buka efektif meredam penyebaran virus di masa pelaksanaan gerakan 'Jateng di corona. Rumah Saja' yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meski demikian, Pemerintah KabupatenTemanggung mengeluarkan Suat Edaran12 (SE) Bupati pelaku usaha diminta untuk wajib mematuhi protokol kesehatan yakni 12 Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 066 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 57
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Temanggung Nomor 066 Tahun 2021 Guna mendukung kegiatan program tentang Pelaksanaan Gerakan Jateng di Gerakan Jateng di Rumah Saja, Bupati Rumah Saja di Wilayah Kabupaten Temanggung tertanggal 3 Februari 2021. Boyolali menerbitkan Surat Edaran 13Nomor 300/1252/5.5/2021. Edaran Adapun Gerakan Jateng di Rumah Saja tentang Peningkatan Kedisiplinan dan akan dilaksanakan pada Tanggal 6-7 Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Februari 2021. Perpanjangan PPKM ini bertujuan untuk Dalam SE tersebut, terdapat 12 poin mencegah timbulnya penularan Covid-19 imbuan, larangan, hingga arahan Bupati di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan Temanggung M Al Khadziq untuk berlaku selama dua hari yakni 6-7 mendukung program Gubernur Jawa Februari 2021. Berdasarkan Surat Edaran Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka tersebut maka sejumlah kebijakan telah meminimalisir mobilitas masyarakat guna diinstruksikan kepada seluruh elemen mencegah penyebaran Covid-19. Salah masyarakat. Salah satunya penutupan satunya yaitu pembatasan kegiatan disemua sektor pariwisata dan hiburan. pasar tradisional hingga pukul 12.00 WIB 3. Analisis Hukum Bisnis terhadap selama dua hari. Kapolres Temanggung, Fenomena Jateng di Rumah Saja AKBP Benny Setyowadi mengatakan, guna Dalam mengingat dalam suatu mengantisipasi berjubelnya pembeli, kontrak terdapat dua pihak atau lebih, pihaknya menyiagakan 5 personel maka strategi pengamanan dalam gabungan disetiap pasar tradisional. Terdiri perancangan dan penelahaan terbilang dari personel TNI, Polri dan Satpol PP penting karena kalimat dalam kontrak Temanggung. Untuk memaksimalkan informasi memiliki implikasi hukum ketika terlibat sengketa.14 Diperlukan dalam suatu kepada para pedagang pasar, Wakil Bupati strategi pengamanan dalam perancangan Temanggung Heri Ibnu Wibowo bersama dan penelaahan kontrak ?karena kalimat rombongan melakukan sosialisasi kepada dalam kontrak itu memiliki implikasi para pedagang di pasar-pasar tradisional. hukum ketika terlibat dalam suatu Saat sosialisasi, turut dibagikan masker kepada pedagang, pembeli, hingga petugas parkir untuk mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 13Surat Edaran Nomor 300/1252/5.5/2021. Edaran tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Pada Perpanjangan PPKM bertujuan untuk mencegah timbulnya penularan Covid-19 Protokol Kesehatan ini Gerakan Jateng di Rumah Saja di Wilayah Kabupaten Temanggung tertanggal 3 Februari 2021. 14 Riduan,Syahrani,2006 Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, h. .61. 58
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 sengketa. Kita harus pahami ketika Kedua, langkah pelaksanaan yaitu membuat kontrak itu terdapat lebih dari satu menentukan pihak-pihak yang hendak kepentingan karena terdapat dua pihak. melakukan transaksi, memformulasikan Dalam konteks demikian, ada pihak yang latar belakang diadakannya kontrak, merancang dan ada pihak yang menelaah, menulis pokok-pokok pikiran yang disini menjadi penting bagi perancang dan hendak dimasukkan dalam kontrak, penelaah agar sadar betul siapa pihak yang melakukan pengecekan, melakukan diwakili ketika merancang dan menelaah konfirmasi dengan user, melakukan kontrak. Secara detail penggunaan kata dan perbaikan sesuai permintaan user. kalimat dalam suatu kontrak dan Pengecekan, usahakan minta bantuan memberikan contoh soal sehingga 50 kepada kolega untuk kembali membaca peserta yang berasal dari sabang sampai isi kontrak untuk melihat typo. marauke terlihat sangat antusias dalam Ketiga, langkah akhir yaitu menjawab soal-soal mengenai kata dan melakukan koreksi terakhir, melakukan kalimat yang diberikan oleh pengecekan kesalahan dalam Hikmahanto.Wujud pengamanan yang dilakukan oleh perancang dalam suatu rangka "error free", memahami komperensif kontrak15 yang dibuat. kontrak adalah dalam bentuk kata dan Sedangkan untuk penelaah juga terdapat kalimat oleh karena itu harus banyak latihan tiga langkah dalam menelaah kontrak, mengenai hal ini. Setidaknya terdapat tiga yaitu Pertama, langkah persiapan dimana langkah dalam pembuatan kontrak langkah ini sama dengan langkah diantaranya adalah: perancangan kontrak. Kedua, langkah Pertama, langkah persiapan dimana pelaksanaan yang juga mirip dengan perancang merumuskan secara akurat langkah pelaksanaan yang ada pada mengenai transaksi yang hendak dilakukan, perancangan kontrak, hanya berbeda memahami industri dari transaksi yang akan dalam penelahaan kontrak dilakukan, memhamai peraturan perundang- adalah lawyer wajib melakukan verifikasi undangan yang melingkupi transaksi bahwa kontrak yang dibuat telah mendapatkan contoh kontrak yang mirip mencerminkan keinginan kien serta untuk dijadikan rujukan.Hal hal tersebut melindungi klien. Ketiga, tahap akhir umumnya kita kenal sebagai riset. Nah, yaitu membuat poin-poin komentarr perihal contoh kontrak, itu ingat ya dijadikan rujukan, tidak di copy paste. 15 Salim H.S. 2010. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. h.9. 59
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 terhadap rancangan kontrak dengan Pelaku bisnis diharapkan dapat membaginya menjadi komentar umum dan menerapkan "Pivot Bisnis". komentar khusus. "Pivot Bisnis merupakan Tidak hanya langkah dalam pengembangan bisnis atau bahkan perancangan dan penelahaan suatu kontrak, mengubah model bisnis itu sendiri. Jika Hikamhanto juga menjelaskan tahap bisnis yang saat ini dijalankan tidak negosiasi setelah melakukan tahap memungkinan untuk bertahan, maka perancangan dan penelahaan suatu kontrak dapat diubah menjadi bisnis yang lain. yaitu Pertama, tahap persiapan dimana Sebagai pelaku bisnis harus memastikan dalam bernegosiasi para pihak perlu untuk bahwa value produk dapat menjadi solusi menguasai rancangan kontrak secara bagi semua. Pada masa seperti ini, pelaku komperenshif dan rinci, memahami industri usaha harus bisa memanfatkan platform dari kontrak, menguasai peraturan online, yaitu sosial media dan website, perundang-undangan yang melingkupi atau sering disebut sebagai Digital kontrak, dll. Kedua, tahap pelaksanaan Marketing. Satu Atap juga memiliki yaitu mengetahui siapa yang dihadapi program 100 Website Untuk UMKM dengan profiling serta menetapkan apa saja yang dapat membantu UMKM pada masa yang hendak dicapai dalam negosiasi pandemi ini. tersebut. Berdasarkan sisi perusahaan atau Pada masa pandemi Covid-19 saat ini pengusaha sebagai brand. Sobri tentunya kita harus dapat mengelola bisnis menjelaskan, bahwa dari segi brand dengan baik dan mampu mengatasi krisis pengusaha dapat menggunakan teori ECA yang terjadi. Tujuannya agar kita bisa (Empaty, Credibility, Aunthenticity). menjalankan bisnis dengan semestinya. Teori ini nantinya diharapkan dapat Pembahasan ini tidak hanya berlaku untuk membuat masyarakat mau membeli pelaku bisnis saja, akan tetapi bagi produk dan mendukung program-program mahasiswa ataupun orang yang ingin yang dibuat, sehingga brand yang kita memulai bisnis juga dapat memperoleh ini.16 ilmu dengan mengikuti webinar miliki tetap eksis.Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa krisis 16 Temu Virtual Kebijakan Stimulus Lanjutan Industri Jasa Keuangan. Dalam Webinar Peran OJK dan BI dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah Covid-19, Diakses tanggal 5 September 2020. seperti ini. Sebagai pelaku bisnis kita harus bisa memanfaatkan apa yang sedang dibutuhkan oleh costumer 60
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 sekarang. Kita harus memastikan bahwa kegiatan lain yang memunculkan potensi produk kita dapat menjadi jawaban atas kerumunan seperti pendidikan, event dan masalah mereka. Hal ini dapat membantu lain-lain. Selain itu, pada hari yang sama pelaku bisnis dalam menangani krisis pada akan digelar operasi Yustisi secara masa pandemi Covid-19. serentak di seluruh Kabupaten/Kota di C. KESIMPULAN Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan 1. Kesimpulan instansi terkait. Edaran tentang Peningkatan Bagi pelaku industri maupun bisnis Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol dibutuhkan komitmen yang kuat untuk Kesehatan Pada Perpanjangan PPKM ini mentaati instruksi pemerintah pusat bertujuan untuk mencegah timbulnya maupun pemerintah daerah melalui penularan Covid-19 di wilayah tersebut. alternative bisnis pelaku usaha yang Kebijakan ini berlaku selama dua hari yakni memanfatkan platform online, yaitu 6-7 Februari 2021. Berdasarkan Surat sosial media dan website, atau sering Edaran tersebut maka sejumlah kebijakan disebut sebagai Digital Marketing sebagai telah diinstruksikan kepada seluruh elemen solusi yang dapat membantu UMKM masyarakat. Salah satunya penutupan sektor pada masa pandemi. pariwisata dan hiburan. Hasilnya sebagian besar pemerintah daerah mentaati aturan DAFTAR BACAAN tersebut dan ditaati oleh masyarakat umum Buku maupun para pelaku bisnis yang menghentikan atau meliburkan kegiatan bisnisnya sesuai kesepakatan dan edaran. AgusYudha Hukum Hernoko,1993 Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,Hukum Perjanjian Perdata, Bandung: Mandar Maju 2. Saran Hal yang perlu dilakukan oleh para pemegang kebijakan di tingkat pusat Harry,Purwanto,2016 Keberadaan Asas Stantibus Dalam Internasional,Rajawali Rebus Perjanjian Pers RajaGrafindo Persada Sic maupun daerah adalah penyamaan persepsi terkait adanya instruksi pada sejumlah M,Muhtarom,Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, daerah yang diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing- Munir Fuady, 2003. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Alumni. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masing. Diantaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Perdata, Asas-asas Bandung: Alumni Hukum 61
JURNAL JENDELA HUKUM ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 Salim H.S. 2010. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika Suharsimi. Arikunto ,2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Zainuddin Ali,2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Jurnal Rasuh Daryl John, 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Hukum Undang-Undang Kitab Perdata. Privatum, Jurnal Lex Volume 4 No 2 Tahun 2016. Wibawa Parama Adhi. 2014.. Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa) Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 06, Oktober 2014 62