Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 STATUS KEBERLANJUTAN SISTEM PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN ERA DESENTRALISASI DI INDONESIA Sustainability Status of Development System of Fisheries Extension on Decentralize Circumstance in Indonesia Oleh: Anthon A. Djari1*, Sugeng H Wisudo2, Rudi C. Tarumengkeng3, Hartrisari Hardjomidjojo4, dan Basita Ginting5 Diterima: 4 Februari 2009; Disetujui: 20 Agustus 2009 ABSTRACT This examination forwarded to identify the kind of atributes that reflecting the fisheries exten- sion development and analizing the fisheries present status in some region in Indonesia. Data collecting method implemented during the field survey process, and also literature tracement as the secondary date. This study employs the multi dimensional scaling for the analizing method as the examination of the fisheries present status. Based on the result we know that the sustainability sta- tus of fisheries extension system in decentralize circumstance majority in sustainable condition, except on equipment dimension. Key words: decentralize circumstance, development system, extension fisheries, sustainability status ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keberlanjutan sistem pengembangan penyuluhan perikanan era desentralisasi di Indonesia. Pengumpulan data dilaksanakan pada 20 Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode survei. Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung dan wawancara terhadap pelaku sistem di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka/publikasi. Metode analisis yang digunakan adalah multi dimensional scaling (MDS), Laverage dan Monte Carlo, masing-masing untuk menilai status keberlanjutan sistem pe- nyuluhan, menilai atribut sensitif dan membuat stabilitas analisis MDS. Hasil perhitungan MDS terhadap 5 dimensi: kelembagaan, ketenagakerjaan, penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembiayaan (SPP) dan respons pelaku utama (sosial) memperlihatkan bahwa secara umum sis- tem penyuluhan berada pada kondisi yang berkelanjutan karena umumnya nilai indeks berada di- atas 50, kecuali untuk dimensi SPP yang menunjukkan nilai indeks berkelanjutan di mayoritas dae- rah masih berada pada kondisi kurang berkelanjutan. Analisis laverage menghasilkan 21 atribut yang paling sensitif mempengaruhi nilai 5 dimensi dengan 56 atribut, sedangkan analisis Monte Carlo menunjukkan rentang penyimpangan <1 pada tingkat kepercayaan 95% yang berarti tingkat proses sangat tinggi dan akurat. Kata kunci: era desentralisasi, sistem pengembangan, penyuluhan perikanan, status keberlanjutan 1 Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, RI 2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB 3 Departemen Teknologi Hasil Hutan, FAHUTAN, IPB 4 Departemen Teknologi Industri Pertanian, FATETA, IPB 5 Fakultas Peternakan, IPB * Korespondensi: Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 143
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 1. PENDAHULUAN 2. METODOLOGI Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang oleh pe- merintah kepada daerah otonom untuk menga- tur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konteks desentralisasi disektor kelautan dan perikanan adalah daerah otonom berhak me- ngatur dan mengurus aspek kelautan, perika- nan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian, pengolahan dan pemasaran, investasi dan peluang usaha, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan (Satria et al., 2002). Semangat yang diusung oleh desentrali- sasi adalah daerah dapat memanfaatkan sum- berdaya produktif secara optimal sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. In- strumen penting dalam pemanfaatan dan pe- ngelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan yaitu peningkatan kuali- tas sumberdaya manusia (SDM) yang dapat dilakukan melalui penyuluhan. Penyelenggara- an penyuluhan perikanan merupakan suatu keniscayaan bagi daerah-daerah yang memiliki preferensi besar dalam optimalisasi sumberda- ya perikanan. Penyerahan kewenangan penyuluhan perikanan kepada pemerintah daerah (desen- tralisasi) disatu sisi memberikan manfaat lang- sung terhadap daerah namun disisi lain mem- bawa persoalan terkait dengan institusionalisasi otonomi daerah. Dahuri (2003) menjelaskan bahwa persoalan institusional di daerah dalam konteks pengelolaan wilayah laut untuk penye- lenggaraan penyuluhan perikanan yaitu belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah penyelengaraan pe- nyuluhan perikanan di daerah, keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang penyuluhan perikanan, pemaha- man sistem penyuluhan dan karakteristik pela- ku utama, dan terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknolo- gi bidang kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui status keberlanjutan sistem pe- ngembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui beberapa tahap kegiatan yaitu 1) meng- identifikasi atribut/indikator yang dapat mencer- minkan pengembangan penyuluhan perikanan yang mencakup dimensi kelembagaan, ketena- gakerjaan, penyelenggaraan, sarana/prasarana dan pembiayaan (SPP) serta respons pelaku utama (sosial); 2) menganalisis nilai indeks pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Penelitian dilaksanakan mulai September 2007 sampai Mei 2008 di 20 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penentuan lokasi didasar- kan pada kriteria memiliki potensi perikanan, memiliki lembaga (Dinas/Kantor Subdin/Balai/ Bidang/Instalasi/UPTD) yang menangani sektor kelautan dan perikanan dan mempunyai penyu- luh yang menangani bidang perikanan. Keselu- ruhan kabupaten/kota tersebut adalah Kota Ternate, Kota Ambon, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Halma- hera Barat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Ta- nah Laut, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupa- ten Tabanan, Kabupaten Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pandeglang, Ka- bupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupa- ten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Ba- rat Daya. Penelitian dilaksanakan dengan menggu- nakan metode survei. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data pri- mer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan perwakilan masing-ma- sing stakeholder yang terdiri dari pelaku sis- tem, diantaranya: pejabat Pemda/dinas/instan- si, penyuluh, pelaku utama/pelaku usaha, per- guruan tinggi/diklat, dan pemerhati/LSM. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran pustaka dari sumber publikasi. Serangkaian instrumen analisis yang di- gunakan untuk menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan berdasarkan pada pendeka- tan sistem untuk mencapai tujuan penelitian adalah: 1) analisis Multidimensional Scaling (MDS), 2) Laverage dan 3) Monte Carlo. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Status Keberlanjutan Sistem Penyu- luhan Era Desentralisasi Hasil perhitungan multidimensional scal- ing terhadap 5 (lima) dimensi yang mempenga- ruhi status keberlanjutan sistem penyuluhan di era desentralisasi menunjukkan bahwa secara umum sistem penyuluhan berada pada kondisi yang berkelanjutan. Hal ini diindikasikan dari nilai dimensi pada masing-masing daerah yang menjadi titik sampel umumnya berada diatas 50 (Gambar 1). Pengecualian untuk dimensi sara- na/prasarana dan pembiayaan (SPP), nilai in- deks keberlanjutan di mayoritas daerah masih mengindikasikan kondisi yang kurang berkelan- jutan. Terjadinya perbedaan nilai indeks keber- lanjutan menunjukkan bahwa keberadaan pe- nyelenggaraan penyuluhan di masing-masing daerah tidak sama. Hal ini diduga sangat terkait 144 Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan...
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 dengan kondisi awal sebelum desentralisasi dan pemahaman masing-masing pemerintah daerah terhadap kunci sukses penyelenggara- an penyuluhan diera desentralisasi. 3.2 Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan Nilai indeks keberlanjutan dipandang dari dimensi kelembagaan berkisar antara 39,29- 95,82 pada skala keberlanjutan 0-100. Dari 20 Kabupaten yang menjadi sampel analisis, ha- nya satu wilayah yang memiliki indeks keber- lanjutan kategori kurang yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai indeks 39,29 (Gambar 2). Adapun Kabupaten yang memiliki status ke- berlanjutan terbaik dipandang dari dimensi kelembagaan adalah Kabupaten Tabanan. A- gar nilai indeks dimensi kelembagaan dimasa mendatang semakin meningkat, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap atribut sensitif yang mempengaruhi nilai indeks. Berdasarkan hasil analisis laverage, terdapat 6 (enam) atri- but sensitif dari 11 atribut yang diamati yang mempengaruhi status keberlanjutan dimensi kelembagaan, yaitu 1) beban tugas, 2) aturan dan mekanisme kerja/tata kerja, 3) kesesuaian tupoksi, 4) kewenangan sesuai OTODA, 5) program penyuluhan, dan 6) hubungan dan kerjasama. Nilai laverage dari masing-masing atribut tersebut berturut-turut adalah 3,60; 3,41; 3,19; 3,11; 3,11 dan 3,09 (Gambar 3). Solusi kongkrit yang dapat dilakukan terkait dengan hasil analisis laverage tersebut adalah penyu- sunan format kelembagaan penyuluhan di dae- rah serta penyesuaian institutional arangement- nya. paten Bandung, sedangkan daerah yang paling minim kepeduliannya adalah Kabupaten Ken- dari. Hasil analisis laverage yang dilakukan un- tuk melihat atribut yang sensitif dalam mempe- ngaruhi status keberlanjutan dimensi ketenaga- kerjaan menemukan fakta bahwa 6 (enam) atri- but sensitif yang berkontribusi terhadap keber- lanjutan adalah dukungan fasilitas (3,49), pe- ngangkatan dan penempatan penyuluh (2,84), upaya peningkatan kompetensi (2,84), pedo- man/petunjuk pelaksanaan tugas/rencana kerja penyuluh (2,80), wilayah kerja dan binaan pe- nyuluhan (2,79) dan rata-rata usia kerja (2,64). Atribut yang memiliki kontribusi minimal terha- dap perolehan nilai indeks dimensi ketenaga- kerjaan adalah hubungan kerja/peran penyuluh dengan berbagai pihak. Esensi dari keenam atribut sensitif adalah pemerintah daerah perlu menyusun program jangka pendek dan jangka menengah untuk pengadaan, pengaturan, dan pendayagunaan tenaga penyuluh yang dapat dilakukan secara bertahap dan simultan sehing- ga dapat menggambarkan sasaran program dan pada jangka panjang dapat mewujudkan program tersebut. Hasil analisis stress dan R2 menujukkan bahwa atribut-atribut yang digunakan dalam dimensi ketenagakerjaan telah memadai untuk menggambarkan kondisi aktual dimensi ketena- gakerjaan. Nilai stress yang diperoleh adalah 0,1441 dengan nilai R2 sebesar 0,9332. Perbe- daan nilai hasil perhitungan MDS dengan anali- sis Monte Carlo lebih kecil dari satu dengan ki- saran antara 0,004-0,97. Nilai tersebut mengin- dikasikan bahwa akurasi proses perhitungan tinggi. Hasil stress dan koefisien determinasi (R2) yang diperoleh adalah 0,1805 dan 0,8953. Hal tersebut mengindikasikan bahwa atribut- atribut yang digunakan dalam dimensi kelemba- gaan telah memadai untuk menggambarkan kondisi aktual dimensi kelembagaan. Perbeda- an nilai hasil perhitungan MDS dengan analisis Monte Carlo lebih kecil dari satu dengan kisar- an antara 0,05-0,94. Kisaran tersebut mencer- minkan tingkat proses yang tinggi. 3.2 Keberlanjutan Dimensi Ketenagaker- jaan Nilai indeks keberlanjutan dimensi kete- nagakerjaan dari 20 kabupaten yang menjadi sampel, berada diatas 50. Nilai tersebut meng- indikasikan bahwa dimensi ketenagakerjaan berada dalam kondisi berkelanjutan (Gambar 4). Rentang nilai indeks keberlanjutan dimensi ketenagakerjaan berkisar antara 53,15 sampai 75,45 yang berarti bahwa status keberlanjutan dikategorikan cukup. Daerah yang sangat pe- duli terhadap permasalahan ketenagakerjaan penyuluhan di era desentralisasi adalah Kabu- 3.3 Keberlanjutan Dimensi Penyelengga- raan Rentang nilai indeks keberlanjutan di- mensi penyelenggaraan berkisar antara 48,02 sampai 93,40 (skala keberlanjutan 0-100). Jika dikelompokkan, maka 7 daerah dapat dikate- gorikan berada dalam kondisi keberlanjutan cu- kup dan 12 daerah digolongkan keberlanjutan baik (Gambar 6). Satu daerah yang status ke- berlanjutan dimensi penyelenggaraanya dinilai kurang adalah Kabupaten Manokwari, sedang- kan Kabupaten Sleman mempunyai status keberlanjutan yang tertinggi. Mengacu pada hasil analisis laverage terhadap 12 atribut yang dinilai berkontribusi terhadap nilai indeks di- mensi penyelenggaraan, diketahui hanya dua atribut yang dinilai paling sensitif mempengaru- hi nilai dimensi yaitu sumber informasi dengan nilai 5,99 serta rencana dan mekanisme penye- lenggaraan dengan nilai 5,70. Perbaikan terha- dap kedua atribut tersebut secara langsung akan memperbaiki performa dimensi penye- Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 145
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Gambar 1 Diagram layang nilai indeks keberlanjutan sistem penyuluhan era desentralisasi di Indonesia. Ordinasi Dimensi X setelah rotasiSkala KeberlanjutanSumbu Y setelah rotasi Gambar 2 Analisis Rap-INSINYURKANIN yang menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan. Analisis Leverage Dimensi yang menanganiPenyuluhan Perikanan (Bentuk)Struktur dan Eselon KelembagaanKewenangan Sesuai OTODAKesesuaian TupoksiBeban Tugas (kaitan dengan kelembagaan, sarana dan wilayah kerja)Aturan dan Mekanisme Kerja/Tata KerjaHubungan dan Kerjasama/ Koordinasi dengan pihak lainProgram Penyuluhan (Pembinaan, Monev,Laporan) Kelembagaan Penyuluhan SwastaKelembagaan Penyuluhan SwadayaHierarki Hubungan Prop, Kab/Kota, Kec Lapangan, Pihak lain) AttributePerubahan Root Mean Square (RMS) Jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Gambar 3 Peran masing-masing atribut dimensi kelembagaan yang dinyatakan dalam perubahan RMS. 146 Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan...
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Ordinasi Dimensi X setelah rotasiSkala keberlanjutanSumbu Y setelah rotasi Gambar 4 Rap-INSINYURKANIN yang menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi ketenagakerjaan. Analisis Leverage Dimensi Ketenagakerjaan Hubungan Kerja/Peran Penyuluh Dengan Berbagai Pihak Penyuluh Swadaya/Mandiri Penyuluh Swasta/Kontrak Sistem dan Mekanisme Kerja Penyuluh Wilayah Kerja dan Binaan Penyuluhan Dukungan Fasilitas (Sarana/Uang) Kepada Penyuluh Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Tugas(Rencana Kerja) Penyuluh Pengangkatan dan Penempatan Penyuluh Rata-rata usia dan masa kerja (u; mk) Upaya Peningkatan Kompetensi Status Penyuluh Perikanan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS Kualifikasi Penyuluh Kategori Penyuluh Attribute 1,067947158 1,673093092 2,039080553 2,409078466 2,79209558 2,801962274 2,843822839 2,647684518 2,835304278 2,343498277 2,059999927 3,493709797 1,493574431 1,398734188 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Perubahan Root Mean Square (RMS) jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Gambar 5 Peran masing-masing atribut dimensi ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam perubahan RMS. lenggaraan. Pemerintah daerah (lembaga dan penyuluh) seyogyanya sudah memulai mencip- takan sumber informasi, mengakses informasi atau mengemasnya dalam berbagai materi penyuluhan dengan berbagai metode, sehingga tahapan penyelenggaraan penyuluhan dapat terinformasi kepada pelaku utama. Mekanisme baku alur informasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga partisipasi masyarakat dapat di- tingkatkan dalam penyelenggaraan penyulu- han, bahkan pada gilirannya pelaku utama di- harapkan dapat mengakses sendiri informasi. Analisis stress dan R2 menunjukkan bah- wa nilai stress yang diperoleh adalah 0,1581 dengan nilai R2 sebesar 0,9419. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketepatan konfigurasi titik-titik (goodness of fit) model yang dibangun untuk keberlanjutan dimensi penyelenggaraan dapat merepresentasikan model yang baik. Mengacu pada analisis MDS dan analisis Mon- Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 147
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Ordinasi Dimensi X setelah rotasiSkala KeberlanjutanSumbu Y setelah rotasi Gambar 6 Rap-INSINYURKANIN yang menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi penyelenggaraan. Analisis Leverage Dimensi Program Sebagai Acuan DasarPenyelenggaraanMekanisme Penyusunan dan WaktuIsi/Substansi ProgramStatus ProgramPerencanaan dan pelaksanaan programRencana dan Mekanisme PenyelenggaraanSistem Pendekatan dan MetodeMateri dan Bentuk/Isi InformasiSumber InformasiPeran Serta Pelaku UtamaKerjasama Kelembagaan antar pelakuMonitoring Evaluasi dan LaporanAttributePerubahan Root Mean Square (RMS) jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Gambar 7 Peran masing-masing atribut dimensi penyelenggaraan yang dinyatakan dalam perubahan RMS. te Carlo diketahui bahwa rentang penyimpang- an nilai berkisar antara 0,002-0,93. Selang nilai tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh ke- salahan pembuatan skor pada setiap atribut di masing-masing dimensi relatif kecil. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kesalahan skoring diantaranya minimnya pemahaman ter- hadap atribut, variasi pemberian skor akibat perbedaan persepsi stakeholder, stabilitas pro- ses analisis MDS, kesalahan dalam pemasukan data atau adanya data yang hilang serta nilai stress terlalu tinggi (Alder et al., 2000). Hal tersebut tentunya berlaku untuk semua dimen- si. 3.4 Keberlanjutan Dimensi Sarana/Prasa- rana dan Pembiayaan (SPP) Nilai indeks keberlanjutan sarana domi- nan berada dibawah 50. Tercatat 16 kabupa- ten memiliki indeks keberlanjutan kategori ku- rang (Gambar 8). Rentang nilai indeks keber- lanjutan dimensi SPP berkisar antara 26,52 hingga 59,12. Daerah yang memiliki status ke- berlanjutan terburuk adalah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Kota Ambon merupakan wi- layah yang memiliki status keberlanjutan di- mensi SPP yang paling baik diantara kategori 148 Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan...
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Ordinasi Dimensi Y setelah rotasiSkala KeberlanjutanSumbu Y setelah rotasi Gambar 8 Rap- INSINYURKANIN yang menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi SPP. Analisis Leverage Dimensi Sarana/Fasilitas PenyuluhanKesesuaian Sarana/Fasilitas/Alat Bantu yangtersediaPemanfaatan Sarana/Fasilitas/Alat BantuKhusus sarana transportasiSumber dan Ketersediaan PembiayaanKebutuhan dan AlokasiDukungan dan Kerjasama Dengan Pihak Lain(swasta)Alokasi Pembiayaan Penguatan ModalSistem/Aturan dan Mekanisme PembiayaanAttributePerubahan Root Mean Square (RMS) jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Gambar 9 Peran masing-masing atribut dimensi SPP yang dinyatakan dalam perubahan RMS. cukup. Hasil analisis laverage dilakukan untuk jukkan bahwa 4 (empat) atribut sensitif yang berkontribusi terhadap keberlanjutan adalah ke- butuhan dan alokasi biaya (3,63), ketersediaan melihat atribut yang sensitif dalam mempenga- ruhi status keberlanjutan dimensi SPP menun- khusus sarana transportasi (3,50), sumber dan ketersediaan pembiayaan (3,23) serta peman- faatan sarana/fasilitas/alat bantu (2,98). Atribut yang memiliki kontribusi minimal terhadap pero- lehan indeks dimensi SPP adalah sistem/aturan mekanisme dan pembiayaan. Makna yang ter- sirat dari hasil analisis laverage tersebut adalah pelaksanakan penyuluhan yang baik, dibutuh- kan sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan, sehingga diperlukan alokasi penda- naan dalam porsi yang memadai untuk memfa- silitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan se- cara optimal. Hasil analisis stress dan R2 menunjukkan dimensi SPP telah memadai untuk menggam- barkan kondisi aktual dimensi SPP. Nilai stress yang diperoleh adalah 0,2112 dengan nilai R2 sebesar 0,8763. Mengacu pada analisis MDS dan Monte Carlo diketahui bahwa penyimpa- ngan nilai berkisar antara 0,003-0,97. 3.5 Keberlanjutan Dimensi Sosial Rentang nilai indeks keberlanjutan di- mensi sosial berkisar antara 55,18 sampai 98,77 (skala keberlanjutan 0-100). Nilai terse- but mengindikasikan bahwa dimensi sosial ber- ada dalam status keberlanjutan. Sebanyak 13 daerah dapat dikategorikan berkelanjutan cu- kup dan 7 lainnya dikategorikan berkelanjutan baik (Gambar 10). Daerah yang berada dalam kondisi keberlanjutan paling baik adalah Kota Ambon, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Mengacu pada hasil analisis laverage diketahui tiga atribut yang dinilai paling sensitif mempengaruhi nilai dimensi, yaitu peran pelaku usaha (6,23), fre- bahwa atribut-atribut yang digunakan dalam Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 149
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Ordinasi Dimensi X setelah rotasiSkala KeberlanjutanSumbu Y setelah rotasi Gambar 10 Rap-INSINYURKANIN yang menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi sosial. Analisis Leverage Dimensi PenyuluhanPeran PenyuluhSistem dan Metode PenyuluhanPartisipasi Yang DiberikanMateri Yang DiharapkanAkses Kepada SumberdayaFrekuensi PenyuluhanPeran Pelaku UsahaKeterlibatan Pelaku UsahaKebutuhan Kelembagaan di WilayahAttributePerubahan Root Mean Square (RMS) jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Analisis Leverage Dimensi Sosial 1,736120003 3,465563491 6,2251601 5,951894558 5,31824167 4,119394644 4,479623054 3,096145966 2,846965473 2,525262906 Perubahan Root Mean Square (RMS) jika satu atribut yang bersangkutan dihilangkan Gambar 11 Peran masing-masing atribut dimensi sosial yang dinyatakan dalam perubahan RMS. kuensi penyuluhan (5,95) dan akses terhadap sumberdaya (5,32). Terkait dengan hasil ana- lisis laverage tersebut maka pemerintah daerah perlu menggandeng/bekerjasama dengan pihak swasta atau stakeholder lainnya dalam penye- lenggaraan penyuluhan. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendanaan, bantuan sarana penyuluhan maupun penye- lenggaraan penyuluhan secara swadaya sesuai peran dan kapasitas masing-masing stake- holder. Nilai stress yang diperoleh adalah 0,1695 dengan nilai R2 sebesar 0,927. Hal tersebut mengindikasikan bahwa atribut-atribut yang digunakan dalam dimensi sosial telah memadai untuk menggambarkan kondisi aktual dimensi sosial. Mengacu pada perbandingan antara analisis MDS dan Monte Carlo, diketahui bah- wa rentang penyimpangan berkisar antara 0,05-0,88. 4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan Status keberlanjutan sistem penyuluhan perikanan era desentralisasi di Indonesia yang tergambar pada 5 dimensi (kelembagaan, pe- nyelenggaraan, ketenagakerjaan, sarana pra- sarana dan pembiayaan/SPP serta sosial) se- cara umum berada pada kondisi yang berkelan- jutan (berada diatas skala 50), kecuali untuk dimensi SPP di mayoritas daerah mengindika- sikan kondisi yang kurang berkelanjutan. Terdapat 21 atribut yang paling sensitif mempengaruhi nilai dimensi, masing-masing 150 Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan...
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 untuk dimensi kelembagaan 6 dari 11 atribut, dimensi ketenagakerjaan 6 dari 14 atribut, di- mensi penyelengaraan, SPP dan sosial ma- sing-masing 2 dari 12 atribut, 4 dari 9 atribut dan 3 dari 10 atribut. 4.2 Saran Pemerintah daerah sebaiknya mempriori- taskan pembenahan dimensi SPP secaraumum dan secara khusus dapat menelaah lebih lanjut ke 21 atribut yang paling sensitif di 5 di-mensi untuk ditangani secara bertahap. DAFTAR PUSTAKA Alder JT, Pitcher J, Preikshot D, Kaschner K and Ferriss B. 2000. How Good is Good? A Rapid Appraisal Technique of the North Atlantic. In Pauly and Pitcher (Eds). Me- thods for Evaluation the Impact of Fisheries on the North Atlantic Ecosystem. Fisheries Centre Research Report, 2008 Vol (8) No. 2. Dahuri R. 2003. Paradigma Baru Pembangu- nan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah - IPB 2003. Bogor. Satria AA, Umbari A, Fauzi A, Purbayanto E, Sutarto, dkk. 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan. Jakarta: Cidesindo. Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 151
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Lampiran 1 Hasil analisis monte carlo Ordinasi Monte Carlo (selang kepercayaan 95% terhadap XKeberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan Sumbu Y Dimensi kelembagaan Ordinasi Monte Carlo (selang kepercayaan 95% terhadap XKeberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan PerikananSumbu Y Dimensi ketenagakerjaan Ordinasi Monte Carlo (selang kepercayaan 95% terhadap XKeberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan PerikananSumbu Y Dimensi penyelenggaraan 152 Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan...
Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3, Desember 2009 Lampiran 1 Hasil analisis monte carlo (Lanjutan) Ordinasi Monte Carlo selang kepercayaan 95% terhadap XKeberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan PerikananSumbu Y Dimensi SPP Ordinasi Monte carlo (selang kepercayaan 95% terhadap XKeberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan PerikananSumbu Y Dimensi sosial Status Keberlanjutan Sistem Pengembangan Penyuluhan Perikanan... 153