Daftar isi : JURNAL PENGAWASAN PEMILU Provinsi DKI Jakarta Penanggung Jawab Muhammad Jufri Puadi Siti Khopipah Sitti Rakhman Burhanuddin Mahyudin Irwan Supriadi Rambe Sekretariat Masykur Ishak Satria Dayan Dwi Hening Wardani Haris Dharma Persada Ahsanul Minan Evaluasi Pemilu 2019: Problem Proporsionalitas Hasil Pemilu 2019 hal 5 Safri Muis Keputusan Mahkamah Konstitusi Pada Pilpres 2019 hal 33 Sri Sugeng Pujiatmiko Sengketa Hasil Pemilu Dalam Satu Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi hal 53 Dahliah Umar Keadilan Dalam Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 2019 hal 71 Yusfitriadi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Kapitalisasi Emosi Massa hal 101 Redaksi Andi Maulana Bahrur Rosi MS Anang Achmad Fachrudin Menakar Pemilu Serentak 2019 hal 119 Desein/Layout MSA Arif Nur Alam dan Rahmat Politik Uang Demokrasi Pemilu 2019 hal 143 Alamat Redaksi Jl. Danau Agung III No. 5 Sunter Agung, Jakarta Utara14350 Telp. 021-6459767 Ali Ramadhan Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Revisi Uu Pemilu hal165 ISSN: 2541-2078 Email: bawasludki@yahoo.co.id set.dki@bawaslu.go.id Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 1
1 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 2 2
KATA PENGANTAR Penyelenggaraan pemilu 2019 telah usai dilaksanakan dengan baik dan bisa disebut sukses, tak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta, namun demikian bukan tidak meninggalkan persoalan, persoalan yang dimaksud adalah beberapa persoalan disetiap jenjang pelaksanaan tahapan walapun bukan secara subtansi tetapi menjadi hal penting untuk di evaluasi dan direfleksikan dalam sebuah perbaikan dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya, karennya persoalan-persoalan yang dimaksud perlu dicermati secara menyeluruhh dan mendasar sehingga di kemudian hari tidak terjadi yang terus terulang disetiap pelaksanaan penyelenggaran pemilu. Catatan persoalan di DKI Jakarta yang mendasar adalah persoalan pemilih yang bisa jadi ini menjadi persoalan klasik yang terus terulang, persoalan kampanye dan pelaporan dana kampanye, persoalan pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi suara yang juga sedikit banyak menjadi persoalan, catatan-catatan ini bisa dipotret secara nasional lagi-lagi DKI Jakarta menjadi cermin yang menjadi rolemodel persoalan dan model penyelesaian masalah, yang secara subtansi proses lurus dengan penanganan pengawasan mesti berbanding pelanggaran, maka tidak heran Bawaslu RI memberikan apresiasi yang sebesar-besaranya kepada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan memberikan penghargaan sebagai Bawaslu Kota Terbaik pertama se Indonesia dari Aspek Peneggakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu, dan penanganan Pelanggaran terbaik kedua untuk Jakarta Barat dan untuk Bawaslu DKI Jakarta sendiri mendapatkan peringakat ke delapan sebagai PPID Terbaik, hal ini menjadi satu kebanggan sekaligus tantangan apakah Bawaslu DKI jajaran dibawahnya mampu mempertahankan sekaligus meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas. Jakarta dan Dalam Jurnal Bawaslu edisi ini akan memuat pandangan para tokoh dan akademisi serta praktisi melihat persoalan dan memotret pelaksanaan pemilu 2019 dan merefleksikan semua persoalan kepemiluan secara umum dan khususnya di provinsi DKI Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 3
Jakarta, hal ini penting untuk mengoreksi dan memperbaiki system kepemiluan dan penyelenggaran di kemudian hari, bagi kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting dan mendasar karena DKI Jakarta adalah barometer Indonesia yang semua pihak melihat Indonesia dari Jakarta, karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memeberikan masukan kritik dan saran guna menjadikan kelembagaan Bawaslu dapat dicintai tentu dengan cara memberikan kepercayaan yang besar kepada ini. Karenanya secara khsusus apreseasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua penulis yang telah memebrikan ide-ide serta saran dan masukannya dalam tulisan yang dimuat dalam Jurnal Bawaslu DKI Jakarta dengan tema Refleksi Pemilu 2019. lembaga Jakarta, Desember 2019 Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri 217 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 4
BAGIAN 1 EVALUASI PEMILU 2019: PROBLEM PROPORSIONALITAS HASIL PEMILU 2019 Oleh: Ahsanul Minan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Abstrak Lima kali penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR paska reformasi selalu diwarnai pergulatan dalam pencarian dan penerapan metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu proporsional. Metode kuota diterapkan pada Pemilu 1999-2014, sedangkan metode divisor Sainte Lague diterapkan pada Pemilu 2019, yang kesemuanya tercapainya proporsionalitas hasil Pemilu. Di balik itu, ada pula isu yang tidak muncul dipermukaan yang mengiringi pilihan-pilihan atas opsi tersebut, yakni isu perlindungan terhadap asas one person, one vote, one value dan minimalisasi wasted votes. Di antara beberapa eksperimentasi atas pilihan metode kuota dan divisor ini, tetap saja belum mampu membuahkan proporsionalitas hasil pemilu yang diukur melalui indeks LSq. Permasalahannya terletak bukan pada metodenya, akan tetapi pada tingkat pembagian kursi yang dibagi habis di tingkat daerah pemilihan (dapil), sehingga akan selalu berpotensi memunculkan disproporsionalitas serta tingkat suara dimaksudkan untuk mendorong Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 5
terbuang (wasted votes) yang tinggi. Dalam paper ini, penulis mengajukan dua pilihan solusi, yakni pertama membagi jenis kursi menjadi dua yakni kursi konstituensi yang diperebutkan di tingkat dapil, dan kursi kompensasi yang dialokasikan untuk menutup gap disproporsionalitas perolehan kursi partai peserta pemilu dari kursi konstituensi. Pilihan kedua, melakukan pembagian kursi di tingkat nasional (bukan di tingkat dapil). Kedua opsi ini dapat menjawab persoalan disproporsionalitas hasil pemilu dan meminimalisir tingkat suara terbuang. Abstract Five times experiences in conducting the legislative elections (for electing the members of the People's Legislative Assembly (DPR) in particular) after the reform era, has always been marked by struggles in the search for and application of the method of converting votes into seats under the proportional representation system. The quota method was applied in the 1999-2014 Election, while the Sainte Lague divisor method was applied in the 2019 Election, all of which were intended to encourage the achievement of proportionality of the election results. Behind that, there are also issues that do not appear (on the public debate) that accompany the choices of these options, namely the issue of protecting the principle of one person, one vote, one value and minimizing wasted votes. Among these several experiments on the choice of quota and divisor methods, it has not yet been able to produce the proportionality of election results measured through the LSq index. The problem lies not in the method, but in the level of seat distribution which is divided up at the level of the electoral district (dapil), so that it will always have the potential to cause disproportionality and high levels of wasted votes. In this paper, the author propose two options for it"s solution; first dividing the type of seats into two namely constituency seats contested at the electoral level, and compensation seats allocated to close the disproportionality gap in the acquisition of seats of electoral parties from constituency seats. The second option is to distribute seats at the national level (not at the electoral level). Both of these Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 6
options can address the issue of disproportionality in election results and minimize the level of wasted votes. Keyword: sistem pemilu, electoral system, kuota, divisor, Pemilu Indonesia, proporsional. A. LATAR BELAKANG Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia dalam dua dekade terakhir mendapat apresiasi yang cukup baik dari berbagai kalangan di dunia internasional. Sebagai sebuah negara post-authoritarianism yang selama tiga dekade hidup di bawah sistem politik otoriter dan totalitarianisme, Indonesia dinilai berhasil survive dan mampu membalik sistem politik tersebut dan menghadirkan sistem politik yang demokratis, yang salah satunya ditandai oleh keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu yang damai dan demokratis. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diukur dari berbagai aspek, setidaknya mencakup; terbentuknya kerangka terbentuknya hukum pemilu yang kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional; terbentuknya sistem penegakan hukum pemilu yang kredibel; proses kontestasi yang berjalan secara aman dan damai; digunakannya pendekatan hukum pemilu dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh peserta pemilu; serta adanya penerimaan terhadap hasil pemilu. jelas, kuat, dan efektif; Di ujung dekade kedua, pada Pemilu tahun 2019, Indonesia membuat terobosan baru dalam penyelenggaraan Pemilu melalui penyelenggaraan Pemilu serentak antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 ini terbilang sangat mendadak karena hanya direncanakan dalam waktu dua tahun, sistem penyelenggaraannya, baik dari aspek sarana maupun pra-sarana pendukungnya. Tak mengherankan jika dalam perjalanannya, tahun 2019 menimbulkan beberapa penyelenggaraan Pemilu dan kurang disertai dengan kesiapan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 7
persoalan, bahkan sempat memicu konflik kekerasan di beberapa wilayah. Tulisan ini hendak mencoba memberikan sedikit kontribusi dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Semenjak awal, penulis menggarisbawahi frasa ―sedikit‖ dalam evaluasi ini, karena harus disadari bahwa Pemilu melibatkan banyak sistem dan sub-sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain, diantaranya sistem pendaftaran pemilih, sistem pencalonan, sistem kampanye, sistem konversi suara menjadi kursi, sistem pembiayaan kampanye, dan sistem penegakan hukum pemilu. Di samping itu, masih terdapat sistem pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain sistem pembiayaan pemilu, sistem manajemen penyelenggara pemilu, sistem penegakan integritas penyelenggara Pemilu, dan lain sebagainya. tidak akan dapat dievaluasi desain maupun implementasinya melalui sebuah tulisan pendek ini. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2019 ini membutuhkan tujuh klaster buku (yang akan diterbitkan di akhir tahun 2019 ini) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, itupun tidak mampu memotret keseluruhan aspek tersebut di atas, melainkan hanya mencakup: klaster hak pilih; klaster kampanye; klaster partisipasi masyarakat; klaster pungut hitung; klaster kelembagaan klaster hukum Pemilu; penyelenggara Pemilu; serta klaster refleksi sistem. Tentunya beragam sistem tersebut penegakan Oleh karenanya, evaluasi Pemilu tahun 2019 yang hendak dicakup dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada aspek evaluasi terhadap pilihan sistem pemilu (sistem konversi suara menjadi kursi) dalam Pemilu anggota DPR. Pilihan pada aspek ini didasari atas pertimbangan bahwa pada Pemilu anggota DPR pada tahun ini dilakukan perubahan sistem pemilu yang cukup 2019 suara fundamental melalui menggunakan metode devisor (Sainte Lague) dan meninggalkan sistem kuota Hare yang telah dipergunakan dalam Pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga sangat penting untuk dipotret apakah pilihan sistem ini terbukti mampu mendorong tingkat proporsionalitas hasil penerapan sistem konversi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 8
pemilu serta menekan angka suara terbuang (wasted votes) yang menjadi ciri dari sistem proporsional? B. Diskusi Dalam membedah persoalan metode konversi suara dalam sistem Pemilu Proporsional di Indonesia perlu memotret perjalanan praktek trial and error yang dilakukan oleh para pembentuk undang-undang, yang pada kenyataannya lebih cenderung menghasilkan error. B.1 Dialektika dalam Sistem Proporsional Kesetaraan dalam demokrasi diekspresikan antara lain melalui prinsip equality before the law, prinsip one person one vote, prinsip freedom of speech, dan lain-lain.1. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang linier antara demokrasi, kesetaraan politik, dan kekuasaan mayoritas, dimana diasumsikan bahwa jika seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi pemegang kekuasaan maka kekuasaan tersebut harus diperoleh melalui proses yang adil (karena jika sebaliknya akan memunculkan oligarkhi). Cohen2 membedakan 2 dimensi kesetaraan politik dalam proses penentuan keputusan; pertama warga negara harus secara formal dalam prosedur penentuan kebijakan memiliki posisi yang setara, tidak boleh ada yang diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang yang memiliki hak untuk terlibat dalam penentuan kebijakan harus memiliki status yang sama dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Kedua, di sisi lain, secara substansial warga negara harus memiliki posisi yang setara sehingga sistem pembagian kekuasaan dan sumber daya tidak akan mempengaruhi kesempatan mereka untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan. Jika setiap suara diperlakukan secara setara, maka suara yang sama dari banyak orang akan diperhitungkan atau mendapat 1 Sidney Verba, Thoughts About Political Equality, What is It? Why Do We Want It?, 2001,hal. 2 2 Joshua Cohen, ―Democracia y Libertad‖ in Elster, J. (comp.), La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 2001. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 9
nilai yang lebih besar.3 Bohman4 mengaitkan dimensi substantif legitimasi. Dia dalam kesetaraan politik dengan menyebutkan legitimate yang bahwa memerlukan 2 pra-syarat kesetaraan; pertama setiap warga negara harus memiliki posisi dan kesempatan yang setara, kedua, pendapat dan pertimbangan mereka harus diperlakukan setara untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jika terdapat sebagian kelompok yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka keputusan tersebut akan kehilangan legitimasinya, sehingga menurut dia para penganjur deliberative democracy harus memusatkan perhatiannya dalam mendeteksi kemungkinan peng-ekslusif-an kelompok masyarakat tertentu dan mencegah terjadinya tindakan ini.5 aspek keputusan sebuah kepemiluan diejawantahkan melalui prinsip one person, one vote, one value (opovov). Tujuan opovov adalah untuk mencapai kesetaraan politik dalam proses pengambilan keputusan politik.6 Kesetaraan politik dalam diskursus Gavin More menyatakan bahwa bagi kelompok liberalisme klasik, prinsip one person, one vote merupakan prinsip dasar dalam demokrasi prosedural, dimana semua pemilih dapat memberikan 3 Ben Saunders, ―Democracy, Political Equality, and Majority Rule‖, Chicago Journals, October 2010, hal. 150 4 ----------, ‖Deliberative democracy and Effective Social Freedom‖, in Bohman, J., Rehg, W.,(eds.), Deliberative Democracy, (Cambridge, MIT Press, 1997), hal. 321. 5 Lebih lanjut Bohman mengatakan bahwa bentuk-bentuk peng- ekslusif-an ini dapat terjadi dalam beberapa pola, antara lain: terbatasnya akses terhadap ruang publik sebagai akibat dari asimetrisnya kekuatan ekonomi dan social politik dalam masyarakat, ketidaksetaraan dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan, dan ―kemiskinan politik‖ dimana masyarakat secara factual dipinggirkan, namun formal mereka dijamin kesetaraannya. Lihat Bohman, J., Rehg, W., ibid. secara hukum 6 Joshua M. Rosenberg, ―Defining Population for One Person, One Vote‖, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 42:709, hal. 710-711. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 10
suara dan memastikan bahwa suara mereka dihitung secara setara.7 Hal ini memungkinkan terciptanya pemilu yang bebas dan adil sebagai pra-syarat demokrasi. Sedangkan Synder dan Samuel menegaskan bahwa penyimpangan terhadap prinsip one person, one vote ini akan menyebabkan goyahnya kebebasan dan keadilan dalam demokrasi.8 Lijphart membedakan 2 tipe dasar demokrasi: demokrasi konsensus dan demokrasi mayoritarian.9 Dalam sistem demokrasi mayoritarian, terdapat beberapa indikator antara lain; sistem dua partai, sistem pemerintahan tersentralisasi, kabinet yang didominasi oleh partai pemenang, unicameralism, dan sistem pemilu yang disproporsional. Sebaliknya dalam sistem demokrasi konsensus, menekankan pada pembagian kekuasaan (power sharing), kabinet koalisi, sistem multi-partai, sistem pemilu proporsional, sistem pemerintahan terdesentralisasi, dan sistem bikameralisme. Pendapat Lijphart ini menunjukkan adanya hubungan antara pemilu dan sistem pemilu dengan sistem demokrasi. Pilihan atas sistem pemilu berkorelasi dengan tipe demokrasi yang dianut. Klasifikasi tipe demokrasi dan sistem pemilu yang dibuat oleh Lijphart menghubungkan antara aspek keadilan dalam pemilu dengan tipe dari sistem demokrasi. Dalam diskursus ilmu politik dan pemilu, sistem pemilu (yang dimaknai sebagai metode konversi suara menjadi kursi) terdiri atas a) plurality and majority formula; b) semi-proportional formula; c) proportional representation. Sistem proporsional atau sering disebut dengan proportional representation adalah sebuah sistem pemilu yang bertujuan untuk mendorong terpenuhinya kesetaraan/keseimbangan antara suara yang diperoleh oleh partai politik dengan kursi di parlemen. Sistem ini bekerja dalam sebuah 7 Gavin Moore, ―Federalism and One Person-One Vote Principles; Political Accommodation in Cyprus and the Annan Plan", Federal Governance Journal, (Volume 6, Nomor 2), hal. 32. 8 Snyder, R. and D. Samuels. 2001. ―Devaluing the Vote in Latin America‖, Journal of Democracy. 12 (1), hal. 146-147 9 Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Government Form and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, 1991, hal. 9- 47. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 11
daerah pemilihan berkursi banyak.10 Sistem proporsional pada umumnya lebih tepat diterapkan di negara yang memiliki tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Penerapan sistem ini selalu dihadapkan pada tantangan bagaimana memilih metode yang dapat seoptimal mungkin menghasilkan proporsionalitas hasil pemilu. Proporsionalitas dimaknai sebagai situasi dimana perolehan kursi partai politik dalam pemilu sesuai dengan perolehan suaranya. Sebaliknya, disproporsionalitas dimaknai sebagai kesenjangan rasio antara perolehan kursi dalam pemilu dengan perolehan suara partai.11. Dengan demikian, pada prinsipnya perolehan suara partai harus tercermin secara proporsional dalam konfigurasi kursi parlemen. Sistem Proportional Representation memiliki tujuan dasar untuk menciptakan keterwakilan yang proporsional antara suara mayoritas dan, menghindari munculnya overrepresenting atau underrepresenting. Jika sistem mayoritas menekankan pada governability, maka sistem proporsional lebih cenderung menghargai suara minoritas. Harry Brighouse dan Marc Fleurbaey12 mengatakan bahwa sistem proporsional merupakan alternatif dari prinsip demokrasi yang dianggap cenderung melanggar demokrasi menekankan pada keinginan kelompok mayoritas. Prinsip proporsionalitas dianggap mampu menjembatani pertarungan antara demokrasi dan liberalism. Prinsip proporsionalitas bahkan dimasukkan ke dalam tolok ukur tingkat kedemokratisan pemilu, misalnya yang dikemukakan oleh Horowitz yang mengemukakan 6 kriteria untuk mengukur tingkat kedemokratisan sebuah pemilu.13 dan minoritas hak-hak minoritas karena prinsip 10 Pippa Noris, Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems, the International Political Science Review, Vol 18(3), July 1997, hal. 297-312 11 Michael Gallegher, ―Proportionality, Disproportionality, and Electoral Sistem‖, Electoral Studies, 1991, hal. 33 12 Harry Brighouse dan Marc Fleurbaey, ―Democracy and Proportionality‖, the Journal on Political Philosophy, 2008, hal. 2-5 13 Donald L. Horowitz, Electoral Systems and Their Goals: A Primer For Decision-Makers, , hal. 3 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 12
Sistem pemilu proporsional (proportional representation) dinilai lebih baik dibandingkan sistem pemilu lainnya, karena kemampuannya yang hasil fragmentasi politik masyarakat.14 Di mencerminkan samping lain yang menjadi itu, keunggulan sistem ini: 1. Sistem proporsional didasari salah satunya oleh usaha untuk mewujudkan kesetaraan teori tanggung demokrasi yang menaruh perhatian besar pada kesetaraan tanggung jawab dan konsekwensi atas egalitarian dari gagasan ini. Slogan opovov merupakan derivasi dari gagasan ini. 2. Sistem proporsional juga didasari pada otonomi masyarakat yang dinyatakan dengan memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara lebih jauh, terhadap masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang, maka kelompok tersebut juga diberikan kewenangan untuk memutuskannya. Kesetaraan otonomi antar masyarakat diwujudkan dengan memberikan kesetaraan kekuatan kepada semua orang dalam menentukan keputusan, namun tentunya hal ini tidak bisa berlaku absolut karena pada dasarnya setiap orang berada di bawah kekuasaan bersama (kolektivitas), karena semua orang akan berada di bawah kekuasaan dari collectivity. Dalam sistem proporsional dimaksudkan untuk kerangka mendorong terwujudkan self-government pada seluruh lapisan, dari level individu ke seluruh masyarakat. dalam menciptakan pemilu tingkat terdapat beberapa faktor jawab. Banyak ini, 3. Perkembangan sosial dalam masyarakat memiliki pengaruh dalam pemilihan sistem pemilu ke arah sistem proporsional. Boix, sebagaimana dikutip oleh Thomas Brambor menyatakan bahwa fragmentasi etnik dan agama dalam masyarakat mendorong diadopsinya sistem proporsional. Di samping itu, keberadaan kelompok sosialis dalam sebuah Negara yang 14 Jay K. Dow, ―A comparative spatial analysis of majoritarian and proportional elections‖, Electoral Studies, 20, 2001, hal 109-125 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 13
berjumlah seimbang dengan kelompok non-sosialis juga mempengaruhi dipilihnya sistem proporsional dalam pemilu.15 4. Tujuan penerapan sistem proporsionalitas untuk mewujudkan prinsip inklusif kini banyak mendapat dukungan dari pakar demokrasi. Ian Shapiro menyatakan 'Setiap orang yang terdampak dari suatu kebijakan public harus dianggap memiliki suara dalam pemerintahannya'.16 Robert A. Dahl juga memasukkan inklusi ke dalam criteria kelima bagi demokrasi, demikian juga Robert Goodin.17 Argument dasar dari inklusi ini adalah mendorong kesetaraan kekuatan di antara semua pihak dalam pengambilan kebijakan. 5. Prinsip proporsionalitas juga dikaitkan dengan (dan untuk menjawab) masalah klasik teori demokrasi, yaitu, fakta bahwa kekuasaan mayoritas dapat menghasilkan keputusan yang melanggar hak asasi manusia, atau yang mengabaikan kepentingan kelompok minoritas dengan cara menindas . Hal ini sering disajikan sebagai ketegangan antara demokrasi dan liberalism. Prinsip Proporsional menjadi solusi yang masuk akal untuk menempatkan kendala liberal pada prosedur demokrasi.18 Terdapat banyak metode yang dipergunakan untuk mengukur derajat proporsionalitas dan disproporsionalitas dalam formula penghitungan yang berada dalam rumpun sistem proportional representation. Gallegher mengatakan bahwa setiap metode penghitungan memiliki metode masing-masing untuk mengukur derajat disproporsionalitas hasil pemilunya, dan 15 Thomas Brambor, William Roberts Clark, Matt Golder, Electoral System Choice, hal. 1. 16 Ian Shapiro, Democracy"s Place, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996, hal. 232 17 Robert Goodin, Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives, Philosophy & Public Affairs, 35 (2007), 40-68, diakses dari pada tanggal 10 Feburari 2013. 18 Harry Brighouse, Marc Fleurbaey, ―Democracy Proportionality‖, The Journal of Political Philosophy, hal. 4 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 14 and
kebanyakan metode pengukuran derajat disproporsionalitas juga secara implisit merekomendasikan sistem penghitungan suara tertentu. John Panaretos dan Aikaterini Kalogirou menyebutkan 2 kategori umum dalam pengukuran derajat disproporsionalitas pada sistem proportional representation. Kategori pertama menekankan pada pelacakan terhadap perbedaan yang tajam antara perolehan kursi partai dengan perolehan suara dalam metode Largest Remainders. Termasuk dalam kategori ini adalah Rae's index, L-H index, LSq index, L-H adj. index, dan S-L index. Sedangkan kategori kedua lebih difokuskan pada rasio antara jumlah suara dengan jumlah kursi sebagaimana dipergunakan dalam metode Highest Averages. Lijphart's index and d' Hont index.19 Perbedaan diantara kedua metode ini pada fokus pengukuran, dan tujuan pengukuran, dimana metode pertama bertujuan untuk mengukur perbedaan atau kesenjangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi, sedangkan metode kedua bertujuan untuk mengukur rasio antara perolehan kursi dengan perolehan suara. Pengukuran akan dilakukan dengan menggunakan rumus Least Square (LSq) Index yang dibuat oleh Gallagher. Lsq index adalah LSq = √ ( ) dimana Lsq adalah indeks disproporsionalitas, v adalah prosentase suara partai, dan s adalah prosentase perolehan kursi. Dalam Indeks LSq atau Indeks Gallagher, tinggi angkanya, proporsionalitas nya. Sebaliknya, semakin indeksnya, semakin tinggi pula disproporsionalitasnya. semakin rendah semakin tinggi B.2 Potret Proporsionalitas Hasil Pemilu 1999-2019 Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan DPRD di sistem proporsional. Indonesia selama ini menggunakan 19 John Panaretos dan Aikaterini Kalogirou, Analysis and Comparison the Period 1974-1999, of Greek Parliamentary Electoral Systems of diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 15
Operasionalisasi sistem proporsional dalam proses penentuan perolehan kursi dalam Pemilu anggota DPR mengalami beberapa kali perubahan terutama sejak diselenggarakannya pemilu di era reformasi tahun 1999. Pilihan metode konversi suara menjadi kursi yang diterapkan sejak Pemilu 1999-2014 menggunakan metode kuota Hare+LR, namun dengan beberapa pola pembagian sisa kursi yang berbeda. Sedangkan pada Pemilu 2019 mulai diterapkan metode divisor Sainte Lague. Pilihan metode ini membawa dampak tingkat disproporsionalitas yang berbeda-beda. Jika dihitung secara tingkat proporsionalitas hasil pemilu 1999-2019 keseluruhan dengan menggunakan indeks LSq, hasil Pemilu 2014 menghasilkan tingkat proporsonalitas paling tinggi yakni 2.51, sedangkan hasil pemilu paling tidak proporsional adalah hasil Pemilu tahun 2009 dimana indeksnya adalah 6.15. Tabel 1 Tingkat Proporsionalitas Hasil Pemilu 1999-2019 Indeks Proporsionalita s (indek LSq) 3,19 Pemilu Tahun Sistem Pemilu Keterangan Pemilu 1999 Kuota Hare+LR, suara dan kursi dibagi habis tingkat dapil Kuota Hare+LR, suara dan kursi dibagi habis tingkat dapil Pemilu Kuota Dalam Indeks LSq Indeks atau semakin Gallagher, angkanya, rendah tinggi semakin proporsionalitas nya. Sebaliknya, semakin tinggi indeksnya, semakin tinggi pula disproporsionalitasn ya di 4,16 Pemilu 2004 di 6,15 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 16
2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Hare+LR, ada jika sisa kursi dalam penghitung an tahap 1, suara sisa dibagi di tingkat provinsi Kuota Hare+LR, suara dan kursi dibagi habis tingkat dapil Divisor Sainte Lague, suara dibagi habis tingkat dapil di di 2,51 3,21 Pilihan metode konversi suara di masing-masing periode Pemilu yang berbeda-beda mempengaruhi tingkat proporsionalitas hasil Pemilu. Dampak disproporsionalitas ini juga juga tergambar dalam perolehan kursi masing-masing partai. Selanjutnya akan diuraikan lebih terperinci sebagai berikut: B.2.1 Pemilu 1999. Pada Pemilu 1999 yang didasarkan pada UU Nomor 3 tahun 1999, pembagian kursi dilakukan dengan cara; 1) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 17
menghitung perolehan suara sah masing-masing partai politik. 2) menentukan kuota nilai kursi dengan cara menjumlahkan seluruh perolehan suara sah partai politik di daerah pemilihan dengan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut. 3) membagikan kursi kepada partai politik yang memperoleh suara sah sama dengan atau lebih besar dari kuota kursi. 4) apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi dibagikan kepada partai politik yang memiliki sisa suara terbanyak (largest remainders), baik untuk partai yang berkoalisi melalui mekanisme stembuss accord maupun yang tidak berkoalisi.20 Melalui mekanisme ini, maka kursi anggota DPR dipastikan akan terbagi habis di tingkat daerah pemilihan yakni Dati I.21 Metode ini jika dihitung tingkat proposionalitasnya menunjukkan angka 3.19. Dalam Indeks LSq atau Indeks Gallagher, semakin rendah angkanya, semakin tinggi indeksnya, proporsionalitasnya. Sebaliknya, semakin indeks tinggi pula disproporsionalitasnya. Adapun proporsionalitas masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 1999 menunjukkan bahwa Golkar menjadi Partai yang paling tidak proporsional atau over- representative. Secara lebih detail indeks proporsionalitas di masing-masing partai dapat dilihat dalam grafik berikut: semakin tinggi Grafik 1 Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu 1999 di masing-masing Partai Politik 20 Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 136 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penentuan Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam IFES, Seating Allocation Process, 1999, hal. 5. 21 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU No.3 Tahun 1999, Op.Cit., Ps. 67 ayat (2). Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 18
B.2.2 Pemilu 2004. Pada Pemilu tahun 2004, berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2003 dilakukan perubahan metode penentuan perolehan kursi dalam pemilu anggota DPR. Pembagian kursi dilakukan dengan cara: pertama menghitung perolehan suara sah partai politik di masing-masing daerah pemilihan.22 Kedua, menghitung angka kuota (BPP).23 Ketiga, menetapakan perolehan kursi masing- masing partai politik di daerah pemilihan melalui 2 tahap sebagai berikut: Pembagian kursi tahap pertama, dilakukan dengan memberikan kursi kepada partai politik yang memperoleh suara sama dengan atau melebihi BPP dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan diperhitungkan pada tahap berikutnya. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai ―sisa suara‖ yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam sisa kursi didaerah pemilihan yang hal masih bersangkutan. Pembagian kursi tahap kedua dilakukan jika masih terdapat 22 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 12 tahun 2003, Ps. 105 ayat (1) 23 Ibid, Ps. 105 ayat (2) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 19
terdapat sisa kursi yang belum terbagi pada pembagian kursi tahap pertama dengan cara membagikan kursi kepada masing-masing partai politik satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak (largest remainders).24 Keempat, partai politik tidak (stembuss diperbolehkan melakukan accord).25 Secara keseluruhan, penerapan metode ini menghasilkan indeks proporsionalitas sebesar 4,16, yang artinya Pemilu 2004 lebih tidak proporsional dibandingkan hasil Pemilu 1999. PAN menjadi partai yang perolehan kursi paling tidak proporsional dan mengalami over-representative, diikuti oleh Demokrat. Tingkat proporsionalitas hasil perolehan kursi masing-masing partai dapat dilihat dalam grafik berikut. penggabungan suara Grafik 2 Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu 2004 di masing-masing Partai Politik 24 Ibid, Ps. 106 25 Ibid, Ps. 107 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 20
B.2.3 Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009 (berdasar UU No. 10/2008) kembali dilakukan perubahan metode penentuan perolehan kursi dengan cara menarik sisa kursi yang belum terbagi habis di daerah pemilihan ke provinsi (proporsional tingkat provinsi), penggunaan angka 50% BPP sebagai penentu perolehan kursi tahap kedua, serta menerapkan Parliamentary Threshold sebesar 2,5%. Suara yang diperhitungkan dalam pembagian kursi di daerah pemilihan adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan dikurangi jumlah suara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 2,5%. Tata cara pembagian kursi DPR pada pemilu tahun 2009 diatur sebagai berikut:26 menentukan angka kuota (BPP) dengan cara menjumlahkan suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 2,5% di daerah pemilihan dan membaginya dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Setelah didapatkan angka kuota, maka dilakukan pembagian kursi tahap pertama dengan cara membagi perolehan suara sah partai politik dengan angka BPP. Apabila masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. Apabila masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, yang dilakukan dengan cara ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. itu pembagian kursi dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru (di Setelah 26 Republik Indonesia, Undang-undang tentang tentang Pemilihan Umum ...., UU Nomor 10 Tahun 2008, Ps. 202-209 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 21
tingkat provinsi), penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Apabila masih juga terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan. Kursi yang didapatkan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pembagian kursi di tingkat provinsi dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. Apabila daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut. Kesebelas, kursi diberikan kepada calon dari partai politik yang berhak atas kursi, yang memperoleh suara terbanyak. Metode konversi suara pada Pemilu 2009 paling rumit dibandingkan Pemilu-pemilu sebelumnya, karena menggabungkan antara pembagian kursi di tingkat Dapil dan pembagian sisa kursi di tingkat supra-dapil (provinsi), serta menerapkan ambang batas 50% BPP dalam pembagian kursi tahap 2. Modifikasi metode konversi suara yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan derajat proporsionalitas hasil Pemilu dan menurunkan angka suara terbuang secara umum menghasilkan indeks disproporsionalitas sebesar 6,15, artinya sangat jauh tidak proporsional dibandingkan pemilu sebelumnya. Demokrat mengalami disproporsionalitas yang sangat tinggi sebesar 35.25, diikuti oleh Golkar sebesar 21.37. Tingkat proporsionalitas hasil perolehan kursi masing-masing partai dapat dilihat dalam grafik berikut. (wasted votes), ternyata malah Grafik 3 Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu 2009 di masing-masing Partai Politik Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 22
B.2.4 Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, kembali dilakukan perubahan, dengan mengembalikan metode konversi sebagaimana pemilu 2004, sehingga menghilangkan ambang batas 50% BPP pada penghitungan tahap 2, serta menghilangkan pembagian sisa kursi di tingkat provinsi. Pasal 209 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 2012 mengatur bahwa dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan. Dalam Pasal 212 selanjutnya diatur apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua; apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 23
terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak. Penerapan metode konversi tingkat proporsionalitas hasil pemilu menjadi lebih baik, yakni indeks keseluruhan menunjukkan angka 2,51. Tingkat disproporsionalitas di masing-masing partai cenderung merata, kecuali Hanura yang mengalami disproporsionalitas terbesar yakni di angka 5.80. Tingkat proporsionalitas hasil perolehan kursi masing-masing partai dapat dilihat dalam grafik berikut. ini menghasilkan Grafik 4 Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu 2014 di masing-masing Partai Politik B.2.5 Pemilu 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 24
Seakan frustasi dengan perekayasaan dan pilihan varian metode konversi suara dengan menggunakan model kuota, maka pada Pemilu 2019 yang diatur berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, DPR dan Pemerintah memutuskan untuk mengganti metode kuota dengan metode divisor. Adapun pilihan varian yang diambil adalah varian Sainte Lague. Metoda Divisor sendiri sebenarnya memiliki banyak varian yang terdiri atas (a) d'Hondt/Jefferson; (b) Sainte-Laguё/Webster; (d) Hill-Huntington; (e) Dean; (f) Adams; (g) Metoda Skandianivia; (h) Metoda Denmark; (i) Imperiali; (j) Metoda Estonia; (k) Condorcet; dan (l) Metoda Belgia (Gallegher, 1992). Metode ini lebih sederhana, karena kursi dibagi berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak partai politik setelah dilakukan pembagian berdasarkan bilangan pembagi ganjil. Namun kenyataannya, jika diukur dengan indeks LSq, hasil pemilu 2019 dengan menggunakan metode konversi Sainte Lague ini malah menghasilkan angka disproporsionalitas yang lebih tinggi (yakni 3,21) dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 2014. Perbedaan derajat disproporsionalitas antar partai juga cukup tinggi, PDI P dan Golkar cukup diuntungkan karena mengalami over-representasi sebesar masing-masing 6,82 dan 6,12. Tingkat proporsionalitas hasil perolehan kursi masing-masing partai dapat dilihat dalam grafik berikut. Grafik 5 Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu 2019 di masing- masing Partai Politik Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 25
B.3 Mengurai Akar Permasalahan Mencermati dinamika proses penentuan metode konversi suara dalam sistem Pemilu proporsional tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan yang menurut penulis perlu digarisbawasi: pertama, pada Pemilu 1999, pengaturan tentang stembus accord ini menimbulkan persoalan, karena dapat dinilai kebijakan merupakan bentuk pengkhianatan atau manipulasi terhadap suara pemilih. Pemilih yang telah memberikan suaranya kepada partai tertentu, suara tersebut dapat diperdagangkan kepada partai lain oleh pimpinan partai. Norma tentang stembus accord ini kemudian dihapus dalam Pemilu berikutnya. Kedua, pemicu munculnya tingkat disproporsionalitas hasil pemilu yang tinggi disebabkan oleh adanya ketentuan hukum bahwa suara dikonversi menjadi kursi di tingkat daerah pemilihan, baik dalam metode kuota maupun divisor. Hal ini menyebabkan munculnya jumlah suara terbuang (wasted votes) yang cukup tinggi yang pada gilirannya menyumbang terjadinya disproporsionalitas yang tinggi di tingkat nasional. Tentunya angka wasted votes yang dimaksud di sini bukanlah angka wasted votes yang disebabkan karena penerapan ketentuan tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Memang, pada Pemilu tahun 2009 diterapkan metode konversi suara di tingkat supra-dapil (tingkat provinsi), namun hanya terbatas pada sisa kursi yang belum terbagi habis pada pembagian kursi tahap satu dan tahap dua. Penerapan metode ini menghasilkan dua masalah besar27: 1. Pengertian suara yang akan diikutkan dalam penghitungan tahap kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2008) mengandung dua penafsiran, pertama suara ini dapat dimaknai sebagai sisa suara partai politik, dan kedua, frasa suara ini dapat juga dimaknai sebagai suara partai 27 Ahsanul Minan, Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 26
politik secara utuh. Kedua opsi penafsiran konsekwensi terhadap penerapan asas opovov. ini memiliki 2. Penghitungan suara tahap 3 (di tingkat provinsi) dimana sisa suara dari seluruh partai dari seluruh dapil diikutsertakan dalam proses perebutan sisa kursi (yang hanya berasal dari beberapa dapil) sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (5) menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran asas opovov, karena suara pemilih dari dapil yang alokasi kursinya telah terbagi habis, dalam diperhitungkan penghitungan tahap ketiga. kembali ikut Ketiga, fenomena disparitas angka disproporsionalitas masing-masing partai disebabkan oleh faktor yang sama dengan faktor yang disebut sebelumnya, yakni proses konversi suara menjadi kursi yang dilakukan di tingkat dapil. Sementara, potret persebaran peta dukungan sebagain partai pada umumnya terkonsentrasi pada daerah-daerah (dapil) tertentu saja, sehingga partai yang memiliki persebaran peta dukungan yang merata di sebagian besar atau seluruh dapil akan cenderung mengalami over- representation atau mendapat keuntungan dari metode ini. Dengan demikian, diperlukan untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem proporsional di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya yang penulis lakukan, penulis merekomendasikan penggunaan pendekatan dua tingkat dalam konversi suara menjadi kursi, serta membagi jenis kursi DPR yang diperebutkan dalam Pemilu menjadi dua jenis yakni kursi konstituensi dan kursi kompensasi, sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara lain, sebut saja Denmark dan Jerman. Model dua tingkat (two tires electoral systems) yakni tingkat pertama adalah penghitungan kursi di tingkat dapil untuk memperebutkan kursi konstituensi, dan supra-dapil untuk kedua penghitungan kursi di memperebutkan kursi kompensasi. Kursi kompensasi mewakili dapil nasional, sehingga calon terpilih yang mendapatkan kursi kompensasi bertanggungjawab kepada pemilih secara nasional. Dalam hal ini, penulis menyarankan agar pembentuk undang- undang mengatur cakupan kerja dan tanggung jawab bagi anggota tingkat Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 27
DPR yang mewakili dapil nasional, misalnya bertanggungjawab atas urusan publik yang bersifat lintas dapil28. Alternatif kedua yang perlu dipertimbangkan adalah mengubah pendekatan dalam konversi suara menjadi kursi dengan melakukannya di tingkat nasional. Perolehan suara sah partai (Parliamentary lolos ambang batas parlemen politik yang Threshold) dikumpulkan di lalu dilakukan tingkat nasional, pembagian kursi berdasarkan perolehan suara sah nasional tersebut kepada masing-masing partai politik. Metode pembagiannya bisa menggunakan kuota+LR atau divisor Sainte Lague. Setelah masing-masing partai memperoleh kursi, maka kursi masing- masing partai didistribusikan ke masing-masing dapil sesuai proporsi perolehan suara partai di masing-masing dapil tersebut. Pendekatan konversi suara di tingkat nasional ini akan lebih mampu menjamin tercapainya proporsionalitas hasil Pemilu, serta menekan angka wasted votes. C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI Sistem pemilu proporsional masih sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki karakter politik dan sosial yang heterogen. Kompleksitas metode penghitungan perolehan kursi dalam sistem proporsional ini harus dijawab dengan cara: pertama membuat metode penghitungan perolehan kursi yang mampu mewujudkan asas kesetaraan nilai suara pemilih dan menghasilkan tingkat proporsionalitas hasil pemilu yang tinggi, dan kedua membuat rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan secara jelas, dan tegas, sehingga dapat mencegah kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan konversi suara menjadi kursi di tingkat dapil (kursi dibagi habis di daerah pemilihan) akan tetap menghasilkan tingkat disproporsionalitas yang tinggi, terlepas dari metode konversinya menggunakan metode kuota maupun divisor. 28 Ahsanul Minan, Op.Cit. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 28
undang-undang mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan dalam konversi suara menjadi kursi dalam Pemilu anggota DPR dengan setidaknya dua pilihan yang dijelaskan di atas, yakni pertama membagi dua jenis kursi (kursi konstituensi dan kursi kompensasi). Kursi konstituensi dibagikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara sahnya di tingkat dapil, sedangkan kursi kompensasi diberikan kepada partai politik yang masih mengalami disproporsionalitas dari hasil pembagian kursi di tingkat dapil. Sebaiknya para pembentuk Opsi kedua adalah melakukan konversi suara menjadi kursi di tingkat nasional. Perolehan suara sah partai politik yang lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dikumpulkan di tingkat nasional, lalu dilakukan pembagian kursi berdasarkan perolehan suara sah nasional tersebut kepada masing-masing partai politik. Metode pembagiannya bisa menggunakan kuota+LR atau divisor Sainte Lague. Setelah masing-masing partai memperoleh kursi, maka kursi masing-masing partai didistribusikan ke masing- masing dapil sesuai proporsi perolehan suara partai di masing- masing dapil tersebut. Wallu a"lam bish showaab Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 29
DAFTAR PUSTAKA A. Brambor, Thomas, et.al, Electoral System Choice. Dow, Jay K. ―A comparative spatial analysis of majoritarian and proportional elections‖, Electoral Studies, 20, 2001 Lijphart, Arend, Pattern of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty Six Countries, (Yale University, 1999) Buku Minan, Ahsanul, Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013 Shapiro, Ian, Democracy"s Place, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. B. Brighouse, Harry dan Marc Fleurbaey, ―Democracy and Proportionality‖, the Journal on Political Philosophy, 2008 Cohen, Joshua (2001), ―Democracia y Libertad‖ in Elster, J. Jurnal (comp.), La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa. Gallegher, Michael, ―Proportionality, Disproportionality, and Electoral Sistem‖, Electoral Studies, 1991 Gallagher, Michael, ―Comparing Proportional Representation Electoral Sistems; Quotas, Threshold, Paradoxes, and Majorities‖, dalam British Journal of Political Science, Vol. 22, No. 4, Oct., 1992, Cambridge University Press Goodin, Robert, ―Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives‖, Philosophy & Public Affairs, 35 (2007). Moore, Gavin, ―Federalism and One Person-One Vote Principles; Political Accommodation in Cyprus and the Annan Plan", Federal Governance Journal, (Volume 6, Nomor 2). Norris, Pippa ―Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems‖, International Political Science Review Vol 18(3) July 1997, hal. 297-312 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 30
Rosenberg, M. Joshua, ―Defining Population for One Person, One Vote‖, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 42:709. Saunders, Ben, ―Democracy, Political Equality, and Majority Rule‖, Chicago Journals, October 2010 Snyder, R. and D. Samuels. 2001. ―Devaluing the Vote in Latin America‖, Journal of Democracy. 12 (1) C. Internet Allan Wall, Electoral systems/SDOC1584.pdf Systems Briefing Paper, Horowitz, Donald L., Electoral Systems and Their Goals: A Primer Decision-Makers, For pdf Panaretos, John dan Kalogirou, Aikaterini, Analysis and Comparison of Greek Parliamentary Electoral Systems of the Period diakses pada tanggal 12 Desember 2012. 1974-1999, Verba, Sidney, Thoughts About Political Equality, What is It? Why Do dari pada tanggal 30 November 2019. We Want It?, diunduh D. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU No.3 Tahun 1999. Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 12 tahun 2003 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 10 tahun 2008 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 8 tahun 2012 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 31
Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 136 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penentuan Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam IFES, Seating Allocation Process, 1999. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 32
BAGIAN 2 KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PILPRES 2019 THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION DR. Safri Muis, S.E, M.Si. ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan demokrasi dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai dari awal kemerdekaan, parlementer, terpimpin, reformasi hingga sekarang. Demokrasi dalam dua dekade terakhir menjadi istilah yang populer dalam negara berkembang. Sebagai sistem politik, demokrasi telah menduduki susunan teratas yang diterima berbagai negara, sehingga dianggap mampu memecahkan persoalan hubungan sosial dan politik dalam masyarakat. Pilpres 2019 di Indonesia menjadi kontestasi yang menarik dan ramai dibincangkan. Setelah putusan MK mengenai gugatan pilpres yang menolak segala gugatan, Maka, dengan pengaruhnya penguasa dianggap turut andil dalam hasil sidang putusan MK karena dengan kuasa dan ketegaannya menolak semua dalil gugatan kuasa hukum. Kata kunci: Pemilihan presiden, Pilpres, Pemilu, Keputusan MK, Mahkamah Konstitusi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 33
ABSTRACT The aim of this paper is to analyze the development of democracy and the general election of the President and Vice President in Indonesia. The development of democracy in Indonesia has evolved from time to time, starting from the beginning of independence, parliamentary, guided democracy, and reformation until now. Democracy in the last two decades has become a popular term in developing countries. As a political system, democracy has occupied the top structure accepted by various countries, so that it is considered capable of solving the problem of social and political relations in society. The 2019 presidential election in Indonesia became an interesting and lively discussion contestation. After the Constitutional Court's decision regarding the presidential election lawsuit that rejected all claims, then, with the influence of the authorities, it was considered to have contributed to the outcome of the Constitutional Court's decision because with its power rejected all the arguments of the attorney. Keywords: Presidential election, Elections, Constitutional Court, Constitutional Court decisions PENDAHULUAN Latar Belakang Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Jadi secara bahasa demos-cratos adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat (Irawan, 2007). Demokrasi dalam dua dekade terakhir menjadi istilah yang populer dalam negara berkembang. Sebagai sistem politik, demokrasi telah menduduki susunan teratas yang diterima berbagai negara, sehingga dianggap mampu memecahkan persoalan hubungan sosial dan politik dalam masyarakat. Demokrasi menjadi paham politik yang cepat populer oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar membuka Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 34
kegagalan penerapan otoritarianisme. Oleh karena itu, adanya demokrasi seakan membawa solusi di berbagai negara yang mengalami masalah sosial politik (Nugroho, 2015). Berakhirnya Perang Dunia II, membuat banyak negara di dunia tertarik pada demokrasi karena negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II adalah negara-negara demokrasi dan negara-negara fasis ataupun nasionalis sosialis. Akan tetapi kemenangan berada di pihak negara-negara demokrasi, meskipun negara yang berkomunis menang, terbukti dengan tetapi dipergunakannya kata-kata people's republic dan people's democracy. Negara Republik Indonesia yang baru lahir sesaat setelah berakhirnya Perang Dunia II berusaha untuk menegakkan demokrasi. Para pemimpin pendiri negara Republik Indonesia berusaha mencari serta mencoba sistem yang disebutnya demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu terjadi berbagai macam praktik demokrasi selama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat ada (Kaban, 2000). Indonesia pertama kali menjalankan pemilu pada tahun 1955, dimana waktu itu ditujukan untuk memilih anggota lembaga Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Posisi tersebut terbagi atas 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante. Ada empat partai besar yang menduduki posisi Komunis Indonesia (PKI). Pemilu kedua kembali dilaksanakan pada tahun 1971 untuk menentukan DPR pusat dan daerah dengan perolehan suara paling banyak diraih oleh Golkar. juga tertarik pada demokrasi. Hal ini Sebagai partai kuat pada masa Orde Baru, Golkar menjadi salah satu dari tiga kontestan dalam pemilu tahun 1977 bersama Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Golkar menjadi pemilik suara terbanyak di DPR RI saat itu. Pada tahun 1982, ketiga partai ini kembali bertemu dengan Golkar menjadi pemilk suara terbanyak. Tiga partai ini mendominasi pemilu 1987, 1992 dan 1997 sebagai partai besar yang ada dalam tiga pemilu tersebut. Berakhirnya masa kepemimpinan orde baru mengakibatkan pemilu 1999 menjadi pemilu pertama di masa reformasi. Tampak perubahan yang cukup kentara di masa reformasi pada daftar parpol peserta pemilu. Peserta pemilu 1999 terbagi menjadi 48 parpol dari berbagai elemen diikuti PDI- Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 35
P memperoleh jumlah suara terbanyak 153 di DPR (Huda dan Fadhlika, 2018) Sejarah Indonesia mencatat bahwa Pemilu dan Pilpres 2004 merupakan tonggak demokratisasi Indonesia setelah masa Reformasi. Masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota lesgislatif. Setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2007, pilkada (pemilihan kepala daerah) juga masuk ke dalam rangkaian pesta demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum berlangsung setiap 5 tahun sekali. Di tahun 2009, pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, ada 560 anggota DPR serta 132 Anggota DPD. Sekitar 38 partai mengikuti pesta demokrasi ini (Huda and Fadhlika, 2018) Pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden untuk masa bakti 2014-2019 dan menjadi pemilu langsung yang ketiga di Indonesia. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang tersebut sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku (Indarja, 2018). Karena dasar hukum yang digunakan sama yaitu UU No. 42 Tahun 2008, maka proses berjalannya dan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tetap sama seperti tahun 2009. Pada Juni 2019 pasangan nomor urut 02 Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 mengajukan gugatan hasil pilpres terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 15 permintaan tim kampanye pasangan nomor urut 02 Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, naik dari tujuh poin yang awalnya diminta. Pengumuman hasil sidang MK adalah titik puncak dari perselisihan sengketa pilpres 2019. Prediksi kekalahan capres dan cawapres 02 sudah banyak bermunculan di media sosial sejak pagi buta. Bahkan undangan syukuran kemenangan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 36
pasangan nomor urut 01 juga tersebar sejak pagi hari, jauh sebelum vonis MK dibacakan. Penguasa dan MK dirasa tidak peduli dan tidak tahu malu akan tuntutan keadilan masyarakat. Sebelum putusan MK dibacakan, dua pernyataan pejabat tinggi negara turut menyumbang kecurigaan atas hasil sidang sengketa pilpres. Mereka memberi pernyataan yang dianggap informasi yang dapat untuk menakut-nakuti atau menyebarkan meresahkan rakyat mengenai terduga teroris memasuki Jakarta sebanyak 30 orang. Hal ini yang melatar belakangi penulis ingin melakukan penulisan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan tidak memperhatikan tuntutan keadilan kepada masyarakat. PEMBAHASAN Perkembangan Demokrasi di Indonesia Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai perbedaan di tiap masa. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun, berbagai kabinet yang telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka dalam memimpin, tetapi mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya telah konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) jatuh-bangun pada masa itu tidak percaya. Sementara demokrasi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 37
memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai pergerakan yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun, pada sisi lain segi ekonomi terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Berbeda dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM titik sehingga harga-harga barang dan keterjangkauan masyarakat secara umum. Walaupun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan masa Soeharto. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena penyakit KKN ini. Selain itu, pemberangusan kebebasan berbicara ternyata menjadi bom waktu yang semakin lama siap untuk meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapakali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya tidak sedikit dan menyebabkan posisi Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. rakyat kurang jasa berada pada Pada dasarnya, demokrasi tidak bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi di antara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Demokrasi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 38
sekarang sering kali menjadi bahasan hangat oleh berbagai pihak, tetapi sangat sulit ketika mencari contoh sebuah negara yang memiliki tatanan demokrasi dengan baik. Kajian akademik dan praktik sistem politik terus dilakukan agar dapat menemukan sosok tepat di Indonesia. Dalam sudut pandang demokrasi yang akademik, sudah banyak akademisi yang mengupas hal tersebut dalam berbagai seminar, sedangkan dalam kehidupan politik para pakar dan politisi banyak membedah buku, menerbitkan artikel pidato dalam jurnal ilmiah, majalah dan tulisan-tulisan lainnya. Namun, berbeda dari negara-negara berkembang lain, dimana semakin nyaring membicarakan sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu tidak bermakna bahwa pemerintahan di negeri ini tidak mengenal sistem demokrasi. Sebaliknya, bangsa Indonesia telah menjalankan implementasi sistem politik dengan memahami banyak model demokrasi yang ada. Model-model demokrasi yang telah diterapkan antara lain adalah demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Meskipun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah menerapkan sejumlah model tersebut, hasilnya beberapa model demokrasi ini belum mampu memberikan tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi dalam konsepnya memiliki makna yang luas dan mengandung bagian-bagian yang kompleks. Sebagai metode politik, demokrasi merupakan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Masing-masing warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 39
untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya keseimbangan sosial. Antara tahun 1959 dan 1998, Indonesia diperintah oleh rezim otoriter yang menyisakan sedikit ruang untuk pemungutan suara atau, dalam hal ini, presentasi publik lain dari pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Di bawah kekuasaan Soekarno, tidak ada pemilihan yang diadakan, dan sebagian besar partai politik sangat dikendalikan dan dibatasi. Hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menikmati kebebasan besar dalam kegiatan- kegiatan akarya, tetapi para pemimpinnya menaruh kepercayaan lebih pada sejarah revolusi dunia Marxis yang tak terhindarkan daripada dalam survei pemilih. Meskipun partai tersebut telah menarik dukungan yang luar biasa dalam pemilihan umum 1955 dan dalam pemungutan suara 1957 di tingkat lokal, pada awal 1960-an mereka telah memfokuskan kembali perjuangannya untuk merebut kekuasaan dengan bantuan Soekarno daripada melalui kotak suara (Mietzner, 2009). Perjalanan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah tersendiri yang cukup panjang. Perubahan demokrasi yang terjadi seiring berjalannya waktu mengikuti kondisi politik dan pemerintahan yang berjalan saat itu. Ketika Indonesia merdeka menjadi negara kesatuan, UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh MPR, yang berarti Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Perjalanan awal revolusi kemerdekaan di Indonesia saat itu masih berjuang menghadapi agresi militer dari Belanda yang masih berusaha untuk kembali menduduki Indonesia sehingga terdapat perubahan beberapa kali. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya lagi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 40
penggunaan UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 setelah di amandemen di tahun 2002. Masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan dasar demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan. Perkembangan Demokrasi di Awal Kemerdekaan Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak hanya dalam bidang perubahan-perubahan yang pemerintahan tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan mendasar, yakni perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka. Cita-cita tersebut tertuang dalam landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali dengan pembelajaran sejarah, arah dan tujuan belajar sejarah berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintahan (Nury Batubara and Aman, 2019). terjadi Saat Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Indonesia bergerak tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sebuah negara baru telah lahir dan demokrasi yang lama diidamkan mendapat jalannya. Indonesia lalu bergumul dengan percobaan-percobaan, hubungan dialektis yang kompleks antara ide demokrasi, kondisi real bahkan kenyataan kembali Belanda yang masih berhasrat untuk menggenggam bekas negeri sebuah jajahannya. Menarik dan barangkali keberuntungan bahwa sejak awal kelahirannya Indonesia membuka diri terhadap demokrasi, Tidak ada penolakan tajam dari para founding father padahal mereka berasal dari latar belakang yang sangat beragam. cepat dalam memanfaatkan momen juga merupakan Masa awal kemerdekaan ditandai pada tahun 1945-1950 ketika Indonesia masih berjuang menghadapi agresi militer dari Belanda yang berusaha kembali menduduki Indonesia. Saat itu masih berjalan sentralisasi kekuasaan terlihat dari Pasal 4 aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk maka, segala Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 41
kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Bersamaan dengan ini Pemerintah mengeluarkan tiga maklumat, yaitu Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintah presidensial menjadi parlementer. Perkembangan Demokrasi Parlementer Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Masa ini bisa disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia, hampir setiap elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.. Lembaga perwakilan rakyat berperan besar dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan oleh sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang berakibat pada kabinet meletakkan jabatannya. Masa ini juga disebut masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer yaitu, pertama, peran kepala Negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serat mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir (Noviati, 2013). Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 42
Saat itu akuntabilitas politik tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan oleh, dominannya politik aliran, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, kurangnya kemampuan konstituante untuk mengganti UUDS 1950, Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Kabinet jatuh bangun dengan cepat sebelum berbuat banyak. Kabinet sering kali tak berdaya sampai presiden dan wakil presiden harus turun tangan, pasang badan untuk menolong kabinet dari serangan parlemen. Maka, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi, Bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945 tidak berlakunya UUD Sementara 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Namun, ada juga capaian yang patut dibanggakan yaitu pemilu tahun 1955. Dikenang sebagai salah satu pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia setelah itu parlemen yang sebenarnya baru terbentuk. Parlemen hasil pemilu ini ternyata juga cukup beragam dan sering kali terjadi pertentangan yang keras. Kabinet- kabinet masih juga tidak berusia panjang.11 Menurut Hatta kemelut ini dipicu oleh hasrat ―berbagi rezeki‖ dan mengutamakan golongan sendiri. Golongan, partai, telah jatuh sebagai tujuan bukan kendaraan atau alat untuk melangsungkan kehidupan bernegara demi tercapainya tujuan negara.12 Sementara itu UUD 1950 yang bersifat sementara nyatanya berlangsung hampir selama sepuluh tahun. Konstituante sebagai badan yang dibentuk berdasarkan kekuatan partai hasil pemilu untuk menyusun Undang- undang Dasar yang baru tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin sesuai dengan bunyi sila keempat pancasila namun Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 43
dengan berporoskan nasakom. Presiden Soekarno sudah menunjukkan rasa tidak puas kepada partai-partai politik sejak selesainya Pemilu tahun 1955. Hal itu disebabkan oleh partai politik berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan secara menyeluruh kurang memperhatikan kepentingan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Maka, kemudian Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada tahun 1965 masa Orde Lama (Purnaweni, 2004). Pemerintahan Orde Lama berakhir dengan ditandai adanya peristiwa G30 September 1965. bahwa itu akhirnya tumbang pada Pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin bila dilihat relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini dimana gelombang demokratisasi sudah menjadi sistem politik yang mapan eksistensinya dan tidak bisa ditawar- tawar lagi, merupakan suatu kekeliruan besar bila direlevansikan dalam konteks kekinian, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem politik yang cenderung otoriter dan refresif. Sangat jauh berbeda dengan situasi Indonesia kontemporer sekarang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (Argenti dan Istiningdias, 2017). Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 44
Perkembangan Demokrasi Saat Pemerintahan Orde Baru Era Orde Baru dimulai dengan Ir. Soekarno yang turun digantikan oleh Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa ini Pemerintah menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Seiring dengan kegagalan pembumian demokrasi pada masa Orde Lama tersebut, unsur- unsur "di luar" masyarakat secara perlahan- lahan tumbuh dan berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran baru budaya bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik (Purnaweni, 2004). Orde Baru dianggap memberi harapan baru pada rakyat dengan pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V. Pemerintahan masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun, perjalanan demokrasi masa orde baru juga dianggap gagal sehingga terjadi gelombang demonstrasi besar yang berhasil menuntut Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998- Sekarang) Terjadinya fase reformasi menyebabkan banyak pengaruh yang penting terkait dengan perubahan pemahaman dan kesadaraan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 45
politik masyarakat. Perubahan yang ada tentang kesetaraan, kebebasan berpendapat atau aspirasi menjadi yang utama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perubahan politik di tingkat nasional terutama dalam tatanan kelembagaan politik beserta sistemnya membawa perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memunculkan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Kebebasan berpendapat dan keleluasaan dalam berpolitik menunjukkan kesamaan dan adanya transparansi serta kebebasan informasi memberikan harapan perbaikan ke depan. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak runtuhnya Orde Baru, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Kebijakan terjadi berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan dalam kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila, tetapi berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Salah satu perbedaannya adalah sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. reformasi yang Era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Konstitusi yang dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi bagi rakyat dalam bernegara. Bentuk perumusannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar, atau fakta tertulis yang tidak hanya terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah, tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, seperti ―Piagam Jakarta, dan sebagainya. Konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan diberlakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. seluruh Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 46
Janji itu tidak lain agar para penyelenggara kembali menjalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar yaitu menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan mengemukakan pendapat dan kesepakatan untuk mewujudkan janji reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain dalam Demokrasi Pancasila sendiri, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) 2004-Sekarang Pemilu merupakan langkah yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, partai tunggal dalain sistem politik totaliter menggunakan paksaan fisik dan psikologi dari diktatorial kelompok atau diktatorial individu (Surbakti, 1992). Pemilu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep demokrasi karena pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan. Permilu juga berperan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa pemilu adalah salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan sistem wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi, memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan (Respationo, 2013). Pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selama masa Orde Baru, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 47
yang saat itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Pilpres diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran I dan 20 September 2004 untuk putaran II. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dilaksanakan pada 8 Juli 2009 dan hanya satu putaran. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah memperoleh suara lebih dari 50%. Penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 dilakukan setelah Pemilu Legislatif. Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019 merupakan pilpres langsung ketiga di Indonesia. Menurut Solihah (2018), melihat dari pemilu 2009 dan 2014 sebagai referensi pengalaman pelaksanaan pemilu yang tidak serentak, sistem pemilu yang memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, memunculkan berbagai permasalahan, yaitu DPT bermasalah, kualitas hasil pemilu tidak efektif, pelayanan yang kurang maksimal, kompleksitas sistem pemilu, penentuan calon tidak melibatkan warga negara yang masuk dalam partai politik, menurunnya pengawasan, sistem konversi surat suara, representasi tidak terarah, terbatasnya partisipasi politik dan penilaian kinerja terhadap wakil rakyat tidak efektif. Pemilu presiden untuk periode kepemimpinan 2019-2024 menjadi istimewa karena dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Hal itu menjadi pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia yang menggelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Pemilu 2019 dikenal juga dengan sebutan ―Pemilu Lima Kotak‖ (pemilihan presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD). Nuansa kompetisi pasangan calon pun akan sengit karena pengaruh politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional (Fernandes, 2018). Keputusan MK Dalam Pilpres 2019 Pemilu 2019 hanya dapat menghasilkan dua pasangan saja, diakibatkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan presidential threshold 20% yang didasarkan pada hasil Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 48
pemilu DPR lima tahun sebelumnya. Meskipun sebelumnya sempat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Perihal koalisi partai pengusung calon Presiden dan wakil Presiden diatur dalam norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 (Yunus, 2018). Presidential threshold sendiri mendapat tanggapan dari banyak pihak. Besaran dari ambang batas tersebut dinilai terlalu besar, sehingga jumlah pasangan calon yang akan diusung hanya dua pasang. Beberapa hal yang disebabkan di antara lain adalah potensi kepemimpinan berkurang, bibit-bibit pemimpin bangsa yang mulai bertebaran tidak memiliki gerakan karena akan ada terus menerus dan oligarki politik yang akan menentukan kontestasi tersebut bisa berujung pada sikap yang disebut sebagai etnosentrisme. ini dapat menciptakan konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada tindak kekerasan. Jika dibiarkan, sikap semacam Terdapat putusan MK yang juga diperdebatkan ialah keputusan MK yang menyatakan bahwa presiden tidak perlu cuti kampanye. Dimana aturan soal cuti dan larangan-larangan bagi pejabat negara yang ikut kegiatan kampanye terdapat dalam Pasal 281 UU Pemilu. Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya saat berkampanye. Tetapi, mereka boleh menggunakan fasilitas pengamanan yang melekat. Namun, MK menyampaikan dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK. Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Namun Hakim MK menegaskan batasan aturan yang ketat bagi capres petahana tidak menyalahgunakan dalam melakukan kampanye agar kedudukannya. Pembatasan ini merujuk pada tugas dan tanggung Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 49
jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara negara. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa petahana memiliki keunggulan dan pengaruh pada pilihan dari masyarakat apabila kampanye tanpa mengambil masa cuti. Kekuasaan adalah pengaruh atau pengawasan atas pengambilan keputusan-keputusan yang berwenang (authoritative) (Budiarjo, 1986). Maka, ketika dalam pemilu 2019, dengan pengaruhnya penguasa dianggap turut andil dalam hasil sidang putusan MK karena dengan kuasa dan ketegaannya menolak semua dalil gugatan kuasa hukum Capres 02. Putusan MK yang ramai diperbincangkan juga mengenai putusan gugatan hasil pilpres terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dimana pengumuman hasil sidang MK adalah titik puncak dari perselisihan sengketa pilpres 2019. Sidang putusan MK dirasa sudah menghasilkan ketidakadilan dari 80 juta suara pendukung yang tercatat oleh Tim BPN 02. Keputusan itu diabsahkan oleh MK yang seperti semula sudah dapat ditebak bahwa sesuai dari skenario penguasa. Rakyat pun dibuat takut dengan pernyataan dua pejabat tinggi pemerintah yang memberikan informasi bahwa terdapat teroris memasuki Jakarta menjelang putusan MK. Informasi ini seperti menyudutkan rakyat yang sedang menyuarakan ketidakadilan untuk tidak melakukan protes lebih lanjut. Jadi, rakyat sengaja ditakut-takuti atau dituduh dan ditangkap dan langsung dikenakan pasal karet, sesuai dengan kemauan penguasa. Demokrasi yang menjamin rakyatnya untuk mengungkapkan pendapat di muka umum, sengaja diberangus. Agar rakyat hanya menurut keinginan penguasa. Protes atau aksi demonstrasi membuat penguasa gerah, sehingga kedua tindakan itu di anggap tabu. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Konsep demokrasi mengalami perubahan-perubahan dimulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensial. Pada dasarnya peran Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 50
pemerintahan dalam menjalankan demokrasi tetap dominan, karena terlihat kekuasaan dalam amandemen dan UUD 1945 masih pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Rasa ingin tahu rakyat akan berjalannya demokrasi yang jujur seharusnya ditanggapi dengan kepala dingin oleh penguasa. Penguasa seolah-olah membungkam aksi protes dan membuat rasa ingin tahu tersebut menjadi bagian yang mereka jelaskan dengan terang, dan tidak memunculkan rasa curiga rakyat terhadap penguasa. Beda pendapat itu biasa, beda pilihan itu biasa. Sehingga perbedaan itu bukanlah ancaman akan tetapi itu adalah koreksi bagi penguasa untuk berlaku adil. Rakyat hanya menuntut kejujuran dan keadilan dari penguasa, tidak lebih dari itu. Rakyat ingin negara ini menjadi negara yang hadir pada saat mereka membutuhkan dan tidak absen pada saat mereka ingin mendapatkan pelayanan aparat pemerintah. Oleh karena itu, pemimpin mereka ke depan terutama lima tahun ke depan walau dimenangkan MK secara tidak adil, bisa membawa NKRI menjadi negara yang selalu hadir pada saat rakyatnya membutuhkan. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 51
DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam. 1986. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa . Sinar Harapan. Argenti, G., Istiningdias, D.S., 2017. Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin.pdf. Jurnal Politikom Indonesiana 2, 2. Fernandes, A., 2018. Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas 11. Huda, K., Fadhlika, 'Azzah, 2018. Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. 3 4, 16. Indarja, I., 2018. Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 63. Indonesia. Masalah Masalah Hukum Di 47, rawan, B.B., 2007. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia 11. Kaban, R., 2000. Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Perspektif 7, 12. Mietzner, M., 2009. Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia: Catalyst or obstacle to democratic consolidation? Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 165, 95-126. Noviati, C.E., 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi 10, 22. Nugroho, H., 2015. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. JPS 1, 1. Nury Batubara, U., Aman, A., 2019. Perkembangan Pembelajaran 14-34. Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi. jps 8, Purnaweni, H., 2004. DEMOKRASI INDONESIA: DARI MASA KE MASA 3, 14. Respationo, H.M.S., n.d. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral 7. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo, Jakarta. Yunus, N.R., 2018. Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019 2. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 52
BAGIAN 3 SENGKETA HASIL PEMILU DALAM SATU PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H. Abstrak tidak dapat dipungkiri selalu menyisakan persoalan khususnya perselisihan hasil, baik perselisihan hasil antar partai politik maupun antar caleg di internal partai politik, meskipun selama penyelenggaraan pemilihan umum telah diberikan ruang penyelesaiannya melalui Bawaslu di semua tingkatan. setiap penyelenggaraan pemilihan umum Setelah hasil pemilihan umum ditetapkan secara nasional oleh KPU, maka terkait persesilihan hasil untuk pemilihan umum legislatif hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena peserta pemilu nya adalah partai politik, maka yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi adalah partai politik. Maka partai politik atau calon legislatif yang merasa suaranya "hilang atau kurang", maka dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Partai politik dapat mengajukan secara langsung perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi, namun bagi calon legislatif yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan persetujuan DPP Partai Politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 53
Bagi calon legislatif yang digugat meskipun dalam satu partai politik dan dalam satu daerah pemilihan, jika akan menjadi pihak terkait harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik. Hal mana berbeda dengan pemilihan kepala daerah jika akan mengajukan perselisihan atau akan menjadi pihak terkait tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Partai Politik atau Gubungan Partai Politik pengusul. Apakah hak untuk mempertahankan keterpilihannya yang digugat oleh Partai Politiknya harus memerlukan pesertujuan Partai Politik yang menggugatnya atas nama calon legislatif dalam satu Partai Politik. I. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum, disamping pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan secara tersendiri dalam penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipilih menjadi salah satu sarana peralihan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konstitusi telah ditentukan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Pemilihan umum sebagai salah satu pilar demokrasi yang diselenggarakan oleh telah sepakat dalam bernegara Negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka sejalan dengan itu, pemilihan umum merupakan salah satu pilihan yang diambil untuk memilih wakil- wakil rakyat yang akan mewakili di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan daerah-daerah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. kekuasaan dalam rangka Harapan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum sangat tinggi untuk mendapatkan wakil-wakil mereka yang akan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 54
duduk di lembaga legislatif. Harapan itu tentunya sejalan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, serta DKPP selaku pengawal etika penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jika proses penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan diluar asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan pemilu serta regulasi, maka sudah barang tentu tuntutan peserta pemilu dan mayarakat akan menggugat kinerja penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu sebagai jawab dalam penyelenggaraan pemilu. lembaga yang bertanggung Meskipun penyelenggaraan pemilu telah usai dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan sudah ditetapkan siapa saja Caleg maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun masih saja menyisakan persoalan-persoalan. Maka bisa saja dalam penyelenggaraan pemilihan umum selalu ada persoalannya yang belum terselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu), kenapa, karena alasan klasiknya adalah keterbatasan bagi penyelenggara pemilu dalam memproses laporan dugaan pelanggaran, terutama persoalan waktu penanganan pelanggaran, sehingga lembaga pengawas pemilu tidak dapat memproses laporan dimaksud. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan tersebut yang dapat berdampak pada hasil pemilu akan menjadi dasar bagi Peserta Pemilu maupun Caleg untuk mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan apa yang dapat berdampak pada hasil pemilu, yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara partai politik atau perolehan caleg. _________________________ ¹Pasal 22E ayat (2), Perubahan Ketiga, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 55
terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, misalnya politik uang, intimidasi atau pengorganisasian pemilih ke TPS. Pertama Kedua pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu atau caleg dalam mendapatkan simpati pemilih, misalnya politik uang, pelanggaran bentuk-bentuk kampanye, kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah atau menggunakan fasilitas pemerintah , atau kampanye diluar jadwal. 54 Ketiga pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, misalnya melakukan penggelembungan suara atau perubahan suara. terhadap pelanggaran dan persoalan yang berlum Maka terselesaikan oleh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu selama tahapan penyelenggaraan pemilu, maka Peserta Pemilu dan Caleg akan mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai terakhir dalam menyelesaikan seluruh persoalan dan garda pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan selama penyelenggaraan Pemilu. Tidak menutup kemungkinan persoalan yang akan diajukan gugatan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi tersebut antar Caleg dalam satu Dapil (daerah pemilihan) dan dalam satu Parpol. Bagaimana tata beracara bagi Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Parpol yang akan mengajukan perselisihan hasil pemilu dan bagaimana kedudukan Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Parpol yang digugat, apakah dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilu. II. PERMASALAHAN dengan menggunakan sitem proporsional dengan daftar terbuka, maka akan menimbulkan dampak persaingan antar Parpol dan internal caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai akan sangat ketat dan keras, kompetisi antar caleg dalam satu Partai kadang berlangsung tidak sehat. Sistem penyelenggaraan Pemilu Legislatif Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 56
Akibat dari sistem proporsional dengan daftar terbuka terhadap perolehan hasil penghitungan suara juga tidak menutup kemungkinan akan berdampak pula pada perselisihan hasil Pemilu antar caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai atau beda dapil, sehingga bisa saja antar caleg ―saling tuding‖ melakukan pelanggaran Pemilu dan bahkan dengan tuduhan pengalihan suara atau penggelembungan suara, kenapa hal itu terjadi, karena perebutan kursi dalam satu Dapil harus diperebutkan oleh 16 Parpol yang ditentukan oleh suara terbanyak, yang masing-masing partai mengusulkan calegnya di Dapil tersebut. Melihat kondisi demikian, tidak menutup kemungkinan perselesihan hasil penghitungan suara akan terjadi dan tidak dapat terhindarkan dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Terkait dengan perselisihan hasil Pemilu telah diatur pada Pasal 473 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan : "perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu". Sedangkan tata cara penyelesaian perselisihan hasil diatur pada Pasal 474 UU 7/2017 yang menyatakan : "dalam hal terjadai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Jadi, jika peserta pemilu yang akan mempersoalkan hasil Pemilu hasil penghitungan KPU kepada Mahkamah Konstitusi, setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Peserta Pemilu dalam UU 7/2017 adalah Partai Politik, Calon Anggota DPD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dengan demikian, hanya Partai Politik yang dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan perolehan suara dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. dapat mengajukan pembatalan penetapan Dengan pengajuan perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan oleh Parpol, maka terkait dengan tata beracara di Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 57
Mahkamah Konstitusi ada beberapa persoalan yang perlu mendapatkan kepastian hukum, antara lain: 1. Bagaimana tata cara mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Caleg terkait dengan persoalan perolehan suara di daerah pemilihannya ? 2. Bagaimana tata cara mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai ? 3. Bagaimana kedudukan Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, apakah dapat mengajukan sebagai Pihak Terkait dan apa syaratnya ? Pertama yang perlu dipahami adalah peserta pemilu dalam Pemilu Legislatif adalah Partai Politik, maka pada prinsipnya subyek hukum yang berhak untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah harus Partai Politik. Maka apabila Caleg yang akan mengajukan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi harus melalui Partai Politik, tidak boleh serta merta Caleg mengajukan perselisihan hasil Pemilu langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Parpol diberikan hak ―prerogatif‖ oleh undang-undang untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ―prerogatif‖ ini berbeda dengan pengajuan sengketa hasil pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara prosedur sama-sama diusulkan oleh Parpol, maka semestinya segala tindakan yang dilakukan oleh Caleg atau Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilakukan tanpa persetujuan Parpol. Tapi yang membedakan dalam perspektif regulasi adalah Peserta Pemilu dalam Pemilu Legislatif adalah Partai Politik, sedangkan peserta pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota adalah Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka dengan demikian, bagi Caleg yang akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu harus mendapatkan persetujuan dari Parpol dan Parpol yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal bertindak untuk dan atas nama Caleg. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 58
Dalam hal pelanggaran Pemilu, Caleg yang akan akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran yang dilaporkan, dan bukan Partai Politik. Dalam ketentuan UU 7/2017 tidak mengatur secara teknis bagaimana tatacara, mekanisme dan prosedur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Kosntitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Kosntitusi terkait hukum acara dan mengatur tatacara, mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Jika Caleg akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka harus melalui Partai Politik setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain DPP Partai yang bersangkutan. Apakah bisa caleg yang sudah mendapatkan persetujuan DPP Parpol, mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu sendiri ke Mahkamah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b telah diatur : "perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris lainnya dari Partai Politik yang jenderal atau sebutan bersangkutan". Jadi, caleg yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, tetapi yang Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 59
mengajukan gugatannya tetap Partai Politik, buka Caleg yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Partai. Maka tanpa persetujuan tertulis, Caleg dimaksud tidak boleh mengajukan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan ini diatur di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, sedangkan di UU 7/2017 tidak mengatur terkait tata beracara seperti itu. Padahal secara fakta yang memahami problem dan masalah di daerah pemilihan masing- masing adalah Caleg itu sendiri dan bukan Partai Politik. Maka meskipun Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang mengusulkan Caleg di dapil masing-masing, tetapi setelah Caleg yang diusulkan Partai Politik telah ditetapkan Calon Tetap oleh KPU, maka segala hak dan kewajibannya serta akibat hukumnya melekat pada diri Caleg yang bersangkutan, tetapi Caleg bukan sebagai Peserta Pemilu. Partai Politik sebagai badan hukum publik (korporasi) yang dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengurus-pengurusnya, sehingga dalam kaitannya dengan Pemilu Legislatif, Partai Politik tetap menjadi badan hukum dan tetap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga terhadap gugatan perselisihan hasil Pemilu, Partai Politik sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi bagaimana terhadap kedudukan Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan salam satu Partai yang sama ? Apakah Caleg tersebut dapat mengajukan dirinya sendiri menjadi Pihak Terkait dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai ? Dalam kualifikasi Caleg sebagai Pemohon, dimana Caleg yang telah mendapatkan persetujuan DPP Parpol dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu, yang dalam hal ini diwakili oleh Partai Politik. Namun bagaimana kedudukan Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, apakah syarat pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai juga harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Politik. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 60
Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitus Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan : "perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai terhadap politik yang bersangkutan yang berkepentingan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b". Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai harus mendapatkan persetujuan DPP Parpol sebagaimana persetujuan terhadap Caleg yang akan menggugat perselisihan hasil Pemilu. Jika demikian, maka kedudukan hukum tersebut menjadi ―tidak seimbang‖ dalam perkara kualifikasi sebagai Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu. Sebab bagi Caleg yang menggugat Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai telah diwakili oleh Parpol sebagai Pemohon, sedangkan Caleg yang digugat dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, yang akan mempertahankan hak-haknya harus mendapatkan persetujuan dari Parpol yang berkedudukan sebagai Pemohon atau sebagai pihak yang menggugat Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Bagaimana mungkin hal itu akan dapat disetujui oleh Parpol yang telah berkedudukan sebagai Pemohon dan akan menyetujui Caleg yang digugat dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Jikalau Parpol menyetujui Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai sebagai Pihak Terkait, maka akan terjadi kerancuan hukum acara terhadap kualifikasi Parpol yang berkedudukan sebagai Pemohon dan sekaligus sebagai Pihak Terkait, yang masing-masing memiliki kepentingan hukumnya. Inilah fakta hukum Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai yang saling menggugat, yang sama-sama harus mendapatkan persetujuan Parpol, dan dalam pengajuan di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon atau sebagai Pihak Terkait sama-sama harus diajukan oleh DPP Partai Politik. Apakah Caleg yang digugat oleh Partai Politik yang bertindak untuk dan atas nama Caleg dalam satu Dapil dan dalam Partai sebagai Pemohon, dapat mengajukan sebagai Pihak Terkait Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 61
secara sendiri. Dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 telah diatur bahwa Partai Politik dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Artinya bahwa Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai tidak dapat mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait, tetapi harus diajukan oleh DPP Partai Politik. Inilah yang menjadi permasalahan dalam tata beracara dalam perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kenapa bermasalah, bagaimana mungkin Parpol di satu sisi bertindak untuk dan atas nama Pemohon, dan di sisi lain Parpol bertindak untuk dan atas nama sebagai Pihak Terkait. Disinilah letak ―kekacauan‖ kedudukan hukum Pemohon, yang diwakili oleh Parpol untuk menggugat, dengan Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Parpol yang harus diajukan oleh DPP Partai, yang digugat oleh Partainya sendiri. Bagaimana mungkin dalam satu perkara perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Parpol dengan 2 (dua) kualifikasi kedudukan, di satu sisi berkedudukan sebagai Pemohon dan di sisi lain berkedudukan sebagai Pihak Terkait, yang sama memiliki kepentingan hokum yang berbeda. Hal ini sangat tidak lazim dalam tata beracara, karena bagaimana mungkin Partai Poltik yang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD akan menggugat Calegnya sendiri dengan berkedudukan sebagai Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Apakah hal ini lazim dalam tata beracara, maka kekacauan ini harus segera diakhiri dengan jalan Mahkamah Konstitusi merubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018. III. PEMBAHASAN Para pihak dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah Partai Politik sebagai Pemohon dan KPU sebagai Termohon, dan ada juga Pihak Terkait, yaitu Partai Politik yang digugat atau Caleg yang digugat. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 62
Bagi Caleg yang akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu mudah untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik, tetapi bagi Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, sulit untuk memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Parpol untuk mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait. Kenapa sulit, karena Parpol telah mewakili Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai selaku Pemohon, sehingga Parpolnya tidak dapat menyetujuinya untuk menjadi Pihak Terkait, dan tidak memungkinkan Parpol disatu sisi sebagai Pemohon dan disisi lain sebagai Pihak Terkait, bagaimana caranya Parpol memposisikan dirinya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, disatu sisi menggugat dan disisi lain membela kepentingan Caleg yang digugat dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, banyak Caleg yang digugat oleh Parpolnya sendiri dalam satu Dapil dan dalam satu tidak dapat mempertahankan hak-hak di persidangan Partai Mahkamah Konstitusi, karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Politik untuk menjadi Pihak Terkait, karena dibatasi haknya oleh ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dan permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substansi.² Penegasan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya memberikan ruang bagi Caleg yang digugat oleh Parpol yang ―mewakili‖ Caleg untuk menggugat Celeg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, bukan malah membatasi bagi Caleg yang digugat untuk mempertahankan hak-haknya. Bagaimana pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu ketika pihak yang dituduh melakukan pelanggaran in casu Caleg yang digugat dalam satu Dapil dan dalam satu Partai tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan gugatan dimaksud, dapat memperoleh pemeriksaan yang fair dengan tujuannya menegakkan keadilan substansi. Banyak Caleg yang akan mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait, tetapi ―terganjal‖ Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 63
tidak memperoleh persetujuan dari DPP Partai Politiknya yang telah menggugat dirinya, sehingga Caleg tersebut tidak dapat mempertahankan tidak menutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Caleg yang digugat oleh Partainya tidak menggunakan haknya, padahal faktanya sulit untuk memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Parpol untuk menjadi Pihak Terkait yang nantinya juga harus melalui Parpolnya dalam mengajukannya sebagai Pihak Terkait. Padahal Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan pelanggaran-pelanggaran terjadi, sehingga ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan ketidakadilan tersebut. hak-haknya, sehingga Maka oleh karenanya, bagaimana akan mengetahui pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, jika Caleg yang digugat dan dituduh melakukan pelanggaran oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai yang diwakili oleh Partai, sulit untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Parpol untuk mengajukan sebagai Pihak Terkait untuk membantah tuduhan-tuduhan itu. Posisi Partai Politik dalam sengketa hasil Pemilu yang Pemohonnya (yang menggugat) dan Pihak Terkaitnya (yang digugat) dalam satu Dapil dan dalam satu Partai adalah tata beracara yang ―aneh‖ dan akan menjauhkan dari keadilan substansi yang menjadi tujuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Pemilu. Mustahil Partainya akan memberikan persetujuan tertulis, sehingga Caleg yang digugat oleh Partainya yang mewakili Calegnya sebagai Pemohon, sulit untuk mendapatkan surat persetujuan tertulis. Nah lantas bagaimana posisi Caleg yang digugat Partainya ? Caleg yang digugat oleh Partainya tidak dapat berbuat banyak, ketika tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai, dan Partainya tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait. Meskipun Caleg ________________________ ² Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substansi, Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 64
yang digugat oleh Partainya yang bertindak untuk dan atas nama Caleg telah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai, apakah Caleg tersebut dapat mengajukan dirinya sendiri sebagai Pihak Terkait. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b jo Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa pada pokoknya Partai Politik dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oelh DPP Parpol yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Artinya Caleg yang digugat oleh Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai telah mendapat persetujuan tertulispun tidak dapat mengajukan sendiri menjadi Pihak Terkait, tetapi tetap melalui oleh DPP Partai Politik untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan Parpol dalam bertindak ―mewakili‖ Pemohon dan Pihak Terkait yang satu sama lain memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka untuk itu harus ada perbaikan tata beracara di Mahkamah Konstuti agar pihak yang dirugikan, yaitu Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai yang digugat oleh Partainya karena mewakili Caleg yang menggugat, maka harus diberikan ruang yang seluas- luasnya untuk dapat mengajukan dirinya sendiri sebagai Pihak Terkait untuk mempertahankan hak-haknya. Terhadap syarat permohonan gugatan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Caleg harus mendapatkan persetujuan tertulis DPP Partai Politik tetap diberlakukan, karena peserta pemilunya adalah Partai Politik. Selain itu, Parpol dapat menyeleksi gugatan-gugatan yang akan diajukan oleh Calegnya, sehingga Mahkamah Kosntitusi tidak menjadi ―keranjang persoalan‖ dalam penyelenggaraan Pemilu. Substansi gugatan perselisihan hasil Pemilu yang telah diajukan oleh Partai Politik di Mahkamah Konstitusi dapat saja berhubungan langsung dengan Caleg yang digugat yang diusulkan oleh Partainya sendiri, selain persoalan yang berhubungan dengan KPU dalam kualifikasi Termohon. Dan jika gugatan tersebut berkaitan dengan Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 65
maka dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu Caleg yang digugat dalam satu Dapil dan dalam satu Parti harus diberikan ruang untuk membela hak-haknya. Kedudukan Caleg tersebut telah diberikan oleh regulasi sebagai Pihak Terkait, yang masuknya Pihak Terkait in casu Caleg yang digugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait oleh DPP Partai Politik. Berkaitan dengan jumlah gugatan yang diajukan oleh Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi, tergantung dari jumlah gugatan yang diajukan oleh Partai Politik dan bukan tergantung dari jumlah pengajuan Pihak Terkait, maka kedudukan Pihak Terkait tergantung dari gugatan dari Partai Politik. Memang Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu adalah tidak wajib diajukan, karena dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa ―Partai Politik dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait‖. Dengan demikian, maka kehadiran Pihak Terkait sebagai pihak dalam perselisihan hasil Pemilu sangat tergantung pada kebijakan Partai Politik. Jika Partai Politik tidak mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, maka tidak akan memaksa harus diajukan Mahkamah Konstitusi permohonan Pihak Terkait. Disinilah letak ―ketidak-seimbangan kepentingan hukum‖ Pihak Terkait dalam mempertahankan hak- haknya dari segala tuduhan. Maka oleh karenanya, ketentuan bagi Pihak Terkait harus dikecualikan dalam tata beracara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, karena Pihak Terkait adalah sebagai pihak yang disertakan dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik memiliki kepentingan hukum. Maka kedudukan hukum Pihak Terkait itu ada setelah adanya gugatan perselisihan hasil Pemilu, sehingga keberadaannya tetap harus tetap diakui, tanpa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik dan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik. Ketergantungan itulah yang menyebabkan Caleg yang digugat oleh Partainya (Pihak Terkait) tidak mendapatkan kedudukan hukum dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Maka jika demikian, Para pihak yang utama Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 66
dalam gugatan perselisihan hasil Pemilu adalah KPU dengan Partai Politik, dan kedudukan Pihak Terkait dapat ditentukan apabila setelah mendapatkan persetujuan tertulis dan diajukan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh DPP Partai Politik. Padahal sebagai individu untuk mempertahankan hak untuk diakui sebagai individu dihadapan hukum tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³ Oleh karenanya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 harus dilakukan perubahan yang mengamatkan hak untuk diakui sebagai individu dihadapan hukum dalam kualifikasi kedudukan Pihak Terkait harus diberikan dengan baik. secara konstitusional diberikan hak Jikalau Mahkamah Konstitusi tidak melakukan perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, maka harus ada pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Pihak-pihak mana yang dirugikan adalah Partai Politik atau Pengurus Partai Politik yang secara hukum dirugikan dalam terkait dengan gugatan beracara di Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil Pemilu. Dampak jika Caleg yang digugat tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai dan Partai Politik tidak mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, maka Caleg yang digugat dan telah memperoleh suara terbanyak tidak memiliki hak untuk perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan akan ―terancam‖, ketika digugat oleh Partainya yang mewakili Caleg dalam satu Dapil dan dalam satu Partai. Atau tidak menutup kemungkinan persetujuan tertulis tersebut diduga akan dijadikan ―transaksional‖ di internal Partai, sehingga persetujuan tertulis tersebut akan menghambat hak Caleg yang digugat Partainya untuk mempertahankan perolehan suara yang telah diperolehnya. Bagi Caleg yang digugat harus memenuhi syarat mendapatkan persetujuan terulis dan permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Partai Politik yang telah menggugatnya ______________________ ³ Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Amandemen Kedua. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 67
tersebut adalah melanggar hak konstitusional Caleg tersebut. Padahal kita memahami bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Caleg. Pengaturan hukum acara oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak lazim dalam sistem hukum di Indonesia, maka perlu Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali atau bahkan merubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, sehingga kebebasan Caleg yang digugat oleh Partainya dapat mempertahankan hak-haknya dalam perkara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. IV. PENUTUP Sengketa Hasil Pemilu dalam penyelenggaran Pemilu tidak dapat terhindarkan dalam sebuah Negara demokrasi, maka tata beracaranya harus selalu dievaluasi secara terus menerus untuk memperbaikan sisitem penyelenggaraan Pemilu, baik dari penyelenggaraan tahapan Pemilu sampai dengan perselisihan hasil Pemilu yang telah diberi ruang oleh regulasi. Pengalaman pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2019 banyak Caleg yang tidak dapat mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait, karena untuk menjadi Pihak Terkait harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP Partai Politik. Kedua, permohonan sebagaiPihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Caleg yang digugat tidak dapat mempertahankan hak- haknya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 68
DAFTAR PUSTAKA (1) Pasal 22E ayat (2), Perubahan Ketiga UUD 1945. (2) Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substansi, Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010. (3) Pasal 28 I ayat (1), Perubahan Kedua UUD 1945. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 69
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 70
BAGIAN 4 50 KEADILAN DALAM PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019 Dahliah Umar Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia) Abstract Election is a process in which figures and political group are competing for strategic political posts, from the head of the State, to the legislature, to the Governor, the Major or other elected posts. It is essential to ensure principals of free and fair election is respected and reflected in the making of regulation including political finance, campaign and campaign funding that generate equality, transparency, accountability and legal certainty in managing the people"s or state"s fund for electoral campaign. Development of studies and practices finances underline major issues such as option for public or private funding, it"s concept in relation with the election system, the authority who manage and oversee the implementation of regulation, limitation of donation, bans of certain sources of donation such as foreign companies, state-owned companies, and unidentified individual or parties, and the kind of sanctions for the violation of regulation. in political Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 71
This paper shall reveal the experience of Indonesia in regulating and overseeing campaign funding in election 2019. It will evaluate the effectiveness and comprehensiveness of regulation in fulfilling principal of accountability and transparency and explain problems related to political party"s lack of ability and willingness to declare their real campaign fund. It will also propose alternatives to improve campaign funding development and reporting regulation that match the election system, the campaign activities, the characteristic of the voters, and political culture of political parties in Indonesia Pendahuluan instrumen demokrasi yang memungkinkan atau pergantian kekuasaan dilaksanakan secara damai. Pemilu memungkinkan terbentuknya satu pemerintahan yang dipilih secara langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat yang berdaulat dan tidak mudah dijatuhkan secara inkonstitusional, sampai masa jabatan berakhir dengan ditandai oleh pelaksanaan pemilu berikutnya. Dengan demikian, pemilu sebenarnya merupakan cara menentukan pemimpin suatu negara/wilayah yang efektif dengan perwakilan- perwakilan kelompok masyarakat yang terbentuk dalam partai politik. Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas dapat diukur dengan sejauh mana pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar praktek-praktek penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.1 Pemilu merupakan sirkulasi satu elit 1 Prinsip-prinsip pemilu yang ujur dan adil meliputi: 1. Pemilihan regular dan berkala, 2. Hak pilih universal, 3. Dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang independen dan tidak berpihak, 4. Adanya persaingan antar partai politik, 5. kebebasan berbicara/media yang bebas, 6. kebebasan dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih, 7. Surat suara rahasia, 8. Hasil yang cepat, 9. Mudah digunakan, 11. Satu orang, satu suara, satu nilai, 12. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya, 13. Kekuatan pada mayoritas dan minoritas terwakili, 14. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya, 15. Pemungutan suara wajib atau sukarela dan partisipasi penuh. IDEA Internasional ‗Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum' (2002) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 72
Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu yang sangat penting adalah kampanye. Kampanye merupakan usaha calon peserta pemilu untuk mengenalkan diri kepada pemilih, dan menjadi media komunikasi antara kandidat dan pemilih dalam menyosialisasikan visi misi dan program kandidat untuk menjadi referensi pilihannya. Misi dalam menentukan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus diimbangi dengan persaingan sehat antar kontestan dan kesempatan, kesetaraan dan keadilan yang sama untuk semua kandidat dalam berkampanye. Namun pada praktiknya, banyak aturan dan implementasi aturan kampanye yang belum mewakili prinsip pemilu yang jujur dan adil, yaitu: adanya persaingan antar partai politik, kebebasan berbicara atau media yang bebas, dan kebebasan dari kebohongan, dan pengaruh yang menyesatkan atau tekanan kepada pemilih. Beberapa di antaranya adalah: fenomena maraknya penggunaan berita bohong sebagai alat kampanye yang mendistorsi informasi tentang calon dan mempengaruhi pemilih, dan dana kampanye yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, yang secara langsung mempengaruhi perilaku kandidat dan pemilih yang cenderung permisif terhadap transaksi jual beli suara. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kampanye pemilu 2019 telah memenuhi standar keadilan pemilu di mana sama dalam peserta pemilu memiliki kesempatan yang menyampaikan informasi dan mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan mengakses/mencari sumber daya dan pembiayaan dana kampanye. pemilih ini akan membahas prinsip-prinsip utama pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu berdasarkan praktek negara demokrasi di dunia, pengaturan pembiayaan kampanye dalam aturan perundangan-undangan di Indonesia, dan implementasinya dalam menegakkan prinsip kesetaraan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pembiayaan kampanye. Tanpa mengesampingkan pentingnya mengevaluasi pertanggungjawaban dana kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Calon Anggota Dewan Tulisan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 73
Perwakilan Daerah, penulis menggunakan data laporan dana kampanye Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, sebagai contoh dalam meneliti dan mengevaluasi efektivitas pengaturan dana kampanye dan tingkat ketaatan peserta pemilu dalam pelaporan dana kampanye, dan pengaruh sistem pemilu dan sistem pengaturan dana kampanye terhadap perilaku kontestan pemilu dalam mengelola pembiayaan kampanye. 1. Prinsip Prinsip Pembiayaan Politik dan Kampanye Pemilu Opsi-opsi pengaturan dana kampanye berkembang sejalan dengan dinamika elektoral yang dialami oleh negara-negara demokrasi. Salah satunya adalah strategi laissez faire, yakni tidak mengutak atik pembiayaan politik, atau menempatkannya sebagai bukan bagian yang perlu diatur. Sejalan dengan perkembangan demokrasi terutama di negara barat, strategi ini tidak lagi dipakai mengingat konsekwensi akuntabilitas dan sikap transparan secara sukarela sangat minim, potensi ketergantungan kandidat dengan pihak-pihak tertentu, dan tidak adanya kejelasan persaingan yang sehat. Konsep selanjutnya adalah "non-regulatory intervention", yaitu adanya informasi tentang pembiayaan kampanye termasuk didalamnya pihak-pihak yang menyumbang dan pengeluaran dana kampanye yang bertujuan untuk menghindari korupsi dalam pemilu. Namun, penyampaian informasi sesungguhnya belum cukup tanpa adanya strategi yang memungkinkan pemilih mengetahui pihak-pihak yang menyokong dana dan menganalisa kepentingan-kepentingan mereka dengan keterpilihan kandidat. Karenanya ada konsep ketiga berupa perpaduan antara laissez faire dan non-regulatory intervention berupa ‗Transparansi' dengan pengaturan yang lebih spesifik tentang sumber-sumber pembiayaan dana kampanye dalam regulasi yang diatur negara, sekaligus keterbukaan yang menjadi domain publik dalam mengakses dan sumbangan dana kampanye dengan menilai pola kandidat. kepentingan-kepentingan ini memungkinkan kandidat menjaga moderasi Pengaturan relasi pihak-pihak terhadap Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 74
pembiayaan kampanye untuk menghindari pelanggaran, dengan syarat otoritas pengawasan pembiayaan kampanye melakukan fungsinya untuk menindak dan memberikan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku.2 Penulis menilai bahwa partai politik walaupun merupakan institusi publik yang dibangun oleh masyarakat, namun memiliki peran-peran yang krusial dalam penataan kelembagaan negara mengingat mereka adalah peserta pemilu yang memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam lembaga perwakilan, kepemimpinan negara dan kepemimpinan lokal. Dengan demikian pengaturan yang lebih menjamin akuntabilitas dan transparansi merupakan opsi yang paling tepat, dibanding dengan tanpa pengaturan atau kelonggaran pengaturan berdasarkan pemahaman bahwa partai politik adalah gerakan masyarakat akar rumput atau institusi privat yang memiliki kemerdekaan untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal lain yang juga menjadi perdebatan adalah apakah partai politik dan pembiayaan kampanye adalah pembiayaan publik atau swasta. Pembiayaan publik dianggap mengurangi resiko ketergantungan partai politik terhadap dominasi kekuatan modal kelompok tertentu, namun tetap tidak efektif bila tidak diimbangi dengan pembatasan sumbangan pihak-pihak lain, dan aturan tentang syarat pembiayaan publik untuk partai politik, misalnya dengan pembatasan ambang batas minimal perolehan kursi di parlemen atau jumlah suara yang diraih.3 Di samping itu tingkat keterlibatan masyarakat dalam partai politik yang makin menurun di berbagai negara demokrasi juga menimbulkan pertanyaan kelayakan pembiayaan publik untuk partai politik dan kampanye sekaligus bisa menjadi insentif menjamurnya partai politik sehingga menjadi tidak efektif bagi usaha-usaha untuk menyederhanakan partai Indonesia menganut kombinasi antara keduanya di mana ada pembiayaan publik untuk partai politik peraih kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan jumlah 2 Ewing, K D and Issacharoff, Samuel in ‗Party Funding and Campaign Financing in International Perspective' (2006) hal. 2 3 Ibid, hal. 3 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 75
perolehan suara pemilu di masing-masing wilayah dengan besaran kontribusi yang variatif berdasarkan kemampuan daerah, juga pembiayaan publik untuk sebagian kegiatan kampanye seperti alat peraga kampanye dan iklan layanan masyarakat.4 Namun, partai politik diperbolehkan juga untuk mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dengan batasan maksimal jumlah sumbangan, tanpa ada batasan maksimal pengeluaran dana kampanye. Pembiayaan partai politik sedianya ditujukan untuk pemberdayaan partai, kaderisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain-lain. Namun dengan jumlah yang sangat kecil yang diberikan oleh negara, partai politik pada akhirnya mengandalkan atau mencari sumber-sumber keuangan lain, dengan merekrut individu atau kelompok pengusaha untuk duduk dalam jajaran petinggi partai. Dalam pencalonan, partai politik juga merekrut individu-individu yang bukan kader yang memiliki popularitas atau sumber-sumber keuangan yang besar yang dapat menjamin kesempatan untuk menang pemilu. Hal ini yang menyebabkan kaderisasi ideologis luntur, digantikan dengan tujuan jangka pendek yang bersifat pragmatis. Kekuatan kaderisasi masyarakat yang digantikan dengan kekuatan modal elit menyebabkan ide-ide kemandirian pendanaan partai politik dan kesukarelaan menjadi semakin tidak popular, apalagi melihat kenyataan bahwa sebagian besar calon anggota dewan yang terpilih berlatar belakang pengusaha, sehingga masyarakat menganggap partai politik tidak membutuhkan dukungan finansial dari publik. 5 Prinsip pengaturan dana kampanye dalam praktik negara- negara demokrasi aspek otoritas kelembagaan, sebagian besar menyerahkan pembuat aturan kepada penyelenggara pemilihan umum, dan sisanya kepada otoritas pemerintah lainnya seperti auditor keuangan yang ditunjuk negara atau otoritas pengawas keuangan. Otoritas ini bisa saja wilayahnya sangat beragam. Dari 4 UU tentang Penyelenggara Pemilu No 7 tahun 2017 5 Untuk melihat komposisi anggota DPR terpilih berdasarkan latar belakang pengusaha dan non pengusaha lihat presentasi Wardani, Sri Budi Eko. 2019 ‗Peta Kekuasaan Parpol Hasil Pemilu Serentak 2019' dapat diunduh di Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 76
mencakup pengaturan sumbangan dan batas pengeluaran, bisa juga terhadap ketaatan dan termasuk didalamnya pengawasan pengenaan sanksi bagi pelanggaran aturan tersebut.6 Indonesia menganut yang pertama yaitu otoritas pengatur dana kampanye ada di penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU mengatur detail tentang hak dan kewajiban partai politik dan pertanggung jawaban dana kampanye. Pengawasan terhadap ketaatan dana kampanye melekat di Bawaslu dan audit kampanye diserahkan kepada auditor publik yang ditunjuk oleh KPU. Otoritas yang melekat di lembaga ini sangat bersifat administratif dan bukan investigatif, yang kemudian mempengaruhi kualitas ketaatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Pengaturan yang penting dalam menjamin ada keadilan dalam kampanye adalah adanya aturan batasan penerimaan dana kampanye, sumbangan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Pilihan-pilihan kebijakan didasari oleh pentingnya kemandirian partai politik dari pengaruh-pengaruh kekuatan modal yang bisa mengkooptasi kekuasaan antara lain; larangan menerima sumbangan dari pihak swasta, pihak asing, atau pihak swasta yang menjalin kontrak dengan pemerintah. Demikian pula larangan untuk menerima sumbangan dari dana yang disinyalir merupakan hasil pencucian uang dan tindak pidana. Batasan penerimaan dana kampanye juga mengatur nominal maksimal sumbangan dari satu sumber untuk mencegah dominasi elite tertentu yang menjadi ―pemilik‖ modal utama peserta pemilu. Ada pula pembiayaan publik secara tidak langsung misalnya dalam bentuk subsidi negara dalam menyediakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan partai politik, akses penggunaan media massa milik pemerintah, potongan pajak keuangan partai dan alokasi tayangan iklan kampanye. Sumbangan dana kampanye juga bisa dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang dihitung nilainya dalam pembukuan laporan 6 Falguera, Jones and Ohman, ‗Funding of Political Parties and Election Campaigns', International IDEA (2014) hal. 21-22 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 77
juga mengatur pembatasan kampanye. Beberapa negara Indonesia, pembatasan pengeluaran dana kampanye. Di pengeluaran dana kampanye berlaku pada pemilihan kepala daerah, sedangkan untuk pemilihan umum tidak ada pembatasan pengeluaran. 7 2. Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 2019 Definisi kampanye dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilu 2019 adalah ―kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.' Sedangkan sana kampanye secara definisi diartikan sebagai ‗sejumlah biaya, berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kampanye.'8 Dalam kampanye, peserta pemilu diperbolehkan untuk mencari dukungan finansial yang menunjang pencalonannya, dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang- undang. Di Indonesia, tidak ada pembatasan pengeluaran dana kampanye. Batasan-batasan yang diatur adalah jumlah maksimal dana kampanye oleh penyumbang dari unsur perorangan, badan hukum swasta. Dengan demikian, partai politik maupun calon anggota dewan (caleg) dapat mencari dan menerima sebanyak- banyaknya penyumbang untuk pembiayaan dana kampanye.9 Mengapa transparansi dan akuntabilitas dana kampanye penting? Yang pertama adalah, sebagai pertanggungjawaban kandidat kepada publik. Publik berhak tahu siapa pihak-pihak yang menyumbang dan mendukung kandidat dan dapat menilai pola relasi hubungan antara kandidat dan penyumbang. Sumbangan dana kampanye oleh pihak-pihak diharapkan sebagai bentuk dukungan kepercayaan kepada kandidat, bukan bentuk gratifikasi politik untuk tujuan mengambil keuntungan dari kandidat saat 7 Ibid, hal. 24 8 Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 No. 24 tahun 2018 pasal 1 angka 20 dan 21 9 UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 78
dirinya terpilih. Yang kedua adalah untuk menjamin persaingan politik dan memerangi politik uang. Transparansi dana kampanye beserta laporan dana kampanye menjadi tolak ukur integritas kandidat, sejauh mana sumbangan dana kampanye yang diperoleh digunakan bukan untuk membeli suara tetapi untuk tujuan memberi informasi yang dibenarkan dalam peraturan. Misalnya, pemberian cendera mata seperti kalender, kaos bergambar kandidat, stiker, dan brosur kepada pemilih adalah wajar, namun pemberian berupa bahan makanan dengan label calon, fasilitas pemeriksaan kesehatan masal, bazaar dengan nilai harga barang jauh di bawah standar atau uang adalah bentuk politik uang yang dapat mempengaruhi pemilih. Semakin sering mentoleransi perilaku politik uang semakin tinggi pula kesenjangan antara caleg yang memiliki sumber keuangan yang besar dengan yang kemampuannya terbatas, sehingga asas keadilan dan tujuan kampanye sebagai pendidikan politik terdistorsi. Toleransi terhadap politik uang juga merusak kultur politik masyarakat Dengan demikian, penggunaan dana kampanye perlu diatur dan dikontrol baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh publik. Tabel 1. Matrik Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 201910 No. 1 Pokok Pengatu ran Otoritas yang mengatur Dana Kampan ye Sumber Deskripsi Aturan KPU untuk fungsi dan pegaturan Bawaslu untuk fungsi pengawasan. Detail Aturan Audit dana kampanye dilakukan oleh 1 Partai Politik Tidak ada batasan 10 Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 79
2 3 3 Dana Kampan ye Sumbang an Dana kampany e dari pihak ke tiga pemilu, peserta Anggota Calon DPR, calon anggota DPRD, Anggota Calon Calon DPD, Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan, kelompok, badan usaha non pemerintah maksimal nominal sumber dana kampanye berasal dari kandidat termasuk Perseorangan anggota keluarga, kelompok bisa dari yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum bersifat atau yang kerelawanan, badan usaha bisa berupa badan dan kecil usaha menengah Kampan ye yang dibiayai oleh negara Kampanye dalam bentuk iklan, alat peraga kampanye dan bahan kampanye berupa famplet, brosur, dan leaflet serta kampanye memfasilitasi KPU pengadaan barang dan jasa layanan iklan untuk seluruh peserta pemilu jumlah dengan maksimal yang ditetapkan oleh Undang- Undang. Bentuk Sumbang an Dana Kampan ye Uang, Barang dan Jasa Uang: Tunai, bilyet cek, giro, dan surat berharga lainnya Barang: benda Barang dan jasa yang dicatat disumbangkan nilai dan identitas penyumbang nominal Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 80
4 5 5 Batasan nominal/ nilai sumbang an dana kampany e untuk calon anggota DPR, DPRD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden bergerakdan benda tidak bergerak Pelayanan/pekerja an yang Perseorangan: Rp. 2,500,000,000,- Kelompok: Rp. 25,000,000,000,- Badan Usaha non pemerintah: Rp. 25,000,000,000,- Sumbangan pihak ketiga bersifat kumulatif, bisa dalam uang bentuk maupun barang dan jasa yang dicatat nilainya dalam pembukuan Batas nominal sumbang an dana kampany e untuk calon anggota DPD Perseorangan: Rp. 750,000,000,- Kelompok: Rp. 1,500,000,000,- Badan Usaha non pemerintah: Rp. 1,500,000,000,- Sumbangan pihak ketiga bersifat kumulatif, bisa dalam uang bentuk maupun barang dan jasa yang dicatat nilainya dalam pembukuan Rekening dana Pemilihan Presiden dan Sumbangan bentuk uang dalam harus Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 81
6 kampany e Wakil Presiden: rekening atas nama calon melalui rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik Pemilihan calon anggota DPD RI: rekening atas nama calon calon Pemilihan anggota DPR dan DPRD: Rekening atas nama partai sesuai politik dengan tingkatan pemilihan yang politik Partai mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota memiliki rekening dana kampanye setiap pemilihan tersebut di Seluruh sumbangan baik untuk politik partai caleg harus maupun melalui rekening dana kampanye Pelapora n dana kampany e 1. Laporan awal dana kampanye dan pembukaan rekening meliputi: 2. Laporan 1. Disampaikan sebelum masa kampanye 2. Di sampaikan masa pada kampanye penerimaan sumbangan dana kampanye 3. Laporan 3. Disampaikan setelah pemungutan dan penghitungan suara Penerimaan dan Pengeluara Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 82
7 8 9 n kampanye dana Larangan dalam penerima an sumbang an dana kampany e Menerima sumbangan dari: penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang terbukti dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, pemerintah dan pemerntahan daerah, BUMN, BUMD, pemeritah desa dan badan usaha milik desa yang Bila ada penerimaan dari sumber-sumber ini maka harus disampaikan kepada kas negara. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai dengan hukuman pidana Pengelua ran dana kampany e Belanja kampanye termasuk diantaranya memberi konsumsi dan uang transportasi untuk peserta kampanye Tidak larangan batas maksimal pengeluaran dana untuk kampanye pemilihan DPR, DPD dan DPRD ada Audit dana Audit kampanye dana Audit setelah dilaksanakan penyerahan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 83
kampany e menyangkut audit kepatutan peserta pemilu berdasarkan prosedur disepakati yang LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU 10 Sanksi pelangga ran pengelol aan dana kampany e Sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan sebagai calon bila terlambat melaporkan LADK dan sanksi pembatalan sebagai terpiih bila melaporkan LPPDK calon tidak Sanksi bagi sumbangan dari pihak- pihak yang dilarang atau tidak jelas identitasnya dan tidak melaporkan/menyampai kan ke kas negara pidana 3. Tantangan-Tantangan Kampanye 3. Tantangan-Tantangan Kampanye a. Sistem Pemilihan dan Akuntabilitas Dana Kampanye Sistem pemilu mempengaruhi pola kampanye calon. Sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal akan menyebabkan kampanye terkonsentrasi pada caleg, sehingga ketentuan pembiayaan serta kampanye dan pertanggungjawaban dana kampanye sumbangan lebih tepat dilakukan oleh caleg. Sistem pemilu proporsional tertutup dimana pemilih memilih partai politik, kampanye lebih menjadi tanggung jawab partai politik sehingga pengelolaan dana kampanye bisa dikelola oleh partai politik. Indonesia menganut sistem proporsional dengan daftar terbuka, di Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 84
mana pemilih dapat memilih calon langsung atau memilih partai politik. Bila dalam hasil penghitungan suara partai politik mendapatkan kursi, maka perolehan kursi diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak. Partai politik tidak lagi menjadi pihak utama yang paling bertanggung jawab untuk mencari bantuan sumbangan dari pihak ketiga. Caleg saling bersaing baik di internal maupun antar partai. Karena caleg adalah pihak yang berhadapan langsung dengan konstituen, maka caleg sesungguhnya bisa saja mencari bantuan sumbangan dari pendukungnya.11 Namun dalam peraturan, seluruh sumbangan dari pihak ketiga harus diterima melalui partai politik, sangat tidak kompatibel dengan model kampanye langsung oleh caleg. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap partai politik juga mengakibatkan sedikitnya sumbangan pihak ketiga kepada partai politik, kecuali pihak ketiga tersebut memiliki relasi dengan partai politik yang disumbang.12 Aturan ini, akhirnya membebani caleg yang sebagian besar membiayai kampanyenya. DKI Jakarta memiliki 10 daerah pemilihan (dapil) dengan total alokasi 106 kursi dan alokasi setiap dapil adalah antara 9 sampai dengan 12 kursi. Partai politik dapat mencalonkan caleg dengan batas maksimal jumlah alokasi kursi perdapil atau secara total maksimal 106 caleg. Setiap caleg memiliki kemampuan dan pilihan metode yang berbeda-beda yang mempengaruhi pembiayaan kampanye. Bila rata2 caleg menghabiskan dana kampanye sebanyak 100 juta rupiah, maka lazimnya ada Rp. 10,6 milyar total pembiayaan kampanye. Table 1 dan tabel 2 berikut ini adalah rekapitulasi total sumbangan, pembiayaan dan pengeluaran dana kampanye yang 11 Di Pemilu untuk Kongres Amerika Serikat, calon anggota legislative dapat menerima sumbangan dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara bagian masing masing, lihat Persily, Nathaniel, ‗The Law of American Party Finance', dalam ‗Ewing, K D Issacharoff, Samuel in ‗Party Funding and Campaign Financing in International Perspective' (2006) 12 Donal Fariz, ‗Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden' dalam ‗Pembiayaan Pemilu' diterbitkan oleh Bawaslu RI (2018) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 85
dibukukan di tengah masa kampanye dan setelah hari pemungutan suara. Kedua tabel menunjukkan kontribusi dana kampanye dari caleg jauh lebih besar dari sumber-sumber lainnya. Sumbangan pihak ketiga juga sangat jarang didapatkan oleh parpol. Laporan LPSDK menunjukkan hanya tiga partai politik yang mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan PKPI dan hanya 5 partai politik yang mencatat kontribusi caleg yaitu PDI Perjuangan, PKS, Perindo, PSI, dan Hanura. Logika sederhana adalah, benarkah tidak ada kegiatan kampanye sama sekali mulai masa kampanye di bulan Agustus sampai dengan masa pelaporan LPSDK di bulan Desember dengan absennya sumbangan dan pembiayaan dana kampanye saat ini? Bawaslu sedianya bisa memberi analisa penilaian administrasi pelaporan dengan hasil pengawasan kampanye partai politik dan caleg, dan apabila ada temuan fakta di mana kampanye sangat dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi caleg atau sumbangan pihak lain yang tidak dilaporkan. Tabel 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Anggota DPRD DKI Jakarta pertanggal 31 Desember 2018 *) No Partai Politik Penerimaan sumbangan berasal dari Parpol, Caleg, perseorangan, Badan Usaha MIlik Pemerintah, Kelompok Penerimaan sumbangan dalam bentuk jasa kampanye calon anggota DPRD Total 1 2 3 PKB Nihil Gerindra NIhil PDI Perjuang an Rp. 480,578,862 Nihil Nihil Rp. 2,539,811,79 2 Nihil Nihil Rp. 3,020,390, 654 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 86
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Golkar Rp. 200,000,000 Nasdem Nihil Garuda Nihil Berkarya Nihil NIhil PKS Perindo Nihil PPP PSI Nihil Nihil PAN Hanura NIhil Nihil NIhil Nihil Nihil Nihil Rp. 1,780,000,00 0 Rp. 58,797,411 Nihil Rp. 50,807,600 Nihil Rp. 130,000,000 Rp. 200,000,0 00 Nihil Nihil Nihil Rp. 1,780,000, 000 Rp. 58,797,41 1 Nihil Rp. 50,807,60 0 Nihil Rp. 130,000,0 00 Nihil 14 Demokra t PBB PKPI Nihil Nihil 15 16 *)Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta13 NIhil Nihil Rp. 11,500,000 Nihil Nihil Nihil Tabel 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 per tanggal 26 April 2019 **) 13 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik di DKI Jakarta dapat diunduh di _2019 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 87
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Partai Politik PKB Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Total Penerim aan Pihak Ketig a nihil 3,586,78 6,171 Parpol Caleg 3,575,7 76,000 11,000, 000 Gerindr a PDI Perjuan gan 10,000, 000 12,000, 000 nihil 8,964,3 67,803 nihil 687,9 24,00 7 10,000,0 00 9,664,29 1,810 Golkar 205,00 0,000 15,017, 066,62 4 nihil 15,222,0 66,624 Nasde m 93,750, 000 8,894,3 52,219 nihil 8,988,10 2,219 Garuda nihil nihil Berkar ya 1,500,0 00 100,00 0,000 nihil nihil 1,505,79 6 100,000, 000 PKS 10,000, 000 2,860,0 00,000 100,0 00,00 0 2,970,00 0,000 Perindo nihil nihil nihil 492,860, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 88 Total Penge luara n 3,586, 578,0 15 10,00 0,000 9,465, 364,1 66 15,21 2,066, 624 8,987, 102,2 19 0 0 2,965, 800,0 00 492,8 Juml ah Caleg Terpi lih 5 19 25 6 7 0 0 16 0
474 60,47 4 10 PPP nihil nihil 11 12 PSI PAN 1,000,0 00 nihil 3,015,9 25,690 nihil 12,382, 350,00 0 1,000,00 0 1,372, 028,0 00 4,388,14 4,963 nihil 12,382,3 50,000 0 4,262, 588,9 43 12,38 2,350, 000 13 Hanura nihil 624,41 7,700 8,910,5 59,310 9,534,97 7,010 9,533, 177,0 10 14 Demok rat 434,00 8,000 nihil nihil 434,008, 000 434,0 08,00 0 15 PBB nihil 1,264,2 75 1,974,9 16,230 1,976,18 0,505 1,974, 916,2 30 16 PKPI nihil nihil 38,500, 000 38,500,0 00 38,50 0,000 **) Sumber: KPU PROVINSI DKI JAKARTA14 14 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye partai politik di DKI Jakarta Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 89 1 8 9 0 10 0 0
Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebagian biaya kampanye adalah kontribusi para caleg, kecuali Partai Gerindra, Garuda, Berkarya, Perindo, dan PPP. Baik Gerindra dan PPP memiliki sejumlah caleg terpilih namun tidak ada catatan dan laporan dana kampanye berasal dari caleg. Kontribusi partai dan sumbangan pihak ketiga juga sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi caleg. Angka-angka tidak sebanding dengan maraknya aktivitas kampanye caleg dan partai politik terutama menjelang hari pemungutan suara. Sumbangan dari pihak ketiga hanya diterima oleh PDI Perjuangan, PKS dan PSI dengan jumlah yang sangat minim dibandingkan dengan rasio ini, bisa pembiayaan caleg. Dengan melihat hasil disimpulkan bahwa partai politik di DKI Jakarta tidak memiliki komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban dana kampanye. Faktor faktor yang menjadi penyebabnya antara lain; komitmen partai politik yang lemah, dan menunaikan penyampaian laporan dana kampanye sebagai kewajiban administrasi semata, kordinasi yang tidak dilakukan partai politik untuk mengkompilasi laporan pembiyaan kampanye caleg, caleg tidak diberi bimbingan teknis atau pelatihan tatacara menyusun pelaporan dana kampanye, dan kurangnya advokasi dari otoritas pengatur dan pengawas laporan dana kampanye yaitu KPU dan Bawaslu untuk memastikan ketaatan partai politik dan meningkatkan kualitas pelaporan dana kampanye. total pembiayaan kampanye ini laporan b. Otoritas Pengatur Dana Kampanye lingkup: sumber- sumber pembiayaan kampanye, sumbangan dana kampanye, batasan sumbangan dana kampanye, jenis-jenis sumbangan, larangan penerimaan sumbangan, kewajiban pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan pengumuman laporan dana kampanye. Dari skema ini, pengaturan dana kampanye sebenarnya sudah cukup baik, namun menghadapi tantangan-tangan dalam tataran implementasi sejauh mana komitmen partai politik dan caleg dengan sejujurnya secara terbuka melaporkan dana kampanye Pengaturan ditentukan dalam ruang Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 90
mereka dan tidak ada sanksi dari efek ketidakterbukaan tersebut. Salah satu cara untuk menilai keterbukaan dan singkronisasi antara laporan dana kampanye dengan pengeluaran partai politik adalah dengan melakukan pengawasan kegiatan secara menyeluruh untuk kemudian membuat analisa laporan dana kampanye dan pembiayaan kegiatan kampanye. Pola ini menuntut sumberdaya yang besar dalam pemantauan kampanye caleg dan partai, mengingat metode kampanye yang sangat variatif baik yang bersifat pengumpulan massa seperti pertemuan terbatas, pertemuan terbuka dan rapat umum, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye. lain yang menghambat penegakan aturan dana kampanye adalah Bawaslu tidak memiliki otoritas mengakses transaksi-transaksi keuangan dana kampanye yang memungkinkan analisa lebih jauh tentang potensi adanya proxy-proxy yang mengatasnamakan penyumbang yang sah. Bawaslu juga tidak memiliki instrumen untuk mengawasi iklan-iklan melalui media sosial, sehingga sulit untuk menghitung berapa jumlah pembiayaan iklan di media sosial oleh calon. Dalam laporan hasil pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), ruang lingkup pengawasan sangat dibatasi oleh administrasi laporan dana kampanye antara transparansi tenggat waktu pengumuman laporan dana kampanye, dan kelengkapan administrasi laporan. Penulis belum menemukan hasil pengawasan pemilu yang menggambarkan aspek pertanggungjawaban partai politik terhadap kampanye dan pembiayaan kampanye. Bawaslu juga tidak secara menyeluruh membuat penilaian tentang ketaatan caleg, padahal caleg diberi hak untuk berkampanye secara mandiri yang berkonsekwensi pada pembiayaan dan pelaporan secara berkala. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas pengawasan hanya fokus pada ketaatan administratif KPU dan peserta pemilu tanpa menyentuh pertanggungjawaban partai politik dan caleg terhadap pembiayaan kampanye15 Hal lain laporan, 15 Laporan Hasil Pengawasan LPSDK Partai Politik 2019 di DKI Jakarta dapat diunduh di Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 91
c. Pembiayaan Iklan, Akses terhadap Informasi dan Media yang Independen Ruang lingkup kampanye di era modern menjadi sangat luas yang menuntut inovasi aturan yang menjangkau potensi ketidakadilan dalam kampanye, misalnya iklan kampanye yang dikemas dalam pemberitaan, pemberitaan kampanye namun bernuansa advertorial, liputan kegiatan partai politik yang tidak berimbang dan iklan di media online dan media sosial. Pengawasan dan pembatasan terhadap media merupakan sikap yang bertolak belakang dengan prinsip kebebasan berekspresi. Selama tidak mengandung unsur fitnah, kebohongan dan provokasi yang mengganggu pemilu, media harus diberi kebebasan dalam memberitakan pemilu dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang berlaku. Walau media dalam konteks negara demokrasi dimandatkan sebagai lembaga yang independen dan berimbang, prinsip imparsialitas ini ditantang oleh pola liputan pemberitaan dan opini yang tentu mempengaruhi narasi narasi pemberitaan pemilu. Media juga dibangun oleh orang-orang atau kelompok yang mempercayai nilai-nilai dan ideologi yang menjadi spiritnya, dengan demikian akan sangat wajar apabila nilai-nilai tersebut akan bertemu atau berbenturan dengan nilai-nilai yang juga menjadi pandangan peserta pemilu. Penulis menilai bahwa perdebatan ide, gagasan dan visi, misi, program partai dan calon harus menjadi diskursus media yang didukung agar menjadi bagian dari pendidikan politik dan demokrasi. Lepas dari kecenderungan nilai yang mempengaruhi kecenderungan media terhadap peserta pemilu, kebebasan informasi akan selalu melahirkan lebih dari satu sisi nilai dan semakin bervariatif akan selalu memberikan alternatif sumber informasi kepada pemilih. Iklan kampanye yang difasilitasi negara dibatasi hanya dalam dua puluh satu hari dan durasi yang terbatas. Kampanye yang memakan waktu lama menjadikan caleg dan partai politik %20BAWASLU%202019.pdf Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 92
mencari strategi untuk mengenalkan diri, termasuk di antaranya melalui liputan media dalam rangka hari jadi, rapat kordinasi pemenangan pemilu, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di satu sisi, pemberitaan tentang kegiatan partai adalah layanan masyarakat dan informasi pemilu yang bermanfaat sebagai referensi tentang calon, namun di sisi lain ketiadaan aturan tentang kepemilikan media tertentu pada mempengaruhi derajat keseimbangan pemberitaan kampanye. Kepemilikan media di Indonesia oleh partai politik antara lain Metro TV Group oleh Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dan Media Nusantara Citra Group milik Hary Tanoesoedibjo dari partai Perindo. Penyiaran publik memiliki nilai publikasi yang bila dilakukan terus menerus akan meningkatkan popularitas calon atau partai politik tertentu. Pemilih pada akhirnya ―dipaksa‖ untuk memiliki keterbatasan informasi untuk kandidat tertentu dan familiar/lebih mengenal kandidat lainnya. Penyiaran baik yang bersifat pelayanan maupun komersial memiliki nilai ekonomi dan pembiayaan yang dibebankan kepada pengguna jasa penyiaran dan dengan tidak adanya pengawasan terhadap keseimbangan kuantitas penyiaran pemilu menimbulkan ketidakjelasan akan pembiayaan kampanye partai politik, calon presiden dan caleg yang memiliki menggunakan jasa atau berafiliasi terhadap media tertentu. yang berafiliasi kekuatan politik 4. Rekomendasi Perbaikan Aturan Kampanye dan Dana Kampanye Pada prinsipnya hampir di semua negara demokrasi tantangan-tantangan dalam penegakkan keadilan menghadapi dalam kampanye dan mekanisme pengaturan dana kampanye. Database IDEA untuk Pembiayaan Politik (Political Finance) menunjukkan bahwa tidak semua negara yang melakukan pemilu memiliki pengaturan tentang dana kampanye dan tidak semua aturan secara otomatis efektif mengontrol keuangan partai politik dan membebaskannya dari ketergantungan dengan pihak pemilik modal dan ketaatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, adanya aturan yang ditegakkan adalah sinyal Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 93
yang baik bagi perekayasaan politik yang kompetitif dan bertanggung jawab untuk menghindari dominasi elit tertentu dalam kontestasi pemilu.16 Indonesia sudah cukup progresif dengan perkembangan aturan dana kampanye dari pemilu ke pemilu. Secara administratif keberadaan aturan tersebut diikuti oleh partai politik, namun secara prinsip belum mampu mengungkapkan kesadaran, keterbukaan dan akuntabilitas peserta pemilu dalam menggunakan dan melaporkan dana kampanye. Partai politik lebih memandang bahwa urusan dana kampanye adalah urusan ―dapur‖ partai dan privasi masing- masing calon sehingga laporan dana kampanye yang mereka susun sangat yang sesungguhnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: jauh dari fakta-fakta kegiatan kampanye Pertama, Sistem pemilihan dengan proporsional daftar terbuka menjadikan kampanye tersentralisasi kepada caleg, namun pertanggungjawaban pendanaan kampanye ada di partai politik. Sistem ini menimbulkan kesenjangan administrasi dan pertanggung jawaban di mana partai politik yang lebih pasif dalam kampanye diberi tanggung jawab untuk melaporkan dana kampanye. Di satu sisi aturan ini penting untuk tujuan penguatan partai politik, namun di sisi lain menjauhkan dari penelusuran fakta-fakta pembiayaan caleg, apalagi apabila caleg mendapatkan sumbangan dana rekening dana tidak disampaikan melalui kampanye yang kampanye yang didaftarkan atas nama partai politik. Caleg yang aktif berkampanye dan mengelola secara mandiri keuangannya tidak taat dan tidak terkordinir dengan baik, dilihat dari tidak ada atau tidak lengkapnya laporan caleg. Konflik dan persaingan dalam partai politik juga bisa menjadi batu sandungan bagi caleg yang ingin secara jujur melaporan dana kampanye namun tersandera dengan kinerja parpol yang buruk. Dari laporan dana kampanye partai politik di DKI Jakarta, sangat mungkin bahwa caleg bisa saja 16 Falguera, Jones and Ohman, ‗Funding of Political Parties and Election Campaigns', International IDEA (2014) hal. 3 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 94
memiliki keinginan untuk melaporkan dana kampanye namun tidak dikordinir atau difasilitasi dengan baik oleh partai politik, atau caleg menjadi tidak aktif dan tidak peduli karena laporan keuangan adalah tanggung jawab partai politik. Untuk tujuan memperjelas pendanaan kampanye dan kemudahan bagi caleg yang berdomisili ibukota provinsi atau kabupaten kota, penulis jauh dari merekomendasikan kebijakan untuk caleg dibolehkan menyusun secara mandiri laporan dana kampanye, menerima dana kampanye, memiliki rekening dana kampanye dengan batasan-batasan aturan yang berlaku, dan melaporkannya kepada penyelenggara pemilu dan publik, melalui sistem pelaporan yang dengan mudah diakses secara digital. Hal ini adalah konsekwensi dari sistem pemilu memilih langsung caleg, sehingga kemudahan aturan menjadi sebuah keharusan dalam menunjang transparansi dana kampanye. bersifat pengaturan administratif harus diperkuat menjadi lebih investigatif. KPU sebagai penyusun kebijakan telah secara tepat membuat aturan yang detail tentang hak dan kewajiban partai politik dalam melaporkan dana kampanye namun implementasi pengawasan yang ruang dilaksanakan oleh Bawaslu administratif pengaturan dana kampanye, tanpa menjadikannya bagian dari pengawasan kegiatan kampanye partai politik dan caleg secara menyeluruh. Bawaslu sebenarnya memiliki kekuasaan penuh untuk bisa mengadvokasi partai politik untuk mentaati asas keterbukaan dan kelengkapan data pembiayaan kampanye dengan melakukan pengawasan kampanye secara menyeluruh. Bawaslu juga menyerahkan sosialisasi kewajiban pelaporan dana kampanye kepada KPU, padahal partai politik juga membutuhkan informasi mekanisme pengawasan terhadap ketaatan partai politik dan standar ketaatan yang bisa dirumuskan oleh Bawaslu. Penulis merekomendasikan untuk pembentukan aturan bersama penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye oleh KPU dan Bawaslu, untuk memastikan bahwa fungsi administrasi dan ketaatan terhadap keterbukaan pembiayaan dana kampanye bisa diwujudkan dan bekerja sama dengan otoritas pengawasan transaksi keuangan. Kedua, Otoritas yang masih sangat parsial dalam Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 95
Partai politik dan caleg juga membutuhkan kapasitas kemampuan akuntansi sederhana dalam mengelola dana kampanye, dengan demikian dibutuhkan buku panduan yang memudahkan peserta pemilu memahami tata cara melaporkan dana kampanye sederhana dibandingkan dengan materi-materi yang sosialisasi berupa peraturan dengan bahasa hukum yang formal. Hasil pengawasan Bawaslu dipublikasikan secara berkala sesuai dengan periodisasi laporan dan harus dibahas dalam sebuah rapat pleno untuk memberikan catatan evaluasi atas ketaatan, ketepatan, kelengkapan laporan dan catatan khusus apabila ada perbaikan laporan atau rekomendasi untuk perbaikan laporan selanjutnya. lebih Ketiga, dibutuhkan rumusan kebijakan yang mengatur pelaporan dana kampanye dan pembiayaan kampanye seperti kampanye melalui iklan media sosial, media online dan jasa layanan kehumasan, jajak pendapat dan komunikasi publik dalam kampanye. Dalam aturan saat ini pembiayaan kampanye yang atur berbasis kegiatan dan jenis-jenis bahan sosialisasi, belum menyentuh pembiayaan kampanye di media sosial. Kemajuan teknologi juga bisa memungkinkan adanya kemudahan-kemudahan dalam penerimaan sumbangan dana kampanye, misalnya penyumbang bisa mendonasikan sumbangannya dengan mengisi formulir dan memberikan identitasnya secara online namun transaksi tetap melalui rekening dana kampanye yang resmi. Mekanisme ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mecalonkan diri dengan jangkauan wilayah daerah pemilihan yang sangat luas, misalnya pada pemilihan DPD yang dapilnya adalah seluruh wilayah provinsi dan pemilihan kepala daerah. Praktik ini sudah dilakukan oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada pemilihan Gubernur tahun 2017 di mana penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disampaikan ke rekening resmi pasangan calon, dengan mengisi formulir data penyumbang secara online.17 Metode 17 Widana, Dhieqi Hasbi ‗Ramai Ramai Menyumbang untuk Kandidat Gubernur Jakarta' Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 96
ini memudahkan penyumbang dan memudahkan penelusuran data- data sumbangan yang bisa diaudit. Walaupun penyampaian identitas dan data penyumbang secara online tidak di atur dalam Undang Undang, KPU DKI berinisiatif untuk membolehkannya, selama seluruh kontribusi diterima melalui rekening resmi dan seluruh identitas data penyumbang dilampirkan secara lengkap. Sumbangan yang tidak dapat ditelusuri identitasnya kemudian tidak digunakan oleh pasangan calon dan disampaikan ke kas negara.18 Dengan melihat realitas implementasi aturan pelaporan dan pertanggung jawaban kampanye saat ini, menjadi jelas bahwa dimensi politik, kultur dan karakteristik masyarakat di era digital menuntut adanya inovasi-inovasi gagasan yang mampu menjawab tantangan penerapan aturan kampanye dan dana kampanye. KPU dan Bawaslu sebagai regulator harus mengambil kesempatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dana kampanye dan penyampaian sumbangan dana kampanye. Keduanya juga perlu memberikan catatan evaluasi efek dari sistem pemilu terhadap ketaatan dan transparansi partai politik dalam mempertanggungjawabkan pembiayaan kampanye, karena itu perlu dipertimbangkan kemandirian caleg dalam mengelola, menerima dan melaporkan sumbangan dana kampanye. dan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon GUbernur dan Wakil Saiful Hidayat Purnama Gubernur Basuki Tjahaja %202.pdf dan Djarot 18 Ketentuan pengembalian dana kampanye ke kas negara pada Pilkada DKI 2017 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 97
Referensi Donal Fariz, ‗Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden' dalam ‗Pembiayaan Pemilu' diterbitkan oleh Bawaslu RI (2018) Ewing, K D and Issacharoff, Samuel in ‗Party Funding and Campaign Financing in International Perspective' (2006) Falguera, Jones and Ohman, ‗Funding of Political Parties and Election Campaigns', International IDEA (2014) IDEA Internasional ‗Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum' (2002) KPU DKI, Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat %20Putaran%202.pdf Kompas.online, Ketentuan Penyampaian Sumbangan Dana Negara ke Identitas Kampanye /ahok- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik di DKI Jakarta dapat diunduh di umum_tahun_2019 Tanpa Kas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye partai politik di DKI Jakarta dapat diunduh di N_iBAjKgWYXzWtVrh9v_ Laporan Hasil Pengawasan LPSDK Partai Politik 2019 di DKI Jakarta dapat diunduh di Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 98 untuk
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 No. 24 tahun 2018 Persily, Nathaniel, ‗The Law of American Party Finance', dalam ‗Ewing, K D Issacharoff, Samuel in ‗Party Funding and Campaign Financing in International Perspective' (2006) UU Penyelenggaran Pemilu No 7 tahun 2017 Wardani, Sri Budi Eko. 2019 ‗Distribusi Kekuasaan dan Alokasi Kursi Pemilu Serentak 2019' dapat diunduh di Widana, Dhieqi Hasbi ‗Ramai Ramai Menyumbang untuk Kandidat Gubernur Jakarta' jakarta-cgSK Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 99
99 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 100
BAGIAN 5 100 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KAPITALISASI EMOSI MASSA Yusfitriadi Direktur Democracy and Eelectoral Empowerment Partnership (DEEP) Email : Abstrak Penyelenggaraan Kontestasi electoral melalui Pemilu 2019 baik Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, semakin mempertegas kedewasaan Indonesia dalam seluruh berdemokrasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat bangsa ini mampu melewati atmosfir dan badai yang berpotensi memecah belah bangsa, mengancam disintegrasi bangsa dan meruntuhkan moral peradaban bangsa dengan aman dan damai. Kondisi ini bisa dilihat terutama dalam konestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019. Mengelola pemilu di Indonesia, dengan jumlah pemilih yang sangat banyak, negara kepulauan yang sangat luas, ditambah heteroginitas Suku, Agama, Ras dan Antar rakyat Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 101
golongan (SARA) yang beragam, pasti bukan hal yang mudah. Terlebih Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan umum serentak pertama dengan model mencoblos 5 (lima) kertas suara. Tentu kondisi ini akan menambah kompleksitas, dibutuhkan energy lebih untuk melewatinya. Berbagai isu yang berpotensi mengancam kedaulatan dan ideology bangsa mampu dikelolal oleh seluruh elemen bangsa. Selain Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), yang sudah berhsil mengelola berbagai isu yang menerpa kelembagaan, Posisi Bawaslu sangat strategis baik selama penyelenggaraan Pemilu 2019 maupun dalam membangun kesadaran rakyat Indonesia ke depan dalam merespon isu-isu politik dan demokrasi dengan baik. Selain itu Bawaslu mempunya peran penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab. Atmosfir Kontestasi Pemilihan Umum 2019 Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah selesai dilakanakan. Anggota DPRRI, DPR Propinsi, DPR Kabupaten Kota, Presiden dan Wakil Presiden sudah mengawali kerjanya untuk masa bakti 2019-2024. Atmosfir kontestasi sangat terasa bahkan sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Terlebih dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tersebut. Bahkan menurut Khoiril Huda, Zulfa Azzah Fadhlika, yang dikutip dari jurnal seminar Universitas Negeri Semarang, Pilpres baru akan diselenggarakan tahun depan, namun atmosfer keketatan persaingannya sudah terasa sejak tahun 2017. Menurut penulis Ada 3 (tiga) factor utama yang menjadikan kontestasi electoral pemilihan presiden dan wakil presiden sangat terasa sengitm, bahkan diruang public seakan menjadi pertarungan identitas, yang Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 102
sangat tajam. Faktor-faktor tersebut adalah : Pertama, Lanjutan Politik Identitas; Pernyataan Anies Baswedan yang dilansir dibeberapa media, secara jelas menyatakan bahwa, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, berharap seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Pasca Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017, hal yang tersisa dan sangat berpengaruh pada dinamika politik tanah air adalah isu politik identitas. Bahkan isu tersebut belanjut pada pemilihan- pemilihan kepala daerah setelahnya. Tidak berhenti pada pemilihan kepala daerah tahun 2019, namun pengaruh politik identitas tersebut semakin tajam terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Sehingga dengan isu identitas tersebut, momentum electoral tersebut sampai menjadi milik public, dan masuk ke ruang-ruang public melalui berbagai media terlebih media social. Kedua, Dua Pasangan Calon; Pemilihan Presiden dan Wakil President tahun 2019 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, Nomor Urut 1 Pasangan Calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Pasangan Kedua, Prabowo Subiyanto dan Sadiaga Salahudin Uno. Dengan kontestasi electoral yang diikuti oleh dua pasangan calon, secara otomatis polarisasi kekuatan politik dari elit sampai grassroot akan terpola menjadi dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Seperti yang katakan oleh Ali Rif'an pada kolom polarisasi akan makin menguat jika pada Pilpres 2019 mendatang hanya diikuti dua kontestan. Pasalnya, dengan hanya Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 103
dua kontestan, maka seluruh kekuatan politik akan terpolarisasi menjadi dua kutub. Sehingga ketika polarisasi politik itu terjadi maka masyarakat tidak diberikan pilihan lain, dan mau tidak mau untuk head to head. Imlikasinya adalah ruang public sangat dinamis bahkan mengarah kepada friksi dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, Peran Buzzer. Masing-masing kekuatan politik dalam bertarung di pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lepas dari peran buzzer. Dimana buzzerlah yang sudah berhasil mengkapitlisasikan emosi, psikologis dan identitas rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, salah satu politisi PDI Perjuangan, buzzer efektif untuk kepentingan politik jika memiliki pengikut yang besar. Dia mencontohkan, hanya butuh 2-3 ribu buzzer politik melalui Twitter untuk bisa mempengaruhi satu juta pemilih di Indonesia. Melalui buzzer tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai isu dan opini yang dibumikan ditengah-tengah masyarakat, yang mengakibatkan pertarungan tidak hanya terjadi di kalangan elit namun juga sangat terasa di kalangan grassroots. Isu Strategis yang mempengaruhi emosi massa Minimal terdapat 5 (empat) Isu Strategis yang mewarnai sengitnya pertarungan dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 104
1. Daftar Pemilih. Data kependududukan merupakan sumber utama untuk disusun dan dimutakhirkan mejadi daftar pemilih, yang kemudian disenut dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4). Walaupun Pemerintah telah memperbaikin intrumen data kependudukun melalui KTP elektronik, namun masih saja dafrtar pemilih menjadi isu yanbg paling kuat dijadikan opini yang dihembuskan di tengah- tengah masyarakat. Seperti yang sudah diberitakan oleh berbagai media, dugaan adanya 31 Juta pemilih siluman atau pemilih yang tidak sinkron, 103 Warga Negara Asing terdaftar dalam Daftara Pemilih Tetap (DPT), dugaan banyaknya warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Masyarakat Indonsia yang tidak berhak memilih masuk ke dalam Daftar Pemilih (DPT), dugaan banyaknya warga negara indonesia yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan domisili, sampai pada dugaan tidak bekerja secara maksimal system data pemilih (SIDALIH) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Narasi yang dibangun untuk mempengaruhi psikologis pemilih melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai juga dinyatakan oleh Amien Rais. Dalam katadata.co.id, Amien menyatakan dan mempersoalkan adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Jumlah DPT tersebut dinilainya bermasalah karena tanggal lahir bertumpukan di tiga tanggal, yakni Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 105
1 Juli sebanyak 9.817.003, 31 Desember dengan jumlah 5.377.401, dan 1 Januari dengan 2.359.304 DPT. Walaupun permasalahan daftar pemilih ini bukan masalah baru dalam momentum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, namun sengutnya pertarungan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, memjadi sangat terasa permasalahan Daftar Pemilih ini menjadi komoditas isu yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat. 2. Integrias dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Sepanjang tahun 2012-2019, menurut DKPP Republik Indonesia, sepanjang tahun 2018 Sejumlah 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, sisanya 335 direhabilitasi, 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua, 9 di antaranya diberhentikan sementara dan 6 diberhentikan dengan format ketetapan. Semuanya yang dikenakan sanksi pemecatan tersebut berasal dari penyelenggara pemilu yang berada di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut sebgai bukti bahwa, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu masih bermasalah. Bahkan dalam proses penyeleggaraan pemilu 2019 yang lalu, isu integritas dan profesionalitas penyelengara pemilu sudah sampai kepada ketidakpercayaan public terhadap penyelenggara pemilu yang mengarah kepada delegitmasi penyelenggara pemilu. Opini delegitimasi penyelenggara pemilu dihembuskan sampai pada ruang-ruang public melalui berbagai Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 106
media. Seperti yang menghebohkan isu kotak suara kardus, penghitungan online yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), rekapan suara pada formulir C1 yang membuat gaduh sampai pada gelaran debat kandidat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Opini yang dikembangkan tersebut mengarah kepada delegitimas penyelenggara pemilu yang pada akhirnya opininya akan sampai kepada delegitimasi penyelenggaraan pemilu. Puncaknya adalah gelombang demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia yang menelan banyak korban jiwan dan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum di wilayah sekita area titik kumpul massa tersebut. 3. Kampanye Hitam (Hoax) Ketua Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo dalam menyatakan, kita sama-sama berharap agar cara kotor untuk meraih kekuasaan itu kita hentikan. Selain membuat pemimpin yang terpilih menjadi tidak kredibel karena menang dengan cara-cara yang kotor tetapi juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita jadi rusak. Persaudaraan sebagai sesama anak bangsa juga rusak, jadi harus kita hindari,Informasi di ruang public yang paling dominan dijadikan sumber utama oleh sebagian besar rakyat Indonesia adalah media Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 107
social baik itu Watsapp (WA) maupun Facebook (FB). Melaui media-media itulah masyarakat menyampaikan, merespon dan menyebarkan berbagai informasi. Tidak sedikit informasi yang masuk ke ruang-ruang public sepanjang penyelenggaraan pemilu 2019 tersebut, merupakan kampanye negative dan kampanye hitam. Yang sengaja dilakukan oleh pada buzzer untuk mempengaruhi rakyat Indonesia, tentu dengan target kukuasaan untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Walupun, tidak sedikit dalam kampanye negative dan kampanye hitam tersebut ditunggangi oleh isu-isu yang mengarah kepada ideology agama dan ideology bangsa. Sehingga kampanye negative dan kampanye hitam melalui Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) pun, tidak bisa dihindarkan. Implikasinya tidak sederhana, karena content-kontent yang menyebar di tengah-tengah masyarakat akan berakibat pada pembunuhan karakter, penghinaan, ujaran kebencian, ujaran provokatif bahkan sampai pada diskriminatif. 4. Politik Identitas Hasil Penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019, yang dielenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, menunjukan bahwa, Penggunaan Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA dengan mendasarkan pada subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal, Kampanye, dan Partisipasi Pemilih terdapat 90 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 108
kabupaten/kota (17,5 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 424 kabupaten/kota (82,5 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang. Gelombang politik identitas sebagai komoditas isu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 sangat terasa hampir diseluruh ruang-ruang public rakyat Indonesia. Terutama identitas ideology, baik ideology agama maupun ideology bangsa. Kita tentu masih ingat dimunculkannya sebutan Partai Allah dan Partai Syaitan, Forum Ijtima' Ulama yang memberikan rekomendasi dan mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, pemberangusan terhadap bendera yang berisikan lafadz Syahadat, isu kriminalisasi para ulama dan isu-isu lain yang mengarah kepada mengkristalnya emosi kedua pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan berita yang sempat viral adanya 3 orang ibu-bu di kabupaten karawang Jawa barat yang berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan politik identitas ideology agama. berbagai isu tersebut, diperparah dengan masuknya isu ideology negara yang memanfaatkan berbagai isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan berbagai rentetan pertistiwa tersebut, akan sangat berpengaruh dan membekas pada setiap warga negara Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, kampanye hitam menjadi salah satu model yang digunakan pendukung atau tim Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 109
kandidat di lokasi yang peta kekuatannya dalam kontestasi elektoral bisa dikatakan masih di bawah kompetitornya. Hal tersebut, kata dia, pun sama modelnya dengan yang terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi lain. Bahkan mungkin sampai saat ini masih banyak warga negara yang belum bisa menerima hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. 5. Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pemilu serentak yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 merupakan pengalaman pertama Indonesia, tentu sdh melalui berbagai kajian yang mendalah sehingga terbentuk regulasi pemilihan umum tahun 2019 yang barun saja kita alami. Bahkan pemilu 2019 merupakan pemilu yang terkompleks di seluruh dunia. Sehingga otomatis dalam pelaksananaannyapun variabelnya tidak sederhana seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga dalam proses penyelenggaraannya ditemukan banyak masalah. Seperti disampaikan Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, dalam sebuah sarasehan, Sejak awal Pemilu serentak dihadapkan pada banyak tantangan. Kita patut mengapresiasi KPU yang telah bekerja keras, tapi pasca 17 April di sana-sini masih banyak PR yang perlu kita selesaikan. Dalam kekomplekan inilah kemudian berbagai isu dikembangkan ditengah-tengah masyarakat. Baik isu yang klasik, dimana setiap pemilu ke pemilu selalu muncul isu tersebut, maupun isu yang baru muncul untuk menyesuaikan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 110
dengan tingkat kesengitan pertarungan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Isu yang baru muncul diantaranya, kotak kardus, Formulir rekap C1 yang banyak bermasalah, Hasil hitungan online yang membuat gaduh seluruh bangsa Indonesia dan banyaknya korban meninggal yang dialami oleh penyelenggara pemilu pada hari pemungutan suara. Sementara Aryojati Ardipandanto, dalam tulisannya mengatakan, minimal terjadi 4 masalah besar dalam teknis penyelenggaran Pemilu 2019, yaitu, Penanganan Logistik Pemilu, Penanganan Data Pemilih, Beban Kerja KPPS dan Gesekan Horizontal. Kondisi teknis penyelenggaraan di atas, tidak sedikit yang dijadikan opini untuk diarahkan kepada keberpihakan penyelenggara pemilu dan itu masuk ke ruang-ruang public rakyat Indonesia. Melalui berbagai badai isu di atas, terbukti sudah mampu mendewasakan seluruh anak negeri dari semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Sebagi bukktinya adalah penyelenggaraan dan pasca pemilu 2019 tidak ada masalah yang berarti yang membuat instabilitas tatanan berbagngsa dan bernegara. Posisi Strategis Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Suksenya penyelenggaraan Pemilu 2019, tidak bisa dilepaskan dari peran penting tiga penyelenggara pemilu yang sudah menjadi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 111
konstitusi negara kita, yaitu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) yang berperan sebagai penyelenggara teknis Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang berperan mengawsi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Dewan Keorhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berperan dalam penegakan hukum etik bagi seluruh penyelenggara pemilu seantero negeri. Dalam menjalankan peranya, baik peran pencegahan, pengawasan maupun penegakan hukum pemilu, bawaslu mempunyai posisi penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2019. Hal dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat terhadap bawaslu dalam mengadukan berbagai dugaan pelanggaran pemilu sangat tinggi. Tercatan dari 7.132 dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan penyelenggaraam Pemilu 2019 dan diproses oleh Bawaslu, 903 dugaan pelanggaran berasal dari laporan masyarakat. Adapun 6.929 merupakan hasil temuan bawaslu. Bahkan dari jumlah dugaan pelanggaran tersebut, hampir 200 kasus diputus pidana. Seperti yang disampaikan salah seorang Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Mohammad Afifudin kepada Selain pentingnya posisi bawaslu pada penyelenggaraan Pemilu 2019, yang tidak kalah pentingnya adalah peranan bawaslu sangat strategis untuk meminimalisir isu-isu strategis untuk Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 112
penyelenggaran pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah ke depan. Peran bawaslu ke depan akan lebih strategis melalui penguatan pencegahan yang melibatkan masyarakat secara massif. Hal itu melihat isu-isu yang berkembang selama penyelenggaraan Pemilu 2019 dan potensi pada Pemilu ke depan lebih banyak bersentuhan dengan politik ruang public di tengah-tengah masyarakat. Adapun beberapa agenda strategis bawaslu ke depan diatanya : 1. Pendidikan Pemilih Dalam mewujudkan pemilih yang cerdas tentu tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan pemilih. Tanpa melalui pendidikan pemilih sampai kapanpun pemilih tidak akan pernah berpartisipasi sampai kepada menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggungjawab. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan Mengatakan, jika masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik. Boleh jadi yang tertanam dalam benak mereka (masyarakat) ialah memilih sesuai hati nurani. Tidak berniat untuk Golput atau lainnya yang menimbulkan partisipasi masyarakat dalam memilih menurun. Proses pendidikan pemilih tidak mungkin dilaksanakan secara instan dan singkat, pendidikan selain harus didesain secara sistematis, melembaga juga harus berproses secara berkesinambungan dalam waktu yang tidak singkat. Negara kesatuan Republik Indonesia sangat kaya dengan forum warga, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 113
baik yang formal maupun yang tidak formal. Sehingga sinergitas yang berkesinambungan dengan forum-forum warga tersebut dalam upaya mencerdaskan pemilih, merupakan agenda yang sangat efektif. Sehingga Bawaslu tidak banyak menyelenggarakan forum, karena forum-forum representasi masyarakat sdh terbentuk melalui budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lembaga Pemdidikan Formal dari mulai tingkat menengah atas sampai perguruan tinggi, Lembaga-lembaga Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, institusi-institusi kepemudaan dan kemahasiswaan, perhimpunan berbagai organisasi profesi, minat dan bakat, kelompok-kelompok masyarakat adat dan budaya dan masih banyak lagi. Forum-forum itulah yang akan sangat efektif untuk melakukan pendidikan bagi para anggotanya, bagi siswa/i dan mahasiswa/i nya, bagi ummatnya dan bagi pengikut- pengkutnya. Karena lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga permanen yang sudah bertahan sejak rebuplik ini merdeka, bahkan sebagian lembaga itu juga yang menjadikan Indonesia ini merdeka. 2. Memaksimalkan Fungsi Produk Baswaslu Sejak berdirinya Bawaslu, sudah banyak produk yang dihasilkan oleh Bawaslu untuk memberikan pendidikan pemilih, advokasi pemilih bahkan aplikasi untuk melaporkan informasi apapun yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Penulis memandang, upaya memaksimalkan operasional prosuk-produk Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 114
bawaslu akan mampu mendekatkan Bawaslu di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya sekedar kenal secara kelembagaan namun juga bisa membangunkan sebuah kesadaran tradisi mengawasi dengan mudah. Produk hasil bawaslu tersebuat diantaranya; Pertama, Pojok Pengawasan. Pojok Pengawasan berada di Bawaslu RI, semua Bawaslu Propinsi dan hamper di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Pojok Pengawasan, merupakan tempat dimana masyarakat bisa mendapatkan banyak informasi, baik melalui personil bawaslu maupun melalui literasi yang disediakan di pojok pengawasan tersebut. Selain itu Pojok Pengawasan juga bisa dijadikan tempat diskusi, dialog ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol terkait masalah politik, demokrasi dan kepemiluansantai bagi masyarakat. Kedua, Go-Waslu. Go-Waslu merupakan sebuah aplikasi berbasis aplikasi online, yang disediaakan untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi, memberikan aduan dan menyampaikan kejadian tertentu selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Sehingga dengan keberadaan aplikasi tersebut masyarakat dimanapun tanpa harus datang atau menemui Bawaslu di level manapun, bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif. Ketika aplikasi ini dioptimalkan bahkan mungkin dikembangkan lebih kekinian, maka tidak hanya bisa digunakan untuk masyarakat dalam menyampaikan berbagai macam masalah, pelanggaran dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu, tapi lebih dari Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 115
itu akan mampu menciptakan proses penyadaran. Karena selain aplikasi tentu akan banyak informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui aplikasi tersebut. Ketiga, Pengabdian Masyarakat dalam Pemilu. Produk ini sangat menarik, karena akan melibatkan mahasiswa yang terikat dalam sebuah kurikulum. Maka selain pelaksanaanya akan mempunyai implikasi benevid bagi mahasiswa dengan bentuk nilai, juga pelaksanaanya akan berlangsung secara berkelanjutan. Maka saya berharap produk ini bisa terus dikembangkan dengan lebih sistematis dan menggunakan kurikulum yang bersinergi dengan seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Di atas hanyalah contoh produk hasil bawaslu yang bimsa dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak lagi produk hasil bawaslu ketika dikembangkan dan dioptimalkan maka akan mampu secara bertahap membangun kesadaran masyarakat dalam berpolitik, berdemokrasi dan berpemilu yang partisipatif. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 116
Daftar Pustaka : Khoiril Huda, Zulfa Azzah Fadhlika, Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 547- 562. Arya Fernandes, Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. Center for Strategic and International Studies, CSIS election, Serien No. 1, 2018. Aryojati Ardipandanto, Kpu Dan Kampanye Pilpres 2019 Di Media Sosial, Kajian SIngkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol. X No. 19/I/puslit/Oktober/2018 Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Kajian SIngkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol. XI No. 19/I/puslit/Juni/2019 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2018 pilpres-2019?page=all pilpres-2019 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 117
potensi-delegitimasi-pilpres-2019 penyelenggara-pemilu-1545124899626690097 pemilih-galau/2 pemilu-2019 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 118
BAGIAN 6 MENAKAR PEMILU SERENTAK 2019 Achmad Fachrudin Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta Abstrak Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 merupakan eksperimen terbesar dalam dinamika demokrasi dan sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebab, baru pertama kalinya Indonesia mengggelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara serentak pada hari yang sama. Mengingat begitu kompleknya Pemilu Serentak, bisa dipahami manakala dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan berbagai masalah, konflik, ekses dan sebagainya. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, harus dilakukan evaluasi secara komprehensif oleh seluruh stakeholder Pemilu terkait perundangan Pemilu (electoral laws), pelaksanaan Pemilu (electoral (electoral process), penyelenggara Pemilu governance), manajemen Pemilu (electoral management), sistem informasi (information system), keadilan Pemilu (electoral justice), anggaran Pemilu (electoral budget), dan sebagainya. Dengan cara Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 119
demikian, pengaturan dan pelaksanaan Pemilu ke depan akan makin berkualitas. Diatas itu semua, dewasa ini makin nyaring disuarakan dan dituntut oleh berbagai elemen masyarakat agar Pemilu berkolerasi positif dan nyata dengan peningkatan efektivitas pemerintahan, parlemen dan kesejahteraan masyarakat. A. Pendahuluan Pemilu Serentak 2019, atau apa yang didefinisikan Benny Geys dalam ―Explaining Voter Turn Out: a Review of Agregat- Level Research‖ sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan1 tidak taken for granted (begitu saja terjadi). Melainkan setelah melalui serangkaian kajian atas praktik Pemilu sebelumnya di era sistem multi partai2 (sebelumnya sistem multi partai pernah diterapkan di Pemilu 1955) dan pemilihan langsung pertama di era reformasi yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 20043 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 20054. 1Syamsuddin Harris, Pemilu Nasional Serentak 2019, Pustaka Pelajar, 2016, hal 14. 2Pemilu pertama di era reformasi pada 1999 diikuti oleh banyak peserta Pemilu, yakni: 48 partai politik. Sayangnya, kebijakan pengaturan kepartaian yang menganut sistem multi partai ekstrem sangat mempengaruhi stabilitas penyelenggara negara, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Paska Reformasi, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017, Hal 39. 3Pemilu 2004 berpedoman UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres dilakukan sebanyak dua putaran dan menjadi bagian dari rangkaian Pemilu Legislatif 2014. 4Dalam catatan AA Oka Mahendra, sekalipun sudah berpengalaman di Pilpres 2004, pelaksanaan Pilkada 2015 banyak diwarnai konflik horizontal dan vertikal. Kondisi ini muncul karena pemahaman elit yang masih rendah tentang nilai dan praktik demokrasi. Pilkada rawan dibajak oleh kekuatan anarkis serta orang-orang yang anti demokrasi, AA Oka, Mahendra, Pilkada di Tengah Konflik Horisontal, PT Dyatama Milenia, 2005, hal 3. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 120
Berdasarkan kajian akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pemilu-pemilu sebelumnya ditandai oleh beberapa hal, yakni: pertama, membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya sebelumnya tidak memunculkan koalisi pragmatis yang pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Ketiga, menyangkut pada hubungan antara Presiden dan DPR. Merujuk kepada pola sistem presidensial sebagaimana yang direkonseptualisasi oleh terdapat kewenangan tumpang tindih antara cabang eksekutif dan legislatif khususnya, ruang tersebut bagi berjalannya mekanisme checks and balances. 5 saling berseberangan. Kedua, Pemilu James Madison bahwa hal sekaligus memberikan Salah satu yang menjadi argumen pokok dilaksanakannya Pemilu Serentak 2019, menurut Saldi Isra, karena sejumlah elit menjadikan hasil Pemilu legislatif sekadar jembatan menuju RI-1 dan RI-2. Bagi Saldi, upaya sejumlah elit tersebut dapat dinilai sebagai bentuk jehatan politik. Karena mereka telah secara semena- mena mengambil alih suara pemilih menjadi alat barter politik menuju pemilihan presiden. Apalagi hampir semua partai peserta Pemilu tidak mempunyai pola dan mekanisme untuk mengetahui kehendak pemilih dalam menentukan calon presiden.6 Dengan berbagai alasan tersebut, Effendi Ghazali, pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia dan sejumlah penggiat demokrasi mengajukan uji materi UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Effendi menggugat 5M. Arie Herdianto, Muchammad Ali Safaat, M. Dahlan, dalam ―Pelaksanaan Pemilu Serentak dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia‖, 6Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat, Themis Publishing, 2017, hal 113-114. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 121
beberapa Pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni: Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Dalam permohonannya, Effendi beranggapan bahwa Pilpres yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Selain itu, dia menilai, dengan dua kali pelaksanaan Pemilu, dana untuk menyelenggarakan Pemilu akan menjadi lebih boros. Setelah melalui persidangan yang cukup alot, MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan lawan-kawan, tetapi penerapannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019. Alasannya, karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal. Putusan MK tersebut sempat membuat Effendi meradang dan mempertanyakan. Padahal, permohonannya telah diajukannya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak sejak Januari 2013. Terlebih lagi, mantan Ketua MK Mahfud MD membocorkan informasi bahwa perkara tersebut telah diputuskan sejak 26 Maret 2013. Kendati demikian, Effendi mengaku bersyukur permohonannya dikabulkan oleh MK. Sebagai pihak yang tidak berkepentingan dengan Pemilu, menurutnya putusan ini sudah sangat memuaskan. Hasil Uji Materi yang dilakukan Effendi Ghazali dan kawan- kawan menjadi dasar dalam revisi perundangan Pemilu sebelumnya sehingga melahirkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Akhirnya, pada 17 April 2019, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu Serentak. Selain Pilpres yang mengkontestasikan dua pasangan calon yakni: Calon Presiden Joko Widodo dn KH. Ma'ruf Indonesia yang diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja melawan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Salahuddin Sandiaga Uno yang diusung oleh Koalisi Indonesia Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 122
Adil Makmur, juga digelar Pileg dengan diikuti dengan demikian banyak Calon Legislatif (Caleg) Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.7 B. Respon Beragam Beragam respon muncul terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung cukup aman dan damai. Kelompok pertama yang menganggap Pemilu 2019 terburuk sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pandangan tersebut antara lain dikemukakan Bambang Widjoyanto8 (BW) saat mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Sebaliknya yang paling bagus menurut Bambang terjadi di awal Perang Kemerdekaan, yaitu Pemilu 1955. Pandangan serupa dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya@fadlizon, Sabtu (20/4), yang menyatakan kecurangan Pemilu 2019 dipertontonkan dengan telanjang hingga suara rakyat rakyat sedang dimanipulasi. Demokrasi dimanipulasi, kotak kardus penuh misteri, surat suara dicoblosi sendiri, cara menghitung diakali. dikebiri, suara Senada dengan BW dan Fadli, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid9 menilai 7Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 data dari KPU, jumlah Caleg yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI sebanyak 7.968 orang. Jumlah Caleg itu terdiri dari 4.774 caleg pria dan 3.194 caleg perempuan dalam Pemilu 2019. Total persentase caleg perempuan dibanding caleg pria mencapai 40 persen. Dari data KPU, tercatat Caleg terbanyak berasal dari PKB, Partai NasDem, dan PAN. PKB, NasDem, dan PAN sama-sama mempunyai 575 caleg, yang tersebar di 80 Daerah Pemilihan (Dapil). Sedangkan parpol dengan Caleg paling sedikit adalah PKPI, yakni 137 Caleg, yang ada di 61 Dapil. 8 Senin, 24 Juni 2019. 9 23 April 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 123
penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan proses pesta demokrasi terburuk yang pernah digelar pasca reformasi. Hidayat berargumen, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya dari segi persiapan dan pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Ia lantas mengutip pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pernah menyebut sekitar 17 juta warga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos saat hari pemungutan suara, Rabu 17 April 2019. Sementara politisi Partai Nasdem Akar Faisal10 menilai, Pemilu 2019 paling brutal dalam sejarah Indonesia. Respon berbeda dikatakan anggota KPU Pramono Ubaid Thantawi yang menyebut, Pemilu terburuk adalah yang terjadi di masa Orde Baru. Yang bercirikan antara lain jumlah peserta Pemilu dibatasi tidak boleh lebih dari tiga partai politik, tidak boleh ada calon presiden penantang, semua Caleg harus melalui proses penelitian khusus oleh aparat untuk dinyatakan ―bersih diri‖, penyelenggara Pemilu tidak independen karena di bawah Depdagri, pengawas Pemilu di bawah kejaksaan, tidak boleh ada pemantau Pemilu, ada sekian jumlah kursi gratis di DPR (tidak dipilih dalam Pemilu) bagi TNI/Polri, dan sebagainya. Dengan demikian, pernyataan BW yang menyebut Pemilu 2019 terburuk sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menurut Pramono adalah ahistoris yang tidak didasarkan pada data dan argumentasi yang jelas.11 Senapas dengan Pramono, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengklaim Pemilu 2019 paling transparan. Kendati demikian Abhan tidak menampik adanya kekurangan 10 11 Mei 2019. 11 , 27 Mei 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 124
dalam proses Pemilu 2019 ini12. Namun Abhan yakin, Pemilu tahun ini lebih baik dari tahun 2014. Sebaliknya menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bukan Pemilu 2019 yang merupakan Pemilu terburuk, tapi Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Salahuddin Sandiaga Uno yang merupakan peserta Pemilu terburuk sepanjang sejarah13. Kelompok lain, sebut saja kelompok ketiga, cenderung bersikap moderat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini14 bisa dianggap mewakili kelompok moderat. Dia menilai, terlalu tergesa-gesa jika menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Pasalnya, setiap Pemilu punya tantangan masing-masing. Oleh karenanya, akan lebih bijak jika penilaian diberikan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Titi, dengan keterbukaan dan keberlimpahan informasi saat ini, publik dapat dengan mudah mengetahui kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019. Justru hal ini menyebabkan tingginya kontrol publik terhadap pelaksanaan Pemilu. Sementara LIPI memilih melakukan evaluasi Pemilu Serentak 2019 berbasis riset dengan metode survei. Dilakukan pada 27 April hingga 5 Mei 201915 dengan menggunakan metode multistage random sampling, para surveyor melibatkan 1500 responden dari 34 provinsi dengan margin of error lebih kurang sebesar 2,53 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen dengan mensurvei persepsi 119 tokoh dari berbagai latar belakang (akademisi, politisi, jurnalis, pengusaha, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, 12 , 28 Mei 2018. 13 16 Mei 2019. 14 28 Mei 2019. 15 29 Agustus 2019 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 125
aktivis isu perempuan, NGO dan pemuda) di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makasar dengan metode purposive sampling. Dalam naskah akademik UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ada dua tujuan dasar yakni: pertama, terciptanya kestabilan pemerintahan yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kedua, memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih. Namun berdasarkan hasil survei menunjukkan, tujuan dasar yang pertama belum tercapai karena hanya 16,9 persen responden mengaku memilih Caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Sementara itu, tujuan dasar yang kedua tidak terpenuhi sebab 74 persen responden survei publik dan 86 survei tokoh merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019. Mengenai kualitas Pemilu Serentak 2019, mayoritas responden menilai telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik di tingkat regional (91,2 persen) maupun nasional (74,7 persen). Namun, 47,4 persen membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan mirisnya 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi. Tentang netralitas media dalam Pemilu Serentak 2019, tim survei menemukan 90,8 persen responden tokoh menganggap media swasta tidak netral dan 18, 5 persen responden tokoh menilai media pemerintah tidak netral. Penyebaran hoaks yang dianggap begitu massif berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat pada pers di angka 66,3 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari yang didapatkan DPR yakni 76 persen, yang seringkali dalam berbagai survei mendapat kepercayaan lebih rendah dibanding lembaga demokrasi lainnya. Terkait dengan isu politik identitas, 54,2 persen responden tidak sepakat apabila isu agama digunakan dalam politik. Akan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 126
tetapi angka responden dalam survei publik yang menyatakan keberatan dalam memilih caleg yang berbeda agamanya dengan mereka cukup tinggi mencapai 41 persen. Sementara dalam survei tokoh diperoleh data sebanyak 80,7 persen responden menjawab latar belakang agama caleg menjadi pertimbangan dalam memilih. Angkanya lebih tinggi dibanding pertimbangan soal latar belakang etnis (73,9 persen). Hal ini menunjukkan bahwa identitas terutama agama, masih menjadi isu yang relevan dalam politik Indonesia. C. Kekuatan dan kelebihan Pemilu Serentak 2019 dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan. Diantaranya pertama, sistem Pemilu gabungan ini dianggap akan mendorong penguatan sistem presidensial, dan dianggap sesuai dengan original intent (maksud) Pasal 22E UUD 1945, dan dari sisi penafsiran sistematik, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu berada dalam satu tarikan nafas, yaitu: "Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD". Berdasarkan pemahaman demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, dan (4) penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) Serentak akan lebih efisien". Kedua akan menghemat anggaran, atau diyakini akan lebih lebih efisien. Sehingga pembiayaan penyelenggaraan Pemilu menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak serta hasil eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dengan efisiensi, akan meningkatkan kemampuan negara mencapai sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. tujuan negara Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 127
saat melakukan Uji Materi ke MK, dengan Pemilu tidak serentak maka kemudahan warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara terancam. Dengan nada penuh optimis, Effendi16 efisien, mengatakan: Ketiga, sebagaimana dikatakan Effendi Ghazali "Kalau Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak kita bisa menggunakan hak pilih kita secara cerdas dan efisien. Dengan pemilihan yang berjalan secara bersamaan, rakyat bisa memilih tanpa perlu berpikir 2 kali. Artinya, memilih calon presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif. Selain itu, rakyat jadi bisa memilih legislatif dari suatu partai dan memilih presiden dari partai lain dalam satu waktu. Dan hal itu hanya bisa terjadi jika pilpres dan pileg dilaksanakan serentak". Keempat, dari sisi pengorganisasian penyelenggara Pemilu akan bagi masyarakat dengan lebih mudah. Selain itu, disatukannya pesta demokrasi ini akan mempermudah mengenal calon, dan melalui mekanisme ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Kelima, dapat mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Jika terjadi konflik, lebih mudah dikanalisasir, diminimalisir dan dikelola. Keenam, dapat mengeleminir maraknya politik uang karena diandaikan dalam Pemilu Serentak 2019, peserta Pemilu dan pemilih akan menjadi lebih rasional. Ketujuh, melalui penggabungan waktu Pemilu diharapkan tingkat partisipasi pemilih (mengurangi dapat meningkatkan golput). Karena ada asumsi dengan Pemilu dipisah antara Pileg dengan Pilpres, masyarakat jenuh terlalu sering datang ke Tempat 16 20 Februari 2013. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 128
Pemungutan Suara (TPS). Kedelapan, akan mampu mengeleminir serendah mungkin pelanggaran Pemilu, baik administrasi, pidana, maupun etika. Selain itu, hasil Pemilu Serentak berpeluang diterima langsung oleh peserta Pemilu tanpa harus digugat ke atau Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Penyelenggara Pemilu (DKPP). (MK) D. Kelemahan dan Kekurangan Sejumlah kelemahan dan kekurangan dari Pemilu Serentak 2019 sebagai berikut: Pertama, menyangkut Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan original intent (maksud) Pasal 22E UUD 1945, mungkin saja ya sejauh kita mampu menangkap secara tepat apa diinginkan oleh perumus UUD 1945. Tapi untuk penguatan sistem presidensial menuju pemerintahan yang lebih efektif, masih harus diuji fakta empirisnya di masa depan. Saat ini, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid dua masih dalam bulan madu. Tetapi seiring dengan banyaknya problem, kinerja yang belum juga bagus, kepentingan parsial elit atau partai politik mendekati Pilkada Serentak 2020 dan sebagainya, belum tentu soliditas dan efektivitas pemerintahan Jokowi tidak goyah. Ditinjau dari sisi sisi anggaran. Dari data yang ada, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 16 triliun. Meski demikian, jika dengan memasukkan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 129
perhitungan jangka waktu lima tahun paska Pemilu 2014 dan inflasi, maka selisih biaya tersebut bisa dikatakan cukup rasional17. Kedua, dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu, Pemilu Serentak ternyata tidak lebih mudah melainkan makin rumit karena konsentrasi terpecah untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pilpres dan Pileg sekaligus. Dari sisi masyarakat sebagai dampak kertas suara (ballout paper) makin banyak, tebal dan lebar karena memuat nomor dan tanda gambar partai dengan warna berbeda-beda, nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan nomor urut serta nama Pasangan Capres dan Cawapres, mengakibatkan pemilih sulit menentukan pilihannya saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat suara yang tidak dicoblos dan dinyatakan tidak sah karena asal coblos tanpa mengikuti ketentuan dari KPU. Selain itu, karena masih banyak pemilih belum mengenal Caleg di daerah pemilihan masing-masing.18 Ketiga, anggapan bahwa Pemilu Serentak dapat mengurangi konflik vertikal dan terutama horizontal di masyarakat, tidak sepenuhnya terbukti. Sebaliknya dengan Pemilu Serentak, terutama 17Inefesiensi atau pemborosan terutama harus dilakukan oleh partai politik, terutama tim kampanye dan Calon Legislatif (Caleg) akibat begitu mahalnya biaya politik (political cost) yang harus dikeluarkan. Selain itu, karena biaya untuk menghidupkan mesin partai selama masa kampanye Pemilu belum dijamin sepenuhnya oleh Negara (APBN atau APBD). Sementara pendanaan partai belum mandiri karena iuran atau sumbangan dari pengurus, kader, anggota atau simpatisannya sangat minim. Padahal kebutuhan dana kampanye sangat besar. Problem ini biasanya dijadikan dalih atau alasan oleh elit partai untuk menarik dana dari para bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Terutama terhadap bacaleg bergizi dan ingin mendapatkan nomor urut peci. Achmad Fachrudin, Menggugat Pemilu Serentak 2019, Pustaka IMTAK, 2019, hal 72. 18 Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia versi Denny JA, sebanyak 70,6 persen dari 1.200 responden mengaku tidak mengenal Caleg yang akan dipilih. Sementara 25,8 persen responden mengaku kenal dengan Caleg di Dapilnya. Sisanya menjawab tidak tahu. 5 April 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 130
di Pilpres sebagai akibat hanya ada dua Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden yakni: Paslon No. Urut 01 Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amien dan Paslon No. Urut 02 Prabowo Subianto dan Salahuddin Sandiaga Uno mengakibatkan kontestasi terpolarisasi atau demikian terbelah menjadi dua kubu: pendukung Paslon No. 01 atau Paslon No. 02. Bahkan diiringi dengan ‗perang' komunikasi verbal maupun melalui instrument digital dan media sosial yang acap kali tidak lagi mengindahkan keadaban publik19. Bahkan John McBeth, wartawan Selandia Baru menulis Pemilu Serentak 2019 mencerminkan perpecahan agama dan etnis di Indonesia.20 tajam dan membuat masyarakat Keempat, pada Pemilu Serentak 2019 ternyata politik uang tetap marak. Bahkan sejumlah lembaga survei mendapatkan hasil, persepsi publik terhadap politik uang makin permissif.21 Tim kampanye/Tim Sukses atau Calon Legislatif (DPR atau DPRD) atau Calon Anggota DPD secara terbuka melakukan politik transaksional. Bahkan politik uang dijadikan sebagai salah satu kontestasi. Tidak untuk memenangkan strategi mengherankan jika Edward Aspinal menggambarkan, Pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai democracy for sale22 (jualan demokrasi) melalui politik uang. penting 19Misalnya di Pemilu Serentak 2019 marak tagar pendukung gerakan #2019GantiPresiden #DiaSibukKerja, pengguna tagar #JokoWinElection versus #VictoryForPrabowo, kecebong versus kampret, dan lain sebagainya. dengan kaus 21Penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) misalnya, dari 1.200 responden yang ditanyakan, apakah mereka mau menerima atau menolak politik uang atau barang jika ditawarkan tim sukses atau konsultan atau calon peserta Pemilu, maka 57.75 persen mau menerima, 29 persen menolak, 13.25 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Dian Permata, Politik Uang Pemilu 2019, Mitos atau Realitas‖, Jurnal Demokrasi, April 2019, hal 47. 22Baca buku: Edward Aspinal, Democracy Klientelisme, dan Negara Indonesia, Pustaka Obor, 2019. for Sale, Pemilu, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 131
Kelima, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Jika dibandingkan 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. Pada Pemilu Serentak 2019 tingkat partisipasi pemiluh mencapai 81 persen, meningkat dari Pilpres 2014 yang 70 persen, sementara Pileg 2014 mencapai 75 persen. Fenomena serupa terjadi di DKI Jakarta yang mencapai 79,23 persen. Angka partisipasi pemilih tersebut lebih tinggi dibandingkan pada Pada Pilgub DKI 2017 lalu dimana tingkat partisipasi pemilihnya hanya mencapai 77,1 persen di putaran kedua. Sedangkan pada putaran pertama 75,75 persen. Sementara itu, melihat balik tingkat partisipasi warga DKI pada Pileg di DKI 2009, tingkat partisipasi Jakarta hanya 58,3%. Sedangkan pada Pileg 2014, tingkat partisipasi masyarakat DKI Jakarta meningkat menjadi 66,5%.23 Namun kenaikan tingkat partisipasi pemilih tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan rasionalitas pemilih. Keenam, dari sisi pelanggaran Pemilu, jumlah pelanggaran Pemilu baik administrasi maupun pidana cukup tinggi. Mengacu data Bawaslu DKI, pada pelaksanaan Pileg 2019, sampai pada tahapan kampanye bulan Maret, Bawaslu Kota DKI menerima laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diproses Gakumdu di lima Kota di DKI Jakarta. Terdapat 11 (sebelas) laporan yang terdiri dari Jakarta Pusat (3 laporan), Jakarta Timur (2 laporan), 23Pada pemilu 2019, KPU DKI sendiri mengesahkan 7.761.598 pemilih DPTHP-3 untuk 29.010 TPS. Adapun rincian sebaran jumlah pemilih di masing- masing kota yakni di Jakarta Pusat 809.975 pemilih, Jakarta Utara 1.253.753 pemilih. Sedangkan di Jakarta Timur ada 2.246.279 pemilih, Jakarta Selatan 1.694.316 pemilih, Jakarta Barat 1.738.262 pemilih, dan Kepulauan Seribu 19.013 pemilih. Sementara untuk DPTb DKI Jakarta tercatat sebanyak 13.503 pemilih tersebar di 53 TPS. Rincian sebaran DPTb di Jakarta antara lain di Jakarta Pusat 2.422 pemilih, Jakarta Timur 7.897 pemilih, Jakarta Selatan 1.352 pemilih, dan Kepulauan Seribu 1.832 pemilih. M. Jufri, Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak Hukum Pemilu, Jurnal Bawaslu DKI, 2019, hal 12-13. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 132
Jakarta Selatan (1 laporan), Jakarta Barat (2 laporan) dan Jakarta Utara (3 laporan). Dari 11 (sebelas) laporan tersebut, terdapat 2 (dua) dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan sebanyak 3 (tiga) laporan yang telah selesai di Pengadilan dengan keluarnya vonis. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah tindak pidana yang selesai di pengadilan dibanding dengan Pemilu 2014.24 laporan yang penyelesaiannya berhenti Sementara pada Pilpres 2019, sampai pada tahapan kampanye Maret, Bawaslu DKI telah menerima langsung sebanyak 7 (tujuh) laporan dugaan tindak pidana Pilpres dari masyarakat. Namun dari 7 (tujuh) laporan tersebut, sebanyak 3 (tiga) laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai sebagai sebuah laporan dugaan tindak pidana. Selanjutnya 2 (dua) laporan lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai sebagai tindak pidana Pemilu, sementara laporannya dinyatakan dicabut dan berstatus masih dalam proses pengkajian. Sedangkan untuk permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK pada Pemilu 2019 secara nasional mengalami penurunan hampir dua kali lipat dibanding 2014. Berdasarkan pantauan 24Pada Pileg 2014 di DKI Jakarta, Bawaslu Provinisi DKI tercatat mendapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu legisltaif sebanyak 109 laporan, dan 93 temuan. Sehingga secara keseluruhan ada 202 dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat dan ditemukan Pengawas. Setelah diverifikasi, dari 202 laporan dan temuan tersebut, hanya ada 70 laporan yang dapat diverifikasi dan sebanyak 132 dinyatakan gugur. Sementara dari 70 laporan dan temuantersebut setelah diperiksa dan diuji oleh Gakumdu Bawaslu DKI hanya ada 1 (satu) laporan yang dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran pidana dan dapat diteruskan sampai tahapan vonis di Pengadilan. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 133
Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, ada 470 perkara permohonan PHPU pada Pemilu 2019.25 E. Isu Klasik dan Panas Pemilu Serentak 2019 tidak luput dari isu klasik atau laten yang mengesankan sebagai bangsa, sering terjebak pada lobang sama yang terus berulang sebagai akibat problem di tingkat hulu tidak diatasi dengan tuntas. Misalnya daftar pemilih yang kembali menjadi sengkarut. Saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 5 September 2018, Bawaslu masih menemukan 1.400.931 kegandaan data pemilih dari DPT Pemilu 2019, pemilih invalid sebanyak 765.796 data, terdapat penduduk yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebanyak 3.242.297 orang. Hal itu menimbulkan potensi adanya penambahan jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang signifikan, dan problem pada penyediaan dan pengaturan logistik Pemilu. KPU merekomendasikan Karenanya, memperpanjang waktu perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) selama 20 hari. Setelah tiga kali penundaan, pada 15 Desember 2018, baru DPTHP berhasil ditetapkan oleh KPU. Bawaslu agar Kemudian kasus penginputan data C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Situng sendiri sudah digunakan KPU sejak 2014 dan 2019. Perbedaan hanya terletak pada waktu 25Rinciannya, 461 permohonan PHPU yang diajukan di tingkat Pileg DPRD Kabupaten/Kota dan 181 di tingkat DPRD Provinsi. Kemudian, 225 permohonan di tingkat Pileg DPR, 34 di tingkat DPD, dan satu permohonan di tingkat Pilpres. Hal ini bisa diartikan sebagai menunjukkan legitimasi Pemilu Serentak 2019 menjadi lebih baik, dan peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu lebih efektif. Sehingga banyak pelanggaran Pemilu berhasil diputuskan oleh Bawaslu, dan tidak dilanjutkan dengan gugatan PHPU ke MK. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 134
pemindaian formulir C1, yaitu: formulir yang berisi hasil penghitungan suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada Pemilu 2014, pemindaian (scanning) formulir Pileg dan Pilpres tidak dilakukan secara bersamaan karena Pemilu tak dilaksanakan secara serentak. Berbagai kasus kesalahan entry data di Situng terjadi dimana-mana, termasuk di KPU Jakarta Timur sehingga sempat diadukan oleh Tim Pemenangan/Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto DKI Jakarta ke Bawaslu DKI. Laporan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.000/V/2019, pada Kamis (2/5). Dalam laporannya, BPN meminta Bawaslu agar Situng dihentikan karena terjadi banyak masalah dan pelanggaran. Setelah melalui proses penanganan pelanggaran, pada Kamis (16/5/2019) Bawaslu memutuskan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan Situng. Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk memperbaiki pengelolaan Situng dengan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Namun menolak permintaan BPN untuk menghentikan Situng. Sedangkan terkait dengan lembaga Quick Count (QC), Bawaslu memutuskan KPU melanggar administrasi karena ada 22 lembaga QC yang belum melaporkan sumber dana hingga 2 Mei 2019. itu teregistrasi dengan Sementara itu, isu politik uang di Pemilu 2019 yang masih massif dengan modus yang makin canggih. Bahkan terjadi 19 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang masa tenang 14-16 April 2019. Rata-rata mereka yang ditangkap karena diduga akan membagi-bagikan uang atau serangan fajar. Dari 19 kasus OTT, 10 kasus di antaranya dilakukan oleh tim sukses atau Caleg Partai Gerindra. Sementara sembilan OTT dilakukan oleh tim sukses atau caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 135
(PAN). Di Jakarta, 4 (empat) Caleg dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena terkena sanksi pidana Pemilu. Caleg-Caleg tersebut adalah (1) David H Rahardja Caleg DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3 dari Perindo, (2) Mandala Shoji, Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari PAN, (3) Lucky Andriani, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta Pusat 2 juga dari PAN, dan dan (4) Mohamad Arif, Nomor Urut 3 Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta barat, dari Partai Gerindra. Isu panas dan lawas lain yang muncul saat Pemilu 2019 tak lain adalah maraknya hoaks. Dalam catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) selama Agustus-Desember 2018 terdapat 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019. Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018. Akibat membanjir hoaks di Pemilu 2019, sejumlah kalangan menilai bahwa demokrasi Indonesia sudah dibajak hoaks. Problem lain dari Pemilu 2019 adalah terkait dengan diabaikan netralitas media dan wartawan. Mengomentari realitas media massa seperti ini, Hersubeno Arief, seorang wartawan senior dalam suatu tulisannya (26 November 2018) line menyatakan: di suatu media on ―Pilpres 2019 membawa media dan dunia kewartawanan memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca- reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru. Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan "bunuh diri" secara massal. Pers Indonesia memasuki masa gawat darurat‖. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 136
Sejumlah isu panas dan aktual muncul di Pemilu Serentak 2019 diantaranya banyaknya petugas Penyelenggara Pemilu meninggal dunia. Data Kementerian Kesehatan26 mencatat, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Khusus di DKI Jakarta 18 jiwa meninggal dunia. Penyebab kematian diantaranya karana kelelahan atau keletihan27, ditambah lagi honor petugasnya relatif kecil hanya sebesar Rp 550 ribu untuk ketua. Sedangkan anggota Rp 500 ribu (belum dipotong pajak). Meskipun pihak KPU sudah memberikan bantuan sebesar Rp 30,8 juta per orang bagi yang meninggal, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang. Tak urung, kasus ini menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan menunut agar ini diinvestasi untuk mengetahui penyebabnya. tragedi demokrasi akhirnya pemerintah buka suara. Dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, instansi pemerintah ini telah dilakukan investigasi penyebab kematian petugas Pemilu di 15 provinsi. Hasilnya, jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa. Sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan Selatan diketahui memiliki jumlah korban sebanyak 8 jiwa, Kalimantan Tengah dengan 3 korban jiwa, Kalimantan Timur 7 korban jiwa, Sulawesi Tenggara 6 korban jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 korban jiwa, dan Sulawesi Utara 2 korban jiwa. Setelah menjadi polemik berkepanjangan, Kasus lain yang mencoreng pesta demokrasi adalah rekapitulasi terjadinya kerusuhan paska Pengumuman hasil 16 Mei 2019. Sabtu, 20 April 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 137
penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Serentak 2019 oleh KPU yang mengunggulkan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dari Paslon No. Urut 02 pada 21 Mei 2019. Aksi kerusuhan sebagai buntut ketidakpuasan sejumlah kalangan elemen masyarakat atas hasil Pemilu. Aksi unjuk rasa tersebut kemudian menelan korban meninggal dunia cukup banyak, dan sebagian korban dilakukan perawatan di rumah sakit. Versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/5), pada insiden tersebut sebanyak delapan orang meninggal dunia dan 730 orang mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit. Pihak kepolisian menyebut ada pihak yang mendalangi atau menjadi mastermind dari munculnya kasus tersebut. F. Penutup: Kajian dan Perbaikan Menakar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, sudah jelas ada plus minusnya. Namun dibandingkan dengan minusnya, tampaknya plusnya masih lebih besar dan lebih banyak. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan nasional maupun wakil-wakil rakyat di parlemen melalui jalan Pemilu layak dipertahankan dan diteruskan. Hanya saja diperlukan berbagai refleksi, kajian dan perbaikan komprehensif dari mulai aspek perundangan Pemilu (electoral process), penyelenggara Pemilu (electoral governance), manajemen Pemilu (electoral management), sistem informasi (information system), keadilan Pemilu (electoral justice), anggaran Pemilu (electoral budget), dan sebagainya. Hingga pada tataran teknisnya. laws), pelaksanaan Pemilu (electoral Ketua KPU Arief Budiman sudah menyatakan kesepakatanya untuk melakukan evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan menyarankan agar perbaikan tidak hanya sebatas sistem Pemilu melainkan juga teknis kerjanya. Mantan Ketua MK Mahfud MD tampaknya diantara salah salah pakar hukum tata negara yang menghendaki Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 138
dilakukannya perombakan sistem Pemilu. Sedangkan pakar politik Ramlan Surbakti28 mengusulkan, agar Pemilu di Indonesia dibagi dua: nasional dan atau kabupaten/kota). Pemisahan tersebut, menurut mantan Ketua KPU ini, tidak bertentangan dengan UUD 1945. regional atau lokal (provinsi Perbaikan diarahkan pada semua tahapan Pemilu Serentak. Seperti tahapan verifikasi partai politik dan sistem informasi partai politik (Sipol), pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data pemilih dan perbaikan sistem informasi data pemilih (Sidalih), kampanye dan dana kampanye, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan sistem informasi logistik (Silog), kegiatan pemungutan, informasi penghitungan dan penghitungan suara (Situng), perbaikan seleksi Penyelenggara Pemilu, khususnya di level bawah. Perbaikan Sidalih, Silog dan Situng harus berangkat dari berangkat dari berbagai problem dan gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada KPU pada Pemilu Serentak lalu. Bahkan akan sangat elok dan bagus, jika para pihak yang menggugat sistem informasi Pemilu yang lalu diundang untuk berdialog dan memberikan masukan. Contoh perbaikan pada aspek rekapitulasi suara dan sistem ihwal penggunaan e-voting pada kegiatan penghitungan suara yang selama ini sering menjadi salah satu sumber masalah. Dengan penggunaan e-voting, diharapkan membuat proses penghitungan suara lebih sederhana dan cepat serta hasilnya menjadi lebih akurat dan mampu mengeleminir manipulasi atau kecurangan Pemilu. Meski demikian, rencana penggunaan e-voting secara nasiomal harus dikaji dari aspek dan tingkat kesiapan infrastruktur, sarana dan sumber daya manusianya. Hal ini mengingat kondisi geografis, ketersediaan jangkauan listrik dan akses internet, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di semua wilayah Indonesia, berbeda- teknis, misalnya, 28Kompas, 28 Juni 2019 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 139
beda. Tentang usulan jangka pendek menggunakan e-rekapitulasi di Pilkada Serentak 2020, menarik dicamkan peringatan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin agar tidak dilakukan terburu-buru, melainkan perlu pengkajian menyeluruh. Terkait dengan anggaran Pemilu, peninjauan ulang tidak hanya kenaikan honor Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK dari sebelumnya Rp 1,85 juta menjadi Rp 2,2 juta, atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari sebelumnya Rp 900 ribu menjadi Rp 1,2 juta. Rencana kenaikan honor tersebut harus dibarengi dengan perbaikan pengaturan sistem kerja, mekanisme seleksi, peningkatan kuantitas dan kualitas bimbingan teknis dan lain sebagainya. Tanpa itu, perbaikan honor tidak berkorelasi positif dengan kinerja. Di itu semua, peninjauan anggaran Pemilu/Pilkada harus menyasar pada semua kegiatan Pemilu. Suatu tim terpadu yang terdiri dari Penyelenggara Pemilu dan di luar Penyelenggara Pemilu yang memiliki pengetahuan dan kompetensi harus dilibatkan agar tidak terus menerus anggaran Pemilu menjadi problem dan sasaran empuk dari kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan Pemilu. terkait usulan Khusus terkait kelembagaan Pengawas Pemilu, gagasan agar Lembaga Bawaslu dilakukan Pengadilan/Peradilan Pemilu atau Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu, harus menjadi prioritas dalam revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsi Bawaslu ke depan didesain lebih fokus pada pengawasan dana kampanye dan terutama penyelesaian sengketa hanya satu pintu: melalui Bawaslu. Sementara fungsi pengawasan/pencegahan pelanggaran Pemilu diserahkan kepada masyarakat. Tujuannya, agar penanganan sengketa Pemilu/Pilkada makin sederhana dan efektif. Tidak seperti sekarang ini, dimana selain Bawaslu ada institusi lain yang menangani sengketa Pemilu seperti: Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung (MA) tranformasi menjadi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 140
dan MK. Sehingga acapkali tumpah tindih, rumit, tidak efisien dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi - jika misal MK tidak mau lagi menangani sengketa Pemilu/Pilkada. Padahal ditengarai MA belum siap menghadapi sengketa hasil Pilkada. Tetapi untuk sampai pada perubahan drastis mewujudkan kelembagan Bawaslu model baru, harus dilakukan komprehensif, kritis dan ekstra hati-hati, termasuk pada sisi kesiapan masyarakat yang akan mengambil fungsi pencegahan atau pengawasan pelanggaran Pemilu. Dalam kontek dengan fungsi pencegahan yang didesain dilakukan oleh masyarakat, harus dikaji secara cermat. yang mana; Misalnya pengaturannya seperti apa?; seberapa jauh masyarakat siap untuk memainkan fungsi pencegahan dan pengawasan Pemilu; bagaimana relasi kerja hasil pengawasan masyarakat dengan Bawaslu, dan sebagainya. Ini semua harus dilakukan agar tidak menimbulkan masalah fungsi kekacauan atau tatkala sebelumnya dilakukan oleh pengawasan/pemcegahan yang Bawaslu dipreteli dan diserahkan kepada masyarakat. perlu didefinisikan masyarakat baru Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 141
Daftar Pustaka AA Oka, Mahendra, Pilkada di Tengah Konflik Horisontal, PT Dyatama Milenia, 2005 Achmad Fachrudin, Menggugat Pemilu Serentak 2019, Pustaka IMTAK, 2019. Edward Aspinal, Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara Indonesia, Pustaka Obor, 2019. Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Paska Reformasi, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017. Syamsuddin Harris, Pemilu Nasional Serentak 2019, Pustaka Pelajar, 2016. Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat, Themis Publishing, 2017. M. Arie Herdianto, Muchammad Ali Safaat, M. Dahlan, dalam ―Pelaksanaan Pemilu Serentak dalam Upaya Penguatan Sistem Indonesia‖, Presidensial di Dian Permata, Politik Uang Pemilu 2019, Mitos atau Realitas‖, Jurnal Demokrasi, April 2019. Senin, 24 Juni 2019. 23 April 2019. 11 Mei 2019. 16 Mei 2019. 28 Mei 2019, 28 Mei 2019 29 Agustus 2019. M. Arie Herdianto, Muchammad Ali Safaat, M. Dahlan, dalam ―Pelaksanaan Pemilu Serentak dalam Upaya Penguatan Sistem Indonesia‖, Presidensial di 16 Mei 2019. Sabtu, 20 April 2019. Kompas, 28 Juni 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 142
BAGIAN 7 Politik Uang Demokrasi Pemilu 2019 Arif Nur Alam dan Rahmat Abstract In 2019, Indonesia entered a new phase with a different election model, one of the problems in the election was the practice of money politics. Regarding the practice of money politics, there are actors who move it, so that it creates artificial voter participation in the sense of voter participation that chooses on the basis of coercion that is unconsciously actuated. There are at least 25 cases of arrest of money politics practices spread in 13 provinces from the findings of the Badan Pengawas Pemilu during the quiet period of 14 to 16 April 2019. This illustrates that there are problems related to law enforcement against the practice of money politics. The purpose of this study is to find out what are the fundamental issues related to law enforcement from the practice of money politics. The results of this study indicate that the mandate of Law No. 7 of 2017 concerning Elections related to "Prevention of the occurrence of money politics practices in the area...." and "increasing public participation in the supervision of Elections in the area...." remains neglected in the absence of concrete data regarding the achievement of the mandate of the legislation and the Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 143
absence of further regulations governing orders This is to be more structured and scheduled for activities. Keywords: Election, Money Politics, Prevention Abstrak Di tahun 2019, Indonesia memasuki babak baru dengan model pemilihan yang berbeda, salah satu persoalan dalam pemilu adalah adanya praktik politik uang (Money Politic). Mengenai terjadinya praktik politik uang, ada aktor yang menggerakkannya, sehingga tercipta partisipasi pemilih yang semu yang dalam pengertian partisipasi pemilih yang memilih atas dasar paksaan yang secara tidak sadar digerakkan. Setidaknya ada 25 kasus tangkap tangan praktik politik uang yang tersebar di 13 provinsi dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama masa tenang yaitu 14 hingga 16 april 2019. Hal ini menggambarkan bahwa ada persoalan terkait penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan mendasar terkait penegakan hukum dari praktik politik uang (money Politik). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait "Pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah..." dan "meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah..." masih terabaikan dengan tidak adanya data konkrit tentang capaian amanat perundangan tersebut dan tidak adanya peraturan lanjutan yang mengatur perintah tersebut untuk lebih terstruktur dan terjadwal kegiatannya. Kata Kunci: Pemilu, Politik Uang, Pencegahan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 144
A. Pendahuluan Dalam sistem demokrasi, strategi politik menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan untuk meraih kemenangan. Salah satu strategi yang sering ditemukan adalah melakukan kampanye dengan metode perkenalan kandidat door to door, mendengarkan keluhan masyarakat dan menyampaikan visi dan misi kandidat kepada masyarakat. Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu1. Ditahun 2019, Indonesia memasuki babak baru dengan model pemilihan yang berbeda dengan sebelumnya, dimana pemilihan dilakukan secara serentak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan legislative (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota). Pemilihan serentak 17 april 2019 dilaksanakan berdasarkan hasil putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013. Tujuannya adalah untuk lebih mengefisienkan baik dari segi waktu maupun biaya. Namun kondisi tersebut berbeda dengan kenyataannya, berdasarkan hasil penelusuran The Indonesian Institute menyebutkan bahwa biaya pemilihan serentak tahun 2019 naik 3 persen dibandingkan biaya pemilihan tahun 2014.2 Selain itu, ada berbagai persoalan lainnya mulai dari masalah kesiapan penyelenggara, beredarnya berita hoax yang kurang terkontrol, politik SARA sampai pada besarnya potensi praktik politik uang. 1 Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018 (ISSN 2621-5764). 2 2019, diakses pada tanggal 14 november 2019. Arfianto Purbolaksono, Evaluasi Pemilu Serentak Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 145
Menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang (money politik) merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih3. Berdasarkan penelitian LIPI menunjukkan bahwa sebanyak 47,4 persen responden membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019. Selain itu, 46,7 persen lainnya menganggap politik uang sebagai hal yang dapat dimaklumi4. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi masyarakat terhadap politik uang masih belum menjadi salah satu komponen untuk menilai integritas penyelenggaraan Pemilu. Hal serupa sama dengan temuan Laboratorium Big Data Analytics dan Pol Gov Research Center Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM yang menyebutkan bahwa terjadi 7.647 percakapan varian terkait politik uang di sosial media. Jawa Barat menjadi daerah dengan densitas percakapan tertinggi terkait politik uang dengan 433 percakapan yang banyak terjadi di Bandung, Bogor, dan Bekasi. Diikuti DKI Jakarta dengan 358 percakapan, dan Jawa Timur sebanyak 222 percakapan5. Selain itu politik uang juga menjadi temuan baru Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menyebutkan adanya modus baru dalam praktik politik uang 3 Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155. 4 LIPI, Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI, 5 DPP FISIPOL UGM, Pemetaan Potensi Politik Uang Pemilu 2019, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 146
yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu adanya iming-iming pembagian asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat dari salah satu calon anggota legislatif.6 Pola praktik uang yang sering ditemukan dilingkungan masyarakat meliputi: komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. Maraknya praktik politik uang ini disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti sosial ekonomi lebih dominan dibandingkan kesadaran politik masyarkat itu sendiri.7 Hal ini relevan dengan pernyataan Azyumardi Azra, yang menjelaskan bahwa "demokrasi di Indonesia saat ini sudah mencapai point of no return. Namun di sisi lain, demokrasi di Indonesia masih belum terkonsolidasi dengan baik. Salah satu penyebabnya karena sistem demokrasi yang mengharuskan calon pemimpin menggunakan praktik transaksional untuk terpilih." Ada aktor yang menggerakkan praktik politik uang yang dapat dikategorikan; sebagai pelaku langsung (direct actor) yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan masyarakat secara umum sebagai tim sukses dan pelaku tidak langsung (indirect actor) Dari aspek nilai, fenomena politik uang digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (demos) dan para elit, yaitu nilai non demokratis.8 Sehingga meningkatnya partisipasi pemilih yang semu yang dalam pengertian meningkatnya partisipasi pemilih bukan atas 6 Ghita Intan, PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019, 2019/4863564.html, di akses pada tanggal 14 november 2019. 7 Jubair Situmorang, Etika Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 18-19. 8 Halili, Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), Jurnal Humaniora (Lemlit UNY), Volume 14, Nomor 2, Oktober 2009. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 147
individu, dasar pilihan dari hasil seleksi masing-masing tidak sadar melainkan atas dasar paksaan yang secara digerakkan oleh lembaran uang, barang ataupun iming-iming asuransi kesahatan yang dijanjikan. Setidaknya ada 24 kasus tangkap tangan praktik politik uang yang tersebar di 15 provinsi yang menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari data tersebut 3 kasus praktik politik uang ditemukan di wilayah DKI Jakarta9. Selanjutnya kondisi masyarakat yang ―toleran‖ terhadap praktik politik uang (Money Politic) di wilayah Jakarta 62,9 persen dan data tentang total keberhasilan penindakan hanya ada 3 kasus, dari data yang ada dengan kondisi hidup di kota Jakarta pada akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah kemudian Bawaslu telah menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 93 huruf e yaitu ―mencegah terjadinya praktik politik uang;‖ dengan semaksimal mungkin?.Hal ini pun menjadi persolan tersendiri dan harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan untuk menghentikan budaya praktik politik uang. B. Permasalahan Apakah yang menjadi persoalan mendasar mengenai penegakan hukum atas pencegahan praktik politik uang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ? C. Pembahasan 1. Larangan Politik Uang 9Bawaslu, Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, April 2019, hal 8. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 148
Hamidah10 mengatakan demokrasi merupakan bagian dari perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dengan memberikan individu kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan dengan kompetitif atas suatu tujun. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintah, dimana keputusan-keputusan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.11 setiap ―demokrasi‖ sebagai kata yang selalu di ucapakan, oleh karena sering kali di ucapkan menjadi bagitu sulit ditemukan dalam pelaksanaannya yang benar-benar menerapkannya secara utuh. Pada dasarnya demokrasi sebagai wujud dari individu yang dianggap mampu kebebasan berpendapat mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, ataupun antar masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) disebutkan "setiap orang berhak atas kebebasan dan mengeluarkan pendapat", oleh karena kebebasan berkumpul adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Bukan berarti kebebasan itu tidak dibatasi, dalam hal ini kebebasan berkumpul untuk melakukan ketidak adilan dalam sesuatu hal. berserikat, berkumpul Terkait praktik politik uang (Money Politic) dalam setiap momen pemilu, memiliki hubungan dengan mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai orang nomor satu pada suatu tingkat 10 Hamidah, Tutuk, Konsep Demokrasi dalam Prespektif Muslim, dalam majalah El-Harakah, No. 52 Tahun 1999. XVIII, hal. 33. 11 Ibid Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 149
pemilihan atau mencalonkan diri sebegai anggota legilatif, dengan tanpa modal pendidikan politik yang cukup. Maka pemikiran-pemikiran bahwa uang adalah segalanya pun menjadi awal maraknya praktik politik uang (Money Politic) yang dilakukan. Pada akhirnya sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, aktor dari sistem nilai ―uang‖ menjadi penggerak utama yang melahirkan para pemilih semu. Sehingga persoalan utama dalam pesta demokrasi yang tadinya hanya politik uang, berkembang menjadi tindakan- tindakan yang merugikan lainnya seperti korupsi yang akan dilakukan ketikan seorang calon terpilih. Terlebih lagi tuntutan hidup merupakan persoalan utama untuk masyarakat, sehingga terkadang masyarakat hendak melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan budaya masyarakat Indonesia yang mudah menyerap opini dan menganggap opini sebagai sesuatu yang biasa, menyebabkan adanya praktik politik uang dalam pesta demokrasi menjadi sesuatu yang biasa pula. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, telah diatur mengenai pelaksanaan pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (pasal 2). Untuk itu Bawaslu sebagai pengawas pemilu (pasal 1 angka 17) mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa memiliki tugas untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang di setiap wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan tugas yang diatur dalam Pasal 93 huruf e, Pasal 97 huruf c, paasal 101 huruf c, pasal 105 huruf c, dan pasal 108 huruf b. Sementara dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum secara tegas mengatur mengenai larangan praktik politik uang yaitu tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 150
yang berbunyi ―pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu‖. Lebih lanjut pasal 519 UU menyebutkan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu ditegaskan dalam pasal 123 ayat (2) disebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bertugas untuk melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (pasal 280 ayat (1) huruf j). Ketika larangan tersebut dilanggar, maka ada ketentuan sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut yaitu sanksi administratif (pasal 286 ayat (2)), namun kemudian disebutkan pula bahwa ketentuan sanksi administratif tidak menghapuskan sanksi pidana-nya (ayat (4). 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Politik Uang (Money Politic) Ada persoalan tersendiri ketika kita melihat dari prespektif keadilan penegakan hukum terhadap praktik politik uang, tantangan yang paling nyata di negeri ini adalah penegakan hukum adanya keberpihakan dengan alasan apapun. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pembedaan antara masalah politik dan dengan seadil-adilnya dengan tidak Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 151
masalah subtantif,12 subtantif berarti tingkat kesulitan dari persoalan yang dihadapi dan masalah politik berarti adanya berbagai kepentingan yang dapat menyulitkan ataupun menghentikan penegakan hukum. Hasil survei yang dilakukan charta politika menunjukkan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih toleran terhadap praktik politik uang, dari tiga dapil yang ada dengan 800 responden di tiap dapil, ada 58,2% di dapil DKI I yang memaklumi adanya politik uang, dapil DKI II terdapat 47%, dan dapil DKI III 40,8%.13 Selain itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 untuk wilayah Jakarta berada pada urutan 13 dengan nilai IKP 48.18.14 Pada tingkat nasional salah satu isu yang menjadi perhatian serius, karena adanya sorotan publik dan menjadi kekhawatiran adalah fenomena politik uang, untuk itu politik uang masih akan mendominasi penyumbang kerawanan pemilu.15 Dari web mengenai pertanyaan di Form AA.PS-1 - Pengawasan Hari Tenang, dengan pertanyaan ―Terjadi praktik politik uang di masa masa tenang‖ yang menjawab YA ada 1.539 akun dan yang menjawab TIDAK ada 625.812 akun.16 Namun dari data tersebut tidak menjelas lebih ada 103 mendominasi diwilayah mana?. Kurang data aplikasi 12 Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep dan Aplikasinya (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 98. 13 CNN 14 Bawaslu, Ringkasan Eksekutif Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019, hlm 11. 15 Bawaslu, Laporan Kinerja 2019 (Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan), hlm. 40. 16 Bawaslu, Ibid, hlm. 59. Indonesia, Warga DKI Sangat Maklumi Politik Uang, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 152
pelanggaran pemilu yang terjadi dan terdapat 57 laporan dari masyarakat dan 46 temuan Bawaslu di wilayah DKI Jakarta17 namun data ini tidak memberi perincian berapa jumlah praktik politik uang yang terjadi. Kalau merujuk pada pemberitaan yang diterbitkan dari dua puluh dua kasus hanya ada tiga kasus yang tertangkap tangan diwilayah Jakarta,18 dari berita ada 7 kasus dan hanya satu kasus untuk wilayah Jakarta,19 dari berita ―tempo.co‖ ada 31 kasus dan hanya satu kasus untuk wilayah Jakarta.20 Namun sebaliknya data Bawaslu menemukan sebanyak 67 dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye dan terdapat 24 kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di 12 lokus Provinsi selama masa tenang21 dan tidak ada di wilayah Jakarta. Ini-lah kemudian yang menjadi salah satu persoalan terhadap penegakan hukum praktik politik uang (Money Politic), bahwa tidak ada singkronisasi data antara pemberitaan media dan data Bawaslu. Meskipun didalam UU No. 7 Tahun 2017, selain yang dibolehkan dan tidak dibolehkan mengenai kampanye dimedia. Mengenai kerja sama bawaslu dan media yang diatur dalam 7 pasal (Pasal 119, 125, 129, 174, 252, 257, terpilihnya 262) hanya menyangkut pengumuman seleksi, 17 Fauzi, Bawaslu Jakarta catat 103 pelanggaran selama Pemilu 2019, pelanggaran-selama-pemilu-2019 18 selama-hari-masa-tenang-pemilu-2019 19 20 uang-menjelang-pemilu-2019 21Bawaslu, Ibid, hlm. 272-273. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 153
anggota bawaslu tingkat pusat sampai daerah, serta keterlibatan perempuan dalam partai politik saja. Namun berdasarkan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pasal 11 huruf c disebutkan bahwa ―Deputi Bidang Administrasi terdiri atas: c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;‖ dan terdiri dari beberapa bidang (Pasal 52) yang diantaranya Bagian Hubungan Masyarakat (Pasal 61, Pasal 62 huruf a, b), Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa (Pasal 64 ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi mulai dari tahapan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kegiatan, koordinasi, penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat, media massa di bidang pengawasan Pemilu dan kepemiluan, serta fasilitasi pelaksanaan konferensi pers Bawaslu. Mengenai isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II (Pasal 152 huruf h). Indikasi yang muncul kemudian, apakah dari perbedaan data tersebut benar hanya sebatas mis-singkronisasi data?, ketidak lengkapan atau ketidak mauan evaluasi pemberitaan Bawaslu dan kepemiluan di media massa? (Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 98 ayat (1) huruf b UU No. 7 tahun 2017), atau apakah indikasi tersebut hanya sebatas disitu?, dan indikasinya pun sampai pada pertanyaan apakah Bawaslu telah LUBERJURDIL (Pasal 134 ayat (2))? Mengenai Sumpah/Janji Bawaslu. Sedangkan, manajemen organisasi mengandaikan kemampuan dari merencanakan program, membangun dukungan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 154
stakeholders dan mengantisipasi resistensi.22 Sebagai mana misi Bawaslu yaitu: ―Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019 adalah: 1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; 2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; 3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; 5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.23 Aktor politik adalah orang yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam politik praktis,24 seorang aktor politik memiliki kemampuan secara wawasan dalam memahami kebutuhan masyarakat secara umum dalam lingkungannya. Sehinggah secara metode posisi, aktor politik akan ditentukan secara alami berdasarkan kemampuannya dalam menduduki posisi penting dalam sistem politik25 dalam lingkungan masyarakat. 22 Jubair Situmorang, Etika Politik, Ibid, hlm. 68. 23 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019, penjelasan dalam BAB II Mengenai Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Bawaslu. 24 Jubair Situmorang, Etika Politik, Ibid, hlm. 154. 25 Jubair Situmorang, Etika Politik, Op,.cit. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 155
Ada kekhawatiran menurunnya partisipasi pemilih menyebabkan praktik politik uang tidak dapat dipisahkan dari salah satu strategi pemenangan calon. Selain itu adanya paradikma yang sudah tertanam sejak dulu pada masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam memilih26 ketika instrumen ―uang transport‖ tidak ada, atau lebih dikenal dengan bahasa umumnya adalah ―serangan fajar‖. Untuk itu ada beberapa indikator yang perlu dipahami oleh Bawaslu dan penegak hukum terkait pencegahan praktik politik uang, hal ini menjadi poin utama terkait pencegahan praktik politik uang dalam hal meningkatkan repersentase Friedman,27 keberhasilan menyebutkan budaya hukum adalah salah satu faktor yang harus dipahami untuk mempertegas penegakan hukum yang lebih baik lagi. pencegahan itu sendiri. Terkait indikator yang harus dipahami adalah Pertama, seberapa minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat, hal ini penting untuk mengukur seberapa besar potensi politik uang yang akan dilakukan oleh para kader partai. Setidaknya perlu ada agenda bawaslu untuk mengingatkan para partai politik untuk mendekatkan diri setelah dan sesudah pemilihan kepada masyarakat. Kedua, tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang. Ini adalah hal penting lainnya yang perlu dipahami untuk mengurangi tersebut Indonesia hаnyа dikarenakan minаt bаcа mаsyаrаkаt tingkat praktik politik uang, hal 26 Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresigf, (jurnal: Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 - April 2016), hlm 114. 27 Friedman dalam Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresigf, Ibid, hlm. 115. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 156
0,001%28 perbаndingаnnyа dаri 1 jutа mаsyаrаkаt Indonesia hаnyа sаtu yаng minаt membаcа sehingga konsumsi opini lebih dominan lebih mudah dipercaya masyarakat. Dan Ketiga, sosialisasi perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor. Bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), terkait mensosialisasikan adanya perlindungan hukum yang dijamin untuk masyarakat yang menjadi saksi terkait praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka. 3. Pencegahan Politik Uang (Money Politic) Salah satu masalah penting yang berhubungan dengan permasalahan Pemilu adalah Pengawasan. Dalam bahasa hukum disebut dengan penegakan peraturan perundangan yang mengatur pemilu. Selalu ada hambatan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang (money politic) dalam Pemilu, sisi kelemahan terhadap upaya penegakan hukum politik uang (money politic) yang dipandang dari prespektif undang-undang yaitu adanya kemungkinan kekeliruan dalam pembuatannya atau dari upaya penerepannya dilapangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 92 menyebutkan bahwa "(1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu." Kemudian Bawaslu memiliki tugas pengawasan dari tahap persiapan sampai pelaksanaan (pasal individu yang memiliki 28 Evitа Devegа, TEKNOLOGI Mаsyаrаkаt Indonesiа: Mаlаs Bаcа Tаpi Cerewet di Medsos TEKNOLOGI Mаsyаrаkаt Indonesiа: Mаlаs Bаcа Tаpi Cerewet diаkses pаdа tаnggаl 29 аgustus 2019. di Medsos, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 157
93) dan menyusun standar tata laksana pengawasan untuk acuan disetiap tingkat wilayah (pasal 93 huruf a). 75 Pasal yang mengatur tentang Kurang lebih ada pengawasan, namun tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan ataupun menjelaskan secara khusus mengenai bahaya politik uang (money politic). Berdasarkan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pelayanan Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawa Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tercatat ada 3 pasal yang menyebut terkait pengawasan, namun tidak ada satu pasal juga yang menyebutkan ataupun menjelaskan secara khusus mengenai bahaya politik uang (money politic). Padahal diketahui bahwa salah satu dampak politik uang adalah meningkatnya indikasi praktik ―korupsi‖ bagi yang telah terpilih maupun bagi incumbent dan bagi peserta yang akan mencalonkan diri lagi. Salah satu contohnya adalah kasus operasi tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang suap yang dilakukan oleh calon anggota legislatif periode 2019-2024 dari partai golkar dengan temuan uang pecahan Rp20 ribu, Rp50 ribu dan 84 kardus berisi amplop putih.29 tangkap Adanya perintah dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang "mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah..." namun perintah tersebut masih begitu abstrak. Demikian pula mengenai perintah "meningkatkan partisipasi masyarakat 29 Nantika Jelita, Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Peringatan Soal Politik Uang, politik-uang Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 158
dalam pengawasan Pemilu di wilayah..." pun masih abstrak dan tidak terjemahan perintah tersebut pada aturan lanjutannya. Plus kerja - kerja kolaboratif antara bawaslu dan masyarakat pemilih. Sementara itu, politik uang tidak semata dipandang dalam aktivitas tahapan pemilu antara calon dan pemilih, akan tetapi lebih jauh politik uang bergerak mulai jual beli mahar calon, sumber dana kampanye, politisasi birokrasi, politisasi anggaran, transaksi kebijakan perijinan dan lainnya. Hal yang menjadi dasar dari pertanyaan tersebut adalah bahwa kebijakan merupakan ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan,30 dengan demikian ketika telah jelas bahwa praktik politik uang (money politic) memiliki dampak yang dapat merusak moral bangsa dan dipandang bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium. Maka seharusnya yang diperkuat atau lebih dipertegas adalah proses pencegahan dari politik uang (money politic) tersebut. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mendorong pencegahan praktik politik uang adalah penyuluhan/sosialisasi mengenai kejahatan politik uang, membangun sinergitas antara penyelenggara, pengawas pemilu dan masyarakat untuk sama- sama membentuk wadah pencegahan praktik politik uang. Upaya ini secara teknis harus dilakukan oleh bawaslu disetiap elemen kecamata, kelurahan/desa. Disamping itu sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama peserta pemilih, para tokoh, aparat, bahkan tokoh masyarakat/agama. baik provinsi, kabupaten/kota, 30 Jubair Situmorang, Etika Politik, Ibid, hlm. 129. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 159
Sosialisasi ini juga harus disinkronisasikan dengan norma- norma yang hidup dalam masyarakat terkhusus norma agama dan kearifan lokal. Upaya lainnya, kreasivitas dan inovasi kampanye baik media nyata maupun secara online (media sosial) yang berisikan informasi topik kejahatan politik uang dengan memanfaatkan sumber daya manusia sampai ke tingkat Desa/RW/RT. terus dikembangkan sebagai modal dasar tumbuhnya kesadaran rakyat diberbagai desa dengan membentuk zona desa anti politik uang. Pembelajaran penting untuk untuk menghilangkan/menihilkan politik uang setidaknya Pertama, upaya reformasi partai politik (parpol) untuk meniadakan pembelian kursi/calon, proses penjaringan para calon internal parpol dilakukan melalaui debat terbuka. Kedua, reformasi aturan demokrasi pemilu terkait pengadilan pemilu, sumber lebih keuangan parpol dan dana transparan dan akuntabel. Dan Ketiga, reformasi parlemen sebagai produk pemilu adanya keterpilihan/pencabutan mandat sebagai parlemen terhadap pengingkaran visi - janji dari konstituen. Selain itum secara substantive kampanye, auditing 4. Dampak Praktik Politik Uang Pada dasarnya praktik politik uang saat pelaksanaan pemilu sangat berdampak negatif terhadap masyarakat. Karena ketika seorang politisi melakukan praktik politik uang dan politisi tersebut menang maka akan menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan uang dari jabatannya. Upaya mengintervensi distribusi anggaran yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan rakyat akan dimanipulasi dan diarahkan agar Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 160
menguntungkan kepentingan pribadi sebagai pengganti modal dalam proses kontestasi pemilu sebelumnya. Beberapa dampak yang terjadi karena maraknya praktik politik uang meliputi: pertama, Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah berpotensi menjadi sumber bancakan oleh pemerintah, legislatif dan swasta (pemodal). Peran serta swasta sebagai pemodal dalam menginvestasikan modalnya untuk kemenangan calon baik dari legislatif maupun eksekutif membuka celah bagi pihak swasta untuk mengintervensi legislatif melalui badan anggaran agar mendukung pelaksanaan proyek fiktif, rendah kualitas dan mark-up. Hal tersebut sebagai balas jasa atas atau proses pengembalian modal dari pihak legislatif kepada pemilik modal. Kedua, hilangnya kesempatan orang baik menjadi pemimpin/anggota legislatif. Praktik politik uang dalam pemilihan umum tidak saja berdampak terhadap hilangnya kesempatan aktor legislatif yang berkualitas. Tetapi juga telah membuka ruang bagi para pelaku korupsi. Selain itu, politik uang cenderung melanggengkan kekuasaanya melalui hadirnya keluarga para penguasa, kroni bisnis dan merusak kualitas pemilu dalam kontestasi pemilihan legislatif baik pada level pencalonan presiden, kepala daerah, DPR/DPD RI, DPR itu, Provinsi maupun DPR Kabupaten/Kota. Selain kecenderungan yan akan terjadi dimasa depan adalah hadirnya orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk posisi jabatan strategis dalam rangka perbaikan percepatan integritas pengelolaan pembangunan bangsa. Jika kondisi ini terus berlangsung maka kongkalikong dilingkaran penguasa, dan politik dinasti akan terus berlanjut. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 161
Sementara kepentingan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik, pemberdaaan ekonomi warga serta sarana dan prasarana yang berkualitas sulit akan pernah terealisasi. Lebih parah yang hendak diputuskan cenderung beraroma koruptif. lagi kebijakan E. Penutup Di satu pihak, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia yang hanya 0,001% dari total jumlah penduduk, mengakibatkan konstruksi cara berfikir masyarakat lebih mudah menyerap opini dan lebih mudah menganggap benar opini tersebut. Sehingga menghendaki para penyelenggara pemilu bersama para pihak pegiat demokrasi baik secara kelembagaaan maupun personal dapat meluangkan lebih aktif memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pengawasan melalui perluasan zona desa anti politik uang sebagai embrio gerakan social. Pendidikan pemilih juga terkait bahaya praktik politik uang dalam pesta demokrasi serta dampak yang akan ditimbulkan. tersebut perlu ada perencanaan yang terstruktur dan terjadwal dengan baik agar terukur data capaian dan keberlanjutan evaluasinya. Di pihak lain, agar percepatan proses demokrasi pemilu yang lebih luber, jurdil dan berkualitas upaya mendorong reformasi partai politik, reformasi regulasi pemilu/kada dan reformasi sistim parlemen yang lebih akuntabel menjadi suatu keniscayaan. Untuk mencapai hal Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 162
DAFTAR PUSTAKA Amy Y.S. Sri Rahayu, Vishnu Juwono, Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep dan Aplikasinya Depok: Raja Grafindo Persada, 2019. Jubair Situmorang, Etika Politik, Bandung: Pustaka Setia, 2016. Halili, Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), Jurnal: Humaniora (Lemlit UNY), Volume 14, Nomor 2, 2009. Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresigf, Jurnal: Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1, 2016. Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Jurnal: Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Hamidah, Tutuk, Konsep Demokrasi dalam Prespektif Muslim, dalam majalah El-Harakah, No. 52 Tahun 1999. XVIII. Abba Gabrillin, Menurut Pengamat, Politik Uang Tak Pemilu, Selalu Disebabkan oleh Sistem Arfianto Purbolaksono, Evaluasi Pemilu Serentak 2019, 2019/ . Bawaslu, Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan Uang, Kasus 0Dugaan%20Politik%20Uang.pdf. 25 Politik Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 163
CNN Indonesia, Warga DKI Sangat Maklumi Politik Uang, Evitа Devegа, TEKNOLOGI Mаsyаrаkаt Indonesiа: Mаlаs Bаcа Tаpi Cerewet di Medsos TEKNOLOGI Mаsyаrаkаt Indonesiа: Mаlаs Bаcа Tаpi Cerewet di Medsos, diаkses pаdа tаnggаl 29 аgustus 2019. Fauzi, Bawaslu Jakarta catat 103 pelanggaran selama 2019, Pemilu Ghita Intan, PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019, 2019/4863564.html, Hendra Gunawan, Charta Politika: 45,6 Persen Responden dalam Memaklumi Pemilu, pemilu. Money Politic Kompas TV, Politik Uang dan Pemilu 2019, Nantika Jelita, Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Uang, Peringatan Soal Politik Reza Deni, Pengaruh Politik Uang di Pemilu 2019 Menurun, Diprediksi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 164
BAGIAN 8 EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 dan REVISI UU PEMILU1 Oleh : Ali Ramadhan2 Abstrak Pemilu serentak 2019 telah berlalu. Keserentakan itu merupakan perdana atau kali pertama dilaksanakan dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Lepas dari apresiasi positif berbagai pihak, keserentakan pemilu itu menyisakan persoalan cukup kompleks dan tentu saja memerlukan perbaikan. Residu keserentakan pemilu 2019, rupanya belum optimal menyasar lima tujuan awal yang hendak dicapai, diantaranya; i) memperkuat konfigurasi sistem presidensialisme; ii) penyederhanaan partai politik; iii) efisiensi anggaran; iv) kompatibilitas dan manajemen penyelenggara serta pengawasan (penegakan hukum) dalam memenuhi setiap proses serta tahapan pemilu; v) menetralisir konflik horisontal, ekses dari kompetisi politik elektoral. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bila muncul polemik di ruang publik yang dalam perspektif gagasan (evaluatif) dapat dipetakan secara sederhana yaitu; 1 Disajikan untuk Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 2 Sekretaris Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 165
pertama, memisahkan dimensi keserentakan pemilu sekaligus dan perbaikan administratif seluruh aspek teknis penyelenggaraan pemilu dan kapasitas petugas serta; kedua, mengembalikan formasi awal, seperti halnya pemilu 2004 dan 2009 dimana pemilu presiden dan legislator dilangsungkan secara terpisah. Melampaui itu, masih ada cukup waktu untuk mematangkan (kembali) desain kepemiluan dari sejumlah opsi berikut implikasi turunannya. 1. PENDAHULUAN Setelah pemilu 2019 berlalu, muncul wacana untuk mengevaluasi UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Keserentakan dan penyelenggaraan parliamentary), zona daerah pemilihan (dapil), sistem pemilu, alokasi kursi, dan sejumlah isu turunan menjadi konsideran untuk dilakukan amandemen UU Pemilu No.7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Beleid itu lahir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU- XI/2013 pada 23 Januari 2014 memutuskan mengabulkan permohonan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan adalah pasal (3) ayat (5)3, pasal 94, pasal 12 ayat (1)5 pemilu, threshold (presidential 3 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 4 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 166
dan (2)6, pasal 14 ayat (2)7, dan pasal 1128. Namun, karena pertimbangan waktu yang mepet dan keseluruhan proses serta tahapan pemilu 2014 sudah berjalan, maka keserentakan pemilu baru dapat dilakukan pada 2019. Alasan utama MK dalam putusan ini, ditinjau sudut pandang original intent, makna asli perumus perubahan UUD 1945, telah visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pilpres secara bersamaan dengan pileg (pemilu lima kotak/surat suara) sesuai bunyi Pasal 22E ayat (2)9 UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2)10 UUD 1945. Selain itu, pembiayaan penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak akan lebih efisien dan lebih menghemat anggaran serta mengurangi gesekan horizontal masyarakat.11 terdapat gambaran Keputusan MK itu kemudian berdampak pada pembaharuan desain kepemiluan serentak sekaligus melakukan kodifikasi sejumlah regulasi yang terkait dengan persoalan pemilu menjadi satu produk UU. Sebelumnya, UU terkait kepemiluan terpisah dalam tiga matra, yaitu UU yang mengatur tentang Pilpres yang diatur dalam UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan lalu UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Wakil Presiden, 6 Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan. 7 Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR 8 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 9 Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 11 Aida Mardatillah. 21 Mei 2019. Membedah Putusan MK Soal Pemilu Serentak. pemilu-serentak/) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 167
Penyelenggara Pemilu, dan terakhir UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kepada penulis yang sempat mewawancarai12 Kasubdit Monitoring dan Evaluasi, Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Politik Kemendagri, Aang Witarsa Rofik13 disebutkan, setidaknya ada empat bonggol besar legislasi antara pemerintah, DPR dan yang menjadi proses kelompok masyarakat sipil yang konsen terhadap isu pemilu atau melakukan advokasi regulasi terhadap isu kepemiluan. Keempat 12 Wawancara ini dilakukan untuk keperluan riset kualitatif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tentang UU No.7 tahun 2012 Tentang Pemilu yang dimotori oleh Direktur LPI, Boni Hargens, Ph.d. Riset ini bertujuan sebagai bahan dasar dalam membaca dinamika politik saat proses pembahasan (legislasi) dan implikasi lanjutan terhadap kehadiran UU No. 7 Tahun 2012, selain untuk keperluan studi (disertasi) doktoral. LPI menghimpun pandangan narasumber dari beragam latar untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif dan dimatangkan dalam proses FGD. Selain dari unsur pemerintah (Kemendagri), wawancara juga dilakukan kepada Tim Pansus RUU Pemilu, NGO yang konsen terhadap isu kepemiluan, akademisi serta jurnalis yang mengikuti isu amandemen UU Pemilu dari awal proses hingga pengesahan (paripurna). Berdasarkan pengumpulan informasi dan pandangan itu, LPI menemukan sejumlah indikasi mengapa proses legislasi ini begitu panjang dan alot yang berlangsung sejak 2015-2017. Pertama, karena mengintegrasikan produk legislasi kepemiluan menjadi satu yang sebelumnya tersebar dan tentu saja, banyak isu yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Kedua, kepentingan politik antara faksi politik pendukung pemerintah dengan kelompok oposisi di Senayan dan kepentingan (masa depan) politik antara parpol mayor dan minor. Maka dapat dipahami, bila proses pembahasannya kerap molor dan diwarnai oleh lobi politik antar faksi politik di DPR untuk mencari titik temu. Realitasnya, sejumlah isu turunan yang tidak selesai di tingkat lobi, diputuskan melalui mekanisme voting di Sidang Paripurna DPR pada 21 Juli 2017. Dalam proses pengesahan itu pun, juga diwarnai oleh aksi walk-out sejumlah fraksi di Senayan. 13 Bersama Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Aang Witarsa Rofik merupakan satu diantara tim pemerintah dari unsur Kemendagri yang turut terlibat aktif dalam penyusunan Draft RUU Pemilu No.7 Tahun 2012 sebelum disodorkan ke Tim Panja/Pansus DPR dan secara intensif juga mengikuti langsung proses (dinamika) pembahasan legislasi di DPR hingga terbentuknya dan disahkan UU Pemilu itu. Sebelumnya, LPI meminta waktu dan kesediaan Kapuspen Kemendagri Bahtiar untuk dapat diwawancarai. Lantaran, saat itu, agenda Kapuspen Bahtiar cukup padat, yang bersangkutan lalu mendelegasi Aang Witarsa Rofik untuk dapat diwawancarai dan menemui tim LPI di kantornya pada 26 Februari 2019. Berdasarkan keterangan Aang, sedikitnya terdapat sekitar 3000-an DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dalam proses perumusan RUU Pemilu 2017. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 168
bonggol besar itu menurut Aang antara lain; pertama, terkait dengan aktor dalam dimensi kepemiluan yang terdiri dari unsur penyelenggara, pengawas, partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta masyarakat; kedua, terkait sistem (desain) pemilu yang turunannya juga kompleks. Misalnya, apakah sistem pemilu akan menerapkan sistem proporsional terbuka, tertutup atau terbatas, lalu tahapan pelaksanaan serta proporsionalitas alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) yang related dengan komposisi keterwakilan (demografi pemilih) parlemen antara pusat maupun daerah; ketiga, bagaimana relasi dan fungsi (peran) KPU, Bawaslu dan DKPP; keempat, terkait dengan penegakan hukum pemilu itu sendiri. Di akhir perjalanan, proses legislasi RUU Pemilu 2017 menyisakan lima isu krusial yaitu sistem pemilu, ambang batas threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil. Kelima isu itu, tidak selesai di forum lobi antar faksi, akhirnya berlanjut (dibawa) ke Sidang Paripurna 21 Juli 2017 dan pengambilan keputusan diputuskan melalui mekanisme voting. Guna memudahkan proses voting, maka dari sejumlah opsi yang muncul dikerucutkan dari lima14 menjadi dua opsi, yaitu A 14 Sempat muncul sebelumnya lima opsi (paket/pilihan) guna mengerucutkan lima isu krusial RUU Pemilu. Kelima paket itu antara lain; Paket A: Presidential threshold (20 hingga 25 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 hingga 10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni). Paket B: Presidential threshold (0 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 hingga 10 kursi), metode konversi suara (kuota hare). Paket C: Presidential threshold (10 hingga 15 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 hingga 10 kursi), metode konversi suara (kuota hare). Paket D: Presidential threshold (10 hingga 15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 hingga 8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni). Paket E: Presidential threshold (20 hingga 25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (kuota hare). Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 169
dan B. Berikut peta politik fraksi di Senayan yang tetap dan saling bersikeras mempertahankan keputusan politiknya. PERBEDAAN SIKAP FRAKSI TERHADAP LIMA ISU KRUSIAL PEMBAHASAN RUU PEMILU 2017 Isu Ambang batas presiden Ambang batas parlemen Sistem pemilu Alokasi kursi dapil Metode konversi suara per OPSI A 20-25 persen 4 persen Terbuka 3-10 kursi Sainte lague murni Kubu Pendukung PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. OPSI B Kubu Pendukung 0 persen Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Demokrat. 4 persen Terbuka 3-10 Kuota hare Walhasil, Sidang Paripurna mengesahkan opsi A sekaligus mengesahkan RUU Pemilu 2017. Perolehan suara berdasarkan mekanisme voting, dari 539 anggota dewan yang hadir sebanyak 322 anggota dewan memilih opsi A. Sedangkan opsi B dipilih oleh 217 anggota dewan. Produk regulasi itu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Agustus 2017 dan UU Pemilu 2017 itu terdiri atas 6 buku, 31 bab, 573 pasal, dan 3 lampiran tambahan. Dengan rincian 317 halaman, 116 halaman penjelasan serta 33 halaman lampiran. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 170
2. PEMBAHASAN Aneka problem mengemuka setelah pemilu serentak 2019 yang pelaksanannya berbasis pada UU Pemilu 2017. Untuk memudahkan pembahasan di bagian ini, penulis membagi pelbagai problem itu dalam dua dimensi yaitu suprastuktur dan infrastruktur. Pada terkait pembacaan apakah keserentakan pemilu mempunyai koherensi dengan penguatan dan lainnya. efektifitas presidensialisme Sedangkan gugus teknis penyelenggaraan pemilu serentak dan ulasan lain yang relevan dengan itu. level suprastruktur politik serta aspek tambahan infrastruktur lebih kepada aspek Pada dimensi supra struktur politik, muncul persoalan yang tidak sederhana. Satu diantaranya, harapan akan terbentuknya koalisi permanen yang diharapkan dapat mewujud melalui tampaknya masih membutuhkan proses keserentakan pemilu panjang. Dalil pemilu serentak yang bertujuan memperkuat presidensialisme dimana format koalisi yang solid dapat terbangun lebih awal sebelum gelaran pemilu telah terpenuhi. Berbeda dengan masa pemilu sebelumnya, dimana format koalisi pencapresan, terbangun setelah gelaran pemilu legislatif. Hasilnya, koalisi partai pendukung presiden terpilih belum tentu mempunyai kekuatan politik pendukung yang memadai di DPR. Keserentakan pemilu, menurut Ni'matul Huda dan Imam Nasef15, memiliki beberapa argumen pokok. Pertama, karena jika pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah, maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen (minority government). Kedua, koalisi politik yang terbentuk dalam sistem presidensialisme cenderung bersifat rapuh dan mudah retak karena 15 Ni'Matul Huda dan Nasef, Imam. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana. 2017. hlm 262-263 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 171
ketidaksiplinan partai politik koalisi. Ketiga, untuk membangun loyalitas koalisi pendukungnya, presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif dengan memberikan insentif bagi partai-partai koalisi pendukungnya. Konsekuensinya, presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri karena lebih banyak ―tersandera‖ oleh kepentingan koalisi partai yang mendukungnya. Namun demikian, presidensialisme dengan kombinasi sistem multipartai juga dilematis. Tidak hanya terkait efektivitas kinerja pemerintahan, lebih jauh punya kecenderungan menutup ruang kompetisi politik, ideologi dan program parpol, serta potensi kebuntuan politik (Mainwaring, 1990; Linz, 1994). Peneliti kepemiluan dan demokrasi dari Baker Institute Public Policy AS, Mark P. Jones, mengajukan proposisi untuk meretas problem tersebut. Setelah mengamati sejumlah model pemilu di Amerika Latin. Menggunakan konstruksi Duverger (1954)16, Jones berupaya meretas problem tersebut dengan mengajukan sejumlah formula elektoral yang tujuannya memperkuat presidensialisme sekaligus penyederhanaan jumlah partai politik. Skema itu dituangkan oleh Jones (1995) dalam interval waktu pelaksanaan pemilu yang terbagi dalam varian waktu dan pilihan model (derajat) multipartai terkait formula elektoral pemilu presiden seperti sajian matriks dibawah ini. Sistem pemilu dan dukungan legislatif dalam dua dimensi utama Formula Pilpres Waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres Serentak Terpisah 16 Duverger membagi tiga tipe sistem kepartaian menjadi tiga yaitu sistem partai yaitu sistem partai tunggal, dwi partai, atau multipartai Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 172
Plurality17 Majority runoff (MRO)18 Tingkat rendah Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg multipartai Tingkat moderat hingga tinggi Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg multipartai Tingkat multipartai tinggi Tidak kaitan ada antara pilpres dan pileg Sangat partai Tidak pilpres dan pileg tinggi multi ada kaitan Jones, Mark P. (1995). Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Riset awal Jones (1995) sebetulnya juga melihat bahwa ada bnyak variabel institusional dan non-institusional yang lain yang bila dikombinasikan dapat membantu berjalannya sebuah sistem presidensial multipartai. Misalnya Jones menyarankan agar sistem presidensial multipartai membuat kombinasi ideal dari variabel- variable untuk memilih eksekutif/presiden, b) Pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak (concurrent), c) Sistem representasi proporsional (PR) dalam pemilu legislatif, d) Jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil/district) yang moderat antara lima sampai delapan), e) Lembaga legislatif satu kamar (unicameral), dengan asumsi majelis tinggi (senate/upper house) dicalonkan melalui berikut: a) Formula plurality 17 Pemilu Presiden dalam formula ini hanya berlangsung satu putaran. Pasangan presiden dan wakil presiden yang mendapat suara terbanyak, ditetapkan sebagai pemenang. 18 Formula ini, kandidat harus memenangkan minimal 50 persen lebih untuk menjadi pemenang. Bila diantara pasangan kandidat tidak ada yang mencapai target minimal maka digelar putaran kedua yang akan diikuti oleh kandidat berdasarkan peringkat (rating) perolehan suara pada putaran pertama. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 173
afiliasi partai seperti juga pemilihan untuk majelis rendah (lower house).19 Desain pemilu Indonesia sejak 2014 dengan format multipartai menganut model pemilihan legislatif proporsional dengan jumlah kursi per-dapil (district magnitude) yang rentangnya antara tiga hingga sepuluh kursi. Sedangkan pemilu presiden menerapkan MRO yang disertai oleh syarat pesebaran perolehan suara merata secara nasional untuk ditetapkan sebagai pemenang atau berdasarkan itu jualah peserta pemilu presiden akan dirating untuk dapat mengikuti putaran kedua. Terkait temuan Jones yang telah meriset desain pemilu serentak atau terpisah (presiden dan legislatif) di 33 negara, itu tentu ada plus minusnya. Dalam konstruksi Duverger, konsepsi plurality cenderung bias mayoritas (majoritarian), atau tidak banyak kandidat yang berkompetisi pada laga elektoral presiden sejalan dengan itu. Bila diserentakan dengan pemilu legislatif, maka idealnya penyederhanaan partai di parlemen dapat terwujud. Minusnya, akan banyak partai yang tereliminasi di parlemen tetapi koalisi akan semakin solid. Sedangkan MRO, selain lebih populer, positifnya adalah lebih moderat dan akomodatif terhadap kandidasi pilpres atau kata lain bersifat less restrictive electoral rules. Di sejumlah negara di Amerika Latin, model MRO cukup dominan diterapkan, khususnya untuk pemilu presiden. Di Indonesia, pada pemilu 2019 silam, sebenarnya UU No.7 Tahun 2017 menerapkan semi MRO untuk pemilu presiden yang dikombinasikan dengan konsepsi plurality untuk pemilu legislatif. Batas dasar melalui legislatif dan presiden, format mengindikasikan hal itu. Besaran threshold untuk pemilu legislatif, juga dalam rangka mempersempit model sebesar 4 persen threshold pada konteks 19 Djayadi Hanan Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. Jurnal Universitas Paramadina Vol. 13 Tahun 2016. hlm 1465 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 174
multipartai agar tidak terlalu ekstrem.20 Meski untuk pilpres, banyak mendapat kritik terkait inkonsistensi penerapan model MRO. Mayoritas kelompok masyarakat sipil berharap agar pencalonan presiden tidak lagi menggunakan formula threshold. Seperti diketahui, dalam pasal 22221 UU No. 7 Tahun 2017 tentang persyaratan pencalonan presiden pernah digugat ke MK, namun institusi peradilan konstitusi itu menolak permohonan pemohon. Lantas, apakah paska pemilu serentak 2019 pemerintahan presidensialisme akan semakin efektif? Pada sisi tendensi pembentukan mayoritas dan efektivitas sistem pemerintahan. Data hasil pemilu menunjukkan distribusi kursi lima partai politik koalisi pengusung pasangan 01 menguasai setidaknya 60,70% dari total 575 kursi di DPR, sedangkan presiden terpilih meraup 55,33% suara pemilih.22 Formasi itu bertambah kuat ketika Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam kabinet. Seperti diketahui, partai besutan Prabowo Subianto itu menduduki rating ketiga dalam pemilu 2019. Berikut formasi perolehan suara dan kursi partai politik di parlemen hasil pemilu 2019. PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK 2019 BERDASARKAN RATING HASIL PEROLEHAN SUARA dan KURSI PEMILU 20 Bagi partai papan tengah dan kecil, kenaikan threshold parlemen pada UU No,7 Tahun 2017 sebesar 0.5 persen menjadi 4 persen, dirasa menyulitkan dan memberatkan. Harapan agar mendapat efek ekor jas (coattail effect) dalam koalisi pilpres, rupanya juga tidak paralel dengan berkah politik yang tetap saja hanya dinikmati oleh partai papan atas. 21 Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. 22 August Mellaz. 13 Prospek Pemerintahan Efektif. Juni Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 175 2019.
PARTAI POLITIK PDIP Golkar Gerindra NasDem PKB Demokrat PKS PAN PPP Berkarya PSI Hanura PBB Perindo PKPI Garuda PEROLEHAN SUARA NASIONAL PEROLEHAN KURSI 27.503.961 (19,33%) 17.229.789 (12,31%) 17.596.839 (12,57%) 12.661.792 (9,05%) 13.570.970 (9,69%) 10.876.057 (7,77%) 11.493.663 (8,21%) 9.572.623 (6,84%) 44 kursi 128 kursi 85 kursi 78 kursi 59 kursi 58 kursi 54 kursi 50 kursi 6.323.147 (4,52%) 19 kursi 2.902.495 (2,09%) 0 kursi 2.650.361(1,85%) 0 kursi 2.161.507 (1,54%) 0 kursi 1.990.848 (0,79%) 0 kursi 3.738.320 (2,07%) 0 kursi 312.775 (0,22%) 0 kursi 702.536 (0,5%) 0 kursi Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 176 STATUS Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Lolos PT (4%) Tidak lolos PT Tidak lolos PT Tidak lolos PT Tidak lolos PT Tidak lolos PT Tidak lolos PT Tidak lolos PT
Partai Gerindra yang sebelumnya memposisikan diri sebagai oposan, dan memutuskan untuk bergabung dalam formasi kabinet, satu sisi dapat saja diwacanakan sebagai ‗rekonsiliasi elit' sekaligus memudahkan konsolidasi kebijakan publik di DPR. Namun lain sudut, juga menjadi penanda agregasi politik dan terkonsentrasinya kekuasaan politik. Keberadaan Prabowo dan Gerindra di koalisi pendukung pemerintah, maka tersisa PKS, PAN dan Demokrat yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Meski presidensialisme tidak mengharamkan perluasan spektrum dukungan politik di parlemen, tetapi kesetimbangan demokratik eksisting oposisi merupakan keniscayaan. Hal itu diperlukan agar mekanisme check and balances antar institusi kekuasaan tetap berjalan secara sehat, demokratis dan konstitusional. Sisi lain, ketiadaan konstruksi koalisi yang solid dan permanen, entah di dalam atau di luar rumpun eksekutif-legislatif, menandakan demokrasi belum terkonsolidasi dengan baik. Setidaknya, indikasi itu dapat dilihat setelah lima kali gelaran pemilu paska transisi demokrasi 98. Dalam pendulum waktu tersebut, koalisi partai yang tampak, baik pra atau paska pemilu cenderung cair, longgar dan pragmatis. Meski sejumlah aspek prosedural demokratik telah dipenuhi, namun efek jangka panjang, akan beresiko terhadap relasi antara pemilih dengan partai dan elit kerap volatil, rapuh dan transaksional. Itu sebabnya, ketika musim pemilu tiba, partai politik kerap sulit menggalang basis dukungan (suara) pemilih. Maka dapat dipahami, bila pemilih semakin enggan untuk mengidentifikasi diri dengan partai politik yang sama selama suatu Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 177
siklus pemilihan, dan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengubah identifikasi mereka dari pemilihan ke pemilihan.23 basis presidensialisme, maka institusi kepartaian juga harus dibenahi. Mengandalkan rekayasa pemilu, membutuhkan waktu panjang untuk melakukan pembenahan institusi kepartaian. Desain pemilu untuk menyederhanakan jumlah partai memang rute yang efektif dan UU No. 7 tahun 2017 semangatnya juga menyasar ke target itu. Tetapi menyerahkan institusi kepartaian terseleksi alamiah melalui mekanisme pemilu sama halnya membiarkan gerbong kereta api berjalan jelas yaitu kekuasaan. Dengan untuk demikian, memperkuat tanpa terminal, meski tujuan akhirnya Institusi kepartaian menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsolidasi demokrasi. Ilmuwan Amerika, Clinton Rossiter (dalam Katz & Crotty, 2014) menyatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai. Liberalisasi politik paska 98, persoalan kepartaian memang problematis24, bahkan 23 Lili Romli. Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi, Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017), hlm. 14. 24 Sejak memasuki transisi di kuartal pertama, kelompok masyarakat sipil, dan entitas demokratik sebenarnya telah memberi atensi terhadap penataan pelembagaan parpol. Setidaknya dalam perjalanan, dibuktikan dengan kehadiran UU Partai Politik yang mengalami pembaharuan dua kali dengan direvisinya UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan diamandemen dengan terbitnya UU No.2 Tahun 2011. Akan tetapi heavy perubahan itu masih cenderung atau memfokuskan pada prasyarat administratif semata- meski hal ini juga penting untuk membatasi ruang gerak liberalisasi politik. Warna yang belum terlihat dari produk politik itu, adalah bagaimana membangun mekanisme publik lebih inklusif dan akuntabilitas parpol - tidak hanya besaran sumbangan saja yang diatur, tetapi juga pertanggungjawaban kinerja parpol dalam menjalankan fungsi dan peran politiknya kepada publik. Saat bersamaan, sumber pendanaan parpol bertemu dengan terbatasnya ruang gerak parpol untuk membiayai beragam kegiatan internal kepartaian. Sejauh ini, hampir sulit ditemui, sumber pendanaan partai berbasis iuran anggota dapat diandalkan. Sisi lain, parpol juga dilarang melakukan kegiatan bisnis. Dilema itulah, musabab partai juga menjadi bagian dari mata rantai oligark dan kartel politik yang satu diantaranya untuk kepentingan survival operasional partai. Donasi negara sendiri, besar kecilnya didapati dari perolehan suara parpol di pemilu dan atau melalui mekanisme perolehan kursi di parlemen (DPR atau DPRD). Selain dilematis tema tentang pendanaan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 178
dalam beberapa hal kerap menjadi sumber masalah, ketika seluruh tahapan transisi terpenuhi, reformasi sistem kepartaian berjalan masih tertatih. Eksisting parpol tidak hanya sebatas ruh yang memberi nyawa bagi demokrasi, lebih jauh, hakikatnya adalah untuk membatasi agar kekuasaan politik tidak dikuasai oleh minoritas orang (oligark), seperti di Rusia atau umumnya di rezim pemerintahan yang monolitik. Naik turunnya kualitas demokrasi, satu diantaranya tergantung pada baik-buruknya peran dan fungsi parpol. Sayangnya, teramat banyak indikator kuantitatif maupun kualitatif yang mengisyaratkan kualitas partai belum membaik. Entah temuan survei yang mengukur tingkat kepercayaan publik (kuantitatif), atau kemampuannya untuk bersenyawa dengan relung kebatinan publik yang inheren dengan fungsi dan peran kepartaian; agregasi beragam kepentingan (politik, publik, negara dan bangsa), penetrasi konflik (masyarakat/konstituen dan negara), kaderisasi (rekrutmen politik dan (pengawasan), sosialisasi, pendidikan dan literasi politik, hingga partisipasi politik. Betapapun citra dan reputasi parpol terus mengalami pelemahan, tetapi institusi kepartaian jelas harus diselamatkan. Sebab agenda konsolidasi demokrasi dengan menegasikan peran parpol sungguh mustahil dilakukan. regenerasi), kontrol parpol juga problematis, selain isu-isu lain yang melingkupi eksisting parpol dalam horison demokrasi. Problemnya, kapasitas keuangan negara juga belum capable untuk memberikan donasi kepada parpol dalam skema perolehan suara di pemilu atau kursi di parlemen untuk lebih ditingkatkan besarannya. Pilihan meretas persoalan itu memang terbatas, tetapi bukan tidak mungkin untuk dipecahkan. Semisal, menekankan kewajiban iuran anggota/kader partai yang besarannya ditentukan oleh negara, atau skema lainnya, adalah membuat skema donasi lain yang difasilitasi oleh negara diluar skema perolehan suara atau kursi di parlemen. Mengingat, opsi membolehkan parpol berbisnis teramat rentan akan menguatnya sindikasi kartel bisnis-politik yang tentunya tidak hanya melemahkan institusionalisasi politik, tetapi juga menyuburkan praktik rent seeking yang membuat tumpulnya daya saing (persaingan yang sehat dan fair), inovasi dan pertumbuhan ekonomi bisnis lebih lanjut. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 179
Pada dimensi infrastruktur politik, pemilu serentak 2019 terdapat ragam aspek yang perlu mendapat atensi lebih lanjut. Keserentakan yang juga populer dengan sebutan pemilu borongan lima kotak itu, realitas di lapangan tidak mudah diterapkan. Entah dari sisi peserta (aktor), penyelenggara, pengawas dan partisipasi masyarakat (pemilih). Tidak sedikit politisi yang menilai, jadwal (tahapan) kampanye pada pemilu 2019 relatif panjang dan dalam aspek keserentakan agak sulit untuk mencari dukungan. Pemilih lebih cenderung mengenali pasangan kandidat presiden-wakil presiden, dibanding calon legislator. Maka dapat dipahami, kalau insentif elektoral ekor jas bagi partai politik koalisi pendukung25 kerap sulit diterjemahkan di lapangan. Tidak sedikit, peserta pileg jawab moril'26 2019, mengkampanyekan presiden dukungan partainya. Atau kata lain, siapapun presidennya, yang penting caleg bersangkutan terpilih menjadi anggota dewan. juga tidak peduli dengan ‗tanggung Dari sisi pemilih, survei LIPI Agustus 2019 menyebutkan, bahwa masyarakat yang punya hak pilih, merasa kesulitan dengan banyaknya kertas suara dalam lima kotak di bilik suara. Koordinator Survei Prioritas Nasional 2019 Wawan Ichwanudin dari Pusat Penelitian Politik LIPI menjelaskan, dua tujuan dasar Pemilu Serentak 2019 masih belum tercapai yaitu stabilitas politik antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislative (presidensialisme yang efektif,red), dan terbukanya ruang pemilih untuk rasional dan cerdas dalam memilih. Hasil survei menunjukkan tujuan dasar yang pertama belum tercapai karena hanya 16,9 persen responden mengaku memilih caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil 25 Terkecuali partai utama atau partai pengusung 26 Tanggungan seorang legislator diwajibkan secara moril mengkampanyekan agenda program dan misi pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang telah didukung (diusung) partainya. Entah ketika melakukan interaksi langsung kepada konstituen (pemilih) atau dalam bentuk alat peraga kampanye. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 180
presiden pilihannya. Sementara itu, tujuan dasar yang kedua tidak terpenuhi sebab 74 persen responden survei publik dan 86 survei tokoh merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019. ―Bagi para pemilih, Pemilu Serentak ini rumit. Jangankan memilih secara rasional, para pemilih merasa dipusingkan oleh jumlah surat suara yang terlalu banyak,‖ jelas Wawan. Ia menjelaskan, hasil survei menunjukkan 82 persen responden tokoh menganggap skema Pemilu Serentak harus diubah atau ditinjau kembali.27 Dari sisi penyelenggaraan, problem data pemilih, distribusi logistik dan beban tugas penyelenggara (KPPS) adalah persoalan yang dominan ditemui di lapangan. Akhir masa penentuan DPT di tingkat pusat seharusnya berlangsung pada 10 September 2018. Tapi, KPU menuntaskan lebih awal lima hari dari agenda. Setelahnya, pemutakhiran data itu justru menjadi berlarut-larut. Pada 8 April atau sembilan hari sebelum pencoblosan, KPU baru beres menentukan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPThp 3). Artinya, molor 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU. Problem utamanya adalah negara kelabakan mengurutkan secara komprehensif. Data pemilih dengan data pemilih tidak Kemendagri sempat bersilangan. Ada memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, hingga pindah domisili. Selain itu, berdasarkan temuan Bawaslu, Sistem Informasi data temuan pemilih 27 Humas LIPI. 29 Agustus 2019. Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI. LIPI/21763). Survei ini dilakukan oleh LIPI pada 27 April hingga 5 Mei 2019. Dengan menggunakan metode multistage random sampling, para surveyor melibatkan 1500 responden dari 34 provinsi dengan margin of error lebih kurang sebesar 2,53 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini juga menangkap persepsi 119 tokoh dari berbagai latar belakang (akademisi, politisi, jurnalis, pengusaha, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis isu perempuan, NGO dan pemuda) di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makassar dengan metode purposive sampling. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 181
Pemilih milik KPU sering eror sehingga mengganggu proses unggah dan unduh data.28 Manajemen teknis penyelenggara saat memasuki masa waktu pemungutan suara juga memunculkan implikasi lanjutan. Entah distribusi logistik (keterlambatan, kotak suara tertukar, rusak, dll), banyak daerah yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU)29 dan pemungutan suara lanjutan (PSL)30 hingga korban jiwa dari petugas keamanan, pemungut suara (KPPS) dan pengawas mengindikasikan rapuhnya manajemen teknis dan mitigasi risiko yang barangkali tidak disimulasikan lebih dulu. INFOGRAFIS PSU DAN PSL PADA PEMILU SERENTAK 2019 Sumber data: Bawaslu RI 23 April 2019 Sumber infografis : tirto.id1 28 Dieqy Hasbi Widhana, Fahri Salam. 25 April 2019. Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul. tirto.id 29 Pemungutan suara ulang (PSU) direkomendasikan Bawaslu karena ada kesalahan penyelenggara KPPS atau pun adanya indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 30 Pemungutan suara lanjutan (PSL) dilakukan jika pemungutan suara saat hari H tidak selesai karena berbagai sebab. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 182
Sedangkan pemungutan suara susulan (PSS)31, dari data KPU menyebutkan ketika itu sekitar 1488 yang melakukan PSS yang tersebar di 981 TPS di Papua, 24 TPS di Jambi dan 483 TPS di Sulawesi Tengah. Sementara itu, korban jiwa yang jatuh, disebabkan oleh tekanan psikologis dan fisik yang dalam ketentuan perhitungan (rekapitulasi) suara harus selesai di hari yang sama setelah pemungutan suara. DATA KORBAN JIWA PADA PEMILU SERENTAK 2019 Sumber infografis: CNN Indonesia/Timothy 31 Pemungutan suara susulan (PSS) adalah pemungutan suara di tingkat TPS yang belum diselenggarakan karena beberapa faktor, misalnya karena logistik yang terlambat dan bencana alam 32 CNN Indonesia.25 April 2019. MK Akui Aturan Pemilu Serentak Tak Mustahil Berubah. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 183 Loen.
Dari sisi efisiensi anggaran, alih-alih penghematan, realitasnya justru jauh lebih mahal dari ongkos pemilu sebelumnya. Berdasarkan rincian anggaran yang diterima tirto.id, kementerian dan lembaga yang membantu penyelenggaraan pemilu 2019 memang bertambah. Pada pemilu 2014, penyelenggara pemilu itu hanya KPU, Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Pada pemilu 2019, kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu seperti tercantum dalam nota keuangan dan Rancangan APBN 2019, di antaranya seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Menko Polhukam, Kominfo, TVRI, RRI dan lain sebagainya. Membengkaknya anggaran pemilu juga didorong dari meningkatnya anggaran pengamanan. Kemenkeu mengalokasikan anggaran pengamanan pemilu 2019 sebesar Rp3,11 triliun. Anggaran ini naik 65 persen dibandingkan anggaran pengamanan pemilu 2014 sebesar Rp1,89 triliun. Adapun dari anggaran Rp3,11 triliun itu, sekitar 74 persen atau Rp2,3 triliun dialokasikan untuk Polri.33 Meningkatnya anggaran sektor keamanan, versi pemerintah terkait dinamika ancaman terhadap stabilitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019. 3. SOLUSI DAN PENUTUP Meretas problem keserentakan pemilu, maka upaya perbaikan juga harus constraint dengan penguatan presidensialisme dengan tetap memperhatikan kesetimbangan politik di rumpun kekuasaan yang lain. Isu penataan institusi kepartaian, konfigurasi multipartai yang terbatas (sederhana), hingga format koalisi merupakan sederet catatan yang perlu mendapat atensi lebih lanjut 33 Ringkang Gumiwang, Suhendra. 27 Agustus 2018. Alibi di Balik Lonjakan Anggaran Pemilu 2019: Dana BIN Hingga Hoax. tirto.id Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 184
dan sejalan dengan perbaikan desain kepemiluan. Pada gugus infrastruktur, separasi keserentakan berdasarkan ruang lingkup merupakan formula yang mungkin dapat menjawab kerumitan dan belum diterapkan di Indonesia. sejumlah tentang keterpisahan keserentakan pemilu juga dapat dipilih dengan jeda waktu tertentu. Misalnya dengan skema pemilu serentak nasional untuk presiden- wakil presiden, DPR, dan DPD RI yang terpisahkan dari pemilu legislatif di tingkat daerah (sub-nasional) untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bisa juga pada level sub nasional diserentakan dengan pemilihan kepala daerah. Berikutnya, mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilu legislatif, yang tujuannya agar ruang demokrasi politik nasional atau lokal dapat terkonsolidasi dengan baik, selain meringankan beban petugas penyelenggara pemilu. Dari sisi manajemen teknis, utamanya penyelenggara lapangan (KPPS), perlu ketentuan atau persyaratan usia minimal dan maksimal. Tentu saja, skema Perlu dipertimbangkan penggunaan teknologi rekapitulasi suara yang memudahkan tugas dan kerja administrasi pemilu dari level TPS hingga tingkat nasional. Mengingat, kontur Indonesia berada dalam kategori kontinen, artinya tidak semua daerah wilayahnya didominasi dataran. Pemutakhiran data pemilih melalui kolaborasi dan integrasi data antar institusi terkait perlu dilakukan. Penerapan SIN (single identity number) yang terintegrasi dengan data pemilih (DPT) merupakan wacana lama, yang kini luput dari perhatian pemangku kebijakan. Tentu saja, pintu perbaikan muaranya ada pada UU No.7 Tahun 2017 yang sangat terbuka untuk direvisi. Ikhtiar melakukan perbaikan, tentu harus mempertimbangkan eksisting hukum lainnya tentang pemilu, semisal keserentakan yang pemilukada. Lalu, penerapan threshold pada legislatif dan presiden juga mengatur Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 185
harus dipertimbangan untuk tetap membatasi multipartai ekstrim dan derajat keterpilihan (popular dan elektoral ) presiden-wakil presiden. Masih ada cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan desain kepemiluan di Indonesia. Meski tidak mudah, berbiaya tinggi dan muncul korban jiwa, pemilu 2019 merupakan pelajaran mahal tak bernilai dimana kita menjadi saksi akan celah kekurangan dan kelemahan yang mendesak untuk diperbaiki. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 186
REFERENSI Aida Mardatillah. 21 Mei 2019. Membedah Putusan MK Soal Pemilu Serentak. Ni'Matul Huda dan Nasef, Imam. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana. 2017. hlm 262-263 Djayadi Hanan Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. Jurnal Universitas Paramadina Vol. 13 Tahun 2016. hlm 1465 August Mellaz. Prospek Pemerintahan Efektif. 13 Juni 2019. pemerintahan-efektif) Lili Romli. Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi, Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017), hlm. 14. Humas LIPI. 29 Agustus 2019. Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI. Dieqy Hasbi Widhana, Fahri Salam. 25 April 2019. Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul. tirto.id CNN Indonesia.25 April 2019. MK Akui Aturan Pemilu Serentak Tak Berubah. Mustahil berubah) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 187
Ringkang Gumiwang, Suhendra. 27 Agustus 2018. Alibi di Balik Lonjakan Anggaran Pemilu 2019: Dana BIN Hingga Hoax. tirto.id Jones, Mark P. (1995). Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 188
BIODATA PENULIS Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 189
167 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 190
SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H. lahir di Ponorogo, pada 13 Desember 1963 yang saat ini beralamat Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, RT. 100, RW. 10, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini penulis tercatat sebagai seoarang Advokat yang masa kuliahnya dihabiskan di Universitas Airlangga pengalaman sebagai aktifis kampus mengantarkan beliau sebagai aktifis penggiat pemilu dan aktif di Perludem Jawa Timur di Tahun 2005, dan diorganisasi keprofesian belaiu tercatat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Profesi DPD ISHI (Ikatan Sarjana Hukum Indonesia) Jawa Timur Periode 2011- 2015 dan Wakil Ketua DPD APSI Jatim Tahun 2005, sebagai penggiat kepemiluan maka tak heran penulis juga aktif sebagai penyelenggara pemilu dan tercatat sebagai Wakil Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2004, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Timur Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009 serta Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, masa jabatan tahun 2012 - tahun 2017. Dan juga aktif dibeberapa kegiatan formal seperti menjadi Fasilitator Bawaslu RI untuk PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Tahun 2013, Expert Penyusunan Peraturan Bawaslu RI Tahun 2014, Anggota Desk Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan Tahun 2011, Menjadi Narasumber PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan Bawaslu RI Tahun 2013. Menjadi Fasilitator Bawaslu RI untuk Bimbingan Teknis Panwaslukada seluruh Indonesia Tahun 2011 dan bahkan penulis pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 serta Expert Penyusunan Kalender Pengawasan Tahapan Pemilukada Tahun 2010 yang diselenggarakan Bawaslu RI dan Expert Pembahasan Renstra Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu RI Tahun 2011 dan juga pernah menjadi Tim 9 Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyempurnaan juga katif sebagai Paket Undang-undang Politik, selain itu Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 191
Narasumber Dalam Panwaslukada Bimbingan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Narasumber di Berbagai Instansi Terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 dan Tahun 2011. Teknis AHSANUL MINAN Dosen Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ini memiliki pengalaman lebih tahun di bidang pemilu dan dari 20 pengawasan 1997 berkecimpung di dunia pengawasan pemilu dengan memulai aktifitas sebagai pemantau Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menjadi komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2004, dan pernah menjadi Konsultan di UNDP Election-MDP untuk membantu KPU dan Bawaslu pada tahun 2009-2011. Ahsanul Minan menamatkan S1 di IAIN Surakarta dengan konsentrasi studi hukum Islam (Syari'ah), lalu menempuh jenjang S2 Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia dengan thesis berjudul: Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2009, dan lulus pada tahun 2013. Saat ini ia sedang menempuh program Doktoral di bidang Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Beberapa publikasi dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: ―Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014‖, dalam Pembiayaan Pemilu Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Cetakan Pertama Desember 2018, ―Naskah Akademik RUU Pemilu‖, Kemitraan, 2017, ―Indeks Kerawanan Pemilu‖, Bawaslu, 2018 dan 2019, ―Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada Partai Politik‖ dalam Jurnal pemilu. Sejak Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 192
―Taswirul Afkar‖, PP LAKPESDAM NU, 2017, serta ―Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas‖, dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Nomor 3, Mei 2012, Perludem. Menjadi editor buku bunga rampai evaluasi hukum Pemilu 2019 yang akan diterbitkan oleh Bawaslu RI pada Desember 2019. Dahliah Umar (S.Ag., M.A,) adalah Pemerhati Pemilu yang pernah menjabat sebagai Komisioner/Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (2008-2018), dan pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Asian Network for Free and Fair Election (ANFREL). Pendidikan tinggi yang ditempuh antara lain S1 jurusan Syari'ah Ahwal Al-Syakhsiyah di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (2001) dan S2 jurusan Hubungan Internasional di The University of Nottingham, Inggris (2005). Dahliah kebijakan penanggulangan konflik melalui program transformasi konflik berbasis komunitas di wilayah pasca konflik di Indonesia Bersama Search for Common Ground (SFCG) (2002-2004) dan advokasi pengarusutamaan gender dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu yang memastikan afirmasi kuota perempuan dalam pencalonan bersama United Nations Development Program (UNDP) (2005-2008). Saat ini menjabat sebagai Ketua The Election School Project, Netfid Indonesia, organisasi pemantau pemilu terakreditasi dan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan antara lain; Evaluasi Kampanye dan Debat dalam Pemilihan Gubernur 2017 (KPU DKI Jakarta 2017), Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (KPU DKI Jakarta 2017), juga berpengalaman dalam advokasi dalam pencalonan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 193
Seri Debat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (KPU DKI Jakarta 2017), Implementasi Sistem Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia; Kajian tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, DKPP dan Bawaslu (2014), Statistik Pemilihan Umum DKI Jakarta 2014 (KPU DKI Jakarta), Permasalahan dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Kepala Daerah yang diterbitkan dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, (Perludem 2012), Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 (KPU DKI Jakarta 2012), Strategi Pengelolaan Perselisihan Hasil Pemilu untuk Penyelenggara Pemilu (KPU DKI Jakarta 2011), Laporan Hasil Pemantauan Pemilu 1999 (KIPP Jakarta) Yusfitriadi, lahir di Bogor, 05 Juni 1971. Menekuni tahun 1999, dengan bergabung di Relawan Jaringan Pendidikan Penilih untuk Rakyat (JPPR). Pada tahun 2011-2013 menduduki jabatan Koordinator Nasioonal JPPR. Beberapa kali menjadi pemantau internasional di beberapa negara asia. Pernah menjadi Anggota tim perumus Bangkok Declaration for free and Fair Election. Menjadi peserta Leadership Development for Political Leader di Amerika Serikat. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 menjadi tim seleksi bawaslu kab./kota dan propinsi. merupakan kandidat doktor di Universitas Islam Nusantara Bandung. Sekarang menjabat direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP sejak Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 194
DR. SAFRI, SE, M.Si, dilahirkan di Muara Tenang, 07 Agustus 1973 yang saat ini beralamat di Jl. Inovasi No. 36 RT. 002, RW. 007, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan penulis menamatkan jenjang Sekolah Dasar di SDN 02 Muara Tenang tahun 1986 dilanjutkan di SMPN 13 Malang tahun 1989, hingga jenjang SMA Negeri 08 Malang tahun 1992 lalu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni di Universitas Gajayana Malang, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi pada tahun 1997 dan dilanjutkan ke program pasca sarnaja di Universitas Nasional Jakarta jurusan Ilmu Politik tahun 2013 serta program Doktoral di Universitas Brawijaya Malang jurusan Ilmu Administrasi Kebijakan Publik (S3) dan lulus pada tahun 2019. Penulis juga pernah tercatat sebagai aktifis kampus dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Gajayana Malang, tahun 1995-1996 serta Ketua HMI Cabang Malang, tahun 1996-1997, Anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat KMA- PBS, tahun 2007-2012, Wakil Sekjen DPN Mandala Trikora, tahun 2007- 2010, selain itu juga penulis aktif sebagai Bendahara Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Pusat, tahun 2017-Sekarang dan Bendahara Satria Muda Indonesia (SMI) Pusat, tahun 2018-Sekarang, selain itu juga beliau memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Eksekutif Yayasan Media Asa Ventura tahun 1998-1999. Konsultan Program Aksi Pemberdayaan Petani (Prosida Tani) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tahun 1999-2000. Asisten Peneliti Pusat Kajian Pengembangan Wilayah dan Kawasan, LPM-Universitas Brawijaya Malang, tahun 2000. Asisten Direktur/Peneliti Group Konsultan ACG Jakarta, tahun 2001-2004, Dosen STIE Gotong Royong Jakarta, tahun 2002-2004. Kepala Divisi Pengembangan & Humas Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Manajemen tahun 2004-2006. Direktur (LP3M), Eksekutif Center for Law and Public Policy Studies (CELPAS), tahun 2002-2006. Ketua Yayasan Elok Indonesia, tahun 2005-2010. Dosen Univ. Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, tahun 2018- Jakarta, Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 195
Sekarang. Dan terakhir tercatat sebagai Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, tahun 2019-Sekarang. Arif Nur Alam dilahirkan di Kendari pada tanggal 27 Mei 1970 saat ini penulis beralamat di Kompleks Zeni AD No.11 RT/RW 003/03 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan, penulis tercatat sebagai Pegiat Pemilu dan Anti Korupsi juga sebagai pendiri LSM Nasional FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) dan Pendiri LSM IBC (Indonesia Budget Center), pendidikan penulis untuk jenjang S1 diselesaikan di Universitas HaluOleo Sulawesi Tenggara tahun 1996, sedangkan pendidikan non formal pernah diikuti di Studi sistim Politik dan Gerakan sosial di Afrika Selatan 2010 selama 3 bulan Studi Demokrasi dan Akuntabilitas Sosial di Manila 2004 selama 3 Bulan, penulis pernah memiliki pengalaman sebagai ketua Indonesia Budget Center (IBC) tahun 2016 samapai sekarang, Koordinator/Sekretaris Jendral (SekJen) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Tahun 2003 s/d 2005 dan 2005 s/d 2008, Koalisi LSM Pemilu bersih dan berkulaitas Pemilu 2004 Pemantauan Kinerja dan Anggaran KPU Pemilu 2004/2005, FITRA, KIPP, IPW, Formappi, YLBHI/LBH Jakarta - Ford Foundation, Uni Eropa Tahun 2004/2005, selain itu juga penulis aktif menulis di beberapa jurnal seperti: Shedow Report Civil Society ―Implementasi Open Goverment Partership (OGP) ‖ di Indoensia tahun 2013, ―Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran KPU untuk Pemilu 2014 yang berintegritas― dan beberapa lainnya. Rahmat, MM Sejak november 2016 sampai sekarang, saya aktif sebagai koordinator divisi analisis anggaran di Indonesia Budget Center (IBC). Salah satu NGO nasional yang didirikan di Jakarta pada tahun 2009. IBC fokus mendorong keberpihakan anggaran (APBN/APBD) untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 196
demi kesejahteraan rakyat melalui beberapa program, seperti: riset analisis dan advokasi anggaran untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang terbuka, adil, dan akuntabel dan meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk ikut terlibat langsung dalam mengawasi anggaran melalui sekolah anggaran, diskusi, workshop, seminar dan kegiatan- kegiatan lain yang relevan. Selain itu, saya juga terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang mendorong isu Good Governance Partnership (OGP), tata kelola pengadaan barang dan jasa, tata kelola hutan dan lahan, strategi nasional pencegahan anti korupsi dan membangun akuntabilitas parlemen, pelibatan pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat sipil. Salah satu program Indonesia Budget Center (IBC) yang berhasil dalam mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran adalah Program "Mendorong Alokasi Anggaran Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Yang Berkelanjutan Serta Pengawasan Publik Untuk Tata Kelola Hutan Dan Lahan Yang Lebih Baik". Program ini merupakan kerja sama IBC dengan The Asia Foundation melalui Program SETAPAK II yang didanai oleh UKCCU. Ali Ramadhan dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1979 saat ini beralamat di Jl. Irigasi Sekunder D 20 No.09. RT 09/XI Bekasi Jaya Indah Bekasi Timur Bekasi serta Kompleks Prima Harapan Regency. Blok A 4/57 Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara penulis menyelasaikan jejnang pendidikan Stara satu di Sarjana Ekonomi Universitas Tribuana dan pernah menamatkan program Diploma di Akademi Akuntansi YAI penulis juga aktif sebagai Division of Capacity Building Lajnah Ta'lif wan Nasyr/LTN (Lembaga Dokumentasi, Informasi dan Penerbitan) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta aktif sebagai Ketua II Federasi Sarikat Buruh Niaga, Keuangan Jawa Barat 17112 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 197
Bank dan Asuransi (NKBA) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) di lembaga pemiluan aktif sebagai Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bahkan ernah aktif sebagai Koordinator Kajian Studi Kebudayaan di FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi) Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 198