BUPATI MUARA ENIM PROVINS! SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM ' NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten ruang wilayah secara serasi, berdaya guna, berhasil berkelanjutan kesejahteraan memelihara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Muara Enim dengan memanfaatkan seimbang, selaras, dan guna, berbudaya dalam rang�a meningkatkan masyarakat dan yang berkeadilan perlu disusun ketahanan nasional, b.bahwa dikeluarkannya Nomor 7 Undang-Undang Tahun 2013 tentang Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir, mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan kabupaten; Kabupaten strategis c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim 2012-2032 berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan revisi; kembali perlu dilakukan d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 -2038. Peraturan Daerah tentang Mengingat: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di (Lembaran Negara Republik Sumatera Selatan Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Indonesia Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); (Lembaran Negara Republik 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Peraturan 2017 Perubahan tentang Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); tentang atas 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Penyelenggaraan Penataan
3 Indonesia Nomor 5103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 2016 Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016-2036 Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018-2038
4 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Satu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim. 2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Muara Enim. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perizinan sesuai dengan tahapan dan bidang yang terkait. 14. Pengendalian pemanfaatan mewujudkan tertib tata ruang. 14. Pengendalian pemanfaatan mewujudkan tertib tata ruang. 15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. 18. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 19. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 20. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 21. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 22. Rencana sistem jaringan prasarana adalah rencana jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 23. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui program dan penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. pelaksanaan penyusunan 25. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan
6 umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 27. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten. 28. Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. perizinan adalah ketentuan-ketentuan 29. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 32. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. 34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. 36. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan. 37. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 38. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
7 39. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 40. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa. 41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 45. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 46. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau atau waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau atau waduk. 47. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
8 50. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 51. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. 52. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 53. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Bagian Dua Fungsi Pasal 2 RTRW Kabupaten berfungsi sebagai : a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten; d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten; e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan g. acuan dalam administrasi pertanahan. BAB II RUANG LINGKUP DAN MUATAN Pasal 3 (1) Wilayah kabupaten memiliki luas wilayah lebih kurang 7.383,90 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh) km2, yang terletak pada 103O 18' 57" - 104O 40' 37" Bujur Timur dan 3O 0' 40" - 4O 22' 39" Lintang Selatan. (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi : a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan
9 Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih. (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecamatan Semende Darat Laut; b. Kecamatan Semende Darat Ulu; c. Kecamatan Semende Darat Tengah; d. Kecamatan Tanjung Agung; e. Kecamatan Lawang Kidul; f. Kecamatan Muara Enim; g. Kecamatan Ujan Mas; h. Kecamatan Gunung Megang; i. Kecamatan Belimbing; j. Kecamatan Benakat; k. Kecamatan Rambang Niru; l. Kecamatan Rambang; m. Kecamatan Lubai; n. Kecamatan Lubai Ulu; o. Kecamatan Sungai Rotan; p. Kecamatan Lembak; q. Kecamatan Belida Darat; r. Kecamatan Kelekar; s. Kecamatan Muara Belida; t. Kecamatan Gelumbang; u. Kecamatan Panang Enim; dan v. Kecamatan Empat Petulai Dangku. Pasal 4 Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi : a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. penetapan kawasan strategis; e. arahan pemanfaatan ruang; dan
10 f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor agro, wisata, industri dan energi berteknologi tinggi dengan bersendikan pada solidaritas dan kelestarian lingkungan hidup. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pasal 6 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dilakukan dalam pengembangan struktur dan pola ruang. Pasal 7 Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. menciptakan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten; b. pengembangan dapat mendorong ruang terwujudnya keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di kabupaten; dan struktur yang c. pengembangan infrastruktur untuk mendorong pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan serta mendukung pertahanan dan keamanan. Pasal 8 (1) Strategi penataan ruang wilayah kabupaten untuk menciptakan keterpaduan sistem perkotaan meliputi : a. memantapkan pusat-pusat kegiatan PKW, PPK dan PPL; b. memperkuat hubungan antara pusat kegiatan dengan hinterland-nya; c. pengembangan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan d. menguatkan sistem kota dengan meningkatkan fungsi dan hierarki kota serta aksesibilitas kawasan perbatasan dan pinggiran. (2) Strategi pengembangan struktur ruang yang dapat mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di
11 kabupaten meliputi : a. mengembangkan terintegrasi dalam pengembangan jalan, jalan kereta api, transportasi, terminal dan terminal khusus yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan hinterland-nya; transportasi secara b. mengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antar pusat pelayanan dengan permukiman; c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum sebagai simpul transportasi; d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung pergerakan dari pusat kegiatan ke/dari hinterland; dan e. mengembangkan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong pengembangan kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. dan meningkatkan (3) Strategi pengembangan infrastruktur untuk mendorong serta pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan mendukung pertahanan dan keamanan meliputi : a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas dalam mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan; b. meningkatkan ketersediaan fasilitas dan prasarana dalam mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi secara optimal; d. meningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS); e. mengembangkan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); f. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata; g. mengembangkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKW, PPK dan PPL; h. mengembangkan sistem drainase yang terintegrasi; i. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang layak huni; j. mengembangkan sistem pengolahan limbah domestik setempat dan terpusat; dan k. peningkatan ketersediaan dan kualitas jalur evakuasi bencana Pasal 9
12 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Pasal 10 (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi : a. pengelolaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan; dan c. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi : a. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; dan c. mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung. (3) Strategi penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan meliputi : a. menetapkan batas kawasan lindung dengan budidaya; b. melaksanakan rehabilitasi fungsi kawasan lindung; c. meningkatkan kapasitas dan wawasan masyarakat terkait sumber daya hayati dan lingkungan hidup; dan d. menggalang dan operasional pada tingkat regional, nasional dan internasional. kerjasama penelitian, implementasi (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi : a. melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/telaga mata air; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; dan c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi kebencanaan. Pasal 11 (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi : a. meningkatkan produksi dan produktivitas pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan; b. mengembangkan kawasan budidaya pertanian; c. mengembangkan kawasan budidaya pariwisata dan industri; dan d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Strategi meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. meningkatkan produksi pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; dan b. meningkatkan produktivitas lahan pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : a. intensifikasi pertanian pada lahan-lahan produktif; b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pertanian; c. meningkatkan data dan informasi pertanian yang berbasis teknologi; d. sistem distribusi kegiatan pertanian hulu - hilir; dan e. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam usaha pertumbuhan kegiatan pariwisata dan industri; b. meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat di bidang usaha pariwisata; c. melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah kabupaten; d. meningkatkan peran media massa dan teknologi informasi dalam mendukung pariwisata kabupaten; e. mengembangkan riset, studi dan analisis pasar pariwisata Nasional dan Internasional dalam meningkatkan destinasi dan pemasaran pariwisata;
14 f. meningkatkan produk baru pariwisata berciri lokal; dan g. meningkatkan kerjasama Internasional yang sinergi dengan kebijakan Nasional melalui kerjasama bilateral/multilateral. (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana; b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air; dan c. mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya. BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang. (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sistem perkotaan; dan b. sistem jaringan prasarana. (3) Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sistem Perkotaan Pasal 13 (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi : a. PKW; b. PPK; dan c. PPL. (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan Perkotaan Muara Enim.
15 (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu : a. perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut; b. perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul; c. perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing; d. perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang; e. Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu; dan f. perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang. (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : a. perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu; b. perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah; c. perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung; d. perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas; e. perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat; f. perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang; g. perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru; h. perkotaan Beringin Kecamatan Lubai; i. perkotaan Lembak Kecamatan Lembak; j. perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan; k. perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat; l. perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar; m. perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida; n. perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim; dan o. perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Pasal 14 Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi : a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumberdaya air; dan e. sistem jaringan prasarana lainnya. Paragraf 1
16 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 15 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi : a. sistem transportasi darat; dan b. sistem transportasi udara. Pasal 16 Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; dan c. sistem jaringan sungai. Pasal 17 (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi : a. jaringan jalan dan jembatan; dan b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jaringan jalan arteri primer meliputi : 1. Batas Kota Lahat - Muara Enim; 2. Batas Kota Muara Enim - Simpang Sugih Waras; 3. Ruas Jalan Ahmad Yani; 4. Simpang Sugih Waras - Batas Kota Baturaja; 5. Simpang Indralaya - Batas Prabumulih; 6. Batas Prabumulih - Simpang Belimbing; 7. Simpang Belimbing - Batas Kota Muara Enim; 8. ruas Jalan Jendral Sudirman; dan 9. ruas Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II. b. jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) adalah batas Kota Prabumulih - Beringin - Batas Kabupaten OKU; c. jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi : 1. ruas Jalan Simpang Sugih Waras - Batas Kabupaten Lahat; 2. ruas Jalan Simpang Belimbing - Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; 3. ruas Jalan Prabumulih - Simpang Meo;
17 4. ruas Jalan Lembak - Batas Kabupaten Ogan Ilir; 5. ruas Jalan Simpang Patra Tani - Kebun Raya - Batas Kabupaten Ogan Ilir; 6. ruas Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir - Beringin; 7. ruas Jalan Simpang Gelumbang - Sukarame - batas Kabupaten Banyuasin; 8. ruas Jalan Lembak - Modong - Batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; 9. ruas Jalan Simpang Kepur - Muara Lawai - Batas Kabupaten Lahat; dan 10. ruas Jalan Simpang Tugu Batas Kabupaten Ogan Ilir - Kantor Camat Muara Belida/Batas Kabupaten Ogan Ilir. d. pengembangan jalan bebas hambatan (jalan tol) meliputi : 1. ruas Simpang Indralaya - Muara Enim; 2. ruas Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; dan 3. ruas Kotabumi (Provinsi Lampung) -Martapura -Baturaja - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - Sarolangun (Provinsi Jambi). e. pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di wilayah kabupaten; f. jaringan jalan lokal primer yang meliputi antar ibukota kecamatan dan rencana pengembangan jaringan jalan lokal sekunder antara ibukota kecamatan dengan desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan; g. pengembangan dan pembangunan jembatan diarahkan dalam wilayah kabupaten guna mengantisipasi peningkatan arus transportasi dalam rangka penanganan bencana alam; h. pengembangan jembatan layang (fly over) dan Under Pass diutamakan pada lokasi yang terkena perlintasan sebidang antar moda transportasi; dan i. jaringan jalan khusus angkutan batubara yang melintasi wilayah kabupaten. (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. terminal penumpang dan barang; dan b. unit pengujian kendaraan bermotor. (4) Terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi : a. terminal Tipe A, terdapat di Kecamatan Muara Enim; b. terminal Tipe B, terdapat di Kecamatan Muara Enim; c. terminal Tipe C, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan
18 Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang; dan d. terminal barang, terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang. (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di Kecamatan Muara Enim. Pasal 18 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas : a. jalur kereta api umum; b. jalur kereta api khusus; c. stasiun kereta api; dan d. pengembangan sinyal kereta api. (2) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pengembangan jalur ganda Tanjung Enim - Prabumulih; b. Pengembangan jalur ganda Prabumulih - Muara Enim - Simpang; c. pengembangan jalur ganda Muara Enim - Lahat; d. pengembangan jalur Muara Enim - Baturaja; e. rehabilitasi Jalur Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Palembang dan Prabumulih - Baturaja; f. peningkatan spoor emplasemen lintas Muara Enim - Lahat, Martapura - Prabumulih; g. pembangunan Jalur Tanjung Enim - Kota Padang (Provinsi Bengkulu); h. pembangunan Jalur Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai (Provinsi Bengkulu); dan i. pembangunan jalur Tanjung Enim - Tanjung Api-Api. (3) Jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembanguanan jalur kereta api khusus yang melintasi wilayah kabupaten. (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari stasiun penumpang, stasiun barang dan stasiun batubara. (5) Pengembangan sinyal kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengembangan prasarana sinyal kereta api dari sistem mekanik ke sistem elektrik dengan jaringan Fiber Optik (FO) pada rute : a. jalur Prabumulih-Muara Enim-Lahat; b. jalur Muara Enim-Tanjung Enim Baru; c. jalur Tanjung Enim-Tanjung Api-Api; dan d. jalur Prabumulih - Beringin - Baturaja.
19 Pasal 19 (1) Sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas : a. pelabuhan; dan b. alur pelayaran. (2) Klasifikasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pelabuhan/dermaga umum sungai terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida; dan b. pelabuhan/terminal khusus sungai terdapat di Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida. (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana alur pelayaran di wilayah Sungai. Pasal 20 Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah bandar udara khusus yang berlokasi dalam kawasan Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul. Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi Pasal 21 Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi : a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal 22 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi : a. jaringan pipa transmisi, ditetapkan melintasi Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang
20 Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lembak, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan; b. jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga, ditetapkan di setiap kecamatan; dan c. stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/SPBG) dikembangkan di wilayah kabupaten. Pasal 23 Jaringan dalam Pasal 21 huruf b, meliputi: infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud a. infrastruktur Pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Pasal 24 (1) Infrastruktur listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi : Pembangkitan tenaga a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Pembangkit listrik tenaga Uap (PLTG/PLTGU); d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM); e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH); f. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); g. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB); h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); i. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan j. Pembangkit Listrik Bio Gas (PLTBg). (2) Rencana pembangunan dan pengembangan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi yaitu : a. Kecamatan Semende Darat Laut; dan b. Kecamatan Panang Enim. (3) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. PLTU Bukit Asam; b. PLTU Simpang Belimbing; c. PLTU PT.BA Bangko Barat;
21 d. PLTU Mulut Tambang Sumsel-1; e. PLTU Mulut Tambang Sumsel-6; f. PLTU Mulut Tambang Sumsel-6B; g. PLTU Mulut Tambang Sumsel-8; h. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9A; i. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9B; dan j. PLTU Mulut Tambang Sumsel-10. (4) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTG/PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu PLTG/ PLTGU Gunung Megang. (5) Rencana pembangunan PLTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. PLTM Karya Nyata; b. PLTM Babatan; c. PLTM Tanjung Tiga; d. PLTM Pulau Panggung (Semendo); e. PLTM Pulau Panggung (Semendo 2); f. PLTM Bindu 1; dan g. PLTM Bindu 2. (6) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. PLTMH Rekimai Jaya; b. PLTMH Tanjung Tiga; c. PLTMH Cahaya Alam; d. PLTMH Plakat; dan e. PLTMH Babatan. (7) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di : a. PLTP Lumut Balai; b. PLTP Rantau Dedap; dan c. PLTP Lumut Balai Small Scale. (8) Rencana pembangunan dan pengambangan PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi biomassa yaitu : a. Kecamatan Tanjung Agung; b. Kecamatan Muara Enim; c. Kecamatan Ujan Mas; d. Kecamatan Gunung Megang; e. Kecamatan Lubai; f. Kecamatan Gelumbang;
22 g. Kecamatan Sungai Rotan; dan h. Kecamatan Rambang Niru. (9) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikembangkan di seluruh kecamatan. (10) PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat di setiap lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. (11) PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat kembangkan dalam wilayah kabupaten. (1) huruf j, di Pasal 25 (1) Infrastruktur sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi : penyaluran tenaga listrik dan a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem; b. jaringan distribusi tenaga listrik; c. gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik; d. stasiun elektroda; dan e. stasiun converter. (2) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) tegangan 275 kV dan 500 kV yaitu: 1. SUTET 275 kV Lahat - Muara Enim (tx)- Gumawang; 2. SUTET 275 kV Lumut Balai - Inc Pi (Lahat-Muara Enim (tx)); 3. SUTET 275 kV Muara Enim - Muara Enim (tx) (inc. 2 Phi); 4. SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 - Betung; 5. SUTET 275 kV Sumsel 6 - GITET Palembang 1/Palembang Tenggara; 6. SUTET 275 kV Sumsel 6 - PLTU Banyuasin; 7. SUTET 275 kV Sumsel 6 - PLTU Sumsel 1; 8. SUTET 500 kV Muara Enim/Sumsel 1 - New Aur Duri; 9. SUTET 500 kV PLTU Sumsel 8 - Muara Enim; dan 10. SUTET 500 kV PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10. b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tegangan 70 kV dan 150 kV yaitu : 1. SUTT 150 kV Lahat - PLTU Simpang Belimbing; 2. SUTT 150 kV Bukit Asam - Gunung Megang - Prabumulih; 3. SUTT 150 kV Bukit Asam - Baturaja;
23 4. SUTT 150 kV PLTP Lumut Balai - Lumut Balai; 5. SUTT 150 kV PLTP Rantau Dedap - Lumut Balai; 6. SUTT 150 kV Pendopo Inc.2 Phi; 7. SUTT 150 kV PLTU Banyu Asin - Muara Enim; 8. SUTT 150 kV PLTU Sumsel 6 - PLTU Sumsel 1; 9. SUTT 150 kV Sumsel 1 - New Aur Duri; dan 10. SUTT 150 kV PLTU Sumsel 8 - Muara Enim. c. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) tegangan 500 kV DC yang melintasi wilayah kabupaten. (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan melintasi semua kecamatan, meliputi : a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM). (4) Pengembangan Gardu Induk (GI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik dan Gardu Hubung (GH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. GI 150/20 kV Bukit Asam; b. GI 150/20 kV Lumut Balai; c. GI 150/20 kV Gunung Megang; d. GI 150/20 kV Pendopo; e. GI 275/150 kV Lumut Balai; f. GI 275/150 kV Sumsel 1; g. GI 275/150 kV Muara Enim; h. GI 275/150 kV PLTU Sumsel 6; i. GI 500/275 kV Muara Enim/ Sumsel 1; j. GI 500 kV Pagar Dewa; dan k. GI 500 kv DC Muara Enim. (5) Pengembangan stasiun elektroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Lubai, dan Kecamatan Lubai Ulu. (6) Pengembangan stasiun converter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan di Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Lubai Ulu. Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 26 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
24 Pasal 14 huruf c, meliputi : a. jaringan tetap; dan/atau b. jaringan bergerak. (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi : a. jaringan tetap lokal; b. jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; c. jaringan tetap sambungan internasional; dan d. jaringan tetap tertutup. (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi : a. jaringan bergerak terestrial; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (4) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pengembangan stasiun relay TVRI dan televisi lainnya di wilayah Kabupaten; dan b. pengembangan jaringan seluler, dilakukan pembangunan menara ketentuan peraturan perundang-undangan. telekomunikasi bersama, dengan sesuai Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 27 Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas : a. Sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan b. Sistem jaringan sumberdaya air kabupaten. Pasal 28 Sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Limau (WS MSBL) yang meliputi DAS Musi dan Sub DAS yang terdiri : a. Sub DAS Ogan; b. Sub DAS Lematang; c. Sub DAS Semangus; dan d. Sub DAS Batang Peledas.
25 Pasal 29 (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi : a. sumber air; dan b. prasarana sumberdaya air. (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi air permukaan dan air tanah yang berasal dari sungai, embung, danau, cekdam, mata air dan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan. (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. jaringan air baku untuk air bersih. (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdapat di : a. Kecamatan Semende Darat Ulu meliputi Daerah Irigasi (DI) Ataran Datar Kiri, DI Ataran Datar Pauh, DI Ataran Sinar Baru, DI Ataran Budur Tengah, DI ataran Budur Ulu, DI Ataran Budur Besar, DI Ataran Bakal Gajah, DI Ataran Sungai Air Deras, DI Ataran Bendungan Betung, DI Ataran Dusun Tg. III, DI Ataran Pandak Balung, DI Ataran Siring Panjang, DI Ataran Pandang Paku, DI Ataran Siring Indikat Bengkok, DI Ataran Desa Sri Menanti, DI Ataran Desa Lubuk Nipis Ilir, DI Ataran Siring Lembung Atas, DI Ataran Siring Damping, DI Ataran Desa Mutung, DI Ataran Kute Atas, DI Ataran Kute Bawah, DI Ataran Talang Tengah, DI Ataran Talang Degung, DI Ataran Sukardi, DI Ataran Dusun Buruk, DI Ataran Pauh Bungkuk, DI Ataran Lembak Dusun, DI Ataran Tanjung Tiga, DI Ataran Tebat Dalam, DI Ataran Desa Sri Menanti, dan DI Ataran Danau Gerak, b. Kecamatan Semende Darat Tengah meliputi DI Ataran Mayan, DI Ataran Kali Betung, DI Ataran Muara Desa, DI Ataran Ulu Desa, DI Ataran Kerinjing, DI Ataran Perahu Sedangar, DI Ataran Pematang Basungan, DI Ataran Pematang Nyawa, DI Ataran Pematang Macan, DI Ataran Segusi, DI Ataran Tg Batu/Renvas, DI Ataran Lembak Dusun, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Siring Panjang Tanj. Mabar, DI Ataran Aur Duri, DI Ataran Pauh Endap, DI Ataran Telung Besuk, DI Ataran Matang Kayu, DI Ataran Matang Begelung, DI Ataran Tebat Ramung, DI Ataran Ulu Dusun, DI Ataran Muara Beringin, DI Ataran Batu Batangkup/ Ataran Tanki Are, DI Ataran Agung Tb Barisan, DI Ataran Tebat Muara, DI Ataran Tanjung Iman I, DI Ataran Tanjung Iman II, DI Ataran Tanjung Iman III, DI Ataran Danau Dalam, DI Ataran Ilir Desa, DI Ataran Jambat Teras, DI Ataran Lembung Bawah Desa, DI Ataran Tebat Buntu, DI Ataran Lembung Tengah, DI Ataran Rimbe Lembung, DI Ataran Danau Panjang, DI Ataran
26 Jembatan Tanah, DI Ataran Siku Keramik/At. Tunggu Tubang, DI Ataran Tebat Lirik, DI Beringin Jaya Pematang Tengah, DI Tebat Barisan/Atm Pagar Embun, DI Ataran Sawah Lebar, DI Ataran Siring Talang Resam, DI Ataran Siring Padang Ratu, DI Ataran Lebak Desa, DI Ataran Sinar Muara, DI Ataran Sinar Benteng, DI Ataran Beringin Jaya, DI Ataran Pulau, dan DI Ataran Tebat Kute Dalam; c. Kecamatan Semende Darat Laut meliputi DI Ataran Asmawan, DI Ataran Belambangan, DI Ataran Bentungan, DI Ataran Ketumbah, DI Ataran Muara Betung, DI Ataran Limau Kapas, DI Ataran Dusun Lembak, DI Ataran Air Meo/Siring Limau Kanas, DI Ataran Sawah Lebar/Got Ijah, DI Ataran Muara Tiga, DI Ataran Siring Tujuh, DI Ataran Siring Agung, DI Ataran Buluh Gedung, DI Ataran Kayu Labu, DI Ataran Padang, DI Ataran Bukit Tengah, DI Ataran Siring Panjang, DI Ataran Talang Dengung, DI Ataran Siring Sepuluh Ataran Bukit, DI Ataran Talang Nangke, DI Ataran Talang Tegajul, DI Ataran Penyengat, DI Ataran Danau Nipis, DI Ataran Sungai Nibung, DI Ataran Bahesang, DI Ataran Air Jernih, DI ataran Pinggir Dusun, DI Ataran Padang Tembung I, DI Ataran Padang Tembung II, DI Ataran Padang Tembung III, DI Ataran Top Tiking, DI Ataran Ulu Dusun, dan DI Ataran Kayu Labu; d. Kecamatan Panang Enim meliputi DI Ataran Batu Pipih, DI Ataran Tenang, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Gunung Raja, DI Ataran Ulak Limau, DI Ataran Batu Balai, DI Ataran Ulak Dusun, DI Ataran Dahaga/ Sekadar, DI Ataran Duku, DI Ataran Pagar Bumi, DI Ataran Sukaria, DI Ataran Akup, DI Ataran Jadi Raya, DI Ataran Sawah Pinang Tg.Terang Lambur, DI Ataran Muara Endilau Tebing Bungkuk, DI Ataran Endilau Besak, DI Ataran Pulau, DI Ataran Pulau Tengah, DI Ataran Air Sikumbang, DI Ataran Karang Agung, DI Ataran Sapah, dan DI Ataran Limbun; e. Kecamatan Tanjung Agung meliputi DI Ataran Desa Pandan Enim, DI Ataran Remiling, DI Ataran Tengah Dusun, DI Ataran Air Macan, DI Ataran Beringin, DI Ataran Talang Sawah, DI Ataran Empang Bakal, DI Ataran Karang Lantang, Sinar DI Ataran Lubuk Matang Pauh, DI Ataran Dewa/S.Jaya, DI Ataran Ilir Dusun Bakal, DI Ataran Siring Agung, DI Ataran Lubuk Genting (S.Pauh), DI Ataran Lubuk Karet, DI Ataran Surabaya, DI Ataran Pondok Sepang, DI Ataran Lubuk Langsat, DI Ataran Bakal Jaya/Pembakal, DI Ataran Meragung, DI Ataran Bukit, DI Ataran Belimbing, DI Ataran Tanjung Raya, DI Ataran Peraku, DI Ataran Cintuk, DI Ataran Lepak Serdang, DI Ataran Meo/Emil, DI Ataran Curup Kuning, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Tanjung Bira, DI Ataran Keluih, DI Ataran Paragi, DI Ataran Air Batuan, DI Ataran Talang Eman, DI Ataran Delima, DI Ataran Pulau Panggung Enim, DI Ataran Kijang Budur, DI Ataran Air Loko, DI Ataran Lubuk Aur, DI Ataran Bagindo, DI Ataran Tangga Dewata, dan DI Ataran Sungai Empang; f. Kecamatan Muara Enim meliputi DI Ataran Tebat Kemang, DI Ataran Darat Dusun Karang Agung, DI Ataran Lecah Paye, DI
27 Ataran Rimbe Bungur, DI Ataran Pang Jate, DI Ataran Lempaug, DI Ataran Rimbe Hawang, DI Ataran Bengkuang, DI Ataran Rimbe Pedere, DI Ataran Sungai Bahu, dan DI Ataran Tebat Segiding; g. Kecamatan Ujan Mas meliputi DI Ataran Sungai Empang, DI Ataran Raman, DI Ataran Sungai Bahu, DI Ataran Sungai Bungur, DI Ataran Bukit Kecil, DI Ataran Pematang Pengawi/Kanjungan, DI Ataran Tebat Besar Sebelah Sei Lematang, DI Ataran Sungai Bangkal, DI Ataran Lembut, DI Ataran Sungai Sepuluh, DI Ataran Alal, DI Ataran Tebat Gayum, DI Ataran Tebat Guci, DI Ataran Semaju, DI Ataran Tebat Lais, dan DI Ataran Danau Kangkung; h. Kecamatan Benakat meliputi DI Ataran Padangan Sapi, DI Ataran Mato Ruso, DI Ataran Danau Sepang, DI Ataran Danau Sabau, DI Ataran Danau Gabus, dan DI Ataran Danau Bengkuang; i. Kecamatan Gunung Megang meliputi DI Ataran Belanti, DI Ataran Samsin, DI Ataran Negara, DI Ataran Tebat Binjal, DI Ataran Danau Gabus, DI Ataran Danau Baturaja, DI Ataran Bengkuang, DI Ataran Rimbo Sekejam, DI Ataran Danau Riamu, DI Ataran Piagul, DI Ataran Mijak, DI Ataran Pedare, DI Ataran Tebat Semen, DI Ataran Jernih Indah Padang Bindu, DI Ataran Danau Sidup, DI Ataran Kandis / Sungai Ibul, dan DI Ataran Sei Garang; j. Kecamatan Belimbing meliputi DI Ataran Tebet Alai, DI Ataran Tebat Timban, DI Ataran Danau Sidup, DI Ataran Serampo Sakti, DI Ataran Segogog, DI Ataran Rimbe Rawang, DI Ataran Puyu, DI Ataran Paku Panjang, DI Ataran Nanti Agung, DI Ataran Mitra Kalian, DI Ataran Mijo, DI Ataran Lebung Rumbai, DI Ataran Lebung Kecik, DI Ataran Kepayang, DI Ataran Kebat Alai, DI Ataran Kandis, DI Ataran Joer, DI Ataran Jalan Baru, DI Ataran Gelundi Lembak, DI Ataran Gaung, DI Ataran Danau Buluh, dan DI Ataran Buluran Serah; k. Kecamatan Empat Petulai Dangku yaitu DI Dangku Kiri/Kanan yang meliputi Ataran Sungai Serut, Ataran Lubuk Pucuk Matang, Ataran Kemenanjung, Ataran Kayuapu, Ataran Danau Tanjung Putus, Ataran Cakur, Ataran Benuang, Ataran Terusan Deras, Ataran Terusan, Ataran Tebat Gelumbang, Ataran Tebat Besak, Ataran Sungai Nanggai, Ataran Sungai Laisan, Ataran Sungai Baung, Ataran Rantau Panjang, Ataran Pulau Bakul, Ataran Pesusuk Permai, Ataran Lubuk Bengkuang, Ataran Limau Kecil, Ataran Lebung Rambai, Ataran Lebung Deras, Ataran Kialek, Ataran Danau Tebat, Ataran Danau Tanjung, Ataran Danau Lematang, Ataran Danau Kecik, Ataran Danau Kasai, Ataran Danau Batang, Ataran Belanti, dan Ataran Arisan Pinang Piji; l. Kecamatan Lubai meliputi DI Ataran Desa Jiwa Baru; m. Kecamatan Lembak meliputi DI Ataran Sungai Pangkul, dan DI Ataran Desa Talang Nangka;
28 n. Kecamatan Gelumbang meliputi DI Ataran Air Sungai Raman, DI Ataran Desa Milian, DI Ataran Desa Pedataran, DI Ataran Desa Jambu, DI Ataran Desa Sebau, dan DI Ataran Desa Karta Mulya; o. Kecamatan Kelekar meliputi DI Ataran Sungai Purun, DI Ataran Sungai Sekudus, dan DI Ataran Padang Ulu; p. Kecamatan Sungai Rotan meliputi DI Ataran Tebat Gantung Muara Lematang, DI Ataran Serban Tanding Marga, DI Ataran Sukamerindu, DI Ataran Sungai Rotan Besar, DI Ataran Gulo Pocong, DI Ataran Sungai Ngaerengas, DI Ataran Lembak Batang Lingkis, DI Ataran Sukarame, DI Ataran Keturunan, DI Ataran Seluang Batak, DI Ataran Kelekar, DI Ataran Sungai Beringin, DI Ataran Sungai Buntung, DI Ataran Sukamaju, DI Ataran Ngerengat, DI Ataran Sawah Lebar, dan DI Ataran Air Talang Ulu; dan q. Kecamatan Muara Belida meliputi DI Ataran Tl. Patimah, DI Ataran Sungai Kakap, DI Ataran Sungai Sejawi, DI Ataran Sungai Rengas, DI Ataran Sungai Arisan Tembagu, DI Ataran Sungai Baung, DI Ataran Arisan Musi, DI Ataran Sungai Ulak Baru, dan DI Ataran Tanjung Baru. (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah waduk, kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-pintu air, dan jaringan drainase. (6) Pembangunan dan pengendalian banjir difokuskan di daerah perkotaan dan di daerah rawan banjir. (7) Pembangunan sarana pengendalian banjir difokuskan di sub daerah aliran Sungai Musi. (8) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan secara terpisah pada sumber- sumber air di wilayah kabupaten. Paragraf 5 Sistem jaringan prasarana lainnya Pasal 30 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan d. sistem jaringan evakuasi bencana. Pasal 31
29 SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan tersebar di semua kecamatan. Pasal 32 (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi : a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (on site); b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (off site); c. sistem pengelolaan limbah industri; dan d. sistem pengelolaan limbah medis. (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu. (3) Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Lubai. Pasal 33 (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas : a. tempat penampungan sementara (TPS); b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan d. stasiun peralihan antara. (2) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di : a. setiap unit lingkungan permukiman; dan/atau b. setiap pusat-pusat kegiatan. (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan lokasi diarahkan jauh dari permukiman penduduk dan industri dengan pertimbangan TPST akan mendapatkan daerah penyangga yang baik. (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan metode sanitary landfill, meliputi : a. TPA Gelumbang di Kecamatan Gelumbang untuk melayani Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat; b. TPA Gunung Megang di Kecamatan Gunung Megang untuk melayani kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Gunung
30 Megang, Kecamatan Belimbing, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku; c. TPA Lubai di Kecamatan Lubai untuk melayani Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, dan Kecamatan Lubai Ulu TPA Bukit Kancil di kecamatan Muara Enim untuk melayani kecamatan Muara Enim, kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas; d. TPA Bukit Kancil di Kecamatan Muara Enim untuk melayani Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas; e. TPA Tanjung Agung di kecamatan Tanjung Agung untuk melayani Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Panang Enim; dan f. TPA Tanjung Enim di kecamatan Lawang Kidul untuk melayani kecamatan Lawang Kidul. (6) Stasiun Peralihan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Belida Darat. Pasal 34 (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi : a. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan b. penyediaan ruang evakuasi bencana. (2) Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalan arteri, kolektor, lokal dan jalan lainnya. (3) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. ruang evakuasi bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Muara Enim; tanah b. ruang evakuasi bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelakar, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida; c. ruang evakuasi bencana kebakaran hutan atau lahan tersebar di seluruh kecamatan;
31 d. ruang evakuasi bencana angin puting beliung ditetapkan di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, dan Muara Belida; dan e. ruang evakuasi bencana gempa bumi ditetapkan di wilayah Kabupaten. (4) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan taman. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi: a. kawasan peruntukan lindung; dan b. kawasan peruntukan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung Pasal 36 Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan konservasi; d. kawasan lindung geologi; e. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan f. kawasan cagar budaya. Pasal 37 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :
32 a. kawasan hutan lindung; dan b. kawasan lindung gambut. (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 61.925,44 hektar yang terdapat di : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Semende Darat Tengah; c. Kecamatan Semende Darat Laut; d. Kecamatan Tanjung Agung; e. Kecamatan Panang Enim; dan f. Kecamatan Lawang Kidul. (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada Kesatuan Hidrologis Gambut yang memiliki fungsi lindung Ekosistem Gambut berupa kubah gambut yang memiliki ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih seluas lebih kurang 5.904 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Sungai Rotan. Pasal 38 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi : a. sempadan sungai; b. kawasan sekitar danau atau waduk; c. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan d. ruang terbuka hijau kota. (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh sungai di wilayah kabupaten seluas lebih kurang 13.943 hektar, dengan kriteria : a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar lebar paling sedikit 100 kawasan permukiman dengan (seratus) meter dari tepi sungai; dan c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 107 hektar terdapat di : a. Danau Segayam di Kecamatan Gelumbang; b. Danau Anyar di Kecamatan Rambang Niru; dan c. Danau Deduhuk di Kecamatan Semende Darat Ulu. (4) Kawasan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan lindung spiritual dan kearifan
33 Benakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Laut. (5) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari : a. ruang terbuka hijau publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan b. ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan. (6) Rencana penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa taman kota, hutan kota, pulau jalan, dan median jalan serta ruang terbuka hijau fungsi tertentu ditetapkan di seluruh kawasan perkotaan kecamatan. Pasal 39 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, yang terdiri dari : a. kawasan suaka alam (KSA); dan b. kawasan pelestarian alam (KPA); (2) KSA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Isau-Isau Pasemah seluas lebih kurang 8.863,49 hektar yang berada di Kecamatan Semende Darat laut, Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Panang Enim. (3) KPA sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b, meliputi : a. kawasan taman hutan raya (TAHURA) berada di Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Muara Enim; dan b. kawasan arboretum dan keanekaragaman hayati seluas lebih kurang 17,5 hektar yang terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, dan Kecamatan Panang Enim. Pasal 40 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, ditetapkan pada : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan c. Kecamatan Semende Darat Laut. Pasal 41 (1) Kawasan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi : rawan bencana yang a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
34 b. kawasan rawan bencana banjir; c. kawasan rawan bencana kebakaran hutan atau lahan; d. kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan e. Kawasan rawan bencana gempa bumi. (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Semende Darat Tengah; c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan d. Kecamatan Tanjung Agung. (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. Kecamatan Tanjung Agung; b. Kecamatan Lawang Kidul; c. Kecamatan Muara Enim; d. Kecamatan Ujan Mas; e. Kecamatan Gunung Megang; f. Kecamatan Benakat; g. Kecamatan Belimbing; h. Kecamatan Empat Petulai Dangku; i. Kecamatan Lembak; j. Kecamatan Gelumbang; k. Kecamatan Kelekar; l. Kecamatan Sungai Rotan; dan m. Kecamatan Muara Belida. (4) Kawasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di seluruh kecamatan. rawan bencana kebakaran hutan atau (5) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Tanjung Agung; c. Kecamatan Panang Enim; d. Kecamatan Lawang Kidul; e. Kecamatan Muara Enim; f. Kecamatan Ujan Mas; g. Kecamatan Gunung Megang; h. Kecamatan Benakat; i. Kecamatan Rambang Niru;
35 j. Kecamatan Empat Petulai Dangku; k. Kecamatan Lembak; l. Kecamatan Gelumbang; dan m. Kecamatan Muara Belida. (6) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Semende Darat Tengah; c. Kecamatan Semende Darat Laut; d. Kecamatan Panang Enim; e. Kecamatan Tanjung Agung; dan f. Kecamatan Ujan Mas. Pasal 42 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, yaitu kawasan Batu Megalitik Galang Empat/Batu Empat Formasi seluas lebih kurang 10 hektar di Kecamatan Semende Darat Laut dan Situs Batu Begendong seluas lebih kurang 0,5 hektar di Kecamatan Tanjung Agung. Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya Pasal 43 Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan pertanian; d. kawasan perikanan; e. kawasan pertambangan dan energi; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan pariwisata; h. kawasan permukiman; dan i. kawasan pertahanan dan keamanan. Pasal 44 Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :
36 a. kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 25.498,07 hektar yang terdapat di Kecamatan Rambang, dan Kecamatan Lubai; b. kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 162.470,28 hektar yang terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas lebih kurang 13.727,13 hektar yang terdapat di Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida. Pasal 45 Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdapat di : a. Hutan Ramuan Desa terdapat di Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Tanjung Agung; dan b. Rimbo Sekampung terdapat di Wilayah Adat Benakat. Pasal 46 (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi : a. kawasan tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan, yang dilengkapi dengan pengembalaan umum. (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 21.173 hektar. (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas lebih kurang 19.632,40 hektar, ditetapkan di sebagian wilayah : a. Kecamatan Semende Darat Laut; b. Kecamatan Semede Darat Tengah; c. Kecamatan Semende Darat Ulu; d. Kecamatan Tanjung Agung; e. Kecamatan Panang Enim; f. Kecamatan Lubai; g. Kecamatan Lawang Kidul; h. Kecamatan Muara Enim; i. Kecamatan Ujan Mas; j. Kecamatan Gunung Megang;
37 k. Kecamatan Benakat; l. Kecamatan Belimbing; m. Kecamatan Empat Petulai Dangku; n. Kecamatan Gelumbang; o. Kecamatan Lembak; p. Kecamatan Sungai Rotan; q. Kecamatan Muara Belida; dan r. Kecamatan Kelekar. (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 4.218 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida. (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 66.523 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan. (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 2.931 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida. (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan komoditi utama meliputi : a. karet, terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah; b. kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Belimbing; c. kopi, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat; d. kelapa, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan
38 Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, dan Kecamatan Muara Belida; e. lada, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Semenda Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah; f. kakao, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Semenda Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah; g. aren, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Ulu; h. kapuk, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Rambang Niru; i. nilam, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung; j. tebu, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung. Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Rambang; k. tembakau, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung; l. kemiri, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida; dan m. cengkeh, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Belimbing. (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 5.516 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida. (9) Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) disajikan dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum
39 dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (10) kawasan peternakan, yang dilengkapi dengan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di: a. Kecamatan Semende Darat Laut, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kuda, kambing, dan itik; b. Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan komoditi utama kerbau, kuda, kambing, dan itik; c. Kecamatan Semende Darat Ulu, dengan komoditi utama kerbau, kuda, kambing, dan itik; d. Kecamatan Panang Enim, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, ayam ras, dan itik; e. Kecamatan Tanjung Agung, dengan komoditi utama sapi, kerbau, ayam ras, dan itik; f. Kecamatan Lawang Kidul, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi, kerbau, dan kambing; g. Kecamatan Muara Enim, dengan komoditi utama kerbau, sapi, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik; h. Kecamatan Ujan Mas, dengan komoditi utama kerbau, sapi , kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik; i. Kecamatan Gunung Megang, dengan komoditi utama kerbau, sapi, kambing, ayam ras, ayam buras, dan itik; j. Kecamatan Rambang, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras; k. Kecamatan Rambang Niru, dengan komoditi sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras; l. Kecamatan Empat Petulai Dangku, dengan komoditi sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras; m. Kecamatan Sungai Rotan, dengan komoditi sapi, dan kerbau; n. Kecamatan Lubai, dengan komoditi sapi, ayam buras, dan ayam ras; o. Kecamatan Lembak, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi dan kambing; p. Kecamatan Gelumbang, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi, kambing, dan kerbau; q. Kecamatan Lubai ulu, dengan komoditi utama sapi, ayam buras, dan ayam ras; r. Kecamatan Benakat, dengan komoditi utama sapi, kambing dan kerbau; s. Kecamatan Belimbing, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras, dan itik; t. Kecamatan Muara Belida, dengan komoditi utama itik, sapi, ayam ras, dan kerbau;
40 u. Kecamatan Belida Darat, dengan komoditi utama kambing, ayam ras, dan sapi; dan v. Kecamatan Kelekar, dengan komoditi utama sapi, itik, dan ayam ras. Pasal 47 (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri atas : a. kawasan perikanan tangkap; dan b. kawasan perikanan budidaya. (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada perairan umum di wilayah kabupaten. (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di kolam, sawah, sungai, rawa/lebak, dan danau yang berada di wilayah kecamatan. Pasal 48 Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, terdiri atas : a. kawasan pertambangan mineral; b. kawasan pertambangan batubara; c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; d. kawasan panas bumi; e. kawasan Pembangkit tenaga listrik; dan f. kawasan pengembangan gas methan batubara dan underground coal gasification (UCG). Pasal 49 (1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dalam Pasal 48 huruf a, meliputi : a. Kawasan pertambangan bukan logam; dan b. Kawasan pertambangan batuan. (2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Sungai Rotan. (3) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan
41 Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida. (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diusahakan dalam wilayah ijin usaha pertambangan dan/atau wilayah pertambangan rakyat. Pasal 50 kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, ditetapkan di sebagian : a. Kecamatan Panang Enim; b. Kecamatan Tanjung Agung; c. Kecamatan Lawang Kidul; d. Kecamatan Muara Enim; e. Kecamatan Ujan Mas; f. Kecamatan Benakat; g. Kecamatan Gunung Megang; h. Kecamatan Belimbing; i. Kecamatan Rambang Niru; j. Kecamatan Empat Petulai Dangku; k. Kecamatan Rambang; l. Kecamatan Lubai; m. Kecamatan Lubai Ulu; dan n. Kecamatan Lembak. Pasal 51 Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Panang Enim. Pasal 52 Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dikembangkan di : a. Kecamatan Semende Darat Ulu; b. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan c. Kecamatan Semende Darat Laut.
42 Pasal 53 Kawasan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan. Pasal 54 Kawasan pengembangan gas methan batubara dan Underground Coal Gasification (UCG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, meliputi : a. gas metan batubara dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Panang Enim; dan b. Underground Coal Gasification (UCG) dikembangkan di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku. Pasal 55 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, seluas lebih kurang 3.183 hektar terdiri atas : a. kawasan industri; dan b. sentra industri kecil dan menengah. (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida. (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan; dan b. sentra industri menengah ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida. Pasal 56 (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, terdiri atas : a. kawasan wisata alam; b. kawasan wisata budaya; dan c. kawasan wisata buatan.
43 (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Danau Deduhuk, Air Terjun Tanjung Tiga, Air Terjun Air Hitam, Air Terjun Cahaya Alam di Kecamatan Semede Darat Ulu; b. Air Terjun Curug Tinggi di Kecamatan Semende Darat Tengah; c. Air Panas Gemuhak, Gua Batu Sangkur, di Kecamatan Semende Darat Laut; d. Wisata Air Terjun Bedegung dan Wisata Arung Jeram, Air Terjun Curug Bali, Lubuk Nipis di Kecamatan Panang Enim; e. Air Terjun Curug Ayun, Air Terjun Lemutu, Air Terjun Selingsing, Air Terjun Keban Agung, Air Terjun Lubuk Besak, Air Terjun Napal Lintang, Air Terjun Keluang, Air Terjun Bemban, Air Terjun Behuang, Air Terjun Lemutu dan Air Terjun Napal Carik di Kecamatan Tanjung Agung; f. Air Terjun Tilam di Kecamatan Lawang Kidul; dan g. Danau Segayam di Kecamatan Gelumbang. (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu desa wisata di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Lawang Kidul. (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh wilayah kecamatan. Pasal 57 (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 43 huruf h, seluas lebih kurang 14.479 hektar meliputi : a. kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 4.701 hektar; dan b. kawasan permukiman perdesaan seluas lebih kurang 9.778 hektar. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di seluruh wilayah ibukota kecamatan. (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di : a. seluruh wilayah perdesaan; dan b. kawasan transmigrasi. Pasal 58 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf i, meliputi : a. Rindam II/SWJ seluas 29,7 hektar di Kecamatan Muara Enim;
44 b. Kodim 0404/Muara Enim seluas 0,3 hektar di Kecamatan Muara Enim; c. Yonif 141/Aneka Yudha Jaya Prakosa seluas 34,2 hektar di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul; d. Yonkav 5/Dwipangga Ceta seluas 84,3 hektar di Kecamatan Gelumbang; e. Koramil yang berada di beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten; f. Kepolisian Resor (Polres) di Kecamatan Muara Enim; dan g. Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten. BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 59 (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas : a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 60 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ditetapkan pada : a. kawasan Sentra Industri Kecamatan Lembak; b. kawasan Agropolitan Semende; c. kawasan Agropolitan Tanjung Agung; d. kawasan Ekowisata Tanjung Tiga; dan e. kawasan Bukit Asam. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Batu Megalitik Galang Empat/Batu Empat Formasi di Kecamatan Semende Darat Laut. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
45 Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten. (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta dan Kerjasama Pendanaan. (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat. (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : a. tahap pertama, yaitu Tahun 2018-2023, diprioritaskan pada perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan; b. tahap kedua, yaitu Tahun 2023-2028, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2028-2033, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap keempat, yaitu Tahun 2033-2038, diprioritaskan pada pemantapan. (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Pasal 62 (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, meliputi : a. indikasi program perwujudan pusat kegiatan; dan
46 b. indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana. (2) Indikasi program perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim sebagai PKW; b. pengembangan dan penataan perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang sebagai PPK; dan c. pengembangan dan penataan perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat;, perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru, perkotaan Beringin Kecamatan Lubai, perkotaan Lembak Kecamatan Lembak, perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat, perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar, perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida, perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, dan perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagai PPL. (3) Indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi; b. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi; c. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; d. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan e. Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Pasal 63 (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, meliputi : a. indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan b. indikasi program perwujudan kawasan budidaya. (2) Indikasi program perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
47 a. pemantapan kawasan kawasan bawahannya; yang memberikan perlindungan b. pemantapan kawasan perlindungan setempat sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, spiritual dan kearifan lokal); (sempadan lindungan c. pemantapan dan pengembangan RTH; d. pemantapan kawasan konservasi; e. pemantapaan kawasan lindung geologi; f. pemantapan kawasan rawan bencana; dan g. pemantapan kawasan cagar budaya (3) Indikasi program perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat; b. pengembangan kawasan pertanian; c. pengembangan kawasan perikanan; d. pengembangan kawasan pertambangan; e. pengembangan kawasan industri; f. pengembangan kawasan pariwisata; dan g. pengembangan kawasan pemukiman perkotaan; h. pengembangan kawasan pemukiman perdesaan; Bagian Keempat Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 64 (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, meliputi : a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. (2) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan kawasan sentra industri; b. pengembangan kawasan agropolitan; c. pengembangan kawasan ekowisata; dan d. pengembangan kawasan Bukit Asam
48 (3) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan situs. BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 65 (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 66 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dalam menyusun pedoman bagi Pemerintah Kabupaten peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan b udidaya. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 67
49 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk : a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang. (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 (1) Izin pemanfaatan ruang terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), terdiri atas : a. Izin prinsip; b. Izin lokasi; c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); dan d. Izin Mendirikan Bangunan. (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 69 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. kabupaten untuk mendorong (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
50 b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Paragraf 2 Ketentuan Insentif Pasal 70 (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang; (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan : a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten; b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (3) Ketentuan insentif berupa: a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi. Pasal 71 (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi : a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan b. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. (2) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa : a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima; b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah.
51 (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa : a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau h. kemudahan perizinan. Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif Pasal 72 (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan : a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten; b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (3) Ketentuan disinsentif berupa : a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau b. non fiskal berupa : 1. kewajiban memberi kompensasi; 2. pensyaratan khusus dalam perizinan; 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Pasal 73 (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi : a. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan b. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
52 a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima; b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. (3) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan oleh Pemerintah pemanfaatan Kabupaten; ruang yang diberikan c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Bagian Kelima Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 74 (1) Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan pelanggar sanksi pemanfaatan ruang. administratif yang diberikan kepada (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
53 f. pemanfaatan terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau ruang yang menghalangi akses g. pemanfaatan ruang dengan prosedur yang tidak benar. izin yang diperoleh melalui Paragraf 2 Arahan Sanksi Administratif Pasal 75 (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. penolakan izin; g. pembatalan izin; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
54 BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 76 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, penghentian pembangunan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau tersebut Izin apabila kegiatan pembangunan Pemegang menimbulkan kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 77 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 78 Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenai sanksi administratif. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 79 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap : a. perencanaan tata ruang;
55 b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 80 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dapat berupa : tata ruang a. masukan mengenai : 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pasal 81 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dapat berupa : a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; efisiensi, e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 82 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dapat berupa : a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
56 dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat Pasal 83 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 84 Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB X KELEMBAGAAN Pasal 85 (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 86 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
57 ayat tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan di perundang-undangan. (1) BAB XII PENYIDIKAN Pasal 87 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58 (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 88 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 89 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 (1) Dalam hal oleh penetapan Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum terdapat kawasan hutan
59 disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dimaksud dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten. (2) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah administrasi pada wilayah perbatasan kabupaten oleh Kementerian/Lembaga yang menangani batas wilayah terhadap wilayah administrasi kabupaten yang masih indikatif pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka perubahan batas wilayah administrasi dimaksud dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten. (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah dalam kabupaten, maka penataan dan pemanfaatan ruang bagi wilayah hasil pemekaran masih mengikuti rencana tata ruang wilayah induk hingga disusun perubahan rencana tata ruang. (4) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya. b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak ini berlaku sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan PeraturanDaerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian-penyesuaian izin paling lama 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. tanpa 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. tanpa (6) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan
60 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 91 Dengan berlakunya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten dinyatakan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Muara Enim Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah' Muara Enim Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan tidak berlaku. Pasal 92 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah Kabupaten memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 21 Desember 2018 BUPATI MUARA ENIM, AHMAD YAN! Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018 di Muara Enim SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA SUMATERA SELATAN: (1 ENIM, PROVINS! 4 5 1 9 / 2018)
1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018-2038 I. UMUM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, ke-berlanjutan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan dengan sumberdaya memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan tujuan akibat penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan rangka menyelaraskan dan nasional. Untuk menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim yang mengakomodasikan kepentingan nasional, provinsi, dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang. keberdayagunaan dan alam sumberdaya dan buatan pemanfaatan sesuai ruang, dengan itu, dalam terbentuknya Daerah Otonomi Baru hasil Dengan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), maka telah terjadi perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Muara Enim sehingga RTRW Kabupaten Muara Enim telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan Peninjuan Kembali (PK) disamping juga dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi pembangunan dan pemanfatan ruang, paduserasi rencana pembangunan antar kabupaten serta dinamika pembangunan lainnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. telah Selanjutnya PK RTRW Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.
2 Dari hasil pelaksanaan PK yang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032 didapat rekomendasi bahwa perlu dilakukannya revisi dengan pencabutan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032. RTRW Kabupaten Muara Enim yang baru diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan di terciptanya keselarasan, Kabupaten Muara Enim dengan keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar sektor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Kabupaten Muara Enim memiliki wilayah yang berbatasan dengan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, pada saat peraturan daerah ini disusun baru 3 (tiga) batas wilayah yang telah ditetapkan secara defenitif melalui Peraturan Menteri yaitu batas dengan Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu, Kabupaten Musirawas dan Kota Palembang, sedangkan untuk 8 (delapan) batas wilayah lainnya masih bersifat indikatif, sehingga luas wilayah Kabupaten Muara Enim belum dapat disebutkan secara pasti luas wilayah dengan kata "paling sedikit" atau "paling banyak" karena sebagian besar batas wilayah masih bersifat indikatif dan masih dimungkinkan untuk bertambah atau berkurang ("lebih kurang"). Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Tujuan penataan ruang wilayah daerah disesuaikan dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang serta karakteristik dan potensi daerah Pasal 6 Cukup Jelas
3 Pasal 7 huruf a menciptakan keterpaduan sistem perkotaan dimaksudkan untuk membentuk sistem pusat kegiatan yang berhierarki, terbentuk dapat jangkauan pelayanan yang sehingga melayani seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim. huruf b Cukup Jelas huruf c Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud "rencana struktur ruang" adalah gambaran sistem kota-kota dan sistem jaringan prasarana wilayah yang ingin dicapai pada akhir tahun perencanaan, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) RTRW Kabupaten Muara Enim menetapkan sistem perkotaan yang meliputi PKW, PPK, serta PPL, sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW. Ayat (2)
4 Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Jaringan jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan umum yang menghubungkan antar- PKN, antara PKN dvan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandara pusat penyebaran skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/ nasional. Jaringan kolektor primer satu (JKP-1) merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Terminal tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi Terminal tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan perdesaan. Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20
5 lokasi bandar udara khusus terdapat pada 1(satu) lokasi dalam wilayah administrasi Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Jaringan transmisi tenaga listrik merupakan jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa kawat, saluran udara, kabel bawah laut dan kabel bawah tanah yang meliputi jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan arus searah. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas
6 Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) lindung yang berfungsi untuk memberikan Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya. Ayat (2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ayat (3) Kawasan Lindung Bergambut, adalah kawasan yang berfungsi mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penhambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Pasal 38 Cukup Jelas
7 Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Kawasan peruntukan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukkan industri. Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Ayat (1) Huruf a kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan dimana pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis. tanaman pangan adalah kawasan Huruf b kawasan hortikultura adalah kawasan yang diperuntukkan tanaman bagi palawija, atau tanaman pangan. tanaman pangan hortikultura seperti Huruf c adalah perkebunan Tujuan terutama mengembangkan areal produksi perkebunan untuk dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan serta mengembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Provinsi Sumatera Selatan adalah kelapa sawit, karet, kopi serta komoditas perkebunan produktif lainnya. penetapan kawasan komoditas utama
8 Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan lingkungannya mulai dari sampai dengan praproduksi, produksi, pengolahan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis peternakan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan dan energi, baik wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan yang memiliki kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan kementerian yang membidangi bidang pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi. Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas
9 Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Kawasan Bukit Asam adalah kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berada dalam dua wilayah di kabupaten yaitu wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung dengan rencana pengembangan awal kawasan seluas lebih kurang 600 hektar. Ayat (2) Cukup Jelas.
Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas 10
Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup Jelas Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas Pasal 81 Cukup Jelas Pasal 82 Cukup Jelas Pasal 83 Cukup Jelas Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Cukup Jelas Pasal 86 Cukup Jelas Pasal 87 Cukup Jelas Pasal 88 Cukup Jelas Pasal 89 Cukup Jelas Pasal 90 Cukup Jelas 11
12 Pasal 91 Cukup Jelas Pasal 92 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARA DAEARAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 1
U m 0 0 0 6 7 6 9 S L ° 3 0 0 0 1 5 6 9 ' 0 1 ° 3 ' 0 2 ° 3 0 0 0 6 2 6 9 ' 0 3 ° 3 0 0 0 1 0 6 9 ' 0 4 ° 3 ' 0 0 0 6 7 5 9 0 5 ° 3 ° 4 0 0 0 1 5 5 9 ' 0 1 ° 4 U m 0 0 0 6 2 5 9 S L ' 0 2 ° 4 BT 305000 mT 103°20' Empat Lawang Kota Pagar Alam Bengkulu Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu 305000 BT mT 103°20' Musi Rawas 330000 103°30' Lahat Rekimai Jaya Swarna Dwipa Semende Darat Tengah Semende Darat Ulu 330000 103°30' 103°40' 355000 103°50' 380000 104° 104°10' 405000 104°20' 430000 104°30' 455000 104°40' mT Banyuasin Muara Lematang Arisan Musi Arisanmusi Timur Tanding Marga Harapan Mulya Suka Merindu Gedung Buruk Mulya Abadi Muara Belida Patra Tani Musi Banyuasin Sungai Rotan Sungai Rotan Kasai Kayuara Batu Patra Tani Danau Tampang Danau Baru Paya Angus Gelumbang Petar Dalam Gumai Putak Petar Luar Sukarami Sukajadi Teluk Limau Sukajaya Bitis Sukadana Penukal Abab Lematang Ilir Danau Rata Sukamaju Penandingan Karta Mulya Sebau Paya Bakal Suka Menang Suka Menang Gelumbang Talang Taling Suka Cinta Sigam Segayam Tanjung Miring Pedataran Midar Tambangan Kelekar Tanjungmedang Modong Jambu Pinang Banjar Melilian Karang Endah Gaung Talang Pelempang Sungai Duren Karang Endah Selatan Embacang Kelekar Alai Alai Selatan Talang Nangka Tapus Lembak Telukjaya Petanang Lembak Lembak Lubuk Enau Siku Menanti Suban Baru Benakat Hidup Baru Baturaja Dangku Dangku Pangkalan Babat Kelekar Padang Bindu Betung Teluk Lubuk Berugo Tanjung Belimbing Darmo Kasih Bulang Dalam Banuayu Kuripan Gunung Raja Kahuripan Selatan Kahuripan Baru Muara Niru Airlimau Kemang Menanti Selatan Ogan Ilir Penanggiran Ramipasai Gunung Megang Dalam Gunung Megang Luar Panang Jaya Tanjung Muning Lubuk Mumpo Simpang Tanjung Cintakasih Belimbing Jaya Gunung Megang Luar Perjito Tanjung Terang Belimbing Sido Mulyo Gerinam Tebat Agung Kasih Dewa Tanjung Menang Tebat Agung Jemenang Lubuk Raman Kota Prabumulih Gaung Asam Lubuk Semantung Lubuk Getam Babat Ibul Tanjung Bunut Tanjung Bunut Talang Balai Talang Beliung Belida Darat Ulak Bandung Fajar Indah Air Cekdam Muara Emburung Air Talas Sialingan Ujan Mas Ujanmas Lama Guci Ujanmas Baru Ujanmas lama Pinang Belarik Kayuara Sakti Gunung Megang Manunggal Jaya Sumaja Makmur Rambang Niru Air Enau Manunggal Makmur Kencana Mulya Sugih Waras Sugiwaras Barat Air Keruh Tanjung Dalam Sugihan Tanjung Raya Baru Rambang Sukarami Muara Gula Lama Sumber Rahayu Tanjung Kemala Muara Gula Baru Bangun Sari Negeri Agung Tanjung Raman Tanjung Serian Aurduri Gemawang Rambang Kepur Muara Harapan Marga Mulya Harapan Jaya Sakajaya Air Asam Jiwa Baru Muara Enim Pasar Satu Lubuk Empelas Tungkal Muara Lawai Pasar Dua Pasar Tiga Air Lintang Tanjung Jati Pasar Tiga Muara Enim Muara Enim Lubai Beringin Beringin Karang Raja Kota Baru Pagar Gunung Tanjung Raja Menanti Lingga Aur Subanjeriji Pasar Tanjung Enim Tegal Rejo Karang Sari Karang Agung Tanjung Enim Selatan Tanjung Enim Karang Mulia Lawang Kidul Keban Agung Keban Agung Darmo Sumber Mulia Karang Agung Lubai Ulu Tanjunglalang Tanjung Agung Seleman Sumber Asri Prabu Menang Lecah Lubai Makmur Mekar Jaya Tanjung Karangan Lubai Persada Tanjung Agung Muara Emil Matas Pagar Dewa Tanjung Bulan Paduraksa Embawang Lesung Batu Pandan Enim Lebak Budi Lebak Budi Pagar Jati Lambur Suka Raja Tanjung Baru Pagar Agung Panang Enim Lubuk Nipis Pandan Dulang Muara Meo Tanah Abang Perapau Karya Nyata Padang Bindu Sugih Waras Indramayu Bedegung Ogan Komering Ulu Timur Penyandingan Muara Danau Muara Dua Pulau Panggung Pulau Panggung Batu Surau Gunung Agung Tebing Abang Kotapadang Sri Tanjung Kotaagung Palak Tanah Sri Tanjung Muara Tenang Tenam Bungkuk Semende Darat Laut Babatan Penindaian Ogan Komering Ulu Pajar Bulan Pajar Bulan Aremantai Siring Agung Tanjung Agung Segamit Datar Lebar Cahaya Alam Plakat Tanjung Tiga Danau Gerak Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Way Kanan Prov. Lampung 103°40' 355000 103°50' 380000 104° 405000 104°10' 104°20' 430000 104°30' 455000 mT 104°40' BT Kota Palembang Ogan Komering Ilir BT 104°50' 480000 U m 0 0 0 6 7 6 9 S L ° 3 0 0 0 1 5 6 9 ' 0 1 ° 3 ' 0 2 ° 3 0 0 0 6 2 6 9 ' 0 3 ° 3 0 0 0 1 0 6 9 ' 0 4 ° 3 ' 0 0 0 6 7 5 9 0 5 ° 3 ° 4 0 0 0 1 5 5 9 ' 0 1 ° 4 U m 0 0 0 6 2 5 9 S L ' 0 2 ° 4 480000 104°50' PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 PETA STRUKTUR RUANG U 1:300.000 0 5 10 20 30 40 Proyeksi Sistem Grid Datum : Transverse Mercator : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator : WGS84 - Zone 48S DIAGRAM LOKASI 101°40' BT 103°20' 105° BT Jambi S L Kepulauan Bangka Belitung S L ' 0 2 ° 3 Bengkulu Sumatera Selatan ' 0 2 ° 3 S L S L ° 5 Lampung ° 5 Lokasi Yang Dipetakan 101°40' BT 103°20' 105° BT K E T E R A N G A N IBUKOTA PEMERINTAHAN Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Alur Pelayaran Bandar Udara Khusus BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Sistem Jaringan Energi Gardu Induk Batas Kabupaten Batas Kecamatan PLTA PERAIRAN PLTG Sungai PLTMH STRUKTUR RUANG : Sistem Perkotaan PLTP PKW PLTU PPK Jaringan Gas Bumi PPL Jaringan Minyak Bumi Sistem Jaringan Transportasi Terminal Barang SUTM Terminal Type A SUTT - 275 kV Terminal Type B SUTET - 500 kV Terminal Type C Stasiun Kereta Api Jalan Arteri Primer Sistem Jaringan Telekomunikasi Menara Telekomunikasi Jalan Kereta Api Umum Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) Jaringan Serat Optik Sistem Jaringan Sumber Daya Air Saluran Irigasi Jalan Lokal Saluran Drainase Jalan Khusus Batubara Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Kolektor 2 Rencana Jalan Lingkar Kabupaten Rencana PDAM TPA Jalur Evakuasi Jalur Kerata Api Umum IPAL Sumber Data : - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6. Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional Catatan : Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI 50 Km
S L 0 0 0 6 7 6 9 U m ° 3 ' 0 1 ° 3 0 0 0 1 5 6 9 ' 0 2 ° 3 0 0 0 6 2 6 9 ' 0 3 ° 3 0 0 0 1 0 6 9 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 0 0 0 6 7 5 9 ° 4 0 0 0 1 5 5 9 ' 0 1 ° 4 T m S L 0 0 0 6 2 5 9 ' 0 2 ° 4 Empat Lawang Bengkulu Selatan 103°20' 305000 Kota Pagar Alam Kab. Kaur Prov. Bengkulu 305000 103°20' BT mT Musi Rawas mT BT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' 330000 355000 380000 405000 430000 455000 mT Banyuasin Muara Lematang Tanding Marga Arisan Musi Arisanmusi Timur Harapan Mulya Suka Merindu Gedung Buruk Mulya Abadi Muara Belida Patra Tani Musi Banyuasin Sungai Rotan Sungai Rotan Kasai Kayuara Batu Patra Tani Danau Tampang Danau Baru Paya Angus Gelumbang Petar Dalam Gumai Putak Petar Luar Sukarami Sukajadi Sukadana Teluk Limau Sukajaya Bitis Penukal Abab Lematang Ilir Danau Rata Sukamaju Penandingan Karta Mulya Sebau Suka Menang Suka Menang Paya Bakal Gelumbang Talang Taling Suka Cinta Tanjung Miring Sigam Segayam Modong Pedataran Jambu Midar Tambangan Kelekar Pinang Banjar Tanjungmedang Melilian Gaung Talang Karang Endah Pelempang Lembak Sungai Duren Karang Endah Selatan Embacang Kelekar Alai Alai Selatan Talang Nangka Tapus Lembak Telukjaya Petanang Lembak Lubuk Enau Siku Menanti Suban Baru Benakat Hidup Baru Dangku Baturaja Dangku Pangkalan Babat Kelekar Padang Bindu Betung Ramipasai Gunung Megang Dalam Gunung Megang Luar Penanggiran Panang Jaya Tanjung Muning Lubuk Mumpo Teluk Lubuk Berugo Belimbing Tanjung Belimbing Bulang Darmo Kasih Dalam Cintakasih Simpang Tanjung Belimbing Jaya Banuayu Gunung Raja Kuripan Kahuripan Selatan Muara Niru Kahuripan Baru Airlimau Gerinam Gunung Megang Luar Tanjung Terang Perjito Kasih Dewa Tanjung Menang Tebat Agung Tebat Agung Sido Mulyo Jemenang Lubuk Raman Kota Prabumulih Kemang Gaung Asam Lubuk Semantung Lubuk Getam Babat Tanjung Bunut Ibul Tanjung Bunut Talang Balai Talang Beliung Menanti Selatan Ogan Ilir Ujan Mas Ujanmas Lama Ulak Bandung Guci Ujanmas Baru Ujanmas lama Pinang Belarik Fajar Indah Kayuara Sakti Gunung Megang Air Cekdam Manunggal Jaya Sumaja Makmur Muara Emburung Air Talas Rambang Niru Air Enau Manunggal Makmur Kencana Mulya Sugih Waras Sugiwaras Barat Air Keruh Tanjung Dalam Tanjung Raya Baru Rambang SukaramiSugihan Belida Darat Sialingan Muara Gula Lama Sumber Rahayu Tanjung Kemala Muara Gula Baru Bangun Sari Negeri Agung Tanjung Raman Tanjung Serian Aurduri Gemawang Rambang Kepur Muara Harapan Harapan Jaya Marga Mulya Sakajaya Air Asam Muara Enim Jiwa Baru Pasar Satu Kab. Muara Enim Lubuk Empelas Tungkal Muara Lawai Pasar Dua Tanjung Jati Pasar Tiga Pasar Tiga Air Lintang Muara Enim Lubai Beringin Beringin Karang Raja Kota Baru Pagar Gunung Muara Enim Tanjung Raja Menanti Lingga Aur Pasar Tanjung Enim Tegal Rejo Subanjeriji Karang Sari Karang Agung Tanjung Enim Selatan Tanjung Enim Karang Mulia Lawang Kidul Lahat Keban Agung Keban Agung Darmo Sumber Mulia Karang Agung Lubai Ulu Tanjunglalang Tanjung Agung Seleman Sumber Asri Prabu Menang Lubai Makmur Lecah Mekar Jaya Tanjung Karangan Lubai Persada Tanjung Agung Muara Emil Matas Pagar Dewa Tanjung Bulan Paduraksa Embawang Lesung Batu Pandan Enim Lebak Budi Lambur Tanjung Baru Lebak Budi Pagar Jati Suka Raja Pagar Agung Panang Enim Lubuk Nipis Pandan Dulang Perapau Tanah Abang Karya Nyata Muara Meo Padang Bindu Sugih Waras Indramayu Bedegung Ogan Komering Ulu Timur Penyandingan Muara Danau Muara Dua Pulau Panggung Pulau Panggung Rekimai Jaya Swarna Dwipa Gunung Agung Batu Surau Tebing Abang Semende Darat Tengah Kotapadang Sri Tanjung Kotaagung Palak Tanah Muara Tenang Sri Tanjung Tenam Bungkuk Pajar Bulan Pajar Bulan Semende Darat Laut Babatan Penindaian Ogan Komering Ulu Aremantai Siring Agung Tanjung Agung Segamit Datar Lebar Cahaya Alam Plakat Tanjung Tiga Semende Darat Ulu Danau Gerak Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Way Kanan Prov. Lampung 330000 355000 380000 405000 430000 455000 mT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' BT Kota Palembang Ogan Komering Ilir BT 104°50' 480000 0 0 0 6 7 6 9 U m 0 0 0 1 5 6 9 0 0 0 6 2 6 9 0 0 0 1 0 6 9 0 0 0 6 7 5 9 0 0 0 1 5 5 9 U m 0 0 0 6 2 5 9 480000 104°50' S L ° 3 ' 0 1 ° 3 ' 0 2 ° 3 ' 0 3 ° 3 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 ° 4 ' 0 1 ° 4 S L ' 0 2 ° 4 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 PETA POLA RUANG U 1:300.000 0 5 10 20 30 40 Proyeksi Sistem Grid Datum : Transverse Mercator : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator : WGS84 - Zone 48S DIAGRAM LOKASI 101°40' BT 103°20' 105° BT Jambi S L S L Kepulauan Bangka Belitung ' 0 2 ° 3 Bengkulu Sumatera Selatan ' 0 2 ° 3 S L S L ° 5 S E L A T M A K A S A R Lampung ° 5 Lokasi Yang Dipetakan 101°40' BT 103°20' 105° BT K E T E R A N G A N BATAS ADMINISTRASI JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI Batas Provinsi Jalan Arteri Primer Batas Kabupaten Jalur Kerata Api Umum Batas Kecamatan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) IBUKOTA PEMERINTAHAN Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) Ibukota Kabupaten Jalan Lokal Jalan Khusus Batubara Ibukota Kecamatan Rencana Jalan Bebas Hambatan Ibukota Desa/Kelurahan Rencana Jalan Kolektor Primer 2 PERAIRAN Rencana Jalan Lingkar Sungai Rencana Jalur Kereta Api Umum Rencana Bandar Udara Khusus POLA RUANG : KAWASAN LINDUNG Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hortikultura Kawasan Lindung Gambut Kawasan Perkebunan Sempadan Sungai Kawasan Peternakan Suaka Margasatwa Kawasan Pertambangan Batubara KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Industri Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Pariwisata Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Sumber Data : - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6. Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional Kepmen LHK No.SK.454/MENHUT-II/SETHEN/PLA.2/6/2016 ttg Perubahan Atas Kepmenhut Nomor SK.866/ MENHUT-II/2014, tgl 29 Sep 2014 ttg Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Catatan : Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI 50 Km
S L 0 0 0 6 7 6 9 U m ° 3 ' 0 1 ° 3 0 0 0 1 5 6 9 ' 0 2 ° 3 0 0 0 6 2 6 9 ' 0 3 ° 3 0 0 0 1 0 6 9 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 0 0 0 6 7 5 9 ° 4 0 0 0 1 5 5 9 ' 0 1 ° 4 T m S L 0 0 0 6 2 5 9 ' 0 2 ° 4 Empat Lawang Bengkulu Selatan 103°20' 305000 Kota Pagar Alam Kab. Kaur Prov. Bengkulu 305000 103°20' BT mT Musi Rawas mT BT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' 330000 355000 380000 405000 430000 455000 mT Banyuasin Muara Lematang Tanding Marga Arisan Musi Arisanmusi Timur Harapan Mulya Suka Merindu Gedung Buruk Mulya Abadi Muara Belida Patra Tani Musi Banyuasin Sungai Rotan Sungai Rotan Kasai Kayuara Batu Patra Tani Danau Tampang Danau Baru Paya Angus Gelumbang Petar Dalam Gumai Putak Petar Luar Sukarami Sukajadi Sukadana Teluk Limau Sukajaya Bitis Penukal Abab Lematang Ilir Danau Rata Sukamaju Penandingan Karta Mulya Sebau Suka Menang Suka Menang Paya Bakal Gelumbang Talang Taling Suka Cinta Tanjung Miring Sigam Segayam Modong Pedataran Jambu Midar Tambangan Kelekar Pinang Banjar Tanjungmedang Melilian Gaung Talang Karang Endah Pelempang Lembak Sungai Duren Karang Endah Selatan Embacang Kelekar Alai Alai Selatan Talang Nangka Tapus Lembak Telukjaya Petanang Lembak Lubuk Enau Siku Menanti Suban Baru Benakat Hidup Baru Dangku Baturaja Dangku Pangkalan Babat Kelekar Padang Bindu Betung Ramipasai Gunung Megang Dalam Gunung Megang Luar Penanggiran Panang Jaya Tanjung Muning Lubuk Mumpo Teluk Lubuk Berugo Belimbing Tanjung Belimbing Bulang Darmo Kasih Dalam Cintakasih Simpang Tanjung Belimbing Jaya Banuayu Gunung Raja Kuripan Kahuripan Selatan Muara Niru Kahuripan Baru Airlimau Gerinam Gunung Megang Luar Tanjung Terang Perjito Kasih Dewa Tanjung Menang Tebat Agung Tebat Agung Sido Mulyo Jemenang Lubuk Raman Kota Prabumulih Kemang Gaung Asam Lubuk Semantung Lubuk Getam Babat Tanjung Bunut Ibul Tanjung Bunut Talang Balai Talang Beliung Menanti Selatan Ogan Ilir Ujan Mas Ujanmas Lama Ulak Bandung Guci Ujanmas Baru Ujanmas lama Pinang Belarik Fajar Indah Kayuara Sakti Gunung Megang Air Cekdam Manunggal Jaya Sumaja Makmur Muara Emburung Air Talas Rambang Niru Air Enau Manunggal Makmur Kencana Mulya Sugih Waras Sugiwaras Barat Air Keruh Tanjung Dalam Tanjung Raya Baru Rambang SukaramiSugihan Belida Darat Sialingan Muara Gula Lama Sumber Rahayu Tanjung Kemala Muara Gula Baru Bangun Sari Negeri Agung Tanjung Raman Tanjung Serian Aurduri Gemawang Rambang Kepur Muara Harapan Harapan Jaya Marga Mulya Sakajaya Air Asam Muara Enim Jiwa Baru Pasar Satu Kab. Muara Enim Lubuk Empelas Tungkal Muara Lawai Pasar Dua Tanjung Jati Pasar Tiga Pasar Tiga Air Lintang Muara Enim Lubai Beringin Beringin Karang Raja Kota Baru Pagar Gunung Muara Enim Tanjung Raja Menanti Lingga Aur Pasar Tanjung Enim Tegal Rejo Subanjeriji Karang Sari Karang Agung Tanjung Enim Selatan Tanjung Enim Karang Mulia Lawang Kidul Lahat Keban Agung Keban Agung Darmo Sumber Mulia Karang Agung Lubai Ulu Tanjunglalang Tanjung Agung Seleman Sumber Asri Prabu Menang Lubai Makmur Lecah Mekar Jaya Tanjung Karangan Lubai Persada Tanjung Agung Muara Emil Matas Pagar Dewa Tanjung Bulan Paduraksa Embawang Lesung Batu Pandan Enim Lebak Budi Lambur Tanjung Baru Lebak Budi Pagar Jati Suka Raja Pagar Agung Panang Enim Lubuk Nipis Pandan Dulang Perapau Tanah Abang Karya Nyata Muara Meo Padang Bindu Sugih Waras Indramayu Bedegung Ogan Komering Ulu Timur Penyandingan Muara Danau Muara Dua Pulau Panggung Pulau Panggung Rekimai Jaya Swarna Dwipa Gunung Agung Batu Surau Tebing Abang Semende Darat Tengah Kotapadang Sri Tanjung Kotaagung Palak Tanah Muara Tenang Sri Tanjung Tenam Bungkuk Pajar Bulan Pajar Bulan Semende Darat Laut Babatan Penindaian Ogan Komering Ulu Aremantai Siring Agung Tanjung Agung Segamit Datar Lebar Cahaya Alam Plakat Tanjung Tiga Semende Darat Ulu Danau Gerak Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Way Kanan Prov. Lampung 330000 355000 380000 405000 430000 455000 mT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' BT Kota Palembang Ogan Komering Ilir BT 104°50' 480000 0 0 0 6 7 6 9 U m 0 0 0 1 5 6 9 0 0 0 6 2 6 9 0 0 0 1 0 6 9 0 0 0 6 7 5 9 0 0 0 1 5 5 9 U m 0 0 0 6 2 5 9 480000 104°50' S L ° 3 ' 0 1 ° 3 ' 0 2 ° 3 ' 0 3 ° 3 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 ° 4 ' 0 1 ° 4 ' 0 2 ° 4 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 PETA KAWASAN STRATEGIS U 1:300.000 0 5 10 20 30 40 Proyeksi Sistem Grid Datum : Transverse Mercator : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator : WGS84 - Zone 48S DIAGRAM LOKASI 101°40' BT 103°20' 105° BT 106°40' Jambi S L Kepulauan Bangka Belitung S L ' 0 2 ° 3 Bengkulu Sumatera Selatan ' 0 2 ° 3 S L ° 5 Lampung S L ° 5 S E L A T M A K A S A R Lokasi Yang Dipetakan 101°40' BT 103°20' 105° BT 106°40' K E T E R A N G A N BATAS ADMINISTRASI JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan IBUKOTA PEMERINTAHAN Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Ibukota Desa/Kelurahan PERAIRAN Jalan Arteri Primer Jalur Kerata Api Umum Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) Jalan Lokal Jalan Khusus Batubara Rencana Jalan Bebas Hambatan Rencana Jalan Kolektor Primer 2 Rencana Jalan Lingkar Rencana Jalur Kereta Api Umum Sungai Rencana Bandar Udara Khusus KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN PKW PPK PPL Sumber Data : Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6. - Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional Catatan : Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif. LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI 50 Km
103°10' 0 0 0 6 7 6 9 S L U m ° 3 ' 0 1 ° 3 0 0 0 1 5 6 9 ' 0 2 ° 3 0 0 0 6 2 6 9 ' 0 3 ° 3 Empat Lawang 0 0 0 1 0 6 9 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 0 0 0 6 7 5 9 ° 4 0 0 0 1 5 5 9 ' 0 1 ° 4 T m S L 0 0 0 6 2 5 9 Bengkulu Selatan ' 0 2 ° 4 103°10' 305000 103°20' BT mT Musi Rawas Kota Pagar Alam Kab. Kaur Prov. Bengkulu 305000 mT 103°20' BT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' BT 330000 355000 380000 405000 430000 mT 455000 Banyuasin Kota Palembang Muara Lematang Tanding Marga Arisan Musi Arisanmusi Timur Musi Banyuasin Suka Merindu Kec. Sungai Rotan Harapan Mulya Mulya Abadi Kec. Muara Belida Gedung Buruk Patra Tani Kayuara Batu Sungai Rotan Patra Tani Kasai Danau Tampang Danau Baru Paya Angus Petar Dalam Gumai Putak Petar Luar Penukal Abab Lematang Ilir Sukarami Sukajadi Danau Rata Sukamaju Penandingan Teluk Limau Sukadana Sukajaya Karta Mulya Bitis Kec. Gelumbang Sebau Suka Menang Suka Menang Paya Bakal Gelumbang Talang Taling Suka Cinta Sigam Segayam Tanjung Miring Modong Pedataran Jambu Midar Tambangan Kelekar Pinang Banjar Tanjungmedang Melilian Gaung Talang Karang Endah Pelempang Sungai Duren Karang Endah Selatan Alai Kec. Lembak Embacang Kelekar Alai Selatan Talang Nangka Tapus Lembak Telukjaya Petanang Lembak Lubuk Enau Siku Menanti Suban Baru Kec. Benakat Hidup Baru Baturaja Dangku Dangku Pangkalan Babat Kec. Kelekar Padang Bindu Betung Ramipasai Gunung Megang Dalam Gunung Megang Luar Penanggiran Panang Jaya Ulak Bandung Guci Kec. Ujan Mas Ujanmas Baru Ujanmas Lama Ujanmas lama Pinang Belarik Gunung Raja Kuripan Teluk Lubuk Berugo Banuayu Kahuripan Selatan Kahuripan Baru Tanjung Belimbing Muara Niru Bulang Airlimau Darmo Kasih Dalam Tanjung Muning Cintakasih Lubuk Mumpo Gerinam Simpang Tanjung Belimbing Jaya Gunung Megang Luar Tebat Agung Tanjung Terang Perjito Kasih Dewa Tebat Agung Tanjung Menang Kota Prabumulih Sido Mulyo Jemenang Lubuk Raman Fajar Indah Kayuara Sakti Air Cekdam Muara Emburung Manunggal Jaya Air Talas Kec. Rambang Niru Kec. Gunung Megang Sumaja Makmur Air Enau Manunggal Makmur Kencana Mulya Air Keruh Sugih Waras Tanjung Dalam Sugihan Baru Rambang Sugiwaras Barat Sukarami Kemang Tanjung Baru Gaung Asam Lubuk Semantung Lubuk Getam Babat Tanjung Bunut Ibul Tanjung Bunut Talang Balai Kec. Belida Darat Talang Beliung Sialingan Menanti Selatan Ogan Ilir Muara Gula Lama Muara Gula Baru Tanjung Raman Bangun Sari Sumber Rahayu Negeri Agung Tanjung Kemala Ogan Komering Ilir Aurduri Tanjung Serian Gemawang Kepur Muara Harapan Harapan Jaya Marga Mulya Muara Enim Kab. Muara Enim Tanjung Jati Pasar Dua Muara Lawai Pasar Satu Lubuk Empelas Pasar Tiga Tungkal Pasar Tiga Sakajaya Kec. Muara Enim Kec. Rambang Air Asam Beringin Jiwa Baru Kec. Lubai Air Lintang Beringin Karang Raja Kota Baru Pagar Gunung Tanjung Raja Menanti Lingga Aur Pasar Tanjung Enim Tegal Rejo Subanjeriji Karang Sari Karang Agung Tanjung Enim Selatan Tanjung Enim Karang Mulia Lahat Keban Agung Keban Agung Darmo Kec. Lawang Kidul Sumber Mulia Karang Agung Kec. Lubai Ulu Tanjunglalang Sumber Asri Seleman Prabu Menang Kec. Tanjung Agung Tanjung Karangan Lubai Makmur Lubai Persada Mekar Jaya Lecah Tanjung Agung Muara Emil Matas Pagar Dewa Tanjung Bulan Paduraksa Embawang Lesung Batu Pandan Enim Lebak Budi Lambur Lebak Budi Pagar Jati Suka Raja Tanah Abang Pagar Agung Perapau Karya Nyata Lubuk Nipis Pandan Dulang Muara Meo Padang Bindu Sugih Waras Kec. Panang Enim Indramayu Bedegung Ogan Komering Ulu Timur Penyandingan Muara Danau Muara Dua Pulau Panggung Pulau Panggung Rekimai Jaya Swarna Dwipa Kec. Semende Darat Tengah Gunung Agung Batu Surau Tebing Abang Kotapadang Tenam Bungkuk Sri Tanjung Kotaagung Palak Tanah Sri Tanjung Muara Tenang Tanjung Raya Pajar Bulan Aremantai Pajar Bulan Kec. Semende Darat Laut Babatan Penindaian Ogan Komering Ulu Siring Agung Tanjung Agung Segamit Datar Lebar Cahaya Alam Danau Gerak Plakat Tanjung Tiga Kec. Semende Darat Ulu Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Way Kanan Prov. Lampung 330000 355000 380000 405000 430000 455000 mT 103°30' 103°40' 103°50' 104° 104°10' 104°20' 104°30' 104°40' BT 480000 480000 0 0 0 6 7 6 9 U m 0 0 0 1 5 6 9 0 0 0 6 2 6 9 0 0 0 1 0 6 9 0 0 0 6 7 5 9 0 0 0 1 5 5 9 U m 0 0 0 6 2 5 9 S L ° 3 ' 0 1 ° 3 ' 0 2 ° 3 ' 0 3 ° 3 ' 0 4 ° 3 ' 0 5 ° 3 ° 4 ' 0 1 ° 4 S L ' 0 2 ° 4 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT U 1:300.000 0 5 10 20 30 40 Proyeksi Sistem Grid Datum : Transverse Mercator : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator : WGS84 - Zone 48S DIAGRAM LOKASI 101°40' BT 103°20' 105° BT Jambi S L S L Kepulauan Bangka Belitung ' 0 2 ° 3 Bengkulu Sumatera Selatan ' 0 2 ° 3 S L S L ° 5 S E L A T M A K A S A R Lampung ° 5 Lokasi Yang Dipetakan 101°40' BT 103°20' 105° BT K E T E R A N G A N BATAS ADMINISTRASI JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan IBUKOTA PEMERINTAHAN Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Ibukota Desa/Kelurahan PERAIRAN Jalan Arteri Primer Jalur Kerata Api Umum Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) Jalan Lokal Jalan Khusus Batubara Rencana Jalan Bebas Hambatan Rencana Jalan Kolektor Primer 2 Rencana Jalan Lingkar Rencana Jalur Kereta Api Umum Sungai KAWASAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT Indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut Indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut Sumber Data : - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Update Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6. Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional Kepmen LHK No.SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Catatan : Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Muara Enim dengan Kab. Kaur Prov. Bengkulu, Kab. Musirawas, dan Kota Palembang selebihnya batas adm. merupakan batas indikatif. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038 BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI 50 Km
A 1 1.1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018-2038 TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 1 2 Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II III IV Perwujudan Struktur Ruang Perwujudan Pusat Kegiatan Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagai PKW a Peningkatan terminal tipe A fasilitas Kec. Muara Enim APBN APBD Prov. Dinas Perhubungan v v v b. Pembangunan peningkatan terminal tipe B dan pelayanan Kec. Muara Enim APBD Prov. APBD Kab. Dinas Perhubungan Dinas PUPR v v v v v v v c. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Enim Kec. Muara Enim APBD Kab. Dinas PUPR v v v v d. Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar regional Kec. Muara Enim APBD Kab. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Dinas PUPR v v v v v L. V-1
1.2 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 1 2 Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II e. Pembangunan rumah sakit umum type B Kec. Muara Enim APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v v v f. Pembangunan rumah sakit umum type C Kec. Muara Enim APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v v v g. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan Kec. Muara Enim APBD Kab. Investor Dinas PUPR PDAM Swasta v v v v v v h. Peningkatan prasarana persampahan TPA dan serta sarana Kec. Muara Enim APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup v v v v v v i. Peningkatan prasarana permukiman dan kapasitas sarana Kec. Muara Enim APBD Kab. Investor Dinas Perkim Swasta v v v v v v pengembangan dan penataan perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang sebagai PPK. a. Pembangunan Peningkatan rumah sakit. dan pelayanan Kec. Gelumbang, Kec. dan Lubai Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut. APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v v v b. Peningkatan sarana pasar Seluruh PPK APBD Kab. Dinas UKM Dinas Perdagangan Dinas PUPR Koperasi, v v v v v v III IV v v v v v v v L. V-2
1.3 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 1 2 Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II c. Pembangunan peningkatan terminal tipe C dan pelayanan Seluruh PPK APBD Kab. Dinas Perhubungan Dinas PUPR v v v v v v d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. Seluruh PPK APBD Kab. Dinas PUPR PDAM v v v v v v e. Pengembangan dan sarana permukiman prasarana Seluruh PPK APBD Kab. Investor Dinas Perkim Swasta v v v v v v f. Pembangunan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap dan pelayanan Kecamatan Rambang. APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v g. Pembangunan Peningkatan Puskesmas dan pelayanan Kec. Ujan Kecamatan Belimbing. Mas, APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v v v i. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Seluruh PPK APBD Kab. Dinas PUPR v v v v pengembangan dan penataan perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat;, perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru, perkotaan Beringin Kecamatan Lubai, perkotaan Lembak Kecamatan Lembak, perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat, perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar, perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida, perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, dan perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagai PPL a. Pembangunan Peningkatan Puskesmas dan pelayanan Seluruh PPL APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-3
2 2.1 No Program Utama Lokasi b. Pembangunan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap dan pelayanan Tanjung Kecamatan Kecamatan Agung, Megang, Gunung Kecamatan Lubai, dan kecamatan Sungai Rotan c. Peningkatan sarana pasar lingkungan Seluruh PPL d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan Seluruh PPL e. Pengembangan dan sarana permukiman prasarana Seluruh PPL Program Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi 2.1.1 Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer a. Batas Kota Lahat - Muara Enim Kecamatan Enim Muara Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Kesehatan APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perdagangan APBD Kab. Dinas PUPR PDAM APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim APBN APBD Prov. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v L. V-4
No b. c. d. e. Program Utama Batas Kota Muara Enim - Simpang Sugih Waras Simpang Sugih Waras Batas Kota Baturaja Simpang Indralaya - Batas Prabumulih Batas Prabumulih - Simpang Belimbing
Lokasi Kec. Muara Enim, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim Kec. Panang Enim Kec. Gelumbang, Kec. Lembak. Kec. Rambang Niru, Kec. Belimbing Sumber Dana APBN APBD Prov. APBN APBD Prov. APBN APBD Prov. APBN APBD Prov. Instansi Pelaksana Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR 1 2 v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-5
No Program Utama Lokasi f. Simpang Belimbing - Batas Kota Muara Enim Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Ujan Mas, Kec. Muara Enim g. Ruas dalam Kota Muara Enim - Jalan Jendral Sudirman, - Jalan A. Yani - Jalan Sultan Mahmud Kec. Muara Enim Badaruddin II 2.1.2 Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 1 a. Prabumulih - Beringin - Batas Kabupaten OKU Kec. Lubai, Kec. Lubai Ulu 2.1.3 Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 2 a. Ruas Jalan Simpang Sugih Waras - Batas Kabupaten Lahat Kec. Pangan Enim, Kec. SDL Sumber Dana Instansi Pelaksana APBN APBD Prov. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBN APBD Prov. APBD Kab. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBN APBD Prov. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR 1 2 v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-6
No b. c. d. e. f. g. Program Utama Simpang Jalan ruas Belimbing Pendopo - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Ruas Jalan Prabumulih - Simpang Meo Ruas Jalan Lembak - Batas Kabupaten Ogan Ilir Ruas Jalan Simpang Patra Tani - Kebun Raya - Batas Kabupaten Ogan Ilir Ruas Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir - Beringin Ruas Simpang Gelumbang - Sukarame - Batas Kab. Banyuasin Jalan Lokasi Kec. Belimbing Kec. Rambang, Kec. Rambang Niru, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim. Kec. Kelekar Lebak, Kec. Kec. Gelumbang Kec. Lubai Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Prov. APBD Kab. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-7
No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana h. Ruang Jalan Lembak - Modong - Batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kec. Lebak APBD Prov. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR i. Ruas Jalan Simpang Kepur - Muara - Batas Kabupaten Lahat. Lawai Kec. Muara Enim APBD Prov. APBD Kab. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR j. Ruas Jalan Sp. Tugu Batas Kab. Ogan Ilir - Kantor Camat Muara Belida/Batas Kabupaten Ogan Ilir Kec. Gelumbang, Kec. Muara Belida APBD Prov. APBD Kab. Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR 2.1.4 Pengembangan jalan bebas hambatan a. Ruas Simpang Indralaya - Muara Enim Di Wilayah Kabupaten APBN Investor Kemen PUPR Swasta b. Ruas Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau Di Wilayah Kabupaten APBN Investor Kemen PUPR Swasta c. Ruas Kotabumi Provinsi Lampung - PKWp Martapura - PKW Baturaja - PKW Muara Enim - PKN Lahat - PKW Lubuk Linggau - PKW Sarolangun (Provinsi Jambi) Di Wilayah Kabupaten APBN Investor Kemen PUPR swasta 1 2 v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-8
No Program Utama Lokasi 2.1.5 Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di wilayah kabupaten. PKW - PPK - PPL 2.1.6 Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal Primer dan sekunder Di seluruh Kecamatan dan Desa 2.1.7 Pengembangan Pembangunan Jembatan dan Di seluruh Kecamatan dan Desa 2.1.8 Pengembangan Jembatan Layang (Fly Over) dan Under Pass Perlintasan antar moda trasportasi sebidang 2.1.9 Pengembangan Jaringan Di wilayah Kabupaten Jalan Khusus Batubara 2.1.10 Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api umum a. Pengembangan jalur ganda Tanjung Enim - Prabumulih Di Wilayah Kabupaten Sumber Dana Instansi Pelaksana APBN APBD Prov. APBD Kab. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perhubungan APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perhubungan APBN APBD Prov. APBD Kab. Kemen PUPR Dinas Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan PUBMTR Investor Swasta PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v L. V-9
No b. c. d. e. f. g. h. Program Utama Pengembangan jalur ganda Prabumulih - Muara Enim - Simpang pengembangan jalur ganda Muara Enim - Lahat pengembangan jalur Muara Enim - Baturaja Rehabilitasi Lubuk Linggau - Lahat - Muara - - Enim Baturaja. jalur Prabumulih spoor peningkatan emplasemen lintas Muara Enim - Lahat, Martapura - Prabumulih Pengembangan jalur Tanjung Enim - Kota Padang (Provinsi Bengkulu) Pembangunan jalur kereta api Muara Enim - Pulau Baai (Provinsi Bengkulu) Lokasi Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Sumber Dana PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI APBD Prov. APBD Kab. PT. KAI Investor Instansi Pelaksana PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan PT. KAI Swasta 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v L. V-10
No Program Utama Lokasi i. Pembangunan jalur Tanjung Enim - Tanjung Api-api Di Wilayah Kabupaten 2.1.11 Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api khusus a. pembanguanan jalur kereta api khusus Di Wilayah Kabupaten 2.1.12 Pengembangan Prasarana Sinyal Kereta Api (FO) a Jalan Prabumulih - Muara Enim - Lahat Di Wilayah Kabupaten b Jalur Muara Enim - Tanjung Enim Baru Di Wilayah Kabupaten c Jalur Tanjung Api - Api Tanjung Enim - Di Wilayah Kabupaten d Jalur Prabumulih - Beringin - Baturaja Di Wilayah Kabupaten 2.1.13 Jaringan prasarana lalu lintas a. Terminal Tipe A Muara Enim b. Terminal Tipe B Muara Enim Sumber Dana PT. KAI Investor PT. KAI Investor PT. KAI Investor PT. KAI Investor PT. KAI Investor PT. KAI Investor APBN APBD Provinsi Instansi Pelaksana PT. KAI Swasta PT. KAI Swasta PT. KAI Swasta PT. KAI Swasta PT. KAI Swasta PT. KAI Swasta Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 1 2 v v v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-11
No Program Utama Lokasi Sumber Dana c. Terminal Tipe C Kec. Semende Darat Laut, Kec. Tanjung Agung, Kec. Lawang Kidul, Kec. Muara Enim, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Kec. Rambang Niru, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang APBD Kab. d. Terminal barang Kec. Muara Enim, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang APBD Kab. Investor e. Unit pengujian kendaraan bermotor Kecamatan Enim Muara APBD Kab. Investor 2.1.14 Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara a. Bandar udara khusus Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul BUMN 2.1.15 Pembangunan dan peningkatan jaringan sungai. Instansi Pelaksana Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas PUPR Swasta Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas PUPR Swasta Dinas Perdagangan BUMN 1 2 v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v L. V-12
2.2 No Program Utama Lokasi a. Pelabuhan/dermaga umum sungai Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Gunung Kec. Megang, Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Kec. Kelekar, Kec. Lembak, Kec, Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida b. Pelabuhan/ terminal khusus sungai Kec. Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Lembak, Kec. Kec. Sungai Rotan dan Kec. Muara Belida Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi 2.2.1 Pembangunan jaringan pipa transmisi Kec. Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Belimbing, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu, Lembak, Belida Darat, Gelumbang, dan Sungai Rotan Sumber Dana APBD Kab. Investor Investor Instansi Pelaksana Dinas Perhubungan Dinas PUPR Swasta Swasta 1 2 v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v III IV v v L. V-13
No Program Utama 2.2.2 Pembangunan jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga 2.2.3 Pembangunan pengisian (SPBU/SPBG) bahan stasiun bakar 2.2.4 Pembangunan PLTA 2.2.5 Pengembangan dan Pembangunan PLTU 2.2.6 Pengembangan dan Pembangunan PLTG/PLTGU Lokasi Seluruh kecamatan Seluruh Kecamatan Kecamatan Darat Kecamatan Enim Semende dan Panang Laut Asam, PLTU Bukit PLTU Simpang Belimbing, PLTU PT. BA Bangko Barat, PLTU Mulut Tambang Sumsel-1,6, 6B ,8, 9A, 9B, dan 10 PLTG/PLTGU Gunung Megang Sumber Dana APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor Investor PT. PLN Investor PT PLN BUMN Invenstor PT PLN Investor Instansi Pelaksana Kemen ESDM Dinas ESDM Prov Dinas Perdagangan. Swasta Swasta PT. PLN Swasta PT PLN BUMN Swasta PT PLN Swasta 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV L. V-14
No Program Utama 2.2.7 Pembangunan PLTM 2.2.8 Pengembangan Pembangunan PLTMH 2.2.9 Pengembangan Pembangunan PLTP 2.2.10 Pembangunan PLTB 2.2.11 Pembangunan PLTS dan dan Lokasi PLTM Karya Nyata, PLTM Babatan, PLTM Tanjung Tiga, PLTM Pulau Panggung (Semendo), PLTM Pulau Panggung (Semendo 2) PLTM Bindu 1, dan PLTM Bindu 2, PLTMH Rekimai Jaya, PLTMH Tanjung Tiga, PLTMH Cahaya Alam, PLTMH Plakat, dan PLTMH Babatan PLTP Lumut Balai, PLTP Rantau Dedap, PLTP Balai Lumut Small Scale Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Lubai, Megang, Gelumbang, Sungai Rotan, Rambang Niru Seluruh Kecamatan Sumber Dana PT PLN Investor APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor APBN Investor APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor Instansi Pelaksana PT PLN Swasta Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta PT PLN Swasta Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta 1 2 v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV L. V-15
2.3 2.4 No Program Utama Lokasi Sumber Dana 2.2.12 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Setiap Sampah lokasi TPA APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor 2.2.13 Pembangkit Listrik Tenaga Di Wilayah Kabupaten APBN Bio Gas (PLTBg) APBD Prov. APBD Kab. Investor 2.2.14 Pengembangan jaringan (GI, GH, listrik prasarana Stasiun elektroda, stasiun converter, SUTET, SUTT, SUTTAS) Seluruh Kecamatan APBN PT PLN Investor 2.2.15 Pembangunan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah(SUTM, SUTR dan SKTM) Seluruh Kecamatan APBN Prov. PLN Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi a. Sistem jaringan tetap Seluruh Kecamatan APBN Investor b. Sistem jaringan bergerak Seluruh Kecamatan APBD Kab. Investor Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air a. Normalisasi sungai Wilayah Sungai APBD Prov. APBD Kab. Instansi Pelaksana Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta Dinas ESDM Prov. PLN Dinas Kominfo Swasta Dinas Kominfo Swasta Dinas PUPR 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v L. V-16
2.5 No Program Utama Lokasi b. Pengembangan irigasi daerah Kec. SDU, Kec. SDT, Kec. SDL, Kec. Panang Enim, Kec. Tanjung Agung, Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Benakat, Kec. Gunung Megang, Kec. Empat Belimbing, Petulai Dangku, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida. c. Sistem pengendalian banjir Wilayah sungai Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan a. Penyediaan air minum Seluruh kecamatan b. Pengelolaan air limbah Seluruh kecamatan c. Pengelolaan persampahan Seluruh kecamatan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas PUPR Dinas TPHP APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim APBD Kab. Investor Dinas PUPR Dinas Perkim PDAM APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-17
B 1 1.1 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana d. Peningkatan prasarana persampahan TPA dan serta sarana Kec. Gelumbang, Kec. Gunung Megang, Kec. Lubai, Kec. Tanjung Agung, dan Kec Lawang Kidul APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup e. Pengelolaan pembangunan drainase dan sistem Seluruh kecamatan APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim f. Pengelolaan pembangunan pedestrian dan sistem Seluruh kecamatan APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim g. dan Pencegahan penanggulangan korban bencana alam atau Jalur evakuasi bencana dini Seluruh rawan bencana kecamatan APBD Kab. BPBD Dinas PKP Perwujudan Pola Ruang Indikasi Program Perwujudan Kawasan Lindung Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya a. Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung Seluruh hutan lindung kawasan APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan b. Evaluasi dan Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut Seluruh tangkapan air daerah APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-18
1.2 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 1 2 Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II c. Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung Seluruh hutan lindung kawasan APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi Dinas/Instansi Terkait Kehutanan v v v v v v d. dan Rehabilitasi Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut Seluruh tangkapan air daerah APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan v v v v v v e. Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Seluruh hutan lindung kawasan APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi BPBD Dinas PKP Kehutanan v v v v v v Pemantapan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, lindung spiritual dan kearifan lokal) a. Rehabilitasi Pengamanan sungai dan sempadan Seluruh DAS APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup v v v v v v b. Pemantapan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Danau Segayam, Danau Anyar, Danau Deduhuk APBD Kab. Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kepemudaan dan Olahraga v v v v v v III IV v v v v v v v v v v L. V-19
1.3 1.4 1.5 1.6 No c. d. Program Utama Penetapan kawasan rawan, kawasan dan kawasan berpotensi banjir waspada Rehabilitasi konservasi kawasan longsor dan pada rawan bencana lahan tanah Pemantapan, pengembangan dan pemanfatan RTH Pemantapan kawasan konservasi (kawasan suaka alam kawasan pelestarian alam) dan Pemantapan lindung geologi kawasan Pemantapan kawasan rawan bencana alam Lokasi Seluruh rawan bencana kawasan Seluruh rawan bencana kawasan Seluruh perkotaan kawasan Suaka Kawasan Isau-Isau Margasatwa Tahura, Pasemah, arboretum Kawasan dan Keanekaragaman hayati. Kec. Semende Darat Ulu, Kec. Semende Darat Tengah, Kec. Semende Darat Laut Seluruh rawan bencana alam kawasan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kab. Dinas PUPR BPBD Dinas Lingkungan Hidup APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup APBN APBD Prov. APBD Kab. BKSDA Dinas Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup APBD Kab. BPBD 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-20
1.7 2 2.1 No Program Utama Lokasi Pemantapan kawasan cagar budaya Kec. Semende Darat Laut, dan Kec. Tanjung Agung Indikasi Program Perwujudan Kawasan Budi Daya Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat a. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan produksi Seluruh hutan produksi kawasan b. rehabilitasi Penataan dan lingkungan kawasan hutan rakyat Seluruh hutan rakyat kawasan c. Pengendalian hutan dan lahan kebakaran Seluruh hutan kawasan d. Pemanfaatan Lingkungan Jasa Seluruh hutan kawasan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Dikbud APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Prov Dinas/ Terkait Kehutanan Instansi APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Prov Dinas/ Terkait Kehutanan Instansi APBN APBD Prov. APBD Kab. Dinas Provinsi BPBD Dinas Kebakaran Penyelamatan Kehutanan Pemadam dan APBD Prov. Dinas Kehutanan Prov Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v L. V-21
2.2 No Program Utama e. Promosi pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan. dan f. Pengembangan perkebunan kawasan hutan di Tanaman sekitar g. Pengkayaan tanaman pada hutan kota dan taman Kahati Pengembangan Kawasan Pertanian a. database Penyusunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana Seluruh hutan kawasan APBD Kab. Dinas Kehutanan Prov Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan Di luar kawasan hutan APBN Dinas Prov Dinas Perkebunan Dinas Perdagangan Kehutanan Seluruh kecamatan APBD Prov. Dinas Kehutanan Prov BPDAS HL Musi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wil II Dinas Lingkungan Hidup Dinas TPHP Seluruh budidaya kawasan APBD Kabupaten Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Perkebunan 1 2 v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-22
No b. c. d. e. f. g. Program Utama Program Ketahanan Pertanian/Perkebunan Peningkatan Pangan Program Kesejahteraan Petani Peningkatan ketahanan Peningkatan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Produksi Perkebunan Peningkatan Pertanian/ Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan Lokasi Seluruh pertanian kawasan Seluruh pertanian kawasan Seluruh budidaya kawasan Seluruh pertanian kawasan Seluruh pertanian kawasan Seluruh pertanian kawasan Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten Instansi Pelaksana Dinas TPHP Dinas Perkebunan Dinas TPHP Dinas Perkebunan Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Perkebunan Dinas Pangan Ketahanan Dinas TPHP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Dinas TPHP Dinas PUPR Dinas Perkebunan Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-23
No h. i. j. k. l. m. Program Utama Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Pemberdayaan Penerapan dan peningkatan pertanian teknologi pangan, (tanaman hortikultura, perkebunan dan perternakan) Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan Penyediaan prasarana perkebunan sarana, sektor Lokasi Seluruh pertanian kawasan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh pertanian kawasan Seluruh Kecamatan Seluruh perkebunan kawasan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas TPHP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Dinas Perkebunan APBD Kabupaten Dinas TPHP APBD Kabupaten Dinas TPHP Dinas Perkebunan APBD Kabupaten Dinas TPHP Dinas Perkebunan APBD Kab. Dinas Perkebunan Dinas Ketenagakerjaan APBD Kab. Dinas Perkebunan 1 2 v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v L. V-24
2.3 2.4 No Program Utama n. Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi pada tradisional tingkat petani sektor perkebunan o. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengembangan Kawasan Perikanan a. Penyusunan bidang perikanan database b. Program Kesejahteraan Petani Peningkatan c. Peningkatan pangan (perikanan) ketahanan d. Program Produksi Hasil Perikanan Peningkatan e. Peningkatan Program Pemasaran Hasil Produksi Perikanan f. Program Penyediaan dan Prasarana Pengembangan dan Sarana Perikanan Pengembangan Kawasan Pertambangan Lokasi Seluruh Kecamatan Seluruh pertanian kawasan kawasan perikanan kawasan perikanan kawasan perikanan kawasan perikanan kawasan perikanan kawasan perikanan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kab. Dinas Perkebunan Dinas UKM Koperasi, APBD Kab. Dinas TPHP APBD Kabupaten Dinas Perikanan APBD Kabupaten Dinas Perikanan APBD Kabupaten Dinas Perikanan APBD Kabupaten Dinas Perikanan APBD Kabupaten Dinas Perikanan APBD Kabupaten Dinas Perikanan 1 2 v v v v v v v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v v v v v v v v v L. V-25
2.5 2.6 No Program Utama a Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan eks tambang Pengembangan Kawasan Industri a dan Peningkatan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri Pengembangan Kawasan Pariwisata a Peningkatan Pemeliharaan Wisata Sejarah dan Budaya dan Kawasan b Program peningkatan dan pengembangan wisata buatan Lokasi Seluruh wilayah eks tambang Kec. Gelumbang, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Rambang Dangku, Kec. Muara Belida, Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Lawang Kidul, dan Kec. Kelekar Kec. Tanjung Agung, SDL, SDT dan SDU Di seluruh kecamatan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Prov. APBD Kab. Investor Dinas ESDM Prov Dinas Lingkungan Hidup Swasta APBN APBD Prov APBD Kab. Investor Dinas Perdagangan Dinas PUPR APBD Kab. Dinas Dikbud APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Investor Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas PUPR Dinas Perkim BUMN Swasta 1 2 v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v v v L. V-26
2.7 2.8 No Program Utama Lokasi c Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur kawasan pendukung pariwisata Danau Deduhuk, Air Panas Gemuhak, Air Terjun Curug Tenang Bedegung, Air Terjun Curug Ayun, Air Terjun Napal dan Carik, Danau Segayam. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan a Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba Seluruh kecamatan b Penataan dan lingkungan permukiman kumuh rehabilitasi kawasan Seluruh kecamatan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan a Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan Seluruh kecamatan b Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kaw. Perdesaan Seluruh kecamatan Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kab. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas PUPR APBD Kab. Investor Dinas Perkim Swasta APBD Kab. Dinas Perkim APBD Kab. Dinas PMD Dinas Perkim Dinas Ketenagakerjaan APBD Kab. Dinas PMD Dinas Perkim Dinas PUPR Dinas Perhubungan 1 2 v v v v v v v v v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v III IV v v v v L. V-27
No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana C Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1 1.1 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi a. Penyusunan RTR Kawasan sentra Industri Kecamatan Lembak APBD Kab. Dinas PUPR b. Peningkatan prasarana kawasan sarana dan pengembangan Kecamatan Lembak APBD Kab. Dinas PUPR Dinas Perdagangan Dnas Perkebunan 1.2 Pengembangan Kawasan Agropolitan a. Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan Kec. Tanjung Agung, SDL, SDT, SDU APBD Kab. Dinas PUPR b. Peningkatan prasarana kawasan agropolitan sarana dan pendukung Seluruh agropolitan kawasan APBD Kab. Dinas PUPR Dinas TPHP Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Dinas Perkebunan 1.3 Pengembangan Kawasan Ekowisata a. Program peningkatan dan pengembangan ekowisata Tanjung Tiga APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, BUMS dan Swasta Bappeda Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas PUPR Dinas Perkim OPD Terkait 1 2 v v Waktu Pelaksanaan I 3 4 5 II v v v v v v v v v v v v III IV v v v v v v L. V-28
No Program Utama Lokasi Sumber Dana 1.4 Pengembangan Kawasan Bukit Asam a. Penyusunan RTR kawasan penyangga KEK Bukit Asam Kec. Lawang Kidul dan Tanjung Agung APBD Kab. BUMN b. KEK Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung BUMN Investor 2 Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya a. Peningkatan prasarana kawasan situs sarana dan pendukung Kecamatan Darat Laut Semende APBD Prov. APBD Kab. Instansi Pelaksana Dinas PUPR BUMN BUMN Swasta OPD terkait. Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Waktu Pelaksanaan I 1 2 3 4 5 II v v v BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI III IV L. V-29
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018-2038 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI Jenis Kawasan Diizinkan Tidak Diizinkan Diizinkan Terbatas/ Bersyarat A. Kawasan Peruntukan Lindung Pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : • Tidak menyebabkan terjadinya Kawasan Hutan Lindung dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal. perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kehutanan; dan • Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam. Kawasan Lindung Gambut membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada area Ekosistim Gambut untuk tanaman tertentu; membuat saluran drainase yang Kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; • Kegiatan jasa lingkungan; dan • Pemanfaatan di kawasan gambut wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut. L. VI - 1
Jenis Kawasan Kawasan Sempadan Sungai, Danau, Waduk atau Situ kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau; dan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan. Tidak Diizinkan mengakibatkan gambut menjadi kering; membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; membuang limbah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan; dan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian kawasan. Diizinkan Terbatas/ Bersyarat setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan di dalam kawasan sempadan sungai wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan; dan Pengembangan kegiatan budidaya dan pelestarian perikanan air tawar dilakukan pada kawasan sempadan sungai, danau atau waduk atau situ yang tidak memiliki fungsi sebagai sumber air baku. L. VI - 2
Jenis Kawasan RTH Kota Kawasan Konservasi Kawasan Lindung Geologi Diizinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman; dan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan Tidak Diizinkan pembangunan reklame dan sejenisnya di RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan; menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; Diizinkan Terbatas/ Bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam. L. VI - 3
Jenis Kawasan Kawasan Rawan Longsor Kawasan Rawan Banjir Diizinkan pariwisata tanpa merusak kawasan. kegiatan RTH. kegiatan RTH; dan • kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry. Tidak Diizinkan memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor; dan • pengembangan kegiatan strategis. Pengembangan kegiatan pemukiman beritensitas sedang dan tinggi. Diizinkan Terbatas/ Bersyarat diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada. Pengembangkan kegiatan pemukiman beritensitas rendah dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir wajib menyediakan sistem pengendali banjir; usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi; usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan L. VI - 4
Jenis Kawasan Diizinkan Kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan kegiatan RTH. Kawasan Cagar Budaya pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan. B. Kawasan Peruntukan Budidaya kawasan hutan produksi mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri. Tidak Diizinkan Pengembangan untuk kegiatan strategis. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan; kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya; kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu; pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat. pendirian bangunan pada hutan produksi yang tidak menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Diizinkan Terbatas/ Bersyarat rendah. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi; dan L. VI - 5
Jenis Kawasan kawasan hutan rakyat kawasan tanaman pangan Diizinkan pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan; kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan; • permukiman perdesaan; dan • alih fungsi lahan hutan rakyat menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan. alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tidak Diizinkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak sesuai dengan perautaran perundang- undangan; kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi; menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; pemborosan penggunaan sumber air; dan Pada kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak dizinkan kegiatan yang Diizinkan Terbatas/ Bersyarat kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam. pembatasan pendirian bangunan. permukiman perdesaan di kawasan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis hanya diperuntukan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis; • bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan • kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. L. VI - 6
Jenis Kawasan Kawasan hortikultura kawasan perkebunan Diizinkan dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak Diizinkan mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut. menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan Pada kawasan hortikultura yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak diizinkan kegiatan yang mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut. penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; dan • Pada kawasan perkebunan yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak diizinkan kegiatan yang mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau Diizinkan Terbatas/ Bersyarat permukiman perkotaan dengan intensitas pemanfatan ruang kepadatan sedang sampai dengan tinggi; permukiman perdesaan dengan itensitas pemanfatan ruang kepadatan rendah; bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan • kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. permukiman perkotaan dengan intensitas pemanfatan ruang kepadatan sedang sampai dengan tinggi; permukiman perdesaan dengan itensitas pemanfatan ruang kepadatan rendah; Merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan harus melakukan proses perizinan L. VI - 7
Jenis Kawasan kawasan peternakan Diizinkan pengembangan kawasan Tidak Diizinkan tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut. merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; Diizinkan Terbatas/ Bersyarat ulang; bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum; • ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis; dan ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi. L. VI - 8
Jenis Kawasan kawasan perikanan kawasan pertambangan Diizinkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas; pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga. pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; pengembangan kawasan pertambangan harus dilengkapi Tidak Diizinkan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman; dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya. merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan kegiatan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; dan • kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan; kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan Diizinkan Terbatas/ Bersyarat bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan; pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan. L. VI - 9
Jenis Kawasan kawasan peruntukan industri Diizinkan dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah; kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan; dan kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya; kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non- polutif; kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; • kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya; kegiatan industri yang memiliki Tidak Diizinkan penelitian; kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi. kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman. Diizinkan Terbatas/ Bersyarat diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan; diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3; diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang L. VI - 10
Jenis Kawasan Diizinkan sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah; kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal; • kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas; • pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat; pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan Tidak Diizinkan Diizinkan Terbatas/ Bersyarat lokasinya berdekatan; diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan industri sesuai ketentuan yang berlaku; pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri hanya diperuntukan bagi pekerja di kawasan industri; dan setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL. L. VI - 11
Jenis Kawasan kawasan pariwisata Diizinkan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan • pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata; pengharusan penyediaan fasilitas parkir; dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa Tidak Diizinkan Diizinkan Terbatas/ Bersyarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. L. VI - 12
Jenis Kawasan kawasan permukiman kawasan Diizinkan yang disediakan; dan diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan. dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan kegiatan dan fasilitas perkotaan. penetapan untuk kawasan Tidak Diizinkan mengembangkan kegiatan yang menganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. Diizinkan Terbatas/ Bersyarat penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku; pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan; pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan; pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha; dan kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional. pembatasan kegiatan budidaya di L. VI - 13
Jenis Kawasan pertahanan dan keamanan Diizinkan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak Diizinkan Diizinkan Terbatas/ Bersyarat sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. BUPATI MUARA ENIM AHMAD YANI L. VI - 14