PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2I TENTANG REPUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERUSAHA PEDOMAN PERIZINAN BERUSATIA BERBASIS RISIKO PEITDATIULUAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja yang selanjutanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA = Risk Based Approachl. Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses per:rzinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat ex-ante (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep peizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap Kegiatan. . . SK No 085423 A
FRES IDEN REPUBL|K INDONESIA tlt.2 kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha. Lampiran ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan Analisis Risiko Kegiatan Usaha yang berada pada Lampiran 1. MEI(ANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGI{AT RISIKO Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (initial nsk). Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi: (1) aspek Keselamatan; (2) aspek Kesehatan; (3) aspek Lingkungan (K2Ll; (4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan (5) aspek lainnya. Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud. Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi. Penetapan j enis P erizinan Berusaha selanj utnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar. ASPEK. . SK No 082942A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.3 (D o t(fsEt lilttltl t(EgtllAfl V :U o o uilet(watt PanililfiNlrlt PEtffi.d./lil gn&artl ffi,ffi;1ffi ffi .',:*ffi1i; + + + RENDAH NIB NIB + SERTIFIKAT sTANDAR MENENGAH NIB + lZlN- TINGGI $mililot-uiltrA ils Esutfrail Etat tffilt/il uslltA Kete rcngon :' dopot pulo dipersyo rotko n Sertifi kot Stondo r, sesuoi dengon kebutuhon kegioton u{ho Gambar 1.1 Proses Peaetapau Perizlnan Benrsaha I Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko (Lampiran lf Tahapan ini terdiri dari: 1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama adari proses analisis tingkat Risiko yar:g dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini (existingl untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga. Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2O2O. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit. 2. Penentuan dan Penilaian Risiko Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. 2.1. Penentuan dan penilaian bahaya Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek: a. Keselamatan... SK No 082960 A
SK No 082959 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.4 a. Keselamatan Aspek Keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, danf atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut: 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 2l Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam. 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal I (satu) orang karyawan. 4l Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan. b. Kesehatan Aspek Kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut: 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari. 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari. 4l Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat. c.Lingkungan...
SK No 082958 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA III.5 c. Lingkungan Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut: 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, danf atau udara. 2l Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara. 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, danf atau udara. 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, danf atau udara secara permanen. d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Aspek Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor. e. Aspek lainnya Aspek bahaya lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing- masing sektor. Penentuan dan penilaian bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek- aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya. 2.2. Penilaian
2.2. 2.3. SK No 082957 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA III.6 Penilaian potensi terjadinya bahaya Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari: a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 1O tahun. b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam 5 tahun sampai dengan 10 tahun c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1-5 tahun; atau d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun. Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha. dengan mematuhi ketentuan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya. Penentuan tingkat Risiko Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek Risiko, di mana hasil perkalian mengacu pada matriks Risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) aspek Risiko (keselamatan, kesehatan, lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan lingkungan, dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi. Berdasarkan perhitungan dan analisis tingat Risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat Risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah; b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas: 1) Tingkat Risiko Menengah Rendah; 2l Tingkat Risiko Menengah Tinggi. c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi. Tingkat . . .
SK No 082956 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.7 Tingkat risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1.1 POTENSI .
SK No 000499 C CO CL E o 1 2 3 4 l(cte16ng.n: PRE S I DEN REPU BLIK INDONESIA III.8 IATAflGIERIADI - DS.10 tshln llLihh t6CBttn rftlpo7g mabstltbn pasEiElI tamt nP:I <1EhE ksl{h lhllilrt.o kEI d.riu d.rP.k p.mlll.tr iqhp&haabnSlEn hc,f.t. bncl, dr &o rd.E dH rll Itr $lCr kEh.tn yt mntrtfih pm*trmil. mmhuhlhbtrnnt lrpdnlmbm s.ldL LFtlED D.r?.k ;{ffufrn l.ndz mmatdt rtbm 1-lo sm F& hembr.!.mnhaFtl tdnlrrh&r uda dii rft It sbh kcs.lnbn Y.rt m.q.lihthtr taEtpmncn I E'B s.ld, Rard lDp huh drd 3 h.d PmFbb > rO tdrD t!trl6bn I$hrlln FndE p.nls8 dcB.n &trpe*FmBhn h,rEh prnFrl Fd. ErEbr.aemnh3Fq trBh .1, .lr [da dii xfi I Lmtbnlmrt &n/.bu e(.t prrmna>lorg [rl.rHtbs pcrmmtt lGmthn I'tettlblbin*rF lh#ult.n hamhr.tmn }[tru EEh.L ftou&E dttl4L ffiEOEmOA rhh*u..|,r la.t-t IhI}ar iilo railm Ur$. = IiEt.l il.ilo rertirEd dri altE Agcf i'ilo GAMBAR 1.2 Matriks Risilo POTENSI TERJADI IEIIUIGIIIAI IEot - Dahm 510 ruxf,ttl ErraDr DebmFntlamlcu I a t.tlr d.i slll 3. Penetapan
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA III.9 3. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat Risiko kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini: a. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah jenis Perizinan Berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas Pelaku Usaha NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha mert-rpakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang- undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. b. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Untuk tingkat Risiko Menengah Rendah: 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha. 2l NIB dan Sertifikat Standar tersebut pada butir 1, sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. 3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi: 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha. 2) NrB.., SK No 082955 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III. lO 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha. 3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pelaksanaan verilikasi oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah. 4l Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha. 5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. c Tingkat Risiko Tinggi jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. lzin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah. 4. Pelaksanaan Analisis Risiko Dan Penetapan Jenis Perizinan Berusaha Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha. Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga, juga dilakukan pembahasan analisis Risiko dengan melibatkan serta membangun konsensus antara: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b. kementerian. . . SK No 082954 A
PRES !DEN REPUBL|K INDONESIA III.1 1 b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; d. kementerian atau lembaga lintas sektor; dan e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait bahaya maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai pihak terutama ditujukan untuk memberikan hal-hal sebagai berikut: a. Masukan tentang nafire business suatu kegiatan usaha; b. Pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang kondisi di lapangan. U. PERIZINAN BERUSAHA LAINI TA UNTUK MENUNJANG PEL/IKSANAAN KEGIATAN USAIIA Didalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masih diperlukan Perizinan Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/ komersial kegiatan usaha. Kementerian/lembaga mengidentifikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagai penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. III. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 1. Penjelasan Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa pertanyaan mandiri pada dasarnya adalah bentuk komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah . . . SK No 082953 A
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA ilt.t2 Pemerintah Pusat men)rusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah dan/atau Risiko Tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko Rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K2Ll. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi: a. standar usaha; b. standar produk barang dan/atau jasa. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Pen5rusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah non- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam proses pen5rusunan standar perlu dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa diterbitkan untuk diimplementasikan. 2. Standar Risiko Rendah Standar kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha adalah sebagai berikut: 2.1. Ruaug Lingkup ' ini mengatur dan menetapkan batasan tentang Standar persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada Risiko rendah meliputi: - Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Kesehatan Masyarakat; dan - Lingkungan 2.2. Penggolongan Usaha Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko usaha rendah. 2.3. Persyarataa umum yang wajtb di patuhi oleh pelaku usaha adalah: a.Keselamatan... SK No 082952 A
PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA III.13 a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Ilritcrie 1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar 2 Sirkulasi udara basementl yang baik untuk karyawan (ruangan, 3 Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha 4 Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan - APAR) sesuai dengan jenis usaha 5 Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat Kerja 6 Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu d11) 7 Kebersihan Sarana sanitasi 8 Atat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut 9 Pemenuhan Norma Kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial. (BPJS Ketenagakerjaan) 10 BPJS Kesehatan Untuk yang memperkerjakan lebih dari 10 orang pegawai dalam perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kesehatan . SK No 082951 A
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 No. 1 2 3 4 SK No 082950 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.14 b. Kesehatan Masyarakat Krtteria Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar Kebersihan dalam Lokasi Usaha Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan tidak lembab) Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen Sarana/medial peralatan yang aman bagi konsumen Kejelasan informasi produk/jasa c Lingkungan IGiteria Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan (tempat sampah) Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.4. Sarana .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.15 2.4. Sarana Sarana sesuai dengan kegiatan usaha 2.5. Penilaian Kesesuaian dau Pengawasan Penilaian Kesesuaian No. Kriteria Standar Sudah - I Belum - O 1 KESEI,AMATAN & KESEHATAN KERJA Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar dengan minimum dilengkapi dengan: a. kasa steril terbungkus/perban; b. plester; c. kapas; d. kain segitiga/mittela; e. gunting; f. sarung tangan sekali pakai (pasangan); 2 3 4 g. masker; h. povidon Iodine; i. alkohol 7Oo/o; dan j. obat bebas (lingkaran hijau). Sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan) untuk karyawan di setiap ruangan yang digunakan. Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha. Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan-APAR) sesuai dengan jenis usaha yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR Dry Clemical Pow der multipurpose ABC. SK No 082949 A Alasannya apabila belum + rekomendasi No
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA III.16 No. Kriteria Standar Sudah - 1 Belum - O 5 Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat Kerja a. Ringkas Memisahkan alat. perkakas. dan bahan yang diperlukan atau digunakan. b. Rapih Menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan. c. Resik Membersihkan alat, perkakas dan bahan secara rutin. d. Rawat Menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas dan bahan (membakukan/dibuat standar agar 3R tetaP terlaksana). e. Rajin Mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas dan bahan (meningkatkan kebiasaan/displin dalam melaksanakan 4 R). 6 Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu dll). SK No 082948 A Alasannya apabila belum + rekomendasi No..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.17 No. Kriteria Standar Sudah - 1 Belum - O 7 Kebersihan Sarana sanitasi: a. Toilet dan kelengkapannya fiamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci tangan); 8 9 b. Tempat sampah i. diberikan label untuk sampah organik, non organik dan bahan berbahaya; ii. dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan iii. tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. c. Peralatan kebersihan. Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara untuk menjamin rapi kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut. Pemenuhan Norma Kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial* (BPJS Ketenagakerjaan) 10. BPJS Kesehatan 1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar: a. kasa steril terbungkus/Perban; b. plester; c. kapas; d. kain mitte SK No 082947 A Alasannya apabila belum + rekomendasi No.
PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA III.18 No. Kriteria Standar Sudah - 1 Belum - O e. gunting; f. sarung tangan sekali pakai (pasangan); 2 g. masker; h. povidon Iodine; i. alkohol TOo/o; dan j. obat bebas (lingkaran hijau). Kebersihan Dalam Lokasi Usaha: - Tidak ada jentik nyamuk - Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR) 3 4 5 6 7 Tersedia akses sanitasi fiamban, air bersih, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih. Sirkulasi udara yang baik alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak lembab). Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha. Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen. Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen. 8 I1 Kejelasan produk/jasa. informasi Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan. 2 Menyediakan penyimpanan limbah dan cair) sementara fasilitas (padat sesuai SK No 082946 A Alasannya apabila belum + rekomendasi No..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III.19 No Kriteria Standar Sudah - 1 Belum - O Alasannya apabila belum + rekomendasi 3 4 dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan. Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IV. TATA CARA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO Dalam konsep tata cara pengawasan berbasis Risiko adalah memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup (K2Ll, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas pengawasan didasari oleh: a. tingkat Risiko kegiatan usaha, semakin tinggi tingkat Risiko maka akan semakin sering pengawasan dilakukan; b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, semakin sering melakukan pelanggaran maka akan semakin sering pengawasan dilakukan. Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti NSPK yang telah ditetapkan oleh KIL pembina, sementara pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap pengawasan yang tertulis dalam NSPK, kecuali untuk: a. Kegiatan usaha berisiko rendah maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental. b. Untuk UMK Pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan. Pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi, apabila kegiatan usaha tersebut memiliki pembina lintas sektor atau persetujuan perizinan multi SK No 082945 A sektor
PRESIOEN NFPUBLIK INDONESIA III.20 sektor, hal ini dilakukan agar terciptanya efisiensi di pemerintah dan juga bagi Pelaku Usaha yang diawasi. Hasil dari Pengawasan ini akan memberikan masukan bagi penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di masa yang akan datang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA undangan dan asi Hukum, Djaman SK No085420A