BAPELURZAM Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat Drs. H. Musman, M.Ag Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta 2009
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Musman BAPELURZAM: Badan Pelaksana Urusan Zakat Muham- madiyah sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat/Musman; penyunting, Hery Setiyatna, Cet. I - Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009 vi + 110 hlm; 21 cm ISBN 978-979-18270-4-1 1. Pendidikan 1. Judul © Musman, 2009 II. Musman 2X4 Judul : BAPELURZAM: Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat Penulis : Drs. H. Musman, M.Ag. Penyunting : Hery Setiyatna Desain Sampul : Abu Hafs Cetakan I : Januari 2009 Penerbit : Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta Alamat : Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp. 0271782404, 08122618559 Fax. 0271752774 ii
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, buku ini dapat diselesaikan di tengah berbagai kesibukan yang melelahkan. memberikan wawasan pengetahuan yang cukup lengkap tentang Sistem Pendidikan Sadar Zakat pada pembaca sekalian, mengantarkan saya untuk menerbitkan hasil penelitian tesis saya dalam bentuk buku ini sebagai sebuah deskripsi analitik dan bahkan refleksi atas pemahaman dan pelaksanaan gerakan zakat sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan. Di sisi lain melalui buku ini, saya ingin memberikan inspirasi dan motivasi kepada para mahasiswa untuk mengembangkan penelitian tentang Sistem Pendidikan Sadar Zakat. Adanya hasrat untuk Ijtihad atas berbagai pemahaman agama Islam di era multiperadaban seperti saat ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena harus didasarkan pada perspektif yang sangat kompleks. Kompleksitas pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kondisi ini pula yang melingkupi seputar permasalahan ijtihad zakat dan gerakan zakat yang dilakukan oleh BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal Jawa Tengah. Ijinkan saya menyampaikan hormat sekaligus terima kasih kepada sejumlah nama yang telah menjadi guru saya selama belajar. Kepada Prof. Dr. M. Zuhri, selaku Ketua Program Magister Studi Islam; Prof. Dr. H.M. Furqon, selaku pembimbing Tesis; Prof. Dr. Noeng Muhadjir; Prof. Dr. Ahmad Syafi'ie Ma'arif; Prof. Dr. M. Amien Abdullah; iii
Prof. Dr. Musa Asy'arie; Prof. Dr. H. Nasruddin Baedan; Dr. Mochtar Mas'oed; Dr. Mansoer Fakih; Dr. Muhajir Darwin; Prof. H. Drs. Moch. Sholeh YAI, Ph.D (almarhum); Prof. Suyata, M.Sc., Ph.D; Drs. M. Abdul Fattah Santosa, M.Ag. Bergaul dengan beliau telah mendorong pikiran- pikiran bebas saya dengan segala resikonya. Tidak jarang mereka sendiri harus rela menggusur otoritas tradisionalnya sebagai Dosen agar bisa lebih memaknai perbedaan isi tiap kepala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Drs. H. Darori Amin, MA, selaku Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah; Drs. selaku Ketua Pimpinan Daerah Abdullah Sachur, Muhammadiyah Kabupaten Kendal dan Mohammad Sanwar, selaku Ketua BAPELURZAM PDM Kendal. Bantuan dan dukungan beliau menambah semangat saya dalam menggali lebih mendalam persoalan gerakan zakat dan BAPELURZAM. Tidak lupa kepada teman-teman di Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk mengedit dan menerbitkan buku ini, Pak Pur, Pak Hery, Bu Irma dan Pak Usman. Penghargaan dan terimakasih yang tulus saya sampaikan pada Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA., Ketua STAIN Surakarta yang senantiasa memotivasi saya untuk terus berkarya. The last but not least, sebagaimana saya akui bahwa buku ini, banyak kesalahanan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran dan sapa konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Surakarta, 20 Desember 2008 Musman iv
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULAN... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Perumusan Masalah ... 9 C. Tujuan dan arti Penting Penelitian ... 10 D. Kerangka Teoritik dan Kajian Penelitian Terdahulu ... 11 E. Ruang Lingkup Penelitian ... 12 F. Metodologi Penelitian ... 14 G. Sistematika Buku ... 16 BAB II KONSEP ZAKAT KITA ... 19 A. Dasar Hkum Zakat ... 19 B. Sumber Zakat ... 31 C. Nishab dan Haul ... 47 D. Mustakhiq ... 55 E. Amil Zakat ... 62 BAB III BAPELURZAM DAN PERKEMBANGANNYA ... 65 A. Sejarah Pembentukan ... 65 B. Tata Kerja ... 67 C. Perkembangan ... 75 D. Problematika ... 77 v
BAB IV BAPELURZAM SEBAGAI SISTEM PENDIDIKAN SADAR ZAKAT ... 81 A. Ijtihad Zakat Dalam Perspektif Perubahan ... 81 B. Bapelurzam Dalam Perspektif Sistem Pendidikan ... 93 C. Efektifitas Pendidikan Sadar Zakat ... 98 D. Penerapan Bapelurzam di Luar Kendal ... 101 BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP ... 103 A. Kesimpulan ... 103 B. Saran-saran... 104 C. Penutup ... 106 DAFTAR PUSTAKA ... 108 vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Zakat dalam agama Islam adalah kewajiban individual atau fardlu 'ain bagi setiap umatnya (dengan syarat tertentu). Kewajiban ini sebagaimana juga kewajiban-kewajiban lainnya seperti shalat, puasa dan ibadah haji harus ditunaikan oleh umat Islam. Berbeda dari kewajiban-kewajiban lainnya, kewajiban juga berarti perwujudan konkrit dari hubungan zakat kemanusiaan yang positif. Dana yang dikeluarkan dari zakat sama sekali bukan untuk Allah, namun dana tersebut dikelola dan didayagunakan semata-mata untuk kepentingan manusia sesuaii ketentuan syariat antara lain pengentasan kemiskinan, bea siswa, modal kerja produktif, peningkatan kualitas hidup, pembangunan sarana umum seperti masjid, pesantren, yayasan pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Dengan demikian zakat hendaknya bukan saja sebagai uraian yang ada di kitab-kitab fiqih atau sekedar bahan ceramah, tetapi zakat hendaknya merupakan pengeluaran 1
harta untuk mensucikan harta dan kepentingan menolong sesama manusia. jiwa serta untuk Menilik sejarahnya, sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, semacam zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur Kuno di Asia, khususnya di ini terjadi atas adanya kalangan umat beragama. Hal pandangan hidup dii kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi adalah perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di syurga. Dalam syari'at Nabi Musa AS, zakat juga dikenal tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari nishab yang ditentukan. Sedangkan bangsa Arab Jahiliyah mengenal sistem shadaqah khusus bagi tanaman dan ternak untuk berhala-berhala mereka. Di dalam Islam, syari'at zakat baru ditetapkan pada tahun ke-2 Hijriyah di Madinah, walaupun ayat-ayat Makiyah sudah disinggung secara garis besar. Sebelum itu, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shadaqah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Setelah di Madinah zakat lebih terinci dengan berbagai aturan seperti macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa batas kekayaan yang terkena wajib zakat (nishab), berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan, dan bagaimana zakat harus dibagikan. Semula pelaksanaan zakat masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat tanpa ada petugas negara yang melakukan pemungutan dan mendistribusikannya. Keberadaan Amil (petugas pemungut dan pendistribusi zakat) baru diadakan pada tahun ke-9 Hijriyah. Tatkala itu Rosulullah SAW mengutus para Amil ke daerah-daerah pedalaman jazirah Arab hingga Yaman. Keberadaan Amil diteruskan oleh Kholifah Abu 2
Bakar bahkan pada waktu itu disertai dengan ancaman untuk memerangi mereka yang membangkang. Walaupun tidak setegas Abu Bakar, ke Khalifahan Islam berikutnya juga membentuk Amil dan melakukan gerakan sadar zakat kepada umat Islam. Syari'at zakat dalam terminologi ibadah Mahdloh selalu disebut bersama dan sinergis dengan syari'at shalat. Terdapat hampir 27 ayat di Al-Qur'an yang menggandeng kata shalat dengan zakat. Secara implisit dapat diberi makna bahwa perintah shalat dan perintah zakat memiliki bobot yang sama, mutlak ditunaikan tanpa persyaratan Qur'ani tertentu. Namun dalam realitasnya, umat Islam cenderung memisahkan antara syari'at shalat dan zakat dalam kapasitas yang berbeda. "Mendirikan" shalat belum sama artinya dengan "mendirikan" zakat. Menunaikan shalat belum bermakna sama dengan menunaikan zakat. Sebuah ironi yang semestinya tidak perlu terjadi. Fenomena ini pula yang terjadi di Indonesia. Dalam sejarah kehidupan umat Islam di Indonesia, rukun Islam ketiga ini seolah kurang mendapatkan perhatian serius. Hal disebabkan karena perspektif terhadap 5 rukun Islam terfokus pada urusan transendental semata dan kurang memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Perintah zakat tentunya harus dipahami tidak hanya sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah SWT, namun lebih daripada itu adalah sarana untuk mendekatkan diri pada realitas sosial masyarakat. Dengan demikian zakat merupakan kewajiban agama kemasyarakatan, menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya, secara fungsional memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkembangkan motivasi untuk maju. Sehingga zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan. yang bersifat Pelaksanaan zakat selama ini menunjukkan kurangnya perhatian yang lebih serius dalam menjalankan syari'at zakat 3
ini menginspirasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kendal untuk melakukan ijtihad tentang metodologi dan metode pelaksanaan zakat yang kemudian dikenal dengan konsep "Zakat Kita" atau "Zakat Terapan". Konsep zakat ala PDM Kabupaten Kendal ini mendapat berbagai tanggapan yang beragam karena dianggap kontroversial terutama menyangkut perbedaan pandangan soal Al-Amwaal yang dimaknai sebagai harta kumulatif atau keseluruhan harta yang harus dizakati. Konsep "Zakat Kita" inipun menyebut bahwa konsepsi zakat yang selama ini telah berlangsung dianggap konvensional, taqlidiyah, cenderung diskriminatif dan tidak mencerminkan hakekat zakat sebagai perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Namun pendapat yang memper- tentangkannya menganggap konsepsi "Zakat Kita" sebagai konsep zakat yang bertentangan dengan syari'at, ijtihad yang dipergunakan sebagai dasar penetapan dianggap lemah, dan tidak mencerminkan asas keadilan. Walau mengundang kontroversi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak melarang kalangan warga diberlakukannya Kita" Muhammadiyah. Hal ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri mengambil sikap bahwa selama pemahaman agama sebagai Ijtihad, maka diberikan kelonggaran dan tidak mengikat. "Zakat di ini disebabkan karena selama Perdebatan tentang konsep "Zakat Kita" kembali menge- muka bersamaan dengan dilangsungkannya Musyawarah Majelis Tarjih I Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah di Kabupaten Kendal tanggal 29-30 Januari 1994. Perdebatan dimulai dari tulisan K. Abdul Barie Sho'im, penggagas "Zakat Kita", dalam makalahnya yang berjudul "Zakat Kita (zakat yang direalisasikan). Dalam makalah yang ditulis setebal 48 halaman ini, beliau memberi penjelasan secara terperinci tentang metodologi penetapan ijtihad dan metode pelaksanaan Badan Pelaksana Urusan Zakat Muham- madiyah (BAPELURZAM) hingga pada penilaian atas kelebihan 4
dan efektifitas gerakan ini bagi peningkatan kesejahteraan umat. Menurut pandangan K. Abdul Barie Sho'im, pemahaman tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah "Al- amwaal" (harta milik kumulatif) dan bukan harta sektoral sebagaimana kajian tekstual yang ada selama ini. Dijelaskan pula bahwa Al-Amwaal hakekatnya adalah seluruh kekayaan terpadu yang dimiliki seorang Muslim. Apabila seseorang memiliki berbagai sumber penghasilan, misalnya seseorang memiliki usaha toko kelontong yang hasilnya setiap tahun baru mencapai senilai 80 gram emas, dia juga memiliki beberapa ekor kambing sebanyak 35 ekor, dan dia juga petani yang hasil panennya mencapai 1 ton gabah, dimana masing-masing kekayaan tersebut belum mencapai nishab. Bila merujuk pada teks nash, maka orang tersebut bisa bebas dari zakat. Namun bila perhitungannya menggunakan pendekatan Al-Amwaal sebagai harta kumulatif, maka masing-masing kekayaan tersebut dihitung secara kumulatif. Misalnya, bila masing- masing ditambahkan dan dinisbatkan menjadi dan mencapai 85 gram emas bersih, maka wajib zakat dengan perhitungan sebagai zakat perdagangan dan dikeluarkan 2,5 persen (Sho'im: 1994). Pendapat dan ijtihad yang dilakukan menurut K. Abdul Barie Sho'im tersebut, mendapat tanggapan yang serius dari Drs. Muhammad Dailamy, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto (sekarang STAIN Purwokerto) yang juga Ketua Majelis Dikdasmen PDM Banyumas pada waktu itu. Dalam makalah setebal 17 halaman yang diberi judul "Zakat Salah Satu Rukun Islam (sebuah tanggapan atas makalah berjudul Zakat Kita)", Dailamy menyoroti secara tajam dan meluruskan jalan pikiran terhadap pemaknaan ayat-ayat Al- Qur'an tentang zakat yang digunakan oleh K. Abdul Barie Sho'im. Dailamy menyatakan ketidaksetujuan dan keti- daksepahaman dengan apa yang dikemukakan oleh K. Abdul Barie Sho'im terutama dalam memberi makna atas kata "Al- 5
Amwaal" yang menjadi sentral permasalahan. Dalam makalahnya, Dailamy menyebut bahwa pengertian Al-Amwaal bukanlah harta kumulatif, tetapi sebagian harta. Artinya tidak semua harta dikeluarkan zakatnya, namun sebagian saja sesuai dengan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa salah satu fungsi zakat ialah membersihkan jiwa dan bukan membersihkan harta Muzakki, sebagaimana pemahaman K. Abdul Barie Sho'im (Dailamy: 1994). Dailamy juga menyebut bahwa K. Abdul Barie Sho'im ku- rang memperhatikan nash (bahkan dianggap tidak acuh) terhadap ayat-ayat tentang zakat seperti kalimat bihaa dalam tuzakkiihim dan huruf min pada kalimat khudz min amwaalihim (Surat At Taubah ayat 103). Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk mengeluarkan zakat adalah atas sebagian harta yang dimiliki dan bukan atas seluruh harta yang dimiliki secara terpadu tanpa terkecuali. Di sinilah awal mula terjadinya perbedaan penafsiran dan perbedaan cara pandang. Bagi yang memandang huruf min dalam ayat zakat sebagai menunjuk arti sebagian (littab'idh), akan mengartikan sebagai berikut: "Ambillah dari sebagian harta-harta mereka.." Bagi yang menganggap min adalah mim zaidah (yakni mim yang ada atau tidak adanya tidak akan merusak arti), akan mengartikan ayat tersebut menjadi sebagai berikut : "Ambillah dari seluruh kekayaan (harta benda mereka) sebagai shodaqoh". Merujuk pada tulisan K. Abdul Barie Sho'im, ayat 103 surat At-Taubah diartikan sebagai: "Ambillah hai Muham- mad dari amwaalihim (seluruh kekayaan terpadu mereka yang murni) sebagai shodaqoh". Ini artinya Muhammad diperintah Allah untuk mengambil seluruh harta yang dimiliki orang Islam sebagai shodaqoh. Berdasarkan penafsiran seperti ini, maka Islam tidak menghargai hak-hak pribadi (Dailamy: 1994). Perdebatan tidak berhenti hanya pada masalah penaf- siran ayat, namun juga pada cara melakukan kritik terhadap hadist baik kritik atas sanad maupun kritik matan. Cara kritik 6
hadist yang dilakukan oleh K. Abdul Barie Sho'im mendapat perhatian keras dari Dailamy sehubungan dengan terjadinya taarudh antara ayat-ayat Al-Qur'an yang qoth'i dengan hadist yang dhonni dilalah dimana K. Abdul Barie Sho'im melihatnya sebagai dan menuduh hadist diskrimininatif dan telah mempersempit cakupan Al-Qur'an khususnya makna amwaalihim (Dailamy: 1994). sebuah pertentangan Nampaknya perdebatan belum juga berhenti karena Dailamy juga mengkritisi cara melakukan ijtihad dan terjadinya kerancuan berfikir yang dilakukan oleh K. Abdul Barie Sho'im. Secara tajam Dailamy menyebut bahwa metode ijtihad yang dilakukan sangat telah jauh dari metode ditetapkan oleh fuqaha. Karena metodologi berijtihad yang tidak tepat dan tidak dikenal Mujtahid manapum, Dailamy mengilustrasikan bagaikan penelitian, bila metode yang digunakan keliru, maka hasil penelitian akan keliru pula (Dailamy: 1994). ijtihad yang Terlepas dari perdebatan panjang yang menyejarah hingga hari ini, konsep "Zakat Kita" dengan BAPELURZAM Kabupaten Kendal adalah sebuah realita yang menarik. Konsep "Zakat Kita" dan BAPELURZAM telah berlangsung sekian tahun dan terus menjalankan aktivitasnya. Bahkan dari tahun ke tahun perolehan zakat yang dikelola BAPELURZAM mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah Muzakki. Dari data yang diperoleh dari PDM Kabupaten Kendal menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah zakat amwal yang terkumpul sejak periode 1416 Hijriyah sejumlah Rp. 54.140.025,- hingga tahun 1422 Hijriyah sejumlah Rp.492.185.400. Demikian pula terjadi peningkatan pada periode yang sama dari 547 orang Muzakki pada tahun 1416 Hijriyah hingga mencapai 3.096 orang Muzakki pada tahun 1422 Hijriyah. Zakat Amwal dan Muzakki ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kabupaten Kendal (PDM Kendal: 2002). yang signifikan cukup seiring terkumpul dari 17 wilayah 7
BAPELURZAM mengklaim bahwa dengan model seperti ini semakin menunjukkan yang telah dilakukan selama efektifitas pelaksanaan zakat bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini terbukti bahwa dari sekian banyak jumlah Muzakki, ternyata tidak hanya warga dan simpatisan Muhammadiyah saja, bahkan umat Islam dari organisasi lain (baca: Nahdlatul Ulama) mempercayakan zakat amwalnya untuk dikelola BAPELURZAM dan jumlahnya tidak sedikit. Zakat dan juga rukun Islam yang lain adalah syari'at Is- lam yang harus dilaksanakan. Sebagai syari'at, zakat juga merupakan sebuah sistem pengelolaan kehartabendaan umat Islam bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat. Dalam pengertian ini, sistem berarti totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen-subkomponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan ketergantungan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Dengan demikian, sebagai sebuah terkandung berbagai sistem, maka komponen yang saling berkaitan seperti ketentuan hukum yang berlaku mengikat, management, Amil, Muzakki dan Mus- tahiq dalam satu kesatuan terpadu bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat. zakat didalamnya Disamping itu, kesatuan terpadu di atas juga dipandang sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan motivasi untuk melakukan ijtihad atas penetapan hukum sesuai dengan tingkat perkembangan zaman. Selain itu sebagai upaya mengembangkan model-model management yang lebih efektif, efisien dan mencapai tujuan. Juga dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas Amil dalam mengelola zakat. Begitu pula dipandang sebagai upaya menumbuhkan kesadaran umat menjadi Muzakki, dan sekaligus motivasi bagi Mustahiq untuk lebih giat bekerja dan memberdayakan dirinya bagi peningkatan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, zakat dipandang sebagai sebuah sistem yang menggerakan umat Islam mencapai tahap-tahap penyadaran tertentu bagi dirinya dan umat Islam umumnya. 8
B. Perumusan Masalah Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPE- LURZAM) Kabupaten Kendal adalah sebuah fenomena tersendiri di antara sekian banyak lembaga Amil zakat yang ada. Selama ini harus diakui bahwa lembaga-lembaga Amil zakat cenderung bersifat formalitas bahkan sarat dengan muatan politis. Sehingga wajar bilamana esensi dari tujuan zakat itu sendiri tidak tercapai. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas, logikanya, pelaksanaan zakat akan dapat mensejahterakan umat baik secara sosial maupun ekonomi. Namun kenyataannya bagaikan jauh panggang dari api. Yang kemudian menjadi pertanyaan dan menarik untuk dilakukan penelitian adalah seputar ijtihad yang dilakukan oleh PDM Kabupaten Kendal (baca: K. Abdul Barie Sho'im) dalam menetapkan hukum, metodologi dan metode pelaksanaan zakat; mengapa model "Zakat Kita" dapat terlaksana di Kabupaten Kendal; apakah faktor sosial budaya masyarakat turut memberi peran dalam keberhasilan BAPELURZAM; bagaimana BAPELURZAM melakukan kegiatannya; seberapa jauh signifikansi BAPELURZAM dalam pendidikan sadar zakat; mungkinkah model BAPELURZAM Kabupaten Kendal ini dapat diterapkan di daerah lain; apakah model BAPELURZAM ini lebih produktif dari model konvensional yang selama ini dikenal. Pertanyaan-pertanyaan di atas barangkali yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Dari deskripsi di atas, selanjutnya permasalahan peneliti- an ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Mengapa konsep dan implementasi "Zakat Kita" dengan BAPELURZAM sebagai pengelolaan zakat dapat diterima oleh umat Islam di Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh BAPELURZAM dalam mensosialisasikan gerakan sadar zakat ? 3. Apakah cara-cara yang telah dilakukan BAPELURZAM sebagai sistem pendidikan sadar zakat cukup efektif ? 9
4. Apakah model BAPELURZAM dapat diterapkan di daerah lain seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dewasa ini? C. Tujuan dan Arti Penting Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam ditetapkannya hasil ijtihad serta upaya yang dilakukan oleh PDM Kabupaten Kendal dalam mengelola zakat melalui BAPELURZAM. Selain itu, menganggap model ini sebagai hal yang "baik", penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan penjajagan atas penerapan model BAPELURZAM di daerah lain di Jawa Tengah (khususnya) dan seluruh Indonesia (umumnya). Melalui penelitian ini pula diharapkan memiliki arti penting sebagai acuan dan andil dalam penyelenggaraan Muktamar Majelis Tarjih mendatang yang akan membahas persoalan zakat dalam agendanya. Namun secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perspektual BAPELURZAM Kabupaten Kendal sebagai salah satu kekuatan pendukung kesuksesan pendidikan zakat melalui pengelolaan dan pelaksanaan zakat yang sistematis, terukur dan terarah. Penelitian ini dipandang penting dan perlu karena alasan- alasan berikut : 1. Muhammadiyah adalah lembaga sosial kemasyarakatan keagamaan yang mengemban amanat sangat mulia terutama dan kemakmuran umat dalam kerangka melaksanakan syari'at Islam secara benar dan konsisten. kondisi dan aktual peningkatan aspek kesejahteraan 2. Pengelolaan zakat yang selama ini dikenal dan telah ber- langsung di tengah umat Islam dipandang kurang efektif dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan zakat. 3. Metode yang dipergunakan BAPELURZAM Kabupaten strategis bagi Kendal memiliki nilai dan makna 10
persyarikatan Muhammadiyah maupun aspek peningkatan kesejahteraan umat secara luas. Eskalasi dari sosialisasi dan penerapan model BAPELURZAM diyakini berdampak luas dan menguntungkan persyarikatan Muhammadiyah sekaligus mewujudkan kesejahteraan umat Islam secara luas. D. Kerangka Terdahulu Dalam berbagai kajian, tulisan maupun kitab yang ber- kembang hingga saat ini telah banyak yang menjelaskan tentang konsep zakat serta hubungannya dengan pemerataan dan kesejahteraan umat. Beberapa tulisan tersebut seperti Dr. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi (1977) dalam "Musykilatul Fakri Wa-Kaifa 'Aalajahal Islaam" (Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam ?); atau Qardhawi (1994) dalam "Likay Tanjaha Muassataz Zakati fit Tathbiqil Mu'ahir" (Kiat Sukses Mengelola Zakat); atau bahkan kitab Zakat yang ditulis oleh Qardhawi (1973) dalam "Fiqhuz Zakat" (Kitab Zakat) yang diterjemahkan pada tahun 1986. Tulisan Qardhawi tersebut menjadi kerangka teoritik bagi pelaksanaan zakat dan belum menyentuh kepada aspek pendidikan membangun kesadaran melaksanakan zakat. Demikian halnya tulisan-tulisan lain seperti "Gerakan Za- kat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Trans- formatif" yang ditulis Dr. H. Safwan Idris, MA (1997) atau "Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat" yang merupakan terjemahan dari kitab "Infaquz-zakat fil-mashalihil-ammah" (1993) dan telah dibahas dalam Seminar Ekonomi Islam di Pusat Kebudayaan Islam Universitas Yordania tahun 1983. Kedua tulisan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi. Teoritik dan Kajian Penelitian Demikian pula beberapa tulisan yang disusun oleh Pim- pinan Pusat Muhammadiyah seperti "Al-Amwaal fiil Islam" (Fungsi Harta Menurut Ajaran Islam) yang disusun berdasar hasil Keputusan Muktamar Majelis Tarjih ke XX di Garut; atau 11
tulisan Ahmad Azhar Basyir, MA (1997) yang berjudul "Hukum Zakat". Kedua tulisan yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut dalam banyak aspek tidak berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu. Agak berbeda dengan tulisan yang disusun oleh Depar- temen Agama RI yang lebih memberikan dorongan atau moti- vasi untuk melaksanakan zakat karena tulisan-tulisan tersebut lebih bertujuan untuk menggerakkan pengamalan zakat di masyarakat. Tulisan tersebut antara lain "Pedoman Zakat 9 seri" yang dicetak sejak tahun 1982 hingga tahun 2002; atau "Motivasi Zakat" tahun 1999. Juga tulisan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah tahun 2000 dengan judul "Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat". Sedangkan penelitian tentang zakat baik skripsi S-1 maupun tentang tesis S-2 atau bahkan disertasi S-3 pendidikan sadar zakat juga belum banyak diungkap apalagi penelitan terkait dengan gerakan zakat Muhammadiyah sebagaimana penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian dengan fokus pada gerakan zakat Muhammadiyah dimana konsep zakat yang digunakan juga berbeda baru pertama kali ini dilakukan penelitian. Selain itu karena terdapat perbedaan dalam konsep zakat yang merupakan hasil ijtihad, maka hampir dipastikan belum pernah diungkap melalui pe- nelitian ilmiah tentang pelaksanaan zakat sebagaimana dalam penelitian ini. E. Ruang Lingkup Penelitian Partisipasi BAPELURZAM Kabupaten Kendal dalam me- ningkatkan kesadaran zakat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam secara luas telah dilaksanakan sejak tahun 1979. Namun hal ini belum sepenuhnya disadari oleh kalangan persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah model alternatif pengelolaan zakat. Kegiatan pendidikan sadar zakat yang zakat melalui sekaligus diikuti dengan pelaksanaan 12
management dan perhitungan tertentu oleh BAPELURZAM Kabupaten Kendal dipandang memberi manfaat yang luas bagi peningkatan kesejahteraan umat. Lingkup penyelenggaraan pendidikan sadar zakat yang dilakukan oleh BAPELURZAM Kabupaten Kendal melibatkan berbagai aspek seperti tujuan, literatur, tenaga pelaksana, peserta, metode perhitungan zakat, metode distribusi zakat dan publikasi yang kesemuanya telah terangkum dalam satu buku berjudul "Zakat Kita". Semua aspek ini selanjutnya akan diteliti untuk mengetahui kondisi dan kualitas pelaksanaan pendidikan sadar zakat. Demikian pula hal-hal yang menyangkut partisipasi dari Muzakki, Amil dan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kendal di setiap tingkatan. BAPELURZAM telah terbentuk di 17 Pimpinan Cabang Muhammadiyah setingkat Kecamatan dari 19 Kecamatan se-Kabupaten Kendal. Namun tidak semua PCM diteliti mengingat keterbatasan waktu, fasilitas dan dana yang tersedia. Karena itu secara purposif dipilih sampel penelitian yang dipandang representatif dan mewakili semua populasi dengan menggunakan metode cluster sampling (pengambilan sampel secara kelompok atau gugus). Dari 17 Kecamatan atau PCM diambil sampel 20% atau dibulatkan menjadi 4 Kecamatan atau 4 wilayah PCM yaitu Kecamatan Weleri, Rowosari, Kendal dan Kangkung. Keempat PCM ini dianggap mewakili dan representatif dilakukan penelitian merujuk pada banyaknya jumlah Muzakki dan zakat Amwaal yang terhimpun pada tahun terakhir penyelenggaraan BAPELURZAM atau tahun 2002 yang lalu. Keempat PCM tersebut adalah Weleri, Rowosari, Kendal dan Kangkung. (PCM) Mengingat salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penjajagan bagi kemungkinan model "Zakat Kita" dan BAPELURZAM diterapkan di Daerah lain di luar Kendal, maka di dalam penelitian ini pula dilakukan upaya untuk menjajagi seberapa perlu dan layakkah model ini. Peneliti juga melakukan beberapa kali diskusi informal maupun kelompok 13
dengan beberapa Pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat Daerah dan Wilayah. Diskusi juga dilakukan dengan beberapa Mahasiswa Program Pasca Sarjana Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. F. Metodologi Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan phenomenologis. Dilihat dari sisi filsafat ilmu terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan positivistik dan rasionalistik di satu pihak dengan pendekatan phenomenologik di lain pihak (termasuk di dalamnya realisme metaphisik). Pendekatan dua yang pertama hanya mengakui kebenaran empirik sensual dan empirik logik. Artinya hanya mengakui sesuatu sebagai kebenaran bila dapat dibuktikan secara empirik indrawi dan dalam konteks kausalitas dapat dilacak dan dijelaskan. Sedangkan dua pendekatan yang kedua mengakui ada- nya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Asumsi dasar pendekatan phenomenologik adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisa ataupun dalam membuat kesimpulan. Kelebihan dari pendekatan phenomenologik bukan hen- dak berpikir spekulatif, melainkan hendak mendudukkan tinggi pada kemampuan manusia untuk berfikir reflektif. Pendekatan ini juga bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi imperatif, melainkan yang sekedar berisi anjuran atau mengangkat makna etik dalam berteori dan berkonsep. Selanjutnya, dalam penelitian ini data diperoleh melalui data primer, tertulis maupun tidak tertulis, dijaring dan diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan tertentu yang semuanya saling teknik-teknik penelitian 14
melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Kuesioner Teknik ini pada dasarnya merupakan interview tertulis dengan jawaban tertutup dan disusun secara sistematik serta mencakup segala aspek yang akan diteliti. Para responden adalah Muzakki dan Amil BAPELURZAM dari 4 wilayah PCM. Penentuan tersebut menggunakan cluster sampling sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk menentukan responden Muzakki dari keempat PCM tersebut digunakan teknik pengambilan sampel secara acak stratifikasi (stratified sampling atau stratified random sampling). Dengan teknik ini responden Muzakki dikelompokkan dalam karakteristik umum yang sama yaitu bekerja di sektor publik (pegawai negeri, politisi) dan bekerja di sektor swasta (pedagang, petani, buruh, karyawan swasta) dengan jumlah yang sama masing-masing 50 Muzakki dari sektor publik dan 50 Muzakki dari sektor swasta. Sehingga keseluruhan responden Muzakki berjumlah 100 orang. Agar terdapat perimbangan sampel yang memadai, maka responden Muzakki untuk keempat PCM masing-masing jumlahnya berbeda. Untuk responden Amil BAPELURZAM meng- gunakan teknik acak sederhana (simple random sampling) untuk setiap PCM 5 orang. Sehingga jumlah responden Amil BAPELURZAM 20 orang. keempat PCM 2. Observasi Observasi digunakan untuk menghimpun data melalui kegiatan pengamatan objek secara langsung maupun tidak langsung, seperti ketika berlangsungnya pertemuan di PCM dan PDM Kabupaten Kendal, pengajian, diskusi dan lain- lain kegiatan yang relevan. 15
3. Interview Teknik interview, baik bebas maupun terpadu dipakai untuk menghimpun opini atau pendapat responden mengenai masalah-masalah tertentu dan men-check data tertentu yang diperoleh di lapangan. Seperti halnya pada kuesioner, responden terdiri dari unsur-unsur Muzakki yang diteliti. Penentuan Muzakki menggunakan teknik snow ball (bola salju). Informasi yang diperoleh dari satu responden dikonfirmasikan kepada sejumlah responden lain dan demikian seterusnya hingga dianggap cukup. Dengan demikian tidak semua responden dilakukan interview. Cara yang ditempuh ini disamping dinilai efektif juga sangat sistematik. Cara ini juga diperuntukkan bagi petugas BAPELURZAM. 4. Dokumentasi Semua dokumen baik berupa tulisan maupun hasil rekaman interview yang berhubungan dengan aspek-aspek penelitian dihimpun sebagai sumber data primer. G. Sistematika Buku Ini Guna memudahkan pemahaman, maka sistematika buku ini disusun sebagai berikut. Di bagian pertama memuat pen- dahuluan yang mendeskripsikan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yaitu antara lain perbedaan pendapat tentang konsep zakat maal, prestasi BAPELURZAM persyarikatan Muhammadiyah dan perlunya dilakukan upaya penerapan di luar Kabupaten Kendal. Untuk mengetahuinya, maka permasalahan-permasalahan terkait dengan konsep zakat dan mekanisme BAPELURZAM dimunculkan dalam perumusan ma- salah. Jawaban atas rumusan permasalahan tersebut menjadi tujuan pokok dari penelitian. Untuk memulai penelitian harus pula diketahui ruang lingkup penelitian dan batas-batas lokasi penelitian. Dari batas-batas tersebut ditentukan metodologi yang membanggakan 16
penelitian yang meliputi perspektif berfikir, pengambilan sampel responden, teknik terkait dengan interview, observasi dan pengumpulan dokumen. Kerangka ini kemudian dijadikan acuan bagi penulisan berikutnya. Pada bagian kedua, penelitian ini menampilkan deskripsi analitik konsep "Zakat Kita". Pada bagian ini ditampilkan perbedaan pendapat tentang konsep "Zakat Kita" dan BAPELURZAM yang dipraktekkan di Kabupaten Kendal. Perbedaan pendapat tersebut terjadi pada seputar Ijtihad yang dilakukan mengenai konsep zakat, dasar hukum, nishab dan haul, harta yang wajib dizakati, mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) serta Amil zakat. Deskripsi pada bab ini dianggap penting karena merupakan dasar pijakan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Bagian ketiga memuat deskripsi tentang BAPELURZAM dan perkembangannya yang meliputi sejarah pembentukan, tata kerja, aktivitas yang telah dilakukan BAPELURZAM, perkembangan serta problematika yang terjadi selama ini. Yang terakhir ini sebagian besar menganalisa laporan hasil kerja BAPELURZAM selama kurun waktu 7 tahun terakhir yaitu sejak periode tahun 1416 Hijriyah hingga tahun 1422 Hijriyah. Deskripsi pada bagian ini cukup penting untuk mengetahui tingkat kredibilitas kegiatan dan management BAPELURZAM. Setelah mengetahui dan memahami letak perbedaan pendapat dalam menetapkan metodologi dan metode zakat serta mengetahui perkembangan BAPELURZAM Kabupaten Kendal, maka pada bagian keempat ini ditampilkan deskripsi analitik bagaimana memberi penilaian terhadap BAPELURZAM sebagai sebuah sistem pendidikan sadar zakat. Bagian ini didahului dengan memberi gambaran secara umum tentang ijtihad dalam perspektif perubahan yang terkait dengan persoalan historitas pemahaman dan sistem sosio-religius. Deskripsi ini cukup penting dalam membingkai persoalan ijtihad. Bagian ini kemudian memfokuskan pada kegiatan BA- PELURZAM dalam perspektif sistem pendidikan dan efektivitas 17
gerakan zakat serta beberapa pandangan mungkinan diterapkannya metode BAPELURZAM di Kendal. tentang ke- luar Bagian terakhir dari buku ini adalah memberikan kesim- pulan penelitian dan penutup. Pada bagian ini ditampilkan jawaban atas pertanyaan dalam kesimpulan perumusan masalah. kepada penyelenggara BAPELURZAM dan Pimpinan Muhammadiyah. Bagian ini diakhiri dengan penutup yang merupakan refleksi atas seluruh bagian dalam buku ini. sebagai Saran-saran diberikan 18
BAB II H. KONSEP "ZAKAT KITA" A. Dasar Hukum Zakat Pengertian Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedang menurut lisan al-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun yang terkuat, menurut Jumhur ulama, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, 1. 19
berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak. (Qardawi: 1987). Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut 30 kali dalam Al-Qur'an. Dinyatakan dalam bentuk ma'rifah oleh karena juga terdapat dalam bentuk nakirah (indifinite) dan berarti lain. Dari 30 kali disebut, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 4: (٤ ) َنْوُلِعاَف ِةاَك ََ َ زلِل ْمُه َنْيِذ ََ َّلاَو "Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat", Setelah ayat 2, (٢ ) َنْوُع ِشاَخ ْمِِتِلاَص ْيِف ْمُه َنْيِذ ََ َّل ََ "Orang-orang yang khusyu' dalam bershalat". Ayat-ayat yang menyebut kata zakat yang berarti suci, berkembang dan barokah terdapat dalam surat Maryam ayat 13 yang menggunakan kata zakat dengan arti suci. اَ َا(١٣) يِقَت َناَكَو اةاَكَزَو ََ َا نُدَل ْنِم انًاَنَح ََ "(Kami anugerahkan kepada Yahya) rasa belas kasihan dari Kami dan Kesucian (dari dosa), ia (Yahya) adalah orang yang bertaqwa" (Departemen Agama: 1992). Surat An-Nur ayat 21 menggunakan kata zaka keburukan dan (suci) dari dengan kemungkaran" arti bersih 20 ا و
ََ َ نِكَل َّو اادَبَأ ٍدَحَأ ْنِم ْمُكْنِم اَكَز اَم ُهُتَْحَْرَو ْمُكْيَلَع ِالله (٢١ ) ُلْضَف َلاْوَلَو ٌمْيِلَع ٌعْيَِسَ ُالله َو ُءاَشَّي ْنَم ي ِكَزُ ي َالله ".......Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (zaka) dari perbuatan- perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehen- dakiNya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Departemen Agama: 1992). Surat At-Taubah ayat 103 menggunakan kata tuzakki dengan arti mensucikan dan dapat berarti pula menyuburkan dan mengembangkan karena mendapat barakah Allah. َّنِإ ْمِهْيَلَع ِلَصَو اَ ََ ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ َكَتلاَص ِبِ ْمِهْي ِكَزُ تَو ْمُهُر ِهَطُت اةَقَدَص ٌمْيِلَع ٌعْيَِسَ ُاللهَو ْمَُلِ ٌنَكَس (١٠٣ ) "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mengetahui" Mendengar (Departemen Agama: 1992). lagi Maha Sedangkan zakat dari segi istilah fiqh berarti "sejum- lah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berarti berhak" "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedang Ibnu Taimiyah mengatakan jiwa orang yang berzakat itu yang disamping 21
22 menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula; bersih dan bertambah maknanya (Qardawi: 1987). Zakat juga berarti pula "harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan- aturan yang telah ditentukan di dalam syara" (Basyir: 1997). Zakat fardlu sebagaimana pengertian di atas, dalam juga disebut sedekah (shodaqoh) bahasa Al-Qur'an sehingga dalam pandangan Mawardi dalam Bab XI Wilaya as-Shadaqat dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah mengatakan bahwa sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat at-ayat 103: "Pungut- lah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu (Departemen Agama: 1992). Demikian halnya dalam surat at-Taubah ayat 58: َْلَ ْنِإَو اْوُضَر اَهْ نِم اْوُطْعُأ ْنِإَف ِتاَقَد ََ َ (٥٨) صلا ِفِ َنْوُطَخْسَي ْمُه اَذِإ َكُزِمْلَّ ي ْنَم ْمُهْ نِم ََ اَهْ نِم اْوَطْعُ ي "Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya dengan serta merta mereka menjadi marah" (Departemen Agama: 1992). Disebutkan pula dalam surat at-Taubah ayat 60: و
ِلِماَعْلاَو ِ ْيِْكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلِل ُتاَقَد نِإ ََ َصلا اَم ِنْبِاَو ِالله ِلْيِبَس ِفَِو َ ْيِْمِراَغْلاَو ِباَق ِرلا ِفَِو ْمُُبِْوُلُ ق ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُالله َو ِالله َن ِم (٦٠ ) "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.. ..." (Departemen Agama: 1992). ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهْ يَلَع َ ْيْ سلا اةَضْيِرَف ِلْيِب ََ َ ََ َ Al-Qur'an pada mulanya memakai kata shadaqah untuk zakat, kemudian baru dipergunakan kata zakat. Tetapi bila diperiksa ayat-ayat Makiyah akan terlihat bahwa kata-kata yang dipergunakan Al-Qur'an untuk pertama kali adalah zakat, sedangkan kata shadaqah dan shadaqat hanya dipergunakan di Madinah (termasuk ayat-ayat Madaniyah). Pengertian zakat sama juga dengan sedekah nampak pula dalam Hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim : ِسَْخَ َنْوُد َامْيِف َسْيَلَو ٌةَقَدَص ٍقاَوَأ ِسَْخَ َنْوُد َامْيِف َسْيَل : ُّ ِبَِّنلا َلَاق ٌةَقَدَص ٍقُسْوَا ِسَْخَ َنْوُد َامْيِف َسْيَلَو ٌةَقَدَص ٍدْوَذ "Nabi bersabda "Tidak ada sedekah yang kurang dari lima auqiyah, dan tidak ada sedekah yang kurang dari lima ekor unta, dan tidak ada sedekah yang kurang dari lima wasaq. Atau juga dalam hadist tentang penempatan Muad di Yaman, Nabi berkata: ٍْيِْعَش ْوِم ااعَاصْوَا اٍرَْتَ ْوِم ااعَاص ِرْطِفلا َةَاكَز َضَرَ ف ِالله ُل ْوُسَر ن ََ ٍ رُح ِ لُك َىلَع لما َنِم ىَثْ نُا ْوَاٍرَكَذ ،ٍدْبَع ْوَا ا َ .َ ْيِْمِلْس ُ ا 23
24 "Bahwasanya Rasulullah telah memfardhu- kan zakat fitrah segantang kurma atau segantang sya'ir atas tiap-tiap orang merdeka atau budak laki-laki atau perem- puan dari orang-orang Islam". Semua ayat dan hadist di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shadaqah. Terdapat pula penggunaan istilah mushaddiq buat amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Pengertian zakat sebagaimana tersebut di atas secara umum tidak ada perbedaan dengan pendapat K. Abdul Barie Sho'im, penggagas "Zakat Kita". Abdul Barie menyebut bahwa pengertian zakat baik lughowi maupun isthilahi ada keselarasannya yaitu bahwa zakat adalah suatu sistem kesucian dan usaha sadar pensucian sosial ekonomi umat secara periodik (tahunan) sehingga tercapai tuthohhiruhum wa tuzakkiihim bihaa, yakni suci bersih dan tumbuh berkembang hartanya, manusia pemiliknya, transaksi-transaksi sosial ekonominya dan bahkan umat seutuhnya (Sho'im: 1994). Zakat juga berarti ibadah kepada Allah SWT yang penjabaran sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi muslimin lahir batin yaitu dengan dipungutnya sebagian harta kekayaan kaum mampu (aghniya') sesuai kebutuhan oleh petugas yang berwenang (amil zakat) dengan management yang bersih bertanggung jawab, diberikan untuk menyantuni ke- lompok tidak mampu (dhuafa') dan sebagiannya untuk menunjang pembiayaan dakwah fi sabilillah (Sho'im:1987). Pandangan ini memberi pemahaman bahwa zakat merupakan sistem totalitas dan holistik memuat unsur hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horisontal dan realisasinya merupakan
antar sesama manusia. Pemahaman yang sedemikian rupa ternyata sangat mempengaruhi pendapat dan pandangan K. Abdul Barie Sho'im berikutnya termasuk ketika me- netapkan metodologi dan metode pengelolaan zakat. Syari'at Zakat Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial, telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu (QS.21:73). Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat -ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh sunah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nishab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkret. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah meskipun kepastian tentang tahun ini diperselisihkan. 2. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 43. (٤٣) صلا اوُمْيِقَأ ََ َ َةلا َ ْيِْعِكا ََ َ "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Departemen Agama: 1992) رلا َعَم اْوُعَكْراَو َةاَك ََ َ زلا اوُتآَو َ Hadist Nabi saw. menyebutkan posisi zakat seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : 25
26 ,ِالله َّلاِا َهَل ََِلا اوُلْوُقَ ي َّتى َح َسَاَّنُلِتَاقُا ْنَا ُتْرِمُا ِالله ُلْوُسَر َلَاق ْدَقَو ِهِ قَ ِبِ َّلاا ُهُسْفَ نَو ُهُل َام ِ نِّم َمِصُع ْدَقَ ف َاَلَِاق ْنَمَف ,ِالله ُلْوُسَّرلا ٌدَّمَُمُ مِلْسُم َو ىرَاخُبلا ُهَاوَر .َلىَاعَت ِالله َىلَع ُهُبَاس ِحَو "Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mereka lakukan salat, bayarkan zakat dan saling memberi nasihat se- sama warga muslim." (HR.Bukhari dan Muslim). Demikian halnya pandangan dalam "Zakat Kita" yang menjelaskan bahwa sumber dan landasan hukum gerakan zakat adalah semua ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat yang mesti diberlakukan secara kulliyat, jam'iyyat, kaaffiyat dan totalitas, bahkan bila perlu menggusur dan melumpuhkan semua keterangan yang berbeda dan bertentangan dengannya. Semua riwayat hadist, khobar dan atsar dipilih yang tsiqoh dan dikesampingkan yang lemah, rancu, masyhur atau ahad yang terdiri hadist-hadist shohih lidzatih, shohih lighoirih, hasan lidzatih dan hasan lighoirih. Dari hadist- hadist yang termasuk shohih sanad ini lebih diteliti lagi kwalitas matannya karena terdapat masalah-masalah yang sangat rawan sehingga penilaian matan ini mesti ekstra ketat dan ekstra hati-hati (Sho'im: 1994). Pandangan dalam "Zakat Kita" juga menempatkan zakat sebagai bagian dari rukum Islam yang mutlak harus dikerjakan. Maka bila seorang Muslim ingin sejahtera sejati di dunia dan bahagia hakiki di akherat harus tercukupi dengan 4 mutlak, 5 sempurna yaitu pelaksanaan empat rukun Islam yang mutlak tidak bisa ditawar. Sedang yang kelima yaitu Haji adalah untuk sempurna Islam seorang Muslim (Sho'im: 1987).
Pandangan ini juga memberi pembedaan pada hukum zakat antara fardlu dan wajib. Menurut Abdul Barie Sho'im kedudukan fardlu lebih tinggi dari sekedar wajib. Menurutnya, fardlu adalah penetapan status hukum yang terpokok dan mendasar dalam Islam. Orang yang mengerjakan amalan yang berstatus hukum fardlu dengan benar dan ikhlas akan terbebas dari tuntutan harus adanya amalan tersebut dan sekaligus mendapat pahala yang sa- ngat besar. Sebaliknya yang ingkar dia masih dituntut untuk mengerjakannya. Bila tidak juga melaksanakannya bahkan dapat menghanguskan atau menghilangkan hakekat keberadaanya sebagai seorang Muslim (menjadi tidak muslim). Sedangkan wajib merupakan penetapan hu- kum yang bersifat penting, setingkat di bawah fardlu. Orang yang melanggarnya tetap dituntut untuk menger- jakannya, tetapi tidak sampai menghilangkan status keberadaan dirinya sebagai seorang Muslim (Sho'im: 1987). Istilah fardlu ini sengaja dipilih karena memiliki bobot kemutlakan rukun Islam sebagaimana Sabda Rosulullah yang tersebut dalam Kitab Shahih Bukhori Juz 1: ِهْيِفَو َثْيِدَلحا َرَكَذَف .ِنَامَيلا َلىا ااذَاعُم َثَعَ ب ُّ ِبَِّنلا َّنَا( سَباَا ُنْبا ْنَع َّدَُتََف ْمِهِئَايَنْغَا ْنِم ُذَخْؤُ ت ْمِِلَِاوْمَا ِفى اةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضََتَْفِدَق َالله َََّنِا : ْلِل ُظْفًّلاَو ،ِهْيَلَع ٌقفَتُم ) ْمِهِئَارَقُ ف ِفى َىِرَاخُب "Dari Ibn Abas Bahwasanya Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal (ketika akan bertugas demikian "Sesungguhnya Allah telah memfardhukan shadaqoh yaitu dengan di pungut dari orang-orang mampu atau aghniya' diantara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir atau fuqara' dari mereka ke Yaman) 27
28 Shahih Bukhori Juz 1 juga menerangkan bagaimana Khalifah Abu Bakar dengan tegas akan memerangi orang yang membangkang perintah melaksanakan zakat hingga mereka benar-benar taubat dan benar-benar disiplin melaksanakan zakat sebagaimana melaksanakan shalat. َّن ََِاف ، ِةَاكَّزلا َو ِةَلاَّصلا َ ْيَْب َقَّرَ ف ْنَم َّنَلِت اَقُلأ ِالله َو .ااقَانِع ِنىْوُعَ نَم ْوَل ِالله َو ، ِلَالما ُّقَح َةَاكَّزلا akan "Demi Allah menumpas orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sedang zakat itu hak harta. Demi Allah bila mereka menolak untuk menyerahkan zakatnya kepadaku niscaya mereka karena aku pembangkangannya itu". aku benar-benar tindas Pandangan ini juga menyebutkan bahwa syari'at zakat juga mengandung pesan sebaiknya dan semestinya tiap-tiap orang itu harus cukup kaya dan berkecukupan. Sebab kemiskinan menciptakan kondisi rentan yang sangat subur bagi kemusyrikan. Oleh ka- renanya tidak ada anjuran atau perintah agar menjadi fakir miskin atau dhuafa', menjadi peminta-minta. Bahkan semuanya menegaskan yang memberi jauh lebih mulia da- ripada yang menerima. Islam Lebih jauh dalam konsep "Zakat Kita" dikenal Rukun Zakat (Sho'im: 1987) ada lima yaitu : a. Adanya Muzakki, yaitu pemilik harta kekayaan yang perlu dikeluarkan zakatnya, sedang pemilik itu memenuhi syarat-syaratnya sebagai Muzakki b. Adanya amwaal yaitu harta kekayaan milik Muzakki yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dan mencapai nishab
c. Adanya Amilin Zakat, yaitu sekelompok orang yang bertugas mengelola realisasi zakat dengan penuh tanggung terpenuhi syarat-syaratnya sebagai amil zakat jawab serta d. Adanya mustahiqin zakat yaitu kelompok orang sebagai tertentu mustahiq yang terpenuhi syarat-syarat e. Adanya realisasi kegiatan zakat, yaitu mulai pendataan muzakkiin dan mustahiqiin, kemudian penghitungan kekayaan muzakki lalu pemungutan zakat fardlunya oleh amil zakat, kemudian diadakan musyawarah tasarruf hasil zakat, kemudian membagikan zakat kepada mustahiqiin berdasar hasil musyawarah dan laporan pertanggungjawaban amil zakat kepada yang mengangkat dan kepada siapa saja yang dipandang perlu. Tanpa terpenuhi lima rukun zakat tersebut, maka zakatnya belum sah. Bahkan dipandang sebagai shadaqah atau selainnya yang bukan zakat. Dengan metodologi tersebut, konsep "Zakat Kita" berbeda yang ketentuan-ketentuan ditetapkan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam makalah K. Abdul Barie Sho'im (1994). Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa kitab zakat yang telah termaktub dalam muqorrorot Majelis Tarjih Pusat atau Himpunan Putusan Tarjih (HPT) maupun keputusan-keputusan Muktamar Tarjih tentang zakat seperti yang diselenggarakan di UMM Jawa Timur tahun 1989 dan juga keputusan sebelumnya dalam Musyawarah Wilayah Majelis Tarjih Jateng di Karanganyar bulan Juni tahun 1989 hanya dijadikan referensi pertama dan utama, tetapi tidak sampai sebagai pedoman pokok. Hal ini dika- renakan kwalitas yang tidak sama dengan Al-Qur'an dan Hadist dan bukan pula sebagai pengganti keduanya. dengan zakat 29
30 Yang dibebani Kewajiban Zakat Jumhur sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat- syarat tertentu pula. Ahli-ahli fiqih mengemukakan ulasan- ulasan yang banyak sekali tentang apakah hamba atau budak yang sudah diberi hak memerdekakan dirinya wajib berzakat atau tidak. Beberapa kitab mengemukakan ring- kasan pendapat berbagai madzhab tentang masalah ini dan dijelaskan pula alasan masing-masing dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dewasa ini, masalah tersebut tidak perlu di karena tidak terdapat relevansinya. Atas dasar itulah penelitian ini juga tidak memberi pembahasan tentang masalah tersebut (Qar- dhawi: 1987). 3. tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, karena zakat merupakan rukun Islam. Demikian halnya zakat tidak sah bila dibayarkan oleh orang yang bukan Muslim. Zakat juga diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila di bawah perwalian. Yang diminta untuk mengeluarkan zakat adalah wali dari mereka (Qardawi: 1987). Para ulama juga sepakat bahwa zakat Tentang syarat Muzakki tidak ada yang meragukan lagi bahwa persyaratan bagi Muzakki adalah orang Islam (Muslim), beriman (Mukmin), Merdeka, Sehat (waras) dan kekayaan yang dimiliki telah mencapai nishab dan haul. Namun terdapat perbedaan dengan pandangan Abdul Barie Sho'im dalam "Zakat Kita". Pandangan ini mensyaratkan untuk kekayaan yang dimiliki muzakki adalah kekayaan keseluruhan (harta kumulatif). Juga mensyaratkan harus melalui amil zakat, tidak diserahkan sendiri oleh muzakki kepada mustahiq.
B. Sumber Zakat Jumhur sepakat dan menegaskan bahwa persyaratan bagi harta yang wajib dizakati adalah: 1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. 2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan. 3. Cukup satu nishab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. 4. Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan rutin). Yang dimaksud dengan kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan alat-alat kerja. 5. Bebas dari utang (pemilikan sempurna). Bila mem- punyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nishab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat. 6. Berlaku satu tahun (haul). Persyaratan satu tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan. Zakat dari jenis harta seperti ini disebut dengan istilah zakat modal. Sedangkan hasil pertanian (seperti buah- buahan dan madu), logam mulia, harta temuan dan lain-lainnya yang sejenis, disebut dengan istilah zakat pendapatan. Mengenai sumber zakat ada dua macam yaitu yang pertama adalah Zakat fitrah (zakat badan), yaitu zakat yang diwajihkan pada akhir puasa Ramadan hagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, haik laki- laki maupun perempuan, dan hak orang merdeka maupun hamba sahaya. 31
Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Zakat fitrah bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah dari Abdulah bin Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak satu sa' ( ukuran takaran = 2,304 kg) kurma atau satu sa' gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, baik bagi laki-laki maupun perempuan dan baik bagi anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum salat Idul Fitri (Salat id). Hal ini diriwayatkan oleh Jamaah, kecuali Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memerin- tahkan zakat fitrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat salat. Namun demikian ada hadist lain yang mengatakan: "... biasanya pula orang (para sahabat) membayarkannya (zakatfitrah) itu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri" Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar sejak awal bulan Ramadan. Zakat fitrah yang diberikan sesudah salat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah biasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: ِوْغَّللا َنِم ِمِئاَّصلِل َةَرْهُط ِرْطِفلا َةَاكَز ِالله ُلْوُسَر َضَرَ ف : َلَاق ِسَّابَع ُنْبا ْنَع ْنَمَو ٌةَلْوُ بْقُم ٌةَاكَز َيِهَف ِةَلاَّصلا َلْبَ ق اَهاَّدَا ْنَمَف ،ِ ْيِْكَاسَمْلل َةَمْعَطَو ِثَفَّرلاَو ُةَقَدَص َيِهَف ِةَلاَّصلا َدْعَ ب َاهَا دَا .ْهَجاَم ُنْبا َو َدُواَدْوُ بَا ُهاَوَر. ِتَاقَدَّصلا َنِم "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih 32
bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu barangsiapa mengeluarkannya sesudah salat maka dia itu adalah salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Sedangkan sumber zakat yang kedua adalah zakat maal (harta), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajih diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Harta yang wajib dizakati ada 6 macam yaitu (1) zuru' (hasil pertanian); (2) masyiyah (usaha peternakan); (3) nuqud/naqdain (emas dan perak/mata uang emas dan perak); (4) ma'dan (hasil tambang emas/perak); (5) tijaroh (harta perdagangan); (6) rikaz (peninggalan purba dari non Muslim). Dalam perkembangan kekinian harta 3 yang wajib dizakati bertambah (7) harta profesi yaitu penghasilan yang cukup potensial selain 6 harta tersebut. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Zakat zuru' (hasil pertanian) yang dizakati hanya ada 4 macam tanaman yaitu (1) gandum jenis sya'ir; (2) gandum (3) zabib/anggur dan (4) tamar/kurma. jenis hinthoh/qunhun (padi-padian); Gandum, padi, kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya pada, waktu memanen. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi: ِفَانْصَلاا ِهِذَه ْنِم َّلاِا َةقَدَّصلا ِفى اَذُخْتأَلا : َامَُلِ َلَاق ُّ ِبَِّنلا َّن ََ ُمِكاَلحا َو ِنىاَرْ ب َََّطلا ُهاَوَر ،ِرْمَّتلاَو ِبِيَّزلاَو ِةَطْنِلحاَو ُْيِْعَّشلا : ِةَعَ بْرَلاا "Bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah memungut zakat kecuali dari yang empat ا 33
34 macam ini: gandum, sya'ir (gandum), kurma dan anggur kering" (HR. at-Tabrani, Hakim) Adapun nishabnya bila hasil panen basah sawah/tegal telah mencapai 5 ausaq, yaitu kurang lebih 750 kg atau 7,5 kuintal. Bila hasil kurang dari jumlah tersebut belum terkena kewajiban membayar zakat. Zakat wajibnya yang harus dibayar adalah 10% hasil panen basah tersebut bila tanpa dibiayai atau tenaga untuk penyiraman, dapat turun sampai 5% bila harus disiram dengan pembiayaan atau tenaga orang. Pada zakat zuru' ini tidak mengenal haul tetapi kapan saja asal selesai panen. Di Indonesia, disepakati bahwa semua basil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis wajib di- keluarkan zakatnya. Hasil tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah: a) Biji-bijian, seperti padi, jagung, jelai, kacang bijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. b) Umbi-umbian dan sayur-sayuran, seperti ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, bangkuang, bawang, cabe, petai, kol, dan bayam. c) Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, jeruk, pepaya, rambutan, duku, salak, apel, alpukat, mentimun, pala, lada, dan pinang. d) Tanaman bias, seperti anggrek dan segala jenis bunga. e) Tanaman keras, seperti karet, kelapa sawit, cengkih, kopi, kayu cendana, kayu jati, dan kayu manis. f) Rumput-rumputan, seperti serai (minyak serai) dan. Bambu. g) Daun-daunan, seperti teh dan tembakau.
2. Dalam zakat masyiyah yang dizakati hanya 3 jenis yaitu (1) ternak utama (unta); (2) ternak besar (sapi dan kerbau); dan (3) ternak sedang (domba atau kambing). Ternak kecil dan atau yang selain yang tersebut tidak dizakati. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, lembu/sapi/kerbau, dan kambing. Nishab unta adalah 5 hingga 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Sedang 4 ekor unta ke bawah tidak dizakati. 10 hingga 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15 hingga 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 20 hingga 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. Adapun 25 hingga 35 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1 tahun (bintu makhodh). 36 hingga 45 ekor unta zakatnya untu betina umur 2 tahun (bintu labun). 46 hingga 60 ekor unta zakatnya unta hiqqoh (birahi) usia 3 tahun lebih. Sedangkan 61 hingga 75 ekor unta zakatnya unta jadza'ah (bunting). Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikut mereka. Dasar hukum yang ialah risalah zakat yang diperintahkan digunakan Rasulullah SA W dan dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab. Hadist ini menjelaskan sabda Nabi SAW yang artinya: ِ لُك ْنِمَو اةَّن ِسُم اةَرَقَ ب َ ْيِْعَبْرَا ْنِم َذَخَأ ْنَا ِنىَرَمَأَو ِنَاميلا َلىِا ُّ ِبَِّنلا ِنَّثَعَ ب .ااعْيِبَت اةَرَقَ ب َ ْيِْثَلاَث "Nabi mengutus aku ke Yaman dan menyuruh aku mengambil dari tiap-tiap 40 ekor sapi, 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun dan dari tiap- tiap 30 ekor sapi, 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun". Sedangkan menurut fuqaha (ahli fikih) Kufah, yaitu Abu Hanifah dan para pengikutnya serta as-Sauri, 35
36 berpendapat bahwa apabila jumlah unta lebih dari 120 ekor, maka ketentuannya kembali kepada semula, yaitu pada tiap-tiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Maka apabila seseorang memiliki unta sebanyak 125 ekor, zakatnya ialah 2 ekor hiqqah dan seekor kambing. Pendapat ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Amr bin Hazm, yang artinya: "Jika unta lebih dari 120 ekor, maka zakatnya dimulai dengan memakai ketentuan semula." Jumhur (mayoritas) fuqaha lebih menguatkan pendapat pertama karena hadistnya lebih sahih. Nishab sapi adalah bila 30 hingga 39 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. 40 hingga 59 ekor zakatnya 1 ekor sapi musinnah (cukup umur). 60 hingga 69 ekor sapi zakatnya 2 anak sapi . Bila 70 hingga 79 ekor zakatnya 1 ekor anak sapi ditambah 1 ekor musinnah. Bila 80 ke atas zakatnya 2 ekor musinnah. Nishab kambing adalah bila 40 hingga 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. 121 hingga 200 ekor kam- bing zakatnya 2 ekor kambing. Bila 210 hingga 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing. Bila 301 hingga 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing dan seterusnya setiap sampai 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Tentang jenis kambing yang dikeluarkan untuk zakat, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa jenis kambing yang dizakatkan adalah jenis kambing yang terbanyak bilangannya. Jika sama banyaknya, petugas zakat boleh memilih. Hal ini sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa petugas zakat mengambil yang pertengahan dan bermacam-macam jenis. Namun ada ulama yang menetapkan untuk tidak
mengambil kambing jantan, kambing.yang buta se- belah, dan kambing tua sebagai zakat. Sedangkan untuk kuda yang dipelihara untuk piaraan, pengangkutan, dan perang tidak wajib di- keluarkan zakatnya. Sedangkan kuda yang diper- dagangkan dan diternakkan wajib dikeluarkan zakatnya karena mempunyai sifat berkembang. Hewan ternak lainnya yang juga wajib dikeluarkan zakatnya adalah ayam, unggas, bebek, dan binatang lain sejenisnya. Haul dari hewan ternak tersebut adalah satu tahun. Zakat masyiyah ini berlaku haul dibayar setiap setahun sekali pada bulan yang tetap. 3. Dalam zakat nuqud, ma'dan dan tijaroh aturan zakatnya dipersamakan, yaitu nishabnya bila telah mencapai 85 gram emas murni (24 karat). Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dizakati dan berlaku haul secara mutlak. Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya (OS.9:34). Mengenai nishab emas, ada tiga pendapat ulama. Pertama, umumnya ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan para pengikutnya, berpendapat bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih sama dengan 96 gram emas. Kedua, ulama lain, termasuk Hasan bin Abu Hasan al-Basari dan sebagian pengikut Dawud bin Khalaf al-Isfahani, berpendapat bahwa pada emas dikenakan zakat jika sudah mencapai jumlah 40 dinar. Ketiga, ulama yang lainnya lagi berpendapat bahwa nishab emas sama dengan nilai tukar atau harga 200 dirham, baik jika emas itu telah mencapai jumlah 20 dinar maupun jika kurang dari 20 dinar. Akan tetapi, jika emas itu telah mencapai jumlah 40 37
dinar, maka yang dijadikan pegangan adalah jumlah dinarnya. Dalam hal ini mirip dengan pendapat kedua. Adapun kadar zakat emas adalah 2,5% dan haulnya satu tahun. Mengenai perak, para ulama sependapat bahwa nishabnya 200 dirham atau sekitar 672 gram. Kadar zakat dan haulnya sama dengan emas. Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan (tijaroh) wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267. َنْيِذ ََ َّلا َّطلا ُمُهُؤاَيِلْوَأ ََ نلا ُباَحْصَأ َكِئَلوُأ نلا َلىِإ ِتاَمُلُّظلا َنِم ْمُهُجِرُْيُ اْوُ نَمآ نلا َنِم ْمَُنَْوُجِرُْيُ ُتْوُغا َُ َ َنْوُدِلاَخ اَهْ يِف ْمُه ِرا ٢٦٧) ( ََ َ "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi (Departemen Agama: untuk kamu......" 1992) ِرْو َُ َ َلىِإ ِرْو ِلَو ُالله َُ َ اْوُرَفَك َنْيِذَّلاَو ِتاَمُلُّظلا Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak. Sedangkan haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5% atau 1/40 dari harga barang dagangannya. 4. Harta rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk ke dalam harta rikaz ini antara lain berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang- orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Dalam zakat rikaz nishabnya sama dengan harga atau nishab emas dan perak. Zakatnya tinggi mencapai 20% karena menemukan harta secara tiba-tiba. Zakat ini tidak mengenal haul karena begitu menemukannya segera 38
membayar zakat, tidak perlu menunggu hingga satu tahun. 5. Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu al-mal al-mustafad (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun nishabnya sama dengan nishab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Mengenai harta profesi ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal hasil pendapatan. Abu Hanifah mengatakan, harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nishab. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai satu tahun penuh, baik harta tersebut sejenis dengan harta pemiliknya atau tidak sejenis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa harta peng- hasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu satu tahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Dengan demikian dalam zakat profesi, nishab- nya dipersamakan dengan emas dan perak yaitu harga dari 200 dirham perak (5 awsaq = 672 gram perak murni atau 85 gram emas murni) zakatnya 2,5%. Zakat profesi juga menggunakan haul. Selain ke enam jenis harta yang wajib di- keluarkan zakat, Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, 39
40 ikan paus, dan lain-lainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali) berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nishab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan- perusahaan besar dengan peralatan modern mengha- silkan uang yang sangat banyak. Nishab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nishab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh. Selain itu, para ulama yang berpandangan luas berpendapat bahwa hasil investasi, seperti hasil sewa gedung, pabrik, taksi dan bus, wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nishab. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilik benda-benda yang diinvestasikan, seperti gedung, kapal terbang, kapal laut, taksi, bus dan sejenisnya, diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang (tijaroh). Dengan demikian gedung itu harus dinilai har- ganya setiap tahun, lalu ditambahkan keuntungannya yang ada, dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%.
Menurut pendapat kedua, zakat tidak dipungut dari keseluruhan harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Kadar zakatnya 2,5% tanpa mempersyaratkan satu tahun. Sedangkan menurut pendapat ketiga, zakat dikenakan berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan modalnya, dengan kadar zakat 10% dari hasil bersih apabila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui. Tetapi apabila hasil bersih tidak bisa diketahui, maka zakat dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat sebesar 5%. Adapun nishabnya sama dengan nishab uang, yakni 96 gram emas. Mendasarkan diri pada pendapat Abdul Barie Sho'im tentang pengertian zakat, selanjutnya menurut pandangan ini pula bahwa zakat masih terkotak-kotak, sektoral zakat pertanian/tanam-tanaman, masyiyah atau peternakan, naqdin atau perhiasan, tijarah atau perdagangan, makdan atau barang tambang dan rikaz atau barang temuan/harta karun serta zakat profesi sebagaimana tersebut di atas. Kesemuanya dianggap sebagai sumber kemacetan pengamalan atau realisasi zakat. Selain terkotak-kotak, pendapat Abdul Barie juga menyebut, pembagian sektoral tersebut membawa kecenderungan bagi umat Islam untuk berkelit dari kewajiban zakat. Pandangan ini tidak lain dipengaruhi oleh pemahaman Abdul Barie tentang Amwaal sebagai seluruh harta kekayaan dan tidak ada pembatasan. seperti zakat zuru' atau Cukup menarik disimak pendapat Abdul Barie dalam makalahnya (1994) tentang amwaal berikut ini : "Ayat 103-104 At-Taubah menegaskan: "pungutlah hai (seluruh kekayaan Muhammad dari amwaalihim terpadu mereka yang murni) sebagai shadaqah yang wajib dengan pemungutan dari sebagian amwaalihim itu menjadikan dipungut (yakni zakat), agar 41
42 suci bersih mereka dan suci bersih serta berkembang tumbuh mereka karenanya. Dan do'akan mereka, karena do'amu menentramkan hati mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidakkah kamu mau tahu bahwa hanya dengan cara tersebut, Allah memungut shadaqah mafrudhoh itu. Sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat karenanya, serta Pengasih Penyayang ?". "Jadi yang mesti dipungut sebagiannya sebagai zakat dengan prosentase adalah "min amwaalihim" yakni seluruh harta kekayaan terpadu yang murni sebagai miliknya untuk disuci bersihkan dan ditumbuh kembangkan. Andaikan yang dipungut zakatnya itu hanya sebagian sangat kecil harta yang termasuk daftar harta yang mesti dizakati seperti yang dimaksud aturan zakat tradisional taqlidiyah yang ternyata hanya 1/100.000 kekayaan yang dimiliki, mana mungkin dapat menjadikan suci bersihnya harta kekayaan apalagi termasuk orangnya, kecuali bila yang dimaksud hanya akal-akalan, ngakali Allah SWT juga bila hanya 2,5% dari 1/100.000 mana mungkin dapat menyantuni fakir miskin, mementaskan nasib mereka dan membiayai dakwah pembangunan yang makin kompleks multidimensional. Jadi yang harus dizakati seluruh harta 100% itu maunya Allah Yang Maha Bijaksana dan sekaligus maunya Nabi dan diamal oleh Nabi karena firman tersebutlah yang benar-benar telah keluar dari mulut Nabi SAW dan ini dibenarkan oleh sabda Nabi yang paling shohih" Pandangan Abdul Barie Sho'im tersebut tidak jauh berbeda bila merujuk kepada keterangan Qardawi (1987) tentang kekayaan (amwaal). Qardhawi memberi keterangan bahwa amwaal merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab adalah "segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia
menyimpan dan memilikinya". Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan. Oleh ensiklopedi Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki; namun orang-orang desa sering menghu- bungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan. Sebagaimana Ibnu Asyr mengatakan, "kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah penger- tiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki". karena itu Konsekuensi dari definisi ini adalah bahwa kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dimiliki. Akibat lebih lanjut ialah bahwa manfaat dari benda yang konkrit itu, seperti rumah, perjalanan kendaraan dan penempatan penggunaan pakaian, tidaklah termasuk kekayaan. Serupa dengan hal itu adalah hak-hak seperti hak dari pengasuhan anak dan hak dari pemeliharaan. Ini menurut mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Yang pasti adalah bahwa manfaat-manfaat itu dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya. Para ahli hukum positif juga berpegang pada prinsip ini. Bagi mereka manfaat-manfaat itu adalah kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak pengarang, hak paten, dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas daripada kekayaan menurut ahli-ahli fiqih. Selain itu ketentuan tentang kekayaan yang itu wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan 43
44 dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang, memberi keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi atau memberi pemasukan. Para ahli fiqih memberikan pengertian sebagai "bertambah" yaitu bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perda- gangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak itu berpotensi secara konkrit adalah kekayaan berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya. tentang kata "berkembang" Dari pengertian di atas semakin memperjelas bahwa zakat disyaratkan karena mengandung unsur penyantunan atas mustahiq sebesar yang tidak akan membuat orang yang berzakat (muzakki) menjadi jatuh miskin pula, yaitu dengan cara memberikan sebagian kekayaannya dari yang banyak itu. Sehingga mengapa kemudian definisi kekayaan sebagaimana disebut di atas ditujukan bagi kekayaan yang berkembang. Karena bila mewajibkan zakat bagi kekayaan yang tidak dapat berkembang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi tahun demi tahun khususnya bila diperlukan untuk belanja sehari-hari. Rosul bersabda "tidak akan berkurang kekayaan karena zakat". Dengan demikian zakat hanyalah sejumlah yang sangat kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang dan diinvestasi, yang berdasarkan hukum Allah (sunnatullah) tidak akan menguranginya. Atas dasar penetapan hukum dan kondisi empirik masyarakat, maka K. Abdul Barie Sho'im menetapkan ijtihad (pertama) tentang amwaal. Dalam ijtihad ini menegaskan bahwa harta yang wajib dizakati adalah seluruh kekayaan terpadu. Walaupun kekayaan
tersebut merupakan keseluruhan kekayaan terpadu, te- tapi tetap merujuk pada "sebagian harta" karena tetap memperhitungkan faktor-faktor seperti pengeluaran dan membayar hutang. Namun jelas bahwa pada prinsipnya tidak ada harta kekayaan yang dapat terbebas dari pensucian atau pemutihan oleh zakat. Dengan mendasarkan pada pandangan tentang amwaal di atas, maka dalam konsep "Zakat Kita" memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sumber zakat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Barie Sho'im (1987) berikut ini. Karena prinsip kekayaan terpadu yang menjadi sasaran sumber zakat, maka sumber zakat memandang tanpa menghiraukan darimana asal kekayaan dan tanpa memperhatikan dalam sektor apa kekayaan itu didapat dan dimiliki. Baik dari hasil pertanian kon- vensional yang empat macam tersebut (hinthoh, sya'ir, zabib dan tamar) maupun yang lain seperti komoditi tembakau, cengkeh, tebu, kelapa sawit, jamur merang, empon-empon, kayu jati, kayu hutan, kayu hitam, Juga dari hasil seterusnya. buah-buahan dan peternakan yang konvensional yang tiga jenis tersebut (unta, sapi/kerbau dan kambing) maupun peternakan ayam petelur, ayam daging, peternakan udang, peter- nakan buaya atau peternakan binatang-binatang langka dan seterusnya. Begitu juga harta perdagangan mulai dari yang kecil-kecilan seperti bumbu-bumbuan masak (cabai, lombok, bawang merah, bawang putih, lada, tumbar dan sebagainya) sampai barang-barang kelontong seperti tekstil, alat-alat tulis dan grafika, alat-alat elek- tronika, sampai perdagangan mobil, perahu dan kapal, kereta api dan seterusnya. Bahkan sampai eksportir dan importir segala macam komoditi. 45
46 termasuk hasil usaha pertambangan mulai tambang pasir kali, batu kali, kapur, pasir besi, marmer dan macam-macam biji besi dan baja sampai emas, perak, minyak bumi, uranium dan seterusnya. Begitu pula hasil usaha industri mulai dari industri grabah kasar, makanan dan minuman, tenun, ukir dan seterusnya sampai industri skala besar lokomotif, seperti tekstil, rokok, kapal terbang dan seterusnya. Begitu pula yang industri gula, semen, otomotif, laut, pesawat Pandangan ini juga memasukkan hasil yang menjadikan orang menjadi kaya seperti jasa mulai dari jasa kasar tanpa skill seperti kuli pasar, tukang becak, tukang cukur tepi jalan, tukang semir sepatu sampai yang memiliki keahlian seperti praktek dokter, dokter spesialis, psikolog dan seterusnya bahkan hingga se- perti petenis, petinju, pelukis, artis, aktor dan aktris dan seterusnya. Jadi semua penerimaan, penghasilan yang dapat dimiliki dan dikuasai sumbernya di sektor apapun termasuk kekayaan yang menjadi sumber zakat. Namun sekali lagi dipertegas bahwa semua harta kekayaan tersebut merupakan kekayaan bruto. Sebelum dikeluarkan zakatnya harus dihitung terlebih dahulu pengeluaran-pengeluaran selama satu tahun (haul). Bila masih ada sisa dan merupakan kekayaan netto, barulah dikeluarkan zakatnya. Tetapi bila sama atau bahkan kurang, maka orang tersebut tergolong fakir yang bahkan harus menerima zakat.
C. Nishab dan Haul Untuk memperhitungkan zakat maal terdapat dua hal pokok yang harus dipertimbangkan yaitu nishab dan haul. 1. Nishab Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nishab. Yang cukup menarik tentang nishab ini adalah penjelasan yang dikemukakan Syekh Besar Dahlawi (Qardawi: 1987) yang menjelaskan sebagai berikut: "Ditetapkannya lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga dalam satu tahun. Rumah tangga dihitung sebagai suami, isteri, seorang pembantu atau seorang anak mereka, dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras yang apabila mereka masing- masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun dan lebihnya bisa untuk lauk pauk atau simpanan. Uang perak ditetapkan lima wasaq atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu juga diperkirakan cukup bagi kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh, bila harga tidak naik dan yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di negara-negara yang harganya stabil. Sedangkan jumlah unta ditetapkan minimal lima ekor yang harus dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing, sekalipun prinsipnya adalah bahwa zakat dikeluarkan dari jenis yang sama dari yang 47
48 dizakatkan, oleh karena unta adalah bina- tang yang paling besar badan dan paling banyak kegunaannya, bisa dipotong, ditunggangi, diambil susunya, diternakkan dan kulit serta bulunya dapat dijadikan baju panas, serta banyak orang yang menyim- pannya yang cukup untuk keperluan sendiri. satu ekor unta pada waktu sama nilainya dengan delapan, sepuluh atau dua belas ekor kambing, sebagaimana dikatakan oleh banyak hadist yang apabila ditetapkan nishabnya lima ekor akan sama nilainya dengan nishab minimal kambing yang harus dikeluarkan zakatnya seekor kambing". Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa nishab dapat diartikan sebagai batas minimal kebutuhan yang layak bagi keluarga dalam satu tahun yang sama dengan harga perak pada masanya, sama dengan harga nishab kambing dan nishab unta. Hikmah adanya ketentuan nishab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya utnuk bantuan orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul ke- wajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin (termasuk juga petani miskin) dikenakan pajak, sebagaimana sabda Rosul "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya". Berdasarkan itu pula sebenarnya peraturan perpajakan modern cenderung tidak memasukkan orang-orang yang berpenghasilan kecil ke dalam orang- orang yang terkena kewajiban zakat, karena kasihan untuk menjaga kondisi mereka tidak lebih buruk.
Sementara itu menurut pendapat Abdul Barie, lafadz nishab dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yaitu hadist-hadist yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada. Kata nishab ada pada bahasan- bahasan fiqh atau praktisi hukum Islam. Kalau dalam kitab-kitab hadist ada kata nishab itu bukan dari sabda Nabi sendiri, tetapi dari mushonnif yang mengarang ki- tab itu sendiri seperti judul babu nishobidz dzahabi wal fidldloti. Dalam bahasan "Zakat Kita" pengertian nishab bukan sebagaimana pengertian nishab yang artinya bagian atau nasib, tetapi nishab adalah batas garis kemiskinan. Artinya nishab terendah adalah persisnya batas antara kaya (aghniya') dan miskin (fuqoro'). Nishab terendah adalah batas garis semu yang tidak dapat disebut kaya dan tidak miskin. Baru bila di atas nishab namanya kaya dan di bawah nishab namanya miskin. Dan penetapan nishab adalah batas garis kemiskinan ini adalah muttafaq. Yang menjadi berbeda adalah aturan nishab pada zakat telah dikenal selama ini adalah sangat rancu, kacau balau dan diskriminatif. Misalnya, nishab hasil pertanian (gandum, anggur, kurma dan padi yang diqiyaskan dengan gandum) adalah 5 ausaq atau 750 kg gabah basah sawah atau basah karena baru dipetik, dan bersifat bruto, selainnya tidak dizakati. Nishab ternak yang variatif dan diskriminatif yaitu kambing 40-120 ekor; sapi 30-40 ekor dan unta 5-9 ekor, selain itu tidak dizakati. Nishab emas dan perak adalah 20 dinar emas atau kurang lebih 95 gram emas 24 karat (Majelis Tarjih menetapkan 85 gram). Perak 200 dirham atau 20 dinar sama dengan emas. Sedang semua jenis logam mulia dan batu mulia lainnya tidak dizakati, maka tidak ada nishabnya. 49
50 Oleh karena itu menurut hasil ijtihad Abdul Barie Shoim sesuai hakekat dan tujuan zakat adalah untuk mensuci bersihkan harta kekayaan dan umat yang kembangkan semuanya, maka nishab itu tidak lain adalah amwaali- him itu sendiri, yaitu multi harta kekayaan terpadu seluruhnya tanpa kecuali yang murni menjadi milikinya, yang mudah dikuasai, itulah nishab. Pemilik amwaalihim adalah pemilik nishab, maka pada waktunya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari milik amwaalihim tersebut. Yang tidak memiliki amwaal tentu tidak zakat karena apa yang harus dizakati dan apa pula yang untuk zakat. Apa harus dihutang, padahal sebelum zakat, hutang-hutang harus dibayar atau dilunaskan dulu. sekaligus untuk menumbuh Menurut "Zakat Kita" ketentuan prosentase zakat yang dikeluarkan dipandang menghapuskan asas pemerataan sosial. Berikut pendapat Abdul Barie : "Harta kekayaan yang macam-macam sekali wujudnya adalah tijarah dan pengembangan tijarah adalah hasil semua usaha atau pendapatan yang telah mengendap menjadi amwaal (maa kasabtum menurut Al-Qur'an), zakatnya adalah 2,5%. Walau ayat ini tidak menjelas- kan 2,5% secara tegas, tetapi riwayat hadist memang demikian. Dan ulama'pun ijma' bahwa zakat tijarah yang terdiri dari segala macam benda/ kekayaan ada- lah 2,5%. Maka penetapan ini sebagai patokan. Demi- kian pula zakat emas, perak dan ma'dan yang 2,5%. Hal ini jelas memperkuat posisi zakat multi kekayaan yang 2,5%" (Sho'im: 1994) Tentang prinsip 2,5% atau se per-empat puluhan, Abdul Barie Sho'im memberikan penjelasan lanjut sebagai berikut (Sho'im: 1987): 1. Untuk 5 ekor unta zakatnya sama dengan 1 ekor kambing. Kami mengartikan penetapan
ini menggunakan prinsip 2,5% tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rosyidin menaksir nilai 1 ekor unta kurang lebih = 8 ekor kambing. Dengan mengambil sikap perbandingan, maka 5 ekor unta, nilainya sama dengan 5 x 8 ekor kambing = 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing yang besarnya sebagai kambing rata-rata. Tentu untuk 9 ekor unta zakatnya juga masih 1 ekor kambing, tetapi yang besar, yang nilainya kurang lebih se per-empat puluh (2,5%) harganya. 2. Untuk 25-35 ekor unta campuran (besar kecil) maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun (bintu makhodh), jadi relatif lebih kecil dari rata-rata unta dewasa. Walau sama-sama unta bintu makhodh , maka zakat dari unta 25 ekor dengan 35 ekor unta adalah harus berbeda harganya, yaitu tetap berpendirian seper-empat puluh (2,5%) nya. 3. Untuk 46 ekor hingga 60 ekor unta zakatnya masih seekor unta betina hiqqah yaitu yang telah berumur 4 tahun lebih, yaitu telah birahi dan sedang kuat-kuatnya dan gemuk- gemuknya, sehingga harganya lebih dari harga unta rata-rata. Zakat yang dikeluarkan berupa unta, yaitu seharga 2,5%nya baik berupa 1 ekor unta hiqqah atau bila tidak ada tentu boleh dengan 2 unta bintu makhodh, atau diuangkan sehingga membaginya kepada yang berhak yang ternyata banyak jumlahnya. 51
52 4. Untuk 61 ekor hingga 75 ekor unta zakatnya juga masih seekor unta betina induk yaitu unta jadza'ah yaitu unta yang dalam kondisi bunting atau unta babon atau induk bibit, yang boleh dikata harganya sama dengan 2 ekor unta. Dan bila tidak dijumpai unta ja- dza'ah dapat diganti 2 unta bintu labun atau harganya. dasarnya menggunakan prinsip 4. Untuk 61 ekor hingga 75 ekor unta zakatnya juga masih seekor unta betina induk yaitu unta jadza'ah yaitu unta yang dalam kondisi bunting atau unta babon atau induk bibit, yang boleh dikata harganya sama dengan 2 ekor unta. Dan bila tidak dijumpai unta ja- dza'ah dapat diganti 2 unta bintu labun atau harganya. dasarnya menggunakan prinsip Lebih jauh menurut Sho'im batas terendah nishab atau tepatnya batas garis kemiskinan adalah zero yaitu nol atau nihil. Maka bila setelah dihitung kekayaan seseorang dan ternyata zero atau malah minus, itu artinya orang tersebut termasuk fuqara , termasuk kelompok potensial untuk mendapat santunan zakat, agar mampu berusaha mementaskan nasih dhuafa'nya sendiri. Dengan penetapan nishab demikian ini sama sekali menjadi bebas diskriminatif, tidak akan keliru melihat dan menilai orang sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin. Itulah juga arti tu'khodzu min aghniyaaihim fa turodduu ila fuqorooihim yang dapat direalisasikan secara tepat, akurat, bermanfaat dan merupakan pemerataan sebenarnya. Bagaimana cara menghitung sebagai amwaalihim ? yang dapat dikategorikan miliknya didaftar semuanya tanpa ada yang tersisa. Seperti tanahnya, rumahnya, kendaraan, perusahaan, pabrik, toko dan tempat-tempat usaha miliknya, isi rumah, tabungan , deposito. Kesemuanya diberi harga yang benar. Kemudian dijumlah se- muanya. Pertama, seluruh kekayaan
Perlu diketahui bahwa yang dihitung harganya 100% adalah harta kekayaan bruto baru, yaitu yang belum dizakati seluruhnya. Harta yang telah dizakati 100%, kemudian untuk kepentingan prive dan dibiarkan utuh tanpa konversi atau diubah-ubah, maka harga pokoknya cukup dizakati sekali itu saja agar tidak habis yang dihitung zakat. Sedang selanjutnya hanya nilai tambah atau hasilnya. Contoh: rumah dibuat dengan harga Rp.10.000.000,00 dan sudah dizakati Rp.250.000,00. Tahun berikutnya bila telah dikosongkan dan tidak dipakai dan bukan sebagai dagangan, maka dipandang tidak ada hasilnya atau nilai tambahnya, maka tidak dizakati lagi. Tapi bila kost disewakan Rp.1.000.000,00 per-tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi biaya perawatan dan lain sebagainya. termakan atau dikontrakkan untuk Kedua, semua hutang-hutang, kredit-kredit secara kumulatif dihitung semua dengan harga wajar juga. Setelah diketemukan semuanya, maka jumlah multi kekayaan terpadu seluruhnya dikurangi dengan jumlah kumulatif hutang-hutangnya, maka sisanya itulah yang merupakan kekayaan murni milik pribadi yang tidak bercampur lagi dengan kekayaan orang lain. Dan itulah yang disebut sebagai amwaalihim yang sekaligus disebut nishab (nishab hakiki atau nishab realistis). 2. Haul Disamping termasuk daftar harta yang wajib dizakati dan mencapai nishab, maka harta yang mencapai nishab itu harus genap mencapai satu tahun utuh. Bila dalam satu tahun tersebut pernah kurang dari nishab, maka gugurlah kewajiban zakat, kecuali zakat zuru', maka tidak ada haulnya karena yang diper- timbangkan adalah saat atau hari panennya. 53
54 sabda Nabi Muhammad SAW hatta yahuulu alaihil haulu artinya tidak lain adalah periodik, tahunan. Zakat itu ditarik secara qomariyah. Umpamanya zakat itu ditarik pada bulan Ramadhan, maka seterusnya zakat itu ditarik bulan Ramadhan. Soal haul bersumber dari periodik berdasar tahun Jadi kesimpulan haul adalah zakat yang ditarik secara periodik tahunan, bukan barang atau harta yang harus sudah mencapai nishab genap satu tahun utuh. Mengenai pendapat tersebut, Abdul Barie mengupas sebagai berikut: "Lalu firman Allah SWT "Dan sampaikanlah haknya pada hari panennya" (Al-An'am 141) adalah sia-sia ? tidak, bahkan benar dan haq, maka harus didudukkan pada kebenarannya. Selama ini firman Allah tersebut digunakan secara salah persepsi. Firman Allah tersebut termasuk ke dalam surat Makiyyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini juga bukanlah petunjuk teknis pelaksanaan penarikan atau pungutan zakat zuru' atau pertanian karena zakat jelas disyari'atkan dan diaplikasikan pada tahun II hijriyah yang selanjutnya diintensifkan secara optimal. Selain itu kota Makkah itu waadin ghiro dzi zar'in" kota dagang yang teramat tandus, yang sulit tumbuh tetumbuhan apapun. Sehingga kalau pun ada peker- jaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri tetapi mempeker- jakan orang atau memberi upah. Yang terbaik memberi upah adalah sebelum keringat pekerja itu kering. Bila belum dan terpaksa ada tempo namun ada batasnya yaitu jangan sampai melebihi masa panen. Maka bayarlah hak-hak mereka selambatnya pada waktu panen, tak boleh ada tempo lagi dan pekerja itu berhak menuntut upahnya selambat-lambatnya waktu panen. Sedang penerima zakat itu hanya dapat diberi
zakat, tapi tidak dapat memaksa diberi zakat sebagai penuntut hak. Demikian penjelasan kami" Jadi kesimpulan haul adalah zakat yang ditarik secara periodik tahunan, bukan barang atau harta yang harus sudah mencapai nishab genap satu tahun utuh. D. Mustakhiq Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustakhiq) disebutkan secara jelas dalam AI-Qur'an surah at-Taubah ayat 60: َفَّلَؤُمْلاَو اَهْ يَلَع َْيِْلِماَعْلاَو ِْيِْكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلِل ِة ِم اةَضْيِرَف ِلْيِب َن ََ َ ُتاَقَد نِإ ََ َصلا اَم ِنْبِاَو ِالله ِلْيِبَس ِفَِو َْيِْمِراَغْلاَو ِباَق ِرلا ِفَِو ْمُُبِْوُلُ ق ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُاللهَو ِالله (٦٠ ) سلا ََ َ "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Departemen Agama: 1992) Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut juga asnaf. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan atau kelompok (al-Afiniif as-Samwliah). 1. Fakir dan Miskin Kata Fakir asal kata dari al-faqr jamaknya al- fuqarii' dan Miskin asal kata dari al-miskin jamaknya al- masiikin. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian fakir dan miskin. Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap 55
untuk memenuhi sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, yang dimaksud de- ngan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungannya. Misalnya, mereka yang menjadi seseorang memerlukan uang Rp.10.000,00 untuk kehidupannya dalam satu hari, tetapi ia hanya memiliki Rp.1.000,00 atau Rp.2.000,00 saja. kebutuhan hidup Adapun yang dimaksud dengan miskin oleh ketiga imam tersebut adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, seseorang memerlukan Rp. 10.000 tetapi hanya memiliki Rp.7.000,00 atau Rp.8.000,00 saja. Pendapat para Imam di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan K. Abdul Barie Sho'im. Bahkan menyebut kelompok sebagaimana dimaksud penjelasan para Imam di atas termasuk kelompok miskin secara kultural dan struktural. Secara kultural seseorang adalah miskin baik secara ekonomi, pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor intern pribadi orang tersebut. Sedang miskin secara struktural dipengaruhi oleh faktor ekstern, yang menjadikan dirinya "dimiskinkan". faktor luar 2. Amil Zakat Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan zakat, seperti pengumpul zakat, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung,dan pembagi harta zakat. Allah SWT memberi imbalan 56
kepada orang yaog mengurus zakat dari harta zakat itu. Syarat-syarat amil zakat antara lain adalah: a) Muslim. b) Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. c) Jujur ( dapat dipercaya). d) Dapat memahami hukum-hukum zakat. e) Sanggup memikul tugas sebagai amil. f) Menurut sebagian ulama amil zakat harus laki- laki. Sebagian ulama juga mengharuskan amil zakat itu orang merdeka, bukan hamba sahaya. 3. Muallaf Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslim, atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. Para fuqaha membedakan mualaf ke dalam dua golongan, yaitu mualaf muslim dan mualaf kafir. Menurut fuqaha, mualaf muslim ada lima macam, yaitu: a) Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim. Dengan pemberian zakat, diharapkan tandingannya, yaitu orang kafir, akan masuk Islam. b) Para pemuka muslim yang lemah iman, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Dengan pemberian zakat, diharapkan bertambah ketetapan hati dan kekuatan iman mereka agar mereka rela berjihad. 57
58 c) Kelompok kaum muslim yang berada di benteng- benteng dan di daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Mereka memperoleh bagian zakat dengan harapan agar mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslim lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh. d) Golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak serta zakat dan menariknya dari orang-orang tidak mau menyerahkan zakatnya, kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka. yang e) Orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah keyakinannya terhadap Islam. Az-Zuhri (ahli usul dan fikih) pernah ditanya tentang siapa yang masuk golongan mualaf ini. Dia menjawab, "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam." la ditanya lagi: "Walau mereka tergolong kaya?" la menjawab, "Ya, walaupun mereka tergolong orang-orang berada." Adapun mualaf kafir ada dua golongan, yaitu : a) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik dari keluarga maupun kelompoknya . b) Golongan kejahatannya. ini dimasukkan ke dalam kelompok Mereka mustakhiq dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan unta kepada Abu Suf- yan, Safwan bin Umayyah, dan Uyainah; Nabi SAW juga pernah memberikan sebagian harta rampasan Hunain (Perang Hunain) kepada Alqamah. yang dikhawatirkan Para ulama, terutama ulama mazhab yang empat, berbeda pendapat mengenai pemberian zakat kepada mualaf kafir. Ulama Mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat, mereka boleh diberi zakat agar mereka
tertarik kepada Islam. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada mualaf muslim dan mualaf musyrik/kafir. Sedangkan menurut ulama Maz- hab Hanafi dan Syafi'i, tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir, baik untuk membujuk hatinya agar tertarik kepada Islam maupun untuk alasan lainnya. Pemberian zakat kepada mereka pada masa awal Islam disebabkan umat Islam sangat sedikit sementara yang memusuhi Islam sangat banyak. Setelah Islam dan umatnya dimuliakan Allah SWT maka tidak perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada lagi khalifah yang memberikan zakat kepada mereka. Mengenai hal ini, Khalifah Umar bin Khattab berkata: "Kita tidak perlu lagi memberi sesuatu untuk menarik orang masuk Islam, barangsiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan barangsiapa yang ingin kafir, kafirlah." Para ulama juga berbeda pendapat mengenai eksistensi (keberadaan) mualaf sepeninggal Rasulullah SAW Imam Malik berpendapat bahwa hak mualaf telah gugur setelah Islam tersebar luas dan kuat. Sementara jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Mazhab Maliki, ber- pendapat bahwa hukum mualaf itu tidak gugur; para tetap boleh diberi zakat bila keadaan mualaf menghendaki. .Ulama Mazhab Hanafi dan 4. Budak Golongan ini mencakup budak mukattab dan budak biasa. Budak mukattab adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak mukattab dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya. 59
5. Al-Gharim tidak mampu membayarnya Al-Gharimin antara lain adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, sehingga harus membayarnya sampai hartanya habis, dan orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang- pedagang kecil yang meminjam modal usaha dari rentenir: Orang-orang semacam ini dapat diberi zakat untuk mengembalikan seluruh utangnya dan untuk modal usaha selanjutnya agar ia bebas dari lintah darat dan mempunyai pekerjaan baru. Orang yang berutang dan 6. Sabilillah yang Jumhur ulama berpendapat bahwa dimaksud dengan sabilillah adalah berperang. Adapun orang yang memperoleh bagian sabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang melaku- kan ibadah haji termasuk golongan sabilillah dan ada pula yang mengatakan bahwa para pelajar dan santri termasuk ke dalam golongan ini. Sabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah SWT .Oleh karena itu setiap orang yang berusaha taat kepada Allah SWT dan menjalankan kebajikan dapat dimasukkan dalam sabilillah. Bagian zakat yang diperoleh sabili"ah diharapkan dapat dipergunakan untuk : a) Peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah. 60
7. b) Peningkatan pengetahuan kader-kader Islam. c) Peningkatan bangunan-bangunan fisik keagamaan, seperti masjid dan madrasah. d) Penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, seperti kiai, guru agama, dan mubalig, yang belum mendapatkannya dari lembaga resmi maupun swasta. e) Penyelenggaraan kewiraswastaan. kursus keterampilan f) Penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan. g) Pusat- pusat rehabilitasi. Ibnu Sabil Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal di jalan boleh diberi sebagian dari zakat sekedar dapat mencukupi keperluannya selama perjalanan kembali, sekalipun musafir itu adalah orang kaya di negerinya. Dalam hal ini, para ulama mensyaratkan perjalanan itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai "perjalanan mubah" (perjalanan yang tidak bersifat wajib), mereka berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa orang yang melakukan perjalanan mubah pun boleh menerima zakat. Bahkan menurut ulama Mazhab Syafi'i, orang yang bertamasya atau melancong pun boleh menerima zakat. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat hanyalah musafir yang berada di negeri orang. Jika ia berada di negerinya sendiri, ia tidak boleh menerima zakat. Apabila ibnu sabil dengan kriteria seperti tersebut di atas sekarang sudah tidak ada lagi, maka bagiannya menurut ijtihad para ulama dapat dimanfaatkan untuk : dan 61
a) Mengirimkan mahasiswa ke luar negeri b) c) Mengirimkan utusan ke konferensi. d) Menyediakan pondokan. e) Memperbaiki jalan umum atau kelancaran lalu Ekspedisi ilmiah. f) lintas. Membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak yatim. E. AMIL ZAKAT Dari beberapa tulisan para ahli fiqh disebutkan bahwa wajib bagi para imam atau penguasa untuk mengirim atau membentuk petugas yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Dan ini merupakan hal yang masyhur. Hal ini cukup sebagai bukti dan menandakan keberadan amil zakat adalah wajib adanya. Juga tentang persyaratan seseorang menjadi amil zakat. Tentang keberadaan amil zakat dan persyaratannya tidak ada perbedaan dengan konsep "Zakat Kita". Perbedaan hanya terletak pada kewajiban muzakki menyalurkan zakat melalui amil dan sahnya zakat bila dikelola amil zakat. telah banyak disebutkan Menurut konsep "Zakat Kita" memandang bahwa zakat harus diserahkan pengelolaannya kepada Amil zakat yang memenuhi syarat sebagai amil zakat yang terpercaya, bertanggung jawab. Lebih jauh lagi menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan muzakki dan dikelola serta di tasarrufkan sendiri bukan disebut dengan zakat bila tidak melalui amil zakat. Tidak sah hukumnya sebagai zakat dan hanya disebut sebagai shadaqah saja. ini didasarkan pada argumentasi sesuai dengan firman Allah dalam surat At- ayat 60. Ayat tersebut secara jelas delapan asnaf yang berhak menerima Pandangan 62
bagian dari hasil penarikan zakat. Salah satu dari delapan asnaf tersebut adalah amil zakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Artinya amil menerima bagian zakat setelah menyelesaikan tugasnya, bukan kelompoknya para fuqoro', masakin, riqob, gharim dan seterusnya sebagaimana isi ayat tersebut. Keberadaan amil adalah mutlak sebagai bagian dari sistem zakat, tanpa amil maka tidak ada zakat. Argumentasi tersebut dipertegas dengan surat At- Taubah ayat 103: َكَتلاَص َََّنِإ ْمِهْيَلَع ِلَصَو اَ ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ٌمْيِلَع ٌعْيَِسَ ُه َََّللاَو ْمَُلِ ٌنَكَس ِبِ ْمِهْي ِكَزُ تَو ْمُهُر ِهَطُت اةَقَدَص "Pungutlah dari harta kekayaan mereka sebagai shadaqah (zakat) yang mana akan mensucikan harta mereka dan mensucikan pula jiwa mereka dengannya. Dan berdoalah (hai amil) atas mereka, karena doamu atas mereka menja- dikan ketentraman hati mereka. Sedang Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Yang menjadi subjek pembahasan adalah kalimat "khudz min amwaalihim" firman tersebut dalam bentuk amr atau perintah (instruksi) yang berarti wujub yaitu keharusan. Tidak ada qarinah yang menyimpang dari pengertian wujub atau keharusan tersebut seperti lil ibahah, lin nadbi atau yang lain. Karena itu pengertian ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu dipungut oleh amil dan amil zakat itu harus benar-benar ada terlebih dahulu. Keberadaan amil zakat menjadi mutlak adanya. Pandangan ini diperkuat pula dengan hadist yang termaktub dalam Shahih Bukhari Juz 1: 63
ِهْيِفَو َثْيِدَلحا َرَكَذَف .ِنَامَيلا َلىا ااذَاعُم َثَعَ ب ُّ ِبَِّنلا َّنَا( سَبا َا ُنْبا ْنَع َّدَُتََف ْمِهِئَايَنْغَا ْنِم ُذَخْؤُ ت ْمِِلَِاوْمَا ِفى اةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضََتَْفِدَق َالله َََّنِا : َىِرَاخُبْلِل ُظْفًّلاَو ،ِهْيَلَع ٌقفَتُم ) ْمِهِئَارَقُ ف ِفى "Riwayat dari Abni Abbas Ra, katanya: Rosulullah SAW telah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal (ketika akan ber- tugas ke Yaman) demikian: ".....sesungguhnya Allah SWT benar-benar telah memfardlukan shadaqah (yang dimaksud adalah zakat) yaitu dengan dipungut dari orang- orang mampu atau aghniya' diantara mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir atau fuqara' dari mereka" Kalimat "tu'khadzu min aghniyaaihim" dan "fa turaddu ilaa fuqaraaihim", walau bentuk kalimatnya merupakan kalam khabar, kalimat berita biasa, mabni majhul pula, tetapi maknanya sangat jelas menandaskan itu harus dipungut dan kemudian bahwa dikembalikan atau dibagikan kepada fakir. Sehingga menjadi fardlu atas muzakki untuk mengeluarkan zakat fardlunya dengan perhitungan yang benar dan penuh keihlasan, bebas dari segala macam khillah dan tipu daya, bukan karena ingin orang menjadi dermawan atau dianggap mempunyai belas kasihan. Selain itu dengan diwajibkannya muzakki menyalurkan melalui amil zakat tidak meratanya akan meminimalisir pembagian itu Selain delapan kepada menghindarkan pula unsur riya', atau zakat karena ada unsur promosi atau unsur politis lainnya. zakat kemungkinan asnaf. Penegasan lebih lanjut sebagaimana hadist yang menerangkan tentang tindakan keras yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar kepada orang yang membangkang membayar tersebut menggambarkan semangat dan tekad Abu Bakar untuk menegakkan fardlu zakat. zakat. Hadist 64
BAB III BAPELURZAM DAN PERKEMBANGANNYA A. Sejarah Pembentukan Pada mulanya gerakan zakat di kalangan persyarikatan Muhammadiyah Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya pada tahun 1978 yang tertuang dalam program kerja pada Bab VI pasal 8 ayat 5 - 7 yang secara jelas menegaskan gerakan zakat Muhammadiyah. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1979 atau 28 Rajab 1399 H, PP Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 02/P.P/1979 tentang Instruksi Melaksanakan Gerakan Zakat Muhammadiyah. Di dalam Surat Keputusan tersebut selain tertuang macam-macam ketentuan zakat, juga menegaskan bahwa nama resmi Amil zakat Muhammadiyah adalah "Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah". Surat Keputusan juga tidak memberi keharusan mengakronimkan Amil zakat Muhammadiyah. digalakkan semenjak Surat Keputusan tersebut kemudian disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang penyelenggaraan Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah yang dikeluar 65
kan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J-4/039/1979. Menanggapi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muham- madiyah tersebut, maka pada bulan Juli 1979 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal mengadakan rapat pleno guna membahasnya. Dari hasil keputusan rapat pleno menunjuk K. Abdul Barie Sho'im sebagai Ketua Amiliin Zakat Muham madiyah Kendal. Nama dari ini disepakati bernama BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah). Pleno juga mensepakati penggunaan metode zakat yang ditulis oleh K. Abdul Barie Sho'im dalam risalah Pedoman Kebijaksanaan Zakat. lembaga Amiliin zakat Keputusan rapat pleno secara resmi dituangkan melalui Surat Tugas No. A.1/91/1979 tertanggal 10 Juni 1979 M atau 15 Sya'ban 1399 H. Tahun pertama tugas BAPELURZAM baru bisa berlangsung di Weleri dan Boja dengan hasil zakat sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bulan Juni 1980 PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menerbitkan Juklak Gerakan Zakat Muham- madiyah nomor J-3/118/1980 tertanggal 3 Juni 1980 atau 19 Rajab 1400 H. Dimana isi Juklak tersebut tidak jauh berbeda dengan Juklak tahun 1979. Selama BAPELURZAM menjalankan tugasnya, perbedaan pendapat tentang pedoman zakat PDM Kendal kembali menge- muka. Hal ini karena sebagian warga masih memegang pendapat dan dasar hukum yang berbeda dengan konsep K. Abdul Barie Sho'im yang tertuang dalam risalah Pedoman Kebijaksanaan Zakat. Sebagian yang lain meminta diberikan penjelasan yang risalah Pedoman Kebijaksanaan Zakat tersebut. lebih detail tentang Untuk menjembatani hal tersebut dan untuk lebih mem- perjelas persoalan, maka K. Abdul Barie Sho'im selaku Ketua BAPELURZAM meminta untuk kepada menyelenggarakan sidang Lajnah Majelis Tarjih PDM Kendal. Atas permintaan tersebut, maka Sidang Lajnah Majelis Tarjih PDM Kendal 66
diselenggarakan. Sidang tersebut berlangsung pada tanggal 5- 6 Juli 1980 di Weleri dengan acara khusus membahas relevansi dipergunakan BAPELURZAM PDM Kendal dengan syari'at zakat yang berdasarkan al-qur'an dan hadist secara rinci hingga tuntas. aturan-aturan zakat yang Setelah melalui diskusi yang panjang dengan penjelasan dan argumentasi yang diberikan, pada akhirnya sidang menerima risalah zakat tersebut dan mengamanatkan kepada Ketua BAPELURZAM PDM Kendal (K. Abdul Barie Sho'im) untuk menyusun buku pedoman sebagai Buku Guru Lengkap bagi Mubaligh dan Amilin zakat Muhammadiyah. Buku tersebut kemudian dikenal dengan "Zakat Kita" dan dipergunakan sebagai pedoman BAPELURZAM hingga saat ini. B. Tata Kerja Tata kerja BAPELURZAM mengikuti ketentuan yang persyarikatan termaktub Muhammadiyah yaitu : Kitab Zakat, kumpulan qoror Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dalam beberapa ketetapan (direnovasi) Keputusan-keputusan Sidang Tarjih baru PWM dan PPM (dimodivikasikan) Keputusan atau Program Kerja Muktamar 40 tentang Gerakan Zakat SK PPM No. 02/PP/1979 tentang Realisasi Gerakan Zakat Mu- hammadiyah Juklak BPUZ PPM Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J- 4/039/1979 Juklak BPUZ PPM Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J- 3/118/1980 Pedoman praktis BAPELURZAM PDM Kendal 1979 Aturan-aturan teknis oleh BAPELURZAM masing-masing Ca- bang dalam PDM Kendal. 67
Di dalam Juklak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah tahun 1979 dan 1980 dijelaskan secara detail tata kerja Amil zakat yang mulai bekerja pada bulan Jumadil Akhir hingga Dzulhijjah. Adapun urutan tata kerja sebagai berikut : 1. Bulan Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'aban dipergunakan untuk membentuk BAPELURZAM dari tingkat Daerah hingga Ranting. 2. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan Amil melakukan sosi- alisasi. 3. Akhir bulan Ramadhan zakat fithrah dibagikan. 4. Awal bulan Syawal dilakukan penarikan zakat Amwaal. 5. Bulan Dzulqa'dah distribusi zakat Amwaal. 6. Akhir bulan Dzulhijjah BAPELURZAM membuat laporan. Urutan tata kerja tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembentukan BAPELURZAM Pada dasarnya pembentukan BAPELURZAM menggu- nakan ketentuan dari PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tahun 1979 dan 1980. BAPELURZAM dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang. Dimulai dari Surat Tugas atau Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah atau Cabang pada bulan Jumadil Akhir atau Rajab. Isi surat tersebut meminta kepada anggota persyarikatan yang mampu, mau dan bersemangat dan terpercaya untuk membentuk atau memimpin Amilin (BAPELURZAM) dengan tugas khusus mensukseskan realisasi gerakan zakat tahun bersangkutan. Sejak tahun 1979, kepengurusan BAPELUR- ZAM dibentuk untuk masa satu tahun atau masa kerja BAPELURZAM dimulai pada bulan Rajab sampai bulan Dzulhijjah. Namun sejak tahun 2002 atau periode Mukta- mar 44, kepengurusan BAPELURZAM dibentuk untuk masa 5 tahun sesuai periode Muktamar. 68
juga diikuti dengan tersebut penyerahan dokumen tentang BAPELURZAM dan buku pedoman "Zakat Kita" untuk dijadikan pedoman secara disiplin dan bukan untuk mengambil kebijakan yang menyimpang, kecuali sudah mendapat ijin dari PDM Kendal. Surat Perintah BAPELURZAM dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang dimana keanggotaannya direkrut dari berbagai elemen seperti tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, Majelis atau Bagian, Lembaga, Badan, Ortom dan anggota Muham- madiyah sesuai tingkatan masing-masing (PDM, PCM dan PRM). Mekanisme rekrutmen ini dikarenakan BAPELURZAM adalah gerakan terpadu yang harus didukung dan di- sukseskan oleh seluruh kekuatan yang ada. Dan oleh karena itu pula tidak diperbolehkan ada Amilin tandingan BAPELURZAM dengan alasan apapun. Susunan kepengurusan BAPELURZAM minimal terdiri dari 5 orang yaitu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Namun dalam perkem -bangannya jumlah Amil BAPELURZAM menyesuaikan dengan kebutuhan. Kepengurusan tersebut dibantu oleh tenaga operasional sebagai petugas lapangan yang jumlahnya menyesuaikan dengan wilayah kerja. Susunan kepengurusan BAPELURZAM Daerah dan kepengurusan BAPELURZAM Cabang terdapat perbedaan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah susunan kepengurusan terbentuk, Ketua BAPELURZAM menyusun konsep program kerja dan schedule kerja yang efektif. Program kerja ini disahkan melalui rapat Amilin dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah di tingkat bersang- kutan. Isi dari program kerja ini harus dijelaskan secara mendalam kepada Amilin hingga ke petugas lapangan pemungut zakat yang akan berhadapan langsung dengan para calon Muzakki. Bahkan pada awal terbentuknya 69
BAPELURZAM (tahun 1979), petugas lapangan pemungut zakat adalah tokoh masyarakat dan ulama. Adapun tugas BAPELURZAM antara lain : a. Menyelenggarakan dan penataran, pengajian khusus tentang zakat bagi personalia Amilin, simpatisan Muhammadiyah kepada warga dan terutama kepada calon Muzakki. penyuluhan b. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah anggota dan simpatisan. Amilin harus aktif dalam tugasnya sebagai Amilin, artinya Amilin tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu penyerahan zakat dari muzajjin, dibelakang meja. Amilin yang tidak aktif tidak berhak menerima haknya sebagai Amilin, dan tergolong Amilin yang tidak bertanggung jawab dan tidak amanat. c. Menjelaskan semua informasi tentang Zakat, BAPELUR- ZAM, sistem kerjanya dan sifat tajdid pemikiran serta operasionalnya. Pada tahap perintisan, sebaiknya mendayagunakan tenaga senior Persyarikatan dan tokoh yang wibawa d. Memungut zakat secara sungguh-sungguh, cermat, sopan santun dan mendo'akan Muzakki e. Pimpinan atau ketua BAPELURZAM harus memantau secara cermat kegiatan anggotanya dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan bila terjadi penyimpangan (PDM Kendal: 1999). 2. Sosialisasi Gerakan Zakat Amwaal Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Dilaksanakan melalui pengajian rutin, khutbah (Jum'at, acara insidental), arisan, pengajian bulan Ramadhan, Pengajian Ta'jilan sebelum berbuka puasa dan di segala kesempatan yang memungkinkan. BAPELURZAM dan petugas operasional harus memberi tuntunan sejelas- 70
jelasnya tentang cara menghitung zakat agar mendapat hasil yang tepat. Sosialisasi ini dilakukan oleh para Mubaligh- Mubalighat Muhammadiyah, ustadz dan Amil yang diberi mandat. Sosialisasi akan lebih berhasil dengan melibatkan pejabat pemerintah (Carik, Lurah, Camat dan sebagainya) dan tokoh masyarakat berbagai golongan. Tentunya mereka terlebih dahulu harus memahami tuntunan zakat. juga dilakukan dengan menerbitkan edaran kepada masyarakat Muslim. Di dalam edaran jadwal tersebut termaktub beberapa ketentuan dan pelaksanaan zakat. Pada masa sosialisasi ini pula, BAPELURZAM mendata calon Muzakki dalam daftar calon Muzakki. Daftar calon Muzakki ini diperoleh dari hasil observasi maupun informasi dari warga Muhammadiyah setempat. Sosialisasi Bersamaan dengan sosialisasi, pada bulan Ramadhan akhir BAPELURZAM menarik zakat fithrah dan membagikan kepada yang berhak. Efektif pelaksanaan menarik dan mendistribusikan zakat fithrah pada tanggal 28,29 dan 30 Ramadhan (menyesuaikan waktu sholat Idul Fithri). 3. Penarikan Zakat Amwaal Setelah BAPELURZAM melaporkan kegiatan zakat fithrah, segera melakukan penarikan atau pemungutan zakat Amwaal. Amil BAPELURZAM tidak menunggu jawaban dari Muzakki atas surat edaran yang telah disampaikan sebelumnya. Amil bertanggung jawab untuk mendatangi door to door ke Muzakki. Demikian halnya juga bagi Muzakki, tidak perlu mengundang balik Amil. Bila sampai bulan akhir Syawal, zakat Amwaal belum dipungut juga, Muzakki dapat menyerahkannya ke Amil. Pada saat penarikan, Muzakki juga menyerahkan usulan daftar Mustahiq yang diharapkan (secara pribadi) 71
dapat menerima zakatnya. BAPELURZAM memang mem- berikan hak dan kewenangan kepada Muzakki untuk turut menentukan Mustahiq yang akan menerima zakatnya. Dan biasanya Mustahiq ini adalah kelompok fakir miskin yang berada di lingkungan sekitar Muzakki. Metode ini dilakukan oleh BAPELURZAM guna membantu mempermudah amilin zakat menentukan Mustahiq. Namun usulan dari Muzakki tersebut tidak bersifat mutlak dan mengikat karena penyaluran juga melalui Musyawarah. zakat oleh BAPELURZAM 4. Distribusi Zakat Amwaal Pada saat mendistribusikan hasil zakat BAPELURZAM mengadakan rapat atau musyawarah pleno yang terdiri dari tiga unsur yaitu personalia BAPELURZAM, pimpinan persyarikatan dan ulama atau tokoh masyarakat. Tujuan dari musyawarah ini adalah menentukan Mustahiq, proporsi untuk persyarikatan dan Amil. Adapun keten- tuannya sebagai berikut: a. Hak pengelola hasil penarikan zakat oleh Amilin atasan (PDM, PWM dan PP) adalah 15% dari seluruh penarikan dalam satu PCM yang harus dikirim melalui PDM. Selanjutnya BAPELURZAM Daerah membagi dengan ketentuan 10% untuk PDM, 3% untuk PWM dan 2% untuk PP. Ketentuan ini berlaku tetap dan tidak bisa dirubah oleh kemufakatan tingkat Cabang. b. Hak kelola yang dimiliki oleh BAPELURZAM Cabang adalah 85%. Untuk memudahkan tasharrufnya dibulatkan menjadi 100% c. Hasil kelola yang dimiliki BAPELURZAM Cabang dibagikan kepada 8 kelompok (al ashnafus tsamaniyah, sesuai At-Taubah 60).Untuk memudahkan distribusi, Mustahiq dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu : 1) Kelompok Dhuafa' a) Fakir 72
b) Miskin c) Gharimin (orang yang terlilit hutang) d) Riqab (untuk memerdekakan budak) e) Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal) 2) Kelompok Sabilillah a) Amil b) Muallaf c) Fisabilillah (untuk jalan Allah) d. Dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi normal, kedua kelompok besar dianggap seimbang, sama-sama penting, tidak ada yang lebih atau kurang. Karena itu masing-masing memperoleh 50%. Namun bila kondisi darurat seperti bencana alam, maka dapat diambil kebijakan untuk kelompok dhuafa' 90% dan kelompok sabilillah 10%. Sebaliknya bila untuk menyelamatkan tanah menghadapi salibiyah, maka sabilillah 80% dan dhuafa' 20%. e. Bagian 50% kelompok sabilillah di atas dipergunakan untuk Amil operasional (sebagai BAPELURZAM Cabang bidang administrasi, akomodasi, konsumsi, sewa, ongkos atau upah, honorarium Amil, dsb yang rasional). Sisa 40% diberikan kepada muallaf dan sabilillah yang keseluruhannya dikelola oleh PCM. f. Untuk kelompok dhuafa' disesuaikan dengan tujuan sosial, maka 10% ganti pemerataan kesejahteraan dan tasharrufnya diatur sebagai berikut : a. Bila kondisi ekonomi normal, maka dhuafa' konsumtif 30% dan untuk dhuafa' produktif 70% b. Bila keadaan darurat, untuk dhuafa' konsumtif 70% dan untuk dhuafa' produktif 30% c. Dalam kondisi normal dan mungkin tuntutan Muzakki, untuk dhuafa' konsumtif maksimal 50% 73
d. Tasharruf bagi dhuafa' konsumtif yang diberikan langsung kepada fakir miskin konsumtif adalah uang atau bahan makanan. Pembagian ini dapat diklasifikasikan misalnya Kelas A Rp.5.000,00; Kelas B Rp.7.500,00 dan seterusnya. e. Tasharruf bagi dhuafa' produktif yang diberikan kepada fakir miskin produktif adalah uang modal dengan kerja atau keahliannya. ini menggunakan model revolving fund (dana bergulir tanpa bunga) berjangka waktu 12 bulan. Pemba- yaran dimulai pada bulan ketiga (10 kali pem- bayaran) hingga lunas. Setelah lunas, dana ini lain dan kemudian diberikan kepada dhuafa' demikian kerja BAPELURZAM selesai pada bulan Dzulhijjah, maka segala urusan terkait dengan modal kerja tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Majelis atau Bagian Ekonomi. Seluruh mekanisme ini berlaku untuk semua tingkatan BAPELURZAM di PDM, PWM dan PP Muhammadiyah (PDM Kendal: 1999). alat Pemberian produksi sesuai uang modal seterusnya. Setelah masa 5. Laporan Seluruh BAPELURZAM baik di tingkat Daerah, Cabang maupun Ranting menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masing-masing Untuk BAPELURZAM tingkat Daerah laporan diberikan kepada PDM, PCM se Daerah, PWM dan PP beserta uang hak kelolanya. Bagi BAPELURZAM tingkat Cabang memberikan laporan kepada PCM, PRM se Cabang, BAPELURZAM Daerah, PDM, Muzakki dan LPPKM-PDM. pemberi mandat. Laporan disusun berdasarkan program kerja yang telah disusun BAPELURZAM di awal pembentukannya. Untuk BAPELURZAM Daerah, di dalam laporannya menampilkan data dari seluruh PCM yang berisi jumlah 74
Muzakki, jumlah pemasukan zakat amwaal, alokasi untuk PDM, PWM dan PPM. Laporan juga menampilkan tasarruf zakat amwaal yang diterima PDM kepada Mustahiq beserta nominal angkanya. Sedangkan untuk BAPELURZAM Cabang, laporan disusun lebih lengkap dengan menampilkan daftar nama Muzakki, asal Ranting dan jumlah amwaal. Di dalam laporannya tasarruf zakat kepada Mustahiq dan nominal amwaal yang diserahkan kepada PDM, PWM dan PPM. juga ditampilkan C. Perkembangan Semenjak tahun 1979 hingga tahun 2002 yang lalu (24 periode kepengurusan) keberadaan BAPELURZAM terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari jumlah Muzakki dan perolehan zakat amwaal yang dikelola. tahun 1979, BAPELURZAM baru Pada awal berdirinya terbentuk di Weleri dan Boja. Perkembangan terbentuknya BAPELURZAM seiring dengan terbentuknya PCM di beberapa Kecamatan di Kendal. Hingga saat ini dari 17 PCM di Kendal, semuanya telah memiliki BAPELURZAM. Pada mulanya gerakan zakat BAPELURZAM hanya terbatas di kalangan warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan berikutnya banyak simpatisan Muhammadiyah yang zakat amwaalnya melalui BAPELURZAM, bahkan beberapa tahun terakhir banyak kaum Muslim non-Muhammadiyah zakat amwaalnya ke BAPELURZAM. Data konkret di lokasi penelitian memang tidak semuanya diketemukan, karena BAPELURZAM tidak membuat daftar klasifikasi Muzakki berdasar asal or- ganisasi. Data yang cukup lengkap hanya diperoleh dari PCM Weleri. Dari data tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2002 (periode 1422 H) terdapat 45 orang Muzakki non- Muhammadiyah yang menyerahkan zakat amwaalnya ke BAPELURZAM. turut menyerahkan yang menyerahkan 75
Prestasi yang ditunjukkan BAPELURZAM Kendal sejak tahun 1979 ternyata mendapat respon positif dari beberapa kalangan. Bahkan progress report yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar ke 41 tahun 1985 di Surakarta menerangkan bahwa BAPELURZAM Kendal dari tahun 1979 - 1984 dinilai sangat sukses dan mengesankan sekali karena dikelola dengan open management yang baik. Fenomena tersebut ternyata menarik perhatian banyak kalangan untuk melihat dari dekat aktivitas BAPELURZAM Kendal. Beberapa Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY telah melakukan studi banding yang dilakukan sejak tahun 1986 hingga saat ini. Beberapa Pimpinan Cabang Muhammadiyah serta amal usaha Muhammadiyah seperti Perguruan Tinggi juga telah melakukan hal yang sama. Demikian sebaliknya, beberapa Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga mengundang BAPELURZAM Kendal untuk melakukan sosialisasi di daerahnya. Dari hasil dari studi banding maupun sosialisasi tersebut, beberapa daerah telah menerapkan konsep dan pengelolaan zakat sebagaimana dilakukan oleh BAPELURZAM. Seiring dengan perkembangan yang menggembirakan tersebut, masih persyarikatan Muhammadiyah yang belum bisa menerima ijtihad dan konsep "Zakat Kita" karena adanya perbedaan pemahaman dan zakat. Guna pandangan dalam memahami dalil-dalil mempertegas posisi dan pandangan masing-masing kalangan yang berbeda pendapat tersebut, maka Musyawarah Majelis Tarjih PWM Jateng ke-1 tahun 1994 secara khusus membahas kajian hukum Islam tentang zakat ini. Namun perbedaan pendapat tersebut, oleh sebagian kalangan di luar Kendal, tetap menjadi polemik yang berkepanjangan hingga saat ini. banyak kalangan di Perkembangan BAPELURZAM selama 24 periode sejak tahun 1979 hingga 2002 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Baik dari aspek peningkatan jumlah Muzakki, harta zakat yang terkumpul dan ditasarrufkan oleh 76
BAPELURZAM maupun manfaat yang bisa dirasakan oleh Mustahiq. Salah satu manfaat yang dirasakan terutama bagi kelompok masakin (dhuafa' produktif). Dana yang terkumpul dari zakat disalurkan melalui PCM Majelis Ekonomi dalam Program KBU (Kredit Bina Usaha) guna membantu kelompok ini sekaligus membina peningkatan kesejahteraan dhuafa' dengan sistem modal bergulir tanpa bunga diangsur 10 (sepuluh) kali. Sedangkan pembagian zakat amwaal yang lain dirasakan manfaatnya oleh hampir seluruh organisasi otonom di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dan amal usaha, terutama perguruan Muhammadiyah yang mengelola sekolah dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. Selain itu juga ditasarrufkan untuk kepentingan Dakwah dan proyek syiar Islam seperti Masjid dan Musholla yang dikelola oleh warga Muhammadiyah. D. Problematika Seiring dengan perkembangan BAPELURZAM sejak tahun 1979 terdapat beberapa problematika yang dihadapi. Problematika tersebut satu sisi pada aspek substansi ijtihad dan sisi yang lain pada persoalan teknis management BAPELURZAM. Problematika tersebut antara lain : 1. Hasil ijtihad PDM Kendal tentang zakat kita belum semuanya dipahami dan diterima oleh sebagian ulama di lingkungan Majelis Tarjih Jawa Tengah. Bila ditinjau dari aspek pemahaman agama, ijtihad zakat bukan hal yang tentang populer pelaksanaan zakat tidak beranjak dari pemahaman Kitab dan pemahaman Mufasir abad pertengahan perkembangan Islam yang dianggap cukup kuat. Sikap Majelis Tarjih dengan memberikan kelonggaran sebenarnya merupakan refleksi atas sikap kehati-hatian. Dari hasil interview dan diskusi yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung, secara implisit beberapa kalangan baik akademisi, ulama karena selama ini pemahaman 77
maupun Pimpinan Muhammadiyah bisa menerima hasil ijtihad. Namun kemudian kendala kembali muncul karena persoalan perbedaan pendapat dan penafsiran atas teks ajaran agama yang tidak bisa dipaksa untuk sama. 2. Belum adanya rujukan yang lebih jelas dan mendetail baik dari Al-Qur'an maupun Hadist untuk memperkuat ijtihad. Persoalan ini merupakan rangkaian dari problematika yang rujukan yang dikemukakan dan pertama. Beberapa dituangkan dalam buku pedoman "Zakat Kita" belum sepenuhnya memberikan argumentasi yang kuat. Selain itu lebih mendetail dengan keterangan-keterangan yang realita argumentasi mengajukan perkembangan zaman belum sepenuhnya terakomodir. Buku pedoman "Zakat Kita" sejak diterbitkan tahun 1979 belum pula mengalami revisi dan pernyempurnaan. berdasarkan 3. Masih ditemukannya sebagian kecil Muzakki yang mentasarrufkan sendiri separoh dari zakatnya dan separoh sisanya ditasarrufkan melalui BAPELURZAM. Bila merujuk pada data penelitian bahwa 80% responden Muzakki menyatakan bahwa zakat yang benar adalah dipungut oleh Amil dan bukan didistribusikan sendiri oleh Muzakki, maka problematika ini ada benarnya (kuesioner no.1). Artinya masih ada 20% Muzakki yang mendistribusikan sendiri zakatnya. Menurut keterangan yang dihimpun dari amilin zakat upaya membangun kesadaran pada gerakan zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman "Zakat Kita" memang tidak bisa 100% langsung diterapkan. Ada idiom yang menarik dari amilin zakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan syari'at zakat menisbatkan pada metode pelaksanaan syari'at shalat. Di dalam shalat sering dikenal dengan istilah Rubuh-rubuh Gedhang (bahasa jawa) yang artinya "ikut-ikutan dulu". Artinya dalam pengamalan tahap dan proses yang syari'at melalui beberapa BAPELURZAM menyatakan bahwa 78
berlangsung tidak sekaligus. Demikian halnya dengan pelaksanaan syari'at zakat ini. 4. Belum terselenggaranya pembinaan Mustahiq yang diarahkan pada hal produktif dalam berbagai bentuk usaha yang tepat guna. Zakat yang ditasarrufkan kepada dhuafa' produktif, yang kemudian dikelola oleh Majelis Ekonomi, ternyata tidak sepenuhnya diikuti dengan instrumen monitoring dan pembinaan pada usaha yang tepat guna. Kondisi ini memang sangat disayangkan oleh Pimpinan Cabang dan Daerah Muhammadiyah di Kendal. Lemahnya pembinaan dan monitoring ditengarai karena kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menggerakkan usaha ekonomi. Bila dana ini langsung diberikan kepada dhuafa' produktif, dikhawatirkan akan berubah fungsinya menjadi konsumtif. Sehingga beberapa ini, dana yang terkumpul di Majelis Ekonomi belum sepenuhnya dapat difungsikan sebagaimana mestinya. tahun terakhir 5. Masih lemahnya sistem pelatihan dan pembinaan yang di- lakukan Amilin zakat kepada mustahiq. Selama ini pelatihan bagi Amilin zakat hanya menggunakan satu buku pedoman yaitu buku pedoman "Zakat Kita" yang belum pernah mengalami revisi atau bahkan penambahan dalil- dalil yang memperkuat ijtihad. Selain itu pelatihan belum dipandang sebagai sebuah sistem untuk mempersiapkan calon-calon amil zakat dari generasi yang lebih muda. Tidak dimilikinya lisensi khusus menjadikan pelatihan kurang memiliki bobot dan diragukan kemampuan intelektualnya. Selain itu belum adanya pola pembinaan yang sehingga mampu menggerakkan kesadaran untuk mereka untuk me- ningkatkan kualitas kehidupan (terutama bagi dhuafa' kon- sumtif). Atau bahkan mampu mendorong mustahiq menjadi muzakki. intensif kepada mustahiq 79
Bila melihat pada masa kepengurusan 5 tahun, dapat cukup mampu menangani diasumsikan BAPELURZAM problematika di atas. Selain itu perlu meningkatkan eskalasi pemberdayaan persyarikatan seluruh Muhammadiyah untuk turut dalam gerakan zakat ini. kepada elemen 80
A. BAB IV BAPELURZAM SEBAGAI SISTEM PENDIDIKAN SADAR ZAKAT Ijtihad Zakat Dalam Perspektif Perubahan 1. Persoalan Historitas Pemahaman Persoalan pluralitas agama baru muncul ke permukaan jika memasuki wilayah historitas pema- haman, penafsiran dan bacaan umat Islam terha- dap normativitas dan advokasi ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata, pesan Al-Qur'an terkungkung atau terbe- lenggu oleh historitas pemahaman para mufasir (penafsir) dan juga historitas para pembacanya. Dalam arti bahwa pemahaman mereka tidak bisa terlepas sama sekali dari pengaruh situasi dan kon- disi yang melingkarinya. Pergumulan sosial politik, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kepentingan stabilitas keamanan dan pertahanan, kepentingan kelompok dan organisasi dan begitu seterusnya, ikut dan bahkan sangat mewarnai corak pemaham- an bacaan pilihan ayat dan penafsiran terhadap advokasi normativitas Al-Qur'an. 81
82 Bacaan, penafsiran dan pemahaman ayat- ayat Al-Qur'an yang diwarnai dan dipengaruhi oleh kondisi dan tantangan lokal, geografis, iklim, situasi sosial politik, sosial ekonomi, kepentingan kelom- pok, kepentingan organisasi dan begitu seterusnya, sesungguhnya jauh lebih rumit untuk dipecahkan. Kepentingan duniawi yang bercampur atau dicam- pur aduk dengan kepentingan ukhrawi atau ber- campurnya wilayah profanitas dan sakralitas men- jadi gulungan benang ruwet yang sulit dicari ujung pangkalnya. Dalam dataran historitas pemahaman Muslim terhadap ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an dalam ber- agama ternyata tersudut ke pinggir dan kurang populer. Pokok-pokok ajaran Al-Qur'an yang meng- garisbawahi perlunya saling mengakui adanya kese- lamatan dan kebenaran di luar diri dan kelompok ternyata kalah dan kurang populer dibanding deng- an penegasan perlunya mengambil sikap eksklusi- vitas dan pernyataan truth claim. Maka sikap yang perlu diambil kemudian adalah sikap dan keyakinan hidup yang beranggap- an dan berasumsi bahwa kebenaran itu memang ada, namun sayang hanya sebagian kecil dari kebe- naran tersebut yang dapat dipahami, diperoleh, di- nikmati oleh umat manusia. Sebagian dari kebe- naran itu tidak atau belum terjangkau oleh akal bu- di manusia, karena keterbatasan bahasa, akal pikir- an, budaya dan sebagainya. Sikap ini sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 109: َدَفْ نَ ت ْنَأ َلْبَ ق ُرْحَبْلا َدِفَنَل ِبَِر ِتاَمِلَكِل ااداَدِم ) ُرْحَبْلا َناَك ْوَل ْلُق ُتاَمِلَك اادَدَم ِهِلْثِِبِ اَنْ ئ ِج ْوَلَو ِبَِر (١٠٩
Katakanlah: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhan- ku, sungguh habislah air laut itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan air laut sebanyak itu pula" (Departemen Agama: 1992) Ayat ini sebenarnya cukup memberi inspirasi yang luar biasa dan tidak kenal batas, sekaligus mendorong umat manusia untuk berbuat yang ter- baik menurut ukuran periode sejarah yang dilalui- nya. Jika ayat tersebut dapat memberi secercah ke- benaran, maka kebenaran tersebut selalu dapat diuji. Tidak ada klaim atas kebenaran di sini, lan- taran semua kebenaran yang bisa dicapai oleh ma- nusia hanyalah kebenaran yang bersifat parsial, as- pektual dan fragmentaris karena kebenaran dengan begitu terus menerus digali, dibicarakan, diulang, didiskusikan, dikritisi dengan kepala dingin dan dimengerti secara arif. Artinya dengan besar hati harus berani memasuki diskursus kontemporer le- bih-lebih jika dikaitkan dengan problem ke-Indone- siaan. Oleh karena itu mendiskusikan kembali "aga- ma" menjadi suatu kebutuhan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada dasarnya dilihat sebagai se- perempat kepercayaan, simbol dan praktek-praktek ritual, yang didasarkan atas ide tentang yang sakral dan yang mempersatukan mereka yang percaya ke dalam suatu komunitas sosio-religius (Marshall: 1998). Agama juga dibedakan atas agama samawi dan agama duniawi. Agama samawi diyakini oleh pemeluknya bukan dari kultur (budaya) manusia. Tetapi setelah diterima, dipelajari, dipahami, dan 83
84 diamalkan, agama bahkan menjadi bagian penting dari kultur manusia. Prosesnya berjalan dua arah dan resiprokal (saling pengaruh mempengaruhi). Agama mempengaruhi dan membentuk kultur ma- nusia dan demikian sebaliknya kultur manusia mempengaruhi agama sehingga muncul keberaga- maan. Keberagamaan (religiousity) adalah bentuk pengamalan dan pengejawentahan nilai-nilai agama dalam hidup dan kehidupan seseorang atau seke- lompok orang. Banyak konsep yang muncul dari pe- mikir sosial tentang hal tersebut, sebut saja mi- salnya Gerhard Lenski (1961) menganalisa variasi orientasi agama terhadap soal-soal ekonomi politik. Max Weber (1989) dalam bukunya yang sangat ter- kenal "The Protestant ethic and the Spirit of Capita- lism" yang ditulis pada tahun 1905 tentang penga- ruh etika agama terhadap tingkah laku ekonomi. Sobari (1999) dalam bukunya "Kesalehan dan Ting- kah Laku Ekonomi" tentang peranan penting aga- ma dalam mewujudkan hubungan yang positif an- tara kesalehan dan perilaku ekonomi. Dengan pers- pektif ini, agama merupakan sistem sosio-kultural, yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi berbagai faktor manusiawi dan alami serta proses perubahan sosial dan dengan sendirinya berbagai proses peru- bahan sosial itu mampu mempengaruhi sistem sosio-kultural sebagai kesatuan holistik. Bukti historis memperkuat perspektif ini. Se- telah munculnya Islam sebagai suatu agama di Ja- zirah Arab, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, tumbuh berkembang komunitas-komunitas Muslim dengan sistem kultur yang sangat dipenga- ruhi nilai-nilai Islam (Islamic culture) dan pada gi- lirannya mengembangkan peradaban yang cemer-
lang (Islamic civilization). Pengaruh dan dampak peradaban Islam bukan saja di kalangan umat Is- lam, tetapi juga meluas dan mempengaruhi pera- daban-peradaban lain di seluruh dunia. Dalam kasus yang berbeda namun dalam perspektif yang sama terjadi pula di Indonesia. Is- lam di Indonesia ternyata bahkan banyak dipenga- ruhi oleh kultur Indonesia. Islam yang diterima, di- pelajari, dipahami dan diamalkan oleh orang Jawa tentu berbeda dengan yang ada di Arab Saudi. Is- lam ala Jawa sangat dipengaruhi oleh kultur Jawa. Bukti empirik tersebut menguatkan pendapat bah- wa Islam menyejarah artinya kita tidak dapat me- nganalisa perkembangan (terutama hukum) Islam tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial yang me- lingkupinya sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Di sinilah kemudian arti pentingnya ka- jian sejarah dalam Islam. Demikian halnya dengan perkembangan Is- lam (hukum dan fiqh) di Indonesia. Kita tidak dapat meninggalkan faktor-faktor di atas. Sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, Islam memiliki ciri heterogenitas internal yang cukup tinggi. Sesuai de- ngan sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusan- tara, beberapa wilayah lebih awal masuk Islam dan lebih kental ke-Islam-annya. Kebanyakan ini berada di daerah pesisir dan pusat-pusat pemerintahan dan perdagangan. Islam telah ber-akulturasi sedemikian rupa dengan kultur setempat, sehingga Islam iden- tik dengan etnis, kultur setempat dan perkembang- an daerah setempat. Sangat wajar bila kemudian Clifford Geertz (1969) mengklasifikasikan orang Islam Indonesia ke dalam tiga kelompok yaitu pri- yayi, abangan dan santri. 85
86 Priyayi adalah kaum ningrat dan petinggi pemerintahan yang masih kuat dipengaruhi filsafat, mistisisme dan high tradition lokal yang lama. Aba- ngan adalah warga muslim kebanyakan yang cen- derung sinkretis. Santri adalah kelompok muslim yang mengikuti ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Namun pengelompokan yang dibuat Geertz tersebut, untuk kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini patut diperdebatkan kembali. Hal ini ter- kait dengan fenomena santrinisasi yang mempe- ngaruhi abangan dan priyayi. Perubahan ternyata tidak hanya terjadi pada munculnya fenomena santrinisasi. Perubahan juga terjadi pada munculnya kelompok Muslim Indonesia yaitu tradisionalis dan modernis. Kemunculan kedua kelompok muslim tersebut tidak dapat lepas dari pengaruh pembangunan orde baru yang memeng- aruhi pola-pola artikulasi keberagamaan umat Islam di Indonesia. Idiom-idiom seperti kesejahteraan umat, kemakmuran umat dan ekonomi Islam dalam pembangunan orde baru saat itu sangat membawa pengaruh bagi perkembangan pemahaman agama. Agak berbeda, namun bernuansa sama de- ngan deskripsi tersebut adalah pendapat Azyumardi Azra (1999) yang mengajukan tipologi lain yaitu substansialisme, legalisme/formalisme dan spiritual- isme. Kelompok substansialisme pada dasarnya me- mentingkan substansi atau isi ketimbang label atau simbol keagamaan. Kelompok ini lebih concern pa- da pengembangan dan penerapan nilai-nilai Islam secara implisit. Tipe kedua yaitu legalisme/formalis- me yang menekankan pada sifat eksklusif yang me- mang inhern dalam setiap agama. Ketaatan formal dan label eksplisit agama menjadi hal penting. Sedangkan spiritualisme lebih mengutamakan pe-
ngembangan sikap batiniah, ketenangan rohaniah serta pematangan kejiwaan. Biasanya kelompok ini bersifat non-politis dan mengacuhkan persoalan ke- duniaan. Namun satu hal yang mesti diyakini adalah pola dan munculnya tipe keberagamaan tersebut akan terus mengalami perubaan seiring dengan perkembangan zaman. Ide dan aliran perenialisme atau global theology nampaknya menjadi salah satu pertanda terjadinya perubahan tersebut sebagai akibat gelombang globalisasi dan revolusi yang ter- jadi pada dunia iptek dan telekomunikasi-informasi. Pada dataran inilah kemudian dimungkinkan ter- jadinya perubahan-perubahan mendasar atas pe- mahaman dan tafsir atas nash-nash dalam agama. Perubahan dan perkembangan sosio-kultural ini pu- la yang diyakini menjadi latar belakang munculnya ijtihad zakat dan konsep "Zakat Kita" yang sekaligus diterimanya konsep ini di kalangan warga Muham- madiyah Kendal. 2. Ijtihad dan Gerakan Sosio-Religius Ijtihad zakat yang merupakan buah pikiran K. Abdul Barie Sho'im diasumsikan menjadi gerakan sosio-religius persyarikatan Muhammadiyah. Ijtihad dan gerakan zakat yang dipelopori beliau merupa- kan bentuk dari upaya melakukan peninjauan kem- bali asumsi keagamaan dan pola keberagamaan yang hidup di kalangan umat Islam dan warga Mu- hammadiyah khususnya. Pemikiran ulang dilakukan terhadap nilai-nilai Islam yang inheren dan diang- gap abadi serta universal bukanlah tanpa preseden. Bahkan sebenarnya inilah esensi dari gerakan sosio- religius yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya. 87
88 Disadari bahwa gerakan Muhammadiyah se- lama ini banyak dilakukan melalui amal usaha, teru- tama pendidikan, pelayanan sosial dan dakwah di- barengi dengan masuknya intelektual berpendidikan umum dan kelompok priyayi. Bila melihat pada gerakan tersebut, maka munculnya ijtihad zakat ini dapat diasumsikan sebagai bentuk revitalisasi ge- rakan Muhammadiyah di tengah berbagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap mainstream culture Muhammadiyah yang dirasakan lamban atau tidak sejalan lagi dengan idealisasi masa lalu dan atau tuntutan masa kini. Sehingga cukup dapat dipahami mengapa ijtihad zakat ini tidak mudah untuk di- terima oleh banyak kalangan Muhammadiyah pada- hal ijtihad ini telah muncul sejak tahun 1979. Ada tiga pokok pikiran hasil ijtihad yang menjadi konsep dasar gerakan zakat BAPELURZAM Kendal. Ketiga konsep dasar tersebut dapat dia- sumsikan menjadi sebuah alternatif bagi gerakan sosio-religius Persyarikatan Muhammadiyah. Pertama, ijtihad tentang amwaal yang wajib dikeluarkan zakat. Bila merujuk pada beberapa ke- terangan yang ditulis dalam makalah K. Abdul Barie Sho'im (1987,1994) menegaskan bahwa zakat yang selama ini dipahami dianggap diskriminatif, sektoral dan tidak mencerminkan asas keadilan. Perubahan yang terjadi di masyarakat mutakhir tidak terako- modir dalam konsep zakat konvensional tersebut terutama menyangkut harta yang wajib dikeluarkan zakat (istilah zakat konvensional merujuk pada pen- dapat Abdul Barie Sho'im). Cukup menarik ilustrasi yang dikemukakan oleh Abdul Barie Sho'im dalam kedua tulisannya berikut ini :
"Akan menyolok wujud ketidakadilan untuk petani miskin yang hanya memiliki hasil panen 750 kg gabah sawah basah yang harus mengeluarkan zakatnya 75 kg tiap kali panen (10%). Agak baik bila sawah dapat digarap 2 kali setahun, tetapi bila hanya bisa digarap sekali dalam setahun, maka akan semakin menderita. Bila dihitung (sesuai kondisi saat itu tahun 1979) harga 1kg adalah Rp.225,00 x 750 kg = Rp.168.750,00; sedang untuk ongkos garapan 50% (Rp.84.375,00). Ini artinya penghasilan bersih satu kali panen (1 kali dalam satu tahun) hanya Rp.84.375,00. Jadi hasil dalam satu bulan dapat dihitung Rp.84.375,00 : 12 bulan = Rp.7.031,25 dibulatkan menjadi Rp.7.000,00. Bila hasil tersebut dikurangi dahulu untuk zakatnya sebesar Rp.16.875,00 (10%), kemudian berapa penghasilan bersih setiap bulan, selanjutnya setiap harinya? sementara kebutuhan mereka cukup banyak belum lagi untuk biaya sekolah anak-anak mereka" Pandangan tersebut sebenarnya dapat di- perkuat dengan keterangan Yusuf Qardhawi dalam "Kitab Zakat" diambil dari keterangan Syekh Besar Dahlawi (lihat kembali Bab II). Bahwa ketentuan nishab untuk setiap harta yang dikeluarkan zakat memiliki kesetaraan nilai. Dalam konteks kekinian seharusnya harga untuk 750 kg gabah sawah basah harus sama de- ngan 85 gram emas 24 karat, harus sama pula de- ngan harga untuk 40 ekor kambing dan seterusnya. Namun dalam realitasnya perbandingan harga ter- sebut tidak sesuai bahkan jauh tidak berimbang. Ni- lai harta tidak bisa disamakan antara harga 750 kg gabah dengan 85 gram emas, apalagi dengan 40 ekor kambing. 89
90 Disinilah sebenarnya letak diskriminatif da- lam pandangan ijtihad Abdul Barie Sho'im. Belum lagi bila melihat fenomena multi pekerjaan yang saat ini berkembang. Seseorang bisa memiliki pe- kerjaan lebih dari satu. Mungkin pekerjaan pokok- nya adalah pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga memiliki satu hektar sawah, toko, beberapa ekor kambing dan seterusnya. Bahkan saat ini banyak orang yang memiliki pekerjaan yang dengan mudah memperoleh kekayaan yang berlimpah dalam waktu yang relatif cepat yang tidak sebanding dengan jenis pekerjaan petani. Pemahaman atas persoalan di atas ternyata telah dimiliki oleh semua Muzakki. Dari data pe- nelitian diperoleh bahwa semua responden Muzakki (100%) memahami secara benar persoalan amwaal sebagaimana deskripsi di atas. Bila ijtihad ini di- asumsikan sebagai sebuah gerakan sosio-religius, maka pemahaman baru ini telah mencapai sasaran. Kedua, ijtihad tentang nishab yang memberi definisi nishab sebagai batas garis kemiskinan yaitu garis semu yang merupakan batas antara kondisi miskin dan kondisi kaya seseorang. Mendasarkan kepada pengertian amwaal sebagai kekayaan ku- mulatif dengan multi pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, maka perhitungan harta yang dikeluar- kan zakatnya menggunakan pemahaman pada ni- shab yang berarti batas garis kemiskinan. Untuk menghitung kekayaan yang wajib di- keluarkan zakat adalah dengan menghitung kekaya- an terpadu seluruhnya (kekayaan bruto) dikurangi hutang terpadu seluruhnya (hutang bruto) dan har- ta yang dizakati adalah sisa plusnya (kekayaan net- to). Dalam buku pedoman "Zakat Kita" dibuatlah rumus sebagai berikut :
k - h = + (kekayaan terpadu - hutang terpadu = sisa plus) k - h = 0 (kekayaan terpadu - hutang terpadu = tidak memiliki kekayaan atau belum sampai nishab) k- h = - (kekayaan terpadu - hutang terpadu = tidak memiliki kekayaan dan tergolong fakir miskin atau dhuafa') Seperti halnya pemahaman atas persoalan amwaal, ijtihad kedua ini juga telah dipahami de- ngan baik oleh Muzakki. Data penelitian menyebut- kan bahwa semua responden Muzakki (100%) me- mahami secara benar persoalan nishab sebagai ba- tas garis kemiskinan sebagaimana deskripsi di atas. Sekali lagi, bila ijtihad ini diasumsikan sebagai se- buah gerakan sosio-religius Muhammadiyah, maka pemahaman baru ini telah mencapai sasaran. Ketiga, ijtihad tentang sahnya zakat bila me- lalui amil zakat. Hal ini didasarkan kepada terpe- nuhinya asas keadilan dan pemerataan pada tasar- ruf zakat. Lebih daripada itu untuk menghindarkan diri para muzakki dari unsur riya' dan tujuan-tujuan tertentu seperti untuk promosi dan pemenuhan lo- yalitas atas diri seseorang yang menerima zakat (Argumentasi tentang hal ini telah dijelaskan dalam Bab II). Dalam perkembangannya ijtihad ini muncul menjadi problematika tersendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III. Konsep "Zakat Kita" yang merupakan buah dari hasil ijtihad K. Abdul Barie Sho'im diyakini da- pat diterima dan dapat berkembang hingga saat ini dapat diasumsikan dipengaruhi oleh budaya high culture atau great tradition yang dianut oleh seba- gian elit Pimpinan Muhammadiyah yang mampu mengembangkan tradisi sendiri yang berbeda deng- 91
92 an daerah lain. Hal ini memungkinkan terjadi kare- na sebagian besar elit pimpinan organisasi ini ber- asal dari kalangan intelektual-santri dan santri-in- telektual. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi keberagamaan masyarakat Kendal pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa di Kendal banyak terdapat institusi pendidikan pesantren yang meng- kaji kitab kuning dengan sistem salafi. Pada per- kembangan pemikiran, kedua kalangan ini meman- dang dan memberikan reaksi atas mainstream cul- ture Muhammadiyah (dalam hal ini pimpinan) yang dirasakan lamban atau tidak sejalan dengan tuntut- an masa kini. Hasil ijtihad tersebut dalam perspektif peru- bahan zaman dewasa ini dapat dipandang sebagai satu hal yang cukup mencerahkan bagi proses pe- mahaman agama. Hal ini pula yang mendasari Pim- pinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih membe- rikan kelonggaran karena ijtihad dipandang sebagai pemahaman agama. Dari data penelitian diperoleh bahwa 83% responden Muzakki memahami perso- alan perbedaan pendapat yang muncul di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga PPM Majelis Tarjih sendiri tidak melarang karena menganggap konsep "Zakat Kita" sebagai buah dari pemahaman agama. Selain itu dari beberapa kali diskusi informal yang dilakukan dengan beberapa Mahasiswa prog- ram Pascasarjana UMS dan beberapa pimpinan Mu- hammadiyah baik Daerah maupun Wilayah menun- jukkan apresiasi yang tinggi pada masalah zakat ini. Kalangan ini menilai bahwa ijtihad yang dilakukan oleh K. Abdul Barie Sho'im telah melalui metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan dibenarkan
secara ilmiah serta sangat relevan dengan perkem- bangan kehidupan. Lebih jauh lagi, beberapa bukti empirik me- nurut kalangan ini juga memandang bahwa realisasi pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini dinilai masih jauh dari harapan dan tujuan sya- ri'at zakat sebagai salah satu upaya menyejahte- rakan dan memakmurkan umat. Tetapi sebaliknya, kalangan ini menilai bahwa konsep "Zakat Kita" dan pengelolaan BAPELURZAM secara signifikan telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemak- muran umat. B. BAPELURZAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN 1. Pengertian dan Fungsi Pendidikan Tarbiyah dalam ilmu bahasa berasal dari tiga pengertian kata yaitu rabbaba, rabbaa, yurabbii yang artinya memperbaiki sesuatu dan meluruskan- nya. Kata rabba berasal dari suku kata khalla- yukhallii, dan ghoththoo-yughoththii artinya menu- tupi. Pengarang tafsir Al-Baidhawi dalam menafsir- kan firman Allah yang terdapat dalam surat al- Fatihah rabbul 'aalamii mengatakan asalnya ar-rabb merupakan masdar (sebutan) yang bermakna tarbi- yah, yaitu menyampaikan sesuatu sampai menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Dari uraian di atas, kita dapat menyebutkan lima sisi pengertian tarbiyah secara berkesinam- bungan yang satu sama lain berbeda sesuai dengan pembentukannya (Al-Amir: 1996) 1. Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan. Bentuk penyampaian- 93
94 nya satu dengan yang lain berbeda sesuai de- ngan cara pembentukannya. 2. Tarbiyah adalah menentukan tujuan melalui persiapan sesuai batas kemampuan untuk men- capai kesempurnaan 3. Tarbiyah adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan sedikit demi sedikit oleh seorang pendidik (murabbi). Pandai memotivasi serta memiliki kemampuan yang matang merupakan hal yang penting dalam keberhasilan tarbiyah. Selain itu tahap perkembangan dalam tarbiyah harus disertai sikap mendahulukan yang umum daripada yang khusus dan mendahulukan yang paling penting diantara yang penting 4. Tarbiyah dilakukan secara berkesinambungan. Artinya tahapan-tahapannya sejalan dengan ke- hidupan, tidak berhenti pada batas tertentu, terhitung dari buaian sampai liang lahat. 5. Tarbiyah adalah tujuan terpenting dalam kehi- dupan. Baik secara individu maupun keseluruh- an. Kita telah memahami, sasaran tarbiyah ada- lah kemaslahatan umat. Dengan demikian asas yang paling hakiki dari sebuah tarbiyah adalah mencapai keridhaan Allah SWT. 2. Pendidikan Islam Membentuk Pandangan Hidup Dalam konteks pendidikan, gerakan sadar za- kat ini merupakan bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam beberapa pengertian dapat berarti sebagai pendidikan yang dipahami dan di- kembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini, pen- didikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun
dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar ter- sebut (Muhaimin: 2001). Realitas pendidikan Islam dalam konteks ge- rakan zakat BAPELURZAM Kendal, maka pendidikan sadar zakat memiliki visi bahwa pemikiran, teori dan praktek penyelenggaraan proses membangun kesadaran berzakat selalu mempertimbangkan pe- ngalaman dan khazanah intelektual muslim serta mencermati situasi sosio-historis dan kultural ma- syarakat kontemporer. Lebih daripada itu, bahwa gerakan memba- ngun kesadaran berzakat merupakan upaya men- didikkan ajaran Islam dan nilai-nilainya agar men- jadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seo- rang Muslim. Dengan demikian akan terjadi proses Islamisasi dan pembentukan identitas ke-Islam-an terhadap sistem dan kelembagaan serta lingkungan sosial budaya dari komunitas Muslim itu sendiri. Proses keberhasilan dari gerakan pendidikan sadar zakat ditandai dengan tumbuhnya sikap, perilaku dan budaya yang merupakan manifestasi dari esen- si zakat seperti tumbuhnya kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, dan kedermawanan. Mendidikkan ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seorang Muslim bertolak dari asumsi bahwa life is education and education is life (Lodge: 1947). Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehi- dupan dan seluruh proses hidup dan kehidupan ma- nusia adalah proses pendidikan. Dengan demikian pada dasarnya pendidikan Islam hendak mengem- bangkan pandangan hidup Islami yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan ketrampilan hidup seorang Muslim. Lebih jauh lagi dengan pendidikan tersebut, pandangan hidup seorang Muslim bisa 95
96 mendatangkan berkah, nilai tambah, kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pandangan dan sikap hidup (way of life) me- rupakan kesatuan sistem yang memiliki beragam komponen yang rumit (Salim: 1996) yang dibangun dari fundamental doctrines dan funda- mental values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahihah sebagai sumber pokok yang kemudian mau menerima kontribusi pe- mikiran dari para ahli serta mempertimbangkan konteks historisitasnya. Dengan demikian nilai Ilahi didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya diduduk- kan sebagai nilai insani yang mempunyai relasi ho- risontal-lateral atau lateral-sekuensial, tetapi tetap harus berhubungan vertikal-linier dengan nilai ilahi atau agama itu sendiri (Muhaimin: 2001). Dengan demikian seorang Muslim menerima dengan sepenuh hati pedoman zakat dengan men- dasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemikiran yang kontekstual. Seiring dengan itu, tumbuh kesa- daran yang dimanifestasikan dalam sikap dan tin- dakan untuk mengeluarkan zakat. Tumbuh dan berkembangnya way of life pa- da dasarnya sangat dipengaruhi oleh potensi dasar (fitrah) Al-aql (akal atau daya berpikir) dari diri manusia. Potensi ini menggerakkan potensi lain se- perti al-lams, al-syum, al-sum'u, al-abshar (peraba, pencium, pendengaran, penglihatan) dan potensi al-qalb (kalbu) untuk menerima dan melaksanakan pedoman zakat yang dituntunkan BAPELURZAM. Tentang potensi al-aql (akal atau daya ber- pikir) ini, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan akal dalam berpikir, seba-
gaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 191. ِفِ َنْوُرَّكَفَ تَ يَو ْمِِبِْوُ نُج ىَلَعَو اادْوُعُ قَو ااماَيِق ََّللَّا َكَناَحْبُس الاِط َبا اَذَه َتْقَلَخ اَم اَنَّ بَر ِضْرَلأْاَو ِتاَواَمَّسلا (راَّنلا َباَذَع َنْوُرُكْذَي َنْيِذَّلا ِقْلَخ اَنِقَف ) ١٩١ "(orang-orang yang berakal) yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereke memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka" (Departe- men Agama: 1992) Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Islam te- gak di atas pemikiran sebagaimana firman Allah da- lam surat Al-An'am ayat 50. Dalam Al-Qur'an dinya- takan pula bahwa penggunaan akal memungkinkan diri manusia untuk terus ingat (dzikir) dan memi- kirkan atau merenungkan ciptaan-Nya, sebagaima- na dalam firman Allah surat Al-Ra'du ayat 19. Dan penggunaan akal memungkinkan manusia menge- tahui tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah serta mengambil pelajaran darinya. Dalam bebe- rapa ayat, kata al-nuha digunakan sebagai makna al-'uqul sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 53-54. 3. Prinsip Pendidikan Ideal Dalam pandangan Mas'ud (2002), elemen pendidikan ideal meliputi antara lain (1) menawar- kan kesadaran sekaligus kedisiplinan; (2) adanya perhatian terhadap perkembangan dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran; (3) adanya 97
kontrol dan monitoring; (4) dapat memberikan na- sihat; (5) kontekstual dengan realita; (6) adanya in- dividual treatment; dan (7) adanya personal relati- on yang timbal balik. Sebagai sebuah sistem pendidikan, maka se- benarnya gerakan zakat yang dikelola BAPELURZAM telah mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan yang ideal. Metode pendidikan tidak hanya diartikan sebagai cara mengajar atau menyampaikan materi, tetapi dipandang sebagai upaya perbaikan secara komprehenship dari semua elemen. C. Efektivitas Pendidikan Sadar Zakat Keberhasilan BAPELURZAM didukung oleh mana- gement yang baik. Management yang dimaksud tidak se- kedar terfokus pada melakukan pendataan muzakki, mustahiq dan jumlah uang yang berhasil dihimpun serta tata administrasi, namun keberhasilan BAPELURZAM le- bih banyak ditentukan oleh aspek pendidikan memba- ngun kesadaran umat untuk membayar zakat. Fungsi membangun kesadaran tersebut terdapat dalam ketentuan tentang tugas dan fungsi BAPELURZAM dalam menyelenggarakan penataran, penyuluhan dan pengajian khusus tentang zakat kepada kaum Muslim. Bahkan memberikan penjelasan secara door to door (dari pintu ke pintu) secara langsung kepada umat. Dari sinilah sebenarnya proses pendidikan sadar zakat bagi umat dimulai. Data penelitian menyebutkan bahwa 77% respon- den Muzakki yang memperoleh pemahaman zakat dari pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah ba- ik di tingkat Cabang maupun di tingkat Ranting. Demi- kian halnya data yang diperoleh dari Amil BAPELURZAM menyebutkan bahwa 87% memberikan penjelasan ten- 98
tang konsep "Zakat Kita" melalui pengajian. Pemahaman melalui pengajian ini merupakan alat pendidikan sadar zakat yang relatif efektif dan mampu menggerakkan mo- tivasi dan dorongan untuk mengeluarkan zakat. Pada as- pek teoritis, pengajian yang diselenggarakan oleh Pim- pinan Muhammadiyah tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan sadar zakat yang integral dengan pe- ngamalan syari'at zakat. Selain itu data penelitian menyebutkan bahwa 65% responden muzakki mengakui bahwa pemahaman ten- tang zakat tidak sekedar melalui pengajian, tetapi juga melalui penjelasan langsung oleh petugas BAPELURZAM. Hal ini juga diakui oleh Amil BAPELURZAM dimana 73% memberikan penjelasan langsung di rumah (door to do- or) kepada calon Muzakki. Muzakki juga mengakui bahwa selain kedua cara tersebut, mereka juga mengetahui melalui pengumuman atau edaran dan buku pedoman 94%. Sosialisasi gerakan sadar zakat melalui pengajian, door to door petugas BAPELURZAM dan melalui media baik pengumuman maupun edaran ternyata sangat efek- tif. Efektifitas tersebut berimplikasi positif pada pening- katan jumlah muzakki dan perolehan zakat yang terbukti dari perkembangan BAPELURZAM dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan perkembangan BAPELURZAM PDM Kendal tahun 1996 hingga 2002 (sesuai data yang di- peroleh di PDM Kendal) membuktikan hal tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa 72% responden muzakki mendapat- kan informasi sekaligus mendapatkan dorongan sema- ngat dan motivasi dari Muzakki yang sebelumnya telah menyalurkan zakatnya melalui BAPELURZAM. Data ini cu- kup menjadi bukti bahwa telah berlangsung proses trans- formasi pemahaman agama di antara para muzakki sen- diri. Fenomena ini diasumsikan bahwa ajaran dan pema- 99
100 haman agama telah menjadi sebuah pandangan atau semangat hidup tersendiri di kalangan muzakki. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, faktor inhern terkait dengan managerial BAPELURZAM yang transparan, disiplin dan amanah ternyata cukup membawa pengaruh yang signifikan bagi efektivitas gerakan sadar zakat. Dari hasil penelitian menyebutkan 80% Muzakki mengakui bahwa BAPELURZAM bisa di- percaya dan menjaga amanah. Selain itu Muzakki perca- ya 80% bahwa BAPELURZAM mampu mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Faktor lain yang cukup signifikan membawa pengaruh adalah laporan BA- PELURZAM yang diberikan kepada Muzakki. Semua res- ponden 100% menyatakan bahwa mereka diberi dan te- lah menerima laporan BAPELURZAM. Ketiga faktor ini yang kemudian mendasari motivasi dan daya tarik Mu- zakki menyalurkan zakat amwaalnya melalui BAPELUR- ZAM. Efektivitas pendidikan sadar zakat juga nampak dari kemampuan para muzakki ini menghitung sendiri harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Data penelitian menyebutkan bahwa 57% muzakki menghitung sendiri zakatnya sedangkan 43% muzakki meminta petugas BA- PELURZAM untuk menghitungkannya. Menurut ketera- ngan amil BAPELURZAM, muzakki yang mampu menghi- tung sendiri zakatnya sebagian besar karena mereka te- lah cukup lama menyalurkan zakat melalui BAPELURZAM. Sedangkan bagi yang belum mampu menghitung sendiri lebih banyak dikarenakan mereka adalah muzakki baru, sehingga masih perlu dibantu. Keterangan ini ada re- levansinya dengan data penelitian tentang rentang waktu muzakki menyerahkan zakat ke BAPELURZAM dimana 52% telah menjadi muzakki antara tahun 1980 - 1994 dan 48% antara tahun 1995 - 2002.
Efektivitas pendidikan sadar zakat ini juga dibuk- tikan dengan jumlah muzakki yang didatangi oleh BAPE- LURZAM. Data yang diperoleh menyebutkan bahwa se- tiap satu orang petugas BAPELURZAM rata-rata menda- tangi antara 35-45 orang calon muzakki. Dari jumlah ter- sebut 75% diantaranya bersedia menyalurkan zakatnya melalui BAPELURZAM. Eskalasi sadar zakat semakin meluas di kalangan kaum muslim. Tidak hanya simpatisan Muhammadiyah tetapi bahkan non-Muhammadiyah (anggota organisasi keagamaan lain) tertarik untuk menyerahkan zakatnya melalui BAPELURZAM. Data penelitian menyebutkan bah- wa setiap satu orang petugas BAPELURZAM rata-rata menemui calon muzakki bukan warga Muhammadiyah sejumlah 2-4 orang. 75% di antaranya rata-rata 3 orang bersedia menyerahkan zakatnya ke BAPELURZAM. Hal ini cukup menunjukkan efektivitas pendidikan sadar zakat yang digerakkan oleh BAPELURZAM. D. Penerapan BAPELURZAM di Luar Kendal Selain melibatkan unsur muzakki dan BAPELUR- ZAM, penelitian ini juga melibatkan kalangan lain untuk melakukan penjajagan terhadap kemungkinan penerapan BAPELURZAM di luar Kendal. Dari hasil diskusi informal terpisah dengan beberapa Mahasiswa Magister Studi Is- lam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pimpinan Ma- jelis Tarjih PWM Jawa Tengah dan beberapa kalangan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdapat dua asumsi mendasar terkait dengan penerapan BAPELUR- ZAM di luar Kendal. Pertama, persoalan ijtihad adalah persoalan pema- haman agama, sehingga tidak bisa dipaksakan. Kepu- tusan Pimpinan Pusat Majelis Tarjih sudah dianggap te- pat. Namun sebagian kalangan ini menilai bahwa Kepu- tusan PP Majelis Tarjih ini bisa dipahami secara berlebih- 101
102 an oleh warga Muhammadiyah. Implikasi dari cara pema- haman seperti ini dikhawatirkan semakin menjauhkan mi- si Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan. Oleh karena itu kalangan ini juga memberi penilaian bahwa PP Majelis Tarjih perlu melakukan kajian ulang yang lebih komprehenship terhadap syari'at zakat dengan memper- hatikan perubahan zaman. Kedua, secara umum menilai bahwa implikasi dari ijtihad zakat ini secara signifikan mampu menggerakkan potensi umat Islam (warga Muhammadiyah) untuk me- ningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Bah- kan secara khusus mampu membantu menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah melalui amal usaha, dak- wah dan organisasi otonom. Menganggap "baik" ijtihad zakat, maka kalangan ini berpendapat bahwa model BA- PELURZAM Kendal secara umum dapat diterapkan di luar Kendal.
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian ini telah menjawab permasalahan sebagaimana perumusan masalah yang dikemukakan dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Cara-cara yang dipergunakan BAPELURZAM dalam menggerakkan potensi umat guna membangun kesadaran berzakat sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan management BAPELURZAM yang sistematis, transparan dan amanah sehingga mampu membangkitkan public trust (kepercayaan publik) untuk menyerahkan zakat melalui BAPELURZAM. 103
2. Mekanisme pendidikan sadar zakat yang dilakukan melalui pengajian, kunjungan langsung (door to door) dan pemanfaatan media lain sangat efektif. 3. Faktor sosio-religius yang membentuk kultur masyarakat Kendal yang great tradition mendu- kung bagi diterimanya ijtihad zakat. Hal ini terbukti dengan diterimanya konsep "Zakat Kita" oleh kalangan non-Muhammadiyah. 4. Dengan memperhatikan implikasi positif gerakan zakat BAPELURZAM, maka sangat memungkinkan untuk menerapkan gerakan serupa di luar Kendal. B. SARAN-SARAN Sesuai dengan tujuan dan arti penting penelitian, maka saran-saran ditujukan kepada penyelenggara BAPELURZAM dan Pimpinan Muhammadiyah. 1. Walaupun Pimpinan Pusat Majelis Tarjih tidak melarang ijtihad zakat, namun dengan memper- hatikan realita empirik pelaksanaan gerakan zakat BAPELURZAM dan manfaatnya, maka seyogyanya Pimpinan Pusat turut mensosialisasikan konsep "Zakat Kita" minimal dari model tata kerja dan tata administrasi BAPELURZAM. 104
2. Perlunya lembaga khusus yang berada dimiliki BAPELURZAM yang mempunyai tugas mengelola pelaksanaan penataran atau pelatihan bagi calon Amiliin zakat. Lembaga ini didukung dengan sistematika pengajaran dan kurikulum sebagai bahan ajar yang efektif dan berorientasi kepada pemahaman secara mendalam persoalan-persoalan zakat di era kontemporer. 3. Perlunya dilakukan revisi dan penyempurnaan buku pedoman "Zakat Kita". Sejak diterbitkan tahun 1979, buku pedoman ini belum pernah dilakukan kritisi atas materi, sistematika, dan dalil pen- dukung. Revisi dan penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkembangan zaman serta perkembangan pemikiran. Revisi dan penyempurnaan juga memperhatikan aspek este- tika pencetakan sehingga membawa kesan menarik bagi pembacanya. C. Penutup Al-Qur'an mengajarkan bahwa bumi langit dan seisinya adalah ciptaan Allah. Oleh karenanya Allah pulalah pemilik mutlak terhadap ciptaan-ciptaanNya. Meskipun demikian, Al-Qur'an pun mengakui adanya kepemilikan 105
manusia terhadap harta yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan hidup dan melakukan berbagai amal kebajikan. Dihadapkan dengan kepemilikan mutlak Allah, maka kepemilikan manusia bersifat nisbi. Kenisbian milik manusia tercermin dalam aturan-aturan syara' mengenai harta benda, baik menyangkut cara memperolehnya mau- pun membelanjakannya. Dan manusia akan dimintai per- tanggungjawaban oleh Allah atas ketaatan kepada per- aturan-peraturan syara' tersebut. Ketentuan syara' mengenai harta benda adalah syari'at zakat. Kedudukan zakat dalam sistem syara' adalah fardlu yang tidak boleh ditinggalkan. Ketaatan dengan melaksanakan syari'at zakat akan membawa keselamatan dan mendatangkan keberuntungan bagi diri manusia. Mem- belanjakan untuk kepentingan masyarakat tidak hanya akan membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberi manfaat bagi yang membelanjakannya baik di dunia maupun di akherat. Hidup bergaya mewah dinilai sebagai israf (melampaui batas) yang tidak disenangi Allah. Menghindari israf akan memberi kesempatan untuk membelanjakan sisa harta kepada masyarakat melalui zakat. Ijtihad yang terkandung dalam konsep "Zakat Kita" yang diimplementasikan melalui BAPELURZAM Pim- 106
pinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal adalah sebuah alternatif yang cukup memadai bagi pemanfaatan kepemilikan harta melalui cara yang benar, mencerminkan keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. 107
DAFTAR PUSTAKA Al-Amir, Najib Khalid, 1996. Tarbiyah Rasulallah, Jakarta: Gema Insani Press. Amin, Allamah Muhammad, MD 1252 H. Rad Al-Muhtar 'ala Al- Dur Al-Muhtar. An-Nahlawi, Abdurrahman, 1995. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Press. Arifin, M., 1997. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Azra, Azyumardi, 1999. Menuju Masyarakat Madani, Bandung: Rosda Karya. Dailamy, Muhammad, 1994. Makalah: Zakat Salah Satu Rukun Islam : Sebuah Tanggapan atas Makalah Berjudul Zakat Kita. 108
Departemen Agama RI, 1992. Al-Quran dan Terjemahannya", Semarang: PT. Tanjung Mas Inti. _________, 1997. 9 Seri Pedoman Zakat, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. Geertz, Clifford, 1969. The Religion of Java, New York: The Free Press. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1999. Zakat Kita : Zakat Terapan (Zakat yang direalisasikan), Kendal: PDM Kendal. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 2002. Laporan Zakat BAPELURZAM PDM Kendal, Kendal: PDM Kendal. Lodge, Rupert C., 1947. Philosophy of Education, New York: Harper & Brothers. Maqdusi, Syaikhul Islam Ibnu Qudamah, MD 630 H. Al-Mughni. Marshall, Gordon, 1998. Oxford Dictionary of Sociology, Oxford: Oxford University Press. Mas'ud, Abdurrahman, 2002. Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Yogyakarta : Gama Media. Maududi, Abul A'la, 1999. Menjadi Muslim Sejati, Yogyakarta: Mitra Pustaka. Mawardi, Al-Qadhi Abul Hasan, MD 450 H. Al-Ahkam al- Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah. Mudzhar, Atho, 1998. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mughniyah, Muhammad Jawad, 1996. Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama. Muhaimin, 2001. Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nawawi, Imam, MD 676 H. Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. 109
Qardawi, Yusuf, M., 1987. Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist, (Terjemah), ___: Litera Antar Nusa. Salim, Peter, 1996. The Contemporary English-Indonesian Dictionary, Jakarta: Modern English Press. Shoim, Abdul Barie, 1994. Makalah: Zakat Kita : Zakat yang direalisasikan. Sobary, Muhammad, 1999. Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi, Judul asli Piety and Economic Behavior a study of the Informal Sector in Suralaya West Java, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Weber, Max, 1989. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London: Unwin Hyman. 110