Filsafat Desa Adat Bali i
FILSAFAT DESA ADAT BALI Oleh : Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. Penerbit PÀRAMITA Surabaya ii
Katalog Dalam Terbitan (KDT) FILSAFAT DESA ADAT BALI Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. Surabaya: Pàramita, 2014 x + 278 hal ; 14,8 x 21 cm. ISBN 978-602-204-496-3 FILSAFAT DESA ADAT BALI Oleh Layout & Cover : Udin : Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. Penerbit & Percetakan : "PÀRAMITA" Jl. Menanggal III No. 32 Surabaya 60234 Telp. (031) 8295555, 8295500 Fax : (031) 8295555 Pemasaran "PÀRAMITA" Jl. Letda Made Putra 16 Denpasar Telp. (0361) 226445, 8424209, 8424207 Fax : (0361) 226445 Cetakan Pertama 2014 iii
KATA PENGANTAR Buku berjudul "Filsafat Desa Adat Bali" pada awalnya ditulis dengan judul "Membentuk Desa Pakraman di Lampung, tantangan dan Harapan". Buku ini merupakan hasil penelitian yang lolos sebagai Juara-I dalam Lomba "Rancangan Penulisan Buku" pada Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Hindu se-Indonesia untuk katagori Dosen, yang dilaksanakan di Palangkaraya pada tanggal 15-20 Juli 2013. Sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih tersebut, maka Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan research di kitlv Belanda melalui program Sandwich dan Postdoctor yang diselenggarakan atas kerja sama Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dengan kitlv Leiden University Belanda. Selama melakukan research di kitlv Leiden University Belanda telah terjadi perubahan-perubahan terhadap fokus permasalahan yang menjadi arah dari research yang saya lakukan, hal ini muncul pada waktu seminar pertama yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013. Pada seminar tersebut, Prof. Henk selaku pembahas dari materi seminar yang saya paparkan mengatakan bahwa fokus masalah yang dihadapi dalam penelitian saya sesungguhnya adalah pembahasan tentang "agama, adat dan budaya Bali" yang menurut pandangan beliau hingga saat ini belum ada yang bisa menjelaskan secara detail, apa dan mengapa ketiga variabel itu sulit dibedakan. Hal ini tentu ada alasan mendasar yang perlu diuraikan, sehingga buku ini nantinya akan menjadi sumber informasi yang berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara spesifik tentang desa adat Bali. Demikan juga masukan dari Prof. Mollen yang telah mengingatkan penulis dalam penyempurnaan hasil penelitian ini iv
beliau menyatakan bahwa "sangat penting untuk membedakan antara ide, konsep dan pelaksanaan ajaran agama di masyakarat", ini menjadi penting karena harus dapat dibedakan bagaimana refleksi dari ajaran agama itu di masyarakat. Berdasarkan hasil seminar pertama yang di kitlv Leiden University, maka fokus penelitian yang penulis telah tetapkan bertambah satu bab yaitu Bab III yang isinya "agama, adat dan Budaya". Dalam bab ini diuraikan secara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi dalam menjalankan ajaran agama hindu-dimana kelompok moderat yang dipelopori para intelektual dan penggiat sampradaya dengan alasan sesuai dengan weda, kemudian berusaha mempengaruhi umat hindu yang ada di desa-desa agar mengikuti tafsir ajaran hindu yang difahami kelompoknya sendiri dan diklaim sebagai ajaran terbaik dan ekonomis-pertanyaannya kemudian, apakah selama ini umat hindu dalam menjalankan ajaran agama tidak berdasarkan pada weda? Fenomena ini menjadi kajian yang menarik untuk diungkap ke permukaan, karena fakta-fakta dilapangan menunjukan semakin masifnya pengaruh budaya India terhadap adat dan budaya Bali. Dalam implementasi dilapangan terdapat kecenderungan adanya sifat yang apriori, bahkan sedikit demi sedikit telah beralih ke tradisi adat dan budaya India, antara lain; munculnya bajan, agni hotra, kirtanam dengan alunan musik tradisional India, sedangkan tradisi, budaya dan seni musik tradisional Bali yang kita miliki terabaikan. Untuk melengkapi referensi dan teori-teori yang berkaitan dengan agama, adat dan kebudayaan tersebut, maka saya terus mencari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi agar penelitian yang saya lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sudah tentu saya akan melengkapi penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang mumpuni yang ada di Bali, sebagai pembanding dari teori-teori yang saya dapatkan di kitlv Leiden University Belanda. v
Dalam buku ini saya cukup banyak memberikan komentar tentang kondisi sosial masyarakat adat Bali dalam kehidupan keagaman di masyarakat, yang saya kaitkan dengan situasi dan kondisi sosial kekinian, dalam era reformasi dan globalisasi dunia, sehingga ada keterbukaan informasi tentang perubahan perilaku budaya yang selama ini kita anggap baik-baik saja, padahal nilai- nilai yang kita anggap luhur itu telah jauh berubah, hal ini tercermin dalam sikap perilaku generasi muda yang saya teliti di Lampung, cenderung konsumtif, apriori terhadap nilai-nilai agama, tradisi, adat, seni dan budaya Bali yang sesungguhnya pleksibel, relevan dan dikagumi masyarakat dunia sebagai budaya yang paling adab dan memiliki nilai-nilai etik yang tinggi. Saya juga telah memasukan kritik saya terhadap para elit adat Bali, yang terus berkutat dengan wacana kontroversi tentang agama, adat dan budaya yang ada di Bali saja, dan tidak berpikir bagaimana agama, adat dan seni budaya Bali yang ada di luar Bali, sebab jauh lebih penting dan strategis berpikir untuk mengajak saudara-saudara kita yang ada di luar Bali untuk melakukan pengembangan dan pelestarian agama, adat dan budaya Bali, sehingga eksistensi nya tidak terjepit oleh umat-umat lain yang sangat gencar dan berani melakukan promosi-promosi agama, akibatnya banyak juga saudara-saudara kita yang loncat pagar, dengan berbagai alasan; ada yang mengatakan menjadi umat hindu ribet-benarkah ini? Hasil penelitian, ternyata tidak-mereka adalah kelompok orang-orang malas dan kikir yang tidak mau repot. Ada juga karena alasan jabatan, sehingga mereka menjadi orang yang 'gabeng' yang memiliki pendirian seperti ditiup angin, gampang berubah-mereka ini masuk dalam area abu-abu 'gree area'. Demikian juga saya memberikan kritik kepada para penggiat sampradaya, janganlah memaksakan kehendak untuk mengkonversi keyakinan umat hindu yang ada di desa-desa dengan berbagai cara, mereka itu sudah melaksanakan tradisi agama, vi
adat dan budaya secara simultan-sudah mengamalkan nilai-nilai agama itu dengan baik-saya berpikir tidak terlalu penting mereka dibangun dengan konstruksi keyakinan yang baru melalui faham sampradaya, saya menilai ini keliru, yang perlu direkontsruksi mentalnya adalah orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang hanya tahu teori agama saja dan tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga orang yang apriori terhadap eksistensi dan perkembangan agama, adat dan budaya Bali di Indonesia. Pada akhirnya dalam buku ini saya ingin mengajak kepada kita semua, agar melakukan kegiatan yang baik dalam rangka membangun integritas diri melalui pemertahanan konsep desa adat Bali sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan agama, adat dan budaya terutama seni budaya Bali yang saat ini telah menyebar keseluruh penjuru dunia. Sebagai akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila kritik yang saya sampaikan melalui buku yang saya susun ini, ada yang menyinggung perasaan individu atau kelompok, hal ini saya lakukan semata-mata kecintaan saya atas nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur hindu untuk kepentingan bersama dalam menasionalisasi konsep desa adat dengan tradisi dan seni budaya Bali di wilayah Nusantara. Bandar Lampung, 1 Oktober 2014 Peneliti: Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. E-mail: Nomor HP: 0852 3739 1585 vii
UCAPAN TERIMA KASIH Dalam pelaksanaan program sandwich dan post doctor yang diselenggarakan atas kerja sama Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kitlv of Leiden University Belanda, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan research di Leiden University Belanda, karena kesempatan ini telah membuka cakrawala dan wawasan saya untuk dapat menimba pengetahuan (sains) dan ilmu kebudayaan yang tersimpan dengan baik menggunakan teknologi dokumentasi. Demikian juga saya dapat melihat dari dekat tentang kehidupan umat hindu dan para penggiat seni budaya Bali serta para seniman warganegara Belanda dan negara-negara lainnya di Eropa yang menekuni Seni Budaya Bali. Semua pengalaman tersebut telah menambah wawasan saya tentang perkembangan kebudayaan Bali terutama seni budaya Bali pada masyarakat international. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Prof. Dr. Henk Schult Nordhot dan Prof. Dr. Willem van der Mollen yang telah mengarahkan saya, dan memberikan wawasan pengetahuan tentang research yang sedang saya lakukan ini, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan menjadi buku yang dapat menambah wawasan para pembaca dalam memahami Filsafat Desa Adat Bali. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayah Siegers Samaniri, MA selaku Staff Assistant Research kitlv yang telah banyak memberikan bantuan mempersiapkan administrasi kedatangan dan kepulangan kami di Belanda. Juga kepada Ida Bagus Rai Dwija, S.Ag, M.Si. yang telah mempersiapkan administrasi yang dibutuh kan untuk keberangkatan dan kepulangan kami viii
dari Negeri Belanda dengan lancar. Demikian juga kepada Prof. Dr. H. Hinzler, saya ucapkan banyak terima kasih, karena telah banyak memberikan informasi kepada saya tentang budaya Bali dan mengajak saya bertemu dengan para penggiat seni karawitan warga negara Belanda, dan telah memandu kami dalam melakukan observasi di Museum Polken Kunde. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada para informan saya yang ada di Belanda, yaitu: Aafke Dejong, Cees Rot, Herbet dan Joss, Made Wardana (Kelian Banjar Belgia) dan Ida Bagus Agung Trisna (Kelian Banjar Belanda) dan informan saya yang ada di Bali, yaitu: Ida Pedanda Made Gunung, Prof. Dr. Windia P., S.H., M.H., Gede Sura, I Dewa Gede Catra serta rekan-rekan senasib sepenanggungan, yaitu: Dr.Drs.Nengah Dwi Hendra, M.Pd, Dr.Drs.IGP.Antara, M.Pd dan Dr.Drs.Putu Suarnaya, M.Pd dan yang tak pernah saya lupakan adalah isteri dan anak-anakku tercinta, yaitu: Ni Komang Jandriani, Eka, Widhia, Indra, Angga yang telah banyak memberikan semangat kepada saya sehingga research yang saya lakukan di Belanda, dapat dilaksanakan dengan baik, semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa memberikan anugrah yang terbaik bagi orang-orang yang saya sebutkan diatas dan bagi isteri dan anak-anakku tercinta. *** ix
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... iii UCAPAN TERIMA KASIH ... vii ix DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN ... 1. Latar Belakang ... 2. Metode Penelitian ... 3. Konsep Desa Adat ... 4. Perkembangan Desa, Desa Adat, Desa Dinas di Bali ... 1 1 3 4 6 BAB II EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ... 24 1. Sikap dasar para pendiri Negara terhadap MHA di Indonesia .. 24 2. Pengakuan Hukum terhadap MHA di Indonesia... 27 3. Perlindungan dan pengakuan international terhadap hak MHA . 41 4. Reaksi terorganisir MHA di Indonesia ... 43 5. Pengakuan hukum internasional terhadap indigenous Peoples and Right of self determination ... 51 6. Hak Azasi Manusia bagi warga MHA ... 53 7. Pengakuan peraturan daerah Lampung terhadap konsep desa adat Bali di Lampung ... 66 BAB III AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF HINDU BALI ... 76 1. Latar belakang ... 76 2. Agama dan Keagamaan ... 78 3. Adat dan Hukum Adat ... 89 4. Budaya dan Kebudayaan ... 100 5. Hubungan agama, adat dan budaya ... 125 x
BAB IV EKSISTENSI DESA ADAT DI LAMPUNG ... 144 1. Latar belakang ... 144 2. Perkembangan desa adat ... 146 3. Alasan membentuk lembaga desa adat ... 152 4. Asal-usul desa dan krama adat Bali di Lampung ... 157 5. Tinjauan historis, yuridis dan religius desa adat Bali di Lampung ... 166 6. Integritas krama desa adat di Lampung ... 172 7. Peran desa adat Bali di Lampung ... 180 BAB V PEMERTAHANAN KONSEP DESA ADAT BALI ... 192 1. Latar belakang ... 192 2. Sebaran umat hindu di Lampung ... 194 3. Strategi pemberdayaan desa adat Bali ... 200 4. Pelembagaan desa adat sebagai media komunikasi ... 216 BAB VI TANTANGAN DAN HARAPAN ... 246 1. Tantangan yang dihadapi ... 246 2. Harapan Krama Adat Bali di Lampung ... 267 BAB VII SIMPULAN ... 271 DAFTAR PUSTAKA ... 273 TENTANG PENULIS ... 277 xi
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Permasalahan yang akan diuraikan dalam buku ini, secara komprehensif membahas eksistensi dan upaya pemertahanan serta pelestarian desa adat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Dewasa ini berbagai kritik banyak dilontarkan terhadap eksistensi adat, terutama pelaksanaan konsep adat di Bali, yang dikaitkan dengan hukum kasepekang yang masih saja dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Selain itu, ada juga keluhan umat hindu asal Bali, yang ada diperantauan ketika pulang ke Bali, tiba-tiba mengalami musibah (meninggal dunia). Atas musibah yang terjadi ini, apabila yang kena musibah selama hidupnya tidak memiliki toleransi sosial misalnya mengirim dana punia pada saat desa adatnya yang ada di Bali melaksanakan piodalan, maka ia akan sulit mencari tempat untuk melakukan upacara ngaben. Kritik ini berimplikasi pada penerapan dresta di luar Bali. Apakah tradisi tersebut masih dipertahankan di luar Bali? Dalam pengamatan penulis, untuk di luar Bali, hukum kasepekang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan, pelaksanaanya lebih luwes, kecuali umat hindu melakukan perbuatan yang sangat keterlaluan, misalnya tidak peduli dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh desa adatnya di Bali, hal inipun masih diberi toleransi dengan memberi bantuan secara kelembagaan. 1
Permasalahan lain yang diuraikan dalam penelitian ini adalah upaya pemertahanan konsep desa adat Bali yang menjadi salah satu tujuan penelitian, dengan mengemukakan berbagai landasan hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum formal terkait eksistensi desa adat Bali, yang menjadi bagian masyarakat hukum adat Indonesia. Dalam perkembangan penelitian yang telah dilakukan di Belanda dari tanggal 23 Serptember sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, banyak perkembangan yang terjadi terkait dengan ruang lingkup penelitian ini yang semula hanya mencakup konsep desa adat saja, tetapi setelah diseminarkan di kitlv Leiden University mendapat masukan dan saran dari Prof. Henk dan Prof. Willem selaku pembahas, akhirnya ruang lingkup penelitian ini bertambah satu Bab tentang "Agama, Adat dan Budaya". Berdasarkan pandangan Prof. Henk, inti permasalahan yang seharusnya diteliti dalam hal ini adalah, bagaimana peneliti dapat memberi jawaban atas pertanyaan tentang "mengapa adat, budaya dan agama bagi orang hindu Bali sulit dipisahkan". Inilah salah satu permasalahan yang harus diungkap oleh peneliti, sehingga pembahasan tentang "Agama, adat dan budaya" menjadi salah satu bab yang sangat penting dalam penelitian ini. Selain itu, melalui hasil penelitian ini penulis ingin memberi motivasi kepada umat hindu dalam rangka membangun integritas dan nasionalisme hindu, karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, ternyata konsep desa adat Bali telah tumbuh di seluruh wilayah Nusantara melalui proses transmigran. Secara filosofis seluruh permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang perkembangan dan pelestarian adat dan budaya Bali dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan hindu Nusantara, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai way of life bangsa. Fakta-fakta 2
yang akan diteliti oleh penulis ini, akan dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul "Filsafat Adat Bali". Pembahasan adat Bali menjadi masalah inti dalam penulisan buku ini, meliputi; uraian tentang asal-usul adat Bali, tatanan/sistem adat, perkembangan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial umat hindu Bali, baik dalam sistem organisasi, tradisi adat, seni budaya dan agama, semuanya itu telah memberi nuansa filsafat terhadap konsep adat Bali, sehingga judul buku ini menurut penulis sudah sesuai dengan isi yang dibahas. 2. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggali data-data tentang implementasi sistem desa adat yang berkembang di luar Bali khususnya umat hindu Bali di Provinsi Lampung dan perkembangan konsep desa adat Bali yang diimplementasikan oleh umat hindu Bali yang ada di daratan Eropa. Data-data ini didapatkan secara langsung dalam Program Research Post Doctor di kitlv Leiden University Belanda yang dilaksanakan tanggal 23 September sampai dengan 23 Desember 2013. Fakta-fakta tersebut meliputi: sistem organisasi tradisional, tradisi adat dan seni budaya Bali yang dilaksanakan oleh umat hindu suku Bali di luar Bali, yang dikaitkan dengan fakta-fakta tentang pelaksanaan sistem adat yang ada di Bali sebagai asal- usul lahirnya desa adat Bali di Indonesia. Tehnik pengumpulan data-data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek atau sampel yang di nilai mampu menjadi sumber primer dalam penelitian ini dan data-data skunder diperoleh dari data-data kepustakaan yang didapatkan dari kitlv Leiden University Belanda, atas bimbingan dari Prof. Henk dan Prof. Willem. Pendekatan yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data penelitian adalah 3
melalui pendekatan tradisi, seni budaya dan sosial religi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menuliskan pandangan-pandangan narasumber yang di nilai mumpuni sebagai fakar adat, seperti: Ida Pedanda Made Gunung, Gede Sura, Prof.Dr.Windia P, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Catra yang berhasil diwawancarai secara langsung oleh peneliti yang hasilnya telah peneliti uraikan dalam buku ini. Selain itu, hasil pengamatan dan wawancara secara langsung tentang implementasi desa adat Bali di Lampung dan di Belanda, secara empirik telah diuraikan dalam buku ini. Tujuan penulisan buku hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara empirik tentang implementasi sistem adat Bali yang dilakukan oleh umat hindu Bali yang saat ini telah menetap di luar Bali, baik di dalam maupun di luar Negeri, bahwa sistem desa adat Bali menjadi warisan leluhur tersebut tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat hindu Bali dimanapun mereka berada. Penulisan buku ini sekaligus menjadi antitesis tentang pandangan para intelektual hindu moderat yang menyatakan bahwa sistem adat Bali yang menghandalkan organisasi tradisional desa adat dan banjar adat sudah tidak sesuai dengan era modrnisasi dan dianggap sebagai sistem yang sudah ketinggalan zaman. Namun, fakta-fakta empirik yang ada dilapangan memberikan bukti yang tidak terbantahkan yang menjadi antitesis, bahwa sistem adat Bali merupakan bagian tak terpisahkan dari sisi kehidupan umat hindu Bali dimanapun mereka berada. 3. Konsep Desa Adat 3.1 Pengertian Sebelum mengkaji tentang desa, desa adat dan desa dinas, penulis akan menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan fokus masalah yang akan dikaji, penulis akan menjelaskan 4
terlebih dahulu tentang pengertian dari konsep desa adat yang dimaksudkan dalam fokus masalah tersebut di atas. Secara harfiah kata konsep berasal dari kata consept bahasa inggris yang artinya; gagasan, paham. Istilah desa adat berdasarkan penelitian Liefrinck (1886-1887) adalah republik kecil yang memiliki hukum, atau aturan adat, dan tradisi sendiri, yang bersifat demokratis, memiliki harta kekayaan sendiri dan pura kahyangan tiga sebagai tempat melakukan pemujaan, yang dipimpin oleh seorang tetua (F.A. Liefrinck, 1927). Sedangkan desa adat menurut pasal 6 Perda Bali nomor: 06 tahun 1986 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki aturan hukum, harta kekayaan sendiri, pura kahyangan tiga sebagai tempat memuja dan berhak mengurus diri sendiri yang memiliki fungsi membantu kelancaran pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama pembangunan bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Atas dasar pengertian tersebut di atas, maka dalam buku ini fokus yang akan dikaji oleh penulis adalah pemertahanan tentang gagasan atau paham yang disebut konsep desa adat Bali yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat di Indonesia, karena desa adat Bali telah di nilai oleh para ahli sebagai republik kecil yang demokratis, religius dan memiliki seni budaya yang adiluhung, yang secara historis memiliki latar belakang sejarah perkembangan hindu di Bali. 3.2 Ciri-ciri, Konsep dan Sumber Desa Adat Desa adat Bali adalah lembaga non formal yang memiliki konsep dan ciri-ciri keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Tri Hita Karana dengan ciri-ciri khas dan konsep sebagai berikut : Komunitas masyarakat suku Bali yang beragama hindu. Parhyangan (Kahyangan Desa, Kahyangan Tiga). 5
Pawongan (Prajuru dan Krama Desa adat). Palemahan (Wilayah, wewengkon desa adat). Memiliki awig-awig yang disusun bersama berdasarkan azas salunglung sabayantaka (mufakat dan musyawarah), yang disepakati sebagai aturan hukum bersama dan bersifat mengikat terhadap kelompok desa adatnya. Berdasarkan ciri-ciri dan konsep tersebut di atas, maka peran desa adat sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia, dan desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang diyakini mampu mengatur kepentingan umatnya secara mandiri. Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola organisasi tersebut, maka dibentuk para prajuru desa adat yang berpedoman pada awig-awig yang telah disusun dan disepakati bersama sebagai aturan hukum yang mengikat desa adat, baik kedudukannya sebagai prajuru (pengurus), maupun sebagai krama adat dengan mempedomani hal-hal; pertama, penyusunan peraturan (awig-awig) dilakukan secara bersama oleh kelompok tersebut tanpa campur tangan individu atau kelompok lain; kedua, melaksanakan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama; ketiga, menyelesaikan segala persoalan adat dan agama secara damai yang terjadi di wilayah adatnya; keempat, menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman desa adat secara swakarsa; kelima, mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh kramanya (Seregig, 2010, 147). 4. Perkembangan Desa, Desa Adat Dan Desa Dinas di Bali 4.1 Lahirnya Desa di Bali Kelahiran desa-desa yang ada di Bali, tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi Bali pada waktu itu, misalnya pengaruh 6
para brahmana yang menyebarkan agama ke Bali, pengaruh pemerintah kolonialis Belanda, pengaruh perubahan zaman dari orde lama, orde baru dan orde reformasi. Semua situasi kondisi tersebut telah memberi kontribusi terhadap perkembangan desa- desa yang ada di Bali. 4.1.1 Desa semasa kedatangan Rsi Markandeya ke Bali Dituliskan dalam Markandeya Purana seorang brahmana bernama Rsi Markandeya yang bertapa di Gunung Rawung Jawa Timur. Dalam pertapaannya itu beliau mendapat pawisik (sabda) untuk meneruskan perjalanannya kearah timur yaitu ke Bali untuk menyebarkan ajaran dharma. Berdasarkan wangsit yang diterima itu, maharesi berangkat ke Bali untuk melakukan perjalanan suci. Kedatangan pertama kalinya, beliau diiringi oleh 8000 orang pengikut. Setelah sampai di Bali, beliau dan pengikutnya membuka hutan belantara, yang akan dijadikan sebagai areal persawahan. Pada kedatangan yang pertama ini, beliau tidak berhasil membuka hutan belantara tersebut, krena banyak para pengikutnya meninggal kena wabah penyakit. Kemudian beliau dan sisa pengikutnya memutuskan kembali ke payogan beliau di gunung Rawung dan melakukan meditasi untuk memohon petunjuk Ida Sang Hyang Widhi. Setelah sekian lama melakukan yoga dan tapa, brata, beliau mendapat wangsit agar sebelum merabas hutan belantara di Bali, beliau harus melakukan ritual dengan memendam panca datu di kaki gunung Toh Langkir (gunung agung sekarang). Atas wahyu yang diterima itu, maka beliau berangkat kembali untuk kedua kalinya diiringi oleh 4000 orang pengikut. Setelah sampai di Bali dan sebelum merabas hutan belantara, beliau melakukan ritual memendam pancadatu seraya memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, agar beliau dan pengikutnya selamat 7
dan berhasil membuka hutan tersebut. Dan, Rsi Markandeya bersama para pengikutnya ternyata berhasil membuka hutan tersebut dengan selamat. Setelah berhasil membuka hutan, Rsi Markandeya membagi-bagikan tanah tersebut kepada para pengikutnya untuk diolah menjadi sawah pertanian. Untuk menghindari perselisihan antar para pengikut Rsi Markandeya, maka para pengikutnya dibagi menjadi ikatan kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua (sekarang: kelian) dan beberapa pengurus (sekarang: prajuru). Kelompok yang dibentuk tersebut memiliki batas wilayah tertentu dan diberi tanggungjawab untuk mengurus anggotanya berdasarkan peraturan yang disepakati bersama. Ikatan kelompok yang dibentuk itu disebut Desa. Kemudian tempat beliau membagi-bagikan areal persawahan tersebut sekarang disebut desa "puakan", sedangkan tempat payogan selama beliau dan pengikutnya merabas hutan dinamakan desa Taro (taro=kayu-kayun yang artinya keinginan). Yang dimaksudkan keinginan adalah apa yang menjadi tujuan yang diinginkan beliau selama melaksanakan perjalanan suci sudah tercapai. Kini, Desa Taro dianggap sebagai desa pertama yang ada di Bali, terletak di wilayah Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar (Seregig, 2010: 139). Kemudian desa yang dibentuk tersebut telah menjadi sistem kehidupan sosial bagi para pengikut Rsi Markandeya. Dalam perkembangannya kemudian, konsep desa yang dikenal sebagai sistem kehidupan sosial masyarakat, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem pengelolaan desa yang dijalankan oleh desa taro telah menyebar ke seluruh wilayah Bali dan dijadikan sebagai rujukan dalam membentuk sistem sosial masyarakat di wilayah lainnya di Bali. Sedangkan panca datu yang dipendam di kaki gunung toh langkir tersebut, saat ini dijadikan sebagai pusat seluruh bangunan pura yang ada di pura Besakih yang disebut 8
dengan Pura Penataran Agung. Dan hingga saat ini pura Besakih menjadi pura Kahyangan Jagat yang disungsung oleh umat hindu yang ada di seluruh wilayah nusantara dan bahkan di seluruh dunia. 4.1.2 Desa dalam Konteks Bali Kuno Setidaknya pada abad ke-9 di Bali telah ditemukan prasasti yang menjelaskan tentang adanya masyarakat, juga adanya raja. Keterangan yang menunjukan adanya kelompok masyarakat yang disebut desa, ditemukan pada prasasti Sukawana AI (804 saka atau 882 M) yang menyebutkan bhiksu ḉiwakangḉi, makmit drbya haji dan nama tempat di singhamandawa. Semua prasasti tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada raja dan pandita siwa-budha di Singhamandawa. Mengenai warga desa pada waktu itu disebut dengan istilah krama thani. Kemudian dalam prasasti Trunyan AI (813 saka atau 891 M), muncul istilah banwa dan menyebut pula istilah drbya haji dan nama tempat di singhamandawa yang juga menunjukan adanya kedudukan raja disana. Selanjutnya pada prasasti Trunyan B (833 saka atau tahun 911 M) tertulis banua (anak banua), tampaknya menunjuk kepada lokasi setingkat desa dan warganya (anak banua). Dalam prasasti ini tidak menyebut nama raja, tetapi menyebutkan adanya datu yang artinya raja dan berbagai profesi seperti pande- mas, pande-wesi, pagending (tukang tembang), suling (juru suling), yang memberi pertanda tentang adanya jenis- jenis pekerjaan di masyarakat atau desa. Hubungan antara warga desa dengan yang dimuliakan atau (bhatara) terlihat dari ungkapan yang ditulis: ateher to banua di air rawang, manguningin ida bhatara da tonta di raja karyanda mangadap air danu. Dengan tidak disebutnya nama raja secara tegas, hal ini dapat dimengerti bahwa hubungan antara warga desa 9
dengan kekuatan supra desa pada waktu itu masih sangat terbatas. Kekuasaan desa masih sangat kuat pengaruhnya, meskipun pada waktu itu sudah muncul datu atau bhatara yang diangap dapat melindungi penduduk. Dengan adanya data-data tersebut, maka kekuasaan desa (banua) dapat ditafsirkan bersifat otonom atau mandiri di bawah kepala (atau tetuanya). Misalnya desa-desa yang ada dipegunungan masih melakukan tradisi hulu apad dalam pemerintahan desanya (prasasti Bali I, 1954: 53-59-dalam Ardika dan Darma Putra, 2004: 17-18). Berkaitan dengan nama raja, sebagai penguasa untuk pertama kali muncul dalam prasasti Blanjong - Desa Sanur (835 saka atau tahun 913 M). Dalam prasasti tersebut disebutkan nama adhipatih ḉrikesari warmadewa yang bertempat di Singhadwala, hanya saja hingga saat ini belum diketahui dengan jelas dimana lokasi dari tempat yang disebutkan itu. Pada prasasti Gobleg Pura Desa-I (836 saka atau tahun 914 M), disebutkan nama mpu dan istilah banjar. Seperti tertulis dalam prasasti Gobleg: ida mpu dahyang agni sarmma....dan ....ser tunggalan banjar di indrapura (prasasti Bali I: 64-65). Dalam prasasti Srodokan (835 saka atau tahun 913 M) juga muncul nama ratu, disebut nama raja - ugrasena, dan tempat di Singhamandawa dan terdapat dalam tulisan sang ratu ḉri ugrasena, ".....turun di panglapuan di singhamandawa di bulan asadha krsna daḉami....." (prasasti Bali I: 64). Demikian juga dalam prasasti tersebut muncul istilah kraman (pada prasasti ditulis karaman) dan desa. Istilah karaman dan desa muncul pertama kali dalam prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila - BI (tahun 864 saka atau 942 masehi), seperti tertulis dalam kalimat "bumi canigayan witan desa kabayan wiji tapa sabonggaya....... karaman I caningayan bati mangudu goti soro patih matugul......", di dalam prasasti itu disebut nama raja paduka Haji Ugrasena (prasasti Bali I, 1954:71-72). 10
Berkaitan dengan adanya kewajiban mengumpulkan pajak untuk raja, terlihat dari prasasti Desa Buwahan A tahun 994 M, dengan raja suami isteri - Çri Gunapriya dharmma patni dan Çri Dharmodayana Warmadewa. Dalam prasasti tersebut istilah karaman semakin banyak muncul, sedikitnya 16 kali. Dalam prasasti ini juga muncul istilah rama kabayan yang mungkin di mengerti sebagai pejabat kepala desa (P.V.van Callenfels, 1947- 1948:198-lihat pada prasasti Bali I:83-84). Dalam prasasti Batur Pura Abang A (933 saka atau 1011 M) istilah karaman muncul lebih dari 20 kali dan juga muncul istilah rama kabayan. Dalam prasasti ini juga disebutkan nama raja-I paduka Haji Cri Dharmmodayana Warma dewa dan jabatan Senapati Kuturan Dyah Kayop dan Mpungku Siwasogata. Dalam prasasti tersebut di ungkapkan sebagai berikut : karaman I wingkang ranu air awang,.....rama kabayan, mpungku saiwasogata makabehan,......iniring sang senapati kuturan dyah kayop.....(prasasti Bali I:88-93). Selanjutnya pada prasasti Batuan (944 saka atau 1022 M) disebutkan nama raja, paduka Haji Cri Dharmawangsawardhana senapati Kuturan Mapanji Putu-putu dan batas-batas desa (karaman) dengan istilah pariman dala. Diungkapkan dalam prasasti tersebut: ateher parimandala cinatur desa thani karaman ing baturan,.......". Hal itu menunjukan bahwa sebuah desa telah memiliki batas-batas yang bisa dimengerti dan karenanya memiliki pula aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur kepentingan warganya. Disini disebutkan desa baturan diberikan (punya) oleh senapati Kuturan Mapanji Putuputu, berupa sekomplek hutan (alas asukat) untuk membuat sawah-sawah di wilayah itu. Rupanya upaya membuat 11
sawah untuk tanah pertanian, memperlihatkan adanya kehendak atau peranan saja (prasasti Bali I: 100). Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah diuraikan di atas, Ardika-Dharma Putra (2004:20) telah menyimpulkan pendapatnya bahwa Bali memasuki masa sejarahnya paling tidak sejak abad-IX. Sebagai alasan pembenar yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa keterangan mengenai desa di Bali muncul dari catatan-catatan prasasti yang telah diuraikan di atas. Selain itu juga dapat diduga bahwa wujud desa pada masa itu lebih merupakan kelompok cakal bakal, atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal mendiami lokasi (wilayah), dan batas tertentu, yang disebut banwa, yang memiliki kelompok pengurus, atau prajuru desa yang ditunjuk dari dan antara warga desa, yang bertindak sebagai tetua desa (banwa). Dengan adanya nama raja yang semakin jelas kedudukannya sejak abad-X dan peranan dari senapati Kuturan pada awal abad-XI, maka dilingkungan warga desa muncul dengan istilah karaman, juga ada prajuru. Hal ini merupakan hubungan yang semakin nyata antara warga desa (karaman) dengan kekuasaan atas yaitu raja. Demikian juga dalam hubungan ini adanya kewajiban untuk memenuhi kepentingan untuk raja seperti membayar pajak, kerja bakti, membersihkan jalan, membuat saluran air, membangun sawah, dan lain-lainnya. yang menunjukan adanya hubungan antara karaman dengan raja. Konsep desa sebagaimana halnya desa taro yang dibentuk Rsi Markandeya-pada kedatangan orang-orang suci berikutnya ke pulau Bali, terus disempurnakan, antara lain pada masa kedatangan Mpu Kuturan, beliau memperjelas fungsi dan peranan desa dalam kehidupan sosial masyarakat dengan menambahkan konsep Tri Kahyangan, yaitu 3 (tiga) bangunan pura yang harus dimiliki oleh desa, terdiri dari; Pura Puseh, pura Bale Agung dan 12
pura Dalem merupakan simbol pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai dewa Tri Murti yaitu: Dewa Brahma, Wisnu dan Siva. Ketiga pura tersebut dikenal oleh masyarakat adat Bali sebagai pura kahyangan tiga sebagai implementasi dari konsep Tri Hita Karana terdiri dari, yaitu; kahyangan tiga sebagai konsep parhyangan - media untuk melakukan pemujan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi; wilayah desa sebagai Palemahan dan krama adat sebagai konsep Pawongan. Dalam prasasti babad Pasek (Sugriwa: 1976), dijelaskan pula tentang peranan Mpu Kuturan dalam membangun sistem kemasyarakatan dan bentuk pemujaan di Bali, yang isinya sebagai berikut: Di Bali Mpu Kuturan berparhyangan di Silayukti. Suatu ketika beliau melakukan kunjungan ke desa-desa, lalu beliau mengajar dan memberi nasehat kepada masyarakat Bali berkaitan dengan sila krama, tata susila, pengetahuan filsafat dunia besar, kecil, karma pala, punarbhawa, terutama dalam hal membangun pura kahyangan dan memperbaiki tempat pemujaan atau pelinggih para bhatara (roh suci leluhur) di Bali, antara lain: puseh, dalem dan bale agung, penghuluan swi, jalan-jalan dan tata tertib desa dan banjaran Bali,........yang semuanya itu ditulis dalam lontar Widhi Sastra dan lontar Sangharayoga (Sugriwa-dalam Babad Pasek, 1976: 34-35-dalam Ardika dan Darma Putra, 2004: 21). Dalam lontar Mpu Kuturan (Dok.Budaya Bali) tercatat Mpu Kuturan berasal dari Majapahit, beliau telah membangun pelinggih meru di Besakih. Dalam lontar yang ditulis dengan bahasa jawa kuno tersebut dinyatakan sebagai berikut : 13
Iki empu Kuturan ida ngwangunang plinggih salwiring plinggih mwang prayangan. Iki lwirnya lingira Empu Kuturan ring Maja pahit duk ngwangunang meru ring Besakih. Meru tumpang lima, meru tumpang 7, meru tumpang 9, meru tumpang 11,....". Keterangan lontar-lontar pada babad Pasek menunjukan betapa besar peranan Mpu Kuturan di Bali dalam membuat perubahan, terutama dalam sistem sosial (tata tertib desa/banjar), pengetahuan agama, filsafat dan arsitektur pura kahyangan tiga, penghuluan swi dan sistem organisasi yang kita warisi sampai sekarang. Kapankah sesungguhnya Mpu Kuturan berperan di Bali? Berkaitan dengan sejarah Mpu Kuturan di Bali, R.Goris dalam tulisannya menyebutkan bahwa pada masa Airlanga mengirim utusan yaitu Mpu Baradah ke Bali, yang kemudian beliau bertemu dengan Mpu Kuturan (pedanda, senapati, penasehat raja Bali). Mpu Baradah datang ke Bali diperkirakan tahun 1007 (929 saka). Dalam prasasti Baradah di pura Batumedang-Besakih, yang menyebutkan bahwa Kuturan itu adalah satu keluarga (turunan) brahmana yang berabad-abad lamanya tinggal (ber-geriya) di Silayukti (R.Goris, Majalah Bhakti No.18 Th.II-10 Juni 1953:10). Dalam Babad Pasek, Sugriwa menyebutkan bahwa pada jaman Sri Haji Airlangga di Jawa, ketika para menterinya menghadap kepada beliau di balai penghadapan, datanglah para mpu menghadap raja. Disana datang Mpu Genijaya, Mpu Mahameru, Mpu Kuturan dan Mpu Bradah (Pradah). Disebutkan juga para Mpu itu datang dari Jambudwipa (India) atas perintah Bhatara Pasupati (Sugriwa,1976:15-16). Disini dapat dimengerti bahwa pengaruh agama hindu semakin meresap masuk ke Bali. Kemudian disebutkan bahwa Mpu Gnijaya datang ke Bali mengunjungi Mpu Kuturan di Silayukti pada tahun 1157 masehi (Sugriwa:1976:22- dalam Ardika-Darma Putra, 2004: 23). 14
Selain konsep tentang kahyangan tiga, Mpu Kuturan juga mewajibkan setiap keluarga membangun tempat sembahyang keluarga yang disebut sanggah atau merajan atau kemulan sebagai konsep parhyangan keluarga batas pekarangan sebagai palemahan, anggota keluarga terdiri dari: suami-isteri-anak sebagai pawongan keluarga. Pembatasan yang diberikan Mpu Kuturan merupakan konsep keseimbangan dan harmoni yang harus diwujudkan oleh setiap umat hindu dalam sistem kehidupan sosial yang disebut dengan ajaran Tri Hita Karana. Pada periode berikutnya ketika Danghyang Dwijendra datang ke Bali untuk melaksanakan perjalanan suci design arsitektur bangunan pura kahyangan tiga yang diempon oleh umat hindu dalam satu desa, kemudian ditambah dengan satu bangunan suci lagi yang disebut dengan Padmasana. Design arsitektur padmasana adalah bangunan suci untuk memuja Deva Siva - adalah konsep pemujaan dari aliran Siva Siddhanta yang kita warisi hingga sekarang ini. 4.2 Lahirnya Desa Adat Munculnya istilah desa adat dapat disebutkan berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Liefrinck di Bali Utara pada tahun 1886-1887. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, Liefrinck menyatakan bahwa desa Bali sesungguhnya adalah republik kecil yang memiliki hukum, atau aturan adat, dan tradisi sendiri. Susunan pemerintahan lebih bersifat demokratis, setiap anggota memiliki hak-hak hukum yang sama. Orang yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah orang yang paling lama menjadi anggota (tetua). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diputuskan melalui suara terbanyak. Liefrinck adalah seorang pejabat kolonial (tahun 1880-an) yang memiliki kewenangan mengawasi Bali utara, pada saat itulah ia memiliki kesempatan 15
untuk meneliti di wilayah itu. Setelah itu Liefrinck menjabat sebagai Residen Bali dan Lombok (1896-1900), selanjutnya ia menjadi anggota Dewan India (1904-1909). Disini nampak sekali Liefrinck memutuskan hubungan yang selaras antara raja dengan rakyat (desa) dan Liefrinck berusaha mempengaruhi kalangan masyarakat bawah. Dalam pemikiran Liefrinck raja adalah penakluk (despoticking), sehingga perlu dipisahkan dari rakyat (F.A.Liefrinck, 1927). Pemikiran F.A.Liefrinck itu tampak mencerminkan suatu pandangan dari kaum orientalis (Edward W.Said, 1978), yang menggambarkan bahwa bangsa-bangsa timur memiliki suatu peradaban yang lebih rendah dari pada bangsa barat. Dalam pandangannya tentang posisi desa yang otonom, dapat dimengerti dan mendekati desa pada tingkat yang paling awal, yakni: banwa adalah wujud desa tradisional yang otonom, dan sedikit mendapat pengaruh raja, dipimpin oleh cakal-bakal pendiri desa. Namun yang penting dari F.A.Liefrinck, bahwa ia telah mengubah persepsi masyarakat Bali tentang diri mereka, dengan cara memutus hubungannya dengan kekuasaan atas, yang sejalan dengan strategi politik kolonial Belanda pada masa itu (Ardika dan Darma Putra, 2004:26). Kemudian dalam suatu penelitian monumental yang telah dilakukan oleh VE.Korn, hasilnya telah memberikan legitimasi terhadap hasil penelitian Liefrinck mengenai desa-desa Bali yang bersifat otonom. Korn melakukan studi hukum adat di Bali dan menghasilkan buku berjudul "Adatrecht van Bali (1932)" yang membuat desa terkenal dengan hukum-hukum adatnya. Bahkan dari hasil kajian V.E.Korn terhadap desa Tenganan, menyebutkan bahwa desa Tenganan merupakan sebuah republik desa yang memiliki otonomi yang kuat, dengan istilah "de dorps republiek Tenganan Pegringsingan" (Jef Last, 1955: 96). 16
Istilah hukum adat untuk pertama kalinya dipakai C. Snouck Hurgronje dalam buku berjudul the Atjehers-I (1893). Kemudian dalam tulisan Covarrubias dinyatakan bahwa desa tradisional Bali (Baliness village) adalah sebuah komunitas yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, yang merdeka, sebagai sebuah republik kecil, yang diperintah oleh sebuah badan yang disebut dengan badan perwakilan desa. Setiap anggota desa (krama desa) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Disini desa memiliki tempat suci, yakni: pura desa, puseh dan pura dalem (Miguel Covarrubias, 1950:58). Tulisan ini nampak melengkapi keterangan Korn dengan menyebutkan adanya tempat-tempat suci. Kemudian dalam berbagai studi yang dilakukan di daerah- daerah kepulauan nusantara, semakin sering dinyatakan bahwa desa asli tersebut di selnggarakan berdasarkan tradisi atau adat. Hal ini dapat di mengerti bahwa desa memiliki adat atau hukum- hukum tradisi yang menjadi pedoman bermasyarakat. Istilah desa adat muncul dan diperkenalkan semakin meluas dari hasil penelitian atas desa-desa yang memiliki hukum adat dan hidup dengan semangat otonomi. Hal ini berarti bahwa istilah desa adat telah muncul dari studi-studi kolonial (Ardika dan Darma Putra, 2004:26). 4.2.1 Desa adat dalam perspektif masyarakat Bali Dalam perspektif masyarakat adat Bali, desa dipahami sebagai tempat tinggal bersama yang memiliki kekayaan desa (laba desa), memiliki wilayah, warga (krama desa), prajuru dan tempat suci yang disebut dengan kahyangan desa. Menurut pandangan Gde Raka (tanpa tahun: 24) desa adat merupakan kesatuan daerah dimana penduduknya bersama-sama melakukan pemujaan dengan maksud untuk menjaga kesucian tanah desa serta memelihara pura-pura yang ada di suatu desa. Pandangan 17
tersebut tampak sangat realistis, yang membangun gambaran pura dengan tuah kesucian, yang berfungsi dalam urusan-urusan tradisi dan keagamaan, berbeda dengan desa yang dibentuk oleh pemerintah kolonial yang berfungsi dalam bidang pemerintahan formal. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dimengerti bahwa ciri khas dari desa adat Bali adalah desa yang memiliki tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga, tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Hal ini sangat jelas diatur dalam Perda Bali nomor: 06 tahun 1986, yang menyatakan sebagai berikut: Desa adat Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat hindu secara turun-temurun, dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah dan kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Konsepsi desa adat sebagaimana dipahami masyarakat Bali yang dalam Perda nomor: 06 tahun 1986, tampaknya lebih luwes dan tidak tendensius-walaupun berhak mengurus rumah tangga sendiri, tetapi melihat otonomi dalam hal-hal tertentu. Berbeda dengan konsepsi desa yang disampaikan F.A.Liefrinck yang memisahkan rakyat dengan raja, pandangan ini masih sangat menghormati tentang adanya kekuasaan yang lebih tinggi yang ada diatasnya, hal ini tertuang dalam pasal 6 perda Bali nomor: 06 tahun 1986, yang menyatakan : desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, dalam rangka 18
kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 17 dinyatakan: awig-awig desa adat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, agar segera menyesuaikan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa desa adat adalah patner pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa dengan fungsi utama mengemban tugas-tugas bidang tradisi, keagamaan dan kemasyarakatan. Demikian juga desa adat tetap berpegang pada prinsip desa mawacara, negara mawatata artinya aturan-aturan yang ada di desa tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh negara. Hal ini menunjukan bahwa desa adat menghormati kekuasaan yang lebih tinggi yang ada diatasnya. 4.2.2 Desa Adat dalam UU Nomor: 6 Tahun 2014 Dasar pemikiran disahkannya Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk". Bukti keberadaannya tertuang dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan). Dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 ditegaskan kembali pada ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 point 1 yang menyatakan sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 19
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beradasarkan uraian pasal tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa Desa Adat masuk dalam ruang lingkup wilayah Desa yang juga memiliki hak-hak tertentu, yaitu; hak untuk mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Hak-hak ini telah melekat dalam masyarakat adat dan tumbuh dengan subur di lingkungan masyarakat tradisional. Desa Adat atau yang diberi nama lain telah ada di seluruh wilayah Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Desa Adat ini adalah kelompok masyarakat tradisional yang sangat khas dan merupakan salah satu jatidiri dari etnisitas yang ada di Indonesia. 4.2.3 Desa Adat dalam persepektif umat hindu Bali di Lampung Perkembangan desa adat yang ada di Bali dengan dengan tradisi adatnya yang telah diwariskan turun-temurun sejak abad- VII, menjadikan desa adat tersebut sebagai sumber etika perilaku sosial dalam tata pergaulan warga masyarakat hindu Bali. Desa adat juga dijadikan sebagai sumber tertib hukum yang mengatur tentang suadharmaning krama desa (kewajiban dari warga desa) dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan masyarakat Bali-hindu tidak dapat dihindarkan dari laju perkembangan pembangunan nasional, sehingga masyarakat Bali-hindu saat ini bukan saja hanya ada di Bali, tetapi sudah menyebar luas ke seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan dengan permindahan masyarakat Bali-hindu tersebut konsep desa adat yang telah menjadi sumber tertib hukum dan tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, turut terbawa dan dilaksanakan juga ditempatnya yang baru. Pandangan umat hindu Bali terhadap desa adat bahwa 20
mereka tetap akan melaksanakan desa adat sebagai sumber tertib hukum dan etika pergaulan dalam kehidupan sosial di tempatnya yang baru. Konsistensi perilaku adat yang dinyatakan oleh umat hindu Bali yang ada di Lampung telah sesuai dengan essensi UU nomor: 6 tahun 2014 dengan semangat membangun NKRI sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Hal ini berarti bahwa eksistensi desa adat Bali di Lampung telah sesuai dengan undang-undang nomor: 6 tahun 2014, untuk itu harus ada kemauan yang baik dari para tokoh adat dan intelektual hindu di luar Bali untuk melakukan pelembagaan desa adat Bali. Tidak hanya itu, undang-undang nomor: 6 tahun 2014, tentang desa, secara formal semakin memperjelas kedudukan desa adat Bali yang ada di luar Bali termasuk yang ada di Lampung. Apabila seluruh tokoh adat dan intelektual hindu yang ada di luar Bali menyadari potensi yang kita miliki ini, maka umat hindu Bali akan semakin kokoh dan terintegrasi dengan baik, karena secara kuantitas potensi terbesar hindu di Indonesia adalah umat hindu suku Bali. 4.3 Lahirnya Desa Dinas Pada abad ke-20 seluruh wilayah nusantara termasuk Bali, dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, kerajaan terakhir yang berhasil ditaklukan oleh Belanda pada tanggal 28 April 1908 adalah kerajaan Klungkung melalui perang puputan yang dipimpin oleh Dewa Agung Gelgel dan Dewa Agung Semara Bhawa. Hingga saat ini perang puputan tersebut dikenal dengan nama 'perang puputan klungkung'. Setelah kerajaan Klungkung dapat ditaklukan oleh Belanda, maka tidak ada lagi kerajaan lain yang berani berhadapan dengan Belanda, dengan demikian seluruh wilayah Bali menjadi kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda (Seregig, 2013: 134). 21
Setelah berkuasa di Bali, pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan konsep desa adat yang otonom, merdeka, statis dan harus dipertahankan eksistensinya dari sentuhan pengaruh luar. Dalam rangka memanfaatkan potensi penduduk guna memenuhi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda, sejalan dengan situasi perkembangan yang terjadi di daerah tersebut, pemerintah Hindia Belanda terus berusaha memasukan pengaruhnya ke dalam struktur desa dengan membagi desa lama menjadi desa baru yang berlainan batas-batasnya. Penduduk juga dibatasi maksimal dengan 200 jiwa jumlah penduduk wajib membayar pajak di dalam satu lingkungan desa yang baru. Pembentukan desa-desa baru ini tidak memperhatikan bentuk desa lama (adat) yang sudah ada, apakah desa tersebut merupakan penggabugan dari desa-desa lama yang kecil, atau merupakan pemecahan dari desa-desa adat besar yang ada. Sasarannya sangat jelas - adalah untuk kepentingan administrasi (pengurusan pajak) oleh petugas pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dipahami bahwa desa yang dibuat oleh pemerintah hindia Belanda adalah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dalam menertibkan administrasi pemungutan pajak, desa yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai desa formal, atau desa dinas (bahasa Belanda-diens) yang ada di Bali. Masyarakat Bali kemudian menyebut desa yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut adalah desa dinas (dalam surat-menyurat hanya disebut desa saja). Sejak dibentuknya desa-desa baru yang bersifat formal tersebut, maka masyarakat di Bali akhirnya mengenal 2 (dua) bentuk desa, yakni: desa adat dan desa dinas, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya sistem ganda dalam menjalankan pemerintahan desa di Bali yang oleh pemerintah Hindia Belanda diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan 22
masyarakat desa yang berkembang. Desa dinas menjalankan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil pemerintah resmi Hindia Belanda untuk melakukan tugas-tugas, antara lain: administrasi (sensus) penduduk, memungut pajak, melaksanakan kerja rodi, sedangkan desa adat tugasnya menjalankan fungsinya sebagai pengemban tradisi adat, budaya dan keagamaan. Secara politis pemerintah Hindia Belanda memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan tradisi, kebudayaan masyarakat Bali demi kepentingan wisata yang mulai bangkit. Selain itu Belanda juga ingin mendorong potensi masyarakat Bali agar bermanfaat bagi kemajuan administrasi pemerintahan Belanda di Indonesia, yang sejalan dengan politik etis yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pengaruh kekuasaan raja-raja Majapahit (jaman kerajaan Gelgel) pada abad-XIV-XVII pengaruh kekuasaan atas (raja) semakin masuk ke dalam desa. Dengan semakin mantapnya kekuasaan raja, berdampak terhadap pengawasan desa-desa menjadi semakin kuat. Para tokoh masyarakat Bali yang dikenal dengan pasek ditempatkan di desa-desa sebagai kakitangan raja. Hal ini dapat dilihat, sebagai wakil raja ditingkat desa, maka munculah petugas-petugas yang kemudian dikenal bernama perbekel ditulis parbakal (Raffles, 1815). Dengan masuknya para petugas perbekel di desa, dapat dijadikan sebagai agen perubahan desa yang ada di bawah kekuasaan raja. Keadaan tersebut membuat hubungan harmonis raja-pengiring semacam hubungan jumbuhing kaulo gusti, seperti yang ada di Jawa (Soemarsaid Moertono, 1968:14-15). Hubungan semacam itu dapat membangun ikatan-ikatan antara adat, tradisi dan agama (hindu) semakin erat dan sulit dipisahkan (Ardika dan Darma Putra, 2004: 29-31). 23
BAB II EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA 1. Sikap dasar para Pendiri Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Dalam konteks kesejarahan yaitu dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, Prof.Mr.Dr. Soepomo adalah seorang pakar hukum adat yang dipandang benar-benar mengetahui posisi masyarakat hukum adat di Indonesia-sehubungan dengan hal itu, dalam rancangan konstitusi yang disusunnya Prof.Mr.Dr.Soepomo mencantumkan pengakuan negara pada masyarakat hukum adat (voksgemeenschappen). Kemudian saat ini sangat kita sayangkan bahwa "pengakuan negara yang ditulis itu tidak secara lugas di cantumkan dalam dictum UUD 1945, tetapi hanya terdapat dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 dengan memberikan contoh tentang satuan-satuan masyarakat hukum adat, seperti desa di Jawa dan nagari di Minangkabau, yang dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang dihormati negara. Secara lengkap penjelasan pasal 18 UUD 1945 diuraikan sebagai berikut : dalam teritoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelf besturende land schappen dan volksgemeen schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah- 24
daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenal daerah itu akan mengingat hak- hak asal-usul daerah itu". Kemudian dalam perubahan (amandemen kedua) dari UUD 1945 pasal 18B ayat (2) dinyatakan, bahwa negara mengakui dan meng hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak- haknya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang (Wesna Astara, 2010: 3). Dalam literatur adatrecht yang diarsipkan di KITLV Leiden University, masyarakat hukum adat di Indonesia disebutkan dengan istilah rechtgemeenschappen, memang dimaksudkan adalah desa atau satuan masyarakat yang setingkat. Seluruh masyarakat hukum adat ini dikelompokan dalam 19 lingkaran hukum adat (adatrecht skringen). Walaupun hanya tercantum dalam penjelasan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sikap para pendiri negara tersebut merupakan original intent yang harus dirujuk dalam menafsirkan masyarakat hukum adat secara historis (historische interpretatie) dari norma-norma hukum positif yang terkait dengan eksistensi dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat, setidak-tidaknya selama Undang-Undang Dasar 1945 masih dijadikan sebagai landasan konstitusional. Menindaklanjuti original intent dari para pendiri negara terdapat kendala konseptual yang saat ini baru kita sadari sangat menghambat upaya-upaya untuk memasukan original intent tersebut kedalam suatu kebijakan negara dan peraturan per- undangan-undangan nasional. Kendala konseptual tersebut adalah 25
kurang perhatiannya kita terhadap perkembangan masyarakat hukum adat, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pada dasarnya pengetahuan kita sekarang ini tidak lebih maju bila dibandingkan dengan pengetahuan yang diwariskan Cornelis van Vollenhoven dan atau Ter Haar Bzn, sementara itu masyarakat hukum adat terus tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa diurus-hampir tidak ada perhatian dari pemerintah, dan bahkan tidak mustahil secara teoretikal akan menciut dan kemudian meng hilang, karena lenyapnya ciri-ciri khas sebagai suatu masyarakat hukum adat (Saafroedin Bahar, 2009: 782-783). Dalam upaya memasukan original intent para pendiri negara tersebut kedalam kebijakan negara dan peraturan perundang- undangan nasional sebagaimana telah diuraikan Saafroedin Bahar, pemikiran yang disampaikan Wesna Astara juga ada benarnya, bahwa saat ini telah terjadi pertarungan politik hukum negara dan politik kebudayaan. Dalam bukunya berjudul "Pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan" secara implisit dinyatakan betapa kuatnya tekanan politik hukum terhadap desa adat yang ada di Bali. Masyarakat adat yang ada diluar wilayah Bali terutama di Lampung, bahwa tekanan politik hukum negara tersebut relatif tidak dirasakan - yang ada hanya tekanan psykologis terhadap masyarakat hukum adat Bali. Ada kekhawatiran dari para tokoh umat hindu di Lampung terhadap terulangnya kembali konflik horizontal sebagaimana yang telah terjadi di Balinuraga tahun 2012, apabila umat hindu Bali membentuk lembaga desa adat sampai ke tingkat provinsi, hal inilah yang mengakibatkan konsep desa adat Bali yang ada di Lampung sulit berkembang, bahkan cenderung dimodifikasi. Selain itu, terjadi conflic of interest pada internal umat hindu, sebagai implikasi dari kurangnya kebersamaan antar tokoh adat, tokoh agama dan tokoh politik yang ada di Lampung, hal ini 26
menjadi suatu fenomena sosial yang sangat wajar, karena warna politik yang ada dalam umat hindu sangat heterogen. Disinilah pentingnya peran majelis keumatan agar senantiasa dapat menjaga netralitas dalam memimpin majelis tertinggi umat hindu, agar tidak memunculkan persoalan baru yang justru menghantam majelis keumatan itu sendiri. Sadar atau tidak eksistensi lembaga desa adat dan lembaga-lembaga umat hindu lainnya, tidak bisa dilepaskan dari suatu pertarungan politik untuk meraih simpati tokoh umat dalam mendulang suara sebanyak-banyaknya dari umat hindu. Hal ini adalah realitas yang terjadi dilingkungan umat hindu di luar Bali-termasuk juga yang ada di wilayah Lampung. 2. Pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Di Indonesia Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia terdapat pemisahan antara pengakuan terhadap; hukum adat, peradilan adat dan persekutuan hukum adat. Pengakuan terhadap ketiga unsur tersebut diatur dalam perundang-undangan yang terpisah. Pengakuan terhadap hukum adat dilakukan pertama kali oleh pasal 11 Algemeene Bepalingen van Wetgeving tahun 1948, yang menyatakan : "...kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau orang orang yang di persamakan dengan (orang timur asing) dengan sukarela menaati peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku peraturan perundang-undangan semacam itu, atau peraturan perundang-undangan lain, maka hukum yang berlaku yang diperlakukan oleh hakim pribumi bagi mereka itu adalah undang-undang agama, lembaga dan kebiasaan masyarakat, asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas keadil an yang dipakai umum". 27
Pengakuan kedua terhadap hukum adat dilakukan oleh Regerings Reglement (RR) 1854 pasal 75 (lama) khususnya pada ayat (3) dan ayat (6) yang mengatur bahwa : "....ayat(3)kepada setiap orang pribumi dan timur asing yang tidak menundukan diri secara sukarela atau pada mereka tidak di berlakukan hukum perdata Eropa oleh Gubernur Jenderal, hakim akan menggunakan undang- undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum, yaitu tentang kepatutan dan keadilan (bilijjkheid en rechts vaardigheid), lebih lanjut reglement ini menyebutkan bahwa apabila hakim harus memutus perkara yang tidak diatur dalam undang-undang agama, lembaga-lembaga dan adat kebiasaan Indonesia, maka ia mengambil asas umum hukum perdata Eropa dalam rangka memberikan keadilan". Kemudian pada tanggal 1 Januari 1920, pasal 75 (lama) RR diganti dengan pasal 131 ayat (6) bersamaan dengan itu Regerings Regliment (RR) juga diganti dengan Indische Staats regeling (IS). Pada pasal 131 IS dinyatakan bahwa : Jika Gubernur Jenderal tidak menyatakan berlakunya seluruh atau sebagian hukum perdata Eropa bagi orang pribumi dan timur asing atau adanya penundukan suka rela, maka pembuat undang-undang harus menghormati hukum adat, asal saja hukum adat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Tradisi pengakuan terhadap hukum adat diteruskan pada tahun 1929 oleh pasal 134 ayat (2) IS yang tidak tersebut 28
lagi menggunakan undang-undang agama (gods dienstige wetten), peraturan-peraturan lembaga (volks instellingen en geburiken) melainkan sudah memakai istilah adatrecht (Rikardo Simarmata, 2006: 31-33). Berkaitan dengan pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap peradilan adat (inheemse rechtspraak) tertulis di dalam pasal 130 IS dan pasal 3 Ind.staatsblad 1932 nomor: 80, yang mengatur tentang peradilan adat yang ada di luar Jawa dan Madura. Di daerah-daerah yang disebutkan ini, penduduk asli dibiarkan mempunyai peradilan sendiri atau peradilan adat. Peradilan asli ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili baik perkara pidana maupun perdata berdasarkan hukum adat. Peradilan asli dibedakan dengan peradilan desa (dorpsrechtspraak).Peradilan desa yang berada di Jawa, Madura dan beberapa tempat di luar Jawa dan Madura. Memperhatikan persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, yang pertama kali memperkenalkan istilah adat dalam menyebutkan persekutuan masyarakat hukum di Indonesia adalah Van Vollenhoven. Pemikiran tersebut kemudian dikembang kan muridnya bernama Ter Haar Bzn. yang kemudian membagi struktur persekutuan hukum adat menjadi 3 (tiga) katagori, yakni; Pertama, menurut garis keturunan - geneologis; kedua, menurut lingkungan daerah-teritorial; ketiga, campuran antara geneologis dan teritorial. Untuk katagori kedua menyatakan bahwa desa di Jawa dan Bali dan gampong di aceh merupakan contoh-contoh persekutuan masyarakat hukum adat dari katagori kedua. Persekutuan masyarakat hukum adat katagori kedua dibagi lagi menjadi tiga, yaitu; 1] persekutuan desa, 2] persekutuan daerah dan 3] perserikatan kampung. 29
Berdasarkan atas teori yang disampaikan oleh Ter Haar Bzn. tersebut, maka persekutuan masyarakat hukum adat yang selama ini ada di Bali yang semula disebut dengan desa, kemudian pada masa pemerintahan Hindia Belanda berubah menjadi desa adat. Selanjutnya pada tahun 1918-1931ordonansi mengenai inslandsche gemeente diberlakukan juga bagi daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura. Dan pada tahun 1938 seluruh ordonansi mengenai inslandsche gemeente diluar pulau Jawa dan Madura disatukan dalam satu ordonansi saja disebut inslandsche gemeente ordonantie biutengewsten (IGOB) yang tidak menyeragamkan bentuk desa, namun sebaliknya pemerintahan Hindia Belanda membiarkan pemerintah lokal menggunakan bentuk asli dari persekutuan seperti nagari, marga dan huta (Rikardo Simarmata, 2006: 35-36). Merujuk pada ordonansi Inslandsche Gemeente Ordonantie Biutengewsten (IGOB) tersebut, dapat ditafsirkan bahwa susunan asli persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang semula disebut dengan desa tetap menggunakan istilah desa sebagai susunan masyarakat asli yang telah ada, kemudian ditambah dengan istilah adat yang ditemukan Van Vollenhoven, sehingga persekutuan masyarakat hukum di Bali hingga saat ini disebut desa adat. Untuk membedakan desa sebagaimana bentuk- bentuk desa yang ada di pulau Jawa dan Madura, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pemerintah Hindia Belanda, untuk di daerah Bali disebut dengan nama desa dinas. Desa adat dipimpin oleh seorang ketua disebut Bendesa Adat, sedangkan desa dinas yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan Perbekel. Seiring dengan perkembangan zaman, desa adat yang ada di daerah Bali kemudian berubah nama menjadi desa pakraman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perda Bali Nomor: 3 30
tahun 2001. Keluarnya Perda Bali tersebut menuai protes Ketua Forum Peduli Adat dan Budaya Bali Komang Mudita, SH, Ketua Aliansi Adat Nusantara Dewa Suardana bersama 18 Bendesa Adat Buleleng dan Badung. Mereka mendesak pemerintah daerah Bali agar mengubah perda desa pakraman kembali ke desa adat, karena bertentangan dengan Deklarasi PBB, tentang masyarakat hukum adat dan hak-hak azasi manusia, yang dalam klausulnya tidak mengenal istilah desa pakraman (Wesna Astara, 2010: 222). Bagi masyarakat adat Bali yang ada di Lampung, hingga saat ini sebagian besar masih menggunakan istilah desa adat, karena menganggap desa adat lebih populer dan lebih memasyarakat, bila dibandingkan dengan desa pakraman. Populernya nama desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali di Lampung, disebabkan oleh kehadiran mereka di Lampung telah ada sejak tahun 1956, sedangkan Perda Provinsi Bali tentang desa pakraman baru disahkan pada tahun 2001, sehingga masyarakat adat Bali menganggap istilah desa adat lebih cocok dijadikan sebagai jatidiri persekutuan masyarakat hukum adat Bali yang ada di Lampung. Beberapa pandangan dari para ahli yang menjadi penemu dan peneliti masyarakat hukum adat di Indonesia serta pemikiran dan teori-teori yang dikemukakannya, secara konseptual akan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji desa adat Bali yang tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan C.Van Vollenhoven dalam rangka menggali norma-norma hukum adat, tradisi dan kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat yang ada di wilayah kepulauan Nusantara, telah memberi kontribusi dan wawasan pengetahuan yang sangat besar dalam perkembangan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam upaya melakukan 31
penelitian terhadap masyarakat adat tersebut Van Vollenhoven mendirikan komisi yang disebut commissie voor het adat recht artinya panitia hukum adat. Kesungguhannya dalam melakukan penelitian hukum adat di Indonesia, terbukti sejak tahun 1917 Van Vollenhoven telah memimpin yayasan hukum bernama adatrecht stichting (yayasan hukum adat). Kegigihan Van Vollenhoven dalam meneliti masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia telah membuahkan karya-karya ilmiah yang sangat penting sebagai penemuan hukum adat di Indonesia. Salah satu karya ilmiahnya yang paling spektakuler dalam perkembangan hukum adat Indonesia adalah buku yang berjudul beginselen en stelsel van het adat recht artinya: asas-asas dan susunan hukum adat yang diterbitkan oleh Van Vollenhoven pada tahun 1939. Selain karya-karyanya yang spektakuler, Van Dijk juga telah mengangkat karya karya populer C.Van Volllenhoven lainnya, terutama karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan norma-norma hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah nusantara. Istilah yang dipergunakan oleh Van Vollenhoven dalam menyebutkan norma-norma hukum di masyarakat adalah lingkaran hukum adat. Hukum adat ini telah tumbuh dan berkembang dalam sistem kehidupan kelompok masyarakat sebagai norma etika yang sangat ditaati setiap anggota kelompok masyarakat tersebut sebagai suatu aturan hukum yang disebut dengan hukum adat (adat recht). Kelompok masyarakat homogen yang berlatar belakang atas suku, agama, tradisi dan adat-istiadat disebut masyarakat adat yang bernaung di bawah lembaga yang disebut lembaga adat (adat instellingen). Selain buku berjudul asas-asas hukum adat Van Vollenhoven juga menerbitkan buku berjudul "Het Adat recht van netherland Indie dan De ontdekking van het adat recht", yang intinya 32
menyatakan tentang perbedaan ilmu hukum barat dan ilmu hukum adat sebagai berikut: Dalam ilmu hukum barat terdapat banyak lembaga hukum (recht instellingen) dan kaidah-kaidah hukum (recht sregels) yang tidak ada kaitannya dengan faktor religi dalam hukum (religieuze factor in het recht) asal saja bermanfaat dan dapat memberikan keuntungan praktis (nuttig voordelig practisch), sebaliknya dalam hukum adat terdapat juga banyak lembaga dan kaidah-kaidah hukum, namun ada kaitan atau ada hubungannya dengan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia-disebut hoogere wereldorde (Van Dijk, 2006:16). Dalam penelitian yang dilakukan Van Vollenhoven bahwa di Indonesia banyak terdapat lembaga hukum adat (recht instellingen) dan sistem adat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat tradisional yang disebut sebagai lingkaran-lingkaran hukum adat (adat rechtskringen), para penulis menafsirkan bahwa yang dimaksudkan oleh Van Vollenhoven adalah persekutuan atau masyarakat hukum adat yang selama ini tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat. Dalam pandangannya, Van Vollenhoven telah menginventarisasi sebanyak 19 (sembilan belas) persekutuan atau masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia termasuk juga daerah lingkaran hukum adat Bali dan Lombok (Tolib Setiady, 2008: 136). Dalam pembagian masyarakat hukum adat tersebut, Van Volenhoven menguraikan secara rinci ke-19 persekutuan masyarakat hukum adat tersebut di atas sebagai berikut : 1. Persekutuan MHA Aceh; Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel dan Simeuleu. 33
2. Persekutuan MHA Tanah Gayo; gayo lueus, tanah alas, tanah batak/tapanuli, terdiri dari; Tapanuli utara: batak pakpahan, batak karo, batak simalungun, batak toba (samosir, balige, laguboti, lumban julu); Tapanuli selatan: padang lawas (tano sapanjang), angkola, mandailing (sayurmatinggi). 3. Persekutuan MHA Minangkabau; (padang, agam, tanah datar, limapuluh kota, tanah kampar, korinci) dan Mentawai (orang pagal). 4. Persekutuan MHA Sumatera Selatan; Bengkulu (Rejang), Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang), Palembang (Anak Lakitan, Jelmadaya, Kubu, Pasemah, Semendo), Jambi (penduduk daerah batin dan penghulu) dan Enggano. 5. Persekutuan MHA Tanah Melayu; Lingga Riau, Inderagiri, Sumatera Timur, Orang Banjar. 6. Persekutuan MHA Bangka dan Belitung. 7. Persekutuan MHA Kalimantan; Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak dan Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timai, Long Glatt, Dayak Maanyan Pantai, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-danum, Dayak Penyabung-punan. 8. Persekutuan MHA Minahasa (Menado). 9. Persekutuan MHA Gorontalo; Bolaang Mongondow, Boalemo 10. Persekutuan MHA Tanah Toraja; Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai. 11. Persekutuan MHA Sulawesi Selatan; Orang Bugis - Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Salalar, Muna. 34
12. Persekutuan MHA Kepulauan Ternate; Ternate, Tidore, Halmaheira, Tobelo, kepulauan Sula. 13. Persekutuan MHA Maluku-Ambon; Ambon, Hitu, Banda, kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram, kepulauan Kei, Aru, Kisar. 14. Persekutuan MHA Irian. 15. Persekutuan MHA Kepulauan Timor; Timor timur, timor barat, timor tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu, Bima. 16. Persekutuan MHA Bali dan Lombok; Bali Tenganan Pagring singan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa. 17. Persekutuan MHA Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura; jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura. 18. Pewsekutuan daerah Swapradja Yogyakarta. 18. Pewsekutuan daerah Swapradja Yogyakarta. 19. Persekutuan MHA Jawa Barat; Periangan, Sunda, Jakarta, Banten. Dalam pidato yang disampaikan oleh Van Vollenhoven pada tanggal 2 Oktober 1901, ia menyatakan; untuk mengetahui hukum, perlu diselidiki tentang sifat dan susunan badan-badan persekutuan dari orang-orang yang kehidupan sehari-harinya dikuasai atau diatur oleh hukum tersebut. Sejumlah penulis yang muncul pada zaman itu mengatakan, bahwa persekutuan atau masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) merupakan tema sentral dari pemikiran Van Vollenhoven. Sekalipun dianggap sebagai orang yang memperkenalkan istilah masyarakat atau persekutuan masyarakat hukum adat, Van Vollenhoven sendiri tidak pernah mengusulkan pengertian istilah 35
tersebut. Namun dengan memahami konsepsi berpikir dari Van Vollenhoven, ada dua hal menurutnya yang harus dimiliki oleh masyarakat agar dapat dikualifikasikan sebagai suatu persekutuan hukum; 1] representative authority yang menunjuk pada penugasan adat yang diakui; 2] communal property yang menunjuk pada harta bersama (Rikardo Simarmata, 2006:34-35). Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Van Vollenhoven mengenai lingkaran hukum adat yang disebutnya sebagai persekutuan atau masyarakat hukum adat, hingga saat ini daerah-daerah lingkaran hukum adat tersebut dijadikan sebagai satu-satunya peninggalan sejarah peradaban hindu Indonesia yang kita warisi hingga orde reformasi ini. Setelah Indonesia merdeka, ke-19 (sembilan belas) dari daerah lingkungan persekutuan atau masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersebut masih tetap diakui negara sebagai masyarakat hukum adat, sepanjang keberadaannya dapat menunjang pembangunan nasional (Seregig, 2010: 31). Van Dijk dalam bukunya berjudul "Pengantar Hukum Adat Indonesia" yang diterjemahkan oleh Mr.A.Soehardi (2006) dalam penjelasannya menyatakan, bahwa desa adalah persekutuan hukum teritorial dan perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu, yang memiliki alat-alat perlengkapan; rapat desa, orang-orang tua atau pengurus yang mengepalai desa itu. Selanjut nya dalam desa terdapat banjar, yaitu rukun kampung dengan perlengkapannya sendiri; rapat banjar yang dihadiri seluruh anggota dan rapat pengurus banjar. Yang terpenting dan spesifik dalam desa adat yang ada di Bali adalah subak yaitu persekutuan petani yang mengatur sistem pengairan (waterschappen) yang anggota-anggotanya terdiri dari gabungan para pemilik sawah untuk melaksanakan sistem pengairan sawah. Dalam karya ilmiah yang ditulis Van Dijk telah diuraikan fakta-fakta yang menentukan suatu realitas susunan persekutuan 36
hukum teritorial tentang adanya perbedaan-perbedaan tentang cara susunan persekutuan hukum teritorial, cara perikatan yang terdapat dalam persekutuan, yang bersifat teritorial atau bersifat sedarah (geneologis). Simpulannya, desa adat yang ada di Bali meliputi berbagai lingkaran dan lingkungan yang beraneka ragam, yang seluruhnya diliputi dan berhubungan dengan desa. Di dalam desa setiap badan mempunyai tanggungjawab dan kepentingan sendiri-sendiri. Demikian juga tentang kekayaan dan sejenisnya jarang ditemukan perbedaannya walaupun kerapkali sifatnya berjauhan (Van Dijk, 2006:25-26). Pandangan Supomo dalam bukunya yang berjudul "Bab- bab tentang Hukum Adat" yang diduga ditulis pertama kali antara tahun 1908-1958 yang merujuk pemikiran Ter Haar Bzn. yang menulis buku berjudul "Beginselen en stelsel van het adatrecht (1939) yang menyatakan: "....bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan- golongan yang bertingkah-laku sebagai suatu kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya yang dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu, dan golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri serta mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan- golongan yang demikian yang bersifat persekutuan hukum. Misalnya: bentuk famili di Minangkabau dinyatakan sebagai persekutuan hukum. 37
Menurut Ter Haar keluarga yang ada di Jawa bukan merupakan persekutuan hukum, karena keluarga di Jawa tidak bersifat tetap, keluarga itu akan bubar berhubung anak-anak dari keluarga itu akan mencari, setelah mereka menjadi dewasa; anak-anak tersebut akan membentuk keluarga-keluarga baru, demikian juga, karena perceraian sesuatu persekutuan keluarga dapat bubar. Sedangkan desa di Jawa adalah persekutuan hukum, karena terdiri dari golongan manusia yang mempunyai tata susunan tetap, pengurus, wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin desa tesebut dibubarkan (Ter Haar,1939: 13-14). Soepomo berpendapat bahwa dalam struktur masyarakat yang ada di Indonesia menurut dasar susunannya terdapat 2 (dua) persekutuan hukum; pertama, persekutuan hukum berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologi), yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu; 1] pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial), misalnya: Batak, Nias, orang-orang Sumba; 2] pertalian darah menurut garis ibu (matrilinial), misalnya: famili Minangkabau; 3] pertalian darah menurut garis ibu dan garis bapak (tata susunan parental) misalnya: Jawa Sunda Aceh, Bali, Kalimantan; kedua, persekutuan hukum yang berdasarkan atas lingkungan daerah (teritorial) yang dibagi menjadi 3 (tiga) persekutuan hukum, yakni; 1] persekutuan desa (dorp) misalnya: desa di Jawa dan Bali; 2] persekutuan daerah(streek) misalnya: Kuria di Angkola mandailing mempunyai huta-huta dan marga; 3] perserikatan beberapa desa, misalnya: perserikatan huta-huta di tanah Batak. Persekutuan hukum yang terbesar adalah persekutuan hukum teritorial, yang menjadi pusat pergaulan hidup sehari-hari sebagai badan hukum berdiri sendiri secara bulat, atau sebagai badan 38
persekutuan bawahan masuk dalam lingkungan suatu badan persekutuan daerah atasan, atau yang mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan persekutuan hukum setingkat untuk memelihara beberapa keperluan bersama yang tertentu (Soepomo,1977: 46-50). Pandangan Saafroedin Bahar dalam kajiannya terhadap masalah pengakuan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat - yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai "masyarakat hukum adat" atau "masyarakat tradisional", menurut beliau di Indonesia hal ini bukanlah suatu fenomena khusus, tetapi fenomena yang bersifat global, sebagai mana telah kita ketahui bersama pada tanggal 13 September 2007 masyarakat hukum adat untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, pada sidang umum PBB telah mengesahkan The U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples yang juga dihadiri oleh utusan RI di badan dunia tersebut. Menurut Saafroedin Bahar, merujuk pada pengalamannya bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat tidak terjadi secara otomatis, dan harus di perjuangkan secara terencana dan terorganisir. Dalam pemikiran nya, suatu kenyataan telah terjadi bahwa banyak masyarakat hukum adat yang telah ada sejak ratusan tahun, lalu kemudian dibangun imperium dan negara nasional, apabila dilihat dari kepentingannya bisa bertolak belakang sama sekali, yang sebab- sebabnya adalah sebagai berikut: a. Masyarakat hukum adat adalah suatu entitas yang bersifat antropologis yang timbuh secara alamiah terdiri dari berbagai komunitas yang bersifat primordial berukuran kecil, warganya mempunyai hubungan darah satu dengan lainnya. Kata kunci untuk dapat memahami masyarakat hukum adat adalah kekeluargaan dan ke bersamaan. 39
b. Imperium dan negara nasional adalah entitas politik baru yang bersifat artifisial, yang dirancang untuk menguasai seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah yang lebih luas yang lazimnya mempunyai sumber daya alam yang kaya. Kata kunci untuk dapat memahami imperium dan negara nasional ini adalah kedaulatan dan kekuasaan. c. Oleh karena kedua entitas ini meliputi warga yang sama yang hidup dimuka bumi yang sama, maka cepat atau lambat akan terjadi competiting claims yang tidak seimbang terhadap manusia, wilayah dan sumber daya alam, dimana dalam kompetisi ini masyarakat hukum adat akan selalu kalah, karena sebagai komunitas primordial sifatnya akan lebih banyak menjalankan aktivitas yang bersifat memelihara dan mengayomi warganya sendiri dari pada berhadapan dengan entitas politik baru yang bersifat artifisial. Selain berukuran jauh lebih besar, juga bertujuan antara lain - penguasaan terhadap seluruh rakyat dan sumber daya di dalam wilayahnya, yang dilengkapi oleh pemerintahan yang mempunyai kekuasaan, serta didukung aparat penegak hukum dan tentara nasional (Saafroedin Bahar, 2009: 779-781). Seyogyanya, posisi masyarakat hukum adat akan jauh lebih baik dalam suatu negara nasional, karena negara nasional lazim didasarkan pada paham kebangsaan dan asas kedaulatan rakyat. Warga masyarakat hukum adat yang hidup secara turun-temurun pada tanah ulayat di kampung halamannya masing-masing adalah bagian menyeluruh dari negara nasional yang bersangkutan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya hukum transitoir yang membolehkan berlakunya ketentuan hukum yang ada, termasuk hukum-hukum 40
yang berasal dari zaman kolonial, selama belum ada aturan hukum yang baru. Selain itu - ini yang terpenting - adalah munculnya berbagai kepentingan dalam negara nasional untuk menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat, yang pada akhirnya dalam negara nasional samasekali tidak dapat menjamin bahwa masyarakat hukum adat akan memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan yang lebih baik dari imperium sebelumnya. Kondisi masyarakat hukum adat seperti tersebut di atas, indikasinya terlihat dengan jelas pada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia (Saafroedin Bahar, 2009: 781-782). Pandangan dan pemikiran para ahli dan peneliti tersebut di atas akan dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam memahami dan mengkaji eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya lembaga desa adat yang ada di Lampung. Selain itu, penulis akan menelusuri aspek yuridis tentang eksistensi lembaga desa adat Bali yang telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 1956 di Lampung. Buku yang berjudul pemertahanan konsep desa adat sebagai masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi para pembaca dalam memahami eksistensi dan perkembangan masyarakat hukum adat di Indonesia. 3. Perlindungan dan pengakuan Internasional terhadap hak masyarakat hukum adat Perjuangan untuk mencari perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat ini tidak hanya berlangsung pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran Internasional. Membayangkan perihal ini, sudah jelas bukanlah pekerjaan mudah, jauh lebih sulit dari kesulitan yang dipikirkan, 41
permasalahan menjadi sangat kompleks, karena menyangkut berbagai hal, antara lain masalah dana, koneksi, intelektualitas, waktu, motivasi dan integritas tokoh-tokoh adat perwakilan negara-negara yang terlibat dalam aktivitas ini, kondisi yang diharapkan tentu harus serba prima dan hal ini pasti sangat melelahkan. Kesulitan yang dibayangkan seperti telah diuraikan diatas, rupanya masih belum seberapa, tapi yang lebih penting adalah belum cukup berkembangnya doktrin mengenai hak asasi manusia (HAM) yang bersifat kolektif (collective right). Selain itu, sampai dengan tahun 1993 secara konseptual negara-negara di dunia masih terbelah menjadi dua kubu, yaitu negara-negara demokrasi liberal yang memusatkan perhatiannya pada hak-hak sipil dan politik yang memberi prioritas pada hak-hak perseorangan; dan kubu negara-negara sosialis dan komunis yang memusatkan perhatiannya pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam suasana konflik ideologi tersebut, jelas bahwa wacana tentang hak masyarakat hukum adat tidak akan mendapat perhatian yang memadai. Pasca runtuhnya kubu negara sosialis dan komunis pada tahun 1993, perjuangan para tokoh adat yang mewakili masyarakat hukum adat negara-negara di dunia memasuki babak baru. Pada konferensi Wina tahun itu, selain dengan mengintegrasikan kedua sayap hak asasi manusia tersebut, juga mengidentifikasi betapa pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Walaupun kondisinya teramat sukar-ada suatu langkah yang secara diam-diam terus memperjuangkan hak masyarakat hukum adat yaitu-indigenous peoples dan tribal groups yang dilakukan The International Labour Organization (ILO). Lembaga yang didirikan pada tahun 1920 ini memberikan perhatian terhadap hak-hak kaum minoritas di Eropa setelah perang dunia pertama, 42
yang selain telah tercabut dari lingkungan hidupnya juga telah terlunta-lunta di daerah-daerah yang ditunjuk sebagai tempat/ lokasi pemukimannya yang baru. Kemudian pada tahun 1980-an dalam lingkungan PBB telah dibentuk organisasi The U.N. Permanent Forum for Indigenous Issues, yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat. Atas kegigihan dan ketabahan dari The U.N. Hight Commisioner of Human Rights bersama UNDP yang berkedudukan di Bangkok, yang memberikan advokasi tentang hak masyarakat hukum adat, secara pro-aktif dari tahun 2004-2007 memberikan dukungan untuk memajukan hak masyarakat hukum adat. Kemudian perjuangan yang dilakukan organisasi internasional tersebut, akhirnya berhasil dan sukses pada tanggal 13 September 2007. Sebuah terobosan bersejarah yang dilakukan para tokoh adat yang mewakili negara-negara di dunia, berkat kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, maka pada hari yang bersejarah tersebut yaitu tanggal 13 September 2007, SU-PBB "mensahkan" U.N. declaration on the right of the indigenous peoples (Saafroedin Bahar, 2009: 786). 4. Reaksi Terorganisir Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (1999-2007) 4.1 Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 1999: Runtuhnya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 membawa suasana kebebasan politik yang sangat terbuka, kondisi politik ini memberi peluang besar bagi masyarakat hukum adat untuk terus memperjuangkan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budayanya, sehingga pada tanggal 15-16 Maret 1999 di ibukota negara Jakarta telah diselenggarakan Sarasehan Masyarakat Adat se-Indonesia, yang 43
telah berhasil melahirkan Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN). Suasana yang terjadi dalam Kongres yang teramat getir-melahirkan war cry yang terkenal hingga saat ini, yaitu: Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara. Demikian teriakan perang yang dikumandang kan oleh peserta pada saat sarasehan. Sarasehan masyarakat adat Nusantara melahirkan rekomendasi sebagai berikut : REKOMENDASI SARASEHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT Jakarta, 16 Maret 1999 Setelah kami berdiskusi dan sampai kepada merumuskan masalah masalah yang dialami dan terjadi di masing-masing daerah (masyarakat adat) yang penanganannya pun bersifat inklusif dalam arti bergumul dengan permasalahannya sendiri karena itu kami membutuhkan wadah dan atau sarana pengekspresian masalah masyarakat adat secara nusantara (nasional), dengan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perlu suatu organisasi yang mewakili masyarakat adat se- nusantara dan berkedudukan di Jakarta (pengurus pusat) dan berbasis masya rakat adat Nusantara masing-masing di provinsi dan kabupaten (misalnya aliansi masyarakat adat nusantara kalimantan barat). 2. Membutuhkan suatu undang-undang (aturan) di Indonesia yang mengakomodir dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pemilikan, penggunaan sumber daya alam, termasuk agama asli. 3. Masyarakat adat nusantara mengambil posisi bersama tentang hak-hak adat: Papua barat dan Aceh serta hak-hak 44
perempuan masyarakat adat diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga hak asasi internasional serta membutuhkan proses penyelesaian yang arif dan bijaksana (Sandra Kartika-Candra Gautama, 1999: 131-132). 4.2 Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA-2007). Restrukturisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2004 telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat dengan cara menugaskan seorang komisioner untuk mengadakan serangkaian pengkajian yang mendasar mengenai eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya ditinjau dari perspektif sejarah pertumbuhan dan perkembangan adat recht ditinjau dari instrument hak asasi manusia (HAM). Titik kulminasi dari rangkaian kegiatan ini adalah pemanfaatan momentum peringatan hari Internasional Masyarakat Hukum Adat se-dunia (The International Day of the world's Indigenous Peoples) pada tanggal 9 Agustus 2006 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ini dimanfaatkan dalam rangka membangun tingkat sebuah organisasi masyarakat hukum adat pada nasional, yang akan memusatkan perhatiannya pada perjuangan merumuskan kebijakan bersifat nasional yang lebih bersahabat dengan masyarakat hukum adat. Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPRD dan beberapa Menteri serta Gubernur, sebagian besar anggota Corps Diplomatik, utusan masyarakat adat dari seluruh Indonesia dan Last But Not Least seorang pejabat tinggi dari kantor Regional The United Nations Development Program 45
(UNDP) di Bangkok. Pada saat ini telah berhasil dirumuskan dan diumumkan Deklarasi Jakarta dengan membentuk organisasi adat yang bersifat nasional disebut Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas-MHA). Tugas Sekretariat Nasional MHA adalah bersifat win-win solution dalam perjuangan melindungi, memulihkan hak masyarakat hukum adat yaitu : Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Kebersamaan dalam memecahkan setiap permasalahan- permasalahan masyarakat hukum adat. Berdaya guna dan berhasil guna. • Berkeadilan dan berkepastian hukum. Empat prinsip penyelesaian masalah yang dicetuskan dalam deklarasi Jakarta tersebut di atas mendapat apresiasi dan sambutan baik dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu juga memerintahkan para menteri yang terkait untuk secepatnya mempersiapkan rancangan undang-undang tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam memperjuangkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, Seknas MHA menganut kebijakan dan strategi membangun komunikasi yang lebih melembaga dengan para pembuat kebijakan dalam pemerintahan. Selain itu, fokus perhatian diletakkan pada aktivitas penyusunan rancangan undang-undang tentang hak masyarakat hukum adat dan atau ratifikasi Konvensi ILO Nomor: 169 tahun 1989, tentang hak masyarakat hukum adat dan masyarakat kesukuan di negara-negara merdeka, serta pemanfaatan peluang- peluang yang terbuka dalam hukum positif, seperti; UUD 1945 pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Tap MPR Nomor:Tap-XVII/ MPR/1998 pasal 41, UU Nomor: 39 tahun 1999 tentang HAM, 46
UU Nomor: 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor: 10 tahun 2004, tentang pembentukan perundang- undangan, UU Nomor: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah (Saafroedin Bahar, 2009: 789-792). 4.3 Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pengakuan hukum terhadap persekutuan hukum adat dapat dilihat pada ketentuan yang mengatakan bahwa penggunaan kewenangan untuk mengurus dan mengatur diri sendiri harus memperhatikan peraturan yang di keluarkan Gubernur Jenderal, Residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk oleh ordonansi. Pengakuan bersyarat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk tetap bisa mengontrol masyarakat pribumi (Rikardo Simar mata, 2006: 41). Sejalan dengan pandangan dari Saafroedin Bahar, berdasar kan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rikardo Sumarmata (2006: 299), secara normatif diuraikan tentang dinamika pengakuan secara konstitusional negara terhadap masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tertuang dalam penjelasan pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945. Menurutnya, penjelasan pasal 18 ini sangat sering dikutip untuk menegaskan bahwa negara telah meletakkan pondasi konstitusional yang kuat bagi pengakuan eksistensi dan hak-hak masyakarat hukum adat. Melalui dalam penjelasan pasal ini pula UUD 1945 mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa ada embel-embel lain sebagai persyaratan, UUD 1945 dalam hal ini dianggap bersih, dan tidak menaruh curiga tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Sikap hormat negara ini semata-mata karena sebelum Indonesia merdeka dan berdiri, di Indonesia telah 47
hidup kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli dan asal-usul. Karena lahir lebih duluan, maka dianggap masyarakat hukum adat tersebut lebih banyak memiliki hak bawaan atau hak yang bersifat authochtoon ketimbang hak pemberian dari negara. Kemudian pada konstitusi RIS dan UUDS pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sudah tidak jelas lagi, padahal Soepomo sebagai satu-satunya ahli hukum yang telah menaruh perhatian serius terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, pada saat itu masih terlibat dalam proses penyusunan konstitusi RIS dan UUDS. Apakah pada waktu itu dianggap bahwa pengakuan terhadap hukum adat sudah sekaligus sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, hal ini untuk sementara sah-sah saja ditafsirkan seperti itu. Pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 justru sebaliknya, bahwa negara seakan curiga terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, mungkin pemerintah khawatir terhadap munculnya primordialisme sempit yang dinilai dapat menurunkan nasionalisme dan konsep NKRI. Perasaan curiga seperti ini akhir nya melahirkan pengakuan dan penghormatan disertai dengan embel-embel sejumlah persyaratan dan pemerintah tidak lagi mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif, melainkan harus mengajukan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh negara. Apa yang dilakukan oleh negara pasca amandemen UUD 1945, sebenarnya hanya membangkitkan pemikiran lama dari Mr. M.Yamin pada sidang kedua BPUPKI. Pada waktu itu M.Yamin menegaskan pemerintahan bawahan seperti desa, nagari dan marga merupakan kaki pemerintah Republik Indonesia, yang juga perlu ditata agar memenuhi keperluan zaman. Oleh karena pada waktu itu M.Yamin tidak memberikan penjelasan tentang usulan tersebut, mungkin saja ada kekhawatiran bahwa persekutuan 48
masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) atau masyarakat hukum adat dianggap bisa menganggu jalannya demokrasi modern atau tatanan negara kesatuan berbentuk republik. Andai saja pemikiran Soepomo tidak berpengaruh dalam penyusunan batang tubuh UUD 1945, mungkin saja pengakuan bersyarat bagi eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat telah tercantum pula sebelum terjadi amandemen UUD 1945 (Rikardo Simarmata, 2006:300-301). Tentang definisi dan indikator masyarakat hukum adat hingga saat ini belum dapat dirumuskan secara baik. PBB khususnya UNDP-membiarkan masalah ini terbuka dengan tidak memberikan definisi sama sekali. Untuk mencari bahan- bahan dalam rangka perumusan masyarakat hukum adat tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juli 2008 Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia melaksanakan diskusi akademik mengenai masalah ini. Dalam diskusi akademik yang dilaksanakan tersebut, turut menjadi narasumber pada saat itu antara lain Hakim Konstitusi Prof.H.Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH, LLM dan Dr.Saafroedin Bahar. Bebarapa pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat hukum adat, yakni : MK berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence), baik yang bersifat teritorial, geneologis maupun setidaknya mengandung unsur-unsur; 1] adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group felling); 2] adanya pranata pemerintahan adat; 3] adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 4] adanya perangkat norma hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial; 5] adanya wilayah tertentu. 49
MK berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, apabila masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya diakui sebagai pencerminan dari perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik dalam undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang keagrariaan, kehutanan, perikanan, dll. maupun dalam peraturan daerah serta substansi hak-hak tradisional tersebut lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. MK juga berpendapat bahwa satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan kajian dari perspektif hak asasi manusia dan berbagai instrument hukum internasional, pada tahun 2005 komisioner HAM bidang hak masyarakat hukum adat menyusun kertas kerja dalam rangka merumuskan pengertian masyarakat hukum adat, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat atau istilah lain yang sejenis seperti masyarakat adat atau masyarakat tradisional atau the indigenous peoples adalah komunitas anthropologis yang bersifat homogen dan secara ber-kelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, 50
merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar berasal dari satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun waktu sejarah selanjutnya, serta tidak memiliki posisi dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada (Saafroedin Bahar, 2009: 793). 5. Pengakuan Hukum Internasional tentang Indigenous Peoples dan Right of Self Determination 5.1 Indigenous Peoples Selama ini, hukum internasional mengenal berbagai istilah untuk menyebutkan masyarakat hukum adat, seperti; indigenous peoples, tribal peoples atau ethnic minorities, namun menurut Dr.Annan Voskuil dewasa ini istilah yang semakin umum dipergunakan dalam hukum internasional untuk menyebutkan secara keseluruhan adalah indigenous peoples yang disebutnya sebagai parasol concept artinya sebagai pengertian umum yang mencakup keseluruhannya. Di Indonesia - terutama oleh karena adanya berbagai istilah yaitu: masyarakat hukum adat - masyarakat adat - masyarakat tradisional - konsep yang dikemukakan oleh Dr. Annan Voskuil sangat besar manfaatnya, jika parasol consept tersebut dapat dikembangkan. Dalam kaitannya dengan pandangan ini dan juga pandangan HAS Natabaya tentang hal tersebut, Saafroedin Bahar mengusulkan untuk menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari kata indigenous peoples, alasannya karena dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan pasal 51 (1) huruf b UU Nomor: 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mempergunakan istilah tersebut. Apabila hal istilah tersebut diperlukan, maka dapat disingkat dengan istilah masyarakat hukum adat. 51
jaminan konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta pasal 6 UU Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka sudah saatnya di Indonesia harus menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari istilah indigenous peoples. Dengan adanya 5.2 Right of Self Determination Dengan disahkannya The U.N.Declaration on the Right of the Indigenous Peoples tanggal 13 September 2007, maka masalah terpenting yang harus dikaji adalah; apakah yang dimaksudkan oleh hukum internasional itu adalah Right of Self Determination (hak untuk menentukan nasib sendiri) bagi masyarakat hukum adat? Kemudian yang penting untuk dikaji apakah dengan adanya Right of Self Determination tersebut, masyarakat hukum adat dapat menggunakannya sebagai alasan politik dan alasan hukum untuk memisahkan diri dari negara untuk membentuk negara sendiri? Berkaitan dengan hal itu, Dr.Annan Voskuil sebagai pakar hukum internasional telah menegaskan bahwa secara katagoris untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat hukum adat, sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk memisah kan diri dari negara nasional, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pengakuan hukum internasional terhadap indigenous peoples-masyarakat hukum adat sebagai legal personality yang mengandung kewajiban bagi yang bersangkutan untuk tetap mematuhi norma-norma hukum internasional yang telah ada, antara lain tentang penghormatan terhadap integritas wilayah dan garis perbatasan, tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri suatu negara, penghormatan terhadap deklarasi PBB tentang hubungan 52
persahabatan (resept for territorial integrity and existing boun daries-utipossidetis, nonintervention in domestic affairs, UN Friendly Relations Declaration). Hak menentukan nasib sendiri tersebut merupakan konsep yang abstrak, tanpa adanya definisi yang persis, tanpa hasil akhir, baik cakupan dan isinya tergantung pada konteks penggunaan nya. Hak untuk menentukan nasib sendiri dimaksudkan agar masyarakat hukum adat dapat memilih cara hidupnya dan berkembang sebagai masyarakat dan tunduk ada aturan hukum internasional. Intisari dari hak menentukan nasib sendiri itu berkenaan dengan kebebasan untuk memilih, dalam batas-batas yang diijinkan, hukum mencakup kebebasan dari penindasan, kebebasan menik mati hak asasi manusia, mencakup tentang penyampaian secara bebas dan murni kehendak masyarakat yang bersangkutan.
Hak menentukan nasib sendiri adalah suatu remedial right yang bertujuan memulihkan dan untuk memberikan konpensasi terhadap suatu kesalahan atas ketidakadilan yang pernah dilakukan terhadap masyarakat hukum adat. 6. Hak Asasi Manusia (HAM) bagi: warga masyarakat hukum adat Sangat perlu diperhatikan bagi warga masyarakat hukum adat bahwa hak asasi manusia MHA bersifat kolektif bukan personality, dengan demikian jika seorang warga masyarakat hukum adat merasa hak asasinya sebagai manusia dibatasi, dikurangi atau dicabut oleh masyarakat hukum adatnya, menurut Dr.Anna Voskuil masyarakat hukum adat tersebut dapat meminta bantuan perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian, 53
bersamaan dengan pemberian hak kepada masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga harus menghormati hak asasi manusia bagi warganya sendiri (Saafroedin Bahar, 2009:795-798). Dalam berbagai observasi terhadap penerapan HAM di Indonesia, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam hal memeluk agama yang diyakini dan melaksanakan ibadah keagamaan. Berkaitan dengan hal ini, tentu masih segar dalam ingatan kita tentang penghancuran pondok pesantren yang diasuh oleh Ustadz Nur Sahidin (murid kepercayaan Ustadz Rachmat yang memimpin padepokan Thaha). Penyerbuan yang dilakukan oleh puluhan ribu masyarakat Islam Banten pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut adalah perilaku anarkis yang destruktif terhadap pondok pesantren yang dipimpin Ustadz Nur Sahidin dan gurunya Ustadz Rachmat, karena dianggap menyebarkan aliran sesat dan melakukan beberapa penyimpangan akidah, yaitu; 1] menyamakan tawajjuh dengan yoni yoga dalam agama hindu dan buddha, padahal istilah tawajjuh erat kaitannya dengan fardhu. Selanjutnya para ulama Islam menyatakan bahwa "haram hukum nya umat Islam melakukan yoga", karena yoga adalah cara beribadah menurut agama hindu dan buddha; 2] proses tawajjuh dibuat bisnis, karena peserta harus membayar 500.000 rupiah; 3] Ustadz Nur Sahidin dan gurunya Ustadz Rachmat menggunakan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh aliran Ahmadyah, padahal aliran Ahmadyah adalah aliran sesat dan menyesatkan; 4] mempercayai pembagian cahaya menjadi 3 macam, yaitu; Nur Allah, Nur Muhammad dan Nur Insani; 5] murid-murid diajarkan doa yang isinya membalik surat al-fatihah dan menambahkannya dengan kalimat lain. Dalam Islam haram hukumnya menambah- nambah dan merubah Al-Qur'an (sumber data: dari majalah suara muslim.net dan 54
Dalam kaitannya dengan peristiwa tersebut di atas, penulis tidak spesifik membahas perbedaan pandangan yang terjadi antara mazab-mazab islam di Indonesia, tetapi lebih terfokus mengkaji perilaku yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut yang menggunakan anarkisme dalam menyelesaikan permasalahan agama yang justru sangat bertentangan dengan karakter dari suatu agama - bahwa setiap agama yang ada di dunia, pasti mencintai suatu kedamaian manusia, tidak ada satupun agama yang mengajar kan perbuatan yang merusak peradaban manusia. Penghancuran aktivitas manusia yang sedang menjalankan ibadah agama adalah melanggar HAM berat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Setelah terjadinya penghancuran terhadap pesantren aliran ahmadiyah yang di nilai sesat, kemudian sampai dengan menjelang akhir tahun 2013 situasi negara dihiasi oleh sikap anarkis FPI yang menjadi salah satu ormas Islam yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998, yang menampilkan karakter anarkis dalam menjalan kan missi organisasinya. Perilaku FPI yang anarkis tersebut di kecam oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk tokoh Islam, yaitu Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang mengecam keras terhadap tindakan FPI yang anarkis tersebut. Catatan aksi FPI yang terkait dengan kekerasan sejak berdiri pada tahun 1998, di akses tanggal 12 Nopember 2013 (id.m. wikipedia. org/wiki/daftar aksi_Front_Pembela_Islam) adalah sebagai berikut: Tahun 1998 : Tanggal 7 November 1998 dewan pengurus pusat me- ngeluarkan pernyataan sikap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. 55
Tanggal 13 November 1998: Menyampaikan aspirasi ke Sidang Istimewa MPR tentang tuntutan pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal, penghentian P-4, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto dan permintaan maaf dari Golkar sebagai partai penguasa selama Orde Baru. Tanggal 22 November 1998: meletuslah perkelahian setelah terjadi perusakan sebuah mesjid di bilangan Ketapang Gajah Mada Jakarta Pusat, sekitar 600 orang preman yang diduga berasal dari Ambon dengan massa FPI, yang kemudian FPI berhasil memukul mundur para penyerang. Dampak peristiwa tersebut reputasi FPI melonjak. Tahun 1999 : Tanggal 24 Mei 1999: DPP FPI menangkap seorang mahasiswa Universitas Tarumanegara yang bernama Pilipus Cimeuw, gara-gara menurunkan spanduk FPI yang dipasang di jembatan penyeberangan di depan kampus Tarumanegara, bertuliskan "Awas Waspada! zionisme dan komunisme masuk di segala sektor kehidupan". Tanggal 13 September 1999: Laskar pembela islam menutup tempat perjudian di Petojo utara dan tempat pelacuran di Ciputat Tanah Abang Jakarta. Tanggal 22 September 1999: FPI menutup diskotek Indah Sari di Petamburan, Tanah Abang. Tanggal 12 Desember 1999: gedung Balai Kota DKI Jakarta diduduki selama 13 jam oleh FPI menuntut agar tempat hiburan selama bulan suci ramadhan dan minggu pertama syawal ditutup. 56
Tahun 2000 : Tanggal 24 Juni 2000: 300 orang anggota FPI menyerang kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jalan Latuharhary Jakarta Pusat memprotes laporan yang dikeluarkan oleh komisi tersebut perihal Peristiwa Tanjung Priok pada 1984. Para penyerang menuntut pembubaran Komnas HAM. Tanggal 27 Agustus 2000: massa FPI berunjuk rasa didepan gedung DPR/MPR, menuntut MPR/DPR untuk mengembalikan Pancasila yang sesuai dengan rumusan Piagam Jakarta. Tanggal 11 Oktober 2000: demonstran FPI menolak perwakilan Yahudi dari Israel yang akan menghadiri konferensi Inter-parliamentary Union ke-104 di Jakarta. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan haram, yahudi menginjakkan kaki di bumi Indonesia Israel datang kami bantai dan tolak delegasi imperialis Israel". Tanggal 14 Desember 2000: Ribuan anggota LPI mendatangi pusat pelacuran Cikijing di perbatasan Subang-Karawang. Tahun 2001 : Tanggal 4 Mei 2001: Kantor SCTV di Jakarta diprotes FPI karena menayangkan telenovela Esmeralda yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama Fatimah. FPI khawatir citra buruk Fatimah dalam sinetron bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatimah az-Zahra, putri Nabi. SCTV akhirnya menghentikan tayangan tersebut. • Tanggal 27 Agustus 2001: massa FPI melakukan longmarch dari gedung DPR/MPR melewati Jl.Sudirman hingga Bundaran HI. Aksi ini ditujukan untuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. 57
Tanggal 9 Oktober 2001: massa FPI membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan merobohkan barikade kawat berduri dan aparat keamanan menembakan gas air mata dan meriam air. Tanggal 15 Oktober 2001: Polda Metro Jaya menurunkan sekitar seribu petugas dari empat batalyon aparat kepolisian untuk mengepung kantor FPI di Jalan Petamburan III Jakarta Barat dan terjadi bentrokan. Tanggal 7 November 2001: terjadi bentrokan antara Laskar Jihad Ahlusunnah dan FPI dengan mahasiswa yang mendukung terdakwa Mixilmina Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang mahasiswa terluka akibat dikeroyok puluhan laskar FPI. Tahun 2002 : Tanggal 28 Januari 2002: FPI Maluku menggugat Kapolri, Kapolda Maluku dan Kapolres Ambon yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan diskriminasi dengan mengabaikan laporan ke Polres Ambon pada 26 Maret 2001 tentang keterlibatan dari Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Gereja Roma Katolik (GRM) Keuskupan Amboina dalam konflik di Ambon. Tanggal 26 Februari 2002: FPI dan Majelis Mujahidin Indonesia melakukan aksi gabungan di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, memprotes keras pernyataan dari Menteri Senior Singapura bernama Lee Kuan Yew, bahwa jaringan teroris masih berkeliaran di Indonesia. Tanggal 15 Maret 2002: Panglima FPI Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, sweeping terhadap tempat- tempat hiburan yang terbukti melakukan kemakhsiatan, merupakan hak dari masyarakat. Pada hari yang sama 58
sekitar 300 masa FPI merusak tempat hiburan Mekar Jaya Billiard di Jl.Prof.Dr. Satrio No. 241 Karet Jakarta. Tanggal 21 Maret 2002: Sekitar 300 orang yang mengaku dari FPI Surakarta dan Majelis Mujahidin melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka menuntut pembebasan tiga warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina atas tuduhan membawa komponen handak (bahan peledak). Demonstran gabungan ini menuntut pemerintah Filipina untuk "menghentikan permusuhan dengan umat Islam", menghentikan "rekayasa intelijen" untuk menjebak para aktivis dan pendakwah dan membebaskan para WNI yang diklaim aktivis dakwah tersebut. Tiga orang perwakilan dari massa demonstran diterima Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Leonides T.Caday. Tanggal 8 April 2002: tokoh gerakan Islam garis keras, deklarasikan berdirinya Komite Pembebasan Al-Aqsa di markas FPI Jln.Petamburan No.3. Program pertama komite ini adalah memberangkatkan seratus pasukan Mujahid ke Timur Tengah. Tanggal 26 Juni 2002: berunjuk rasa untuk menolak pencalonan kembali Sutiyoso sebagai gubernur Jakarta di Gedung DPRD DKI, massa FPI merusak sejumlah cafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa. Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa Cafe, Allis Cafe, Cafe Betawi dan Margot Cafe. Tahun 2003 : Tanggal 20 Januari 2003: FPI bersama forum ulama se- Jawa dan Sumatra menuntut pemerintahan Megawati 59
Soekarno putri diganti jika dalam waktu satu bulan tidak bisa menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, serta "masalah bangsa" lainnya. Tanggal 23 Maret 2003: FPI dan ormas Islam lainnya melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk menentang serangan Amerika terhadap Irak. Tanggal 21 April 2003: Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dilarikan massa pendukungnya ke markas FPI di Petamburan Jakarta Barat, padahal ia harus diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Salemba dari Kejaksaan Tinggi DKI. Tanggal 23 April 2003: koordinator lapangan FPI Tubagus Sidik ditangkap tiga tim buser Polres Jakarta Barat. Menurut Polda Metro Jaya, penangkapan dilakukan dirumahnya di Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat, sebagai buntut aksi pengeroyokan yang dilakukannya bersama sepuluh anggota FPI terhadap seorang pria di jalan tol sehari sebelumnya. Tanggal 10 Juli 2003: Laskar FPI melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta, menolak pembebasan David A Miauw tersangka penyerbuan kekantor Majalah Tempo. Pada saat yang sama FPI menyatakan dukungannya terhadap majalah tempo dalam upaya melawan premanisme. Tanggal 18 Desember 2003: FPI menyatakan akan mengubah para digma perjuangannya, lagi menekankan pada metode gerakan massa, setelah pertemuan dengan wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden. FPI mengklaim akan menempuh jalur hukum dalam upaya menghentikan "praktek-praktek tidak 60
kemakhsiatan". Paradigma baru itu akan diputuskan dalam musyawarah nasional pertama FPI, 19-21 Desember 2003 di Jakarta. Tahun 2004 : Tanggal 22 Agustus 2004: FPI menyatakan akan bersikap golput (golongan putih, alias netral) dalam pemilu Presiden Indonesia 2004, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing jika tetap ingin memilih. Tanggal 23 Desember 2004: massa FPI terlibat bentrok dengan Satpam Jakarta International Container Terminal karena tanah yang ditimbun setinggi tiga meter oleh pihak JICT menutupi jalan masuk menuju makam keramat. Tiga orang anggota FPI, terdiri dari seorang warga dan seorang satpam mengalami luka cukup serius. Tanggal 30 Desember 2004: 400 anggota FPI dipimpin langsung oleh Habibi Rizieq terjun ke Banda Aceh sebagai sukarelawan korban tsunami Samudera Hindia 2004. Mereka tidur di kuburan-kuburan dan bertindak sebagai penjaga masjid-masjid. Tahun 2005: Tanggal 2 Agustus 2005: FPI Kabupaten Purwakarta meminta pengelola TK Tunas Pertiwi di Jalan Raya Bungursari untuk menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Apabila tidak dibongkar, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan. Tanggal 5 Januari 2005: relawan FPI menemukan jenazah Kabid Humas Polda Nangroe Aceh Darusalam Kombes Pol Sayed Husain yang meninggal karena bencana tsunami di Aceh (Tempo). 61
Tanggal 23 Agustus 2005: tokoh NU Abdurrahman Wahid minta kepada pimpinan tertinggi Front Pembela Islam (FPI) agar menghentikan aksi penutupan secara paksa rumah-rumah peribadatan (gereja) milik jemaat beberapa gereja yang ada di Bandung. Pernyataan itu disampaikan Abdurrahman Wahid sebagai sikap atas penutupan paksa 23 gereja di Bandung, Cimahi, dan Garut yang berlangsung sejak akhir 2002 sampai kasus terakhir penutupan Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot Bandung yang dilakukan FPI pada tanggal 22 Agustus 2005 lalu. Tanggal 5 September 2005: Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Tanggal 22 September 2005: massa FPI memaksa pameran foto bertajuk urban/culture di Museum Bank Indonesia, Jakarta agar ditutup. Tahun 2006 : Tanggal 19 Februari 2006: Ratusan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa ke kantor Kedubes Amerika Serikat. • Tanggal 20 Mei 2006: anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat maksiat di Kampung Kresek, Jln. Masjid At-Taqwa Rt.26 Jati Sampurna Pondok Gede. • Tanggal 21 Mei 2006: Dalam aksi mendukung RUU APP, FPI, MMI dan HTI menyegel kantor Fahmina Institute di Cirebon. Tahun 2007 : Tanggal 29 April 2007: massa FPI mendatangi acara pelantikan pengurus Papernas Sukoharjo karena tidak suka dengan partai tersebut yang dituduh beraliran komunis. 62
Tanggal 1 Mei 2007: aksi peringatan hari buruh internasional May Day 2007, diwarnai ketegangan antar gabungan massa aksi Front Pembela Islam (FPI) dan Front anti Komunis Indonesia (FAKI) dengan massa Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY). Ketegangan yang terjadi di depan Museum Serangan umum 1 Maret Yogyakarta tersebut karena FPI dan FAKI menuduh gerakan ARPY terkait dengan Partai Persatuan Nasional (Papernas) yang menurut mereka beraliran komunis. Kericuhan hampir memuncak saat seorang massa FAKI menaiki mobil koordinator aksi dan dengan serta merta menarik baju koordinator ARPY yang saat itu sedang berorasi. Tahun 2008 : Tanggal 1 Juni 2008: massa FPI menyerang aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak di sekitar monas. Massa AKK-BB pada waktu itu sedang merayakan hari Pancasila. Tak hanya memukul orang, tapi massa FPI juga merusak mobil-mobil yang diparkir di sekitar lokasi tersebut. Tahun 2010 : Tanggal 30 April 2010: puluhan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) mendatangi Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda Raya Beji Depok Jawa Barat. Sekalipun polisi telah mencoba menghadang, massa ini tetap menerobos ke hotel, untuk membubarkan Seminar Waria yang sedang berlangsung. Sejumlah gelas dan piring hancur menjadi sasaran amuk massa. 63
Tanggal 25 Mei 2010: FPI mengupayakan untuk membongkar patung tiga mojang di Bekasi secara paksa. • Tanggal 24 Juni 2010: massa FPI membubarkan secara paksa pertemuan komisi IX DPR di Banyuwangi. Tahun 2012 : Tanggal 12 Januari 2012: massa FPI merusak dan membuat ricuh di Gedung Kemendagri. Tanggal 14 Februari 2012: keempat simpatisan dari FPI memukul Bhagavad Sambada, Koordinator aksi "Indonesia Tanpa FPI". Tanggal 21 Februari 2012: massa FPI mengepung ruko yang sedang mengadakan pengobatan gratis. Tanggal 6 Maret 2012: tiga anggota FPI membawa senjata tajam di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tanggal 6 Mei 2012: massa FPI memukul Aktivis Perdamaian SEJUK (Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman) di HKBP Fila delfia Bekasi. Tanggal 7 Mei 2012:massa ormas Islam termasuk FPI menyetop pembangunan tempat ibadah di Yogyakarta. • Tanggal 21 Mei 2012: massa FPI mengancam membubarkan paksa konser Lady Gaga di Jakarta; membeli 150 tiket untuk dapat masuk ke dalam arena konser. Tanggal 1 Juli 2012: massa FPI Rusak Mapolsek Ciawi. • Tanggal 10 Agustus 2012:massa FPI Makasar merusak Klenteng Xian Ma, klenteng kwankong dan klenteng Ibu Agung Bahari. Tanggal 22 September 2012: massa FPI Jakarta menyegel Seven Eleven di Pejaten Jakarta. Tanggal 25 September 2012: massa FPI bentrok dengan polisi ketika menyerang restoran cepat saji di Mall Ciputra Semarang. 64
Tanggal 30 September 2012: massa FPI Banjarmasin menyerang tempat hiburan malam. Tanggal 6 Desember 2012:sekretaris FPI Jateng emosi di Kantor PTUN Semarang. Tanggal 7 Desember 2012: FPI Tanjung Pinang diusir warga Tahun 2013 : Tanggal 10 April 2013: motor diambil paksa, FPI serbu Leasing. Tanggal 18 April 2013: massa FPI mendobrak ruang kerja Wali kota Depok. Dari seluruh catatan tentang aksi yang terkait dengan perilaku anarkis FPI yang ditampilkan di atas, yang perlu di waspadai adalah unjuk rasa massa FPI pada tanggal 27 Agustus 2000 yang menuntut agar MPR/DPR mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kemudian diulangi lagi pada tanggal 27 Agustus 2001 massa FPI melakukan longmarch dari depan gedung DPR/ MPR dan melalui Jalan Sudirman hingga Bundaran HI. Aksi ini ditujukan untuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Satu lagi catatan hitam yang dilakukan massa FPI pada tanggal 1 Juni 2008 adalah melakukan penyerangan terhadap aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, yang sedang merayakan hari Pancasila. Massa FPI tak hanya memukul orang, tetapi juga melakukan pengrusakan mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh FPI itu merupakan sikap perilaku anarkis yang secara langsung melemahkan dan merusak sendi-sendi kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan 65
pluralisme yang dibingkai oleh nilai-nilai etik persatuan Bhineka Tunggal Ika. Sikap dan karakteristik organisasi ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan baik, jangan sampai menjadi embrio yang pada suatu ketika dapat mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pengakuan Peraturan daerah Lampung terhadap konsep desa adat Bali di Lampung Secara de fakto eksistensi komunitas desa adat Bali sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Lampung telah dipahami oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dan sudah menjadi warga masyarakat Lampung asal Bali sejak tahun 1956. Namun demikian sistem desa adat ini secara yuridis formal belum masuk dalam peraturan daerah, sehingga kesatuan masyarakat hukum adat Bali secara yuridis dianggap belum ada, karena keberadaan desa adat Bali di Lampung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat belum dimasukan dalam peraturan daerah Lampung, walaupun hak-hak tradisional seperti hak melaksanakan upacara keagamaan, hak beribadah dan hak melaksanakan rapat adat (sangkep) sampai saat ini belum pernah dibatasi. Persoalan yang dialami oleh tokoh desa adat di Lampung adalah karena kurangnya perhatian tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap lembaga desa adat, bahkan cenderung apriori dan beranggapan bahwa apabila mengembangkan dan melestarikan lembaga desa adat sampai ke tingkat provinsi, nanti dikatakan sebagai Bali Sentris. Selain itu, pemerintah daerah sudah pasti tidak memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh warga desa adat. Kondisi ini terjadi, bisa jadi karena para tokoh tersebut kurang memahami bahwa lembaga desa adat adalah salah masyarakat hukum adat yang tumbuh dan memiliki susunan masyarakat asli yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah sifatnya 66
menunggu apakah yang diinginkan oleh lembaga desa adat, dan sebaliknya pula tokoh-tokoh desa adat Bali yang harus berinisiatif dan pro-aktif terhadap pemerintah daerah, apabila hal tersebut sudah dilakukan, tetapi lembaga desa adat masih juga tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka tokoh adat dapat meminta advokasi kepada para pihak yang peduli terhadap lembaga desa adat sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Lampung. Dalam kaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Lampung telah mengeluar kan peraturan daerah pada 2012, tentang Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Dasar dan pertimbangan utama penyusunan kelembagaan masyarakat adat Lampung sebagaimana dituangkan dalam Perda tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai adalah bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai masyarakat yang bersatu pada Negara Kesatuan Repbulik Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban memelihara adat-istiadat dan tradisi yang masih hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Atas dasar peraturan daerah Provinsi Lampung yang telah disahkan tersebut, masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Lampung, seyogyanya mendapat perhatian yang sama dari pemerintah daerah, karena sama-sama merupakan bagian masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sendiri sebagai masyarakat hukum adat Indonesia. Untuk mewujud kan hal itu sudah pasti bukan pekerjaan mudah, yang pasti akan menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Walaupun menemui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, krama desa adat harus tetap memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, dan senantiasa 67
melakukan pendekatan personal (personal approad) untuk meminta saran-saran dari para pengambil kebijakan yang ada di daerah Lampung. tentang pengakuan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa adat di Lampung yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap I Wayan Sudiksa anggota DPRD Provinsi Lampung, yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut: Dalam pengumpulan data-data Bahwa organisasi desa adat sudah ada sejak dahulu yang diwaris kan oleh leluhur, hal ini perlu dilestarikan, apalagi keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh umat sebagai wadah dalam melak sanakan pengamalan ajaran agama hindu, seperti; panca yadnya, untuk kegiatan pasraman bagi anak-anak yang di sekolahnya tidak mendapatkan pelajaran agama secara baik, tentunya banjar sebagai bagian dari desa adat akan menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilestarikan oleh umat hindu suku Bali, agar dalam pengamalan ajaran agama dapat dilaksanakan secara konstruktif dan terarah (wawancara, tanggal 19 Desember 2013). Pandangan dari legislator tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa konsep desa adat bukan saja dibutuhkan oleh kalangan masyarakat adat (krama desa adat), tetapi juga para politikus yang dianggap dapat mewakili aspirasi rakyat (krama desa adat) yang merupakan repleksi dari pengakuan hukum negara terhadap konsep desa adat sebagai masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Lampung. Menurut pandangan wakil rakyat tersebut dalam upaya memasukkan lembaga desa adat dalam peraturan 68
daerah Lampung haruslah dilakukan secara konstruktif, hal ini hendaknya didukung oleh semua lapisan profesi yang ada pada komunitas hindu Bali di Lampung, sehingga konsep desa adat yang selama ini dilaksanakan sebagai sistem sosial, dapat dimasukkan dalam peraturan daerah (Perda) Provinsi Lampung. Harapan yang hendak dicapai adalah terlindunginya eksistensi konsep desa adat Bali oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung. Sistem kehidupan masyarakat suku Bali-hindu adalah hidup berkelompok yang disebut dengan kelompok adat banjar dan desa adat dengan tradisi adat-istiadat dan seni budaya yang tinggi, masyarakat yang agamis ritualistik dan masyarakat yang agraris. Selain menggunakan istilah adat banjar dan desa adat, mereka juga menyebutnya dengan nama tempek dan penggunaan kata hindu di belakang kata Bali menjadi kata Bali-hindu sekedar menegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah warga Bali yang beragama hindu. Penambahan kata ini terinspirasi dari artikel Pitana dalam Media Hindu edisi 113, Juli 2013 yang memberi penegasan kata "budaya Bali menjadi kata budaya Bali-hindu". Walaupun disebut dengan istilah tempek, namun dalam mengelola organisasi tradisional ini sama seperti adat banjar yang ada di Bali. Bila ada beberapa adat banjar dalam satu lingkungan desa, maka mereka akan membentuk desa adat yang diketuai oleh seorang Kelian disebut Bendesa Adat. Sistem kehidupan ini merupakan ciri yang sangat khas bagi suku Bali-hindu. Bila dibandingkan dengan aktivitas desa adat yang ada di Bali pengelolaan lembaga desa adatnya telah seiring dan sejalan dengan pengelolaan desa dinas, sehingga dalam struktur desa di Bali ada dua kelian (asal kata-kelihan), yaitu: Kelian Desa adat disebut Bendesa adat dan Kelian Desa Dinas disebut Perbekel. Sedangkan di luar Bali khususnya di Lampung, kedudukan desa adat menjadi bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan 69
pada tingkat desa, kelurahan, kampung dan pekon yang berintegrasi secara harmonis dalam konsep gotong-royong dan kebersamaan. Nama organisasi adat di Lampung tetap menggunakan konsep adat banjar dan atau desa adat dalam sistem kehidupan sehari- hari. Keanggotaan adat banjar terdiri dari beberapa tempek yang disebut adat cenik (adat dusun=lingkungan) sedangkan keanggotaan desa adat merupa kan kumpulan dari beberapa banjar adat yang disebut dengan istilah Adat Gede yaitu; istilah desa adat yang digunakan di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan banjar dan desa adat, secara umum berpedoman kepada awig-awig dari masing-masing banjar dan desa adat. Pengaturan tugas yang berkaitan dengan tugas kedinasan, diatur sepenuhnya oleh Kepala Kampung/ Desa/Kelurahan/Pekon, sedang tugas ketua adat (bendesa) adalah melaksanakan program kegiatan yang dicanangkan pemerintah. Para bendesa adat yang ada di wilayah desa/kelurahan/kampung/ pekon selama ini menjadi media yang paling effektif dalam pembinaan masyarakat oleh para kepala kelurahan, kampung, desa, pekon yang mewakili pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan data jumlah penduduk tentang umat hindu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jumlah umat hindu yang ada di Lampung menempati urutan kedua setelah Bali yaitu 998.977 jiwa (data:Kanwil Kemenag Provinsi Lampung- 2012). Dari jumlah sebanyak itu 98% adalah umat hindu suku Bali. Dengan kondisi demografi tersebut, Provinsi Lampung niscaya menjadi tempat yang sangat strategis dalam melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya serta majelis desa pakraman, sebagaimana tujuan yang tertuang dalam undang-undang. 70
Tatacara kehidupan masyarakat Bali-hindu yang ada di Provinsi Lampung hampir sama dengan desa yang ada di Bali. Di setiap desa, kampung, kelurahan dan pekon yang ada di Provinsi Lampung telah dibentuk adat banjar dan desa adat. Eksistensi desa adat di Lampung baru pada tingkat desa dan belum di bentuk lembaga desa adat, yang menjadi wadah desa adat secara sistemik sampai ketingkat Provinsi, sehingga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan yang melibatkan umat hindu se-Kabupaten/kota atau Provinsi, otoritas kewenangan desa adat sebagai pengemban aktivitas adat yaitu Panca Yadnya, hingga saat ini masih dilaksana kan oleh parisada. Hal tersebut di atas baru sebatas kegiatan keagamaan, namun permasalahan lain yang lebih urgen untuk di tanggulangi yang memerlukan penanganan prajuru secara komprehensif, seperti; sengketa perkawinan, sengketa adat yang melibatkan antar suku, sengketa hukum kewarisan, penyelesaian konflik horizontal sebagaimana telah terjadi di desa Napal dan desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, penyelesaian yang dilakukan selama ini, belum terstruktur dan konsepsional, karena fungsi, peran dan kedudukan prajuru adat secara struktural masih dibatasi oleh kedudukan parisada sebagai majelis tertinggi umat hindu, namun praktiknya di lapangan yang menjadi mediator setiap terjadi permasalahan atau sengketa adalah para prajuru, penglisir, tokoh adat di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Lampung. tokoh-tokoh adat tersebut telah mampu menyelesaikan konflik sosial yang selama ini terjadi, sayangnya parisada tidak bisa menghormati kemampuan mereka sebagai tokoh-tokoh adat. Sesungguhnya parisada sebagai organisasi orang-orang suci (parisad) yang memiliki kedudukan sebagai majelis tertinggi dimata umat hindu Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa 71
tugasnya adalah membina etika dan moralitas bagi seluruh umat hindu yang ada di bawah tanggungjawab dan wewenangnya dengan cara memberikan pembinaan agama hindu. Parisada diharap mampu menjadi tauladan umat dan jauh dari urusan- urusan yang berkaitan dengan konflik kepentingan (conflic of interest) dan urusan kepentingan politik (political interest) serta masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul di masyarakat, seperti; masalah perkawinan lain agama, perceraian, masalah kewarisan dan lain-lain, karena hal ini bertentangan dengan tugas pokok parisada sebagai majelis tertinggi umat hindu yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan agama bagi umat hindu untuk meningkatkan kualitas moral dan etika. Parisada tidak mungkin menangani konflik, karena akan mencidrai kesucian majelis tertinggi yang dipimpin orang- orang suci itu, apalagi digunakan sebagai mesin politik dari para politikus dalam rangka meraih jabatan dan kekuasaan, hal sangat menodai dan menghianati eksistensi parisada sebagai majelis tertinggi umat hindu. Untuk dapat menjaga kesucian dari lembaga parisada yang sangat kita hormati itu maka langkah- langkah yang paling mungkin dilakukan dalam waktu segera adalah "membentuk sistem lembaga desa adat". Pembentukan sistem desa adat di Lampung merupakan tantangan yang tidak kecil dan juga sekaligus menjadi harapan yang sangat besar bagi setiap umat hindu suku Bali yang ada di Provinsi Lampung. Grand design lembaga desa adat di luar Bali, walaupun mengadopsi sistem lembaga desa adat yang ada di Bali, namun tidaklah persis sama dengan sistem lembaga desa adat yang telah berkembang di Lampung.Penerapan awig-awignya sangat fleksibel, hal ini sangat wajar, karena dalam pelaksanaannya, sistem lembaga adat ini haruslah disesuaikan dengan situasi, 72
kondisi dan keadaan lingkungan daerah setempat (desa, kala, patra) dan dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan azas dan manfaatnya bagi krama adat yang melaksanakannya. Selain konsep desa adat Bali, dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan tradisi budaya Lampung (budaya asli daerah) yang juga memiliki asal-usul dan susunan asli, yang juga menjadi salah satu bagian dari 19 kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada Bab I pasal 1 butir, 10, 13, 14 dan 15 peraturan daerah Provinsi Lampung dinyatakan sebagai berikut : Butir 10 Adat-istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa/ kampung/pekon/kelurahandan atau satuan masyarakat lainnya serta masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupa kan kebiasaan dalam kehidupan yang menjadi kesepakatan masya rakat setempat. Butir 13 Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang ber sangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang meng atur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan ber kaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku. 73
Butir 14 Hak adat adalah hak masyarakat adat untuk melestari kan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dikuasainya berdasar kan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan huku adat tertentu. Butir 15 Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup, ditaati warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Berkaitan dengan butir-butir peraturan daerah tersebut diatas, pemerintah daerah Provinsi Lampung secara formal telah mengakui keberadan tradisi dan adat-istiadat Lampung serta tradisi dan adat-istiadat seni budaya lainnya yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sistem masyarakat yang ada di Lampung. Dengan di sahkannya Perda Provinsi Lampung, tentang Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), hal ini akan memberi dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan adat-istiadat yang dimiliki oleh ber bagai suku bangsa yang menopang sistem kehidupan masyarakat Lampung yang heterogen, yang masing- masing memiliki tradisi, adat-istiadat dan seni budaya tersendiri, yang secara yuridis memiliki fungsi, peranan, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan Majelis Penyimbang Adat Lampung dan harus dihormati oleh negara sebagai pilar-pilar bangsa dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan situasi dan kondisi yang telah diuraikan di atas, tokoh adat Bali yang ada di Lampung harus memberikan responsibilitas yang tinggi terhadap kondisi desa adat dengan membentuk sistem lembaga desa adat yang akan menjadi wadah 74
yang konstruktif bagi lembaga desa adat yang selama ini tumbuh dan berkembang diwilayah Lampung, bersamaan dengan kehadiran masyakarat hindu suku Bali sebagai warga transmigrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1956. Desa adat yang ada di desa-desa saat ini telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Lampung. Pembentukan lembaga desa adat di wilayah Lampung haruslah mengacu pada prinsip-prinsip membangun integritas diri warga masyarakat adat Bali-hindu yang menjadi salah satu komponen kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Lampung, dan bersama-sama dengan komponen kesatuan masyarakat hukum adat lainnya membangun dan memajukan daerah Lampung, sehingga pemerintah Provinsi Lampung akan menilai masyarakat Lampung asal Bali memiliki sistem dan tata nilai sosial, tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang memiliki nilai-nilai etik dan moral yang sangat menunjang kelancaran pembangunan daerah Lampung. 75
BAB III AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DALAM PERSEPKTIF HINDU BALI 1. Latar Belakang Dari keseluruhan bab yang diuraikan dalam buku ini, penulis berpandangan bahwa bab ini merupakan essensi terpenting yang melandasi ide/gagasan penulis untuk menulis buku yang diberi judul "pemertahanan konsep desa adat Bali sebagai masyarakat hukum adat di Indonesia". Faktor lainnya yang mendorong terwujudnya ide dan gagasan ini, bahwa agama, adat dan budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat hindu sangat sulit menemukan batasan-batasannya, sehingga sampai sekarang ini para ahli dan peneliti kebudayaan belum menemukan konsep yang secara jelas dan tuntas menguraikan ketiga komponen yang telah menjadi satu kesatuan sistem dalam kehidupan warga desa adat Bali. Ketika penulis melakukan penelitian kepustakaan kitlv di Leiden University dalam program postdoctor yang diselenggarakan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, semula penulis merasa yakin bahwa akan menemukan banyak buku yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan buku ini, terutama buku-buku yang membahas tentang agama, adat dan budaya dalam perspektif hindu Bali, namun dari semua buku yang dipinjam di perpustakaan kitlv, hampir seluruhnya membahas 76
tentang adat dan budaya yang bersifat umum, belum ada buku-buku yang membahas secara khusus yang berkaitan dengan agama, adat dan budaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam uraian diatas. Walaupun demikian buku-buku tersebut sangat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan tentang budaya hukum yang juga ada kaitannya dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Kejelian penulis dalam meng interpretasikan data-data yang dikumpulkan tersebut menjadi faktor penentu dalam kajian bab ini, tentu saja harus dikomparasi dengan pandangan-pandangan para ahli yang dijadikan informan dalam penelitian, terkandung maksud agar interpretasi yang dilakukan dapat djadikan data yang bersifat empirik. Dalam presentasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013, Prof.Henk selaku pembahas hasil research yang di laksanakan di perpustakaan kitlv-Leiden University justru memberi penekanan bahwa yang terpenting harus dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggali data-data tentang bagaimana hubungan antara agama adat dan budaya? Pertanyaan ini di sampaikan oleh Prof.Henk kepada penulis, dengan alasan sebagai berikut : Hingga saat ini para peneliti kebudayaan Bali yang telah banyak menghasilkan buku-buku sebagai karya tulis ilmiah, yang telah dipublikasikan dan dijadikan sebagai referensi para peneliti berikutnya, belum ada yang membahas secara komprehensif tentang agama, adat dan seni budaya yang diimplementasikan oleh orang-orang Bali. Prof.Henk mengatakan bahwa hingga saat ini apa yang dilakukan orang-orang Bali, sangat sulit membedakan; yang mana agama, yang mana adat dan juga yang mana seni budaya. Beliau menyadari bahwa untuk menggali fakta-fakta ini sangatlah sulit-justru karena sulit itulah, menurut beliau, 77
hasil penelitiannya nanti akan lebih berbobot (koreksi atas seminar penelitian, tanggal 01 Oktober 2013). Berdasarkan pandangan dari Prof.Henk di atas, maka penulis menambahkan satu bab dalam buku ini yaitu "agama, adat dan budaya dalam perspektif hindu" yang akan diteliti dilapangan melalui responden-responden yang mumpuni, yang diharapakan dapat memberikan penjelasan secara komprehensif tentang pokok persoalan yang harus dijawab dalam buku ini. Untuk memberikan gambaran komprehensif, dalam penulisan bab ini, maka isi bab ini akan dikelompok menjadi 2 subbab, yaitu; 1] agama, adat dan budaya; 2] hubungan agama, adat dan budaya. 2. Agama dan Keagamaan 2.1 Agama menurut ajaran Hindu Sebelum menguraikan tentang agama menurut ajaran hindu, terlebih dahulu akan diuraikan pertumbuhan umat hindu Indonesia yang ada di Bali. Jumlah penduduk Bali pada periode tahun 1920- 1930 berdasarkan pada data agama yang dianut adalah 1.092.037 jiwa terdiri dari; agama hindu 1.062.805 jiwa, agama Islam 16.992 jiwa dan agama yang lainnya 12.160 jiwa. Sebagian besar dari para penganut agama Islam menempati wilayah pinggiran pantai dan di beberapa daerah pedalaman dan perkotaan, antara lain: di Karang asem, Klungkung, Denpasar, sedangkan penganut kristen dan katolik terdapat di wilayah Denpasar, Jembrana, Singaraja. Sedang kan perkembangan jumlah penduduk pada tahun 1967 yang di ketahui hanyalah jumlah saja yaitu 2.042.960 jiwa (Swellengrebel, 1960: 60). Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik Jakarta pada tahun 1971 dan tahun 2000, jumlah penduduk hindu di Indonesia dapat dilihat sesuai dengan tabel data sebagai berikut : 78
Provinsi Jumlah penduduk Hindu 1971 2000 Kenaikan % / tahun Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan-a Suatera Selatan Bangka-Belitung Bengkulu Lampung Jakarta Jawa Barat-a Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara-a Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku-a Maluku Maluku Utara Papua TOTAL 299 12.947 293 266 260 1.036 Tt Tt 44 31.828 6.845 3.493 Tt Tt 54.007 15.652 98.155 1.977.807 59.957 182 3.391 6.110 463 207 7.085 Tt Tt 245 11.470 33 4.192 Tt Tt 32 2.296.299 253 21.329 238 9.059 1.771 38.595 36.417 2.178 4.241 97.532 28.508 70.715 35.114 35.601 27.297 5.715 129.655 2.751.828 101.898 5.226 7.868 141.658 13.564 6.613 11.606 9.828 1.778 77.292 53.406 39.300 3.998 3.858 140 2.774 3.651.939 0,58 1,72 -0,72 12,17 6,62 12,48 Tt Tt 15,75 3,86 3,92 10,37 Tt Tt -2,35 -3,47 0,96 1,14 1,83 11,58 2,90 10,84 11,65 11,95 1,70 Tt Tt 19,84 5,30 24,42 0,16 Tt Tt 15,39 1,60 79
Berdasarkan data pada tabel diatas, prosentase tertinggi pertumbuhan rata-ata pertahun umat hindu di Indonesia adalah pada Provinsi Sulawesi Tenggara (24,42% pertahun) dan prosentase terendah pertumbuhan pertahun umat hindu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (-3,94% pertahun). Data tersebut diatas ada lah pertumbuhan umat hindu sampai dengan tahun 2000. Tentang bagaimana pertumbuhan yang terjadi selama 13 tahun ini, yaitu sampai dengan tahun 2013 penulis belum dapat memprediksi pertumbuhan tersebut, yang jelas khusus untuk pertumbuhan jumlah umat hindu yang ada di Provinsi Lampung adalah sampai dengan tahun 2012 jumlah umat hindu di Provinsi Lampung data Kanwil kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2012 adalah 998.977 jiwa (Leo Suryadinata, dkk., 2003: 120). Agama hindu dharma (dulu: hindu Bali) mengandung banyak unsur-unsur budaya lokal yang telah terjalin kedalamnya sejak dahulu. Di berbagai wilayah yang ada di Bali tentu banyak juga terdapat variasi lokal dari agama hindu dharma tersebut, walaupun dimasa-masa mendatang ajaran agama hindu yang dilaksanakan variatif tersebut secara perlahan-lahan akan berkurang, sebagai akibat dari modernisasi yang dialami agama hindu di Bali, hal ini dapat kita pahami karena adanya pengaturan dan pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Pembimmas Hindu (dulu: jawatan agama hindu) dan majelis agama yang disebut Parisada Hindu Dharma. Kemudian dalam perkembangan jumlah umat hindu sesuai dengan sensus penduduk yang dilaksanakan Pemda Bali tahun 1980-an yang secara khusus dilakukan oleh Pemda Bali, maka jumlah penduduk berkembang menjadi 2.469.930 jiwa, terdiri dari; hindu 2.304.25 jiwa - 93,3%, Islam 129.177 jiwa - 5,23%, Budha 14.325 jiwa (0,58%), Protestan 12.596 jiwa - 0,51% dan Katolik 8.150 jiwa - 0,33% (Koentjaraningrat, 2000:207). 80
Perkembangan jumlah masyarakat suku Bali-hindu yang ada di Lampung sejak tahun 1956, yang awalnya berjumlah 40 orang, saat ini telah berkembang pesat menjadi 998.977 jiwa (sumber data: Kanwil kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2012) adalah jumlah terbesar kedua dari jumlah umat hindu di Bali. Dari jumlah tersebut lebih kurang 5.000 jiwa atau 0,005% adalah umat hindu suku Jawa. Dengan demikian maka komposisi umat hindu yang ada di Lampung adalah suku Bali 983.977 jiwa atau 99,095% dan suku Jawa 0,005%. Berdasarkan data tersebut, jumlah rata-rata perkembangan umat hindu suku Bali di Lampung selama 57 tahun dengan rata-rata 17.263 jiwa pertahun. Jumlah yang signifikan tersebut perlu terus dipertahankan, agar eksistensi masyarakat suku Bali yang ada di Lampung secara kuantitas semakin kuat dan kokoh. Pertambahan jumlah umat hindu suku Bali yang ada di Lampung bersumber dari transmigrasi spontan (datang sendiri ke Lampung) dan jumlah kelahiran akibat terjadinya perkawinan. Dalam kehidupan beragama, masyarakat hindu Bali percaya dengan adanya Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai dewa Tri murti, yakni tiga wujud atau manifestasi Ida Sang Hyang Widhi: Brahma sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai Sang pemelihara dan Siwa sebagai sang pelebur segala yang ada. Selain itu, umat hindu juga percaya dengan adanya roh leluhur yang sudah meninggal dunia dan roh abadi yang bersemayam pada setiap mahluk hidup (atman), adanya buah dari setiap perbuatan yang dilakukan (karma phala), kelahiran kembali dari jiwa (punarbhawa) dan kebebasan jiwa dari lingkaran samsara (moksa). Kelima keyakinan hindu tersebut disebut dengan Panca Sradha artinya lima keyakinan agama hindu (Koentjaraningrat, 1971: 299). Tempat pemujaan bagi masyarakat hindu suku Bali disebut dengan Pura dan sanggah/merajan. Berdasarkan pada statusnya 81
bentuk-bentuk pura secara garis besar terdiri dari: pura Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, Kahyangan Desa atau Kahyangan Tiga dan pura Dadya, Paibon, Batur dan lain-lain. Sedangkan sanggah atau merajan merupakan pemujaan bagi keluarga yang wajib dibuat pada setiap keluarga. Sanggah atau merajan juga disebut dengan nama kemulan, adalah tempat pemujaan bagi para dewa dan roh leluhur yang sudah suci. Selain pura-pura tersebut, juga ada pura yang terkait langsung dengan aktivitas (profesi) dari umat hindu, yaitu: pura subak, ulun suwi, ulun danu adalah pura yang di sungsung oleh para petani untuk mohon kesuburan, pura melanting, pura pasar agung adalah pura yang disungsung oleh para pedagang agar kegiatan usaha perdagangan yang dilakukannya lancar dan memperoleh keuntungan dan pura lainnya, yaitu pura Dalem Ped adalah tempat memohon perlindungan dan keselamatan dari segala bahaya yang tidak terduga-duga dan memohon perlindungan dari serangan ilmu hitam yang dibuat manusia. Pada setiap hari suci umat hindu senantiasa melakukan persembahyangan dengan menghaturkan banten (upakara) sebagai wujud rasa syukur atas anugrah yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widhi dan para leluhur yang sudah suci. Bersamaan dengan dilaksanakannya pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi juga dilakukan upacara bhuta yadnya dengan maksud memberikan sesaji kepada roh jahat agar tidak menganggu, yang kemudian dengan kekuatan mantra/doa roh jahat tersebut berubah menjadi kekuatan baik dan dapat memberi kesejukan, kedamaian dan ketentraman hidup manusia. Dari keseluruhan upacara yang dilakukan itu, dapat digolongkan kedalam lima upacara yang disebut dengan Panca Yadnya artinya lima pengorbanan suci tulus ikhlas terdiri dari : 82
Manusa yadnya adalah pengorbanan suci yang dituju kan untuk siklus kehidupan manusia dari kanak-kanak sampai dewasa (mewiwaha). Pitra yadnya adalah pengorbanan suci yang meliputi kegiatan upacara-upacara yang ditujukan kepada roh- roh leluhur dan upacara-upacara kematian sampai pada upacara penyucian roh leluhur (nyekah, memukur). • Dewa yadnya adalah pengorbanan suci kehadapan Ida Sang Hyang Widhi dengan melakukan upacara-upacara pada pura-pura dan sanggah/merajan. Resi yadnya adalah pengorbanan suci yang ditujukan kepada para pandita dan pinandita dengan memberikan kebutuhan sandang pangan dan juga uang untuk memenuhi kebutuhan hidup para orang suci. Bhuta yadnya adalah pengorbanan suci yang ditujukan kepada buta-kala agar tidak menganggu ketentraman hidup manusia (Koentjaraningrat, 1971: 301). Dalam setiap upacara yang dilakukan oleh umat hindu di Bali terdapat pemimpin upacara yang disebut dengan pedanda, mpu, rsi, begawan, pendeta yang kesemuanya itu berdasarkan keputusan pesamuhan agung parisada disebut dengan Ida Pandita. Upacara besar selalu dipimpin oleh Ida Pandita dan upacara- upacara yang kecil biasanya cukup dengan pinandita (pemangku) saja. Dalam pelaksanaan pembagian tugas antara pandita dengan pinandita sesuai dengan sesananing pandita dan pinandita yang diatur dalam ketentuan aguron-aguron yang ada di Bali. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Soepomo agama (religius) merupakan kesatuan lahir dan batin dari segolongan orang yang merasa satu kesatuan dengan golongan yang lain dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir-batin 83
antara golongan dan lingkungan alam hidupnya (levensmilieu). Kebahagiaan sosial di dalam persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan itu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, setiap masyarakat diliputi kekuatan gaib, yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap bahagia. Keyakinan tentang gaib, yang ada di daerah jawa disebut; sekti, kesakten. Ditanah batak disebut dengan; tondi, di kepulauan Mentawai dan polynesia disebut: mana. Terutama yang terletak di dalam benda-benda yang keramat, misalnya: pusaka kraton-Jawa, kalom powang-Makassar, arajang-Bugis, punen-Mentawai. Segala aktivitas yang dilakukan manusia baik perbuatan perbuatan bersama maupun perseorangan, sebagai contoh misal nya: membuka lahan, membangun rumah, tempat suci (pura atau merajan) dan sebagainya, perlu disertai dengan upacara religius yang maksudnya agar kekuatan gaib turut serta dalam proses pekerjaan yang sedang dilakukan itu agar berhasil dengan baik. Demikan upacara pembersihan desa (dusun) yang maksudnya untuk memulihkan atau memperbaiki kekuatan gaib persekutuan yang mungkin terganggu oleh perbuatan-perbuatan batal, baik yang di sengaja maupun terjadi di luar kesengajaan orang. Proses upacara yang dilaksanakan tersebut, dalam sistem kehidupan sosial masyarakat hukum adat Bali (desa adat) disebut dengan upacara prayascita desa yang bertujuan untuk mengembali kan kesucian desa, bila terjadi perbuatan amoral yang dilakukan oleh manusia, antara lain: melakukan perbuatan asusila di tempat suci, tertangkap sedang melakukan perbuatan zinah (sanggama), ditemukan manusia bersetubuh dengan hewan, terjadinya peristiwa per- tengkaran dan atau perkelahian yang mengakibatkan luka-luka yang meneteskan darah dan atau mati bersimbah darah di pura. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam 84
desa adat, apabila terjadi perbuatan-perbuatan tersebut, warga (krama) desa wajib melakukan upacara yang disebut dengan upacara prayascita desa. Dalam keyakinan agama, kepala negara, kepala daerah, kepala desa dianggap memiliki kekuatan gaib yang bersifat istimewa (wahyu kraton, wahyu cakraningrat, andaru, pulung, sahala harajaon), bahkan kekuatan gaib masyarakat dianggap menjelma kedalam diri kepala tersebut. Selama kekuatan gaib istimewa tersebut tetap tinggal di dalam badan kepala rakyat, maka ia akan tetap kuat untuk menyelenggarakan tugas kepemimpinan bagi masyarakatnya dan kekuatan gaib tersebut akan tetap tinggal di dalam diri kepala selama ia menjalankan tugas semestinya. Tetapi, bila rakyat menderita misal; kesehatannya diancam oleh wabah penyakit, gagal panen dan berbagai peristiwa yang menyedihkan seluruh masyarakat, maka hal-hal demikian dianggap sebagai tanda bahwa kekuatan gaib persekutuan adalah terlantar dan kepala rakyat dianggap telah kehilangan sekti atau wahyu (Soepomo, 1977: 68-69). Dalam konteks negara tradisional seorang anthropolog bernama Clifford Geertz menyatakan, bahwa yang terpenting dari negara tradisional itu adalah aspek pementasannya, jadi segala ritual negara segala ceremony di negara itu sangat penting di dalam kegiatan kenegaraan, yang tentunya cocok dengan kultus- kultus pemujaan raja tadi di atas, sehingga dalam sehari-harinya kita melihat suatu mesin raksasa di dalam masyarakat tradisional yang disebut negara (Alfian, 1985: 1). Clifford Geertz juga dikenal sebagai seorang yang sangat intent dalam meneliti kebudayaan Indonesia terutama kebudayaan Bali dalam pandangannya menyata kan, bahwa kebudayaan adalah sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia akan dapat berkomunikasi dalam rangka 85
melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap nyata terhadap kehidupan (Abdullah, 2006:1). Budaya ritual kenegaraan - ceremony hingga saat ini masih berkembang dan dijadikan sebagai budaya dalam membrikan penghormatan terhadap pimpinan negara dan para pejabat negara serta pada setiap orang yang dianggap memiliki kedudukan lebih dari masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan perilaku budaya ritual yang pada awalnya dahulu merupakan tradisi yang dilandasi oleh prosesi ritual keagamaan yang dijadikan sebagai tradisi kenegaraan dalam negara tradisional atau negara kerajaan yang ada pada zaman dahulu. 2.1 Pandangan Rohaniawan dan Intelektual tentang Agama Dalam pandangan masyarakat hindu, agama merupakan tuntunan tentang kebenaran, yang bersumber dari wahyu Tuhan (sruti) yang diterima pertama kali oleh para Rsi. Menurut Ida Pedanda Made Gunung bahwa membicarakan keyakinan terhadap Tuhan, yang perlu dipahami adalah difinisi Tuhan itu sendiri. Definisi tentang Tuhan pertama kali diketahui dalam kitab brahma sutra yang menyebutkan "jadmadhyâsya yatah", secara harfiah di artikan darimana asal semua ini? Pertanyaan ini mengacu pada jawaban yang mengandung arti yang sangat luas, bahwa alam semesta beserta isinya berasal dari ciptaan-Nya, termasuk dewa- dewa dan yang lainnya. Kata janmadhy juga diartikan memelihara (memralaya/melebur kembali) pada saatnya. Difinisi yang lainnya adalah "ekam sat wipra bahudha wadanti agniyaman matariswanam ahuh" artinya : Tuhan itu satu, para arif bijaksana mengatakan banyak (nama), seperti; agni, yama, matariswa (Rg.veda) juga disebut "ekam sat". Dari kata ekam sat muncul kata-kata "Ekam sat Brahman" artinya Tuhan itu satya dan Esa. Dalam nirwana tantra terbaca Ong Scidekam 86
Brahma (Om Sat Cit Ekam Brahman) yang dikenal dengan tujuh aksara. Dengan meyakini Tuhan yang bersifat tunggal dan bersifat banyak (ekatwa dan anekatwa) dan sebagai sumber dari yang ada dan kembali kepada-Nya. Dalam realisasi nya dilaksanakan dengan yasa, yajña dan kerthi. IBG.Gunadha (2004: 10-11) dalam pandangannya tentang Tuhan menyatakan, bahwa Tuhan yang ada di dunia, pasti ada yang menciptakan dan penciptaan tersebut melalui suatu proses dan berjenjang dan akhirnya kembali kepada yang Maha Kuasa. Yang mengatur proses itu di luar jangkauan akal dan pikiran, manusia membutuhkan pikiran itu untuk dapat melakukan penghayatan diri pribadinya lalu disebut dengan nama Widhi untuk agama hindu; Allah untuk agama Islam dan yang lainnya sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Dalam penghayatan itu manusia harus taqwa, yang dimaksudkan adalah sebagai suatu aktivitas manusia untuk mendekatkan diri dari takdir, karena tujuan manusia adalah untuk menyatu dengan yang memberi takdir. Cara untuk mendekatkan diri dengan takdir adalah dengan mengikuti aturan-aturan etika dan dengan melakukan upacara keagamaan. Gede Sura (2004:33-34) dalam pandangannya menyatakan, bahwa masalah ke-Tuhan-an bukan masalah baru, melainkan sudah lama, sejak ribuan tahun yang lalu, hal ini terbukti dengan adanya banyak kitab-kitab yang memuat ajaran tentang ke-Tuhan- an, seperti; kitab sruti, upanishad, aranyaka, brahmasutra, dharma sastra, purana dll. Konsep ke-Esa-an Tuhan diangkat dari Rg.Veda baik dari Nasadya Sűkta maupun dari Purusa Sűkta. Di Indonesia dengan bijaksana Mpu Tantular telah menterjemahkan Ekatwa dan Anekatwa (mono teisme-Henoteisme) menjadi sasanti Bhineka Tunggal Ika, tan hana Dharma mangrwa. Bhineka Tunggal Ika menjadi lambang negara Republi Indonesia. (IBG.Suatama.dkk, 2007:74-76). 87
2.2 Persepsi masyarakat adat Bali tentang Agama Persepsi masyarakat adat Bali tentang agama, bahwa agama dipandang sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan keagamaan, yakni: upacara piodalan pada pura-pura, kegiatan bersembahyang, dan bentuk- bentuk kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan upacara, seperti; kegiatan manusa yadnya, bhuta yadnya dan pitra yadnya. Ketika ditanya tentang tattwa agama (filsafat), maka pada umumnya mereka akan menjawab bahwa hal itu adalah teori belaka. Apabila ada seorang warga masyarakat banyak cerita, tetapi belum terbukti dalam perbuatannya, maka warga masyarakat akan menyebutnya dengan istilah "liunan satuâ". Istilah tersebut dinamakan sarkasme adalah sebuah kritik atas ketidak setujuannya tentang perilaku orang yang banyak bicara itu. Demikian juga untuk membuktikan bahwa berbuat lebih penting dari berteori yang diistilahkan oleh masyarakat mantra satus akutus, kalah dening bukti sanunggal yang artinya: ucapan yang seratus delapan kali banyaknya, apabila tidak diterapkan, akan kalah dengan satu perbuatan saja. Makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah - betapapun baiknya sebuah teori, maka tetap akan diuji dalam satu perbuatan. Istilah-istilah bahasa seperti ini banyak ditemu kan di masyarakat, yang membuktikan bahwa agama yang dimaksudkan sebagian besar masyarakat Bali adalah agama yang dipraktekkan, bukan hanya teori. Memang diakui bahwa pemahaman masyarakat adat tentang teori agama hindu sangat kurang, karena sebagian besar dari masyarakat adat belajar agama dari praktik secara langsung, hanya sebagian kecil saja yang belajar dengan cara mem baca buku. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Bali sangat memegang teguh etika dan kepercayaan terhadap orang yang lebih tua (kelian) yang dianggap sebagai sang pemimpin. Demikian juga dalam memandang kedudukan seorang raja sebagai 88
pemimpin negara, dimana seorang raja dianggap sebagai bhatara (pelindung), sehingga pada zaman raja-raja dahulu orang-orang Bali menyebut nama rajanya didahului dengan kata Bhatara. Bila ditanya tentang dari mana mereka mendapatkan sumber teori tersebut, yang pasti mereka tidak akan dapat menjelaskan secara teoritis, tetapi hal itu sangat diyakini oleh masyarakat. Penggunaan kata bhatara sebagai media komunikasi antara rakyat (kaula) dengan seorang raja (pemimpin negara), diartikan sebagai sosok yang melindungi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar Linguistik dari STKIPAH Singaraja IGP.Antara, bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik, secara otomatis bentuk negara kerajaan sudah tidak ada lagi. Walaupun demikian, budaya dalam bahasa seperti telah diuraikan di atas, masih dapat kita jumpai dalam seni peran tradisional Bali antara lain dalam sendratari, arja, drama, dimana dalam kegiatan pentas-pentas seni peran tersebut, kata bhatara masih digunakan sebagai bahasa komunikasi untuk menyebutkan raja dalam lakon yang dipentaskan tersebut. Seni budaya bahasa ini disebut dengan etnolinguistik yang banyak dipelajari, diteliti dan digali oleh para sastrawan dan pakar seni budaya di Indonesia (wawancara dengan Dr.IGP.Antara, 29 Oktober 2013). 3. Adat dan hukum adat Dalam buku berjudul hukum adat Indonesia yang ditulis Wiranata dijelaskan mengenai ragam dan batasan pengertian adat, yaitu: 1] adat sebagai aturan (perbuatan dan seba gainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala; 2] adat sebagai kebiasaan, cara berperilaku dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan; 3] adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku di pelabuhan; 4] adat sebagai wujud gagasan tentang kebudayaan 89
yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Terminologi adat berasal dari bahasa arab: adah, yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Adat mengandung arti sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum atau sesudah adanya masyarakat. Sebagaimana pengertian istilah adat-hukum juga berasal dari istilah arab, yakni: hukm (bentuk jamak-ahkam) yang berarti perintah. Istilah hukum ini dapat mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam, seperti halnya di desa-desa dalam komunitas penduduk asli Lampung, untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan mak nutuk hukum, artinya tidak menurut ketentuan dalam hukum agama. Untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat- istiadat dikatakan mak nutuk adat, artinya tidak menurut ketentuan adat. Untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan penguasa pemerintahan, maka masyarakat akan mengatakan mak nutuk aturan pemerintah (Wiranata, 2005: 3). Menurut Hidjazie (1975), dalam masyarakat istilah hukum dan adat itu terpisah pengertiannya. Menurutnya, hukum datang dari luar masyarakat, seperti; dari penguasa-pemerintah atau berdasarkan agama-sedangkan adat merupakan ketentuan yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dan ditaati sebagai suatu ketentuan hukum. Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang ditemui, masyarakat cenderung memperguna kan istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan tentang serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat yang bersangkutan. Adat merupa kan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dimana kebiasaan yang 90
satu dengan lainnya tidak sama. Penyebutan hukum adat hanya merupakan istilah secara teknis ilmiah saja, sekadar merujuk kepada aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk sebagai peraturan perundang- undangan formal yang dirumuskan oleh negara (Wiranata, 2005: 4). Dalam penyebutan istilah adat Bali secara kontekstual bermakna suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat Bali. Demikian pula apabila ada penyebutan adat Jawa, adat Batak, ataupun adat Lampung. Bagi masyarakat adat Bali, pendapat Hidjazie mungkin ada benarnya, karena masyarakat adat Bali juga menyebutkan bahwa hukum adalah peraturan pemerintah, sedangkan adat adalah Sime (cara) atau kebiasaan yang berlaku pada suatu desa tertentu atau kelompok tertentu yang ditetapkan bersama untuk kepentingan bersama suatu desa adat atau banjar adat. Istilah hukum adat, merujuk kepada aturan kebiasaan yang sudah dikenal lama di masyarakat Indonesia. Misalnya pada jaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1639) di Aceh pada waktu itu telah memerintahkan ahli hukum kerajaannya untuk menyusun kitab hukum makuta alam yang menyiratkan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai suatu kebiasaan yang berulang-ulang. Struktur masyarakat di berbagai wilayah Indonesia tidak memberikan batasan secara jelas tentang apakah adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya harus mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku secara baku pada masyarakat. 3.1 Pengertian Adat Menurut Masyarakat Dalam uraian tulisan berikut ini, akan dijelaskan beberapa pengertian tentang adat yang berkembang berdasarkan perspektif 91
masyarakat Indonesia, sehingga dalam menelusuri pengertian adat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan universal. Uraian di bawah ini sekedar memberikan masukan bahwa ada kesamaan mendasar dalam memberikan pengertian adat oleh masyarakat, walaupun dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat perbedaan suku dan agama yang dianut. Wiranata (2005: 6-8) dalam bukunya berjudul Hukum adat Indonesia, menjelaskan pengertian adat menurut masyarakat adalah sebagai berikut : 3.2 Adat menurut suku Minangkabau: landasan agama yang kuat, suku Minangkabau mengakui eksistensi Allah sebagai sang pencipta, masyarakat Minangkabau menyandarkan konsep adatnya dalam perilaku yang berjenjang, sebagai berikut : Mengacu pada Adat yang sebenarnya adat: Dalam bahasa minang disebut adat nan sabana adat diyakini terbentuk sejak dahulu kala bahkan sebelum ada masyarakat manusia. Ketetapan adat ini dianggap sebagai ketentuan yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Ketentuan ini adalah ciptaan Tuhan, menjadi semacam hukum alam, termasuk dalam ketentuan adat yang sebenarnya adat, seperti: ikan adatnya di air, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai. Bagi masyarakat adat Minangkabau konsep ini menjadikan cermin pemahaman bahwa terdapat sifat ajaran keagamaan, yaitu melafalkan asma dan keagungan ciptaan Tuhan dalam melihat alam. Adat-istiadat: adat sebagai aturan (kaidah, ketetapan) yang ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur. Pada susunan masyarakat Minangkabau, penetapan tersebut dilakukan di Balairung Panjang oleh ninik mamak kata manggungan dan ninik parpatih nan sabatang. Misalnya dikatakan negeri berpenghulu suku berbuah perut, kampung bertua, rumah 92
bertungganai, diasak layu dibubut mati". Adat-istiadat adalah adat yang mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang diberlakukan sejak dahulu sampai sekarang dan tidak mudah berubah. Demikian adat-istiadat Minangkabau, menurut adat parpatih yang tertuang dalam gurindam duabelas yang dinyatakan, bahwa hukum adat tidak boleh berhenti, ia harus mengikuti berbagai ragam perkembangan dan tuntutan zaman, sebagai berikut : Adat dipakai baru, kain dipakai usang Adat dipakai (menjadi) baru kain dipakai(menjadi) usang Berucap sepanjag batuang, badaat sepanjang jalan bercakap sepanjang batang, beradat sepanjang jalan. usang-usang dibaharui, lapuak-lapuak dikajangi- usang-usang dibaharui, lapuk-lapuk dikajangi. Nan elok dipakai, kok singkek diuleh yang baik dipakai, bila singkat diulas. Nan baruak dibuang, kok panjang dikarek yang buruk dibuang, bila panjang didikerat. Malabihi jan ancak-ancak, mangurangi jan sio-sio bila melebihi jangan keterlaluan, bila mengurangi jangan sampai sia-sia. Adat yang di-adat-kan: Dalam bahasa minang disebut adat nan diadatkan adalah aturan (kaidah) yang penetapan nya atas dasar bulat-mufakat dari nenek moyang, seperti para penghulu, para tetua adat, para cerdik pandai, dan penetapan nya dilaksanakan dalam suatu majelis kerapatan adat berdasarkan alur dan patut. Adat jenis ini dapat berubah berdasarkan keadaan, tempat dan waktu atau setidaknya 93
perkembangan masyarakat itu sendiri yang menghendakinya. Demikian dikatakan bahwa lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya". Adat yang ter-adat: Dalam bahasa Minang disebut adat nan ter-adat adalah aturan kebiasaan dan tingkahlaku yang pemakaian nya atas dasar tiru-meniru diantara kelompok warga masyarakat. Karena sudah lama dipergunakan tidak baik untuk ditinggalkan. Apabila dicermati adat nan ter- adat ini mengandung sanksi lahiriah, karena seolah-olah ada legitimasi keputusan penguasa adat. Contoh: mempergunakan cadar hitam, apabila ada yang meninggal dunia (sekarang menggunakan jilbab hitam). Adat menurut masyarakat suku Bugis : Dalam kehidupan masyarakat Bugis juga memiliki tatanan pemaknaan adat sebagaimana masyarakat Minangkabau, untuk jelasnya akan diuraikan di bawah ini : a. Ade Puro onro : adalah adat yang sudah tetap dan tidak dapat diubah. Adat ini merupakan ketetapan atas dasar kesepakatan antara raja dan rakyat yang di persaksikan kehadapan Tuhan. Perubahan terhadap adat ini sama saja berarti pengingkaran terhadap kejujuran dan kodrat sehingga akan membuat negeri runtuh. b. Adat yang telah ditetapkan terbuka untuk penyempurnaan atas dasar mufakat yang bulat, karena memang diperguna kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. tetap c. Ade maraja riarunggo : adalah adat yang berlandas- kan azas kepatutan yang secara khusus dilaksanakan dilingkungan raja dan para bangsawan meskipun ada alur yang tidak patut menjadi dasar, misalnya dalam hal 94
menyembelih kerbau, bertentangan dengan kepatutan, tetapi dipergunakan untuk upacara dan memberi makan untuk orang banyak adalah dibolehkan. d. Ade abiasane wanuae : adalah aturan adat yang berlaku di lingkungan seluruh rakyat atas dasar persetujuan bersama dan tidak bercacat serta harus dilaksanakan seterusnya oleh seluruh rakyat. e. Ade tanro anang : adalah adat yang lahir dari tua-tua desa. Intinya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perombakan dan penyempurnaan perihal tatanan adat yang telah mapan dapat dilaksanakan apabila mengacu kepada prinsip penetapan keputusan rakyat di atas keputusan lain. 3.3 Pengertian Adat menurut Para Sarjana Kata adat digunakan pertama kali untuk menyatakan hukum adat yang dikodifikasi Christian Snouck Hurgronye yang ditulis tahun 1894 tebal 2 (dua) jilid berjudul De Atjeher's (Van Dijk- IX, 2006: 8). Dalam buku tersebut digunakan istilah adat untuk menyebutkan hukum adat (adat recht). Hukum yang disusun tersebut digunakan untuk penyebutan sistem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi disebut hukum adat, sekedar untuk membedakan antara sistem pengendalian sosial yang tidak bersanksi disebut dengan adat, sedangkan yang bersanksi disebut hukum adat (adatrecht). Pada dasarnya hukum adat dilaksanakan sebagaimana adanya (taken for granted) karena hukum adat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, masing-masing individu tunduk dan mengabdi pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompoknya. Istilah adatrecht inilah kemudian diterjemah kan secara letterlijke oleh para sarjana menjadi hukum adat hingga sekarang ini; terminologi recht-bahasa Belanda-hukum (Wiranata, 2005: 9). 95
3.4 Adat menurut masyarakat suku Bali Berdasarkan pandangan dari guru besar filsafat agama hindu UNHI Denpasar Prof.Dr.IBG.Gunadha,M.si, adat bagi masyarakat hindu Bali merupakan tatanan atau pranata yang bersumber dari nilai-nilai agama hindu yang dilaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hindu suku Bali memberi pengertian mengenai adat berdasarkan kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam sistem masyarakat. Seregig dalam bukunya berjudul Nilai Keadilan Hukum Adat Bali (2010: 27-28) menyatakan bahwa pengertian adat berdasarkan pada pemahaman masyarakat adat Bali yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu; 1] adat sebagai aturan hukum, 2] adat sebagai perilaku 3] adat sebagai organisasi. Secara substantif pengertian tentang adat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Adat sebagai peraturan (hukum) : Masyarakat suku Bali yang beragama Hindu dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam lingkungan banjar maupun desa adat menganggap adat adalah sebuah aturan hukum yang harus dipatuhi. Karena sering tidak dapat dibedakan antara aturan adat (awig-awig adat) dengan pemegang kekuasaan adat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya; kalau seseorang sudah melaksanakan adat, maka ia dianggap telah mentaati aturan hukum, tetapi bila dia dinyatakan sebagai orang yang tidak ber-adat maka dia dianggap tidak mentaati aturan hukum (awig-awig adat). Adat sebagai perilaku: Dalam kehidupan masyarakat adat Bali, adat dianggap sesuatu yang memiliki nilai yang baik, sehingga setiap tingkah laku yang dilakukan seseorang selalu diukur oleh nilai adat. Misalnya seseorang yang perilakunya tidak baik, maka ia (orang tersebut) dikatakan "tidak ber- 96
adat" artinya orang itu berprilaku tidak sesuai dengan nilai- nilai agama, tetapi sebaliknya apabila seseorang perilakunya baik, maka ia (orang tersebut) dikatakan "ber-adat" artinya orang tersebut dianggap memiliki perilaku yang baik sesuai dengan etika agama. Adat sebagai organisasi: Dalam lingkungan masyarakat adat Bali, sistem banjar adat dan desa adat merupakan organisasi tradisional yang menjadi warisan dari para leluhur hindu dan sistem ini sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu, karena banjar dan desa adat mengemban kewajiban untuk melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan panca yadnya. Dalam kehidupan sehari-hari sering ada pertanyaan tentang diri seseorang "dijã yã mã-adat", artinya pertanyaan tersebut bermaksud untuk mengetahui dimana orang yang ditanyakan tersebut masuk organisasi adat atau menjadi anggota banjar. Namun bila ada orang mengatakan bahwa "iã sing milu mã-adat" artinya orang yang ditanya itu tidak ikut berorganisasi adat atau menjadi anggota banjar. Berkaitan dengan banjar sebagai organisasi tradisional masyarakat adat Bali, penulis memandang sangat perlu untuk diuraikan untuk mengetahui secara mendalam tentang sistem banjar dan desa adat sebagai organisasi tradisional yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat adat Bali-hindu. Dalam kaitannya dengan organisasi banjar dan desa adat, ada satu pertanyaan yang harus dijawab, apakah definisi dari banjar dan peran organisasi tradisional ini dalam kehidupan umat hindu Bali? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang penulis ikuti selama menjadi krama banjar, maka definisi banjar adalah kumpulan umat hindu suku Bali yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama untuk menjalankan aktivitas keagamaan yang 97
terkait dengan panca yadnya, kegiatan sosial ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan krama banjar, memiliki awig-awig sebagai aturan yang dipedomani bersama, mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta setiap pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi ini tidak mendapatkan imbalan yang disebut dengan ngayah. Dalam sistem desa adat, banjar merupakan anggota dari desa adat. Semua aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh umat hindu Bali terpusat pada organisasi banjar. Dalam menjalankan roda organisasi adat, bendesa atau kelian desa adat dan para prajuru desa adat bertindak sebagai koordinator setiap aktivitas keagamaan yang melibatkan desa adat dan sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan dilakukan oleh banjar-banjar yang ada di bawah tanggungjawab desa adat. Peran banjar dalam sistem kehidupan umat hindu Bali sangat besar, karena seluruh aktivitas dalam pelaksanaan yadnya dikerjakan oleh banjar. Selain kegiatan panca yadnya banjar juga memiliki peran penting dalam pembinaan agama, etika dan ritual bagi krama banjar dan generasi muda, serta meningkatkan pengetahuan agama bagi pelajar, melalui kegiatan pendidikan di pasraman yang dilaksanakan pada setiap hari minggu. Dalam menjalankan organisasi banjar, dilakukan paruman (sangkep) banjar setiap bulan. Kegiatan yang paling menonjol yang dilakukan oleh banjar adalah melaksanakan latihan seni karawitan sebagai wujud dari pelestarian seni budaya Bali yang sangat digemari oleh para wisatawan. 3.5 Dualisme Desa Adat-Dinas dan Desa Pakraman Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa desa adat dan desa adalah produk kolonialis Belanda yang digunakan oleh pemerintahan lokal di Bali. Secara umum konstruksi desa adat terdiri atas beberapa dusun atau banjar. Di era reformasi salah satu 98
bagian penting dalam legislasi tingkat provinsi adalah perhatian kepada desa adat atau desa pakraman. Perlu juga diuraikan disini tentang hubungan antara adat yang ada ditingkat lokal dengan otoritas negara (pemerintah), yang tercermin pada Perda Provinsi Bali Nomor: 3 tahun 2001, telah membawa dampak nyata pada beragamnya cara masyarakat Bali mempraktikkan adat di tingkat lokal meskipun kecil dan keberagaman praktik adat ini terkait erat dengan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan Bali dan masalah sosial-ekonomi mereka yang paling dalam. Meskipun para elite politik di Bali menganggap perda ini sebagai suatu langkah penting dalam konsolidasi otonomi politik bagi Provinsi Bali pada era reformasi, tetapi masyarakat justru bingung dan prihatin dengan dampak-dampak yang timbul setelah disahkannya perda nomor: 3 tahun 2001 ini. Pilihan istilah desa pakraman sebagai pengganti desa adat, menggantikan label kata 'adat' yang berasal dari bahasa arab yang digantikan dengan kata 'krama' yang berasal dari bahasa sang sekerta, adalah pergeseran istilah untuk mencari identitas yang spesifik dalam menyebutkan organisasi tradisional Bali, yang dilakukan secara sadar oleh para penyusun rancangan peraturan tersebut. Istilah 'krama' dianggap cocok pada zaman reformasi yang dianggap demokratis, karena menekankan pada sistem kelembagaan kolektif (krama) untuk otoritas lokal, yang mengacu pada praktik adat-istiadat, aturan dan hukum (tata krama), dan menentukan pemerintahan lokal dengan cara-cara musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan "krama desa, krama banjar" (Carol Warren, 2010: 189-190). Dalam hal pengembangan desa adat di luar Bali konsep desa pakraman cenderung tidak mengacu kepada aturan yuridis, apabila konsep ini dihadapkan kepada ketentuan hukum yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kata pakraman tidak 99
dikenal dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, juga di dalam Permendagri nomor : 11 tahun 1984, Permendagri nomor: 3 tahun 1997, undang-undang nomor: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan deklarasi PBB tanggal 13 September 2007 yang mengesahkan The UN Declaration on the Right of the Indigenous Peoples. Dalam penyusunan perda Bali nomor: 3 tahun 2001, sesungguhnya para elit politik di Bali hanya berpikir sektoral dan tidak berpikir jauh kedepan dengan memprediksi perkembangan dan penyebaran masyarakat suku Bali di Indonesia. Perihal kondisi sosial budaya Bali dalam hal pengembangan sarana pariwisata, tentu tidak semata-mata tertumpu pada peraturan daerah itu, tetapi bagaimana konstruksi aturan yang telah ada dapat dilaksanakan secara jujur, ikhlas dan tidak ada konflik of interest didalamnya. Apabila konsep desa adat dijalankan dengan baik dan benar, maka pergantian kata 'adat' dengan kata 'pakraman' tidak menjadi problem yang signifikan. Bila dibandingkan dengan perbendaraan kata asing yang telah menjadi kata serapan ke dalam bahasa Bali, maka kata 'adat-Arab' merupakan salah satu kata diantaranya. Kata serapan lainnya yang telah menjadi bahasa Bali, antara lain: kata cawan-cina, menjadi cawan, kata chouvir-Belanda menjadi kata sopir, kata cheurneut-Perancis menjadi kernet, kata kursij- arab menjadi kursi, kata korting-Belanda menjadi korting, dan lain-lainnya. 4. Budaya atau Kebudayaan 4.1 Pengertian Dalam pandangan masyarakat secara umum, pengertian budaya dan kebudayaan sering menimbulkan pertentangan batin bagi orang yang menyebutkannya, apakah mengandung arti dan makna yang sama atau tidak, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa kedua istilah tersebut adalah sama, tetapi disisi lain ada yang menyatakan bahwa hal itu tidaklah sama. Untuk dapat 100
mengetahui tentang pengertian budaya dan kebudayaan, maka pemahamannya harus mengacu kepada kepribadian orang Bali yang berlandaskan agama dan adat istiadat hindu dengan bahasa Bali sebagai alat komunikasi untuk meneruskan kebudayaan dan budaya tersebut. Bila mengacu kepada pendapat Talcot Parson, maka kepribadian sebagai salah satu bagian dari budaya orang Bali harus disimak berdasarkan filsafat hidup orang Bali atau nilai- nilai yang terpendam dalam ungkapan tradisional masyarakat Bali, seperti: salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah- asih dan asuh sebagai landasan kehidupan sosial yang menjadi bagian dari kebudayaan orang Bali (Darma Laksana, 2009: 14). Dalam konteks keilmuan, maka yang dibicarakan dalam konsep kebudayaan adalah masalah idea, yang mempresentasikan dua hal yang penting, yaitu: Informasi dan Formulasi. Informasi terkait tentang penjelasan, keterangan, penegasan dan evaluasi tentang sesuatu atau banyak hal. Formulasi berkaitan dengan teori dan metodologi bagaimana penjelasan, keterangan, penegasan dan evaluasi tentang sesuatu atau beberapa hal itu dibangun secara sistematis, sehingga dengan bangunan tersebut akan diperoleh pengertian yang mantab dan berlaku umum yang ingin memahami makna kebudayaan itu sendiri (Mudjahirin Thohir, 2007: 14). Menurut Koentjaraningrat istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya bahasa sangsakerta buddhayah yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti-budi atau akal. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Terdapat hal yang berbeda dengan apa yang banyak dikatakan para sarjana tentang pengertian budaya dan kebudayaan. Menurutnya, secara prinsip tidak ada perbedaan antara budaya dan kebudayaan. Budaya merupakan suatu perkembangan majemuk mengenai budidaya yang berarti daya dari budi. Namun, pada kajian Antropologi, kata budaya merupakan singkatan dari 101
kata kebudayaan, tidak ada perbedaan tentang pengertian dari kedua kata tersebut. Jadi, kebudayaan yang disingkat budaya menurut pendapat Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat (2000:181). Pandangan dari J.J.Honigmann (dalam Koentjaraningrat, 2000) menyatakan bahwa wujud suatu kebudayaan dibedakan menjadi tiga gejala kebudayaan yaitu: 1] ideas, 2] activities, dan 3] artefact; hal ini diperjelas oleh Koenjtaraningrat yang diistilahkan dengan tiga wujud kebudayaan, yaitu: 1] Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan- gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 2] Wujud kebudaya an sebagai kompleksitas dari aktivitas dan pola tindakan manusia dalam masyarakat; 3] Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Difinisi kebudayaan yang dinyatakan E.B.Taylor dalam buku berjudul "Primitive Cultures" mengartikan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat- istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Setiadi, 2007: 27). Sedangkan mengenai wujud dari kebudayaan ini menurut Elly M.Setiadi dkk. (2007:29-30) dalam bukunya berjudul "ilmu sosial dan budaya dasar", menjelaskan terdapat 3 (tiga) wujud dari kebudayaan, yakni : Wujud ide: adalah kebudayaan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun di foto dan tempatnya ada di alam pikiran manusia, dimana kebudayaan tersebut hidup. Budaya yang ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada suatu tindakan, 102
perilaku dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal tersebut bisa juga disebut adat-istiadat. Wujud perilaku : adalah wujud kebudayaan yang me- rupakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud dari pola tingkah-laku ini bisa di observasi, di foto dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat, yang bersifat kongkret dalam wujud perilaku dan bahasa. Wujud Artefak : kebudayaan ini juga disebut kebudayaan fisik, dimana seluruhnya merupakan hasil karya fisik yang bersifat paling kongkret dan bisa diraba, dilihat dan di dokumentasikan. Contohnya: candi, bangunan, baju, kain, komputer dll. Dari berbagai definisi yang dinyatakan para ahli tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kebudayaan atau budaya merupakan sebuah sistem, dimana sistem itu terbentuk dari perilaku, baik perilaku badan maupun pikiran. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan adanya gerak dari masyarakat, dimana pergerakan dinamis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan sebuah tatanan ataupun sistem tersendiri dalam kumpulan masyarakat. 4.2 Unsur-unsur kebudayaan Mengenai pandangan Koenjtaraningrat tentang unsur- unsur dari kebudayaan, dalam buku berjudul pengantar ilmu antropologi yang mengambil saripati berbagai kerangka yang disusun para sarjana antropologi, menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) 103
unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan universal, antara lain: 1] Bahasa 2] Sistem pengetahuan 3] Organisasi sosial 4] Sistem peralatan hidup dan teknologi 5] Sistem mata penca harian 6] Sistem religi 7] Kesenian. 4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan Menurut pandangan Dr.H.Th.Fischer dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Antropologi" terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kebudayaan, dan secara garis besar disebutkan berikut ini : Faktor geografis : Adalah faktor lingkungan hidup geografisch milieu. Faktor lokasi geografis lingkungan fisik pada merupakan sesuatu corak budaya sekelompok masyarakat. Dengan kata lain, bahwa faktor sekitaran geografis merupakan determinisme yang berperan besar dalam pembentukan suatu kebudayaan. Faktor Induk Bangsa : Ada dua pandangan berbeda mengenai faktor induk bangsa ini, yaitu pandangan barat dan pandangan Timur. Pandangan barat berpendapat bahwa perbedaan induk bangsa dari beberapa kelompok masyarakat mem punyai pengaruh terhadap suatu corak kebudayaan. Berdasarkan pandangan barat, pada umumnya tingkat peradaban didasarkan atas ras. Oleh karena itu, bangsa-bangsa yang berasal dari ras caucasoid dianggap lebih tinggi dari pada ras lain yaitu mongoloid dan negroid yang lebih rendah dari ras mongoloid yang memiliki ras khusus seperti: Ras bushman-Afrika Selatan, Ras Vedoid-Srilangka dan Ras Australoid-Australia. Tetapi pandangan timur berpendapat, bahwa peranan induk bangsa bukanlah sebagai faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Karena kenyataannya dalam sejarah budaya 104
timur sudah lebih dulu lahir dan cukup tinggi justru pada saat bangsa Barat masih "tidur dalam kegelapan". Hal tersebut semakin jelas ketika dalam abad-XX, bangsa Jepang yang termasuk ras Mongoloid mampu membuktikan bahwa mereka bangsa-bangsa timur tidak dapat dikatakan lebih rendah dari pada bangsa barat. Faktor saling kontak antar bangsa : Hubungan yang makin mudah antar bangsa akibat sarana perhubungan yang makin sempurna menyebabkan satu bangsa mudah berhubungan dengan bangsa lain. Akibat adanya hubungan antar bangsa ini, dapat atau tidak nya suatu bangsa mempertahankan kebudayaannya tergantung dari pengaruh kebudayaan mana yang lebih kuat. Apabila kebudayaan asli lebih kuat dari pada kebudayaan asing, maka kebudayaan asli dapat bertahan. Tetapi, apabila kebudayaan asli lebih lemah dari kebudayaan asing maka lenyaplah kebudayaan asing itu dan terjadilah budaya jajahan yang sifatnya tiruan (colonial and imitative culture). Namun, dalam kontak antar bangsa ini, yang banyak terjadi adalah adanya keseimbangan yang melahirkan budaya campuran (aculturation). Indonesia yang terletak dalam posisi silang-cross position dunia, yang kebudayaannya memiliki konsekuensi besar dari pengaruh luar. Dalam hal ini, sejarah telah menggambarkannya dengan nyata. Selain pengaruh luar, masalah waktu sebenarnya juga ikut berperan dalam pembentukan suatu kebudayaan. Misal nya, dalam fase pertama, Indonesia mendapat pengaruh hindu- budha (abad V-X), dalam fase kedua, Indonesia mendapat pengaruh Islam (abad XI-XVI), dan dalam fase ketiga mendapat pengaruh dari kebudayaan barat (abad XVI-XX). Selain faktor- faktor tersebut di atas, berdasarkan kajian mendalam terhadap 105
kebudayaan di Indonesia Koentjaraningrat mengajukan tentang pembangunan dan modernisasi sebagai potensi yang paling berpengaruh terhadap kebudayaan. Beliau mengatakan dari kebanyakan pengarang selalu mengajukan sejumlah faktor yang bersifat negatif atau positif yang dianggap sebagai penghambat dan pendorong kemajuan kebudayaan. Adapun faktor-faktor negatif antara lain, contoh; dibidang pertanian, sebagian besar pengarang akan mengajukan fakta-fakta yang terkait dengan kesuburan tanah, perkebunan karet, kelapa dan sawit. Dalam kegiatan pertanian yang dilakukan tersebut, masyarakat tidak tekun memelihara apa yang ditanamnya, sehingga lama-kelamaan akan semakin berkurang, bahkan mengakibatkan budaya pertanian terhambat. Hal ini bukan lagi masalah potensi pertanian, melainkan masalah sikap mental petani yang berpengaruh terhadap budaya pertanian. Banyak lagi contoh-contoh tentang potensi dari daerah yang diajukan oleh Koentjaraningrat, seperti; potensi Bali dalam pengembangan torisme, potensi bugis - Makassar untuk pengembangan pertanian dan kelautan. Potensi-potensi tersebut sangat perlu dikembangkan, oleh karena itu beliau mengajukan masalah pembangunan dan modernisasi sebagai permasalahan yang perlu digarap oleh kita semua, sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kebudayaan (Koetjaraningrat, 1970:371). Selain faktor tersebut di atas, faktor lain adalah masalah keamanan dan lapangan kerja, yang hanya disebut oleh beberapa pengarang saja; faktor tekanan kepadatan penduduk, faktor keaneka ragaman bangsa dalam era reformasi. Faktor yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia banyak mengalami perkembangan; misalnya potensi keamanan saat ini banyak dipengaruhi oleh sikap mental unsur pelaksana yang negatif yaitu melakukan korupsi; faktor yang tidak kalah pentingnya adalah potensi politik yang dipengaruhi oleh sikap mental para politikus yang sering melakukan money politic, perilaku asusila (terlibat 106
skandal sex), sikap mental seperti ini akan berpengaruh besar terhadap potensi budaya politik Indonesia. Faktor yang terpenting dari semua itu adalah masalah moralitas bangsa. Faktor ini penulis ajukan sebagai potensi yang sangat berpengaruh terhadap kebudayaan, karena sumber dari semua perilaku budaya yang terjadi di negara Indonesia, bersumber pada merosotnya moralitas bangsa yang sangat tajam. Para elit politik yang menjadi cermin dari masyarakat intelek, ternyata memiliki moralitas jauh lebih rendah dari moralitas kalangan masyarakat bawah. Demikian juga aparat penegak hukum, seperti; polisi, jaksa, hakim, pegawai penjara, potensi moralitas yang dimiliki ternyata lebih rendah dari moralitas masyarakat awam, karena sangat banyak polisi, jaksa, hakim dan pegawai penjara yang terlibat kasus korupsi, narkotika dan kejahatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hal inilah yang menjadi potensi yang harus diperbaiki, dibangun dalam memingkatlan kebudayaan dan citra Indonesia dimata dunia. 4.4 Perbedaan budaya barat dengan budaya timur • Terletak pada gaya atau cara berpakaian orang-orang pada budaya timur cenderung berpakaian tertutup, karena gaya berpakaian mencerminkan kesopan-santunan. Sedangkan gaya atau cara orang-orang dengan budaya barat memiliki cara berpakaian yang bebas dan terbuka. Dalam budaya timur banyak terdapat wujud kebudayaan yang berbentuk artefak, seperti: candi dan bangunan tradisional, sedangkan dalam kebudayaan barat wujud artefak yang berupa bangunan sudah menjurus ke arah modern. Orang-orang dengan budaya barat memiliki gaya berbicara yang lugas, tegas, dan langsung pada tujuan. Sedangkan orang- orang dengan budaya timur cenderung malu-malu dalam menyampai kan pendapat. 107
4.5 Budaya Bali Dalam konteks kebudayaan Bali, secara keseluruhan pada kebudayaan Bali masa kini, menurut penggolongan yang dari R. Redfield (1967) membagi kebudayaan tersebut kedalam tiga tradisi, yakni: 1] Tradisi kecil adalah kebudayaan Bali yang bersumber dari kehidupan pra-hindu yang masih tampak pada kehidupan di beberapa desa kuno yang ada di daerah pegunungan misalnya; masyarakat Bali Aga di desa Tenganan Kabupaten Karang Asem, desa Trunyan di Kabupaten Bangli dan desa Sembiran di Kabupaten Buleleng. 2] Tradisi besar mencakup unsur kebudayaan masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan agama hindu. Penyebarannya sangat luas dan pengaruhnya sangat dalam, serta melibatkan semua desa yang ada di dataran rendah. Jati diri orang Bali berlandaskan pada konfiguransi kebudayaan ekspresif, yang sangat dominan dalam hal ini adalah nilai solidaritas, estetis dan religiusnya. 3] Tradisi modern adalah kebudayaan yang mencakup unsur- unsur yang berkembang sejak jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Perkembangan tradisi modern ini di mulai sejak pertengahan abad ke-19, tatkala kekuasaan penjajah Belanda mulai mantap, dimana seluruh kerajaan yang ada di Bali dapat ditaklukan Belanda, antara lain: Kerajaan Buleleng ditaklukan tahun 1949, Badung tahun 1906, Klungkung tahun 1908. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, unsur- unsur kebudayaan modern makin intensif masuk ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat adat Bali, kemudian hal ini berlanjut melalui keterbukaan yang semakin meluas dalam perkembangan pariwisata di Bali (Swellengrebel,1960- Mc.Kean, 1973). 108
Tradisi besar kebudayaan Bali sebagai suatu sistem yang tumbuh dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Bukti-bukti arkeologis mengungkapkan bahwa lintasan sejarah tersebut bukan hanya sekedar melewati jaman pra-sejarah, melainkan secara lengkap melewati fase paleolitik, mesolitik dan neolitik. Kemudian pada jaman sejarah telah berkembang jaringan komunikasi dan integrasi yang mendalam, antara agama dengan kebudayaan hindu, komunikasi dengan kebudayaan barat dan komunikasi internasional melalui pariwisata. Sebagai bagian dari suatu negara kebangsaan, telah pula berkembang komunikasi intensif dengan berbagai ragam sistem kebudayaan daerah dan sistem kebudayaan nasional. Dengan demikian seluruh perjalanan sejarah masyarakat dan kebudayaan Bali telah berlanjut melalui integrasi budaya lokal secara regional, nasional dan internasional (Koentjaraningrat, 2000: 194). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Koentjaraningrat tersebut, maka berbagai corak kebudayaan yang ada di dunia, terdapat persamaan dalam unsur-unsurnya. Kesamaan unsur- unsur kebudayaan dari berbagai bangsa yang ada di dunia disebut dengan kebudayaan universal. Mengkaji unsur-unsur dari kebudayaan universal itu Koentjaraningrat mengajukan pembagian kebudayaan sesuai dengan keperluannya, yang sekaligus juga merupakan isi semua kebudayaan yang ada di dunia, yang salah satunya adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Sistem religi dan upacara keagamaan adalah suatu bentuk kepercayaan yang muncul pada diri manusia tentang adanya sesuatu kekuatan yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Kepercayaan ini belum berpola seperti yang terdapat pada religi purba. Kepercayaan itu muncul secara sadar pada diri manusia yang bermuara pada rasa batin manusia. Upacara keagamaan adalah suatu bentuk aktivitas agama yang dilakukan secara sadar oleh manusia yang juga bermuara pada rasa batin manusia, 109
sedangkan hakekat dari agama adalah sesuatu yang diwahyukan Tuhan. 4.5.1 Seni Budaya Bali Pengertian Seni yang ditulis Yudha Triguna adalah kata seni yang secara umum dipakai sebagai padanan kata art (Inggris), yang digunakan sebagai kata yang mengandung arti 'seni' sejak tanggal 10 April 1935 (majalah pujangga baru) yang diartikan sebagai kelahiran sekhusus-khususnya dari perasaan sekhusus- khususnya. Sementara itu Plato (427-247) menyatakan bahwa seni atau art yang dinyatakannya sebagai keindahan itu, ada dalam pernyataan pikiran yang murni yang tidak mungkin diharapkan ada muncul sepenuhnya di bumi atau alam semesta ini. Keindahan tidak pernah tergantung pada senang atau tidak senangnya seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek artistik, melainkan terletak pada pemahaman intelektual terhadap subjek artistik. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahan dan karyanya yang diciptakan dengan keahlian yang sangat luar biasa, seperti: tarian, lukisan dan ukiran, maka Plato menjelaskan pula tentang; seni arca adalah seni tentang arca, dilihat dari segi tekniknya (gaya, cara dan ketentuan pembuatnya);senidrama adalah seni mengenai pelakonan di pentas; seni kriya adalah seni tentang kerajinan tangan; seni lukis adalah seni tentang gambar-gambar dan lukis-melukis; seni pahat adalah seni tentang pahat-memahat dalam pembuatan patung; seni sastra adalah seni mengenai karang- mengarang; seni suara adalah seni olah suara atau menyanyi; dan seni tari adalah seni tentang mengenai tari-menari. Dalam ilmu pengetahuan dan seni menurut pandangan hindu, orang harus menjadi guru atau berfungsi sebagai guru dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada yang bodoh, menunjukan pengetahuan dan ketrampilan, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, memiliki wawasan 110
kedepan, bijaksana, dan menjadi pemimpin masyarakat, penerus kebenaran, menjadi orator cemerlang, yang dapat memajukan ilmu pengetahuan, mendidik moral anak, mengkondisikan agar anak didik mengikuti ajaran suci veda dan melindungi tradisi suci, sebagaimana tertuang dalam rg.veda sebagai berikut : ketuṁ krnvan aketave, peṡo maryã apeṡena sam uṣadbhir asjãyavathãh (r.veda 1.6.3) artinya : Wahai umat manusia, engkau dilahirkan bersama fajar, berilah pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh dan berilah kecantik an kepada orang-orang yang buruk rupa. aham idhu pituṣ pari, medhâm ştasya jagrabha ahaṁ surya ivâjani (rg.veda VIII.6.10) artinya : dari pada leluhur kami memperoleh pengetahuan tertinggi yang dinamakan tambhara prajna dan dengan sarana itu kami menjadi cemerlang seperti matahari. Mencipta demi ciptaan dan melalui proses inisiasi upacara keagamaan, menjadikan seni ini luluh dan bermakna sebagai seni yang suci - memiliki nilai spiritual. Hubungan yang tercipta harmonis dan karya ciptaan-Nya yang terungkap dalam karya seni menjadi sebuah persembahan sekaligus dari-Nya. Tradisi hindu menyimpan nilai-nilai seni yang sakral, seperti; seni tari, misalnya: tari rejang dewa, topeng sidakarya; seni suara, misalnya: kidung wargasari, turun tirta, beberapa syair sekar agung dan sekar madya; seni sastra, misalnya: rerajahan, mantra- 111
mantra; seni rupa, misal nya: lukisan para dewa (IBG.Suatama. dkk, 2007:50-52). Ditinjau dari ajaran agama hindu, budaya dengan berbagai aspeknya diresapi dan dijiwai oleh ungkapan-ungkapan kitab suci veda, yang menuntun umat manusia menuju kebenaran, kebajikan, kebijaksanaan dan kesejahteraan lahir-batin.Dan, seni budaya hindu khususnya seni budaya Bali merupakan ekspresi dari pengalaman dari penerapan ajaran agama hindu, yang merupakan satu kesatuan yang saling keterkaitan antara yang satu dengan lainnya (Suryani, dkk, 2009:108). Dalam buku berjudul Pendidikan Agama Hindu yang diterbit kan, Suryani dkk. juga menguraikan tentang perkembangan seni budaya Indonesia khususnya Bali, yang mengalami perkembangan pesat sampai pada puncaknya. Sejalan dengan pemikiran IBG. Suatama dkk., Suryani dkk. menyatakan bahwa seni itu terdiri dari; senitari, senisuara, senisastra, senirupa, senimusik (gamelan), yang dapat dilihat dalam berbagai aspek material yang bersifat nyata, yaitu; senitari, misalnya: rejang, sanghyang, barong; senisuara, misalnya: kidung, kakawin, dharmagita, pembacaan palawakya dan sloka; senisastra, misalnya: menyusun lagu, kakawin arjuna wiwaha, baratayudha, sutasoma dan ramayana; senirupa, misalnya: seni arsitektur, melukis, pahat; dan seni musik, misalnya: Gong, angklung, gambang, gender (Suryani, dkk, 2009: 110). 4.5.2 Keunggulan-kelemahan Bali dan ancaman yang dihadapi Dibawah ini akan diuraikan hasil penelitian Kembar Kerepun (2004:145-157) yang meneliti tentang keunggulan dan kelemahan Bali, dilihat dari kondisi daerah, sifat dan perilaku masyarakatnya, serta hal-hal lain yang ditemukan sebagai suatu ancaman. Kembar Kerepun mencoba menganalisis Bali dengan 112
menggunakan metode analisis SWOT, sebagai salah satu jalan keluar agar Bali menjadi maju, aman, adil, makmur dan sejahtera. Dalam penelitian tersebut berhasil diidentifikasi keunggulan, kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi Bali. Kondisi daerah Bali dan sejumlah keunggulan sifat dan perilaku masyarakat Bali menjadi potensi yang strategis dalam mewujudkan "Ajeg Bali" yang menjadi cita-cita dari seluruh masyarakat hukum adat Bali. Apabila keunggulan yang dimiliki Bali ini dapat diamalkan secara maksimal, maka dalam diri mereka akan muncul sifat jengah dan tegar dalam membangun masa depan nya. Sedangkan kelemahan pada semua kebudayaan tersebut, terdapat juga dalam kebudayaan Bali. Apabila tidak diminalisir pada suatu saat akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi Bali dan masyarakat Bali dimasa mendatang. Kelemahan itu dapat diubah dengan strategi dan kemauan dari masyarakat Bali, untuk menjadikan nya sebagai kekuatan dan akhirnya menjadi peluang bagi Bali untuk mewujudkan cita-cita "Ajeg Bali", dengan kehidupan yang aman, tentram, makmur dan sejahtera lahir-batin. Di bawah ini akan diuraikan tentang keunggulan dan kelemahan Bali berdasarkan analisis SWOT, yaitu : Keunggulan Bali 1) Secara demografis Bali merupakan satu kesatuan wilayah, penduduk, bahasa, agama, adat dan budaya,kondisi ini menjadi modal utama dalam mewujudkan Bali yang maju, makmur, adil dan sejahtera. 2) Bali memiliki kesamaan dalam hal karakteristik daerah dengan Singapura yang mayoritas penduduknya adalah etnis china, sedangkan di Bali mayoritas penduduknya adalah suku Bali-hindu, dalam hal ini Bali perlu belajar dari Singapura, tentang bagaimana cara membuat negara nya maju. 113
3) Bali memiliki tiga keunggulan yang paling menonjol; 1] lahan pertanian yang subur-sistem subak yang diakui oleh dunia- penduduk yang terampil bertani; 2] lahan seni kerajinan yang menghasilkan karya-karya seni yang mampu menembus dan merebut simpati pasar dunia; 3] lahan pariwisata budaya yang terus berkembang. Ketiganya merupakan anugrah Ida Sang Hyang Widhi yang tidak ternilai harganya. 4) Sifat kreatif dan inovatif orang Bali merupakan modal dasar yang mampu mensejahterakan dirinya, asal saja keunggulan ini harus dikembangkan-tidak staqnan. 5) Suku Bali memiliki kesamaan dalam adat, bahasa, huruf, budaya dan agama yang dianut yaitu agama hindu, yang men jadi perekat batin orang Bali yang menjadi motivasi dalam membangun Bali. 6) Eksistensi desa adat yang warisan turun-temurun, masih menjadi perekat batin dalam mencapai cita-cita bersama menuju Bali yang aman, adil, makmur dan sejahtera-asal kan pengembangan desa adat tidak menjadi negara dalam negara. 7) Peluang yang harus dimanfaatkan dalam hal otonomi daerah yang telah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk berkembang kearah kemandirian harus dijaga sebaik- baiknya agar tidak menjadi metamorfosa. 8) Orientasi orang Bali keatas, akan mudah dipimpin dan diarahkan dalam rangka mensukseskan pembangunan, asalkan pimpinannya mampu menjadi contoh dan suri tauladan. 9) Bali adalah pusat pengembangan pariwisata di Indonesia dan jendela pariwisata dunia, dampaknya akan sangat strategis bagi perkembangan ekonomi rakyat, dimana Bali akan menjadi pintu gerbang eksport pemasaran komoditas nonmigas di Indonesia. 114
10) Eksistensi Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, sangat dekat dengan objek-objek pariwisata di Bali akan menjadi asset strategis bagi Bali dan akan mempermudah sistem trans portasi wisatawan yang berkunjung ke Bali. 11) Kebijakan tentang jargon pariwisata Bali adalah sangat tepat yaitu "Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk Pari wisata" merupakan langkah yang strategis untuk keajegan Bali. 12) Stabilitas politik - keamanan di Bali mantap, merupakan syarat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi Bali. 13) Simpati yang tulus dari masyarakat dunia Internasional terhadap Bali, situasi dan kondisi ini harus disadari dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh komponen pariwisata di Bali untuk menuju recovery pariwisata Bali pasca BOM Bali. 14) Kemampuan Bali dalam memainkan perannya sebagai koloni internasional, misalnya dalam upaya menuju pada recovery pariwisata Bali pasca bom Bali, merupakan trobosan strategis yang memberi harapan. 15) Rasa jengah dan rasa malu orang Bali menjadi modal utama dan kekuatan spiritual yang handal dalam upaya mewujudkan ajeg Bali. 16) Lokal genius yaitu anugrah Tuhan tentang taksu yang tidak ternilai harganya, yang lebih berkembang di bidang seni budaya, melahirkan keunggulan Bali di bidang seni budaya. 17) Sifat gotong-royong masyarakat Bali memiliki peranan penting dalam mewujudkan masyarakat Bali yang adil dan makmur. 18) Kepercayaan orang Bali dengan hukum karmaphalanya, mengakibatkan orang Bali takut berbuat yang tidak benar (asubha karma), hal ini berdampak bahwa orang Bali akan senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya yang menjadi modal utama dalam mensukseskan usaha. 115
19) Nama baik Bali selama ini dimata dunia, merupakan kekuatan pendukung pembanguan Bali di segala bidang dan harus diakui para anthrolog memiliki andil yang besar dalam membentuk citra orang Bali di mata dunia. 20) Citra Bali-walau tidak sepenuhnya benar, merupakan pulau sorga terakhir yang aman, tentram, penuh harmoni, dengan penduduk yang ramah, berjiwa seni, sebagai hasil rekayasa pemerintah kolonial, yang masih dipersepsikan oleh orang asing/wisatawan sebelum mereka datang ke Bali, merupakan promosi gratis dalam mewujudkan kemajuan pariwisata Bali. 21) Keindahan alam, kesuburan tanah, keragaman tradisi dan budayanya, keunikan ritual agama dan adat kebiasaannya yang ramah terhadap tamu/pendatang/wisatawan, merupa kan asset yang tidak ternilai bagi perkembangan pariwisata Bali. 22) Bakat seni dan ketrampilan orang Bali sebagai pengrajin yang bertaksu merupakan anugrah/pica dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang menghasilkan karya seni yang bermutu yang dikagumi dunia, mendukung suksesnya pembangunan Bali. 23) Tumbuhnya kesadaran bagi umat hindu untuk mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama hindu secara holistik dan berimbang antara; upacara, susila dan tattwa, dapat menumbuhkan motivasi umat hindu dalam meningkatkan pemahaman agamanya secara benar. 24) Keberadaan Bali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, yang ikut diperjuangkan puluhan tahun lamanya, merupakan kekuatan pengayom yang mampu mengamankan Bali dari gangguan pihak luar. 116
Kelemahan Bali 1) Persepsi yang keliru; yang menganggap bahwa Bali telah ajeg, hal ini dapat menimbulkan rasa puas diri, sehingga enggan berbuat maksimal dalam mewujudkan ajeg Bali. 2) Ke-Bali-an orang Bali lemah dan belum solid; masih bersifat pada kelompok banjar desa, adat dan/atau soroh, wangsa/ kawitan dan lain-lain, hal ini akan menjadi sumber konflik antar orang Bali. 3) Bali masa sekarang ini, mewarisi sifat-sifat feodalisme yang despotik ditunjang oleh sistem kasta berabad-abad, sehingga watak orang Bali saat ini mencerminkan sifat-sifat yang feodal. 4) Persepsi keliru dan kebablasan dalam hal penerapan otonomi banjar dan desa adat, dalam praktek menjadikan banjar seperti negara dalam negara. Ikatan dan kewajiban yang berlebihan yang dibebankan pada krama yang terbelenggu oleh aturan banjar dan desa adat, berdampak pada sifat keengganan orang Bali untuk merantau dalam mengembangkan profesi dan usahanya. 6) Kondisi dan kenyataan di atas mengundang pendatang dari luar Bali, baik dari dalam maupun luar negeri, dan beramai- ramai mencari peluang kerja dan usaha di Bali. 5) 7) Penempatan penuh otonomi daerah di kabupaten/kota tidak cocok dengan situasi dan kondisi Bali, berdampaknya terjadi persaingan yang tidak sehat, mendorong terjadinya perusakan lingkungan, menimbulkan sekat-sekat dalam ekonomi, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam sistem ekonomi antar kabupaten/kota di Bali. 8) Pada umum orang Bali kurang memahami agama secara holistik, antara lain; tattwa, susila dan upacara. Dalam penerapan condong pada upacara yang glamor. Tentang 117
hal ini penulis berpendapat, bahwa bila dilihat dari aspek ekonomi, memang benar menghabiskan dana yang cukup besar, tetapi dalam perkembangannya saat ini, pelaksanaan ritual sudah mulai menggunakan konsep upacara "lengkap dan ekonomis". Melalui buku ini penulis berharap, jangan bersifat konsumtif dan materialistik, sebab bila rencana yang telah disiapkan tidak tercapai, hal ini akan dapat memunculkan prustasi dalam menjalani kehidupan sehari hari. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional perlu, tetapi jangan lupa membangun kecerdasan spiritual, agar tidak terjerumus menjadi manusia materialistik-dan lupa berterima kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. 9) Orang Bali sulit melakukan otokritik dan introspeksi diri, serta alergi terhadap kritik orang lain, tetapi suka dipuji dan memuji diri sendiri. Sikap mental seperti ini sulit membuat orang Bali berubah, karena menganggap apa yang telah dilakukan itu sudah baik dan benar. 10) Orang Bali tidak cekatan dalam menyelesaikan masalah- masalah sosial, sehingga bila terjadi permasalahan sosial, cenderung dibiarkan, akibatnya perintah pemimpin umat tidak dipatuhi, akhirnya menjadi sumber konflik yang merugikan semua pihak. 11) Orang Bali gemar mensakralkan-mensimbolkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, budaya dan adatnya, hal ini tidak membuka peluang bagi warga untuk mendalaminya. Budaya mula keto-anak mula keto uling nguni-anak mula keto arah-arahe, hal ini membuat orang Bali statis dan apatis serta punya ketakutan yang berlebihan, menyebabkan orang Bali tidak mengetahui essensi agamanya-tahu hanya kulitnya saja dan tidak mengamalkan isi ajaran agama yang terkandung di dalamnya. Mengenai pernyataan ini penulis menyampaikan antithesa, bahwa sifat apriori terhadap nilai-nilai tersebut, 118
tergantung dari sudut mana melihatnya, apabila dilihat dari sisi negatif, maka yang terlihat seperti yang diuraikan di atas, namun apabila dilihat dari sisi positifnya konsep mula keto memiliki makna yang dalam tentang "ketaatan" yang secara luas dapat membentuk karakter orang Bali menjadi taat dan ikhlas dalam melakukan perbuatan. Kesannya memang penurut, tetapi karakter ini akan menjadikan orang Bali dicintai orang lain (Baca: buku Nilai keadilan hukum adat Bali, Seregig: 2010). 12) Persepsi orang Bali tentang Tri Hita Karana belum mendetil dan konsep ini belum baku. Orientasi dari Tri Hita Karana, belum dirumuskan secara jelas dan atau masih ngambang. Berkaitan dengan kelemahan yang diuraikan ini, penulis berharap agar apa yang dinyatakan Kembar Kerepun ini tidak sekedar melepaskan rasa kecewa yang dialami, bahwa Tri Hita Karana tidak hanya sekedar mewujudkan "ajeg Bali dan melestarikan budaya Bali", tetapi lebih dari itu merupakan konsep ajaran yang wajib diamalkan bagi setiap umat hindu, sedang kan slogan diatas adalah salah satu media yang dapat mem bawa kearah tujuan dari konsep trihita karana. 13) Orang Bali lebih banyak mempergunakan perasannya bila dibandingkan dengan pikiran/otaknya. Mereka jarang dididik dan dilatih berpikir kritis, analitis dan holistik, maupun berpikir secara lateral. 14) Kepercayaan yang berlebihan atas paham karma wasana, tulis gidat, garis tangan, menyebabkan sebagian besar orang Bali sangat percaya dengan nasib dan takdir. Rasa percaya diri (PD) orang Bali masih lemah, berani kalau sudah menggerombol, nyalinya menciut kalau sendirian, akibatnya orang Bali tidak gigih dalam memperjuangkan hidupnya. 15) Kendati tujuan agama hindu moksartham jagadhita ya ca itti dharma, tetapi dalam setiap dharma wacananya, yang lebih 119
ditonjolkan adalah moksartham saja sedangkan mengenai jagadhita kurang sekali mendapatkan perhatian. 16) Orang Bali takut akan perubahan dan pada umumnya kurang berani dalam menghadapi masa depan dan kurang berani menanggung resiko kehidupan. Akibatnya, pengembangan kewirausahaan orang Bali sangat lambat, dibandingkan dengan kewirausahaan orang cina dan para pendatang yang kini telah menjadi pesaing ditanah kelahirannya sendiri. 17) SDM orang Bali tidak jauh berbeda dengan SDM orang Indonesia, pada umumnya; masih sangat rendah (sumber Kompas, 27 Juli 1999) kemudian peringkat ke-105 tahun 2002 (Kompas, 23 Mei 2002). 18) Walaupun SDM rendah, tapi orang Bali gemar mengejar titel atau gelar, walau diperoleh dengan cara yang tidak sah, misal nya dengan membeli (gelar asli palsu atau aspal). Pada jaman penjajahan Belanda-tahun 1910- di Bali perkastaan menjadi marak setelah didukung oleh Belanda, maka banyak orang Bali yang gila dengan gelar sebagai bangsawan lewat keputusan Raad-Kertha (pengadilan) yang dicemooh dengan titel Gusti Pones (dari kata vonis bahasa Belanda-berarti keputusan)-ksatrya kertas (Gusti Paksegel). Mental seperti ini merupakan kelemahan semangat juang orang Bali karena semuanya ingin serba cepat. 19) Kelemahan dalam menonjolkan gelar merupakan cermin rendahnya tanggungjawab orang Bali. Untuk berprestasi umum nya orang Bali rendah, sedangkan dorongan untuk menyama-braya dalam komunitas masyarakat awan sangat tinggi dan pada kaum elit dorongan sifat berkuasa sangat mencolok. 20) Orang Bali pada umumnya masih bermental petani dalam arti bersifat pasif dan kurang inisiatif, bersifat menunggu, kurang inovatif, takut akan perubahan. Sifat dan mental petani sulit 120
untuk berubah, walau jaman sudah berubah mental petani terus terbawa-bawa sampai sekarang. 21) Orang Bali kurang berorientasi pada waktu eksak yang mempunyai penanda waktu untuk menyatakan tentang keadaan waktu yang lalu, sekarang dan nanti, yang ditandai perubahan pada kata kerja, dan bahasa Bali tidak mengenal "tenses" seperti pada bahasa Inggris. Hal ini ada korelasi erat antara bahasa dan perilaku, dimana orang Bali pada ummnya berorientasi pada masa lalu. 22) Orang Bali lemah dalam hal salesmanship dan marketing, serta lemah dalam manajemen tapi cukup kuat dalam memproduksi. 23) Karena mewarisi tradisi feodal, banyak orang Bali yang masih berorientasi keatas, bersifat menunggu dan mohon petunjuk, kurang inisiatif dan suka melempar tanggungjawab kepada orang lain. 24) Bali kurang mempunyai pemimpin yang mumpuni yang dapat dijadikan panutan, kendati slogan bahwa pimpinan harus menjadi panutan, seperti yang selalu digemborkan oleh semua pemimpin formal dan informal, masyarakat pada umumnya menyangsikan kemampuan,kejujuran,inte gritas dan kredibilitas tersebut, yang mengakibatkan krisis kepercayan terhadap pemimpin makin membesar di Bali. 25) Orang Bali memiliki budaya "suryak siyu" (yang mengikuti suara terbanyak dengan membabi-buta), yang merupakan ciri dari masyarakat yang memiliki budaya kolektif-akal sehat kalah - inisiatif pribadi terpasung - prestasi pribadi kurang mendapat tempat di masyarakat. Suryak siyu dan kulkul bulus mengalahkan nalar. 26) Merebaknya KKN berdampak semakin jauhnya cita-cita orang Bali untuk mencapai tujuan keajegan Bali, dan KKN sulit untuk diberantas, karena mempunyai akar sejarah dan akar budaya yang kuat di Bali. 121
27) KKN sudah membudaya, diperparah lagi oleh lemahnya kontrol dari lembaga legislatif dan lemahnya penegakan hukum. Lembaga peradilan menjadi sumber KKN. 28) Kehidupan politik sangat labil dan membahayakan masa depan Bali. Partai politik cenderung menjadi stempel pendukung kekuasaan politik, terjadi kolusi antara eksekutif dan legislatif, yang berpotensi mempersubur KKN di Bali. 29) Kecanduan perjudian (judi tajen) merebaknya minuman keras, narkoba, prostitusi mulai menyebarkan AIDS dan freesex di Bali, yang merisaukan dan menjauhkan harapan mencapai ajeg Bali. 30) Penguasaan dan pemanfaatan IPTEK pada orang Bali masih sangat rendah, karena percaya dengan kekuatan supranatural (ilmu kesatian) sangat menonjol dikalangan orang Bali. 31) Kerinduan terhadap masa lalu sangat melekat dibenak orang Bali, hal ini terjadi karena orang Bali takut pada perubahan, setiap perubahan dianggap sebagai ancaman, yang berbeda di anggap musuh dan perusak maka harus dilenyapkan. 32) Orang Bali sangat lemah, suka mengalah dalam setiap pertarungan menangkap peluang. Orang Bali di sanjung- sanjung karena lebih mendambakan keharmonisan, apabila dibandingkan dengan memenangkan persaingan. 33) Orang Bali suka menyepelekan hal-hal yang kecil yang sangat menentukan dalam mencapai kesuksesan hidup. Kebanyakan orang Bali tidak mempunyai perencanaan anggaran belanja rumah tangga tidak biasa membuat catatan harian, suka mengulur-ulur waktu, sering tidak memenuhi janji. 34) Orang Bali umumnya pemboros, baik di rumah, di kantor di sekolah dalam menyelenggarakan hajatan/upacara agama atau dalam acara apapun, tidak menyeimbangkan antara biaya yang diperlukan dengan kemampuan uang yang dimiliki. 122
35) Orang Bali memiliki sifat permisif - pragmatis yang mentolelir eksploitasi dirinya, adat, budaya, agama dan lingkungannya dengan semena-mena baik oleh orang Bali sendiri maupun oleh pihak luar untuk kepentingan pribadi atau pembangunan ekonomi dalam arti luas. 36) Orang Bali bersifat polikronik, yang terbiasa melakukan berbagai kegiatan sekaligus dalam waktu bersamaan, artinya kurang fokus dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah. 37) Orang Bali masih banyak yang bersifat munafik atau lain dimulut lain dihati - suatu perkataan jauh berbeda dengan perbuatan. 38) Orang Bali hidupnya banyak ngelamun, pikiran produk penjajah Belanda yang mencitrakan orang Bali sebagai orang yang eksotik. 39) Bali tidak memiliki rencana strategis yang dapat dipertang gungjawabkan, semuanya berputar-putar ditempat. 40) Kata kunci mencapai Ajeg Bali adalah "budaya", tetapi sayang nya belum ada perumusan tentang apa sebenarnya yang disebut dengan budaya Bali. 41) Keberadaan Bali dalam pangkuan NKRI, berpengaruh besar dalam keberhasilan atau kegagalan Bali mencapai "Ajeg Bali", dimana pergolakan sekecil apapun yang terjadi di pusat akan berpengaruh ke Bali (Ardika-Darma Putra, 2004:140- 157). Identifikasi terhadap keunggulan dan kelemahan orang Bali sebagaimana dinyatakan oleh Kembar Kerepun tersebut diatas masih bisa diperdebatkan agar karakter-karakter seperti yang telah diuraikan di atas tidak hanya merupakan ekspresi kegagalan dan prustasi yang dialami oleh yang bersangkutan melihat situasi kondisi Bali pada saat itu. Pandangan ini perlu terutama dalam menyajikan diuji kembali kebenarannya, 123
kelemahan watak orang Bali yang banyak menyentuh aspek- aspek sensitivitas individu atau kelompok orang Bali, hal ini harus didasarkan pada hasil penelitian (survey) yang benar dan kajian yang mendalam terhadap karakter-karakter komunitas orang Bali dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat dalam upaya meminimalisir errolitas data yang dimiliki, sehingga hasil penelitian yang dilakukannya dapat di pertanggungjawabkan oleh peneliti secara ilmiah. Ancaman yang akan dihadapi Bali dan dampaknya terhadap konsep desa adat di Indonesia Melihat perkembangan masyarakat suku Bali pada akhir tahun 2013, pada masa yang akan datang, Bali akan menghadapi ancaman situasi global yang berpengaruh terhadap pengamalan nilai-nilai luhur etika agama hindu yang selama ini dipedomani oleh masyarakat adat sebagai sumber perilaku dan moral. Ancaman terbesar dalam pengamalan nilai-nilai agama hindu datang dari negara India, karena agama hindu di Indonesia khususnya Bali telah terbelenggu oleh pemahaman dan cara berpikir rasionalis dalam menjalankan ajaran agama hindu. Perilaku dan pola pikir rasionalis ini umumnya dimiliki oleh para intelektual yang sering kali melogikakan agama hindu dalam kehidupan nyata (skala). Ancaman lain yang akan dihadapi Bali dimasa yang akan datang adalah semakin terkikisnya nilai-nilai adat dan tradisi budaya Bali, dimana Bali tidak akan bisa terlepas dari cengkraman globalisasi dunia, terutama dalam sektor pariwisata Bali yang menjadi andalan pemerintah sebagai penghasil devisa negara terbesar di Indonesia. Bersamaan dengan itu, setidaknya akan berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat adat Bali yang selama ini dinilai sangat konsisten mempertahankan tradisi, adat dan seni budaya Bali yang menjadi warisan dari para leluhur. 124
5. Hubungan Agama, Adat dan Budaya Untuk menggali fakta-fakta yang berkaitan dngan agama, adat dan budaya atau kebudayaan serta pemaknaan dari masing- masing substansi dalam perspektif masyarakat adat Bali, penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, guna menemukan fakta-fakta empirik tentang hubungan ketiga subtansi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena penulis belum menemukan sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan teori untuk mengetahui hubungan ketiga substansi tersebut. Walaupun dalam research study di Leiden University tentang hasil-hasil penelitian telah ditemukan buku-buku sejenis yang telah dipublikasikan, tetapi belum secara spesifik menjelaskan hubungan agama, adat dan budaya dalam konteks pengamalan ketiga substansi tersebut dalam kehidupan sehari- hari dilingkungan masyarakat adat Bali. Sebelum menyajikan data-data empirik yang akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Bali, penulis akan menguraikan lebih dahulu tentang pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh para peneliti berkaitan dengan agama, adat dan budaya dalam konteks teoretis yang telah banyak diuraikan oleh para penulis-penulis terdahulu baik dari luar maupun dalam negeri. Definisi agama sebagaimana dinyatakan IBG.Suatama dkk. adalah kepercayaan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu. Bila definisi ini dihubungkan dengan kebudayaan, akan dapat memberikan inspirasi terhadap ketiga wujud dari kebudayaan tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu: kebudayaan yang berwujud ide, wujud perilaku dan wuud artefak. Dengan demikian, ketika agama diamalkan dalam kehidupan merupakan inti dari kebudayaan yang di wujudkan 125
dalam ide/ gagasan tentang sesuatu. Sistem sosial dalam ajaran agama hindu seperti warnasrama dharma disebut dengan catur warna dan catur asrama. Dalam wujud benda/artefak hasil karya manusia berupa peninggalan warisan budaya hindu yaitu: seni bangunan candi, seni sastra dan lain-lain (2007:59). Berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian konsep desa adat Bali, maka nilai-nilai ajaran agama hindu yang tertuang dalam kitab suci veda menyatakan sebagai berikut : Rg.Veda X.191.2 Om sam gacchadvam sam vadadvam sam vo manamsi janatam deva bhagam yatha purve sam jnana apusate Artinya : Om Hyang Widhi, kami berkumpul ditempat ini, berbicara satu dengan yang lain untuk menemukan kesatuan pikiran sebagai halnya para dewa pada jaman dahulu bersatu. Rg.Veda X.191.3 Om sam samani va akutih Samana hridayani vah Samanam astu vo mano Yathavah susahah sati Artinya : Om Hyang Widhi, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga kami dapat hidup bersama dengan bahagia. Dalam Rg.Veda X.191.2 diatas terdapat kalimat yang perlu dipahami, yaitu; kata sebagaimana halnya para dewa dahulu bersatu. Untaian kata-kata tersebut bermakna bahwa manusia 126
dalam menjalani kehidupannya, wajib berhubungan antara satu dengan lainnya dengan membentuk kehidupan kelompok atau persekutuan sebagaimana konsep desa adat yang selama ini telah diamalkan dalam kehidupan masyarakat adat Bali dengan prinsip-prinsip sosial religiusnya yaitu "salunglung sabayantaka" artinya suka-duka ditanggung bersama untuk mencapai tujuan hidup menurut ajaran hindu "moksartham jagabdhita ya ca itti dharma". Demikian juga dalam memohon anugrah kehadapan Ida Sang Hyang Widhi sebagaimana dinyatakan dalam sloka Rg.Veda X. 191.3 agar kita selalu sama dalam tujuan, sama dalam hati, sama dalam pikiran untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Dengan mengamalkan kedua bait sloka diatas, maka tidak ada alasan bagi setiap umat hindu untuk hidup secara individual, tapi sebaliknya mereka wajib hidup berkelompok sebagaimana konsep desa adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat adat Bali. Kedua sloka tersebut juga telah memberikan inspirasi bahwa setiap umat hindu dilarang bertengkar, bermusuhan, apalagi saling menyakiti atau saling membunuh, karena hal itu bertentangan dengan ajaran agama hindu. Dengan demikian, maka ajaran agama hindu telah memberikan inspirasi bagi perilaku budaya masyarakat adat Bali dalam kehidupan sehari-hari (Seregig, 2012: 42). Penjelasan-penjelasan tentang pemaknaan ketiga substansi sebagaimana telah diuraikan di atas, secara empirik menjadi jelas setelah melakukan wawancara mendalam terhadap empat orang responden yang penulis amati sebagai responden yang sangat kafabel di bidangnya, yaitu; Ida Pedanda Gede Made Gunung, Prof.Dr.I Wayan Windia P, SH, MH, Gede Sura dan I Dewa Gede Catra. Dalam wawancara yang dilakukan secara terpisah penulis mengajukan dua buah pertanyaan kepada keempat orang responden tersebut di atas, dengan pertanyaan sebagai berikut : 127
Pertama, apakah hubungan agama, adat dan budaya menurut pandangan masyarakat adat Bali dan apakah ketiga substansi tersebut dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya? Dan, kedua, apakah konsep desa adat Bali dapat diterapkan dan dikembang kan secara luas di luar Bali ? I Dewa Gede Catra, yang beralamat di Jl.Untung Suropati Gang Plamboyan nomor: 2 Karangasem, adalah seorang sastrawan yang ahli menterjemahkan kekawin dan menulis teks lontar sejak tahun 1972, beliau mewarisi keahlian ayahnya bernama I Dewa Wayan Putjangan, berkaitan dengan keahlian yang beliau miliki, pernah menjadi responden beberapa ilmuwan penting baik dari dalam maupun luar negeri, seperti: Prof.Warslay dari Australia; Prof.H.Hinzler, Prof. Henk Withkam dari Belanda; Tomhunter dari Amerika; Riyana, Prof. Dr. Made Titib, Prof. Dr. Putu Gelgel, Dr. Supomo dari Indonesia. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis tentang hubungan dan pelaksanaan ajaran agama, adat dan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bali dalam kehidupan sehari-hari beliau menyatakan : bahwa: agama adat dan budaya adalah tiga bidang yang saling mengisi dan saling melengkupi dalam penerapan ajaran agama hindu di Bali. Ketiga bidang ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena ketiganya saling menjiwai. Menurut nya, pelaksanaan ajaran agama bagi orang Bali terletak pada "rasa dan perasaan, bukan pada yang terlihat". Beliau juga me nyatakan "sepanjang ada orang Bali yang memeluk agama hindu, maka selama itu pula ketiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan, karena dasar melaksanakan kegiatan 128
adat adalah agama, sedangkan budaya tercipta sebagai hasil karya yang di inspirasi oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat" [wawancara langsung, 8 Desember 2013]. Gede Sura, adalah salah seorang dari 41 orang guru agama hindu pertama yang diangkat oleh pemerintah daerah Bali tahun 1968 sebagai guru negeri, yang sebelumnya sejak beliau lulus ujian negara dan mendapat ijazah sementara tahun 1964, beliau telah mengajar sebagai guru di Sekolah Pendidikan Guru Agama Dwi jendra, dimana di sekolah tersebut tidak ada kepala sekolah nya. Oleh karena pada waktu itu tidak ada yang mau diangkat sebagai kepala sekolah, maka, beliau diangkat sebagai pejabat sementara tahun 1968. Mengacu pada pertanyaan di atas, ia menyatakan : bahwa: berbicara agama, adat dan budaya harus dipertimbangkan tentang situasi dan kondisi; artika-di masa lalu, artamana-sedang berjalan atau masa sekarang dan anagata-masa yang akan datang. Makna yang terkandung dalam ketiga komponen tersebut dapat dipahami bahwa agama hindu tidak statis (stagnan). Berbicara agama kita tidak melihat Widhi, tetapi hanya dapat merasakan, hindu tidak mencipta tetapi mengalir-memancar (srsti). Hindu tidak dapat dipersamakan dengan agama Islam atau Kristen, karena penganut agama tersebut terikat oleh doktrin dan disiplin spiritual yang sangat ketat, apabila menyimpang atau melanggar ajaran dianggap sebagai dosa besar dan masuk neraka, bahkan tidak jarang disingkirkan. Sedangkan kitab suci dalam ajaran hindu banyak sumbernya, diantara semua sumber veda, Catur Veda Samhita dan bagawadgita 129
yang paling populer. Keempat kitab catur veda ini menjadi embrio dari semua sastra agama hindu. Sebelum agama hindu berkembang seperti sekarang, orang Bali menganut agama animisme, sebutan Tuhan pada waktu itu "Hyang". Ketika hindu dari India datang ke Nusantara mengajarkan ajaran veda, selanjutnya ajaran tersebut diserap, dirajut, tapi agama terjadi perubahan dalam ajaran agama animisme menjadi agama hindu Bali pada waktu itu, dan kemudian berubah nama menjadi hindu dharma seperti yang kita temui sekarang ini. lama tidak dimusnahkan, maka Dalam agama animisme orang Bali hanya percaya kepada roh leluhur saja yang dianggap sebagai betara disebut "Hyang", namun sekarang ini keyakinan itu sudah berubah menjadi lima yang disebut "panca sraddha", namun terhadap betara "Hyang" tidak dimusnahkan dan diakomodir. Dalam sraddha yang kedua disebutkan "percaya dengan adanya roh leluhur/atman", sedang kan roh leluhur itu berubah sebutannya menjadi "Hyang Dewa", karena kata dewa-div (bahasa sangsekerta) artinya sinar/cahaya para deva. Dan semua tradisi dari agama leluhur tidak ada yang dimusnahkan, seperti; upacara kematian ketika membawa sawe ke kuburan setiap ketemu persimpangan selalu muter 3 kali, maksud nya roh yang meninggal menjadi bingung dan tidak kembali ke rumah dan diharapkan terus menuju ke alamnya para hyang dewa atau betara, kalau suku dayak mayatnya ditaruh di loteng, lalu di tutup rapat, maksudnya juga sama; melaksanakan upacara pada hari-hari tumpek, tradisi mebyakukung-kung artinya asmara ada lah upacara untuk merangsang gairah 130
seksual padi dengan agar padinya nadi dan bijinya jelih; tradisi Iseh adalah upacara untuk merangsang gairah sexual pohon kelapa agar berbuah banyak dan besar-besar; tradisi melis artinya pembersihan menggunakan air; tradisi upacara perkawinan dua remaja (laki dan wanita) melang sungkan perkawinan ada sesayut penyampi yang bermakna seba gai obat, karena pada saat malam pertama pasti kedua pengantin tersebut akan mengalami luka lecet/ sobek. Tradisi-tradisi itu tidak pernah ada di India, hanya agama leluhur (animisme) Bali yang memiliki tradisi seperti itu, maka apabila ada yang mengatakan bahwa agama hindu Bali adalah penganut animisme jangan menjadi marah, karena apa yang dikatakannya itu adalah benar adanya. Tradisi-tradisi tersebut telah ditulis dalam lontar tattwa yang berdasarkan daftar lontarnya berjumlah 5000an buah cakepan, hal ini dapat ditemukan di Gedong Kerthya. Menurut keyakinan agama hindu Bali (agama animisme), bahwa lompatan spiritual akan terjadi pada masa-masa kritis, seperti; nyepi, trisandya, pintu pura-nista mandala lebar dan tangganya sedikit, madya mandala lebih sempit dan tangganya lebih banyak-uttama mandala sangat sempit dan tangganya lebih banyak lagi, kenapa demikian, karena pada saat menghadapi situasi ini manusia akan sangat berhati-hati melangkah dan ketika menghadapi kesulitan ini akan muncul kesadarannya, karena ia akan selalu memusatkan pikirannya kepada Hyang Widhi dan memohon anugrah keselamatan, kebahagiaan dan terbebas dari kesulitan, dengan memuja Ida Hyang Widhi kesadaran moral akan bangkit dan mengalami lompatan spiritual yang sangat dahsyat. Agama hindu Bali adalah 131
agama dalam aktivitas. Dalam kegiatan apapun mereka akan selalu menghadirkan betara; dalam pertanian, peternakan, perdagangan, pendidikkan, politik, makan- minum, berpakaian, berhias-bersanggama dan agama hindu Bali bebas memilih Betara, walaupun bebas memilih, tetapi etika tetap dilakukan, seperti; menolak betara kala, kita tolak secara halus dengan memberinya hadiah sesajen berupa caru. Dampak dari agama dalam aktivitas, maka orang Bali susah sekali mendengarkan ceramah, ketika ceramah yang diundang seratus, selesai ceramah tinggal kelian banjar dan pengurusnya, karena yang dilatih beragama oleh leluhurnya adalah otak, kaki dan tangan - bukan otak dan telinga. Beragama seperti ini akan sangat merugikan bagi kelangsungan umat hindu Bali, untuk itu para intelektual harus melakukan langkah-langkah strategis dengan memadukan beragama melalui otak, tangan dan kaki, kemudian harus ditambahkan dengan telinga dan otak belakang sebagai penganalisa. Kesimpulan dari pernyataan Gede Sura berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas adalah, bahwa: agama merupakan roh dari kegiatan adat dan budaya yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena dia merupakan anyaman pengetahuan veda yang sangat indah dalam melaksanakan ajaran agama hindu (wawan cara, 9 Desember 2013). Prof. Dr. I Wayan Windia P, SH, MH Guru Besar Hukum Adat Bali pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis berkaitan dengan agama, adat dan budaya, beliau menjelaskan melalui suatu analogi sebagai berikut : 132
Agama, adat dan budaya diibaratkan sebagai sosok manusia yang tinggal di dalam rumah, maka; agama adalah jiwa, desa adat adalah badannya, hukum adat adalah pagar rumahnya dan hasil kerja yang dilakukan dirumah itu adalah budayanya. Makna analogi tersebut adalah; bahwa agama bersifat abstrak, untuk mengetahui seseorang beragama wujudnya ada pada desa adat, sehingga agama dan adat sepetti manusia hidup yang memiliki jiwa (roh) dan raga (fisik), setiap manusia yang hidup sudah pasti melakukan aktivitas yang hasil karyanya dapat dilihat dalam bentuk materiil, hal inilah yang disebut dengan budaya. Wujud dari kebudayaan yang dihasilkan oleh orang Bali senantiasa mengandung essensi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama hindu. Hubungan yang erat dan kuat dari ketiga substansi tersebut mengakibatkan kebudayaan Bali terus lestari dan berkembang sepanjang masa, karena ia hidup dan dijaga oleh desa adat, dan di lindungi oleh hukum adatnya.Hal inilah yang membedakan agama, adat dan budaya orang Bali dengan agama, adat dan budaya lain yang ada di Indonesia. Dalam nenjawab pertanyaan tentang konsep desa adat di luar Bali, khususnya di Lampung beliau menyatakan bahwa; secara yuridis apabila mengacu pada ketentuan perda nomor: 3 tahun 2001, tentang desa pekraman, bila diterapkan secara konsisten, maka perda tersebut tidak dapat dilaksanakan di luar Bali. Namun dasar yuridis pelaksanaan konsep desa adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia sudah jelas dan telah banyak diuraikan, salah satunya adalah penjelasan pasal 18 UUD 1945. Untuk pengembangan dan pelestarian konsep desa adat di luar Bali terutama di Lampung, 133
menurut pendapat Windia P. ada dua cara yang dapat dilakukan; pertama, parisada dapat membentuk lembaga desa adat tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki membentuk badan/lembaga yang bernuansa hindu dan berada dibawah tanggungjawab parisada sebagai majelis tertinggi umat hindu.Kedua, para tokoh adat dapat mendeklarasikan sendiri pembentukan lembaga desa adat tanpa campur tangan parisada, dalam hal ini mengacu kepada konsep yang ada di Bali, kedudukan parisada dan lembaga adat sejajar. Yang terpenting menurut Windia P.adalah struktur lembaga desa adat terdiri dari; Ketua Lembaga, Ketua Sabha Desa (semua disiplin ilmu), Ketua Sabha Kertha (khusus para ahli hukum),Sekretaris dan Bendahara. Apabila kedua konsep ini dilaksanakan, maka lembaga ini akan menjadi wadah dalam pengkaderan SDM hindu sesuai dengan bidangnya (wawancara, 9 Desember 2013). Ida Pedanda Gede Made Gunung yang dikenal sebagai pandita yang kharismatik dan sangat konservatif, yang aktif dan konsisten sebagai pelopor dan penganjur gerakan ajek Bali dan Bali Santi, satu-satunya pandita yang menerima surat ucapan terima kasih dari Presiden Amerika Serikat George W.Bush atas nasehat dan pandangan Ida Pedanda yang disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat tentang kedamaian dunia. Berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang hubungan agama, adat dan budaya tersebut diatas, Ida Pedanda menyatakan: pertama-tama peranda katakan dulu bahwa hindu adalah agama sanatana dharma. Peradaban hindu pertama kali ditemukan oleh para arkeolog di sepanjang lembah sungai sindhu. Agama yang berkembang pada waktu itu adalah 134
agama hindu siva, hal ini terbukti, ketika para arkeolog tersebut melakukan penggalian di sepanjang lembah sungai sindhu, ditemukan patung deva siva yang duduk dengan sikap padmanasa dikelilingi oleh binatang; gajah, harimau, kerbau, badak, kijang. Dari temuan inilah di simpulkan bahwa Siva adalah dewa utama dalam peradaban sungai sindhu. Dalam perkembangan selanjutnya kata sindhu berubah menjadi kata hindu, yang belakangan dikenal sebagai agama hindu yang berkembang ke Asia hingga di Indonesia dan akhirnya menyebar ke Bali. Ajaran hindu adalah wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharesi, yang konsepnya "dimanapun hindu berkembang bisa mengayomi, memaknai dan menyatu dengan tradisi agama yang telah ada di daerah tersebut, seperti di Bali misalnya; sebelum hindu (veda) datang, di Bali telah ada wangsa mongoloid yang memiliki tradisi mengubur mayat, juga di Bali terdapat tradisi potong gigi yang bermakna menghilangkan sadripu (bukti sejarah di museum purba di Gilimanuk) dan lain-lain yang tidak ada di dalam tradisi agama veda, sebagaimana dinyatakan dalam yajur veda 40 pasal 15, yang menyebutkan "vayur, anilam, amrtham, basmantham, sariram" artinya, ketika roh manusia meninggalkan jasadnya (mati), wajib diabukan atau dengan kata lain diabenkan. Veda tidak pernah alergi dengan budaya, di Bali, adatnyapun berbeda-beda menurut sima (cara) masing-masing daerah, justru perbedaan itulah yang membuat Bali menjadi indah. Dalam kakawin sutasoma disebutkan "bhinekka tunggal ika", ini berarti negara sangat menghormati perbedaan, tetapi memberikan hak yang sama kepada rakyatnya, dalam 135
ajaran hindu konsep persamaan ini disebut "vasudeva kuthumbhakam". Alam semesta, manusia, tumbuh dan bidang serta bumi yang ditempati manusia adalah ciptakan Tuhan. Perbedaan bagi umat hindu Bali dimaknai sebagai sebuah keindahan, seperti dalam seke gong; semua alat musik harus berjalan sesuai dengan aturannya, seperti memukul kendang tidak boleh seperti mukul reong, memukul gangsa tidak boleh seperti memukul kempul, semua ada pakemnya sendiri-sendiri, namun ketika disatukan suaranya akan menjadi sangat indah. Demikian juga filosofi lawar; semua rasa ada disana, manis, asin, sepat, bau busuk, amis, asem, semuanya bercampur menjadi satu, tetapi porsinya harus seimbang dan harmonis. Terasi kalau sudah tahu baunya busuk, jangan minta porsi yang banyak, hal ini tidak ada gunanya. Istilah ida pedanda, dikaitkan dengan mebanjar; "yen tawang awake cara sera, bedikang ngaba satwa" artinya kalau sudah tahu setiap usul yang disampaikan banyak yang tidak suka dan tidak ada manfaatnya, lebih baik berbicara seperlunya saja, tetapi berguna. Melalui ajaran vasudeva kuthumbhakam itulah, maka hindu menerapkan konsep ajaran yang disebut dengan memanusiakan tumbuh-tumbuhan dan hewan). Dalam kaitannya dengan memanusiakan lingkungan itu, hindu mengenal upacara tumpek uduh, tumpek kandang, tumpek landep dan umat hindu Bali selalu berupaya mendekatkan diri kehadapan Tuhan, sehingga dalam segala aktivitas yang dilakukannya mereka senantiasa melinggihkan Hyang Widhi Wasa, misalnya; sebagai pedagang melinggihkan betara melanting, sebagai lingkugan (alam, 136
petani melinggihkan betara ulun danu, sebagai dewa senjata melinggihkan betara pasupati, dan di tebe melinggihkan betara sedaan tebe. Belajar agama hindu harus seperti makan telor; pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas kulitnya; setelah kulit dikupas, akan ketemu putih telornya; dan setelah habis memakan putih telor, lalu kita akan menemukan kuning telor yang menjadi inti dari telor tersebut. Makna analogi tersebut sangat dalam; dalam belajar agama hindu seseorang tidak bisa langsung menuju ke inti dari ajaran agama itu, tentu melalui proses pendalaman secara berjenjang, sehingga umat hindu akan dapat memahami agama secara komprehensif. Demikian juga mengenai Bali, bila tidak mengerti tentang Bali secara utuh menurut beliau tidak usah cerita tentang Bali, karena akan sia-sia dan akan menambah informasi yang keliru tentang Bali. Bercerita tentang Bali jangan sisi negatifnya saja yang diceritakan, karena hal itu baru hanya kulitnya saja, dan bila ingin mengetahui tentang Bali secara komprehensif, beliau menegaskan agar menanyakan kepada beliau secara langsung. Dalam kaitanya dengan pertanyaan yang diajukan penulis, beliau menegaskan bahwa agama bagi umat hindu Bali adalah jiwa dari semua aktivitas kehidupan yang dilakukan. Sehingga dalam akhir wawancara yang dilaksanakan tersebut, beliau memberi konklusi dari semua pernyataan yang telah diuraikannya, dengan simpulan sebagai berikut; "agama, adat dan budaya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, karena agama adalah jiwa dari aktivitas adat dan budaya hindu Bali". 137
Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh keempat responden tersebut di atas dapat disimpulkan; I Dewa Gede Catra intinya menyatakan bahwa "agama, adat dan budaya hubungannya sangat erat dan ketiganya saling melingkupi, selama ada orang Bali yang memeluk agama hindu, selama itu pula ketiga substansi itu tidak dapat dipisahkan". Pandangan Gede Sura terlihat lebih komprehensif dan mengandung essensi filosofis, yang intinya menyatakan, bahwa "agama merupakan roh dari kegiatan adat dan budaya yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena dia merupakan anyaman pengetahuan veda yang sangat indah dalam melaksanakan ajaran agama hindu, bila ingin mengetahui orang Bali beragama, maka lihatlah aktivitas keagamaannya". Sejalan dengan pendapat tersebut, Windia P. juga menyatakan bahwa agama, adat dan budaya dianalogikan sebagai manusia di dalam satu bangunan rumah; agama adalah jiwa/rohnya - desa adat adalah badan/fisik nya-bangunan rumah adalah budayanya dan tembok pekarangan rumah adalah hukum adatnya yang melindungi semua yang ada dalam lingkungan rumah tersebut. Pandangan Windia P. lebih visualistik dibandingkan dengan keterangan kedua responden tersebut diatas, namun masih sejalan dan atau searah dengan analogi yang disampaikan oleh Windia P. Kemudian Ida Pedanda Gede Made Gunung inti nya menyatakan, bahwa "agama, adat dan budaya merupakan satu-kesatuan yang indah, bagaikan suara gamelan, apabila dibunyikan sendiri-sendiri tidak indah, tetapi apabila disatukan, akan sangat indah di dengar. Memanusiakan lingkungan merupakan konsep pengamalan dari ajaran "vasideva kuthumbhakam". Agama bagi umat hindu Bali adalah jiwa dari adat dan budaya manusia, yang diimplementasikan dalam setiap aktivitas umat hindu Bali. Berdasarkan keterangan para responden tersebut di atas, dengan membandingkan pendapat-pendapat yang dikutip dari 138
beberapa peneliti sebelumnya, maka penulis menemukan fakta- fakta empirik tentang adanya hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya antara agama, adat dan budaya. Dari ketiga substansi ini agama adalah jiwa dari semuanya. Ketiga substansi ini penulis menyebutnya sebagai Tri Kerangka Sosial, yakni; 1] sosial agama; 2] sosial adat dan 3] sosial budaya. Tri Kerangka Sosial dari kehidupan masyarakat adat Bali adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai agama, etika dan perilaku manusia menurut tradisi dan budaya Bali, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Kerangka sosial pertama adalah sosial agama; bahwa fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan berdasarkan penjelasan langsung dari informan, membuktikan bahwa setiap orang Bali yang beragama hindu, akan senantiasa terlibat langsung dalam setiap aktivitas keagamaan yang pada umumnya diselenggarakan secara bersama, terutama dalam kegiatan upacara, baik dilingkungan keluarga, di banjar maupun upacara yang dilakukan di desa. Keterlibatan umat hindu Bali dalam kegiatan agama itu disebut ngayah yaitu bekerja tanpa pamerih dan bahkan berdana punia (menyumbang dengan tulus ikhlas) untuk kelancaran kegiatan upacara yang akan dilaksanakan. Tidak satupun dari mereka berharap apa yang dilakukannya itu akan mendapat imbalan atas pekerjaannya tersebut. Bagi orang lain (masyarakat non hindu) menganggap bahwa masyarakat hindu Bali adalah komunitas masyarakat yang ritualistik, karena setiap persembahyangan di sepanjang tahun mereka senantiasa melaksanakan upacara, mulai dari purnama/tilem, tumpek, sugihan, hari raya nyepi, saraswati, pagerwesi, galungan, kuningan, upacara atiwa- 139
tiwa dan upacara piodalan di pura-pura atau merajan. Hal inilah yang mendasari pandangan orang lain, bahwa umat hindu Bali digolongkan sebagai masyarakat yang religius- ritualistik. Kerangka sosial kedua adalah sosial adat; bahwa setiap umat hindu Bali tidak dapat dilepaskan dari sistem kehidupan kelompok yang disebut dengan banjar adat atau desa adat. Sistem organisasi tradisional yang mereka jalankan merupakan warisan dari para leluhur. Aktivitas masyarakat dalam bidang adat cukup banyak, yaitu; melaksanakan kegiatan dewa yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya dan rsi yadnya; selain itu juga melaksana kan kegiatan sosial lainnya, seperti; kegiatan pendidikan agama setiap hari minggu yang dikelola pasraman kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pada waktu paruman, meliputi; arisan dan simpan pinjam dari dan oleh anggota banjar. Selain kegiatan tersebut, Banjar dan desa adat juga berfungsi sebagai media dalam menye lesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di lingkungan banjar adat. Dalam lingkungan adat banjar, setiap anggota (krama) wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh adat banjar melalui keputusan paruman banjar dan sebaliknya apabila anggota (krama) banjar tersebut telah melaksanakan kewajiban nya, maka ia juga akan mendapatkan hak adat sepenuhnya yang termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan panca yadnya, yaitu; upacara dewa yadnya, pitra yadnya, manusa yadnya dan bhuta yadnya. Apabila dikaji secara mendalam, sosial adat adalah perangkat adat yang menyelenggarakan aktivitas keagamaan dan seni budaya Bali, sehingga agama menjadi jiwa dari setiap kegiatan sosial adat dan seni budaya yang 140
dilaksanakan oleh masyarakat adat. Dalam kegiatan sosial adat terutama dalam melaksanakan kegiatan panca yadnya, dalam proses upacara yang dilakukan akan senantiasa berpedoman kepada sumber agama, misalnya; jenis-jenis upakara yang digunakan dalam upacara. Demikian juga dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan yang disertai kegiatan ritual keagamaan, maka komponen sosial keagamaan ini akan memerlukan masyarakat adat, agar kegiatan sosial keagamaan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kerangka sosial ketiga adalah sosial budaya; sebagai- mana telah diuraikan diatas berdasarkan pandangan Koentjaraningrat, bahwa budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta ke seluruh an dari hasil dan karyanya itu dengan tiga wujud, yaitu; pertama, kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah pada kekuatan dan perbuatan manusia dalam masyarakat, disebut adat tata kelakuan; kedua, kompleks aktivitas perilaku berpola manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial dan ketiga, benda-benda hasil karya manusia yang disebut kebudayaan fisik. Wujud pertama dari difinisi budaya yang dikemukakan oleh Kontjaraningrat yaitu "adat tata kelakuan", telah diamalkan umat hindu Bali dalam kegiatan banjar dan desa adat. Konsep banjar dan desa adat ini telah membentuk perilaku organisasi dari masyarakat adat Bali untuk menjalankan organisasi tersebut yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, peraturan (awig-awig) 141
yang dijadi kan sebagai pedomani oleh banjar dan desa adat dalam menjalan kan sistem organisasi. Wujud kedua dari difinisi budaya tersebut dapat dilihat dari dasar perilaku yang melandasi terbentuknya desa adat adalah sifat gotong-royong yang tertuang dalam prinsip-prinsip adat, yaitu: asah-asih-asuh, paras-paros sarpanaya dan salunglung sabayantaka. Wujud ketiga dari difinisi budaya adalah seni tari, seni-ukir, seni-pahat, seni-lukis, seni- karawitan, senisastra dan sebagainya; seni arsitektur, seni banten, sekaa-sekaa, yaitu; drama, bondres, arja; organisasi yaitu; banjar adat, desa adat, subak dan sebagainya. Mengapa dan untuk apakah umat hindu Bali melakukan Tri Kerangka Sosial sebagaimana telah diuraikan di atas? Ketiga kerangka sosial yang dilakukan umat hindu Bali, pada dasarnya semua dipersembahkan untuk keagungan dan kemahakuasaan sang Brahman. Agama diturunkan Ida Sang Hyang Widhi agar manusia mengerti perbuatan baik dan buruk, sehingga dalam kehidupan bersama yang diwajibkan oleh agama agar menjalin hubungan yang harmonis antara manusia satu dengan manusia lainnya. Brahman memerintahkan umatnya agar selalu bersatu, hal ini bermakna bahwa tanpa bantuan orang lain manusia tidak akan bisa hidup, karena manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Dengan saling membutuhkan diantara manusia yang diciptakan-Nya, maka akan timbul ide, gagasan dan nilai-nilai dan hasil yang patut dipersembahkan bagi orang lain, dimana karya-karya tersebut akan memiliki nilai seni dan nilai ekonomis yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Demikian roda kehidupan sosial yang harus dijalankan oleh setiap manusia hindu khususnya hindu Bali, yang penulis sebut sebagai siklus kehidupan sosial. Berbeda dengan pandangan yang dikemukakan Suatama, dkk di atas, melalui analisis kognitifnya, beliau menyatakan bahwa "warnasrama dharma" telah memberi inspirasi sistem sosial "catur warna dan catur asrama" yang merupakan wujud 142
dari hasil karya manusia berupa warisan budaya hindu, seperti candi, seni sastra dan hasil karya seni yang lainnya. Alasan yang disampaikan tersebut tentunya masih harus dijelaskan secara mendalam dan harus di lengkapi dengan alasan-alasan yang lebih mengarah pada nilai-nilai agama hindu yang langsung memberi makna dalam aktivitas sosial budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memberikan alasan bahwa aktivitas sosial budaya tersebut terjadi, sebagai akibat dari proses kehidupan bersama yang wajib dilakukan oleh setiap umat hindu. Selain alasan tersebut, dalam sloka Rg.Veda X.191.2-3 diatas, telah diuraikan dengan jelas bahwa setiap umat hindu wajib untuk bersatu dalam pikiran dan perbuatan serta tidak dibenarkan bagi umat hindu dalam kehidupannya memelihara kebencian dan permusuhan serta kehidupan yang bersifat individual. Nilai-nilai ajaran agama hindu yang tertuang dalam sloka rg.veda tersebut, telah menginspirasi umat hindu Bali untuk melaksanakan kehidupan bersama yang disebut "desa adat" dengan prinsip- prinsip saling asah-asih-asuh, paras-paros sarpanaya, salunglung sabayantaka. Perilaku sosial ini merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi karya agung dalam sistem kehidupan sosial umat hindu Bali yang diwariskan oleh leluhur umat hindu dari generasi ke generasi. Perilaku-perilaku sosial tersebut telah menjadi bagian dari sosial budaya Bali. Selain menginspirasi sistem kehidupan desa adat sebagai refleksi dari kehidupan bersama yang diamanatkan sloka Rg.veda tersebut, nilai-nilai agama hindu juga telah memberi inspirasi terhadap seni budaya Bali yang telah menyatu dalam seluruh kerangka sosial kehidupan dari umat hindu Bali. Dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa difinisi dari Tri Kerangka Sosial adalah tiga komponen masyarakat yang menjadi satu-kesatuan tak terpisahkan dalam sistem kehidupan sosial umat hindu Bali. 143
BAB IV EKSISTENSI DESA ADAT DI LAMPUNG 1. Latar Belakang Bali adalah satu dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara, memiliki ciri dan karakteristik daerah yang sangat spesifik dilihat dari aspek filosofis terutama di bidang seni budaya dan tradisi agama, sehingga tidak mengherankan Bali menjadi salah satu tujuan wisata dunia yang memiliki daya tarik dan pesona daerah yang membuat wisatawan manca negara senang menikmati keindahan alam dan seni budaya Bali sebagai pulau dewata dengan sejuta pura sebagai tempat memuja para dewa sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi.. Perhatian dunia terhadap pulau Bali, membuat pemerintah daerah Bali sadar bahwa wisatawan yang datang ke Bali bukan hanya sekedar menikmati keindahan alam dan fanorama pulau dewata, tetapi lebih dari itu ada juga yang bertujuan ganda, yaitu menikmati fanorama pulau dewata sambil melakukan penelitian (research). Hal ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja apabila hal itu terjadi, yang tidak wajar adalah jangan karena kehadiran dari para wisatawan manca negara yang dinilai memasukan devisa demikian besar membuat masyarakat Bali lupa terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang selama ini justru menjadi daya tarik dan pesona Bali. Apabila hal ini terjadi, itu artinya Bali 144
sudah tidak ajeg lagi dan sudah terkontaminasi oleh etika perilaku budaya asing yang bebas dan dieksploi tasi oleh para kapitalis untuk kepentingan ekonomi semata, bukan untuk menjaga dan melestarikan nilai adat dan budaya yang khas dan penuh dengan keunikannya yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat lain yang ada di dunia. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, Bali saat ini menghadapi fenetrasi budaya asing secara besar-besaran, dan sulit menemukan kondisi Bali seperti 20 tahun yang lalu, karena Bali telah terkontamimasi oleh etika perilaku dan budaya asing yang terus-menerus meng gempur tradisi dan perilaku budaya Bali. Beberapa pernyataan yang pernah dilontarkan oleh sumber yang ada di Bali, mencerita kan tentang pergaulan remaja yang ada di Bali saat ini tata pergaulannya sangat bebas sebagaimana perilaku para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Fenomena ini terjadi pada pusat-pusat tujuan wisata pantai yang ada di Bali, antara lain yang ada di wilayah Denpasar, kuta, sanur, jimbaran dll. dan para remaja yang ada di kawasan ini sangat rentan terhadap perilaku sex bebas. Demikian juga mengenai pengamalan ajaran agama hindu telah terjadi pergeseran dalam penerapan ajaran agama, dari pola konvensional yang sangat ajeg dipertahankan oleh sebagian besar umat hindu yang dianggap sebagai kelompok konservatif, menuju pada pola modernitas yang dipelopori oleh sekelompok intelektual dan sebagian kecil para brahmana yang menginginkan penerapan ajaran hindu dilaksanakan dengan cara yang simpel, praktis dan ekonomis. Tetapi bagi masyarakat adat Bali yang ada di desa-desa, yang hanya menjadi perlintasan dari para wisatawan asing dan jarang dikunjungi oleh para penggiat sektarianisme baik dari India maupun dari Bali, masih tetap ajeg memegang teguh tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang menjadi warisan dari para leluhur. 145
2. Perkembangan Desa Adat Keberadaan dan penerapan konsep desa adat di Lampung merupakan dampak program transmigrasi yang telah diprogram kan pemerintah orde baru, berdasarkan penelitian terdahulu, eksistensi masyarakat hindu Bali di Lampung untuk pertama kali nya adalah tanggal 23 Agustus 1956. Bersamaan dengan kedatang an masyarakat hindu Bali tersebut, dalam kehidupan sehari-hari mereka menerapkan tradisi dan budaya yang dibawanya dari Bali, yakni dengan membentuk kelompok banjar dan desa adat, melak sanakan ritual keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lain nya. Desa adat yang pertama kali di bentuk di wilayah Lampung adalah Desa adat Rama Dewa (RD) yang terdiri dari 5 dusun, yakni RD-I, RD-II, RD-III, RD-IV dan RD-V. Desa adat Rama Dewa tersebut menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah (Seregig, 2010: 157). Secara etimologis kata desa adat berasal dari dua kata desa dan adat. Kata desa pada zaman Bali kuno disebut Banua atau Wanua. Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yang artinya: tempat. Makna kata desa sebagaimana halnya dengan kata negara atau negeri atau nagari, yang juga berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tanah air atau tanah asal atau tanah kelahiran. Kata adat berasal dari kata adah (bahasa Arab) yang artinya kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang menurut asumsi masyarakat bahwa kebiasaan itu telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat (Wiranata, 2005:3). Dengan demikian, maka pengertian desa adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang sudah terbentuk sebagai etika perilaku yang ada pada suatu tempat, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Penggunaan istilah desa adat bagi masyarakat Bali adalah istilah yang sudah sangat populer yang melekat dalam kehidupan kelompok yang di bangun oleh orang Bali. 146
Dalam perkembangan selanjutnya, maka istilah desa adat di Bali digantikan dengan sebutan desa pakraman. Hal ini tertuang dalam Bab I pasal 1 Perda Bali Nomor: 3 tahun 2001, tentang ketentuan umum yang menguraikan tentang definisi dari desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga/desa, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan banjar pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman dan krama desa atau krama banjar adalah mereka yang menempati karang desa atau karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa atau banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa atau banjar pakraman (Perda Provinsi Bali Nomor:3/2001 Bab I pasal 1 point 4, 5, 6). Kelahiran dari perda Bali tersebut banyak menuai protes dari para tokoh adat, terutama dari aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN), karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Istilah pakraman berasal dari kata kraman yang kemudian berubah menjadi krama yang pada mulanya diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang sudah berumah tangga, tetapi kemudian berubah maknanya menjadi masyarakat dalam suatu wilayah desa yang juga disebut thani. Dengan demikian maka pengertian desa adat adalah tempat berkumpulnya orang-orang atau warga masyarakat yang sudah berumah tangga. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari organisasi tradisional ini disebut perkumpulan adat, sedangkan anggota-anggotanya disebut krama adat. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan bahwa pembinaan lembaga desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang ada di Lampung, dalam 147
kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung, sebagaimana adat-istiadat tertentu yang juga harus dibina dan dilestarikan oleh pemerintah daerah di provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, karena masyarakat hukum adat yang selalu hidup dan berkembang di masyarakat, merupakan persekutuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur, mengurus urusannya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Penggunaan istilah desa adat dalam buku ini adalah untuk membedakan kata desa yang pada umumnya ada di pulau Jawa. Sedangkan desa adat yang dimaksudkan ini adalah konsep desa adat Bali yang memiliki asal-usul dan susunan asli sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, yang secara filosofis memiliki tradisi, adat-istiadat dan budaya, serta aturan hukum adat sendiri, memiliki kekayaan sendiri yang berhak mengatur dan mengurus persekutuannya sendiri berdasarkan hukum adat yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Design organisasi adat yang ingin dibangun oleh para tokoh adat Bali di Lampung adalah mengacu pada konsep desa adat Bali yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keaneka ragaman suku dan agama yang masing-masing memiliki tradisi, adat-istiadat dan seni budaya dalam bingkai "Bhinneka tunggal ika" artinya: meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tujuan ini dapat tercapai, apabila pemerintah daerah Lampung menempatkan pemerintahannya sebagai fasilitator pengembangan dan pelestarian adat-istiadat, tradisi, seni budaya yang hidup dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ada di Lampung, termasuk juga desa adat yang menjadi 148
bagian tak terpisahkan dari kesatuan masyarakat hukum adat Bali, yang secara filosofis telah memiliki landasan historis, yuridis, religius yang ada di Lampung sejak tanggal 23 Agustus 1956 (Seregig, 2010: 157). Sebagai warga masyarakat yang telah ada dan atau lahir di Lampung secara turun-temurun, sudah tentu seluruh hidup dan pengabdiannya senantiasa akan dicurahkan sepenuhnya untuk kemajuan pembangunan daerah Lampung, tetapi tidak berarti pula harus melupakan sejarah kehidupan dan tanah leluhurnya sebagai tanah kawitan. Penghormatan terhadap kawitan atau leluhur merupakan implementasi dari salah satu keyakinan (sradha) umat hindu, yaitu: Panca Sradha yang menyatakan: percaya dengan adanya Atman (roh leluhur). Keyakinan inilah yang menjadi landasan religius, bahwa umat hindu suku Bali tidak serta merta dapat melupakan Bali sebagai tanah leluhurnya yang memiliki nilai-nilai tradisi, adat-istiadat, seni dan budaya yang adiluhung. Atas dasar prinsip-prinsip kehidupan yang religius tersebut, maka etika dan perilaku masyarakat adat Bali yang ada di Lampung secara turun-temurun telah mewariskan nilai- nilai etika dan perilaku kehidupan religius yang telah diamalkan dalam kehidupan kelompok melalui sistem desa adat, merupakan karakteristik yang sangat khas bagi orang Bali dimanapun mereka berada. Pandangan yang disampaikan Saaforedin Bahar pada bab II di atas, nampak jelas ada suatu kekhawatiran dalam dirinya, dan hal itu sangatlah logis dan wajar, sebagai contoh; keinginan tokoh-tokoh adat Bali yang ada di Lampung untuk melestarikan konsep desa adat yang diwariskan para leluhur secara turun- temurun, dengan membentuk struktur lembaga adat hingga ke tingkat provinsi, untuk mewadahi desa adat yang telah ada sejak tahun 1956, adalah sah-sah saja dan semua persekutuan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tentu akan 149
melakukan hal yang sama, dengan senantiasa mencintai adat- istiadat dan budaya nya. Sikap dan perilaku tersebut merupakan bukti adanya pengamalan nilai-nilai etika moral yang dilakukan oleh krama desa adat Bali di Lampung, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat di Indonesia. Ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu perilaku para intelektual hindu asal Bali yang ada di Lampung, yang menurut pandangan umum seharusnya mereka sejalan dengan pemikiran baik yang ingin diwujudkan oleh para tokoh adat tersebut, untuk mengembangkan dan melestarikan konsep desa adat Bali, yang secara yuridis telah diakui, dihormati dan dilindungi negara, tetapi dalam proses pembentukan lembaga desa adat tersebut mengalami tantangan dan hambatan yang justru datang dari tokoh- tokoh internal masyarakat Bali tersebut. Alasan yang disampaikan sangat klasik dan tidak logis yaitu karena ingin dianggap, bahwa orang Bali bisa membaur-lalu kesampingkan konsep desa adat Bali yang menjadi warisan secara turun-temurun dari para leluhur. Sikap dan perilaku tersebut terkesan egois dan otoriter, hal ini turut memberi andil dalam mengkerdil kan lembaga desa adat Bali yang ada di Lampung. Selain itu, terdapat motivasi yang bernuansa politik untuk mengelola masyarakat adat Bali menyatu dalam genggaman satu lembaga tertentu, sehingga menjadi asset yang memiliki posisi tawar yang lebih menggiurkan bagi para politikus instant yang ingin mengejar puncak kekuasaan baik di daerah maupun di pusat. Persepsi ini memang sangat logis dan memang demikian prinsip yang paling relevan-bersatu kita teguh bercerai kita runtuh- itulah semboyan yang paling tepat bagi para politikus yang ingin mendulang suara dengan memanfaatkan integritas primordialisme masyarakat adat Bali. Tetapi jangan karena ingin memberikan dukungan suara kepada para politikus untuk meraih kekuasaan, 150
kita lupa dengan jatidiri sebagai orang Bali dan merelakan diri menjadi mesin politik, sebagai akibat dari konspirasi politik yang yang dilakukan atas nama umat. Suka atau tidak suka lembaga desa adat telah menjadi salah satu komoditas dalam pertarungan politik dan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh primordialisme dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat kuat, seperti desa adat di Bali, walaupun terjadi gempuran politik hukum yang luar biasa dengan dikeluarnya undang-undang nomor: 5 tahun 1979 yang tidak menguntungkan eksistensi desa adat di Bali, ternyata masyarakat adat Bali mampu menyelamatkan desa adatnya, dimana pada saat itu Pemda Tingkat I Bali mengeluarkan Perda nomor: 6 tahun 1986 tentang desa adat, sebagai wujud aspirasi dan perlawanan masyarakat adat (hindu) terhadap pemerintah pusat, karena tidak terakomodasinya lembaga desa adat secara legal-formal dalam tata hukum negara yang dikeluarkan pemerintah pusat (Wesna Astara, 2010: 197). Krama desa adat tidak perlu lari dari suatu kenyataan bahwa dalam perjalanan sistem demokrasi sekarang ini, negara telah terbelenggu oleh sistem politik liberal, hal ini terbukti banyaknya oraganisasi politik yang tumbuh di negara yang kita cintai ini. Menjamurnya partai politik di Indonesia adalah dampak dari kebijakan politik hukum negara yang dibuat para politikus yang duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Selain hal itu, telah terjadi hegemoni politik terhadap kebudayaan Bali, para tokoh adat Bali yang ada di desa-desa dan bahkan yang ada di perkotaan - terutama para prajuru adat, kelian banjar dan bendesa adat pada masa-masa telah dimanfaatkan oleh tim sukses calon legislatif, Pilkada dan Pilpres untuk memberikan doa restu dan dukungan dengan bebagai janji dan imbalan sebagai tali-asih, intinya adalah minta dukungan suara. Hal ini adalah fakta yang dilihat, dialami 151
dan dirasakan penulis sebagai sebuah realitas sosial politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kondisi sosial politik ini tidak perlu dihindari, tetapi harus dikelola secara baik dengan menggunakan strategi yang baik dan melibatkan berbagai potensi umat, sehingga tidak terkesan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan adalah pandangan satu orang saja. Bila mengacu pada pandangan Windia P. sebagaimana telah penulis uraikan dalam Bab III, konsep desa adat ini harus dikembangkan; apakah dengan cara deklarasi para tokoh adat dan masyarakat ataupun dibentuk oleh majelis parisada yang memiliki kewenangan membentuk badan, lembaga dan yayasan yang ada di bawah tanggungjawabnya, seperti badan-badan lainnya yang telah dibentuk, dengan catatan tidak memusnahkan konsep desa adat Bali yang diwariskan oleh para leluhur. 3. Alasan membentuk Lembaga Desa Adat Salah satu alasan mendasar yang dapat dipertanggungjawab kan dalam membentuk lembaga desa adat yaitu; 1] alasan yuridis, yang tertuang dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi PBB tanggal 13 September 2007, Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, Permendagri Nomor: 3 tahun 1997 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, dalam rangka pengakuan, penghormatan, perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Norma-norma hukum tersebut secara filosofis mengandung karakteristik yang membentuk nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi desa adat yang menjadi salah satu bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia: 2] alasan historis, yang secara nyata dan faktual menjadi realitas yang empirik dalam perjalanan dan sejarah perkembangan desa adat yang semula bernama desa yang dibentuk pertama kali oleh Rsi Markandeya pada abad-VII, yang ketika itu melakukan perjalanan suci ke Bali; 3] landasan religi bahwa kehidupan warga 152
desa adat tidak dapat dilepaskan dari sistem kehidupan religius yang melandasi sikap perilaku anggota (krama) desa adat dalam kehidupannya sehari-hari yang senantiasa berpedoman kepada Tri Kerangka dasar agama hindu, yaitu; tattwa, etika dan ritual. Berdasarkan pada aspek yuridis, maka eksistensi desa adat menjadi semakin kokoh sejak berlakukannya Undang-Undang No: 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang nomor:22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, dalam Bab I pasal 1 butir 6 dijelaskan tentang prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan umum undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan azas desentralisasi, diarahkan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta pengembangan potensi daerah dan keanekaragaman potensi lokal yang menghormati kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul bersifat istimewa. Terkait dengan penjelasan tersebut, konsep desa adat Bali telah memenuhi syarat-syarat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah; kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor: 6 tahun 1986, bila mengacu pada objek dari peraturannya secara sosiologis dan psikologis masih dapat diberlakukan bagi masyarakat hindu suku Bali yang ada di luar Bali. Menurut IB.Gunadha (2008: 8) mencermati secara mendalam tentang pergantian istilah desa adat menjadi desa adat yang banyak menuai kritik tersebut ada beberapa hal yang perlu disikapi bersama, yaitu : Pertama, Perda Bali Nomor:3 tahun 2001 bersifat fleksibel karena mengikuti perkembangan zaman, sehingga nantinya dapat diganti dengan peraturan daerah yang baru, apabila peraturan daerah ini dinilai tidak sesuai lagi. Fleksibilitas 153
dari peraturan daerah Bali tersebut adalah dapat memuncul kan penafsiran yang bermakna ganda; disatu sisi desa pakraman akan tetap eksis dalam segala zaman karena dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada di setiap zaman, namun disisi lain, eksistensi desa pakraman akan sangat tergantung dengan produk hukum legislatif dan ekskutif sebagai pemegang kekuasaan, dengan satu logika, ketika penguasa pada suatu saat nanti memandang bahwa desa pakraman sudah tidak penting lagi lagi, boleh jadi akan muncul perda yang baru, membubar kan desa pakraman tersebut atau setidak-tidaknya akan muncul peraturan daerah baru yang akan membatasi fungsi, peranan, wewenang dan kedudukan desa pakraman. Kedua, secara substansi lembaga desa pakraman sama dengan desa adat, karena keduanya sama-sama didefinisikan sebagai "kesatuan masyarakat hukum adat". Jika, persoalannya hanya masalah perubahan nama, dalam hal ini timbul pertanyaan apa kah peraturan daerah nomor: 3 tahun 2001 juga dapat di gunakan sebagai payung hukum desa adat yang tidak mau merubah nama menjadi desa pakraman? Demikian juga peraturan daerah nomor: 3 tahun 2001 tidak secara tegas mengatur tentang kedudukan seke truna-truni sebagai organisasi yang hidup dan berkembang diling kungan banjar adat. Bila demikian, apakah yang menjadi payung hukum dari organisasi pemuda hindu (seke truna-truni) yang ada di setiap banjar adat. Pandangan IB.Gunadha tersebut menurut penulis masih perlu dikembangkan dan masih dapat diperdebatkan, karena pandangan yang disampaikan oleh IB.Gunadha tersebut adalah lingkungan masyarakat Bali-hindu yang ada di daerah Bali, lalu bagaimana dengan masyarakat Bali-hindu yang ada di luar 154
daerah Bali, apakah peraturan daerah nomor: 3 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemda Bali masih akan fleksibel dan juga dapat mengikat secara psikologis dan historis bagi masyarakat Bali- hindu yang ada di luar daerah Bali? Bila dikaji berdasarkan wilayah hukum(locus dilecty), maka secara materiil produk hukum yang dikeluarkan itu hanya berlaku di wilayah Bali. Namun, apabila dikaji dari objek hukum nya, maka peraturan daerah Bali itu masih bisa dikembangkan, karena saat ini kesatuan masyarakat hukum adat Bali, bukan saja ada di daerah Bali saja, melainkan juga ada di luar daerah Bali yang secara kuantitas jumlahnya cukup besar, seperti; komunitas umat hindu suku Bali yang ada di Lampung yang berjumlah 998.977 jiwa (Sumber data: Kanwil kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2012) adalah jumlah terbesar kedua setelah Bali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang dapat dijadikan payung hukum bagi konsep desa adat Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Lampung adalah penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Permendagri No: 11 tahun 1984, Permendagri No: 3 tahun 1997, undang-undang No: 22 tahun 1999 yang diubah dengan undang- undang No: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, yang dalam ketentuan hukumnya yang tertuang dalam Bab I pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar kan asal- usul adat-istiadat setempat yang memiliki susunan asli kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kedudukan desa adat sebagai suatu sistem yang menurut pandangan Van Vollenhoven dinyatakan sebagai lingkaran atau persekutuan masyarakat hukum adat di 155
Indonesia, dan sebagai komitmen positif dari pemerintah, maka secara yuridis formal pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor: 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang dinilai oleh banyak kalangan dan pemerhati adat di Bali sebagai undang-undang yang tidak mengakomodir kepentingan desa adat sebagai masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, oleh karena itu, penerbitan undang-undang Nomor: 5 tahun 1979 yang diprotes keras oleh para aktivis masyarakat hukum adat antara lain dari aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN). Protes tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pemda Tingkat I Provinsi Bali dan men desak pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang tersebut. Diberlakukannya undang-undang No:5 tahun 1979 oleh pemerintah pada waktu itu, dianggap oleh para peserta Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15-16 Maret 1999, dianggap sebagai langkah-langkah penghancuran terhadap nilai-nilai dan kreasi budaya masyarakat adat yang ada di Indonesia (Sandra Kartika- Candra Gautama, 1999: 111). Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat adat Bali tersebut, Pemda tingkat I Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 6 tahun 1986, tentang kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Munculnya pertaturan daerah tersebut merupakan wujud kepedulian Pemda Bali dalam mempasilitasi perlawanan masyarakat adat Bali terhadap pemerintah pusat, yang telah mengabaikan eksistensi desa adat di Bali ketika menerbitkan undang-undang Nomor: 5 tahun 1979. Sebagai bentuk respon pemerintah terhadap protes masyarakat adat Bali tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor : 3 tahun 1997, tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembang an desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. 156
Setelah undang-undang Nomor: 5 tahun 1979, tentang desa berjalan selama duapuluh tahun, maka undang-undang tersebut, diubah dengan undang-undang Nomor: 22 tahun 1999, kemudian diubah lagi dengan undang-undang Nomor: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, undang-undang nomor: 32 tahun 2004 dapat dijadikan sebagai payung hukum eksistensi desa adat Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia termasuk juga yang ada di Provinsi Lampung. Perkembangan konsep desa adat di seluruh wilayah Indonesia sangat luar biasa. Fakta-fakta empirik yang ditemukan dilapangan membuktikan bahwa dimanapun umat hindu suku Bali berada, mereka akan membentuk sistem kehidupan kelompok yang disebut dengan banjar dan desa adat. Secara de fakto konsep desa adat Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan dan budaya serta tradisi masyarakat hindu suku Bali yang menjadi karakteristik tersendiri dalam tata pergaulan masyarakat suku Bali di Indonesia. Konsep desa adat Bali tidak dapat diganti dengan sistem lainnya, karena secara historis, yuridis dan religius bersumber dari ajaran Trihita Karana dan nilai-nilai budaya hindu Indonesia yang menjadi dasar dan tolok ukur spiritual etik bagi keseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam sistem kehidupan desa adat. Uraian ini mengandung makna bahwa eksistensi desa adat tidak dapat dipisahkan dari budaya religius yang melandasi kehidupan masyarakat adat Bali, baik yang ada di Bali maupun yang ada di Lampung. 4. Asal-usul Desa Adat Bali di Lampung Asal-usul desa adat dan orang Bali-hindu di Lampung setelah Indonesia merdeka berasal dari program pemerintah yaitu program transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah orde baru dalam rangka pemerataan penduduk. Kehadiran orang Bali 157
di Lampung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seregig (2010) yang menjelaskan tentang hasil wawancara nya dengan transmigran asal Tabanan-Bali sebagai berikut : Pan Suini (nama asli Nyoman Wendri) yang berasal dari desa Bongan Kabupaten Tabanan Bali, menjadi salah satu bukti sejarah tentang asal-usul keberadaan umat hindu suku Bali di Lampung. Pada tahun 1956 Pan Suini yang berasal dari Bongan Kabupaten Tabanan Bali, bersama- sama dengan rombongan lainnya yang berasal dari desa Angkah, Bajra dan Antasari, dikirim ke Pulau Sumatera untuk melaksanakan program pemerintah yang disebut dengan program transmigrasi. Sebelum dikirim ke Lampung, terlebih dahulu mereka dikirim ke wilayah Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan. Setelah tiga bulan berada di wilayah kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, mereka dikirim ke lokasi pembukaan hutan yang ada di Lampung dan pada tanggal 23 Agustus 1956 Pan Suini dan rombongan yang berjmlah 40 orang, sudah berada dilokasi pembabatan hutan (clearing) yang di persiapkan pemerintah sebagai areal persawahan, bagi para transmigran asal Bali. Pengiriman transmigran asal Bali tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu: Tahap pertama dikirim 20 orang dan tahap kedua 20 orang. Pengiriman transmigran asal Bali ke Lampung, karena pada waktu itu hutan yang sedang di clearing untuk dijadikan sebagai areal persawahan, lokasinya berada di Lampung, yang pada saat itu masih hutan belantara (waktu itu: Lampung masih wilayah Sumsel). 158
Melihat itu masih hutan belantara, maka timbul ide untuk memberi nama lokasi yang ditempatinya itu dengan nama desa Ramadewa (RD) karena para transmigram asal Bali, membayangkan dirinya ada di hutan belantara sebagaimana Sri Rama, Dewi Sinta dan Laksamana dalam cerita Ramayana-masa pengembaraan Sri Rama di hutan. Sedang untuk memper- ingati kedatangannya rombongan didaerah tersebut, mereka membangun sebuah tugu yang terbuat dari tumpukan batu karang yang digunakan sebagai tempat suci dalam melakukan pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi. Hingga sekarang tugu tersebut telah dikembangkan masyarakat adat Bali di Ramadewa sebagai pura desa dengan nama Pura Peringatan, sedangkan prasasti yang terdapat pada pura tersebut adalah prasasti batu bertulis huruf latin"tanggal 23-8-1956". lokasi yang ditempatinya Berdasarkan keterangan dari Pan Suini tersebut, diketahui bahwa kedatangan orang Bali pertamakali di Lampung adalah 23 Agustus 1956. Kemudian pada program transmigrasi kedua yang di laksanakan pemerintah ketika gunung agung meletus tahun 1963 yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat Bali- hindu ter- utama Bali utara dan timur (Singaraja, Karang Asem) pada waktu itu kehilangan rumah, sawah dan sanak keluarga dan dampak langsung semburan debu vulkanik dan aliran lahar panas juga melanda masyarakat Bali Tenggara yaitu Kabupaten Klungkung, sehingga pada waktu itu langit tertutup oleh debu vulkanik, maka semakin banyaklah transmigran asal Bali yang dikirim atau datang sendiri ke daerah Lampung. Disamping program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, juga ada transmigrasi spontan yaitu transmigrasi 159
yang tidak dikoordinir pemerintah, mereka berpindah tempat dari Bali menuju ke Sumatera menggunakan pola transmigrasi spontan dengan biaya sendiri. Tujuannya adalah untuk mencari lapangan kerja, lahan pertanian, mengembangkan usaha dan lain-lain. Biasa nya transmigrasi spontan banyak dilakukan oleh masyarakat Bali-hindu yang memiliki modal atau sebelumnya telah ada famili/ kerabat yang telah berhasil sebagai transmigran di Lampung. Perkembangan penduduk Lampung yang berasal dari Bali secara kwantitas setiap tahun menunjukan peningkatan yang sangat signifikan. Dampak positif yang dirasakan sekarang ini sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa secara kuantitas berdasarkan ranking jumlah umat hindu Indonesia, Lampung menempati urutan kedua setelah Bali. Demikianlah gambaran tentang penyebaran penduduk suku Bali-hindu di Lampung yang terjadi cukup merata. Berdasarkan data yang dimiliki parisada Provinsi Lampung bahwa di setiap kabupaten/kota yang ada di Lampung sudah terbentuk pengurus majelis tertinggi umat hindu (parisada) kabupaten/kota, yang umatnya sebagian besar adalah umat hindu suku Bali. Selama kurun waktu kehadiran masyarakat suku Bali- hindu di Lampung, maka selama itu pula adat-istiadat, tradisi dan budaya Bali-hindu telah berkembang seiring dengan terjadinya perkem bangan jumlah penduduk suku Bali-hindu yang ada di Lampung. Sebagian besar mereka memiliki mata pencaharian sebagai petani, pekebun, pedagang, pengusaha dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Di bidang usaha jasa transportasi suku Bali-hindu tergolong sebagai pengusaha yang sukses, terbukti dengan kehadiran PO. Puspajaya, yang di nilai merajai jasa transportasi darat di Lampung. 160
Alm.Guru Narya (kiri) tokoh adat-pendiri PO.Puspa Jaya tahun 1978 dan Ir.I Ketut Pasek (kanan) selaku pewaris PO.Puspa Jaya [Dok.penulis, 21 Desember 2013] Gambar di atas menjadi bukti keberadaan masyarakat hindu suku Bali di Lampung sangat menunjang pembangunan daerah Lampung. Sosok Guru Ketut Narya adalah karakter orang Bali yang memiliki sifat dan perilaku yang gigih, pekerja keras dan mencintai leluhurnya. Beliau menerima penghargaan sebagai "penglisir adat kota Bandar Lampung" pada tahun 2002, karena beliau di nilai gigih dan konsisten dalam mempertahankan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali, beliau juga di nilai sebagai salah seorang tokoh yang memberi motivasi dalam pendirian Adat Banjar Way Halim (sekarang: Banjar Bhuana Santhi), Guru Ketut Narya adalah salah seorang tokoh adat yang memiliki kepribadian sebagai pelayan umat, sifat yang ajeg dan teguh mempertahankan adat dan seni budaya Bali (Wawancara dengan Ir. I Ketut Pasek, MBA, September 2013). Perkembangan PO. Puspa Jaya saat ini menjadi salah satu moda transportasi darat yang paling sukses, bila dibandingkan perusahaan-perusahaan transportasi lainnya yang beroperasi di Lampung. Sebagai penghargaan atas keberhasilan dari PO. Puspa Jaya mengelola moda tranportasi darat di Provinsi Lampung Gubernur Lampung Sjachroedin. ZP, SH memberikan Piagam 161
Penghargaan Nomor: G/124/II.09/HK/2011 tanggal 5 Maret 2011, sebagai pengusaha transportasi terbaik kepada Direktur Utama PO.Puspa Jaya Ir. I Ketut Pasek, MBA. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 Menteri Perhubungan RI memberi penghargaan atas prestasi PO. Puspa Jaya yang telah memberikan "Pelayanan Terbaik Perusahaan Angkutan Umum dan Lifetime Achivement Bidang Angkutan Jalan". Ketika ditanya tentang asset PO. Puspa Jaya beliau menjelaskan, total asset yang dimiliki PO. Puspa Jaya berdasarkan laporan hasil audit dari akuntan publik sampai dengan semester-I tahun 2013 adalah sebagai berikut : No Jenis Kendaraan dan Jurusan Jumlah Keterangan 1. 2. 3. 4. Kota B.Lampung [Bus Kota] Taxi Argo Antar Kota Dalam Provinsi Antar Kota Antar Provinsi Jumlah 33 unit 30 unit 120 unit 50 unit 233 unit Bus Sedan Bus Bus Unit Data : total asset s.d. akhir semester-I tahun 2013 [Wawancara, I Ketut Pasek, 21 Desember 2013] Berdasarkan tabel data diatas diketahui bahwa peran serta PO.Puspa Jaya sangat besar dalam rangka pembangunan moda transportasi darat di Lampung, sehingga eksistensi PO.Puspa Jaya sebagai moda transportasi darat dipandang sangat strategis dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan transportasi darat di Provinsi Lampung. Selain keberhasilan dalam bidang transportasi darat, masyarakat suku Bali yang ada di Lampung juga banyak yang menuai sukses sebagai pekebun karet, sawit yang ada di Lampung. Hal ini bisa tercapai karena masyarakat adat Bali memiliki budaya sebagai pekerja keras dan sifat yang konsisten dalam mengelola sistem kehidupan krama desa adat sebagai persekutuan masyakarat hukum adat, yang senantiasa menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan 162
antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta, yang tertuang dalam ajaran Trihita Karana. Design arsitektur bangunan Balai Adat Banjar yang ada di daerah perkotaan cenderung lebih modern dengan menggunakan model bangunan tertutup dan tidak seperti model balai adat yang ada di desa-desa atau model balai adat yang pada umumnya ada di Bali dengan model terbuka. Gb.diatas: Balai Adat BANJAR SATRIYA : Model Balai Adat di perkotaan terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Payakun Bandar Lampung [Poto: 2 Juli 2013] Gambar di atas adalah Balai Adat Banjar Satriya Bandar Lampung, salah satu bentuk atau model arsitektur Balai Adat yang pada umumnya ada diperkotaan dengan design arsitektur bangunan menggunakan dinding tembok tertutup. Ada beberapa alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain: faktor keamanan dan lingkungan atau komunitas masyarakat yang heterogen. Adat Banjar Satriya sudah ada sejak tahun 1987 163
berdasarkan bukti prasasti awig-awig yang dimiliki oleh Banjar Satriya. Struktur organisasi Banjar menggunakan manajemen organisasi modern dengan susunan pengurus Banjar antara lain: ketua (kelian), wakil ketua (wakil kelian), sekretaris banjar, bendahara banjar, ketua seksi yang membidangi upacara, pembinaan agama, ekonomi dan pendidikan. Selain memiliki struktur organisasi atau kepengurusan Banjar, juga terdapat kelengkapan-kelengkapan Balai Adat, antara lain; Padmasana, kulkul, perpustakaan mini, awig-awig banjar, talenan dan lain- lain yang bermanfaat sebagai penunjang kegiatan adat yang dilaksanakan di Banjar Satriya. Dalam struktur pengurus, Banjar Satriya memiliki yayasan dharma kerthi yang mengelola pasraman sebagai salah satu kegiatan dalam mencerdaskan krama banjar beserta keluarganya. Aktivitas pendidikan agama ini dilaksanakan pada setiap hari minggu yang memiliki struktur tersendiri sebagai pasraman yang mengelola pendidikan non formal. Meneliti perkembangan seni budaya Bali yang ada di Kota Bandar Lampung, Banjar Satriya merupakan salah satu banjar adat yang aktif melakukan kegiatan seni karawitan, baik oleh ibu-ibu maupun oleh krama banjar sendiri. Selain kegiatan tersebut diatas, aktivitas rutin Banjar Satriya adalah melaksanakan sangkep banjar pada minggu pertama setiap bulan. Dampak positif kegiatan ini meningkatnya integritas krama banjar Satriya dalam melestarikan tradisi, adat dan seni budaya Bali. Design arsitektur bangunan balai adat yang ada di desa-desa yang ada di Provinsi Lampung masih kental dengan design arsitektur yang bernuansa budaya Bali, misalnya design arsitektur Balai Adat Banjar Kelod SB-13 Seputih Banyak Lampung Tengah bentuk bangunannya terbuka, dengan pagar pembatas areal yang diukir cetak bernuansa Bali dan pintu pagar menggunakan candi bentar sebagai ciri khas pagar yang bernuansa seni budaya Bali, seperti dalam gambar di bawah ini : 164
Gb.atas: Pagar Balai Banjar Kelod SB-13, bernuansa seni Bali, dengan 9 saka dan ditengah-tengah Balai adat terdapat 2 kulkul sebagai simbol Dewa Iswara. Gambar diatas adalah Balai Adat Banjar Kelod SB-13 Desa SB-13 Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah. Design arsitektur bangunan tersebut diatas sangat kental dengan nuansa seni budaya Bali, antara lain: tembok pagar yang mengelilingi Balai Adat Banjar Kelod SB-13 terbuat dari ukiran cetakan bernuansa seni budaya Bali. Pada pintu pekarangan Balai Adat dipasang candi bentar, yang pada umumnya dipasang pada bangunan-bangunan suci atau pura. Bentuk Balai Adat Banjar yang ada di desa ini adalah bangunan terbuka yang ditopang oleh tiang (saka) sebanyak sembilan buah, merupakan simbol sembilan penjuru mata angin yang menjadi simbol dewata nawa sanga, yang diyakini oleh umat hindu sebagai penjaga keseimbangan alam beserta isinya. Ditengah-tengah bangunan balai adat digantungkan dua buah kulkul (kentongan) sebagai simbol dewa Iswara, dan di atas pintu bangunan terdapat ukiran "Boma" sebagai simbol bhuta yang artinya kekuatan atau energi yang luar biasa. Ciri-ciri Balai Adat Banjar tersebut di atas adalah model/bentuk yang menjadi ciri khas design arsitektur bangunan balai adat yang bernuansa seni budaya Bali, yang secara umum mengikuti design arsitektur balai adat banjar di Bali. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa, desa adat yang ada sekarang ini ada di Lampung, 165
pada mulanya hanya ada di Bali, kini telah menyebar dan berkembang di seluruh nusantara, seiring dengan adanya program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan ini bukan saja hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi masyarakat adat Bali yang ada di perkotaan juga masih tetap meng-ajeg-kan konsep desa adat Bali yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Makna terdalam dari fenomena ini adalah, lembaga desa adat Bali tidak dapat dipisahkan dari pola kehidupan masyarakat adat Bali dimanapun berada. 5. Tinjauan historis, yuridis dan religius Desa Adat Bali di Lampung Dalam aspek historis desa telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan suci Rsi Markandeya ke pulau Bali untuk membuka hutan dan membuat areal persawahan bagi para pengikutnya. Perjalanan suci yang dilakukan Rsi Markandeya, selain membuka hutan untuk dijadikan areal persawahan, beliau juga melakukan dharmayatra untuk menyebarkan ajaran agama hindu. Pola pertanian yang di kembangkan oleh Rsi Markandeya adalah tetap mengacu kepada konsep Trihita Karana; menciptakan keseimbangan dan harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, yang dapat dilihat pada areal sawah atau ladang yang dimiliki umat hindu suku Bali, di areal kebun atau sawah tersebut pasti dibangun tempat pemujaan Dewi Shri yang ditempatkan pada sudut timur laut dari sawah atau ladang tersebut. Demikian juga sistem pengairan sawah yang dibagi secara adil melalui sistem subak dan kehidupan bertani masyarakat hindu suku Bali yang dilandasi oleh nilai-nilai agama hindu Bali (nilai-nilai agama animisme) yang pada mulanya dilaksanakan oleh masyarakat Bali Asli (Bali Age), sehingga umat hindu suku Bali sampai saat ini mengenal hari yang disucikan bagi tumbuh- tumbuh an yang disebut "tumpek uduh atau tumpek pengatag". 166
Gb.1 Gb.2 Gb.1 dan Gb.2 Pemujaan Dewi Shri [Gb.1] design arsitektur permanen, [gb.2] semi permanen [turus slumbung dari beton] milik petani di SB-13 Lampung Tengah. Tradisi dan adat-istiadat yang dilaksanakan oleh para petani hindu suku Bali di Lampung relatif tidak berbeda dengan tradisi yang ada di Bali, mereka tetap membangun pemujaan di areal sawah atau kebun sebagai wujud rasa bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang diyakini oleh umat hindu dapat memberi anugrah kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan yang ditanam para petani. Berdasarkan design arsitektur bangunan sebagaimana terlihat dalam Gb.1 dan Gb.2 tampak ada perbedaan, yaitu: tempat pemujaan di areal persawahan lebih permanen dengan bahan ukiran, sedangkan pemujaan diperladangan adalah turus slumbung yang terbuat dari beton. Walaupun ada perbedaan bentuk dan bahan bangunannya, tetapi maknanya adalah sama yaitu memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Perilaku etik dan religius para petani asal Bali itu sangat pantas mendapatkan pujian, karena mereka sangat konsisten dan 167
ajeg dalam melaksanakan tradisi, seni budaya dan ajaran agama hindu dimanapun berada, mereka tidak pernah ragu-ragu dalam mengekspresikan keyakinannya pada ajaran hindu, mereka juga tidak terganggu oleh situasi dan kondisi wilayah dimana mereka berada, bagi mereka yang terpenting adalah memuja kehadapan Ida Sang Hyang Widhi, sebagai wujud rasa syukur atas anugrah yang telah diberikan kepadanya. Demikian juga ketika hari suci tumpek uduh atau tumpek pengatag yang jatuh pada hari sabtu kliwon wuku wariga, para petani senantiasa menghaturkan upakara/banten kehadapan Ida Sang Hyang Widhi sebagai wujud rasa syukur atas kesuburan dan kemakmuran yang dianugrahkan kepada para petani. Aktivitas sosial ekonomi yang disertai sifat dan perilaku religius yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat hindu suku Bali di Lampung, membuat umat lain merasa kagum dengan sistem pengelolaan sawah dan ladang yang dimiliki oleh para petani Bali, yang mengolah sawah dan ladangnya dengan penuh rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi, sehingga sinar suci Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai pemberi anugrah kesuburan terhadap tanaman senantiasa akan terpancar dari-Nya, sehingga para petani dapat menikmati anugrah hasil panen yang selalu berlimpah, kesejahteraan dan kemakmuran umat hindu dapat tercapai. Keberhasilan umat hindu Bali di Lampung dalam mengelola pertanian, membuat penghasilan para petani Bali meningkat dan terus meluaskan areal sawah dan kebun yang dimilikinya, sehingga banyak para petani Bali yang berhasil dan memiliki kebun yang luas hingga mencapai ratusan hektar, antara lain: perkebunan sawit dan karet. Selanjutnya akan dijelaskan tentang keberhasilan putra seorang transmigran Bali yang dikirim pemerintah ke Lampung pada tahun 1958 bernama Gusti Putu Mudita, sebagai salah satu petani berhasil yang memiliki kebun karet yang sudah disadap seluas 25 hektar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gusti Putu 168
Mudita, umur 60 tahun, alamat Kampung Bujuk Agung Banjar margo Tulang Bawang, yang bersangkutan menceritakan kisah suksesnya sebagai petani karet adalah sebagai berikut : Pada tahun 1992: IGP. Putu Mudita berpindah rumah dari Dusun Rama-Rendra (RR) ke Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Tulang Bawang. Pada awalnya membeli sebidang tanah yang ditanami dengan jagung, kemudian penghasilan meningkat, lalu membeli lagi kebun untuk menanam singkong. Begitu seterus nya dan luas kebunnya terus bertambah menjadi 25 hektar, yang ditanami jagung dan singkong. Ditengah-tengah perjalanan hidupnya, dia selalu mengabdikan diri untuk kegiatan agama, antara menjadi Ketua Parisada Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2006-2011 dan menjadi Ketua Walaka Parisada Tulang Bawang 2011-sekarang. Kemudian selama menjadi petani jagung dan singkong penghasilannya tidak maksimal. Pada tahun 2004 kebun seluas 25 hektar yang dimilikinya ditanami pohon karet. Setelah karet berumur 6 tahun tepatnya pada tahun 2011, Gusti mulai menyadap kebun karet yang dimilikinya. Penghasilan diperoleh dari menyadap karet jauh lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan tersebut, kesan yang ditangkap tentang keberhasilan yang didapatkan oleh Gusti tidak terlepas dari keyakinannya sebagai umat hindu yang percaya dengan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widhi sebagai pemberi anugrah kebahagiaan bagi manusia yang setia memujanya. Gusti dalam perjalanan hidupnya adalah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjabat Ketua Parisada di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kehidupannya sehari-hari; tradisi, adat dan seni budaya Bali yang diwariskan orang tuanya tetap ia jadikan 169
sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Gusti senantiasa mengutamakan membangun pelinggih atau merajan agar dapat melaksanakan hubungan harmonis kehadapan Ida Sang Hyang Widhi. Menurut Gusti, peran desa adat sangatlah besar dalam membangun etika dan moral umat hindu, itulah yang menjadi kunci keberhasilan Gusti Putu Mudita di Lampung sebagai petani karet (wawancara, 12 Juli 2013). Dalam aspek yuridis eksistensi desa adat sebagaimana telah diuraikan di atas, memiliki kedudukan yang sangat kuat, karena tertuang dengan jelas dalam undang-undang yaitu, undang-undang nomor: 5 tahun 1979, lalu dikuatkan dengan Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, kemudian Permendagri nomor: 3 tahun 1997. Selanjutnya undang-undang nomor: 5 tahun 1979 tersebut diubah dengan undang-undang nomor: 22 tahun 1999, lalu diubah lagi dengan undang-undang No: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tersebut, bagi masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, dimaknai sebagai upaya dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan desa adat sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat yang mendapat pengakuan, dihormati dan dilindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aspek religius eksistensi desa adat di Lampung merupakan media pembelajaran agama yang sangat efektif dalam membangun etika dan moralitas keagamaan bagi krama adat dan keluarganya, dalam melaksanakan kegiatan panca yadnya, yaitu; kegiatan upacara dewa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya, manusa yadnya dan rsi yadnya. Dalam awig- awig desa adat upacara panca yadnya telah dimasukan sebagai aktivitas patus karya artinya wajib membantu sang yajamana. Bagi krama adat kewajib an ini disebut dengan ngayah artinya bekerja tanpa pamerih. Prinsip-prinsip kehidupan bersama dengan cara memupuk sifat-sifat gotong-royong, asah-asih-asuh 170
untuk mencapai ketertiban, keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat merupakan nilai-nilai ajaran agama hindu yang disabdakan oleh Tuhan dalam sloka Rg.veda sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam Rg.Veda di atas terdapat kalimat "sebagaimana para dewa dahulu bersatu". Sabda Tuhan tersebut perlu dipahami dan dimaknai secara mendalam bahwa manusia dalam kehidupannya sehari-hari, wajib saling kasih mengasihi dan menyayangi serta saling menghormati dengan cara memupuk sifat gotong-royong dan rasa cinta kasih antar sesama dan senantiasa melakukan perbuatan yang dilandasi dengan etika dan moralitas agama hindu, antara lain: tidak bertengkar, tidak membuat permusuhan, tidak menyakiti atau membunuh, karena semua itu bertentangan dengan kehendak para dewa sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Demikian juga dalam sloka Rg.Veda X.191.3, Sang Brahman bersabda agar kita selalu sama dalam tujuan, sama dalam hati, sama dalam pikiran untuk dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Memaknai nilai-nilai religius yang terkandung dalam sloka-sloka Rg.veda di atas, maka kehidupan kelompok yang dilaksana kan oleh umat hindu suku Bali melalui sistem desa adat, sesungguh nya bersumber dari ajaran agama hindu. Oleh karena itu, nilai-nilai agama hindu ini secara turun-temurun terus ditularkan secara praktis dan konsisten oleh umat hindu suku Bali melalui pola kehidupan kelompok yang disebut desa adat. Nilai-nilai kemanusia an yang diajarkan dalam desa adat adalah nilai-nilai etika dan moral agar dalam kehidupannya umat hindu senantiasa memupuk sifat gotong-royong dan kasih-sayang untuk mencapai tujuan hidup moksartham jagadhita ya ca itti dharma (Seregig, 2012: 42). Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, masih perlukah kita sebagai umat hindu suku Bali meragukan keberadaan lembaga desa adat, dengan alasan kebersamaan dan persatuan, 171
yang membuat kita tidak mampu membuat lembaga desa adat sebagai wadah desa adat yang selama ini ada berdasarkan historis, yuridis dan religius? Jawabannya ada pada kesungguhan dan niat baik para tokoh adat dalam melestarikan adat, tradisi dan seni budaya Bali dimanapun kita berada. 6. Integritas Krama Desa Adat di Lampung Komunitas masyarakat hindu suku Bali secara umum cukup dihormati oleh umat lain di daerah Lampung, hal ini karena sejak awal keberadaan masyarakat suku Bali di Lampung telah terbangun opini positif bahwa suku Bali memiliki ikatan kelompok yang disebut desa adat, sehingga umat hindu Bali di Lampung terkenal karena tradisi adatnya dan adat-istiadatnya yang kuat dan religius. Masyarakat hindu Bali adalah masyarakat religius, karena orang Bali di Lampung hampir setiap hari melaksanakan aktivitas upacara keagamaan dan relatif tidak berbeda dengan di Bali. Ogoh-ogoh yang diarak oleh Pemuda Gemuh Banjar Satria di tengah-tengah Simpang Catur Ganesha Pusat Kota Bandar Lampung (pusat Kota Provinsi Lampung) pada upacara Tawur Kesanga tgl.12 Maret 2013 172
Sebagaimana halnya dengan di Bali, pada hari-hari suci umat hindu yang ada di Lampung senantiasa melaksanakan tradisi upacara memasang penjor dan ngodalin. Menjelang hari suci nyepi melaksanakan upacara melasti ke laut, tawur kesanga disimpang empat marga agung dan melaksanakan catur brata penyepian selama satu kali 24 jam (sehari penuh) dengan mematikan lampu. Dalam pelaksanaan catur brata penyepian umat hindu juga mematikan lampu sebagaimana halnya umat hindu yang ada di Bali. Kesan yang tersirat bagi masyarakat Lampung non hindu, mereka sangat menghormati ritual hari Nyepi yang kita laksanakan. Bagi mereka pemandangan ritual keagamaan ini sudah biasa dilihat, bahwa aktivitas perayaan nyepi yang dilakukan oleh umat hindu tersebut merupakan tradisi ritual yang patut dihormati. Gambar diatas ada lah salah satu contoh adalah upacara tawur kesanga yang dilaksana kan di persimpangan Catur Ganesha (tugu gajah) yang terletak di Bandar Lampung sebagai pusat Kota Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut baru sebagian kecil dari aktivitas ritual yang dilaksanakan umat hindu etnis Bali dalam menjalani kehidup an sehari-hari, pada hari-hari suci lainnya, seperti; purnama dan tilem, saraswati, sivaratri, pagerwesi, sugihan, galungan, kuningan dan lain-lain, semua itu tetap dijalankan oleh umat hindu suku Bali di Lampung sebagai aktivitas ritual keagamaan yang memerlukan pengorbanan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, oleh karena itu bagi orang lain yang menyaksikan aktivitas ritual ini akan menganggap karakteristik orang Bali adalah masyarakat yang ritualistik, karena dalam aktivitas kesehariannya senantiasa diiringi dengan upacara-upacara ritual. Memperhatikan karakteristik masyarakat hindu suku Bali ini, setidaknya ada tiga faktor mendasar yang perlu dipahami oleh kita semua adalah; pertama, sifat lascarya atau keikhlasan dalam berkorban untuk mencapai kedamaian hidup, hal ini mengandung makna bahwa suku Bali-hindu memiliki sifat sosial yang tinggi 173
dan selalu menyerahkan buah karmanya kepada sang pencipta; kedua, dengan melaksanakan ritual pada setiap aktivitas kerja, diharapkan umat hindu suku Bali tidak akan mudah dipengaruhi oleh perbuatan asubha-karma, seperti; menyakiti orang lain, menipu, mencuri bahkan membunuh, tetapi sebaliknya umat hindu suku Bali sangat meyakini bahwa semua yang mereka lakukan akan mendapat kan tuntunan dari Ida Sang Hyang Widhi untuk senantiasa melakukan perbuatan dharma, yaitu perbuatan baik yang menuntun sifat dan perilaku manusia kepada kebenaran dan kedamaian. Kondisi ini tercipta, karena masyarakat hindu suku Bali senantiasa menjunjung tinggi agama, adat-istiadat dan seni budaya yang menjadi warisan leluhur; ketiga, adanya sistem adat yaitu; organisasi dengan konsep desa adat yang dijadikan sebagai media pembinaan agama, sebagai alat pemersatu, perisai diri yang kokoh dalam menjaga eksistensi hindu di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan teknologi informasi. Selain itu, masyarakat hindu suku Bali juga menjadikan konsep lembaga desa adat sebagai sarana pengembangan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali-hindu yang sudah dikenal dunia internasional. Dalam upaya meningkatkan integritas desa adat terhadap desa dinas yang ada di Lampung, maka desa dinas dapat dijadikan sebagai pembina dan payung organisasi dalam pembinaan desa adat Bali di Lampung. Selanjutnya dalam upaya membangun integritas desa adat di Lampung, para tokoh adat dan tokoh agama hindu di Lampung, perlu terus mengembangkan peran lembaga desa adat sebagai media pemersatu umat melalui aktivitas keagamaan, sehingga arah dan tujuan dari undang undang nomor: 22 tahun 1999, yang diubah dengan undang-undang nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri nomor: 11 tahun 1984, yang dikuatkan dengan Permendagri nomor: 3 tahun 1997, tidak kehilangan arah dan tetap pada sasaran yang hendak dicapai yaitu terlaksananya dengan baik upaya pembinaan, pelestarian 174
dan pengembangan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam sistem kehidupan umat hindu suku Bali, yang hidup secara berdampingan dengan umat lain, wajib menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dalam sistem kehidupan rukun tetangga, untuk menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan, sekaligus melakukan sosialisasi tentang tradisi keagamaan, antara lain makna upacara ngaben yang masih di nilai asing oleh umat non-hindu. Dalam hal ini peran serta para prajuru banjar dan desa adat sebagai ujung tombak pembinaan krama adat, senantiasa harus memberikan pemahaman kepada krama adat melalui kegiatan dharmawacana, agar mereka memahami tentang makna ngaben, karena masalah ini masih sering menjadi bahan pertanyaan bagi umat lain yang tidak faham dengan adat-istiadat dan tradisi suku Bali-hindu. Mereka menilai tradisi ritual/upacara ngaben yang di lakukan itu, seakan-akan perilaku yang tidak manusiawi dan hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang cenderung memicu konflik horizontal. Sosialisasi tentang hal ini dapat dilakukan melalui forum kerukunan umat beragama dan lembaga-lembaga atau forum lintas agama yang ada di daerah-daerah. Fenomena sosial sebagaimana diuraikan di atas, masih sering terdengar dalam sistem interaksi sosial dilingkungan masyarakat yang ada di Lampung. Para pemerhati adat Bali, menilai bahwa fenomena tersebut merupakan catatan berharga, yang nantinya dapat dijadikan sebagai kajian etika dan moral, terutama dalam mengamati perilaku sosial masyarakat hindu suku Bali yang ada di luar Bali. Fakta-fakta ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu identifikasi permasalahan, yang harus dicarikan solusinya guna mencari jawaban yang tepat dalam menangani setiap permasalahan, sehingga permasalahan yang besar secara dini dapat ditanggulangi, yang juga dapat mencegah menurunnya kualitas Sradha umat hindu Bali yang ada di Lampung. 175
Tradisi adat yang selama ini dikenal di Bali lalu dibawa oleh umat hindu Bali ke Lampung adalah dampak positif dari program transmigrasi, yang kemudian menyatu dalam sikap dan perilaku masyarakat Bali-hindu yang secara turun-temurun telah ada di Lampung, karena bagi masyarakat Bali-hindu, konsep desa adat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat suku Bali baik sewaktu mereka berada di Bali maupun ketika berada ditempat tinggalnya yang baru. Pandangan mereka, dengan menjalankan konsep desa adat, mereka lebih merasakan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Bali-hindu, kemudian sikap ini dimaknai oleh umat hindu Bali sebagai wujud perilaku religius dan ketaatan umat hindu Bali dalam melaksanakan ajaran agama. Namun, etika perilaku positif yang telah terbangun selama hampir enam dasawarsa, dalam tahun 2012 mengalami kemorostan yang tajam, hal ini disebabkan karena selama tahun 2012 telah terjadi dua konflik horizontal yang mengundang perhatian masyara kat secara Nasional, yaitu terjadinya peristiwa Napal pada bulan Januari 2012 antara masyarakat Bali-hindu dari desa Napal dengan warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai warga masyarakat desa kota dalam kecamatan sidomulyo Lampung Selatan, yang mengakibatkan 46 rumah umat hindu suku Bali hancur terbakar. Kemudian peristiwa yang melibatkan masyarakat hindu suku Bali terulang lagi pada tanggal 28 Oktober 2012, yaitu telah terjadi peristiwa yang bernuansa SARA antara masyarakat desa agom dengan masyarakat Bali-hindu yang di desa Balinuraga keamatan sidomulyo Lampung Selatan yang menelan korban jiwa 12 orang terdiri dari; 3 orang dipihak masyarakat dusun Agom, 9 orang di pihak masyarakat desa adat Balinuraga dan 460 rumah hancur. Peristiwa ini dikenal dengan Tragedi Balinuraga. Sejak peristiwa tersebut rasa percaya diri dari masyarakat adat Bali di Lampung mulai menurun. Mengapa peristiwa hal ini bisa terjadi? Tiada lain karena menurunnya etika 176
dan moralitas, integritas diri, sifat gotong royong, asah-asih-asuh yang tergerus oleh sifat-sifat individual dan matarialistik serta kehidupan remaja di daerah tersebut kurang bisa menyesuaikan dalam pergaulan. Tragedi Balinuraga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat hindu dunia, karena dianggap tragedi kemanusiaan yang paling berdarah bagi umat hindu di Indonesia, sehingga banyak mengundang simpati dan empati dari segenap lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Selain bantuan dari pemerintah, solidaritas hindu Indonesia, world hindu center (pusat hindu dunia) dan berbagai organisasi sosial dan masyarakat non-hindu (Budha, Katolik, Kristen, Islam) juga memberikan perhatian dan dukungan baik moril, materiil dan spirituil kepada warga masyarakat Bali-hindu yang menjadi korban dalam tragedi Bali nuraga ini, karena mereka menganggap hal ini merupakan peristiwa kemanusiaan, bukan konflik antar agama, maka dalam melakukan penyelesaian konflik ini, diperlukan peran aktif para tokoh adat, tokoh agama hindu yang ada di Lampung Selatan dan Provinsi Lampung, sehingga setiap penyelesaian konflik horizontal dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan terjadi lagi peristiwa yang sama dimasa mendatang, sehingga aktivitas keagamaan bagi umat hindu dapat berjalan dengan baik, penuh kebebasan dan tanpa keraguan sedikitpun yang tersirat dari setiap wajah orang Bali-hindu yang ada di Lampung. Berkaitan dengan pergeseran sikap perilaku budaya generasi muda di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, bersama ini akan diuraikan tentang hasil penelitian Androe Soedibya (dalam Mudji Sutrisno, dkk, 2005) yang mengungkap perilaku kaum muda yang merujuk pada kajian budaya yang dilakukan Center for kontemporary Cultural Studies(CCCS) Birmingham dalam Cultural Studies (Chris Bekker, 2005: 374) yang menyatakan, bahwa : 177
Fenomena kaum muda bergerak begitu cepat dan bersifat ganjil dari kacamata kaum tua. Naik sepeda motor yang tanpa saringan gas buang, membuat sepeda suara kenalpot motor meraung-raung dan sangat bising dan mengganggu kenyamanan orang-orang yang dilaluinya. Soal rambut dengan beragam variasi, rebonging, pirang, dan beragam corak musik mulai dari yang ringan, lembut, keras, menghentak-hentak, bergoyang dangdut dan karakter lain nya yang bercirikan khas anak muda; demikian juga beragam sikap perilaku ekstrim terjadi pada kaum muda perempuan yang menghiasi daun telinga, hidung dan lidahnya dengan sejumlah assesoris dengan membuat sejumlah lubang padanya, bagaikan menjahit dengan suatu rantai kalung (Mudji Sutrisno, 2005: 154). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui, bahwa fenomena kaum muda cukup merata terjadi di seluruh Indonesia, bahkan terjadi di seluruh dunia. Menganalisis permasalahan yang terjadi di Sidomulyo Lampung Selatan, ternyata yang menjadi faktor pemicu konflik horizontal tersebut adalah "perilaku pemuda Balinuraga yang bersifat ekstrim dengan gaya hidup sebagaimana telah diuraikan di atas". Dengan adanya hasil penelitian tersebut diatas, diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak yang peduli terhadap kedamaian dan kentraman masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat hindu sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bangsa dan negara. Pasca konflik, yaitu disaat-saat peristiwa Balinuraga hampir terlupakan, pimpinan Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung mengeluarkan kebijakan untuk berperan aktif dalam melakukan pemulihan kondisi sosial keagamaan umat hindu di desa adat Bali nuraga, agar kondisi psikologis umat hindu 178
Balinugara segera pulih kembali, kemudian bangkit dan bekerja lagi untuk membangun desanya yang hancur berantakan akibat peristiwa tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh STAH Lampung adalah menempatkan sebagian besar mahasiswanya yang akan melaksanakan PPL/KKN sebagian besar mahasiswa ditempatkan di desa Balinuraga selama tiga bulan, dengan target sasaran adalah melakukan pemulihan kondisi sosial dan spiritual keagamaan masyarakat hindu Bali nuraga yang menjadi korban Tragedi Balinuraga. Dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, kondisi sosial dan spiritual masyarakat hindu Balinuraga telah berangsur-angsur pulih dan rekonstruksi fisik desa terus dilakukan. Kondisi fisik desa yaitu rumah-rumah penduduk yang tadinya hancur sudah berangsur pulih seperti semula. Demikian juga para remaja desa adat Balinuraga mulai menyadari bahwa membangun etika dan moralitas adalah faktor fundamental yang harus segera diwujudkan. Untuk melaku kan pemulihan terhadap kondisi sosial psikologis masyarakat Bali nuraga, sebagian besar mahasiswa STAH Lampung dalam PPL/ KKN ditempatkan di desa tersebut untuk melakukan pembinaan melalui praktik-praktik pengajaran pengetahuan agama, etika dan ritual hindu. Hasil yang diperoleh dalam PPK/KKN sangat signifikan, bahwa secara umum mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung yang melakukan PPL/KKN di desa adat Balinuraga, telah berhasil membangkitkan kembali kondisi sosial psikologis warga Balinuraga yang trauma akibat terjadinya peristiwa berdarah yang dialaminya. Strategi yang dilakukan para dosen dan mahasiswa STAH Lampung dalam membangun motivasi psikologis pemuda dan pelajar yang ada di desa Balinuraga adalah dengan mengaktif kan pasraman-pasraman yang ada dan membentuk pasraman baru sebagai tempat dalam melaksanakan aktivitas keagamaan di desa tersebut. Sedangkan untuk menghimpun pemuda-pemudi yang ada 179
di desa adat Balinuraga, mahasiswa STAH Lampung membentuk organisasi pemuda bernama Perhimpunan Pemuda Hindu Peradah Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dengan melibatkan tokoh-tokoh desa adat Balinuraga sebagai penasehatnya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika STAH Lampung, telah dapat membangkitkan kembali aktivitas muda-mudi Desa Balinuraga melalui aktivitas di bidang pendidikan agama, seni tari dan karawitan. Selain aktivitas tersebut masyarakat Balinuraga mulai menyadari bahwa dengan melakukan aktivitas keagamaan yang baik dan tekun, maka kehidupan seburuk apapun secara perlahan-lahan akan mulai membaik. Pasca peristiwa yang mengenaskan itu warga masyarakat hindu Balinuraga mulai aktif melakukan aktivitas keagamaan sehari-hari, yaitu; trisandhya pada purnama-tilem, meditasi yoga dan aktivitas keagamaan lainnya seperti hari besar agama hindu. Demikian juga perilaku remaja sudah mulai membaik, tidak arogan, tidak sombong, tidak angkuh, nilai-nilai agama mulai diterapkan dengan baik. Semua itu terjadi atas motivasi yang dibangun oleh mahasiswa STAH Lampung angkatan-2009 (Laporan PPL/KKN, 2013). 7. Peran Desa Adat Bali di Lampung 7.1 Sarana dalam meningkatkan Etika dan Moral Peranan desa adat dalam rangka pembinaan aktivitas umat hindu dalam kehidupan beragama di Lampung sangatlah penting, terutama dalam pembentukan moral dan etika masyarakat hindu. Moral dan etika inhern dengan perilaku sosial yang lahir secara bersamaan dengan kelahiran manusia. Menurut teori Aristoteles (384-322SM) bahwa manusia adalah mahluk sosial (zoonpoliticon). Aristoteles merasa yakin dengan teorinya tersebut, bahwa manusia dalam kehidupannya pasti memerlukan bantuan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangan teori filsafat etika yang dikemukakan Aristoteles, kemudian 180
dijadikan sebagai salah satu sumber dalam perkembangan etika abad pertengahan. Dengan demikian etika Aristoteles juga menjadi sumber dari etika modern, yang kemudian menjadi dasar kemunculan etika Thomas Aquinas, bahkan Thomas Aquinas menganggap Aristoteles sebagai sang guru. Thomas Aquinas mendapatkan teori etika Aristoteles melalui filosof Arab yang bernama Ibn.Rushd (Averoes). Pada perkembangan berikutnya banyak sekali para ahli etika sesudahnya yang terpengaruh oleh etika aristotelian misalnya; Henry Sidgwick dan John Rawls. Demikian juga dalam teori etika utilitarianisme yang dikemu kakan oleh Jeremy Bentham dan Edward Stuart Mill, terutama dalam menentukan tujuan sebuah perbuatan, juga terpengaruh oleh aliran aristotelianisme. Prinsip teori etika Aristoteles, bahwa ia bukan hanya bertanya tentang bagaimana manusia bertindak, tetapi juga bertanya tentang bagaimana manusia harus bertindak. Etika Aristotelian juga tidak bermaksud untuk menentukan langsung tentang situasi kongkrit, tentang cara bertindak, tetapi bagaimana memberikan pertimbangan logis untuk menentukan sendiri keputus an yang akan diambil secara pribadi.Prinsip dasar etika Aristotelian isme adalah hendaknya kita hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga orang dapat mencapai hidup yang baik, yang bermutu dan yang berhasil. Dalam pandangan Aristoteles hidup itu akan berhasil, bila manusia dapat mencapai tujuan akhir yang dicarinya yaitu kebahagiaan melalui segala usaha. Dalam kata pengantar buku Etika Eudemia, Aristoteles membuka dengan pengantar kata"The highest good happiness".Aristoteles juga mengatakan, bahwa "Every craft and every investigation and like wish every action and decision, is thought to aim at some good, and for this reason, the good has rightly declared to be that at which all things aim". Tetapi hierarkhi kebaikan itu sendiri berhubungan dengan hierarkhi tujuan dari sebuah tindakan. Maka tujuan (motivasi) inilah yang menentu kan kebaikan sebuah tindakan moral. 181
Kebaikan tertinggi menurut Aristoteles adalah sesuatu yang kita cari hanya untuk hal itu sendiri dan bukan demi untuk sesuatu yang lainnya. Dari kebaikan yang tertinggi itulah akhirnya kita menginginkan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, tujuan yang demikian inilah yang merupakan kebaikan tertinggi. Menurutnya, kebaikan yang dicari demi dirinya sendiri adalah kebahagiaan, sebab kebahagiaan ini dicari hanya untuk diri sendiri, bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kebahagiaan dalam bahasa yunani disebut dengan Eudaimonia, maka Etika Aristoteles disebut dengan Etika Eudemonisme. Kebahagiaan akan semakin kita nikmati, bila kita semakin bisa merealisasikan sebanyak mungkin potensi (kekuatan) kita sebagai manusia. Kekuatan itu adalah kemampuan bagian jiwa manusia yang berakal budi: akal budi murni yang mengangkat diri ke dalam kontemplasi pada hal-hal yang abadi (theoria) dan akal budi praktis yang terlaksana dalam kehidupan aktif di masyarakat. Agar dapat merealisasikan diri secara sempurna, maka kita harus mengembangkan bakat-bakat etis yang tertanam dalam kodratnya sampai menjadi manusia yang sempurna. Dalam pembentukan etika dan moral krama desa adat, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, dengan teori-teori akulturasi budaya, karena dalam membentuk etika dan moral tidak terlepas dari kajian sosial budaya yang mengacu pada moralitas dan etika perilaku asli nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum terpengaruh oleh budaya luar, berdasar kan hasil penelitian Dr.JLA.Brandes ditemukan sepuluh unsur kebudayaan asli Indonesia. Salah satu diantara sepuluh kebudayaan asli Indonesia tersebut adalah susunan masyarakat luas yang telah memiliki pola kehidupan yang teratur berdasarkan sistem dan tata kelola kemasyarakatannya. Dari sini dapat diketahui tentang adanya adat-istiadat yang mengikat persatuan kesatuan masyarakat tradisional, sehingga seluruh kehidupan 182
masyarakat adat diatur oleh kewajiban adat-istiadat dan norma- norma perilaku yang diterima dari orang-orang tua mereka. Peninggalan sejarah tentang norma-norma etika dan moral yang masih diwarisi hingga sekarang adalah adanya adat-istiadat yang berkaitan dengan tradisi ritual dalam setiap aktivitas kehidupan krama adat seperti; upacara manusa yadnya,pitra yadnya, rapat/ pertemuan adat, perilaku gotong-royong dan adanya rasa malu kalau berbuat salah. Setelah kebudayaan Indonesia dipengaruhi kebudayaan India, maka kebudayaan asli Indonesia ini semakin kaya dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang bersumber dari kitab suci weda, antara lain; upanisad, manusemerti, bhagawadgita, itihasa dan wira carita. Berdasarkan kitab-kitab ini munculah kitab sastra yang digubah di Indonesia memuat tentang nilai-nilai etika dan moral, seperti; purwadigama, adigama, kutaramanawa, dewa dandarajaniti dan sastra yang memuat hukum hindu, seperti; sarasamuscaya, slokantara, wrehaspatitatwa, silakrama yang berisi nilai-nilai etik dan disiplin batin dan kitab-kitab wiracarita dalam bentuk kekawin, seperti; ramayana, arjuna wiwaha, baratayudha, sutasoma, niti sastra, serta gaguritan, seperti; ayuwerdhi, rasutama, wirudha semara, dan lain-lainnya, semua itu memberikan tuntunan etika dan moral bagi umat hindu dimanapun mereka berada. Berbicara etika dan moralitas hindu pada dasarnya adalah membedakan mana yang baik atau buruk, benar atau salah, keharus an dan larangan. Secara hakiki konsep etika dan moralitas hindu memberikan tuntunan dalam Trikaya Pari sudha; berpikir, berkata dan berbuat yang baik berdasarkan ajaran tat tvam asi artinya dia adalah engkau. Nilai-nilai etika dan moralitas yang terkandung dalam ajaran tat twam asi, diuraikan secara mendalam dalam ajaran chandogya upanisad (Purwita, 1995: 3). Pembentukan etika dan moral dalam kehidupan desa adat diilhami oleh konsep ajaran tata susila, demikian juga tentang 183
sifat dan perilaku manusia menurut ajaran hindu selalu dikaitkan dengan pengaruh dari Triguna Tattwa, yaitu; sattwam, rajas, tamas yang menguasai diri manusia. Untuk mengendalikan Triguna Tattwa, dalam mewujudkan sifat dan perilaku yang baik (subha karma), maka setiap penganut hindu wajib mengamalkan ajaran Trikaya Parisudha, artinya tiga perilaku yang harus disucikan yaitu; manacika = berpikir yang benar, wacika = berkata-kata yang benar dan kayika = berbuat yang benar. Selain ajaran tersebut, konsep-konsep ajaran hindu lainnya yang melandasi tatakrama pergaulan di lingkungan desa adat adalah: Catur Paramita,yaitu; maitri=senang bersahabat, karuna=kasih sayang, upeksa=gembira dan simpatik, mudhita=suka mengampuni kesalahan. Dalam kehidupan sosial ajaran Catur Paramita sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang harus dilandasi dengan sifat-sifat; saling menghargai, saling menyayangi, saling membinbing, saling menasehati dan saling tolong-menolong, intinya adalah sifat gotong-royong. Ajaran etika dan moral sebagaimana diungkapkan di atas, hanya sebagian kecil dari sumber-sumber etika dan moral yang ter dapat dalam sastra-sastra agama hindu yang memberikan tuntunan bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ditinjau dalam aspek filosofis prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran moral dan etika hindu yang diresepir ke dalam sistem desa adat adalah terciptanya situasi kehidupan yang tertib, aman dan damai dalam desa adat. Pada gilirannya tujuan hidup manusia menurut ajaran hindu adalah tercapai kebahagiaan tertinggi (realisation), bersatunya Atman dengan Brahman yang dalam ajaran tata susila disebut Brahman samparsam artinya bersatu hingga menjadi Brahman, inilah satu-satunya tujuan hidup manusia menurut ajaran agama hindu, karena tujuan ini sangat mutlak (absolut). 184
Berpedoman kepada ajaran tersebut di atas, betapa penting nya nilai moral dan etika, karena ajaran ini harus dilandasi dengan kebenaran (dharma). Berkaitan dengan dharma, Svami Viveka nanda yang menyatakan "kebenaran tidak pernah memberi hormat kepada masyarakat manapun, apakah masyarakat modern atau masyarakat kuno, tetapi menurutnya masyarakatlah yang harus menyatakan hormat kepada kebenaran, atau musnah lah masyarakat yang tidak mau memberi hormat dan tempat kepada kebenaran, manusia harus tersusun atas batu-batu kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak harus menyesuaikan dengan prinsip- prinsip dan pola-pola kehidupan masyarakat (Purwita,1995:6). 7.2 Sebagai Sarana aktivitas Sosial Selain sebagai pembentuk etika moral umat hindu, konsep desa adat juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan kegiatan yadnya antara lain; kegiatan dewa yadnya, manusa yadnya pitra yadnya dan bhuta yadnya. Demikian juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adat, antara lain masalah perkawinan, kewarisan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya, dengan uraian sebagai berikut: 7.2.1 Pelaksanaan Perkawinan Hindu Tata cara perkawinan atau wiwaha menurut tradisi Bali- hindu yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagian besar masih melaksanakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, yaitu memadik, lalu mekala-kalaan. Tata cara yang dilaksanakan tersebut merupa kan warisan dari para leluhur. Ketentuan ini baru memenuhi syarat-syarat buta saksi dan dewa saksi, sedangkan manusa saksi tatacara nya belum terlihat dengan jelas, karena dalam wiwaha samskara para prajuru sebagian besar belum melakukan praktik sidang pawiwahan sebagai bukti tentang syarat adanya manusa saksi telah dipenuhi. 185
Dalam pelaksanaan kegiatan pawiwahan yang ada di Bandar Lampung, para prajuru dalam kegiatan pawiwahan telah memenuhi syarat-yarat Tri Upasaksi; manusa saksi, buta saksi dan dewa saksi. Dalam acara manusa saksi, para prajuru pada acara persidangan menghadirkan utusan pemerintah dari kantor catatan sipil sebagai saksi dalam kegiatan sidang pawiwahan dan mengumpulkan surat-surat yang telah ditandatangani majelis pawiwahan sebagai salah satu syarat penerbitan akte perkawinan. Peranan prajuru/pengurus adat banjar dalam kegiatan upacara pawiwahan ini sangat dominan, karena perilaku gotong- royong yang dilandasi oleh azas; sifat saling asah-asih-asuh, paras-paros sarpanaya dan salunglung sabayantaka masih tetap dilaksanakan dengan baik dan masif. Dalam konsep desa adat ada yang disebut patus karya (wajib membantu), maka dalam kegiatan ini kelian banjar menjadi tokoh sentral, terutama dalam aktivitas panca yadnya termasuk manusa yadnya. Fakta-fakta ini didapat berdasarkan wawan cara dengan kelian banjar Satriya Bandar Lampung (Wawancara Sudama, 15 Mei 2013). 7.2.2 Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Bali khususnya yang ada di Lampung, para prajuru belum pernah menyelesaikan masalah perceraian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum adat Bali. Berdasarkan pengalaman penulis dalam kasus perceraian Pak Djojo (tahun 2002), kelian banjar Satriya pada waktu itu tidak mau menceraikan suami isteri tersebut, tetapi hanya menyarankan agar kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang dibubuhi meterai 6000. Dalam pernyataan tersebut kedua belah pihak menyatakan sepakat bercerai dan kebetulan dari perkawinannya 186
itu tidak memiliki keturunan (anak). Pernyataan itu diketahui oleh kelian banjar dan para prajuru lainnya. Pada saat kedua belah pihak yang akan menandatangani surat pernyataan, dibuatkan banten pejati sebagai simbol bahwa pejati adalah linggih Ida Sang Hyang Widhi, dengan demikian pernyataan yang dibuat adalah sung guh-sungguh. Perceraian dinyatakan sah apabila banten pejati sudah dihatur kan dan mereka berdua ngayab. Sebelum banten dihaturkan mereka berdua ditanya kembali dan disarankan untuk rujuk, apabila mereka berdua tetap pada pendiriannya, maka kelian banjar ngayabang banten pejati, kemudian memerintahkan mereka berdua untuk natab banten tersebut, lalu menyobek peras yang ada di banten pejati tersebut. Ketika kelian banjar ditanya tentang ritual tersebut kenapa harus menggunakan pejati? Menurut keterangan kelian banjar Satriya bahwa dengan menggunakan pejati dianggap bahwa kedua belah pihak sungguh-sungguh akan bercerai dan tidak bisa dinasehati untuk rujuk lagi. Karena banten pejati adalah lingga Ida Sang Hyang Widhi dan mereka kedua belah pihak telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dihadapan Ida Sang Hyang Widhi, ini artinya langkah kedua belah pihak untuk bercerai dilandasi atas pertimbangan lahir-batin. Bagi kelian banjar Satriya sepanjang ritual itu dianggap dapat mengesahkan keinginan mereka berdua, maka proses tersebut di anggap sebagai proses perceraian yang sah sesuai dengan loka dresta yang dilaksanakan banjar Satriya Bandar Lampung. Memang harus disadari bahwa tradisi ritual yang dilakukan ketika suami isteri ingin bercerai tidaklah sama, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip loka dresta yang ditaati oleh masing-masing banjar atau desa adat. Sebagai contoh; bahwa dahulu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat yang ada di Buleleng menggunakan tradisi ritual "mesamsam bija kuning" 187
yang disertai dengan mematahkan uang kepeng yang berwarna hitam(uang koci), kemudian klian adat menaburkan keatas kepala suami isteri yang akan bercerai, hal ini sudah dianggap bahwa kedua belah pihak secara sah bercerai. Tradisi ini juga digunakan oleh krama desa yang ada di wilayah Tabanan. Bagaimanakah tradisi ritual perceraian tersebut pada masa sekarang ini, apakah masih tetap dilestarikan oleh masyarakatnya? Menurut keterangan Putu Suarnaya salah seorang Dosen Undiksa Singajara mengatakan, bahwa bagi banjar dan desa adat yang ada di daerah perkotaan, tradisi mesamsam bija kuning tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi digantikan dengan cara lain, diantaranya "diumumkan oleh klian adat banjar dihadapan krama". Memang diakui, cara yang dilakukan tersebut tidaklah sesederhana seperti yang dinyatakan Suarnaya, selain diumumkan dihadapan krama adat, sebelumnya pasti ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan sebagai tradisi yang wajib dilakukan oleh prajuru, misalnya;dengan membuat banten/canang pengrawos sebagai simbol pesaksi, demikian juga administrasinya sudah tentu tercatat dalam register krama adat. Menurut keterangan Kelian Banjar Satriya (Sudama) apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana telah diuraikan di atas tidak menemui kesepakatan sebagai akibat dari pembagian harta bersama (gono-gini) yang tidak adil, maka prajuru adat dapat menyarankan agar para pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan untuk meneruskan sengketa perkawinannya tersebut ke Pengadilan negeri setempat (wawancara Sudama, 15 Mei 2013). Berdasarkan ketentuan ajaran agama hindu, sebagai mana tercantum dalam kitab Hukum Parasara Dharmasastra IV.15, secara implisit tersirat bahwa perceraian tidak dibenarkan oleh agama hindu, karena perbuatan itu dianggap sebagai dosa besar, larangan tersebut tercantum dalam kitab Hukum Parasara Dharmasastra IV.15 yang menyatakan sebagai berikut: 188
Adusta patitam baryyam, yauvane yah parityajet Sapta janma bhavet stritvam, vaidavyam ca punah punah (Kitab PDS.Sloka IV.15) Artinya : Ia yang meninggalkan seorang isteri yang lugu murni pada masa mudanya, pada waktu itu tujuh penjelmaan berikutnya pasti dijadikan wanita yang menderita kepedihan menjanda pada masing masing penjelmaannya tersebut. Daridram vyadhitam murkham Bharttaram ya na manyate Sa mrta jayate vyali Vaidhyam ca punah punah (Kitab PDS IV.16) Artinya : Ia yang meremehkan suaminya karena kemiskinan dan kebodohan nya, dilahirkan sebagai seekor ular betina pada kelahiran berikut nya, yang disiksa dengan kesulitan hidup menjanda, bahkan pada penjelmaan yang penuh kebencian semacam itu. Apa yang telah tertuang dalam kitab hukum parasara dharma sastra IV.15-16 mengingatkan kepada kita semua. khususnya para grehastin agar tidak menganggap berkeluarga itu hanya sekedar memuaskan nafsu belaka, tetapi lebih dari itu, adalah melaksanakan kewajiban suci yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widhi, karena tugas suci yang harus dilaksanakan oleh manusia adalah meneruskan keturunan-manusia sebagai wadah proses penciptaan manusia oleh Tuhan (Seregig, 2010: 205). 7.2.3 Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa hukum waris, para prajuru adat yang ada di Lampung belum pernah memiliki 189
pengalaman dalam menjalankan peran dan tugas pokoknya dalam menyelesaikan sengketa hukum tersebut, walaupun secara normatif aturan hukum kewarisan telah ada. Dengan tidak adanya sengketa kewarisan yang muncul kepermukaan, bukan berarti di wilayah Lampung tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kewarisan, hanya saja fakta dilapangan menunjukan bahwa para bendesa adat belum pernah melakukan perannya secara utuh dalam memberikan mediasi kepada krama adat yang menghadapi masalah hukum kewarisan. Alasan mendasar adalah bahwa secara normatif hukum adat Bali tidak mengatur secara tegas, apakah hukum adat Bali itu berlaku bagi masyarakat Bali- hindu yang ada di Bali saja atau termasuk juga yang ada di luar Bali. Alasan lain adalah hukum adat Bali belum dikompilasi secara komprehensif, masih tercecer disana-sini, sehingga masyarakat suku Bali belum tahu secara pasti yang mana ketentuan hukum adat yang berlaku bagi krama desa adat. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum yang ditaati umat hindu suku Bali yang ada di Lampung adalah ketentuan-ketentuan adat yang diwarisi secara turun-temurun, yaitu awig-awig adat banjar dan desa adat, awig-awig subak, dan lain-lain. Awig-awig yang disusun secara sederhana tersebut merupakan turunan dari awig-awig yang didapat dari sumber asalnya di Bali, namun setelah ada di Lampung telah disesuaikan dengan desa, kala, patra. Secara prinsip tidak mengalami perubahan, konsep desa adat tetap dijadikan sebagai bentuk masyarakat hukum adat. Hal- hal yang dilakukan dalam desa adat meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ritual keagamaan, yaitu; kegiatan panca yadnya. Awig-awig yang telah disepakati oleh krama adat, sangat ditaati oleh setiap krama. Aktivitas seperti ini sudah berjalan secara otomatis pada setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di wilayah Lampung, sedangkan umat lain, aktivitas ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari di dalam kehidupan krama adat yang ada di Lampung. 190
7.3 Pelaksanaan Upacara Yadnya Dalam aktivitas ritual keagamaan panca yadnya, peranan para prajuru adat yaitu kelian banjar dan bendesa adat sangat dominan, kecuali dalam kegiatan upacara piodalan yang dilakukan di Pura Kahyangan Jagat yang ada ditingkat Kabupaten atau Provinsi Lampung, maka penanggungjawab kegiatan tersebut diambil-alih Ketua Parisada Kabupaten atau Provinsi, namun secara operasional kegiatannya tetap dilaksanakan oleh para kelian/bendesa sebagai pimpinan adat. Kenapa hal ini terjadi? Karena secara kelembagaan desa adat hanya ada pada tingkat desa. Bila mengacu pada konsep desa adat yang ada di Bali, maka seyogyanya lembaga desa adat yang ada di wilayah Lampung sudah terbentuk sampai ke tingkat provinsi. Mengenai nama lembaga harus pula disesuaikan apakah menggunakan desa adat atau desa pakraman, yang terpenting masih mengacu pada filosofi yang telah ada. Hal penting yang harus juga dipertimbangkan adalah aspirasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan krama desa adat yang ada di Lampung. Bisa saja nama yang dipakai adalah mengadopsi nama lembaga yang sudah ada di Bali, dengan melakukan sedikit revisi untuk menyesuaikan bahwa nama lembaga yang akan dibentuk tidak terkesan eksklusif, misalnya: Lembaga Desa Adat Provinsi Lampung berkedudukan di ibukota Provinsi, Lembaga Desa Adat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Lembaga Desa Adat Kecamatan ber kedudukan di Kecamatan. Nama lembaga desa adat yang akan di bentuk tersebut, telah disesuaikan dengan faktor historis dan yuridis yang melandasi lembaga desa adat tersebut, bisa saja diberi nama yang lain, tapi harus tetap mengacu pada susunan asli yang telah diakui oleh hukum negara dan hukum internasional. 191
BAB V PEMERTAHANAN KONSEP DESA ADAT BALI 1. Latar Belakang Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan desa adat di luar Bali mengalami kemajuan yang sangat pesat, bersamaan dengan kehadiran masyarakat Bali-hindu ditempatnya yang baru. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden masyarakat Bali-hindu yang ada di Lampung yang mewakili daerahnya masing -masing mernyatakan walaupun umat hindu asal Bali telah pindah tempat tinggal dan berada di luar Bali, khususnya pada saat ini mereka sudah menjadi masyarakat Lampung, tapi konsep desa adat masih tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan membentuk banjar dan desa adat, yang juga harus sesuai dengan desa, kala, patra. Kegiatan yang dilakukan dalam banjar dan desa adat adalah kegiatan yang berkaitan dengan suka-duka (kegiatan sosial), kegiatan keagamaan dan pendidikan agama hindu (identitas informan terlampir dalam buku ini). Konsep desa adat yang selama ini dikenal telah menjadi pola kehidupan warga masyarakat Bali-hindu, karena konsep desa adat ini telah diakui dan dihormati pemerintah sebagai salah satu persekutuan masyarakat hukum adat yang pada mulanya berkembang di Bali, didirikan oleh Rsi Markandeya ketika dalam perjalanan sucinya, beliau berhasil membuka hutan di Bali (baca: 192
sejarah Bali), namun dalam perkembangannya di Lampung lembaga desa adat ini masih tetap terlokalisir pada tingkat desa saja, dan belum ditingkatkan secara sistemik hingga ke tingkat provinsi. Upaya dalam membentuk sistem lembaga desa adat sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang lebih luas, diyakini mampu menampung aspirasi, mengintegrasikan dan memediasi berbagai kepentingan masyarakat adat Bali-hindu secara konsepsional dan terstruktur dari bawah hingga ke tingkat pusat. Ide/gagasan untuk menuju kearah itu telah dilakukan para penglisir, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Bali, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Bali, dengan membentuk Majelis Utama Desa Pakraman, Majelis Madya Desa Pakraman dan Majelis Alit Desa Pakraman. Pembentukan majelis tersebut secara yuridis berpedoman pada Permendari Nomor: 11 tahun 1984, Permendagri Nomor: 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1979, tentang Desa, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 22 tahun 1999, tentang pemerintahan desa, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Atas dasar undang-undang tersebut, maka Pemda Provinsi Bali mengeluarkan Perda Nomor: 3 tahun 2001, tentang desa pakraman. Dalam membentuk lembaga desa adat di luar Bali, mengenai nama lembaga yang akan dibentuk, tentu harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan (desa, kala, patra), bukan berarti harus memakai nama yang sama dengan nama majelis desa pakraman, juga tidak harus sama dengan nama adat daerah setempat, misalnya menggunakan istilah "penyimbang adat" yang menjadi ciri khas persekutuan masyarakat adat Lampung, sama sekali tidak menjadi suatu keharusan. Walau demikian kewajiban untuk berintegrasi dengan majelis-majelis adat lain yang ada di tempat yang baru khususnya di Provinsi Lampung merupakan 193
suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap desa adat, dengan berpedoman pada "desa mawacara, negara mawatata" yaitu: ketentuan desa adat harus menyesuaikan kepada ketentuan atau peraturan daerah setempat (loka dresta) dan ketentuan hukum negara yang berlaku (sastra dresta). Secara historis Provinsi Bali memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan konsep desa adat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks kesejarahan berkaitan dengan tradisi, adat-istiadat dan budaya Bali-hindu, maka sebagai orang Bali-hindu tidak bisa begitu saja melupakan sejarah leluhurnya sebagai keturunan orang Bali-hindu yang memiliki ikatan Tri Rna baik dengan para dewa, sang pitara dan para Rsi. Dalam kaitannya dengan Pitra Rna, orang Bali tidak bisa begitu saja melupakan leluhurnya yang ada di Bali, tetapi sebaliknya Bali sebagai tanah kelahiran leluhur menjadi "hulu" perjalanan panjang sang atman melalui proses reinkarnasi. Dari keyakinan itulah mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, seni dan budaya Bali-hindu yang diwariskan oleh leluhur tersebut, sebagai wujud pengabdiannya kehadapan leluhur dan kewajiban itu hanya dapat dilakukan dalam lingkup adat yang disebut dengan desa adat. 2. Sebaran Umat Hindu di Lampung Sebagaimana telah dijelaskan pada awal penulisan buku ini, berdasarkan data demografi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, secara kuantitas jumlah penduduk umat hindu yang ada di Provinsi Lampung adalah 998.977 jiwa. Dari jumlah tersebut 99,050 % adalah penduduk hindu asal Bali. Penyebaran penduduk hindu di Lampung cukup merata, sesuai dengan pemetaan penduduk sebagai berikut : 194
2 Sebaran Umat Hindu di Lampung Sebagaimana telah dijelaskan pada awal penulisan buku ini, berdasarkan data demografi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, secara kuantitas jumlah penduduk umat hindu yang ada di Provinsi Lampung adalah 998.977 jiwa. Dari jumlah tersebut 99,050 % adalah penduduk hindu asal Bali. Penyebaran penduduk hindu di Lampung cukup merata, sesuai dengan pemetaan penduduk sebagai berikut: Filsafat Desa Adat Bali PETA DEMOGRAFI LAMPUNG - 2013 KAB. WAY KANAN KAB. LAMPUNG UTARA 32.135 jiwa KOTA BANDAR LAMPUNG 8.762 jiwa KAB. LAMPUNG TIMUR 185.001 jiwa KAB. LAMPUNG SELATAN 244.279 jiwa KAB. TANGGAMUS 27.419 jiwa KOTA METRO 4.940 jiwa KAB.TULANG BAWANG 78.031 jiwa KAB. LAMPUNG TENGAH 304.718 jiwa KAB. LAMPUNG BARAT 7.924 jiwa Gambar di atas: Peta Wilayah Provinsi Lampung tahun 2012 dengan jumlah Gambar di atas: Peta Wilayah Provinsi Lampung tahun 2012 dengan jumlah penduduk hindu sebanyak 998.977 jiwa, yang tersebar di wilayah Kabupaten/ penduduk hindu sebanyak 998.977 jiwa, yang tersebar di wilayah Kota se-Provinsi Lampung tahun 2013. Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2013. Visualisasi data di atas memperlihatkan bahwa penyebaran umat hindu di Lampung cukup merata. Kondisi ini sangat strategis dalam meningkatkan akulturasi seni dan budaya Bali di Lampung, sehingga proses integrasi terhadap tradisi adat dan seni budaya Bali dapat diterima dan berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, desa adat pertama yang dibentuk komunitas hindu di Lampung bernama "Desa Adat Rama Dewa" yang dibentuk tanggal 23 Agustus 1956. Dari sinilah terjadinya perkembangan jumlah penduduk hindu hingga penyebarannya menempati seluruh wilayah kabupaten/kota di Lampung. Perangkat lembaga/majelis keagamaan yang dimiliki umat hindu di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 185 195
Parisada Hindu Dharma Indonesia yang memiliki struktur organisasi dari Provinsi hingga ke tingkat desa. Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI); tingkat Provinsi hingga ketingkat kabupaten/kota. Desa adat yang ada di setiap desa/kampung/pekon yang ada di seluruh wilayah Lampung. Perguruan tinggi hindu swasta (STAH Lampung) dengan prodi pendidikan agama hindu. Pasraman yang aktif melakukan pembinaan siswa hindu berdasarkan data dari Pembimas Hindu Provinsi Lampung terdaftar sebanyak 103 pasraman. Organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Provinsi Lampung. Dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan konsep desa adat, peran serta kelompok-kelompok organisasi tersebut di atas belum berjalan maksimal, bahkan kebijakan parisada belum menyentuh pada upaya pelestarian lembaga desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi warisan dari leluhur, yang dilindungi oleh undang-undang. Aktivitas parisada terkesan apriori terhadap lembaga desa adat, demikian juga belum ada kebijakan signifikan yang dilakukan parisada sebagai langkah strategis dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan konsep desa adat Bali di Lampung, bahkan parisada terkesan memberangus eksistensi desa adat di Provinsi Lampung. Faktanya bahwa parisada saat ini telah membentuk lembaga desa adat yang diberi nama majelis penyimbang adat Lampung asal Bali, yang di nilai tidak sejalan dengan landasan historis, yuridis dan religius yang menjadi roh eksistensi konsep desa adat Bali. Pembentukan lembaga ini terkesan mencari jalan pintas, asalkan tidak bernuansa adat Bali. Kenapa kita harus menghindar dari suatu realitas bahwa faktanya di Lampung, memang telah 196
ada persekutuan masyarakat hukum adat Bali sejak tahun 1956. Melalui tulisan ini penulis berharap kiranya parisada yang ada di Lampung, introspeksi diri, agar memandang masyarakat adat Bali apa adanya dan membiarkan lembaga desa adat berkembang secara alami dan bahkan harus dimotivasi agar konsep tersebut tetap ajeg dan dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh parisada diharapkan tidak memberangus nilai-nilai yang terkandung dalam desa adat yang secara konseptual diharapkan berkembang dan dilestarikan, karena persekutuan adat ini adalah warisan dari para leluhur yang tidak ternilai harganya. Berdasarkan keterangan salah seorang pimpinan parisada, pembentukan lembaga desa adat dengan identitas menggunakan istilah penyimbang adat adalah sebagai kebijakan pasca konflik Bali nuraga yang terjadi pada tahun 2012, yang memberi tekanan psikologis terhadap umat hindu suku Bali yang ada di Lampung. Juga peristiwa Balinuraga telah menurunkan secara integritas dan karakteristik orang Bali sebagai warga masyarakat yang dahulu cukup dihormati oleh orang lain. Atas dasar situasi kondisi sosial yang tidak menguntungkan itu, tanpa berpikir panjang parisada membentuk lembaga-lembaga tersebut, yang penting menyatu dengan organisasi adat setempat yang ada di Lampung. Dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut, penulis berpandangan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut, jelas-jelas telah merugikan krama desa adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, karena apabila hal itu diteruskan eksistensi lembaga desa adat Bali di Lampung akan semakin kabur dan akhir nya punah. Menurut penulis, membentuk lembaga desa adat haruslah berdasarkan pertimbangan sejarah desa adat, yuridis dan religius, kemudian secara teori harus mengacu kepada prinsip-prinsip persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pembentuk 197
lembaga adat dengan latar belakang kekhawatiran yang berlebihan yang di tunjukan oleh para tokoh agama pada tingkat elit, tidak perlu terjadi namun sebaliknya para elit agama di Lampung hendak nya dapat memberikan penjelasan konstruktif kepada kelompok-kelompok adat lainnya, bahwa setiap daerah memiliki persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli yang menyatu dalam sistem kehidupan masyarakat itu sendiri. Banyaknya tradisi, adat dan budaya yang telah berkembang di Lampung merupakan sumber kebudayaan Nusantara yang tidak ternilai dan akan menjadi kekayaan budaya Indonesia. Membangun lembaga desa adat, hendaknya diinspirasi oleh sasanti "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai pilar utama bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangan hukum ketatanegaraan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai etik Pancasila, yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan lembaga desa adat, bukan menjiplak nama majelis adat lain yang sudah ada, dimana eksistensi majelis adat tersebut juga memiliki latar belakang sejarah, yuridis dan religius yang menjadi ruh dari majelis adat yang dibentuknya. Pembentukan lembaga desa adat secara konseptual harus berpedoman kepada latar belakang sejarah eksistensi desa adat Bali yang ada di Lampung, sehingga pembentukan lembaga desa adat di Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara historis, yuridis dan religius. Apabila mengacu kepada nilai- nilai etik Bhinneka Tunggal Ika dan penghormatan negara terhadap keanekaragaman tradisi, adat-istiadat dan seni budaya, seyogyanya perbedaan nama majelis adat yang ada di Lampung tidak di generalisasi sebagai sumber konflik sehingga para pihak yang tidak bertanggungjawab dengan leluasa memanfaatkan situasi kondisi tersebut sebagai komoditas politik. Latar belakang historis, yuridis dan religius lembaga desa adat yang dibentuk oleh umat hindu Bali sebagaimana diuraikan 198
diatas, memiliki asal-usul bahwa lembaga desa adat yang kita kenal sekarang ini, dahulunya merupakan kelompok-kelompok para pengikut Rsi Markandeya yang sengaja dibentuk dengan aturan-aturan bersifat internal dan kemudian ditetapkan sebagai peraturan kelompok yang dipedomani oleh kelompok tersebut. Kelompok masyarakat yang dibentuk Rsi Markandeya disebut dengan nama desa, sedangkan tempat Rsi Markandeya membagi bagikan areal tanah tersebut dinamakan"desa puakan" dan tempat peristirahatan beliau selama beliau dan pengikutnya merabas hutan di Bali dinamakan "Desa Taro", yang terletak di wilayah Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Mengingat desa Taro adalah tempat payogan Rsi Markandeya, maka desa Taro dikenal sebagai desa pertama yang ada di Bali. Berkaitan dengan hal itu, analisa dari penulis bahwa "dalam merabas hutan tersebut, sudah pasti memerlukan waktu yang cukup lama, untuk melindungi sang brahmana yaitu Rsi Markandeya, maka para pengikutnya terlebih dahulu mendirikan tempat peristirahatan (payogan) untuk Rsi Markandeya dan barang kali sudah dapat dipastikan beliau dijaga oleh para pengikutnya agar terhindar dari binatang buas. Dan, kemungkinan juga tempat payogan Rsi Markandeya sudah tertib seperti sebuah perkampungan. Alasan inilah yang kemungkinan dijadikan sebagai dasar menjadikan desa Taro adalah desa pertama yang ada di Bali. Desa yang dibentuk tersebut memiliki struktur kepengurusan yang saat ini disebut prajuru adat, bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, juga memiliki kekayaan sendiri dan batas- batas wilayah tertentu. Pembentukan kelompok-kelompok yang kemudian disebut desa pada waktu itu bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pengikut Rsi Markandeya yang jumlahnya ribuan. Mengingat desa yang dibentuk tersebut memiliki aturan- aturan internal sebagai pedoman etika perilaku bagi anggotanya. 199
Dalam perkembangannya kemudian, setelah Belanda berkuasa di Bali, desa yang memiliki aturan-aturan internal tersebut setelah diteliti oleh Van Vollenhoven, kemudian diperjelas lagi dengan penemuan VE.Korn bahwa desa yang ada di Bali adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang dinyatakan sebagai republik kecil yang disebut dengan desa adat. Secara historis, sejak dahulu desa adat yang dibentuk masyarakat suku Bali belum pernah menggunakan sebutan"penyimbang adat" sebagai identitas dari kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Bagi suku Bali-hindu dimanapun bertempat tinggal mereka akan hidup berkelompok dengan membentuk banjar dan desa adat, hal ini sangat disadari oleh mereka bahwa pola kehi dupan desa adat ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu juga penulis uraikan, bahwa yang disebut dengan akul turasi budaya, bukan berarti harus melebur organisasi adat yang dimiliki umat hindu suku Bali ke dalam organisasi adat setempat yang secara historis dan religius memiliki landasan yang berbeda, tetapi yang dimaksud adalah mengintegrasikan desa adat Bali ke dalam forum lembaga/majelis adat se-Provinsi Lampung, sehingga dapat menjalin persatuan dan kesatuan umat melalui tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang beraneka ragam yang ada di Provinsi Lampung. 3. Strategi pemberdayaan desa adat Bali Kata pemberdayaan secara harfiah diartikan sebagai daya atau kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh desa adat untuk melaksanakan aktivitas disegala bidang kehidupan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Pemahaman ini penting untuk dibudayakan, dengan maksud untuk melihat kemampuan lembaga desa adat dalam memberdayakan sistem organisasi untuk dapat melestarikan adat-istiadat dan seni budaya Bali yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat hindu Bali dimanapun mereka berada. 200
Dalam membangun strategi pemberdayaan desa adat menurut IBG.Gunadha (2008: 29), setidaknya ada enam faktor yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan desa adat; pertama, faktor agama yaitu agama hindu yang dijadikan sebagai sumber nilai dan jiwa; kedua, faktor alam dan lingkungan (palemahan) sebagai ruang berlangsungnya suatu aktivitas desa adat; ketiga, faktor krama adat (pawongan) sebagai faktor pelaksana aktivitas adat-istiadat, budaya dan agama; empat, faktor seni budaya sebagai wujud aktivitas desa adat; kelima, adanya awig-awig sebagai seperangkat aturan yang berfungsi mengatur sistem kehidupan desa adat; dan keenam, faktor ekonomi yang dapat diberdayakan sebagai lembaga perkreditan desa (LPD). Keenam faktor tersebut diatas saling terkait satu sama lainnya sebagai satu kesatuan sistem yang harus diberdayakan bersama untuk mewujudkan keharmonisan dalam penataan parhyangan, pawongan dan palemahan. Keenam faktor tersebut di atas lebih lanjut diuraikan IBG.Gunadha sebagai berikut: 3.1 Faktor Agama sebagai sumber nilai dan jiwa Faktor pertama yang menjadi dasar dalam pembentukan desa adat adalah adanya faktor agama haruslah satu keyakinan, yaitu agama hindu, karena segala aktivitas yang dilaksanakan di desa adat adalah implementasi dari ajaran agama hindu, baik secara individu maupun komunal. Keberadaan pura kahyangan tiga atau pura kahyangan desa merupakan syarat mutlak dalam pembentukan desa adat. Hal ini semakin memperkokoh fungsi dan kedudukan desa adat sebagai lembaga tradisional yang bersifat religius. Dengan demikian, maka pemberdayaan desa adat harus dimulai dari kesamaan pandangan dan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama hindu, melalui peningkatan pembinaan terhadap krama desa adat, yang menyangkut ajaran Tattwa, Susila dan Upacara. Dalam kaitan ini kehadiran desa adat dibutuhkan sebagai media dalam mendalami dan meningkatkan 201
sradha dan bhakti kehadapan Ida Sang Hang Widhi. Selain itu, lembaga desa adat juga harus menjadi sarana dan pusat kegiatan sosial keagamaan yaitu Panca Yadnya. 3.2 Faktor Palemahan (Wilayah Desa) Seringkali wilayah suatu desa (palemahan) dimaknai sebagai suatu tempat krama adat dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan masyarakat hindu sehari-hari. Padahal sebenarnya palemahan desa merupakan miniatur kosmologis, yang meliputi; alam atas yang disebut swahloka, alam tengah yang disebut bhuah loka dan alam bawah yang disebut bhurloka yang dipersatukan. Dalam penataan palemahan desa yang mempersatukan wilayah nilai-nilai sakral dan profan, ditandai dengan adanya penataan tata ruang yang dibagi kedalam wilayah prhyangan pawongan dan palemahan. Dengan memahami hal ini, sudah pasti kita sepakat bahwa sesungguhnya desa adat patut kita lestarikan, karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial dan mahluk ciptaan Tuhan. Permasalahan lain yang sering muncul belakangan ini adalah, pembentukan lembaga desa adat di Lampung sering dijadikan sebagai tameng oleh masyarakat Bali-hindu misalnya: Kelompok masyarakat Bali di wilayah Mesuji Lampung yang melakukan perambahan tanah register (tanah negara) dengan alasan untuk menyambung hidup, setelah ditelusuri ternyata banyak orang-orang Bali yang menjadi spekulan tanah dikawasan Register-45 Mesuji Lampung, yaitu: Di desa Moro-moro yang sebagian besar mereka ada di wilayah itu adalah umat hindu. Saat ini lokasi tersebut belum disahkan sebagai desa definitif. Di tempat tersebut masyarakat suku Bali sudah membentuk desa adat dan mendirikan pura desa dilokasi itu, padahal lokasi itu belum menjadi hak miliknya. Kalau mengacu kepada ketentuan astabumi, dalam pembuatan pura hendaknya tanah yang digunakan 202
sebagai areal pembangunan pura adalah tanah hak milik yang sah (ada sertifikat) yang khusus diperuntukan untuk pura itu, sehingga keberadaan bangunan pura di kemudian hari tidak ada yang menggugat, apalagi sampai di sidang pada pengadilan. Bila hal ini terjadi, maka kesucian pura akan hilang dan pura menjadi leteh, tidak patut dijadikan sebagai tempat untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi. Fenomena yang terjadi di Lampung, ketika masyarakat suku Bali-hindu menduduki areal tanah yang bukan hak milik nya (tanah register) mereka lalu mendirikan pura kahyangan desa yang secara tidak langsung pura yang didirikan tersebut dijadikan tameng oleh kelompok yang mendirikan pura itu untuk melegalkan keberadaannya, yang ternyata perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Selain tempat diatas di wilayah yang lain seperti; dusun Pelita Jaya, dusun Simpang D, dusun Pekat dan dusun Brabasan, saat ini ribuan umat hindu asal Bali menempati areal tanah register 45 (tanah milik negara) dan mereka dinyatakan sebagai perambah tanah negara. Langkah-langkah positif yang harus dilakukan para prajuru desa adat adalah secara terus-menerus wajib memberi pengertian kepada umat hindu yang ada di Lampung, agar tidak melakukan perambahan tanah register (tanah negara) karena perbuatan tersebut melanggar hukum, juga tidak menduduki/menguasai tanah yang bukan hak miliknya. Apalagi dijadikan sebagai pura kahyangan desa, sikap dan perilaku ini mengandung resiko yang sangat besar terhadap pelestarian lembaga desa adat. Yang pasti, perilaku seperti itu akan dapat merugikan kita semua sebagai umat hindu, terutama umat hindu yang ada di Lampung. 3.3 Faktor Pawongan (Krama Adat) Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan kumpulan masyarakat suku Bali yang beragama hindu, mengikatkan diri menjadi satu kelompok atas dasar kesatuan 203
tradisi, budaya dan tata krama pergaulan hidup umat hindu. Menurut IB.Gunadha, dalam konteks kesejarahan, masyarakat Bali mengenal istilah desa yang disebut kraman (dalam prasasti ditulis keraman), kata desa diketahui pertama dalam prasasti Dauna di pura Bukit Indrakila pada tahun 942 M (prasasti Bali I, 1954:71-72), kemudian dalam prasasti lain ditemukan di desa Trunyan pada tahun 911 M. Istilah desa yang digunakan pada waktu itu adalah Vanua atau Banua. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wujud desa pada masa itu merupakan pemukiman sekelompok orang yang telah mendiami daerah tertentu yang memiliki pengurus/prajuru desa yang ditunjuk oleh anggota kelompoknya, bila daerah itu ada raja, maka kekuasaan raja tidak mencampuri keadaan di desa, jadi pengelolaan organisasi tradisional ini disebut keraman yang bersifat mandiri (otonom).Mengingat unsur-unsur manusia (krama) menjadi salah satu unsur dalam pembentukan desa. Pemberdayaan desa haruslah diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional dan kecerdasan intelektual. Dengan menguasai ketiga kecerdasan ini, diharapkan krama adat akan memiliki jatidiri/karakteristik yang tangguh dalam menghadapi pengaruh budaya luar yang belum tentu sesuai dengan budaya Bali-hindu yang diwarisi dari para leluhur umat hindu. 3.4 Faktor Seni dan Budaya Bali Identitas yang paling melekat sebagai jatidiri orang Bali adalah nilai seni budaya yang menjadi satu-satunya potensi yang mampu mengangkat nama Bali dicintai masyarakat dunia. Bila dibandingkan dengan potensi yang lain, seperti: sumber daya alam, ekonomi, dan politik. Potensi-potensi ini diyakini belum mampu mempertahankan Bali dari serangan dari luar, apalagi Bali saat ini telah dikepung oleh kekuatan mayoritas, maka Bali akan 204
mudah dapat dihancurkan baik dalam aspek ekonomi maupun dari aspek keyakinan agama yang dianut. Walaupun demikian, berkat potensi seni budaya Bali dan taksu yang melingkari Bali sebagai pulau dewata, maka Bali selalu dicintai dan dijaga oleh dunia sebagai satu-satunya asset pariwisata seni budaya dan spiritual bagi masyakarat dunia Internasional. Perkembangan seni budaya Bali pada mulanya berkembang hanya di daerah Bali saja, tetapi seiring dengan adanya program transmi grasi, maka penduduk Bali tersebar keseluruh wilayah Nusantara, dan bersamaan dengan itu pula konsep desa adat Bali, tradisi dan seni budaya Bali berkembang pesat diluar wilayah Bali terutama di Lampung. Mengacu pada perkembangan seni budaya yang ada di Bali, maka di wilayah Lampung juga banyak dibentuk sekaa- sekaa, antara lain; sekaa gegitaan, sekaa gong, sekaa joget, sekaa bondres dan lain-lain, walaupun secara kualitas belum mampu menandingi seni yang ada di Bali, tetapi setidak-tidaknya seni budaya tersebut telah berkembang diluar Bali yang menjadi salah satu faktor yang membentuk desa adat di luar Bali khususnya di Lampung. Substansi dan landasan pembentukan sekaa-sekaa baik yang ada di Bali maupun yang ada di Lampung, didasarkan atas budaya ngayah dan aktivitas sosial tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada aspek ekonomi bagi yang melakukannya. Perilaku ngayah merupakan konsep kerja tanpa pamerih, yang essensinya adalah menanam karma baik untuk mencapai tujuan hidup menurut ajaran agama hindu yaitu moksartham jagadhita ya ca itti dharma. Wujud dari perbuatan ngayah berupa; mekidung, menabuh gong, menari rejang dewa ketika ada upacara piodalan di pura kahyangan desa atau kahyangan jagat, sehingga seni budaya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan upacara keagamaan dan menja di roh dari sastra-sastra weda, karena pada setiap bait sloka weda dibutuhkan seni dalam membaca dan melagukannya. Tetapi, kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwa eksistensi seni 205
budaya tidak terpelihara secara baik oleh kita semua terutama peran aktif dari para praktisi seni, sehingga seni budaya cenderung dikuasai oleh lembaga-lembaga seni profesional yang berorientasi pada faktor financial (provit oriented) bahkan yang kita sangat sesalkan bahwa tari pendet pernah diklaim sebagai milik budaya Malaysia. Mengapa terjadi demikian? Karena kita mengabaikan karya-karya seni yang kita miliki dan secara yuridis tidak pernah mendaftarkan hak cipta sebagai karya-karya seni monumental yang pernah kita hasilkan. Demikian juga para remaja hindu dan para intelektual asyik bergelut dengan seni budaya India yang dianggap sebagai seni modern dan mudah dipelajari. Sebenarnya di Provinsi Lampung hampir seluruh desa adat memiliki gamelan, hanya saja fungsi dan peran desa adat untuk meningkatkan kualitas dari sekaa gong yang ada masih kurang, sehingga kemampuan sekaa gong dalam penguasaan tehnik menabuh gamelan tidak maksimal. Disamping itu, anggota sekaa gong belum memiliki integritas dan kesadaran yang tinggi untuk melestarikan seni budaya Bali, sehingga generasi muda tidak mendapat ketauladanan dalam memahami seni dan budaya Bali. Selain itu, para praktisi dan intelektual seni baik yang ada di Bandar Lampung, atau yang ada di kabupaten/kota cenderung berjalan sendiri-sendiri, masih kurang greget dalam memajukan seni budaya Bali, sehingga belum mampu membangkitkan motivasi masyarakat adat Bali dalam meningkatkan kualitas seni budaya Bali yang ada di Lampung. Para praktisi, intelektual, pelatih seni dan seniman, hendak nya mampu menggarap Lampung sebagai basis seni budaya Bali kedua di Indonesia, sekedar untuk mengingatkan para tokoh seni, jangan karena tidak ingin dikatakan Seni Bali Centris, lalu para praktisi, para pelatih dan intelektual seni tidak memberikan porsi yang lebih untuk menggarap seni budaya Bali yang kita miliki. Akulturasi budaya sangat perlu, tetapi yang lebih perlu adalah seni budaya Bali yang kita miliki harus digarap secara maksimal, 206
sehingga dalam proses akulturasi seni budaya nuansa seni budaya Bali masih dijadikan basis dari seni yang digarap oleh para praktisi dan pelatih seni. Selain sekaa gong dan tari juga tentang seni lukis dan seni pahat, belum mendapat perhatian serius dari para praktisi dan intelektual seni Bali di Lampung, padahal Lampung memiliki potensi seni yang cukup besar, juga banyak praktisi seni ukir, pelukis dan seni pahat di Lampung. Kondisi ini merupakan tantang an bagi kita semua agar kita sadar, bahwa Lampung memiliki potensi besar sebagai basis seni budaya Bali di luar Bali, dan seperti kita ketahui bahwa jumlah umat hindu Lampung adalah 998.977 jiwa, adalah jumlah terbesar kedua setelah jumlah umat hindu yang ada di Bali. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengkritisi betapa lemah peran para praktisi dan intelektual seni Bali di Lampung. Kritik ini adalah empati penulis pada perkembangan seni budaya Bali di daerah ini, yang dapat dijadikan sebagai cambuk, agar para remaja, pelajar dan anak- anak hindu bangkit motivasinya untuk belajar seni budaya Bali, yang pada gilirannya nanti akan dapat memunculkan kreasi-kreasi seni budaya yang mampu bersaing ditingkat nasional. Potensi menuju kearah itu cukup besar, tetapi anak-anak dan remaja kita harus digugah dan diberikan motivasi agar mencintai seni budaya Bali, ketimbang mereka mencintai seni budaya India yang belum tentu sesuai dengan tradisi, adat dan budaya masyarakat hindu suku Bali yang ada di Indonesia. Fenomena tersebut diatas, perlu disikapi dengan melakukan langkah-langkah strategis bersama untuk mengembalikan peran desa adat sebagai pusat kegiatan dan pengembangan tradisi, adat- istiadat dan seni budaya Bali dengan menyelenggarakan lomba- lomba kreasi seni, baik seni tari, seni karawitan, seni pahat dan seni lukis yang diprakarsai oleh para intelektual dan para praktisi seni, sehingga dapat membangkitkan motivasi krama adat dan generasi muda hindu untuk mencintai desa adat sebagai pusat 207
pembinaan, pengembangan dan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia. 3.5 Awig-Awig (aturan Adat) Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah menetapkan awig-awig atas dasar musyawarah (paruman) krama adat. Awig- awig adalah aturan adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan lembaga adat. Secara normatif awig-awig ini belum pernah dikompilasi sebagai kitab hukum adat Bali, sehingga secara konsepsional awig-awig yang ada di setiap desa adat tidak selalu sama, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Untuk dapat memahami seluruh konsep peraturan awig- awig adat tersebut tidaklah mudah, karena aturan-aturan yang ditulis dan dipedomani oleh lembaga adat cenderung tidak persis sama Awig-awig yang dilaksanakan sejak dahulu belum menjadi hukum positif adat yang dapat dijadikan sebagai landasan bersama dalam sistem kehidupan masyarakat Bali-hindu di Indonesia. Secara materiil sangat difahami bahwa awig-awig adat telah mengakar dalam sistem kehidupan masyarakat adat Bali yang dibentuk atas dasar kesamaan keyakinan, tradisi dan adat- istiadat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat dan berdasarkan prinsip desa mawa cara, meliputi; loka dresta, desa dresta dan kuna dresta, tetapi inti sari dari materi awig-awig tersebut tetap mengacu pada sumber hukum hindu, yaitu: manawa dharmasastra dan kebiasaan-kebiasaan baik yang diwariskan sejak dahulu oleh para brahmana yang bijaksana. Masyarakat adat Bali sangat percaya dengan petuah- petuah para orang tua bijaksana yang langsung disampaikan secara lisan, apalagi yang menyampaikan adalah orang-orang yang disucikan oleh umat hindu, seperti: pandita, pinandita atau rohaniawan. Dengan seringnya diberi petuah-petuah, maka tata cara pelaksanaan adat-istiadat Bali, lama-kelamaan dapat 208
dipahami oleh kalangan remaja, terutama pemerhati hukum adat dan kebudayaan Bali. Ada beberapa alasan yang perlu dimengerti, tentang mengapa dahulu para brahmana menyampaikan ajaran agama hindu secara lisan (oral communication). Dalam kaitan ini, penulis berpandangan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah adanya pengaruh metode upanishad yang artinya duduk dekat dengan guru. Metode Upanishad ini telah diterapkan para brahmana dalam memberikan ajaran suci kepada para muridnya sejak ratusan tahun yang lalu, dimana sejak awal perkembangan ajaran veda metode ini dianggap paling tepat digunakan untuk mendalami ajaran veda dan oleh masyarakat hindu metode ini dianggap sebagai cara yang sangat rahasia dan disakralkan, bahkan dalam lingkungan masyarakat Bali ada ungkapan-ungkapan yang sangat diyakini hingga saat ini yaitu kata ayua wehira artinya jangan membicarakan atau memberitahu orang lain. Makna ungkapan tersebut adalah tidak usah banyak mengobral ucapan kepada orang lain, apabila dipandang tidak perlu, sedikit bicara banyak berbuat. Secara lengkap ungkapan tersebut adalah: ayua wehira tan sidhi palania ila-ila dahat artinya jangan mengobral ucapan kepada orang lain, apabila tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya, tidak akan berhasil apa yang ingin dicapai dan bahkan dapat mengundang bahaya. 3.6 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Lembaga Perkreditan Desa disingkat LPD adalah lembaga keuangan desa yang dicetuskan oleh Prof.Ida Bagus Mantra. Selain LPD, gagasan-gagasan beliau yang lainnya, yaitu: pembentukan majelis pembina lembaga adat-MPLA, majelis tinggi pertimbangan kebudayaan-Listibya, taman budaya-Art Center dan monumen Bajrasandhi. Konsep pariwisata budaya yang digagas IB.Mantra tersebut adalah strategi dalam membentengi Bali dari gempuran budaya luar (asing), sedangkan konsep LPD 209
sendiri merupakan ekonomi masyarakat adat Bali yang berorientasi pada sistem ekonomi kerakyatan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan lembaga desa adat. Pembentukan LPD pada setiap desa adat berfungsi untuk membantu perekonomian krama adat berdasarkan atas nilai-nilai ekonomi hindu. Dalam pelaksanaannya LPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu; dharma, artha dan kama. Apabila ketiga fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan LPD akan tercapai sebagaimana tujuan agama hindu "moksartham jagadhita ya ca itti dharma". Mencermati fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, bagaimana dengan masyarakat suku Bali-hindu yang ada di luar Bali, terutama yang ada di Lampung? Dapatkah keenam strategi pemberdayaan yang dikemukakan IB.Gunadha diamalkan langsung dalam sistem kehidupan orang Bali-hindu yang ada di Lampung? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cermati hasil penelitian penulis tentang sistem kehidupan masyarakat Bali-hindu yang ada di seluruh kota/ kabupaten yang ada di Lampung. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para tokoh/prajuru adat yang ada di desa- desa menyatakan: Pertanyaan 1 : Apakah dalam kehidupan sehari-sehari saudara hidup dalam suatu ikatan kelompok, apabila "ya" sebutkan nama kelompok tersebut dan apakah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan kelompok tersebut? Berdasarkan wawancara terhadap para prajuru dan tokoh adat yang mewakili tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Lampung didapatkan keterangan-keterangan yang intinya menyatakan hal yang sama "bahwa dalam kehidupan sehari- 210
hari umat hindu yang ada di Lampung hidup dalam ikatan adat yang dalam penyebutan nya terdapat perbedaan, yaitu ada yang menyebut banjar adat, ada yang menyebut dusun adat. Banjar adat setara dengan dusun adat, adat gede setara dengan sebutan desa adat dan belum ada yang menyatakan bahwa mereka tidak membentuk banjar dan desa adat. Yang dijadikan pedoman oleh mereka dalam membentuk banjar, desa adat, dusun adat (adat cenik), adat Gede adalah berdasarkan pengalaman dalam kehidupan adat yang pernah dialami sebelum nya oleh mereka di Bali, atau menimba pengalaman dari para orang tua mereka secara turun-temurun. Demikian juga dalam kehidupan keagamaan, pada umumnya mereka menyatakan bahwa "dalam mengamalkan ajaran agama mereka membuat pura kahyangan tiga atau kahyangan desa, tetapi ada juga yang membuat kahyangan tunggal saja, dan juga membuat sanggah atau merajan pada tiap-tiap rumah keluarga". Semua yang dilakukan itu merupakan cermin kehidupan orang Bali sewaktu mereka ada di Bali yang kemudian mereka terapkan ditempat tinggalnya yang baru yaitu di Lampung. Kemudian pada pertanyaan berikutnya penulis menanyakan tentang hambatan- hambatan yang dialami dalam penerapan konsep desa adat Bali di Lampung dengan pertanyaan sebagai berikut : Pertanyaan 2 : Apakah saudara menemui hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti; membuat pura kahyangan tiga atau kahyangan desa, sanggah atau merajan dan bagaimana respon lingkungan masyarakat non hindu yang ada diling kungan saudara? Beberapa tokoh adat atau tokoh masyarakat Bali yang ada di Lampung Tengah (Mangku Misi) dan tokoh adat Lampung 211
Selatan (Nengah Sudiarta) mengatakan bahwa "desa adat merupakan budaya kehidupan masyarakat suku Bali yang tidak bisa digantikan dengan sistem lainnya, karena sistem ini langsung terkait pada pelaksanaan ritual agama, seperti kegiatan upacara panca yadnya, meliputi kegiatan upacara piodalan, upacara manusa yadnya, terutama dalam kegiatan upacara pitra yadnya. Semua kegiatan adat yang disebutkan itu memerlukan bantuan masyarakat adat, karena proses pembuatan upakaranya harus dibuat sendiri oleh para "ahli banten atau sarati". Berkaitan dengan hal tersebut tokoh adat Bali yang ada di Kota Metro Lampung (Ketut Sukerta) dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 memberikan catatan khusus dalam keterangan, bahwa dalam melaksanakan sistem desa adat, dimana terdapat berbagai aktivitas ritual keagamaan, yang harus dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Bali adalah melakukan pendekatan dan hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama lainnya yang ada dilingkungan masing-masing desa adat, demikian juga pendeketan (approad) yang baik dengan aparat pemerintah, sehingga dalam melakukan aktivitas ritual tidak menemui hambatan. Di wilayah Metro- Lampung kehidupan adat tetap dijalankan oleh masyarakat suku Bali, dengan membentuk lembaga adat kota Metro dengan konsep desa adat Bali. Di bawah desa adat terdapat tiga banjar yang dipimpin oleh masing-masing kelian banjar. Pada daerah-daerah yang telah disebutkan di atas, selama ini belum ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas keagamaan seperti; membangun pura desa atau sanggah/merajan, karena sebagian besar bangunan suci yang didirikan tersebut ada di tengah-tengah lingkungan komunitas umat hindu Bali, menurut mereka lokasi ini merupakan keuntungan tersendiri dalam mengimplementasikan konsep desa adat Bali di wilayah Kota Metro-Lampung. 212
Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan fakta- fakta bahwa secara umum sesungguhnya masyarakat non hindu yang selama hidup berdampingan dengan masyarakat suku Bali di Lampung, dalam kehidupan sehari-hari, belum pernah secara nyata ada yang menunjukan pemikiran diskrimatif terhadap suku Bali yang ada di suatu wilayah desa/kampung/pekon/kelurahan, mereka hidup secara rukun dalam satu-kesatuan masyarakat dan struktur pemerintahan desa, mereka menyatakan tidak ada permasalahan krusial yang dihadapi, bahkan mereka mengakui komunitas suku Bali-hindu yang hidup secara berkelompok tersebut, secara sadar telah membangun wilayah tempat tinggalnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan/kampung/pekon yang ada di Lampung. Pertanyaan 3 : Apakah desa adat yang saudara bentuk cukup effektif dalam membangun etika dan moralitas umat hindu yang ada di wilayah saudara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Sraddha dan bhakti saudara kehada pan Ida Sang Hyang Widhi? Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa tokoh adat berkaitan dengan penilaian masyarakat adat Bali dalam penerapan konsep desa adat Bali di Lampung, didapat keterangan-keterangan bahwa lembaga desa adat Bali di nilai sangat effektif dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan sraddha dan bakti umat hindu, khususnya suku Bali. Selain itu, desa adat masih diyakini dapat membentuk etika dan kepribadian umat hindu dalam membangun moralitas. Menurut mereka apabila umat hindu tidak memiliki konsep desa adat, penganutnya akan tercerai-berai dan umat hindu 213
suku Bali akan kehilangan jatidirinya. Akibatnya sraddha umat hindu akan merosot, kemudian sedikit demi sedikit umat hindu akan berkurang dan akhirnya akan punah seperti umat hindu pada zaman Majapahit, dimana pada waktu itu para penganut hindu dipecah-belah melalui kekuasaan, mereka disanjung, dipuji sebagai orang yang modern yang memiliki wawasan global, tapi kita semua lupa bahwa hindu sedang dihancurkan dari dalam dengan cara menghilangkan semua atribut-atribut agama hindu, berupa tradisi ritual, adat-istiadat, seni dan budaya, yang pada giliranya nanti akan punah dan menjadi milik semua orang. Kemudian generasi hindu pada masa mendatang akan bertanya kepada kita "yang manakah tradisi dan budaya Bali-hindu yang asli ? Ketika hal itu terjadi, maka akan timbul penyelasan, bahwa kita telah ikut serta menghancurkan tradisi ritual, adat-istiadat dan seni budaya yang diwarisi dari para leluhur. Pertanyaan 4 : Apakah menurut pandangan saudara konsep desa adat perlu di berdayakan untuk meningkatkan kedudukan dan tanggung jawab nya sebagai majelis adat yang dapat menampung berbagai kepen tingan krama adat? Berdasarkan pertanyaan yang diajukan penulis tersebut, maka responden memberikan keterangan, bahwa eksistensi konsep desa adat perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dengan membentuk lembaga desa adat hingga ketingkat provinsi, karena selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan desa adat, cenderung dilaksanakan secara parsial, hasilnya sering kali tidak tuntas. Bahkan dalam penyelesaian masalah tersebut, hanya didasarkan kepada kepentingan desa adat itu sendiri, sehingga partisipasi desa adat yang lain cenderung tidak ada. Bukan hanya itu, dalam melaksanakan aktivitas keagamaan 214
yang setingkat kabupaten/provinsi, kedudukan prajuru desa adat yang kita percaya sebagai pemegang kekuasaan hukum (awig- awig) tertinggi dalam desa adat tidak berperan secara maksimal dan kewenangan itu telah diambil alih oleh parisada. Secara yuridis ketua lembaga desa adat dinyatakan sebagai hakim peradilan desa, hal inipun juga tidak pernah disadari oleh para prajuru adat yang ada di desa-desa, karena sebagian besar para pengemban fungsi adat di desa-desa, belum memahami secara baik tentang ketentuan hukum dan lembaga adat yang kita miliki. Selain itu, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang prajuru adat di luar Bali sebagian besar diambil-alih oleh 'parisada'. Pertanyaan nya kemudian, apakah sesungguhnya tugas pokok, fungsi dan wewenang parisada? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka para tokoh agama dan tokoh adat perlu duduk bersama untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pengabdian kepada umat hindu tidak tumpang tindih kewenangan atau lebih tepatnya monopoli kewenangan untuk suatu kepentingan yang sesungguh nya tidak penting, bahkan dapat mengaburkan visi, missi organisasi itu sendiri. Demikian juga ketika suatu kekuasaan terletak pada satu orang penguasa, maka situasi dan kondisi tersebut akan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi kekuasaan. Pertanyaan 5 : Bagaimanakah pandangan saudara tentang upakara atau banten; apakah saudara masih memerlukan banten sebagai sarana dalam melakukan pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi atau cukup dengan mengucapkan mantram saja sehingga lebih mudah dan praktis? 215
Dalam kehidupan umat hindu khususnya suku Bali, banten/ upakara mutlak diperlukan sebagai simbol (yantra) untuk melakukan pemujaan kehadapan Ida Sanghyang Widhi. Pada umumnya masyarakat Bali-hindu tidak mengetahui mantra-mantra, bahkan Tri sandhya masih sangat banyak yang belum hafal, maka dalam meng ekspresikan keyakinannya sejak dahulu umat hindu Bali menggunakan banten sebagai simbol untuk mengungkapkan perasaaan cintanya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Tata cara mendekat kan diri kehadapan Ida Sanghyang Widhi itu, didapatkannya dari proses belajar secara praktis yang diwariskan secara turun-temurun. Banten dalam pandangan orang Bali yang ada di desa-desa dimaknai sebagai persembahan kehadapan para dewa dan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas anugrah dan penghidupan yang dianugrahkan para dewa. Pengucapan rasa syukur yang dilakukan umat hindu Bali sangat berbeda dengan umat lainnya. Bagi umat hindu Bali mengucapkan rasa syukur bukan hanya sekedar dalam ucapan atau doa/puji-pujian, tetapi lebih dari itu dibuktikan dengan pengorbanan yang dihaturkan dengan tulus ikhlas yang disebut dengan yadnya (wawancara IGA.Nyoman Suparta, 31 Juli 2013). 4. Pelembagaan Desa Adat sebagai media komunikasi Interaksi sosial antar desa adat yang ada di Lampung belum berjalan sebagaimana hubungan dan tatacara kerja suatu organi- sasi pada umumnya.Komunikasi dilaksanakan hanya sebatas koordinasi antar para prajuru yang belum terintegrasi secara struktural sesuai hubungan dan tata cara kerja yang ada, sehingga pembahasan permasalahan yang terjadi antar desa adat tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh adat dalam mengintegrasikan seluruh lembaga desa adat yang 216
ada di Lampung, belum adanya motivasi dari para tokoh agama hindu, dimana mereka masih menganggap dengan membentuk lembaga desa adat sampai ke tingkat provinsi, masyarakat lokal akan menganggap masyarakat suku Bali menggalang kekuatan, pasca konflik Balinuraga. 4.1 Kerangka Kelembagaan Desa Adat Untuk dapat melakukan komunikasi kelembagaan dengan baik dan konstruktif, maka langkah yang paling tepat adalah meng integrasikan lembaga desa adat yang ada di desa-desa dengan cara mengimplementasikan konsep kelembagaan desa adat, yaitu; pada tingkat kecamatan dibentuk lembaga desa adat kecamatan; pada tingkat kabupaten/kota dibentuk lembaga desa adat kabupaten/kota; pada tingkat provinsi dibentuk lembaga desa adat Provinsi. Apabila hal ini sudah terbentuk, maka sistem ini diyakini dapat membangun komunikasi yang konstruktif dilingkungan masyarakat adat Bali yang ada di luar Bali. Kelebihan pelembagaan dari konsep desa adat Bali ini, bahwa secara konsepsional dalam awig-awig lembaga desa adat telah dicantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur paruman yang bersifat rutin dan paruman-paruman khusus, yang terdiri dari; paruman alit khusus bagi prajuru, paruman madya khusus bagi pengurus dan krama adat secara terbatas dan paruman agung adalah rapat yang diikuti oleh seluruh desa adat sesuai dengan tingkatan nya. Peran pengurus/prajuru lembaga dalam hal ini selain sebagai penglisir di wilayahnya, juga berperan sebagai kepanjangan tangan dari lembaga desa adat yang ada diatasnya. Sistem pengambilan keputusan adalah "kekuasaan sepenuhnya berada ditangan krama adat secara langsung atau perwakilan. Sistem ini akan menjadi sarana komunikasi yang paling effektif untuk menyampaikan informasi dari lembaga diatasnya dan menyerap aspirasi dari krama adat. 217
Dalam rangka penyelenggaraan sistem kelembagaan desa adat ini, disamping terdapat para prajuru desa adat yang terdiri dari para pengurus inti yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekreatris dan Ben dahara, dan juga terdapat unsur manggala desa adat lainnya, yang memiliki kedudukan secara horizontal dalam kelembagaan desa adat, yang juga tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan konsep desa adat, yakni; sabha desa yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli politik, ekonomi, kebudayaan, berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada unsur prajuru desa adat; kertha-desa yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli hukum, berfungsi menyelenggarakan peradilan desa bagi para krama adat yang mengalami permasalahan hukum adat. 4.2 Sabha Desa dan Kertha Desa Windia P. dalam pandangannya tentang perkembangan desa pakraman di Bali, menyatakan bahwa ada kecenderungan desa pakraman di Bali melengkapi lembaga desanya dengan perangkat perangkat prajuru baru yang disebut sabha desa, bahkan ada yang melengkapi dengan perangkat prajuru semacam lembaga peradilan desa disebut kertha desa, selain prajuru yang sudah ada selama ini yaitu prajuru desa. Apakah lembaga ini memberi manfaat bagi desa pakraman atau malah sebaliknya justru menimbulkan berbagai persoalan baru? Secara harfiah data sabha berarti persidangan-pertemuan-rapat. Dengan demikian sabha desa dapat diartikan per- sidangan atau pertemuan atau rapat desa. Pembentukan sabha desa dilatar belakangi oleh fakta-fakta bahwa pada jaman sekarang ini pekerjaan prajuru desa lebih rumit dibandingkan pekerjaan prajuru desa pada jaman dulu, 218
baik dalam hubungan dengan masalah parhyangan, pawongan dan palemahan. Masalah yang dihadapi oleh prajuru desa jaman dulu, terbatas hanya penduduk desa yang beragama hindu saja, yang telah menetap di desa itu. Profesi krama desa sebagian besar sebagai petani, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali dan budaya Bali yang sangat kental. Rata-rata krama desa adat pada jaman itu kurang berpendidikan dan bahkan lebih banyak yang buta huruf. Oleh karena tugas prajuru desa sederhana, maka format struktur dan personalia prajuru juga sederhana. Biasanya terdiri atas beberapa orang saja, dipimpin seorang ketua disebut bendesa, seorang wakil bendesa disebut petajuh, seorang sekretaris disebut sebagai penyarikan dan bendahara disebut juru raksa/petengen. Kadang-kadang dibantu beberapa ketua kelompok atau klian tempek, kalau desa adatnya relatif luas dan penduduknya padat. Pada jaman sekarang ini, keadaan desa pakraman lebih kompleks. Unsur-unsur desa pakraman masih tetap ada, yaitu: parhyangan, pawongan dan palemahan, tetapi substansinya berbeda terutama yang berkaitan dengan pawongan (penduduk), dimana penduduk desa tidak lagi homogen, melainkan heterogen. Krama desa pakraman terdiri atas; krama desa (rang-orang yang beragama hindu), krama tamiu (orang-orang non hindu dan sudah pasti bukan krama desa). Selain itu mengenai bahasa, agama, budaya dan pendidikannya juga beragam. Desa pakraman sekarang ini selain mengurus persoalan krama desa dalam kaitan dengan parhyangan, pawongan dan palemahan, juga berurusan dengan partai politik, penguasa, pengusaha, LSM, peneliti (dalam dan luar negeri), maklar tanah, biro jasa, notaris, pengacara, pedagang asongan, mahasiswa dan lain-lain. Oleh karena urusannya lebih banyak dan kompleks, maka masalah yang dihadapi desa pakraman sekarang menjadi lebih kompleks pula, baik masalah 219
internal maupun masalah external. Situasi dan kondisi inilah yang menjadi latar belakangi kenapa krama desa adat memandang sangat perlu mengadakan perubahan struktur prajuru desa, yang tiada lain sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Pilihan untuk membentuk perangkat kertha desa menurut Windia P., biasanya dilakukan oleh desa pakraman yang wilayah nya luas, terdiri atas beberapa banjar dan jumlah penduduknya sangat padat. Mengenai pola dan fungsinya berdasarkan pada pengamatannya terhadap beberapa sabha desa yang ada dinyatakan, bahwa ada dua pola tugas dan fungsi dalam pembentukan lembaga ini, yaitu: Pertama, lembaga ini dibentuk dengan tupoksi seperti lembaga legislatif dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sabha desa bertugas menetapkan program desa untuk jangka waktu tertentu, memilih prajuru desa dan sekalian mengontrol aktivitas prajuru dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan sabha desa. Bila ditemukan ada penyimpangan atas pelaksanaan program desa, sabha desa berwenang memberhentikan prajuru desa dan bukan wewenang krama desa. Ketua dan anggota sabha desa terdiri dari tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai keahlian tertentu, dan berpandangan jauh kedepan, jujur, dan jernih dalam pemikiran. Sabha desa mempunyai struktur pengurus dan keanggotaan sabha desa. Klian banjar tidak termasuk dalam struktur pengurus dan keanggotaan sabha desa, karena kelian banjar dianggap sebagai perpanjangan tangan prajuru desa yang ada pada masing-masing banjar dan harus dikontrol, sehingga tidak main-main dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Dalam hal ini sabha desa berkedudukan di atas prajuru desa. 220
Keuntungan dalam menggunakan pola ini, antara lain : 1] Perbedaan hak dan kewenangan antara sabha desa dan prajuru desa terlihat jelas; 2] Sabha desa tampil lebih berwibawa dan percaya diri. 3] Krama desa relatif tenang karena tidak lagi ikut-ikutan sibuk memikirkan masalah di desa, termasuk memilih prajuru desa. 4] Prajuru desa tidak mungkin bertindak secara sewenang- wenang. Kerugiannya antara lain: a] Akan terjadi perebutan pengaruh di dalam masyarakat antara prajuru desa dan sabha desa: b] Masing-masing diantara kedua prajuru ini cenderung akan mengaku paling berjasa dalam memajukan desa. c] Rasa persatuan dan kesatuan di desa akan terganggu. 4] Pada suatu saat ada kemungkinan terjadi perselisihan antara prajuru desa dan sabha desa. Kedua, sabha desa dibentuk dengan tupoksi terbatas hanya mendampingi prajuru desa dalam hal-hal merencanakan program dan menyelesaikan masalah-masalah desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian desa. Apabila tupoksi sabha desa seperti ini, biasanya bendesa langsung menjadi ketua sabha desa. Dibantu oleh sejumlah anggota yang terdiri atas para kelian banjar dan tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai keahlian tertentu, memiliki pandangan jauh kedepan, jujur, dan jernih dalam pemikiran. Walaupun sabha desa mempunyai struktur kepengurusan tersendiri, tetapi sebagian personalianya adalah prajuru desa termasuk kelian banjar. Kedudukan sabha desa sejajar dengan prajuru desa, bertugas sebagai pendamping dan partner kerja prajuru desa. Kebaikan pola yang kedua antara lain: 221
1] Tidak mungkin terjadi perebutan pengaruh di masyarakat antara prajuru desa dan sabha desa. 2] Keberhasilan dan kekurangan atas segala prajuru dan pengabdian yang dijalankan oleh kedua lembaga ini akan diakui sebagai milik bersama (duwenang sareng). 3] Walaupun telah ada sabha desa, tetapi pada saat tertentu, ketika desa pakraman akan mengambil suatu keputusan yang amat penting, krama desa tetap berperan serta, karena kedaulatan tertinggi masih ada ditangan krama desa. 4] Lebih menjamin adanya rasa persatuan dan kesatuan di desa pakraman. 5] Tidak mungkin terjadi perselisihan antara prajuru desa dan sabha desa, karena sesungguhnya mereka berada dalam satu tim kerja dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (kasukertan) desa. Sedangkan kelemahannya antara lain : 1] Perbedaan hak dan kewenang an antara sabha desa dan prajuru desa tidak jelas. 2] Penampilan sabha desa kurang berwibawa, kurang percaya diri, nyaris tak bergigi. 3] Prajuru desa masih mungkin bersikap dan bertindak secara sewenang-wenang. 4] Terbuka peluang kolusi antara prajuru desa dan sabha desa, dalam hubungan dengan pengelolaan kekayaan desa. Pertanyaannya kemudian adalah, manakah yang lebih baik? Apakah penampilan sabha desa dengan tupoksi seperti lembaga legislatif, ataukah sekadar sebagai pendamping dan partner kerja 222
prajuru desa? Dalam pandangan Windia P. dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada masing-masing pola sabha desa, beliau memilih pola kedua, yaitu sabha desa dibentuk hanya sebagai pendamping dan partner kerja dari prajuru desa. Tampilan pola ini memang terkesan tidak serius, tetapi sebenarnya serius. Suasana semacam ini lebih memungkinkan untuk mewujudkan tujuan desa adat menuju kasukertan, dibandingkan dengan pola pertama yang tampil seperti serius, tetapi sebenarnya tidak (Prof.Dr.Windia P, SH, MH Guru Besar Hukum Adat Bali FH Universitas Udayana). Menurut penulis apa yang diuraikan oleh Windia di atas, dalam rangka melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestari an desa adat di luar Bali, penambahan unsur-unsur manggala lain nya, yaitu: sabha desa dan kertha desa sebagai mana disebutkan di atas sangat perlu dilakukan, hal ini mengingat permasalahan diluar Bali ternyata lebih kompleks, apabila dibandingkan dengan di Bali, sehingga prajuru desa adat akan merasa lebih ringan beban tugasnya, dibandingkan seluruh tugas dibebankan kepada prajuru desa adat. Selain perangkat sabha desa yang tugas-tugas telah diuraikan di atas, juga yang tidak kalah penting adalah membentuk perangkat prajuru yang disebut kertha desa. Untuk di luar Bali unsur manggala ini akan memiliki tugas yang sangat berat dibandingkan dengan prajuru adat, karena di luar Bali masalah yang dihadapi sangat banyak dan kompleks, selain sengketa internal desa adat, juga akan menghadapi masalah eksternal yang terkait dengan adanya konflik-konflik komunal antar suku yang memerlukan pemikiran orang-orang yang ahli di bidangnya dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, baik di lingkungan internal maupun eksternal, sehingga masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari perselisihan dan perbedaan pendapat akan dapat terselesaikan dengan baik. 223
4.3 Dasar hukum pembentukan lembaga desa adat Membentuk lembaga adat tidaklah mudah, juga tidak seperti membentuk organisasi sosial lainnya yang ada di Indonesia. Pembentukan lembaga desa adat harus memenuhi syarat asal-usul sejarah (historis), latar belakang agama dan hukum keperdataan. Pemenuhan persyaratan hukum materiil yang mengacu kepada pasal 18B UUD 1945, deklarasi PBB 13 September 2007, tentang pengesahan The U.N. Declaration on the rights of the Indigenous Peoples, UU No: 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, Peremndagri No: 11 tahun 1984, Permendagri No: 3 tahun 1997, tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian desa adat sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli, yang masih hidup dan berkembang di masyarakat serta menunjang pembangunan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan daerah Bali No: 6 tahun 1986, tentang kedudukan, fungsi dan peran desa adat sebagai kesatuan masyara kat hukum adat yang ada di Bali, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan daerah Bali No: 3 tahun 2001, tentang desa pakraman. Atas dasar dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berhak mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan untuk tetap tumbuh dan berkembang sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli dan asal usul. Seperti halnya masyarakat adat Bali di Lampung, yang memiliki konsep desa adat yang diimplementasikan secara utuh dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pelaksanaan konsep desa adat di luar Bali, penerapan nya bersifat fleksibel dan luwes, mengacu pada "desa, kala, patra" artinya semua ketentuan atau pedoman yang ada, dilaksanakan dengan pertimbangan situasi kondisi "tempat, waktu, keadaan", yang mana dengan landasan ini, 224
krama adat akan mampu meminim malisir permasalahan yang mungkin diperkirakan akan terjadi. 4.4 Penyusunan Awig-Awig Lembaga Desa Adat Setiap lembaga desa adat memiliki peraturan awig-awig sebagai pedoman dalam penyelenggaraan konsep desa adat. Awig-awig tersebut dahulunya adalah peraturan yang tidak tertulis yang diikuti secara turun-temurun, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang bersumber dari orang-orang suci (brahmana) yang di anggap sebagai sumber etika dan moral yang hidup dan praktis maupun bersumber dari ajaran etika agama hindu. Kemudian dalam perkembangannya saat ini, hampir seluruh desa adat baik yang ada di Bali maupun di luar Bali telah memiliki awig-awig yang tertulis. Penulisan awig-awig tersebut berpedoman kepada awig-awig yang telah ada, yang penulisannya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada jamannya. Fakta-fakta yang telah diuraikan diatas sejalan dengan panda ngan IGP.Antara yang ditunjuk oleh Kelian Desa Adat Pengastulan Kabupaten Buleleng bersama dengan tim lainnya menyusun awig- awig adat desa pengastulan Buleleng. Rancangan awig-awig desa adat pengastulan tersebut telah disusun oleh beliau sejak bulan September tahun 2012 dan baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2013. Dalam menyusun awig-awig tersebut IGP.Antara berpedoman pada format awig-awig yang sudah disahkan oleh pemerintah, sedangkan isinya tetap mengacu kepada ketentuan- ketentuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan lembaga desa adat pengastulan (wawancara, 14 Oktober 2013). Dalam penyusunan awig-awig tersebut di atas, tentunya tidak asal menyusun saja, perlu pengkajian, koordinasi dengan para perangkat desa, dalam hal ini semua aspirasi dan masukan sudah pasti tidak dapat diabaikan begitu saja, harus diputus kan dalam 225
rapat-rapat atau paruman desa adat dengan asas-asas demokrasi, sehingga rancangan awig-awig yang dihasilkan, semaksimal mung kin dapat memenuhi tatanan nilai kehidupan sosial yang menjadi harapan dari seluruh krama desa adat pengastulan Buleleng. 4.5 Aktivitas agama, Adat dan Budaya di Eropa Fungsi dan peranan banjar adat bukan saja dibutuhkan oleh umat hindu yang ada di Indonesia melainkan juga bagi umat hindu Bali yang ada di Eropa, antara lain di; Belanda, Belgia, Perancis, Swedia, Polandia, Jerman. Kelompok umat hindu Bali yang ada di negara-negara tersebut telah memiliki banjar sebagai media untuk mempersatukan umat hindu atau krama. Selain itu, mereka memanfaatkan banjar sebagai sarana untuk mengembangkan tradisi dan seni budaya Bali, antara lain: pada acara persembahyangan hari-hari besar agama, mereka juga melakukan acara megibungan dan megenjekan serta melaksanakan latihan seni karawitan dan seni tari Bali yang sangat digemari oleh warganegara Eropa. Kehadiran Tim kesenian UNHI Bali yang dipimpin oleh IBG. Yudha Triguna tanggal 23 September 2013 di Gedung Hermann Wesselink Belanda, yang melakukan pementasan senitari dan seni karawitan keliling Eropa, dalam program promosi seni dan budaya Bali agar terus dikenang oleh para seniman-seniman Eropa, yang nantinya diharapkan akan menjadi duta-duta seni dari negara Eropa dan juga dapat memberi pengaruh positif kepada penggiat seni budaya Bali di Eropa dan warganegara Eropa agar selalu mencintai seni budaya Bali. Berdasarkan pengamatan terhadap orang-orang Bali yang menetap di Eropa, mereka cukup gigih mempertahankan tradisi, adat dan seni budaya Bali yang kita miliki, sedangkan di Lampung motivasi ini sangat kurang, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi antara lain sikap apriori dari segelintir tokoh agama yang berkuasa 226
dan belum tergeraknya nurani para elit politik untuk membuat acara-acara dalam rangka pelestarian adat dan seni budaya Bali. 4.5.1 Aktivitas Keagamaan di Eropa Pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2013 bertempat di Schalk wijk Houten Belanda penulis dan rekan-rekan peserta program sandwich dan postdoctor melaksanakan acara persembahyangan dan perayaan bersama hari Raya Galungan dan Kuningan dengan krama adat Banjar Sukaduka Nederland. Dalam acara tersebut penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Ida Bagus Agung Trisna selaku Kelian Banjar, berkaitan dengan Banjar adat sukaduka Nederland. Beliau menyatakan bahwa kegiatan sembah hyang dan perayaan bersama hari Kuningan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, karena bagi krama adat di Belanda sangat sulit mencari waktu libur kecuali hari sabtu dan minggu. Oleh karena alasan itulah maka persembahyangan dan perayaan hari suci galungan-kuningan difokuskan pada kuningan yang jatuh pada sabtu. Budaya kerja di Belanda benar-benar tidak mengenal hari libur, kecuali pada hari-hari bersejarah bagi negara Belanda yaitu hari kemerdekaan Belanda dan hari natal dan tahun baru, selain hari itu, mereka pada umumnya bekerja full work 40 jam dalam seminggu, dari hari senin sampai hari jumat mereka menggunakan waktu sepenuhnya untuk bekerja. Jumlah krama banjar sukaduka Nederland adalah 100 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 30 kepala keluarga adalah krama banjar yang suaminya orang Bali-Indonesia beristeri orang Belanda, sedang yang lainnya sebanyak 70 KK adalah wanita Bali yang bersuami warganegara Belanda, yang melakukan perkawinan dengan cara nyentana artinya pihak laki-laki ikut kepihak perempuan dengan melakukan wiwaha secara agama hindu. Gambar di bawah ini adalah akvtivitas keagamaan yang dilakukan di Banjar Sukaduka Nedherland Belanda. 227
Poto aktivitas Banjar Sukaduka Nederland yaitu : kegiatan persembahyangan bersama, tari rerejangan, hiburan tari Belibis, megenjekan yang dilaksanakan pada hari Raya Kuningan tanggal 2 Oktober 2013 228
Dalam menjalankan aktivitas organisasi, banjar sukaduka Nederland juga berpedoman kepada awig-awig yang telah disepakati, yaitu yang berkaitan dengan ritual keagamaan, aktivitas seni budaya Bali, masalah ekonomi banjar diatur secara baik oleh para pengurus (prajuru) yang memimpin banjar adat Sukaduka tersebut. Dalam kegiatan ritual keagamaan aktivitas yang dilakukan baru sebatas persembahyangan bersama pada setiap hari raya Kuningan. Banjar adat Sukaduka Nederland memiliki juga sekaa gong yang baru berdiri 6 bulan yang lalu (pertengahan tahun 2013) yang anggotanya terdiri dari orang Bali laki-laki yang kawin dengan wanita warganegara Belanda dan enam orang warga negara Belanda laki-laki kawin dengan wanita Bali. Kegiatan seni karawitan atau gamelan sangat digemari di Belanda. Orang Belanda yang isterinya orang Bali sangat senang belajar seni karawitan, sedangkan anak-anaknya hampir seluruh nya ikut serta belajar menari, bahkan mereka tidak tanggung- tanggung, seperti yang dilakukan oleh seorang wanita Bali asal Singa raja nama Ketut Sukemi yang kawin dengan seorang lelaki warga negara Belanda nama Joan Blijleven, mempunyai seorang putri bernama Putu Stephani, sengaja mengirim putrinya ke Bali untuk belajar menari dan hasilnya sangat memuaskan bagi sang ibu, pada perayaan Kuningan tanggal 2 Oktober 2013 yang lalu, Stephani sebagaimana terlihat pada gambar diatas mementaskan Tari Belibis yang sangat bagus dan mendapatkan aplaus dari seluruh umat yang hadir dalam perayaan tersebut. Selain kegiatan gamelan dan tari Bali, gambar di atas telah memberikan informasi kepada kita semua, bahwa dalam acara perayaan Kuningan tersebut krama Banjar Sukaduka Nederland juga melaksanakan tradisi "megibungan" yaitu kegiatan makan bersama sesuai tradisi yang biasanya di Bali dilaksanakan pada 229
setiap acara adat. Sehabis megibungan, mereka bernyanyi yang kita kenal deng an acara megenjekan. Kegiatan tersebut diikuti oleh ibu-ibu dan krama banjar, mereka menyanyi bersahut- sahutan sehingga pera yaan Hari Kuningan suasana menjadi sangat meriah. Setelah selesai acara megenjekan dilanjutkan dengan hiburan band akustik yang anggotanya 3 orang laki-laki Bali, yang membawakan lagu-lagu pop Bali dan pop Barat dengan apik dengan alunan suaranya yang merdu. Menurut Herbert dan Joss warganegara Belanda (Gambar A di atas) yang telah masuk hindu merasa senang dan bangga dengan kebudayaan Bali, terutama tradisi dan seni budayanya yang dianggap sangat unit dan baik, penuh seni dan tradisi-tradisi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena kecintaan nya dengan kebudayaan Bali, mereka dengan sukarela terus mempromosikan kebudayaan Bali di Belanda melalui pentas-pentas tari Bali yang dikuasai oleh anak-anak mereka dan demontrasi pemenntasan gamelan Bali, walaupun hanya itu yang mereka ketahui. Selain itu kedua respondn tersebut juga menyatakan sebagai berikut : Saya sangat menyadari, bahwa dari pengetahuan sejarah saya mengetahui, dahulu bangsa kami (Belanda) pernah menjajah Indonesia, membawa banyak benda-benda budaya ke Belanda, tetapi kini saya menikah dengan wanita Bali dan saya sering pulang ke Bali. Saya menyadari bahwa budaya Bali sangat terkenal di dunia dan saya ikut merasa bangga karena saya telah menjadi bagian dari orang Bali (wawancara dengan Herbert dan Joss, 2 Oktober 2013). Dalam acara perayaan Kuningan tersebut IBG. Agung Trisna juga menyatakan, bahwa manfaat yang dirasakan dalam melaksana kan konsep banjar di negeri Belanda adalah untuk 230
mempererat persaudaraan diperantauan, melestarikan tradisi dan budaya Bali. Mereka orang-orang Belanda yang isterinya wanita Bali yang telah masuk hindu merasa senang dan bangga, karena telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya Bali yang sangat terkenal di dunia. Dalam kegiatan sembahyang bersama untuk seluruh umat hindu yang ada di wilayah Eropa, dilakukan di Pura Agung Santhi Bhuwana Belgia yang dijadikan sebagai pura kahyangan jagat di Eropa, termasuk banjar adat Nederland di Belanda, juga melakukan persembahyangan di pura tersebut ketika akan piodalan (Hasil wawancara di Schalkwijk Houten Belanda, 2 Oktober 2013). Menurut keterangan Made Wardana, selaku kelian banjar di Brussel yang mengempon pura tersebut menyatakan, bahwa setiap hari sabtu dan minggu pura Agung Santhi Bhuwana Brussel sangat ramai dikunjungi oleh warganegara dari negera-negara yang ada Eropa. Banjar adat Brussel sebagai pengempon pura tersebut memiliki anggota sebanyak 30 KK. Umat hindu secara keseluruhan berjumlah 120 jiwa, terdiri dari lelaki Bali yang bersuami orang Eropa 6 KK dan perempuan Bali yang bersuami orang Eropa 24 KK. Dalam acara keagaman yang dilaksanakan oleh Banjar adat Sukaduka Brussel dalam memperingati dan merayakan hari raya Galungan dilakukan secara bergiliran di rumah krama banjar, sedangkan pada hari raya Kuningan mereka melakukan persembah yangan di pura Agung Santhi Bhuwana Brussel. Made Wardana selaku kelian banjar menyatakan bahwa struktur kepengurusan adat banjar Brussel sangat simpel;satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara, dan banjar ini memiliki pecalang banjar sebanyak dua orang yang satunya berkebangsaan Belgia. Gambar di bawah ini kegiatan research di pura Agung Santhi Bhuwana Brussel. 231
Kegiatan Tirtayatra di Pura Agung Santhi Bhuwana, Pairi Daisa Cambron Casteau Brussel-Belgia (Poto, 26 Oktober 2013). 4.5.2 Aktivitas Seni Budaya Bali Aktivitas lainnya yang dapat direkam dalam observasi yang dilakukan penulis adalah kegiatan latihan senitari dan seni kara witan Bali yang dilakukan oleh para penggiat seni atau seniman asli berkebangsaan Belanda yang dilatih oleh Ketut Sudanegara. Beliau berdomisili di kota Helsinki Swedia. Ketut Sudanegara dikenal sebagai pelatih di wilayah Eropa. Dalam profesinya 232
sebagai pelatih senitari dan seni karawitan, beliau sudah 25 tahun melanglang buana untuk mempromosikan dan menyebarkan senitari dan seni karawitan Bali di daratan Eropa tepatnya sejak tahun 1988. Selain Ketut Sudanegara, tentu saja Made Wardana juga berperan besar dalam memajukan seni budaya Bali di daratan Eropa. Kedua-dua nya adalah jebolan ASTI Denpasar (sekarang- ISI Bali). Dalam kaitannya dengan aktivitas para penggiat seni budaya Bali yang ada di Belanda, penulis akan menguraikan beberapa pandangan yang dilontarkan oleh para penggiat seni tari dan seni karawitan berkebangsaan Belanda adalah sebagai berikut: Aafke Dejong penari Bali asal Belanda yang sangat lancar berbahasa Indonesia, adalah sosok wanita yang sangat mencintai seni dan budaya Bali. Dalam pernyataan yang disampaikannya, menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis kepadanya akan diuraikan sebagai berikut : Pertanyaan 1: Siapakah nama anda dan sudah berapa lama anda belajar tari panyembrama tersebut?Siapakah yang melatih anda, dimana anda berlatih dan sudah berapa banyak jenis tarian yang anda kuasai? Pertanyaan 2: Mengapa anda memilih seni tari Bali dan apakah alasan anda sehingga tari Bali dapat menggerakkan hati anda untuk tahu dan kemdian berlatih secara maksimal? Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan penulis, lalu Aafke Dejong menjelaskan, bahwa ia sangat berterima kasih atas apresiasi yang disampaikan penulis, dengan rendah hati ia menyata kan bahwa ia masih terus harus belajar, dibandingkan dengan orang Bali yang memiliki ketrampilan yang spesial dan juga kebudayaan 233
yang sangat intimewa dan agung. Aafke menyatakan bahwa dia dilatih oleh seorang guru tari bernama Jero Made Puspawati yang beralamat di Puri Ksatrya Jalan Veteran Denpasar, dan saat ini ia telah banyak menguasai tarian Bali. Dalam usahanya membuat kostum semua tari yang telah dikuasainya itu, Aafke mengatakan, bahwa ia mempunyai teman bernama Esther Boskaljon alumni Universitas Fashion Desain di Kota Den Haag, yang tertarik untuk merancang kostum tari Bali, karena neneknya dahulu pernah tinggal di Indonesia. Kini Aafke telah memiliki semua kostum tari yang dirancang oleh temannya itu dengan menggunakan bahan- bahan kain dari Belanda, menurut Aafke kostum hasil rancangan temannya tersebut sangat mirip dengan aslinya. POTO DISAMPING Penari asal Belanda nama : Aafke Dejong berlatih tari panyembrama di Base Camp Seni Amsterdam Belanda (06-11-2013) 234
Dalam percakapan yang dengan Aafke Dejong dilaksanakan ditempat latihan di Amsterdam Belanda, penulis mengajukan bebe rapa pertanyaan, antara lain; sejak kapan belajar tari dengan Jero Made Puspawati? Dimana anda belajar menari tersebut? Berapa jenis tarian yang anda sudah kuasai? Kapan pertama kali anda ke Bali dan dalam rangka apa anda ke Bali? Atas pertanyaan yang penulis ajukan tersebut, yang bersangkutan memberikan penjelasan sebagai berikut : Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan bapak dengan upaya saya untuk menyebarkan seni budaya Bali di Belanda bersama teman-teman saya. Dan, saya menyadari sebagai orang Belanda memang tidak memiliki keterampilan yang sama tingkatannya dengan orang asli Bali, tetapi saya memang sangat mencintai budaya dan seni Bali dan itulah yang membuat saya selalu ingin terus berlatih. Mudah-mudahan upaya saya cukup mampu 'menularkan' supaya lebih banyak orang di negara ini akan merasa tertarik terhadap budaya Bali. Selain menari, saya juga bekerja sebagai administrasi dalam sebuah praktek dokter gigi di Arnhem. Sebenarnya keinginan saya untuk belajar tari Bali muncul sejak umur 10 tahun, pada waktu itu tahun 1993, saya melihat buku-buku dengan foto-foto penari Bali dan saya langsung tertarik. Sesudah tamat sekolah Dance Academy Roterdam (sekarang namanya Codarts Dance Academy, spesialitas tari ballet dan modern Barat dan jazz dance), pada waktu itu umur saya 21 tahun, saya pergi belaja di Bali untuk berstudi di STSI Denpasar selama satu tahun yang dibiayai oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu saya belum pernah menari tari Bali dan juga belum bisa berbahasa Indonesia,maka kuliah di STSI waktu itu masih terlalu sulit buat saya. 235
Sebagai orang asing saya tidak ingin melewatkan waktu, saya mengambil pelajaran praktik tari tambahan, ternyata lebih baik saya belajar secara langsung dari guru pribadi yaitu Ibu Jero Made Puspawati di Puri Ksatiya Jalan Veteran Denpasar. Pada waktu itu saya langsung ikut belajar tari Bali di hotel Tanjung Sari di Sanur dengan jadwal 2 kali seminggu. Ibu Jero Made dan Ibu Agung Susilawati juga mengajar di hotel tersebut. Itu merupakan pengalaman sepesial buat saya sebab pada waktu itu saya latihan tari masih diiringi gamelan hidup. Selain itu,setiap hari saya pergi ke rumah Ibu Jero pada jam 9 pagi sampai jam 12 untuk betul-betul belajar tari Bali dari dasar. Pertama saya mulai dengan tari condong, sebab Ibu Jero memberi tahu bahwa kalau tari condong merupakan tari dasar semua tarian wanita. Dan juga maksud Ibu Jero untuk mulai dengan tarian yang sangat rumit itu, supaya sesudah menguasai tari condong tarian yang lain akan lebih cepat tertangkap dan dimengerti.Habis belajar tari condong saya belajar tari Legong Keraton beberapa macam: Lasem, Jobog dan Kuntul, juga tari Oleg tambulilingan, Panji Semirang dan tentu saja juga Tari Panyembrama, Pendet, Gabor dan sebagainya. Kalau tari Teruna jaya saya belajar dari Ibu Gusti Ayu Sukmawati (Semara Ratih di Ubud). Juga saya memper dalam tari Oleg, Tambulilingan pada Ibu Gusti Ayu Raka Rasmi (dari Peliatan), sebab karena ukuran badan saya tinggi katanya saya cocok sebagai penari Oleg. Kemudian sesudah satu tahun di Bali, saya kembali ke Belanda dan masuk Universitas Leiden untuk berstudi Bahasa Indonesia selama 4 tahun. Dan setelah saya tamat kuliah bahasa Indonesia di Universitas Leiden Belanda, saya kembali lagi tinggal di Bali selama 5 tahun untuk memperdalam tari Bali dan saya sempat kerja di Museum Puri Lukisan. Saat ini saya kembali tinggal di 236
Belanda, sebab tidak ada uang lagi untuk tinggal di Bali, saya terpaksa belajar tarian Bali yang baru dari youtube, seperti tari Cendrawasih, tari Kembang Girang dan tari Sekar Jempiring. Sekarang ini di Belanda saya memiliki group bernama Dwi Bhumi, website: didirikan pada tahun 1999 terdiri atas kira-kita 7 orang penari, kebanyakan orang Jawa, Bali dan juga orang "Indo": campuran Indonesia-Belanda. Kami ada pentas kira-kira 3 kali sebulan di seluruh Belanda. Saya merasa senang bisa membantu penelitian yang bapak lakukan dan maafkan saya, jika banyak kesalahan bahasa, sebab sudah lama saya tidak ke Bali. (wawancara, 14 Nopember 2013). Mencermati seluruh jawaban dari pertanyaan penulis kepada responden bernama Aafke artinya ia adalah lulusan program D- 1 pada STSI Denpasar, karena ia menyatakan kuliah hanya satu tahun. Aafke Dejong banyak belajar tarian di Bali berdasarkan kursus (privat). Hal inilah yang menempa Aafke Dejong untuk layak dinyatakan sebagai seorang penari Bali. Keterangan tentang pengalaman yang disampaikan Aafke Dejong tersebut merupakan cermin tentang kecintaan orang Belanda terhadap seni budaya Bali. Sikap tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi kita sebagai orang Bali yang seharusnya gigih belajar, mendalami seni budaya Bali yang kita miliki dan sudah dikenal dunia internasional. Penggiat Seni Karawitan asal Belanda : Cees Rot adalah seorang seniman musik modern ber- kebangsaan Belanda yang saat ini menjadi penggiat seni karawitan Bali di Sekolah Hermann Wesselink Collage Den Haag Belanda, dalam wawancara dengan penulis menyatakan, bahwa seni karawitan Bali adalah seni yang sangat dinamis, untuk dapat menguasai musik ini membutuhkan konsentrasi dan felling yang kuat serta ketekunan dalam melaksanakan latihan. 237
Berbeda dengan gerakan seni kara witan Jawa yang relatif lambat dibandingkan dengan seni karawitan Bali. Ketika ditanya sudah berapa lama berlatih ia mengatakan baru bertemu tigakali dengan pelatih, tetapi Cees Rot menyatakan dalam kesehariannya ia terus berlatih lagu tari Tenun yang diajarkan oleh pelatihnya Ketut Sudanegara, S.St. Menurutnya, ia merasakan kesulitan untuk dapat menguasai kendang dengan sempurna, selain ia harus sejalan dengan bagian ugal yang memimpin gamelan, dia juga harus bisa memberi aba-aba kepada semua pemain. Baginya untuk dapat menguasai kendang dengan baik, akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan harus meluangkan waktu latihan setiap hari walaupun hanya satu jam. Ketika ditanya penulis tentang "apakah yang membuat ia tertarik dengan musik tradisional Bali?", Cees menjawab bahwa pada tahun 1979, ia pernah tinggal di Bali selama enam bulan, sebagai pemusik modern, ia juga tertarik dengan seni musik tradisi onal Bali dan setelah enam bulan di Bali pada kunjungan berikut nya ia mengajak istrinya untuk pergi ke Indonesia dengan naik sepeda, tujuannya adalah Danau Toba dan cita-citanya itu telah berhasil dilaksanakan. Saat ini Cees mengajar di sebuah sekolah ber nama Hermann Wesselink Collige di Den Haag Belanda. Mata pelajaran yang diajarkan Cees Rot adalah musik modern, musik tradisional Bali dan matematika. Cees Rot sering merasakan kerinduan dengan pulau Bali, untuk menyalurkan bakat yang dimiliki nya, ia mengundang pelatih seni karawitan Bali dari Helsinki Swedia bernama Ketut Suda negara. Sebagaimana pernyataan Cees anggota group musik tradisional lainnya juga mengatakan hal yang sama, bahwa musik Bali memiliki daya tarik tersendiri, apabila lama tidak mendengar musik Bali, mereka merasakan kerinduan untuk memainkan gamelan Bali, dengan nada musiknya yang khas merasuk ketelinga. Lain lagi dengan Mark yang menyatakan, ia belajar seni karawitan di Ubud selama 15 tahun dan Bulan Juni 2013 yang lalu 238
Mark baru pulang dari Ubud. Cukup banyak seni karawitan Bali yang ia kuasai, terutama tari klasik; tenun, panyembrama, pendet, legong dan bermain gender yang biasanya dimainkan sendiri, tapi ini dimainkan berdua, sama-sama memegang satu pemukul gender, suaranya hampir sama, sesekali terjadi kesalahan karena terlambat, tetapi karena sudah hafal dengan lagu yang dimainkan, maka kesa lahan itu tidak mengurangi hasil suara yang terdengar oleh penulis. Gb.1 Gamelan Bali-Gb.2 dan Gb.2 Mr.Cees Rot main kendang-Gb.3 Sekaa Gong Belanda pimpinan Mr.Cees Rot (Poto:Den Haag,12-11-2013) 239
Poto-poto yang ditampilkan tersebut diatas adalah empat kelompok gambar, terdiri dari; 1] kelompok gambar A adalah aktivitas banjar adat Sukaduka Belanda dalam melaksanakan perayaan hari Kuningan tanggal 2 Nopember 2013; 2] kelompok gambar B adalah aktivitas penulis dalam kegiatan observasi di pura Agung Santhi Bhuwana Brussel Belgia; 3] kelompok gambar C adalah aktivitas latihan tari panyembrama yang dilakukan penari Bali asal Belanda bernama Aafke Dejong; 4] kelompok gambar D adalah latihan seni karawitan yang dilakukan oleh sekaa gong warga negara Belanda yang dipimpin oleh Mr.Cees Rot. Seluruh aktivitas yang dilakukan di atas membuktikan bahwa pemertahanan tradisi, adat dan seni budaya Bali, yang bukan saja dilakukan oleh umat hindu yang ada di Indonesia, tetapi juga di lakukan oleh umat hindu yang ada di luar negeri yaitu di seluruh daratan Eropa dan para seniman serta penggiat seni budaya Bali berkebangsaan Belanda. bahkan mungkin saja di seluruh belahan dunia yang ada penghuni umat hindu suku Bali, akan melakukan hal yang sama yaitu melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni bu daya Bali semampu mereka lakukan, karena mereka rindu dengan kampung halaman yang penuh ritual dan tradisi budaya yang mem bangun ketenangan jiwa, yang tidak mereka temukan ditempat lain kecuali di pulau dewata-Bali yang dianggap dunia sebagai pulau surgawi. Seni budaya Bali bukan saja hanya sekedar dikagumi oleh warganegara Belanda khususnya, tetapi mereka sungguh-sunguh menikmati seni musik tradisional dan seni tari Bali. Mereka yang mencintai seni dan budaya Bali tersebut hampir seluruhnya pernah tinggal di pulau Bali. Demikian juga sosok wanita yang bernama Aafke Dejong dalam berlatih tari Bali, ia sengaja belajar ke Bali dan menimba ketrampilan menari dari seorang guru tari Jero Made Puspawati dari Puri Kstarya Denpasar, ia ditempa sebagai penari sejak tahun 2003 hingga saat ini tidak kurang dari sepuluh tarian Bali ia sudah dapat menguasainya. Para seniman berkebangsaan 240
Belanda sangat berperan aktif dalam mempromosikan seni tari/ karawitan dan kebudayaan Bali di Eropa (wawancara dengan Aafke Dejong, tanggal 6 Nopember 2013). Selain kelompok-kelompok sekaa gong yang dibentuk oleh banjar-banjar dan group-group tari yang dibentuk oleh para penari asal Belanda, seperti Aafke Dejong, dkk. tersebut diatas, juga ada para penari asal Belanda bernama Els dan Ivon Van Beukering beliau berdua sangat tekun memberikan kursus-kursus tari bagi pelajar SD dan SMP yang berkunjung pada Museum Polkenkunde di Leiden Belanda. Sebelum mereka mengajar tak lupa mereka me nyampaikan sekilas pandang mengenai kondisi alam, sosial dan seni budaya Bali. Mereka berdua mengajar dengan tape recorder dan sangat menghormati seni budaya Bali, tujuannya hanya untuk mengenalkan kepada remaja yang ada di Belanda tentang seni dan budaya Bali yang pernah ia pelajari dahulu di Bali. Kegiatan latihan menari Bali yang dilakukan pelajar SD dan SMP di Leiden, dilatih oleh penari Bali asal Belanda nama Els dan Ivon Van Beukering pemandu research Prof.H.Hinzler (Poto: 15 Nopember 2013) 241
Poto-poto di atas adalah kegiatan seni budaya Bali yang dila kukan di museum Polkenkunde di kota Leiden Belanda. Peran museum Polkenkunde di Belanda sangat dinamis, selain berfungsi untuk menyimpan benda-benda arkeologis, juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan research. Fungsi dan peranan museum di Belanda merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan dokumentasi. Dalam mengenalkan seni dan budaya Bali para seniman asal Belanda memiliki peranan yang cukup besar di benua Eropa. Mereka mengenalkan seni dan budaya tersebut semata-mata karena kecintaannya pada seni dan budaya Bali. Di museum juga ada gamelan Bali yang oleh pihak museum dengan sangat rapi dan dibungkus dengan baik, menurut H.Hinzler yang memandu penulis dalam melakukan observasi di museum Polkenkunde, menyatakan bahwa gamelan Bali yang ada di museum tersebut adalah gamelan "semar pegulingan" yang dibeli oleh pemerintah Belanda melalui H. Hinzler, karena yang memesan gamelan tersebut adalah beliau sendiri. Selain aktivitas tari dan karawitan sebagaimana telah diuraikan di atas, di Museum Polkenkunde terdapat benda-benda pening galan sejarah hinduisme di Indonesia, seperti poto-poto di bawah ini : 242
Filsafat Desa Adat Bali 243
Patung dewa Ganesha, Durga, Siwa dan Nandini peninggalan sejarah hindu di Indonesia yang diperkirakan sebelum dan pada masa keemasan Majapahit dan keris Raja Klungkung-Bali ditulis tahun 1900-1910. Pemandu Prof.H.Hinzler (Poto kegiatan: 15 Nopember 2013) Poto-poto di atas adalah benda-benda peninggalan sejarah hinduisme, berupa: patung dewa Ganesha, Durga, Siwa dan Nandini dan keris dari kerajaan Klungkung (1900-1910) yang ter simpan dan terawat dengan baik. Berdasarkan bukti-bukti tentang aktivitas seni budaya dan benda peninggalan sejarah hinduisme yang ada di Negeri Belanda tersebut, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa bangsa lain sangat konsisten mempertahankan dan memelihara seni budaya hindu dan seni budaya Bali sebagai salah satu sumber pengetahuan di bidang kebudayaan. Dalam kaitannya dengan hal itu, penulis ingin mengajak kepada umat hindu yang ada di Provinsi Lampung untuk belajar dari motivasi yang dibangun oleh orang-orang Belanda tersebut Janganlah mengabaikan adat-istiadat dan seni budaya Bali yang kita miliki, mari bercermin kepada orang-orang Bali yang ada di daratan Eropa dan para seniman negara-negara di Eropa, mereka berlomba- 244
lomba agar dapat menguasai seni tari dan seni karawitan dari Bali, mereka berkata"saya ingin segera dapat menguasai gamelan dan menari, walaupun salah satu-diantaranya, gak apa-apa". Berdasarkan fakta-fakta hasil observasi dan penelitian yang telah diuraikan diatas, tentunya akan menjadi sangat ironis, jika masyarakat adat yang ada di Lampung masih ragu terhadap eksistensi konsep desa adat Bali, apabila dibandingkan dengan perkembangan konsep desa adat dan seni budaya Bali di daratan Eropa, dimana konsep desa adat yang dibawa oleh orang-orang Bali yang bekerja, menikah dan sudah menetap di Belanda atau negara Eropa lainnya, secara konsisten diimplementsikan dalam kehidupan sehari-hari. Para konservatif adat yang ada di daratan Eropa tersebut telah memberi motivasi luar biasa bagi penulis untuk tetap memperjuangkan konsep desa adat Bali agar dapat diinternalisasi dalam rangka mewujudkan kesatuan masyarakat hukum adat Bali di Indonesia. Kondisi sosial masyarakat suku Bali yang ada di Eropa dapat kita dipahami, karena mereka jauh dari tanah leluhurnya, sehingga konsep desa adat Bali menjadi magnet yang sangat kuat untuk mempersatukan mereka diperantauan, yang membuat mereka rindu dengan tradisi adat dan budaya Bali. Integritas yang dimiliki oleh masyarakat suku Bali yang ada di Eropa tersebut, hendaknya menjadi cermin yang patut kita tauladani sebagai umat hindu Bali yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung, bahwa janganlah terlalu mudah terpengaruh dengan budaya asing yang belum tentu sesuai dengan etika, adat dan seni budaya yang kita miliki. 245
BAB VI TANTANGAN DAN HARAPAN 1. Tantangan yang dihadapi Di era reformasi dan globalisasi, eksistensi desa adat Bali sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia mulai dikritisi oleh kelompok moderat yang ingin terbebas dari ikatan- ikatan adat yang menurut mereka tidak memberi ruang kebebasan dalam mengekspresikan keyakinannya sebagai umat hindu yang modernis. Mereka seakan kurang nyaman dengan sistem kehidupan yang penuh dengan tradisi, adat dan seni budaya yang dianggap statis, tidak berkembang dan konservatif. Ritual keagamaan yang selama ini dilakukan menurut tradisi hindu Bali, bagi mereka adalah beban yang mempersulit kehidupan umat hindu dan tidak ekonomis. Dalam menjalankan ajaran agama hindu, jnana marga ditafsirkan secara parsial. Menurut mereka, dalam mengamalkan ajaran agama hindu, cukup dengan hanya melakukan doa, puja mantram melalui kirtanam, bajan dan agnihotra, tanpa harus sibuk melakukan tatacara ritual yang selama ini dilakukan oleh umat hindu pada umumnya, seperti; upacara piodalan, atau melakukan upacara manusa yadnya, bhuta yadnya dan lain-lain, yang menurut nya simpel dan ekonomis. Apakah cukup seperti itu saja? Dalam perspektif religius, benarkah rasa bakti (ketulus-ikhlasan) dapat diukur oleh aspek ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh orang- orang yang menamakan dirinya sebagai hindu modern, sehingga 246
mereka menghimbau umat hindu Indonesia untuk back to Veda, apakah penerapan ajaran agama hindu yang dilaksanakan selama ini tidak mengacu pada ajaran Veda? Apakah....dan apakah....dan seterusnya. Berbagai pertanyaan akan muncul dan tidak ada yang dapat menjelaskan secara komprehensif tentang pandangan itu "benarkah tafsir ajaran agama yang selalu mendengung- dengungkan effisiensi dan ekonomis". Walau tidak dapat dijelaskan secara komprehensif, tetapi yang pasti, konsep desa adat Bali saat ini terus berkembang bagaikan air mengalir dan masih effektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, walaupun mereka berada di luar Bali? Berdasarkan hasil penelitian terhadap komunitas suku Bali-hindu di seluruh kabupaten yang ada di Lampung, disertai dengan pengalaman langsung yang dialami penulis dalam kehidupan sehari-hari, ternyata fungsi dan peranan desa adat dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang ada di Lampung masih tetap ajeg mempertahankan dan melestarikan tradisi, seni dan budaya Bali-hindu sebagaimana halnya dengan komunitas Bali-hindu lainnya yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan era globalisasi, maka berpengaruh sangat sangat terhadap perkembangan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Khusus di bidang sosial budaya, komunitas umat hindu suku Bali di Lampung mengalami gempuran pengaruh tradisi dan budaya India yang sangat masif. Dengan memanfaatkan teknologi tinggi (hight tecnologie) pengaruh tradisi spiritual hindu dan budaya India sangat cepat menyebar di wilayah Provinsi Lampung. Ini adalah dampak terbesar yang dialami oleh umat hindu di Indonesia, terutama umat hindu di Lampung, mereka dengan mudah menerima kebudayaan hindu India. Hal ini terbukti bila ada upacara piodalan disuatu pura, selain kidung yang selama ini kita kenal, juga dikumandangkan 247
lagu-lagu kirtanam/pujian, japa gayatri, japa siva yang bercirikan budaya India, walau masih asing terdengar oleh telinga orang Indonesia. Dan perlu diketahui oleh kita semua, bahwa tradisi tersebut belum diterima sepenuhnya oleh umat hindu di Lampung. Demikian juga lagu yang dilantunkan masih belum pas terdengar mungkin karena dialek bahasa yang tidak sama. Sesungguhnya lagu-lagu India itu iramanya sangat bagus, tetapi ketika dibawakan dengan dialek yang tidak pas, maka irama nya menjadi berubah, kurang merdu dan logat bahasa terkesan dipaksakan, dan sangat berbeda ketika dilagukan oleh orang-orang India. Oleh karena itu mari kita lihat perbedaan itu sebagai suatu keindahan, dan jangan berusaha menyamakan atau lebih tepatnya jangan meng-India-kan umat hindu Indonesia dan meng-Indonesia-kan umat hindu India. Selain lagu-lagu, tatacara berbusana juga terkena pengaruh, seperti wanita Bali menggunakan sari terlihat aneh dan tidak memiliki jatidiri, terkesan dipaksakan, demikian juga sebaliknya apabila wanita- wanita India menggunakan kebaya juga akan kelihatan lucu dan kurang pantes bila dilihat. Kalau hanya menggunakan "basma" hal ini tidaklah menjadi masalah, tetapi dalam hal berbusana, pasti akan memunculkan pertanyaan; apakah pantas saya menggunakan busana sari ini (busana India), sedangkan dalam tradisi adat Bali- hindu ada busana yang telah dijadikan sebagai busana adat Bali, mau dibawa kemana tradisi dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita? Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah; apakah peran desa adat menghadapi gempuran budaya India ini? Atas dasar fakta-fakta itulah, maka saya sebagai penulis buku ini ingin menggugah perasaan para pembaca terutama masyarakat adat Bali yang ada diperantauan, marilah kita pegang teguh tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang diwariskan oleh para leluhur. 248
Gambar di atas : KMHDI Lampung simbol remaja intelektual hindu yang larut dalam alunan musik tradisi India (Poto: 9-10-2013). Gambar di atas adalah aktivitas keagamaan mahasiswa hindu, yang hanyut dalam alunan lagu-lagu tradisi dan budaya India dalam acara kirtanam yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 di Kecamatan Trimorejo Lampung Tengah. Para mahasiswa sebagai intelektual muda hindu di Lampung yang menjadi harapan masa depan bangsa, sebagai perisai hindu yang tangguh, larut oleh tradisi dan budaya India, mereka cenderung melupakan tradisi, adat dan budaya hindu Bali yang menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan umat hindu Bali yang ada di negara-negara Eropa, seperti: Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, Swedia dan Polandia. Mereka sangat konsisten melaksanakan tradisi, adat dan budaya Bali dengan membentuk banjar sebagai media dalam berinteraksi, tetapi mengapa para 249
intelektual yang ada di Indonesia khususnya di Lampung justru apriori dengan tradisi adat dan budaya Bali yang kita miliki? Sedangkan di daratan Eropa yang nun jauh disana, umat hindu Bali sangat ajeg mempromosikan tradisi, adat dan seni budaya Bali. Dalam melakukan pemertahanan konsep desa adat Bali di Lampung sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia, mari kita sama-sama bercermin dengan kegigihan saudara-saudara kita yang ada di Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh Tim Kesenian UNHI Bali yang dipimpin oleh IBG.Yudha Triguna yang melakukan promosi dengan pementasan seni tari Bali dan seni karawitan keliling Eropa. Program promosi seni dan budaya Bali dilakukan dimaksudkan agar seni dan budaya Bali terus ajeg, di cintai oleh para seniman-seniman Eropa yang secara berantai juga melaksanakan pentas-pentas seni dan budaya di negaranya, hal ini akan menjadi promosi berantai (multilevel promotion) dalam memajukan seni dan budaya Bali bagi masyarakat international. Demikian juga kita berkaca pula kepada warga hindu Bali yang ada di Eropa, mereka sangat gigih mempertahankan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang kita miliki, sedangkan di Lampung motivasi ini sangat kurang, hal ini disebabkan adanya faktor internal yang mempengaruhi antara lain sikap apriori dari segelintir tokoh agama yang berkuasa dan belum tergeraknya nurani para elit politik untuk membuat acara-acara dalam rangka pelestarian adat dan seni budaya Bali. Untuk itu saya mengajak mari kita bercermin pada upaya-upaya gigih yang dilakukan oleh para penari dan orang-orang Bali yang tinggal di Eropa dan tentunya harus memiliki rasa jengah, kenapa orang Belanda dengan gigihnya ia berlatih tari dan karawitan sedangkan kita yang ada di dekat gamelan setiap hari belum memiliki motivasi seperti yang dilakukan oleh mereka itu. 250
Dalam mengkaji hasil research yang telah saya lakukan ini, sebagai peneliti tentu saya akan membandingkan, tentang sejauh mana motivasi para tokoh agama, adat dan seni budaya dalam pemertahanan konsep desa adat yang ada di Lampung dan sejauh mana pula motivasi umat hindu Bali yang ada di Eropa. Gambaran tentang motivasi tokoh-tokoh umat telah diuraikan secara jelas pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan nya sangat jauh berbeda; motivasi mereka yang ada di Eropa lebih baik dan lebih semangat dalam melestarikan tradisi, adat dan seni budaya Bali, sedangkan apa yang kita lakukan di Lampung terkesan tidak gigih, tidak ulet, bahkan banyak yang bersifat apriori dan mengatakan Bali Centris. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, saya ingin mengajak kepada semua tokoh agama, adat dan para seniman yang ada di Lampung mari introspeksi dan berkaca pada mereka, mumpung belum terlalu dalam kita melupakan tradisi, adat dan seni budaya yang kita miliki. Janganlah kita abaikan apa yang telah kita miliki, mari tauladani apa yang telah mereka lakukan di daratan Eropa, dimana mereka orang-orang Belanda berlomba-lomba untuk dapat menguasai seni tari dan karawitan, dan mereka berusaha semampu nya menyesuaikan diri dengan budaya Bali yang kita miliki dan berkata "saya ingin segera dapat menguasai gamelan dan menari, walaupun salah satu-diantaranya, gak apa-apa". Semangat dalam mebanjar telah dibuktikan oleh Banjar Adat Sukaduka Nederland pada tanggal 2 Oktober 2013 di Schalkwijk Houten Belanda, telah mengundang penulis dan rekan-rekan peserta program sandwich dan postdoctor untuk sembahyang dalam perayaan hari Raya Kuningan bersama. Dalam acara tersebut di tampilkan tari belibis yang dilakukan oleh Putu Stephani putri dari Joan Blijleven yang kawin dengan Ketu Sukemi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ida Bagus Agung Trisna selaku Kelian adat Banjar, bahwa kegiatan 251
persembahyangan bersama yang dilakukan pada hari Kuningan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, karena bagi krama adat di Belanda sangat sulit mencari waktu libur kecuali hari sabtu dan minggu. Oleh karena itu persembahyangan hari raya galungan-kuningan difokus kan pada setiap kuningan. Dalam pelaksanaan aktivitas, banjar adat sukaduka Nederland juga berpedoman kepada awig-awig yang telah disepakati, antara lain yang berkaitan dengan ritual agama, aktivitas seni budaya Bali, masalah ekonomi banjar diatur secara baik oleh pengurus (prajuru) yang memimpin Banjar adat Sukaduka dengan mengeluarkan iuran wajib 40 euro/tahun. Selain kegiatan gamelan dan tari Bali, gambar di atas telah memberikan informasi kepada kita semua, bahwa dalam acara perayaan Kuningan tersebut krama Banjar Sukaduka Nederland juga melaksanakan tradisi megibungan yaitu kegiatan makan bersama sesuai tradisi dan adat yang biasanya di Bali dan acara megenjekan antara ibu-ibu dengan krama banjar, mereka menyanyi saling bersahut-sahutan yang menambah suasana meriah pelaksanaan perayaan tersebut. Menurut Herbert dan Joss warganegara Belanda yang telah masuk hindu merasa senang dan bangga dengan kebudayaan Bali, terutama tradisi dan seni budayanya yang dianggap sangat unit dan baik, penuh seni dan tradisi-tradisi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena kecintaannya dengan kebudayaan Bali, mereka dengan suka rela terus mempromosikan kebudayaan Bali di Belanda melalui pentas-pentas tari Bali yang dikuasai oleh anak-anak mereka dan demontrasi pemenntasan gamelan Bali, walau hanya itu yang mereka ketahui. Selain itu, kedua responden tersebut juga menyatakan sebagai berikut : Saya sangat menyadari, bahwa dari pengetahuan sejarah saya mengetahui, dahulu bangsa kami (Belanda) pernah menjajah Indonesia, membawa banyak benda-benda 252
budaya ke Belanda, tapi kini saya diambil oleh wanita Bali dan dibawa ke Bali. Saya merasakan bahwa budaya Bali sangat terkenal di dunia (Wawan cara, tanggal 2 Oktober 2013). Manfaat yang dirasakan dalam melaksanakan konsep desa adat adalah untuk mempererat persaudaraan diperantauan, meles tarikan tradisi dan budaya Bali. Mereka orang-orang Belanda yang isterinya wanita Bali yang telah masuk hindu merasa senang dan bangga menjadi bagian dari tradisi adat dan budaya Bali yang sangat terkenal di dunia (wawancara Ida Bagus Agung Trisna di Schalkwijk Houten Belanda, 2 Oktober 2013). Made Wardana selaku kelian banjar adat Brussel-Belgia yang mengempon pura Agung Santhi Bhuwana menyatakan, bahwa setiap hari sabtu dan minggu pura Agung Santhi Bhuwana sangat ramai dikunjungi oleh warganegara yang berasal dari negera-negara yang ada di Eropa. Banjar adat Brussel sebagai pengempon pura tersebut memiliki anggota sebanyak 30 KK yang seluruhnya berjumlah 120 jiwa, yang terdiri dari lelaki Bali yang bersuami orang Eropa 6 kepala keluarga dan perempuan Bali yang bersuami orang Eropa 24 kepala keluarga. Berlainan dengan acara keagaman yang dilaksanakan Banjar adat Sukaduka Nederland Belanda, banjar Brussel dalam memperingati dan merayakan hari raya Galungan dilaksanakan secara bergiliran di rumah anggota krama banjar dan hari Kuningan mereka sembahyang di pura Agung Santhi Bhuwana Brussel. Struktur pengurus Banjar Brussel sangat simpel; satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara dan banjar ini memiliki pecalang banjar sebanyak 2 orang. Pemertahanan tradisi, adat dan seni budaya Bali, bukan saja dilakukan oleh umat hindu yang ada di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh umat hindu yang ada di luar negeri yaitu di seluruh daratan Eropa, 253
bahkan mungkin saja di seluruh belahan dunia apabila ada umat hindu suku Bali, mereka pasti akan melakukan hal yang sama yaitu melestarikan tradisi, adat-istiadat dan budaya Bali yang dilakukan semampunya, karena mereka rindu dengan kampung halaman yang penuh ritual dan tradisi budaya yang membangun ketenangan jiwa, yang tidak mereka temukan di tempat lain kecuali di pulau dewata-Bali yang dianggap dunia sebagai pulau surgawi. Para konservatif adat yang ada di Eropa, terutama yang ada di negara Belanda, Belgia, Perancis, Jerman Swedia dan Polandia tersebut di atas, seakan membawa angin segar agar kita yang ada di Indonesia dapat memahami betapa kuatnya magnet kebudayaan Bali, hingga membuat orang Bali di perantauan menjadi rindu dengan tradisi adat dan budaya Bali. Hembusan angin yang segar yang dilakukan oleh para konservatif adat tersebut mengingatkan kita, bahwa janganlah terlalu mudah terpengaruh dengan budaya asing yang belum tentu sesuai dengan etika dan adat yang kita miliki. Dalam pengamatan penulis terhadap para mahasiswa warga negara Eropa selama tiga bulan telah belajar bersama di KITLV Leiden University Belanda, penulis merasakan bahwa tradisi dan budaya yang kita miliki tersebut sangat dicintai di Eropa, khusus nya bagi para mahasiswa dan intelektual warga negara Belanda. Mereka berkompetisi untuk dapat memenangkan penelitian atau research masalah kebudayaan di Indonesia, khususnya Bali. Hal ini sangat ironis sekali dengan kondisi tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang kita genggam setiap hari dalam kehidupan kita. Pemahaman dan motivasi kita telah jauh bergeser. Nilai-nilai seni budaya, tradisi dan adat-istiadat telah dirongrong oleh orang- orang kita sendiri, yang seringkali dipelopori oleh para intelektual dan mahasiswa. Mereka beralasan tidak mau ruwet/ribet dengan urusan tradisi, adat dan seni budaya, yang penting simpel dan 254
mudah di kuasai. Mereka saat ini lebih suka dengan tradisi budaya yang gampang dipelajari, seperti tradisi dan budaya India. Memang diakui, bahwa tradisi dan budaya India tersebut sangat simpel dan tidak ruwet seperti tradisi adat dan budaya Bali, namun para intelektual dan generasi muda hindu perlu menyadari tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali, di luar negeri terutama di Eropa sangat dikagumi. Jangan sampai kecolongan lagi, tari pendet sempat diakui oleh Malaysia yang membuat pemerintah Indonesia terutama para tokoh dan budayawan Bali kelabakan. Kita telah mengetahui bahwa tari pendet telah menjadi ikon tari Bali yang tergolong tua dan diakui oleh negara-negara lain sebagai seni tari yang lahir dari budaya Bali. Kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah sikap dan perilaku apriori para intelektual terhadap tradisi dan seni budaya Bali. Inilah tantangan yang dihadapi oleh praktisi adat dalam menerapkan konsep desa adat di Lampung. Organisasi mahasiswa yang ada di Lampung seperti KMHDI seharusnya men jadi simbol bagi generasi muda hindu yang memiliki kemampuan membangun motivasi umat hindu agar tidak berpikir sempit dan konsumtif, menjadi garda terdepan hindu yang memiliki integritas tangguh dalam mempertahankan tradisi, adat dan nilai-nilai budaya yang baik dan adiluhung, sehingga umat hindu Indonesia khusus nya umat hindu suku Bali yang ada di Lampung tidak kehilangan jatidirinya, tetapi sebaliknya tumbuh dengan tradisi dan budaya asli yaitu budaya Bali yang telah mampu mempertahankan hindu hingga saat ini-sudah berjalan selama 17 abad lamanya (dihitung: sejak abad ke-7 pada kedatangan Rsi Markandeya) dan dalam kurun waktu lima abad tradisi, adat-istiadat dan budaya Bali juga mampu membangkitkan hindu dari keruntuhannya pada abad ke- 16 (dihitung sejak runtuhnya kerajaan Majapahit). Perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa hingga saat ini peranserta desa adat di lingkungan umat hindu Bali di Lampung 255
sangat penting, karena desa adat dianggap sebagai media dalam melaksanakan kegiatan panca yadnya. Sebagaimana penulis telah uraikan dalam Bab di atas, bahwa sistem kehidupan masyarakat adat Bali yang ada di Lampung selalu menjalankan konsep desa adat dalam sistem kehidupan sosial dan dalam pergaulan dengan masyarakat lain, masyarakat suku Bali hidup secara berdampingan, membangun desanya bersama-sama, dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Namun, organisasi tradisional ini belum berkembang dengan baik, karena belum diatur secara konstruktif sampai ketingkat provinsi, sehingga belum memiliki produk dan sistem hukum adat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberi perlindungan hukum kepada umat hindu suku Bali yang ada di Lampung. Berdasarkan catatan penulis konsep lembaga desa adat baru hanya berkembang di Bali, yang kita kenal dengan Majelis Uttama Desa Pakraman, Majelis madya Desa Pakraman dan Majelis Alit Desa Pakraman. Tantangan yang dihadapi dalam membentuk konstruksi lembaga desa adat di wilayah Lampung berdasarkan sumber perma salahannya, dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 1.1 Permasalahan Internal Pemahaman dan cara pandang terhadap konsep desa adat oleh kelompok masyarakat moderat, cenderung tidak sejalan dengan tujuan dari pemerintah yang mendorong pengembangan dan pelestarian adat-istiadat, seni dan budaya serta lembaga adat seperti lembaga desa adat sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang telah ada jauh sebelum adanya Indonesia. Cara pandang dan pola pikir masyarakat adat Bali dalam menjalankan ajaran agama hindu terbagi menjadi dua kelompok yaitu; kelompok konservatif yang cenderung mempertahankan adat-istiadat, tradisi dan seni budaya Bali, sedangkan kelompok moderat cenderung 256
bertekad melakukan perubahan fundamental terhadap sistem adat istiadat, tradisi dan seni budaya Bali yang diwariskan leluhur. Kelompok moderat memiliki pandangan bahwa awig- awig yang berlaku pada desa adat sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sudah kuno sehingga kelompok moderat mengajak masyarakat hindu suku Bali untuk realistik melihat perkembangan hindu dan bahkan secara masif mendorong masyarakat Bali-hindu melakukan perubahan fundamental terutama dalam men jalankan Sraddha tidak harus menggunakan upakara yang besar, karena hanya dinilai oleh mereka hanya membuang-buang harta dan membuat sampah yang mengotori bumi. Selanjutnya dinyatakan bahwa umat hindu harus cerdas dalam menjalankan Sraddha dan melakukan yadnya yang paling uttama yaitu panca maha yadnya yang menekankan pada aspek sarana pengetahuan suci sebagai landasan yadnya yang harus dilakukan. Berbeda dengan pandangan kelompok konservatif yang menyatakan, bahwa dalam menjalankan ajaran hindu seseorang tidak cukup hanya melakukan puja/doa dengan kata-kata semata, tetapi lebih dari itu yaitu meliputi proses pengimplementasian pikiran yang suci melalui kata-kata dan perbuatan, dengan kata lain bahwa dalam menjalankan ajaran agama adalah proses penyatuan sarana mantra (ucapan doa-doa), yantra (simbol atau upakara) dan tantra (hal yang gaib). Dalam kehidupan masyarakat Bali-hindu, desa adat menjadi pusat aktivitas krama adat untuk menjalankan tradisi adat dan sistem sosial keagamaan, pengembangan dan pelestarian Seni dan Budaya Bali-hindu serta aktivitas remaja hindu yang terikat dalam organisasi/seke truna-truni. Sikap dan perilaku adat ini hingga sekarang masih dijalankan secara masif oleh masyarakat hindu suku Bali dimanapun berada. Mereka berpandangan bahwa 257
sistem desa adat mampu membangun masyarakat suputra, yang selalu menjunjung tinggi etika dan moralitas serta membangun jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi melalui pelestarian budaya nusantara. Selama ini istilah desa adat sudah melekat dihati masyarakat Bali-hindu jauh sebelum Indonesia merdeka, namun sejalan dengan perkembangan zaman nama desa adat telah berubah menjadi desa adat, sesuai Perda nomor: 3 tahun 2001. Di era reformasi ini nilai- nilai adat, tradisi dan budaya Bali-hindu telah tergerus oleh peri laku kita sendiri, yang ingin serba praktis, konsumtif dan modern. Fenomena ini telah melanda hampir seluruh sistem adat yang berkembang di nusantara termasuk desa adat Bali. Sikap perilaku moderat yang diagung-agungkan oleh sebagian kecil masyarakat Bali-hindu yang terus-menerus mengkritisi konsep desa adat yang di nilai mengembangkan tradisi pemborosan dengan upacara- upacara adat dan meragukan eksistensi desa adat yang kita anggap sebagai pilar utama membangun etika dan moralitas umat. Munculnya sikap kritis yang diskriminatif yang menyatakan, bahwa upacara ritual yang dilakukan oleh orang Bali-hindu tidak sesuai dengan makna filosofis agama hindu, benarkah pernyataan itu? Benarkah desa adat sudah tidak effektif dalam melestarikan tradisi, adat dan seni budaya Bali? Pertanyaan tersebut harus dijawab secara arif dan bijaksana oleh kita semua, sehingga apa yang didalilkan oleh para kritikus itu, bukan hanya persepsi tanpa dasar sastra yang benar. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari para bendesa adat yang ada di Lampung, ternyata sistem kehidupan masyarakat adat Bali tidak dapat dipisahkan dari konsep desa adat. Menurutnya desa adat adalah media yang sangat effektif dalam menjalankan aktivitas keagamaan, terutama dalam melaksanakan yadnya dan hal ini sudah berjalan sejak kehadiran umat hindu asal Bali di Lampung. 258
1.2 Permasalahan Eksternal Selain berhadapan dengan permasalahan internal, desa adat juga menghadapi gempuran budaya luar terutama tradisi dan budaya India yang cendrung masif. Salah satu faktor yang paling dominant dalam penyebaran tradisi dan budaya India adalah muncul dari orang-orang hindu Indonesia khususnya suku Bali yang belajar agama di India dan setelah kembali ke Indonesia, sebagian besar dari mereka membawa tradisi dan budaya yang dilakukannya selama belajar agama di India, kemudian diterapkan di Indonesia.Perilaku ini bukan saja dilakukan oleh para intelektual, tetapi juga para spiritualis hindu yang memperdalam pengetahuan suci hindu ke India, lalu mereka didiksa di India, setelah pulang ke Indonesia lalu kita hormati mereka sebagai pandita dan setelah menjadi dikukuhkan sebagai pandita, kemudian menyebarkan tradisi dan budaya India yang dipesankan oleh guru nabenya dari India. Metode penyebaran mazab-mazab baru di lingkungan hindu Indonesia dilaksanakan dengan cara datang ke daerah- daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengatakan bahwa cara ini adalah "sesuai dengan sastra weda". Jadi, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat hindu suku Bali yang menggunakan banten sebagai media adalah cara pemujaan yang masih tergolong rendah dan cara memuja Ida Sang Hyang Widhi menggunakan banten menurut mereka adalah pemborosan. Apa yang diuraikan di atas, sebenarnya merupakan dampak dari kerjasama bidang pendidikan, yang disatu sisi membawa dampak keuntungan positif bagi perkembangan agama hindu di Indonesia dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pengikut hindu dunia. Namun, Disisi lain terdapat juga dampak negatif yang dirasakan masyarakat adat yang selama ini telah berupaya dengan segenap kemampuan nya mempertahankan tradisi adat dan seni budaya Bali yang menjadi warisan para leluhur secara turun-menurun, tetapi saat ini terbelenggu oleh tradisi dan budaya 259
India yang ternyata mampu menggoyahkan etika dan perilaku ritual masyarakat hindu suku Bali dalam menjalankan aktivitas Sraddha nya kehadapan Ida Sanghyang Widhi. Kekhawatiran penulis adalah semakin masifnya aliran-aliran agama hindu yang ada di Indonesia termasuk di Lampung. Aliran-aliran ini dalam menjalankan ajaran-ajarannya kita kenal dengan kelompok sampradaya, yang dapat mengakibatkan hindu terpecah-belah seperti halnya agama hindu di negara asalnya, yaitu India. Bentuk-bentuk permasalahan external tersebut di atas, juga telah dihadapi oleh para tokoh desa adat yang ada di Lampung. Fenomena keagamaan semakin menjadi jelas arah dan tujuannya, yaitu timbulnya mazab-mazab baru dalam menjalankan ajaran agama hindu-sektarianisme hindu. Kondisi ini dapat menurunkan elektabilitas umat hindu Indonesia yang sudah dikenal sebagai masyarakat religius dan ber-adat dalam mengimplementasikan tradisi, adat dan seni budaya Bali. Sebagai akibat dari munculnya faham sektarianisme tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas generasi muda yang kita harapkan sebagai generasi penerus hindu di masa mendatang. 1.2.1 Kurangnya motivasi untuk belajar Tari Bali Akhir-akhir ini motivasi remaja hindu untuk belajar tari Bali sangat merosot, disisi lain tari Bali ini sangat diminati oleh anak-anak dan remaja non hindu di Lampung, hal ini terbukti bahwa dari sepuluh siswa tari yang ada di sanggar tari yang ada di Taman Budaya Bandar Lampung, sembilan diantara nya adalah anak-anak dan remaja non hindu. Hal ini berarti minat para siswa non hindu sangat tinggi untuk belajar tari Bali. Kondisi seperti ini disatu sisi akan merugikan bagi kita sebagai masyarakat Bali, karena akan terjadi pergeseran seni budaya Bali yang pada suatu saat nanti akan dikuasai oleh masyarakat non hindu. Remaja non hindu sudah terbiasa dengan sistem kehidupan masyarakat adat 260
Bali di Lampung, mereka menganggap seni tari Bali sangat unik dan populer. Khusus dalam bidang seni, terjadi akulturasi budaya Bali dengan perilaku kehidupan masyarakat non hindu yang ada di Lampung. Dalam kaitannya dengan pengembangan seni tari Bali di Lampung, masyarakat non hindu prosentasenya lebih banyak yang menguasai tari Bali, dibandingkan dengan remaja hindu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor penyebabnya adalah kurangnya penanaman etika dan moralitas untuk mencintai tanah leluhurnya, sehingga semakin lama citarasa sebagai orang Bali menjadi semakin luntur dan lebur oleh kondisi dan lingkungan dimana mereka berada. Gambar di bawah ini adalah peranserta dan upaya mahasiswa STAH Lampung dalam memberikan motvasi kepada remaja agar mencintai seni budaya Bali, dengan cara membina dan memberikan pelatihan tari kepada para remaja hindu yang ada di Balinuraga. 261
Sejak dini belajar menari, penanaman etika dan moralitas harus diberikan kepada anak-anak, untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang baik dan menjadi anak yang suputra. Mengapa orang-orang Bali-hindu enggan belajar seni budaya Bali, sedangkan orang lain (non hindu) dengan semangat dan penuh kesungguhan berusaha mendidik anak-anaknya untuk dapat menguasai tari Bali. Inilah fenomena yang menjadi masalah serius yang dihadapi para seniman Bali yang ada di Lampung dalam mengembangkan seni dan budaya Bali di Lampung. Sungguh sangat ironis, disatu sisi orang lain sangat berminat belajar dan disisi lain anak-anak orang Bali enggan belajar seni dan budaya Bali. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh para seniman dan tokoh adat bahwa hal ini adalah ancaman budaya yang menjadi masalah kita semua yang harus dicarikan solusinya, sehingga seni budaya yang kita miliki tidak berpindah dan dikuasai orang 262
lain, kita harus mengajarkan dan menularkan seni kepada setiap manusia, tetapi anak-anak orang Bali harus terus diajarkan agar seni budaya tetap lestari ditangan pemiliknya, bukan ditangan orang lain. 1.2.2 Gempuran tradisi dan Budaya India Gempuran pengaruh tradisi dan seni budaya India saat ini sangat dirasakan oleh kita semua, terutama masyarakat yang ada di desa-desa, hal ini terjadi sejak Negara India menjadi salah satu tujuan wisata spiritual oleh orang-orang hindu Indonesia terutama suku Bali. Para mahasiswa dan intelektual hindu selama belajar di India, cenderung dengan tradisi adat dan budaya hindu India yang dilakukan di India sambil menimba ilmu pengetahuan, setelah pulang ke Indonesia, tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan oleh mereka di India diterapkan bulat-bulat kepada masyarakat hindu yang ada di Indonesia. Selain para spiritualis, intelektual dan mahasiswa hindu lulusan India, penyebaran tradisi dan budaya hindu India ini juga dilakukan oleh orang- orang India sendiri yang sengaja datang ke Indonesia untuk mengajarkan spiritual menurut tradisi dan budaya yang ia bawa dari negaranya yaitu India, tidak jarang kesempatan ini dijadikan untuk mencari nafkah, karena Indonesia khususnya Bali sangat mudah menerima tradisi dan budaya hindu tersebut, bahkan ada yang menyatakan belajar hindu dari sumbernya. Selain itu ada para brahmana, cendekiawan yang sengaja belajar ke India untuk mendalami spiritual, kemudian setelah mendapat blassing (pencerahan) dari gurunya di India lalu pulang ke Indonesia, serta merta melupakan tradisi kawitannya dan mengajarkan pengetahuan suci veda dengan cara membentuk mazab-mazab hindu atau sektarianisme sesuai tradisi budaya yang diperoleh dan dilakukan selama belajar dari gurunya di India. 263
Agni Hotra: Upacara hindu tradisi budaya India, dilaksanakan di Balinuraga Lampung Selatan, dipimpin Ida Rsi Bujangga Anom dari Bali. Aktivitas ini menimbulkan pro dan kontra antara kelompok hindu tradisi dengan hindu aliranisme. Gambar di atas adalah Agni Hotra adalah tradisi agama yang pada umumnya dilaksanakan umat hindu asal India. Pada perkem bangan terakhir tahun 2013, tradisi ini mulai diajarkan kepada umat hindu Indonesia. Misi penyebaran Agni Hotra ini dilakukan oleh seorang pandita abiseka Ida Rsi Bujangga Anom 264
yang menurut keterangan beliau, ketika memberikan Seminar sehari di Kampus STAH Lampung telah didiksa oleh seorang guru suci yang ada di India. Dalam presentasi yang disampaikan oleh beliau di STAH Lampung tanggal 26 April 2013, Ida Rsi Bujangga Anom mengata kan : bahwa ritual Agni Hotra adalah misi dari gurunya di India, yang harus dijalankan dan diajarkan kepada umat hindu yang ada di Indonesia. Menurut beliau, bahwa upacara/ ritual tidak ada yang namanya; nista, madya, utama, semua yang ada adalah ciptaan Tuhan, dan semua adalah sama "vasudeva kutumbhakam". Beliau menyarankan agar tidak melaksanakan upacara yang besar-besaran, menurut beliau tidak perlu, masyarakat kita terlalu asyik dengan upacara yadnya, maka nya orang hindu menjadi melarat. Menurut beliau menggunakan banten, bila dilihat dari aspek ekonomi adalah suatu pemborosan. Upacara yang rumit dan banyak biaya seharusnya direposisi dan direkonstruksi untuk itu beliau mengajak "mari pikirkan bersama". Beliau mengajak agar seluruh umat hindu melaksanakan Agni Hotra, biaya sangat ekonomis, bisa memohon rejeki dan keselamatan. Ngajegang agama tidak dengan cara upacara, untuk itu sudah saatnya kita mereposisi cara-cara pemujaan tersebut. Berdasarkan isi dari presentasi yang disampaikan oleh Ida Pandita Rsi Bujangga Anom tersebut, hal ini sudah pasti akan menuai banyak kritik, walau tidak dilaksanakan secara konfrontatif, karena mungkin di Indonesia masyarakat adat masih sangat awam dan masih menghormati kedudukan kesucian seorang pandita, sehingga apapun yang dikatakan Ida Pandita Rsi 265
Bujangga Anom dianggap suatu wejangan yang baik. Namun bila kita simak secara mendalam isi dari presentasi tersebut, sangat menyentuh perasaan masyarakat awam yang terdalam, terutama bagi masyarakat konservatif tentu akan merasakan hal ini sebagai sebuah tikaman yang sangat dalam yang dapat melukai hati para tokoh adat yang selama ini dengan gigih mempertahankan tradisi, adat dan budaya Bali yang diwariskan oleh para leluhur. Pertanyaan sebagai orang awam: Mengapa tradisi Agni Hotra ini harus diajarkan kepada umat hindu yang ada di Indonesia, apakah tradisi hindu yang menggunakan sarana api dupa, pasepan, api takepan, yang juga lazim digunakan oleh para pandita ketika akan mepuja, dan selama ini simbol-simbol tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat adat, apakah api- api itu bukan simbol agni atau kurang sakral dan kurang tinggi derajatnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut tentu akan terjadi perdebatan panjang yang memakan waktu berhari- hari, tetapi marilah kita berpikir jernih sejenak dan mengambil sebuah analogi dengan menganggap kita sedang membeli baju baru, tentu saja akan terlihat sangat bagus dan belum kelihatan kekurangannya, yang jelas baju yang kita pakai sekarang ini sudah berumur lima abad lama nya, mampu melindungi kita dari berbagai terpaan kondisi sosial budaya yang terus-menerus mengempur dari berbagai sudut, ternyata ke tangguhan tradisi, adat dan budaya yang kita miliki serta telah teruji ratusan tahun lamanya; anehnya masyarakat dunia mencintai tradisi adat dan budaya kita, mengapa kita apariori dan meragukan eksistensinya dan buru-buru menerima tradisi dan budaya asing (India) yang belum tentu cocok dengan budaya yang kita miliki, atau jangan- jangan ada alasan lain yang lebih mendasar, misalnya: malas, tidak pernah membuat banten atau kikir, mudah-mudahan tidak demikian. 266
2. Harapan masyarakat adat Bali Di Lampung Konklusi dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas adalah suatu harapan yang disandarkan oleh masyarakat adat Bali yang ada di Lampung kepada para tokoh adat, tokoh agama dan ara intelektual, bahwa mereka menginginkan konsep desa adat Bali terus dilestarikan dan menjadi satu-satunya organisasi tradisional atau organisasi adat yang mampu merefleksikan ajaran agama hindu secara lengkap yang memenuhi sebagai perwujudan dari ajaran satyam, sivam, sundaram. Ajaran agama hindu bukanlah sebuah doktrin, tetapi ajaran ini sangat universal dan sangat demokratis, sesuai dengan sloka yang tertuang dalam Bhagavadgita sebagai berikut : ye yathà màý prapadyante tàýs tathaiva bhajàmy aham mama vartmànuvartante manuûyàú pàrtha sarvaúah (BG.IV.11) Artinya : Bagaimanapun (jalan) manusia mendekati-Ku, Aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalan-Ku pada segala jalan. Sloka tersebut diatas memberi pandangan yang universal dari ajaran gita, bahwa Tuhan menanggapi setiap penyembah Nya dengan bebas dan memberkahinya sesuai keinginan hatinya masing-masing. Dia tak akan memupus harapan siapapun, malahan membantu semua harapan dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nama dan wujud dipergunakan untuk mencapai "Yang Tanpa Wujud - Nirupam", sehingga wujud apapun yang di sukai dapat dipakai. Para pemikir hindu menyadari bahwa berbagai macam jalan dapat ditempuh dalam usaha untuk 267
mendekati Tuhan, karena tak bagi siapapun juga untuk dapat memberikan gambaran dari Realitas Tertinggi itu. Makna yang harus ditangkap dalam sloka tersebut di atas bahwa melalui ajaran agama Hindu, Ida Sang Hang Widhi Wasa telah memberikan kebebasan kepada umat Hindu untuk bebas mengekspresikan cara yang digunakan dalam melaksanakan ajaran untuk mendekatkan diri kepada-Nya, oleh karena itu mengenai "jalan atau marga" ini hendaklah jangan diperdebatkan atau saling mengklaim bahwa "cara yang dilakukan" adalah yang paling benar atau paling tinggi "maha" atau merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, sehingga ketika yang bersangkutan mati langsung menyatu dengan Brahman, sedangkan yang lainnya hanya bisa sampai di alam para leluhur atau deva, karena ia menyembah leluhur dan para deva. Klain-klain semacam ini sangat menyesatkan umat hindu, padahal Tuhan dalam sloka bhagavadgita IV.13 menyatakan sebagai berikut : càtur varnyam mayà srûtaý guna-karma-vibhàgaúah tasya kartàram api màm viddhy akartàram vyayam (BG.IV.13) Artinya : Aku ciptakan manusia berbeda-beda sesuai dengan profesi- nya, namun walaupun berbeda semuanya itu adalah Aku, dan Aku tak akan berubah karenanya itu. Catur Varnyam sebagaimana dimaksud dalam sloka diatas adalah empat golongan (yaitu brahmana, ksatriya, vaisya dan sudra). Apabila dimaknai secara mendalam, bahwa hal itu adalah perbedaan yang telah diciptakan oleh Tuhan, walaupun secara fisikal bentuk dan komponen manusia itu adalah sama, namun 268
dari seluruh manusia yang diciptakan Tuhan "pasti tidak sama". Itulah sebabnya dalam sloka tersebut, Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menuju kepada-Nya sesuai dengan ajaran Catur Marga "empat jalan menuju Tuhan", yang terdiri Jnana Marga, Raja/Yoga Marga. Bhakti Marga dan Karma Marga. Semua jalan yang telah ditentukan itu adalah utama, tidak ada jalan yang lebih rendah dan lebih tinggi, semua cara yang dilakukan adalah utama, asalkan perbuatan yang dilakukan itu tidak terbelenggu oleh keinginan dari hati yang menyesatkan itu. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka harapan masyarakat adat Bali yang ada di Lampung dapat diuraikan sebagai berikut : Kelompok moderat yang mengaku dirinya sebagai penganut hindu modern, hendaknya jangan mempengaruhi umat hindu yang sudah mantap melakukan ajaran agama hindu melalui ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu (tattva, susila dan upacara), apalagi mengkonversi tatacara yang dilakukan umat hal ini sangat tidak terpuji dan melanggar ajaran agama hindu, karena dianggap menghina cara yang telah ditentukan oleh Tuhan. Masyarakat adat Bali yang ada di Lampung, tetap mengingin- kan agar konsep desa adat Bali dapat dijadikan sebagai media dalam mengekspresikan pengamalan ajaran agama hindu, dan tidak menginginkan adanya klaim dari kelompok moderat yang menganggap bahwa melakukan yadnya melalui banten adalah rendah dan tidak mencapai moksa, melainkan hanya sampai di alam para deva, karena yang disembah adalah para deva dan leluhur. Masyarakat adat Bali di Lampung sangat mengakui bahwa agama hindu di Indonesia bersumber dari India Selatan, tetapi 269
karakteristik dan konsep pengamalan ajaran agama hindu di Indonesia berbeda dengan konsep pengamalan ajaran hindu di Indonesia. Agama hindu di Indonesia pada umumnya adalah agama hindu Bali, artinya konsep ajaran hindu telah menyatu dengan adat dan budaya hindu Bali, sedangkan ajaran agama hindu di India bersifat sektarianisme. 270
BAB VII SIMPULAN B erdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata konsep desa adat masih tetap diimplementasikan oleh masyarakat hindu suku Bali yang ada di Lampung, baik yang bertempat tinggal di desa maupun diperkotaan. Kehidupan masyarakat adat Bali sehari-hari telah menyatu dengan konsep desa adat, pandangan mereka hanya dengan melaksanakan konsep desa adat itulah umat hindu suku Bali dapat berkarma baik melalui aktivitas keagamaan didalam desa adat dan dapat mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat hindu sebagaimana ajaran Tri Hita Karana. Masyarakat adat Bali yang ada di seluruh Nusantara, perlu merenungkan bahwa konsep desa adat sesungguhnya tidak perlu kita ragukan lagi eksistensinya, karena sistem ini telah teruji berabad-abad lamanya dan hingga saat ini konsep desa adat masih tetap ajeg dalam kehidupan umat hindu suku Bali yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Masyarakat adat Bali telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lampung sejak tahun 1956, untuk itu seluruh krama desa adat bersama- sama dengan masyarakat Lampung lainnya wajib menjunjung tinggi Provinsi Lampung sebagai tempatnya mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan berkembang secara turun- temurun, atas dasar itulah hendaknya krama desa adat turut serta 271
dalam pembangunan untuk menuju tercapainya masyarakat Lampung yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Berdasarkan fakta-fakta empirik yang ditemukan dalam penelitian, masyarakat adat Bali yang ada di Lampung dalam pandangannya menyatakan, bahwa konsep desa adat sangat efektif dijadikan sebagai sarana dalam menjalankan aktivitas sosial keagamaan dan kegiatan seni budaya Bali, yang mampu membangun etika perilaku dan moral umat hindu khususnya bagi masyarakat adat Bali, dan pada umumnya bagi umat hindu yang ada di Lampung. Dalam mengembangkan dan melestarikan banjar dan desa adat, langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan adalah mengembangkan konsep desa adat tersebut hingga ketingkat provinsi, karena lembaga desa adat yang ada sekarang, baru pada tingkat desa/kampung, sehingga dalam menyelesaikan permasalah an antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten/kota belum ada format atau metode yang jelas, untuk itu perlu disusun metode yang baik untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Pengaruh tradisi agama dan budaya India sangat kuat terhadap tradisi dan budaya Bali yang kita miliki, terutama dalam hal pengembangan spiritual namun jangan karena ingin dikatakan moderat, kita rela mengorbankan tradisi dan budaya Bali-hindu yang selama ini dijunjung tinggi sebagai jatidiri atau karakteristik orang Bali yang masih dinilai baik dimata umat lain. Untuk itulah maka jangan karena ada yang baru, tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang telah kita genggam selama ratusan tahun lamana, kita lepaskan begitu saja. 272
DAFTAR PUSTAKA BUKU REFERENSI, ARTIKEL, DAN MAKALAH : ALFIAN, 1985. Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, penerbit PT. Gramedia Jakarta. ARDIKA, I Wayan dan Darma Putra, 2004. Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik, penerbit Fakultas Sastra Universitas Udayana-Denpasar. BAHAR, Saafroedin, 2009. Membangun Indonesia: Negara kebangsaan dan masyarakat hukum adat, penerbit verbum publishing-Jakarta. BARKER, Chris, 2000. Cultural Studies; teori dan praktik, penerbit Kreasi Wacana-Yogyakarta. DAVIDSON JAMIE S, David Henley, Sandra Moniaga, 2010. Adat dalam Politik Indonesia, penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia - ktlv Jakarta. DHARMAYUDHA, Swastika IMade, 1991. Desa adat kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, penerbit Upada Sastra-Denpasar. KARTIKA, Sandra dan Candra Gautama penyunting, tahun 1999. Menggugat posisi masyarakat adat terhadap negara, penerbit AMAN-Jakarta. KOENTJARANINGRAT, 2004. Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 273
KOENTJARANINGRAT.dkk, 2000. Kebinekaan Suku bangsa dan Kebudayaan Indonesia, penerbit Universitas Terbuka Jakarta. KOENTJARANINGRAT, 1964. Masjarakat Desa di Indonesia masa kini, penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia- Djakarta. KEONTJARANINGRAT, 1970. Manusia dan kebudayaan Indonesia, penerbit Djambatan-Jakarta. LIPI, Djakarta, 1970. Perkembangan Sosial-Budaja dalam pembangunan Nasional-Hasil Seminar. SEREGIG, I Ketut, 2010. Nilai Keadilan Hukum Adat Bali, dan implementasinya terhadap sistem adat Bali di Indonesia, penerbit Paradigma-Yogyakarta. SEREGIG, I Ketut, 2013. Filsafat Pancasila dalam perspektif hindu penerbit Paramita-Surabaya. SETIADY, Tolib, 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia, penerbit Alfabet-Bandung. SIMARMATA, Rikardo, 2006. Pengakuan hukum terhadap masyarakat di Indonesia, penerbit UNDP-Regional Center in Bangkok. SOEPOMO, cetakan ke-10, 1977. Bab-bab tentang hukum adat penerbit PT. Pradnja Paramita-Jakarta. SUATAMA, Ida Bagus dkk, 2007. Pendidian Agama Hindu di Perguruan Tinggi, penerbit Paramita-Surabaya. SURYADINATA, Leo, 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam era perubahan politik, penerbit LP3ES- Jakarta. 274
THOHIR, Mudjahirin, 2007. Memahami kebudayaan Teori, metodologi dan aplikasi, penerbit Fasindo Press- Semarang. WARREN, Carol, 1993. Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State, penerbit Kuala Lumpur oxford University Press oxford Singapore New-york. WESNA ASTARA, I Wayan, 2010. Pertarungan politik hukum negara dan politik kebudayaan, penerbit Udayana University Press-Denpasar. WINDIA P, Wayan, 2008. Menyoal awig-awig, eksistensi hukum adat dan desa di Bali, penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Denpasar. WIRANATA, I Gede AB, 2005. Hukum adat Indonesia, perkembangan dari masa ke masa penerbit Citra Aditya Bakti-Bandung. UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH PERMEN, PERDA: REPUBLIK INDONESIA, undang-undang Nomor: 5 tahun1979 tentang pemerintahan desa. REPUBLIK INDONESIA undang-undang Nomor:22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa. REPUBLIK INDONESIA, Permendagri Nomor: 11 Tahun 1984, tentang pemberdayaan lembaga adat. REPUBLIK INDONESIA, Permendagri Nomor: 3 tahun 1997 pengembangan, pembinaan dan pelestarian adat-istiadat tradisi, budaya dan lembaga adat. 275
REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. PROVINSI BALI, Peraturan daerah Nomor: 3 tahun 2001, tentang pengembangan, pembinaan, dan pelestarian desa pakraman. PERATURAN DAERAH BALI Nomor: 6 tahun 1986, tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. 276
TENTANG PENULIS Dr. I Ketut Seregig, SH, MH, alumni Program Strata-3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta- Doktor, lulus dengan predikat cumlaode tanggal 19 Maret 2010 nomor urut alumni: 1183, lahir di Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Bali pada tanggal 06 Mei 1961, pekerjaan Dosen STAH Lampung, alamat Jalan Gatot Subroto Gang Payakun II nomor: 16 Kelurahan Garuntang Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung-HP : 085237391585 085371121000, E-mail : secara lengkap diuraikan sebagai berikut: RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SD Negeri 2 di Desa Kusamba lulus tahun 1974 : di Bali 2. SMP Dewantara di Kec.Dawan lulus tahun 1977 : di Bali 3. SGO Negeri Denpasar lulus tahun 1981 : di Bali 4. Strata-1 FH Universitas Saburai tahun 2002 : di Lampung 5. Strata-2 FH Unila tahun 2003 : di Lampung 6. Strata-3 Filsafat Hukum-SPS UGM tahun 2010 : Yogyakarta RIWAYAT JABATAN 1. Tahun 2002 mendirikan Yayasan Bhuwana Ashram Lampung. 2. Tahun 2003 Inisiator pendiri STAH Lampung. 3. Tahun 2003-2013 Puket II STAH-Dharma Nusantara Lampung. 4. Tahun 2006-2013 Ketua Yayasan Bhuwana Ashram Lampung. 277
5. Tahun 2012-2013 Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UBL. 6. Tahun 2013-2017 Ketua STAH Lampung. BUKU & JOURNAL YANG SUDAH DITERBITKAN 1. Buku Nilai Keadilan Hukum Adat Bali tahun 2010 2. Buku Teori dan Praktik Bantuan Hukum Polri tahun 2012 3. Journal Hukum Akreditasi-B-Univ.Warmadewa tahun 2012 4. Buku Filsafat Pancasila dalam perspektif hindu tahun 2013 5. Buku Nawa Darsana-9 sistem filsafat hindu tahun 2013 6. Buku Babad Tangkas Koriagung tahun 2014 278
Filsafat Desa Adat Bali 279