MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan- Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan Tahun 2005-2009 SOLIDARITAS PEREMPUAN
MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan- Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan Tahun 2005-2009 Buku Seri Pertama Tim Penyusun: • • • • • • • • • Salma Safitri Asma'ul Khusnaeny Thaufiek Zulbahary Risma Umar Tini Sastra Cut Risma Aini Risca Dwi Ambarsari Aliza Yuliana Orchida Ramadhania Tim Editor: • • • Risma Umar Salma Safitri Aliza Yuliana Diterbitkan oleh Solidaritas Perempuan Jln. Siaga II No.36, Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan T (+62-21) 79183108/ 79181260/ 7987976 F (+62-21) 7981479 E-mail: soliper@centrin.net.id Website: Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi perempuan yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengang tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Salah satu upaya yang dilakukan Solidaritas Perempuan adalah dengan terlibat aktif dalam melakukan advokasi kebijakan, advokasi dan penanganan kasus buruh migran serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan buruh migran dan keluarganya. Upaya tersebut terus dilakukan untuk memperkuat gerakan buruh migran terutama dalam menegakan hak-hak buruh migran perempuan serta merespon berbagai kerentanan buruh migran dalam proses migrasi khususnya kerentanan terhadap trafficking dan HIV/AIDS. ii MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
KATA PENGANTAR Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights), sebagai organisasi yang didirikan pada 10 Desember 1990, bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Salah satu kegiatan yang dilakukan Solidaritas Perempuan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan terlibat secara aktif melakukan advokasi penanganan kasus sampai memberikan penguatan kapasitas dan pemberdayaan sebagai upaya mendukung gerakan buruh migran perempuan (BMP) Indonesia, khususnya dalam penanganan isu migrasi, trafficking dan HIV/AIDS. Hingga kini, Solidaritas Perempuan masih melihat bahwa aspek perlindungan buruh migran dalam sistem migrasi di Indonesia, masih sangat lemah dan tidak ramah bagi buruh migran perempuan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang khusus mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, lebih banyak mengatur mengenai masalah penempatan dan tata niaganya daripada mengenai masalah perlindungannya. Undang-undang ini pun tidak mengacu pada Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990. Lemahnya aspek perlindungan buruh migran tersebut telah menciptakan berbagai permasalahan dan penindasan terhadap buruh migran. SOLIDARITAS PEREMPUAN iii
Solidaritas Perempuan berusaha untuk terus menerus memperkuat akses dan kontrol buruh migran perempuan dan keluarganya untuk merebut dan mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin dan dilindungi oleh Negara. Hak-hak tersebut mencakup hak mereka sebagai warga negara, sebagai buruh migran atau sebagai pekerja migran, dan sebagai perempuan. Upaya ini dilakukan agar terbangun suatu kesadaran kritis pada buruh migran perempuan sebagai kekuatan perlawanan atas penindasan akibat sistem gender dan sistem kebijakan migrasi yang secara terus menerus memposisikan buruh migran perempuan baik sebagai warga negara, pekerja maupun sebagai perempuan yang paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan bentuk pelanggaran hak lainnya. Buku ini menguak berbagai jenis pelanggaran yang dialami oleh buruh migran Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, khususnya buruh migran perempuan pekerja rumah tangga (BMP- PRT). Solidaritas Perempuan telah melakukan penanganan kasus buruh migran perempuan sejak tahun 1992, namun di dalam buku ini disajikan data akurat kepada publik tentang pelanggaran yang dialami buruh migran Indonesia, berdasarkan catatan penanganan kasus buruh migran yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan sepanjang Tahun 2005 hingga Tahun 2009. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pada saat sebelum keberangkatan (Pre Departure), pada masa kerja atau selama berada di Negara tujuan (Post Arrival), maupun pada saat kepulangan (Reintegration) Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, pemerhati buruh migran, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi buruh migran serta pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk melakukan perbaikan sistem dan mekanisme iv MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
perlindungan buruh migran perempuan yang lebih menghargai dan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Buku ini dapat dipublikasikan berkat kerja keras teman-teman Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan yang melakukan penanganan kasus BMP-PRT serta tim penulis buku ini. Juga berkat buruh migran dan keluarganya yang telah mempercayakan penanganan kasusnya kepada Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka atas dedikasi dalam mewujudkan buku ini menjadi bahan pembelajaran dan acuan bersama dalam melakukan advokasi buruh migran dan keluarganya. Tak luput rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada Tati Krisnawaty yang atas segala bentuk kontribusi dan masukannya, terutama dalam memberikan arahan substantif yang sangat berharga pada masa awal pembuatan buku ini, serta kepada Ribka Tjiptaning dan Asfinawati yang telah memberikan komentar mengenai isi buku ini. Jakarta, April 2010 RISMA UMAR Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan SOLIDARITAS PEREMPUAN v
vi MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Bagian Pertama PENDAHULUAN Bagian Kedua POTRET PELANGGARAN HAM BURUH MIGRAN INDONESIA: Data Kasus Buruh Migran Indonesia Tahun 2005-2009 yang ditangani Solidaritas Perempuan A. Profil Buruh Migran B. Jenis Pelanggaran B.1. Pelanggaran Pada Tahap Sebelum Keberangkatan 34 B.2. Pelanggaran Selama di Tempat Kerja (Post Arrival) 39 B.3. Pelanggaran Pada Tahap Kepulangan (Reintegration) 49 B.4. Pelanggaran yang Menjadi Rangkaian dari Keseluruhan Proses Migrasi (Pre-Departure) Bagian Ketiga PETA KEKERASAN TERHADAP BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DAN KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP HIV/AIDS A. Peta Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia A.1. Definisi Kekerasan A.2. Bentuk-bentuk Kekerasan SOLIDARITAS PEREMPUAN iii 1 9 9 34 51 53 53 53 54 vii
A.3. Lokus Kekerasan A.4. Pelaku Kekerasan A.5. Karakteristik Korban Kekerasan A.6. Akar Masalah Kekerasan terhadap Buruh Migran 54 54 55 Perempuan Indonesia 56 B. Kerentanan Buruh Migran Perempuan terhadap HIV/AIDS 61 Bagian Keempat PENGALAMAN PENANGANAN KASUS SOLIDARITAS PEREMPUAN A. Perspektif Penanganan Kasus B. Mekanisme Penanganan Kasus C. Instrumen hukum yang digunakan C.1. Peraturan Hukum Nasional C.2. Peraturan Hukum Internasional D. Kinerja Institusi Terkait D.1. Instusi Pemerintah D.2. Kinerja Aparat Penegak Hukum D.3. Kinerja Pemerintah Negara Tujuan D.4. Kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 69 69 71 79 79 115 121 121 131 132 Indonesia Swasta 133 E. Tantangan yang dihadapi Buruh Migran/ Keluarga dan Pendamping 135 Bagian Kelima PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi 137 137 141 Daftar Pustaka Lampiran Kumpulan Surat Buruh Migran Perempuan 143 145 viii MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat ... Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang... (Pasal 7 & 8 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) Pengalaman Buruh Migran Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Perlakuan yang dialami oleh Buruh Migran Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT)1 Indonesia tidak seagung julukan yang selama ini diberikan pemerintah pada mereka yaitu 'pahlawan devisa'. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka adalah tenaga kerja yang sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memperlakukan mereka sebagai komoditas baik individu maupun institusi2, dan tentu saja penyumbang devisa yang sangat besar bagi Negara. Sungguh sangat tidak adil, perlakuan yang mereka terima, baik dari majikan, negara maupun PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)3 atau PPTKIS (Pelaksana 1 BMP-PRT merujuk pada perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga yang biasa dikenal sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Istilah TKW kurang tepat digunakan, sebab ini merujuk pada semua perempuan yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Istilah buruh migran perempuan (BMP) lebih tepat karena menggambarkan perempuan yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. 2 Individu misalnya calo tenaga kerja/sponsor, rentenir, supir/kernet jasa angkutan di Terminal 3 Bandara Cengkareng, institusi misalnya Terminal 3, PJTKI, dll. 3 Istilah PJTKI diatur dalam Kepmenakertrans RI No. 104.A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. SOLIDARITAS PEREMPUAN 1
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)4. Tidak memadainya perangkat perlindungan yang ada menyebabkan BMP-PRT kerap menjadi objek penipuan, pemerasan, kekerasan, perkosaan dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Pahlawan Devisa, sebuah Simbolic Order Sebutan 'pahlawan devisa' bagi BMP-PRT dapat dimaknai sekedar sebagai symbolic order yang dengan sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun pihak yang memanfaatkan keberadaan mereka. Para aktivis pembela hak-hak buruh migran pun ada yang tanpa sadar ikut mempopulerkan istilah tersebut. Istilah itu sebenarnya 'menyesatkan', mengapa? karena dengan istilah tersebut masyarakat luas atau para buruh migran sendiri dapat dijebak pada sebuah realitas yang salah. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, BMP-PRT masih diposisikan sebagai 'komoditas' yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Sebutan 'pahlawan devisa' hanyalah sebuah penghargaan semu di balik fakta eksploitasi sistematis yang dialami BMP-PRT. Peta Pelanggaran Hak BMP-PRT Solidaritas Perempuan telah melakukan penanganan kasus BMP-PRT sejak 1992. Namun, buku ini memaparkan dan menguak pelanggaran HAM yang dialami BMP-PRT Indonesia berdasar catatan penanganan kasus Solidaritas Perempuan (SP) pada tahun 2005-2009. Pelanggaran HAM yang dialami BM meliputi 4 Istilah PPTKIS diatur dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Pasal 1 angka 5 "Pelaksana Penempatan TKI swasta adalah badana hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri". Untuk selanjutnya buku inI menggunakan istilah PPTKIS. 2 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
pelanggaran hak sipil politik ekonomi, sosial dan hak budaya. Hak sipil politik seperti: hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak mobilitas dan hak tidak diperbudak. Sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak pekerjaan dan hak di tempat bekerja, hak kesehatan, hak jaminan sosial dan hak membentuk serikat buruh, dan lain-lainnya. Ada 3 tahap dalam proses penempatan buruh migran, yang ada dalam proses migrasi, yaitu tahap pra pemberangkatan (pre- departure), selama masa kerja (post arrival), dan tahap kepulangan (reintegration). Tahap pra pemberangkatan (pre-departure) adalah tahap yang dimulai sejak buruh migran berangkat dari daerah asalnya, di penampungan PPTKIS, sampai ketika akan berangkat ke negara tujuan, baik melalui transportasi darat, laut maupun udara. Tahap selama masa kerja (post arrival) adalah tahap yang dimulai sejak buruh migran tiba di negara tujuan, di tempat kerja, sampai meninggalkan negara tujuan untuk kembali ke Indonesia. Sedangkan, tahap kepulangan (reintegration) adalah tahap yang dimulai sejak buruh migran menginjakkan kaki ke Indonesia hingga sampai ke daerah asalnya. Pelanggaran HAM terhadap buruh migran dapat terjadi di semua tahap migrasi yaitu pra pemberangkatan (pre-departure), selama masa kerja (post-arrival), dan proses kepulangan (reintegration). Tidak sedikit dari calon BMP yang mengalami trafficking5. 5 Menurut Palermo Protocol tahun 2000 tentang Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum Trafficking terhadap Manusi-khususnya Perempuan dan Anak-anak, definisi trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Dikutip dari Buku Sistem Transit untuk Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priuk: Mengkaji Masalah dan Menimbang Alternatif Solusinya, Oleh Sri Palupi dan Albertus Bambang Buntoro, 2004. SOLIDARITAS PEREMPUAN 3
Pelanggaran HAM sebelum keberangkatan biasanya terjadi pada proses rekruitmen dan pada saat di penampungan. Selama proses rekruitmen calon buruh migran sering mengalami penipuan. Jenis penipuan ini beragam, dari biaya yang terlalu mahal sampai gagal berangkat setelah beberapa lama tinggal di penampungan. Selama di penampungan pun mereka tak luput dari tindak kekerasan. Dalam fase penampungan ini berbagai bentuk kekerasan sering terjadi, seperti kekerasan fisik, psikologis, pelecehan seksual sampai tindak perkosaan. Selama di dalam penampungan calon buruh migran dapat mengalami penganiayaan seperti dipukul, ditendang, dan ditampar oleh pengelola penampungan. Selain itu mereka juga sering menerima cacian dan hinaan yang kasar hingga ancaman yang berdampak pada tekanan dan kekerasan psikologis ini menyebabkan beberapa calon BMP mengalami depresi. Ironisnya bahwa kondisi depresi ini menjadi alasan pihak agen untuk membatalkan keberangkatan calon BMP. Jenis kekerasan psikologis lainnya adalah larangan bertemu dengan keluarga atau teman selama tinggal di penampungan. Sedangkan, pelanggaran lainnya pada saat di penampungan adalah tidak diberikannya informasi yang benar dan training yang memadai Bentuk pelanggaran selama masa kerja yang ditemukan adalah pelanggaran kontrak kerja, diabaikannya kesehatan dan keselamatan kerja, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal, pelanggaran terkait isu-isu keluarga, hak mobilitas, kesulitan mendapatkan hak-haknya atau terbatasnya akses terhadap keadilan, hingga penangkapan dan penghukuman, serta bentuk pelanggaran lainnya, seperti dibatasi haknya untuk bebas berkumpul atau membentuk organisasi, dibatasi haknya untuk bereproduksi, dipaksa mengaborsi kandungannya, nama asli pekerja di dokumen 4 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
perjalanannya diubah, dipindah-pindah pengguna jasa/majikan atau diperjualbelikan oleh majikan/agen, ditahan di penampungan KBRI, atau dipaksa membayar sejumlah uang/diperas oleh pengguna jasa/agen/pihak lain. Kekerasan fisik saat bekerja cukup tinggi, seperti dipukul, ditempeleng, dicambuk dengan kabel listrik, disetrum, dikunci dalam kamar mandi, dan ditusuk dengan besi panas. Kekerasan psikologis juga dialami seperti dimarahi dan dicaci dengan kata- kata kasar. Terjadi juga larangan berkomunikasi dengan keluarga, seperti larangan berkirim surat. Sedangkan, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual sampai perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang mengalami kesulitan untuk menuntut secara hukum. Mereka harus menjalani prosedur yang rumit dan berbelit-belit ketika akan melakukan tuntutan hukum terhadap pihak penyalur dan pengguna jasa (majikan). Pelanggaran juga terjadi pada tahap kepulangan, seperti pemulangan secara paksa oleh negara tempat bekerja (deportasi), dipulangkan secara paksa oleh majikan sebelum habisnya masa kerja, disuruh membayar biaya kepulangan atau deportasinya sendiri, atau ditahan PPTKIS dan disuruh membayar sejumlah uang agar dapat pulang ke kampung halamannya. Contohnya, kasus buruh migran perempuan di Taiwan yang dituduh sebagai pekerja illegal atau tak berdokumen, dipulangkan secara paksa oleh kepolisian Taiwan dan harus membayar biaya deportasinya sendiri. Contoh lainnya, buruh migran dipulangkan dengan paksa oleh majikan di Malaysia tanpa dibayar upahnya selama 9 bulan dan hanya dibekali uang sebesar 450 ribu rupiah untuk pulang ke kampungnya di Indramayu. Dari ketiga jenis pelanggaran berdasarkan tahap-tahap migrasi di atas, masih ada jenis pelanggaran yang merupakan rangkaian SOLIDARITAS PEREMPUAN 5
keseluruhan proses migrasi, yaitu mereka yang menjadi korban trafficking. Buruh migran korban trafficking dapat mengalami kekerasan sejak pra pemberangkatan, selama masa kerja, sampai proses kepulangannya. Para buruh migran korban trafficking ini mengalami penipuan, seperti dipaksa bekerja sebagai pekerja seks dan pelayan diskotek. Salah satu kasus dialami buruh migran dari Jawa Tengah yang saat keberangkatan dijanjikan bekerja sebagai entertainer, tetapi sesampai di Jepang dijadikan pekerja seks. Ada pula buruh migran yang diperdagangkan ke Suriah, dipaksa menandatangani kontrak selama 3 tahun, bekerja di tiga (3) rumah majikan berbeda sebagai pekerja rumah tangga, dipotong gaji selama 6 bulan. Ketika buruh migran berada di agency, buruh migran ditampung bersama 13 orang buruh migran perempuan lainnya dari Indonesia, yang lainnya dari Filipina dan Ethiopia. Penampungan berukuran 4x4 m berada di bawah tanah. Hampir setiap hari buruh migran tersebut melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dan agen laki-laki yang berkewarganegaraan Suriah. Tindak kekerasan yang terjadi antara lain: tidak diberi makan dan minum, dijemur dari pagi sampai sore, dimaki-maki, ditampar sampai bengkak, dipukul, dicambuk, kepala ditendang pakai sepatu sampai ditelanjangi. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah berupa penjeratan utang dan dipenjara, dituduh melakukan tindak pidana atau mengalami permasalahan hukum. Dalam penanganan kasus buruh migran, Solidaritas Perempuan (SP) mengacu pada instrumen PBB (kovenan dan konvensi PBB serta ILO) yang tertuang dalam UN Road Map6. Acuan tersebut menjadi dasar dalam membuat formulir pengaduan kasus yang 6 Promoting and Protecting The Rights of Migrant Workers, A UN Road Map, A Guide For Asian NGOs to The International Human Rights System and Other Mechanisms, by Asia Pasific Forum On Women Law and Develpoment (APWLD), Asian Migrant Centre (AMC), Ateneo Human Rights Center, Canadian Human Rights Foundation (CHRF), 2000. 6 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
digunakan oleh SP. Dari format pengaduan ini akan tergali data berupa penuturan-penuturan buruh migran dan keluarga, terkait dengan tindak pelanggaran atau kekerasan yang dialami buruh migran. Pembaca buku ini akan mengetahui dan memahami berbagai jenis pelanggaran dari perspektif buruh migran. Namun demikian, harus diakui bahwa data yang dimiliki SP belum dapat dikatakan sebagai data yang menyeluruh atas pelanggaran yang dialami oleh buruh migran Indonesia. Pelanggaran yang dialami oleh buruh migran kita seperti puncak gunung es di samudera, artinya apa yang sudah terdata tersebut baru sebagian kecil dari berbagai pelanggaran yang ada. Buku ini menyajikan data akurat kepada publik tentang pelanggaran yang diderita buruh migran perempuan yang sebagian besarnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, pemerhati buruh migran, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi buruh migran serta pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk melakukan perbaikan sistem dan mekanisme perlindungan BMP-PRT yang lebih menghargai dan menghormati martabat kemanusiaan. Isi Buku Buku ini terdiri dari 4 Bagian. Bagian Pertama merupakan Penda-huluan, berisi latar belakang atau gambaran umum mengenai situasi buruh migran Indonesia, berdasarkan catatan penanganan kasus SP 2005-2009. Bagian Kedua berisi Potret Pelanggaran HAM Buruh Migran Indonesia: memaparkan Data kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan pada tahun 2005-2009. Di dalamnya diuraikan profil buruh migran Indonesia, jenis pelanggaran pada tahap pra pemberangkatan (pre-departure), selama masa kerja (post arrival), dan tahap kepulangan (reintegration), termasuk buruh migran yang SOLIDARITAS PEREMPUAN 7
diperdagangkan (korban trafficking), penjeratan utang, dan permasalahan hukum. Selain menggambarkan jenis-jenis pelanggaran yang mereka alami, juga digambarkan profil buruh migran berdasarkan daerah asal, jenis kelamin, umur, pendidikan, jenis kasus yang menjadi permasalahan utama atau yang menjadi tuntutan buruh migran dan/atau keluarganya, negara tujuan, dan status PPTKIS yang menyalurkan mereka. Bagian Ketiga berisi peta kekerasan terhadap buruh migran Indonesia dan kerentanan buruh migran perempuan terhadap HIV/AIDS. Di dalamnya diuraikan definisi kekerasan yang dipakai SP, bentuk-bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, karakteristik korban kekerasan, akar masalah kekerasan terhadap buruh migran Indonesia, serta kerentanan buruh migran perempuan terhadap HIV/AIDS berdasarkan hasil riset dan penanganan kasus SP. Bagian Keempat berisi pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan, memaparkan prinsip-prinsip SP dalam menangani kasus-kasus BM. Sebagai organisasi berideologi feminis, para aktivis SP menggunakan analisis feminisme yang memperhatikan ketidakadilan gender dalam menangani kasus. Di bagian ini juga diuraikan mekanisme penanganan kasus, instrumen hukum yang digunakan, baik instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang terkait, dan pengalaman bekerja dengan pihak-pihak dan institusi negara yang terkait dengan kasus buruh migran. Bagian Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi diharapkan dapat memberikan pembelajaran sehingga akan ada perbaikan sistem dan mekanisme perlindungan bagi BMP-PRT Indonesia. Rekomendasi tersebut ditujukan bagi pemerintah, masyarakat pemerhati buruh migran dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi buruh migran. 8 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
BAGIAN KEDUA POTRET PELANGGARAN HAM BURUH MIGRAN INDONESIA Data Kasus Buruh Migran Indonesia yang Ditangani oleh Solidaritas Perempuan Pada Tahun 2005-2009 A. PROFIL BURUH MIGRAN Selama tahun 2005 sampai dengan 2009, Solidaritas Perempuan (SP) menangani 211 kasus buruh migran yang mengalami pelanggaran HAM, terdiri dari 40 kasus pada tahun 2005, 52 kasus pada tahun 2006, 41 kasus pada tahun 2007, 29 kasus pada tahun 2008 dan 49 kasus pada tahun 2009. Bagian ini akan menggambarkan profil mereka berdasarkan daerah asal, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, negara tujuan bekerja, dan status PPTKIS yang memberangkatkan. A.1. Daerah Asal Dari 211 kasus yang dilaporkan selama Tahun 2005-2009, 173 orang merupakan buruh migran dari daerah asal Jawa Barat, 3 orang dari daerah asal Jawa Tengah, 7 orang dari daerah asal Jawa Timur, 9 orang dari daerah asal DKI Jakarta, dan 19 orang dari daerah asal lainnya. Di antara 19 orang dari daerah asal lainnya tersebut, SP juga menangani 2 orang yang berkewarganegaraan Afghanistan, 2 orang yang berkewarganegaraan Kamboja, dan 1 orang yang berkewarganegaraan Pakistan. SOLIDARITAS PEREMPUAN 9
Tabel A.1. Daerah Asal Buruh Migran Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Total No Daerah Asal Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % 1 Jawa Barat 32 15.2% 39 18.5% 35 16.6% 26 12.3% 41 19.4% 173 82.0% 2 Jawa Tengah 1 0.5% 1 0.5% 0.0% 1 0.5% 0.0% 3 1.4% 3 Jawa Timur 3 1.4% 1 0.5% 3 1.4% 0.0% 0.0% 7 3.3% 4 DKI Jakarta 2 0.9% 2 0.9% 0.0% 0.0% 5 2.4% 9 4.3% 5 Lainnya 2 0.9% 9 4.3% 3 1.4% 2 0.9% 3 1.4% 19 9.0% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% 211 100% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 Buruh migran dengan daerah asal Jawa Barat mencapai 82% dari total penerimaan kasus selama 5 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena kantor Sekretariat Nasional SP yang mempunyai pos penanganan kasus terletak di Jakarta, sehingga kasus yang paling banyak masuk adalah untuk buruh migran yang berasal dari wilayah kantong buruh migran yang paling dekat dengan Jakarta, yaitu Jawa Barat. Buruh migran yang berasal dari Jawa Barat, terdiri dari 61 orang dari Karawang, 29 orang dari Subang, 24 orang dari Cianjur, 23 orang dari Indramayu, 7 orang dari Cirebon, 7 orang dari Sukabumi, 6 orang dari Tasikmalaya, 4 orang dari Bekasi, 3 orang dari Bogor, 3 orang dari Purwakarta, 2 orang dari Bandung, 2 orang dari Majalengka, serta 1 orang masing-masing dari Ciamis dan Cilegon. 10 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.1.1. Jumlah Kasus Berdasarkan Daerah Asal Lainnya 3 2 3 2 9 DKI Jakarta 2 2 5 Jawa Timur 1 3 3 Jawa Tengah 1 1 1 Jawa Barat 26 32 35 41 39 0 10 20 30 40 50 Diagram A.1.2. Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 4.3% 3.3% 9.0% Jawa Barat 1.4% Jawa Tengah Jawa Timur 82.0% DKI Jakarta Lainnya SOLIDARITAS PEREMPUAN 2009 2008 2007 2006 2005 11
A.2. Jenis Kelamin Selama Tahun 2005-2009, SP menangani kasus dari buruh migran yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 206 orang dan yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 5 orang. Perbedaan jumlah yang sangat besar disebabkan penanganan kasus SP memang difokuskan pada buruh migran perempuan (BMP) dan kasus yang ditangani melalui pengaduan langsung dari pihak buruh migran atau keluarganya, sebagian besar memang merupakan kasus buruh migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Bahkan pada tahun 2008, SP sama sekali tidak menangani kasus dari buruh migran yang berjenis kelamin laki-laki. Tabel A.2 Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Tahun 2005 Tahun 2006 Jml. % Jml. % Tahun 2007 Tahun 2008 Jml. % Jml. % Tahun 2009 Jml. % Jml. Total % 1 Perempuan 38 118.0% 51 24.2% 40 19.0% 29 13.7% 48 22.7% 206 97.6% 2 Laki-laki 2 0.9% 1 0.5% 1 0.5% 0 0 1 0.5% 5 2.4% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% 211 100.0% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 12 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.2.1 Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki 1 0 1 1 2 48 29 Perempuan 40 51 38 0 10 20 30 40 50 Diagram A.2.2 Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 2.4% Perempuan 97.6% Laki-laki SOLIDARITAS PEREMPUAN 60 2009 2008 2007 2006 2005 13
A.3. Usia Kasus yang ditangani SP selama Tahun 2005-2009 diklasifikasi berdasarkan usia buruh migran pada saat pengaduan kasus. Kasus yang paling banyak jumlahnya adalah untuk buruh migran berusia antara 25-29 tahun, yaitu 64 orang. Selanjutnya usia antara 20-24 tahun, yaitu 62 orang, usia antara 30-34 tahun, yaitu 28 orang, usia antara 35-39 tahun, yaitu 20 orang, usia antara 15-19 tahun, yaitu 11 orang, usia antara 40-44 tahun, yaitu 8 orang, dan usia 45 tahun ke atas, yaitu 3 orang. Sedangkan, buruh migran yang tidak diketahui usianya sejumlah 15 orang. Tabel A.3 Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Usia pada saat Pengaduan Kasus Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Total No Usia Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % 1 15-19 Thn 1 0.5% 35 2.4% 1 0.5% 22 0.9% 2 0.9% 11 5.2% 2 20-24 Thn 11 5.2% 16 7.6% 15 7.1% 6 2.8% 14 6.6% 62 29.4% 3 25-29 Thn 11 5.2% 19 9.0% 8 3.8% 11 5.2% 15 7.1% 64 30.3% 4 30-34 Thn 9 4.3% 5 2.4% 6 2.8% 4 1.9% 4 1.9% 28 13.3% 5 35-39 Thn 2 0.9% 3 1.4% 6 2.8% 2 0.9% 7 3.3% 20 9.5% 6 40-44 Thn 2 0.9% 1 0.5% 2 0.9% 3 1.4% 8 3.8% 7 < 45 Thn 4 1.9% 1 0.5% 2 0.9% 3 1.4% 8 Tidak Diketahui 2 0.9% 3 1.4% 4 1.9% 2 0.9% 15 7.1% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% 211 100.0% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 14 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.3.1 Jumlah Kasus Berdasarkan Usia Tidak Diketahui 2 2 3 4 4 ≤ 45 Thn 0 0 0 1 2 40-44 Thn 0 1 2 2 3 35-39 Thn 2 2 3 6 7 30-34 Thn 4 4 5 6 9 25-29 Thn 8 11 11 15 20-24 Thn 6 11 14 15 16 15-19 Thn 1 1 2 2 5 0 10 Diagram A.3.2 Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 1.4% 7.1% 5.2% 3.8% 9.5% 29.4% 13.3% 30.3% SOLIDARITAS PEREMPUAN 19 20 15-19 Thn 20-24 Thn 25-29 Thn 30-34 Thn 35-39 Thn 40-44 Thn ≤ 45 Thn 2009 2008 2007 2006 2005 15
A.4. Tingkat Pendidikan Selama Tahun 2005-2009, kasus yang ditangani SP sebanyak 122 orang buruh migran berpendidikan SD/sederajat, 31 orang berpendidikan SLTP/sederajat, 18 orang berpendidikan SLTA/ sederajat, 3 orang berpendidikan Perguruan Tinggi, dan 39 orang tidak diketahui pendidikannya. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan ini dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak ditangani oleh SP adalah untuk buruh migran yang berpendidikan tingkat sekolah dasar. Oleh karena kasus yang paling banyak ditangani SP adalah kasus buruh migran perempuan pekerja rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang berpendidikan sekolah dasar merupakan yang paling banyak terkena pelanggaran atas hak-haknya sebagai pekerja. Tabel A.4 Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Total No Pendidikan Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % 1 SD 17 8.1% 31 14.7% 28 13.3% 18 8.5% 28 13.3% 122 57.8% 2 SLTP 3 1.4% 13 6.2% 4 1.9% 5 2.4% 6 2.8% 31 14.7% 3 SLTA 4 1.9% 3 1.4% 2 0.9% 1 0.5% 8 3.8% 18 8.5% 4 PT 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 3 1.4% 5 Tidak Diketahui 14 6.6% 5 2.4% 7 3.3% 5 2.4% 6 2.8% 37 17.5% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% 211 100.0% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 16 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.4.1 Jumlah Kasus Berdasarkan Pendidikan Tidak Diketahui 6 5 7 5 14 PT 1 0 0 0 2 SLTA 1 2 3 4 8 SLTP 6 5 4 3 13 SD 18 17 28 28 31 0 10 20 30 40 Diagram A.4.2. Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 1.4% 17.5% SD SLTP 8.5% SLTA 14.7% 57.8% PT Tidak Diketahui SOLIDARITAS PEREMPUAN 17 2009 2008 2007 2006 2005
A.5. Klasifikasi Jenis Kasus Dalam melakukan Penanganan Kasus, SP membuat klasifikasi Jenis Kasus berdasarkan permasalahan utama dan tuntutan yang diminta oleh buruh migran atau keluarganya. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi 16 jenis kasus, yaitu gagal berangkat, gaji tidak dibayar, hilang kontak, kecelakaan kerja, kematian, over kontrak, pelecehan seksual, pemerasan, penganiayaan, penipuan, penyekapan, perkosaan, permasalahan hukum, PHK, trafficking, dan depresi. Namun untuk klasifikasi jenis kasus depresi, SP hanya menangani untuk penanganan kasusnya, seperti pemulangannya atau memfasilitasi bantuan pemulihan melalui lembaga atau institusi lain. Satu orang buruh migran dapat dimasukkan dalam beberapa jenis kasus, sesuai dengan jenis pelanggaran yang menjadi permasalahan utama, dan apa yang menjadi tuntutan buruh migran atau keluarganya untuk ditangani oleh SP. Oleh karena itu, Dalam 211 jumlah kasus yang ditangani oleh SP pada tahun 2005-2009, terdapat total 366 jenis kasus, seperti dapat dilihat pada Tabel A.5. Kasus yang paling banyak terjadi adalah buruh migran yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak berupa gaji tidak dibayar, yaitu sebanyak 90 orang, kemudian hilang kontak sebanyak 60 orang, Overkontrak sebanyak 58 orang, peng-aniayaan sebanyak 44 orang, trafficking sebagai 36 orang, penipuan dan penyekapan sebanyak masing-masing 12 orang, kematian sebanyak 11 orang, pemerasan dan permasalahan hukum masing-masing sebanyak 8 orang, kecelakaan kerja dan perkosaan masing-masing sebanyak 7 orang, gagal berangkat dan depresi masing-masing sebanyak 5 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 3 orang. Sepanjang 5 tahun tersebut, SP tidak menangani klasifikasi jenis kasus PHK sepihak. 18 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Tabel A.5. Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kasus Tahun No Jenis Kasus 2005 2006 2007 2008 2009 1 Gagal berangkat 2 3 2 Gaji tidak dibayar 15 22 24 12 17 3 Hilang kontak 12 23 8 6 11 4 Kecelakaan kerja 1 0 0 3 3 5 Kematian 1 2 1 2 5 6 Over kontrak 5 20 12 9 12 7 Pelecehan seksual 1 2 8 Pemerasan 2 1 5 9 Penganiayaan 7 12 14 5 6 10 Penipuan 2 7 2 1 11 Penyekapan 1 1 3 1 6 12 Perkosaan 2 1 2 1 1 13 Permasalahan hukum 1 3 3 1 14 PHK 15 Trafficking 11 11 8 1 5 16 Depresi 1 2 1 1 Jumlah 58 103 80 49 76 Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 5 90 60 7 11 58 3 8 44 12 12 7 8 36 5 366 19
Diagram A.5.1. Jumlah Kasus Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kasus Depresi 0 1 1 1 2 Trafficking 1 5 8 11 11 PHK 0 0 0 0 0 Permasalahan Hukum 0 1 1 3 3 Perkosaan 1 1 1 2 2 Penyekapan Penipuan 0 1 1 1 1 2 2 3 6 7 Penganiayaan 5 6 7 12 14 Pemerasan pelecehan seksual 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 over kontrak kematian 1 1 2 2 5 5 9 12 12 20 kecelakaan kerja 0 0 1 3 3 hilang kontak 6 8 11 12 23 Gaji tidak dibayar 12 15 17 22 24 Gagal berangkat 0 0 0 2 3 0 5 10 15 20 25 30 Dari data diagram A.5.1 dapat dilihat bahwa kasus gaji tidak dibayar dan penganiayaan, paling banyak terjadi di tahun 2007. Sedangkan kasus hilang kontak dan over kontrak paling banyak terjadi pada tahun 2006. 20 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA 2009 2008 2007 2006 2005
Diagram A.5.2 Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 Gagal berangkat 1.4% Gaji tidak dibayar 1.4% Hilang kontak 2.2% Kecelakaan kerja 1.9% 9.8% Kematian 3.3% 3.3% 24.6% Over kontrak Pelecehan seksual Pemerasan 12.0% Penganiayaan 16.4% Penipuan Penyekapan 2.2% 0.8% 15.8% Perkosaan Permasalahan Hukum 3.0% 1.9% Trafficking Depresi . Negara Tujuan A.A.A.A.6666. Negara Tujuan . Negara Tujuan . Negara Tujuan Sepanjang Tahun 2005-2009, berdasarkan negara tujuan, 93 orang bekerja Arab Saudi, 17 orang bekerja di Malaysia, 15 orang bekerja di Kuwait, 15 orang bekerja di Yordania, 10 orang bekerja di Suriah, 7 orang bekerja di Taiwan, 5 orang bekerja di Oman, 5 orang bekerja di Singapura, 4 orang bekerja di Bahrain, 4 orang bekerja di Uni Emirat Arab, 2 orang bekerja di Jepang, 2 orang bekerja di Qatar, 1 orang bekerja di Brunei Darussalam, dan 1 orang bekerja di Hongkong, serta 6 orang yang bekerja di Indonesia, 5 orang di antaranya berkewarganegaraan asing. Sedangkan, 17 orang lainnya tidak diberangkatkan dan 7 orang tidak diketahui negara tujuannya. SOLIDARITAS PEREMPUAN 21
Tabel A.6.1 Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan Kerja Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Total No Negara Tujuan Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % Jml. % 1 Arab Saudi 20 9.5% 22 10.4% 18 8.5% 12 5.7% 21 10.0% 93 44.1% 2 Bahrain 0.5% 1 0.5% 2 0.9% 1 0.5% 4 1.9% 1 3 Brunei 1 0.5% 4 Hongkong 1 0.5% 1 0.5% 5 Indonesia 2 0.9% 3 1.4% 1 0.5% 6 2.8% 6 Jepang 2 0.9% 2 0.9% 7 Kuwait 1 0.5% 6 2.8% 4 1.9% 4 1.9% 15 7.1% 8 Malaysia 3 1.4% 4 1.9% 5 2.4% 3 1.4% 2 0.9% 17 8.1% 9 Oman 1 0.5% 1 0.5% 3 1.4% 5 2.4% 10 Qatar 2 0.9% 2 0.9% 11 Singapura 1 0.5% 1 0.5% 3 1.4% 5 2.4% 12 Suriah 4 1.9% 3 1.4% 3 1.4% 10 4.7% 13 Taiwan 2 0.9% 4 1.9% 1 0.5% 7 3.3% 14 Uni Emirat Arab 2 0.9% 1 0.5% 1 0.5% 4 1.9% 15 Yordania 3 1.4% 2 0.9% 1 0.5% 4 1.9% 5 2.4% 15 7.1% 16 Tidak Diberangkatkan 3 1.4% 4 1.9% 2 0.9% 8 3.8% 17 8.1% 7 17 Tidak Diketahui 2 0.9% 3 1.4% 1 0.5% 1 0.5% 3.3% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% 211 100% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 22 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.6.1 Jumlah Kasus Berdasarkan Negara Tujuan Tidak Diketahui Tidak Diberangkatkan Lainnya Taiwan Suriah Yordania Kuwait Malaysia 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 2009 2008 2007 2006 2005 Arab Saudi 12 18 21 20 22 0 5 10 15 20 25 Diagram A.6.2 Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 8.1% 3.3% Arab Saudi Malaysia Kuwait 14.2% 44.1% Yordania Suriah 3.3% Taiwan 4.7% Lainnya 7.1% 8.1% Tidak Diberangkatkan 7.1% Tidak Diketahui SOLIDARITAS PEREMPUAN 23
resmi menjadi negara tujuan penempatan sejak akhir 2007, sehingga buruh migran yang berangkat ke Suriah sebelum waktu tersebut, merupakan pekerja yang berangkat tidak melalui prosedur penempatan dan dikategorikan sebagai buruh migran korban trafficking. Data daerah asal buruh migran berdasarkan masing-masing negara tujuan bekerja dapat dilihat pada data tabel A.6.2. Tabel A.6.2. Daerah Asal Buruh Migran Berdasarkan Negara Tujuan Daerah Asal No Negara Tujuan Total Jabar Jateng Jatim DKI Jakarta Lainnya 1 Arab Saudi 84 3 1 5 93 2 Bahrain 4 4 3 Brunei Darussalam 1 1 4 Hongkong 1 1 5 Indonesia 6 6 6 Jepang 1 1 1 2 7 Kuwait 13 2 1 15 8 Malaysia 12 1 2 17 9 Oman 5 5 10 Qatar 1 1 2 1 11 Singapura 3 1 5 12 Suriah 9 1 10 13 Taiwan 5 2 7 14 Uni Emirat Arab 4 4 15 Yordania 14 1 15 16 Tidak diberangkatkan 12 1 2 1 1 17 17 Tidak Diketahui 6 1 7 Total 173 3 7 9 19 211 Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 24 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.6.3 Daerah Asal Korban Berdasarkan Negara Tujuan Tidak Diketahui 1 6 Tidak Diberangkatkan 1 1 2 1 12 Lainnya 2 1 1 8 18 Taiwan 2 Lainnya 5 Suriah 1 DKI Jakarta Yordania 1 9 14 Jawa Timur Jawa Tengah Kuwait 1 1 Jawa Barat 13 Malaysia 2 2 1 12 Arab Saudi 5 1 3 84 0 20 40 60 80 100 Dari data diagram dapat dilihat bahwa kasus yang ditangani SP paling banyak adalah kasus buruh migran dengan daerah asal Jawa Barat untuk negara tujuan Arab Saudi. Berdasarkan penanganan kasus SP alasan yang paling sering muncul adalah karena untuk daerah asal Jawa Barat, kebanyakan buruh migran sekolah perempuan masih berpendidikan dasar/sederajat. Bahkan banyak yang tidak sampai lulus. rendah, yaitu Data usia buruh migran berdasarkan masing-masing negara tujuan bekerja dapat dilihat pada data tabel A.6.3 SOLIDARITAS PEREMPUAN 25
Tabel A.6.3 Usia Buruh Migran Berdasarkan Negara Tujuan Usia (Tahun) No Negara Tujuan 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 < 45 Tak Diketahui Total 1 Arab Saudi 2 26 35 13 8 2 1 6 93 2 Bahrain 1 1 1 1 4 3 Brunei Darussalam 1 1 4 Hongkong 1 1 5 Indonesia 1 1 1 2 1 6 6 Jepang 1 1 2 7 Kuwait 7 2 3 1 1 1 15 8 Malaysia 2 4 5 4 1 1 17 9 Oman 2 2 1 5 10 Qatar 1 1 2 11 Singapura 3 1 1 5 12 Suriah 2 4 2 1 1 10 13 Taiwan 3 1 1 2 7 14 Uni Emirat Arab 3 1 4 15 Yordania 5 4 2 3 1 15 16 Tidak diberangkatkan 3 3 4 2 2 1 2 17 17 Tidak Diketahui 1 2 1 1 2 7 Total 11 62 64 28 20 8 3 15 211 Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 26 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.6.4 Usia Buruh Migran Berdasarkan Negara Tujuan 2 Tidak Diketahui Tidak Diberangkatkan 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 Lainnya 1 1 1 2 3 4 8 10 2 Taiwan 1 1 3 Suriah 1 1 2 2 4 1 Yordania 2 3 4 5 Kuwait 1 1 1 2 3 7 Malaysia 1 1 2 4 4 5 Arab Saudi 1 2 2 6 8 13 26 35 0 10 20 30 40 Dari data diagram A.6.4. dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak adalah buruh migran dengan usia antara 25-29 tahun, kemudian buruh migran dengan usia antara 20-24 tahun dan buruh migran dengan usia antara 30-34 tahun, yang semuanya adalah untuk negara tujuan Arab Saudi. Data tingkat pendidikan buruh migran berdasarkan masing- masing negara tujuan bekerja dapat dilihat dari tabel A.6.4. SOLIDARITAS PEREMPUAN 27 Tidak Diketahui ≤ 45 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19
Tabel A.6.4 Tingkat Pendidikan Buruh Migran Berdasarkan Negara Tujuan No Negara Tujuan SD SLTP Pendidikan SLTA PT Tak Diketahui Total 1 Arab Saudi 60 13 5 15 93 2 Bahrain 3 1 4 3 Brunei Darussalam 1 1 4 Hongkong 1 1 5 Indonesia 1 2 3 6 6 Jepang 2 2 7 Kuwait 12 2 1 15 8 Malaysia 8 1 2 1 5 17 9 Oman 5 5 10 Qatar 2 2 11 Singapura 2 2 1 5 12 Suriah 8 1 1 10 13 Taiwan 1 1 1 4 7 14 Uni Emirat Arab 2 1 1 4 15 Yordania 7 4 2 2 15 16 Tidak diberangkatkan 6 3 5 3 17 17 Tidak Diketahui 5 2 7 Total 122 31 18 3 37 211 Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 28 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Diagram A.6.6 Tingkat Pendidikan Buruh Migran Berdasarkan Negara Tujuan 2 Tidak Diketahui 5 3 Tidak Diberangkatkan 3 5 6 Lainnya 4 2 3 6 15 4 Taiwan 1 1 1 1 Suriah 1 8 Yordania 2 2 4 7 1 Kuwait 2 12 Malaysia 1 2 1 5 8 Arab Saudi 5 15 13 60 0 10 20 30 40 50 60 70 Dari data diagram A.6.6 dapat dilihat bahwa kasus paling banyak adalah buruh migran dengan tingkat pendidikan sekolah dasar untuk negara tujuan Arab Saudi. Berdasarkan penanganan kasus SP diketahui alasan yang paling banyak timbul adalah karena untuk negara tujuan Arab Saudi tidak diperlukan pendidikan tinggi untuk pemenuhan persyaratannya. Data jumlah kasus berdasarkan klasifikasi jenis kasus per negara tujuan bekerja dapat dilihat pada Tabel A.6.5 di bawah ini. SOLIDARITAS PEREMPUAN 29 Tidak Diketahui PT SLTA SLTP SD
Tabel A.6.5 Jumlah Kasus Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kasus per Negara Tujuan Kasus No Negara Tujuan t a k g n a r e B a g a G r a y a b D k a d T i i i j a G k a r t n o K g n a l i H a j r e K n a a k a e c e K l n a i t a m e K k a r t n o K r e v O l a u s k e S n a h e c e e P l n a s a r e m e P n a a y a n a g n e P i n a u p n e P i n a p a k e y n e P n a a s o k r e P m u k u H n a h a a s a m r e P l K H P g n k c i f f a r T i i s e r p e D 1 Arab Saudi 42 33 3 7 37 2 20 1 1 5 4 20 4 2 2 Bahrain 3 1 1 1 3 Brunei 1 1 4 Hongkong 1 1 5 Indonesia 2 2 5 6 Jepang 2 2 7 Kuwait 10 6 1 1 4 1 5 1 1 8 Malaysia 8 4 2 1 5 2 3 3 9 1 9 Oman 3 1 1 2 10 Qatar 1 1 2 11 Singapura 2 1 1 1 1 1 1 1 12 Suriah 5 2 2 3 2 1 7 13 Taiwan 2 1 1 1 2 5 14 Uni Emirat Arab 2 1 1 1 2 1 15 Yordania 9 5 1 8 4 3 16 Tidak Diberangkatkan 5 6 7 7 3 2 17 Tidak Diketahui 3 3 1 1 1 2 1 Total 5 90 60 7 11 58 3 8 44 12 12 7 8 0 36 5 Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 30 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA l a t o T 161 6 2 2 7 2 29 35 7 4 9 22 10 6 27 27 10 366
Diagram A.6.7. Jumlah Kasus Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kasus per Negara Tujuan 2 Tidak Diketahui 1 1 3 3 Tidak Diberangkatkan 2 7 7 11 Lainnya Taiwan Suriah 1 0 1 3 1 1 1 2 0 2 1 2 3 2 1 7 6 7 5 7 5 9 11 Lainnya Kematian Penyekapan Penipuan Trafficking Yordania 1 3 4 5 8 9 Penganiayaan Over Kontrak Kuwait 5 4 6 10 Hilang Kontak Malaysia Arab Saudi 1 1 2 3 2 2 5 4 4 9 8 7 16 20 33 37 42 Gaji Tidak Dibayar 0 10 20 30 40 50 . Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) A.A.A.A.7777. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) . Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) . Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Dari 211 kasus yang ditangani sepanjang Tahun 2005- 2009, 156 orang diberangkatkan melalui PPTKIS legal, 32 orang melalui PPTKIS ilegal, 18 orang tidak diketahui melalui PPTKIS mana, dan 5 orang tidak melalui PPTKIS. PPTKIS legal adalah PPTKIS yang memiliki izin penempatan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, sesuai dengan aturan dan syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, PPTKIS illegal adalah PPTKIS yang tidak memiliki izin tersebut. SOLIDARITAS PEREMPUAN 31
No 1 2 3 4 Tabel A.7 Jumlah Korban Berdasarkan Status PPTKIS yang Memberangkatkan Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Status PPTKIS Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Legal 33 15.6% 38 18.0% 32 15.2% 19 9.0% 34 16.1% Ilegal 5 2.4% 7 3.3% 3 1.4% 8 3.8% 9 4.3% Tidak diketahui 0.0% 5 2.4% 6 2.8% 2 0.9% 5 2.4% Tidak melalui PPTKIS 2 0.9% 2 0.9% 0.0% 0.0% 1 0.5% Total 40 19.0% 52 24.6% 41 19.4% 29 13.7% 49 23.2% Sumber: Data Penanganan Kasus BMP-PRT Solidaritas Perempuan 2005-2009 Diagram A.7.1. Jumlah Kasus Berdasarkan Status PPTKIS yang Memberangkatkan 1 Tidak melalui PPTKIS 2 2 Tidak diketahui 2 5 5 6 Ilegal 3 5 7 8 9 Legal 19 34 32 33 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 32 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA Total Jml % 156 73.9% 32 15.2% 18 8.5% 5 2.4% 211 100% 2009 2008 2007 2006 2005
Dari data Diagram A.7.1. dapat dilihat bahwa buruh migran yang paling banyak diberangkatkan oleh PPTKIS legal adalah pada tahun 2006. Sedangkan yang diberangkatkan melalui PPTKIS Ilegal paling banyak adalah pada tahun 2009. Diagram A.7.2. Persentase Jumlah Kasus 5 Tahun Tahun 2005-2009 2.4% Legal 8.5% 15.2% Ilegal Tidak diketahui 73.9% Tidak melalui PPTKIS Dari data diagram A.7.2. dapat dilihat bahwa sepanjang penanganan kasus tahun 2005-2009, burh migran yang paling banyak terkena kasus adalah buruh migran yang diberangkatkan melalui PPTKIS Legal. SOLIDARITAS PEREMPUAN 33
B. JENIS PELANGGARAN Pada uraian sebelumnya, diangkat mengenai klasifikasi jenis kasus berdasarkan permasalahan utama atau tuntutan dari buruh migran atau keluarganya. Namun, dalam kasus-kasus tersebut, berbagai jenis pelanggaran dialami oleh buruh migran Indonesia. Mereka mengalaminya di setiap tahap migrasi, yaitu sebelum pemberangkatan (pre departure), di tempat kerja (post arrival), dan pada saat kepulangan (reintegration). Jenis-jenis pelanggaran yang dialami buruh migran Indonesia antara lain dapat dilihat dari penga-laman penanganan kasus Solidaritas Perempuan sepanjang tahun 2005-2009. Pendokumentasian mengenai klasifikasi jenis pelang-garan ini diperoleh SP melalui wawancara dengan pihak pelapor yang diisikan ke dalam blanko formulir pengaduan kasus SP. Form pengaduan kasus SP dalam perjalanannya sepanjang tahun 2005-2009 mengalami perkembangan pada tahun 2006 dan tahun 2007, disesuaikan dengan UN Road Map sehingga banyak data yang tidak tersedia di tahun 2005-2006. Selain itu, apabila pelapor bukanlah burh migran yang mengalami pelanggarannya secara langsung, maka informasi mengenai pelanggaran yang terjadi ini tidak dapat diperoleh secara keseluruhan. Namun berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh, dapat dilihat jumlah pelanggaran per tahun melalui data tabel pada setiap sub Bab. B.1.Pelanggaran Pada Tahap Sebelum Keberangkatan (Pre-Departure) Pelanggaran yang mereka alami sebagian besar merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan : 7 Yang dimaksud dengan sponsor di sini adalah perekrut yang bukan berasal dari PPTKIS, melainkan orang perorangan yang biasanya berasal dari daerah asal calon buruh migran. 34 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
1. Kekerasan Fisik, Psikologis, dan Seksual oleh Sponsor7 2. Proses Rekrutmen 3. Pemberian Informasi & Training di Penampungan 4. Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di penampungan B.1.1. Kekerasan Fisik, Psikologis, dan Seksual yang dilakukan oleh Sponsor Pelanggaran berupa kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami pada tahap sebelum keberangkatan yang berasal dari sponsor dapat dilihat pada Tabel B.1.1. Kategori ini belum ada pada formulir pengaduan kasus tahun 2005-2007, sehingga data yang berhasil diperoleh hanyalah yang berasal dari pengaduan kasus tahun 2008 dan 2009. Tabel B.1.1. Kekerasan Fisik, Psikologis, dan Seksual yang Dilakukan Sponsor No Jenis Pelanggaran 2008 2009 1 Calon pekerja mendapat kekerasan psikologis seperti tekanan atau ancaman dari pihak sponsor 1 8 2 Calon pekerja pernah dicaci maki atau dihina, dengan kata-kata kasar oleh pihak sponsor 1 4 3 Hak pribadi calon pekerja pernah dilarang oleh pihak sponsor misalnya dilarang mengunjungi, bertemu keluarga/teman 14 4 Calon pekerja pernah dipukul,ditendang,atau ditampar oleh pihak sponsor 2 5 Calon pekerja pernah mengalami pelecehan Seksual dari pihak sponsor 6 Calon pekerja pernah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pihak sponsor 7 Calon pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi yang dilakukan oleh pihak sponsor. 1 Total 2 29 SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 9 5 14 2 1 31 35
B.1.2. Pelanggaran Pada Proses Rekrutmen Pelanggaran yang dialami buruh migran pada proses rekrutmen dapat dilakukan, baik oleh pihak sponsor, PPTKIS, maupun pihak penampungan/Balai Latihan kerja (BLK). Jumlah pelanggaran yang terjadi pada proses rekrutmen berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.1.2. Tabel B.1.2. Pelanggaran pada Proses Rekrutmen No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1 Calon pekerja/keluarganya ditarik biaya rekrutmen oleh sponsor 5 2 1 3 11 2 Biaya yang ditarik agen/penyalur/PPTKIS dari calon pekerja melebihi standar komponen biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah 3 12 5 2 14 36 3 Perekrut memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada calon pekerja 7 8 4 4 29 52 4 Calon pekerja tidak/gagal diberangkatkan ke luar negeri oleh PPTKIS 5 2 2 9 18 5 Paspor dipalsu nama/alamat/umur oleh PPTKIS 1 11 1 2 9 24 6 Visa Calon Pekerja bukan visa kerja 3 6 3 2 6 20 7 Calon pekerja tidak berangkat melalui PJTKI legal 12 11 5 3 12 43 8 Calon pekerja tidak diinformasikan jenis cek kesehatan oleh PJTKI 2 6 4 4 19 35 9 Calon pekerja tidak dapat hasil cek kesehatan 3 5 5 18 31 10 Pekerja tidak diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai bidang kerjanya 3 1 1 4 9 11 Calon pekerja tidak diberikan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan 1 4 5 Total 33 67 31 26 127 284 Berdasarkan data Tabel B.1.2., pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran mengenai pemberian informasi yang salah atau menyesatkan dari perekrut kepada calon buruh migran, yaitu sebanyak 52 kasus. Biasanya ini dilakukan oleh sponsor/ PPTKIS dalam kaitannya dengan jumlah potongan gaji atau biaya yang harus dikeluarkan oleh calon buruh migran untuk dapat bekerja ke luar negeri dan denda yang harus ditanggung calon 36 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
buruh migran apabila mengundurkan diri dari penampungan/BLK atau memutuskan hubungan kerja dengan majikan. B.1.3. Pelanggaran Terkait Dengan Pemberian Informasi & Training di Penampungan Masalah keterbatasan akses informasi dan perawatan kesehatan buruh migran merupakan masalah yang kerap terjadi pada buruh migran namun sering luput dari perhatian. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang terjadi selama calon buruh migran berada di penampungan atau Balai Latihan Kerja (BLK). Jumlah pelanggaran yang terjadi terkait dengan pemberian informasi & training di penampungan berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.1.3. Tabel B.1.3. Pelanggaran Yang Terjadi Di Penampungan No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Calon pekerja tidak diberikan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di penampungan 1 7 5 7 18 2 Calon pekerja tidak diberikan training mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di penampungan 1 7 5 8 18 3 Calon pekerja tidak diberikan training mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan bahasa yang dimengerti 3 4 6 19 4 Calon pekerja tidak diberikan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan bahasa yang dimengerti 3 4 6 19 5 Calon pekerja tidak disediakan/memperoleh perawatan medis apabila sakit di penampungan 3 7 5 2 22 Total 5 27 23 29 96 Berdasarkan data Tabel B.1.3., pelanggaran yang paling banyak terjadi terkait pemberian informasi dan training di penampungan adalah calon buruh migran tidak diberikan training mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan calon buruh migran tidak disediakan atau tidak memperoleh perawatan medis apabila sakit, yaitu masing-masing 39 orang. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 38 39 32 32 39 180 37
B.1.4. Kekerasan Fisik, Psikologis, dan Seksual di Penampungan Pelanggaran ini juga merupakan pelanggaran yang terjadi selama calon buruh migran berada di penampungan atau BLK. Jumlah pelanggaran yang berupa kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh calon buruh migran di penampungan, berdasarkan penanganan kasus tahun 2005-2009, dapat dilihat pada Tabel B.1.4. Tabel B.1.4. Kekerasan Fisik, Psikologis, dan Seksual No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1 Calon pekerja mendapat kekerasan psikologis seperti tekanan atau ancaman selama di penampungan 2 4 5 1 3 15 2 Calon pekerja pernah dicaci maki atau dihina, dengan kata-kata kasar selama di penampungan 1 2 2 2 3 10 3 Hak pribadi calon pekerja pernah dilarang oleh pengelola penampungan/PPTKIS misalnya dilarang mengunjungi, bertemu keluarga/teman 3 2 5 2 23 35 4 Calon pekerja pernah dipukul,ditendang,atau ditampar selama di penampungan 2 1 1 4 5 Calon pekerja pernah mengalami pelecehan seksual selama di penampungan 1 1 2 6 Calon pekerja pernah mengalami pemerkosaan selama di penampungan 7 Calon pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi selama di penampungan 1 1 Total 8 8 15 7 29 67 Berdasarkan data Tabel B.1.4., kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang paling banyak terjadi selama calon buruh migran di penampungan adalah pelanggaran hak pribadi berupa larangan kunjungan atau pertemuan dengan keluarga atau teman, yaitu sebanyak 35 orang. 38 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B.2. Pelanggaran Selama di Tempat Kerja (Post Arrival) Buruh migran Indonesia mengalami sejumlah pelanggaran selama di tempat kerja atau ketika berada di luar negeri. Pelanggaran yang mereka alami dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut: 1. Pelanggaran kontrak kerja 2. Pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja 3. Kekerasan fisik, psikologis dan seksual 4. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal 5. Pelanggaran terkait Isu-isu keluarga 6. Pelanggaran hak mobilitas 7. Bentuk pelanggaran lainnya 8. Kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang sah 9. Penangkapan dan hukuman B.2.1. Pelanggaran kontrak kerja Pelanggaran yang berupa pelanggaran kontrak kerja antara buruh migran dengan pengguna jasa atau yang biasa disebut sebagai majikan. Jumlah pelanggaran kontrak kerja yang terjadi berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.1. Pada Tahun 2005, form pengaduan SP baru memasukkan klasifikasi jenis pelanggaran berupa kontrak kerja yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh pengguna jasa dan pekerja tidak dibayar gaji/upahnya sesuai dengan kontrak kerja oleh pengguna jasa. Oleh karena data klasifikasi jenis pelanggaran lainnya tidak tersedia untuk penanganan kasus Tahun 2005. SOLIDARITAS PEREMPUAN 39
Tabel B.2.1. Pelanggaran Kontrak Kerja No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1 Kontrak kerja yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh pengguna jasa 9 9 7 5 30 2 Pekerja dipaksa untuk menandatangani kontrak baru setelah sampai di negara tujuan, di mana isi kontrak yang baru merugikan pekerja 4 3 5 12 24 3 Pekerja dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya tidak ia lakukan dan/atau tidak tercantum dalam kontrak kerja 3 5 5 10 23 4 Pekerja diharuskan menjalani waktu kerja yang panjang atau tidak sesuai standar jam kerja 7 10 14 16 47 5 Pekerja tidak diberikan waktu istirahat sesuai kontrak kerja oleh pengguna jasa 7 8 11 15 41 6 Pekerja tidak diberikan hari libur oleh pengguna jasa 3 3 9 16 31 7 Pekerja tidak dibayar gaji/upah sesuai dengan kontrak kerja oleh pengguna jasa 22 16 21 5 18 82 8 Pembayaran gaji/upah pekerja ditunda oleh pengguna jasa 12 11 13 22 58 9 Jumlah gaji/upah yang dibayarkan pengguna jasa di bawah standar upah minimum yang berlaku pada negara tersebut 5 4 2 16 27 10 Ada pemotongan gaji/upah pekerja, misalnya untuk membayar biaya penempatan 6 5 6 19 36 11 Gaji/upah pekerja disimpan oleh pengguna jasa untuk ditabung 1 1 2 10 14 12 Pekerja tidak diberikan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari libur, tunjangan cuti sakit, tunjangan hamil oleh pengguna jasa 6 4 7 18 35 13 Pekerja dipecat tanpa kejelasan sebab atau tanpa pemberitahuan sebelumnya 1 3 2 4 10 14 Pekerja tidak diperbolehkan pulang padahal masa kontraknya telah habis, termasuk dengan menahan gajinya. 3 6 2 9 20 15 Pekerja dipaksa memperpanjang masa kontraknya 1 2 9 12 16 Gaji/upah pekerja ditahan oleh pihak agensi/Perwakilan PPTKIS 2 2 1 1 6 17 Gaji/upah pekerja dirampas oleh pihak agensi/Perwakilan PPTKIS 1 1 2 Total 31 86 94 92 195 498 Berdasarkan data Tabel B.2.1., pelanggaran kontrak kerja yang paling banyak terjadi adalah buruh migran tidak dibayar gaji/ upahnya oleh pengguna jasa atau majikan, sesuai dengan kontrak kerja, yaitu pada sebanyak 82 orang. 40 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B.2.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja Yang dimaksud dengan kesehatan di sini adalah kesehatan fisik dan mental buruh migran yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja mereka. Jumlah pelanggaran yang terjadi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja buruh migran di tempat kerja, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.2. Tabel B.2.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pekerja tidak memperoleh pemeriksaan kesehatan di tempat kerja 5 5 6 17 2 Selama bekerja, pekerja tidak dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan pelindung diri sesuai kebutuhan pekerjaannya 5 3 5 15 3 Pekerja tidak diberikan perawatan medis apabila sakit selama di tempat kerja 4 5 6 4 9 Total 4 15 14 15 41 Berdasarkan data Tabel B.2.2., pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah buruh migran tidak memperoleh pemeriksaan kesehatan di tempat kerja, yaitu pada sebanyak 33 orang. B.2.3. Kekerasan Fisik, Psikologis dan Seksual Kekerasan ini dapat dilakukan oleh pengguna jasa/majikan, keluarga/kerabatnya ataupun pihak agensi atau penampungan di negara tujuan. Jumlah kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang terjadi di tempat kerja atau negara tujuan, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.3. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 33 28 28 89 41
Tabel B.2.3. Kekerasan Fisik, Psikologis dan Seksual No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1 Pekerja sering dimarahi, dicaci, diberikan kata-kata kasar oleh pengguna jasa 3 8 6 11 16 44 2 Pekerja dilanggar hak pribadinya dengan tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan teman/keluarga melalui telepon atau dengan mengirim/menerima surat 17 11 9 8 23 68 3 Pekerja mengalami pemukulan atau penganiayaan selama di tempat kerja 9 9 13 8 9 48 4 Pekerja dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang atau yang tidak sesuai dengan kondisi fisik pekerja oleh pengguna jasa/pihak lain 2 1 3 5 Pekerja mengalami pelecehan seksual oleh pengguna jasa/ keluarga/pihak lain 3 2 3 3 2 13 6 Pekerja mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pengguna jasa/keluarga/pihak lain 2 1 3 1 1 8 7 Pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi oleh pengguna jasa/pihak lain 4 1 2 1 8 Total 38 32 36 33 53 192 Berdasarkan data Tabel B.2.3., kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikologis berupa pelanggaran hak pribadi buruh migran dengan tidak diperbolehkannya untuk berkomunikasi dengan teman/keluarga melalui telepon atau dengan mengirim/menerima surat, yaitu pada sebanyak 68 orang. B.2.4. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal Klasifikasi jenis pelanggaran ini belum dimasukkan di dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, sehingga data untuk Tahun 2005 tidak tersedia. Jumlah diskriminasi yang terjadi pada buruh migran di tempat kerja atau negara tujuan berdasarkan jenis kelamin dan negara asal, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.4. 42 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Tabel B.2.4. Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Negara Asal No Jenis Pelanggaran 2006 2007 2008 2009 1 Pekerja diberikan pembayaran upah/gaji yang berbeda dengan pekerja lain karena jenis kelaminnya untuk pekerjaan yang sama 2 2 3 1 2 Pekerja mengalami pembedaan dalam hal pembayaran upah/gaji dengan pekerja dari negara lain untuk pekerjaan yang sama 4 2 1 17 3 Pekerja mendapat perlakukan diskriminatif (berbeda) dalam hal tunjangan sosial, misalnya kompensasi pekerja, tunjangan pesangon, dan tunjangan pensiun 2 3 16 4 Pekerja dan/atau keluarganya tidak mendapatkan pendidikan selama di tempat kerja 4 2 2 18 5 Pekerja dan/atau keluarganya tidak mendapatkan layanan kesehatan selama di tempat kerja 4 2 5 17 6 Pekerja tidak memperoleh pembayaran gaji/upah sesuai dengan standar upah minimum dari pengguna jasa 2 4 2 17 7 Pekerja tidak diperbolehkan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya 5 1 3 4 8 Pekerja dipersulitkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, termasuk tidak diberikan waktu untuk beribadah 1 1 3 5 9 Pekerja tidak diperbolehkan menggunakan pakaian kebiasaan pekerja 3 2 2 17 Total 27 19 21 112 Berdasarkan data Tabel B.2.4., diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal yang paling banyak terjadi adalah buruh migran dan/atau keluarganya tidak mendapatkan layanan kesehatan selama di tempat kerja, yaitu terjadi pada sebanyak 28 orang. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 8 24 21 26 28 25 13 10 24 179 43
B.2.5. Pelanggaran terkait Isu-isu keluarga Jumlah pelanggaran terkait dengan isu-isu keluarga yang terjadi di tempat kerja atau negara tujuan, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.5. Klasifikasi jenis pelanggaran ini dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, baru memasukkan klasifikasi tentang Pekerja tidak diperbolehkan pengguna jasa berkomunikasi dengan keluarga/teman, sehingga data Tahun 2005 untuk jenis pelanggaran lainnya tidak tersedia. Tabel B.2.5. Pelanggaran Terkait Isu-isu Keluarga No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1 Pekerja tidak diperbolehkan pengguna jasa berkomunikasi dengan keluarga/teman 17 11 10 5 23 66 2 Negara tujuan mengabaikan hak keluarga pekerja untuk mengunjungi atau tinggal bersama pekerja 6 3 2 22 33 3 Negara tujuan tidak mengakui status hukum atas anak yang lahir di negara tujuan 1 3 16 20 4 Negara tujuan tidak mengakui status anak yang menemani pekerja di mana ia berada 2 2 16 20 5 Negara tujuan tidak mengakui hak anak pekerja sesuai dengan standar hukum internasional 2 3 18 23 Total 17 17 18 15 95 162 Berdasarkan data Tabel B.2.5., pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah larangan berkomunikasi dengan keluarga atau teman, yaitu terjadi pada sebanyak 66 orang, sehingga buruh migran dan keluarganya kehilangan komunikasi antara satu sama lain. Banyak keluarga buruh migran melaporkan kepada SP bahwa mereka kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja sebagai buruh migran untuk kurun waktu yang relatif lama. Kasus hilang kontak terjadi akibat pekerja tidak berkomunikasi dengan keluarga, baik karena tidak diperbolehkan atau karena tidak mempunyai akses atas komunikasi. 44 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B.2.6. Pelanggaran Hak Mobilitas Pelanggaran Hak Mobilitas merupakan pelanggaran hak buruh migran untuk berpindah (bepergian). Jumlah pelanggaran hak mobilitas yang terjadi di tempat kerja atau negara tujuan, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.6. Klasifikasi jenis pelanggaran ini dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, baru memasukkan klasifikasi tentang Pekerja tidak diperbolehkan keluar rumah pengguna jasa atau disekap di tempat kerja dan Dokumen pekerja disita pengguna jasa, sehingga data Tahun 2005 untuk jenis pelanggaran lainnya tidak tersedia. Tabel B.2.6. Pelanggaran Hak Mobilitas No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pekerja tidak diperbolehkan keluar rumah pengguna jasa atau disekap di tempat kerja 19 6 9 3 25 2 Pekerja tidak diperbolehkan untuk bepergian untuk mengunjungi keluarganya 4 6 3 26 3 Pekerja tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluargannya 27 4 Dokumen pekerja disita pengguna jasa 8 6 7 6 10 5 Paspor pekerja atau dokumen-dokumen perjalanan atau identitas lainnya dihilangkan oleh pengguna jasa 1 1 1 4 6 Pekerja tidak diperbolehkan untuk pindah pekerjaan atau pindah tempat tinggal oleh pengguna jasa 5 3 2 23 7 Pekerja tidak diperbolehkan untuk memilih sendiri tempat tinggalnya oleh pengguna jasa 2 2 2 26 Total 27 24 28 17 141 Berdasarkan data Tabel B.2.6., pelanggaran hak mobilitas yang paling banyak terjadi adalah buruh migran tidak diperbolehkan keluar rumah pengguna jasa atau disekap di tempat kerja, yaitu terjadi pada sebanyak 62 orang. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 62 39 27 37 7 33 32 237 45
B.2.7. Bentuk Pelanggaran Lainnya Klasifikasi bentuk pelanggaran lainnya ini belum dimasukkan di dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, sehingga data untuk Tahun 2005 tidak tersedia. Jumlah pelanggaran lainnya yang terjadi pada buruh migran di tempat kerja atau negara tujuan, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.7. Tabel B.2.7. Bentuk Pelanggaran Lainnya No Jenis Pelanggaran 2006 2007 2008 2009 Total 1 Pekerja dibatasi haknya untuk bebas berkumpul atau membentuk organisasi 3 5 3 19 30 2 Pekerja dibatasi haknya untuk bereproduksi dengan dipaksa untuk minum obat-obat 1 1 2 3 Pekerja dibatasi haknya untuk bereproduksi dengan dipaksa menggunakan alat-alat kontrasepsi 1 1 4 Pekerja dipaksa mengaborsi kandungannya 1 1 5 Nama asli pekerja di dokumen perjalanannya diubah 4 1 5 6 Dipindah-pindah pengguna jasa/majikan atau diperjualbelikan oleh majikan/agen 6 3 5 14 7 Ditahan di penampungan KBRI 1 1 8 Dipaksa membayar sejumlah uang/diperas oleh pengguna jasa/agen/ pihak lain 1 1 1 3 Total 7 15 9 26 57 Berdasarkan Data Tabel B.2.7., bentuk pelanggaran lainnya yang paling banyak terjadi adalah buruh migran dibatasi haknya untuk bebas berkumpul atau membentuk organisasi, yaitu terjadi pada sebanyak 30 orang. Sebenarnya jenis pelanggaran semacam ini terjadi di hampir semua Negara tujuan, kecuali Hongkong, sebagai akibat dari larangan keluar rumah atau penyitaan dokumen buruh migran. Namun, yang terdata adalah bentuk pelanggaran yang berupa pelanggaran hak mobilitas dan pembatasan akses terhadap komunikasi dengan teman. 46 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B.2.8. Kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang sah Buruh migran banyak menghadapi kesulitan dalam mendapat- kan hak-haknya yang telah dilanggar. Pelanggaran tersebut umum- nya dilakukan oleh majikan, perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar negeri (KBRI/KJRI), maupun oleh pihak PPTKIS, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi pada buruh migran selama bekerja di negara tujuan sesuai dengan kontrak kerja atau perjanjian penempatan. Jumlah buruh migran yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang sah, berdasarkan data penanganan kasus SP Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.8. Tabel B.2.8. Kesulitan Mendapatkan Hak-haknya yang Sah No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pekerja mendapatkan kesulitan untuk menuntut secara hukum pengguna jasa atau penyalurnya 13 6 14 6 18 2 Hak-hak pekerja dipersulit karena korupnya aparat penegak hukum 2 5 4 4 14 3 Pekerja mendapatkan kesulitan untuk memperpanjang visa atau ijin kerjanya 1 3 1 1 Total 15 12 21 11 33 Berdasarkan data Tabel B.2.8., pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pekerja mendapatkan kesulitan untuk menuntut secara hukum pengguna jasa atau penyalurnya, yaitu terjadi pada sebanyak 57 orang. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 57 29 6 77 47
B.2.9. Penangkapan dan Hukuman Yang dimaksud dalam klasifikasi jenis pelanggaran ini adalah penangkapan atau penghukuman sewenang-wenang yang dialami oleh buruh migran selama berada di negara tujuannya bekerja. Klasifikasi pelanggaran berupa penangkapan dan penghukuman ini belum dimasukkan di dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, sehingga data untuk Tahun 2005 tidak tersedia. Jumlah pelanggaran yang dialami buruh migran di negara tujuan, terkait penangkapan dan penghukuman, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel B.2.9. Tabel B.2.9. Penangkapan dan Penghukuman No Jenis Pelanggaran 2006 2007 2008 2009 Total 1 Pekerja menjadi sasaran penyiksaan dan segala bentuk tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya sebagai manusia 5 7 4 6 22 2 Hak hukum pekerja dilanggar misalnya hak pekerja selama proses hukum termasuk didalamnya hak untuk berkonsultasi dengan pengacaranya dan mengikuti persidangan sebelum keputusan diambil 2 4 2 5 13 Total 7 11 6 11 35 Berdasarkan data Tabel B.2.9., pelanggaran jenis ini yang paling banyak terjadi adalah pekerja menjadi sasaran penyiksaan dan segala bentuk tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya sebagai manusia, yaitu terjadi pada sebanyak 22 orang. 48 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B.3. Pelanggaran Pada Tahap Kepulangan (Reintegration) Klasifikasi pelanggaran pada tahap kepulangan (reintegrasi) di dalam form pengaduan kasus SP Tahun 2005, hanya memasukkan tentang Pemulangan secara paksa dan Pemaksaan untuk membayar biaya deportasi, sedangkan pelanggaran jenis lainnya belum terklasifikasi, sehingga data pelanggaran jenis lainnya untuk Tahun 2005 tidak tersedia. Jumlah pelanggaran yang dialami buruh migran pada tahap kepulangan & reintegrasi, berdasarkan penanganan kasus selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.3. Tabel B.3. No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pekerja dipulangkan secara paksa ke negara asalnya 3 5 2 6 2 Pekerja dipaksa membayar biaya deportasinya 2 1 1 3 3 Pekerja dipaksa pulang ke Negara asalnya ketika ia secara hukum tidak sah untuk dipulangkan 3 1 5 4 Kepulangan pekerja didasari oleh munculnya isu-isu seputar proses pemulangannya 2 1 2 5 5 Pekerja diharuskan membayar biaya kepulangannya sendiri 3 2 1 5 6 Ditahan oleh PJTKI atau disuruh membayar sejumlah uang agar dapat pulang ke kampung halamannya 2 2 Total 5 6 14 6 26 Berdasarkan data Tabel B.3., pelanggaran pada tahap kepulangan & reintegrasi yang paling banyak terjadi adalah pemulangan buruh migran secara paksa ke negara asalnya, yaitu terjadi pada sebanyak 16 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan per tahun, berdasarkan penanganan kasus SP Tahun 2005-2009, dapat di lihat pada Tabel B.3.1., Diagram B.3.1. dan diagram B.3.2. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 16 7 9 10 11 4 57 49
No. Tahapan Migrasi Tabel B.3.1. Pelanggaran pada Setiap Tahapan Migrasi Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 1 Masa Sebelum Keberangkatan (Pre-Departure) 46 2.1% 102 4.8% 69 3.2% 64 3.0% 281 13.1% 2 Masa Kerja (Post Arrival) 3 Masa 117 5.5% 227 10.6% 256 11.9% 219 10.2% 707 33.0% Kepulangan (Reintegration) 5 0.2% 6 0.3% 14 0.7% 6 0.3% 26 1.2% Total 168 7.8% 335 15.6% 339 15.8% 289 13.5% 1014 47.3% Diagram B.3.1. Jumlah Pelanggaran Pada Setiap Tahapan Migrasi Masa Kepulangan (Reintegration) 26 6 14 6 5 2009 Masa Kerja (Post Arrival) 117 219 256 227 707 2008 2007 Masa Sebelum Keberangkatan (Pre-Departure) 64 69 46 102 281 2006 2005 0 200 400 600 800 Diagram B.3.2. Persentase Jumlah Pelanggaran Pada Setiap Tahapan Migrasi dalam 5 Tahun % 2.7% Masa Sebelum Keberangkatan (Pre-Departure) Masa Kerja (Post Arrival) 26.2% 71.1% Masa Kepulangan (Reintegration) 50 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA Jml 562 1526 57 2145 Total % 26.2% 71.1% 2.7% 100%
Berdasarkan data Diagram B.5.2. dapat dilihat bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pada tahapan selama Masa Kerja (Post Arrival), yaitu mencapai lebih dari 70% dari total pelanggaran seluruhnya. B.4. Pelanggaran yang terjadi pada keseluruhan proses migrasi Jumlah pelanggaran yang terjadi pada keseluruhan proses migrasi, terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1) Trafficking atau perdagangan orang 2) Pemaksaan untuk melakukan pekerjaan untuk orang atau perusahaan tertentu untuk melunasi utangnya atau utang orang lain (penjeratan utang) 3) Dipenjara atau dituduh melakukan tindak pidana atau mengalami permasalahan hukum Pada Tahun 2005, kategori nomor 2 dan 3 belum dimasukkan dalam form pengaduan kasus Tahun 2005, sehingga data untuk pelanggaran tersebut tidak tersedia untuk tahun tersebut. Jumlah pelanggaran yang menjadi rangkaian dalam keseluruhan proses migrasi, berdasarkan penanganan kasus SP Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel B.4. Tabel B.4. Pelanggaran Yang Menjadi Rangkaian Dari Keseluruhan Proses Migrasi No Jenis Pelanggaran 2005 2006 2007 2008 2009 1 Trafficking 11 11 8 1 5 2 Pekerja dipaksa untuk melakukan pekerjaan untuk orang atau perusahaan tertentu untuk melunasi utangnya atau utang orang lain. 1 3 2 12 3 Dipenjara atau dituduh melakukan tindak pidana atau mengalami permasalahan hukum 1 4 1 3 Total 11 13 15 4 20 Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi pada keseluruhan proses migrasi adalah Trafficking atau perdagangan orang. SOLIDARITAS PEREMPUAN Total 36 18 9 63 51
Berdasarkan Palermo Protocol8 definisi trafficking atau perdagangan orang harus diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan- tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentukbentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa dapat di lihat ada 3 unsur tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) yaitu : (1) adanya proses perpindahan; (2) dengan cara-cara eksploitatif dan melawan hukum; (3) pelaku memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Apabila kita melihat pada definisi trafficking tersebut yang sekarang ini telah juga diadopsi di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan migrasi, yaitu tahap sebelum keberangkatan, selama masa kerja, dan pada tahap kepulangan & reintegrasi, yang tercakup di dalam definisi tersebut, dapat dikategorikan sebagai trafficking. Namun, Berdasarkan data penanganan kasus SP dalam Tabel B.4., Trafficking merupakan pelanggaran pada keseluruhan proses migrasi yang terbanyak ketiga, yaitu terjadi pada 36 orang. Pembahasan lebih lanjut mengenai UUPTPPO dapat dilihat dalam Sub Bagian tentang Instrumen Hukum Nasional. 8 Pada Desember 2000, pemerintah Indonesia telah menandatangi protocol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum, perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, di Palermo, Italia yang kemudian dikenal dengan nama Palermo Protocol. 52 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
BAGIAN KETIGA PETA KEKERASAN TERHADAP BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DAN KERENTANAN BURUH MIGRAN TERHADAP HIV/AIDS A. Peta Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia A.1. Definisi Kekerasan Deklarasi PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, pasal 1 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataudalam kehidupan pribadi. Unsur-unsur penting dari definisi tersebut: Korban: perempuan karena jenis kelaminnya perempuan • Tindakan: menyakiti perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Akibat: kesengsaraan atau penderitaan perempuan, tidak terbatas pada tubuh saja, juga keseluruhan kehidupan perempuan Tempat kejadian: di ruang privat/dalam dan di luar rumah/ ruang publik SOLIDARITAS PEREMPUAN 53
Solidaritas Perempuan menggunakan deklarasi PBB mengenai kekerasan ini sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan. A.2. Bentuk-bentuk kekerasan Berdasarkan pengalaman BMP-PRT, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami sejak pre-departure, post arrival sampai reintegration berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. A.3. Lokus Kekerasan Berdasarkan kasus yang ditangani SP selama 2005-2009, kekerasan terhadap buruh migran perempuan terjadi, baik di negara asal maupun di negara tujuan bekerja dan terjadi baik di ruang privat maupun publik. Ruang privat seperti: rumah majikan, rumah saudara/orang tua majikan. Ruang publik seperti: penampungan agen di Indonesia maupun agen di negara tujuan, tempat transit saat keberangkatan maupun kepulangan, pasar, kantor polisi, kantor imigrasi baik di dalam negeri maupun negara tujuan, tempat penampungan di Kedutaan/Konsulat RI di negara tujuan, tempat kerja (toko, restoran, pabrik) dan lain-lain. A.4. Pelaku Kekerasan Pelaku kekerasan adalah individu maupun institusi. Individu meliputi majikan laki-laki maupun perempuan, anak majikan, orang tua majikan, adik/kakak/saudara majikan, baik yang tinggal serumah maupun yang datang berkunjung ke rumah majikan, supir taksi di negara tujuan kerja yang menipu/mengeksploitasi buruh migran yang lari dari rumah majikan, oknum penjaga di penampungan PPTKIS satpam penampungan, oknum pegawai Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi. Terjadinya kekerasan yang melembaga, seperti Fee pre departure yang tidak ada aturannya 54 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
sehingga menimbulkan peluang eksploitasi atau tindak pemerasan. Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004 tidak cukup memadai untuk melindungi buruh migran sehingga membuka dan melestarikan praktek eklploitasi terhadap mereka. A.5. Karakteristik Korban Kekerasan Karakteristik orang yang menjadi korban kekerasan dapat berasal dari segala usia, latar belakang, daerah asal maupun tingkat pendidikan. Bahkan Mereka yang berpengalaman menjadi BMP (sudah berkali-kali ke luar luar negeri) tidak luput menjadi korban. A.6. Akar Masalah Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia A.6.1. Ketimpangan berbasis gender Secara umum, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan ini diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang melekat dianut secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang menggunggulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, melindungi, menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk memandang perempuan sekedar objek pelengkap, tidak penting dan dapat diperlakukan semaunya. Situasi ini dilengkapi dengan ciri-ciri yang dianggap posistif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersifat pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, memper-tahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntutnya untuk menggunakan peran sebagai pendamping SOLIDARITAS PEREMPUAN 55
suami atau pengasuh anak-anaknya. Pelekatan ciri-ciri tersebut (Stereotip), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki9. Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah, di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai sesuatu yang biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan, yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi. Konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam lingkup domestik dan keluarga, buruh migran perempuan mengalami relasi kuasa yang timpang sebagai anak perempuan, istri, atau adik terhadap anggota keluarga laki-laki dalam rumah yaitu ayah, suami, kakak/adik laki-laki. "Setelah lulus SMP, saya tidak meneruskan sekolah. Banyak anak perempuan di desa saya yang pergi ke Jakarta atau luar negeri untuk bekerja setelah lulus SD atau SMP . Ayah mendesak saya untuk pergi ke Singapura, menjadi PRT agar dapat meringankan beban keluarga. Katanya, adik laki-laki saya perlu biaya besar untuk sekolah sampai tamat SMA. Saya takut dianggap anak yang tidak berbakti jika tidak menuruti keinginan ayahnya. Dengan jasa seorang calo, saya akhirnya berangkat ke Singapura. Sayangnya, majikan tidak menyukai kerja saya dan mendeportasi ke Batam belum genap 3 bulan saya bekerja di rumahnya". (Tar, 16, Indramayu, Jawa Barat). 9 Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, 2002, hal 39 56 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
"Saya berangkat ke Malaysia karena suami saya menganggur, tidak punya pekerjaan, suka main judi dan main perempuan. Saya tidak dapat menghentikan perilaku suami saya. Sesulit apapun kehidupan kami, ia tidak merubah perilakunya. Ia kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terlebih untuk anak-anak kami. Ketiga anak saya perlu diberi makan dan butuh biaya sekolah. Mereka semua masih kecil-kecil, berusia 2-7 tahun. Saya akhirnya pergi ke Malaysia demi kehidupan anak-anak saya". (Was, 38, Purwokerto, Jawa Tengah) "Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Kedua saudara saya laki-laki. Orang tua kami petani, sudah tua dan tidak sanggup lagi bekerja. Kakak laki-laki tertua sayalah yang bekerja untuk menghidupi kami. Ia buruh tani yang mengerjakan sawah orang lain. Penghasilannya tidak menentu, jika ada pekerjaan ia diupah sekitar Rp. 10.000- 20.000/hari. Kakak saya sering membandingkan kehidupan kami dan tetangga yang anaknya bekerja di luar negeri sebagai PRT. Saya terdorong untuk menjadi PRT ke luar negeri agar membantu meringankan beban kakak saya. Terlebih lagi saya punya 2 anak yang harus diberi makan, sementara ayahnya tidak lagi menafkahi mereka setelah kami bercerai. Saya pergi ke Malaysia dan bekerja sebagai BMP- PRT pada 2004". (Mimin, 28, Cianjur, Jawa Barat) Sum terpaksa untuk bekerja yang ketiga kalinya, Sum pernah bekerja di Arab Saudi menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) ketika dia masih bersama suami pertamanya. Sum akhirnya bercerai dengan suaminya. Setelah beberapa tahun menjanda, sekitar tahun 1999, Sum menikah lagi. Setelah menikah dan memiliki satu anak, Sum bekerja ke Malaysia menjadi PRT. (Sumiyati, Bogor, Jawa Barat) SOLIDARITAS PEREMPUAN 57
Pengalaman Tar, Was, Mimin, Sum menunjukan, keputusan berangkat ke luar negeri sedikit banyak tergantung kepada ayah, suami atau kakak laki-lakinya. Posisi subordinat dengan ayah, suami atau kakak laki-laki di satu sisi dan rasa tanggung jawab untuk merawat kehidupan keluarga di sisi lain melahirkan keputusan bekerja keluar negeri sebagai PRT. Bagi para lelaki, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang benar. Sementara bagi Taryuni, Wasiah, Mimin, Sum ini dianggap sebagai hal yang sudah seharusnya dilakukan. Pekerjaan rumah tangga digolongkan sebagai pekerjaan domestik, bukan pekerjaan publik sebagaimana buruh pabrik atau pekerja kantoran. Menjadi pekerja rumah tangga (PRT) di rumah orang lain, apalagi di luar negeri, dapat digolongkan sebagai pekerjaan publik di lingkup domestik. Berbeda dengan pekerjaan di sektor publik yang diatur dalam undang-undang ketenagerkajaan RI, pekerjaan domestik tidak diatur dalam undang-undang. Ini berarti jenis pekerjaan ini belum diakui sebagai suatu pekerjaan yang perlu dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan RI. Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah disahkan pada 23 Maret 2003 tidak mendikotomiskan pekerjaan publik dan privat dalam definisi tentang kerja, namun kenyataanya UU ini hanya mengatur mereka yang bekerja pada industri manufaktur. A.6.2. Ketimpangan berbasis ras, kelas, agama/kepercayaan, kewarganegaraan, jenis pekerjaan Buruh migran mengalami berbagai lapis ketimpangan dalam relasinya dengan majikan, maupun negara tujuan. Sebagai orang asing, ia mengalami ketimpangan berbasis ras, karena ia merupakan ras minoritas di negera tujuan. Hal ini menghalanginya untuk 58 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
menikmati hak-hak asasinya sebagai manusia. Sebagai contoh, BMP PRT di Arab Saudi sering megalami pelecehan karena sebagai orang Indonesia ia dianggap ras yang rendah, dibanding ras orang arab. Ada juga masalah PRT Indonesia yang menganggap orang arab lebih unggul karean penampuilan fisik yang lebih cantik/ganteng daripada orang Indoensia (berkuluit putih, hidung mancung, tubuh tinggi/besar, dsb). Pada Juli 2004 Imah 29th berasal dari Cianjur, bekerja sebagai BMP-PRT di Hail Baga, Arab Saudi. Ketika masa kerja Imah mencapai 1 (satu) tahun, anak majikan memperkosanya. 1 (satu) minggu kemudian, anak majikan memperkosa Imah untuk yang kedua kalinya. Peristiwa menyakitkan tersebut terjadi di dapur ketika majikan tidak ada di rumah. Pada 15 November 2005, Imah pulang ke Indonesia. Melihat perubahan pada tubuhnya, Imah memutuskan untuk memeriksakan keadaannya ke puskesmas pada 11 Januari 2006. Pada hasil pemeriksaan dokter tersebut mengatakan bahwa Imah dinyatakan positif hamil 28 minggu. Imah menuntut asuransi atas kekerasaan seksual yang dialaminya kepada PPTKIS yang memberangkatkannya, dan menuntut anak majikan untuk memberi tunjangan anak tersebut. Namun pada 26 Februari 2006 bayi Imah meninggal dunia karena kondisi tubuhnya lemah. Dan pada akhir Maret 2006, Imah memperoleh klaim asuransi hanya sebesar 3,5 juta. Imah 29 th, Cianjur Jawa Barat Sebagai PRT, mereka juga mengalami ketimpangan berbasis kelas, Kelas majikan atau keluarga majikan tentu saja dianggap lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada kelas buruh, apalagi PRT. Di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara tujuan kerja BMP, pekerjaan PRT dipandang sebagai pekerjaan rendah, sehingga para pekerjanya juga dianggap rendah. SOLIDARITAS PEREMPUAN 59
PRT yang tinggal di negara dimana islam merupakan agama minoritas juga mengalami ketimpangan berbasis agama. Mereka seringkali mengalami kesulitan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini antara lain terjadi di Hongkong, Taiwan, Jepang. Ketimpangan berbasis kewarganegaraan juga seringkali dialami buruh migran. Sebagai non warga negara, seringkali pelayanan sosial tertentu tidak dapat terakses oleh mereka. Di antaranya akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap asuransi sosial dan sebagainya. A.6.3. Ketimpangan Indonesia dengan negara tujuan kerja Bagaimanapun, sebagai negara pengirim, posisi tawar Indonesia timpang dengan negara tujuan. Pemerintah Indonesia seringkali "mengalah" dengan negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan yang optimal terhadap BMP-PRT. Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia - Malaysia yang mengatur penampatan BMP-PRT Indonesia di Malaysia yang ditandatangani tahun 2006 adalah salah satu contoh yang paling baik menggambarkan subordinasi pemerintah Indonesia dan negara tujuan. Pemerintah Indonesia baru ditanggapi untuk mengkaji ulang MoU setelah melakukan moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja ke Malaysia pada pertengahan Tahun 2009. Namun, hingga buku ini diterbitkan MoU tersebut belum juga ditandatangani. Belum lagi posisi tawar Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi yang hingga saat ini tidak juga ada. Sehingga, tidak ada jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia hanya membuat MoU dengan asosiasi agen tenaga kerja di Arab Saudi, yang sama sekali tidak menjadi jaminan untuk adanya kepastian perlindungan terhadap tenaga kerja kita di sana. 60 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
B. KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP HIV/AIDS Pada tahun 2007, Solidaritas Perempuan (SP) bersama International Organization for Migration (IOM) menangani 1 kasus buruh migran yang terdiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. Pengalaman SP ini menguatkan temuan berbagai laporan penelitian yang menunjukan bahwa buruh migran rentan terhadap HIV/AIDS di semua tahap migrasi (pre-departure, post arrival (di negara tempat kerja), dan kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai HIV/AIDS dan rentannya buruh migran terhadap kekerasan seksual hingga perkosaan10. Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran bekerja dalam kondisi tertutup aksesnya dari lingkungan luar karena ia bekerja di dalam rumah. Selain kurangnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan (termasuk HIV/AIDS), kondisi tersebut rentan terhadap berbagai bentuk eksplotasi (termasuk kekerasan seksual) dari majikan atau keluarga majikan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang menjadi korban trafficking dan dipaksa bekerja di Industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks. Hasil riset SP pada 2006 menggambarkan situasi kerentanan buruh migran di berikut ini: 10 Salah satunya adalah Riset Kerentanan Buruh Migran Perempuan terhadap HIV/ AIDS, SP/ILO, 2006 SOLIDARITAS PEREMPUAN 61
62 Sebelum keberangkatan (Pre-Departure) 1. Menjalani tes kesehatan yang tidak memenuhi standar. Tes HIV tanpa 3 C (consent, conseling, dan confidentiality) 2. Dibujuk rayu untuk berhubungan seksual berisiko. 3. Rentan perkosaan 4. Melakukan hubungan seksual berisiko atas dasar suka sama suka. 5. Tidak mendapat informasi mengenai HIV/AIDS secara memadai pada saat di penampungan atau BLK dan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) Selama bekerja di negara tujuan (Post- Arrival) Kepulangan ke kampung halaman (Reintegration) 1. Melakukan perawatan kesehatan menggunakan jarum suntik tidak steril. 1. Rentan perkosaan (bandara, angkutan umum, perjalanan dll). 2. Diperkosa 3. Dilecehkan secara seksual. 2. Hubungan seksual beresiko (baik dipaksa atau suka sama suka). 4. Dilecehkan secara seksual, termasuk perkosaan. 5. Diperdagangkan atau menjadi korban trafficking, terutama sebagai pekerja seks komersial. 1. Hubungan seksual beresiko (baik dipaksa atau suka sama suka). MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kompleksitas mengenai situasi kerentanan buruh migran perempuan akan resiko kesehatan tergambar jelas pada 2 kasus yang ditangani SP berikut ini: Kasus Kesehatan dan Perkosaan Buruh Migran Perempuan Was dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada 26 Februari 1966. Ia adalah lulusan SD, menikah pada umur 14 tahun dan memiliki 3 orang anak. Was pergi ke Malaysia untuk ke3 kalinya melalui PT.UBS, serta bekerja pada seorang majikan bernama Yus dan Ros. Namun sejak mereka berdua bercerai, Was mulai mendapat siksaan. Ia dipaksa bekerja lembur. Ia diperkosa oleh sodara ipar Yus. Ketika ia menanyakan mengenai gajinya, ia mendapat siksaan dari sodara perempuan Yus dengan cara membenturkan kepala Was ke dinding hingga telinga kanannya mengeluarkan darah. Akibat beban kerja yang berat, suatu hari Was merasakan sakit di dadanya. Setelah diperiksa oleh Dokter, ia dinyatakan positif mengidap kanker payudara dan harus menjalani operasi. Setelah mendapat bantuan dari Tenaganita, tanggal 1 November 2004, Was kembali ke Indonesia. Ia kemudian mendapat dampingan dari SP baik secara hukum maupun untuk kepentingan kesehatannya. Was mendapat asistensi perawatan medis untuk operasinya kemoterapi, dan radiasi sejak November 2004-November 2005. SP juga mendorong pihak majikan untuk membayar sisa gaji Was. Ia hanya mendapat 1450 RM dari keseluruhan gaji yang seharusnya berjumlah 12.400 RM. Pada 10 Februari 2006, Was meninggal dunia. Terlepas dari sakit yang menggerogotinya, terdapat kepercayaan bahwa ia tidak mendapat perawatan yang baik karena ia tidak memiliki cukup uang untuk itu. SOLIDARITAS PEREMPUAN 63
Kasus Perkosaan Buruh Migran Perempuan hingga Kehamilan Karena desakan ekonomi, Tina (bukan nama sebenarnya) perempuan dengan sertifikat SD ini, memutuskan bekerja di Arab Saudi. Bulan Juli 2004, Tina berangkat ke Hail Baga Arab Saudi. Tidak lama setelah bekerja, Tina diperkosa oleh anak majikan pada tanggal 7 Juli 2005. Tanggal 14 Juli 2005 di perkosa ke dua kalinya di dapur ketika majikannya tidak ada rumah. Tidak tahan akan penderitaanya Tina memutusakan pulang ke Indonesia tanggal 15 November 2005. Setelah kembali ke Indonesia Tina memeriksakan dirinya ke Puskesmas, dan dia dinyatakan hamil, dengan usia kehamilan 28 minggu. Tanggal 19 Januari 2006 Tina bersama PT. AD mengadukan kasusnya. Perempuan kelahiran Cianjur, 16 Mei 1977 ini memiliki tuntutan sebagai berikut : a. Mengurus dan memberikan jaminan sosial terhadap korban sesuai ketentuan. b. Mendesak pelakunya agar mau bertanggung jawab atas biaya perawatan kesehatan korban dan anak yang sedang di kandung. c. Mendesak pelaku memberikan tunjangan hidup untuk anaknya Secara umum, berdasarkan hasil riset Solidaritas Perempuan sepanjang tahun 2004-2007, tentang kerentanan buruh migran terhadap HIV/AIDS (2004 dan 2006) dan tentang Status Kesehatan Buruh Migran Indonesia (2005 dan 2007) beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan buruh migran (khususnya HIV/ AIDS), antara lain: • Buruh migran Indonesia rentan terhadap HIV/AIDS di semua tahap migrasi (sebelum berangkat (Pre-Departure), di negara tempat kerja (Post-Arrival), dan pada saat pulang ke kampung halaman (Rentegration). 64 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Banyak buruh migran Indonesia mengalami berbagai pelanggaran hak termasuk rentan berbagai bentuk eksplotasi (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan mengalami permasalahan kesehatan yang serius. Buruh migran tidak mendapatkan informasi kesehatan (khususnya HIV/AIDS) yang memadai baik ketika berada di Indonesia maupun di negara tempat bekerja. Selain itu, PRT migran bekerja dalam kondisi tertutup aksesnya dari lingkungan luar karena ia bekerja di dalam rumah. Program-program yang berkaitan dengan penyebaran informasi kesehatan (HIV/AIDS) terhadap calon buruh migran Indonesia masih belum memadai. Adanya praktek test HIV pada buruh migran yang mandatory dan melanggar prinsip-prinsip tes HIV yang telah ditetapkan UNAIDS/WHO antara lain tidak adanya Konseling, Lembar Persetujuan (Inform Consent), dan tidak terjaganya kerahasiaan (confidentiality) hasil tes. Buruh migran, khususnya yang terinfeksi HIV umumnya tidak mendapatkan dan pelayanan kesehatan yang memadai termasuk akses ARV (Anti Retri Voral) baik ketika berada di Indonesia maupun di negara tempat bekerja. Hingga saat ini, belum ada data resmi mengenai kasus HIV/ AIDS pada buruh migran Indonesia. Namun data dari HIPTEK (Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja) menunjukan bahwa 131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari- October 2005). Angka ini meningkat dari data tahun 2004 yang memperlihatkan 203 (0.087%) calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah. SOLIDARITAS PEREMPUAN 65
Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, sudah 199 orang meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah mantan buruh migran adalah 15 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari kelompok lainnya seperti pekerja seks 14%, ibu rumah tangga 12%, swasta 10%, tukang ojek 6%, petani 5%, PNS/Guru 5%, serta kelompok lainya (pelajar, sopir, mahasiswa dan TNI.11 Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI.12 Selain itu data dari salah satu mitra Solidaritas Perempuan, yaitu Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya terdapat 18 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sistem rujukan di Indonesia, khususnya bagi buruh migran yang terinfeksi HIV masih jauh dari memadai. Hampir semua buruh migran yang terinfeksi HIV termasuk yang dideportasi tidak menjalani proses VCT (Voluntary Counseling and Testing) secara benar, dan tanpa konseling. Buruh migran yang dipulangkan seringkali tidak tahu harus pergi kemana jika ingin mengakses layanan kesehatan bagi mereka yang terinfeksi HIV. Hal ini diperparah dengan masalah tempat tinggal buruh migrant yang umumnya tinggal di daerah pelosok pedesaan yang semakin menyulitkan mereka dalam menjangkau sarana kesehatan. 11 7 Juli 2009. 12 11 Oktober 2009 66 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kerentanan ini seharusnya diantisipasi dengan kebijakan perlindungan yang wajib diberikan Pemerintah Indonesia. Namun demikian, nampak jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia belum serius merespon situasi kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV/AIDS. Buktinya, S-RAN (Strategi Rancangan Aksi Nasional) HIV dan AIDS Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) baru mulai memasukan buruh migran sebagai kelompok yang dijangkau pada S-RAN KPAN periode 2010-2014. Pada S- RAN periode sebelumnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia yang dikoordinasikan oleh KPAN belum menjangkau buruh migran. Situasi kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV/ AIDS merupakan salah satu implikasi dari belum diratifikasinya Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990). Akibatnya, hingga saat ini pemerintah belum mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam Konvensi tersebut. Konvensi Migran 1990 menciptakan standar minimum perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui masyarakat internasional, antara lain: • Melindungi buruh migran dan anggota keluarga di semua tahapan migrasi (persiapan bermigrasi, keberangkatan, transit, dan kepulangan ke Negara asal dan kampung halaman). • Melindungi dari kondisi hidup dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, sasaran penyiksaan atau tindakan kejam, perlakuan yang menurunkan martabat; sasaran perbudakan, kerja paksa, kekerasan fisik, kekerasan seksual serta berbagai perlakuan buruk . Menjamin untuk menikmati perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada penduduk di Negara tempat kerja, terkait SOLIDARITAS PEREMPUAN 67
dengan upah dan kondisi lain dari pekerjaan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Menjamin akses informasi terkait dengan hak mereka, kesamaan di muka hukum, dan mendapat pelayanan hukum. 68 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
BAGIAN KEEMPAT PENGALAMAN PENANGANAN KASUS SOLIDARITAS PEREMPUAN A. PERSPEKTIF PENANGANAN KASUS Solidaritas Perempuan (SP) menggunakan perspektif feminis dalam melakukan advokasi kasus. Feminisme merupakan ideologi yang terbangun karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa di dalam kehidupan telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan secara universal dan sistematis.13 Secara sederhana feminis yang dimaksud di sini dapat diuraikan sebagai sebuah kesadaran akan adanya kontrol, eksploitasi dan penindasan patriarkis di tingkat materi dan ideologi mulai dari pikiran, kerja, kesuburan dan seksualitas perempuan dalam keluarga, di tempat kerja dan dalam masyarakat secara umum, dan melakukan tindakan/aksi secara sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah situasi yang ada.14 Perspektif ini sesuai dengan misi yang tertuang dalam Buku Putih SP sebagai hasil Kongres pada 23-25 Maret 1995, yaitu "Usaha untuk menguatkan posisi masyarakat terutama kaum perempuan yang tertindas dengan melibatkan semua individu dan kelompok- 13 A.P. Murniati dan Ratna Fitriani, Program Langkah Demi Langkah Advokasi Hak Perempuan Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Badan Perwakilan Desa, Solidaritas Perempuan, 2004, hlm. 14. 14 Definisi feminis menurut Kamla Bashin dan Nighat Sahid Khan, 1986. SOLIDARITAS PEREMPUAN 69
kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan kaum perempuan, yang disusun berdasarkan asas dan nilai-nilai kerakyatan, persaudaraan, persamaan keadilan, emansipasi/ pembebasan, kemandirian, egalitarian dan nonsektarian".15 Perspektif tersebut menjadi dasar dari analisis feminis yang digunakan dalam proses penanganan kasus. Kerangka analisis feminis berbasis pada ketidakadilan yang dialami perempuan, yaitu16: 1. Stereotyping atau Pelabelan Cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang bersangkutan. 2. Dominasi Kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan atau melemahkan individu atau kelompok lain. 3. Diskriminasi Suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau identitas yang tidak dikehendaki atau juga status yang berbeda dengan laki-laki. 4. Beban Ganda Status sekaligus beban nyata yang ditanggung oleh banyak perempuan yang berkiprah di wilayah publik, termasuk di sektor 15 Tati Krisnawaty, Buku Putih Solidaritas Perempuan, Andi Offset, 2000, hlm. 21. 16 Rio Ismail, Risma Umar, dan Titi Soentoro, Suara Mayoritas Yang Samar, Solidaritas Perempuan, 2004, hlm. 14-18. 70 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
politik. Sebagai yang mengurus urusan rumah tangga, sekaligus mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga. 5. Kekerasan Cara atau alat yang mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya sehingga pada gilirannya dengan mudah bisa dieksploitasi. Berbasis perspektif dan kerangka analisis tersebut, dalam melakukan penanganan kasus, Solidaritas Perempuan tidak hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum nasional, namun juga memperhatikan instrumen-instrumen HAM Internasional, baik yang telah maupun yang belum diratifikasi. Instrumen nasional maupun internasional digunakan agar Kami dapat menganalisa kasus lebih dalam untuk tujuan advokasi yang lebih luas. B. MEKANISME PENANGANAN KASUS Solidaritas Perempuan (SP) mempunyai mekanisme dalam menangani kasus buruh migran perempuan yang akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini. Sumber-sumber kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan berasal dari : 1. Buruh migran atau keluarga buruh migran (pengaduan langsung). Buruh migran atau keluarga buruh migran langsung datang ke SP untuk melaporkan kasusnya. Informasi tentang SP biasanya diperoleh dari media masa, orang yang pernah ditangani kasusnya, atau leaflet, serta produk SP lainnya. 2. Rujukan dari pihak ketiga (mitra atau jaringan SP). Mitra, rekan kerja atau jaringan merujuk kasus buruh migran kepada SP. Hal ini biasanya terjadi karena penanganan kasus buruh migran bukan merupakan ruang lingkup program/ kegiatan atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. SOLIDARITAS PEREMPUAN 71
3. Penjangkauan (Outreach) atau temuan. SP melakukan penjangkauan terhadap kasus buruh migran. Informasi awal mengenai kasus biasanya berasal dari media masa atau temuan lapangan. Berdasarkan sumber-sumber kasus masuk tersebut, pelapor akan mengikuti standar mekanisme penanganan kasus seperti di bawah ini : Bagan mekanisme penanganan kasus tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Kasus Masuk Buruh migran/keluarga buruh migran, mitra/jaringan mengadukan kasusnya, dan hasil temuan lapangan. 2. Penggalian dan pendokumentasian data kasus Data kasus digali melalui wawancara dengan pihak terkait kasus, investigasi, pengumpulan dokumen-dokumen, dan barang- barang bukti lain. Dalam menggali kronologi kasus, pengacara 72 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
akan meminta agar pelapor mengisi formulir pengaduan kasus17 yang sudah disediakan. Formulir pengaduan kasus adalah formulir yang dibuat berdasarkan UN Road Map. Formulir dibuat dengan mengacu pada serangkaian Traktat UN, Kovenan, Konvensi, Deklarasi PBB terkait isu migran. 3. Analisa kasus Sebelum kegiatan menganalisa kasus, terdapat 2 kategori kasus yaitu kasus yang diproses atau kasus yang tidak diproses (dipending/ditunda). Kasus yang ditunda oleh karena data-data kasus tidak lengkap. Sebaliknya apabila data-data kasus sudah lengkap tersedia, maka pengacara bersama buruh migran/ keluarga buruh migran dapat menganalisa kasus. Analisa mencakup deskripsi kasus, hak-hak apa saja yang dilanggar, peraturan apa saja yang dapat dipakai untuk mengadvokasi kasus tersebut, apa sajakah peluang, kesempatan, hambatan dan tantangannya terhadap jalur litigasi dan non litigasi. Pengacara menginformasikan kepada buruh migran/ keluarga tentang langkah-langkah apa saja yang dapat diambil dalam penyelesaian kasus. 4. Strategi penanganan kasus Setelah buruh migran dan/atau keluarga buruh migran mengetahui hal-hal tersebut, maka buruh migran dan/atau keluarga buruh migran dapat menentukan strategi penanganan 17 Di dalam formulir tersebut terdapat identitas korban, jenis kekerasan sebelum berangkat sampai kepulangan. Juga terdapat kode-kode jenis kekerasan. Bersamaan dengan hal itu, pengadu/pelapor wajib menandatangani surat kuasa disertai materai yang sudah dipersiapkan oleh pengadu atau pelapor. Surat kuasa merupakan alat bukti adanya ikatan kepercayaan antara pelapor atau pengadu dengan pengacara dan berisi kesepakatan mengenai hal-hal yang dikuasakan. Sehingga muncul kewajiban masing-masing pihak agar turut dalam proses penanganan kasus yang telah disepakati di awal dan menimbulkan ikatan secara profesi (pengacara-klien). SOLIDARITAS PEREMPUAN 73
kasus berdasarkan hasil analisa kasus berdasarkan informasi tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani, yang diuraikan oleh pengacara. 5. Proses penanganan kasus Pengacara bersama-sama buruh migran/keluarga buruh migran akan melakukan penanganan kasus berdasarkan strategi yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan. Apabila dalam proses penanganan kasus baik secara litigasi ataupun non litigasi, mengalami hambatan maka buruh migran dan/atau keluarga burh migran bersama pengacara dapat mengevaluasi kasus. 6. Evaluasi kasus Setelah proses penanganan kasus melalui beberapa tahapan, pengacara bersama-sama buruh migran/keluarga buruh migran dapat melakukan evaluasi kasus untuk menentukan strategi selanjutnya. Strategi yang dipilih buruh migran dan/atau keluarga buruh migran berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil buruh migran/keluarga buruh migran. Penanganan kasus buruh migran, dilakukan secara litigasi (hukum maupun non litigasi. Penanganan kasus secara litigasi merupakan proses penanganan melalui proses peradilan, seperti melaporkan kasus ke Polisi Sektor (Polsek), Polisi Resort (Polres), Polisi Daerah (Polda), Mabes Polri, Interpol sampai ke tingkat pengadilan. Sementara penanganan secara non litigasi, yang merupakan strategi bantuan hukum alternatif yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR) atau kerap juga disebut penyelesaian kasus di luar pengadilan, dilakukan dengan negosiasi atau mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau instansi terkait, antara lain dengan PPTKIS, Depnakertrans, BNP2TKI, Deplu, atau KBRI. Biasanya ini diawali dengan pengaduan kasus ke PPTKIS. Apabila 74 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
PPTKIS setelah beberapa waktu tidak merespon, maka kasus dapat diadukan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI: baru ada pada tahun 2006) Bagian Perlindungan dan Advokasi Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya dilakukan proses mediasi dalam bentuk Tripartit, yaitu antara PPTKIS dengan buruh migran/keluarga buruh migran dan Depnakertrans/BNP2TKI sebagai mediator. Tujuan Solidaritas Perempuan dalam menangani kasus adalah: 1. Pemenuhan hak-hak buruh migran/keluarga buruh migran; 2. Memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi buruh migran/keluarga buruh migran serta dapat menemukan solusi yang terbaik bagi buruh migran/keluarga buruh migran; 3. Mendorong adanya perubahan kebijakan yang melindungi buruh migran, dan mempunyai perspektif Hak Asasi Manusia. Apabila dalam proses penanganan kasus ditemukan pasal peraturan yang tidak adil bagi buruh migran, kemudian pasal- pasal tersebut akan dianalisa untuk dijadikan bahan advokasi kebijakan. Selain itu, kebutuhan kampanye kasus menjadi bagian yang sangat penting untuk memperoleh dukungan publik. Bentuk-bentuk kampanye kasus yang biasa dilakukan, antara lain melalui konferensi pers, pembuatan dan penyebaran leaflet, dan diskusi publik di daerah asal buruh migran. Beberapa pengalaman penanganan kasus yang pernah dilakukan SP, antara lain: 1. Apabila buruh migran hilang kontak atau mengalami permasalahan hukum, termasuk terkena tuntutan pidana di negara tujuan, maka kasus dapat diadukan ke Departemen Luar Negeri Bagian Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) agar Perwakilan RI di SOLIDARITAS PEREMPUAN 75
Negara tujuan segera memberi perlindungan atau bantuan hukum bagi korban WNI atau kasus dapat diadukan langsung ke Perwakilan RI. Selain itu, dapat juga meminta bantuan Perwakilan Konsuler Negara Tujuan di Jakarta agar memberikan informasi akurat tentang kondisi buruh migran WNI yang mengalami permasalahan hukum. 2. Apabila buruh migran yang bermasalah sudah pulang ke Indonesia dan membutuhkan pelayanan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, maka buruh migran dapat didampingi ke rumah sakit (RS POLRI-sebagai rumah sakit rujukan bagi buruh migran bermasalah) atau ke lembaga lain yang memiliki fasilitas ataupun sumber daya untuk pemulihan korban. Penanganan yang diberikan di sini meliputi perawatan fisik maupun psikologis oleh dokter, psikolog maupun psikiater. 3. Buruh migran yang bermasalah dapat diproses langsung dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti majikan atau agen di negara tujuan, atau mengajukan asuransi melalui PPTKIS. Pada umumnya, pelanggaran yang dapat diajukan klaim asuran- sinya antara lain adalah kasus penganiayaan, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, dan kematian. Pengalaman SP selama ini, kasus yang ditangani secara non litigasi terkadang lebih efektif karena terjadi proses penguatan buruh migran dan/atau keluarga buruh migran. Mereka terlibat dalam setiap proses penanganan kasus, sekaligus mengetahui dan memahami hak-haknya kemudian dapat membangun strategi penanganan kasus secara bersama. Selain itu, mereka dengan mudah memahami apabila ada peraturan pemerintah yang tidak melindungi terhadap kepentingan buruh migran sebagai korban, sekaligus dapat menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk membangun aksi- aksi masyarakat. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA 3. Buruh migran yang bermasalah dapat diproses langsung dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti majikan atau agen di negara tujuan, atau mengajukan asuransi melalui PPTKIS. Pada umumnya, pelanggaran yang dapat diajukan klaim asuran- sinya antara lain adalah kasus penganiayaan, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, dan kematian. Pengalaman SP selama ini, kasus yang ditangani secara non litigasi terkadang lebih efektif karena terjadi proses penguatan buruh migran dan/atau keluarga buruh migran. Mereka terlibat dalam setiap proses penanganan kasus, sekaligus mengetahui dan memahami hak-haknya kemudian dapat membangun strategi penanganan kasus secara bersama. Selain itu, mereka dengan mudah memahami apabila ada peraturan pemerintah yang tidak melindungi terhadap kepentingan buruh migran sebagai korban, sekaligus dapat menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk membangun aksi- aksi masyarakat. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Hambatan-hambatan yang sering dihadapi antara lain : 1. Sulitnya monitoring kinerja Departemen Luar Negeri maupun perwakilan RI, apakah kasus ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Selain itu Deplu dan Perwakilan RI lambat merespon kasus. Misalnya ketika buruh migran sudah pulang ke Indonesia, namun surat per wakilan RI baru menginformasikan jadwal kepulangan buruh migran tersebut. 2. Lambatnya penanganan kasus yang dilakukan oleh Dirjen Perlindungan dan Advokasi TKILN Depnakertrans/BNP2TKI. 3. Tidak banyaknya rumah sakit di tingkat kabupaten atau kecamatan untuk penanganan buruh migran yang mengalami depresi akut berulang atau gangguan jiwa berat/gila. 4. Pengajuan klaim asuransi banyak terhambat malah tidak berhasil apabila burh migran diberangkatkan oleh PPTKIS ilegal atau diberangkatkan oleh calo lepas mengatasnamakan suatu PPTKIS legal atau klaim dianggap sudah lewat waktu akibat buruh migran yang harus melalui proses yang panjang untuk dapat kembali ke Indonesia. Prinsip-prinsip SP dalam melakukan penanganan kasus, antara lain: a) Adanya keterlibatan buruh migran/keluarga buruh migran dalam seluruh proses penanganan kasus. Tujuan dari prinsip ini adalah diharapkan buruh migran/ keluarga buruh migran mampu menangani kasusnya di kemudian hari, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, prinsip ini akan membangun kesadaran mereka terhadap peraturan pemerintah yang tidak adil, dan akan melahirkan reaksi untuk melakukan perjuangan. b) Adanya hubungan yang setara antara pengacara dengan buruh SOLIDARITAS PEREMPUAN 77
migran/keluarga buruh migran. Hubungan antara pengacara dengan buruh migran/keluarga buruh migran adalah setara. Proses analisa kasus dan pilihan strategi penanganan kasus untuk pemenuhan hak-hak buruh migran/keluarga buruh migran dilakukan secara bersama-sama. Pengacara tidak dapat mengintervensi apa yang dikehendaki/ dipilih buruh migran/keluarga buruh migran dengan tetap memberikan beberapa informasi tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani. Dari prinsip-prinsip yang dianut, diharapkan akan terbangun kesadaran buruh migran/keluarga buruh migran akan pentingnya melakukan perjuangan atas hak-hak buruh migran dan bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama. Karena mereka akan menghadapi hambatan dan tantangan yang berlapis-lapis baik dari aktor negara dan non negara, kebijakan/perundangan dan sistem sosial budaya dari masyarakat di lingkungan asalnya. Bagi pengacara SP, penting menyadari ketika menghadapi dan menangani kasus buruh migran perempuan selayaknya memandang bahwa kebanyakan perempuan desa merupakan korban akibat sistemi globalisasi ekonomi. Mereka menjadi tulang punggung untuk menopang perekonomian keluarga. sementara banyak diantara mereka belum siap secara mental untuk menghadapi tantangan kerja di luar negeri. Pada usia dini, mereka terpaksa memilih bekerja di luar negeri melalui bujukan sponsor/keluarga/ teman/tetangga. Banyak sponsor yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi, pekerjaan ringan, biaya ringan. Mereka dibawa ke penampungan, tidak sedikit mereka tidak diberikan pendidikan, keterampilan serta fasilitas pengobatan bila mereka sakit. Tidak ada ketentuan standar biaya perekrutan, 78 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
sehingga terjadi celah adanya kasus pemerasan dan penipuan oleh oknum tertentu. Mereka tidak mengetahui dan tidak sadar terhadap bahaya yang akan terjadi di kemudian hari. Di sisi lain pengacara SP pun memandang bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mendukung program pengentasan pengangguran dan membuka lapangan kerja ke luar negeri. Sehingga kebijakan pemerintah yang lahir lebih banyak unsur penempatan untuk memenuhi kebutuhan pasar dibanding prinsip perlindungan hak asasi buruh migran. Kemudian ada kepentingan pengusaha dalam merekrut buruh migran, yang merupakan bisnis usaha yang sangat menguntungkan. Oleh karena besarnya keuntungan yang akan didapat, banyak PPTKIS yang beroperasi tidak resmi atau ilegal18. Selain itu, kerentanan buruh migran terhadap eksploitasi, kekerasan maupun kesehatan sangat besar terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Solidaritas Perempuan berupaya membangun metode penyadaran hak-hak dengan mendorong terbentuknya kelompok buruh migran dan atau anggota keluarganya, memberikan capacity building tentang penanganan kasus bagi paralegal. Diharapkan dengan terbentuknya kelompok, buruh migran dan keluarganya mampu menangani kasus dan melakukan upaya mendorong perubahan kebijakan pemerintah di tingkat lokal terkait perlindungan buruh migran. C. Instrumen Hukum yang Digunakan C.1 Peraturan Hukum Nasional Indonesia telah mengeluarkan beberapa instrumen nasional yang terkait dengan permasalahan buruh migrant. Secara garis 18 PPTKIS ilegal adalah PPTKIS yang tidak memiliki surat izin pengerahan (perekrutan) dan/atau surat izin pelaksanaan penempatan yang dikeluarkan DEPNAKERTRANS. SOLIDARITAS PEREMPUAN 79
besar dapat ditarik menjadi dua instrumen pokok, yaitu Undang- undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (UUPPTKILN) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Kepmen No. 104A/2002). Kepmen ini dicabut oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pada tanggal 12 Mei 2006. Dari kedua judul peraturan di atas dapat dilihat bahwa ada suatu perkembangan pemikiran mengenai apa yang seharusnya diatur mengenai TKILN ini, Kepmen No. 104A/2002 hanya mengatur mengenai penempatan TKI, sedangkan UUPPTKILN selain mengatur mengenai penempatan juga mengatur mengenai perlindungan bagi TKI yang ke luar negeri. Ada suatu semangat perubahan dalam pengaturan Undang-undang tersebut. Namun, ternyata sampai saat ini, adanya semangat tersebut belum membawa perubahan yang signifikan dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada buruh migran. Berkaitan dengan permasalahan buruh migran, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang mengatur mengenai asuransi bagi TKI yang diberangkatkan ke negara tujuan penempatan, yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER- 23 /MEN/V/2006 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Permen 23/2006) pada tanggal 23 Mei 2006. Selain itu, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-178/MEN/2003 tentang Penunjukan 80 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Waliamanah) Sebagai Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Informal Yang Bekerja Di Kawasan Timur Tengah Khususnya Arab Saudi, yang khusus mengatur mengenai asuransi bagi TKI yang ditempatkan di kawasan Timur Tengah. Sebagai kelanjutan dari keluarnya UUPPTKILN, pada tahun 2005 dikeluarkan beberapa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Permen), yaitu Permen No. PER-04/MEN/II/ 2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (yang juga telah dicabut sejak 12 Mei 2006 dengan Permen No. 19/2006, Pasal 45 huruf b), Permen No. PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dan Permen No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian pada Bulan Mei Tahun 2006 dikeluarkan Permen No. PER-19/ MEN/V/2006 dan Permen No: PER-23/MEN/V/2006, sebagaimana telah disinggung di atas, pada bulan Agustus dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta pada bulan September 2006 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlndungan Tenaga Kerja Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai peraturan yang terkait dengan buruh migran, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: SOLIDARITAS PEREMPUAN 81
Tingkatan Peraturan Undang- undang Instruksi Presiden Peraturan Presiden Keputusan Menteri 82 Peraturan Keterangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (UUPPTKILN) Diundangkan dan berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) Diundangkan dan berlaku sejak tanggal 19 April 2007 Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dikeluarkan dan berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2006 Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 8 September 2006, namun BNP2TKI baru efektif berjalan paling lama 6 bulan kemudian setelah selesai pengalihan bidang tugas penempatan dan perlindunga TKI dari Depnakertrans ke BNP2TKI. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-178/MEN/2003 tentang Penunjukan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Waliamanah) Sebagai Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Informal Yang Bekerja di Kawasan Timur Tengah Khususnya Arab Saudi Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 Juni 2003 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 9 Juni 2003, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 23 Mei 2006 oleh Permen No. 23/2006. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-104 A/MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Kepmen No. 104A/2002) Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 4 Juni 2002, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 19 Mei 2006 oleh Permen No. 19/2006 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Tingkatan Peraturan Peraturan Menteri SOLIDARITAS PEREMPUAN Peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-23/MEN/XII/ 2008 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-20/MEN/X/ 2007 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: PER-23/MEN/V/ 2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-07/MEN/IV/ 2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-05/MEN/III/ 2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-04/MEN/II/ 2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Keterangan Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 12 Desember 2008, namun baru mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Pebruari 2009 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2007, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permen No. 23 Tahun 2008 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 23 Mei 2006, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permen No. 20 Tahun 2007 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 12 Mei 2006 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 18 April 2005 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 8 Maret 2005 Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 7 Pebruari 2005, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permen No. 19/ 2006 83
Pelanggaran-pelanggaran dalam kasus-kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan (SP) pada tahun 2005-2009, yang terjadi sebelum keluarnya UUPPTKILN, namun baru dilaporkan ke SP pada tahun tersebut, maka ketentuan yang dipergunakan adalah Kepmen No. 104A/2002, sesuai dengan ketentuan bahwa hukum tidak berlaku surut. Namun, untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah keluarnya UUPPTKILN, maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut, kecuali apabila terhadap pelanggaran yang terjadi, belum ada pengaturannya secara detail dalam UUPPTKILN. Sedangkan, untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah keluarnya Peraturan Tahun 2006, yaitu Permen 19/2006 dan Permen 23/2006, maka ketentuan inilah yang digunakan. Namun, terkait dengan fokus pembahasan mengenai kasus-kasus SP Tahun 2005-2009, maka buku ini hanya menjabarkan instrumen nasional yang paling sering digunakan dan terkait secara langsung dalam penanganan kasus SP. Peraturan akan dijabarkan berdasarkan tanggal keluarnya peraturan tersebut mulai dari yang terdahulu hingga yang terkini, kecuali mengenai peraturan-peraturan lain yang tidak mengatur secara khusus mengenai TKILN. C.1.1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Kepmen No. 104A/2002) Kepmen ini merupakan Kepmen yang menggantikan Kepmen No. 204 Tahun 1999 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri, yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah akibat tidak sesuainya Kepmen No. 204 Tahun 1999 dengan perkem- bangan keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan program nasional Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (PTKLN); 84 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
sebagai dasar ketentuan normatif untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembenahan program PTKLN; dan sebagai refleksi dari komitmen bersama antara Depnakertrans dengan pelaku PTKLN, yaitu PJTKI atas dasar semangat kerjasama fungsional secara proporsional19. Pelanggaran dalam Kasus-kasus SP yang dapat ditemukan pengaturannya dalam Keputusan Menteri ini adalah sebagai berikut: • Pasal 53 • Pasal 86 ayat (1) huruf g : Biaya rekruitmen terlalu mahal : Gagal diberangkatkan ke luar negeri oleh PJTKI Pasal 86 ayat (2) : Pemalsuan identitas paspor (umur, alamat, nama) Pasal 8 ayat (1) : Diberangkatkan melalui PJTKI Ilegal Pasal 59 ayat (1) huruf a : Pekerja tidak disediakan perawatan kesehatan Pasal 3 ayat (3) & 34 : Pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi oleh pengguna jasa/pihak lain Pasal 61 : Buruh migran dipaksa membayar biaya deportasi Dalam hal ini, masih banyak bentuk pelanggaran atau kekerasan yang tidak ditemukan pengaturannya dalam Kepmen ini, namun Kepmen ini mengatur mengenai beberapa hal yang tidak ada pengaturannya dalam UUPTKILN yang sebenarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap buruh migran, antara lain: 19 Depnakertrans, Penjelasan Tentang Perubahan Mengenai Penempatan TKI Ke Luar Negeri Kepmenakertrans No. 104A/MEN/2002. SOLIDARITAS PEREMPUAN 85
diatur bahwa PJTKI yang terbukti terlibat dan atau melakukan perbuatan pemalsuan dokumen TKI atau dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan TKI, Menteri dapat mengenakan sanksi pencabutan SIUP. diatur bahwa perlidungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan buruh migran di luar negeri merupakan tanggung jawab PJTKI (Pasal 58 ayat (1)). diatur bahwa PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama masa penempatan yang meliputi perawatan selama sakit; pemulangan dan atau pemakaman jenazah; mengurus harta dan hak-hak TKI; dan mengurus klaim asuransi (Pasal 59 ayat (1)). diatur bahwa dalam mengurus kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PJTKI bertanggungjawab untuk membantu penyelesaian permasalahan TKI dan mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia (Pasal 63 ayat (3). Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa Kepmen ini lebih menjamin perlindungan buruh migran, baik pada masa prapenempatan masa penempatan, maupun pada masa purna penempatan, dibandingkan dengan UUPTKILN, yang seharusnya merupakan perkembangan yang berupa kemajuan, terutama dalam hal perlindungan terhadap buruh migran. Kepmen ini lebih mengatur secara detail mengenai tanggung jawab PJTKI/PPTKIS dalam proses penempatan buruh migran, yang tersebar dalam beberapa pasal. Namun, kelemahannya adalah Kepmen ini hanya dapat mengatur sanksi yang bersifat administratif. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA diatur bahwa dalam mengurus kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PJTKI bertanggungjawab untuk membantu penyelesaian permasalahan TKI dan mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia (Pasal 63 ayat (3). Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa Kepmen ini lebih menjamin perlindungan buruh migran, baik pada masa prapenempatan masa penempatan, maupun pada masa purna penempatan, dibandingkan dengan UUPTKILN, yang seharusnya merupakan perkembangan yang berupa kemajuan, terutama dalam hal perlindungan terhadap buruh migran. Kepmen ini lebih mengatur secara detail mengenai tanggung jawab PJTKI/PPTKIS dalam proses penempatan buruh migran, yang tersebar dalam beberapa pasal. Namun, kelemahannya adalah Kepmen ini hanya dapat mengatur sanksi yang bersifat administratif. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
C.1.2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh buruh migran, sebenarnya ada pengaturan mengenai asuransi yang dapat melindungi buruh migran. Kepmen ini mengatur mengenai bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri, yang disebut asuransi TKI. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) kepmen No. 104A tahun 2002 PJTKI berkewajiban untuk mendaftarkan calon TKI dalam program Asuransi TKI. Jenis pertanggungan yang diatur Kepmen ini adalah sebagai berikut: 1. Pada masa penempatan (Pasal 7): meninggal karena kecelakaan; meninggal karena sakit; cacat tetap total akibat kecelakaan; cacat tetap sebagian akibat kecelakaan; dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. 2. Pada masa kontrak kerja (Pasal 9): santunan biaya pembelaan hukum bagi TKI yang mengalami kasus pidana dan perdata di negara tempat TKI bekerja; uang muka klaim selama menunggu pengurusan klaim asuransi di negara tempat TKI bekerja; dan santunan biaya pemulangan TKI bermasalah. 3. Pada masa Purna Kerja (Pasal 10): meninggal karena kecelakaan; meninggal karena sakit; cacat tetap total akibat kecelakaan; cacat tetap sebagian akibat kecelakaan; biaya pengobatan akibat kecelakaan; dan biaya pengobatan akibat sakit yang diderita TKI sejak masa kontrak kerja. Dalam Pasal 8 Kepmen ini diatur bahwa selama TKI menjalani masa kontraknya, PJTKI melalui Pengguna Jasa wajib mengikutsertakan TKI pada program asuransi atau program perlindungan lain di negara penempatan, yang sekurang-kurangnya 87 3. Pada masa Purna Kerja (Pasal 10): meninggal karena kecelakaan; meninggal karena sakit; cacat tetap total akibat kecelakaan; cacat tetap sebagian akibat kecelakaan; biaya pengobatan akibat kecelakaan; dan biaya pengobatan akibat sakit yang diderita TKI sejak masa kontrak kerja. Dalam Pasal 8 Kepmen ini diatur bahwa selama TKI menjalani masa kontraknya, PJTKI melalui Pengguna Jasa wajib mengikutsertakan TKI pada program asuransi atau program perlindungan lain di negara penempatan, yang sekurang-kurangnya 87
memberikan pertanggungan resiko meliputi kecelakaan selama dan di luar jam kerja; biaya pengobatan dan perawatan selam sakit di luar negeri; meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sakit termasuk biaya pemakaman atau pemulangan jenazah ke daerah asal; upah tidak dibayar; dan PHK oleh majikan. Jangka waktu pengajuan klaim menurut Kepmen ini adalah selambat-lambatnya 6 bulan sejak TKI mengalami kejadian/ musibah (Pasal 20 Ayat (2)). Perusahaan Asuransi yang terkena sanksi penghentian kegiatan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua klaim TKI Peserta asuransi, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin di masa yang akan datang (Pasal 25). Pelanggaran dalam Kasus-kasus SP tahun 2005 dan 2006 yang masuk dalam lingkup pengaturan Kepmen ini adalah sebagai berikut: • Pasal 6 Ayat (1) : PJTKI tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi yang telah ditunjuk. Pasal 8 Ayat (1) : PJTKI melalui majikan tidak mengikutsertakan TKI pada program asuransi TKI atau program perlindungan lain di negara penempatan. Pasal 9 huruf a : TKI yang mengalami permasalahan hukum di negera penempatan tidak mendapatkan biaya pembelaan hukum. Pasal 9 huruf b : TKI tidak mendapatkan pembayaran uang muka klaim asuransi sementara menunggu pengurusan klaim asuransi di negara penempatan. Pasal 9 huruf c : TKI tidak mendapatkan santunan biaya pemulangan TKI bermasalah di Perwakilan RI. 88 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Adanya Kepmen ini memberikan perlindungan bagi buruh migran, namun terhadap masalah-masalah yang sering terjadi seperti misalnya penganiayaan atau pemerkosaan tidak dimasukkan dalam jenis pertanggungan yang diatur dalam Kepmen ini. C.1.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-178/MEN/2003 tentang Penunjukan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Waliamanah) Sebagai Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Informal Yang Bekerja Di Kawasan Timur Tengah Khususnya Arab Saudi Kepmen ini khusus menunjuk suatu jaminan sosial TKILN yang disebut Waliamanah sebagai Penyelenggara perlindungan TKI Informal yang bekerja di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Adanya Jaminan sosial ini sebagai langkah perlindungan atas kerugian bagi TKI yang ditempatkan di Kawasan Timur Tengah, dengan pertimbangan bahwa di negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi tidak menyediakan perlindungan tenaga kerja informal melalui asuransi, sehingga perlu diatur mengenai program perlindungan kerugian tersebut, baik melalui program asuransi maupun non asuransi. Adapun Jenis pertanggungan yang diatur dalam Kepmen ini adalah sebagai berikut: 1. Resiko kematian karena kecelakaan 2. Kematian biasa 3. Kematian karena sakit semasa kerja 4. Konsultasi dan pemeriksaan dokter, obat-obatan, ambulan, termasuk bedah anestesi, pencabutan gigi dan gusi 5. Rawat inap, rawat jalan dan pengobatan darurat 6. Santunan cacat tetap seluruhnya maksimum SOLIDARITAS PEREMPUAN 89
7. Cacat sebagian, santunan disesuaikan dengan skala persentase dari jumlah uang pertanggungan 8. Hilangnya akal budi yang dinyatakan oleh rumah sakit jiwa 9. Pembatalan kontrak oleh sponsor atau majikan 10. Gaji tidak dibayar sama sekali 11. Gaji dibayar sebagian 12. Pemerkosaan 13. Pemulangan karena bermasalah 14. Bantuan hukum maksimal 15. Biaya perawatan maksimum dalam negeri 16. Uang darah (uang diah) 17. Pemulangan TKI bermasalah karena kesalahan sendiri 18. Santunan kematian TKI akibat penganiayaan atau kecelakaan yang masalah hukumnya belum selesai di negara penempatan 19. Santunan kematian yang jenazahnya dimakamkan di negara penempatan 20. Batal bekerja karena tidak dijemput majikan setelah sampai di airport negara tujuan atau karena alasan lain Kepmen ini lebih memberikan perlindungan bagi buruh migran dengan mengatur mengenai jenis pertanggungan yang lebih banyak dan detail. Dalam Kasus-kasus SP, ada 3 jenis pertanggungan yang sering kali muncul yaitu pertanggungan atas terjadinya pemerkosaan, pertanggungan untuk gaji yang tidak dibayar, baik sebagian atau seluruhnya, dan bantuan hukum maksimal. Kepmen ini digunakan sebelum keluarnya Permen No. 23/2006 tentang Asuransi TKI. 90 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
C.1.4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (UUPPTKILN) Dalam UUPPTKILN, pengaturan mengenai perlindungan TKI hanya terdapat dalam Bab VI tentang Perlindungan TKI yang hanya terdiri dari 8 Pasal, yaitu Pasal 77-84: Pasal 77 : Setiap TKI berhak mendapat perlindungan mulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Pasal 78 : Selama di luar negeri, perlindungan diberikan oleh Perwakilan RI, dalam rangka itu, Pemerintah dapat menetapkan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI di negara tertentu. Pasal 79 : Perlindungan diberikan Perwakilan RI dengan melakukan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS dan terhadap TKI di luar negeri. Pasal 80 Pasal 81 : Perlindungan selama masa penempatan dilaksanakan dengan pemberian bantuan hukum dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. : Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri, dengan memperhatikan pertimbangan dari BNP2TKI, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 82 : PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. SOLIDARITAS PEREMPUAN 91
Pasal 83 : CTKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI Pasal 84 : Program pembinaan dan perlindungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai perlindungan TKI dirasa masih sangat kurang dalam penjabaran 8 Pasal tersebut. Ketentuan dalam Pasal 78 pun tidak bersifat mewajibkan tapi lebih kepada menganjurkan, dengan menggunakan kata dapat. Sedangkan, Peraturan Pemerintah yang diperintahkan dalam UU ini hingga saat ini pun tidak terealisasi, melainkan hanya dengan Peraturan Menteri. Pelanggaran dalam Kasus-kasus SP tahun 2005-2009 yang dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut: Pasal 4 : Diberangkatkan oleh orang perorangan Pasal 8 huruf b & 34: Mendapat informasi yang salah/ menyesatkan. Pasal 8 huruf d : Tidak diperbolehkan atau tidak diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Pasal 8 huruf e : Gaji tidak dibayarkan sesuai dengan standar gaji yang berlaku. Pasal 8 huruf f Pasal 8 huruf g : Mendapatkan diskriminasi hak kesempatan dan perlakuan berdasarkan negara asal. Pekerja mendapat kesulitan untuk menuntut secara hukum pengguna jasa atau pihak penyalur. : 92 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Pasal 8 huruf i Pasal 12 • Pasal 27 Pasal 30 Pasal 35 Pasal 39 • Pasal 41 & 42 Pasal 46 Pasal 49 ayat (1) Pasal 51; 62; 65 Pasal 52 Ayat (4) Pasal 56 Pasal 58 Ayat (1) Pasal 61 SOLIDARITAS PEREMPUAN : Tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja. : Diberangkatkan melalui PJTKI Ilegal. : Diberangkatkan ke negara tujuan yang belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI Pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi oleh pengguna jasa/pihak lain : Tetap diberangkatkan padahal tidak : memenuhi persyaratan, seperti misalnya di bawah umur, tidak sehat, berpendidikan rendah. : Dikenakan biaya perekrutan. : Tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. : Dipekerjakan tanpa mendapatkan bayaran dengan alasan pendidikan dan latihan kerja. : Calon pekerja tidak diberikan pemeriksaan kesehatan dan psikologis. : Ditempatkan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. : Tidak diberikan salinan perjanjian penempatan. : Dipekerjakan lebih dari 4 tahun atau overkontrak. Perpanjangan perjanjian kerja tanpa persetujuan dari Perwakilan RI. : Dipindah-pindah majikan tanpa mengubah perjanjian kerja. : 93
Pasal 67 ayat (1) : Gagal diberangkatkan ke luar negeri oleh PJTKI. Pasal 68 Ayat (1) : Tidak diikutsertakan dalam program asuransi. Pasal 70 ayat (3) Pasal 72 Pasal 75 ayat (1) : Dicaci-maki, dihina dengan kata-kata kasar atau Dipukul, ditendang, ditampar oleh pengelola penampungan/PJTKI. : Diminta melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dipaksa membayar biaya kepulangannya sendiri. : Pasal 76 : Biaya yang dikenakan di luar dari biaya pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan & psikologis, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Pasal 77; 78; 82 : Tidak mendapat perlindungan dari Pemerintah; Perwakilan Pemerintah di negara tujuan; dan/atau PPTKIS, padahal telah meminta. Salah satu hal yang memberikan perbedaan dengan keluarnya UUPPTKILN adalah adanya pengaturan mengenai ketentuan pidana, sedangkan keputusan atau peraturan menteri tidak dapat mengatur mengenai ketentuan pidana dan hanya mengenai sanksi administratif. Konsekuensi dari adanya pengaturan mengenai ketentuan pidana ini adalah bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap buruh migran dapat diancam pidana. Undang-undang ini juga telah memasukkan badan hukum sebagai subyek hukum pidana. Setiap orang yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 Angka 15). Dengan demikian, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau 94 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai badan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Sebelum dikeluar- kannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang (UUPTPPO), kasus-kasus trafficking berkaitan dengan ketenagakerjaan menggunakan UUPPTKILN ini. Ketentuan pidana dalam Undang- undang ini terdiri dari 3 Pasal yang dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Ketiga Pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Pasal 102 : diancam pidana penjara antara 2-10 tahun atau pidana denda antara 2-15 miliar rupiah bagi perseorangan yang menempatkan TKI ke luar negeri (Pasal 4) dan PPTKIS yang menempatkan TKI ke luar negeri tanpa ada izin tertulis dari Menteri (Pasal 12), serta bagi setiap orang yang menempatkan TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, dan menempatkan TKI pada negara yang belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau negara-negara yang telah dinyatakan tertutup bagi penempatan TKI (Pasal 30). Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana kejahatan. b. Pasal 103: diancam dengan pidana penjara antara 1-5 tahun atau pidana denda antara 1-5 miliar Rupiah bagi setiap orang yang mengalihkan atau memindahtangankan surat izin pelaksana penempatan (Pasal 19) dan surat izin pengerahan (Pasal 33); melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan (Pasal 35) atau yang tidak memiliki dokumen (Pasal 51); menempatkan TKI yang tidak lulus dalam SOLIDARITAS PEREMPUAN 95
uji kompetensi kerja (Pasal 45) atau yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi (Pasal 50); menempatkan TKI tanpa perlindungan program asuransi (Pasal 68); dan yang memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan (Pasal 70). Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana kejahatan. c. Pasal 104: diancam dengan pidana kurungan antara 1 bulan s/ d 1 tahun atau pidana denda antara 100 juta s/d 1 miliar Rupiah bagi setiap orang yang menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha (Pasal 24); menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri (Pasal 26 ayat (1)); mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Pasal 46); menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (Pasal 64); yang tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (Pasal 67). Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran. UUPPTKILN juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi PJTKI/PPTKIS berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; pencabutan izin; dan/atau pembatalan keberangkatan calon TKI. Ketentuan mengenai sanksi administratif ini diatur lebih lanjut dalam Permen No. PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pemberian sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran- pelanggaran sebagai berikut: 96 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Peringatan Tertulis PPTKIS tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI, sedangkan deposito yang digunakan tidak mencukupi. Pasal 17 ayat (1) PPTKIS tidak mempunyai perwakilan yang berbentuk badan hukum di negara tujuan. Pasal 20 Informasi yang disampaikan pada saat proses perekrutan tidak mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Pasal 34 ayat (3) PPTKIS tidak melaporkan setiap perjanjian penem- patan TKI kepada ins- tansi pemerintah kabu- paten/kota yang berwe- nang. Pasal 54 ayat (1) SOLIDARITAS PEREMPUAN Skorsing PPTKIS mengalihkan atau memindahkan surat izin pengerahan kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI. Pasal 33 PPTKIS tidak mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan. Pasal 69 ayat (1) PPTKIS menempatkan TKI yang tidak sesuai de- ngan pekerjaan sebagai- mana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ker- ja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. Pasal 72 PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hal TKI meninggal di negara tujuan. Pasal 73 ayat (2) Pencabutan Izin Penempatan PPTKIS tidak lagi memenuhi persyaratan atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam UUPPTKILN. Pasal 18 PPTKIS yang menempat- kan TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kema- nusiaan dan norma kesusilaan serta per- aturan perundang- undangan, dan menem- patkan TKI pada negara yang belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia atau negara-negara yang telah dinyatakan tertutup bagi penem- patan TKI (Pasal 30) PPTKIS yang tidak memiliki surat izin pengerahan dari Menteri. Pasal 32 ayat (1) PPTKIS yang tidak mem- berangkatkan TKI ke luar negeri yang telah meme- nuhi persyaratan keleng- kapan dokumen sesuai dengan perjanjian pe- nempatan. Pasal 67 ayat (1) 97
98 Peringatan Tertulis PPTKIS tidak mengurus atau bertanggung jawab dalam meminta persetujuan mengenai perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja dari pejabat perwakilan RI di negara tujuan. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) PPTKIS tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pasal 67 ayat (2) PPTKIS tidak melaporkan kedatangan TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pasal 71 PPTKIS tidak melaporkan kepulangan TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. Pasal 74 Skorsing Pencabutan Izin Penempatan PPTKIS tidak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Pasal 82 PPTKIS membebankan biaya penempatan kepada calon TKI melebihi komponen biaya yang diatur dalam Pasal ini. Pasal 76 ayat (1) PPTKIS tidak mendaf- tarkan calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri dalam program pembinaan dan perlin- dungan TKI. Pasal 83 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Undang-undang ini belum melindungi buruh migran secara komprehensif. Undang-undang ini belum banyak mengatur secara detail mengenai perlindungan buruh migran dari kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual, terutama pada masa penempatan. Bab mengenai masa penempatan hanya terdiri dari 2 pasal. Masih banyak bentuk pelanggaran atau kekerasan yang belum diatur atau terhadap bentuk pelanggaran atau kekerasan yang diatur, tidak diancamkan sanksi dalam Undang-undang ini. Dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f diatur bahwa dalam perjanjian penempatan harus memuat mengenai jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja, namun tidak ada pengaturan mengenai bentuk jaminannya secara detail dan konsekuensi yang harus dijalani oleh PJTKI/PPTKIS apabila Pengguna tidak memenuhi kewajibannya. Dalam Pasal 70 ayat (3) diatur bahwa selama di penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi dan pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana, namun tidak ada pengaturan yang melindungi buruh migran dari perlakuan yang tidak wajar atau tidak manusiawi di luar penampungan. Dalam Undang-undang ini juga tidak mengatur mengenai hak calon TKI/TKI atas perawatan kesehatan, apabila sakit, baik di penampungan maupun di tempat kerja. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur jaminan atas hak komunikasi bagi buruh migran. Pasal 7 Undang-undang ini mengatur bahwa kewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun tidak ada pengaturan bahwa PJTKI/PPTKIS juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan buruh migran. Dalam SOLIDARITAS PEREMPUAN 99
Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban TKI, namun tidak ada Bab yang mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban PJTKI/PPTKIS sebagai salah satu subyek hukum dari Undang- undang ini. Beberapa kelemahan Undang-undang ini, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang ini lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI daripada mengatur tentang perlindungan substansial bagi TKI. Dari 16 Bab dan 109 Pasal, pengaturan mengenai perlindungan hanya dalam 1 Bab yang terdiri dari 8 Pasal dan 14 ayat, sedangkan Bab mengenai pelaksanaan Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri terdiri dari 17 pasal dan 35 ayat serta Bab mengenai tata cara penempatan terdiri dari 50 pasal dan 96 ayat. 2. Undang-undang ini masuk ke dalam klasifikasi undang-undang bidang perekonomian menunjukkan paradigma yang memandang buruh migran sebagai komoditi perdagangan, dalam hal ini merupakan sumber devisa dan pendapat negara bukan pajak. 3. Undang-undang ini belum mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Konvensi Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan semua anggota Keluarganya Tahun 1990, sebagai Konvensi yang mengatur mengenai buruh migran. 4. Di dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme penanganan kasus bagi buruh migran, yang dalam hal ini menghambat akses keadilan bagi buruh migran bermasalah. 5. Di dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pendataan buruh migran yang bekerja 100 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah, yang salah satu akibatnya adalah tingginya angka kasus hilang kontak atau komunikasi tidak lancar yang biasanya diadukan oleh pihak keluarga buruh migran terjadi karena tidak diaturnya fungsi pengawasan dalam setiap keberangkatan buruh migranke luar negeri dan tidak dijalankannya tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk melaporkan buruh migran yang diberangkatkan pada perwakilan RI dan juga menyerahkan salinan perjanjian penempatan pada dinas setempat. 6. Undang-undang ini menciptakan konflik kelembagaan antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang kian memperburuk sistem perlindungan bagi buruh migran, dengan memerintahkan pembentukan BNP2TKI, tanpa memberikan batasan yang jelas tentang tugas dan wewenang masing-masing institusi. 7. Belum ada pengakuan secara khusus mengenai pekerja rumah tangga (PRT) di dalam Undang-undang ini, padahal kebanyakan buruh migran yang berangkat ke luar negeri bekerja sebagai pekerja rumah tangga. C.1.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Permen ini mengatur mengenai Standar Penampungan bagi calon buruh migran. Di dalamnya juga diatur mengenai hak-hak buruh migran selama di penampungan. Pelanggaran dalam Kasus- kasus SP yang dapat ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut: • Pasal 8 huruf h : Calon pekerja tidak memperoleh perawatan medis selama sakit di penampungan. SOLIDARITAS PEREMPUAN 101
Pasal 8 huruf I : Pasal 8 huruf f : Pengelola penampungan/PJTKI melarang calon buruh migran dikunjungi, bertemu keluarga/teman. Dipukul, ditendang, ditampar oleh pengelola penampungan/PJTKI. Dari beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kasus, pelanggaran yang berbentuk kekerasan psikis belum terakomodir dalam Permen ini. Permen ini tidak mengatur mengenai perlindungan, keamanan dan perawatan/pelayanan yang meliputi unsur psikis. C.1.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dilihat dari judulnya, Permen ini seharusnya mengatur mengenai pelaksanaan dari kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara lebih detil. Permen ini terdiri dari 46 pasal yang dibagi dalam 10 Bab, yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan umum; surat izin pengerahan; Pembekalan akhir pemberangkatan; kartu tenaga kerja luar negeri; komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada TKI; pemulangan TKI; penempatan TKI untuk perusahaan sendiri; TKI yang bekerja secara perseorangan dan penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Dalam ketentuan penutupnya, Permen ini mencabut Kepmen No. 104A/ 2002 dan Permen No. 04/2005. Pelanggaran dalam Kasus-kasus SP yang paling banyak terjadi dan dapat ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut: • Pasal 9 : Calon TKI yang tidak memenuhi syarat tetap direkrut. 102 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Pasal 18: Tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan dan/atau psikologi terhadap Calon TKI atau pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dilakukan tidak diselenggarakan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan. Pasal 20 Ayat (1): Calon TKI tidak diikutsertakan dalam PAP • Pasal 25 : Calon TKI diikutsertakan dalam PAP dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatannya. Pasal 34 Ayat (2): Calon TKI/TKI tetap dikenakan biaya sesuai dengan komponen biaya yang telah ditetapkan, padahal di negara tujuan penempatan tersebut, biaya diberikan oleh Pengguna. Pasal 36 Pasal 37 : Calon TKI/TKI dikenakan biaya penempatan di luar komponen biaya pengurusan jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan biaya lain meliputi visa kerja, akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan, tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax), transportasi lokal, serta jasa perusahaan. : Biaya penempatan tidak dicantumkan dalam perjanjian penempatan atau jumlahnya lebih besar dari biaya penempatan yang ditetapkan oleh Menakertrans. Pasal 38 : Biaya penempatan dipungut sebelum penandatanganan perjanjian penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI. SOLIDARITAS PEREMPUAN 103
Permen ini lebih banyak mengatur mengenai penempatan, terutama dalam hal perekrutan, yaitu mengenai surat izin pengerahan, PAP, KTKLN, serta komponen biaya lain. Hal lain yang ada pengaturannya dalam Permen ini adalah mengenai penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri (BUMN, BUMD, dan swasta) dan peraturan peralihan sementara BNP2TKI dan BP3TKI belum terbentuk. Sedangkan, pengaturan mengenai perlindungan TKI dapat dikatakan tidak ada. Bahkan Bab mengenai pemulangan TKI hanya mengatakan bahwa pengaturan pemulangan TKI dari negara tujuan sampai daerah asal diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian yang amat nyata dengan judul dari Permen ini, apalagi mengingat bahwa Permen ini mencabut Kepmen No. 104A/ 2002 yang jelas mengatur lebih detil mengenai penempatan, mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Bahkan Kepmen tersebut pun lebih banyak mengatur mengenai perlindungan dibandingkan dengan Permen ini. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa hal yang tidak ada pengaturannya dalam UUPPTKILN, yang sebelumnya dapat ditemukan pengaturannya dalam Kepmen No. 104A/2002, tidak lagi dapat digunakan, sedangkan Permen No. 19/2006 sangat tidak memadai pengaturannya. C.1.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Pengaturan tentang Asuransi Tenaga Kerja ini dikeluarkan pada tahun 2006, 2007 dan tahun 2008. Pada tahun 2006, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER- 23/MEN/V/2006, Tahun 2007 melalui Peraturan Menteri Tenaga 104 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kerja dan Tansmigrasi Nomor: PER-20/MEN/X/2007, sedangkan pada Tahun 2008, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-23/MEN/XII/2008. Pelanggaran dalam Kasus-kasus SP yang paling banyak terjadi dan dapat ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut: Permen Asuransi TKI No Jenis Pelanggaran 2006 2007 2008 1 TKI tidak diikutsertakan dalam Program asuransi TKI Pasal 2 Ayat (1) Pasal 2 Ayat (1) Pasal 3 Ayat (1) 2 Jenis resiko dan/atau besarnya santunan asuransi tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Lampiran Permen. Pasal 3 Ayat (5) Pasal 3 Ayat (5) Pasal 4 Ayat (5) 3 Calon TKI/TKI tidak diasuransikan oleh PPTKIS pada konsorsium asuransi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi. Pasal 9 Ayat (1) Pasal 10 Ayat (1) Pasal 12 Ayat (1) 4 Kartu Peserta Asuransi (KPA) tidak diberikan kepada Calon TKI/ TKI. Pasal 10 Ayat (5) Pasal 11 Ayat (5) Pasal 13 Ayat (5) 5 TKI yang memperpanjang perjanjian kerja di luar negeri, tidak mendapatkan haknya dalam hal jenis pertanggungan purna penempatan. Pasal 11 ayat (3) Pasal 12 Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) 6 Klaim yang diajukan sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya resiko yang dipertanggungkan tetap ditolak dengan alasan telah lewat waktu. Pasal 14 Ayat (2) Pasal 15 Ayat (2) Pasal 17 Ayat (2) 7 TKI tidak mendapatkan haknya atau mendapatkan haknya setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan klaim terpenuhi. Pasal 14 ayat (5) Pasal 15 Ayat (5) Pasal 17 Ayat (5) Jenis resiko yang diatur dalam ketiga Permen ini adalah sebagai berikut: 1. Program Asuransi TKI Pra Penempatan meliputi: a. Resiko meninggal dunia; b. Resiko sakit; c. Resiko kecelakaan; d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI; dan e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. SOLIDARITAS PEREMPUAN 105
2. Program Asuransi TKI Masa Penempatan meliputi : a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; b. Resiko meninggal dunia; c. Resiko sakit; d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; e. Resiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja; f. Resiko menghadapi masalah hukum; g. Resiko upah tidak dibayar; h. Resiko pemulangan TKI bermasalah; i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan; j. Resiko hilangnya akal budi; dan k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. 3. Program Asuransi TKI Purna Penempatan meliputi : a. Resiko kematian; b. Resiko sakit; c. Resiko kecelakaan; d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal; dan e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. Ada beberapa kemajuan yang dihadirkan melalui ketiga permen ini, salah satunya adalah mengenai jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) (untuk Permen tahun 2006), Pasal 15 Ayat (2) (untuk Permen Tahun 2007), dan Pasal 17 Ayat (2) (untuk Permen Tahun 2008). Namun, masih disayangkan bahwa jangka waktu tersebut ditetapkan untuk semua jenis waktu pertanggungan asuransi. Tidak diberikan pengecualian untuk jenis waktu pertanggungan asuransi pada masa penempatan, mengingat bahwa TKI mengalami kesulitan untuk pulang sebelum masa kontraknya habis. Selain itu, tidak adanya jenis resiko untuk adanya overkontrak atau tidak 106 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
dapatnya TKI kembali ke Indonesia oleh karena TKI disekap atau ditahan oleh majikan dengan tidak membayarkan gaji atau menahan dokumen perjalanan TKI. Dalam kasus-kasus yang ditangani SP banyak ditemukan hal semacam ini. Dan ini berpengaruh juga terhadap pengajuan klaim yang jangka waktunya ditetapkan 12 bulan sejak terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Kesulitan lain yang ditemukan dalam pengaturan Permen ini adalah mengenai syarat untuk pengajuan klaim asuransi yang dirasa masih menyulitkan TKI mengingat lemahnya posisi TKI di sana dan kurangnya perlindungan yang tersedia bagi mereka. Syarat- syarat tersebut dalam Pasal 14 Ayat (4) Permen No. 23 Tahun 2006, Pasal 15 ayat (4) Permen No. 20 Tahun 2007, dan Pasal 17 Ayat (4) Permen No. 23 Tahun 2008, yang biasanya paling sulit untuk dipenuhi antara lain adalah: • Kartu Peserta Asuransi, yang kadang tidak diberikan kepada Calon TKI/TKI atau hilang dirampas majikan; surat visum dari dokter rumah sakit di negara tujuan; • surat keterangan dari kepolisian setempat di negara tujuan; • surat keterangan dari Perwakilan RI, dalam hal TKI sudah berada di Indonesia; perjanjian kerja dan/atau perjanjian penempatan, yang seringkali tidak diberikan salinannya kepada TKI; surat PHK dari majikan; • surat keterangan sakit dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit, yang biasanya dipegang oleh majikan/agen; dll. Dalam ketiga Permen ini juga diatur bahwa yang wajib mendaftarkan dan mengasuransikan Calon TKI/TKI adalah SOLIDARITAS PEREMPUAN 107
PPTKIS, namun tidak memberikan kewajiban bagi PPTKIS untuk terlibat dalam mengurus klaim asuransi tersebut apabila terjadi hal- hal yang dipertanggungkan dalam asuransi terhadap Calon TKI/ TKI, oleh karena klaim diajukan oleh Calon TKI/TKI/ahli waris/ kuasanya. Sedangkan, pada kenyataannya Calon TKI/TKI banyak yang tidak mendapatkan informasi dari PPTKIS terkait dengan per- masalahan asuransi, antara lain mengenai kepada siapa mereka harus mengajukan klaim ataupun mengenai hal-hal apa yang diasuransikan dan bagaimana pengajuan klaimnya. Sedangkan, PPTKIS cenderung berkelit dalam memberikan informasi atau data TKI tersebut. Selain itu, dalam Pasal 19 Ayat (3) Permen No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa bagi penyelenggara program asuransi TKI dan penyelenggara perlindungan TKI yang menyelenggarakan program asuransi dan perlindungan TKI yang Surat Keputusan penunjuk- kannya telah dicabut tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertang- gungan, dan bukan sampai berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim. Begitu juga menurut Pasal 29 Permen No. 20 Tahun 2007 dan Pasal 32 Permen No. 23 Tahun 2008, Konsorsium asuransi yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggungan. Kosekuensi logisnya adalah klaim yang diajukan setelah berakhirnya masa pertanggungan namun masih dalam jangka waktu pengajuan klaim 12 bulan sejak terjadinya resiko yang dipertanggungkan, tidak lagi di dalam pertanggungjawaban si penyelenggara program tersebut. Hal ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan dengan Kepmen No. 157/2003 yang tidak memberikan jangka waktu pertanggungjawaban, melainkan bertanggung jawab atas apapun yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 108 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Pada intinya tidak banyak perubahan yang terjadi tentang pengaturan asuransi TKI dalam ketiga peraturan menteri ini, terutama dalam hal jangka waktu pertanggungan asuransi, pengajuan klaim, dan persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan klaim, serta jenis resiko dan besarnya santunan. Perbedaan di antara ketiga Permen tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Permen No. 23/2006 Permen No. 20/2007 Permen No. 23/2008 Pasal 1 Angka 6 Tertanggung adalah TKI qq BP3TKI Pasal 1 Angka 6 Tertanggung adalah TKI qq BP3TKI Pasal 1 Angka 8 Tertanggung adalah TKI yang membayar premi asuransi Pasal 1 Angka 8 Pemegang Polis adalah BP3TKI Pasal 1 Angka 8 Pemegang Polis adalah BP3TKI Pasal 1 Angka 10 Pemegang Polis adalah TKI atau ahli waris yang sah Pasal 5 Ayat (1) Perusahaan asuransi harus menunjuk jasa pialang Pasal 5 Ayat (1) Perusahaan asuransi wajib menunjuk jasa pialang Pasal 7 perusahaan asuransi dapat menggunakan jasa pialang, tidak lagi diwajibkan
Pasal 7 Ayat (1) penetapan konsorsium oleh menteri untuk jangka waktu 5 tahun Pasal 9 Ayat (1) penetapan konsorsium oleh menteri untuk jangka waktu 5 tahun Pasal 7 Ayat (1) huruf c Penyerahan KPA kepada TKI melalui PPTKIS Pasal 8 Ayat (1) huruf c Penyerahan KPA kepada TKI melalui PPTKIS Pasal 10 Ayat (1) huruf c penyerahan KPA langsung ke TKI tanpa melalui PPTKIS Pasal 7 Ayat (1) huruf d Penyerahan polis asuransi kolektif kepada BP3TKI Pasal 8 Ayat (1) huruf d Penyerahan polis asuransi kolektif kepada BP3TKI
SOLIDARITAS PEREMPUAN 109
Permen No. 23/2006 Pasal 7 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (2) Konsorsium wajib melapor- kan daftar peserta asuransi kepada menteri dan BNP2TKI Pasal 10 Ayat (4) Polis asuransi diserahkan kepada BP3TKI Pasal 11 Ayat (1) TKI yang memperpanjang perjanjian kerja wajib memperpanjang kepesertaan asuransi Pasal 14 Ayat (1) pengajuan klaim melalui BP3TKI Pasal 14 Ayat (4) huruf b Angka 4 persyaratan pengajuan klaim untuk gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI berupa surat keterangan dari BP3TKI
110 Permen No. 20/2007 Permen No. 23/2008 Pasal 8 Ayat (2) Konsorsium wajib melaporkan daftar peserta asuransi kepada menteri dan BNP2TKI Pasal 10 Ayat (2) Konsorsium hanya wajib melaporkan daftar peserta asuransi kepada menteri Pasal 11 Ayat (4) Pasal 13 Ayat (4) Polis asuransi diserahkan kepada BP3TKI Polis asuransi diberikan kepada CTKI/TKI/ahli waris, dan copy polis diserahkan kepada Dirjen dan PPTKIS Pasal 12 Ayat (1) TKI yang memperpanjang perjanjian kerja wajib memperpanjang kepesertaan asuransi Pasal 14 Ayat (1) TKI yang memperpanjang perjanjian kerja dapat perpanjangan kepeser-taan, tidak lagi diwajibkan Pasal 15 Ayat (1) pengajuan klaim melalui BP3TKI Pasal 17 Ayat (1) pengajuan klaim melalui dinas kabupaten/kota Pasal 15 Ayat (4) huruf b Angka 5 persyaratan pengajuan klaim untuk gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI berupa surat keterangan dari BP3TKI Pasal 17 Ayat (4) huruf b Angka 6 persyaratan pengajuan klaim untuk gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI berupa surat keterangan dari dinas kabupaten/kota bukan BP3TKI
Pasal 17 Ayat (6) pembayaran klaim wajib dilaporkan ke dirjen dan dinas
Pasal 18 permasalahan penyelesaian pembayaran klaim difasilitasi menteri Pasal 18-20 ada bab tentang penyelesaian perselisihan keanggotaan konsorsium Pasal 21-23 ada bab tentang penyelesaian perselisihan keanggotaan konsorsium Pasal 24-29 ada pengaturan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif Pasal 27-32 ada pengaturan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Perubahan yang cukup signifikan dapat dilihat di dalam permen No. 23 Tahun 2008, yaitu adanya pengalihan tugas dan fungsi dari BP3TKI kepada Disnaker kabupaten/kota. Selain itu, pada Permen No. 23 Tahun 2008, yang menjadi Pemegang Polis adalah TKI atau ahli waris yang sah, bukan lagi BP3TKI, sehingga polis diserahkan kepada CTKI/TKI/ahli waris dan copynya diserahkan kepada Dirjen Binapenta dan PPTKIS. Penyerahan Kartu Peserta Asuransi langsung kepada TKI, tidak lagi melalui PPTKIS. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan dari pihak Pemerintah lebih diatur dalam Permen ini. Begitu juga dengan adanya kewajiban pelaporan pembayaran klaim kepada Dirjen Binapenta dan Disnakertrans. Dan, apabila ada permasalahan mengenai pembayaran klaim, penyelesaiannya difasilitasi oleh menteri. Pengalihan fungsi dari BP3TKI kepada disnakertrans Dilihat dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri ini pun belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap TKI dan dirasa masih menyulitkan Calon TKI/TKI dalam memenuhi hak-haknya terkait asuransi. C.1.8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) ini terdiri dari 19 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai perdagangan orang atau yang biasa disebut sebagai trafficking. Definisi trafficking menurut Undang-undang ini adalah: "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh SOLIDARITAS PEREMPUAN 111
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi" Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa trafficking terbagi dalam 3 unsur, yaitu: 1. Proses: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 2. Cara: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan 3. Tujuan/akibat: untuk tujuan eksploitasi atau mengakibat- kan orang tereksploitasi. Pasal-pasal yang digunakan dalam menganalisa kasus-kasus SP antara lain adalah sebagai berikut: • Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Pasal 6: Dalam hal ini, SP hanya menangani kasus trafficking ke luar negeri. Namun, pada kenyataannya, Pasal-pasal tersebut masih jarang digunakan oleh pihak kepolisian kita oleh karena mereka masih kurang memahami Undang-undang ini dan masih lebih terbiasa untuk menggunakan Pasal 297 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa. Kepolisian yang sudah terbiasa 112 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
menggunakan UU PTPPO biasanya hanya Mabes Polri. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang ini, untuk kasus-kasus trafficking masih menggunakan UUPPTKILN atau KUHP. C.1.9. Peraturan Lain Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut, ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang sering kali dilanggar berkaitan dengan permasalahan buruh migran, antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (UUPSBDTW), yang pada pokoknya merupakan Undang-undang yang meratifikasi CEDAW. Pasal-pasal yang sering kali dilanggar dalam UUHAM, berkaitan dengan permasalahan buruh migran adalah sebagai berikut: • Pasal 3 ayat (2) : hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat (3) : hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. • Pasal 5 ayat (1) : hak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. • Pasal 5 ayat (2) : hak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Pasal 5 ayat (3) : hak memperoleh dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, bagi kelompok masyarakat yang rentan. perlakuan Pasal 7 ayat (1) : hak untuk menggunakan semua upaya SOLIDARITAS PEREMPUAN 113
Pasal 8 : hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. tanggung jawab Pemerintah terhadap Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sedangkan, pasal yang dilanggar dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 berkaitan dengan kasus-kasus buruh migran, terutama buruh migran perempuan adalah Pasal 2 huruf c, yang mengatur bahwa para negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam bentuknya, dalam hal ini berusaha untuk membentuk perlindungan hukum bagi hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan pria, dan menjamin melalui pengadilan- pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi wanita terhadap tindakan diskriminasi apa pun. Selain itu, dalam UU No. 7/1984 yang meratifikasi CEDAW ini juga diatur secara khusus mengenai perdagangan perempuan, yaitu dalam Pasal 6 yang isinya adalah bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan- peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah banyak instrumen nasional, walaupun belum sempurna, berkaitan dengan buruh migran, yang seharusnya menjamin perlindungan bagi buruh migran sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan atau rentan untuk dilanggar hak-haknya, namun pada kenyataannya banyaknya instrumen tersebut belum secara signifikan membawa perubahan bagi perlindungan terhadap buruh migran. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya metode pengawasan terhadap implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan. 114 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
C.2. Peraturan Hukum Internasional Konvensi serta deklarasi PBB yang terkait dengan Perlindungan Buruh Migran, yaitu: UN Treaties Kovenan/Konvensi PBB CCPR ESCR CERD CEDAW CRC CAT UDHR DEVAW International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women Convention on the Rights of Child Convention Against Torture Universal Declaration of Human Rights Declaration on The Elimination of Violence Against Women Kovenan Hak Sipil dan Politik Kovenan Hak ekonomi, social dan budaya Konvensi menentang diskriminasi rasial Convensi menentang segala bentuk diskrimi- nasi terhadap perempuan Konvensi hak anak Konvensi menentang Penyiksaan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Deklarasi menentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sementara beberapa Konvensi yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia adalah: CSTP CADE CMW Convention for the Suppression of Traffic in Person of the Exploitation of the Prostitution of others Convention Against Discrimination in Education International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Konvensi menentang trafficking manusia untuk prostitusi dan bentuk- bentuk lain. Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya. Deklarasi Hak Asasi DHRNN Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live SOLIDARITAS PEREMPUAN 115
Indonesia telah meratifikasi 8 Konvensi Internasional yang menyangkut kehidupan Buruh Migran Perempuan (BMP) sebagai bagian dari masyarakat yang bermartabat akan hak asasinya sebagai manusia. Namun berdasarkan penelitian dan pengalaman yang ada, ternyata terdapat beberapa spesifikasi masalah pada kasus BMP Indonesia yang belum diatur dalam 8 Konvensi Internasional yang telah diratifikasi tersebut. Beberapa kasus yang ditemukan di lapangan dan merupakan masalah khas yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia ini umumnya adalah kasus-kasus pada fase Pra- Keberangkatan (Pre-Departure), yakni: a. Biaya rekrutmen yang terlalu mahal b. Pemberian informasi yang salah c. Kegagalan pemberangkatan ke luar negeri oleh PJTKI d. Tidak diberikannya informasi dan pelatihan yang cukup di tempat penampungan Spesifikasi kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas memang tidak mungkin diatur secara mendetil pada Konvensi Internasional, namun umumnya Konvensi Internasional akan menetapkan batasan-batasan maupun landasan yang mesti dipatuhi oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi tersebut. Komitmen pemerintah yang meratifikasi dapat diminta pertanggung- jawabannya secara lokal maupun internasional. Saat ini, masalah- masalah diatas diatur dalam UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan aturan pelaksana berupa sejumlah Peraturan Menteri. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka proses hukum dapat dilakukan dalam tingkat nasional, namun akan lebih baik apabila pemerintah Indonesia dapat diminta berkomitmen melindungi para buruh migran. Beberapa Peraturan Hukum Internasional yang paling signifikan 116 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
dalam melindungi BMP namun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yakni: a. Convention for the Suppression of Traffic in Person of the Exploitation of the Prostitution of others (CSTP) atau Konvensi untuk Mengakhiri Perdagangan Manusia akibat Eksploitasi Prostitusi. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (MWC) atau Konvensi Internasional atas Perlindungan Hak dari Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarga mereka. b. c. Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live (DHRNN) atau Deklarasi atas HAM bagi Individu yang Bukan Warga Negara di Negara dimana Mereka Tinggal. Seperti yang telah diketahui secara umum, konvensi yang telah berpuluh tahun diratifikasi oleh pemerintah Indonesia saja (contoh: CEDAW) hingga saat ini implementasinya masih dilaksanakan setengah hati. Maka entah bagaimana masalah Buruh Migran di negara ini akan diselesaikan nantinya apabila kasus yang ditemukan di lapangan saja sudah sangat urgen untuk dilindungi, namun kesadaran pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dengan dunia Internasional dalam memperhatikan nasib buruh migran tidak segera terbangun. Berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi dan keseluruhan kasus yang ditemukan, kasus yang paling kerap terjadi adalah pada fase 'Setelah Kedatangan' buruh migran ketempat tujuan mereka bekerja (Post Arrival), dan yang terbanyak kedua adalah pada fase Pra-Keberangkatan (Pre-Departure). Pada fase Post Arrival, kasus yang paling kerap dihadapi oleh buruh migran adalah pelanggaran Kekerasan, baik secara fisik, psikologis hingga seksual. Kasus semacam itu dilakukan dengan perbuatan dari yang paling ringan SOLIDARITAS PEREMPUAN 117
seperti memaki buruh migran, sampai yang berat seperti memukul, menyiksa, pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan. Berdasarkan konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, perbuatan semacam itu melanggar seluruh aturan yang tercantum dalam Convention against Torture (CAT). Aturan konvensi internasional kedua yang paling banyak dilanggar adalah International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Kovenan ini pada dasarnya mengatur bahwa setiap manusia di dunia berhak atas hak mereka masing-masing sebagai warga sipil di suatu Negara. Hak-hak sipil itu termasuk kewajiban Negara untuk memberikan warganya jaminan atas Hak Asasi Manusia, hak politik, dan kebebasan untuk menentukan sendiri harga diri mereka dalam mencari nafkah. Pasal-Pasal dalam konvensi ini yang melindungi buruh migrant dari perbuatan kekerasan terutama pada fase Post Arrival adalah: Psl. 2 = perlindungan negara terhadap warga sipilnya tanpa membedakan Psl. 3 = kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan laki-laki Psl. 6 = perlindungan hukum atas hak untuk hidup Psl. 7 = tak seorangpun berhak untuk melakukan kekerasan dan berbuat keji Psl. 8 = tak ada yang boleh bekerja dengan terpaksa Psl. 9 = hak atas kebebasan dan keamanan Psl.12= kebebasan untuk bergerak, berpindah dan memilih tempat tinggal Psl.17= hak atas privasi dan kehidupan berkeluarga yang bebas dari interfensi 118 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Setelah kovenan itu, konvensi ketiga yang paling banyak dilanggar adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ESCR). Mayoritas dari aturan yang ada dalam covenant ini memang masih sangat terkait dengan aturan yang ada dalam kovenan sebelumnya/ CCPR. Pasal dalam konvensi ini yang seharusnya dapat melindungi buruh migran adalah: Psl. 2 = negara berkembang dengan mempertimbangkan HAM dan sumber daya yang ada, harus terjamin hak ekonominya Psl.3 = hak atas ekonomi, sosial dan budaya harus dijamin diberikan secara setara bagi laki-laki dan perempuan Psl. 7 = hak tiap orang untuk mendapat keadilan dan kondisi bekerja yang layak Psl. 9 = hak tiap orang atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial Psl.12= hak atas standar yang baik untuk kesehatan fisik dan mental Pelanggaran yang banyak terjadi dalam fase Post Arrival lagi-lagi menjadi indikasi yang menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah menyanggupi kewajibannya setelah meratifikasi berbagai macam konvensi Internasional, tapi Negara tidak sanggup memberikan perlindungan yang baik apabila kemudian para buruh migran tersebut terinjak hak-haknya. Sebetulnya situasi seperti ini bukan lagi hal baru yang mengejutkan. Kesesuaian antara aturan diatas kertas dengan implementasi di lapangan selalu menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh Indonesia. Nampaknya kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi deklarasi Internasional masih dimotifasi oleh keinginan agar mendapat citra baik di masyarakat Internasional, dan belum pada keseriusan dalam menerapkan implementasinya. SOLIDARITAS PEREMPUAN 119
Pelanggaran kedua yang paling banyak terjadi adalah pada fase Pre-Departure. Pada kasus-kasus yang telah dikumpulkan dan dipelajari, tindakan yang biasa dilakukan disini adalah pelanggaran secara administratif, seperti biaya rekrutmen legal yang terlalu mahal, pemalsuan nama atau identitas lain dalam passport dan tidak diberikannya visa bekerja. Selain itu juga terdapat perlakuan kekerasan verbal maupun fisik oleh petugas PPTKIS, serta pelanggaran terhadap hak-hak kesehatan selama masih berada di penampungan. Kasus-kasus pada fase ini adalah kasus yang sebelumnya disebutkan termasuk dalam area yang belum dilindungi oleh konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dari keseluruhan tindakan itu, yang paling banyak melawan aturan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia adalah pelanggaran terhadap hak-hak kesehatan terutama tidak diberikannya informasi dan pelatihan yang cukup terhadap para calon buruh migrant sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan. Perbuatan tersebut melanggar 4 pasal dalam ESCR yakni pasal 2, 3, 6 dan Pasal 7. Isi dari pasal-pasal tersebut sudah dijelaskan diatas namun Pasal 6 belum. Pasal 6 ESCR pada intinya mengatur tentang Hak tiap orang untuk bekerja sesuai pilihan dan keputusannya sendiri. Setelah itu baru dilanjutkan masing-masing 1 pasal untuk konvensi CEDAW, CRC, UDHR, dan DEVAW. Sementara fase Pemulangan (Reintegration) sebagai fase terakhir, berdasarkan temuan penanganan kasus SP adalah fase yang mengalami jumlah pelanggaran paling sedikit. Kasus pada fase ini seringnya berkaitan dengan pemulangan buruh migran secara paksa baik oleh negara penerima karena tuduhan melakukan prostitusi, maupun oleh majikan dengan alasan sudah tersedianya pekerja baru sebagai pengganti. Pada situasi yang disebut terakhir, buruh 120 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
migran kerapkali diberikan biaya pemulangan yang tidak memadai untuk kembali ke daerah asalnya. Majikan juga tidak menanggung biaya deportasi apabila hal tersebut harus menimpa buruh migran. Hal-hal seperti ini seharusnya dapat diantisipasi apabila pemerintah Indonesia memiliki sistem perlindungan yang baik di luar negeri. Pelanggaran pada fase Reintegration biasanya disebabkan oleh kecurigaan akan terjadinya praktek prostitusi dan trafficking. Hal inilah yang seharusnya dapat dilindungi oleh Convention for the Suppression of Traffic in Person of the Exploitation of the Prostitution of others (CSTP) atau Konvensi untuk Mengakhiri Perdagangan Manusia akibat Eksploitasi Prostitusi. Saat ini pemerintah Indonesia telah merancang RUU Trafficking dan akan membahasnya pada tahun 2005. Akan lebih baik apabila rencana tersebut juga dibarengi upaya untuk meratifikasi Konvensi Internasional yang sudah ada. D. Kinerja Institusi Terkait D.1. Institusi pemerintah D.1.1. Depnakertrans Fungsi Depnakertrans dalam kerangka perpindahan tenaga kerja antar negara memang terbatas pada melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Namun semestinya fungsi ini dijalankan dengan melihat lebih jauh persoalan riil situasi ekonomi sosial yang melatabelakangi CBMP/BMP pergi bekerja keluar negeri. Ketika kompleksitas permasalahan buruh migran meningkat, fokus pembenahan oleh Menteri Tenaga Kerja hanya terpusat pada isu-isu yang berhubungan dengan manajerial dan operasional pengeksporan tenaga kerja dan sangat sedikit menyinggung aspek-aspek perlindungan. Sehingga tidak heran jika dalam merespon berbagai kasus kekerasan dan SOLIDARITAS PEREMPUAN 121
pelanggaran HAM terhadap CBMP/BMP, tindakan yang diambil terkesan parsial dan sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Sebelum terbentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui Perpres No. 81 Tahun 2006, proses penyelesaian kasus CBMP/BMP merupakan mandat yang harus dijalankan oleh bagian Perlindungan dan Advokasi Depnakertrans. Penerapan mekanisme penanganan kasus yang mereka bangun dirasakan sangat melelahkan bagi buruh migran/ keluarganya maupun pendampingnya. Betapa tidak, pengaduan kasus baru dapat diterima Depnakertrans apabila sudah terlebih dahulu mengadukan kasusnya ke PPTKIS yang memberangkat- kannya. Setelah menerima berkas pengaduan, bagian Perlindungan dan Advokasi akan melakukan proses klarifikasi dengan memanggil PPTKIS yang bersangkutan untuk menyesuaikan data dan informasi yang diterima dari buruh migran/keluarganya. Dalam pedoman penyelesaian kasus yang dibuat Depnakertrans, biasanya surat pemanggilan PPTKIS dilakukan sebanyak 3 kali namun tanpa aturan jangka waktu yang jelas diantara setiap surat yang dilayangkan. Akibatnya buruh migran/keluarganya harus menunggu tanpa untuk tenggat waktu yang tidak bisa ditentukan sebelum akhirnya dapat melanjutkan ke proses mediasi atau tripartit. Walaupun Depnakertrans memiliki kewenangan menentukan jadwal pertemuannya dengan PPTKIS, namun fakta yang sering terjadi, mereka memberikan kelonggaran bagi PPTKIS untuk menyesuaikan waktunya dengan jadwal pemanggilan. Mediasi adalah bentuk penyelesaian perselisihan antara korban buruh migran dan PPTKIS. Pada tahap ini, biasanya masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan 122 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
dan tanggapannya. Setelah tercapai kata sepakat, PPTKIS akan membuat surat pernyataan yang berisi komitmennya untuk menyelesaikan kasus dalam tenggat waktu yang disepakati. Jika tidak sampai pada kata sepakat, maka akan dilanjutkan mediasi lanjutan hingga tercapai sebuah kata sepakat. Namun jika kedua belah pihak mengakhiri perundingan tanpa kata sepakat, maka mediator akan membuat sebuah Nota Anjuran yang akan disampaikan kemudian. Dalam prakteknya, proses mediasi yang dijalankan terkadang tidak menjamin buruh migran akan mendapat hak-haknya secara penuh. Sering terjadi hasil mediasi tidak menguntungkan buruh migran karena beberapa kali dijumpai keberpihakan petugas mediasi kepada PPTKIS yang mengesampingkan pentingnya hak korban untuk dilindungi. Beberapa PPTKIS yang lalai melaksanakan hasil mediasi dalam tenggat waktu yang disepakati, seringkali tidak diberikan sanksi tegas sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan. Seringkali petugas mediasi cenderung menginterogasi dengan nada menekan atau memojokkan posisi buruh migran/keluarganya hingga menimbulkan ketakutan buruh migran/keluarga buruh migran untuk menceritakan kasus yang sedang mereka hadapi. Karena selama ini peran Depnakertrans terbatas pada fungsi mediator dalam penyelesaian perselisihan buruh migran dan PPTKIS, maka proses mediasi yang dijalankan tidak memiliki kekuatan pemaksa dalam menuntut tanggung jawab PPTKIS. Disamping lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus buruh migran dan lemahnya monitoring pemerintah, ringannya sangsi yang berhubungan dengan buruknya perlakuan atau pengabaian terhadap hak buruh migran perempuan oleh PPTKIS, menjadi salah satu faktor yang harus diperbaiki . Sanksi yang terberat dan tergolong serius bagi PPTKIS, sebagaimana diatur SOLIDARITAS PEREMPUAN 123
dalam UUPPTKILN hanyalah sangsi bersifat administratif yaitu dicabutnya izin penyelenggaraan penempatan oleh Menteri Tenaga Kerja. Metode mengenai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah antara buruh migran dan PPTKIS dalam sengketa pelaksanaan perjanjian penempatan (pasal 85) justru perlu diwaspadai. Fakta di lapangan, sengketa yang teridentifikasi tidak saja dalam ruang lingkup perdata tapi juga termasuk tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, penyekapan bahkan pelecehan yang tentu tidak tepat jika dimusyawarahkan. Mekanisme penyelesaian perselisihan itu sendiri bermasalah. Pengaturan peran instansi ketenagakerjaan dalam membantu penyelesaian perselisihan mengenai sengketa pelaksanaan perjanjian penempatan (bila musyawarah tidak berhasil) tidak jelas sama sekali. Akibatnya fasilitasi oleh instansi ketenagakerjaan, dalam hal ini Depnakertrans, menjadi sia-sia karena tidak dihormati oleh para pihak. Pada Agustus 2006, dikeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI. Dalam Inpres ini diatur tentang Penyederhanaan dan Desentralisasi Pelayanan Penempatan. Artinya sistem pelayanan proses penempatan dan akses perlindungan berpindah dari pusat ke beberapa wilayah asal buruh migran. Sayangnya, hal ini tidak diantisipasi dengan sosialisasi informasi yang tersistematis, sehingga buruh migran/keluarganya tidak mengetahui secara jelas mekanisme pengaduan kasus yang bisa mereka lakukan di wilayah asal mereka. 124 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
D.1.2 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Badan ini dibentuk sebagai amanat UU No. 39/2004 tentang PPTKILN (pasal 97). Dalam Perpres No 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI disebutkan bahwa BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (BAB I, mengenai Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Pasal 1). Selanjutnya pasal 3 perpres tersebut mengatur tugas-tugas BNP2TKI sebagai berikut: a) melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; b) memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai;1) dokumen; 2). pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3). penyelesaian masalah;4). sumber- sumber pembiayaan; 5). pemberangkatan sampai pemulangan;6). peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;7). informasi;8). kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan 9). peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya. Dalam kurun waktu 6 bulan efektif setelah dibentuk, BNP2TKI mengeluarkan beberapa kebijakan yang patut mendapat apresiasi, diantaranya adalah menghapus biaya jasa pelayanan di terminal III Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 25.000,-, merupakan tindakan positif karena biaya tersebut memang seharusnya menjadi tanggungan negara. Kemudian menaikkan standard gaji, mengupayakan kerjasama antar buruh migran dan bank-bank yang ada di Indonesia agar memudahkan buruh migran dalam mengelola keuangannya, dan menutup izin 106 PPTKIS yang dianggap telah SOLIDARITAS PEREMPUAN 125
menyalahi aturan.20 Namun patut disampaikan, respon BNP2TKI terhadap berbagai permasalahan yang dialami BMP masih belum maksimal dan kurang menyentuh akar permasalahan, termasuk belum terbangunnya sistem perlindungan buruh migran yang komprehensif. Upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini belum signifikan mengarah pada perlindungan BMP dan terkesan menitikberatkan aspek penempatan, dan masih mengabaikan aspek perlindungan BMP. Begitupun halnya dengan Depnakertrans dalam hal penyelesaian perselisihan antara buruh migran/keluarganya dan PPTKIS. Tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan yang jelas dan memiliki kewenangan terbatas. Pemberian sangsi terhadap PPTKIS yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya hanya bersifat rekomendasi dan memberikan masukan kepada Depnakertrans. Dalam catatan penanganan kasus SP sejak 2007, cukup banyak kasus-kasus buruh migran yang masuk ke bagian Perlindungan dan Advokasi BNP2TKI yang mengalami ketidakjelasan tahapan proses karena tidak adanya informasi mengenai perkembangan penanganan kasus yang diteruskan kepada buruh migran/ keluarganya maupun kuasa hukumnya. D.1.3 Departemen Luar Negeri Untuk semua hal yang berkaitan dengan persoalan buruh migran, kinerja Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam 5 tahun ini bisa dikatakan belum menunjukkan upaya perlindungan yang 20 Suara Pembaruan, 24 Juni 2007, "Perlindungan TKI Rentan", oleh Fatullah (peneliti CIDES) Indonesia (update tanggal 14 Agustus 2007) 126 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
maksimal. Sementara kasus-kasus buruh migran yang masih berada dinegara penempatan, akan menjadi tanggung jawab perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri jawab (KBRI, KJRI, dan KDEI)21. Adapun peran dari KBRI, KJRI, KDEI terkait dengan penempatan dan perlindungan bagi buruh migran adalah: a. Pendaftaran mitra usaha. b. Pengesahan dokumen permintaan BMI (perjanjian kerjasama penempatan, job order/demand letter/visa wakalah, perjanjian kerja term of services, power of attorney). c. Pemantauan, pembinaan, dan pemberian bantuan penyelesaian masalah BMI. Peran Deplu dalam hal perlindungan buruh migran seharusnya dapat menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran di negara penempatan, melalui perjanjian bilateral atau "Memorandum of Understanding" (MoU)22. MoU ini selain mengatur tentang semua hal yang berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menjamin kebebasan buruh migran untuk mendapat hak-haknya secara penuh. Hal tersebut tidak ditemui dalam MoU RI-Malaysia tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Hampir keseluruhan isinya hanya mencakup masalah-masalah prosedural sehubungan dengan rekrutmen buruh migran. Tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang sangsi-sangsi terhadap pengguna 21 Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri No. 765/ D.P2TKLN/XII/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 22 MoU antara Indonesia dengan beberapa negara penerima antara lain dengan Malaysia, Korea, Taipei, Yordania, Kuwait, Philippines, Singapore. SOLIDARITAS PEREMPUAN 127
jasa atau agen yang melanggar hak-hak buruh migran23. Hal di atas cenderung disebabkan karena paradigma pemerintah terhadap penempatan buruh migran yang masih berorientasi pada sektor bisnis. Aspek perlindungan yang seharusnya menjadi agenda prioritas justru hanya dijalankan sebagai sebuah program belaka dan bukan dipandang sebagai sebuah sistem yang harus dibangun secara komprehensif. . Sementara mekanisme penanganan kasus Deplu melalui bagian Perlindungan WNI dan BHI, dinilai masih sangat lamban baik dalam memberikan respon maupun menindaklanjuti pengaduan kasus dari buruh migran/keluarganya. Sulitnya memonitoring perkembangan kasus-kasus yang diadukan ke bagian Perlindungan WNI dan BHI juga menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan kasus. Surat-surat tindak lanjut yang telah dikirim ke kantor perwakilan di negara-negara penempatan adalah surat-surat dinas yang sifatnya rahasia (confidential). Selain itu, juga tidak pernah ada laporan hasil tindak lanjut dan perkembangan dari kasus yang diadukan, Deplu hanya akan mengeluarkan hasil tindak lanjut tersebut dalam bentuk laporan yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Kinerja ini tentu saja sangat menghambat proses penanganan kasus dan tentu saja pemenuhan hak-hak buruh migran menjadi tertunda, terutama pada kasus-kasus hilang kontak di negara tempat kerja. Namun sekiranya hal ini masih bisa disiasati dengan membuka komunikasi langsung dengan perwakilan RI di negara- negara penempatan melalui fax maupun email. Jalur ini justru terkadang dirasakan lebih efektif dan cukup membantu mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus terkini yang sedang ditangani. 23 MoU Mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia. 128 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kasus Jul, yang diduga masih berada di penjara Al-Malash, Riyadh selama 1 tahun 10 bulan, pernah dilaporkan suami korban dan didampingi SP untuk audiensi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan BHI, pada 9 Maret 2006. Hingga saat ini, baik SP maupun keluarga Jul belum mendapat jawaban apapun soal tindaklanjut dari laporan atau audiensi tersebut. D.1.4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPAPA) Peran KPPPA dalam proses penempatan dan perlindungan BMP-PRT, lebih bermain pada tingkat kebijakan dan koordinasi lintas sektoral. KPPPA dalam hal ini lebih banyak berperan menjadi fasilitator pertemuan dengan departemen-departemen yang mempunyai tanggungjawab dalam penempatan BMP ke luar negeri. Sehubungan dengan task force KPPPA sebagai koordinator Rencana Aksi Nasional Anti Trafficking berdasarkan Keppres No. 8 tahun 2002. SP selalu berkoordinasi dalam penanganan kasus- kasus trafficking baik dengan modus BMP-PRT maupun korban pelacuran. Sayangnya, peran tersebut belum terlalu efektif dijalankan. Mengingat masih banyak kasus-kasus trafficking dengan korban perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Ditambah lemahnya posisi KPPPA, satu-satunya institusi pemerintah yang berdiri sendiri memperjuangkan keadilan gender harus melawan institusi pemerintah lain yang masih berbasis budaya patriarkhal. Namun, kerja keras KPPPA dalam mengangkat isu trafficking perempuan dan anak hingga menjadi isu yang harus di tindaklanjuti secara serius, patut dihargai. Kerjasama KPPPA dalam penanganan kasus-kasus SP, baik berdimensi perdagangan maupun kasus pelanggaran lainnya, dirasakan cukup membantu dalam men- jembatani komunikasi dengan departemen terkait. SOLIDARITAS PEREMPUAN 129
Pengalaman SP bekerjasama dengan KPPPA adalah ketika menangani kasus perdagangan buruh migran perempuan ke negara Suriah. SP dan KPPPA menginisiasi pertemuan departemen lintas sektoral. Pertemuan tersebut cukup intens dilakukan dengan tujuan agar instansi pemerintah yang ada termasuk jajaran kepolisian memiliki komitmen yang serius memberantas dan mencegah kasus- kasus perdagangan manusia lainnya. D.1.5 Aparat Desa Peran aparat desa bisa dikatakan sebagai ujung tombak karena dari sanalah persyaratan-persyaratan administratif untuk menjadi seorang buruh migran mendapat pengesahan (legitimasi) dari lembaga desa yang berwenang. Saat proses melengkapi persyaratan administrasi, ada kecenderungan aparat desa melakukan pemalsuan dokumen. Seperti pemalsuan usia, ijasah, status dan ketrampilan. Kadang dibantu juga oleh calo setempat yang akan merekrut buruh migran. Ada sangat banyak motif dibelakangnya, mengapa hal tersebut harus dilakukan. Dalam beberapa kasus, ada yang memang keinginan dari calon buruh migran sendiri, namun ada juga ditemui keterlibatan anggota keluarga dalam pemalsuan dokumen calon buruh migran. Pilihan itupun terpaksa mereka ambil karena keinginan mereka yang ingin lepas dari hidup serba kekurangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan serta terdesak untuk membayar utang. Keengganan buruh migran/keluarga buruh migran datang ke lembaga desa untuk mendaftarkan kepergiannya ke luar negeri, sering menjadi argumentasi aparat desa untuk mengelak dari tanggungjawab. Ketika ada pengaduan kasus BMP- PRT yang berasal dari desanya, mereka justru mengaku tidak tahu kalau warganya itu pergi ke luar negeri24. 24 Berdasarkan hasil interview SP dengan Sekdes Cilempung, Kec. Cilamaya Kulon, Karawang. 130 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
D.2. Kinerja Aparat Penegak Hukum Pada tahun 2005, kasus-kasus yang diadukan ke kepolisian hanya beberapa kasus penipuan oleh PPTKIS dan kasus trafficking dengan tujuan Pekerja Seks Komersial. Peningkatan kasus buruh migran yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2006 terjadi pada kasus- kasus perekrutan oleh PPTKIS fiktif dan kasus-kasus perdagangan orang dengan modus pengiriman buruh migran. Respon aparat penegak hukum dinilai mengalami kemajuan yang cukup baik di tahun 2006, terutama pada kasus-kasus perdagangan buruh migran. Sigapnya jajaran aparat penegak hukum membongkar sindikat perdagangan manusia merupakan progress yang positif dalam upayanya memerangi perdagangan manusia. Sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dikatakan karena ketika proses penanganan kasus masuk pada tahap penyidikan, sebagian besar aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang Trafficking. Mereka cenderung melihat kasus trafficking sebagai tindak kriminal biasa yang berdiri sendiri dan merujuk pada perbuatan pidana seperti penipuan, pemalsuan dokumen/surat, perkosaan, tindak asusila, pencabulan, dll. Kasus-kasus penipuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PPTKIS resmi juga masih dilihat sebagai bentuk pelanggaran biasa dan hanya dikenakan sanksi pidana ringan, padahal dalam UU No. 39 Tahun 2004 selain mengatur tentang sanksi administratif juga dimungkinkan bagi PPTKIS resmi yang nakal, dikenakan sanksi pidana. Lemahnya koordinasi lintas sektoral aparat penegak hukum dan antara pemerintah tingkat nasional dan daerah dapat menyebabkan penegakkan hukum dan perlindungan korban trafficking menjadi tidak optimal. Sebagian besar aparat penegak hukum (polisi dan SOLIDARITAS PEREMPUAN 131
jaksa) tidak memiliki empati pada korban buruh migran. Cara mereka menginvestigasi dan mengintrogasi cenderung menimbulkan trauma pada korban. Rendahnya kemampuan mereka dalam melihat persoalan buruh migran korban trafficking dan rendahnya tingkat sensitifitas mereka terhadap kondisi psikologis korban juga dapat berpotensi terjadinya viktimisasi (menyalahkan korban). Contoh Kasus: Kejadian ini terjadi pada Ida, 29 tahun asal Karawang, korban trafficking Suriah. Ida diberangkatkan oleh perorangan yang mengatasnamakan sebuah PPTKIS resmi. Setelah mengetahui dirinya menjadi korban trafficking, Ida melaporkan kasusnya ke Polsek Jakarta Selatan dengan maksud menjerat pelaku dengan tindak pidana. Ketika proses pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Ida tidak henti- hentinya ditanya oleh petugas dengan model pertanyaan yang sama serta nada yang selalu menekan dan menyudutkan korban mengakibatkan timbulnya trauma dan hilangnya rasa percaya Ida terhadap peran dan fungsi aparat kepolisian. D.3. Kinerja Pemerintah Negara Tujuan Mendatangi kantor per wakilan negara tempat kerja di Indonesia menjadi salah satu alternatif penanganan kasus yang dilakukan. Pada proses penanganan ini, pendamping bersama korban/keluarga korban mengadukan kasus yang mereka alami di negara tempat buruh migran bekerja. Selain itu korban/keluarga korban didampingi kuasa hukumnya, meminta perwakilan negara tempat kerja untuk menindaklanjuti pengaduan kasus buruh migran/keluarga buruh migran. Adapun kasus yang pernah SP tangani melalui kantor Kedutaan Besar Negara Penempatan adalah kasus BMP yang terjerat persoalan hukum di Arab Saudi dan kasus trafficking yang terjadi di Suriah. 132 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Pengaduan kasus ke kantor perwakilan negara tempat kerja di Indonesia, menemui hambatan pada sistem birokrasi yang berbelit- belit dan ketatnya prosedur yang diterapkan. Proses penerimaan pengaduan kasus hingga masukan beberapa poin tindak lanjut juga menunjukkan pola dan akhir yang hampir serupa yaitu tidak adanya jaminan dan kepastian jeratan hukum walaupun sipelaku adalah warga negara dari negara penempatan. Atas nama menjaga baik hubungan diplomatis yang telah dibangun antara Indonesia dengan pemerintah negara-negara penempatan , justru menjadi salah satu alasan mengapa kasus-kasus seperti hilang kontak, overcontract, jeratan hukum, trafficking bahkan kematian mendapat respon yang sangat memprihatinkan. . D.4. Kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Sebagai salah satu aktor yang cukup berperan penting dalam pengiriman BMP ke luar negeri, sudah seharusnya proses perekrutan, pengerahan dan penempatan yang dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI atau lebih dikenal dengan nama PPTKIS lebih diatur dengan sistem yang mudah dan ramah diakses oleh buruh migran/keluarga buruh migran. Dalam proses pena- nganan kasus, ada beberapa PPTKIS yang memang menunjukkan tanggungjawabnya, namun ada juga beberapa PPTKIS yang seakan- akan ingin lepas tangan dengan berbagai alasan yang menyudutkan buruh migran. Bahkan ada juga yang tidak mengakui proses penempatan terhadap buruh migran telah dilakukan oleh perusahaannya. . Batasan tanggungjawab PPTKIS untuk menyelesaikan kasus adalah serius atau tidaknya PPTKIS mencari informasi titik SOLIDARITAS PEREMPUAN 133
permasalahan yang dialami buruh migran dan upaya untuk memenuhi hak-hak buruh migran/keluarga yang dilanggar. Sering ditemui, mengapa kasus bisa sangat lama 'mandek' di PPTKIS, karena mereka hanya menunggu jawaban dari kantor perwakilan/ PJTKA25 (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Asing), dan tidak diikuti dengan upaya-upaya penanganan lainnya seperti membangun koordinasi dengan departemen yang terkait sesuai dengan kewenangannya (KBRI, Deplu, polisi, interpol). Sedangkan PPTKIS yang lepas tangan dengan berbagai alasan, sering terjadi pada kasus- kasus pemerkosaan, gaji tidak dibayar, overcontract, dan melarikan diri (kabur dari majikan/agen). Pihak PPTKIS seakan membebankan kesalahan pada buruh migran, mereka menolak memenuhi tuntutan buruh migran/keluarga buruh migran yang meliputi asuransi dan ganti rugi. Untuk PPTKIS yang tidak mengakui telah memberangkatkan buruh migran, lebih sering ditemui pada kasus yang keberangkatannya sebelum tahun 2004. Banyak ditemui proses penempatan pada kurun waktu tersebut, dilakukan oleh perorangan dan hanya menumpang proses pemberangkatan pada PPTKIS yang resmi. Sehingga ketika ada reformasi hukum26 tentang penertiban penempatan TKI ke luar negeri, dokumen-dokumen tersebut sulit dilacak keberadaannya. PPTKIS lebih sering beralasan sudah berganti kepemilikan saham sehingga tidak berwenang lagi, kehilangan database atau menolak melacak data buruh migran dalam database mereka. 25 PJTKA dalam UU No. 39/2004 disebut mitra usaha yaitu instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna. 26 Reformasi Hukum penempatan TKI ditandai dengan disahkannya UU No. 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI Ke Luar Negeri pada 18 Oktober 2004. 134 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Bukti dokumen menjadi sangat penting dimiliki buruh migran/ keluarganya untuk mengajukan tuntutan ke PPTKIS. Untuk kasus- kasus hilang kontak, bukti-bukti dokumen yang tidak di miliki keluarga buruh migran terkadang menjadi hambatan saat penanganan kasus berlangsung. Dalam rentang waktu 2008 hingga 2009, data penanganan kasus Solidaritas Perempuan mencatat adanya kasus-kasus pidana seperti penyekapan dan pemerasan yang dilakukan oleh sponsor dan PPTKIS terhadap Calon Buruh Migran Perempuan (CBMP), yang baik karena keinginannya sendiri ataupun karena tidak memenuhi kualifikasi, gagal diberangkatkan. Alasan penyekapan digunakan oleh PPTKIS yang merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk CBMP selama tinggal di penampungan dan biaya pengurusan dokumen keberangkatan seperti paspor dan visa kerja. E. Tantangan yang Dihadapi Buruh migran/Keluarga dan Pendamping Menurut data penanganan kasus selama tahun 2005-2009, daerah-daerah pedalaman di Jawa Barat seperti Karawang, Subang, dan Cianjur menjadi daerah asal buruh migran dengan jumlah tertinggi. Kebanyakan buruh migran tinggal di desa atau kampung yang terpencil dan jauh dari kota bahkan sulit dan tidak bisa dijangkau kendaraan umum. Kondisi ini diakui menjadi salah satu kendala bagi buruh migran/keluarganya untuk ikut melibatkan diri dalam setiap proses penanganan kasus yang hampir sebagian besar akan terasa efektif jika dilakukan di kota. Disinilah peran sensitivitas pendamping harus bermain. Ketika proses penanganan kasus membutuhkan kehadiran buruh migran/ keluarga buruh migran, maka akan menjadi salah satu tugas pen- damping untuk dapat meyakinkan buruh migran/keluarganya SOLIDARITAS PEREMPUAN 135
bahwa keterlibatan mereka dalam setiap penanganan kasus akan sangat bermanfaat untuk penguatan posisi tawar mereka kedepan, dan manfaat tersebut tidak dapat hanya diukur dari materi saja. Proses membangun kepercayaan buruh migran/keluarga terkadang menjadi salah satu kendala yang cukup serius bagi pendamping. Terlebih pada kasus-kasus pelecehan seksual dan perkosaan, pendamping akan menemui kesulitan ketika menggali data dan informasi dari buruh migran/keluarga. Karena stigma yang masih berlaku di masyarakat pedesaan terhadap buruh migran yang mengalami kasus-kasus di atas. Hal tersebut masih dianggap aib dan siapapun yang mengalaminya akan dikucilkan dari masyarakat. Hal lain yang juga menjadi kendala yang cukup serius adalah kurangnya data dan informasi yang dimiliki buruh migran/ keluarga terkait kasus yang mereka hadapi. Kurangnya data dapat menyebabkan kaburnya informasi, dan kurangnya informasi dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi lama dan tidak optimal. 136 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
BAGIAN KELIMA PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan catatan penanganan kasus Solidaritas Perempuan pada Tahun 2005-2009, telah mengurai, memaparkan dan menguak pelanggaran HAM yang dialami BMP-PRT Indonesia. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, sebagai berikut: 1. Buruh migran perempuan (BMP) mengalami berbagai pelanggaran pada setiap tahapan migrasi, yaitu pada tahap sebelum keberangkatan (pre-departure), selama masa kerja (post arrival), dan pada tahap kepulangan (reintegration). Buruh migran perempuan juga mengalami pelanggaran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan proses migrasi, yaitu trafficking, penjeratan utang, dan permasalahan hukum. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh berbagai pihak dalam setiap tahapan, yaitu sponsor, pihak penampungan/Balai Latihan Kerja (BLK), pihak Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), pihak agen di negara tujuan, majikan, kepolisian, pemerintah negara tujuan, dan perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan, serta pihak lain yang dapat mengambil keuntungan dari kerentanan buruh migran perempuan, seperti supir angkutan atau taksi hingga pelaku kriminal biasa. SOLIDARITAS PEREMPUAN 137
2. Pelanggaran berlapis yang dialami oleh buruh migran perempuan dan dilakukan oleh banyak pihak, membuat sulitnya penyelesaian kasus. Belum lagi kurangnya bukti-bukti yang dipegang oleh buruh migran dan/atau keluarganya membuat posisi buruh migran menjadi lebih rentan terhadap hilangnya akses atas keadilan. Bukti-bukti tersebut, mulai dari paspor, perjanjian kerja, perjanjian penempatan, premi asuransi, dll biasanya tidak dipegang oleh buruh migran, sehingga semua penyelesaian kasus harus dimulai dari PPTKIS yang memberangkatkan. Apabila PPTKIS tersebut tidak ada, sudah tidak beroperasi, tidak mau mengakui telah memberangkatkan buruh migran yang dimaksud atau bahkan yang melakukan pelanggaran, maka buruh migran atau keluarganya mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, karena tidak memegang bukti. 3. Terjadinya kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran perempuan adalah karena hubungan kuasa yang timpang sejak berada di lingkungan rumah tangga, masyarakat, negara/ pemerintah Indonesia, pemerintah negara tujuan maupun majikan tempat bekerja. Setiap pengacara wajib mempunyai sensitifitas buruh migran serta memiliki perspektif feminis. Hal ini disebabkan, karena buruh migran telah mengalami kekerasan berlapis, terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun Negara. Perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi atau pembedaan dalam status ekonomi, social, dan budaya. Perempuan sering mengalami pelabelan (stereotype) maupun beban ganda. Disamping sebagai perempuan, istri dari suami juga ibu dari anak-anaknya. Perempuan berperan secara bertingkat seperti bertanggung jawab terhadap kelayakan dan kualitas hidup, pendidikan maupun masa depan anak-anak bahkan keluarga. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA 3. Terjadinya kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran perempuan adalah karena hubungan kuasa yang timpang sejak berada di lingkungan rumah tangga, masyarakat, negara/ pemerintah Indonesia, pemerintah negara tujuan maupun majikan tempat bekerja. Setiap pengacara wajib mempunyai sensitifitas buruh migran serta memiliki perspektif feminis. Hal ini disebabkan, karena buruh migran telah mengalami kekerasan berlapis, terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun Negara. Perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi atau pembedaan dalam status ekonomi, social, dan budaya. Perempuan sering mengalami pelabelan (stereotype) maupun beban ganda. Disamping sebagai perempuan, istri dari suami juga ibu dari anak-anaknya. Perempuan berperan secara bertingkat seperti bertanggung jawab terhadap kelayakan dan kualitas hidup, pendidikan maupun masa depan anak-anak bahkan keluarga. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
4. Pelanggaran yang dialami oleh buruh migran perempuan disebabkan karena kebijakan yang ada tidak dapat melindungi buruh migran perempuan dari berbagai tindak pelanggaran tersebut, terutama untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah negara tujuan, di mana Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama yang dapat menjamin perlindungan terhadap buruh migran indonesia dengan Pemerintah negara tujuan. Kebijakan yang ada hanya mengakomodir kepentingan PPTKIS dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses penenmpatan buruh migran ke luar negeri. Pemerintah juga berkepentingan dalam hal ini, yakni untuk mengeruk devisa yang sebesar-besarnya dengan perlindungan yang sekecil- kecilnya. Layaknya prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil- kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-sebesarnya. Pada kenyataannya buruh migran hanya dijadikan sapi perahan dibalik slogan pahlawan devisa yang disandangkan kepada BMP PRT. Pemerintah memandang buruh migran sebagai komoditas perdagangan yang menghasilkan devisa yang cukup besar. 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tidak dapat menjamin perlindungan bagi buruh migran, karena lebih banyak mengatur mengenai masalah penempatan dan tata niaganya, dibandingkan mengatur mengenai jaminan perlindungannya. Undang-undang ini belum mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Konvensi Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, sebagai suatu konvensi internasional yang menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004. Di dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme untuk penanganan kasus 139 4. Pelanggaran yang dialami oleh buruh migran perempuan disebabkan karena kebijakan yang ada tidak dapat melindungi buruh migran perempuan dari berbagai tindak pelanggaran tersebut, terutama untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah negara tujuan, di mana Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama yang dapat menjamin perlindungan terhadap buruh migran indonesia dengan Pemerintah negara tujuan. Kebijakan yang ada hanya mengakomodir kepentingan PPTKIS dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses penenmpatan buruh migran ke luar negeri. Pemerintah juga berkepentingan dalam hal ini, yakni untuk mengeruk devisa yang sebesar-besarnya dengan perlindungan yang sekecil- kecilnya. Layaknya prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil- kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-sebesarnya. Pada kenyataannya buruh migran hanya dijadikan sapi perahan dibalik slogan pahlawan devisa yang disandangkan kepada BMP PRT. Pemerintah memandang buruh migran sebagai komoditas perdagangan yang menghasilkan devisa yang cukup besar. 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tidak dapat menjamin perlindungan bagi buruh migran, karena lebih banyak mengatur mengenai masalah penempatan dan tata niaganya, dibandingkan mengatur mengenai jaminan perlindungannya. Undang-undang ini belum mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Konvensi Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, sebagai suatu konvensi internasional yang menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004. Di dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme untuk penanganan kasus 139
dan pendataan buruh migran yang diberangkatkan ke luar negeri, yang dalam hal ini menghambat akses keadilan bagi buruh migran bermasalah. Selain itu, di dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan secara khusus tentang buruh migran pekerja rumah tangga. 6. Sistem penempatan buruh migran Indonesia yang sangat minim aspek perlindungan telah menempatkan buruh migran khususnya perempuan pada berbagai situasi yang semakin merentankan mereka terhadap penularan HIV/AIDS dan menjadi korban Trafficking (tindak pidana perdagangan orang). 7. Penanganan kasus yang dilakukan Solidaritas Perempuan tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan kasus, tapi juga merupakan alat untuk melakukan penguatan kepada BMP PRT dan keluarganya, sehingga diharapkan mereka akan mengetahui, memahami dan menyadari tentang isu, hak-hak BMP PRT dan bagaimana membangun strategi penanganannya. Mereka yang sudah menyadari arti penting perjuangan hak-hak buruh migran dapat membentuk kelompok keluarga buruh migran dan dapat menjadi paralegal/pengacara untuk buruh migran yang lainnya. Dengan terbentuknya kelompok keluarga buruh migran, diharapkan mereka mampu mengadvokasi kasus mereka sendiri dan juga melakukan advokasi kebijakan yang terkait hak-hak buruh migran dan perlindungan buruh migran di tingkat lokal. Pada akhirnya pemerintah Desa dapat membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan perlindungan warganya yang menjadi buruh migran. 8. Dalam proses penanganan kasus yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, diperlukan strategi kampanye kasus, untuk tujuan jangka panjang yaitu adanya perubahan kebijakan yang lebih berperspektif perlindungan hak-hak korban dari buruh migran yang mengalami kasus-kasus kekerasan. Bentuk-bentuk kegiatan MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA 8. Dalam proses penanganan kasus yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, diperlukan strategi kampanye kasus, untuk tujuan jangka panjang yaitu adanya perubahan kebijakan yang lebih berperspektif perlindungan hak-hak korban dari buruh migran yang mengalami kasus-kasus kekerasan. Bentuk-bentuk kegiatan MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
melakukan kampanye kasus antara lain: konferensi pers, membuat leaflet, diskusi publik di kantong buruh migran yang melibatkan mantan dan keluarga buruh migran, dan lain-lain. Pilihan strategi kampanye kasus perlu diimbangi dengan melihat situasi dan politik pemerintah pada saat itu. B. Rekomendasi Berbasis pengalaman dan pembelajaran catatan penanganan kasus BMP-PRT, Solidaritas Perempuan merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat, pengusaha jasa tenaga kerja, dan negara tentang hak-hak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan pekerja rumah tangga (BMP-PRT), sebagai manusia, perempuan, warga negara dan pekerja. 2. Terus menerus melakukan penguatan kepada buruh migran perempuan dan keluarganya agar sadar akan hak-haknya, baik sebagai pekerja, perempuan, warga negara, maupun sebagai manusia dan terus memperjuangkan merebut kembali hak-hak mereka. Penguatan ini harus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk organisasi dan masyarakat pemerhati buruh migran, selain negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran. 3. Mengubah paradigma mengenai pengiriman buruh migran sebagai bisnis penempatan yang dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak, termasuk negara, dan melihat buruh migran sebagai manusia, warga negara dan pekerja yang memiliki hak. 4. Negara/pemerintah Indonesia, mengambil langkah tegas untuk segera Meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990. 141 3. Mengubah paradigma mengenai pengiriman buruh migran sebagai bisnis penempatan yang dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak, termasuk negara, dan melihat buruh migran sebagai manusia, warga negara dan pekerja yang memiliki hak. 4. Negara/pemerintah Indonesia, mengambil langkah tegas untuk segera Meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990. 141
5. Merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM dan berperspektif Gender yang antara lain terkandung di dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (Konvensi Migran 1990) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) termasuk Rekomendasi Umum CEDAW no. 26 mengenai Buruh Migran Perempuan. 6. Negara/pemerintah mengakui Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja yang juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, melalui pengaturan di dalam undang-undang. 7. Pemerintah segera memenuhi hak atas kesehatan buruh migran (akses terhadap pencegahan dan perawatan) antara lain dengan melakukan upaya meningkatkan pemahaman BMI mengenai HIV/AIDS dan kaitannya dengan migrasi serta menghapuskan praktek tes HIV mandatory terhadap buruh migran. Selain itu pemerintah harus menjamin terpenuhinya akses buruh migran (khususnya yang mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk yang terinfeksi HIV/AIDS) terhadap layanan kesehatan yang memadai. 8. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu segera mengimplementasikan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan pendekatan HAM dan berperspektif Gender dalam konteks perlindungan hak buruh migran. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap buruh migran dari praktek Trafficking serta menjamin pemenuhan hak buruh migran yang menjadi korban trafficking. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA 8. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu segera mengimplementasikan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan pendekatan HAM dan berperspektif Gender dalam konteks perlindungan hak buruh migran. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap buruh migran dari praktek Trafficking serta menjamin pemenuhan hak buruh migran yang menjadi korban trafficking. MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA Fatullah. "Perlindungan TKI Rentan". Suara Pembaruan. 24 Juni 2007. Ismail, Rio, Risma Umar, dan Titi Soentoro. Suara Mayoritas Yang Samar. Solidaritas Perempuan. 2004. Komnas Perempuan. Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia. Komnas Perempuan. 2002. _______. Sia-Sia: Reformasi Dibelenggu Birokrasi, Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap Inpres No. 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Rteformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Publikasi Komnas Perempuan. 2006. Krisnawaty, Tati. Buku Putih Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan. 2000. Murniati, A.P. dan Ratna Fitriani. Program Langkah Demi Langkah Advokasi Hak Perempuan Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Badan Perwakilan Desa. Solidaritas Perempuan. 2004. Palupi, Sri dan Albertus Bambang Buntoro. Sistem Transit untuk Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priuk: Mengkaji Masalah dan Menimbang Alternatif Solusinya. 2004. "Promoting and Protecting The Rights of Migrant Workers, A UN Road Map, A Guide For Asian NGOs to The International Human Rights System and Other Mechanisms". Asia Pasific Forum On Women Law and Develpoment (APWLD), Asian SOLIDARITAS PEREMPUAN 143
Migrant Centre (AMC), Ateneo Human Rights Center, Canadian Human Rights Foundation (CHRF). 2000. Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. LN Tahun 2004 No. 133. TLN No. 4445. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri No. 765/D.P2TKLN/XII/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. _______. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 104.A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. _______. Penjelasan Tentang Perubahan Mengenai Penempatan TKI Ke Luar Negeri. 144 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
LAMPIRAN KUMPULAN SURAT BURUH MIGRAN PEREMPUAN1 Surat disalin sesuai dengan surat aslinya, namun identitas buruh migran diganti dengan nama samaran. SOLIDARITAS PEREMPUAN 145
Kuwait, 25/4/2007 Kanggo Mini Sadayana Di Bumi Assalamualaikum WR.WB. Mi kumaha daramang, sarehat, syukur ari sarehat kitu oge Ami sehat bhekat doa mimi tapi hate AMI ceurik, kaos witu mah mending di tempat mimi, mimi kuat 5 th Ami mah 1 bulan GR asana teh teu luas tapi di kuat2keun da itu kahayang Ami. Ami padu menta doa na bae ti sarerea. Lantaran di lakoman ku Ami berat pisan, sing kuat, sehat, sagjab, Ami sorangan di imah ngalawan anak 7 can indung Bapana, anakna, anak setan kabeh ulah pisan pembantu nganggur teh. Tapi mi Ami mani haying ceurik cobaan. Ami terus BAB salama 4 bulan, I Ami mecahkeun pidio diganti mamah jeung babahna embungeun ke BABA, II mecahkeun tutup panic gelas, ngomong kasar henteu sarua jeung si Abdul pembantu, tukang maska, dewekna mah enak bisa sare istirahat geus masak teh, orang Banglades tapi lamun masak lauk atawa maoh bae sok munikeun da di berpmasok saetik, terus diajang ku piring seng indungna anakna tilu, isukna di beresan pringna di ampar keun deui, kadang barang dahar atawa armin di kawar mani pabalatak di berosan deui, sorak2na setan, kadang moe permadani gedi gotongan jeng si Abdul, komo lamun si Abdul na buweuh kumaha nasib Ami teh, si Abdul baluk januari teh kuaten si mamah sok nyewot BH dewekna 1 ½ di kuatir. Bapana oge di Kuwait tapi 15 th reh balik jam dewekna ge reh balik nempo si Abdul tiba si karmadi jadi inget ka si Otong, umur 25 th indung geus eweh, adina 2 lantakna I. Mi Ami mah awak teh barudug, da make baju kurut pembantu hebel nu anyar 5 geus teu bisa kapake da Grus goring mani medit pisan. Mani cangcaya, jelema na teu percayaan,loba curiga si mamah teh Ami di bere jaket nu harga 1 dinar/30 ribu Indonesia kapokoh Ami ngomong dib ere anduk/ kudung 2 geus ula ayena kakara dibere eta oge di pake ungbal malam kemis lamun ka indungna di diteu aya orang Indonesia jadi kahibur Ami oge nitip surat ieu ka orang Cirabon Hasniat ma tempat majikan dewekna, cicing na di tempat adi na si mamahi adi namah aya bu bager, ka pembantu mere mas, gajihna di taek keun ka urang Lombok NTB arena si huwah teing saha sok pohoanaam teh. Terus aya orang Srilanka, malah di foto2 di dapur ku dewekna teh. Kadang nganter ken budak sakola atawa wapag ken kamari oge 24 April nganter enud kuliah. Balik, II nganter ukut balanja terus ngajemput enud ti tempat kuliah boro2 enak mo mo bilan teh cape tapi Aminyaho daerah Kuwait, paling senang poe Kamis-Jumat da teu sakarola. Jalma-jalma Kuwait rata-rata medit lantaran Ami sok kepanggi jeung orang Indonesia di sakola, di harepeun imah oge urang Indonesia tapi eks, malah mah nurean doa supaya 146 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
majikan nurut ka urang dewekna orang Jawa Timur tam bisa kaluar lamun eweh sasaha di imahna, da sering pisan inditan jeung sering ka dokter. Majikan Ami teh mobilna mah mani loba aya 8 eta oge jeng nu henteu dipake. Daharkeun mani disendeun di kamar, lamun ngajiem nanaon boro boro dibere, ngasaan ge henteu, ning ceuk nuin loba bring buahan eta oge aya tapi ditenden dikulkas luur nu diapit ku 5 kamar tapi lamun areweh kadang Ami sok agasaan teu nanaon maling dahareun mah cek ejen teh daripada beteng lapor tapi dig awe terus bae an sare mah jam 10-11 palingg peting jam 12 eta oge balik ti indungna ulin ka indung na dib ere sendak tapi letih teuing, jauh ditensen teu di pake ereh di bukan bisak teu ngenahen, kono numiti datang Ami langsung diajak ka indungna mamah, di bee peremen jeung suuk sa kambing budak sunat, leading tam gagung kumaha dahar na, lamun deket anak bawa ka imah nu warna bodas, mani hina pembantu teh naon2 kudu di kumbah hawa tapi da rewelna sering berobat da ka pembantu teh, mani kabila gila, ni mecahkan ember da heunteu di haja, ku angina, kadang angina gede pisan 4 mopong oven ari kitu rusak, da dibawa ku Ami mah henteu rusak, jadi rusak. Imahna tingkat 4 Ami saro di tingkat 4 tapi henteu dibri diluar kamar mandi di handap deket dapur. Di luar jadi mani jauh pisan haying wih di tahan mani sedih Ami mah, milikna mani goring kagila2, Ami hudang jam satengah 5 turun ka cai naek deui . Ami mandi bari nyesehtan baju jam satengah genep turun deui nyiapkeun peralatan budak sakola anu sakola 3 kuliah 1, guru 1, jam 7 ngabersihan kamar mandi 4 handap 2 luhur 2. terus nyapu luhur handap ngepel, ngelap2 nilepan permadani 5 terus geusna di pasang deui. Tadi namah eweh, ayenamah pake, terus ngumbah kamar mandi sibabah geus na kudu di lap, biasanana heunteu kamar mandi si babah teh ku Ami sering di banjuran kurut kiihna teuing anak muka2 lalaki teuing sibabahna kadang haying cerik gening menjadi pembantu teh can anak lalaki kadua ti handap masa ngising mani ka endi2 tinggal geus ngising Ami ngabersihan, kadang ngumbah kamar mandi sampe 5x kurut mandi. Isuk ngopi jam 10/11 kubus I jeung cai teh disusuan kadang di endogan lamun aya budog, da boga hayami, lamun ngondognya ngagorong endog, dahar sangu jam 2 atawa satengah tilu, 5 mesin cuci rusak teu nyaho kunaon dibere cai teh malah ka luar cai na padahal ku Ami geus di konci, ceuk si mamah ieu teh anyar, karep teuing rek anyar rek henteu yang myesrh di luar tadina di jero nya kapanasan, kahujanan, kaanginan, Ami nyeseehan di luar kadang panas. Usum panas, kadang usum tiris, tiris pisan sok sampe jam 10 peting, kadang sok nyesehan getih dam u men teh aya opatan indungna anakna sampe lengen Ami lecet garentihan, ko mo budak pang gorengna pag gendutna, pangpanena, arena si enud sok nyiksa ka Ami mowa pakum kliner ka luhur ngabersihan kamarna ngesehan pang loba ma, jengg nu bungsu sisob, kadang sok mawa tipi ka tempat Ami sare kurut budak ka duso handap, cokot kenateh teunden deui mani asa paen Ami mah, can lamun bawa agua gallon ka luhur kena disimpen ditempat cai. Listrik kawas si susi anu jangkung ari Ami mah penork di Imah pondok mani panas ceuli teh. Kadang2 bingung barudak na teh lamun nitah lain hiji2 terus jam sapuluh peting nyiapken tempat sare di bersihken heula ku vakum kliner. SOLIDARITAS PEREMPUAN 147
Jadi kusam didahar sapoe 5, Ami kakora mens bulan april 2007 pertama bulan desember pas kakara dating ka Kuwait, tapi Ami teh kudu kumaha asa na teh teu betal, tanu deket mah da balik jeng lamun boga dubtmas kajen ditebus, han jakal pisan muih Kuwait, da kumaha geus kapalang mi doakeun Ami sing sehat,sing jagjag sing loba pamere nu bisa aya nana, Ami kampura lantaran Ami teu ka mama heula bisi teu dosa ti mama Ami menangkeun milikna goring da jalma teh teu sapua bisik mama yeun hate ku tamu hampura Ami, kitu deui bisi Ami asa dosa ka nunu jeng kalarerea menta di kampura Ami di Kuwait teh bener2 butuh tanaga jeng butuh kesabaran lantaran ngalansam jeulma 7 + 2 = 9 . Jelma anu teu bisa nempo Ami cicing aya bae pagawean, pantesan di amah curahna sampe beak, nam ge dating ka imah teh, lam bodan, tapi hideng jeng korengan lantaran papainasan jeung awal baroroh. Dia di Kuwait mah loba manuk, lam-lalay kawas di Indonesia tanyakeun tea wa lin nu geus pangalaman di Kuwait, Ami mah lengen suku mani sanesah.. asana teh kajen temig teu boga duit ge mani haying ngajerit kono lamun geus garetihamjeng bamelah kawan di keretan kel silet, kabanjur sabun dih Gusti asa geus eweuh nyawaan menta laslim di berena nu kurut bae, ku sibabae dib ere nu anyar jeung gede ngomong lae si mamahna teu teh anyar, lamun aya ka salahan saetik langsung hewan inti, 5x mren aya aye bus kitu teh terus salah nenden pos mani ditutunjuk tarang Ami teh. Pernah nuduh Ami nyeseh di mesin cuci dewekna mani cewot. Ami ngomong da Ami mah nyeselna ge ku lengen henteu di mesin cuci, kayen aya oge da teu di pake, si Abdul sama di lueman teu make mesin cuci, mani nanya si mamuah na ka si Abdul ogeh enya sisam teu pake mesin cuci Pala lengen , si Abdul ngajawab enya da nyaho eumlan Ami nyeseh nu darewekna teu bebeja heula, jadi tinggal nyeseh bebeja heula, loba aturan di tempat Ami mah, malah si mamah na rempo ka sempat Ami ka luhur, lobana teh curiga bae, Ami ge pernah telepon ejen basa bulan pebulan menyetip si Abdul, malah ngajawabna teh dewek teh sakola luhur, masa teu bisa ngomong , kitu jawaban ti eju, nya Ami teh bingung, malah dua kali Ami pernah telepon eju. Unggas kasalahan saetik binatang kaluar kadang salah hiji di salahkeun kabeh, unggas pagawean sok mindo gawe ngomongna can di gawean manehna teu ngageleu sok bae saha nu teu mengeket, Ami sorangan di Imah da si abdul mah husus keun masak jeung ngubah parabotan dapur . jadi Ami nu pang capena da si abdul husus diluar dapurna di luar Ami mah ereh dalahar, bawaan sagalang ka jero, can enggeus bawa deui ka dapur terus ngabersihana, komo nu arena si enud mah ka Ami teh niam kkagila2 mawa pakum kliner kaluhur, ngabersihian kanuerah, ngelapan kalang. Ami bulak balik bae ka luhur ka handap hamper aya 50 x na, matah oge ping-ping mani garesang teu ngajamin Ami di Iwah bager, sok kerehen kan jalma, buktina Ami menangkeun majikan anu koretnaandu bilah, batur oge ngarodeong pelit basa di kemah I komo lamun kemah Cape kagila-gila sesehan sampai 5 keresek gede, sagala parabotan engges kemah Ami nu mawa mani eweh nu ngobaratuan koneo bulak balik bae kaluhur nenden na duh 148 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
dusti mudah-mudah Ami dibere kasabaran jeung kasehatan tinggal solat Ami ngadea kitu Ami di luhur khusus keur sane ulana atawa lobana dihandap. Boga daharen arus mani di basa tea kamar. Kore lamun pembanturan loba hiji bae ge neami medik ooo supot sabulan 1200.000 sabenerna mah kurang Ami mah sorangan di Imah teh jeung kang batur nah mani galede eh euya kumaha si gilang jeung si pipit si Adit sasehat, syukur ari sehat mah, duh Ami she inget bae ka si Gilang sok sembag ari singet ka si Gilang,Dede teu wawa di jagat batur, di doa ken wawa sing waras, jagjag sugan, ke kaanggil salila 2tahun lantaran 2 tahun lam sakedong, umur dede gilang 4 ½ Pipit 5 th. Doakeun sani sing ka waras nya nu, oge kumaha si Enok ges gede merenkamilna mapag bi neuis,Otong masih ka rongsokan lamun bisa mao dating si Nita ganti usahana teh si caca si bila kumaha sehat oge ti ayi mang adi jeung sakabehna sihildoakeun, Ami oge di deui ngadoakeun nu di Imah sakabehna sakieu bae serat ti Ami pumsen, pulpenna geus eweuh isian Wasalam Ami K Ku surat nitip ka henuat Barang Casebon di Kuwait Kajen henteu di balesan ge, ieu carita baca tukang Lalakon Ami di Kuwait SOLIDARITAS PEREMPUAN 149
Agustus-Tgl-11 Assalamu Alaikum-WR-WB Salam Hangat Yg aku cintai A. Nendi ku. Sayang A. Nendi Siujang sinyai. Daramang nuhun upami damamah-eta, nu, di-suhunken- siang-kalayan-wengija-A. Nendi ema, Majikan-pertama- 7bulan-15 hari. Reja-Matab terus-leha-diambil lagi-majikan-yg-kelima. Bager anaknya sembilan-sudah- besar-besar-semuah-leha leha-pulang- ka-Indonesia-teung2 tahun-3tahun A-Nendi-ulah gaduh-pamajikan-deui-A-Nendi bumi-anggsken-aya-sisa- ngangeskenbumi-pasang listrik-ema ulah-pake ngalamun-leha-ogeparantos-dugi ka-Kuwait- majikan nyaahen banget. Sekian. Surat dari leha. Nyanyanya-gituh Bahasa-Arab Alow pih-leha Indonesia Nomer-telipon-matab- 4560371 Majikan Babah-Jaber Nomer-telipon-4576523 Bang BNI-Rper, Sero-Bandung 150 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Jumat, Jakarta-16-Maret-2007M Kepada: Yth: Bapak H. Sadili Di Tempat NB: Mamang H. Sadili cepat2 ya cari orangnya/TKW (3 orang/TKW saja). Sur, ingin cepat2 pulang ke rumah, tak mau lama2 lagi tinggal disana (PT) Sur takut dan khawatir disana (PT). Sur ingin proses lagi, tapi jangan di Malaysia, Sur inginnya ke Arab Saudi saja (Abu Dabi) pindah ke PT. PT lainnya saja mamang. Cepat ya mang! Mang H Sadili, bagaimana keadaan mamang haji dan keluarganya di sini (rumah) apakah dalam keadaan sehat-sehat saja. Syukurlah kalau begitu, Alhamdulillah Amien2x yarrobbalalamin. Tapi Sur disana (PT) lagi dalam keadaan tidak enak kondisinya terganggu (sakit). Sur jatuh sakit 3 hari (3 malam). Sur, sakitnya panas dingin (demam). Beraknya keluar darah sedikit. Mang Haji Sadili, Sur mau tanya sama mamang. Apakah orang 3 TKW nya sudah dapat apa belum! Kalau belum dapat cepat-cepat mencarinya, jangan sampai lama. Kalau sudah dapat cepat-cepat kirim ke PT (dikasihkan Ibu Benny dan Bp. Benny). Mamang Haji, cepat-cepat datang ke PT/penampungan Sur di sana, di Jakarta, Mamang ditunggu Ibu Beny. Mang Haji, apakah Mamang Haji sudah lupa pada janji sama Sur, yang dulu, sewaktu ke sana (PT) mamang dan Ibu Sur ucapkan janji sama Sur, janji adalah hutang, jadi kalau punya hutang harus di bayar (punya janji harus di tepati) kalau tidak ditepati dosa besar, mamang tahu kan, kalau punya hutang/janji sama Sur jangan main-main, punya janji/ hutang harus dibayar/ditepati. Sur ini bukan budak kecil, Sur sudah tua dan dewasa. Mamang haji sadili, kenapa sich kok nyari 3 orang TKW saja susah banget, lama sekali, sampai-sampai ada 3 bulan lamanya sudah. Mamang haji jangan terlalu menyiksa perasaan orang dan jangan mudah mengucapkan janji sama orang, kalau punya janji harus ditepati, ibarat Mamang Haji itu punya hutang, jadi mamang haji, tolong usahakan Sur untuk ditebus/diambil secepatnya Sur ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Sur tak mau lama2 tinggal di sana (PT) disana banyak orang yang kesurupan, jadi Sur takut dan khawatir terjadi pada diri Sur. Kalau punya hutang sama orang harus dibayar, kalau tidak bayar/tepati, biar orang itu akan menagih di akhirat saja gimana kalau mamang punya hutang/janji tidak ditepati, bohong/pendusta terus-terusan, biar sampai matipun akan teringat juga dan biarkan orang akan menagih di akhirat nanti (kiamat). Mamang haji, Sur disana sudah lama sekali (sudah 5 lima Bulan) sudah lamanya. SOLIDARITAS PEREMPUAN 151
Semenjak pulang dari Malaysia (Interminip) pada tgl 8-Oktober-2006M. sampai sekarang sudah tgl 16-Maret-2007M. jadi Sur, disana sudah lima bulan sudah tgl 8 maret 2007M (5 bulan lebih) Sur disana (PT). Mamang haji, jangan enak2 dan diam2 saja cepatan cari orang/TKWnya. Kok cari orang/TKW itu susah banget dan lama sekali. Sur sudah tak tahan, tak sabar, tak kuat, tak betah lagi untuk lama-lama tinggal disana (PT)/penampungan Jakarta. Mamang Haji Sadili, Sur disana (PT/Penampungan) tidak terasi lagi, hari demi hari tak terasa juga, Sur sudah lima bulan lebih (5 bulan lebih) 5 bulannya waktu tgl 8 Maret 2007 kemarin. Sekarang sudah tgl berapa, sekarang sudah tgl 16-Maret-2007M jadi Sur disana sudah 5 bulan lebih 8 hari iya khan. Sekarang ini, Sur tak mau lama2 tinggal disana (PT). Mamang haji, kasihan enggak sama Sur, Sur disana tiap hari selalu melamun dan menangis, tiada hari tanpa melamun dan air mata. Sur disana (PT) sehari-harinya kerjanya melamun dan menangis, memikirkan nasib Sur ini, nasib Sur selanjutnya bagaimana, Sur sangat menyesal sekali, kenapa Sur gagal, tak bisa dipertahankan sampai 2 tahun/finis kontrak. Sur selalu gagal, tak berhasil dan sekarang ini entah bagaimana nasib Sur ini akan selanjutnya, bagaimana masa depan Sur dan anaknya (masa depan) nanti. Mamang Haji, Sur ingin cepat2 pulang. Mamang disana (PT) makan tidurnya Sur selalu dihitung, tiap harinya Rp.25.000x berapa bulan, sekian bulan (5 bulan) 1 hari 25.000 x 5 bulan sudah berapa, hitung sendiri Mamang! 25.000x 5 bulan = Rp. 3.750 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rp.25.000x 1 bulan= Rp.750.000 x 5 bulan = Rp. 3juta tujuh ratus lima jadi totalnya sekitarnya Rp. 8.000.000 (delapan jutaan) puluh ribu rupiah. NB: Mamang Haji Sadili, kalau belum dapat orangnya, Sur mohon dan minta Mang Haji Sadili kirim surat dan menelpon kantor/PT. kalau ada apa-apa cepat2 kirim surat dan menelpon kantor/PT. mamang Haji, Sur minta No. telp/HP Mamang Haji, tolong tulis disurat/kalau menelpon Sur disana (PT). Mamang Haji, tolong tulis di surat/kalau menelpon Sur disana(PT). mamang ini No. tlp kantor/PT. mamang kalau ada apa2 telp kantor saja. Telp. Kantor/PT (021) 5454392/54394520 dan ini no telp sponsor Sur (021) 5453271 NB: Mamang Sur minta no telp/HPnya mamang biar enak menghubunginya cepat tulis ya. 152 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Rabu Jakarta, 4-APRIL-2007m Kepada : Yth: Ibu Di Rumah Bersama surat ini saya memberitahukan bahwa Ibu dan paman saya suruh cepat- cepat datang ke PT, untuk menebus Sur, di karenakan Sur di PT sudah mau 5 bulan lamanya. Ibu cepat2 datang ke PT. Ibu, kata Ibu Benny, Ibu dan paman saya (keluarga) suruh cepat-cepat datang ke PT, untuk menebus Sur, uang ganti rugi perusahaan. Ibu, Sur disana (PT) sudah 5 bulan lamanya, semakin hari tak terasa juga, tau-tau Sur mau 5 bulan disana (PT). Ibu, kedatangan Ibu bersama paman saya ditunggu oleh Ibu Benny. Bu, dan paman saya (keluarga) datang dengan secepatnya, kalau bisa dalam minggu-minggu ini. Soalnya ibu Benny selalu mengharapkan kedatangan ibu dan paman saya, menebus Sur, Ibu Benny minta ganti rugi/ganti perusahaan (PT) sekitar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) kata Ibu Benny. Ibu, Sur minta dan mohon Ibu, kasih keputusan, kapan Sur ditebus bulan apa, dan tgl berapa, kira2 ibu, dan paman saya mau menebus Sur. Soalnya Sur tak mau lama-lama tinggal di sana (PT). Ibu Benny, minta dengan secepatnya, ibu dan paman saya (keluarga) datang ke PT, untuk menebus Sur, PT ini tidak mau rugi. Ibu, Sur disana (PT) makan dan tidur segalanya selalu dihitung sehari-harinya (perhari) di hitung, sehari Rp. 25.000 x berapa bulan itu hitungan buat makan dan tidurnya saja, belum biaya lainnya sewaktu Sur mau terbang beli tiket pesawat, dan sebagainya. Jadi kira-kira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) itu kata Ibu Beny. Ibu, memang kesalahan ada di Sur, kenapa Sur disana (Malaysia) minta pulang, pulang2 saja, karena Sur rindu sama anak Sur (keluarga). Sur tak habis pikir, kenapa pikirin Sur selalu minta pulang dan Sur tak mau kerja di Malaysia. Ingin pulang2 saja akhirnya Sur sudah sampai di PT, Sur merasa menyesal dengan segala perbuatan Sur entah kenapa waktu itu pikiran Sur selalu dihantui/hati Sur dibujuki oleh syetan (rayuan syetan). Sehingga hati Sur kalang kabut, dihantui oleh bujuk2 syetan sehingga Sur tak habis pikir, akhirnya Sur sekarang ini, sangat menyesal, nasi sudah menjadi bubur, Sur sangat kecewa dan menyesal. Ibu, Sur mohon dan minta, sempatkanlah waktu untuk datang ke PT menebus Sur, Sur tak mau lama-lama di sana (PT) Sur ingin cepat-cepat pulang ke rumah, Sur ingin dan bisa bertemu dengan anakku, dan berkumpul bersama keluargaku lagi, seperti dulu. SOLIDARITAS PEREMPUAN 153
Ibu, Sur sangat prihatin sekali, dan Sur selalu memikirkan masalah ini, memikirkan nasib Sur, kenapa nasib Sur begini, sangat buruk sekali, bagaimana nasib Sur yang akan datang/selanjutnya. Masa depan Sur dan anaknya bagaimana selanjutnya. Ibu, maafkan Sur, atas kesalahan dan perbuatan Sur sewaktu Sur di Malaysia dan disana (PT), Sur tahu betapa kecewanya hati Sur, kenapa nasib Sur begini dan gagal. (kenapa Sur gagal) Ibu tahu dan selalu sangat mengharapkan dari seorang anaknya, kapan bisa membahagiakan/bisa menyenangkan hati ibu. Maafkan Sur ya Ibu. Sur adalah anak yang malang nasibnya tidak bisa membahagiakan/tak bisa menyenangkan hati. Ibu, Sur dari dulu sampai sekarang, (dari kecil-tua) selalu menyusahkan/merepotkan hati ibu. Ibu, kapan Sur bisa menyenang/membahagiakan hati Ibu. Sur ingin sekali seperti teman2 Sur, kerja diluar negeri sampai finis kontrak pulang2 bawa uang (rezeki) yang banyak/halal dan barokah. Tapi, kenapa nasib Sur selalu begini (malang nasibnya) kenapa teman2 Sur bisa kerja kerja di luar negeri (mampu) dan jangankan saya, kenapa Sur tida bisa, seperti teman2 Sur, kerja di luar negri sampai finis kontrak, sedangkan Sur tak mampu dan selalu gagal, tak sampai finis kontrak. Sungguh menyesal dan kecewa hati Sur, nasib Sur , nasi sudah menjadi bubur. Ibu/Bapak maaf karena aku baru bisa kirim surat kepada keluarga yg di Indonesia. Ibu, bapak mungkin ini sudah menjadi nasibku menjalani hukuman illahi robi yg harus aku alami sekarang. Ibu kumohon do'a mu agar aku cepet diproses/di urus dan cepet pulang ketemu keluarga. Ibu/Bapak anak mu mohon jagalah anakku Iman. Ibu kapan aku melihat dan bersama lagi dg sibuah hatiku. Hanya harapan dan air mata yg bisa aku lakukan sebagai pengobat rasa rindu didalam dadaku. Ibu do'a mu ku nantikan selalu. Semoga kita dipertemukan Secepatnya Do'akan aku agar cepat bebas dari penjara ini Ibu kumohon kasihkan nomor Hp siapa ajah Pasti aku ngebel ke Indonesia 154 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Asalamualaikum Wr-Wb Kepada Yth Bapa/Mah Di Rumah Salam kangen selalu Bapa, surat dari bapa sudah nyampai pada tgl 31-03-2004. surat yang tulisan Arab aku kasihkan pada anak majikan, yaitu Saud. Dan Sum berbicara dengan majikan Sum, mengatakan ingin pulang karna ibuku sakit, aku minta cuti dua bulan, dan jawab majikan buat apa cuti dua bulan biarpun kamu mengingkan pulang aku harus mengumpulkan uang jawab majikan. Jadi Sum nggak tau harus gimana. Hidup tambah lama tambah sengsara. Kalau kerja dirumah majikan Sum selesai, majikan menyuruh Sum kerja di rumah anaknya namanya Najha. Itu orangnya baik, tapi anaknya banyak 10 kecil2. Bapa-mah kakang Mud, Dono, Iwan Sum sangat merindukan ingin ketemu dengan keluarga. Bukannya Sum nggah sayang, hati Sum selalu ingin pulang. Betapa bahagia bila hidup kembali bersama keluarga. Kembali seperti dulu, hidup Sum terasa sepi bagaikan di penjara. Bapa-mah Sum mohon kepada bapa/mah bersabarlah menunggu Sum pulang. Biarpun Nok Sum jauh namun hati Nok Sum ada bersama Bapa-Mah Iwan, adik, tete Sum, yang sangan Tete rindukan, bersabarlah menunggu tete pulanh. Biarpun Sum jauh Sum selalu ingay Iwan. Jadi Sum mohon kepada Iwan, rajin2lah belajar supaya jadi anak pintar, apapun yang Iwan ingini akan kubelikan. Bapa-mah Sum harus gimana. Hati Sum selalu menginginkan pulang, majikan Sum nggah boleh Sum ngarti perasaan orang tua, yang hidup di tinggal anaknya. Lamanya 3 tahun lebih, aku hidup sendiri, bapa uang yang aku kirim kan hilang, anaknya yang menghilangkan uang. Jadi Nggah bisa kirim, dan Sum berkata pada majikan, aku nggah akan kirim uang, aku menginginkan. Kata majikan Sum tunggu 3 bulan lagi akan aku pulangkan. Habis pernikahan anak perempuannya, aku nggah akan menunggu habis pernikahan anaknya karma nanti kerjaannya tambah banyak, jadi Sum mohon kepada bapa menelfon ke sini . akan aku kasihkan no henfon Saud No. 056390339. jadi Nok Sum mohon kepada bapa-apa yang Nok Sum inginkan lakukanlah secepatnya, supaya Sum bisa pulang. Bapa-Mah Nok Sum nggah akan hidup bertahan di Arab. Hanya menanggung penderitaan saad yang Sum inginkan sudah tunangan, Sum nggah akan melihat pernikahan saad nanti Sum tambah sakit hati. Sum menyadari diri Sum sendiri bahwa Sum anak orang miskin, yang tak bisa hidup membahagiakan keluarga saad calon istrinya guru, namanya Hella. Gajinya besar saad telah dijodohkan sama ibunya dan kakaknya Nejak . suka tak suka sia terpaksa jadi Sum mohon apa yang Sum katakana di surat lakukanlah secepatnya. Anakmu yang hidup menantikan pulang. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu SOLIDARITAS PEREMPUAN 155
yang kutunggu pulang. Sum harap bersabar, jangan menangis dan jangan bersedih, penderitaan aku tanggung sendiri. Menelfonlah secepatnya dengan No Henfon yang aku tuliskan Sum harap jangan sampai aja yang tau masalah tunangan anak majikan Wasalam Sum anakmu yang hidup berharap pulang karma ingin kumpul seperti dulu. Tgl: 18-08-2004 156 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Asalamu alaikum wr.wb. Kepada yth Salam kangen selalu bapak/Ibu Langsung saja yach Yang ku cinta Bapa, ma apa kabar semoga kabarnya baik2 saja. Bapa, mah surat yang dulu Sum kirim kan sudah nyampai apa belum kalau sudah nyampai kenapa nggah ngasi kabar pada Sum. Sum selalu memikirkan keadaan keluarga. Sum ngarti perasaan mah dan bapa yang hidup di tinggal anaknya. Yang lamanya 3 tahun 7 bulan. Sum juga merasakan perasaan seperti mah bapa. Maafkan Sum bapa mah, Sum tak bisa membahagiakan mah dan bapa. Sum kirim surat tanpa uang. Aku tak tau harus gimana. Bapa, mah Sum sangat merindukan keluarga. Ingin rasanya Sum memeluk bapa mah, kakang Mud, dono, Iwan Adik Toto Sum yang sangat Sum sayang. Sabar menunggu Sum pulang biarpun banyak rintangan Sum siap menghadapi asalkan Sum bisa membahagiakan keluarga. Jangan menangis jangan bersedih. Apapun yang terjadi, Sum siap menghadapi alam kehidupan Sum di arab sangat sengsara Sum terimah. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong manusia yang hidup sengsara. Ma, Bapa Sum sudah nggah kuat hidup begini sengsara majikan Sum cerewet banget yang perempuan. Tiap hari marah2 Sum tidur bangun pagi marah apalagi Sum bangunnya siang. Marahnya minta ampun ibaratnya seperti Juniah, cerewetnya minta ampun. Andaikan hatinya bukan Sum sudah tak kuat menahan penderitaan bapa mah nok Sum duwe jalukan jalukang Lakukanlah sesuatu supaya Sum bisa pulang, mah bapa Sum mengirimkan surat kepada Pak Anwar nggah tau nyampai apa belum dulu Sum bercoba menelfon ke Pak Anwar nggah nyambung jadi Sum kirimkan surat saja bapa nok Sum minta KTP bapa yang baru. Do'akanlah anakmu bapa supaya bisa pulang nok Sum nggah kuat disini majikan Sum nggah punya perasaan 4x4=16 sempat tidak sempat harus dibalas. SOLIDARITAS PEREMPUAN 157
15/8/2007 Salam kangen dan rindu selalu Sebelum nya Imah minta maaf dulu yang sebesar-besarnya, karena salami ini Imah sudah merepotkan ema/bapa juga aa dan kang agus. Aa sekarang Imah disini serba susah dan majikan sudah membuat peraturan baru sebelum Imah habis kontrak keluwarga tidak dibenarkan telfon Imah, dan Imah juga ga tau sampai kapan Imah tetap bekerja disini tahun berapa Imah pulang itu kurang pasti. Oh...ya aa sampaikan pesan ku sama ema/bapa, kalau Imah disini baik-baik aja ga ada yang perlu dikhawatirkan malah sebaliknya Imah disini seneng. Aa apa aa masih mau menerima setelah apa yang terjadi sama Imah. Sebaiknya aa cari perempuan lain aja yang terbaik buat aa dan pengertian jangan seperti Imah perempuan ga berguna bisanya hanya menyusahkan orang lain aja. Lagian Imah ga pantas buat aa karena aa orang baik-baik sedangkan Imah apa Imah ga berguna sama sekali. Dan Imah juga minta maaf sama aa. Karena Imah lah aa setiap kali menangis dan karena Imah lah jadi pikirannya ga karuan daripada aa memikirkan Imah lebih baik aa pikirkan aja masa depan adik-adik aa ingat pesan mimi. Jaga Oji dan Opah. Kalau saja Imah ga ada masalah pasti Imah bisa ket bulan September tapi sekarang Imah ga tau kapan Imah bisa ketemu aa. Dulu aa yang merasa takut kehilangan Imah tapi sekarang malah sebaliknya Imah merasa takut suatu hari aa bakalan ninggalin Imah dan cari perempuan lain. Aa Imah mohon jangan lupakan Imah disini itu pun kalau aa masih mau menerima Imah kalau tidak apa boleh buat. Oh.... Ya aa dulu aa minta fotonya majikan Imah. Ini fotonya maaf kalau Imah sekarang ga bisa telfon aa. Imah hanya bisa kirim surat aja. Ini surat kalau dah sampai jangan di balas percuma di balas juga ga mungkin di kasihkan sama Imah. Jadi sms aja sama temen Imah yang setiap kali sms sama aa, namanya Sri tapi aa jangan tanya apa- apa tentang Imah soalnya dia ga tau apa-apa tentang kejadian ini. Aa doain Imah ya semoga masalah ini cepat selesai. Imah dis dah ga beteh apalagi sekarang Imah ga boleh menerima telfon dari siapa pun kecuali dari Abudabi. Aa mungkin Imah bilang Imah bisa pulang bulan febuari tapi Imah ngembalikan duwit majikan yang 4004 baru Imah bisa pulang. Sebelum duwit itu kembali majikan tidak akan memulangkan Imah disini bertahun-tahun. Sebagai gantinya Imah bekerja disini paling lama mungkin 5 tahun. Tapi kalau kang Wat atau Kang edah bisa tolong Imah ga. Mungkin sampai lima tahun, terus majikan bilang untuk memperpanjang paspor bayar sendiri 500 dolar motong gaji Imah. Aa bilang bapa kalau Kang Wat ataupun Kang Edah telfon ke rumah suruh telfon Imah. Soalnya Imah pengen ngomong, daripada Imah kerja disini sampai 5 tahun lebih baik Imah hutang duwit sama Kang Wat. Masa 158 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
sampai bulan Januari Kang Wat bisa tolong Imah menyelesaikan masalah ini. Dan sampaikan salamku buat Oji dan Opa. Imah kangen banget sama suaranya opa dan Imah juga minta maaf karena Imah tidak bisa menepati janji Imah sama Opah. Jangan lupa sehabis membaca surat ku ini langsung di buang oke. Imah kangen banget dah lama Imah engga bisa ketawa kaya dulu lagi. Biasanya kalau Imah ngantuk langsung telfon aa tapi sekarang boro2 telfon menerima telfon pun tak boleh. Kiranya sampai disini dulu kurang dan lebihnya Imah minta maaf. SOLIDARITAS PEREMPUAN 159
Asalamualaikum wr.wb. Terpaksa kutitipkan suratku ini pada temanku yang baik hati ini yg dari Abu-Dabi datang ke Indonesia haya untuk ngasih kabar kang Tarti. Gimana kabar mu anak2 ku dan orang tua smuaya. Apakah sehat2 slalu. Sukurlah kalau demikian. Alhamdulilah ison sehat walapiat dalam lindungan Allah swt. Kang sori mungkin hpku slalu ditutup atau engga nyambung karna ison lagi ada masalah. Jadi sekarang engga bisa ngubungi keluarga. Tapi tolong jangan memikirkan ya engga2 atau ragu. Kang semenjak ison kirim uang terakhir itu. Mungkin 15 harinya datang masalah ini. Kalau engga salah tgl, 14 2 pebruari 20007 . Jadi ison skarang engga megang uang. Udah engga kerja. Pesan ku, jagalah dirimu baik2 dan anak2 ku dan jangan dengerin omongan orang lain slain istrimu bicara. Tolong carutu sababiya buat ku. Supaya ison cepat pulang. Dan mudah2han majikan beliin tiket. Nok sah. Jagalah dirimu baik2 berdoalah untuk ma. Dan jangan tinggal solat 5 waktu Sayangilah diri sendiri sbelum meyayangi orang lain. Sayangilah juga adikmu Farid Udah di sini dulu. Tolong di bales jangan lupa no. tlp Maasalam : istrimu Kan kembali Salam manis Salam kangen Salam rindu Tanks to you love bay-bay 160 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kepada yts Suamiku Di rumah A alhamdulilah kabarku baik. Sukurlah kalau aa juga di rumah dalam keadaan baik2x saja. Itu yg aku mau. A bukanyah aku tuh enga punya perasaan dan pikiran untuk kirim uang. Enga a aku juga siang dan malam pikiran terus bahwa aku perlu modal punyaan tete, tapi a gimana majikanku enga seperti dulu sekarang susah nyah minta ampun untuk di minta gajih nyah aku udah berapa x minta tapi cuma bilang nanti2x aja. Aku juga udah kesal kerja cape cuma dimarah2xhin aja tanpa salah dan dosa mulutnyah majikan perempuan enga baik karena dia cemburu sama ku. Sampai 3x aku udah berantem sama majikan perempuan karena aku enga mau dimarahin terus aku gelawan terus sampe2x aku mau di bawa kekantor polisi karena aku helawan tapi aku pasrah demi Jenara ku aku helawan sama majikan wanita allah lah ya melindungiku. Akhirnyah enga jadi di bawa ke kantor polisi dianyah juga takut bahwa aku gelawan demi kebenaran dan kejujuranku. Aku kerja baik disini aku gelawan karena dianyah yg duluan enga baik padaku. Tapi aku belum pindah masih tetapkerja disini demi mempertahakan uangku uadah 13 bulan aku kerja belum digajih3x a. aku juga udah jengkel dan kesal bahwa aku merasa punya hutang di rumah perasaan ku enga enak terus tapi harus gimana. Bersabarlah a aku juga lagi susahan untuk kirim kamu di rumah jangan dulu membikin pusing aku. Suruh kirim aku juga lagi mikirin pusing kepalaku kapan waktunya aku bisa kirim uang jadi kamu harus bersabar dan berdo'a untukk ku supaya majikan ku gasih dan aku akan kirim a tolonglah. Berdo'alah untukku kenan kamu merasasayangsama ku. Hidup ku sekarah lebih pahit. Apa lagi sekarang adanyah di kampung padang pasif aku juga uda enga betah dari situnyah tapi yah harus gimana mungkin udah nasibku jelek pergi sekarang dapatnyah di kampong, badanku pun rusak sekarang enga seperti dulu ini di kampong enga enak jauh dari apa3x Tapi aku tetap bersabar menjalani nasibku dapet kerja di kampung. A aa gomong di surat aa sekarang sabar jujur baik sukurlah kalau begitu. Tapi aku juga enga tau itu cuma surat a, aku sekarang begini aku ega terlalu memikirkan apa kelakuan dan tingkah laku kamu di rumah karena aku jauh enga melihat dengan mata kepalaku sendiri apa kelakuan dan tingkah laku kamu dirumah baik apa entanyah aku enga tau apa3x sekarang aku begini di tingal aku sekarang aku pulang kamu baik yah. Aku terima tapi a misalnyah kamu seperti dulu sempat nyakiti aku sekejam itu sunguh a aku enga mau menerimanyah. Aku disini kerja mati3x an demi kamu tapi kamu enga merasa kasihan padaku kelakuanmu enga bae. Dulu aku masih menerimanyah biarpun kamu sekejam itu tapi pulang sekarang sungguh3x dah berat3x aku enga mau untuk menerimanyah kalau sampai kelakuan dan tingkah lakumu megulangi seperti ni tiwcat dulu go konyol lihat aja nanti kalau pulang SOLIDARITAS PEREMPUAN 161
kamu benar aku terima tapi kalau kamu enga benar aku enga bisa gomong apa3x selain angkat tangan. Ya robi a aku disini kerja benar3x mempertahankan kehormatanku sebagai istri yg baik dan jujur padamu tapi kamu kenapa sekejam itu menyakiti hatiku sampey 3x kamu ke orang lain teha bener kamu a. aku kerja setengah mati disini tapi kamu si rumah enga inget punya istri enakja aja bercan wanita lain a, biarpun kamu di surat gomong baik tapi aku enga pecaya 100 presen. Sekarang majikanku udah aha no. telpon ini no.nyah (6331522) kalau surat ini nyampe dan kamu kangen sama ku telpon lah cepet3x kamu telpon aa, bs Indonesia jam 10siang nanti di Saudi jam 2 siang jangan lupa a itu pesanku/ a jadi sasarton wah kirim sujurlah aku senang mendengarnyah bahwa sortun udah kirim. A jadi si atih itu kirim surat iya itu oponk kerawang dulu kerjanyah di anter majikanku. Dia itu udah pulang sebelum aku pulang dulu di Madinah terus dia cuti pulang akunyah jadi enga ketemu Cuma aku nitipin salam buat dia sama entin pembantunyah anak majikan ku juga. A tolong ya misalnyah dia main ke rumah di bilangin ajah aku udah pegi lagi dan insa allah kalau aku pulang aku yg kerumahnyah si Atih jangan lupa bilangin pesanku salam buat dia atih sumiyati Dan bilangin sama atih bahwa au Cuma 2 bulan di rumah pepesan saci jangan lupa pesanku ya a. aku mohon kalau surat ini datang cepat telpon a. surat dari aa kemaren datang yampe tal 20 puasa datang ke sini kebetulan aku ada diluar lagi gawasin anak3x pada mainan terus ada mobil pos datang bawa suratku aku gembira walaupun aku cape tapi dapet surat dari suami perasaan cape itu hilang. Ini a nama majikan laki3x Saleh Ali al otisi yg perempuan Paujiah bin ataf. Tolong a kasihanilah aku di sababia I dirumah supaya majikan perempuan baik dan gampang diminta gajinya. Surat ini nyampe cepat memaksa untuk telpon karena apa uangnyah dan misalnyah akalan ingat istri di Saudi hanan kamu itu kan dan telpon itu malu ini tapi a bingung kamu enga punya uang tapi tolong kasih tau ke 2orang tuaku untuk telfon ke Saudi ku mohon padamu sampekan no telfon ini kepada ke2 orangtuaku udah dulu ya a, aku cape ini lagi puasa pekerjaan ku banyak insa alah kapan3x dilanjut Coba bayangin a sekarang lagi puasa, cape banget libur 1 hari 1 malam Cuma 3jam ya robi a capenya minta ampun kurang tidur kerjaan enga selesai selesai aja kah kamu enga merasa kasihan padaku. Sedangkan aku pagi ini baru istirahat 2 bulan di rumah langsung pagi lagi untuk kerja tapi aku iki2x asalkan kamu di rumah baik da jujur untuk menungu aku sampe pulang nanti. Udah dulu ya a Wasalam Usi Dari istrimu salam rindu dan kangen untukmu di rumah Salam buat ke2 orangtuaku serta adeku dan keluargaku semuah dari aku Usi 162 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA
Kepada yang terhormat Buat suami ku Dan keluarga Semoga dalam keadaan yang dirumah sehat-sehat aja, amin.. Dalam keadaan Marni sehat-sehat aja masih dalam lindungan ALLAH dan Marni ingin ngasih tau jangan sampai ada yang mau dipengaruhi sama sponsor dan pokoknya jangan sampai ada yang berangkat ke SHURYA, cukup kita-kita yang sudah terlantar dan sengsara, dan di Sihria itu kalau majikan tidak suka di kembalikan di kantor kita hancur di pukulin apalagi punya kesalahan, lebih hancur lagi. Dan Marni ada dikantor belum kerja dan saya punya teman, dari Pontang Wanaya. Nama Nena ponakan H Kurih dan Nena baru di kembalikan dari majikan dan sekarang , Nena ada di kantor sama Marni nena tolong salam kan sama H.Kuria, biar dia ngasih tau pada keluarga nena yang di pontang dan Saina baru di ambil sama majikannya dan tolong doain Marni supaya dapat majikan yang baik tidak ganti-ganti, Okeh, sekian Dari Marni Dan Nena Surat ini dititipkan sama Subang SOLIDARITAS PEREMPUAN 163
25 Juli 2005 TOLONG SURAT YANG INI JANGAN DIBACA DI DEPAN EMAK Surat ini khusus untuk teteh-teteh/kakak-kakak semua. Maafkan ayoh, terpaksa ayoh berbohong sebenarnya ayoh menderita, tiap hari ayoh menangisi nasib, kenapa nasib ayoh selalu seperti ini, justru itulah, ayoh tak mau emak mendengar surat yang ini, ayoh tak mau emak sakit/menjadi bahan pikiran. Teteh-teteh/ kakak-kakak sungguh kebetulan sekali ayoh dapat majikan seperti iblis, masih pagi-pagi buta si iblis itu seperti kaleng rombeng, istri sama suami sama saja. Sebenarnya ayoh tak tahan, ayoh pingin pindah majikan sedangkan si iblis kurap itu pernah mengembalikan ayoh ke ejen, waktu ayoh dapat 1 minggu dia ambil ayoh balik lagi, masalahnya cuma gara-gara ayoh cuci baju duduk pakai kursi, karna ayoh tak kuat cucian banyak di cuci pakai tangan sambil nongkrong, bayangkan ayoh urus 3 rumah, di rumah dia pun ayoh udah lelah, seperti mau mati berdiri, mereka belum puas kalau otot ku belum bercabang sepuluh, teteh/kakak dan bila ayoh pindah majikan ejen bilang potongan PT pun ditambah 8+3 bulan, kapan ayoh bisa kirim ke orang tua, asal teteh/kakak tau sewaktu ayoh di balikin ke ejen tanggal 7 juni jam 12 malam ayoh harus merasakan tamparan Mr.Hock ejen gila, ayoh sudah gelap mata seperti mau pingsan tapi ayoh tegar, karena ayoh takut dibalikin ke Indonesia siangnya, ayoh harus merasakan lemparan Mr.Hwee (WI) begitu kejam mereka, teteh pernah bilang kalau di singapur kita tak boleh bohong, ayoh jujur, tapi kenapa ayoh selalu salah, terus terang Mr.Wi tlp ayoh tak boleh nyetrika malam, sedangkan majikan ayoh bilang ayoh tak boleh nyetrika siang harus malam, ayoh bilang mam ayoh tak boleh nyetrika malam kata (Mr.Wi) trus majikan ayoh telepon balik, kata Mr.Wi dia tidak bilang seperti itu, ayoh suruh bohong, terpaksa ayoh berbohong sama majikan, padahal ayoh benar, siapa orang yang sanggup berdiri dari jam 5 pagi samapi 10 malam, cuma orang gila lah yang mampu bertahan. Sudah ayoh sengsara sewaktu di PT di Singapur pun ayoh menderita, cobaan apalagi yang harus ayoh terima, ayoh sudah jengkel dengan nasib ayoh, alangkah sakitnya mengadu nasib di luar negeri. 164 MENGUAK PELANGGARAN HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA