1 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH BADAN LEGISLASI DPR RI RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG TPKS Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat : 2021-2022 IV : : 4 : Rapat Panja : Terbuka : Kamis, 31 Maret 2022 : 13.22 s.d. 16.53 WIB : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/video conference Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Ketua Rapat : Willy Aditya/F-P.Nasdem (Ketua Panja/Wakil Ketua Baleg) Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Sekretaris Rapat Kekerasan Seksual : Widiharto, S.H., M.H. Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI Hadir : A. Anggota Badan Legislasi DPR RI: 25 dari 40 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut: PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan 1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F- PGERINDRA) 2. Drs. M. Nurdin, M.M. (F-PDI P) 3. Willy Aditya (F-PNASDEM) 4. H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. ( B. ANGGOTA 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 5 dari 8 Anggota Baleg 1) Sturman Panjaitan, S.H. 2) Sondang Tiar Debora Tampubolon. 3) Selly Andriany Gantina, A.Md. 4) Riezky Aprilia, S.H., M.H. 5) My Esti Wijayati. 2. Fraksi Partai Golongan Karya: 4 hadir 6 dari Anggota Baleg / 1.Supriansa, S.H., M.H.
2 - 1) Supriansa, S.H., M.H. 2) Nusron Wahid 3) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. 4) Hj. Saniatul Latova, S.E., M.M. 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 dari 5 Anggota Baleg 1) Heri Gunawan, S.E. 2) Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. 3) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. 4) H. Jefry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat: 1 dari 3 Anggota Baleg 1) Ary Egahni Ben Bahat. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 2 dari 3 Anggota Baleg 1) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. 2) Ela Siti Nuryaman, S.Sos.I. 6. Fraksi Partai Demokrat: 0 dari 3 Anggota Baleg 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 1 dari 3 Anggota Baleg Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. 8. Fraksi Partai Amanat Nasional: 3 dari 3 Anggota Baleg 1) Desy Ratnasari, M.Si., M. Psi. 2) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. 3) Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 dari 1 Anggota Baleg Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E. C. ANGGOTA IZIN: 1. Taufik Basari, S.H., M.H. (F-P. Nasdem) 2. Hj. Lisda Hendrajono, S.E., M. Mtr. (F- P. Nasdem) D. UNDANGAN: 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran. 2. Perwakilan Kementerian Sosial RI. 3. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI. /4. Wakil Menteri Hukum dan Ham RI
3 - 4. Wakil Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran 5. Kejaksaan RI beserta jajaran. 6. Wakil Ketua LPSK beserta jajaran. JALANNYA RAPAT: WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.): 00.00.00-0.04.35.00 (suara tidak terekam) menimbulkan aborsi, sehingga daripada menimbulkan kontroversi, sebaiknya memang ini dihapus, karena, toh, ini sudah diatur dalam RUU KUHP Pasal 469. Jadi, sebaiknya itu kita hapus saja daripada menimbulkan kontroversi dan memang ini terus terang kami mendapat banyak masukan juga dari teman-teman kedokteran. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI): Terima kasih. Saya silakan kepada teman-teman. Kita sepakati dulu apa yang diusulkan oleh Pemerintah DIM 78, 79, DIM 100, DIM 87 terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan eksploitasi seksual itu akan kita bahas di akhir. Dan kemudian terkait usulan itu sepakat ya, terakhir ya? (RAPAT: SETUJU) Yang kedua, terkait aborsi, karena ini sudah ada di Undang-Undang Kesehatan dan di Undang-Undang KUHP, ini kita minta persetujuan dari teman-teman. Silakan. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Interupsi, Ketua, Ary Egahni Ben Bahat, Fraksi Nasdem. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Ary Egahni, sebelum disetujui interupsi diterima. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom'
4 - Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi DPR RI; yang saya hormati Bapak Wamenkumham serta seluruh jajaran; dan seluruh mitra kerja yang terkait dalam pembahasan RUU TPKS. ini mengatakan, kami bersama-sama yang duduk secara khusus dalam Panja Baleg mengatakan prihatin dan lawan ketidakadilan. Sebelum memulai saya sebagai seorang perempuan, hari Kenapa saya katakan demikian? Di media sosial kita sama-sama melihat bahwa seorang pendidik yang seharusnya sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru dibebaskan dengan begitu saja. Seorang dekan nonaktif FISIP Universitas Riau, putusan baru saja, Ketua, membebaskan bahwa bersangkutan Pak Syafri Harto harus dibebaskan dan bebas murni, langsung dikeluarkan dari tahanan, yang mana Beliau melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya, kepada mahasiswinya. Ini saya sekali lagi sebagai seorang perempuan dan dalam konteks "Lawan sekarang, sebagai Anggota Panja RUU TPKS mengatakan, ketidakadilan." Dan selain sebagai Anggota Badan Legislasi, saya juga sebagai Anggota Komisi III, saya tahu betul, negara kita negara hukum, supremasi hukum kita junjung setinggi-tingginya. Dan, para hakim itu punya kedudukan yang sangat khusus, tidak bisa diintervensi. Saya tahu itu, tapi sebagai perempuan saya katakan, "Saya sedih dengan hal ini." Karena itu sekali lagi, "Mari kawan-kawan yang perempuan, lawan ketidakadilan!" Saya kira itu saja dulu sebagai spirit dan semangat buat kita, sehingga aturan RUU TPKS sebagai lex specialis yang menangani bagaimana kekerasan seksual Ini lebih bermakna. Karena seiring dengan waktu kita berharap dan tidak mengintervensi tapi kita menuntut ketidakadilan dalam hal ini. ini harus bersama-sama kita suarakan, kita Mungkin nanti juga kawan-kawan yang lain dari LPSK sudah tahu betul tentang keadaan ini, Ketua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam. Ini luar biasanya, Prof, baru masuk saja sudah gigi lima. Ini kalau kata Ustad Das'ad Latif, "Gaspol ini."
5 - Terima kasih. Kalau nabrak-nabrak sedikit enggak apa-apalah. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Interupsi juga, Pimpinan. KETUA RAPAT: Oh boleh, kalau kasih interupsi ke, kita kasih semua, asal jangan lupa pembahasan kita. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke, siap. Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih juga, tadi Pemerintah sudah mengawali, ya, dengan memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang pada akhirnya nanti akan dibahas pada saat ini akan diselesaikan. Tetapi, saya juga ingin masuk di situ sedikit bahwa RUU TPKS ini, saya tidak mengabaikan pentingnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain, tapi kekerasan seksual perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual sesungguhnya adalah jantung dari itu semuanya. Dulu, ketika ini diusulkan, juga menimbang ada ratusan ribu para korban yang tidak bisa mendapatkan keadilan. Karena yang pertama, KUHAP ternyata tidak menjawab itu. Dan Pemerintah selalu menjanjikan ini akan dibahas dan akan diatur dengan lebih jelas lagi dan melindungi korban di RKUHP. Tapi persoalannya, Pak Wamen, apakah kita ini bisa menunggu ini harus dituntaskan di Komisi III? Di sisi yang lain kita pernah punya preseden ya, di mana norma di luar KUHP memperbaiki rumusan dalam KUHP sebelum pasal itu diperbaiki dalam KUHP. Misalnya, yang terkait dengan perdagangan orang, kemudian tidak pidana korups. Jadi, itu tidak menunggu di sana itu dibahas atau tidak itu atau ada dijelaskan apa tidak. Nah, kalau misalkan Pak Wamen ber-kekeuh, ya, dari sejak kemarin dan sampai ke tadi sebelum masuk di ruangan ini, yang terkait dengan perkosaan itu dianggap tidak mungkin untuk dimasukkan ke RUU TPKS. Bolehlah kiranya dikasih sedikit waktu aja untuk bisa ditampilkan, seperti apa sih rumusan draf yang menurut Pemerintah itu sudah diatur di dalam RKUHP, yang itu akan menjawab kebutuhan korban, kebutuhan keadilan bagi korban perkosaan. Itu, terima kasih.
6 - KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.): Ya, terima kasih, Bu Luluk Yang Mulia. Jadi, kebetulan saya ini juga adalah Ketua Tim RUU KUHP. Memang sejak kelahirannya, RUU TPKS ini banyak mendapat perdebatan, terutama dari teman-teman kolega sesama guru besar hukum pidana. Sehingga saya mampu meyakinkan bahwa satu ini tidak akan pernah tumpang tindih dengan RUU KUHP, karena kita membuat matriks ketika akan menyusun, apa namanya, RUU TPKS ini. Dan khusus memang mengenai pemerkosaan, itu sudah diatur rinci dalam RUU KUHP. Dan untuk pengetahuan Bu Luluk bahwa kalau berdasarkan Undang-Undang PPP, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang yang bersifat carry over itu sebenarnya kan hanya re-talk dan RUU KUHP itu sudah mendapat persetujuan tingkat pertama dan itu sudah amat sangat jelas dan rinci. Ah, Mengapa mengenai aborsi pun kami usul untuk dihapus? Karena itu diatur dalam Pasal 469 yang Ibu katakan dari kemarin mengenai pemaksaan aborsi. Pemaksaan itu, kan, berarti tanpa persetujuan, Bu. Ah, Di dalam RUU KUHP itu adalah perempuan yang tanpa persetujuannya kemudian dilakukan itu, apa pengguguran janin dan lain sebagainya, masuk dalam konteks tindak pidana. Ah, mengenai pemerkosaan, ini kalau saya boleh usulkan, Yang Mulia, nanti saja kita bahas dalam satu nafas ketika berbicara mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang akan kita masukkan. Nah, di situ akan kita tayangkan bagaimana lengkapnya RUU KUHP itu mengatur tentang pemerkosaan, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam undang-undang ini. Dan lagi pula juga, ini berdasarkan DIM dari DPR dan pemerkosaan tidak dimasukkan. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih. Saya sekali lagi dengan sangat hormat kepada Ibu/Bapak Anggota Panja, kita ini, ini draf RUU inisiatif DPR. Jadi, kalau ada materi muatan baru di luar draf yang kita usulkan, sebenarnya itu pelencengan atas apa yang kita usulkan.
7 - Jadi, please ,jangan kemudian hal-hal seperti ini kemudian menepuk air di dulangan, muka tersendiri terpercik. Jadi, jangan kemudian kita ke apa ya, lari-lari. Kita kan sesuai dengan usulan kita. Jadi, proses perdebatannya, apa materi muatan baru ketika diusulkan oleh Pemerintah. Nganten nggeh, Ibu/Bapak semua. Jadi, mohon maaf, dengan segala hormatnya tanpa, ini kan lembaga yang memiliki aturan, lembaga yang berpegang teguh, kenapa ada Tatib DPR? Karena itulah positioning-nya. Jadi, Ibu/Bapak dari pemerintahan, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kemudian di luar hal-hal yang baru, gitu. Jadi, silakan gunakan hak Ibu/Bapak semua. Terima kasih. Kita mulai. TA, silakan DIM 218. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik, Pimpinan. DIM Nomor 218, usulan DPR berbunyi, ayat (4): "Pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa." Usulan dari pemerintah ayat (4) berbunyi: "Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa." Selanjutnya, DIM 219, ini merupakan substansi baru, usulan dari Pemerintah. KETUA RAPAT: Satu aja dulu. Atau mao, kalau kemarin memang itu agak panjang DIM-nya, kan? 209 sampai 235. Ini mau diketok satu-satu atau? Kemarin sudah dibacain sih semuanya, kan sudah dibacain. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sudah dibacakan kemarin sampai 2... KETUA RAPAT: Sudah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, sampai dua empat...
8 - KETUA RAPAT: Sampai 235 sudah dibacain. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, sudah dibacakan. KETUA RAPAT: Jadi, saya minta persetujuan satu per satu aja. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. KETUA RAPAT: Oke? Enggak usah dibacain lagi, tinggal dipersetujuan. Oke, silakan Pemerintah, 218. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Makasih, 218, Yang Mulia, sebenarnya hanya menghapus kata pembayaran, ya. Karena kalau pembayaran restitusi itu seolah-olah sudah eksekusi. Jadi, kita menghapus kata pembayaran. Jadi, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Hanya itu saja, Yang Mulia, kalau disetujui. KETUA RAPAT: Teman-teman, cukup? Setuju, ya? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut DIM? Ini substansi baru 219. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ini semata-mata, Yang Mulia, kami minta untuk diatur supaya bagi pelaku kejahatan seksual,ini kemudian tidak mengalihkan hartanya, ya. Karena itu dikatakan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ma, sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Demikian, Yang Mulia.
9 - F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Izin, Ketua. KETUA RAPAT: Iya. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Iya, terkait dengan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku, karena ini substansi baru, Ketua, meski itu tidak masuk di dalam draf kita dari DPR RI, saya tetap berharap memasukkan terkait dengan pemisahan harta, yang kemarin kami sampaikan di forum rapat yang kemarin, supaya apa yang kita lakukan dengan penyitaan harta ini tidak menimbulkan korban baru terhadap, mungkin istri dan anaknya atau keluarganya. Ketika hal ini tidak bisa diatur secara rigid di dalam rancangan undang- undang ini, mohon ada batasan yang di dalam restitusi ini terkait dengan penyitaan harta kekayaan, bisa diatur kemudian di dalam peraturan pemerintah atau yang lainnya. Jadi, ada turunan dari pasal yang terkait hal ini. Demikian, Ketua. KETUA RAPAT: Ini standing position Mbak Esti dari kemarin, "Jangan ada korban baru," itu istilahnya. Kalau di zaman Orde Baru ada orang kaya baru, nih korban baru. Itu. Teman-teman yang lain? Ok. Bu Ary, mau nambahin? F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Baik. Oke, pertama saya mengapresiasi, Ketua, sebagai substansi baru karena ini sangat dibutuhkan, kalau kita menjadi perbandingan kalau di perdata itu ada sita marital. Jadi, bukan berarti itu nanti secara otomatik, tadi sudah di atasnya sudah tetapi untuk jelas pembayaran mengamankan. Nah, memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan Bu Esti, dalam misalnya suami istri, berarti ada harta gono-gini bersama, tapi pasti ada harta orang perseorangan. tidak ada, Dalam hal ini saya mengapresiasi Pemerintah dan saya, sih, setuju ya. Karena ini sebagai satu jaminan untuk dengan adanya sita restitusi, saya kira ini sangat bermanfaat untuk menjadi, satu, pertama efek jera kepada pelaku, kedua, sebagai penjamin untuk memberikan keamanan bagi si korban untuk merenda masa depannya. Saya kira itu. Terima kasih.
10 - KETUA RAPAT: Kakak Taufik Basari. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Baik, terima kasih, pimpinan. Sebagai urun rembuk kita diskusi mengenai isu yang diangkat oleh ibu Esti, sebenarnya begini, kita balik lagi ke soal konsep, konsep kita soal restitusi ini dan soal penyitaan. Sebenarnya permasalahan ini dapat terjawab apabila, kemarin dalam proses kita diskusi, apabila Pemerintah menyetujui adanya victim trust fund. Ini persoalan ini bisa beres ini ya. Kekhawatiran kita bahwa ini akan menimbulkan korban baru, itu bisa terjawab. Seperti apa ya? Kan begini. Ini kan kita melakukan penyitaan. Penyitaan ini kan dalam kerangka untuk restitusi. Oke, restitusi keluarlah sekian, eeh, besaran untuk restitusi tersebut. Nah, di situ dalam proses, proses pemberian restitusi itu bisa dilihat seberapa besar dari penyitaan itu yang dibutuhkan. Karena tidak melulu pasti seluruh yang disita itu pasti akan langsung jadi restitusi. Bisa jadi setengahnya, sepertiganya, tiga perempatnya. Kita belum tahu, kan? Nah, apabila ternyata nanti bersentuhan dengan, misalnya harta gono gini dan si pelaku sudah tidak punya harta lagi untuk dia menanggung restitusi, maka masuklah di situ sistem kompensasi dari Pemerintah melalui victim trust fund. Jadi, sepanjang victim trust fund ini disetujui untuk menjadi bahan baru di sini, maka kekhawatiran kita sebenarnya bisa kita hilangkan. Tapi catatannya itu. Karena itulah, maka supaya kita tidak berputar di sini, kita masukkan victim trust fund, maka isu ini menjadi clear menurut saya. Tapi saya juga minta pendapat juga dari Pemerintah. Demikian. KETUA RAPAT: Kak Lisda ada? Ini sama posisi Mbak Esti kemarin kan? F- P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Iya, sama. Kami setuju dengan Pemerintah, cuma ada tambahan untuk dengan penambahan ayat, yaitu sebagai berikut untuk ayat (14)-nya "harta kekayaan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi harta bawaan dan bagian dari harta bersama milik pelaku. Kemudian untuk ayat (15)-nya
11 - "penuntut umum mengajukan penetapan pemisahan harta pelaku yang merupakan harta bersama ke pengadilan". Catatan: bahwa ketentuan ini dibutuhkan agar pelaku membayar restitusi dari harta miliknya sendiri bukan harta yang merupakan bagian dari pasangan dalam harta bersama, sehingga pembayaran restitusi sepenuhnya tanggung jawab pelaku. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan, Pak Guspardi. F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menyikapi pemahaman kita kemarin, apa yang disampaikan oleh Ibu Esti bahwa kita tentu tidak melulu membela pihak korban, tetapi juga hak-hak daripada pelaku juga kita jamin terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, yang jadi persoalan adalah, Pak Wamen, manakala harta kekayaan si pelaku ini tidak memadai terhadap restitusi tadi, yang ada itu adalah di harta gono gini. Jangan-jangan, apa yang dikatakan tadi diseret ini korban yang lain. Oleh karena itu, apa solusi yang bisa diberikan? Nah, ini nih apa kalimat yang lain, sehingga eksistensi keberadaan, kalau persoalan kekayaan anak itu enggak ada kaitan. Yang berkaitan itu adalah suami istri, dia juga punya hak. Suaminya yang berbuat, dia juga tertimpa masalah. Ini juga perlu kita pelihara, kita jaga. Kalau soal harta anak, itu enggak ada kaitan, itu saya paham itu, cuman yang persoalan yang berkaitan dengan ini, tolong juga solusi yang pas kalimatnya sehingga terbantu, bukan terbantu, terlindungi, pihak yang tidak melakukan tindakan itu. Demikian, Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebelum Prof menjawab, ini aspek sosiologis. Laki-laki di Minang tuh selalu diandaikan "abu di atas tungku", Dia enggak punya apa-apa. Nah, itu yang ditakutkan Bu Lisda, Pak Guspardi. Sama seperti saya ini, Prof., semua, semua atas nama istri ini.
12 - Jadi, kalau apa-apa, enggak ada atas nama kita. Iya, ini kan apa yang disampaikan oleh Bu Lisda, kecuali Mbak Esti, ini agak beda. Semua, perempuan semuanya. Silakan, Prof. Silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Makasih, Bapak/Ibu Yang Mulia. Yang pertama, saya menjawab dari Yang Mulia Pak Taufik Basari. Pemerintah akan mengakomodasi mengenai victim trust fund dan kita sudah merumuskan 2 ayat nanti sebagai cantolan. Tapi, kita tidak menggunakan istilah victim trust fund, kita menggunakan istilah dana bantuan korban. Itu sudah, itu nanti kami akan sisipkan dan sehingga nanti itu bisa menjawab kekhawatiran. Saya kira pertanyaan dari Bu Esti, Pak Gaus, dan Bu Lisda pada dasarnya sama, sehingga bagaimana solusinya? Solusinya ya, kita menambah ayat. Ayatnya itu adalah penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat. KETUA RAPAT: Pelan-pelan, Prof, biar di catat. Oke langsung catat ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Penyitaan memperhatikan. sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) PESERTA RAPAT: Dilakukan dengan memperhatikan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Maaf, sorry. (5) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi, kalau hak beritikad baik itu, hak pihak ketiga itu sudah termasuk anak, termasuk istri juga di situ. Jadi, tidak sembarang sita atas sita, begitu. Penyitaan yang dimaksud pada ayat harus
13 - Ah, nanti, bila perlu, supaya tidak menimbulkan interpretasi, kita jelaskan bahwa pihak ketiga ini kita harus memperhatikan hak anak, hak istri, atau hak suami. Setuju, Bu Esti? F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.): Izin pimpinan, sedikit. KETUA RAPAT: Pak Sodik, silakan. F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.): Pak Menteri, apakah ujungnya, pihak ketiga yang beritikad baik atau pihak ketiga sesuai dengan regulasi? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pihak ketiga yang beritikad baik, karena tidak banyak juga regulasi mengatur mengenai pihak ketiga ini. Ini sebetulnya kami mengambil dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga, bawa penyitaan juga harus memperhatikan hak-hak yang demikian. Cuma kita lebih spesifik. Saya kira nanti untuk menjawab pertanyaan dari Bu Esti, kita sampaikan dengan penjelasan bahwa hak pihak ketiga yang dimaksudkan di sini adalah istri, suami, atau anak. Kan suami juga boleh, ketika pelaku itu adalah istri kan? Ya. Apakah dapat disetujui, Yang Mulia? KETUA RAPAT: Sangat setuju, Bu Esti ya? Cocok, kita ketok ya? (RAPAT: SETUJU) Oke, apa yang. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Di, itikad baik, pihak ketiga yang beritikad baik.
14 - KETUA RAPAT: Apa yang menjadi konsen Bu Esti terjawab, karena biar tidak ada korban baru. Kita lanjut ke DIM. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Tapi dengan catatan di penjelasannya nanti muncul ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, ditambahkan saja bahwa dalam penjelasan, mohon maaf, Yang Mulia, penjelasan yang dimaksudkan dengan pihak ketiga adalah hak dari suami atau istri atau anak. Iya, dan/atau anak Sudah ya, Pak Gaus, ya? Siap. KETUA RAPAT: Cocok meong. Kita lanjut, Mbak Esti, nggeh? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Lanjut. KETUA RAPAT: 219 WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 220, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Sorry-sorry. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 220 sama dengan pasal sebelumnya, kata pembayaran restitusi diganti dengan restitusi. Itu saja sebetulnya.
15 - KETUA RAPAT: Ini ketok ya? (RAPAT: SETUJU) Oke, 222 dihapus. Enggak, 221. 222? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, begini, maaf. Kami mengusulkan untuk Pasal 222 ini dihapus, karena begini, kalau perkara itu dikesampingkan demi kepentingan umum, ini kan lalu kemudian hak korban bagaimana? Karena kepentingan umum itu kan, jaksa agung memiliki hak yang namanya hak mendeponir perkara. Kan perbuatan pidana itu ada, tapi kemudian di kepentingan umum tidak dituntut. Tapi korban ini bagaimana? Jadi, tetap korban harus direstitusi, meskipun perkara itu ditutup demi kepentingan umum. Sama halnya ketika dikatakan atau ditutup demi hukum. Ditutup demi hukum itu antara lain adalah meninggal dunia. Kalau dia dalam persidangan tiba-tiba meninggal dunia, terus korban gimana nasibnya? Sehingga itu tidak akan menutup hak restitusi dari korban, meskipun itu perkara itu ditutup demi hukum, maupun demi kepentingan hukum. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Luar biasa, ya. (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut 224. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sama, ini yang pertama adalah kata istilah pemberian restitusi diganti dengan restitusi. Dan, yang kedua ini mengenai terme de grace memang kita tidak 14 hari tapi 30 hari. Ini hanya kepatutan saja biasanya memang 30 hari. Kalau 14 hari itu biasanya ukuran untuk banding, kasasi 14 hari. Tapi kalau untuk eksekusi seperti ini, juga kita memberikan kepada jaksa, bukan kita ingin menunda tapi dikasih maksimallah 30 hari. Sebetulnya ini hanya kepatutan waktu saja, Yang Mulia.
16 - KETUA RAPAT: Ini, Pak, kalau Pak Nurdin bilang perlu ditulis maksimal 30 hari enggak? PESERTA RAPAT: Paling lambat. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, paling lambat. Sudah ada, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, clear ya? (RAPAT: SETUJU) 225. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang berikut 225, penuntut umum menyampaikan saran. Ini, oh, istilah jaksa, karena penuntut umum di penuntut umum pengadilan, padahal ini kan sudah di luar pengadilan. itu diganti dengan Jadi, hanya itu saja, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear ya? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Cuma ganti penuntut umum sama jaksa. Oke, silakan, Christina dulu, baru Mbak Esti. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Mungkin penambahan saja, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada terpidana, korban, LPSK karena kan kita libatkan mereka juga.
17 - Terima kasih, Pimpinan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Masukan, sebelum dijawab. Kemarin kan ada, ada klausul di pasal yang kita rubah, menambahkan LPSK itu menerima juga salinannya. Jadi, dalam yang, DIM yang berapa tadi? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, ya. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ya, ini juga saya kira perlu dimasukkan, supaya lebih jelas. Ya, siapa tahu nanti ke depan LPSK ada di setiap provinsi, harapan kita. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Saya kira tidak masalah. Jadi, kita tambahkan kepada terpidana koma korban, dan LPSK. KETUA RAPAT: Langsung dieksekusi. Udah? Debra udah? Ok, clear, ya? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke DIM 226. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dalam 226 ini, sebentar. Enggak ada yang berubah ya? Oh, hanya menambah mengenai pelaksana. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Sebetulnya ini sama ini, sama. Ya, ayatnya yang berbeda, rujukan ayatnya saja karena terpengaruh. Iya, redaksional.
18 - F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sebentar, kalau ini juga ditambah di LPSK memungkinkan tidak? Karena korban juga supa, karena ada pendampingan dari LPSK. Supaya ketika tidak tahu, eh, apa mengetahui bahwa itu tidak dibayarkan juga kemudian ada hal yang bisa dilakukan. KETUA RAPAT: Ya, karena ini dari pihak, (ucapan tidak jelas). WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, korban ,dari pihak korban. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Korban memberi tahu kepada pengadilan ditambah LPSK, mungkin tidak? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, cuma.... F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Korban atau ahli waris memberitahukan hal tersebut kepada.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya tidak menjadi soal. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Iya, ini lho maksud saya. Ini kan interaksinya biar jelas alurnya. Ketika pengadilan juga harus memberitahukan informasi itu kepada LPSK, maka ketika korban tidak menerima sesuai apa yang diputuskan, bahkan terlambat, itu juga diketahui oleh LPSK. KETUA RAPAT: Ya, tapi si korban harus (ucapan tidak jelas, tanpa mic). F-PGERINDRA (SODIQ MUJAHID): Ya, Bisa, Bisa. Masuk.
19 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Cuma ya, itu apa kita tidak kasihan korban? Padahal di satu sisi LPSK kan juga pendamping. Jadi, LPSK memberitahu kepada LPSK sendiri. Iya, kasihan korban itu. PESERTA RAPAT: (Ucapan tidak jelas, tidak memakai mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (Ucapan tidak jelas, tidak memakai mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (Ucapan tidak jelas, tidak memakai mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): (Ucapan tidak jelas, tidak memakai mic) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, jangan ke LPSK lagi, karena LPSK kan dia juga mendampingi korban. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ini saya soalnya kasihan juga, LPSK itu tidak ada di semua provinsi, kalau semua harus mengamati itu semua secara langsung memang agak berat juga.
20 - KETUA RAPAT: Bukan, Mbak, yang dibilang Luluk tadi, dari aparat itu jadi kewajiban, dari korban itu jadi fakultatif saja. Kalau mau, boleh, karena toh sudah jadi pendamping. Oke? Clear ya, Prof? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear-clear. KETUA RAPAT: Mbak Esti? Oke. (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut 229. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 28 Yang Mulia. KETUA RAPAT: Eh, Sorry-sorry, 228. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 228 itu pada dasarnya hanya mengganti kata penuntut umum dengan kata jaksa. Iu saja sebetulnya, karena ini soal eksekusi, jadi jaksa. F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI): 30 itu kan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 30 hari kan kita mengikuti yang di atas, Pak Nurdin. KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI): Clear? Ibu/Bapak cukup ya? (RAPAT: SETUJU)
21 - 229. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 229: "Dalam hal restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud pada ayat terpidana yang dilelang sebagaimana (4) dan harta kekayaan dimaksud pada ayat (11) melebihi dari jumlah restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihan kepada terpidana." Saya kira itu konsekuensi logis. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, clear ya. (RAPAT: SETUJU) 230. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 230, "jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 tahun. ini." Ini, jadi substitute. itu juga ada dalam beberapa undang-undang, existing seperti itu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan dan Pemerintah. Saya kira ini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita selipkan atau kita masukkan di sini. Mungkin gagasan terkait dengan victim trust fund itu sudah bisa dimulai di sejak di poin yang 13 ini. Karena apa? Karena memang ketidak yang namanya restitusi itu tetap melekat kepada kewajibannya pelaku. Sehingga di sini itu poinnya justru, jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, maka dapat diberikan melalui dana bantuan korban atau victim trust fund. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):
22 - Yang Mulia, kami berencana masukkan ke dalam DIM 233. Jadi, itu diruntut dulu, nanti 230. Jadi, nanti ada tam, jadi ada substansi baru di, jadi tapi sesudah 233. KETUA RAPAT: Kan tadi sudah disampaikan ada dua tambahan untuk victim trust fund. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Tapi di sini tidak ada penjara pengganti 1 tahun ini sangat enggak sebanding terkadang dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan. Jadi, usulan saya, kita pending ini untuk sampai nanti melihat ketentuan pengaturannya seperti apa, baru kita balik lagi, Pimpinan. Karena ini terlalu berkaitan. Kita mencari solusi kan? Jangan, jangan enggak bisa pidana 1 tahun, sekarang yang terjadi banyak sekali terjadi seperti itu dan itu tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih, Pimpinan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Usulan konkrit, kalau 1 tahun itu terlalu ringan, maka kalimatnya seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lainnya. Bahwa pidana penjara pengganti paling lama tidak melebihi ancaman pidana yang ada pada pasal itu. Jadi, kalau ancaman pidana 4 tahun ya bisa saja pidana pengganti itu bisa saja 4 tahun. Itu dalam tindak pidana pencucian uang, dalam tindak pidana korupsi boleh. Tapi yang dilarang itu adalah substitusi atau hukuman pengganti itu tidak boleh melebihi ancaman pidana. Jadi kalau dalam satu pasal itu ancaman pidananya 5 tahun, kalau si pelaku tidak sanggup membayar restitusi dan dia harus menjadi pidana pengganti, maka maksimalnya 5 tahun. Tidak boleh lebih dari itu. KETUA RAPAT: Itu lebih clear itu, ya?
23 - F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): tidak menyelesaikan masalah ke korban. Kadang-kadang dia lebih memilih ada restitusi daripada orang ini masuk, gitu. Tapi, masalahnya hukuman pengganti kurungan ini Jadi, coba misalnya, nih, satu rumusan kita exercise. Jika harta kekayaan terpidana disita tidak cukup, tidak mencukupi biaya restitusi atau pelaku tidak mampu, dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan Ini satu exercise saja, selain hukuman kurungan yang kemampuan. ditambahkan. Tapi terkadang, ini bukan menjadi solusi, tidak semua berujung pada pidana, gitu. Kita lihat juga konteksnya seperti apa. Jadi, mungkin saya pikir kita pending, Prof, sampai nanti kelihatan rumusannya seperti apa kita balik lagi, nggak, nggak masalah. KETUA RAPAT: Gini, Bu Christina, ini kan pihak Pemerintah, ini DIM-nya juga usulan kita, loh. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Betul, Pimpinan, ini usulan kita, tapi kan kita pembahasan, dinamis. Kita ada banyak konsep baru juga, kita enggak bisa terkukung dengan karena ini DIM kita, kita harus harga mati DIM ini enggak berubah. Kita kan pembahasan. Justru kita banyak dapat masukkan brilian juga dari Pemerintah dalam beberapa hari ini. Jadi, take and give saya rasa. Terima kasih, Pimpinan. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Interupsi, Pimpinan, izin. KETUA RAPAT: Ya, silakan. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Izin, kalau saya mengamati, ini pendapat saya, tadi seperti dikatakan jika harta kekayaan terpidana disita sebagaimana dimaksud dan seterusnya kemudian di sana dikatakan terpidana dikenai pidana penjara pengganti paling lama. Nah, tadi, kalau saya sepakat ya dengan Pemerintah, karena kalau di barrier di paling lama, berarti satu tahun paling lama, tapi ketika dalam tindak
24 - pidana khusus, itu, itu sesuai dengan apa yang apa dituntut, sehingga itu di barrier di sana saja. Tapi kalau kita dimentahkan, mohon izin, Bu Christina, saya tidak setuju, karena bukan, bukan perkara bahwa DIM ini dari kita, tetapi lebih daripada kepentingan ini harus, RUU ini benar-benar harus rigid, substantif, dan mem-barrier semuanya dengan jelas. Saya kira itu. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Bu, kita dari kemarin juga rigid, Bu. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Saya sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menkumham. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ibu, kita dari kemarin, izin, kita dari kemarin juga rigid. Tiga (3) hari di sini kita berusaha memastikan tidak ada peluang, korban bisa lolos, kita berusaha memberikan undang-undang yang bisa memberikan perlindungan. Jadi, jangan dibilang kita tidak rigid. Kita berusaha rigid sejak dua hari sebelum Ibu ada. Terima kasih. F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.): Terima kasih. Tapi yang pasti dalam konteks ini, dalam konteks ini, saya kira kita, saya secara pribadi, saya secara pribadi mengapresiasi apa yang sudah disampaikan dari Pemerintah. Kalau tidak, kita tidak sepakat dengan mem- barrier di 1 tahun, kita seperti undang-undang yang lain, kita barrier saja di pada tuntutannya itu. Saya sepakat itu. Saya kira itu saja pendapat saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Pimpinan, boleh menambahkan? KETUA RAPAT: Silakan.
25 - F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Jadi, saya mau bertanya lagi kepada Pak Wamen. Ini memang usulan awalnya dari DPR, tapi setelah berkembang, kita ada konsep dana bantuan apa tadi, dana bantuan korban atau victim trust fund, justru ini bisa menjadi pertanyaan. Karena sebenarnya kan konsepnya ketika dia tidak cukup, maka masuk dia kompensasi lewat victim trust fund. Jadi, bukan justru, malah bukan dengan, apa namanya, pidana penjara pengganti kalau menurut saya. Ini mungkin tidak populer, tapi tapi tapi, konsepnya jadi, jadi berubah ini. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon maaf, tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah. Jadi, kalau, maaf, pelaku ini dia tidak mampu membayar, dia tetap harus masuk pengganti, supaya ada memberikan efek jera kepada yang lain.Tetapi, korban tetap mendapatkan dana restitusi, tetap, tidak akan menghilang. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Betul. Maksudnya begini, Prof. Maaf, Pimpinan Izin, Pimpinan. Jadi begini, pidana pengganti ini tidak didasarkan atas kekuatan ekonominya si pelaku. Nah, begitu si pelaku tidak punya kekuatan ekonomi, maka Pemerintah masuk di situ. Ya, oleh karena itu, dia sebenarnya tidak, tidak, dia tidak menjadi pidana pengganti, mestinya. Enggak. dia langsung masuk. Jadi gini, begitu, ini jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi, maka kompensasi. Itu maksud saya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Begini, begini, mohon maaf. Mohon maaf. Kita exercised ya, misalnya nih ya, ini yang bersangkutan dihukum 1 tahun penjara dengan, apa, restitusi 100 juta. Ternyata, harta dia hanya 50 juta, oke. Lalu pertanyaannya, yang sisa ini apa? Ya, tetap dia harus masuk pidana pengganti. Mau 1 tahun, mau 6 bulan, terserah. Nanti kita rumuskan. Tetapi yang kekurangan 50 juta dari mana? Ya, dari victim trust fund, tetap. Itu exercise-nya seperti itu. Jadi, tetap kita bisa memberikan efek jera terhadap pelaku bahwa, ya, kalau dia hanya sanggup 50 juta, pengadilan bilang 100 juta, ya, tetap harus masuk kurungan pengganti, supaya efek jera. Tapi di sisi lain, korban tetap penuh,100 juta. Kekurangan 50 juta dari mana? Dari victim trust fund itu.
26 - F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Boleh, Pimpinan? Izin ya, terakhir. Ini bukan saya membela pelaku ya, tapi begini. Ini soal konsep. Konsep saja. Kita bisa berdiskusi. KETUA RAPAT: Kalau bela pelaku, haram gitu, Bro, ya? F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Bukan, maksudnya begini. Supaya kita clear-nya begini KETUA RAPAT: Sekali bermain peran enggak apa-apa juga. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Pidana, apa, pidana penjara pengganti ini, ya, didasarkan atas kondisi ekonomi pelaku. Kan gitu, jadinya. Jadi, seseorang mendapatkan pidana penjara pengganti atau tambahan karena dia tidak mampu. PESERTA RAPAT: Ya, betul. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Padahal, ini sudah selesai ketika apabila dia tidak mampu, maka negara masuk dalam kompensasi. Tidak perlu kita bicara soal pidana penjara pengganti, karena penjaraan terhadap dia karena ketidakmampuannya dia, bukan, bukan karena kejahatannya dia yang lebih besar lagi, tapi karena ekonominya dia. Ini soal, soal fairness saja. Gimana? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya. KETUA RAPAT: Mbak Luluk. Tunggu dulu, Prof, Mbak Luluk dulu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):
27 - Terima kasih, Pak Wamen. Untuk yang poin ini saya sependapat juga ya, sama Mas Taubas. Yang pertama, bahwa restitusi ini adalah kewajiban bagi pelaku. Dan ada cukup banyak mekanisme sebenarnya agar pelaku itu bisa membayarkan restitusi. Kalau misalkan kita kenal apakah enggak ada, misalnya ada kerja yang bisa dilakukan oleh para pelaku, misalkan di penjara atau apa, yang mana kemudian itu uangnya tetap kemudian dibayarkan. Atau yang kedua, di sini kemudian dikunci bahwa trust fund itu masuk sejak di sini, gitu ya. Sehingga tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, apa pun caranya. Karena dia bisa membayar dengan cara mengeluarkan tenaganya, yang itu kemudian dia mendapatkan upah. Mestinya kalau di sistem penjara punya modal mekanisme itu, maka enggak ada yang enggak bisa dibayarkan sebenarnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Mbak Esti masuk. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Iya, dalam hal ini saya agak berbeda dengan Mbak Luluk. Jadi, saya sepakat dengan usulan Pemerintah. Artinya, ketika tidak mampu membayar, betul bahwa ketidakmampuan nanti akan dibayar oleh negara. Tetapi tidak bisa menebus bahwa dia harus juga mendapatkan pidana penjara pengganti. Fixed kalau itu. Karena memang dia harus menanggung kesalahannya, tidak justru ditumpukan kepada negara sepenuhnya. Kewajiban negara oke, kewajiban dia sebagai pelaku juga oke. KETUA RAPAT: Prof, sebenarnya gini, teman-temannya butuh picture yang lebih utuh saja. Jadi, biar ini tidak terpenggal, barusan Christina mention saya, ini picture-nya seperti apa? Victim trust fund itu di mana?Jadi, mungkin Prof bisa berikan gambaran, restitusi di sini, kompensasi di sini, nanti victim trust fund seperti apa. Ini memberikan semacam ilustrasi dulu, Prof, apa, logical framework-nya, baru kemudian proses pencacahannya itu akan masuk di mana. Itu, thank you Prof. ini hukuman pidananya sekian, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, Yang Mulia Bapak/Ibu. Jadi, dalam konsep kita ini, kan, undang-undang ini menekankan paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah perlindungan betul-betul
28 - terhadap korban, dengan kita memberikan hak penuh soal restitusi. Dan yang kedua, harus ada penjeraan terhadap pelaku. Penjeraan terhadap pelaku ini, baik terhadap pelaku yang supaya dia tidak mengulangi perbuatan pidana, tetapi juga terhadap masyarakat umum bahwa memang ini berat, ini kejahatan serius. Oleh karena itu, ketika apa Namanya, pelaku itu dia tidak mampu sama sekali, maka tetap harus ada hukuman pengganti. Kalau dia hanya, apa, mampu separuh, tetap juga ada hukuman pengganti. itu diperhitungkan dengan keadaan ekonomi dia. Tetapi di sisi lain, korban tidak boleh kehilangan haknya untuk mendapatkan restitusi. Besaran barrier berapa hukuman pengganti itu termasuk, Ah, restitusi itu kalau memang sama sekali si pelaku tidak punya, maka dilakukan kompensasi oleh negara. Kompensasi oleh negara ini dilakukan melalui yang namanya itu tadi, victim trust fund. Jadi, dana bantuan korban. Dana bantuan korban sesuai dengan perhitungan dari LPSK. Jadi, sebetulnya nanti dalam ayat berikut itu dikatakan bahwa kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas, itu akan diberikan melalui dana bantuan korban. Lalu ada ayat berikut yang mengatakan "sumber peruntukan dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Mengapa tidak bisa kita konkretkan di sini? kita harus bicara dengan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Jadi, paling tidak ada dua ayat cantolan mengenai, apa, victim trust fund itu. Nah itu yang nanti akan ditambah sesudah, apa namanya, DIM 233. Kalau 233 kalau Bapak/Ibu Yang Mulia melihat, kan, dilihat dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada layak sesuai dengan korban, negara memberikan kompensasi yang kemampuan keuangan negara yang didasarkan pada penilaian LPSK. Ayat berikutnya, di sini kita menyisipkan victim trust fund atau kita sebut dengan istilah dana bantuan korban. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dengan, dalam ayat (16) diberikan melalui dana bantuan korban. Lalu ayat berikut, sumber peruntukan dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Mengapa kita menggunakan istilah sumber? Sumber ini bisa saja dari APBN, tapi bisa juga dari pihak ketiga. Ini yang diatur lebih rinci oleh peraturan pemerintah. Jadi, kita hanya memberikan cantolan. Kira-kira konsep kita begitu, Yang Mulia. Terima kasih.
29 - KETUA RAPAT: Terima kasih. Gini, kan sudah nih kan, tinggal kemudian kita putuskan dulu DIM 230 ini. Jadi, teman-teman maunya seperti apa, karena ini penting untuk kita putuskan 230 biar kemudian kita bisa lanjut atau tidak, mau diputuskan, mau dipending, silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Saya mencoba akomodasi tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Mbak Christin. Kalau 1 tahun itu dianggap terlalu ringan, ya sudah. Bahwa sesuai dengan bahasa hukumnya adalah tindak pidana, eh apa, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana dari pasal yang dilanggar. Itu jelas, itu sudah sangat jelas. Kalau ancamannya 4 tahun, bisa 4 tahun. Jadi, barrier-nya di situ. KETUA RAPAT: Ya, tidak melebihi WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tidak melebihi ancaman pidana. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Pimpinan, boleh? Saya mau exercise, Prof. KETUA RAPAT: Ah, ini jangan exercise lagi, kalau untuk yang 230. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Iya, nggak, begini. Begini, begini maksudnya. Jadi, keberatan saya adalah soal kita memberikan pidana tambahan bagi seseorang karena latar belakang ekonomi, ya. Jadi, begini, ada pelaku A, ada pelaku B. Dia dua-duanya melakukan, nggak, dia melakukan hal yang sama, tindak pidana yang sama. Yang satu, dia kaya. Cukup jadi ya restitusi untuk korban. Yang satu lagi, dia miskin, dia tidak cukup. Yang miskin ini dia akan berhadapan dengan pidana tambahan. Karena apa? Karena miskinnya dia. Nah, itu dia. Jadi, dia karena miskinnya, bukan karena kejahatannya melebihi dari yang, dari yang lain, tapi karena miskinnya. Nah, sebenarnya ini tidak menjadi
30 - soal lagi ketika tadi, makanya ketika konsepnya kita sudah ubah bahwa begitu miskin, negara masuk. Maka tidak perlu ada pengganti, pidana pengganti ini, kalau menurut saya, begitu. Supaya kita tidak memidanakan orang, menambah pidana orang karena ekonominya. Jadi, itu exercise-nya. KETUA RAPAT: Usulan konkretnya gimana? Nggak, tunggu dulu, Mbak. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke. KETUA RAPAT: Saya mau tanya usulan konkretnya? F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Di sinilah masuknya kita sudah mulai masuk ke victim trust fund. KETUA RAPAT: Usulan konkretnya seperti apa? Coba bahasakan. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Di (ucapan tidak jelas) ini. Nanti kita masuk ke victim trust fund. Masuknya mulai dari sini. KETUA RAPAT: Rumusannya seperti apa? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Saya bantu ya. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Ya, ya. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): tidak mencukupi biaya restitusi atau pelaku tidak mampu, tidak ada pihak ketiga Jadi, jika harta kekayaan terpidana disita sebagaimana
31 - yang membayar restitusi pada korban, negara memberikan kompensasi. Masuknya di sini, Prof. Itu, pertimbangannya itu sih, kita mau menghukum pelaku, tapi kita kan enggak bisa tidak adil pada orang gara-gara ekonominya dia, gitu. Itu kan bertentangan juga dengan perasaan kita. Kita pengen bikin dia jera, tapi kita harus fair. Terima kasih, Pimpinan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pimpinan, masuk. KETUA RAPAT: Ya. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ya, ini tadi sebenarnya kan pertanyaan saya, kalau pertama gini, restitusi itu tetap menjadi kewajiban bagi pelaku. Dan yang kedua, kalau kemudian ada mekanisme bahwa dia bisa punya wajib bekerja, yang itu bisa dibayarkan. Itu kemudian bisa dipakai untuk tetap membayar pelaku dan bukan kemudian ditambahkan hukumannya karena dia miskin, sehingga dia tetap bisa bekerja di lapas. Enggak tahu, entah apa mau cleaning service, kek, mau apa, tetapi dia dibayar, gitu, dan itulah dia dipakai. Jadi, bukan kemudian hukumannya ditambah. Ini pasti akan nggak adil bagi yang miskin, dan ini juga enggak benar. Karena apa? Kita, pertama ingin melindungi karena menciptakan keadilan, tetapi di sisi lain kita kemudian membuka ruang untuk membuka ketidakadilan yang lain. Nah, ini kan enggak boleh kalau kontradiktif seperti itu. Kecuali bahwa di sini dikuncinya bahwa pertama tetap kemudian harus membayar restitusi, bahkan kalau tidak mampu, ya, wajib kerja, ya, ya dan/atau diutang. Jadi, victim trust fund dibayarkan dia punya utang kepada, katakanlah lembaga victim trust fund atau apa yang akan dicicil melalui kerja dia selama di lapas yang dihabiskan, gitu. Nah, rumusannya monggo, ini kita pikirkan. Gitu, kan, terutang. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Begini, Pak Taufik, saya sangat memahami ya, sebetulnya kalau kita mau meng, tujuan kita dari undang-undang ini tidak hanya perlindungan terhadap korban, tetapi memberikan deterrence effect terhadap pelaku maupun orang lain, melihat ya, gampangnya kan dia tidak boleh melakukan kejahatan. Itu saja sebetulnya.
32 - Jadi, ketika dia membaca, dia sudah harus tahu, mau dia miskin atau dia kaya, tetap undang-undang ini selain dia pidana, apa, penjara juga ada restitusi. Dan saya kira mengenai pidana pengganti, boleh dicek di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang apa, TPPO, dan lain sebagainya memang rumusan pidana penggantinya ini seperti itu. Kalau dia tidak sanggup, ya sudah di restitusi. Artinya, saya mau katakan begini, dalam praktik dengan undang-undang yang lain pun tidak ada menimbulkan masalah. Mengapa untuk ini menimbulkan masalah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh Bu Luluk saya paham, yang namanya pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial yang ngawasi siapa, Bu? Yang awasi adalah petugas lapas. Jumlah narapidana dengan petugas lapas yang ada sekarang itu kurang 20 ribu, Ibu. Ini saya beritahu saja. Kondisi existing itu 274 narapidana, petugas kita itu kurang 20 ribu petugas lapas. Siapa yang mau mengawasi? Jadi, ketika kita mau merumuskan, kita harus memperhatikan penegakan hukum terkait cost and benefit, 20 ribu, Bu. Pidana kerja sosial tidak mudah, ya, sistemik. Oleh karena itu, kita jangan memper, jangan dibuat rumit. Karena tadi itu mengapa jadi asbabun nuzul-nya mengapa kita mengusulkan maksimal 1 tahun? Itu tadi, yaitu supaya tidak ada kesenjangan antara, mohon maaf, dan antara yang kaya dan yang miskin. Tapi Mbak Christin bilang, ini terlalu ringan. Kalau ini terlalu ringan, maka bukan persoalan kaya dan miskin. Ya kan, Mbak? Kalau Mbak bilangnya ini terlalu ringan, berarti bukan persoalan kaya dan miskin berarti. Berarti mempersoalkan efek jera, kalau efek jera, sudah, kembali ke ketentuan sesuai dengan ancaman pidana. Ini pilihan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pimpinan, terakhir banget. KETUA RAPAT: Ha? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Enggak, terakhir. Itu tadi karena ada yang belum dijawab di sana. Dimungkinkan tidak ketika kita menyepakati ada mekanisme victim trust fund, kemudian victim trust fund itu juga bisa meminjamin pelaku? Enggak, ini tanya, gitu. Karena kalau misalkan itu yang dilakukan....
33 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Itu yang diatur dalam peraturan pemerintah, Bu. Jadi, kita hanya memberikan cantolan 2 ayat. Ayat (1), "bahwa kompensasi melalui dana bantuan sosial, maaf, dana bantuan korban, sumber, dan lain sebagainya diatur dalam peraturan pemerintah." Ha, di situ boleh diatur. KETUA RAPAT: Prof, ini malaikat Raqib dan Atid lagi mencatat kita. Semoga apa yang diikhtiarkan oleh Christina, Taufik Basari, Luluk ini benar-benar jalan mereka menuju surga. Ngak, cuma saya ingin memahami standing teman-teman, nih. Tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan orang itu kan pasti orang berpunya, asumsi-asumsi normatif. Ini kan kalau persoalan kelakuan ini, kebejatan ini tidak mengenal.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon maaf. saya interupsi. Narkotika itu tidak mesti pelakunya orang kaya. KETUA RAPAT: Iya, cocok, iya. Artinya, ya, benar. Narkotika juga tidak mengenal, narkotika dan, oke, Prof, thank you, terjawab sudah. Kita putuskan ini bagaimana? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ya, closing saya, Prof, karena kami sebagai legislator kadang-kadang sulit juga, kami kan harus begini, tapi harus memikirkan yang ini. Nah, ini conflicting di diri kami sendiri ,gitu. KETUA RAPAT: Malaikat mencatat, kok, Bu Christina. Bu Christina sudah ada jatah di Firdaus sana. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Tapi ya, kalau begitu ya, mungkin kita kembali kepada tujuan sebagai deterrence saja, dalam pengertian ini ya. Tapi kita pastikan nanti restitusi itu tetap terbayar pada korban. Begitu, Pimpinan. Terima kasih atas kesabarannya.
34 - KETUA RAPAT: Yang disepakati? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 1 tahun saja ya? Atau mau sesuai ancaman pidana? F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.): Ya, sesuai ancaman pidana. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ok, berarti mohon dicatat, "Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti paling lama sesuai dengan ancaman pidana atau, maaf, dikenai pidana penjara tidak melebihi, maaf, dikenai pidana penjara pengganti, dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman maksimum." Iya, tidak melebihi ancaman pidana pokoknya, ya. Dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokok dalam pasal tersebut. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pimpinan. Ini artinya mengunci tidak ada jalan ke luar lain, kecuali satu-satunya itu hanya ditambah hukuman ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan kemudian melalui mekanisme victim trust fund, itu di situ dilakukan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Nanti, Bu, di bawah, Ibu.
35 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan, ini konteksnya masih yang ini soalnya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, kan efek jera. KETUA RAPAT: Kan sudah sampaikan tadi, kan dijelaskan .... F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan, interupsi, Pimpinan. Kiki, Pimpinan. KETUA RAPAT: Clear ya? F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Pimpinan, Pimpinan. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Siapa ini? F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Illiza. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Kiki, Pimpinan, Kiki. KETUA RAPAT: Oya, ini masih hal yang sama? F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Ya, ini nyambung tadi, sedikit saja.
36 - KETUA RAPAT: Silakan. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Diizinkan, Pimpinan? KETUA RAPAT: Silakan, Bu. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah, tapi mengingat tadi ada beberapa masukan apabila TPKS ini dilakukan oleh para pejabat negara, seperti kasus korupsi, agar hak politiknya bisa dicabut, Pimpinan. Jadi, di samping pidana pokok, serta restitusi, maka perlu ada pejabat negara dicabut hak politiknya. Mungkin itu tambahan, biar bisa lebih memperberat, begitu. Terima kasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau ini biar Anggota Dewan yang menjawab. KETUA RAPAT: Mbak Luluk, enggak sepakat, Bu, nanti kalau dia melakukan kekerasan seksual enggak usah nyaleg dia. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Kan (ucapan tidak jelas) jangan untuk masyarakat biasa saja, begitu, kan kita yang buat. KETUA RAPAT: Oke, clear. Kiki masuk, Kiki. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Terima kasih, Pimpinan. Yang pasti sih, kalau buat saya sepakat apa yang sudah disepakati tindak pidana teman-teman, cuma mungkin menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual ini kan judulnya apa pun itu equality before the law, ya, persamaan di mata hukum itu perlu kita pegang prinsipnya. Jadi, saya hanya
37 - mau menguatkan statement itu penting untuk kita pahami dan kita pegang bersama. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih, Bu Kiki, Bu Illiza. 230 clear ya, dengan norma yang sudah disempurnakan. (RAPAT: SETUJU) Kita masuk 231. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia, 231 dan 232 ini sebetulnya dalam satu nafas. Ini terkait korporasi. Jadi, "Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan korporasi dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun." Kemudian ayat (15), apa, DIM 232 "Pelaksanaan pidana pengganti (14) dilakukan dengan (13) dan sebagai dimaksud pada ayat memperhitungkan restitusi yang telah dibayarkan secara proporsional." Ini yang tadi kami exercise, kalau misalnya 100 juta, dia hanya punya 50 juta, ini kan sebetulnya dikunci di sini. Jadi, pidana pengganti itu harus betul-betul memperhitungkan yang tadi sudah dibayarkan. Sementara yang DIM 231 ini mengenai korporasi. Jadi, mungkin kita exercise, jadi dilakukan penutupan sebagian tempat usaha. Jadi, misalnya ya, misalnya sebuah hotel ternyata di sana ada karaokenya, di karaoke di karaoke ini sebagai tempat kekerasan seksual. Ya, jangan hotelnya yang ditutup, tapi sebagian untuk usaha karaokenya saja yang ditutup, bukan hotelnya. Mengapa kita menggunakan istilah di sini penutupan sebagian tempat usaha, jadi tidak secara, apa, keseluruhan, ya. F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya? F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.): Yang lamanya bagaimana?
38 - Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Masuk, Pak. Masuk, Pak. F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.): Ya, kalau 230 kan satu tahunnya diganti dengan tadi tidak melebihi ancaman pidana lama satu tahun, ya. Nah, untuk korporasi, penutupan, bagaimana ukurannya? Berarti kan sama satu tahun, satu tahun? Bagaimana ukurannya, lama penutupannya, walaupun hanya untuk bagian tadi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, memang begini, mohon maaf, saya menyambung. Saya selalu menyatakan, kalau untuk individu dan korporasi itu memang kita harus membedakan, ya. Karena begini, ketika kita menutup usaha suatu korporasi itu terlalu lama, kita harus memperhatikan juga ada berapa korban-korban lainnya. Artinya kan begini, di dalam suatu korporasi itu kan ada orang yang bekerja, orang yang bekerja dia punya istri, punya anak. Lalu kemudian, ini suaminya atau istrinya itu menjadi di-PHK, karena itu ditutup. Karena itu, memang mengapa kita bukan sesuai dengan ancaman, maksudnya 1 tahun. Satu tahun bagi suatu perusahaan itu amat sangat berat. Karena apa? Ya, itu tadi, ini kan tidak hanya nasib korporasi. Kalau yang pemilik perusahaan sendiri mungkin tidak jadi masalah, tapi orang-orang yang bekerja pada perusahaan itu, dampak sosialnya. Itu mengapa saya selalu mengatakan hati-hati ketika kita memitigasi korporasi sebagai pelaku kejahatan untuk memitigasi, yang tadi dikatakan oleh Bu Esti, jangan sampai ada korban di dalam korban. Jadi, betul untuk korporasi. Tapi bagaimana orang yang terdampak dengan korporasi yang ditutup? Itu mengapa langsung deterrence-nya kita satu tahun, bukan kemudian lebih. Ini pun sama dengan Undang-Undang Pemberantasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Korupsi Pasal 18 mengenai pidana tambahan, itu terhadap korporasi itu tidak, apa, maksimumnya adalah satu tahun. Demikian penjelasan kami. KETUA RAPAT: Setuju ya, 231 dan 232.
39 - (RAPAT: SETUJU) Sekarang, Prof ,233. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 233 seperti ini, lalu kemudian ya tadi kami mengusulkan nanti ada tambahan dua substansi baru. Jadi, kalau disetujui untuk 233, "Dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang didasarkan pada penilaian LPSK." KETUA RAPAT: Ya? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ya,Ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau tadi dicontohkan, mestinya membayar restitusi 100 juta, lalu orang tersebut hanya mampu 50 juta. Di sini kemudian penjelasan berikutnya atau lebih lanjut pengaturan ini mengatakan, "Negara memberikan kompensasi yang layak." Kata-kata yang layak ini yang menurut saya menjadi tidak jelas, tidak lagi menjadi angka 100 juta. Langsung saja bahwa kekurangan dari ketidakmampuan membayar restitusinya tadi itulah yang harus ditanggung negara, bukan dengan kalimat yang layak. Layak itu kan enggak jelas, layake sapa? Begitu, Pak. Ya, sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan, ya, pengadilan memutuskan berapa ya, kekurangannya itu ditanggung negara. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Make sense, make sense. Masuk akal, masuk akal, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan. Ini menurut saya perlu juga diskusi menurut saya. Apakah kemudian memang negara akan selalu pada posisi yang terus- menerus, yang memenuhi dan membayar restitusi melalui victim trust fund, katakanlah begitu. Walaupun kemudian pelakunya ini saya masih mbalik kepada yang konsen soal kerja itu. Misalnya, pelakunya tidak tua, tidak sakit-sakitan, dia masih cukup kuat untuk melakukan kerja produktif dan masih muda itu, Pak Wamen.
40 - Jadi, kenapa kemudian model kerja di Lapas, apalagi katanya lapas itu sudah penuh lho, kok malah kita mau nambah-nambahin orang lebih banyak di sana. Efek Jera itu tidak mesti selalu begitu juga. Kita setuju, karena bentuk-bentuk tambahan kemarin pemberatan juga sudah ada, itu kan berbeda. Tapi mohon ini dipikirkan betul, gitu. Kalau kemudian ada muda ya, sudahlah dia juga pengangguran, misalkan sebelumnya, katakanlah begitu, tetapi dia masih perkasa untuk melakukan kerja-kerja yang bisa dilakukan di lapas. KETUA RAPAT: Maksudnya perkasa iki piye? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan maksudnya, ini masih terkait, karena kan ini memang kalau enggak ada pihak ketiga, restitusi enggak bisa dibayarkan, enggak ada ya kan? Memang dia ditambah, nih, hukumannya, tapi negara, dalam hal ini victim trust fund akan menggantikan untuk korban, tetapi pelaku, ya, terbebas dari kewajiban restitusi, kemudian, gitu lho. Padahal, harusnya dia enggak bisa bebas dari kewajiban restitusi, apa pun caranya, termasuk kemudian diberikan kesempatan untuk kerja di lapas yang itu dibayar dan itu mungkin bisa dicicil apakah melalui LPSK atau apa, gitu loh. Ini kan kita belum punya gambaran yang utuh, karena tetapi saya kira ini perlu utuk, untuk kita dapatkan gambaran dan kemungkinan-kemungkinan yang itu memang bisa dilakukan. Jadi, agak-agak simulasi sedikit kepala kita, gitu loh, Pimpinan. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Insipirasi dari film Mustang itu, Prof, penjara di Amerika sana bisa sangat produktif. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya jawaban saya sama. Ini kita bicara soal pidana kerja sosial itu sistemik. Jangan sampai kita merumuskan di sini, lalu tidak applicable. Saya mau beri tahu saja, Bu Luluk, Undang-Undang SPPA, entar dulu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah sekian tahun saja itu tidak jalan, lho. Itu yang pertama.
41 - Sebentar, Bu, sebentar. Tadi kan saya bilang kita kekurangan 20 ribu sipir, petugas lapas. Kejahatan seksual kalau berdasarkan temuan, itu kan ada sekitar 6 ribu, siapa yang mau mengawasi? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Mohon, izin Pak Wamen, ini bukannya kesempatan kita untuk memperbaiki sistem? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bukan, ketika kita memperbaiki sistem, kan kita harus memperkirakan bahwa sistem ini applicable, kita harus step-by-step, Bu, enggak bisa langsung kita state dalam undang-undang ini.. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Interupsi, Pimpinan. Kiki, Pimpinan. KETUA RAPAT: Masuk, Bu Kiki Masiku. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Astaga. Mohon maaf, menyelak sedikit. Pertama, baik Pemerintah dan teman-teman, ini yang dari awal saya sampaikan bahwa restitusi ini dari awal mungkin sudah saya sampaikan parameternya ini akan kemudian, di kemudian akan menjadi permasalahan, itu pertama. Kedua, saya sepakat dengan yang Mbak Esti sampaikan, mungkin di dalam kalimatnya itu langsung saja, "Negara memberikan kompensasi sesuai dengan blablabla." Jadi, yang layaknya itu mungkin dihilangkan, karena parameter layak dan enggak layak ini kan kita juga bingung nanti. Dan ketika saya sepakat bahwa undang-undang ini kan harus aplikatif, bukan hanya sekedar menjadi undang-undang yang tidak bisa direalisasikan. Terima kasih, Pimpinan. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Pimpinan, boleh?
42 - KETUA RAPAT: Oke, Pak Tobas. Yang lain masih ada? Ya, Mbak Esti habis itu. F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Oke ingin memperkuat, argumentasi. KETUA RAPAT: Sebentar, Pak Taubas, sebelum lanjut, saya serahkan Pak Nurdin, ya. Saya izin sebentar. (PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT) F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.): Sudah bisa lanjut, Pimpinan? Boleh ya? Oke, saya ingin memperkuat argumentasi dari Bu Esti, ya, untuk kita menghilangkan frasa "yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan negara". Kenapa ini kita bisa hilangkan? Karena kita ingin menghadirkan negara di sini juga karena konteksnya RUU ini tidak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan. Jadi, negara dia kalau tidak mau terbebani, maka lakukan pencegahan dengan baik. Jadi, menurut saya sangat masuk argumentasi apabila kita menghilangkan yang layak tadi. Demikian. KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI/F- PDIP): Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, Pak Nurdi,n usulan konkrit. Dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan, itu saja? Setuju, Bu? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Pimpinan, saya agak lupa dengan pembahasan yang kemarin. Terkait dengan penyitaan harta yang nanti dijadikan jaminan dalam tanda kutip restitusi, itu dilakukan sejak dijadikan terdakwa?
43 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tersangka. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Tersangka ya? Karena ada kekhawatiran juga, saya agak khawatir juga nanti WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dialihkan? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Dialihkan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Makanya awal-awal polisi langsung menyita. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Oke ,terima kasih mohon maaf, sudah tua ini, udah.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Siap, tapi penyitaan tadi sesuai dengan masukan Bu Esti, memperhatikan hak pihak ketiga. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Oke. Oke. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, Pak Nurdin. F- P GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. Pak Wamen, pihak ketiga ini siapa saja? Kita belum ada di penjelasan atau ketentuan umum. Terima kasih.
44 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya untuk, eh, restitusi kan pihak ketiga pribadi pun boleh. Jadi, misalnya dari bukan, siapa pun boleh di situ. Jadi, pihak ketiga itu bisa individu, bisa dari pihak keluarganya, dan lain sebagainya boleh. Tidak, tidak, kalau kita mau mendefinisikan di situ, maaf, memberikan penjelasan itu tidak jadi soal. Mungkin supaya tidak, tidak multi interpretasi kita jelaskan saja bahwa pihak ketiga yang dimaksud antara lain, individu, keluarga, atau yang lain. Itu saja saya kira. KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI): Jadi, diberikan penjelasan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Pimpinan, Pimpinan, hanya memastikan. KETUA RAPAT: Iya, silakan. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Terima kasih. Tadi pihak Pemerintah menyatakan terkait dengan apakah undang- undang ini bisa diaplikasikan atau tidak, seperti yang Bu Luluk tadi, apa, usulkan dengan kerja di lapas. Nah, kalau memang ini dihapus kata layak, apakah juga memastikan, Pemerintah juga menjamin tentang restitusi yang dibayar oleh Pemerintah? Karena berkaca dari yang Bandung juga kemarin, kan agak, apa namanya, saling melempar, yang kasus apa, pelecehan seksual yang di Bandung. Apalagi ini sudah undang-undang, berapa ribu nanti kejahatan sosial yang ketika pelaku tidak sanggup membayar, dibayar semuanya oleh Pemerintah? Nah, ini juga perlu kepastian, jangan hanya soal kerja sosial yang tidak bisa diaplikasikan. Negara mampu enggak menjamin ketika yang layak ini juga dihilangkan? Mampu membayar sesuai dengan keputusan pengadilan. Terima kasih. Hanya memastikan itu.
45 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, maaf, Pak Nurdin, boleh? KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI/F- PDIP): Silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Saya kira mampu tidak mampu negara untuk bicara harus melakukan itu sebagai apa? Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bahwa tujuan negara, tujuan hukum pidana itu adalah bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kalau terjadi kejahatan, itu sebetulnya indirect, negara bertanggung jawab. Ini sebagai bentuk kehadiran negara. Hanya saja, untuk apa, makanya kami mengusulkan, Pak Nurdin, nanti ada tambahan ayat sesudah ini bahwa kompensasi yang dimaksudkan dalam ayat (16) itu diberikan melalui dana bantuan korban. Jadi, dana bantuan korban itu kan yang tadi yang selalu disebut oleh Mbak Christin sebagai victim trust fund itu. Cuma, nanti diatur lebih detail di dalam peraturan pemerintah. Itu saja sebetulnya. Kalau Pimpinan membolehkan, kami akan membacakan sisipan, 2 ayat sisipan itu. KETUA RAPAT: Boleh-boleh, silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Baik. Yang pertama, menjadi substansi baru. Kompensasi sebagaimana yang dimaksud... KETUA RAPAT: Tulis-tulis. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat titik-titik, karena ini ada perubahan ayat ini, dibayarkan melalui dana bantuan korban."
46 - Ayat berikut., "Sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah." Ah, untuk sepengetahuan, Bapak/Ibu Yang Mulia, sebetulnya LPSK sedang menyiapkan, mengenai victim trust fund ini. Kalau mungkin diberikan kesempatan, mohon izin, Yang Mulia, mungkin bisa 1-2 menit menjelaskan konsep, sehingga ketika ini menjadi undang-undang, PP-nya ini bisa langsung ke luar. Jadi, dia applicable. Jadi, yang dikhawatirkan oleh Ibu Yang Mulia itu bisa terjawab, bahwa kita menjamin itu. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Silakan dari LPSK ada? LPSK, silakan. LPSK (LIVIA ISKANDAR): Makasih, Pimpinan. Makasih, Pak Wamen. Ibu/Bapak Anggota Baleg yang saya hormati dan Tim Pemerintah. Saya ingin menyampaikan beberapa konsep dana bantuan korban yang ditawarkan oleh LPSK. Jadi, yang pertama adalah bahwa kami menerjemahkan victim trust fund sebagai dana bantuan korban. Dan yang berikutnya adalah victim trust fund ini atau dana bantuan korban ini tidak menghilangkan kewajiban pelaku, itu jadi tetap mengejar agar pelaku membayarnya. Dan sita harta tetap berjalan sejak penyidikan serta juga hukuman tambahan. Tapi kalau tadi masih hal tadi akan dibahas selanjutnya, mungkin saya langsung ke berikutnya. Namun, bila sita harta tetap pelaku tidak mampu, negara bisa memberikan kompensasi melalui pendanaan dana bantuan korban tersebut. Dan dari asal dana, itu tidak murni dari APBN, Ibu/Bapak sekalian, jadi tidak murni dari APBN, karena bisa diterima negara dari penerimaan bukan pajak. Seperti misalnya sanksi pidana finan, finansial dan/atau pemanfaatan program-program CSR BUMN atau swasta yang diberikan untuk program pemenuhan hak korban, begitu. Jadi, ini sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan LPSK dalam apa, yang ada di Undang-Undang 31 2014 Pasal 6 tentang Pemulihan Psikososial. Dan dijelaskan di penjelasannya bahwa itu sangat, pemulihannya itu bersifat sangat holistik. Jadi, apa perlu dibacakan, Pimpinan?
47 - KETUA RAPAT: Silakan, silakan. LPSK (LIVIA ISKANDAR): rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologi serta sosial yang ditujukan untuk membantu, meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik psikologis sosial dan spiritual korban, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berusa, berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan." Penjelasan, sesudah, iya, "Yang dimaksud dengan Demikian yang, ya, dan ini sudah kami lakukan dengan menggalang dana dari CSR BUMN dan juga dari lembaga filantropi, termasuk misalnya seperti yang Baz, Baz, Baznas, Dompet Duafa, dan Pegadaian, Pertamina, dan beberapa lembaga filantropi lainnya. KETUA RAPAT: Jadi, sudah berjalanlah, ya? LPSK (LIVIA ISKANDAR): Sudah berjalan. Jadi, sebenarnya yang kami bayangkan adalah ini bisa, bisa di, apa namanya, dilanjutkan untuk skala yang lebih, lebih luas, tidak, tidak sekedar untuk ini. Dan, kemudian, jadi prinsipnya adalah mengefektifkan pemulihan korban dan sifatnya yang lebih luas seperti tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Yang penting nanti di PP-nya, Prof. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Pimpinan, izin melanjutkan, sebelah kanan. KETUA RAPAT: Silakan, silakan.
48 - F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Oke. Tadi dari LPSK menjabarkan terkait dengan gambaran yang di PP. Saya perlu memastikan, mungkin karena tadi menyebut ada penerimaan negara bukan pajak. Di sini ada perwakilan Kementerian Keuangan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Tidak ada, Yang Mulia. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Nah, itu perlu klausul ini masuk nanti di PNBP. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Nah, itu. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Nah itu. Yang kedua, dana bunyi undang-undang ini adalah membayar tadi restitusi. Dana bantuan korban, bukan pemulihan korban yang bantuannya dengan apa, trauma healing. Tadi kan ada, apa, pendampingan sampai pulih dan lain sebagainya. Terus juga CSR dan lain sebagainya, ini kan sesuatu yang tidak pasti, belum ada nominal yang, yang memang itu pasti. Itu masih bias, enggak bisa penerimaan setahun CSR berapa yang akan diterima oleh LPSK. Sementara di depan mata kita kejahatan seksual ini cukup banyak. Ini yang perlu dipastikan terhadap, kita sepakat negara wajib menjamin ini. Tinggal mekanisme yang dijalankan seperti apa. Makanya perlu ada kehadiran Kementerian Keuangan yang mewakili, supaya nomenklatur ini nanti masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, saya pertanyakan CSR itu bias dan bunyi pasal adalah dana bantuan korban. Dana, berarti kan rupiah, bukan pendampingan secara trauma healing. Itu, Pimpinan yang perlu ditegaskan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, nanti...(ucapan tidak jelas)
49 - F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Pimpinan, sedikit tambahan. Sedikit, Pimpinan. KETUA RAPAT: Siapa? F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Illiza. KETUA RAPAT: Silakan. F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.): Iya, jadi ini masukan saya, pertimbangannya itu bukan hanya dari sisi ekonomi pelaku saja, juga harus menjadi tapi kesehatan pelaku pertimbangan. Seperti misalnya ada dua negara, gitu, di USA juga sudah melakukan hal yang sama, gitu ya, kondisi (ucapan tidak jelas 1:21:18) misalnya seperti tua dan lainnya. Kalau pelakunya sehat, ya, mereka biar bayar. itu Jadi, funding trust fund ini uang pinjaman bagi pelaku untuk korban. Tapi kalau pelakunya nanti harus membayarnya dengan bekerja, mungkin itu. Terima kasih. F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, Pak Guspardi. F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Terima kasih, Pimpinan. Dari apa yang dijelaskan tentang dana-dana yang masuk tadi, Pak Wamen, saya berharap kewajiban negara tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu sangat bias. Oleh karena itu, dari mana datangnya dana, kita enggak urusan itu. Jangan gara-gara ini, dana enggak terkumpul, CSR tidak ada, dan lain sebagainya. Ini berbahaya sekali.
50 - Oleh karena itu, tegas saja kita menetapkan bahwa negara hadir dalam persoalan restitusi itu. Jadi, persoalan yang disampaikan Ibu itu tidak masuk ranah sebagaimana yang sudah kita sepakati. Barangkali demikian, Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Tolong yang tambahan baru dibesarkan, biar bisa semua baca. Kalau saya bisa baca di sini. Yang baru tadi, tambahan, dibesarkan coba, biar sampai kebaca (ucapan tidak jelas). Entar dulu, dibaca dulu. Kalau sudah setuju, boleh. ...(Ucapan tidak jelas) sudah. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Interupsi, Pimpinan. Kiki, Kiki. KETUA RAPAT: Oh, sebentar. Silakan, silakan, Ki. F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.): Iya. Ini terkait yang fras, yang sedang di-block itu diberikan penjelasan terkait frasa pihak ketiga. "Yang dimaksud dengan pihak ketiga, individu, negara, atau pihak lainnya." Saya kok agak ragu dengan kata pihak lainnya ini ya, Pemerintah, ya? Lebih baik langsung di-pointing pihak lainnya, takutnya nanti kalau ada pihak lain yang ngerasa "I'm in charge", gitu. Jadinya, atau bisa enggak rigid, gitu, atau "nya" tuh siapa, pihak lainnya itu, gitu. Karena kita kan jangan sampai multiinterpretasi, tadi kata Pak Wamen, kan? Jangan sampai nanti karena merasa ini kewenangannya dan segala macam jadinya akhirnya jadi tidak, tidak spesifik. Itu saja, Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, Pak Nurdin, mohon kata negara itu dihapus, ya
51 - KETUA RAPAT: Ya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ini kan, pertanyaan Mbak Christin tadi. Saya ingat sekali. KETUA RAPAT: Ya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, yang dimaksudkan dengan pihak ketiga itu adalah individu atau apa? Selain, ah, keluarga, atau pihak lainnya. PESERTA RAPAT: Institusi? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, institusi atau pihak lainnya. Jadi, bukan negara. Jadi, negara ini kan berperan jika yang pihak ketiga itu tidak ada, apa, pelaku pun tidak, baru ini kemudian negara masuk. Jadi, apa, usulan kami mengenai dua tambahan pasal tersebut, yang pertama, tadi kompensasi yang dimaksud dalam ayat sekian itu diberikan melalui dana bantuan korban, lalu kemudian sumber pendanaan, maaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan tata cara pemberian dana bantuan korban sebagaimana dimaksud dalam ayat yang di atas diatur dalam peraturan pemerintah. Sekali lagi saya ulangi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan tata cara pemberian dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat, yang titik-titik, itu diatur dalam peraturan pemerintah." Yang selebihnya mohon dihapus saja.
52 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan, Pak Wamen. Mungkin menambahkan juga, Pak Wamen, ini perlu kita pikirkan bahwa bukan hanya tentang sumber pendanaan dan tatacara, tapi jangan- jangan juga ada kelembagaannya. Kelembagaan tentang victim trust fund, itu perlu kita pikirkan. Artinya, apakah perlu di-mention. Bilamana perlu atau kelembagaan itu yang akan diatur lebih lanjut. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): PP itu, PP. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, maksudnya, tapi di dicantumkan, dimunculkan di situ. Itu kan baru ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan. Tetapi kan tidak bicara tentang kelembagaan. Victim trust fund bisa saja itu. Nanti ternyata memang ada body yang memang yang akan mengelola, yang mengurus, dan lain- lainlah itu. Secara teknis, kan, memang tetap PP, gitu. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Itu mengenai apakah ada lembaga atau tidak yang mesti kita exercise. Tetapi, dalam, dalam konteks kita ini termasuk apakah ada lembaga tersendiri, ataukah diberikan kepada LPSK, atau diberikan kepada Kementerian Keuangan nanti cukup dalam peraturan pemerintah. Terima kasih, Bu. KETUA RAPAT: Pemerintah yang itu, Bu. PP itu, Bu, pelaksanaannya oleh PP. Pelaksanaannya PP yang mengatur. Oke, ya? Setuju, ya? (RAPAT: SETUJU) Mangga diteruskan, Pak Willy. (PERGANTIAN KEMBALI KETUA RAPAT) KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI): Siap, Pak Jenderal.
53 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 234, ya. KETUA RAPAT: Prof., hanya ingin mengkonfirmasi saja, ada beberapa item di BPJS yang sempat dihapuskan, termasuk untuk korban kekerasan seksual. Kalau itu di-restore saja, itu kan juga lebih mempermudah. Toh, sekarang sudah wajib BPJS semua. Jadi, ini bagian dari salah satu bagaimana mencari solusi yang lebih komprehensif. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Nanti diatur dalam tata cara. KETUA RAPAT: Cocok, saya mention saja. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: DIM berapa sorry tadi? Sekarang lanjut 234, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, 234. 234 kami mengusulkan untuk dihapus karena ini pertama, telah diatur dalam PP 7 nomor, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 juncto PP 35 2020, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ini sudah, sudah berjalan sebetulnya ini, jadi kami mengusulkan untuk, apa namanya, dihapuskan. Makashi. KETUA RAPAT: Ibu/Bapak anggota dewan yang terhormat bagaimana? Setuju? (RAPAT: SETUJU) Terakhir 235.
54 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 235, berita acara pelaksanaan putusan restitusi disampaikan kepada, lalu ini ada perubahan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan restitusi dan disampaikan kepada. Karena di dalam usulan DPR ini, kan tidak tahu siapa yang membuat. Di sini kita tugaskan jaksalah yang membuat. Jadi, ada subjek kalimatnya itu. Kemudian yang lain saya kira tetap. Demikian, sampai dengan, 235 sampai dengan 238, mohon persetujuannya. KETUA RAPAT: Ya, kalau 238 tetap-tetap semua itu? Substansi baru 239. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Itu belum, 239, Bu. KETUA RAPAT: Beda lagi, kita belum sampai sana. Oke 235 clear? (RAPAT: SETUJU) Nah, sekarang kita masuk ke substansi berikutnya. Ini 239 sampai 244, ya? Satu tarikan nafas ini. Silakan, TA, dibacakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik. DIM Nomor 239, substansi baru dari Pemerintah. KETUA RAPAT: Sampai 244. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Ya, sampai dengan 244. Usulan pemerintah berbunyi: Pasal 29 ayat (1),
55 - "Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita restitusi atau restitusi yang dititipkan berupa barang dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang." Lalu, DIM Nomor 240. Usulan pemerintah berbunyi, ayat (2): "Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, pemintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung." DIM 241, usulan pemerintah berbunyi, ayat (3): "Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyidik melalui penuntut umum." DIM Nomor 242, usulan pemerintah, ayat (4) berbunyi: "Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan sebagaiman permintaan penetapan, maaf, ayat (4) Dalam hal, dalam tahap penuntutan, hal perkara dihentikan demi hukum pada permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum." DIM Nomor 243 berbunyi, ayat (5): "Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara." Dan, DIM Nomor 244, ayat (6) berbunyi, "Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, pihak Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bapak/Ibu Yang Mulia, sebenarnya ketentuan Pasal 239 sampai dengan Pasal 244, ini betul-betul masalah teknis yuridis, ya. Jadi, ini mengenai yang telah direstitusi ini seperti apa.
56 - Jadi, makanya harus ada perintah untuk lelang dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya jangan sampai yang sudah jelas-jelas ada korban, dia tidak mendapatkan restitusi, meskipun perkara itu dikesampingkan atau ditutup demi hukum. Itu, ruhnya seperti itu. Tapi yang selain itu betul-betul sangat teknis yuridis yang selama ini dilakukan demikian. Ah, mengapa kami perlu mencantumkan di sini? Ya, untuk memberikan kepastian bahwa harta yang telah disita sebagai jaminan restitusi itu betul- betul bisa sampai kepada tangan korban. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Terima kasih, Prof. Silakan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Bertanya, saya terkait dengan Pasal 29 ayat (2), dalam hal perkara. KETUA RAPAT: Nomor DIM aja Mbak. Nomor DIM aja. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): DIM-nya 240. Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, mungkin bisa diperjelas seperti apa? Lalu ada hal yang, apakah itu di dalamnya termasuk ketika pelakunya dalam gangguan jiwa, misalnya atau seperti apa? Mohon penjelasan. KETUA RAPAT: Tunggu, Prof, kita tampung semua, Prof. Yang lain masih ada? Cukup itu aja? Ini, jangan sekalian aja, biar enggak bolak-balik. Engko bolak-balik angel. Inilah kadang-kadang. Bukan berpikir, SMS-nya, Whatsapp-nya belum masuk, Prof. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HU.): Bu Esti, Bapak/Ibu Yang Mulia.
57 - Mengapa ini dilakukan oleh Jaksa Agung? Ini yang dikenal dengan istilah hak deponer dari jaksa agung. Ini bahasa yang sangat umum memang dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung bisa menuntut perkara demi kepentingan umum. Ini... PESERTA RAPAT: (ucapan tidak terdengar, tanpa mic) kalau konteksnya kekerasan seksual? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau konteks kekerasan seksual belum ada. Belum ada, Bu. Ya itu bisa saja yang terjadi kalau misalnya apa,.. Ya, berbicara dulu dideponer, tapi itu kan bukan kasus kekerasan seksual. Ya, itu bisa, termasuk di sana kalau pelaku itu dia sakit jiwa dan lain sebagainya, perkara dikesampingkan demi kepentingan umum. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Pikiran saya adalah kalau pelakunya itu dalam gangguan jiwa, lalu siapa yang bayar restitusi? Atau tuh gelandangan siapa yang bayar restitusi? Berarti negara? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Negara, betul. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ya, jadi hanya untuk memastikan saja bahwa korban memang punya hak terhadap restitusi itu, WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Siapa pun pelakunya. Baik.
58 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Siap. Demikian. KETUA RAPAT: Sebenarnya tadi ini kan sudah dijelaskan sebelum sama Prof. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.): (suara tidak jelas) sehat, kuat, perkasa. KETUA RAPAT: Ini dari tadi perkasa, ganteng, kok, kelihatannya ada apa ini, lho? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan, saya masih enggak rela kalau pelaku yang nyata-nyata secara fisik, sebenarnya dia punya kemampuan, hanya tidak punya harta, itu berbeda, maksudnya, gitu lho. KETUA RAPAT: Ini harus lagu Meggy Z, nih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Apa dapat disetujui, Bapak/Ibu? KETUA RAPAT: Setuju ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: Ok, Clear ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear.
59 - KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Clear, Pak, tambah di penjelasannya supaya jelas. KETUA RAPAT: Iya, kan sudah tadi Sekarang kita masuk DIM 251, eh, 245. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 245 kami usulkan untuk dihapus. KETUA RAPAT: Dihapus. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, karena ini ada dalam Undang-Undang tentang Anak. KETUA RAPAT: Oke, Ibu/Bapak, sepakat? PESERTA RAPAT: Maksudnya gimana? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Mungkin pendalaman saja, Pimpinan, izin. KETUA RAPAT: Ini kemarin sudah dibahas ini. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Iya, ini dipastikan, saya kemarin sudah yang soal pidana restorative. Tapi kalau untuk LPSK, sudah jalan kan, ya, kalau sampai restitusi untuk anak itu bisa dilakukan juga dengan undang-undang existing, ya? Terima kasih.
60 - KETUA RAPAT: Kan Christina mengingatkan kembali dan mengkonfirmasi ulang, bukan dihapus, dia sebenarnya ikut dengan aturan yang existing. Dihapus sih kagak. Clear ya? Mbak Esti? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Kalau memang itu sesuai dengan undang-undang yang existing, mengapa yang Pasal 24 tidak kita tulis seperti kemarin? Kalau kemarin kan langsung ditulis sesuai dengan undang-undang, kalau pelakunya itu anak. Nah, berbicara restitusi, ya, harus begitu juga. Yang di atas kemarin sudah dilakukan, Pak. Berapa ya, nomornya? KETUA RAPAT: DIM nomor berapa? Jangan pasal ,Mbak. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Aku juga bingung. KETUA RAPAT: 162? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Soal anak, soal anak, kemarin kan kemudian ya. KETUA RAPAT: Teman TA, silakan tampilkan 162. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sesuatu terhadap perilaku anak kemudian diatur sesuai dengan undang-undang. KETUA RAPAT: nggeh-nggeh ini kita lihat. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): 162.
61 - KETUA RAPAT: Ya, 162. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Iya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kecuali terhadap pelaku anak, kan ya? KETUA RAPAT: Silakan, TA. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik, rumusan baru yang telah disepakati pada DIM 162: "Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang." KETUA RAPAT: Bukan, yang 2165, kan, substansi baru. Kalau yang 245, oke. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi begini, ini ketika pelaku itu anak, itu kan tetap juga tidak melepaskan dia dari restitusi, iya kan? Oleh karena itu, mengapa kita usulkan untuk ini dihapus? Kalau ini dihapus, ini kan berarti persoalan mengenai restitusi di sini tidak membedakan antara pelaku anak dan pelaku orang dewasa, tetap kalau dia tidak ada ini dan lain sebagainya, tetap dibayarkan oleh negara. Ini sebetulnya pilihan, pilihan kita. Apakah yang mungkin untuk didiskusikan, apakah untuk pelaku anak mau disamakan dengan pelaku dewasa terkait restitusi. Sebab, mohon maaf, kalau pelaku anak ini kan belum tentu dia punya harta. Kalau pelaku anak itu kan dia belum punya harta, lalu kemudian yang disita, kan, pasti harta bapak ibunya. KETUA RAPAT: Coba ben konsisten Mbake biar tidak.
62 - F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Begini, tujuan utama tetap korban harus mendapatkan haknya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Persis. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Yang kedua, ketika pelaku itu anak, kita pastikan punya harta kekayaan yang harus disita. Nah, inilah yang kemudian harus dijawab, siapakah yang harus membayar restitusi? Apakah karena dia masih menjadi tanggung jawab orang tua, ketika dia masih anak-anak, harus sita harta orang tuanya atau kemudian karena tidak bisa membayarkan, karena ini masih anak-anak, lalu dibayarkan oleh negara? Nah, ini yang harus dijawab. Kalau saya mengusulkan, ketika anak melakukan sebagai pelaku tindakan pelecehan seksual, orang tua, berbeda dengan orang tua yang melakukan, anak tidak ikut bertanggung jawab kalau soal pelecehan seksual, tapi ketika yang melakukan itu anak, anak masih dalam tanggung jawab orang tua atau perwalian, maka harus ada yang bertanggungjawab di sini. Maka tidak bisa otomatis menurut saya, kemudian itu dibebankan kepada negara, tapi harus ada jalan ke luarnya. Jalan keluarnya apa? Iya, kalau usulan saya, ya, orang tua yang mestinya ikut bertanggung jawab. Itulah yang kemudian harus memberikan atau membayar restitusi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju yang diusulkan Bu Esti, ya. Jadi, makanya itu kita memang ini betul-betul terbuka untuk diskusi soal Pasal 24. Jadi, mungkin saja kita rubah redaksional, "Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali." Itu sesuai dengan PP 43 Tahun 2017. Jadi, PP ini yang kita tingkatkan, di-state di dalam undang-undang, kalau disetujui, "dalam hal pelaku merupakan anak". KETUA RAPAT: Silakan, dicatat sekalian, TA.
63 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): "Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali." Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Restitusi, restitusi bagi anak. KETUA RAPAT: Sekalian aja dalam kurung, enggak? Gak usah ya? Enggak, itu referensinya. F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya, siapa? Bu Lisda. F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Saya setuju untuk orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan, yang ingin saya tanyakan bila orang tuanya tidak mampu? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Maka mekanisme yang lain di atas. F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.): Kembali lagi, ya? Baik, terima kasih. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Berarti, nambah, nambah poin, Pimpinan, izin. Apabila orang tua nggak, tidak mampu kembali sama dengan seperti yang di atas. KETUA RAPAT: Prof, apakah perlu tambahan penjelasan seperti permintaan Bu Ela atau sudah memadai penjelasan yang sebelumnya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sebetulnya sudah memadai. Jadi, kalau memang orang tua itu tidak ini ya, berlaku mekanisme yang di atas kan, mestinya begitu.
64 - F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Iya, karena PP ini juga kan enggak kuat maksudnya, kalau dijadikan acuan. KETUA RAPAT: Ini kan undang-undang. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Iya, kalau tadi disamakan maksudnya mengacunya, tetapi penting itu dilakukan ketika, karena kita kan menjaga hak korban. Tetap itu dicantolkan ke atas, maksudnya bunyi di situ, apabila orang tua, tambahan saja. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Nah, ini masih agak kembali ke tadi. Oke, orang tua anggaplah begitu ya. Ini kan kalau saya sama, nih, Pak Wamen. Pimpinan, maaf, misalnya kita anggap orang tua tidak setuju, tapi kan bisa dimungkinkan ada mekanisme yang terutang tadi, gitu, sehingga sama sekali tidak lepas. Orang tuanya tetap bisa bekerja dan diutangin, misalkan LPSK atau melalui dana trust fund, sehingga dia tetap memberikan sesuatu sebagai bentuk restitusi itu, gitu. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Saya kira ini dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Dan dari tadi yang Ibu sampaikan itu kan adalah konsep pidana kerja social, Bu, ya, ini berbeda. Jadi, memang ini kalau kita melihat kepada PP yang ada, bahwa dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali. Kemudian, Ibu, tadi meminta bagaimana kalau orang tua atau wali itu tidak mempunyai harta yang cukup? Maka, secara otomatis, kan, dia akan mengikuti yang di atas, aturan yang di atas. Apakah itu perlu di-state? Kalau itu di-state, saya kira itu overboden, ya. Karena sudah pasti dengan sendirinya secara mutatis mutandis, apa, ada di, atau, ah, kalau dalam penjelasan. bolehlah, saya kira. Jadi, kita memberikan penjelasan saja, mohon dicatat.
65 - "Jika orang tua atau wali tidak memiliki harta yang cukup untuk restitusi, restitusi terha titik, eh, koma, restitusi terhadap korban dilakukan sesuai dengan undang-undang ini." Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear, ya? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut 246, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Enam (6) ini, sebentar, saya lihat ini ada perbedaan. Enggak ada ya? KETUA RAPAT: Enggak ada, substansi baru. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini. F- P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Izin, Pimpinan, undang-undang atau peraturan pemerintah? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ketentuan mengenai tata cara pegajuan Ini bedanya apa? Ada bedanya ini? Oh, ini hanya sebenarnya redaksional saja ini ya. KETUA RAPAT: Iya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Redaksional, maaf ya. KETUA RAPAT: Oke, ini redaksional. ya.
66 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. Pengajuan restitusi dilaksanakan, iya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dilaksanakan dengan peraturan perundang- undangan berarti termasuk di dalamnya pengajuan dan pelaksanaan. Ya, redaksional sebetulnya ini, Bapak/Ibu. KETUA RAPAT: Oke, nanti kita selesaikan kalau redaksional. F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Pimpinan, menegaskan sedikit. Pemerintah, ini beban negara semakin banyak, ya? Karena tadi terkait dengan restitusi ini, tanggung jawab paling akhir ada di negara, baik pelaku dewasa ataupun sekarang poin ini juga ditambah anak. Saya perlu memastikan apakah juga siap dan mampu untuk bisa memenuhi, mengaplikasikan undang-undang ke depan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau bertanya mengenai kewajiban negara, tidak bisa bilang tidak siap. Tadi yang sudah berulang kali dikatakan oleh Yang Mulia Pak Taubas itu, ya, itu salah satu wujudnya negara hadir dan itu adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Prof, Bu Ela ini Kapoksi PKB di Komisi XI. Jadi, selalu preferensi Beliau begitu, Prof. PESERTA RAPAT: Keuangan negara. KETUA RAPAT: Jadi, bukan, alam bawah sadarnya selalu seperti itu.
67 - F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.): Soalnya, soalnya banyak berkelit nantinya, Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi, ah, itu, biasa Prof. Kalau Komisi III lain, langgamnya ini Komisi XI, Prof. Ini sahabat saya, Prof. Oke, clear ya? (RAPAT: SETUJU) Kita, Bu Ela ini aktivis juga, Prof, luar biasa ini. Kita lanjut ke DIM Nomor 248 dan 249. Silakan TA bacakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Mohon izin, Pimpinan, tadi yang putusan dimaksud clear itu berarti clear yang ikuti Pemerintah atau yang rumusan usulan kita? KETUA RAPAT: Ini bawa ke Timus saja. Kan, redaksional aja ini. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Iya, yang dipakai yang disetujui yang, yang.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul, hanya redaksional ini sebetulnya. KETUA RAPAT: Ya, nanti dibawa ke Timus saja. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T): Pimpinan, sebelum masuk ke sana, boleh menambah sedikit? KETUA RAPAT: Ya, Bu Sondang.
68 - F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T): Saya menarik yang disampaikan oleh Ibu Ela tadi mengenai kesiapan negara dalam hal pe penjaminan dana untuk penjaminan korban. Sebaiknya jangan sampai, begini maksudnya, ketika nanti undang-undang ini sudah jadi disahkan dan diaplikasikan, ternyata ada kasus, ya memang harus membutuhkan tadi dana dari dana bantuan korban, negara enggak siap, gitu loh. Jadi, sebaiknya memang sebelum ini nanti disahkan, Kementerian Keuangan, dalam hal ini yang akan nanti bertanggung jawab terhadap penganggaran, sudah diinformasikan dan, oh ya, aware dengan yang ada, namanya victim trust fund, begitu. Jangan sampai nanti yang terjadi itu, benar, saling melempar, kami tidak tahu dan tidak siap dan, apa namanya, tidak akan ter terteraplikasi, begitu. Itu saja. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebenarnya beginilah, kalau cukup gak cukup, kan, beraksi kita. yang penting political will-nya sebagai alas, itu saja sebenarnya. Itu saja, Bu Sondang dan Kakak Ela yang terhormat. Masalah ada atau tidak segala macam, ya, itu bicara to be continued- lah, tapi minimal ada alas political will-nya yang menjadi pegangan. Begitu, Kakak Sondang, kurang lebih. Cocok? Atur. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Ya, maksud saya gini, apakah tidak sebaiknya juga nanti dalam hal ini Kementerian Keuangan diikutkan, tidak hanya sepanjang, harus sepanjang apa namanya, undang-undang ini dibikin, apakah nanti pada saat mau membahas mengenai pasal yang memuat daripada dana korban ini? Begitu, Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Prof? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Begini, saya mau mengatakan bahwa ketika kita membuat suatu aturan, ini kan memang dipastikan harus applicable, bisa dilaksanakan, itu yang pertama.
69 - Yang kedua, berulang kali sudah kami sampaikan dan tadi diawali oleh Pak Taufik Basari bahwa, ini adalah wujud tanggung jawab negara. Jadi, jangan ditanya siap tidak siap, harus siap. Jangan ditanya siap enggak siap. Kementerian Keuangan kalau ditanya enggak siap terus, tapi kalau ini perintah undang-undang harus siap. KETUA RAPAT: Bu Ela, ini kalau pejabatnya aktivis, ya, seperti ini. Jadi, Bu Ela bersyukur. Oke, kita lanjut ya? Silakan, TA 248-249. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 248, usulan di DPR Pasal 26 berbunyi, ayat (1): "Korban atau setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada terjadinya kepolisian, UPTD PPA, atau lembaga penyedia layanan, baik di tempat korban berada, maupun di tempat kejadian perkara." Usulan rumusan dari Pemerintah, Pasal 31 ayat (1) berbunyi: "Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan tindak pidana kekerasan seksual peristiwa yang merupakan melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara." DIM Nomor 249 usulan DPR, ayat (2), berbunyi: "Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPTD PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual." Usulan dari Pemerintah, ayat (2) berbunyi: "Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, layanan berbasis masyarakat dan/atau kepolisian, jika menemukan adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. lembaga penyedia Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof.
70 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, sebetulnya DIM 248-249 ini dalam satu nafas. Justru usulan Pemerintah ini memperluas akses korban untuk melapor. Jadi, tidak hanya pada yang sebatas UPT PPA dan lembaga (ucapan tidak jelas), tapi kepada siapa pun di sini kita perluas. Itu saja sebetulnya intinya, jadi akses untuk melakukan pelaporan sebetulnya. Demikian, Yang Mulia F- P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Lisda dulu, baru Mbak Luluk. F- P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.): Oke, baik. Terima kasih, Pimpinan. Saya mengusulkan untuk menambahkan kata mendengar, "korban atau setiap orang yang mengetahui, mendengar atau menyaksikan." "Mendengar" ditambahkan sebagai harmonisasi dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 7, terima kasih. Dan untuk, maaf, dan untuk 249, ini ditambahkan berdasarkan tenaga kesehatan wajib persetujuan korban. menginformasikan ini berdasarkan persetujuan korban." "Tenaga medis atau Terima kasih. KETUA RAPAT: Mbak Luluk. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, saya mau mempertanyakan juga yang DIM 249, ini apakah posisi korban dan juga tenaga medis ini tetap dipastikan hak korban untuk memberikan persetujuan atau tenaga medis, baik ada persetujuan atau tidak, maka dia punya kewajiban untuk memberitahukan ini, gitu? Artinya, kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi itu tetap harus dengan persetujuan, atau dengan tanpa persetujuan, atau ini
71 - ditulis juga eksplisit, baik dengan persetujuan, atau tidak dengan persetujuan, atau tidak pakai itu? Mohon maaf. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, mengapa kita menggunakan istilah mengetahui atau melihat dan tidak mendengar? Ini untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah testimonium de auditu. Jadi, hanya mendengar cerita tiba-tiba dia sudah lapor, belum ngecek kebenarannya. Jadi, kita mengguna, kita mencegah istilah mendengar, itu ada yang di, ya testimonium de auditu itu dikenal dengan istilah hear say, ya. Itu kan bukan suatu bukti. Tapi, kalau dia mengetahui atau dia melihat, ini kan bisa langsung di-BAP. Tapi, kalau dia hanya mendengar cerita tetangga, kan, celaka juga tiba-tiba langsung lapor tanpa melakukan konfirmasi. Itu mengapa kita menghindari kata mendengar untuk menghindari testimonium de auditu. Yang berikut, kalau kita melihat di sini mengenai tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan, ini suatu kewajiban, baik dengan persetujuan maupun tidak dengan persetujuan, dia harus. Karena kan, kita ingin, kan, ini bisa diungkap. Kan selama ini yang membuat, apa, berbagai macam kejahatan seksual tidak terungkap, kan, antara lain adalah karena ada, tidak ada keberanian untuk melapor dan lain sebagainya, Jadi, kita memberikan kewajiban kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam hal tadi, dikatakan apa, yang permulaannya menemukan adanya dugaan, ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ya, mungkin ketika dia memeriksa ada lebam-lebam dan lain sebagainya, itu seharusnya dia sudah bisa. Ini sekali lagi betul-betul mempermudah korban untuk mendapatkan keadilan dengan melaporkan. Tetapi, tidak hanya korban saja, orang lain pun boleh melaporkan itu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Oke, paham, Pimpinan. Tetapi mungkin enggak kalau kemudian itu di justru dimasukkan? Kan juga tidak mengurangin, tetapi tetap bahwa apa yang ada, ada kemungkinan bahwa memang itu butuh persetujuan, tetapi juga tidak, tetapi bisa dituliskan, baik dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan.
72 - KETUA RAPAT: Kalau itu tidak perlu di, tidak perlu dicantumkan, karena kata wajib itu mau persetujuan maupun tidak persetujuan tetap harus, itu imperatif. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T): Pimpinan. KETUA RAPAT: Oke, silakan. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): itu, kan, dia menjunjung tinggi dengan yang namanya rahasia pasien. Jadi, jangan sampai juga nanti dia dikenakan pasal, saya enggak tahu ada pasal yang lain untuk kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis atau tidak, dan kemudian mungkin ditambahkan di dalam pasal ini untuk menegaskan, dia menyampaikan itu dalam hal menemukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut pada dalam pekerjaannya dia, memeriksa pasien dan lain sebagainya. Izin, kalau tenaga medis atau tenaga kesehatan Jangan, maksudnya, dia tidak dalam rangka memeriksa pasien atau hanya sebatas sebagai keluarga atau segala macam. Jadi, memang hanya dalam tugas, begitu. Terima kasih, Pimpinan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih Bu Sondang. Saya kira ketika ini di-state dalam undang-undang, maka kewajiban seorang dokter, atau kewajiban seorang tenaga kesehatan, atau tenaga medis itu kemudian menjadi hapus, karena dia berdasarkan perintah undang- undang. Jadi, dia tidak mungkin dituntut karena kemudian apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Demikian. KETUA RAPAT: Teman-teman semua, clear ya, 248-249, oke? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke DIM 251, eh, 250 dulu. Silakan, TA.
73 - TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 250, usulan DPR, Pasal 27 berbunyi: layanan yang menerima "UPTD PPA atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian." lembaga penyedia Usulan dari Pemerintah berbunyi, Pasal 32: "UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan/atau layanan berbasis masyarakat yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan memberikan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban." lembaga penyedia Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pada dasarnya untuk konsisten dengan yang di atas, kami menambahkan sesuai dengan yang ada dalam DIM 248-249. Jadi, kami menambahkan mengenai, apa Namanya, unit-unit selain termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan seterusnya. Jadi, sama, intinya ini sama. Itu demikian juga dalam DIM yang 251 itu, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Tapi 251, nih, kan urutannya sampai 256, eh, 258 ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, 258 betul. KETUA RAPAT: Oke, kita putuskan 250. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Sebentar, Ketua.
74 - Iya ini biar agak konsisten dengan yang sebelumnya, yang terkait dengan UPTD PPA dan seterusnya, yang dulu kan ini rangkaiannya itu UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan, mungkin yang Lembaga, eh, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat bisa diganti lembaga penyedia layanan. Toh, itu termasuk juga lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat itu juga termasuk di dalam lembaga penyedia layanan. Jadi, biar biar, apa, komprehensif, kalau ini kan nguncinya yang di sini aja. Oke, itu saja. Jadi, kalau rumusannya begini, UPTD PPA unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan/atau lembaga penyedia layanan yang menerima laporan, bukan kalau ini kan layanan berbasis masyarakat, yang menerima pelaporan sebagaimana wajib memberikan pendampingan dan seterusnya, tapi kemudian ditambahkan lagi frasanya berdasarkan persetujuan korban. Ini, ini yang kita maksudkan bila apa pun, walaupun ini memang sangat penting, tapi juga tidak boleh diabaikan ada hak korban bahwa dia tahu, oh, dia ternyata apa namanya, akan dilaporkan situasinya. Masa iya sih kemudian korban tidak kemudian tahu bahwa ternyata ada pihak lain yang sudah melakukan proses-proses itu, sampai sejauh itu. Atau memberi tahu kepada korban dan persetujuan. Coba, kita refleksikan sekali lagi ya, karena memang ini sama sekali posisinya menyediakan kehadiran korban. Korban ini kan enggak hadir di sini, seolah-olah. KETUA RAPAT: Bu Ratna, Bu Ratna bawa Galih enggak? Galihnya dibawa enggak? KEMEN PPA RI (RATNA SUSIANAWATI): Izin, Pimpinan. Bu Luluk dan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Dari pa, dari DIM 248 sampai 258, sebetulnya ini adalah, kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Wamen, kita ingin memperkuat bahwa mekanisme di bagian 5 ini adalah terkait dengan pelaporan korban. Namun, Pemerintah menambahkan bahwa di dalam laporan korban ini kita membedakan mana lembaga layanan, penyedia layanan yang dikelola oleh Pemerintah. Dan juga kita tidak menafikan, kita pasti, kita ingin meng me, artinya karena kita tahu persis bahwa di dalam pelaksanaan sehari-hari itu, lembaga layanan berbasis masyarakat, teman-teman itu luar biasa. Jadi, kami hanya akan membedakan bahwa mana yang lembaga layanan yang memang ini milik Pemerintah, yang tadi disebutkan, Bu Luluk,
75 - ada UPTD PPA kemudian ada UPTD atau unit di bidang sosial, kemudian kepolisian yang itu adalah lembaga penyedia layanan yang, apa namanya, milik pemerintah. Tetapi, kita juga mengapresiasi kerja teman-teman di lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Itu semangat dari sebetulnya DIM 428 sampai dengan 259. Itu saja. Terima kasih Pimpinan, Bu Luluk. KETUA RAPAT: Iya, ini kan mengakomodir, toh? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Yang saya maksudkan yang terkait dengan, ini kan posisinya korban sama sekali dianggap dia di pihak yang berbeda, ya, atau di posisi yang tidak di posisi yang dia dimintain persetujuan sama sekali. KETUA RAPAT: Bukan, ini kan pelaporan, Bu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pelaporan memang tidak perlu persetujuan korban? Atau korban setidaknya diberitahu dan sekurang-kurangnya dia tahu bahwa ada yang sedang bekerja nih. KETUA RAPAT: 250 kita. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Kalau saya masih ada yang setuju dengan usulan DPR. Kalau yang, kalau yang usulan Pemerintah, ini kan menghilangkan, menyerahkan kepada kepolisian. Coba, kalau misalkan yang baru ya, "UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, oke, yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud, wajib memberikan pendampingan dan memberikan tidak ada pelayanan kepolisiannya, serta membuat laporan dan.... terpadu yang dibutuhkan oleh korban." Ini tapi KETUA RAPAT: Ini kalau usulan kita, kan, UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
76 - wajib memberikan pendampingan layanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian. Coba, TA, jelaskanlah dulu ini. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ini sudah benar ini yang DPR, tapi ditambah sama yang Pemerintah digabung saja. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Anggota. Jadi alurnya itu adalah ketika korban, atau saksi, atau orang yang melihat, ya, itu apa, dapat melaporkan, ya, langsung kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, lembaga sosial, lembaga penyedia layanan, dan/atau kepolisian, ya. Itu sebagaimana tercantum, pertama, di DIM 248. Nah, ketik ketika masuk ke DIM 250, maka ketika korban, atau saksi, atau orang melihat itu melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan tidak kepada kepolisian, maka sebagaimana yang diatur, sebagaimana dirumuskan DPR harus melaporkanlah juga kepada kepolisian. Jadi, UPTD itu melaporkan kepolisian, sedangkan kalau yang di rumusan Pemerintah ini tidak ada kewajiban dari UPTD-UPTD tadi untuk melaporkan kepada kepolisian. Demikian, Pimpinan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ada di 254, ada di dalam, di dalam DIM 254 ada, DIM 254. Makanya satu tarikan nafas, kalau kami boleh mengusulkan.... KETUA RAPAT: Oke-oke. begini, kita baca semua saja, lebih baik ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul-betul. KETUA RAPAT: Oke, TA, silakan bacakan sampai....
77 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sampai 258, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Sampai 258, cocok. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Silakan! TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik. DIM nomor, selanjutnya DIM Nomor 251, usulan DPR, Pasal 28 berbunyi, ayat (1): "Dalam hal korban menyampaikan laporan melalui UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan, UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan wajib." Usulan dari Pemerintah menjadi Pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau layanan berbasis masyarakat, UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib." lembaga penyedia Selanjutnya ke DIM 244, ini substansi, usulan DPR, ayat (2) berbunyi: "UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada korban atau keluarga korban." Lalu usulan dari Pemerintah menjadi ayat (2) berbunyi: "UPTD PPA, unit pelaksana teknis, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau layanan berbasis masyarakat wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog." lembaga penyedia DIM Nomor 255, usulan DPR, ayat (3) berbunyi:
78 - "UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan wajib menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual paling lama 3x24 jam kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan." Usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (3): "UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di layanan berbasis bidang sosial dan/atau masyarakat wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimak, sebagaimna pada ayat (1) paling lambat 3 x 24 jam." lembaga penyedia laporan dan/atau Lalu, DIM nomor 256, usulan DPR, ayat (4) berbunyi: "UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan yang menerima pelaporan korban wajib memberikan informasi tertulis kepada korban atau keluarga korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan." Adapun usulan dari Pemerintah, ayat (4) ini untuk dihapus. Lalu, selanjutnya DIM Nomor 258, usulan Pem, DPR, ayat (6) berbunyi: "Penerimaan pelaporan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak." Usulan dari Pemerintah ayat lim, menjadi ayat (5) berbunyi: "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau pendidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak." Sekian. KETUA RAPAT: Ya, silakan, Prof, sama Bu Ratna. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, silakan, Bu Ratna. KETUA RAPAT: Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ratna.
79 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Baik ini, dua empat, dua lma berapa tadi? 250 sampai dengan 258, Bapak/Ibu Yang Mulia, ini terkait pelaporan. Yang pada intinya, satu, dia bersifat teknis dan yang kedua, kita betul-betul menjamin bahwa memang ini kemudian mempunyai akses dan bisa dilaksanakan. Jadi, betul-betul aturannya di sini sangat teknis, kalau kita baca mulai dari DIM 250 sampai dengan 258. Demikian. Mohon masukan kalau ada atau ada pertanyaan? KETUA RAPAT: Iya, silakan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pmpinan. KETUA RAPAT: Ya, Bu Luluk, Bu Lisda, habis itu Bu Christina, Pak Taubas. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ya, izin, Pimpinan. Ini DIM 253 ya, 253 ini kan tetap, tetap. Tetapi, yaitu poin b menyelenggarakan penguatan psikologi sebagai korban. Yang harus kita pikirkan bahwa dalam hal lembaga pelayanan ini justru tidak memiliki layanan penguatan psikologis dan itu kan sangat dimungkinkan. Maka, ini ada tambahan usulan substansi baru, dalam hal, yaitu poin 2- nya. "Dalam hal lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki layanan penguatan psikologi sebagai korban dan/atau layanan lainnya, lembaga penyedia layanan memfasilitasi korban, mengakses hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan di UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan lainnya yang menyediakan layanan yang dibutuhkan korban." Kemudian point 3-nya. "UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan melalui layanan psikologis menggali informasi dari korban dengan mengajukan pertanyaan, dapat menjadi dasar penyidikan. Empat,
80 - "Penyelenggaraan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan persetujuan korban dengan perekaman elektronik atau kehadiran kepolisian di ruang terpisah untuk kepentingan penyidikan." Lalu, yang kelima, "Laporan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dari pemberian berbagai layanan yang dibutuhkan korban, agar korban tidak mengulangi pemberian informasi dalam mengakses setiap layanan." Ini, ini sebenarnya usulan substansi baru, tapi juga sekaligus mungkin mengajukan semacam usulan. Sekiranya kita bisa membuat semacam kayak simulasi sedikit, Pimpinan, memberikan kesempatan, mungkin tidak sekarang. Itu mungkin juga akan sangat bagus bagaimana ini bisa, alurnya itu bisa kelihatan. Tapi yang tadi ini usulan substansi baru, dimulai dari poin b, bilamana penguatan psikologis itu enggak ada. Teknis ya, Ketua. KETUA RAPAT: Prof, mau digabung atau dijawab satu-satu? Digabung aja ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Digabung aja, tapi mohon maaf, tadi kita ini kan pada dasarnya tetap dengan usulan DPR, mau ditambahkan monggolah kalau disetujui. KETUA RAPAT: Ndaklah. Oke, gimana? Takon sing liyane. Ok, Bu Lisda, habis itu Bu Christina. F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Terima kasih, Pimpinan. Mungkin di 253 ini saya hanya ingin memastikan bahwa layanan yang nantinya akan melayani korban ini untuk apa ya, ada di, sudah adakah di sini aturan untuk mereka itu hanya menyampaikan itu satu kali, gitu, Prof? Jadi, jangan setiap ada layanan, cerita lagi. Ada layanan, cerita lagi, gitu, apa, menimbulkan trauma, ya.
81 - Jadi, kalau dari kita lihat di lapangan, misalnya nih, anak-anak yang kita datangi, pertama kali dia mau cerita gini, tetapi kalau sudah lain lagi orang, lain lagi orang, dia apa ya, seperti trauma, gitu, tidak mau lagi cerita. Jadi, harus ada aturan yang bagaimana dia, apakah direkam pertama itu sudah bisa nantinya itu kita pakai untuk keseluruhan dari pada layanan yang dibutuhkan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bu Christina. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Terima kasih, Pimpinan. Jadi, menyikapi masukkan ke kami, kalau pada dasarnya itu tidak semua instansi ini punya kesiapan yang sama, baik dari keberadaan, sumber daya, dan lain-lain. Jadi, sementara di sini kita melekatkan kewajiban kepada mereka semua. Nah, mungkin untuk kewajiban, masukan yang kami terima hanya ada di UPTD PPA, sementara yang lain hanya bersifat supporting. Karena di sini kan mereka wajib memberikan pendampingan, itu mungkin masih oke, semua bisa memberikan pendampingan. Cuman, kalau pendampingannya tadi di laporan, di ruang khusus, mungkin saja ruang khusus ini mereka tidak punya, karena di, kita bicara pelosok-pelosok Indonesia, gitu ya, yang mungkin juga itu bukan berupa ruangan, misalnya. Tapi kalau UPTD PPA ini kan kesiapannya lebih terjamin. Lalu, pelaporan kepolisian juga mungkin ini kita kenakan hanya kepada UPTD PPA, sementara yang lain bersifat supporting. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Taufik. F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Ya, baik terima kasih. Saya meng-highlight soal adanya persetujuan korban dalam proses pelaporan-pelaporan ini. Karena kalau saya membayangkan menjadi advokat, misalnya, maka tentu saya akan bertindak sebagaimana keinginan dari klien, ya.
82 - Kalau misalnya korbannya sendiri, misalnya dia benar-benar tidak mau. " Kok, kok saya enggak mau lapor, dilapor?" Jadi, menurut saya, penting juga kita pertimbangkan juga persetujuan korban ini di dalam, dalam konteks itu, demi perlindungan korban sendiri, gitu. Ya, dia jadi korban, dia paling tahu pada dirinya apa yang terbaik bagi dirinya, yang untuk pelaporan ya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Mbak Esti, silakan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Melanjutkan Pak Basori. Kalau merujuk pada pasalnya... KETUA RAPAT: Pak siapa, Mbak? F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Pak siapa tadi? Pak Taubas. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Basori namanya, Mas Taubas, Mas Taubas, ya Allah, pake bubur jenang apa. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Kok iya diulang, aku sudah mulai mak tratap e, ternyata salah juga. Kembali, Pak, Pasal 33, tadi kan di awal.... KETUA RAPAT: Nomor DIM aja. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Oh iya, DIM 251. Dari situ kan tadi kita? 251 itu, kan menyebutkan dalam hal korban menyampaikan laporan. Penekanannya kan dalam hal korban menyampaikan laporan, 251. Iya, artinya kan sudah tidak perlu persetujuan korban, karena ditandaskan dalam Pasal tiga, eh, 251 itu, "dalam hal korban menyampaikan
83 - laporan dan/atau informasi melalui blablablablabla, maka wajib begini begini begini," kan begitu? Dan, ini yang kemudian yang disampaikan Bu Luluk ini memang menjadi butuh perhatian kita bersama, karena lembaga penyedia layanan wajib menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban. Pertanyaannya, kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu, lalu bagaimana? Sehingga ada jalan ke luar yang tadi sudah disampaikan di dalam hal yang sudah disampaikan, ada substansi baru untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi dalam hal korban yang harus persetujuan korban, poinnya sudah ada di korban menyampaikan laporan. Demikian, Pak. KETUA RAPAT: Ada lagi yang lain atau Pak Nurdin mau tambahkan? Yang virtual? Oke kalau enggak ada, silakan pihak Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pada dasarnya saya kira mengenai disampaikan oleh Pak Taufik Basari sudah dijawab oleh Bu Esti. Terima kasih, Bu, mewakili Pemerintah. Betul, Sleman. KETUA RAPAT: Bukan, ini poros Sleman ini. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang kedua, Bapak Ibu Yang Mulia, ini kan kalau mengenai DIM 252, DIM 253 yang bersifat tetap, tetapi kalau memang ada perkembangan ingin diusulkan seperti Bu Luluk, kami tidak keberatan. Tinggal diformulasikan, Ibu, karena Ibu yang mengusulkan. Monggo, kita tinggal setuju. Enggak apa-apa, Pak Willy, kalau Beliau mengusulkan untuk tidak keberatan untuk melengkapi, saya kira, dimasukkan. tidak men, Pemerintah KETUA RAPAT: Setuju, oke. Clear ya, 251 sampai 258 dapat disepakati?
84 - F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Dilanjut. Saya supaya satu pemahaman dulu, Pak Ketua. Jadi, kemarin kan ada masukan soal 3 x 24 jam, tetapi dalam hal ini kalau kita lihat paling lambat 3 x 24 jam, itu bukan 3 x 24 jam sejak peristiwa itu terjadi, tetapi 3 x 24 jam setelah korban melaporkan. Jadi, poin apa, penggaris bawahnya harus di situ. Kalau kemudian misalnya, setahun setelah peristiwa itu baru korban melaporkan, berarti tindak lanjutnya dihitung dari setelah pelaporan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Betul-betul, pelapor, betul. Bukan pada saat tempus delicti-nya, betul, betul. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Jadi ini di penjelasannya harus lebih jelas lagi. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, tolong ditambah. Yang Mulia, mohon ditambahkan dalam penjelasan bahwa 3 x 24 jam yang dimasudkan adalah pada saat korban melapor, ya. KETUA RAPAT: Tolong dicatat, Tim TA. (suara tidak terekam). Kae akademisi ngono, ne ini kan kudu ngene ngene. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, mohon Yang Mulia, yang disampaikan oleh Bu Luluk kami sepakat, enggak ada masalah, tinggal dirumuskan. Sudah senang ,Bu? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. Soal kewajiban tadi gimana? Apakah kita hanya akan berikan ke UPTD PPA saja, apa semuanya kita wajibkan? Baiknya bagaimana?
85 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Semua, semua kewajiban untuk dilanjutkan. Jadi, tidak hanya UPTD PPA saja, tapi yang lain pun punya kewajiban, makasih. KETUA RAPAT: Kakak Hendrik, selamat datang. Kok, mukanya cerah sekali? Saya pikir habis mandie. Oh, habis wudhu. Luar biasa. Ini sudah salat Ashar soalnya. Kami biasanya kalau di DPR ini, Prof, kalau pusing-pusing kepala wudhu dulu, biar dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita bisa lanjut e? Sekarang kita geser ke? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 259. KETUA RAPAT: 259 ini panjang ini, Prof, ya? DIM 260 sampai dengan DIM 263. Silakan, TA dibacakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik. KETUA RAPAT: Oke. Ndak, 265 cuma reposisi. Berarti 261, 262. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sampai 266, sampai 266, Yang Mulia. PESERTA RAPAT: 263 WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):
86 - Oh ya. KETUA RAPAT: Sampai 263 dulu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan. Untuk tadi yang usulan baru mungkin tetap dicatat ya, biar gak lupa bahwa itu masuk ke Timus, yang setelah 253 yang disetujui sama Pemerintah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, itu urusannya Bu Luluk dengan.... F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, maksudnya di sana juga dipersaksikan. KETUA RAPAT: Ya, dipersaksikan atas persetujuan Pimpinan. Kalau Pimpinan enggak setuju, ya enggak usah. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum): Setuju-setuju, Bu, coba dilihat WA-nya jangan ada yang berkurang, Bu. KETUA RAPAT: Oke, silakan TA 261-263. Prof, kalau perlu wudhu, boleh juga, Prof. Oh, enggak apa? 16.30. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 16.30, iya, nanti kalau sudah sentuh Bu Luluk, baru saya wudhu lagi. KETUA RAPAT: Oke, silakan, Tim TA.
87 - TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM 259. Ini merupakan substansi baru dari Pemerintah yang mengusulkan adanya, bagian keenam perlindungan korban. Lalu, dilanjutkan ke DIM 261. Ini juga substansi baru dari Pemerintah, yang sebelumnya, di DIM sebelumnya itu adalah reposisi, itu menjadi di DIM 261, usulan Pemerintah, ayat (2): "Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Surat Ketetapan Perlindungan Sementara untuk waktu paling lama 14 hari terhitung sejak korban ditangani." Lalu, selanjutnya DIM Nomor 262, substansi baru dari Pemerintah berbunyi, ayat (3): "Untuk keperluan perlindungan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku." Lalu, selanjutnya DIM 263, substansi baru dari Pemerintah, berbunyi, ayat (4): "Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Ketetapan Pelindungan Sementara." Sekian, Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bapak/Ibu Yang Mulia, kami memang perlu menambahkan substansi baru ini adalah supaya komprehensif, tidak hanya restitusi, tapi juga kemudian ada perlindungan dan ada pemulihan terhadap korban. ini kami mengambil dari bagaimana perlindungan korban, khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kemudian kita menggeneralisir dan melakukan reformulasi. Pada hakekatnya DIM 260 sampai dengan DIM 263 Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Spiritnya dari PKDRT.
88 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, PKDRT. KETUA RAPAT: Teman-teman semua, setuju? Oke, Mbak Esti. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bu Luluk bilang, setuju sajalah. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke 264 dan 265. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 264, ini substansi baru dari Pemerintah dengan usulan, Pasal 35 ayat (1), "Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK." Lalu, DIM 265, substansi baru dari Pemerintah ayat (2) berbunyi: "Pemberian perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sekian. KETUA RAPAT: Clear ini ya? Kan, ini cuma tindak lanjutnya saja. Ya, sepakat ya, 264- 265? (RAPAT: SETUJU) Kita masuk ke DIM 266. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 266, usulan baru dari Pemerintah, Pasal 36 berbunyi:
89 - "Pemberian perlindungan sementara dan perlindungan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), dapat bekerjasama dengan UPTD PPA." KETUA RAPAT: Ya, sama ini, ya? Teman-teman, Mbak Esti silakan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sebentar, ini maaf saya balik sedikit, tetapi ini cukup penting. Jadi, ketika pihak korban melaporkan kepada lembaga-lembaga yang tadi sudah kita tuliskan, kadang pelaporan ini tidak diikuti dengan keinginan untuk dipolisikan. Sementara di sini, lembaga pelayanan harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi, kan ada kultur di tengah masyarakat kita, ketika misalnya saja seorang perempuan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, pengen cerita, pengen didampingi, pengen kemudian mendapat sedikit perlin atau perlindungan, ketenteraman hati itu jalan keluarnya bagaimana? Kalau kemudian, karena kalau sudah lapor polisi, berarti nanti ke ranah hukum, prosesnya jalan terus, proses hukum. Nah, tetapi ketika saya, tapi enggak pernah, moga-moga tidak. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Seseroanglah. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Seseorang itu kemudian mendapatkan, tapi saya hanya butuh melaporkan, itu hanya butuh konsultasi, curhat. KETUA RAPAT: Prof, bukan curhat, hanya butuh sandaran. Kalau itu (ucapan tidak jelas) abang sayang. Cuma butuh sandaran aja. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Mungkin itu perlu dicarikan jalan keluarnya. Apakah yang tadi itu, ketika melaporkan tadi, harus ada kalimat kalau mau lapor polisi atas seperti, Pak, sorry, Pak Taubas tadi untuk persetujuan. Kleru ojo kleru ,aku tadi bilang apa? Ya, terima kasih.
90 - KETUA RAPAT: Ya, ini bicara lebih kultur, Prof. Biasanya emang kalau sudah ke ranah hukum, tuh ya, bahasa kita ngeri-ngeri sedap. Dan itu pun sudah menjadi sebuah ekspos yang besar, gitu ya. Silakan, mungkin, atau ya, silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, memang ini adalah pilihan-pilihan ya. Yang pertama, kan kita harus garis bawahi bahwa ini bukan delik aduan ya, kecuali kalau delik aduan. Delik aduan itu sewaktu-waktu memang dia bisa mencabut atau dia curhat, sandaran, tadi tapi dia mengatakan jangan diadukan. Nah, itu bisa saja. Cuma kalau laporan ini akan menjadi rumit juga bagi kita, karena begitu memang dilaporkan, ya, harus diproses. KETUA RAPAT: Ya, kalau laporan korban diproses. Prof, berarti kalau mau kita buat norma baru membedakan antara curhatan dan laporan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pakai istilah yang paling bagus, Yang Mulia, itu sandaran itu. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ndak, ndak, Pak Ketua, ya. Artinya, di dalam ini karena bukan delik aduan, ini bukan delik aduan, ya, otomatis berarti. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan, jangan-jangan nanti para korban jadi takut untuk.... KETUA RAPAT: Bukan takut, tidak bermain-main. Kan kepastian hukum yang orang bilang tadi kenapa kita tidak menggunakan "mendengar", biar orang tidak semena-mena, semau-maunya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, betul-betul. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Oke, oke, begitu ya?
91 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Di satu sisi, kan kita berharap dengan undang-undang ini kan, banyak korban yang ingin bersuara, loh. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Kecuali lembaganya memang khusus lembaga pendampingan curhat, bukan lembaga (ucapan tidak jelas, peserta rapat saling bicara). WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Atau curhat dan sandaran. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sandaran untuk apa, psikologis atau apa, tapi ini perlu kita pikirkan juga. KETUA RAPAT: Kalau itu sejauh ini kita ada LPSK, besok kita buat Lembaga Pemantau Kegalauan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.): Izin, Pimpinan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ini serius, Pimpinan, saya agak (ucapan tidak jelas) F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.): Pimpinan, izin. Boleh enggak, boleh saya mengusulkan kalau ini kemudian bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan atau pemerintah itu yang terkait dengan ketentuan, misalnya soal (ucapan tidak jelas) laporan, (ucapan tidak jelas) informasi dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan atau hal yang mungkin juga tidak diharapkan oleh korban itu enggak terjadi, gitu, karena itu juga sangat teknis. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ah, itu SOP teknis, yang pasti akan diatur lebih lanjut, Bu. Terima kasih.
92 - F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan, izin. Mungkin yang saya sampaikan tadi bisa menjadi solusi. Jadi, ketika UPTDP PPA itu wajib, sementara yang lain belum. Jadi, yang lain di saat sebagai lembaga sandaran pimpinan tadi. KETUA RAPAT: Sandaran pimpinan atau sandaran Kakak Christina? Silakan, Prof, tadi di-challenge, bukan di-challenge, di-explore sama Bu Christina. Apakah, dari awal Beliau mengingatkan, apakah dengan kapasitas yang berbeda-beda, dengan fasilitas yang berbeda-beda, apakah memiliki kewajiban yang sama satu dan yang lain? Itu, Prof. Pak Basuri ke mana? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia, karena memang dasarnya laporan, ya, wajib untuk meneruskan. Wajib njeh, lapor soalnya. KETUA RAPAT: Gini, Prof, kalau di Jogja, di kos-kosan, tamu wajib lapor 1x24 jam. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Pak, Pak, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Silakan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Misalnya begini, saya datang sebagai korban, tapi saya memang tidak mau melanjutkan kepolisian. Saya ke sini bukan untuk melapor, tapi untuk berbagi hal yang sedang terjadi pada saya. Terus kemudian saya mengatakan juga, "Tapi saya tidak ingin ini diteruskan ke polisi." Itu boleh enggak? Boleh enggak? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Boleh dong, boleh.
93 - KETUA RAPAT: Kita kan sedang bicara Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana, kan ya? Jadi, jadi tidak, bukan ruang lingkupnya jadi berbeda, Mbak. Bas, namamu berkembang di sini, ada Basuri, ada Baskoro. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Itu diatur di PP, itu kali, Ketua, nanti teknisnya. KETUA RAPAT: Ya, Oke F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Jadi, menerima, mencatat, dan seterusnya itu akan melaporkan.... WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia, mungkin dari teman-teman kepolisian, ini sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana ingin berbicara. KETUA RAPAT: Silakan, Bu Ratna, ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bu Rita. KETUA RAPAT: Bu Rita, maaf, Bu Rita. POLRI (RITA W WIBISONO): Terima kasih, Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian, mohon izin. Sepengalaman kami di unit PPA, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, kami mengenal sistem mekanisme kerja yang kita sebut dengan konseling. Tapi konseling yang kami lakukan bukan men-treatment korban untuk sembuh, seperti yang dilakukan para psikolog. Konseling yang kami lakukan adalah meng-asesmen kebutuhan korban, sehingga tatkala korban datang ke kantor polisi sekalipun, kemudian
94 - dia dengan berbagai pertimbangan, dengan informasi yang kami sampaikan, kemudian memutuskan untuk tidak membuat laporan polisi pun di situ tidak kami lakukan proses lebih lanjut. Apalagi.... KETUA RAPAT: Jadi, ada ruang tabayun atau ruang curhat ya? POLRI (RITA W WIBISONO): Siap, betul sekali, Pimpinan. Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT: Luar biasa. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Berarti, Yang Mulia, tidak perlu diatur, karena sudah dalam praktik juga demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Baskoro, Mbak Esti, clear ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Kita masuk ke DIM 267. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): (ucapan tidak jelas, tidak terekam), Yang Mulia. KETUA RAPAT: Bukan, 271. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 268. KETUA RAPAT: 268 sampai dengan 271.
95 - Silakan, TA, 268 sampai 271. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik. DIM Nomor 268 sampai dengan 271, ini merupakan usulan baru dari Pasal 37 yang diusulkan oleh Pemerintah, ayat (2) berbunyi: "Perintah pembatasan gerak pelaku dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk waktu paling lama 6 bulan." Lalu, DIM 269 ayat (3), usulan Pemerintah berbunyi: "Permohonan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir." perpanjangan perintah pembatasan DIM Nomor 270 ayat (4), usulan Pemerintah berbunyi: "Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian." Dan DIM 271 ayat (5), usulan Pemerintah berbunyi: "Dalam hal terhadap dengan ketentuan perundang-undangan." terdapat pelanggaran perintah pembatasan pelaku terdakwa dilakukan penahanan sesuai tersangka atau Sekian. KETUA RAPAT: Selamat datang Pak Abdul Wahid, Gubernur Riau. Habis kampanye, jadi kita Ramadhan ini akan undang Pak Wahid untuk launching Gubernur Riau. F-PKB (H. ABDUL WAHID, S.Pd.I., M.Si./WAKIL KETUA BALEG DPR RI): Aamiin, aamiin, aamiin, aamiin, aamiin. KETUA RAPAT: Lah, sak partai masa enggak ngerti, gitu loh Underestimate sama Wahid ini lho. Nasdem sudah ke luar rekom soalnya. Kalau PKB enggak gelem, pindah Nasdem. Bercanda.
96 - Oke, silakan ini sama, setuju ya? Mbak Esti? Kalau Mbak Esti belum, saya enggak ketuk. Eh, 268-271. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Baca dulu, Bu Luluk, ada WA mungkin. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Keren, Prof, keren. Sesuatu yang baru. KETUA RAPAT: Ini progresiflah. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Kurniasih dari Fraksi PKS, kita berikan applause. Kepada Daeng Supriansa, selamat datang. Tadi kalau Kakak Hendrik habis wudhu, Kakak Supriansa habis berbuka, karena kalau di wilayah Waktu Indonesia Timur sudah berbuka. Beliau ini biasa puasa Senin-Kamis, Prof. Clear ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut 272. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 272, ini substansi baru dari Pemerintah dengan usu, dengan berbunyi, Pasal 38: "Demi kepentingan umum, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan terkait dengan korban tindak pidana kekerasan seksual." KETUA RAPAT: Mbak Esti, ini, sek sek sek wong tuo, wong tuo.
97 - F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Izin, Ketua. KETUA RAPAT: Silakan, Pak Supriansa. F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Izin, Prof. Kira-kira, karena saya belum baca ke bawah-bawahnya ini, ini kan permintaan Jaksa, permintaan Jaksa ini kepada Ketua Pengadilan untuk menghapus. Apakah ada pasal disiapkan di situ, diwajibkan oleh Hakim atau diwajibkan oleh Ketua Pengadilan dan jajarannya itu untuk menyurati kementerian yang bisa menghapus? Maksudnya, salah satu pasal khusus untuk memerintahkan bahwa Ketua Pengadilan menyurati kepada kementerian terkait untuk menghapus. Adakah, Prof? Karena saya belum baca yang lain. Ya setelah-setelah. F- P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M..MTr.): Izin, Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya, Bu Lisda, Bu Mbak Luluk, Bu Sondang. F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.): Terima kasih, Pimpinan. Menyambung apa yang disampaikan rekan kita tad,i mungkin kalau saya mengusulkan untuk pengajuan penghapusan ini dimulai dari pelaporan. Artinya ,itu sudah bisa di dilakukan untuk menghindari konten-konten ini tersebar lagi, jadi tidak menunggu tahap penuntutan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Mbak Luluk.
98 - F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Terima kasih. Mohon maaf, Pimpinan, cuman ini setelah dibaca ulang yang 268, setuju, cuma mungkin menambahkan saja. KETUA RAPAT: 272? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.): Bukan, bukan, setuju tetap, tetapi siapa tahu ada yang kelewat. Mohon maaf sekali. Misalnya begini, lho, "dalam hal tersangka atau terdakwa", Mohon maaf ya, Ketua, ya, tidak ditahan karena dikhawatirkan akan kembali melakukan intimidasi dan seterusnya," bagaimana kalau kemudian juga ditambahkan, "dikhawatirkan menghilangkan barang bukti," begitu. KETUA RAPAT: Mbak, begini, saya dengan hormat kita saling menghormati. Di sini kita dulu, stay di DIM ini, baru kemudian ditinjau ulang DIM yang berikut. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Ok KETUA RAPAT: Jadi biar enggak putar-putar kita. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Berpusing-pusing ya, Ketua, ya? KETUA RAPAT: Iya. Iya, 272. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Kalau hal untuk hak dihilangkan, untuk hak dihapuskan itu di mana? Ini kan? Kalau yang tadi itu menambah, Ketua. Kalem-kalem, kita baca. Bentar kita baca.
99 - KETUA RAPAT: Kemarin bukannya sudah kita bahas ini, Bu Christina? Proses penghapusan jejak digital, kan? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Iya, tapi kemarin belum dibacakan ketentuannya, baru dijanjikan. Nah, ini udah ada. KETUA RAPAT: Makanya tadi, Bu, di-offer sama Bu Lisda, tidak menunggu putusan. Ini kan, gimana di sini kan teman-teman pada tahu semua. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Oke, Pimpinan minta pendapat saya? KETUA RAPAT: Ya, dengan sangat hormat, Kakak Christina, Anggota Panja PDP. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Terima kasih, Pimpinan. Ya, baiknya sih, Prof, kalau memungkinkan, memang ketika berproses lalu bersurat kepada Kominfo, dalam hal ini yang menerima laporan ya, jadi sebelum menunggu putusan pengadilan itu sudah bisa di-take down . Kominfo punya kemampuan sih untuk itu. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Cuma proses hukumnya. Kakak Sondang, silakan. F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.): Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau menunggu itu sampai harus menunggu keputusan, terlalu lama karena itu kan berproses. Kita tidak tahu apakah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan itu terus bisa diakses oleh publik, gitu. Jadi, kalau memang sudah, dalam hal ini jaksa sudah langsung melakukan pengiriman surat kepada Kominfo untuk menghapus dan men- take down segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus korban tindak
100 - pidana kekerasan seksual ini dan perlu dicatat juga ini penghapusan informasi elektronik ini apakah kepada platform ataukah kepada media dan lain sebagainya? Itu harus dijelaskan juga. Itu karena kan ada bisa dari platform, seperti misalnya di media sosial dan lain sebagainya, itu seperti apa, gitu? Terima kasih. KETUA RAPAT: Prof, Saya senang lihat teman-teman saya bukan menjadi imigran digital, tapi sudah jadi Bumiputera digital. Kesadarannya sudah luar biasa. Cuma kalau di DPR, contohnya kalau, apa namanya, Tipikor itu kan tunggu inkracht baru kita bisa PAW itu, Prof. Kalau belum inkracht, belum bisa PAW itu. Proses hukumnya kan harus menunggu itu. Nah ini, kalau proses hukum masih berjalan lalu kemudian itu dihapus? Silakan Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih. Memang ini perdebatan kita betul ya, di dalam menyusun ini. Pada awalnya memang kita berpikir, begitu penyidikan seharusnya bisa menghapus. Cuma, bagaimana how to proof? Prinsip barang bukti itu kan tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah. Kalau konten pornografi itu jadi barang bukti, terus dihapus, terus gimana buktikan? Ah itu, kita yang sulit di situ sebetulnya. Ini kita berbenturan, kita berbenturan mengapa sampai kemudian dan mengapa ini kepada Jaksa, karena Jaksa itu berdasarkan Undang-Undang ITE adalah yang melakukan pengawasan terhadap multimedia. Kopi itu bukan barang bukti, Bu, material evidence. Jadi, di satu sisi memang ada, ya, ini kita harus memang mengapa seperti ini tidak dari awal proses? Karena berkaitan dengan pembuktian. KETUA RAPAT: Prof, atau kita minta Bu Christina lagi, apa kira-kira bridging-nya. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ini ini sudah ahlinya, Pimpinan. Kalau untuk pidana, saya percaya dengan apa yang dikatakan Prof., paling kita cuma kulik-kulik saja.
101 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Persoalan bukti saja sebetulnya. KETUA RAPAT: Pak Taubas? F- P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.): Ya, saya butuh juga pendapat ahli terkait dengan ini sebenarnya. Kalau misalnya, betul, kita kan tidak, kalau menghapus pasti akan berkaitan dengan proses pembuktian untuk alat bukti, tapi kalau tidak dapat diakses, bisa enggak? Jadi, masih ada, tapi tidak tidak ada siapa pun yang bisa mengakses, kecuali penyidik dan penuntut umum. Itu bisa enggak dari segi teknis? Saya sendiri enggak ngerti. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Itu bisa. KETUA RAPAT: Tunggu dulu. Ini, Pak Taubas ini berpura-pura dalam hal ini, karena apa? Beliau biasanya menggunakan VPN biasanya. Jadi, kalau tidak bisa diakses, pakailah VPN. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, setuju. Mohon izin, kami kontemplasi untuk menambah ayat baru, tapi artinya dalam proses minta ini untuk di-hold, tidak boleh, tidak bisa diakses. Izinkan ini kami, jadi yang kami usulkan Pasal 38 tidak dihapus, tapi ada pasal pendahuluan. Pasal pendahuluan untuk, apa namanya, ini tidak bisa diakses. Jadi, itu tetap berupa penetapan pengadilan, bahkan bukan oleh jaksa, oleh kepolisian pada saat penyidik pun dia sudah meminta kepada, ada penetapan pengadilan memerintahkan kepada Kemenkominfo untuk kemudian, apa, tidak bisa, tidak bisa mengakses. Kalau itu bisa, tetapi izinkan kami untuk kontemplasi, besoklah kita....
102 - KETUA RAPAT: Tapi, Prof, download VPN atau tidak? Setuju ya, 272? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke, ini panjang ini, Prof ,274 sampai 291. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon maaf, ini reposisi. KETUA RAPAT: Ya. Ha? O ya, ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ini reposisi. Jadi, kita hanya pemindah memindah-mindahkan baru nanti di 281 itu substansi. KETUA RAPAT: Oke, kita masuk 281 sampai 291. 28 ndak, 281 ya, sampai 291, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya. KETUA RAPAT: Silakan, TA, 281 sampai 291. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 281, usulan DPR, berbunyi, ini bagian dari Pasal 29 ayat (3), "Ketetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 hari sejak diterimanya permohonan penetapan dari penyidik." Usulan dari Pemerintah ayat (3) menjadi,
103 - "Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima permohonan penetapan dari pendidik." Selanjutnya, DIM Nomor 282, usulan DPR ayat (4) berbunyi: "Dalam hal ketua pengadilan negeri belum mengeluarkan surat penetapan atas permohonan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik." Usulan dari Pemerintah menjadi ayat (4) berbunyi, "Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua pengadilan negeri tidak mengeluarkan penetapan, penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Lalu, selanjutnya DIM Nomor 288, usulan dari DPR, ayat (6) berbunyi, "Pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik melalui sarana elektronik dari jarak jauh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam hal saksi dan/atau korban." Ini dihapus oleh Pemerintah, usulan Pemerintah untuk dihapus. Lalu, selanjutnya DIM Nomor 289, usulan DPR berbunyi: a. "bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri atau" Selanjutnya usulan dari Pemerintah untuk dihapus. Dan DIM Nomor 290 usulan DPR: b. "lebih dari satu orang dan bertempat kediaman atau bertempat tinggal di dua atau lebih provinsi." Usulan dari Pemerintah untuk dihapus. Lalu selanjutnya Nomor 291, usulan DPR ayat (7) berbunyi: "Pemeriksaan saksi dan/atau korban bertempat kediaman bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Indonesia pada kedutaan besar atau konsulat jenderal Republik Indonesia." Usulan dari Pemerintah, berbunyi ayat (6): "Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap saksi dan/atau korban yang bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri,
104 - perekaman elektronik dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, Bapak/Ibu Yang Mulia. Ini pada dasarnya suatu terobosan yang kami mencoba untuk mereformulasi apa yang diusulkan oleh teman-teman Dewan. Bahwa sangat mungkin terjadi, baik saksi maupun korban itu kan, tidak mau bertemu langsung dengan pelaku, sehingga itu boleh dilakukan pemeriksaan secara elektronik. Sekaligus mengesahkan dalam undang-undang ini tidak ada lagi perdebatan apakah keterangan secara elektronik itu sah atau tidak sebagai alat bukti, karena itu kita masukan ini sebagai, apa, bagaimana proses pemeriksaan itu. Pada hakekatnya yang dihapus, seperti ketentuan Pasal 288, 289, 290 itu menurut pendapat kami sudah tercakup di dalam DIM 286 dan 287. tempat kediaman dan/atau tempat tinggal saksi dan/atau korban. Jadi persis seperti yang diusulkan teman-teman dari Dewan Yang Mulia, tetapi kami melakukan reposisi. Jadi seperti 288, 289, 290 itu dia bersifat redundant. Jadi, misalnya jumlah saksi dan/atau korban dan/atau Yang terakhir mengenai 291, ya. "Pemeriksaan saksi dan/atau korban yang bertempat kediaman bertempat tinggal di luar negeri didampingi pejabat berwenang pada kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia." Mengapa kita tidak pada kedutaan besar, tetapi cukup didampingi ini pejabat perwakilan Republik berdasarkan satu kasus konkrit. Indonesia? Mohon maaf, Bapak/Ibu, Mungkin, Bapak Ibu, masih mengingat kasus Mary Jane. Mary Jane ini kan dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian ada perkara di Filipina yang kemudian tiba-tiba eksekusi itu dibatalkan. Perkara ini sedang berjalan di Filipina. Kedutaan Besar Filipina meminta Mary Jane ini untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di kedutaan besar Filipina. Mengapa Pemerintah Indonesia menolak? Sekarang kalau dia masuk kedutaan besar Filipina, kita enggak bisa keluarkan dia lagi.
105 - Jadi, hal yang sama ada kekhawatiran kalau itu di luar negeri, kemudian orang kita di apa, di kedutaan besar itu dia minta suaka dan lain sebagainya, kita repot. Oleh karena itu, jangan pada kedutaan besarnya tapi yang penting dia didampingi oleh perwakilan Indonesia. Jadi, ini kasus nyata yang sebetulnya kita hadapi ketika memformulasikan ini. Ya, tidak pada kedutaan besarnya, karena pada kedutaan besar itu kita kecolongan. Begitu dia masuk ke sana, kita nggak bisa tarik dia ke luar, karena itu wilayah ekstra teritorial dari suatu negara. Itu sebabnya mengapa kita mengganti usulan dari DPR, Yang Mulia, perwakilan pada kedutaan besar itu kita ganti yang didampingi oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia. Artinya apa? Pejabat perwakilan ini dianggap sebagai personifikasi dari Kedutaan Besar Indonesia. Dan ini dalam banyak praktik saya kira tidak menjadi masalah. Demikian ,Yang Mulia. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. Maaf, Prof ,menindaklanjutan tadi. KETUA RAPAT: Ini respon Christina atau Komisi I? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Ex officio. Tapi kan dalam konteks ini, memang diperiksa orang Indonesia di perwakilan Indonesia, jadi gimana dia bisa minta suaka untuk masuk KBRI, walaupun kalau secara convenient kita tidak punya semua KJRI, semua KBRI di semua wilayah. Jadi, dalam hal ini banyak juga yang merangkap kan? Misalnya Atananarivo dia merangkap Mauritius dan lain-lain, gitu. Jadi konteksnya itu benar, tapi kalau untuk yang dia minta suaka, dia tidak mungkin minta suaka di kedutaan besar kita sendiri. Terima kasih, Pimpinan.
106 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bisa saja, kalau misalnya, betul kalau untuk korban, kalau untuk terhadap kita sendiri warga negara Indonesia sendiri tidak, tapi kalau terhadap warga negara lain? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Tapi, di sini kedutaan kita, yang konsepsi dari DPR di awal. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pelakunya orang asing. Enggak, kalau pelakunya orang asing, apa dia mau menyerahkan diri ke kedutaan besar kita? Makanya, cukup didampingi, itu pun untuk mengakomodasi yang tadi, Yang Mulia Mbak Christin, mengatakan tidak semua negara kita ada konsulat jenderalnya, ada duta besar, kan ada beberapa negara yang bergabung menjadi satu, jadi cukup perwakilan. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Jadi, ini dalam pengertian saksi dan korban WNI atau pun WNA? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Persis. KETUA RAPAT: Prof, Bu Christina ini Dapil paling luas, semua dunia ini Dapil Beliau, karena DKI II soalnya. Jadi, walaupun satu WNI itu, itu konstituen Beliau. Bukan nyindir. Cukup ya? Clear ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke DIM? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 295.
107 - KETUA RAPAT: 295, Prof. Dibacain oleh TA, silakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 295, ini merupakan bagian dari Pasal 30, usulan dari DPR, berbunyi, huruf: c. "Berita acara penyumpahan saksi." Lalu rumusan usulan dari Pemerintah menjadi, huruf: c. "Berita acara penyumpahan saksi untuk saksi yang dapat disumpah." Sekian. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum): Jadi, tidak semua saksi itu dapat disumpah. Wanita hamil boleh menolak sumpah, ketentuannya begitu, memang. Jadi, seorang wanita yang sedang hamil itu dia bisa untuk tidak mengangkat. (ucapan tidak jelas) Bukan. Oh ya kalau di hamil. Jadi, ini artinya kalau saksi, jadi ada hak orang untuk menolak disumpah. Jadi, ini sebetulnya hanya untuk menyempurnakan, jadi berita acara penyumpahan saksi untuk saksi yang dapat disumpah. Demikian. KETUA RAPAT: Clear ya. (RAPAT: SETUJU) Kita masuk ke DIM 304. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 304, ini merupakan substansi baru dari Pemerintah, dengan usulan rumusan, ayat (4) berbunyi: "Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap saksi dan/atau korban yang bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, pemeriksaan jauh dengan audiovisual dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri." jarak
108 - KETUA RAPAT: Ini hampir sama, Prof. ya? Ya, clear ya? (RAPAT: SETUJU) 311, eh ya 311. Ini dihapus. Silakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 311, usulan dari DPR, Pasal 33 berbunyi: "Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Usulan dari Pemerintah untuk dihapuskan. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ini semata-mata menurut pendapat kami sudah diakomodir dalam DIM 151, Yang Mulia, jadi tidak redundant. Makasih. 151 mengenai penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang. Kan kita satukan itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang sehingga tidak perlu di-state lagi dalam apa, pasal mengenai penyidikan. Terima kasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear, ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Kita masuk
109 - F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sebentar, Pimpinan. Ini agak mengganjal, tapi moga-moga maksudnya sama, di pengambilan sumpah. Di DPR itu kita namanya bukan sumpah, tok, mandeg, tapi sumpah atau janji. Karena yang Kristiani ndak boleh sumpah, adanya janji. Enggak boleh bilang sumpah mati aku cinta padamu. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Aku berjanji tetap setia padamu. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Tapi saya enggak tahu kalau di undang-undang yang lain ya, tetapi memang mestinya saya berjanji ketika di atas, apa, di Alkitab itu saya berjanji, bukan saya bersumpah. KETUA RAPAT: Setuju ya? Oke. Tapi bukan janji-janji palsu kan? Oke ditambahkan tadi sumpah atau janji. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: 295?. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Iya. Kita perbaiki untuk saksi yang dapat disumpah atau dijanji. 295 berarti? KETUA RAPAT: Apa redaksinya? Redaksinya nanti diformulakanlah ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, Timus/ Timsin.
110 - KETUA RAPAT: Nanti di-mention aja. PESERTA RAPAT: Sumpah garis miring janji. KETUA RAPAT: Kan itu disumpah. PESERTA RAPAT: Diambil janji. Sumpah atau diambil janji. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Ini semua dengan Alkitab, toh Pak, ketika di pengadilan ini? Iya kalau begitu harus janji, ya, kalau pakai Alkitab. KETUA RAPAT: Oke, ya ya. Oke, kita lanjut ke DIM 313, 314. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 313, usulan DPR, Pasal 34 berbunyi: "Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan dapat dilakukan di UPTD PPA, lembaga penyedia layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang aman bagi korban." Usulan dari Pemerintah menjadi Pasal 44 ayat (1) berbunyi: "Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian." DIM Nomor 314, substansi baru dari Pemerintah, berbunyi ayat (2): "Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof.
111 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Pada dasarnya yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Yang Mulia dalam DIM 313, ini kami pecah di dalam 2 ayat, ya, pada dasarnya. KETUA RAPAT: Lebih detil ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, lebih detail. Lalu kami memberikan penjelasan. Jadi, kami akan memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan tempat lain, misalnya rumah sakit atau rumah aman. dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan korban dan/atau saksi. Yang dimaksudkan dalam hal tertentu adalah KETUA RAPAT: Ya, lebih terang ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Kita masuk ke DIM 315-317. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 315, usulan DPR, Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan tentang kesiapan korban." Usulan dari Pemerintah, berbunyi Pasal 45 ayat (1): "Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban." DIM Nomor 316, usulan DPR, ayat (2) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan jauh dari
112 - tempat kejadian perkara dan/atau tempat kediaman atau tempat tinggal." Usulan dari Pemerintah, ayat (2) untuk dihapus. Lalu, selanjutnya DIM Nomor 317, usulan DPR, ayat (3) berbunyi: "Hasil koordinasi dengan UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban." Usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (2): "Hasil koordinasi dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, Yang Mulia, jadi pada hakekatnya apa yang kami usulkan ini lebih luas, karena dengan menggunakan kata pendamping berarti tidak hanya pada UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan saja, tetapi ya sebagaimana definisi yang ada di dalam ketentuan umum mengenai pendamping itu sendiri, dalam DIM 191. Dengan demikian, ketentuan Pasal 316 itu tidak diperlukan, karena sudah di dalam konteks DIM 191 itu. Dan hasil koordinasi dengan UPTD PPA, kami melakukan, sebetulnya ini lebih pada suatu redaksional ya. Jadi, UPTD PPA itu kita ganti dengan pendamping. Jadi, pendamping itu konteksnya lebih luas apabila kita kembalikan ke ketentuan umum. Terima kasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Teman-teman, clear ya? (RAPAT: SETUJU) Kita lanjut ke DIM 320.
113 - TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 320 ya? DIM Nomor 320, rumusan dari DPR, Pasal 37 berbunyi: "Penuntut umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Usulan dari Pemerintah, Pasal 37 untuk dihapus. Sekian. KETUA RAPAT: Prof, silakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, saya kira clear ya, karena kan semua satu, penyidik, penuntutan, pemberi sanksi, kan sudah. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) 321. 321 dan 325. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM 321 dengan DIM 325. DIM Nomor 321, usulan DPR, Pasal 38 ayat (1) berbunyi: "Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan/atau saksi." Usulan dari Pemerintah, Pasal 46 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan/atau saksi setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik."
114 - Lalu, selanjutnya DIM Nomor 325 . Uulan dari DPR ayat (5) berbunyi: "Dalam pertemuan pendahuluan korban dan/atau saksi dapat didampingi oleh pendamping, LPSK, UPTD PPA, dan/atau lembaga penyedia layanan, keluarga, advokat dan/atau pendamping lainnya dan dapat dihadiri penyidik." Usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (5): "Dalam pertemuan pendahuluan, saksi dan/atau korban dapat didampingi oleh pendamping dan/atau keluarga dan dapat dihadiri penyidik." Sekian. KETUA RAPAT: Sebelum direspon, Prof, saya perpanjang dulu sampai jam 17.00, ya? Sepakat? Kok pada diam? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Oke. Atau pokoknya sampai kelar sedikit inilah. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya substansi DIM 321 itu kami hanya menyederhanakan yang ada dalam Pasal 38 dengan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, itu yang pertama. Kemudian pada DIM 323, meskipun itu tetap, kami memberikan penjelasan. Jadi, "tempat yang dimaksud adalah kantor kejaksaan negeri setempat atau dalam hal terdapat dan seterusnya." Kemudian pada DIM 325, seperti tadi yang konsisten di atas, jadi UPTD PPA kita ganti dengan istilah pendamping, itu jauh lebih luas dan/atau keluarga dan dapat dihadiri penyidik.
115 - Demikian, jadi sebetulnya tidak ada, tidak kehilangan ruh dari yang diusulkan oleh DPR. Terima kasih Yang Mulia. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Jadi, kalimat dalam hal dianggap perlu ini agak sedikit mengganggu, gitu, subjektif sekali soalnya. Enggak, yang DIM 321, yang Pasal 46 ayat (1), apa tidak ada kalimat yang lain? Sebenarnya rumusan di DPR itu justru tidak subjektif ya, tapi bisa disederhanakan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Mohon maaf, usulan DPR itu juga ada tuh "dalam hal dianggap perlu penuntut umum juga dapat melakukan". Kan. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Enggak-enggak, tapi iya dalam hal dianggap perlu, ini siapa ini yang menganggap perlu, itu juga penting. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Oh, itu pasti. Itu adalah memang dari F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.): Maksudnya itu, ini kalimat pertamanya, Pak Wamen, mengganggu saja. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Dari penuntut umum. Dari penuntut umum. Jadi, apa, sebetulnya ini bukan kalimat buatan kami, tapi kami hanya menyederhanakan dari Dewan.
116 - KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear. KETUA RAPAT: Kita masuk ke DIM 337. Silakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 337, usulan DPR, Pasal 40 ayat (1) berbunyi: "Hakim dalam melakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan." Usulan dari Pemerintah pasal 40 ini untuk dihapus. Sekian. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sudah sesuai dengan di atas, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear. (RAPAT: SETUJU) 339 sampai 343. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 339, usulan dari DPR Pasal 41 berbunyi ayat (1): "Majelis hakim dalam pembacaan putusan persidangan tindak pidana kekerasan seksual wajib merahasiakan identitas korban, keluarga korban dan/atau saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian."
117 - Usulan dari Pemerintah Pasal 49 ayat (1) berbunyi: "Majelis hakim membacakan putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum." Lalu, DIM 340, substansi baru dari Pemerintah, ayat (2) berbunyi: "Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1), majelis hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan/atau korban." DIM Nomor 341, usulan Pemerintah, ayat (3) berbunyi: "Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan atau penetapan pengadilan." Selanjutnya, DIM Nomor 342, usulan, rumusan dari DPR, ayat (2) berbunyi: "Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban dan keluarga korban, pendamping, dan penuntut umum paling lama 7 hari kerja sejak putusan diucapkan." Usulan dari Pemerintah ayat (4) berbunyi: "Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan." Lalu, DIM Nomor dua ratus, eh, 343, substansi baru dari Pemerintah berbunyi ayat (5): "Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 hari kerja setelah putusan diucapkan." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Yang Mulia, pada dasarnya ini adalah lebih memperluas dari apa yang diusulkan oleh Bapak/Ibu Yang Mulia Dewan. Dan kemudian seperti apa 339, DIM 339, ya, kita harus menyatakan bahwa ini adalah sidang terbuka untuk umum. Meskipun sidang terbuka untuk umum, kemudian pada DIM 340 tetap wajib merahasiakan identitas korban dan seterusnya.
118 - termasuk kita membedakan, apa namanya, kutipan dan petikan ya. Jadi, pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan, tetapi petikan putusan pun itu harus sudah diberikan 1 hari kerja setelah putusan. Jadi, ini sebetulnya ini hanya bersifat teknis, Kalau putusannya boleh 14 hari, tetapi petikan putusannya itu dipercepat, karena ini dalam rangka untuk restitusi dan lain sebagainya. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Sepakat? Ya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, sepakat, ya. KETUA RAPAT: Advokatnya sudah clear itu. (RAPAT: SETUJU) Ok, kita masuk DIM 345-347. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 345, ini merupakan bagian dari Pasal 42, usulan dari DPR, ayat (2) berbunyi: terhadap korban yang "Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang khusus mempertimbangkan melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual." dampak dan keadaan Usulan rumusan dari Pemerintah ayat (2) berbunyi: "Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan seksual dan/atau dampak terhadap korban." DIM Nomor 346 ayat (3), rumusan DPR, berbunyi: "Pemeriksaan korban dan/atau saksi dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau rohaniawan." Usulan dari Pemerintah, ayat (3) untuk dihapus.
119 - Lalu, DIM Nomor 347 rumusan DPR ayat (4) berbunyi: "Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum, dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban." Usulan dari Pemerintah ayat (3) berbunyi: "Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada korban, saksi, dan terdakwa." Sekian. KETUA RAPAT: Lebih tegas. Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, Yang Mulia, pada dasarnya ketentuan pasal empat, maaf, ketentuan DIM 345, kalau dari DPR hanya kepada hakim, tetapi kami menambahkan hakim dan penuntut umum. Demikian juga di dalam mengapa kami mengusulkan DIM 346 itu dihapus? Karena ini sudah diakomodasi dalam DIM 189 sampai 204, termasuk untuk DIM 347 ini kami mencoba lebih merincikan. Jadi, ini selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah, tapi ini suatu hal yang bersifat umum, tidak hanya hakim, tetapi juga baik mereka yang lain di pengadilan bahwa pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahgunakan, dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU) Kita ke DIM 349.
120 - TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 349, ini merupakan bagian dari Pasal 43, usulan dari, rumusan dari DPR berbunyi: "Penuntut umum, LPSK, UPTD PPA, dan/atau lembaga penyedia layanan berkoordinasi dengan pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi saksi dan/atau korban." Usulan dari Pemerintah ayat (2) ini untuk dihapus. Sekian. KETUA RAPAT: Iya, silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Iya, ini mengapa ini kita usulkan untuk dihapus, karena ini bersifat teknis dan bukan merupakan materi muatan undang-undang, bahkan sudah ada PP-nya ya, ada peraturan Pemerintah. KETUA RAPAT: Oke, clear ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ini mengenai SOP, ya. Makasih. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) 351, silakan. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): Baik, DIM Nomor 351, rumusan DPR, Pasal 44 berbunyi: lembaga yang "Majelis hakim wajib memerintahkan kepada memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam pendampingan terhadap korban." Usulan dari Pemerintah, Pasal 52 berbunyi:
121 - lembaga yang "Majelis hakim dapat memerintahkan kepada memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban atas permintaan korban, keluarga, atau walinya." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, mengapa kata wajib kita ganti dengan kata dapat, karena kita lebih stressing bahwa ini semua depend on victim, tergantung korban. Yang menilai bahwa itu pendamping tidak sungguh-sungguh atau sebagainya bukan hakim, tapi korban. Oleh karena itu, majelis hakim dapat memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban atas permintaan korban, keluarga, atau walinya. Demikian. KETUA RAPAT: Clear ya? F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Izin, Pimpinan ini jalan tengah, mohon maaf sambil makan. KETUA RAPAT: Keselek engko. Minum sek, minum sek. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Bukan, karena, karena ada yang bagus juga dari usulan DPR ini yang menurut saya juga dipertahankan, yang kaitannya dengan ketidaksungguh-sungguhan pendamping, tetapi juga atas permintaan korban jadi itu digabungkan. itu perlu Jadi, Pasal 52 yang kalau ini digabungkan "Majelis hakim dapat memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dan seterusnya atas permintaan korban, keluarga, dan walinya" gitu.
122 - Atas, tetap atas permintaan korban, tetapi ini konteksnya juga pendamping yang tidak sungguh-sungguh menjalankan. Saya kira ,oke kan? F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Pimpinan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kalau sudah atas permintaan korban, maka dia menjadi wajib. Jadi, hakim waj, jadi kami setuju dengan usulan Bu Luluk, jadi hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam pendampingan, atas permintaan korban, keluarga, atau walinya. Jadi, digabungkan DIM Pemerintah dan DIM DPR. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Sebetulnya sih, izin, kalau misalnya diminta ganti, ya, pasti korban sudah memiliki penilaian sendiri, ini pendamping enggak sungguh-sungguh. Cuman yang perlu dipastikan, yang wajib majelis hakim itu, ya. Terima kasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: Bicara logika berpikir saja. Cara logika berpikir saja kan? Oke, clear ya? Setuju ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, clear. Wajib tetap, wajib tetap. KETUA RAPAT: Sudah dicatat?
123 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, wajib tetap, tetapi anak kalimat itu atas permintaan korban, keluarga, atau walinya, ya. F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.): Pak Ketua, Ketua. KETUA RAPAT: Kakak Hendrik e?. F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.): Iya. Saya rasa yang direformulasi oleh pihak Pemerintah justru jauh lebih baik menurut saya. Karena kalau kita memberi kewajiban hukum kepada hakim untuk apa memerintahkan mengganti pendamping atas permintaan korban atau keluarga, ini kan ada masalah juga dengan permintaan yang sifatnya juga belum tentu rasional misalnya dari pihak keluarga. Kalau permintaan itu beralasan dari pihak keluarga, kalau posisinya wajib, hakim kan enggak punya pilihan. Tapi kalau posisinya dapat, itu berarti kan opsional bagi hakim. Hakim juga bisa mempertimbangkan apakah pertimbangan itu rasional atau tidak rasional. Sebab bisa saja dalam kasus-kasus ini kan keluarga turut campur dan menjadi tidak rasional dalam meminta pergantian pendamping. Iya, kan? Kan kita tidak bisa berasumsi bahwa semua permintaan mengganti pendamping itu benar adanya dan valid reason-nya. tidak valid gimana? Sementara hakim wajib diperintah undang-undang untuk memerintahkan penggantian. Tapi kalau redaksinya itu adalah dapat, berarti kan hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan apakah permintaan itu valid atau tidak. Kalau reason-nya Saya kira demikian, Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, pencerahan yang luar biasa. Ini, Kakak Hendrik, Kakak Hendrik harus sering-sering duduk sama Kakak Luluk. (ucapan tidak jelas, tanpa mic) Oke, kan sudah ditulis, itu kan? Dah. (RAPAT: SETUJU)
124 - 352. Sepakat tadi lho, Prof. Kan, Prof, yang bacain. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Sepakat. F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.): Sebetulnya tanggapan terhadap saya apa, Prof? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bagaimana? Begini, sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrik ini kan sama dengan posisi Pemerintah, untuk menghindari kata dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada parameternya dengan sungguh- sungguh itu apa. Lalu kemudian, tadi Bu Luluk dan Mbak Christin mengatakan bahwa frasa sungguh-sungguh ini dimasukkan, tetapi tetap harus permintaan dari korban. Jadi, stressing Pemerintah sebetulnya pada dua hal. Satu, adalah persoalan frase sungguh-sungguh itu tidak ada parameternya, sehingga tidak ada dalam usulan Pemerintah. Dan yang kedua, apa pun harus atas permintaan korban. F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Izin, Prof, saya tidak minta yang sungguh-sungguh masuk. Saya minta yang wajib. Tapi tadi pertimbangan Pak Hendrik menarik juga, apakah dalam praktiknya sering karena keluarga, ah, enggak suka saja atau gimana mereka. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Ya, itu bisa juga. F- P GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.): Itu kan bisa terjadi juga ya? Itu sih.
125 - WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Jadi, sangat mungkin ya, karena permintaan aneh-aneh itu lalu kemudian hakim diberi wajib mengikuti, betul. Jadi, Bu Luluk, maaf ya, tarik dukungan. KETUA RAPAT: Coba Pak Wahid sama Bu Luluk selesaikan secara adat ini. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Mohon maaf, mohon maaf ya, Pak Ketua, ini kan konteksnya korban kekerasan seksual. Jadi, yang memang harus sangat kita perhatikan adalah semua ukuran yang apa, yang baik menurut korban. Nah, itu. Jadi, prinsip-prinsip bahwa ini baik demi kebaikan korban, itu yang kita utamakan. Kalau misalkan dia tidak happy, dia tidak nyaman, atau bahkan justru terganggu dengan pendampingnya, ya, pasti itu yang harus kita utamakan, gitu loh. F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Begini, Ketua. F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.): Iya, dong. Jadi, demi kepentingan korban. Itu prinsipnya. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Advokat-advokat. KETUA RAPAT: Ya, ini dua orang yang berkompeten bicara. Tadi Kakak Hendrik dan sekarang Pak Supriansa. F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ya, begini, Ketua, Pak Prof. karena kita melahirkan formulasi bahasa undang-undang, maka apa yang disampaikan tadi Pak Hendrik itu bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua, hakim itu tidak boleh didikte kata wajib oleh terdakwa, karena itu perintah mati namanya. Ndak ada. Hakim memiliki kebebasannya, makanya dikatakan hakim adalah perwakilan Tuhan turun di muka bumi.
126 - Tidak boleh ada yang perintah dia, tetapi dia memerintahkan, dia yang memerintahkan, bukan dia yang diperintah, Makanya, dengan kata "dapat" ini, itu adalah kata yang sangat bagus, bagus dan bijak soal penempatan kalimat dalam sebuah undang-undang. KETUA RAPAT: Bagaimana, Prof.? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Terima kasih, dari masukan dari Pak Hendrik dan Pak Supriansa. Jadi, kembali pada majelis hakim dapat memerintahkan. Jadi, pada DIM Pemerintah. KETUA RAPAT: Setuju ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Kembali ke DIM Pemerintah. Kita lanjut ke DIM 352. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 352, rumusan dari DPR, pasal 45 berbunyi: "Putusan majelis hakim wajib mempertimbangkan dan memerintahkan pemulihan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Usulan dari Pemerintah, menjadi berbunyi Pasal 53: "Majelis hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang." Sekian. KETUA RAPAT: Clear ya? (RAPAT: SETUJU)
127 - Kita masuk ke DIM 354 sampai 360. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): 353. KETUA RAPAT: Ya, 353 kan di kepala, judulnya saja. 353 sampai 360. TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI): DIM Nomor 353 hingga 360, ini merupakan rumusan baru dari Pemerintah, mengusulkan bagian ke-11 pelaksanaan putusan berikut dengan isi normanya. DIM Nomor 354 berbunyi, rumusan Pemerintah ,Pasal 54 ayat (1): "Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 30 hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut." Lalu DIM Nomor 355, rumusan Pemerintah, ayat (2) berbunyi: "Dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 bulan." Lalu DIM Nomor 356, usulan Pemerintah, ayat (3) berbunyi: "Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar." DIM Nomor 357, usulan dari Pemerintah, ayat (4) berbunyi: "Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan." tidak cukup atau DIM Nomor 358, usulan dari Pemerintah, ayat (5) berbunyi: "Untuk terpidana korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembekuan seluruh sebagian kegiatan usaha korporasi untuk waktu paling lama 1 tahun."
128 - DIM Nomor 359, usulan dari pemerin, DP, Pemerintah, ayat (6) berbunyi: "Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan." Dan DIM Nomor 360, usulan dari Pemerintah, ayat (7) berbunyi: "Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional." Sekian. KETUA RAPAT: Silakan, Prof. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Bapak/Ibu Yang Mulia, ini adalah pelaksanaan putusan khusus pidana denda, berbeda dengan restitusi. Jadi, denda kena, restitusi kena. Ini untuk menandakan betul-betul ini adalah, ya, itu kejahatan yang serius. Saya sudah dengar, makanya langsung saya jawab itu tadi. Makasih, Yang Mulia. KETUA RAPAT: Jadi, kira- kira (ucapan tidak jelas) WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Teknis, bersifat teknis. KETUA RAPAT: Statement dari Slemania. Apa tadi, Mbak? Hebat banget, Prof. apa? Telepati, satu frekuensi. Sepakat ya? (RAPAT: SETUJU) F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Sebentar, Ketua, sebentar. Sebentar, Prof.
129 - KETUA RAPAT: Oh, silakan, Pak Supriansa. F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Ini hanya soal kalimat saja, sebenarnya 356, di sini tertulis karena ini substansi baru, "Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam waktu jang, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar." Kalau saya ganti, kira-kira gini, Prof, karena kata-kata tidak dibayar ini kita ganti bahwa "dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai putusan pengadilan". WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: Sesuai dengan putusan pengadilan? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju, Pak Supri, makasi.h KETUA RAPAT: Oke, itu ujung bawahnya diganti sesuai dengan putusan pengadilan. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) Oke, clear ya? WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Clear. Jam 5 ini.
130 - KETUA RAPAT: Oke, Prof., masih ada? Cukup kan? Oke, Pak Supriansa jangan begini- begini e. F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.): Tadi saya RDP dengan anak buahnya Pak Prof di Komisi III. KETUA RAPAT: Bukan, saya pikir mau janjian sama Kakak Tobas mau ke Turki ee? Terima kasih, teman-teman semua. Sebelum mengakhiri rapat kita sore hari ini, kita sudah dapat izin dari Pimpinan DPR untuk bersidang. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Besok. KETUA RAPAT: Jumat dan Sabtu. Jadi, ya, nanti waktunya akan dikirim oleh sekretariat. Iya, Jumat dan Sabtu. Enggak, masalah waktunya nanti siang, besok siang. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Sebelum ditutup, Pimpinan. KETUA RAPAT: Nggeh silakan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Karena saya lihat sampai belakang ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan kembali, itu kemarin yang sempat muncul, soal rehabilitasi. Kemarin kan belum clear itu. KETUA RAPAT: Oke, jadi mindset, jadi catatan. F- PDIP (MY ESTI WJAYATI): Iya, jadi artinya, rehabilitasi itu kapan diberikan, jangka waktunya berapa lama, lalu pengaturan terkait rehabilitasi itu belum clear sampai di belakang itu. Itu saja.
131 - Iya, iya. KETUA RAPAT: Oke ya, terima kasih. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Maaf, Yang Mulia, besok jam 1 ya? KETUA RAPAT: Besok, Jumat setengah 2. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Setengah 2, siap. KETUA RAPAT: Kalau itu kita agak melihat pergerakan Kakak Hendrik, ya, tergantung kiblat ke mana dan wudhu atau tayamum. WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.): Kakak Hendrik, siap. KETUA RAPAT: Oke ,terima kasih, rapat saya skors sampai besok 13.30 (RAPAT DISKORS PUKUL 16.53 WIB) Jakarta, 31 Maret 2022 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD Widiharto, S.H., M.H. NIP. 196701271998031001