Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Udara Peniarsih ppeniarsih@yahoo.co.id Abstract Penerapan safety management system diharapkan dapat dikurangi kehilangan (losses) atas nyawa dan harta benda penumpang, kerusakan properti maskapai pen- erbangan, dan yang lebih buruk lagi pencabutan izin terbang dari pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian. Dengan safety management system diharap kan hal tersebut dapat dihindari dan diminimalisir sehingga dapat memperbaiki produktivitas organisasi. Safety management system menyediakan perencanaan tujuan (goal setting), perencanaan (planning), dan pengukuran kinerja organisasi (measuring performance) dalam bentuk safety program yang harus dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Safety program is an integrated set of regulations and activities aimed at improving safety Pada saat pengatur ratusan pesawat yang bermanuver di sisi udara dan terbang memenuhi separuh ruang udara Indonesia, juga mengoperasikan ribuan instrumen termasuk peralatan dan mesin dengan teknologi yang beragam. Kompleksitas yang ter- jadi dalam keseharian aktivitas personal PT (Persero) Angkasa Pura II tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkan implikasi yang tidak dapat ditolerir. Safety Management System (SMS) merupakan suatu proses yang dapat dilakukan PT (Persero) Angkasa Pura II dalam perannya sebagai organisasi penyedia jasa pelayanan lalulintas udara penerbangan dalam upaya menjamin bahwa semua as- pek dalam penyediaan jasa penerbangan tersebut telah ditata secara tepat. Kata Kunci : System Management Safety, Palayanan Lalu Lintas Udara, SIM PENDAHULUAN safety management system diharapkan dapat dikurangi ke- hilangan (losses) atas nyawa dan harta benda penumpang, kerusakan properti maskapai penerbangan, dan yang lebih buruk lagi pencabutan izin terbang dari pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian. Dengan safety management system diharap kan hal tersebut dapat di- hindari dan diminimalisir sehingga dapat memperbaiki produktivitas organisasi. Safety management system menyediakan perencanaan tujuan (goal setting), peren- canaan (planning), dan pengukuran kiner- ja organisasi (measuring performance) Penerapan dalam bentuk safety program yang harus dilaksanakan secara bertahap dan siste- matis. Safety program is an integrated set of regulations and activities aimed at improving safety Pada saat pengatur ratusan pesawat yang bermanuver di sisi udara dan terbang memenuhi separuh ruang udara juga meng- Indonesia, operasikan ribuan instrumen termasuk peralatan dan mesin dengan teknologi yang beragam. Kompleksitas yang terjadi dalam keseharian aktivitas personal PT (Persero) Angkasa Pura II tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkan implikasi yang tidak dapat ditolerir. Safety Mana-gement 150
System (SMS) merupakan suatu proses yang dapat dilakukan PT (Persero) Angkasa Pura II dalam perannya sebagai organisasi penyedia jasa pelayanan lalu- lintas udara penerbangan dalam upaya menjamin bahwa semua aspek dalam penyediaan tersebut telah ditata secara tepat. jasa penerbangan Sebuah kecelakaan pesawat dapat terjadi karena banyak faktor, diantaranya faktor pesawat itu sendiri, faktor human error, faktor cuaca, atau bahkan ketida- kberfungsian dari fasilitas-fasilitas ban- dara. Faktorfaktor tersebut pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab masing- masing pihak terkait seperti pihak pen- gelola bandara sebagai institusi penyedia jasa layanan lalu lintas udara (air traffic service provider), maskapai penerbangan, dan Departemen Perhubungan RI selaku regulator. Faktor cuaca, yang sebenarnya bisa diantisipasi, kerap menjadi kambing hitam penyebab musibah itu. Sementara itu beberapa peristiwa kecelakaan, yang melibatkan maskapai penerbangan justru menunjukkan bahwa belum seriusnya pe- negakan standar dan prosedur kesela- matan. Kondisi ini mendorong pihak perusahaan sebagai pelaku bisnis pener- bangan, khususnya penyedia jasa layanan lintas udara atau kebandaraan lalu melakukan berbagai upaya pembenahan sistem manajemen maupun pelayanan kepada konsumen. Manajemen kualitas pelayanan mengajarkan bahwa apapun bentuknya dan bagaimanapun situasinya sebagai penyedia tidak ada alasan untuk tidak berusaha memuaskan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan yang selanjutnya Safety disebut dengan (SMS) menjadi Management System standar ukuran yang sangat diperhitung- kan dalam pengelolaan manajemen pela- yanan bandara. PT (Persero) Angkasa layanan, 151 Pura II memiliki kurang lebih lima ribu personil yang beraktivitas di 12 bandara, menjalankan ratusan standar, ketentuan dan produser, menerapkan ribuan manual, dan peraturan lokal serta Safety Mana- gement System (SMS) merupakan se- rangkaian upaya yang terencana dan sistematis dalam rangka melakukan pe- mantauan dan pembenahan segala aspek yang mempengaruhi faktor keselamatan. Konsep SMS menurut Waring (Cooper, 2003) didefinisikan sebagai, "A siste- matic framework, so that policy, ob- jectives, strategy, organizing, planning, re-sourcing, imple- mentation, monitoring and measuring performance, auditing, and review can be tackled coherently". risk assessment, Faktor keselamatan ini menjadi sangat serius untuk diperhatikan sejalan dengan adanya indikasi dari sejumlah elemen termasuk tingkat kecelakaan pener- bangan. Pada dunia penerbangan, safety management system merupakan para- digma baru. Walaupun begitu, haki-kat dari paradigma ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dari dulu men- jiwai dunia penerbangan, yaitu kese- lamatan. Safety management system berfokus pada pendekatan sistematis untuk meng- identifikasi dan menghadapi resiko dalam usaha untuk meminimalkan kehilangan atas nyawa manusia (human life), ke- rusakan properti penerbangan (property damage) dan pencabutan ijin terbang, mengefektifkan pengeluaran dana, me- ngurangi timbulnya dampak buruk ter- hadap masyarakat dan kerusakan ling- kungan. Booth dan Lee (1995) yang mengemukakan bahwa safety mana- gement system bertujuan untuk meng- kontrol suatu keadaan berbahaya: "The systematic and planned top mana-gement
driven activity that aims at controlling the safety hazards is usually called safety management. The primary aim of safety mana-gement the to causation process that leads to accidents and incidents" is intervene in METODE PENELITIAN ini menggunakan para- digma positivisme untuk menguji rele- vansi suatu teori terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat mengembangkan konsep dan meng- himpun dakta tanpa harus melakukan pengujian Jenis penelitian yang diguna- kan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berupaya mengidentifikasi bagaimana proses yang terjadi dalam suatu organisasi dengan berfokus pada satu kasus (Berg, 2004). studi kasus, peneliti akan Melalui mengidentifikasi bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan (safety management sytem) pada PT Angkasa Pura II dalam perannya sebagai penyedia jasa pelayanan lalu lintas udara karena penelitian lebih cocok diterapkan bila fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus Sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam interview) yang berfokus (in-depth (Koentjaraningrat, 1991) dengan meng- gunakan pedoman wawancara. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokan berdasarkan kategori-kate- gori tertentu ke dalam sebuah tabel ma- sing-masing informan. Dalam memaknai data yang diperoleh, peneliti mengguna- kan analisis kualitatif sehingga diharap- kan dapat merepresentasikan dan men- jawab pertanyaan penelitian. Mengingat semakin baik dan semakin representatif 152 data, informasi serta fakta-fakta yang didapat maka deskripsi yang dihasilkan akan semakin mendekati realitas (Dabbs, 1992). HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan SMS pada PT Angkasa Pura II Kompleksitas aktivitas PT Angkasa Pura II ini dapat menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan, maka pengelolaan safety yang terstruktur dan sistematis melalui safety management system me- rupakan komitmen pelayanan perusahaan terhadap konsumen. Untuk menciptakan sebuah safety management syste. PT II mengintegrasikan Angkasa Pura beberapa komponen dan berbagai elemen yang ada dengan mengikuti sepuluh tahapan dalam penciptaan sebuah safety management system yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Memulai dan men- jalankan sebuah manajemen keselamatan (safety management) yang efisien dan efektif adalah sebuah tugas yang tidak mudah. Penjabaran sepuluh tahapan tersebut merupakan sederetan usaha PT Angkasa Pura II untuk menciptakan pelayanan lalu lintas udara yang terpadu dan ber- kesinambungan serta lebih mengutama- kan aspek keselamatan pengguna jasa (user oriented). Usaha yang dilakukan untuk mencapai pelayanan tersebut nyata- nya tidak mudah. Hal ini dikarenakan hasil yang dicapai harus sesuai dengan standar internasional sehingga dalam proses dan tahapannya juga mengikuti standar yang diberikan oleh ICAO seba- gai organisasi penerbangan internasional. Pada dasarnya penciptaan sebuah pelayanan lalulintas udara yang meng- utamakan keselamatan penerbangan tidak bisa dibentuk oleh PT Angkasa Pura II
sendiri. pada dasarnya melibatkan pihakpihak dan institusi lain. Terkait dengan misi PT Amgkasa Pura II untuk mengelola pela- yanan lintas udara yang meng- utamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan, maka dalam men- jalankan tugas, fungsi. Pengelolaan safety management system di lingkungan PT II dilaksanakan ber- Angkasa Pura dasarkan Corporate Safety Manual Doc- SMS.02/XI/05.CORP yang berlaku sejak tanggal pengesahannya pada tanggal 24 Januari 2006 oleh Direktur Utama PT AP II, Eddie Haryoto. Kemutlakan penge- lolaan safety ini juga dikarenakan PT AP II mempunyai kompleksitas sistem yang tinggi mengingat aktivitasnya melibatkan hampir ribuan personil yang beraktivitas di 12 bandara; menjalankan ratusan standar, ketentuan, dan prosedur; menerapkan ribuan manual dan peraturan lokal; serta pada saat yang bersamaan mengatur ratusan pesawat yang ber- manuver di udara dan terbang memenuhi ruang udara juga meng- Indonesia; operasikan ribuan instrumen, termasuk peralatan dan mesin dengan teknologi yang beragaman, peranannya PT Angkasa Pura II berkoordinasi dan beker- jasama dengan beberapa pihak diantara- nya adalah Departemen Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan tentu saja dengan maskapai (airlines) lainnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berperan sebagai pembuat regulasi sertifikasi kelaikan udara bagi maskapai melalui Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) sekaligus mengatur orga- nisasi penyelenggara lalu lintas udara. Dalam hal ini, pemerintah melalui Direktorat Sertifikasi Operasi Bandara melakukan pembinaan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan kepada PT Angkasa Pura II dan juga perusahaan penerbangan (maskapai) melalui Direk- Proses penerbangan lalu lima 153 torat Jenderal Keamanan dan Keselama- tan. Berbagai standar yang sudah di- tetapkan Departemen Perhubungan di- maksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak institusi dibawahnya jika melakukan penyimpangan yang memicu terjadinya kecelakaan. Ironisnya, jika dilihat dari beberapa kasus, kecelakaan yang terjadi saat ini lebih banyak di- sebabkan oleh faktor pesawatnya. Pada- hal sebuah pesawat harus lulus tes uji standar kelaikan operasi oleh Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) sebelum mengudara. Di Indonesia pro- sedur pengadaan pesawat terbang dan helikopter diatur dalam Keputusan Men- teri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2000 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004. Sesuai dengan Keputusan Menteri ini, maskapai yang bersangkutan harus me- ngajukan business plan. Kemudian dilakukan analisa data, yang menyangkut rencana utilisasi jam terbang pesawat dan load factor rute-rute yang akan di- terbangi. Jangan sampai saat dioperasi- kan, pesawat yang akan didatangkan ini mengakibatkan load factor di rute ber- sangkutan turun. Untuk rute yang dituju, disyaratkan load factor minimal 85% (Donna Ch, 2007). Jika dari segi bisnis sudah tidak ada masalah, prosedur berlanjut ke masalah teknis seperti me- lakukan evaluasi terhadap SDM yang akan mengoperasikan pesawat, safety officer, dan pesawatnya sendiri. Prosedur yang dilalui akan bertambah jika pesawat yang didatangkan adalah pesawat dengan jenis baru. Setelah semua lengkap, lalu dilakukan pemeriksaan pesawat oleh inspektor DSKU dan dinyatakan laik terbang dan berhak mendapatkan pela-
yanan lalu lintas udara yang diberikan oleh PT Angkasa Pura II. Selama ini sertifikasi kelaikan udara memang oleh Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) Departemen Perhubungan RI, tetapi untuk mendapatkan sertifikasi ter- sebut tergolong unik. Pasalnya peme- riksaan dan pengecekan pesawat di- lakukan sendiri melalui tenaga teknisi yang dimiliki oleh pihak maskapai baru kemudian DSKU melakukan evaluasi. Disinilah munculnya konflik kepentingan dan dilema antara pemenuhan profit dan keselamatan. Dalam usaha pemenuhan profit pihak maskapai sering kali me- nomorduakan aspek keselamatan dan memilih cara lain untuk memuluskan jalannya demi pemenuhan pencapaian laba semata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada regulator yang "di- pelihara" oleh pihak airlines khususnya maskapai pendatang baru. Hal ini diakui atau tidak telah mulai diupayakan pe- merintah dengan menerapkan beberapa regulasi baru terkait dengan keselamatan penumpang yang harus dipatuhi operator angkutan umum, termasuk bandara. Ma- salahnya, pemerintah tak mungkin atau tidak mampu mengawasi satu persatu operator angkutan transportasi udara yang ada di negeri ini. Operator yang tak mengindahkan regulasi dengan mudah kita temukan demi mencari keuntungan semata. Seperti tidak tersedianya alat-alat pengaman seperti sekoci dan pelampung yang memadai misalnya, atau pemuatan penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan. Ini adalah bukti bahwa regulasi belum ditaati, baik oleh operator maupun oleh pemerintah sendiri. Bahkan ke- beradaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun belum mampu berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini. diberikan langsung 154 Meskipun demikian, sebagai penyedia layanan kebandaraan, PT AP II tetap konsisten dalam memberikan pelayanan lalu lintas udara yang sempurna dan mengutamakan keselamatan dengan ber- safety management pedoman system. PT AP II secara rutin melakukan pemeliharaan peralatan pendukung pe- nerbangan seperti runway, listrik, elek- radar, dan alat pendukung tronika, navigasi penerbangan yang ada di sekitar bandara serta melakukan kontrol terhadap maskapai penerbangan. Maskapai pener- bangan hanya pemilik armada saja. Pada perjalanan udara nanti lalu lintas udara sepenuhnya diatur oleh PT Angkasa Pura II, pihak maskapai hanya mendaftarkan armada dan rencana perjalanan domestik maupun luar negeri mereka (yang telah mendapat sertifikasi kelaikan udara dari Dirjen Perhubungan Udara). Di lain pihak maskapai penerbangan juga diwajibkan untuk meminta persetujuan izin pada Unit Operasi Lalu Lintas Udara yang berada di cabang terlebih dahulu. Dalam Doc. 9689 Safety Management Manual (SMM) juga dicantumkan perihal kewajiban airlines sebelum dapat melakukan penerbangan. pada safety management system pada PT AP II juga menginformasikan berita-berita penerba- ngan kepada penerbang (pilot). Berita- berita tersebut dinamakan NOTAM (Notice to Airman). Notam ini diterbitkan oleh NOTAM OFFICE yang berada di tower. Koordinasi seperti itu dilakukan PT AP II untuk memberikan kondisi pelayanan lalu lintas yang sempurna. Selain itu PT AP II juga melayani pembe- rian informasi melalui komunikasi lang- sung dengan penerbang berupa peman- duan (navigasi) dan pemantauan (peng- inderaan) selama penerbangan. Informasi yang diberikan berkaitan dengan kondisi cuaca dan kondisi bandara tujuan. Terkait dengan penerapan
Gambar 1. Tahapan Pemeriksaan Breakdown of Separation (BOS) Sumber: Paparan Hendarto Soehendro, SsiT (Mantan Kepala Divisi Pelayanan ACC-Jakarta), 2007 ini diberikan oleh Air Traffic Controller berdasarkan Standard Operating Pro- cedure (SOP) yang mengacu pada sepe- rangkat peraturan nasional dan inter- nasional, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi juga mengikuti aturan yang berlaku secara internasional. Pela- yanan ini diberikan langsung oleh para Air traffic Controller pada Divisi Pela- yanan Area Control Centre (ACC) kepada penerbang (pilot) bedasarkan Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992, PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Kese- lamatan Penerbangan, AOI (Airways Operation Instruction), Air Traffic Management Doc. 4444-ATM/501, ATS Unit Operation Instruction PT Angkasa Pura In- formation Publication Indonesia (AIP), (Letter of Agreement), dan LOA peraturan atau ketentuan lain yang mengikat. Komunikasi yang digunakaan adalah komunikasi penerbangan yang Pelayanan lalu lintas udara II, Aeronatical 155 baku (phraseology) dan bersifat inter- nasional. Standar yang digunakan ada- lah annex 10 dari ICAO. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa, sebuah sistem pengaturan komuni- kasi tersebut sering kali berjalan tidak sesuai maksud dan tujuannya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, dalam prosesnya nanti bisa saja terjadi kesalahpahaman. Hal ini juga dapat terjadi diantara pihak air traffic controller sebagai pemberi informasi dan pilot sebagai penerima informasi sehingga mengakibatkan gagalnya pro- ses transmisi data dan keterangan yang ada. Kegagalan ini dapat diakibatkan oleh kelalaian pihak air traffic con- troller, penerbang, atau dikarenakan tidak berfungsinya sarana komunikasi. PT AP II sebagai pemberi pelayanan lalu lintas udara bertanggung jawab atas kecelakaan jika yang menjadi penyebab utamanya adalah akibat kelalaian air traffic controller-nya. Oleh karena itu, dalam rangka proses penerapan safety man agement system, PT AP II me- nyiapkan peraturan yang mengatur masalah tersebut. Misalnya saja, jika terjadi Breakdown Of Separation (BOS) dan Breakdown Of Coordination (BOC), maka air traffic controler yang bertugas harus menerima dan menjalani beberapa proses punishment. BOS adalah suatu kejadian dalam proses pemanduan lalu lintas udara yang mengakibatkan terjadinya separasi kurang dari standar minimum yang di- tentukan untuk masing-masing klasi- fikasi pelayanan. BOC adalah kejadian dalam proses pemanduan lalu lintas udara dimana prosedur koordinasi antar Air Traffic Services Unit yang terkait tidak dilakukan sesuai sesuai prosedur koordinasi yang ditetapkan. Konsentrasi
PT AP II adalah pada fasilitas pen- dukung pelayanan navigasi udara yang letaknya di darat, sementara maskapai berfokus pada perangkat kerja yang ada di pesawatnya, untuk itu diperlukan suatu mekanisme kontrol yang dilaku- kan oleh PT AP II. Fungsi kontrol ini adalah safety management system me- lalui pembentukan unit Corporate Safety and Risk-nya. B. Kendala Management System Penerapan Safety PT Angkasa Pura II sendiri, upaya penciptaan safety culture merupakan sebuah proses yang tidak sebentar. Perusahaan ini masih masih tergolong belia dalam proses penerapan safety management Individu- individu dalam PT Angkasa Pura II sendiri masih perlu banyak beradaptasi dengan sistem baru ini. system ini. Pada PT Angkasa Pura II, faktor lain yang berpeluang akan menghambat proses penerapan safety management system adalah faktor sumber daya manusia. Setiap kelalaian dan kesalahan yang dilakukan individu akan mem- pengaruhi pencapaian strategi sebuah organisasi. Pencapaian strategi bisa saja terhambat atau bahkan tidak mengalami kemajuan (stagnan). Begitu pula dengan PT Angkasa Pura II, keterbatasan tenaga profesional yang berkualitas akan menghambat penggunaan tekno- logi dalam upaya peningkatan kese- lamatan. Demikian juga dengan kesa- lahan yang sering kali dilakukan para individu, misalnya para air traffic controller. Kendala penerapan safety manage- ment system yang pertama adalah safety culture. Pada upaya penerapan safety melalui management system 156 pelaksanaan sepuluh tahapan diperlukan sebuah kondisi dimana seluruh elemen dalam organisasi mengerti, paham, dan aware terhadap safety itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan penerapan dari strategi yang dibuat suatu organi- sasi tergantung dari iklim dan kondisi internal organisasi tersebut. Karenanya, penerapan safety management system dalam sebuah organisasi harus berakar dari safety culture yang melekat pada organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pada visi dan misi serta SOP untuk menciptakan sebuah pela- yanan lalu lintas udara yang meng- utamakan keselamatan. Ketidakberada- an unit khusus di cabang juga merupa- kan faktor lain yang menjadi kendala penerapan safety management system. Tidak ada unit khusus yang menangani masalah SMS di cabang agak kesulitan mempertemukan/koordinasi antar unit dalam rangka pembuatan LOA. Pada cabang sendiri tidak ada unit khusus yang menangani safety management system karena safety management system ini masih ditangani oleh unit- unit yang masih memiliki keterkaitan di level pusat. Misalnya safety manage- ment system dalam bidang pelayanan Ops. LLU ditangani oleh kepala bidang Yan Ops LLU beserta jajarannya, ke- mudian system safety management dalam bidang pelayanan bandara masih dilayani oleh Bidang Pelayanan Operasi Bandara (Ops. Yan LLU) Tidak ada unit khusus yang menangani SMS ini. Faktor lainnya yang menjadi kendala yaitu proses auditing. Pemeriksaan (audit) perlu dilaksanakan karena proses ini memungkinkan manajemen menge- tahui kondisi terkini dari aktivitas lap- angan. Selain itu, juga pada tempat- tempat yang memerlukan langkah-langkah pembenaran. Proses khusus
audit tidak hanya selalu dilakukan oleh instansi lain, tetapi juga oleh intern organisasi. Selama ini PT Angkasa Pura II baru melakukan pre-safety audit sebanyak satu kali. Safety audit ini merupakan salah satu bentuk evaluasi internal dalam menerapkan safety management system. terkait (adjecent unit) juga merupakan faktor kendala penerapan SMS ini. Ketika menerapkan safety management system PT Angkasa Pura II tidak dapat lepas dari otoritas penerbangan lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI dan Perusahaan Penerbangan. Kenyataan- nya, sekarang ini masing-masing pihak tersebut belum secara utuh menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Masih banyak penyimpangan-penyim- pangan yang dilakukan sehingga dapat menghambat PT Angkasa Pura II dalam menciptakan sebuah safety management system yang koheren. Unit-unit/instansi KESIMPULAN Safety management system (SMS) adalah sebuah pendekatan yang diguna- kan organisasi untuk mengelola aspek keselamatan (safety). Safety manage- ment system mengatur segala kegiatan yang dilakukan PT Angkasa Pura II dan menjaga interdependensi antar pekerja- an yang satu dengan yang lain agar dapat berjalan sesuai rencana. Safety management system yang diterapkan PT Angkasa Pura II juga mengatur struktur organisasi, akuntabilitas, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengelola keselamatan. Dalam rangka menjalankan safety management system tersebut, pemerin- tah berfungsi sebagai regulator sedang- II selaku kan PT Angkasa Pura 157 penyedia jasa lalu lintas udara dan maskapai berfungsi sebagai operator penerbangan. Ketika menerapkan se- buah safety management system harus ada kejelasan fungsi dan peranan dari seluruh instansi yang ada, siapa yang bertindak sebagai regulator dan siapa yang melaksanakan. Saat ini, pemerin- tah masih saja menjalankan peran sebagai pemberi pelayanan lalu lintas udara Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Perhubu- ngan, dan melakukan pemeriksaan ke- laikan terhadap pesawat padahal hasil- nya selama ini kurang efektif karena masih ada saja maskapai yang belum memenuhi standar prosedur keselama- tan. akan berguna apabila dalam penerapan safety management system, masingmasing pihak yang berkepentingan fokus ter- tugas dan perannya masing- hadap masing dan secara rutin melakukan koordinasi sehingga rincian tanggung jawab masing-masing pihak tidak ada terjadi yang bermakna ganda overlapping dan terjadi kesalahpahaman serta perbedaan visi, misi serta tujuan. Sebagai dan penyedia jasa lalu lintas udara, PT Angkasa Pura II dapat melakukan partisipasi aktif dalam menyampaikan usulan saran dan solusi yang lebih baik kepada pemerintah untuk meningkatkan standar keamanan yang telah ada, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sebagai regulator hendaknya pemerintah tetap berada pada koridor- nya, yakni sebagai pembuat regulasi. Keterlibatan pemerintah sebagai regu- lator berfungsi sebagai pembina khusus- nya dimasalah keselamatan, keamanan, dan keteraturan (fungsi pembinaan aspek ekonomi) serta menjadi wasit Kontribusi penelitian ini tidak pelaksana kebijakan
dalam mengawasi persaingan diantara pelaku jangan industri penerbangan, juga menjadi sampai subyek. Hal ini juga telah dihimbau ICAO melalui Universal Safety Over- sight Audit Programme (USOAP)-nya. pemerintah Ketika menghadapi kendala internal, PT Angkasa Pura II sebaiknya lebih menekankan kepada penerapan safety management system di lapangan. Salah satunya adalah dengan menunjuk safety coordinator di tiap-tiap cabang yang tidak berada dalam struktur organisasi (tidak menjabat jabatan lain). Koordi- nasi yang berkesinambungan antara unit-unit operasional dapat dilakukan melalui LoA antar unit-unit operasional yang selalu up-to-date setiap unit juga diharapkan selalu berkoordinasi dengan unit Corporate Safety and Risk. Untuk mencapai sistem keselamatan yang handal, setiap individu di lingkungan PT Angkasa Pura II wajib mendukung semua usaha untuk menjamin bahwa kinerja keselamatan perusahaan tetap terpantau dan investigasi kejadian yang terkait dengan keselamatan dilaksana- kan sesuai ketentuan yang berlaku. untuk mengurangi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian petugas di lapangan, PT Angkasa Pura II harus memastikan bahwa jumlah personil yang bertugas pada posisi kerja tertentu telah pro- porsional sesuai dengan beban kerja yang ada. Diperlukan pembinaan dan perbaikan dengan berorientasi agar tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang sama. Mekanisme pelaporan yang memungkinkan arus komunikasi dari petugas lapangan ke manajemen di- sederhanakan, serta masukan yang da- tang dari personil lapangan dimanfa- atkan sebagaimana mesti nya. Me- Selain itu, 158 ngingat besarnya anggaran yang di- butuhkan dalam penerapan safety mana- gement system ini maka perlu dibuat skala prioritas dalam penggunaan ang- garan. Pada kegiatan yang terkait lang- sung dengan keselamatan penerbangan, seperti perbaikkan kondisi infrastruktur, dan peningkatan kemampuan personil perlu menjadi prioritas utama. DAFTAR PUSTAKA Baedhowi. 2007. Revitalisasi Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi Vol.15, No.2 (Mei). Booth dan Lee. 1995. Journal Management. Engineering Manufacture. Safety of Bruce L. Berg. 2004. Qualitative Research Methods. USA: Pearson Education, Inc. Faisal, Sanapiah. 1992. Format-Format Penelitian Sosial: DasarDasar dan Aplikasi, Jakarta: CV Rajawali. Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Jakarta: Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LPKES. Neumann, W.L. 2003. Sosial Research and Methods: Quantitative Approach, USA: Allyn and Bacon. Qualitative Robert K. Yin. 1996. Studi Kasus (Desain dan Metode) Penerjemah M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LPKES. Sultan. 2007. Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Penyelenggaraan Good Governance. Jurnal Ilmu Administasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.15, No.2 (Mei). 159