ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN SKRIPSI Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah Disusun Oleh: ULIN NI'AM 2103045 FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2009 i
PENGESAHAN Skripsi Saudara : Ulin Ni'am Nomor Induk : 2103045 Jurusan : Al Akhwal Al Syakhsiyah Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ULAR- ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 29 Januari 2009 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009 Semarang, 29 Januari 2009 Ketua Sidang Sekretaris Sidang Drs. Taufik, M.H NIP. 150 267 754 Drs. H. A. Ghozali, M.SI NIP. 150 276 621 Penguji I Penguji II Drs. H. Eman Sulaeman, M.H NIP. 150 256 348 Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag NIP. 150 256 334 Pembimbing I Pembimbing II Drs. H. A. Ghozali, M.SI NIP. 150 276 621 Anthin Lathifah, M.Ag NIP. 150 318 016 ii
Drs H. A. Ghozali, M.SI Jl. Suburan Barat Mrannggen Demak Anthin Lathifah, M.Ag Beringinan IV Ngaliyan Semarang PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4(Empat) eksemplar Hal : Naskah Skripsi a.n. Sdr. Ulin Ni'am Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Assalamua'alaikum Wr.Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara: Nama : Ulin Ni'am Nomor Induk : 2103045 Jurusan : Al Akhwal Al Syakhsiyah Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Semarang, 12 Januari 2009 Pembimbing I Pembimbing II Drs. H. A. Ghozali, M.SI NIP. 150 276 621 Anthin Lathifah, M.Ag NIP. 150 276 762 iii
!"
ִ
,-
#%&'()*"+ ...Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Q.S. ar-Ra'du : 11).∗ ∗ Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag, 1992), hlm. 331. iv ...
PERSEMBAHAN Karya ini kupersembahkan teruntuk: - Dzat Yang Maha Kasih, Allah SWT, Gusti yang Maha Kasih yang senantiasa mencintaiku dan kucoba untuk selalu mencintai-Nya. Bapak dan Mamakku yang tiada pernah berhenti memberikan doa dan semangat. - Adikku terkasih dan tercinta, A'izzatul Mardliyah yang telah rela terputus hubungan kasih sayang adik kakak beberapa waktu. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, semoga karya ini menjadi bukti cinta dan pengabdianku kepadamu dan bukan pertanda perpisahanku denganmu v
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 12 Januari 2009 Deklarator Ulin Ni'am NIM. 2103045 vi
ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan oleh Ulin Ni'am (2103045), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ular- Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan didasarkan pada fenomena adanya anggapan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan di Desa Kuwu. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ular-ular. Rumusan masalah tersebut kemudian dibahas dalam dua lingkup bahasan, yakni analisis ketentuan tradisi dalam agama Islam yang terkait dengan syarat 'urf bagi tradisi ular-ular sebagai tradisi masyarakat Islam dan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya dari segi pelaksanaannya, tradisi ular-ular merupakan proses pemberian nasehat kepada calon pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Tradisi ular-ular dalam konteks Islam dapat disebut sebagai 'urf dengan syarat dapat memenuhi syarat 'urf dalam agama Islam. Ditinjau dari pelaksanaannya, materi tradisi ular-ular tidak memiliki pertentangan dengan nilai ajaran Islam. Bahkan materi- materi yang merupakan bekal nasehat bagi calon mempelai memiliki relevansi dengan tugas kemanusiaan dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam surat al-Ashr ayat 3. Dengan demikian, tradisi yang diperbolehkan tidak adanya pertentangan aqidah dalam pemberlakuannya bagi umat Islam karena pelaksanaannya. Sedangkan dari segi hukum Islam tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad Ki Ageng Selo dan memiliki peluang sebagai dasar pengembangan hukum Islam bagi masyarakat. Namun karena bertentangan dengan ketentuan pernikahan, khususnya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, dan prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi ular-ular tidak dapat dianggap sebagai syarat sah pernikahan. Tradisi ular-ular, dengan manfaatnya yang besar bagi mashlahah umat, dapat dijadikan sebagai hukum tradisi ('urf) namun bukan sebagai syarat sah pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (al-syaratu al-tammam) resepsi pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut. tradisi tersebut dapat dimasukkan ke dalam Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dari sisi manfaat, tradisi ular-ular dapat dijadikan sebagai syarat kesempurnaan resepsi perkawinan, bukan termasuk syarat sah perkawinan, dan berlaku di wilayah khusus. vii
KATA PENGANTAR Ucap syukur alhamdulillah mungkin adalah ungkapan utama yang patut peneliti haturkan atas seluruh kemurahan dan karunia Allah SWT sehingga penulisan hasil penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selesai tanpa hambatan yang berarti. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang penuh kesabaran dan keikhlasan menghantarkan Islam kepada umat manusia. Penelitian ini tentu tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud mengucapkan ungkapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik bantuan materiil maupun immaterial sebagai berikut: 1. Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Muhyiddin, M.Ag 2. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.SI dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah mau memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian. 3. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang sangat bermanfaat dan menjadi pendukung dalam penelitian. 4. Seluruh masyarakat Desa Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia sebagai lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti. 5. Seluruh pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dalam lembar ini. Peneliti hanya mampu mengucapkan terima kasih dan do'a semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas seluruh bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya, semoga karya ini mampu menjadi pelita kecil bagi keilmuan Syari'ah dan menjadi bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semarang, 12 Januari 2009 Peneliti viii
DAFTAR ISI Halaman Judul ... i Halaman Persetujuan Pembimbing ... ii Halaman Pengesahan... iii Halaman Motto ... iv Halaman Persembahan ... v Halaman Kata Pengantar... vi Halaman Pernyataan ... viii Halaman Abstrak ... ix Halaman Daftar Isi ... x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... D. Tinjauan Pustaka ... E. Metodologi Penelitian ... F. Sistematika Penulisan ... 1 6 6 6 8 13 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN ULAR-ULAR A. Tinjauan Tentang Nikah 1. Pengertian Nikah ... 2. Dasar Hukum Nikah ... 3. Tujuan Nikah ... 4. Syarat dan Rukun Nikah ... 17 18 19 B. Tinjauan tentang Ular-Ular 1. Pengertian dan Tujuan Ular-Ular ... 2. Tata Cara Pelaksanaan Ular-Ular ... 30 34 1. Pengertian dan Tujuan Ular-Ular ... 2. Tata Cara Pelaksanaan Ular-Ular ... 30 34 BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN A. Profil Desa Kuwu ... 40 ix
B. Pelaksanaan Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ... 52 C. Pendapat Para Tokoh Grobogan Terhadap Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan... 58 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN A. Analisis Tinjauan Urf terhadap Pelaksanaan Tradisi Ular-Ular 60 B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sah Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ... 69 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... B. Saran ... C. Penutup ... 86 87 87 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Ajaran agama Islam pada kehidupan sehari-hari memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Agama Islam yang disebarkan melalui perdagangan ini berkembang begitu pesat tanpa paksaan dan kekerasan karena sikap toleransi masyarakat serta keluwesan agama Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dunia maupun ukhrowi (tata cara hubungan Tuhan atau ibadah dan hubungan antara sesama manusia) sehingga dikatakan agama yang sempurna.1 Islam datang dengan membawa misi yang amat penting yaitu mengesakan Tuhan sebagai dzat yang wajib disembah. Islam mencurahkan perhatiannya untuk mempersatukan bermacam-macam jenis bangsa dan umat manusia dalam satu bingkai, tidak dibedakan antara manusia yang berkulit putih dengan manusia yang berkulit hitam antara satu daerah dengan daerah lain. Misi Islam yang harus dilaksanakan ialah mengadakan pendekatan sedapat mungkin antara kebiasaan dan tradisi yang berlaku, sehingga secara tuntas pengikutnya berada dalam satu wadah dan satu warna yaitu Islam.2 Ketika antara umat berbeda pendapat dalam satu hal maka 1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm. 157 2 Ibid, hlm. 847 1 juga
135 hendaknya manusia menilik kembali kepada firmannya, karena Allah SWT telah meletakkan prinsip-prinsip dasar atau pokok keutamaan agama Islam sebagai agama terakhir yang menjadi naungan umat, dengan ibarat dan ungkapan yang jelas disertai dengan nash-nash yang tegas yang tidak bisa diselewengkan.3 Semua itu dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum. Manusia dalam menjalani kehidupannya telah mengalami proses sosialisasi sebagai individu dengan mempelajari pola hubungan dalam pergaulan dengan individu lain disekelilingnya, yang menduduki beraneka ragam peranan sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari.4 Pelaksanaan proses sosialisasi dalam masyarakat tradisional diwujudkan melalui upacara- upacara tradisional dan keagamaan, penyelenggaraan upacara ini penting untuk pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan hal ini mengingat budaya dalam keagamaan adalah sebagai alat yang dapat memperkokoh norma-norma atau nilai agama yang berlaku di dalam masyarakat. Secara simbolis, upacara keagamaan ini dilakukan melalui bentuk peragaan yang direkam sebagai bagian yang akrab dan komunikatif dalam kehidupan kulturalnya, sehingga dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga. Masuknya Islam di Jawa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, pengaruh itu tidak lain karena peran para 3 Ahmad Qadri Azizi, Islam dan Permasalahan Sosial, (Yogyakata: LKIS, 1997), hlm. 4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 229 2
wali yang memberikan arah baru bagi tradisi dan budaya masyarakat. Kedatangan mereka di Jawa disamping menyebarkan ajaran agama, juga memberikan misi tuntunan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Islam masuk tanah Jawa dengan penuh kedamaian, karena para wali tidak bersifat apatis dalam memandang keragaman tradisi budaya lokal. Tradisi adat dan budaya masyarakat setempat dengan penuh kearifan dijadikan alat dan bagian strategi agar Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Para wali mengisi pada masyarakat saat itu dengan ajaran Islam, sekaligus memasuki budaya ke dalam kearifan mereka, sehingga menjadi bagian dari lingkungan masyarakat yang Islami. Berbagai tradisi lokal, oleh para wali diisi dengan nilai-nilai Islam. Proses asimilasi dan akulturasi kebudayaan menjadikan nilai-nilai keislaman dengan cepat diterima oleh masyarakat Jawa. Bahkan para wali juga terjun langsung ke kancah kesenian dan tradisi masyarakat. Para wali penyebar agama Islam di Jawa tersebut dikenal dengan sebutan Walisongo, dan masing-masing dari mereka memiliki ciri khas tersendiri untuk mencapai tujuan, yaitu "mengislamkan masyarakat Jawa".5 Kharisma dan nama besar wali ini tampaknya secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pengaruh yang kuat pada masyarakat, sehingga perintah atau petuahnya (ucapanya) dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan mereka, meskipun demikian terkadang sering salah kaprah dalam mengartikan ucapan atau perintah tersebut. 5 Musahadi, dkk., IAIN Walisongo:Mengeja Tradsi Merajut Masa Depan, (Semarang: CV. Pustakindo Pratama, 2003), hlm. XII-XIII 3
Salah satu tradisi itu adalah tradisi Ular-Ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dimana tradisi tersebut dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Tradisi itu berkembang sebagai pengejawantahan dari rasa penghormatan mereka terhadap Ki Ageng Selo, salah satu ulama' atau tokoh legendaris Grobogan. Konon diceritakan bahwa Ki Ageng Selo dengan para abdinya diundang untuk menghadiri acara pernikahan salah satu pengikutnya yang baru saja memeluk agama Islam, dimana dalam acara itu Ki Ageng Selo diminta untuk memberikan kata sambutan yang berisi nasehat atau wejangan kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat agama Islam. Setelah peristiwa itu kemudian beliau menganjurkan kepada masyarakat setempat pada masa itu agar melaksanakan tradisi Ular-Ular dalam setiap prosesi pernikahan, karena tradisi Ular-Ular tersebut merupakan bentuk sikap toleransi Islam kepada sesama manusia, terutama orang yang baru memeluk agama Islam supaya bisa lebih mendalami agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam pasti belum mengenal secara detail arti sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari'at agama Islam, oleh sebab itu tradisi Ular-Ular tersebut dijadikan oleh Ki Ageng Selo sebagai media dakwah orang yang baru masuk agama Islam supaya mau mempelajari Islam secara luas.6 6 Wawancara Pra Penelitian Dengan Bapak Fadholi, Pelaku Ular-Ular dan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tanggal 16 Januari 2008, pukul 10.00 WIB. 4
Ki Ageng Selo diketahui masyarakat sebagai tokoh atau ulama' legendaris Grobogan. Tokoh ini dianggap sebagai penurun raja-raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta. Beliau adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat Grobogan. Beliau dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar (Bledeg).7 Karena begitu besar rasa hormat dan ketaatan masyarakat Grobogan kepada Ki Ageng Selo, tradisi tersebut sampai saat ini masih terus berjalan, meskipun tidak ada sanksi bagi yang melanggar tradisi tersebut. Realita tersebut dikembalikan pada keyakinan masyarakat setempat khususnya warga desa Kuwu dari dulu hingga Sekarang, dimana menurut adat kepercayaan masyarakat Desa Kuwu bahwa prosesi Ular-Ular harus dilangsungkan dalam melaksanakan pernikahan. Apabila dalam pelaksanaan pernikahan tidak disertakan prosesi Ular-Ular, maka pernikahan belum bisa dikatakan sah.8 Bila dikaji dalam konteks hukum Islam, dimana dalam suatu pernikahan sudah bisa dikatakan sah bilamana sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, antara lain: akad nikah, wali nikah dan dua orang saksi, ijab qabul. Asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah.9 Al-Daruqutny meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 7 Proyek Inventarisasi Nilai-nilai Budaya PEMPROV JATENG, Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, (Semarang: 1996), hlm. 108 8 Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Fadholi, Pelaku Ular-Ular dan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tanggal 16 Januari 2008, pukul 10.30 WIB. 9 Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, Fath Al-Mu'in, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hlm. 99 5
ﻻ ﲎﻄﻗراﺪﻟ ) 10 أ ﻧ ﺎﻜح ﻻا ﱄﻮﺑ ىﺪﻫﺎﺷو لﺪﻋ (ﻩاور Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (HR: Al-Daruqutny) Islam adalah agama yang paling sempurna dan merupakan agama Samawi yang terakhir dan syari'atnya berlaku untuk sepanjang masa, kekal dan mempunyai nilai yang sangat universal. Hal ini merupakan bukti nyata dari keagungan dan kemuliaan syari'at Islam, akan tetapi Islam tidak pernah memberikan ajaran adanya keharusan ritual pada pernikahan yang dilakukan oleh umat-Nya secara khusus yang memiliki perbedaan dengan umat secara umum. Hal ini berkaitan erat bahwasannya tidak ada keistimewaan duniawi pada diri manusia menurut Islam. Keistimewaan yang membedakan perlakuan Allah kepada manusia hanya didasarkan pada ukuran ukhrawi, yakni masalah ketakwaan. Dengan demikian, secara umum tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tidak ada relevansinya dengan nilai ajaran Islam. Akan tetapi masyarakat Desa Kuwu khususnya yang beragama Islam, tetap saja meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dan bahkan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam.11 Syari'at Islam memang boleh digabungkan dengan hukum lainnya dengan catatan syari'at Islam tetap menjadi landasan dasarnya dan bukan menjadi syari'at yang mengikuti hukum 10 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz VI, (Kairo: Maktabah Al-Adab, t.t.), hlm. 126. 11 Mengenai Pernikahan dalam Islam dapat dilihat pada Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 374-397, Abdul Hadi, Fiqih Munakahat Seri 1, (T.kp: Duta Grafika, 1989); Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, terj. Abdul Ghofur E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 375 6
lain, dan tidak menyebabkan hilangnya hukum Islam akibat percampuran tersebut. Di sisi lain, adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syari'at Islam tidak serta merta harus disalahkan. Hal ini berhubungan dengan ketentuan manfaat dan madharat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat (al-'urf). Setelah melihat fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan dalam analisis hukum Islam. B. Permasalahan Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan urf terhadap pelaksanaan tradisi Ular-ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan 2. Bagaimana hukum Islam melihat tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Ular-Ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ditinjau dari kajian urf. 7
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. D. Telaah Pustaka Pernikahan merupakan fenomena yang umum dan lazim terjadi dalam masyarakat, tetapi fenomena ini menjadi menarik ketika dihadapkan pada suatu adat istiadat masyarakat tertentu. Misalnya tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan. Tradisi ini penulis teliti di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis diantaranya: 1. Buku karya tim peneliti sejarah Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul "Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan" dalam penelitian itu, mereka mendeskripsikan secara singkat tentang sejarah kota Grobogan. 2. Dalam buku "Hukum Adat Indonesia" karya Soeryono Soekanto dan Soleman B. Taneko, diterangkan bahwa hukum adat tidak mengatur secara mendetail syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, sahnya pernikahan itu mengikuti ketentuan agama yag dianut masyarakatnya.12 12 Soeryona Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1991), hlm. 254-255 8
3. Kamal Mukhtar dalam karyanya "Ushul Fiqh" menyatakan bahwa urf (kebiasaan) adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan merupakan suatu kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan kaidah Usul Fiqhnya adalah: ﻩدﺎﻌﻟا ﻪﻤﻜﳏ "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".13 4. Dalam buku "Islam dan Kebudayaan Jawa" buku yang merupakan kumpulan karya dosen IAIN Walisongo Semarang ini memberikan pembahasan mengenai budaya-budaya lokal masyarakat jawa, budaya- budaya campuran yang terbentuk, dan budaya sebagai media sebagai penyiaran Islam. 5. Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat jawa lokal, skripsi karya Eva Nulia, Mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Pati Dalam Tinjauan Theologi Islam" juga dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan paparan pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka diatas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Jawa, akan tetapi jika dikaji secara khusus maka terdapat perbedaan masalah Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan, sebagai objek 13 Kamal Mukhtar, Usul Fiqh, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 150 9
10 kajian penulis yang akan membedakan antara pustaka-pustaka diatas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.14 2. Populasi dan Sampel Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasinya adalah masyarakat Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang melaksanakan tradisi ular-ular dalam pernikahannya dan menganggap sebagai syarat sahnya pernikahan. Berdasarkan data dari Kelurahan Kuwu, jumlah kepala keluarga di Desa Kuwu adalah sebanyak 180. Dari jumlah tersebut, yang melaksanakan adalah sebanyak 128 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 128 orang. Sampel adalah wakil dari obyek yang akan diteliti. Sampel diperlukan manakala penelitian yang dilakukan memiliki populasi yang terlalu banyak ataupun karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh 14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 75
peneliti. Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan teori persentase Suharsimi Arikunto yang menjelaskan bahwasanya apabila jumlah populasi sama dengan atau lebih dari 100, maka sampel dapat diambil sebanyak 10%-25% dari jumlah populasi. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang diteliti oleh peneliti adalah sejumlah 15% dari jumlah populasi dengan jumlah sebagai berikut: 15% x 128 = 19,2 Karena yang menjadi sampel penelitian merupakan manusia, maka jumlah 19,2 tersebut peneliti bulatkan ke atas menjadi 20 orang yang menjadi sampel. Sedangkan penentuan sampel menggunakan sistem acak (random) dengan memilih secara sembarang dari daftar nama masyarakat yang menjadi populasi. 3. Sumber Data Penelitian Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.15 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 15 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91 11 ini
Sumber data primer tersebut bisa memberikan data baik lisan (wawancara) maupun data tertulis, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual mengenai penelitian ini. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh diluar obyek penelitian.16 Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang memuat pendapat tokoh masyarakat maupun agama tentang tradisi ular-ular, teori-teori tentang bab pernikahan dan kebudayaan masyarakat Jawa Islam, yang mana beberapa diantaranya telah disebutkan pada bagian telaah pustaka. Pendapat-pendapat tokoh tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 1). Tokoh agama 2). Tokoh masyarakat 4. Metode Pengumpulan Data Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode- metode sebagai berikut: a. Metode Observasi Observasi data dilakukan dengan melaksanakan pengamatan pada subyek atau fenomena yang terjadi.17 Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data 16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11. 17 Syaifudin Azwar, op. cit., hlm. 19 12
13 tentang tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada tanggal 10-13 Oktober 2008, mereka melaksanakan pernikahan secara massal di Masjid Kuwu dengan dikoordinatori oleh pejabat Desa Kuwu, sehingga peneliti dapat menyaksikan secara langsung masyarakat Kuwu yang melakukan prosesi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan. b. Metode Wawancara Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.18 Obyek wawancara dalam penelitian ini adalah: 1). Sampel penelitian 2). Tokoh agama 3). Tokoh masyarakat Pada wawancara terhadap sampel penelitian, materi yang ditanyakan terkait dengan pendapat mereka mengenai tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan. 18 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 162
14 Sedangkan materi wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat berhubungan dengan pendapat mereka terhadap keberadaan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan. c. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.19 5. Metode Analisis Data Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.20 19 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71 20 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41
15 Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik. Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik analisa yang berbeda. Analisa yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data berdasar pada kaidah deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data- data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang. Hasil dari analisa ini adalah data yang dipaparkan dan menjadi bab III. Sedangkan analisa yang kedua dilakukan dengan mendasar pada kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif dijadikan sebagai dasar karena pada proses analisa kedua ini, penulis akan membuat perbandingan (dengan menggunakan teknik komparatif) antara tradisi ular-ular yang telah dipaparkan pada bab III sebagai 'urf dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya tentang syarat sahnya pernikahan. Dari perbandingan ini akan diperoleh jawaban yang berhubungan dengan rumusan masalah yang pertama dan kedua yakni berkaitan dengan tinjauan urf terhadap pelaksanaan tradisi ular-ular dan
tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Jawaban tersebut nantinya akan menjadi kesimpulan terkait masih layak atau tidakkah asumsi bahwa tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan bagi masyarakat Islam. Untuk lebih jelasnya, langkah analisa tersebut dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini: Pengumpulan data Wawancara Observasi Dokumentasi Data kasar yang belum diolah Analisa pertama Teknik kategorisasi Bab III Rancangan Bab III Analisa kedua Teknik komparasi Menjawab permasalahan pertama dan kedua, yakni tentang tinjauan urf terhadap pelaksanaan tradisi ular- ular dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan dengan hukum Islam mengenai pernikahan khususnya terkait dengan syarat sahnya pernikahan Kesesuaian pelaksanaan tradisi ular-ular dengan urf dalam Islam Layak tidaknya pelaksanaan tradisi ular-ular bagi masyarakat Islam ditinjau dari hukum Islam 16
F. Sistematika Penulisan Berikut ini adalah gambaran tentang materi skripsi ini: BAB I : Pada bab ini akan dijelaskan tentang perancangan awal penulisan skripsi ini, mulai dari latar belakang permasalahan, permasalahan yang dimunculkan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : Pada bab ini akan dipaparkan tentang tinjauan umum nikah dan Ular-ular, yang meliputi pernikahan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, serta tujuan nikah. Sedangkan pada penjelasan mengenai tradisi ular-ular meliputi pengertian, sejarah, dan pelaksanaan tradisi ular-ular. BAB III : Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum tradisi Ular- Ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yang meliputi geografi dan monografi masyarakat desa Kuwu, asal mula tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan, dan pendapat para tokoh Grobogan terhadap tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya pernikahan. BAB IV : Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap tradisi Ular- Ular sebagai syarat sahnya pernikahan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Ular-Ular sebagai syarat sahnya 17
pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. BAB V : Pada bab ini berisi penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran- saran dan dilampirkan pula daftar pustaka. 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN ULAR-ULAR A. Tinjauan tentang Nikah 1. Pengertian Nikah Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah ﺢﻜﻧ- ﺢﻜﻨﻳ - حﺎﻜﻧ Artinya: seseorang yang memperistri wanita.1 Nikah menurut istilah (terminologi) adalah: a. Menurut Para Imam Madzhab 1) Menurut Golongan Syafi'iyah حﺎﻜﻨﻟا ﻪﻧﺄﺑ ﺪﻘﻋ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻚﻠﻣ ءﺎﻃو ﻆﻔﻠﺑ ﺢﻜﻧأ جوﺰﺗوا وا ﺎﳘﺎﻨﻌﻣ2 Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung kekuasaan untuk watha' (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau zawaj atau yang semakna dengan keduanya. 2) Menurut Golongan Malikiyah حﺎﻜﻨﻟا ﻪﻧﺄﺑ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ دﺮﳎ ﺔﻌﺒﻣ ذﺬﻠﺘﻟا ﺔﻴﻣدﺄﺑ ﲑﻏ ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻬﺘﻤﻴﻓ ﺔﻨﻴﺒﺑ ﻪﻠﺒﻗ3 Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh di nikah dengannya. 1 Louis Ma'ruf, Al-Munjid fi Al-Ingoh al-A'lam, (Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th.), hlm. 836 2 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Alfiah ala Mazahid al-Arba'ah Juz IV, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub al-'Alamiah, 1990), hlm. 8 3 Ibid. 18
19 3) Menurut Golongan Hanabillah حﺎﻜﻨﻟا ﻮﻫ ﻋﺪﻘ ﻆﻔﻠﺑ حﺎﻜﻧا ﺞﻳوﺰﺗوا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻔﻨﻣ عﺎﺘﻤﺘﺳﻻا4 Artinya: Nikah adalah akad yang mempergunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan manfaat, bersenang- senang dengan wanita. b. Menurut Muhammad Yunus Perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.5 c. Menurut Idris Ramulyo Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majasi (metaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.6 d. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan 4 Ibid., hlm. 9 5 Muhammad Yunus, Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1993), hlm. 1 6 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1 7 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1
perempuan yang bukan muhrimnya guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan untuk mentaati sunatullah. 2. Dasar Hukum Nikah Terdapat perbedaan pandangan mengenai asal hukum nikah di kalangan para ulama. Sebagian para fuqaha menyebutkan bahwasanya hukum asal nikah adalah sunnah.8 Dasar hukum yang menjadi sandaran dari pendapat ini adalah hadits Nabi yang menjelaskan tentang pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi sebagaimana tersebut di bawah ini,9 ... ّﲎﻜﻟ ﺎﻧأ ﻰّﻠﺻأ, مﺎﻧأو, مﻮﺻأو, ﺮﻄﻓأو, ﻴﻠﻓﺲ ّﲎﻣ (ﻩاور ﻖﻔّﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ) ﺗأوجّوﺰ ءﺎﺴّﻨﻟا, ﻦﻤﻓ ﺐﻏر ﻦﻋ ﱴّﻨﺳ Artinya: "...Saya ini shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong daripadaku." (H.R. Muttafaq 'Alaih) Akan tetapi sebagian lain dari para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, menjelaskan bahwa asal hukum pernikahan adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Pendapat mengenai asal hukum nikah ini didasarkan pada firman Allah dan hadits Nabi yang menerangkan bab pernikahan sebagaimana tersebut di bawah ini:10 a. Q.S. an-Nisa' ayat 1:11 8 Ali Al-Anshari, Al-Mizan Al-Kubro Juz II, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), hlm. 108 9 10 Idris Ramulyo, op. cit., hlm. 21; bandingkan dengan H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 19. 11 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Thoha Putra, 1998), hlm. 114. 20
ﺎَﻬـﻳَأﺎَﻳ ُسﺎﻨﻟا اﻮُﻘـﺗا ُﻢُﻜﺑَر يِﺬﻟا ْﻢُﻜَﻘَﻠَﺧ ْﻦِﻣ ٍﺲْﻔَـﻧ ٍةَﺪ ِﺣاَو َﻖَﻠَﺧَو ﺎَﻬْـﻨِﻣ ﺎَﻬَﺟْوَز ﺚَﺑَو ﺎَﻤُﻬْـﻨِﻣ ًﻻﺎَﺟِر اًﲑِﺜَﻛ ًءﺎَﺴِﻧَو اﻮُﻘـﺗاَو َﻪﻠﻟا يِﺬﻟا ِﻪِﺑ َمﺎَﺣْرَ ْﻷاَو نِإ َﻪﻠﻟا َنﺎَﻛ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﺎًﺒﻴِﻗَر َنﻮُﻟَءﺎ َﺴَﺗ Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. an-Nisa': 1) b. Q.S. an-Nisa ayat 3:12 ْنِإَو ْﻢُﺘْﻔ ِﺧ ﻻَأ اﻮُﻄ ِﺴْﻘُـﺗ ِﰲ ﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ﺎَﻣ َبﺎَﻃ ْﻢُﻜَﻟ َﻦِﻣ ِءﺎَﺴﻨﻟا َﲎْـﺜَﻣ َث َﻼُﺛَو َعﺎَﺑُرَو ْنِﺈَﻓ ْﻢُﺘْﻔ ِﺧ ﻻَأ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ًةَﺪ ِﺣاَﻮَـﻓ ْوَأ ﺎَﻣ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ْﻢُﻜُﻧﺎَْﳝَأ َﻚِﻟَذ َﱏْدَأ ﻻَأ اﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. an-Nisa': 3) c. Q.S. an-Nisa' ayat 24:13 ... ﻞ ِﺣُأَو ْﻢُﻜَﻟ ﺎَﻣ َءاَرَو ْﻢُﻜِﻟَذ ْنَأ اﻮُﻐَـﺘْﺒَـﺗ ْﻢُﻜِﻟاَﻮْﻣَﺄِﺑ َﲔِﻨِﺼُْﳏ َﻏ َﺮْـﻴ َﲔ ِﺤِﻓﺎَﺴُﻣ... Artinya: "... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina..." (Q.S. an-Nisa': 24) d. Hadits Rasulullah SAW 12 Ibid., hlm. 115. 13 Ibid., hlm. 120-121. 21
ﻦﻋ ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟا ﻦﺑ ﺪﻳﺰﻳ ﻦﻋ ﺪﺒﻋ ﷲا لﺎﻗ: لﺎﻗ لﻮﺳر ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو: ﺎﻳ ﺮﺸﻌﻣ بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ عﺎﻄﺘﺳأ ﻢﻜﻨﻣ ةءﺎﺒﻟا جوﺰﺘﻴﻠﻓ, ﻪﻧﺈﻓ ﺾﻋأ ﺮﺼﺒﻠﻟ ﻦﺼﺣأو جﺮﻔﻠﻟ ﻦﻣو ﱂ ﻊﻄﺘﺴﻳ ﻪﻴﻠﻌﻓ مﻮﺼﻟﺎﺑ ﻪﻧﺈﻓ ﻪﻟ ءﺎﺟو (ﻩاور ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ) 14 Artinya: "Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata: Telah bersabda kepada kita Rasulullah SAW: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Bila belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi pengendali baginya." (H. R. Bukhari Muslim). Dalam dalil-dalil di atas terdapat kalimat yang menerangkan asal hukum dari pernikahan. Kalimat-kalimat itu adalah: a. َنﻮُﻟَءﺎَﺴَﺗ ِﻪِﺑ yang berarti saling meminta untuk dapat dinikahi. Kalimat ini menjelaskan bahwasanya dasar pernikahan adalah asas saling rela dan saling mengizinkan. b. اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ yang berarti "maka menikahlah" dan جوﺰﺘﻴﻠﻓ yang berarti "maka peristrilah" yang keduanya memiliki kesamaan substansi yakni anjuran untuk melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. c. ّﻞ ِﺣُأَو َ◌ yang berarti "dihalalkan" menjadi penguat bahwasanya asal hukum nikah adalah halal (boleh). 14 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz II, (Libanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiah, t. th.), hlm. 1019 22
Item a dan b merupakan dasar hukum kebolehan yang didasarkan pada substansi adanya anjuran dalam melaksanakan pernikahan bagi umat manusia. Kebolehan tersebut terlihat dari adanya kalimat yang berbentuk fi'il (kata kerja) mudlari' yang memiliki makna kerja yang sedang atau akan dilaksanakan dan bukan termasuk kalimat perintah ('amar). Apabila dalam dalil tersebut didahului oleh fi'il (kata kerja) 'amr (perintah), maka akan memiliki status hukum wajib. Selain itu, status kebolehan tersebut dikuatkan dengan item c dengan kalimat "dihalalkan" yang berarti memang status hukum asal pernikahan adalah halal atau boleh (mubah). Jika membandingkan apa yang menjadi dasar hukum dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, maka kedua pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat karena keduanya mendasarkan pemikirannya berdasarkan pada sumber hukum Islam. Akan tetapi jika dirunut berdasarkan kekuatan sumber hukum Islam, maka jelas sekali bahwasanya penukilan hukum Islam yang utama dan pertama adalah al-Qur'an. Selain itu, dasar hukum yang menjadi pijakan para fuqaha yang berasumsi nikah adalah sunnah, jika dikaji dan diperbandingkan dengan kajian hadits dan al-Qur'an, maka akan ditemukan jawabannya yaitu hukum nikah akan menjadi sunnah manakala telah memenuhi ketentuan kebolehan menikah menurut al-Qur'an dan al-hadits. Oleh karena dalam al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan pada hukum boleh, maka secara otomatis jika dikembalikan kepada tata urutan hukum Islam, status 23
asal hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai hukum mubah atau boleh. Asal hukum melakukan nikah yang mubah tersebut bisa berubah- ubah mengikuti illat hukumnya. Dengan demikian, ada 5 tingkatan hukum nikah, yaitu:15 a. Wajib Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan kawin. Hal ini sebagaimana b. Sunnah Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. c. Haram Pernikahan menjadi haram manakala seseorang tersebut tidak memiliki maksud untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau ada keinginan untuk melakukan penganiayaan di antara kedua belah pihak. Secara sederhana, hukum nikah akan menjadi haram jika pernikahan tersebut akan mendatangkan 15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VI, diterjemahkan dari judul asli "Fiqh al-Sunnah Jilid II", terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 22; lihat juga dalam kitab asli Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 12-14. Lihat juga dalam Idris Ramulyo, op. Cit., hlm. 22-23. 24
kemadlaratan bagi salah satu atau bahkan kedua orang yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam salah satu firmannya surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:16 ... َﻻَو ﻦُﻫﻮُﻜ ِﺴ اًراَﺮِﺿ اوُﺪَﺘْﻌَـﺘِﻟ ْﻦَﻣَو ْﻞَﻌْﻔَـﻳ َﻚِﻟَذ ْﺪَﻘَـﻓ َﻢَﻠَﻇ ُﻪَﺴْﻔَـﻧ... ُْﲤ Artinya: "...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..." (Q.S. al- Baqarah: 231) d. Makruh Perubahan asal hukum nikah dari boleh menjadi makruh dapat terjadi manakala seseorang yang secara ukuran umur telah sampai pada kebolehan menikah namun belum memiliki kemampuan secara material untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Dari sudut wanitanya yakni apabila wanita tersebut telah sampai pada batas usia kebolehan menikah namun merasa belum mampu untuk mendidik anak-anaknya nanti, maka makruh baginya untuk menikah. Perubahan hukum asal nikah dari mubah menjadi makruh ini disandarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 33:17 ِﻒِﻔْﻌَـﺘْﺴَﻴْﻟَو َﻻ َنوُﺪَِﳚ ﺎًﺣﺎَﻜِﻧ ﱴَﺣ ُﻢُﻬَـﻴِﻨْﻐُـﻳ ُﻪﻠﻟا ْﻦِﻣ ِﻪِﻠْﻀَﻓ َﻦﻳِﺬﻟاَو ِﺬﻟا َنﻮُﻐَـﺘْﺒَـﻳ َبﺎَﺘِﻜْﻟا ﺎِﳑ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ْﻢُﻜُﻧﺎَْﳝَأ ْﻢُﻫﻮُﺒِﺗﺎَﻜَﻓ ْنِإ ْﻢُﺘْﻤِﻠَﻋ ْﻢِﻬﻴِﻓ اًﺮْـﻴَﺧ ْﻢُﻫﻮُﺗَآَو ﻰَﻠَﻋ ِءﺎَﻐِﺒْﻟا ْنِإ َنْدَرَأ ﺎًﻨﺼََﲢ ْﻦِﻣ ِلﺎَﻣ ِﻪﻠﻟا يِﺬﻟا ْﻢُﻛﺎَﺗَآ َﻻَو اﻮُﻫِﺮْﻜُﺗ ْﻢُﻜ َﻦﻳ ِﺗﺎَﻴَـﺘَـﻓ 16 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", op.cit., hlm. 56. 17 Ibid., hlm. 549. 25
26 اﻮُﻐَـﺘْﺒَﺘِﻟ َضَﺮَﻋ ِةﺎَﻴَْﳊا ﺎَﻴْـﻧﺪﻟا ْﻦَﻣَو ﻦﻫِﺮْﻜُﻳ نِﺈَﻓ َﻪﻠﻟا ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَـﺑ ﻦِﻬِﻫاَﺮْﻛِإ ٌرﻮُﻔَﻏ ٌﻢﻴ ِﺣَر Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka , jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya janganlah kamu paksa budak-budak kepadamu. Dan wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu." (Q.S. an-Nuur: 33) 3. Tujuan Nikah Tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.18 Serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik dan juga untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam hidup manusia.19 Untuk lebih jelasnya, tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut: a. Untuk mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT20 b. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 18 Poeunah Dali, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 108 19 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24 20 Didi Djunaidi Ismail, Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 72
Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasi tanpa perkawinan yang sah. Sang suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan.21 c. Untuk memenuhi hajat manusia Menyalurkan dorongan seksualnya dan penumpahan rasa kasih sayang. Melalui perkawinan, seseorang dapat mencurahkan rasa cintanya, kasih sayang, secara harmonis dan bertanggung jawab. Allah telah melukiskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah ibarat pakaian yang saling membutuhkan diantara keduanya.22 Firman Allah SWT: ... ﻦُﻫ ٌسﺎَﺒِﻟ ْﻢُﻜَﻟ ْﻢُﺘْـﻧَأَو ٌسﺎَﺒِﻟ ﻦَُﳍ... (ةﺮﻘﺒﻟا: 187) Artinya: "...Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pekaian bagi mereka..." (Q.S. Al-Baqarah: 187).23 d. Menciptakan persaudaraan baru antara pihak pria dan wanita24 e. Melangsungkan keturunan Menurut naluri, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah.25 f. Untuk memupuk rasa tanggung jawab dan tolong menolong antara keduanya, serta menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.26 21 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 15 22 Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana PTAI/IAIN, Ilmu Fiqih, (Departemen Agama RI), hlm. 66-67 23 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", op.cit., hlm. 365 24 Kailang H. D., Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 144 25 Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985), hlm. 64 27
4. Syarat dan Rukun Nikah Akad nikah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu harus pula dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya sebagaimana akad-akad yang lain. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang pasti ada dalam hakikat pernikahan.27 Dengan demikian, rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akad nikah jika tidak terpenuhi rukunnya.28 Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Seperti halnya pada lingkup hukum asal pernikahan, dalam pembahasan mengenai rukun nikah juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Syaikh Zainuddin dalam kitabnya Fath al-Mu'in menjelaskan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: a. Calon mempelai pria 26 Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunah", op.cit., hlm. 20; "Fiqh al-Sunnah", op. cit., hlm. 10. 27 Abdul Muhaimin As'adalah, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya: Bumi Aksara, 2000), hlm. 144 28 Muhammad Anwar, Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraidh dan Jinayah, (Hukum Pidana dan Perdata Islam) Beserta Kaidah Hukumnya, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.), hlm. 125 28
hlm. 99 29 b. Calon mempelai wanita c. Wali nikah d. Saksi nikah e. Ijab qabul Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun tersebut.29 Kemudian, dari kelima rukun nikah tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah. Dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.30 Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: a. Mempelai Laki-laki Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut: 1) Beragama Islam 2) Terang Prianya (bukan banci) 3) Tidak dipaksa 4) Tidak beristri empat orang 5) Bukan mahram calon istri 6) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi 29 Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 30 Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunah", op.cit., hlm. 48; "Fiqh al-Sunnah", op. cit., hlm. 45.
8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.31 b. Mempelai Wanita Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut:32 1) Beragama Islam 2) Terang wanitanya 3) Tidak memberi izin kepada wali untuk menikahkannya 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah 5) Bukan mahram calon suami 6) Belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami 7) Terang orangnya 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. c. Wali Nikah Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Madzhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal).33 Sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaan izinnya oleh banyak ulama. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW: ﻻ حﺎﻜﻧ ﻻا ﱃﻮﺑ 31 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 21 32 Ibid. 33 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1977), hlm. 53 30
"Tidak ada nikah melainkan dengan izin wali"34 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali adalah sebagai berikut:35 1) Laki-laki 2) Dewasa 3) Mempunyai hak perwalian 4) Tidak terhalang perwaliannya Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:36 1) Bapak, kakek (Bapak dari bapak), dan seterusnya sampai ke atas 2) Saudara laki-laki se kandung (se ibu se bapak) 3) Saudara laki-laki se bapak 4) Anak laki dari saudara laki-laki se kandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki se bapak dan seterusnya sampai ke bawah; Paman (saudara dari bapak) se kandung; Paman (saudara dari bapak) se bapak; Anak laki-laki paman se kandung; Anak laki-laki paman se bapak dan seterusnya sampai ke bawah d. Dua Orang Saksi Syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:37 1) Beragama Islam 34 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 210 35 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 456 36 Mahmud Yunus, op.cit., hlm. 55 37 Departemen Agama RI, "Pedoman Pegawai...", op.cit., hlm. 22 31
2) Laki-laki 3) Baligh 4) Berakal 5) Adil 6) Mendengar (tidak tuli) 7) Melihat (tidak buta) 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 9) Tidak pelupa (Mughaffal) 10) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah) 11) Mengerti ijab dan qabul 12) Tidak merangkap menjadi wali Adapun syarat saksi dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut:38 1) Islam 2) Laki-laki 3) Adil 4) Aqil 5) Baligh 6) Tidak terganggu ingatannya 7) Tidak tuna rungu (tuli) 8) Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah 38 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114 32
hlm. 27 72 9) Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan e. Ijab dan Qabul Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.39 Adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam melakukan ijab qabul pernikahan adalah sebagai berikut:40 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah 4) Antara ijab dan qabul bersambung 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. 39 M. Fauzil Adzim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 40 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33
34 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah: 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dicabut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat
35 memberikan izin terlebih dahulu, mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.41 Selain rukun dan syarat yang mengikuti rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, menurut jumhur ulama, terdapat hal yang menjadi syarat sahnya pernikahan, yakni pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri. Akan tetapi, besarnya mahar tidak terdapat ketentuan di dalamnya.42 Menurut Ibn Rusyd, jumlah mahar yang akan diberikan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (calon suami-istri). Lebih lanjut, masih menurut Ibn Rusyd, penyerahan mahar memang dianjurkan pada saat acara akad nikah, akan tetapi jika tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka hal itu tidak apa-apa dan akan menjadi mahar terhutang.43 Pendapat Ibn Rusyd di atas juga dikuatkan oleh A. Rofiq, yang menjelaskan bahwa karena bukan termasuk dari rukun pernikahan, maka kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar dalam waktu akad 41 Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: Intermesa, 1991), hlm. 187 42 Pembahasan mengenai peraturan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan dalam pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab Perkawinan Pasal I. Sedangkan pembahasan secara umum dapat ditemukan dalam beberapa referensi seperti di antaranya: A. Rofiq, op. cit., hlm. 103-104; Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 13-14. 43 Ibn Rusyd, loc. cit.
nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu juga ketika mahar masih terhutang, maka sahnya pernikahan juga tidak berkurang.44 B. Tinjauan tentang Ular-Ular 1. Pengertian dan Tujuan Ular-ular Kata "ular-ular" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia45 berarti kata sambutan yang berisi saran, nasehat, wejangan, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, menurut Purwadi, ular-ular merupakan sebuah proses pemberian nasehat kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh orang yang dituakan dan memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi yang dilaksanakan pada akhir acara pernikahan.46 Secara lebih rinci, Thomas Wiyasa Bratawidjaja menjelaskan bahwa ular-ular merupakan nasehat yang isinya menyangkut gambaran kehidupan yang akan dijalani oleh kedua mempelai dalam lingkungan keluarga yang mereka bina. Ular- ular berfungsi sebagai pemberian bekal persiapan kehidupan bagi kedua mempelai.47 44 A. Rofiq, loc. cit; Berdasarkan jenisnya, mahar dapat dibedakan menjadi dua, yakni mahar mutsamma dan mahar mitsil. Mahar mutsamma adalah mahar yang diberikan berdasarkan ketentuan kedua belah pihak dan dapat dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang disesuaikan dengan kualitas dari pihak wanita yang meliputi kekayaan, kecantikan, agama, kegadisan, dan kepandaian. Lebih lanjut dapat dilihat dalam H. S. A. al-Hamdani, op. cit., hlm. 138. 45 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 986 46 Purwadi, Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm. 227. 47 Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Pustaka Bina Harapan, 1995), hlm. 35. 36
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian nasehat berupa ular-ular adalah:48 a. Dapat mengetahui arti pernikahan, karena orang yang belum pernah menikah tidak mengetahui arti pernikahan yang sesungguhnya b. Menciptakan keluarga yang bahagia c. Mencegah perselisihan antara pihak suami dan pihak istri dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga d. Menciptakan kerukunan antara suami istri terhadap sesama e. Menghindarkan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga f. Menumbuhkan jiwa sosial antara suami istri terhadap sesama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa ular-ular adalah tradisi pemberian nasehat atau wejangan yang dilaksanakan pada perayaan pernikahan dalam lingkungan masyarakat Jawa yang bertujuan untuk menghindarkan suami istri dari permasalahan internal keluarga dan eksternal dengan masyarakat sekaligus menciptakan kebahagiaan hidup di tingkat keluarga maupun masyarakat. 2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Ular-ular a. Keberadaan Ular-ular dalam Prosesi Pernikahan Pada umumnya, pelaksanaan Ular-ular dilakukan pada pesta upacara pernikahan masyarakat Jawa. Lazimnya dilaksanakan di tengah-tengah acara pesta pernikahan. Keberadaan Ular-ular dalam prosesi pernikahan masyarakat Jawa sangatlah vital, karena Ular-ular 48 Hal ini sebagaimana disarikan oleh penulis dari Purwadi, op. cit., hlm. 231; Thomas Wiyasa Bratawidjaja, op. cit., hlm. 37; dan M. Hariwijaya, Perkawinan Adat Jawa, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 65. 37
38 sendiri merupakan suatu pesan atau nasehat yang ditujukan kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga. Tradisi ular-ular pada umumnya dilaksanakan pada saat perayaan pernikahan. Pemberian nasehat atau wejangan dalam ular- ular dilaksanakan sesudah adanya acara temon49 yang mempertemukan pihak laki-laki dan perempuan. Tradisi Ular-ular sendiri pada umumnya disampaikan oleh sesepuh Desa atau orang yang dituakan. Biasanya setelah tradisi Ular-ular terlaksana kemudian para masyarakat atau tamu undangan disuguhi hidangan makanan dan minuman untuk disantap bersama-sama sebagai wujud syukur atas terlaksananya pernikahan.50 Tradisi Ular-ular sekaligus menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat Jawa, tradisi merupakan aspek penting dalam hidup dan berkehidupan. b. Tata Laksana Tradisi Ular-ular dalam Pesta Pernikahan51 Terdapat beberapa ketentuan dalam tradisi ular-ular, yakni: 1) Ular-ular di isi atau disampaikan oleh sesepuh atau orang yang dituakan atau orang yang pernah menikah (orang yang pernah menikah dipastikan sudah mengetahui arti pernikahan karena sudah mempunyai pengalaman dalam kehidupan rumah tangga). 49 Acara temon adalah acara di mana kedua mempelai dipertemukan dan sebelumnya didahului dengan acara serah-serahan oleh wakil dari keluarga mempelai laki-laki kepada wakil keluarga mempelai wanita. 50 Wawancara dengan Bapak Suryono, Pelaku Ular-ular dan Selaku Pengelola Museum Ronggowarsito Semarang, Pada Tanggal 20 November 2008 Pukul 10.30 WIB 51 Hal ini sebagaimana disarikan oleh penulis dari Purwadi, op. cit., hlm. 228; Thomas Wiyasa Bratawidjaja, op. cit., hlm. 36; dan M. Hariwijaya, op. cit., hlm. 64.
2) Pada umumnya naskah Ular-ular disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para hadirin terutama kedua mempelai dan biasanya menggunakan bahasa Jawa. 3) Isi dari naskah ular-ular adalah suatu nasehat kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga. Sedangkan rangkaian isi dari ular-ular secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Salam pembuka 2) Ungkapan syukur kepada Allah 3) Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw 4) Katur kahormatan (pemberian rasa hormat) kepada sesepuh, tokoh agama serta hadirin 5) Pesan sosial terkait dengan peranan suami istri dalam masyarakat 6) Perilaku ibadah bagi suami istri 7) Perilaku pergaulan rumah tangga bagi suami istri 8) Perilaku suka dan duka bagi suami istri 9) Do'a keluarga sakinah mawadah wa rahmah 10) Penutup Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwasanya tradisi ular-ular mengandung pesan dalam konteks internal keluarga, sosial, dan keagamaan. Penjelasan mengenai ketiga tata nilai tersebut tidak lain adalah untuk membantu mewujudkan cita-cita pernikahan menurut Islam, yakni terciptanya keluarga bahagia di dunia dan akhirat. 39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN A. Geografi dan Monografi Masyarakat Desa Kuwu 1. Keadaan Geografi Desa Kuwu Kuwu adalah bagian dari Kecamatan Kradenan, yang mempunyai ketinggian tanah 53 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Kuwu adalah sebagai berikut:1 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sendang Rejo b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjar Sari c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Grabagan d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalisari Adapun luas wilayah Desa Kuwu adalah 286.340 hektar. Hal ini berdasarkan data geografi dan monografi yang diperoleh pada tahun 2007. Dari wilayah seluas 286.340 hektar itu, hanya 97.585 hektar saja yang berupa tanah sawah, selebihnya merupakan tanah kering, yaitu sekitar 156.045 hektar. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat Desa Kuwu tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat tujuan mereka, karena sarana kendaraan umum telah cukup memadai. Selain itu juga, 1 Data Geografi Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Dari Keadaan Data Bulan dan Tahun, 2007, hlm. 1 40
41 Desa Kuwu merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kradenan. Jarak pemerintahan Desa Kuwu dengan Kecamatan ± 0, 35 Km, dengan pemerintahan Ibu Kota Kabupaten/Kota ± 28 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi ± 92 Km, jarak dari Ibu Kota Negara ± 642 Km. 2. Keadaan Monografi Desa Kuwu Desa Kuwu memiliki penduduk 5.918 jiwa, yang terdiri atas 180 kepala rumah tangga, dengan perincian laki-laki 2.758 jiwa dan perempuan 3.160 jiwa. Setelah melihat perincian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Mayoritas penduduk Desa Kuwu beragama Islam, yaitu sekitar 5.610 jiwa, selebihnya beragama Kristen dan Katolik, yaitu sekitar 227 jiwa. Dan keseluruhannya merupakan warga negara Indonesia asli, sehingga mereka berada dalam satu adat, tradisi dan budaya yang senantiasa menerapkan sikap saling toleransi dan hormat menghormati antar sesama. Meskipun demikian, mereka juga memiliki perbedaan dalam tingkat usia, jenjang pendidikan dan mata pencaharian. Adapun perinciannya seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel I Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia No. Usia Jumlah 1. 00-03 tahun 357 2. 04-06 tahun 403 3. 07-12 tahun 395 4. 13-15 tahun 800 5. 16-18 tahun 779 6. 19 tahun ke atas 3.184 Jumlah 5.918 Tabel II Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Pendidikan 1. Taman Kanak-kanak (TK) 2. Sekolah Dasar (SD) 3. Sekolah Menengah Pertama (SLTP/MTs) 4. Sekolah Menengah Atas (SLTA/MA) 5. Diploma (D 1 - D 3) 6. Sarjana (S 1 - S 2) 7. Pondok Pesantren 8. Tidak Sekolah Jumlah Jumlah 202 1.212 616 550 109 75 200 2.854 5.918 42
Tabel III Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No. Mata Pencaharian Jumlah 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 497 2. TNI/Polri 20 3. Swasta 657 4. Wiraswasta (Pedagang) 904 5. Tani 821 6. Jasa 287 7. Pensiunan 256 8. Lain-lain 2.476 Jumlah 5.918 a. Ekonomi Masyarakat Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Desa Kuwu dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang sederhana, juga terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hampir setiap keluarga di Desa ini dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti meja, kursi cantik, TV berwarna, kendaraan bermotor. Masyarakat Desa Kuwu juga memiliki keahlian dalam berdagang. Dari keuletan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kuwu dalam berdagang, mereka berawal dari modal nol, sejak pertama membuka usaha yang dimulai dari tahap percobaan hingga sampai pada tingkat 43
kesuksesan. Karena rata-rata sebagian dari mereka mempunyai jiwa dagang yang cukup kuat. Dengan demikian, kegigihan dan pantang putus asa terlihat jelas.2 Dalam bidang perdagangan, objek utama mereka adalah hasil bumi (Sayur-mayur, buah-buahan) dan bahan pokok lainnya, seperti beras, jagung dan keperluan sehari-hari serta perabotan rumah tangga. Demikian uletnya, penduduk Desa Kuwu dalam hal perdagangan sehingga mereka dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari- hari seperti halnya penduduk Desa lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, banyak cara yang dilakukan oleh penduduk Desa Kuwu, seperti yang tercantum dalam tabel III diatas, yaitu pegawai, pengrajin, buruh, pedagang, petani dan pekerja di bidang jasa lainnya. Disitu disebutkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kuwu bekerja sebagai pedagang. Hal ini disebabkan oleh: 1) Desa Kuwu merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kradenan; 2) Minimnya lahan pertanian; 3) Banyak warga Desa Kuwu yang sukses karena berwiraswasta, sehingga mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama dan sebagainya. 2 Data Monografi, Desa Kuwu Nomor Kode 3315070212, Kecamatan Kradenan Kabupaten Dati II Grobogan Propinsi Jawa Tengah, 2007, hlm. 1. 44
b. Kehidupan beragama Mayoritas penduduk Desa Kuwu beragama Islam, yaitu ± 95%, selebihnya ± 5% beragama Kristen dan Katolik. Mereka memusatkan aktivitas keagamaan di beberapa tempat ibadah yang tersebar di Desa Kuwu, baik Masjid, Mushalla, Madrasah, Gereja, bahkan di Balai Desa. Karena mayoritas penduduk Desa Kuwu beragama Islam, nuansa keislaman di Desa Kuwu sangat kental, sehingga dipenuhi dengan keseragaman menjalankan ajaran agama Islam. Penduduk Desa Kuwu yang beragama Islam mayoritas bermadzhab Syafi'i dan penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang tergabung dalam satu wadah, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Hal- hal religi yang dilestarikan di Desa Kuwu berkaitan dengan furu'iyah ibadah, seperti: adzan dua kali pada waktu shalat Jum'at, shalat Subuh dengan menggunakan doa Qunut, membaca Tahlil, ziarah kubur, membaca Manaqib, membaca Al-Barjanji (Dziba'iyyah), dan lain-lain. Mereka sangat percaya bahwa pahala tersedia bagi orang-orang yang beramal saleh dan rajin beribadah.3 Masyarakat Desa Kuwu sangat menghormati apa yang menjadi anjuran Ki Ageng Selo, ini terlihat dari keadaan fenomena yang sudah terjadi. Karena semasa hidup Ki Ageng Selo, beliau telah memberikan banyak pelajaran ilmu agama, untuk dijadikan manfaat bagi sesama. Dan beliau juga mengajak masyarakat untuk selalu ke jalan yang lurus. 3 Wawancara dengan Bapak Tri Handoko, selaku Kepala Desa Kuwu pada tanggal 26 Desember 2008, pukul 13.00 WIB. 45
Sesepuh Desa Kuwu menjelaskan bahwa sesudah Ki Ageng Selo wafat, perjuangan beliau diteruskan olah ahli warisnya dan ulama-ulama setempat, juga berlanjut hingga sekarang. Makam Ki Ageng Selo dan kerabatnya terletak di Desa Selo Kecamatan Tawang Harjo Kabupaten Grobogan. Jarak makam Ki Ageng Selo dengan Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ± 13 Km. Makam beliau sering dikunjungi oleh warga masyarakat setempat, untuk mengenang jasa-jasa beliau dan mengharap barakah darinya. Semasa hidupnya Ki Ageng Selo dikenal sebagai tokoh yang memiliki sifat bijaksana, dalam perjuangannya mensyi'arkan Islam. Beliau juga mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi dan masih banyak lagi keistimewaan yang dimiliki beliau.4 Di Desa Kuwu terdapat Madrasah Diniyah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, seperti membaca Al-Qur'an, Nahwu, Sharaf, Tajwid, dan sebagainya. Dalam menjalankan ibadah dan kegiatan religi, mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Kuwu. Kepada mereka diajarkan persatuan, kesatuan dan saling hormat menghormati antar sesama, serta untuk menikmati apa yang telah diberikan Tuhan. Untuk menjalani sebuah kehidupan, masyarakat Desa Kuwu lebih mengutamakan kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi yang ada, karena hal itu secara alami sudah menjadi kultur yang berlangsung hingga turun temurun. 4 Tim Peneliti Sejarah Universitas Sebelas Maret, Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, (Surakarta: PDAP, 1992), hlm. 5 46
Masyarakat Desa Kuwu memiliki corak kehidupan yang lebih mengutamakan prinsip pentingnya kebersamaan, sehingga mereka menjadi satu bagian utuh yang tidak dapat terpisahkan. Keutuhan dan kebersamaan memang sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kegiatan yang membutuhkan massa yang cukup banyak, seperti pengajian, tahlil selapanan (yang dilakukan oleh bapak-bapak) dan pengajian muslimat atau Fatayat NU yang berjalan seiring bergulirnya waktu, karena mereka selalu bahu-membahu dalam merancang dan melaksanakan kegiatan secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.5 Dari letak geografi dan monografi Desa Kuwu diatas, juga dilengkapi dengan peta Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yakni sebagai data pelengkap dan diperoleh juga arsip-arsip dari Kelurahan setempat untuk dijadikan sebagai keterangan dan bukti bahwa dalam melaksanakan penelitian lapangan ini, penulis telah memperoleh kejelasan dan kebenaran tentang adanya tradisi tersebut. 5 Wawancara dengan Bapak Tri Handoko, selaku Kepala Desa Kuwu pada tanggal 26 Desember 2008, pukul 14.00 WIB. 47
B. Tradisi Ular-Ular sebagai Syarat Sahnya Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan 1. Sejarah Tradisi Ular-ular Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Masuknya Islam di tanah Jawa penuh dengan kedamaian, karena para wali tidak bersifat apatis dalam memandang keragaman tradisi budaya lokal. Tradisi adat dan budaya masyarakat setempat berjalan dengan penuh kearifan serta dijadikan sebagai alat dan salah satu dari bagian strategi agar Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Para wali memberi pengetahuan ilmu agama kepada masyarakat dengan ajaran Islam, sekaligus memasukkan budaya ke dalam kearifan mereka, sehingga mereka menjadi bagian dari lingkungan masyarakat yang Islami. Berbagai tradisi lokal, oleh para wali di isi dan dituangkan dengan nilai-nilai Islam.6 Salah satu tradisi itu adalah tradisi Ular-ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dimana tradisi tersebut dijadikan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Tradisi itu berkembang sebagai pengejawantahan dari rasa penghormatan mereka terhadap Ki Ageng Selo. Beliau diketahui masyarakat sebagai tokoh atau ulama legendaris Grobogan. Tokoh ini dianggap sebagai penurun raja-raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta. Ki Ageng Selo merupakan tokoh 6 Musahadi dkk., Mengeja Tradisi Merajut Masa Depan, (Semarang: CV. Pustakindo Pratama, 2003), hlm. XII-XIII. 48
yang cukup populer di kalangan masyarakat Grobogan. Beliau juga dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar.7 Asal-usul tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bermula dari sebuah cerita yang berkembang dalam masyarakat Desa Kuwu. Konon diceritakan bahwa Ki Ageng Selo dengan para abdinya diundang untuk menghadiri acara pernikahan salah satu pengikutnya yang baru saja memeluk agama Islam, dimana dalam acara itu Ki Ageng Selo ditunjuk untuk memberikan kata sambutan berisi saran dan petuah yang dalam istilah Jawa disebut dengan Ular-ular dan ditujukan kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Setelah peristiwa itu kemudian beliau menganjurkan kepada masyarakat setempat khususnya warga Desa Kuwu pada masa itu agar melaksanakan tradisi Ular-ular dalam setiap pesta pernikahan, karena tradisi Ular-ular tersebut merupakan bentuk sikap toleransi Islam kepada sesama manusia terutama orang yang baru memeluk agama Islam, supaya lebih bisa mendalami agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam, pasti belum mengenal secara detail arti sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Oleh sebab itu, tradisi Ular-ular tersebut dijadikan oleh Ki Ageng Selo sebagai media dakwah kepada orang yang baru memeluk Islam supaya mau mempelajari Islam secara luas. Dan bagi kaum Hindu yang belum memeluk Islam, agar 7 Proyek Infentarisasi Nilai-Nilai Budaya Pemprop Jateng, Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, (Semarang: 1996), hlm. 108 49
mau memeluk Islam. Kebijakan ini ternyata berhasil sehingga akhirnya banyak diantara mereka yang memeluk Islam dan mau mempelajari Islam secara luas.8 Masyarakat Desa Kuwu dalam tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan ini, mereka masih menjalankannya sampai sekarang, yaitu dengan niat menghormati dan menjalankan apa yang menjadi seruan Ki Ageng Selo untuk melaksanakan tradisi Ular-ular dalam setiap pesta pernikahan. Jadi, pencetus dari seruan untuk melaksanakan tradisi Ular- ular sebagai syarat sahnya pernikahan adalah Ki Ageng Selo.9 Yang mensyi'arkan agama Islam di daerah Grobogan dan sekitarnya. Dalam menyampaikan ajaran Islam kepada awam, Ki Ageng Selo juga mengemukakan cabang kesenian yang disukai masyarakat. Apa yang dilakukan Ki Ageng Selo adalah untuk menghormati orang-orang yang baru memeluk Islam, dengan mengeluarkan seruan kepada masyarakat Desa Kuwu untuk melaksanakan Ular-ular dalam setiap pesta pernikahan. Sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih berlaku di kalangan masyarakat Desa Kuwu. Masyarakat Desa Kuwu masih mematuhi seruan Ki Ageng Selo, sehingga tradisi itu masih tetap berlaku dan selalu dilestarikan sebagai salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Desa Kuwu. Menurut mereka seruan Ki Ageng Selo tersebut mempunyai nilai yang mengandung 8 Wawancara dengan Bapak Fadholi, pelaku Ular-ular, Selaku Sesepuh Desa Kuwu pada tanggal 27 November 2008, pukul 14.00 WIB. 9 Wawancara dengan Bapak Fadholi, pelaku Ular-ular, Selaku Sesepuh Desa Kuwu pada tanggal 27 November 2008, pukul 14.30 WIB. 50
51 maslahat bagi sesama. Setelah Ki Ageng Selo wafat, masyarakat Grobogan senantiasa menjalankan ajaran-ajaran dari ilmu yang diajarkan oleh beliau.10 Arti dari Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan lebih tepat disebut sebagai rasa penghormatan kepada sesama umat manusia terutama orang yang baru memeluk agama Islam. Disinilah Ki Ageng Selo melakukan manuver dakwah yang harus diartikan secara ilmiah. Dengan cara itu berarti Ki Ageng Selo tidak meninggalkan prinsip toleransi, solidaritas dan keserasian. Ternyata dakwah kultural ini mampu membangkitkan dinamika dari bawah (Bottom up). Barang kali itu yang disebut sebagai sosialisasi untuk istilah sekarang. Sebagai seorang ahli ilmu agama dan juga penyiar agama (mubaligh) yang dilakukan beliau adalah untuk menghormati orang-orang yang baru memeluk Islam. Sehingga tradisi tersebut sampai sekarang masih berlaku di kalangan masyarakat Desa Kuwu. Oleh sebab itu, di Desa Kuwu setiap ada pesta pernikahan selalu menyertakan acara Ular-ular. Apabila dalam pelaksanaan pernikahan tidak disertakan prosesi Ular-ular, maka pernikahan belum bisa dikatakan sah.11 Pada awal kemunculannya, masyarakat sangat memegang teguh tradisi tersebut dan hampir tidak ada yang meninggalkan tradisi tersebut. Dulu masyarakat sangat mempercayai bahwasanya jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan tertimpa sengkala atau musibah 10 Tim Peneliti Sejarah Universitas Sebelas Maret, op.cit., hlm. 5 11 Wawancara dengan Bapak Fadholi, pelaku Ular-ular, Selaku Sesepuh Desa Kuwu pada tanggal 27 November 2008, pukul 14.30 WIB.
dalam kehidupan rumah tangga yang dilalui setelah pernikahan. Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama setelah masyarakat lebih mengetahui bab agama Islam, maka kemudian sedikit demi sedikit tradisi tersebut mulai terkikis dan terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakannya. Menurut Fadholi, masyarakat yang masih memegang kepercayaan tradisi tersebut umumnya adalah masyarakat yang masih lekat dengan status "Islam kejawen", yakni orang Islam yang masih memegang serta memadukan kepercayaan Jawa kuno dalam pelaksanaan ibadah-ibadah Islam, termasuk pelaksanaan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan.12 Secara lebih jauh, Warsidi menjelaskan bahwa fenomena tersebut tidak lepas dari karakteristik budaya masyarakat Jawa pedesaan yang memang terkenal teguh dalam memegang, mempertahankan, dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang.13 Menurut M. Habib, pelaku pernikahan dengan tradisi ular-ular, pelaksanaan tradisi ular-ular dalam ritual pernikahannya tidak hanya karena menjaga tradisi leluhur saja, namun juga karena nilai-nilai ajaran agama yang disampaikan dalam tradisi ular-ular tersebut.14 12 Wawancara dengan Bapak Fadholi, pelaku Ular-ular, Selaku Sesepuh Desa Kuwu pada tanggal 27 November 2008, pukul 14.30 WIB. 13 Wawancara dengan Bapak Warsidi, selaku Sesepuh Desa Kuwu dan Tokoh Budaya Grobogan pada tanggal 28 November 2008 pukul 10.00 WIB 14 Wawancara dengan M. Habib, pelaku pernikahan dengan tradisi ular-ular, pada tanggal 28 November 2008 pukul 10.00 WIB 52
2. Pelaksanaan Tradisi Ular-ular Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan a. Pendapat masyarakat tentang keberadaan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis, didapati bahwasanya sejumlah 15 orang dari jumlah sampel 20 orang menyatakan bahwasanya apabila pernikahan tidak menyertakan tradisi ular-ular, maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan 5 (lima) orang sisa menyatakan bahwasanya tidak melaksanakan ular-ular dalam pernikahan tidak apa-apa. Jml Resp. Pendapat tentang sahnya pernikahan dengan tradisi ular-ular Tidak sah Tetap sah 20 15 5 Meskipun mayoritas menyatakan tidak sah, ketika dimintai penjelasan mengenai sanksi yang akan diterima bagi masyarakat yang tidak menyertakan tradisi ular-ular dalam pernikahannya, sampel sebanyak 15 orang tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada sanksi sosial yang "kejam". Umumnya, masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan hanya akan mendapat gunjingan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya mayoritas masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan tradisi ular-ular 53
merupakan syarat sah dalam pernikahan. Akan tetapi, meskipun dipandang sebagai syarat sah pernikahan, jika ada pihak yang tidak melaksanakannya, tidak ada sanksi berat yang diberikan seperti pengkucilan atau bahkan pengusiran dari desa melainkan hanya akan mendapat gunjingan dari kelompok masyarakat yang masih memegang kepercayaan tradisi ular-ular sebagai syarat sah pernikahan.15 b. Keberadaan Tradisi Ular-ular Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dalam Prosesi Pernikahan Tata cara pelaksanaan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan hampir sama dengan tradisi ular-ular pada umumnya. Yakni dilaksanakan pada saat acara pesta pernikahan, dimana saat acara berlangsung keluarga mempelai memberikan kesempatan kepada sesepuh desa setempat atau orang yang dituakan untuk memberikan kata sambutan yang berisi tentang nasehat atau saran yang ditujukan kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Umumnya, pemberian nasehat kepada kedua mempelai dilaksanakan selama satu hingga dua jam. Setelah prosesi ular-ular terlaksana kemudian masyarakat desa atau para tamu undangan disuguhi beberapa hidangan makanan dan minuman untuk disantap bersama-sama sebagai wujud 15 Hal ini juga didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan responden pada tanggal 29 Nopember 2008. 54
syukur atas terlaksananya pernikahan.16 Tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selain sebagai tradisi masyarakat setempat sekaligus menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat jawa, tradisi merupakan aspek penting dalam hidup dan berkehidupan. Tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu sangat berhubungan erat dengan pesta pernikahan, karena acara ular-ular termasuk salah satu bagian dari acara pesta pernikahan. Adapun susunan acara pesta pernikahan di Desa Kuwu adalah sebagai berikut: 1) Acara pertama : Pembukaan 2) Acara kedua : Pembacaan ayat Suci Al-Qur'an 3) Acara ketiga : Sambutan dari tuan rumah 4) Acara keempat : Sambutan-sambutan 5) Acara kelima : Acara inti, sambutan ular-ular pernikahan 6) Acara keenam : Penutupan17 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dilaksanakan di setiap 16 Wawancara dengan Bapak Warsidi, selaku Sesepuh Desa Kuwu dan Tokoh Budaya Grobogan pada tanggal 28 November 2008 pukul 10.00 WIB. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi penulis pada tanggal 13 Oktober 2008 saat mengikuti upacara pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pejabat desa Kuwu. 17 Wawancara dengan Bapak Warsidi selaku sesepuh Desa Kuwu, dan tokoh budaya Grobogan pada tanggal 28 November 2008, pukul 10.30 WIB. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi penulis pada tanggal 13 Oktober 2008 saat mengikuti upacara pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pejabat desa Kuwu. 55
acara pesta upacara pernikahan dan termasuk salah satu bagian dari acara pernikahan. Acara ular-ular di Desa Kuwu merupakan acara inti dalam acara pesta pernikahan dan ular-ular sendiri disampaikan oleh sesepuh desa atau orang yang dituakan untuk memberikan kata sambutan yang berisi nasehat atau saran yang ditujukan kepada kedua mempelai dalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga sesuai dengan syari'at agama Islam. c. Tata Laksana Tradisi Ular-Ular Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan Di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Adapun tata laksana tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu tidak beda jauh dengan tradisi ular-ular pada umumnya, yaitu: 1) Tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu disampaikan oleh sesepuh desa atau orang yang dituakan atau orang yang pernah menikah (orang yang pernah menikah dipastikan sudah memahami arti pernikahan, karena sudah mempunyai pengalaman dalam kehidupan rumah tangga. 2) Isi dari teks naskah ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu adalah suatu nasehat atau saran yang ditujukan kepada kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai dengan syari'at agama Islam. 56
3) Pada umumnya naskah ular-ular disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para hadirin terutama kedua mempelai dan biasanya menggunakan bahasa jawa.18 d. Teks naskah tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Pada umumnya para pemberi ular-ular (nasehat) pernikahan di Desa Kuwu tidak menggunakan naskah teks, tapi masih ada juga beberapa orang (para pemberi nasehat) yang menggunakan naskah teks dalam menyampaikan sambutannya. Berikut ini merupakan contoh teks naskah ular-ular di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. مﻼﺴﻟا ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺔﲪرو ﷲا ﻪﺗﺎﻛﺮﺑو ﺪﻤﳊا ﷲ ىﺬﻟا ﻖﻠﺧ ﻢﻜﻟ ﻦﻣ ﻢﻜﺴﻔﻧا ﺎﺟاوزا اﻮﻨﻜﺴﺘﻟ ﺎﻬﻴﻟا ﻞﻌﺟو ﻢﻜﻨﻴﺑ ةدﻮﻣ ﺔﲪرو. ﺪﻬﺷا نا ﻻ ﻪﻟا ﷲاﻻا ﺪﻬﺷاو نا اﺪﻤﳏ لﻮﺳر ﷲا. ﻢﻬﻠﻟا ﻰﻠﺻ ﻢﻠﺳو ﻰﻠﻋ لﻮﺳر ﷲا ﻦﺑﺪﻤﳏ ﺪﺒﻋ ﷲا ﻰﻠﻋو ﻪﻟا ﻪﺑﺎﺤﺻاو ﻦﻣو ﻪﻌﺒﺗ ﱃا مﻮﻳ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا ﺎﻣا ﺪﻌﺑ: Nuwun; Dhumateng panjenenganipun para aji sepuh ingkang kinabekten; Para pangejmbating praja ingkang sinudasana; Para pangarsaning agami ingkang lebdha ing pangawikan; Para rawuh kakung putri ingkang dhahat kinurmatan. Langkung rumiyen kula ngaturaken puji syukur konjok wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang tansah paring kanugrahan awujud punapa kemawon dhumateng sedaya kawulanipun, kalebet panjenengan sami dalasan kula, ingkang keparing kempal wonten ing pahargiyan punika kanthi manggih kawilujengan, saha kebagaswarasan. 18 Wawancara dengan Bapak Warsidi selaku sesepuh Desa Kuwu, dan tokoh budaya Grobogan pada tanggal 28 November 2008, pukul 11.00 WIB 57
Para lenggah ingkang wicaksana, keparenga kula minangkani pamundhutipun Bapak saha Ibu ..., saperlu suka ular-ular sawatawis tumuju dhumateng anak kula penganten sarimbit, mugi sageda minangka tambahing sangu anggenipun sami gesang bebrayan. Nakmas ... saha nak ajeng ... ingkang bagya mulya, tumapaking dinten sak sampunipun panjenengan nindakaken akad nikah wonten ngarsanipun Bapak Na'ib, ingkang sineksenan sawatawis para pini sepuh, sanak kadang, punapa dene mitra pitepangan, ateges panjenengan sampun lumebet wonten alam madya, kanthi ngemban pinten-pinten wajibing gesang bebrayan ingkang kedah dipun ayahi. Kula pitados bilih nakmas ... saha nak ajeng ... sak derengipun mesti sampun tata-tata minangka sanguning gesang bebrayan, inggih lahir inggih bathos. Pramila saking punika, punapa ingkang kula aturaken mangke saestu namung minangka urun-urun sekedik, kaagema ingkang sae, tuwin kabucala ingkang kirang prayogi. Anak kula pengantin sekaliyan, gesang bebrayan punika kenging dipun gambaraken kados dene tiyang nitih baita wonten tengahing samodra punika mboten ajeg, tansah owah gingsir, kanthi wekdal ingkang mboten saged katemtokaken. Nakmas ... minangka juru mudinipun, yen kapinujon segantenipun anteng mboten wonten alun, mboten benter, meboten jawah, wosipun sedaya sarwi ngremenaken, nakmas ... lajeng ngendika sora "Asyik nih ye...!", nak ajeng ... minangka "panumpangipun" ugi lajeng ngendika langkung sora "Mas ... pancen o... ye...!" Nanging kedah emut, nadyan sedaya kawontenan ngremenaken, nanging baitanipun sampun ngantos bocor, utawi karisakan sanesipun. Nedeng-nedengipun lelayaran ing swasana ingkang ngremenaken tuwin kebak kabingahan, kanthi mboten dipun mangertosi sakderengipun, baita bocor. Rehning ketungkul remen-remen, ngertos-ngertos toya ingkang mlebet sampun kathah sanget, wusana ndadosaken bingung, dipun tawu mboten telas-telas. Nakmas ... lajeng nilaraken kemudi ngrencangi nawu toya, kamangka kemudi punika mboten kenging dipun tilaraken. Yen sampun makaten, mesti kemawon lajeng nuwuhaken bab-bab ingkang mboten ngremenaken tumrap juru mudi punapa dene ingkang nitih. 58
Mekaten ugi menggahing tiyang gesang bebrayan, supados saged nggayuh ingkang dipun idam-idamaken, inggih punika kulawarga sakinah, mawadah wa rahmah, lelandesanipun namung setunggal, inggih punika takwa dumateng Allah SWT. Kanti makaten, sedaya sandonganing gesang Insya Allah saged dipun endani, dipun singkiri, yen wonten sulayaning pamanggih, karampungna kanthi nuhoni pranataning agami. Cekak aosipun, tiyang takwa punika sak estu dipun ridhani dening Allah, murakai tumrap diri pribadinipun, ugi murakabi tumrap tiyang sanes. Jalaran sedaya tumindak tuwin pangucap sak estu kajagi sampun ngantos nalisir saking dawuhing Allah saha tuntunaning Rasulullah. Nakmas ... sah nak ajeng ..., pangudi lan pambudi daya kula sumanggakaken dumateng panjenengan, kula minangka tiyang sepuh namung saged nderek memuji, sageda kasembadan ing panjangka, bagya mulya sak laminipun, saha tansah pinayungan ridaning Allah ingkang maha asih ngantos sak turun-turun panjenengan. ﲔﻣا ﺎﻳ بر ﲔﳌﺎﻌﻟا Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged kapendet sari patinipun. Mbok bilih anggen kula ngronce tetembungan wonten ingkang mboten ndadosaken renaning penggalih, kula nyuwun pangaksami. Nuwun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, مﻼﺴﻟاو ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺔﲪرو ﷲا ﻪﺗﺎﻛﺮﺑو19 Tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sekaligus menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat Jawa, pernikahan juga menjadi salah satu aspek penting dalam hidup dan berkehidupan. Berkenaan dengan pentingnya pernikahan, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mementingkan prosesi pernikahan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. 19 Teks Naskah Ular-ular diperoleh dari Bapak Warsidi, selaku sesepuh Desa Kuwu dan tokoh budaya Grobogan, pada tanggal 1 Desember 2008, pukul 13.00 WIB 59
60 Tradisi itu berkembang sebagai pengejawantahan dari rasa penghormatan mereka terhadap Ki Ageng Selo. Hal itu terlihat dari kultur yang dimiliki masyarakat Desa Kuwu yang beraneka ragam. Penulis sendiri mendapatkan keterangan ini dari Kepala Desa setempat. Keberlangsungan dari kehidupan mereka itu lebih menjaga dari apa yang sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah ada, sehingga mereka tidak berani untuk melanggarnya. Dari pola hidup dan kesehariannya, masyarakat Desa Kuwu terlihat sangat dinamis dengan menyesuaikan diri (beradaptasi), menanamkan nilai kekeluargaan dan menjalani kehidupannya dengan ketabahan dan penuh kesabaran. Pemberlakuan adat (tradisi) itu hanya sekedar tradisi yang berlaku turun-temurun, dan tidak ada maksud untuk mengganti hukum Islam. Jika dihubungkan dengan konteks hukum Islam suatu pernikahan sudah dikatakan sah bilamana telah memenuhi syarat dan rukun nikah, diantaranya akad nikah, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Bila telah memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka suatu pernikahan sudah dikatakan sah. Keadaan tradisi yang berkembang di Desa Kuwu ini timbul karena adanya budaya yang sudah melekat dari dulu, sebagai rasa pengejawantahan masyarakat pada saat itu hingga dibawa sampai saat ini. Dilihat dari perbuatan yang Ki Ageng Selo lakukan, sangat patut untuk diteladani. Salah satunya adalah menganjurkan pada masyarakat untuk bersikap baik, bermental jujur dan beretos kerja. Dengan peneladanan itu, sehingga nantinya mampu membangkitkan kesadaran masyarakat Desa Kuwu
61 untuk lebih aktif membangun diri dan melestarikan norma agama yang sudah ada. Tanpa menafsirkan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, bisa dipastikan bahwa salah satu tokoh yakni Ki Ageng Selo lebih memilih pendekatan dakwah yang mudah diterima oleh rakyat awam. Berangkat dari apa yang sudah ada dalam masyarakat, Ki Ageng Selo mengembangkan dan memberi makna lebih serta mengarahkannya ke jalan yang lurus (Siratal Mustaqim). Cara bijaksana yang disebut Development from Within (membangun dari dalam) ini tidak meresahkan masyarakat, sebaliknya diterima dengan setulus hati. Dari keadaan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kuwu, menyatakan bahwa tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan itu nyata adanya. Sehingga timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dalam tradisi ini. Kemudian jika ditilik dari cerita yang masih beredar di kalangan masyarakat Desa Kuwu, bahwa Ki Ageng Selo telah mengeluarkan seruan pada masyarakat Desa Kuwu pada saat itu untuk melaksanakan tradisi Ular- ular di setiap acara pesta pernikahan yang bertujuan untuk menghormati orang yang baru memeluk agama Islam sekaligus untuk menarik simpati komunitas Hindu agar mau memeluk agama Islam dan mendalami Islam secara luas. Jadi, ini merupakan kiat khusus Ki Ageng Selo, berupa strategi dakwah yang efektif. Sehingga beliau mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, mencermati dari kata Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan, didalamnya terdapat makna yang luas, sehingga memerlukan pemikiran yang lebih
mendalam. Oleh sebab itu, sampai sekarang masyarakat Desa Kuwu memandangnya sebagai seruan yang harus dijaga dan tetap berlaku di Desa Kuwu. Dalam hal ini kemudian muncullah pertanyaan mengapa sampai sekarang masyarakat Desa Kuwu selalu melaksanakan tradisi Ular-ular di setiap acara pesta pernikahan? Barangkali ini suatu pertanyaan wajar, lantaran masyarakat Desa Kuwu hampir pasti melaksanakan tradisi Ular-ular di setiap acara pesta pernikahan. Meski ada yang menerjang akan tetapi mereka melakukannya bukan semata-mata untuk membangkang adanya tradisi tersebut, dan menurut fakta yang ada, mereka yang menerjang tradisi tersebut setelah itu memperoleh af'at (bala'). Yang dimaksud disini adalah mereka yang secara terang-terangan ingin menentang seruan yang dikeluarkan oleh Ki Ageng Selo. Akan tetapi perlu diketahui, kepatuhan mereka terhadap tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan, tidak sampai pada tingkatan akidah atau melanggar syari'at Islam. Padahal sebenarnya jika diantara masyarakat Desa Kuwu ada yang menghendaki untuk tidak melaksanakan tradisi Ular-ular di setiap pesta pernikahan, itu tidak apa-apa, tidak dilarang, tidak berdosa, karena tidak ada yang melarangnya dan tidak membahayakan bagi pelakunya. Akan tetapi ketidaklaziman itu semata-mata hanya terdorong rasa pakewuh mereka pada seruan Ki Ageng Selo. Ini merupakan suatu bukti bahwa masyarakat Desa Kuwu masih menghormati leluhurnya hingga sekarang. 62
Meskipun demikian, tradisi yang masih berlaku di Desa Kuwu terjadi suatu proses hukum yang bergantung pada perubahan waktu dan tempat. Setelah itu, baru tradisi tersebut bisa berkembang dan dapat hilang (tidak berlaku lagi di dalam masyarakat). Tetapi semua itu tergantung pada keadaan yang lebih jelas dan benar-benar tidak melanggar syari'at Islam. Hal ini juga dianggap sebagai suatu kebiasaan yang mempunyai kandungan nilai kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Kehidupan sebuah masyarakat jelas mempunyai suatu tradisi, yaitu yang secara sederhana didefinisikan dengan "sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini." Disini terdapat nilai, bahwa kebiasaan (tradisi) dan adat istiadat yang dipraktekkan dan tetap dilanggengkan oleh masyarakat yang mereka terima dari masa lalu atau dari nenek moyangnya sampai dengan masa paling akhir. Nilai tersebut meliputi norma, bahkan juga hukum.20 Tradisi itu lahir dalam kondisi sosial suatu masyarakat bukan lahir dari luar dunia, atau dari ruang hampa. Dengan kata lain, fiqih pun harus bersinggungan dengan tradisi (budaya), karena fiqih juga lahir dalam alam kehidupan manusia. Artinya ada kesamaan antara tradisi dan fiqih. Titik kesamaannya adalah kalau tradisi merupakan cipta rasa manusia yang sesuai dengan kondisi zaman yang berlaku, yang mengatur kehidupan manusia tanpa tertulis, unwritten, tetapi diyakini sebagai sesuatu yang harus diikuti, 20 A. Qodri Azizy, Elektisisme Hukum Nasional, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), cet. 1, hlm. 181 63
sedangkan fiqih berasal dari teks. Tetapi bukan berarti fiqih kemudian tekstualis, sebab tradisi juga diperhatikan dalam fiqih.21 Dipandang dari normatif hukumnya, keberlangsungan tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bagi penulis sendiri perlu adanya penelitian yang matang. Karena tujuannya adalah untuk mencari kebenaran atas adanya tradisi tersebut dan mendapatkan keterangan yang aktual dari penduduk setempat. Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan dan wawancara dengan pemuka agama (tokoh masyarakat) setempat, penulis mendapatkan keterangan dan tanggapan yang baik dari masyarakat Desa Kuwu, mengenai asal-usul tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan. Segenap masyarakat dan tokoh masyarakat memberikan penjelasan serta membenarkan adanya tradisi tersebut. Mereka (masyarakat Desa Kuwu) sampai kapanpun masih menjaga apa yang menjadi seruan Ki Ageng Selo, karena bagaimanapun juga perkataan dari seorang wali adalah petuah yang mempunyai nilai positif, untuk dijadikan sebagai sikap yang mampu memperlihatkan bahwa Islam itu bagus di dalam dan di luar naluri manusia. C. Pendapat Para Tokoh Grobogan Terhadap Tradisi Ular-ular Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan 1. KH. Abdul Fatah 21 Majalah Justisia, Judul: Fiqih Progresif, (Semarang: Edisi 24, 2003), hlm. 42 64
Menurut pendapat beliau mengenai Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu, beliau mengungkapkan sebagai berikut: "kalau tradisi yang terjadi di masyarakat Kuwu dipandang dari segi hukum Islam, memang tidak relevan. Karena secara normatif, pernikahan sudah bisa dikatakan sah bilamana telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi perjalanan tradisi itu masih dipegang hingga sekarang, karena masyarakat Desa Kuwu sangat menghormati Ki Ageng Selo." Dalam menanggapi permasalahan ini KH. Abdul Fatah juga berpendapat: "Sepanjang aqidah itu tidak sampai melanggar pada syara', maka tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu ini boleh berlangsung dan hal ini masuk pada adat istiadat." Beliau juga menambahkan "Tradisi itu boleh dijaga atau dapat dijadikan pegangan, asalkan ia tidak meyakinkan betul bahwasannya orang yang tidak melaksanakan Ular-ular dalam setiap pesta pernikahan itu pasti akan mendapat afat (celaka), dan seseorang tadi tidak sampai mengatakan yang lebih dari itu. Berangkat dari tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bila ditinjau dari Ushul Fiqih dengan menerapkan kaidah "al-addah al-muhakkamah" (sebagai pegangan hukum), tradisi tersebut dapat berlangsung, asalkan tradisi tersebut tidak melanggar syara". KH. Abdul Fatah juga mengeluarkan dalil al-Hadits yang sejalan dengan apa yang menjadi seruan Ki Ageng Selo, yaitu: 65
ﺎﻧا ﺪﻨﻋ ﻦﻇ ﺪﺒﻋى ﰊ Artinya: "Saya (Allah) akan menuruti apa yang menjadi perkiraan hamba saya kepada saya." Jadi bila dicermati penjelasan dari dalil diatas, berisikan tentang kewenangan bagi orang yang menjalankan suatu tradisi, selama tradisi tersebut tidak melanggar syari'at Islam. Menanggapi permasalahan yang ada terlihat kemurnian pada pengejawantahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu untuk melestarikan tradisi tersebut. Jadi, wujud dari tradisi ini adalah rasa penghormatan terhadap seruan Ki Ageng Selo.22 2. M. Rodhi Mengenai tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu, M. Rodhi beranggapan bahwa sebetulnya tradisi tersebut tidak lepas dari strategi dakwah Ki Ageng Selo. Ketika beliau menyebarkan agama Islam yang menjadi sasaran dakwahnya adalah pemeluk Agama Hindu, karena pada waktu itu di Grobogan agama Hindu sudah ada lebih dulu dari Islam. Sudah terlihat jelas kegigihan yang dilakukan oleh Ki Ageng Selo yang memiliki sikap akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sudah tentu budaya yang ada di sekitar masyarakat Desa Kuwu bermacam-macam, seperti contoh bentuk gapura yang bergaya aspek Hindu, tetapi bukan berarti kemudian menilainya sebagai budaya Hindu, melainkan kultur budaya yang dimiliki masyarakat Hindu pada masa itu. Budaya atau gaya aspek Hindu ini oleh Ki Ageng Selo memberi sentuhan 22 Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Fatah, Selaku Tokoh Agama Desa Kuwu, pada tanggal 30 November 2008, pukul 14.30 WIB 66
nilai-nilai Islam, dengan menggunakan jalan damai serta adanya kiat khusus, agar dakwahnya berhasil. Yang dimaksud dengan jalan damai ialah jalan yang ditempuh Ki Ageng Selo, diantaranya: memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama dan memberi anjuran pada dakwah Islam yang efektif (senang terhadap perdamaian dan menerapkan toleransi kepada sesama umat manusia). Dan jalan yang ditempuh oleh Ki Ageng Selo adalah Peace Penetration (Penetrasi damai). Setelah latar belakang diketahui, maka perintah atau anjuran itu menjadi tradisi yang berkembang dan menjadi adat yang dilestarikan. Jadi, kebiasaan (tradisi) yang terus berlangsung tidak ada akibat hukum. Meski dalam keberlangsungan tradisi ada yang mengalami distorsi yang terjadi pada masyarakat. Ada pula yang membawanya sampai tingkat aqidah, yaitu tidak berani melanggar tradisi tersebut, ini bukan berarti peran dari Ki Ageng Selo, tetapi hal ini merupakan distorsi pemahaman yang menyimpang. Jadi, akulturatif kultur yang ada pada masyarakat Desa Kuwu sangat inovatif. Karena budaya adalah hasil karya cipta rasa manusia, tidak ciptaan dari Tuhan.23 3. Soenarto Menurut pendapat Soenarto, menanggapi tradisi Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Beliau mengatakan bahwa tradisi itu merupakan suatu politik 23 Wawancara dengan Bapak M. Rodhi, selaku tokoh budaya Desa Kuwu dan pelaku Ular-ular, Pada tanggal 30 November 2008, pukul 10.00 WIB 67
untuk mengajak bertoleransi atau menghormati antar sesama manusia, terutama orang yang baru memeluk agama Islam agar mampu dan mau mempelajari Islam secara luas. Tradisi ini berkembang melalui proses hidup bermasyarakat yang dinamis. Langkah tersebut merupakan strategi agar terhindar dari fitnah yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Jadi hal ini juga merupakan bentuk, kiat khusus yang berupa anjuran untuk dimaknai sebagai nilai positif bagi Islam. Ki Ageng Selo sebenarnya tidak sampai mensyaratkan Ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan. Beliau hanya menganjurkan agar melaksanakan Ular-ular dalam setiap pesta pernikahan. Soenarto dalam menanggapi masalah tersebut membolehkan untuk tidak melaksanakan Ular-ular dalam pesta pernikahan asal demonstrative, maksudnya dalam melaksanakan pernikahan tidak disertai pesta yang meriah.24 Dari data tersebut, illat hukum yang dipakai oleh Ki Ageng Selo adalah illat dakwah. Di mana waktu itu Islam baru masuk ke tanah Grobogan. Sehingga bila saat itu juga hukum Islam tidak menyesuaikan diri, maka akan terjadi pertumpahan darah. Bukan maslahat yang di dapat melainkan mafsadat, kawan takut mendekat, lawan semakin memusuhi. Dalam salah satu kaidah ushul disebutkan bahwa: ﻊﻓد ﺪﺳﺎﻔﳌا مﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﺟ ﱀﺎﺼﳌا Artinya: "Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemafsadatan." 24 Wawancara dengan Bapak Soenarto, selaku tokoh masyarakat Desa Kuwu, pada tanggal 28 November 2008, pukul 11.30 WIB. 68 tidak
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN A. Tinjauan Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Ular-Ular Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang juga memiliki fungsi untuk menjaga eksistensi perkembangbiakan genetika umat manusia. Selain kedua hal tersebut, pernikahan juga memiliki nilai sosial berupa jalinan persaudaraan baru di antara kedua mempelai dan juga dengan masyarakat sekitar.1 Oleh karena begitu penting dan vitalnya tujuan perkawinan, Nabi - dalam hadits yang telah dituliskan pada bab II, bahkan menganjurkan agar pemuda yang telah siap lahir dan batin untuk segera menikah. Selain itu, untuk menjaga "kesucian" hakekat pernikahan, Islam mempersulit proses perceraian melalui sebuah hadits yang menjelaskan mengenai kebencian Allah terhadap perbuatan cerai. ÇÈÛÖ ÇáÍáÇá ÚäÏ Çááå ÚÒæÌá ÇáØáÇÞ Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (H.R. Abu Daud)2 1 Mengenai tujuan dari pernikahan tersebut dapat dilihat dalam beberapa referensi berikut: Deunah Dali, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 108; Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24; Didi Djunaidi Ismail, Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 72; Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 15. 2 Abu Dawud, 'Awan al-Ma'bud Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 227. 69
Dalam pelaksanaan pernikahan, Islam juga memberikan kelonggaran prosesnya selama proses pernikahan (yang meliputi akad nikah dan atau sampai pada resepsi pernikahan) tidak bertentangan dengan syari'at yang berlaku dalam ajaran Islam. Kelonggaran inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam dalam menyelenggarakan pernikahan. Bahkan hingga menyentuh lingkup syarat sahnya pernikahan. Salah satu fenomena mengenai penyelenggaraan pernikahan akibat kelonggaran Islam yang menyentuh dataran syarat adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuwu. Pelaksanaan pernikahan di lingkungan masyarakat Desa Kuwu ditandai dengan masuknya tradisi ular- ular sebagai syarat sahnya pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pembahasan mengenai permasalahan ini akan dikaji penulis dalam lingkup materi tradisi ular-ular dan tinjauan 'urf yang berlaku bagi masyarakat Islam. Sebelum membahas mengenai analisis pelaksanaan tradisi ular-ular, maka ada baiknya penulis sajikan kembali tata cara pelaksanaan tradisi ular- ular sebagai syarat sahnya pernikahan di Desa Kuwu. Tata cara pelaksanaan tradisi ular-ular adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan acara resepsi pernikahan 2. Pembacaan ayat suci al-Qur'an 3. Sambutan tuan rumah (sohibul bait) 4. Sambutan-sambutan 5. Pemberian pesan inti oleh sesepuh (ular-ular). Pada umumnya, materi yang disampaikan dalam ular-ular meliputi: 70
a. Salam pembuka b. Ungkapan syukur kepada Allah c. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw d. Pemberian hormat kepada hadirin e. Penyampaian pesan yang meliputi: 1) Pesan sosial terkait dengan peranan suami istri dalam masyarakat 2) Perilaku ibadah bagi suami istri 3) Perilaku pergaulan rumah tangga bagi suami istri 4) Perilaku dalam menghadapi suka dan duka bagi suami istri 5) Do'a keluarga sakinah mawadah wa rahmah 6) Penutup 6. Penutup acara Jika ditinjau dari isi materi yang disampaikan dalam ular-ular, terlihat jelas bahwasanya tradisi ular-ular juga mengandung segi kemanfaatan bagi kemashlahatan umum. Dengan demikian, kedua mempelai akan dapat merasakan dan menemukan kebahagiaan dalam berbagai kemaslahatan. Menurut Ali Yafie, dengan menganalisa pendapat al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Amidi, kemaslahatan manusia dapat dirumuskan dan dibedakan ke dalam tiga bentuk kemaslahatan, yakni:3 1. Dharuriyyah, yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya yang mana apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan kesengsaraan bagi manusia tersebut. 3 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148-150. 71
2. Hajiyat, yaitu kepentingan manusia yang berhubungan dengan perilaku dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 3. Tahsiniyat/kamaliyat, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan jaminan tegaknya norma-norma moral dan kesopanan sesuai dengan kebudayaan yang ada di lingkungannya. Keberadaan ular-ular secara tidak langsung mengandung tujuan terwujudnya ketiga bentuk kemaslahatan tersebut di atas. Bentuk kemanfaatan bagi kemashlahatan umum terlihat dari adanya penyampaian nasehat kepada kedua mempelai perihal perilaku suami istri dalam segi internal rumah tangga dan masyarakat. Di samping itu, nasehat yang mengarah kepada perilaku ibadah suami istri juga menjadi bahan pertimbangan lain yang menempatkan tradisi ular-ular sebagai tradisi yang memiliki potensi untuk membantu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Dengan adanya nasehat tersebut, paling tidak, prosesi ular-ular akan menjadi sarana untuk mewujudkan ketentraman keluarga dan masyarakat bagi kedua mempelai sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan sebagai pasangan yang menjadi bagian dari masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Allah, bagian dari keluarga dan masyarakat. Secara umum, hal-hal yang disebutkan juga memiliki kesesuaian dan dapat mendukung terciptanya tujuan pernikahan. Menurut A. Rahman I Doi, tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:4 1. Media ibadah kepada Allah 4 A. Rahman I Do'i, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 208-209. 72
2. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah 3. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah 4. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan 5. Memiliki fungsi sosial 6. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok Dengan demikian, proses tradisi ular-ular tidak bedanya dengan tradisi pemberian nasehat kepada calon mempelai sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan cenderung relevan dengan perintah untuk memberikan nasehat kepada sesama dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Ashr ayat 3, ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂóãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáúÍóÞøö æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáÕøóÈúÑö ﴿3﴾ Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran (Q.S. al-Ashr: 3). Tradisi atau 'urf menurut Islam, sebagaimana pendapat Sidi Gazalbi, yang berkembang di tengah masyarakat Islam tidak boleh dilepaskan dari unsur aqidah (sebagai sebutan kepercayaan kepada Ilahi) dan agama (sebagai identitas dasar dan implementasi dari aqidah).5 Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwasanya 'urf, sebagai hasil dari proses ijtihad, harus berpijak dari nilai-nilai aqidah karena pada dasarnya agama tegak berasaskan 5 Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Ijtihad Fiqih, Akhlaq, Bidang-Bidang Kebudayaan Masyarakat Negara, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9. 73
74 aqidah dan kebudayaan tegak berasaskan agama. Jadi apabila sebuah 'urf tidak mendasarkan kepada aqidah, maka bisa jadi malah akan menjadi penghancur tegaknya agama itu sendiri karena kehilangan asas utamanya berupa penegakan aqidah. Secara lebih lanjut, A. Mukti Ali6 menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan aqidah adalah lingkup keimanan kepada Allah yang dapat diwujudkan dengan tidak adanya unsur pengingkaran keimanan kepada Allah atau lebih dikenal dengan istilah musyrik. Dengan demikian penerimaan atau penolakan tradisi ('urf) ular-ular sebagai 'urf bagi masyarakat Islam sangat bergantung pada sisi nilai aqidah yang terkandung dalam tradisi ular-ular. Tradisi ular-ular dapat disebut sebagai proses pemberian nasehat kepada orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Materi-materi nasehat yang diberikan, tidak terdapat unsur pertentangan dengan kaidah keimanan kepada Allah, bahkan sebaliknya materi-materi yang disampaikan cenderung mengarahkan kedua mempelai kepada jalur kehidupan rumah tangga yang Islami. Jika dibandingkan dengan beberapa tradisi lain yang berkembang di lingkungan masyarakat Islam di Jawa, tradisi ular-ular memang memiliki perbedaan yang mencolok. Pada tradisi lain, semisal pada tradisi sedekah laut ataupun sedekah bumi, masih ada kepercayaan terhadap makhluk halus sebagai penguasa lautan atau daratan yang merupakan warisan kepercayaan animisme-dinamisme dan Hindu-Budha. Sedangkan pada tradisi ular-ular terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada unsur 6 A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 221.
75 kepercayaan kepada penguasa lain. Selain itu, pada segi materi juga ada perbedaan di mana pada tradisi yang lain seperti yang disebutkan di atas (sedekah laut dan sedekah bumi) terdapat materi persembahan (sesajen) sebagai konsekuensi adanya kepercayaan kepada penguasa selain Allah. Pada tradisi ular-ular, materi persembahan (sesaji) tersebut tidak ada. Perbedaan ini tidak lain dikarenakan substansi tradisi ular-ular cenderung pada pemberian nasehat bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah masyarakat melakukan tradisi ular-ular untuk menghindari sengkala dari Batara Kala, sebagaimana telah menjadi pemahaman dan kepercayaan masyarakat, maka hal itu secara otomatis akan menggugurkan tradisi ular-ular sebagai sebuah tradisi ('urf) bagi masyarakat Islam. Hal ini tentunya akan berimbas terhadap pelaksanaannya di mana masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan tradisi tersebut karena memiliki pertentangan dengan segi aqidah Islam. Dengan demikian terdapat dua kemungkinan terhadap tradisi ular-ular. Pada satu sisi, tradisi tersebut dapat disebut dan dilaksanakan sebagai 'urf yang berlaku bagi umat Islam karena materi yang bermanfaat bagi kehidupan mempelai serta tidak bertentangan dengan nilai aqidah Islam. Namun di sisi lain tradisi tersebut dapat ditolak dan tidak boleh dilaksanakan oleh umat Islam apabila terdapat pertentangan dengan nilai-nilai aqidah Islam. Melihat realita pelaksanaan tradisi ular-ular yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuwu saat ini lebih cenderung pada ketaatan dalam pelestarian warisan budaya nenek moyang dan sisi positif materi yang disampaikan yang berkaitan
dengan bekal kehidupan rumah tangga bagi kedua mempelai, maka boleh dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan tradisi ular-ular sudah tidak mendasarkan pada asumsi sengkala yang datang jika tidak melaksanakan tradisi tersebut. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat dimasukkan ke dalam tradisi yang diperbolehkan pemberlakuannya bagi umat Islam karena tidak adanya pertentangan aqidah dalam pelaksanaannya. B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Ular-Ular sebagai Syarat Sah Pernikahan Keberadaan tradisi ular-ular yang berisikan pemberian nasehat kepada kedua mempelai, pada satu sisi, memiliki manfaat sebagai pemberian bekal bagi kedua mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi di sisi lain, anggapan bahwasanya tradisi ular-ular menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan secara tidak langsung menimbulkan pertentangan dalam konteks hukum Islam. Seandainya tradisi ular-ular masuk ke dalam syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam, maka sudah selayaknya umat Islam di seluruh dunia harus melaksanakan tradisi ular-ular sebagai bagian dari pernikahan. Hal inilah yang akan penulis perjelas dalam skripsi ini mengenai anggapan bahwa tradisi ular-ular adalah bagian dari syarat sahnya pernikahan di lingkungan masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan. Analisa permasalahan ini akan penulis sandarkan pada syarat dan rukun pernikahan dalam Islam serta universalitas hukum Islam. Segala jenis peribadatan dalam Islam, baik dalam konteks ibadah individu maupun sosial, selalu terkandung syarat dan rukun. Tidak terkecuali 76
dalam pelaksanaan pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai sarana sahnya pernikahan. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang pasti ada dalam hakikat pernikahan.7 Rukun pernikahan dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Zainuddin dalam kitabnya Fath al-Mu'in bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: 1. Calon mempelai pria 2. Calon mempelai wanita 3. Wali nikah 4. Saksi nikah 5. Ijab qabul Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun tersebut.8 Kemudian, dari kelima rukun nikah tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah. Dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.9 7 Abdul Muhaimin As'adalah, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya: Bumi Aksara, 2000), hlm. 144 8 Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hlm. 99; Mengenai syarat-syarat yang mengikuti rukun dapat dilihat pada bab II yang bersumber dari beberap referensi sebagai berikut: Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004); Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1977); Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VI, diterjemahkan dari judul asli "Fiqh al-Sunnah Jilid II", terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 48 77
Dilihat dari keberadaan syarat dan rukun nikah dalam Islam, maka sangat jelas bahwasanya tidak ada rukun dan syarat yang mengikuti rukun di luar kelima rukun nikah di atas. Jadi jika terjadi penambahan terhadap syarat sah pernikahan dalam konteks masyarakat Islam di luar kelima rukun tersebut, maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum Islam yang universal. Maksudnya adalah pemberlakuan hukum pernikahan Islam, khususnya mengenai syarat dan rukun yang menyebabkan sah-nya pernikahan tidak hanya berlaku untuk suatu wilayah semata namun juga mencakup domisili masyarakat Islam di seluruh dunia. Oleh sebab itu, dilihat dari keberadaan syarat dan rukun nikah, jelas sekali bahwasanya tidak ada rukun maupun syarat berupa tradisi ular-ular. Sehingga tradisi ular-ular ditinjau dari keberadaan rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam tidak termasuk dalam salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan bagi masyarakat Islam di wilayah manapun. Seandainya dipaksakan masuk menjadi syarat sah pernikahan maka hal ini akan menciptakan kontradiksi terhadap sifat universalitas hukum Islam sendiri. Salah satu sifat hukum Islam adalah universal, yakni mampu memasuki dan berbaur dengan kaidah-kaidah lingkungan meskipun bukan lingkungan Islam. Dari sifat ini, maka kemudian terjadilah pertemuan hukum antara hukum Islam dengan hukum yang berdasar pada kebudayaan masyarakat lokal. Tidak jarang dari pertemuan tersebut terjadi pembauran hukum yang kemudian menjadi landasan hukum bagi masyarakat tertentu. 78
Hal tersebut di atas bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena hampir bisa dikatakan bahwa sepanjang sejarah perkembangan syiar agama Islam seringkali Islam bersinggungan dengan tradisi-tradisi (urf) dari masyarakat lokal. Pada masa Nabi Muhammad pun Islam tidak lepas dari pergumulannya dengan adat budaya masyarakat Arab pra Islam. Bahkan pergumulan antara Islam dengan adat masyarakat lokal terus berlanjut pada masa sesudah Nabi hingga sekarang. Hasil dari pergumulan tersebut adalah munculnya beberapa penyatuan adat dengan nilai Islam sebagai bentuk ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa nilai ajaran Islam yang berdasar pada pengembangan atau pengesahan adat masyarakat Arab pra Islam. Nilai ajaran tersebut seperti hukum yang berkaitan dengan qisas yang mana substansi hukum dalam ajaran Islam mengenai qisas adalah sama dengan qisas masyarakat Arab sebelum Islam masuk dan berkembang. Selain itu, ada juga nilai ajaran Islam yang merupakan hasil dari perbaikan adat masyarakat Arab sebelum Islam seperti pada sistem waris maupun diwan.10 Pada dasarnya, Islam tidak menampik perumusan hukum baru akibat dari perkembangan zaman asalkan tetap berdasar pada nilai ajaran Islam. Uraian tentang perjalanan pergumulan Islam dengan adat istiadat masyarakat lokal pada masa Nabi dan masa setelah Nabi wafat seakan-akan menegaskan bahwasanya tradisi dan atau adat istiadat masyarakat dapat menjadi rujukan untuk kemudian berkembang dan atau dikembangkan 10 Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5-15. 79
80 menjadi sumber hukum bagi masyarakat Islam. Mengenai pengembangan tradisi dan atau adat istiadat menjadi sumber hukum Islam menurut Mukhtar Yahya, sebagaimana dikutip oleh Said Agil,11 diperbolehkan dengan berdasar pada firman Allah surat al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan kebolehan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang dilarang. Berdasarkan dalil tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya selama yang dikerjakan oleh umat manusia masih dalam koridor baik (ma'ruf) dan tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam maka hal itu boleh dilakukan. Dari keterangan tersebut, maka terdapat kemungkinan berkembangnya tradisi ular-ular sebagai syarat sah perkawinan sebagaimana yang terjadi di desa Kuwu Kabupaten Grobogan menjadi hukum dalam perkawinan umat Islam di wilayah tersebut. Ditinjau dari sejarah keberadaan tradisi ular-ular, sebenarnya tradisi tersebut merupakan hasil ijtihad dari Ki Ageng Selo dalam proses dakwahnya di lingkungan masyarakat Kuwu yang pada saat itu mayoritas beragama dan berbudaya Hindu-Budha. Ki Ageng Selo dalam dakwahnya, sebagaimana telah menjadi cara para Walisongo untuk berdakwah, tidak menghilangkan unsur-unsur nilai tradisi masyarakat secara keseluruhan dan hanya memadukan dengan jalan memasukkan unsur-unsur nilai ajaran Islam dalam tradisi tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk menarik simpati dari umat Hindu- Budha masa itu kepada nilai ajaran Islam serta menghindarkan pertentangan yang dapat mengakibatkan pertikaian. Metode dakwah dengan berpijak pada 11 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 40.
81 asas kebijaksanaan terhadap budaya lain tidak dilarang oleh Islam sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nahl ayat 125 yang berbunyi: ÇÏúÚõ Åöáóì ÓóÈöíáö ÑóÈøößó ÈöÇáúÍößúãóÉö æóÇáúãóæúÚöÙóÉö ÇáúÍóÓóäóÉö æóÌóÇÏöáúåõãú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ Artinya: Serulah jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (Q.S. an-Nahl: 125). (manusia) kepada Sikap bijaksana dalam menanggapi keberadaan tradisi masyarakat lokal dalam proses dakwah seperti yang dilaksanakan oleh Ki Ageng Selo sebenarnya juga pernah dan tidak jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam dakwah beliau saat menyebarkan ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi, secara ketentuan hukum Islam, tradisi ular-ular merupakan hasil ijtihad yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan dan pengembangan hukum Islam. Dilihat dari sejarahnya, kemunculan ijtihad mengenai tradisi ular-ular berdasar pada prinsip manfaat mashlahah ammah. Dasar dari manfaat mashlahah ammah tersebut dapat terlihat dari tendensi pengadaan tradisi ular- ular oleh Ki Ageng Selo yang bertujuan untuk meng-Islamkan tradisi masyarakat lokal yang berbasis Hindu-Budha serta manfaat positif dari materi yang bermuatan nasehat-nasehat bagi calon pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Jadi, dari keberadaan manfaat dan madlarat bagi kemashlahatan umat, tradisi ular-ular memiliki manfaat yang
82 domain dan hampir dapat dikatakan tidak memiliki madlarat bagi masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip dalam buku Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqih di Indonesia, salah satu dasar dari penetapan hukum fiqih adalah berdasarkan nilai mashlahah 'ammah.12 Namun dasar mashlahah ammah tidak lantas dapat dilakukan sekehendak hati tanpa mendasarkannya pada nilai ajaran Islam. Apabila dasar kemashlahatan umat tidak didasarkan pada nilai ajaran Islam dan bahkan bertentangan, maka kemashlahatan tersebut tidak dapat menjadi landasan pemberlakuan hukum sesuatu hal. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Mukhtar Yahya yang juga menyebutkan bahwasanya pembangunan hukum Islam di masyarakat dengan berpijak pada perkembangan masyarakat dapat bersumber dari adat yang berlangsung di masyarakat. Namun sekali lagi harus tanpa pertentangan dengan syari'at Islam.13 Dengan demikian, secara tinjauan kemashalahatan umat, tradisi ular-ular dapat berpeluang menjadi sumber hukum di kalangan umat Islam. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak lantas berhenti begitu saja. Dalam kacamata lingkup obyeknya, tradisi ular-ular tidak serta merta dapat dimasukkan dan dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Ada pertimbangan yang memiliki hubungan pengaruh mendasar yang perlu 12 Selain berasal dari manfaat mashlahah ummat, ijtihad dapat dilakukan berdasarkan penafsiran terhadap nash, illat hukum, adat istiadat yang melatarbelakangi hukum nash, dan memperhatikan keadaan dharurat. Lihat IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pembangunan Hukum Dan Perkembangan Fiqih Di Indonesia, (Surabaya: Indah Offset, 1986), hlm. 118-127. 13 Dasar lain dalam ijtihad menurut Mukhtar Yahya adalah: segala urusan sejalan dengan maksudnya, kesukaran mendatangkan kemudahan, kemadlaratan harus ditinggalkan, dan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan tidak terhapus karena keraguan. Lihat Said Agil Husin al- Munawar, op. cit., hlm. 36-45.
dianalisa secara lebih mendalam berkaitan dengan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan, yakni universalitas hukum Islam dan diferensia budaya antar lingkungan umat Islam. Sedangkan dari tinjauan universalitas hukum Islam dapat dijelaskan bahwasanya syarat sah pernikahan dalam hukum Islam merupakan warisan hukum yang bersumber dari dasar hukum Islam. Oleh karena merupakan hasil dari sumber hukum Islam, maka syarat tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini tanpa terkecuali. Seandainya tradisi ular-ular dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi umat Islam yang tidak mengenal adanya tradisi ular- ular. Terlebih lagi, tradisi tersebut tidak memiliki sumber hukum yang kuat dalam dua sumber utama hukum Islam dan hanya berdasar pada keberadaan tradisi masyarakat lokal Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Adanya perbedaan (diferensia) budaya antar lingkungan umat Islam tersebut menjadi bahan pertimbangan dengan alasan kekhawatiran adanya perpecahan hukum umat Islam terkait dengan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan. Perpecahan tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya pertentangan akibat ketiadaan tradisi ular-ular di wilayah selain wilayah masyarakat Jawa Indonesia. Sehingga hal tersebut akan memicu perpecahan hukum Islam bab syarat sahnya perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka jelas sekali bahwa memasukkan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam malah akan melahirkan kemadlaratan yang mana hal itu malah menjadi 83
penyebab batal lahirnya sebuah hukum; mendatangkan kemudahan dan menjauhkan kemadlaratan. Menurut hemat penulis, dari sudut lingkup obyek hukum, tradisi ular- ular tidaklah dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan melainkan hanya sebatas pada syarat kesempurnaan resepsi pernikahan dan memiliki sifat khas ('urf khas). Hal ini didasarkan penulis pada kenyataan universalitasnya hukum Islam dan manfaat bagi mashlahat umat. Dari sudut pandang manfaat bagi mashlahah umat, jelas sekali bahwasanya tradisi ular-ular memiliki manfaat sebagai penunjang tercapainya tujuan pernikahan yang Islami. Maka sangat disayangkan jika tradisi yang memiliki nilai penunjang tercapainya ajaran Islam (dalam lingkup pernikahan) ini dihilangkan atau tidak dianggap sah. Namun dalam pelaksanaan mewujudkan hal tersebut harus berpijak pada realitas universalitas hukum Islam. Dari kenyataan universalitas hukum Islam, maka akan lebih baik dan sangat jauh dari madlarat jika tradisi ular-ular hanya dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan dan berlaku sebagai 'urf khas (tradisi khusus). Maksud dari tradisi khusus adalah bahwasanya hukum tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan hanya berlaku pada batas wilayah tertentu saja dengan syarat di dalam wilayah tersebut memang terdapat tradisi ular-ular. Mengacu pada penjelasan di atas, maka meskipun memiliki nilai manfaat mashlahah umat yang besar, tradisi ular-ular tidak dapat dimasukkan sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam karena tataran hukum 84
85 Islam yang menyangkut syarat sah pernikahan berlaku secara universal. Seandainya tradisi tersebut dimasukkan sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam, maka hal itu akan menimbulkan madlarat bagi umat Islam di wilayah lain yang tidak memiliki akar tradisi ular-ular. Namun hal itu bukan berarti bahwa tradisi ular-ular langsung dihilangkan dari proses pernikahan. Menurut penulis, tradisi ular-ular dengan manfaatnya masih dapat dimasukkan sebagai bagian dari pernikahan tetapi bukan pada proses pernikahannya melainkan pada proses resepsi pernikahannya dan berlaku pada wilayah khusus ('urfr khas). Dengan adanya pemberlakuan ini, maka tradisi ular-ular masih memiliki manfaat bagi umat Islam di wilayah tertentu dan tidak menimbulkan madlarat bagi umat Islam di wilayah lainnya. Secara jelas dan sederhananya, penulis tidak sepakat dengan dijadikannya tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (al-syaratu al-tammam) resepsi pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut.
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari segi pelaksanaannya, tradisi ular-ular merupakan proses pemberian nasehat kepada calon pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Tradisi ular-ular dalam konteks Islam dapat disebut sebagai 'urf dengan syarat dapat memenuhi syarat 'urf dalam agama Islam. Ditinjau dari pelaksanaannya, materi tradisi ular-ular tidak memiliki pertentangan dengan nilai ajaran Islam. Bahkan materi-materi yang merupakan bekal nasehat bagi calon mempelai memiliki relevansi dengan tugas kemanusiaan dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam surat al-Ashr ayat 3. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat dimasukkan sebagai tradisi yang diperbolehkan pemberlakuannya bagi umat Islam karena tidak adanya pertentangan aqidah dalam pelaksanaannya. 2. Dalam kajian hukum Islam, kebolehan pelaksanaan tradisi ular-ular yang dianggap oleh masyarakat sebagai syarat sahnya pernikahan dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad Ki Ageng Selo dan memiliki peluang sebagai dasar pengembangan hukum Islam bagi masyarakat. Namun karena bertentangan dengan ketentuan pernikahan, khususnya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, dan prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi ular-ular tidak dapat dianggap sebagai syarat sah pernikahan. Tradisi ular-ular, dengan manfaatnya yang besar bagi 86
mashlahah umat, dapat dijadikan sebagai hukum tradisi ('urf) namun bukan sebagai syarat sah pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (al-syaratu al-tammam) resepsi pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut. B. Saran-saran Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka muncul beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 1. Perlu adanya pelurusan tentang adanya asumsi tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya pernikahan di lingkungan masyarakat Desa Kuwu dan sekitarnya karena hal itu kurang sesuai dengan kaidah universalitas hukum Islam. 2. Perlu adanya pertimbangan untuk menjadikan tradisi ular-ular sebagai syarat sahnya resepsi pernikahan karena pertimbangan maslahat yang terkandung di dalamnya. C. Penutup Tiada kata yang patut terucap selain alhamdulillahi rabbi al-'alamin yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian sebagai skripsi ini. Tak lupa do'a allahumma shalli 'ala Muhammad atas keikhlasannya dalam mensyiarkan agama kebenaran sehingga sampai dalam hati penulis. Berpijak pada keterbatasan dalam diri penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki hasil karya ini. Akhirnya, di balik kekurangannya, sekelumit do'a harapan semoga karya ini dapat memberikan secercah keilmuan bagi kita semua. Amin 87
DAFTAR PUSTAKA 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, terj. Abdul Ghofur E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. Abdillah, Imam Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992. Abdullah, Abdul Ghani, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta: Intermesa, 1991. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Adzim, M. Fauzil, Mencapai Pernikahan Barakah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002. Al-Anshari, Ali, Al-Mizan Al-Kubro Juz II, Semarang: Thoha Putra, t.th. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughu al-Maram, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1989. Al-Hamdani, H. S. A., Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1998. Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab Alfiah ala Mazahid al-Arba'ah Juz IV, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub al-'Alamiah, 1990. Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Azis, Fath al-Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah, t.th. Al-Munawar, Said Agil Husin, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004. Anshori, Abu Asma, Alam Wisata di Kudus, Kudus: Perpustakaan Islam Kudus, 1990. Anwar, Muhammad, Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraidh dan Jinayah, Hukum Pidana dan Perdata Islam Beserta Kaidah Hukumnya, Bandung: Al-Ma'arif, t.th. As'ad, Abdul Muhaimin, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, Surabaya: Bumi Aksara, 2000. Azizi, Ahmad Qadri, Islam dan Permasalahan Sosial, Yogyakata: LKIS, 1997. ________, Elektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2002, cet. 1. Azwar, Saifudin, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Basri, Hasan, Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Dali, Deunah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998. Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002. Data Geografi Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Dari Keadaan Data Bulan dan Tahun, 2007. Data Monografi, Desa Kuwu Nomor Kode 3315070212, Kecamatan Kradenan Kabupaten Dati II Grobogan Propinsi Jawa Tengah, 2007. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Semarang: Toha Putra, 1990. ______________, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Thoha Putra, 1998. ______________, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, Jakarta: Proyek Jenderal Bimbingan Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqh Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985. Do'i, A. Rahman I, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. H. D., Kailang, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993. IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pembangunan Hukum Dan Perkembangan Fiqih Di Indonesia, Surabaya: Indah Offset, 1986. Ismail, Didi Djunaidi, Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1981. _____________, Pengantar Ilmu Anropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1986. Lukito, Ratno, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia, Jakarta: INIS, 1998.
Ma'ruf, Louis, Al-Munjid fi Al-Ingoh al-A'lam, Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th. Majalah Justisia, Judul: Fiqih Progresif, Semarang: Edisi 24, 2003. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002. Mukhtar, Kamal, Usul Fiqh, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. Musahadi dkk., Mengeja Tradisi Merajut Masa Depan, Semarang: CV. Pustakindo Pratama, 2003. Muslim, Imam, Shahih Muslim Juz II, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiah, t. th. Proyek Infentarisasi Nilai-Nilai Budaya Pemprop Jateng, Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, Semarang: 1996. Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana PTAI/IAIN, Ilmu Fiqih, Departemen Agama RI. Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet. 2. Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992, cet. 25. _____________, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997, 374-397, Abdul Hadi, Fiqih Munakahat Seri 1, T.kp: Duta Grafika, 1989. _____________, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Algensindo, 2003, Cet. 36. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Terjemahan Muhammad Thalib Jilid VI, Bandung: Al-Ma'arif, 1997. Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2001. Soekanto, Soeryona dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1991. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Syakir, Muhammad Fuad, Perkawinan Terlarang, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
Tim Peneliti Sejarah Universitas Sebelas Maret, Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, Surakarta: PDAP, 1992. Yafie, Ali, Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, 1994. Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, Jakarta: Hida Karya Agung, 1977. ______________, Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Hida Karya Agung, 1993.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Ulin Ni'am TTL : Cirebon, 17 Mei 1985 Alamat : Jl. Pungkuran No. 20 Pasar Sore Kaliwungu Kendal Riwayat Pendidikan : SDN 2 Kutoharjo Kaliwungu lulus tahun 1997 SLTPN 2 Kendal lulus tahun 2000 MA Futuhiyyah I Mranggen Demak lulus tahun 2003 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Smg lulus tahun 2009 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semarang, 10 Februari 2009 Ulin Ni'am 2103045