PEDOMAN UMUM PELAPORAN AKSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MELALUI APLIKASI K E M E N T E R I A N PE R E N C A N A A N PE M B A N G U N A N N A S I O N A L / B A PPE N A S
PEDOMAN UMUM PELAPORAN AKSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MELALUI APLIKASI iii
Jakarta, Februari 2022 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Kata Pengantar Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Kepala Bappenas selain bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, juga harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan pembangunan tahun selanjutnya (PP 39 Tahun 2006). Pada tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon (AKSARA), sebagai alat bantu dalam pemantau pelaksanan Aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), yang merupakan salah satu Agenda Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sebagai perangkat penguat dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs/ TPB) ke-13, terutama dalam konteks pembangunan rendah karbon. Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui AKSARA ini disusun untuk memberikan landasan terhadap proses PEP aksi PRK, dengan tujuan khusus sebagai panduan para pihak dalam proses pelaksanaan PEP aksi PRK serta panduan mekanisme PEP para pihak dalam melakukan program/kegiatan aksi PRK. Buku Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui AKSARA ditujukan untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai target dan rencana PRK dalam RPJMN/RKP dan telah melaksanakan implementasi aksi PRK, Pemerintah Daerah yang telah mempunyai rencana aksi PRK pada RPJMD/ RKPD dan telah melaksanakan implementasi aksi PRK, dan sektor swasta/NSA yang terkait atau mempunyai dan telah melaksanakan implementasi aksi PRK. Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui AKSARA ini disusun dengan dukungan dari proyek GIZ MRV-MMI, yang didanai oleh IKI BMU - The International Climate Initiative of The Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat PPRK, ICRAF WRI, serta semua pihak yang telah terlibat selama proses penyusunan Pedoman Umum ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, kami berharap Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui AKSARA ini dapat bermanfaat secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi Pembangunan Rendah Karbon, untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan berkontribusi untuk mengatasi isu perubahan iklim dalam konteks global.
DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR 1 Pendahuluan 2 Gambar 1. Visualisasi kelembagaan PEP aksi PRK dalam 1.1 Latar Belakang 3 pelaksanaan rencana pembangunan nasional 7 1.2 Tujuan 4 Gambar 2. Timeline pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 1.3 Sasaran 4 aksi nasional pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 10 1.4 Landasan Hukum 5 Gambar 3. Tahapan PEP aksi nasional pembangunan rendah karbon tingkat nasional 11 2 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon 6 Gambar 4. Mekanisme PEP di tingkat kabupaten/kota dan provinsi 14 2.1 Kerangka Koordinasi dan Kelembagaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon 7 Gambar 5. Skema validasi data pada AKSARA 17 Gambar 6. Mekanisme integrasi sistem PEP aksi PRK 20 2.2 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Gambar 7. Konsep AKSARA 23 Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon 10 Gambar 8. Perbandingan tampilan desktop mode dan 2.3 Mekanisme PEP PRK Tingkat Nasional 11 mobile mode AKSARA 25 2.4 Mekanisme PEP PRK Tingkat Daerah 14 Gambar 9. Penjelasan halaman muka AKSARA 26 Gambar 10. Proses masuk ke dalam AKSARA 27 3 Harmonisasi Data Pembangunan Rendah Karbon Indonesia 18 Gambar 11. Dashboard nasional, dashboard provinsi, dan dashboard sektoral pada AKSARA 27 3.1 Harmonisasi Data untuk Mewujudkan Satu Data Pembangunan Rendah Karbon Indonesia 19 Gambar 12. Halaman AKSARA perencanaan PRK nasional dan daerah 28 3.2 Mekanisme Integrasi Sistem PEP Aksi PRK 19 Gambar 13. Proses input data AKSARA 30 3.3 Keuntungan Proses Integrasi Sistem PEP Aksi Gambar 14. Halaman input aksi PRK nasional 30 PRK 21 Gambar 15. Halaman detail aksi PRK nasional 34 Gambar 16. Halaman input aksi PRK daerah 35 4 AKSARA Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia 22 Gambar 17. Halaman daftar aksi PRK dan download data 37 Gambar 18. Alur pengelolaan data sistem AKSARA 38 4.1 Konsep AKSARA 23 Gambar 19. Halaman pantau RPJMN 39 4.2 Pengguna AKSARA 24 Gambar 20. Halaman dashboard evaluasi nasional dan 4.3 Penggunaan Sistem Aksara 25 provinsi 40 4.4 Dashboard Data 27 Gambar 21. Buku hasil proses modul pelaporan AKSARA 41 4.5 Modul Perencanaan 28 Gambar 22. Halaman course AKSARA dan contoh materi 4.6 Modul Pemantauan 29 berupa video dan kuis interaktif 44 4.7 Modul Evaluasi 40 4.8 Modul Pelaporan 41 Gambar 23. Proses pengambilan course dalam modul e-learning AKSARA 45 4.9 Modul E-learning 42 DAFTAR TABEL 5 Penutup 46 Tabel 1. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan sektor 8 6 Lampiran 47 Lampiran 1 Tabel Target RPJMN PN 6.3 Pembangunan Rendah Karbon 48 Lampiran 2a SOP Pedoman AKSARA Rancang & AKSARA Kumawas Nasional 54 Lampiran 2b SOP Pedoman AKSARA Rancang & AKSARA Kumawas Daerah 70 Tabel 2. Tahapan proses PEP di tingkat kabupaten/kota dan provinsi 15 Tabel 3. Daftar sistem terkait proses PEP aksi PRK nasional dan daerah 19 Tabel 4. Perbedaan isi modul perencanaan nasional dan daerah 28 Tabel 5. Hak akses modul perencanaan 29 Tabel 6. Hak akses modul pemantauan 30 Tabel 7. Hak akses modul evaluasi 40 Tabel 8. Hak akses modul pelaporan 41 Tabel 9. Silabus pada modul e-learning 42 1
2 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemerintah Indonesia sangat komitmen untuk ikut serta dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim global. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2015 pada COP21 di Paris yang mana berhasil mengeluarkan Perjanjian Paris (Paris Agreement). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% (skenario unconditional/ menggunakan kemampuan sendiri) dan sampai dengan 41% (skenario conditional/ apabila terdapat dukungan internasional) dibandingkan dengan kondisi Business as Usual (BaU) pada tahun 2030, serta meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim. Pelaksanaan Paris Agreement menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pembangunan yang rendah karbon untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus menurunkan emisi serta intensitas emisi GRK. Pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan rendah karbon yang diprioritaskan pada sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk atau IPPU, dan pertanian serta upaya peningkatan PRK yang difokuskan pada ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, dan ketahanan ekosistem dan lanskap. Hal ini dapat membuka peluang antara lain untuk membangun aksi koheren di tingkat nasional oleh seluruh komponen masyarakat, pengembangan riset, mobilisasi sumber daya melalui kemitraan dan kerjasama internasional serta peluang lain berkaitan dengan pembangunan nasional. Sejalan dengan mandat Artikel 3.4 UNFCCC yang menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan perubahan iklim harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah berhasil mencantumkan aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim secara eksplisit sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk pertama kalinya dicantumkan sebagai salah satu sasaran makro pembangunan, setara dengan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Lebih khusus lagi, RPJMN 2020-2024 menempatkan Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satu Program Prioritas. Selain itu Pemerintah dalam komitmen terhadap pemenuhan SDGs juga sudah memasukan penurunan emisi dan intensitas emisi pada indiktor TPB/SGDs Tujuan ke 13. Diharapkan penerapan konsep pembangunan rendah karbon dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi GRK sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berusaha untuk memobilisasi sumber daya dan menggerakkan elemen pusat, daerah dan lintas sektor untuk membuat rencana aksi serta mengimplementasikan aksi-aksi nyata pembangunan rendah karbon, dan sejalan dengan masuknya PRK kedalam RPJMN, proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporannya akan selaras dengan dasar-dasar hukum yang ada dalam kegiatan pembangunan nasional. Hal ini tertuang secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Atas dasar tersebutlah, maka Kementerian PPN/Bappenas, membuat alat bantu proses PEP secara daring yang disebut dengan AKSARA - APLIKASI PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN AKSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA AKSARA dapat diakses melalui alamat 3
21523.11415045.2011.7825.590 Pedoman UmumPelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui Aplikasi AKSARAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 4 1 DATA & INFORMASI Dalam upaya mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, AKSARA menghadirkan berbagai fasilitas dan alat bantu yang dapat dipergunakan dengan mudah oleh semua pihak. AKSARA, hadir sebagai platform perencanaan, pemantauan dan pelaporan aksi-aksi pembangunan rendah karbon secara transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Tujuan AKSARA adalah memastikan tersedia atau terselenggaranya: 2 LAPORAN CAPAIAN AKSI Kumpulan laporan capaian aksi mitigasi kolaboratif lintas sektoral, pusat-daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon Indonesia yang kredibel dan transparan. 3 EVALUASI IMPLEMENTASI Evaluasi implementasi pembangunan rendah karbon yang berimbang dan terpercaya. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, AKSARA menghadirkan berbagai fasilitas dan alat bantu yang dapat dipergunakan dengan mudah oleh semua pihak yang akan dijelaskan pada BAB 3 publikasi ini. Tujuan 1.2 Maksud dari penyusunan Buku Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui AKSARA adalah untuk memberikan landasan terhadap proses PEP aksi PRK, dengan tujuan khusus sebagai berikut: Panduan mekanisme PEP para pihak dalam program/kegiatan aksi PRK. Panduan Para Pihak dalam proses PEP aksi PRK dalam perencanaan pembangunan nasional; 2 1 Sasaran 1.3 Buku Pedoman Umum Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui AKSARA ditujukan untuk: Kementerian/Lembaga yang mempunyai target dan rencana PRK dalam RPJMN/Rencana Kerja dan telah melaksanakan implementasi aksi tersebut; Pemerintah Daerah yang telah mempunyai rencana aksi PRK pada RPJMD/RKPD dan telah melaksanakan implementasi aksi tersebut; Sektor Swasta/NSA yang terkait atau mempunyai dan telah melaksanakan implementasi aksi PRK. 1 2 3
1.4 Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024 5
6 2 MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
2.1 Kerangka Koordinasi dan Kelembagaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon Pembagian peran dalam proses PEP dalam aksi PRK adalah hal yang penting untuk diatur sejak dini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dihasilkan suatu proses yang efektif dan efisien. Peran pemangku kepentingan dalam proses PEP ini dibagi menjadi: 1. Pelaksana dan Pemantau Aksi PRK dan 2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi PRK. Dashboard SDGs Indonesia/ Laporan VNR SDGs Presiden n a r o p a l e P & Komunikasi rencana dan capaian PRK dalam RPJMN i s a u a v E l KemenPPN/Bappenas Kemendagri PP 8/2008 Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peremendagri 54/2010 Pelaksanaan PP 8/2008 UU 24/2005 SPPN, PP 39/2006 Perpres 59/2017; SDGs n a u a t n a m e P a n a s k a l e P Kementan KemenPUPR KKP Kemenperin Lembaga Non-Pemerintah Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Bappeda OPD terkait KemenESDM Kemenhub KLHK Pelaksana Aksi PRK pada Sektor Swasta, Akademisi, LSM Pelaksana Aksi PRK Daerah Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Pelaksana Aksi PRK Nasional untuk RPJMN Gambar 1. Visualisasi Kelembagaan PEP Aksi PRK dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional. 7
8 1 PELAKSANA DAN PEMANTAU AKSI PRK Pelaksana Aksi PRK merupakan para pihak yang mempunyai perencanaan aksi PRK dan telah melaksanakan aksi tersebut, sedangkan pemantauan berdasarkan dari PP 39 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pelaksanaan dan pemantauan aksi PRK berdasarkan sektor dapat dikelompokan sebagai berikut: Tabel 1. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan sektor. Sektor Sub-Sektor Kementerian/ Lembaga* OPD Daerah Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang terkait Energi Transportasi Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan atau yang terkait Industri (IPPU) Kementerian Perindustrian
Kehutanan dan Lahan Gambut Kementerian LHK Dinas Kehutanan Berbasis Lahan Pertanian Kementerian Pertanian Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, atau yang terkait Air Limbah Kementerian PUPR, Kementerian LHK Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, atau yang terkait Limbah Persampahan Kementerian PUPR, Kementerian LHK Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, atau yang terkait Kelautan & Pesisir Blue Carbon Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK Dinas KP, Dinas Lingkungan Hidup, atau yang terkait berdasarkan identifikasi awal di RPJMN 2020-2024
1 Melakukan perencanaan dan implementasi aksi PRK sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMN/ RPJMD/Renja/RKPD/PPRKD/RAD Kajiulang). Peran dari Pelaksana & Pemantauan Aksi PRK adalah: 2 Melakukan pemantauan aksi PRK yang dilaksanakan melalui sistem AKSARA sesuai arahan dari Pengendalian dan Evaluasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. Khusus aksi PRK , diharapkan pelaksana aksi juga mengumpulkan data teknis yang diperlukan dalam penghitungan nilai penurunan emisi. Detail mengenai data umum dan data teknis dapat dilihat pada buku pedoman teknis masing-masing sektoral. Hasil dari pemantauan disampaikan kepada Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Aksi PRK. 2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI AKSI PRK Pengendalian dan Evaluasi aksi PRK merupakan para pihak yang mengumpulkan, menganalisis dan hasil pemantauan dan pelaksanaan aksi PRK. Pengendalian di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan pada tingkat daerah, dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappeda daerah menjadi koordinator dalam proses PEP ini. 1 Menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan kegiatan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Peran dari Pengedalian & Evaluasi Aksi PRK adalah: 2 Melakukan evaluasi dan pelaporan capaian kegiatan aksi PRK dalam perencanaan pembangunan, yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja sehingga didapatkan nilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. 9
10 2.2 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon Mengacu pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, Kementerian PPN/ Bappenas bersama dengan kementerian teknis lainnya telah menyusun mekanisme pemantauan kegiatan penanganan perubahan iklim. Dimulai pada tahun 2012, proses yang dilakukan secara kontinyu, transparan dan partisipatif ini melahirkan sebuah portal Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang bernama AKSARA. Mekanisme yang dibangun adalah sebuah mekanisme PEP yang terintegrasi antar sistem-sistem yang sudah ada, sehingga diharapkan proses PEP dapat menjadi sebuah kesatuan yang utuh sesuai dengan semangat satu data Indonesia. Penyusunan RKP/RENJA Tagging Aksi PRK pada KRISNA Identifikasi RKA KL/Renja & Daftar Masuk ke AKSARA Update Daftar Aksi PRK Jika ada perubahan renja K/L Kemenkeu Bappenas K/L Kemenkeu Bappenas NOV DES JAN FEB MAR APR MEI AGU SEP NOV K/L Bappenas Bappenas Penyusunan RKP/RENJA Tagging Aksi PRK pada KRISNA Pelaporan capaian PRK melalui AKSARA Pelaporan KEM dan Evaluasi capaian RPJMN Lampiran Pidato Presiden Hasil evaluasi Gambar 2. Timeline Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Nasional Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN. Melalui mekanisme ini, target-target penanganan perubahan iklim yang tertuang dalam RPJMN maupun kesepakatan internasional dapat terpantau sehingga Pemerintah dapat melaksanakan peningkatan yang berkesinambungan. Selain itu, mekanisme memungkinkan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, menghasilkan solusi yang efektif dalam menjawab berbagai kendala yang ditemukan selama proses pelaksanaan kegiatan mitigasi. AKSARA diresmikan pada tahun 2019 sebagai portal terintegrasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030. Dalam rangka untuk memastikan proses PEP berjalan secara integratif dan inklusif, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi integrasi sistem pemantauan penanganan perubahan iklim yang telah dikembangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan di setiap sektor strategis (Energi, Lahan dan Pengelolaan Limbah).
2.3 Mekanisme PEP PRK Tingkat Nasional T-1 T (Semester 2) T+1 (Semester 1) RPJMN 1 Penyusunan Rencana Kerja K/L Tagging mitigasi pada KRISNA 2 Identifikasi & Kesepakatan Daftar Rencana Aksi PRK (RKA KL Terkait PRK) Tahunan Analisis berdasarkan definisi kegiatan & klarifikasi metodologi 3 Pemantauan & Penghitungan Dampak Aksi PRK melalui AKSARA Berdasarkan metodologi yang tersedia Biro Perencanaan K/L bersama dengan Unit Terkait di KemenPPN/ Bappenas & Kemenkeu Sekretariat PPRK, Tim Budget Tagging BKF, Unit Terkait di KemenPPN/Bappenas + Unit Teknis & Biro Perencanaan K/L Unit Teknis & Biro Perencanaan K/L T+1 (Semester 2) 4 Evaluasi & Pelaporan (1) Pelaporan KEM Tahunan; (2) Evaluasi Paruh Waktu & Akhir RPJMN; (3) Pidato Presiden; (4) Evaluasi Tahunan RKP/RKA. Sekretariat PPRK & Unit Terkait di KemenPPN/Bappenas + Unit Teknis & Biro Perencanaan K/L T = Tahun RKA KL Berjalan Gambar 3. Tahapan PEP Aksi Nasional Pembangunan Rendah Karbon Tingkat Nasional. Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3 tahapan PEP pada tingkat nasional dapat diuraikan kedalam 4 tahap berikut: 1 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENGANGGARAN DAN K/L Periode: (T-1) Semester 2 Pelaku: Biro Perencanaan KL, Penelaah (Kemenkeu, Bappenas), Aplikasi Krisna (Sisdur), Aplikasi SATU DJA (DJA - Kementerian Keuangan) Aktivitas: Penyelarasan usulan renja KL dengan target RPJMN PN 6.3 dan tagging aksi mitigasi Keluaran yang diharapkan: Renja KL selaras dengan RPJMN serta tagging aksi mitigasi yang akurat pada KRISNA RPJMN yang menjadi induk dari perencanaan diturunkan kedalam rencana kegiatan tahunan K/L yang diusulkan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - K/L sekaligus akan melakukan proses penandaan (tagging) perubahan iklim yaitu "Kegiatan Mitigasi" dan "Kegiatan Adaptasi" terhadap usulan kegiatan tersebut. Proses penyusunan rencana kerja K/L mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yaitu bahwa "proses penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tahun anggaran yang sedang disusun mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta ditelaah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan disepakati dalam Trilateral Meeting (TM) bersama Kementerian Keuangan". Rencana kerja pemerintah yang telah disusun dilakukan proses input ke dalam Aplikasi KRISNA. 11
12 Trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L Pengusul menentukan dan merumuskan rencana kerja tahunan kementerian yang sudah ada penganggaran dalam RKAK/L dan masuk secara otomatis kedalam sistem SAKTI - Kementerian Keuangan (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran - Pada tahap ini, diharapkan perencanaan aksi PRK PRK telah sesuai dengan definisi aksi PRK dan sejalan dengan dengan target RPJMN PN 6.3 mengenai Pembangunan Rendah Karbon pada Lampiran 1. 2 IDENTIFIKASI DAN KESEPAKATAN DAFTAR RENCANA AKSI PRK TAHUNAN Periode: (T) Tahun RKA KL berjalan - Semester 2 Pelaku: Sekretariat PPRK dan Unit Terkait di KemenPPN/ Bappenas, Biro Perencanaan dan unit teknis K/L Aktivitas: Melakukan identifikasi dan klarifikasi Renja/RKA KL sesuai definisi kegiatan dan klasifikasi metodologi Keluaran yang diharapkan: Kesepakatan daftar identifikasi Renja/RKA KL yang merupakan aksi PRK. Daftar ini akan masuk kedalam sistem AKSARA sebagai acuan aksi yang akan dilaporkan tahun renja tersebut Kebutuhan Data: Data RKA K/L Terkait Untuk mendapatkan daftar aksi PRK yang valid dan dipahami antar pihak, maka diperlukan proses bersama untuk melakukan identifikasi RKA K/L, berikut tahapan proses yang dilakukan: 1. Pengumpulan Data RKA KL oleh Tim PRK Kementerian PPN/Bappenas Pengumpulan data RKA K/L dilakukan secara menyeluruh, pada unit yang terkait dengan aksi PRK, data yang dikumpulkan baik yang sudah ditandai (tagging) sebagai "Aksi Mitigasi" maupun belum. Tujuan dari pengumpulan ini selain melakukan identifikasi, juga bertujuan untuk melakukan evaluasi dari hasil penandaan agar kualitas tagging dapat meningkat setiap tahunnya. Sumber data: KRISNA, SATU DJA, Biro Perencanaan KL. 2. Identifikasi Aksi PRK oleh Tim PRK Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat PPRK bersama dengan Tim dari BKF melakukan identifikasi awal RKA K/L untuk memilih RKA yang teridentifikasi sebagai aksi mitigasi. Pemilihan awal ini dilakukan untuk membantu proses diskusi dengan K/L. 3. Focus Group Discussion (FGD) Klarifikasi Hasil Identifikasi Aksi PRK FGD akan diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas mengundang Kementerian dan Lembaga terkait. Pada pelaksanaan FGD akan dipaparkan hasil identifikasi awal aksi PRK pada RKA K/L tahun berjalan. Diskusi akan dibagi sesuai sektor PRK, dengan poin pembahasan yaitu (1) Klarifikasi definisi rencana kerja dan aksi mitigasi, (2) Klarifikasi metodologi dan kebutuhan data untuk penghitungan capaian penurunan emisi. 4. Kesepakatan Daftar Hasil Identifikasi RKA KL yang merupakan Aksi PRK Hasil dari FGD berupa daftar kegiatan dari RKA KL yang disepakati sebagai aksi PRK untuk kemudian dilaksanakan PEP pada tahun berikutnya. Daftar ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi AKSARA sebagai data acuan Kementerian terkait untuk pelaporan aksi saat periode implementasi RKA telah berakhir.
3 PEMANTAUAN DAN PENGHITUNGAN NILAI PENURUNAN EMISI Periode: (T+1) Januari - April Pelaku: Biro Perencanaan dan unit teknis K/L Aktivitas: K/L melakukan input realisasi aksi dan data teknis aksi kedalam sistem monev, kemudian sistem AKSARA akan melakukan perhitungan potensi penurunan emisi Keluaran yang diharapkan: Aksi PRK masuk ke dalam sistem AKSARA, dan didapat nilai potensi penurunan emisi dari aksi tersebut Kebutuhan Data: Metodologi penghitungan, data umum dan data teknis aksi PRK Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Pasal 4, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan pemantauan pelaksanaan RKA-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dan pasal 9, mengenai peran Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penghimpunan dan analisis laporan tersebut, maka pada awal semester 1 setelah periode RKA berakhir (T+1) Kementerian/Lembaga wajib melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan. Khusus PN 6.3 PRK, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan portal pemantauan daring terpadu yaitu AKSARA, yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah proses penghimpunan kegiatan aksi PRK, sehingga capaian RPJMN dapat dipantau secara optimal dan tepat waktu. Aksara dapat diakes secara daring pada Penjelasan detail dan proses input data pada aksara akan dibahas pada BAB 3 Buku ini. 4 EVALUASI DAN PELAPORAN Periode: (T+1) Semester 2 Pelaku: Sekretariat PPRK dan Unit Terkait di KemenPPN/ Bappenas + Unit Teknis dan Biro Perencanaan K/L Aktivitas: Hasil pemantauan aksi PRK yang sudah dihitung nilai penurunanan emisi dan intensitas emisi dibandingkan dengan target RPJMN, dan dilakukan analisis untuk masukan untuk Renja KL ke depan Keluaran yang diharapkan: (1) Pelaporan KEM Tahunan; (2) Evaluasi Paruh Waktu dan Akhir RPJMN; (3) Lampiran Pidato Presiden; (4) Evaluasi tahunan RKP/Renja Proses evaluasi (modul evaluasi) dilakukan dengan memperbandingkan target dan indikator yang ada dalam modul perencanaan dengan hasil implementasi aksi yang ada pada modul pemantauan. Hasil dari proses pemantauan dibandingkan dengan target RPJMN pada level Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) sampai Proyek K/L dengan laporan K/L. Indikator yang dipantau secara umum adalah: - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline secara nasional dan sektoral. - Persentase penurunan Intensitas emisi GRK secara nasional. - Indikator-indikator kegiatan lain yang bersifat sektoral, seperti: Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT, Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut, dan lain-lain). Hasil perhitungan akhir penurunan emisi GRK akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan laporan domestik dan internasional. Laporan domestik seperti Lampiran Pidato Presiden, Evaluasi RKP, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN, dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN, dan lain-lain. Sedangkan laporan internasional seperti laporan yang disampaikan ke UNFCCC melalui national focal point. 13
14 2.4 Mekanisme PEP PRK Tingkat Daerah Pada tingkat daerah proses PEP akan meliputi tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat provinsi, proses PEP telah berjalan sejak ada nya penyusunan RAD GRK pada tahun 2012. Dimana pada RAD GRK masing-masing provinsi dimandatkan ada nya penyusunan kelompok kerja (POKJA RAD GRK) yang memiliki peran kunci dalam proses perencanaan dan PEP aksi PRK (dahulu disebut aksi mitigasi). Pokja pada tingkat provinsi terdiri dari perwakilan OPD Provinsi yang terkait dengan sektor aksi PRK, dan mayoritas koordinator/ kepala pokja adalah perwakilan dari BAPPEDA. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, proses perencanaan dan PEP aksi PRK adalah hal yang baru, karena pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai RAN GRK, Kabupaten belum dimandatkan untuk melakukan penyusunan perencanaan (RAD) maupun proses PEP. Namun, berdasarkan pengalaman PEP provinsi, khususnya untuk sektor Limbah, Pertanian, dan Transportasi, mayoritas aksi PRK dan data untuk PEP PRK ada di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses PEP PRK dalam rencana pembangunan nasional ini mulai melibatkan Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaku utama dalam PEP PRK Daerah. Tahap di Tingkat Tapak Mekanisme dalam AKSARA SDGs & RPJMN Koordinasi & pengumpulan data - Internal Bappeda Provinsi Validasi Umum i s n i v o r P Dinas Sektor Kehutanan Pertanian Dinas Sektor Energi Transportasi Dinas Sektor Limbah Bappeda Provinsi Validasi Data Umum Sek. PPRK Validasi Data Teknis Lolos Validasi Data Umum/Teknis a t o K / n e t a p u b a K Koordinasi & pengumpulan data - Internal Bappeda Kab. Validasi Umum Perwakilan Dinas Prov. Validasi Teknis Dinas Sektor Kehutanan Pertanian Dinas Sektor Energi Transportasi Dinas Sektor Limbah Pengguna Input Data ke dalam AKSARA Status Data: Dilaporkan Perbaikan data Validasi Khusus data dari Kab/Kota Bappeda Kab/Kota Validasi Data Umum Tidak Lolos Validasi Status Data: Revisi Status Data: Disetujui Lolos Validasi Data Umum + Teknis Status Data: Final SDGs Dashboard Dashboard RPJMN PN Maksimal Akhir Januari Maksimal Akhir April Gambar 4. Mekanisme PEP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dengan adanya pelibatan kabupaten dalam PEP PRK, sinkronisasi proses PEP dari tingkat kabupaten dan provinsi perlu dilakukan secara padu dan sistematis, berikut beberapa tahapan proses PEP yang dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Tabel 2. Tahapan proses PEP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan Bappeda Provinsi OPD Terkait Bappeda Kabupaten OPD Terkait OPD Perwakilan Provinsi Sekretariat PPRK 1 Koordinasi Persiapan PEP (Pokja) √ √ √ 2 Pengumpulan data √ √ √ 3 Pelatihan *jika diperlukan √ √ √ √ √ √ 4 Penginputan data dalam Aksara √ √ 5 Pengecekan data (validasi) via AKSARA √ √ √ 1 KOORDINASI PERSIAPAN PEP (POKJA) Periode: Desember Tahun Pelaporan Pelaku: Provinsi Bappeda, Seluruh Anggota Pokja, OPD lain terkait Kabupaten Bappeda, Seluruh Anggota Pokja**/OPD terkait, Perwakilan Provinsi Aktivitas: Melakukan rapat koordinasi proses pemantauan bersama dengan Pokja ( jika sudah terbentuk) dan dengan OPD terkait Keluaran yang diharapkan: (1) Daftar Rencana aksi yang akan dilaporkan; (2) Penanggung jawab Pelaporan sektoral dan pengumpulan data; (3) Kesepakatan Pelaporan Aksi PRK Kegiatan PEP pada tingkat daerah dapat diawali dengan dilakukannya koordinasi dengan berbagai OPD terkait, Bappeda atau Kepala Pokja sebagai koordinator dapat mengundang rapat koordinasi minimum 1 kali dalam setahun dengan agenda acara sbb: 1. Melakukan identifikasi aksi PRK dalam RKA OPD; 2. Menentukan penanggung jawab untuk proses pelaporan danpengumpulan data di tiap sektor; 3. Kesepakatan penangung jawab dan waktu pelaporan kedalam AKSARA; 4. Melakukan pelatihan kepada anggota pokja/OPD/Kabupaten mengenai proses PEP; proses ini dapat mengundang tim Sekretariat PPRK sebagai narasumber untuk membantu proses pelatihan; 5. Khusus untuk kabupaten, dapat mengundang juga perwakilan OPD provinsi dalam proses koordinasi ini. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa: 1. Daftar Rencana aksi yang akan dilaporkan; 2. Penanggung jawab Pelaporan sektoral dan pengumpulan data; 3. Kesepakatan Pelapor dan maksimum waktu pelaporan aksi PRK. Kegiatan ini dapat dilakukan menjelang tahun RKA berakhir yaitu di bulan November - Desember, dimana RKA OPD tidak lagi banyak mengalami perubahan, dan mayoritas kegiatan sudah selesai. 15
16 2 PENGUMPULAN & PENGECEKAN KUALITAS DATA Periode: Januari Pelaku: Provinsi Seluruh Anggota Pokja, OPD lain terkait Kabupaten Seluruh Anggota Pokja**/OPD terkait, Perwakilan OPD Provinsi Aktivitas: Melakukan diskusi internal sektoral dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pelaporan aksi PRK Keluaran yang diharapkan: Lembar kebutuhan data setiap aksi sudah lengkap terisi Setelah proses koordinasi awal selesai, penanggung jawab dapat berkoordinasi internal baik antar OPD di sektor terkait atau dengan melibatkan OP Provinsi/Kabupaten lain dengan proses: 1. Daftar aksi hasil kegiatan (1) digunakan sebagai acuan, dan mempersiapkan daftar kebutuhan data. Daftar kebutuhan data dapat mempergunakan file lembar data teknis pada setiap kategori data; 2. Bersama dengan unit teknis di OPD, melengkapi lembar teknis dengan data-data hasil penerapan aksi. Sekaligus mengumpukan dokumen pendukung kegiatan (missal LAKIP dan LKPJ); 3. Melakukan pengecekan dan koreksi data teknis yang sudah terkumpul, untuk kabupaten dapat melibatkan OPD Provinsi terkait. Dari hasil ini diharapkan akan mendapat file lembar teknis yang sudah lolos pengecekan dan siap dimasukan kedalam sistem AKSARA. 3 PELATIHAN PELAPORAN DENGAN AKSARA *jika diperlukan Periode: Januari - Februari Pelaku: Provinsi Bappeda, Seluruh Anggota Pokja, OPD lain terkait Kabupaten Bappeda, Seluruh Anggota Pokja**/OPD terkait, Perwakilan OPD Provinsi Tim Sekretariat PPRK - Bappenas Aktivitas: Melakukan pelatihan dan pendampingan mengenai cara input aksi di dalam AKSARA Keluaran yang diharapkan: Daerah mampu menggunakan aplikasi AKSARA untuk melaporkan capaian Aksi PRK Untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penggunaan alat bantu pelaporan yaitu aplikasi AKSARA, Bappeda dapat meminta dukungan kepada Tim Sekretariat PPRK - Bappenas, untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai cara input aksi di dalam AKSARA. Diharapkan pada saat pelatihan, peserta sudah membawa lembar teknis yang sudah terisi (melewati proses 2) sehingga akhir dari pelatihan data-data sudah dapat masuk semua kedalam AKSARA. Sebagai alternatif, pada AKSARA juga sudah mempunyai modul belajar mandiri, dimana pengguna dapat mempelajari cara penggunaan aksara secara mandiri melalui alamat
4 PENGINPUTAN DATA DALAM AKSARA Periode: Januari - Maret Pelaku: Provinsi Seluruh Anggota Pokja, OPD lain terkait Kabupaten Seluruh Anggota Pokja**/OPD terkait, Perwakilan OPD Provinsi Aktivitas: Melakukan input data kedalam aplikasi AKSARA Keluaran yang diharapkan: Data aksi PRK daerah sudah masuk dan tersimpan di dalam sistem AKSARA Setelah proses pengumpulan data selesai, OPD yang sudah mendapatkan akun AKSARA (sebagai kontributor teknis) dapat langsung melaporkan aksi PRK-nya kedalam sistem AKSARA melalui alamat mitigasi/ Jika OPD belum mendapatkan akun untuk masuk kedalam AKSARA, dapat melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk proses pembuatan akun, atau dapat membuat akun secara mandiri melalui alamat 5 PENGECEKAN DATA (VALIDASI) VIA AKSARA Periode: Sampai dengan Akhir April Pelaku: Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, dan Tim Sekretariat PPRK Aktivitas: Melakukan validasi data yang sudah di-input data kedalam aplikasi AKSARA Keluaran yang diharapkan: Data aksi PRK tervalidasi dan dihitung dalam rekapan capaian penurunan emisi daerah dan nasional Data yang sudah masuk kedalam AKSARA akan dilakukan proses validasi oleh tim sekretariat PPRK dan Bappeda (provinsi maupun kabupaten) sebagai supervisor dari daerah tersebut. Bappeda Provinsi Validasi Data Umum Sek. PPRK Validasi Data Teknis Bappeda akan lebih fokus pada pengecekan data umum yang terkait dengan aksi tersebut, seperti nomenklatur kegiatan, periode, output, dan anggaran. Sedangkan tim sekretariat PPRK akan berfokus pada pengecekan data teknis, terkait kebutuhan perhitungan penurunan emisi per kegiatan. Validasi Khusus data dari Kab/Kota Bappeda Kab/Kota Validasi Data Umum Proses validasi ini dapat diakukan secara pararel, jika lolos validasi maka data akan masuk sebagai data rekapan nilai penurunan emisi daerah dan nasional, namun jika tidak lolos, maka data akan dikembalikan kepada pelapor (kontributor teknis) untuk dilakukan perbaikan. Gambar 5. Skema Validasi Data pada AKSARA. 17
18 3 HARMONISASI DATA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA
3.1 Harmonisasi Data untuk Mewujudkan Satu Data Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, salah satu tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengarah satu data Indonesia adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satu data Indonesia. Kegiatan satu data Indonesia dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Satu data Indonesia adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebutuhan PEP yang terintegrasi. Pertama, adanya kebutuhan data yang akurat dan valid sehingga satu data nilai emisi/ penurunan emisi dapat tercapai. Kedua, masih beragamnya pengguna dan lintas sektor sehingga perlu kemudahan dalam proses pelaporan dan perhitungan aksi. Ketiga, perlu ada peningkatan konsistensi kualitas data. Keempat, banyaknya sistem MRV yang ada sehingga memerlukan penyelarasan dan sinkronisasi antar sistem. 3.2 Mekanisme Integrasi Sistem PEP Aksi PRK Saat ini terdapat berbagai sistem yang terkait dengan proses PEP Aksi PRK nasional dan daerah. Sistem-sistem ini dimiliki oleh masing-masing kementerian dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi kementerian tersebut. Berikut beberapa sistem yang telah berhasil diidentifikasi dan berkait dengan proses PEP PRK. Tabel 3. Daftar sistem terkait proses PEP Aksi PRK nasional dan daerah. Tematik Nama Sistem url Pengampu Perencanaan & Penganggaran KRISNA - Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas SAKTI - Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan AKSARA - Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia aksara/ Kementerian PPN/ Bappenas APPLE-Gatrik - Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SINERGI - Sistem Informasi Konservasi Energi dahulu dikenal POME - Pelaporan Online Manajemen Energi SIINas - Sistem Informasi Industri Nasional go.id/sinergi Kementerian ESDM Kementerian Perindustrian PROPER/SIMPEL - Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian LHK Dashboard SDG - Visualisasi capaian indikator dari 17 Tujuan SDGs Indonesia dashboard/ Kementerian PPN/ Bappenas 19
20 PERENCANAAN ANGGARAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RPJMN KRISNA SATU DJA Energi (ESDM) Transport (Kemenhub) Industri (Kemenperin) Gambut (KLHK & BRG) Pertanian (Kementan) Limbah (PU & KLHK) Kehutanan (KLHK) Blue Carbon (LIPI & KKP) Emonev SDGs L K Budget Tagging KL Teknis Dashboard SDGs PN 6.3 PPRK Tag Mitigasi Input Pelaporan Aksi Mitigasi (Data Teknis Aksi) dan Indikator RPJMN PN 6.3 PERENCANAAN PEMANTAUAN Laporan Voluntary National Review (VNR) Input Pelaporan Aksi Mitigasi (Data Teknis Aksi) H A R E A D RPRKD/ RKPD OPD Kabupaten OPD Provinsi Laporan Domestik 1. Laporan Tahunan Presiden 2. Lampiran Pidato A S N APPLE GATRIK POME SIINas PRO PER ICCTF, BPDLH, dsb. NSA Lainnya Presiden 3. Evaluasi RKP 4. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN Sistem Pemantauan Sektor Energi/Industri Gambar 6. Mekanisme Integrasi Sistem PEP Aksi PRK. Berdasarkan hal diatas, Kementerian PPN/Bappenas menginisasi sebuah mekanisme integrasi untuk mewujudkan harmonisasi data antar sistem yang terkait seperti pada Gambar 6 Mekanisme Integrasi Sistem PEP Aksi PRK. Mekanisme Integrasi Sistem PEP Aksi PRK, Nasional dan Daerah ini secara umum dibagi menjadi 2 sub proses yaitu: RPJMN yang menjadi induk dari perencanaan diturunkan kedalam rencana kegiatan tahunan K/L yang diusulkan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - K/L sekaligus akan melakukan proses penandaan (tagging) perubahan iklim yaitu "Kegiatan Mitigasi" dan "Kegiatan Adaptasi" terhadap usulan kegiatan tersebut. Penandaan kegiatan K/L dapat merujuk pada daftar aksi mitigasi di Bab 3. Trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L Pengusul menentukan dan merumuskan rencana kerja tahunan kementerian yang sudah ada penganggaran dalam RKAK/L dan masuk secara otomatis kedalam Perencanaan - Penganggaran sistem SAKTI - Kementerian Keuangan (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran - Di tingkat provinsi proses ini akan dilakukan oleh Bappeda dengan merujuk pada RPJMD dengan indikator terkait penurunan emisi.
Data yang sudah dilakukan tagging Kegiatan Mitigasi lalu disinkronisasikan sistem AKSARA Modul Perencanaan (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia - K/L Teknis melaporkan Aksi mitigasi melalui AKSARA (Modul Pemantauan) dengan cara memilih data/kegiatan yang sudah di-tagging dan memasukan informasi teknis kegiatan. Sistem AKSARA akan melakukan penghitungan penurunan emisi sesuai dengan metodologi yang sudah masuk ke dalam AKSARA. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan aksi mitigasi provinsi dan kabupaten dilakukan dengan prosedur yang sama yaitu dengan memasukan nama aksi mitigasi secara manual dan memilih metodologi penghitungan yang sesuai, maka Sistem AKSARA akan melakukan penghitungan penurunan emisi pada aksi tersebut. Sedangkan untuk aksi dari NSA, yang sudah dilaporkan melalui sistem sektoral, akan dikirimkan kepada sistem AKSARA, untuk dilakukan proses kompilasi data. Hasil modul pelaporan yang sudah lolos validasi dan berstatus FINAL pada AKSARA akan dirangkum dalam tampilan dashboard data yang berupa nilai potensi penurunan emisi. 3.3 Keuntungan Proses Integrasi Sistem PEP Aksi PRK Keuntungan proses PEP terintegrasi adalah untuk menghasilkan satu data terkait penurunan emisi di setiap sektor, sehingga dapat mendukung perencanaan dan penganggaran pembangunan rendah karbon yang lebih tepat dan akurat. MRV yang terintegrasi dapat meningkatkan kredibilitas data penurunan emisi karbon di setiap sektor, yang kemudian digunakan untuk pelaporan ke forum nasional maupun internasional berupa laporan capaian evaluasi RPJMN maupun lampiran pidato Presiden serta ke lembaga UNFCCC. Selain itu data aksi yang sudah terkumpul juga akan menjadi data capaian TPB/SDGs, khususnya untuk tujuan 13. Sistem MRV yang kuat dan kredibel dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan sistem carbon pricing (perdagangan karbon atau pajak karbon) serta mendukung lembaga independen di dalam melakukan verifikasi karbon yang dihasilkan oleh K/L dan Non Party Stakeholder1 (NPS). Untuk itu dalam rangka menuju MRV perubahan iklim terintegrasi, perlu didukung dengan kesepakatan metodologi yang akan digunakan dan terintegrasinya sistem Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan yang ada 1 Non-Party stakeholders, including civil society, the private sector, financial institutions, cities and other subnational authorities, local communities and indigenous peoples. 21
22 4 AKSARA APLIKASI PERENCANAAN & PEMANTAUAN AKSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA
4.1 Konsep AKSARA Pemerintah Indonesia melalui inisiatif PRK menjawab tantangan penanganan persoalan perubahan iklim agar penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan lain seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan atau ketahanan pangan. Di bawah kebijakan PRK, pemerintah memobilisasi sumber daya dan menggerakkan elemen pusat, daerah dan lintas sektor untuk membuat rencana aksi serta mengimplementasikan aksi- aksi nyata pembangunan rendah karbon. 1 AKSARA - Rancang Bagian terdepan dari AKSARA yang bertujuan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan merencanakan berbagai intervensi pembangunan rendah karbon. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, AKSARA menghadirkan berbagai fasilitas dan alat bantu yang dapat dipergunakan dengan mudah oleh semua pihak. AKSARA, hadir sebagai platform perencanaan, pemantauan dan pelaporan aksi-aksi pembangunan rendah karbon secara transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. 2 AKSARA - Sangkala Secara berkala dan tahunan, agar dapat mewujudkan perencanaan dan implementasi yang adaptif dan sesuai dengan perubahan kondisi di masa yang akan datang, dibutuhkan proses dan AKSARA dibangun dengan mengadopsi Pasal 8 pada UU 25 Tahun 2004 yaitu tahapan perencanaan pembangunan nasional: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. upaya evaluasi dari pembangunan rendah karbon. AKSARA Sangkala adalah sebuah modul yang mampu memberikan evaluasi yang berimbang terhadap pencapaian target pembangunan rendah karbon di Modul AKSARA dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsi dan kebutuhan data yaitu: pusat (RPJMN dan RKP) maupun daerah (RPJMD,RKPD, dan RPRKD). 1 AKSARA - Rancang AKSARA - Sangkala 2 3 AKSARA - Kumawas What: Rencana aksi PRK (RPJMN) Who: Pemerintah Daerah & K/L When: 2012, PRK 2020-2024 What: Pelaksanaan aksi PRK Who: Pemerintah Daerah & K/L When: Setiap tahun Segala bentuk rencana membutuhkan pengawasan dan pemantauan yang teliti agar dapat diukur keberhasilan How: Perekaman data baseline, How: Data umum dan ketepatannya. AKSARA-Kumawas perekaman target RPJMN, & teknis aksi PRK, menghadirkan berbagai fasilitas bagi target penurunan emisi, Metodologi penghitungan pemerintah pusat dan daerah dalam target intensitas emisi ERENCA N P PEM A N T A memantau implementasi dari aktivitas- aktivitas pembangunan rendah karbon yang telah dijalankan sejalan dengan target dokumen perencanaan nasional dan daerah yang ada dalam modul AKSARA - Rancang. A R O P A PEL EVALUASI 4 AKSARA - Biwara Pada akhirnya, sebuah upaya yang baik perlu dilaporkan dan dikomunikasikan What: Penurunan emisi & intensitas emisi What: Kinerja & pemenuhan target RPJMN & RPJMD Who: Bappenas dengan cara yang baik pula pada semua pemangku kepentingan di Indonesia maupun dunia internasional. Who: Bappenas When: Setiap tahun AKSARA-Biwara memberikan informasi When: Setiap tahun How: Perbandingan antara BaU vs yang lengkap, teratur dan terpercaya How: Capaian vs target emisi aktual; target vs capaian untuk berbagai pemangku kepentingan tentang keseluruhan proses 4 AKSARA - Biwara AKSARA - Kumawas 3 pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Gambar 7. Konsep AKSARA. 23
24 4.2 Pengguna AKSARA SUPERVISOR KONTRIBUTOR TEKNIS EDITOR Siapa? Unit pada kementerian teknis, dan Bappeda Provinsi. Siapa? Unit Teknis pada kementerian dan Dinas Teknis di provinsi/kabupaten/kota. Siapa? Expert Teknis Sektoral dan Sekretariat PPRK. Fungsi? • Pengelolaan pengguna (tambah, hapus). • Melakukan kontrol kualitas data dengan mengevaluasi dan memberikan persetujuan aksi PRK yang dilaporkan. • Melakukan koordinasi pelaporan daerah. • Melakukan evaluasi kinerja aksi pembangunan rendah karbon. Fungsi? Memasukan data aksi pembangunan rendah karbon secara berkala. 1 kementerian/provinsi/kabupaten dapat memiliki lebih dari 1 Kontributor Teknis. Fungsi? • Melakukan kontrol kualitas data sesuai dengan kaidah-kaidah sektor masing- masing. Memberikan informasi dan bantuan (helpdesk) untuk hal-hal teknis sektoral terkait dengan penggunaan AKSARA. 1 sektor hanya memiliki 1 Editor. 1 kementerian/provinsi hanya memiliki 1 Supervisor. User Modul Administrator User Management Data Management Akses pada AKSARA-Rancang Akses pada AKSARA-Kumawas Akses pada AKSARA-Sangkala Akses pada AKSARA-Biwara Supervisor buat, edit unduh Input, edit Input, koreksi lihat cetak Kontributor Teknis x unduh lihat Input, koreksi x cetak Editor
unduh data lihat, edit validasi lihat cetak Pengguna dalam AKSARA dibagi berdasarkan fungsi dari masing-masing pengguna dibagi menjadi 3 peran, yaitu: SUPERVISOR KONTRIBUTOR TEKNIS EDITOR Merupakan user tertinggi di tingkat daerah/kementerian, masing-masing daerah/kementerian akan mempunyai 1 sub-admin. Fungsi utama: • Pengelolaan pengguna (Membuat Merupakan user teknis yang dapat melakukan input data AKSARA. Berisi perwakilan Unit teknis kementerian dan OPD teknis provinsi/kabupaten yang mempunyai informasi teknis kegiatan PRK. merupakan user teknis yang berfungsi sebagai "validator" terhadap data masuk, bertugas untuk melakukan pengecekan data teknis aksi PRK yang masuk. Berisi perwakilan dari Sekretariat PPRK sesuai dengan sektor masing-masing. & memodifikasi kontributor teknis di masing-masing daerah) Pengelolaan data: 1. Mampu melihat, melakukan editing dan memberikan tanda koreksi pada data yang berada di dalam wilayahnya; Fungsi utama: Memasukan data PRK ke dalam AKSARA, dan melakukan koreksi data PRK jika terdapat kesalahan. Fungsi utama: • Melakukan dan memberikan tanda koreksi pada aksi PRK yang sudah dilaporkan oleh kontributor teknis; Melakukan rekap data capaian penurunan emisi sektoral. 2. Melakukan proses approval (persetujuan isi data); 3. Melakukan rekap data/generate data. Mencetak laporan resmi capaian PRK per wilayahnya.
4.3 Penggunaan Sistem AKSARA Materi ini dapat juga diakses melalui e-learning aksara Pengguna dapat mengakses aplikasi AKSARA pada alamat pada AKSARA disediakan dua mode tampilan yaitu desktop mode (menggunakan laptop/pc) dan mobile mode (menggunakan smartphone), namun untuk pengalaman yang lebih baik disarankan membuka melalui desktop mode - pada komputer. Gambar 8. Perbandingan tampilan desktop mode dan mobile mode AKSARA. 25
26 Menu Bar Daftar menu & untuk login ke AKSARA. Banner Berisi penjelasan informasi terkini mengenai pengalaman aksi PRK di seluruh Indonesia. Target Berisi informasi komitmen dan target nasional dalam PRK. Capaian PRK Berupa nilai penurunan emisi dan nilai intensitas emisi nasional. Pengguna dapat melihat capaian secara kumulatif maupun tahunan. Disampaikan juga jumlah aksi yang sudah terdaftar dan nilai penurunan emisi yang terjadi. Peta Sebaran Lokasi Pengguna dapat memilih provinsi yang ingin dilihat capaian dan sebaran aksi yang sudah dilakukan. Capaian RPJMN Target dan capaian RPJMN dijabarkan di bagian ini, mengikuti target pada PN 6.3. Pelajari mengenai modul AKSARA lebih jauh pada menu di bagian bawah. Tombol feedback juga dapat dipakai jika ada saran dan kendala penggunaan AKSARA. Gambar 9. Penjelasan Halaman Muka AKSARA.
Untuk masuk ke dalam AKSARA pengguna dapat memilih tombol masuk yang ada pada bagian kanan atas halaman muka. Pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung memasukan username dan kata sandi. Jika lupa kata sandi dapat memilih lupa kata sandi, atau menghubungi admin daerah/ Sekretariat PPRK untuk bantuan lebih lanjut. Penguna baru juga dapat mendaftar melalui menu daftar, dan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh admin daerah/Sekretariat PPRK sebelum akun diperoleh. Gambar 10. Proses masuk ke dalam AKSARA. 4.4 Dashboard Data Setelah pengguna login, pengguna akan diarahkan menuju dashboard data. Dashboard data ini berbeda-beda tiap tipe user, untuk user nasional akan diarahkan menuju dashboard nasional dan dashboard sektoral, bergantung dari Kementerian asal. Sedangkan untuk pengguna daerah akan diarahkan menuju dashboard provinsi terdaftar dari pengguna tersebut. Pada dashboard ini pengguna dapat melihat secara detail fakta-fakta data dari hasil pemantauan yang sudah dilaporkan kedalam AKSARA. Data yang ditampilkan di dalam dashboard adalah data-data yang sudah lolos validasi. Untuk pindah ke menu lain pengguna dapat menggunakan menu bar di atas dashboard, yang berisi 4 Modul utama AKSARA yaitu (1) Perencanaan, (2) Pemantauan, (3) Evaluasi, dan (4) Pelaporan. Gambar 11. Dashboard nasional, dashboard provinsi, dan dashboard sektoral pada AKSARA. 27
28 4.5 Modul Perencanaan aksi nasional/ dan aksi daerah/ Modul Perencanaan merupakan acuan dari proses pelaporan, tujuan dari modul ini adalah melakukan kompilasi dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dasar dalam proses pelaporan nantinya. Modul Perencanaan dibagi menjadi 2 halaman, yaitu perencanaan nasional dan perencanaan daerah, berikut isi dari kedua halaman tersebut: Tabel 4. Perbedaan isi modul perencanaan nasional dan daerah. Jenis Nasional Daerah Data Perencanaan Jangka Panjang RPJMN Kaji Ulang RAD GRK , PPRK-D Data Data Perencanaan Tahunan RKA KL
Periode 2020 - 2045 2020 - 2030 Baseline Per sektor, berdasarkan RPJMN Modelling Per sektor, berdasarkan model RAD GRK per sektor Target Per sektor - Per tahun Per Sektor, di 2030 Data Ekonomi PDB Nasional, Laju pertumbuhan ekonomi PDB Daerah Gambar 12. Halaman AKSARA Perencanaan PRK Nasional dan daerah.
Modul ini dapat diakses oleh semua pengguna, sehingga diharapkan juga menjadi pusat informasi jika ada pengguna yang ingin mempelajari perencanaan-perencanaan terkait dengan PRK yang ada dan sedang berjalan sekarang. Untuk akses terhadap modul ini sbb: Tabel 5. Hak akses modul perencanaan. Hak Akses Modul Perencanaan Tipe Pengguna Lihat Rencana Aksi Tambah/Edit Rencana Aksi Kontributor Teknis Ya Tidak Admin K/L & Provinsi Ya Ya Editor Ya Tidak Untuk mempelajari lebih mendalam hak akses admin provinsi pada modul ini dapat mengambil kursus materi di e-learning AKSARA. 4.6 Modul Pemantauan Untuk mempelajari lebih mendalam mengenai jenis aksi PRK yang dipantau dan cara penggunaan AKSARA dapat mengambil kursus materi di e-learning AKSARA. Modul Pemantauan adalah modul yang berisi data-data aksi PRK yang telah dilakukan oleh pemerintah, fungsi yang disediakan pada modul ini berupa (1) Tambah Aksi PRK, (2) Lihat Aksi PRK dan (3) Validasi Aksi PRK. 29
30 Tabel 6. Hak akses modul pemantauan. Hak Akses Modul Pemantauan Tipe Pengguna Tambah Aksi PRK Lihat Aksi PRK Validasi Aksi PRK Kontributor Teknis Ya Ya Tidak Admin K/L & Provinsi Ya Ya Ya Editor Tidak Tidak Ya Tambah Aksi PRK adalah fungsi dimana pengguna dapat melaporkan aksi PRK yang sudah dilakukan, dapat diakses dari menu Pemantauan > Tambah Aksi PRK, secara umum proses tambah aksi PRK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: Input Data Umum Unggah Data Pendukung Input Data Teknis Gambar 13. Proses input data AKSARA. Data yang dilaporkan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim PRK, untuk memastikan kualitas data tetap terjaga. Apabila terdapat koreksi atau pertanyaan akan disampaikan melalui sistem, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara langsung. Data yang telah lolos validasi, akan masuk ke dalam dashboard capaian PRK untuk menjawab target dalam RPJMN. Tambah Aksi Nasional dashboard/form/nasional kegiatan mitigasi/ Pelaporan Aksi PRK nasional diselaraskan dengan data-data perencanaan dari rencana kerja/rencana kerja anggaran (RKA) K/L; proses ini bertujuan agar pemerintah dapat menghitung efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian penurunan emisi, khususnya aksi PRK yang bersifat inti. Berikut Langkah-langkah pelaporan aksi PRK Nasional: Gambar 14. Halaman input aksi PRK nasional.
1 PILIH SUMBER DATA Terdapat 3 jenis pilihan data yang dapat dipilih pengguna nasional yaitu : • RKA K/L APBN: Data dibiayai APBN dan pengguna memilih aksi sesuai dengan yang ada dalam list pilihan (RKA) RKA K/L Belum di-tagging: Data dibiayai APBN namun belum ada dalam list pilihan output (belum di-tagging/ Belum teridentifikasi) Non APBN: Data bukan dibiayai APBN namun dilaporkan via K/L Data RKA yang sudah ada dalam AKSARA adalah data rencana aksi PRK yang sudah diselaraskan dengan definisi dan metodologi aksi PRK pada IDENTIFIKASI DAN KESEPAKATAN DAFTAR RENCANA AKSI PRK TAHUNAN. 2 JIKA MEMILIH RKA K/L APBN MAKA DAPAT LANGSUNG MEMILIH NAMA AKSI YANG SUDAH ADA Jika aksi PRK yang ingin dilaporkan ada pada tingkat OUTPUT maka dapat men-centang aksi mitigasi di level ini: 31
32 3 PEMILIHAN TIPE KEGIATAN & METODOLOGI PERHITUNGAN Jenis Kegiatan • Dampak Penurunan Hanya pada Tahun Berjalan: Aksi PRK hanya berdampak penurunan emisi pada tahun pelaksanaan aksi saja. Contoh: Car freeday, pemupukan. Dampak Penurunan Dihitung pada Tahun Berikutnya*: Aksi PRK berdanpak continu, selain pada saat pelaksanaan, juga berdampak pada tahun berikutnya. Contoh: Penanaman, Pembangunan PLTS. Pilih Kategori Aksi Pengguna dapat memilih Metodologi perhitungan sesuai dengan aksi yang hendak dilaporkan. Detail perhitungan aksi dapat melihat bagian ikon informasi Metodologi. Jika kegiatan bersifat Pendukung/prasyarat dapat memilih kategori Pendukung/prasyarat. Jika Metodologi yang diinginkan tidak ada, pengguna dapat memilih lain-lain dan meng-upload sheet perhitungan penurunan emisi. Kaitan Terhadap TPB Pengguna dapat memilih keterkaitan kegiatan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jika Pengguna memilih ini akan ada form monitoring yang akan ditanyakan tahunan mengenai status dari aksi tersebut. (masih beroperasi/tidak)
4 VOL-SATUAN KEGIATAN & ANGGARAN Indikator Aksi Jumlah Volume dan Satuan target aksi. Bagian ini akan terisi otomatis jika dari sistem terdapat data RKA lengkap dari sistem lain terkait (KRISNA/Satu DJA). Anggaran Jumlah Alokasi dan Realisasi anggaran pada pelaksanaan aksi. Bagian ini akan terisi otomatis jika dari sistem terdapat data RKA lengkap dari sistem lain terkait (KRISNA/Satu DJA). 5 ISIAN DATA TEKNIS Data teknis adalah data yang dibutuhkan untuk penghitungan potensi penurunan emisi aksi mitigasi, data ini berbeda setiap kategori/metodologi. 1. Input data teknis per lokasi. 1 2. Klik Tambah lokasi, maka akan data akan tersimpan di table bawah. 3. Klik Submit - jika semua lokasi sudah selesai ditambahkan. 2 Isian data teknis akan berbeda-beda setiap kategori aksi PRK, sesuai dengan metodologi yang tersedia, Jika Pengguna memilih kategori berupa "lain-lain" maka pengguna wajib memasukan lembar perhitungan aksi PRK. 3 Detail mengenai isian teknis dapat merujuk kepada Buku Petunjuk Teknis Aksi PRK Sektoral. 33
34 1 Pilih Sumber data. Masukkan data teknis (klaim penurunan emisi dan berkas pendukung). Klik Submit - jika semua lokasi sudah selesai ditambahkan. 2 6 ISIAN SELESAI - Sistem akan Menghitungkan Capaian Penurunan Emisi & Memunculkan Halaman Detail Aksi PRK Gambar 15. Halaman detail aksi PRK nasional.
Tambah Aksi Daerah mitigasi/ Aksi PRK Daerah adalah aksi PRK yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, selain itu aksi swasta yang dilaporkan melalui pemerintah daerah juga dapat dimasukan ke dalam sistem AKSARA ini. Menu tambah aksi dapat diakses melalui Pemantauan > Tambah Aksi Mitigasi 1 MASUKAN DATA UMUM AKSI PRK 1.1 Informasi Umum Masukan tipe, tahun kegiatan PRK yang sudah dilakukan, serta sektor, sub sektor, dan kategori dari aksi PRK yang akan dilaporkan. 1.2 Data Umum Kegiatan Mitigasi Isikan nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada dokumen perencanaan daerah. Tingkat kedetilan data ketentuannya sbb: - Data Teknis Berupa Agregat Lokasi Satu data teknis untuk seluruh data lokasi yang ada. Data Teknis Detil Per Lokasi Bila dimiliki data teknis untuk masing - masing lokasi yang ada (memiliki data teknis lebih dari satu) namun tetap untuk kegiatan yang sama dan satu anggaran biaya. Jenis kegiatan ketentuannya sbb: - Kegiatan Baru dan Pengukuran Emisi Hanya Tahun Pelaporan Kegiatan baru hanya berjalan/berlaku di tahun tersebut, tidak terkait dengan kegiatan tahun sebelum/sesudahnya. Kegiatan Baru dan Pengukuran Emisi Berulang Setiap Tahun Kegiatan akan dilakukan berulang (dengan data teknis yang sama ataupun berbeda) pada tahun - tahun berikutnya. Gambar 16. Halaman input aksi PRK daerah. Pelaksana Kegiatan Diisi dengan unit pelaksana, jika tidak ada dalam Pilihan, pengguna dapat memasukan nama pelaksana sendiri dengan memilih "nama pelaksana baru". Atau 35
36 Tautan dengan Rencana Aksi Daerah Merupakan penghubung antara aksi yang dimplementasikan dengan apa yang sudah direncanakan pada modul perencanaan. Pengguna cukup memilih kaitan dengan daftar perencanaan yg sudah ada. Target dan Realisasi Merupakan nilai fisik aksi, diisi dengan nilai yang sudah ada dalam dokumen perencanaan daerah. Kaitan terhadap TPB Pengguna dapat memilih keterkaitan kegiatan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Anggaran Jumlah Alokasi dan Realisasi anggaran pada pelaksanaan aksi.
Daftar Aksi PRK & Download Data mitigasi v2/ Data yang sudah masuk kedalam sistem dapat dilihat pada halaman Pemantaun > Daftar Aksi PRK, pengguna dapat melihat perkembangan status data, dan overview data yang harus dilaporkan kembali. Selain itu salah satu fitur yang dimiliki AKSARA adalah fungsi untuk men-download data, seluruh data yang sudah dimasukan pengguna dapat di-download dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Hasil download data akan dalam bentuk file excel, untuk memudahkan pengguna dalam proses pengolahan data lebih lanjut jika dibutuhkan. Gambar 17. Halaman daftar aksi PRK dan download data. 37
38 Alur Pengelolaan Data Sistem AKSARA Kontributor teknis K/L dan Daerah input data ke dalam AKSARA 1 Status Data: Dilaporkan Admin K/L atau Provinsi Validasi Data Umum Sek. PPRK Validasi Data Teknis Validasi Khusus data dari Kab/Kota Bappeda Kab/Kota Validasi Data Umum 2 Lolos Validasi Data Umum atau Teknis Status Data: Disetujui Lolos Validasi Data Umum dan Teknis Status Data: Final 4 Dashboard Capaian Penurunan Emisi Perbaikan data Tidak Lolos Validasi 3 Status Data: Revisi Gambar 18. Alur pengelolaan data sistem AKSARA. Pada AKSARA proses pengelolaan data dilakukan sebagai berikut: 1. Data aksi rendah karbon dimasukkan ke dalam sistem oleh Kontributor Teknis. Data yang perlu dipersiapkan berupa data umum dan data teknis aksi rendah karbon. Data awal ini mempunyai status DILAPORKAN. 2. Data yang telah masuk akan dilakukan pengecekan oleh validator: a. Data Aksi PRK Nasional: Admin KL dan Editor b. Data Aksi PRK Provinsi: Admin Provinsi dan Editor c. Data Aksi PRK Kab/Kota: Bappeda Kab/Kota, Admin Provinsi dan Editor Admin KL/Provinsi/Bappeda Kab/Kota melakukan pengecekan data umum Editor melakukan pengecekan data teknis. 3. Jika data ditemukan informasi yang belum sesuai, maka validator akan memberikan masukan dan mengembalikan data ini kepada pelapor untuk direvisi. Data ini mempunyai status REVISI. 4. Jika data hasil pengecekan : a. Lolos validasi data umum atau teknis: status data DISETUJUI b. Lolos validasi data umum dan teknis: status data FINAL 5. Khusus untuk data dari Kabupaten/Kota, Data umum dilakukan proses validasi oleh 2 pihak, yaitu Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi. Kedua validator harus menyetujui untuk membuat status data umum lolos validasi. Jika salah satu validator belum memberikan validasi, maka sistem akan memberikan waktu selama 7 hari sebelum sistem akan memberikan status lolos valisasi. 6. Selanjutnya, data yang sudah berstatus final akan masuk ke halaman dashboard rekap capaian penurunan emisi sekaligus sebagai data untuk berbagai proses pelaporan. 6
Pantau RPJMN Merupakan modul baru di dalam AKSARA, bertujuan untuk memantau capaian RPJMN 2020 - 2024, modul bertujuan untuk pengguna khususunya direktorat Mitra KL di Bappenas dan K/L untuk memasukan nilai Capaian RPJMN PN 6, khususnya PP 3 mengenai PRK. Pengguna dapat memasukan capaian secara periodik, termaksud catatan status capaian dan dokumen lampiran. Sistem aksara akan merekam setiap inputan pengguna dan histori perkembangan capaian RPJMN. Gambar 19. Halaman Pantau RPJMN. 39
40 4.7 Modul Evaluasi Modul Evaluasi adalah modul yang memperbandingkan antara capaian dengan rencana aksi PRK yang sudah disusun. Modul Evaluasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Evaluasi Nasional dan Evaluasi Provinsi dan hanya dapat di akses oleh admin K/L dan admin provinsi. Tabel 7. Hak akses modul evaluasi. Tipe Pengguna Hak Akses Modul Evaluasi Lihat Dashboard Evaluasi Kontributor Teknis Tidak Admin K/L & Provinsi Ya Editor Tidak Gambar 20. Halaman dashboard evaluasi nasional dan provinsi. Diharapkan Modul Evaluasi ini dapat menjadi masukan kepada unit perencanaan, sehingga menjadi bagian utuh dalam proses Evaluasi perencanaan, dan dalam proses perencanaan aksi PRK kedepannya.
4.8 Modul Pelaporan pelaporan/ Modul Pelaporan adalah modul untuk membantu pengguna untuk membuat publikasi hasil pemantauan yang sudah masuk kedalam AKSARA. Tabel 8. Hak akses modul pelaporan. Hak Akses Modul Pelaporan Tipe Pengguna Unduh Pelaporan Format .Doc Kontributor Teknis Ya Admin K/L & Provinsi Ya Editor Ya Pada laporan yang diproduksi akan berisi: • Rekapan capaian penurunan dan intensitas emisi • Rekapan capaian penurunan emisi per sektor • Efektivitas pencapaian penurunan emisi Pengguna dapat memilih tahun pelaporan yang diinginkan, dan hasil dari pelaporan yang dapat diunduh pengguna akan keluar dalam format office word (.docx), sehingga pengguna dapat bebas memodifikasi laporan berdasarkan kebutuhan publikasi dari masing-masing sektor atau daerah. LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) NASIONAL {{ report_province }} BIDANG IPPU BIDANG KEHUTANAN & LAHAN GAMBUT {{ report_year }} {{ report_year }} {{ report_year }} {{ report_year }} Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas 1 1 LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) LAPORAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BIDANG PERTANIAN BIDANG ENERGI BIDANG TRANSPORTASI {{ report_year }} {{ report_year }} {{ report_year }} {{ report_year }} Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Low Carbon Development Indonesia Kementerian PPN/Bappenas 1 1 Gambar 21. Buku Hasil Proses Modul Pelaporan AKSARA. 41
42 4.9 Modul E-learning Modul e-learning adalah modul belajar mandiri yang dipersiapkan khususnya untuk pemerintah daerah agar mempermudah pemahaman secara utuh mengenai aksi PRK dan proses PEP PRK. Berdasarkan pengalaman yang ada, proses pergantian personel di tingkat daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, begitu juga dengan proses penggantian anggota Pokja, dan hal ini berdampak pada adanya gap informasi yang dialami oleh personel baru. Untuk membantu proses pemahaman dan pengetahuan, khususnya untuk personel baru di daerah, maka AKSARA menyusun sebuah proses belajar mandiri yang mudah dan sistematis melalui proses pembelajaran mandiri ini. Silabus dari e-learning AKSARA terdiri dari: Tabel 9. Silabus pada Modul E-Learning. Kursus Modul Topik Sub-Topik Link (diperlukan login terlebih dahulu) Dampak, identifikasi, adaptasi, mitigasi dan upaya I. Pengantar/ Pendahuluan Modul 1 Pemahaman Dasar Perubahan Iklim & Pembangunan Rendah Karbon Perjanjian internasional tentang perubahan iklim Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim (kronologis) aksara/elearning/course/view. php?id=3§ion=1 Modul 2 Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Pemantauan, Evaluasi , dan Pelaporan aksara/elearning/course/view. php?id=3§ion=2 II. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Nasional Modul 3 aksara/elearning/course/view. php?id=4§ion=1
Kursus Modul Topik Sub-Topik Link (diperlukan login terlebih dahulu) Modul 4 Pengantar Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah Pengantar Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon: Transformasi RAD GRK menjadi PPRKD elearning/course/view.php?id=2 Analisis Ekonomi Regional Modul 5 Analisis Ekonomi Regional dan Data Satelit Data Satelit: Distribusi Konsumsi Energi Data Satelit: Distribusi Timbulan Limbah aksara/elearning/course/view. php?id=2§ionid=126 III. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah Data Satelit: Distribusi Kebutuhan Lahan Skenario Business as Usual Modul 6 Simulasi Pembangunan Rendah Karbon Skenario Pembangunan Rendah Karbon: Result-chain dan Translasi Aksi aksara/elearning/course/view. php?id=2§ionid=131 Proyeksi Skenario BAU dan PRK: redcluwe.id Menyusun Matriks Satelit Sektor Lahan Modul 7 Analisis Trade-off Analisis Trade-off dan Formulasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Sub sektor berbasis kehutanan Modul 8 Aksi mitigasi sektor lahan Sub sektor berbasis gambut aksara/elearning/course/view. php?id=13§ion=1 IV. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon Daerah Modul 9 Aksi mitigasi sektor energi Sub sektor berbasis pertanian Sub sektor berbasis energi Sub sektor berbasis transportasi aksara/elearning/course/view. php?id=13§ion=2 Modul 10 Aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah Sub sektor berbasis persampahan Sub sektor berbasis air limbah aksara/elearning/course/view. php?id=13§ion=3 Modul 11 Pengenalan aplikasi AKSARA Pengenalan aplikasi AKSARA aksara/elearning/course/view. php?id=5§ion=1 V. Aplikasi Pemantauan, Evaluasi , dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon (AKSARA) Modul 12 Modul 13 Penggunaan aksara untuk kontributor teknis provinsi - kab/ kota Penggunaan aksara Admin provinsi Simulasi Penggunaan aksara untuk kontributor teknis provinsi - kab/kota Simulasi Penggunaan aksara untuk Admin aksara/elearning/course/view. php?id=5§ion=2 aksara/elearning/course/view. php?id=5§ion=3 Modul 14 Penggunaan aksara untuk editor Simulasi Penggunaan aksara untuk Editor aksara/elearning/course/view. php?id=5§ion=4 43
44 Konsep dari e-learning adalah memindahkan pengalaman belajar di kelas, kedalam sebuah aplikasi komputer, namun keuntungannya perseta dapat mengatur sendiri waktu secara flexible. Setiap materi akan dibagi dalam course, pengguna dapat mengambil course yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam setiap course, materi akan disajikan dalam bentuk yang variatif dan menarik seperti: 1. Video 2. Kuis 3. Bahan-bacaan (slide powerpoint, pdf, dll) 4. Forum Diskusi dengan pengajar Setelah pengguna selesai mengambil course, pengguna dapat menerima e-sertifikat yang berisi informasi materi yang diambil beserta nilai yang didapatkan. Tahapan pengambilan course dalam AKSARA • Pengguna terlebih dahulu melakukan login menggunakan akun yang sudah dibuat; Setelah login pengguna akan melihat tampilan antar muka dasbor modul e-learning; Kemudian pengguna dapat memilih menu "kursus yang dapat saya ikuti" dan selanjutnya memilih menu kursus lain; Selanjutnya pengguna dapat memilih materi kursus yang akan diambil pada pilihan yang tersedia. Kursus yang tersedia ada 5 materi berdasarkan silabus yang telah disusun; Kemudian pengguna dapat mendaftar materi yang akan diikuti dengan memilih menu "daftarkan saya". Gambar 22. Halaman Course AKSARA dan contoh materi berupa video dan kuis interaktif.
Gambar 23. Proses Pengambilan Course dalam Modul E-Learning AKSARA. Setelah pengguna mendaftar, pengguna dapat mengikuti materi yang telah dipilih. • Jika ingin menambahkan materi yang akan diikuti, pengguna dapat memilih menu dashboard dan kembali mengulang proses diatas. 45
46 5 PENUTUP Proses PEP untuk aksi PRK yang dituliskan dalam buku pedoman umum ini merupakan sebuah proses yang disusun bersama dan berdasarkan pengalaman panjang dari proses PEP RAN/RAD GRK yang sudah berjalan sejak 2012. Segala proses dan mekanisme yang ada bertujuan untuk dapat memantau dan menjawab capaian RPJMN PN 6.3 - Pembangunan Rendah Karbon dan Capaian TPB/SDGs Tujuan 13 secara akurat, transparan, dan tepat waktu. Upaya tersebut juga disertai dengan pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan pelaporan aksi PRK mitigasi, baik di level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu semua capaian ini juga akan masuk ke dalam sistem pencatatan pencapaian TPB/SDGs dan tampil di dalam dashboard SDGs. Sebagai bagian dari publikasi ini, juga telah disusun Buku Panduan Teknis Sektoral Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon melalui aplikasi AKSARA. Dalam buku tersebut akan dijelaskan secara mendetail mengenai pemantauan aksi per sektor, baik dari sisi metodologi penghitungan, maupun proses pelaporan ke dalam AKSARA. Selain itu, Pengguna juga dapat memanfaatkan modul belajar mandiri dalam AKSARA untuk dapat memahami secara utuh mengenai PEP Pembangunan Rendah Karbon. Untuk menghadapi tantangan penurunan emisi sampai dengan tahun 2030, kerjasama lintas K/L serta inovasi yang sudah terbangun ini perlu dipertahankan dan diperkuat. Dengan komitmen yang kuat antar K/L untuk bersinergi maka target penurunan emisi GRK Indonesia yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, TPB/SGDs Tujuan 13, serta komitmen Indonesia di dunia internasional akan dapat dicapai.
Pedoman UmumPelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Melalui Aplikasi AKSARAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas LAMPIRAN 47
48 LAMPIRAN 1 TABEL TARGET RPJMN PN 6.3 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Persentase penurunan emisi gas rumah kaca terhadap baseline persen 26.00 26.40 26.70 26.80 27.30 dan Perubahan Iklim Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor persen 11.8 12.5 12.8 12.8 13.2 energi Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor persen 45.8 50.7 53.1 57.2 58.3 lahan PP: Pembangunan Rendah Karbon Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah persen 8.5 9.0 9.3 9.4 9.4 Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor persen 2.0 2.3 2.5 2.6 2.9 IPPU Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor persen 6.5 6.6 6.8 7.0 7.3 pesisir dan kelautan Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional persen 13.4 14.5 15.7 17.9 19.5 KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan Intensitas energi primer SBM/ Rp Miliar 139.5 138.0 136.6 135.2 133.8 Penurunan Intensitas Energi Final SBM/ Rp Miliar 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 ProP: Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT MW 686.5 1,001.1 1,921.8 1,778.2 3,662.7 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Pemanfaatan biofuel untuk Domestik juta kilo liter 10.0 10.2 14.2 14.6 17.4 PLTA Kapasitas terpasang tambahan MW 165.2 440.3 955.9 397.0 1,951.4 PLT Panas Bumi (PLTP) Kapasitas terpasang tambahan MW 140.0 80.0 132.0 300.0 375.0 PLT Bioenergi Kapasitas terpasang tambahan MW 246.7 152.0 484.8 159.0 252.6 PLT Surya (PLTS) Kapasitas terpasang tambahan MW 134.6 328.8 339.1 643.2 643.7 PLT Bayu (PLTB) Kapasitas terpasang tambahan MW 0.0 0.0 10.0 279.0 440.0 Pembangunan kilang BBN Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju (tahapan) tahapan Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition) Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision) EPC EPC Start Up dan On Stream (Mid 2024)
Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 ProP: Efisiensi dan Konservasi Energi Peningkatan Implementasi SKEM peralatan 3 2 1 0 0 Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya peralatan 3 2 1
Layanan Dukungan Sektor Jumlah Layanan Dukungan Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas rekomendasi 1 1 1 1 1 Rumah Kaca Sektor Energi Rumah Kaca Sektor Energi Pembangunan SPKLU Jumlah Penambahan SPKLU unit akumulasi 168 390 693 1,030 1,558 Beberapa Beberapa Beberapa Interkoneksi Pengembangan smart grid Jumlah pengembangan smart grid lokasi 5 di Bali Distribusi di Distribusi di Distribusi di Smart Grid P. Jawa P. Jawa P. Jawa di Jamali Pengembangan Sistem Angkutan Sistem angkutan massal umum massal perkotaan berbasis perkotaan berbasis jalan yang perkotaan 5 5 5 5 6 jalan yang dikembangkan dikembangkan (BRT) Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Kota Lainnya Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) perkotaan 1 1 1 1 1 Subsidi angkutan umum massal perkotaan Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan Paket 6 8 10 12 14 Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi ha 301,800 318,200 ###### ###### 330,000 restorasi gambut KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional ha 366,000 418,000 ###### ###### 473,000 Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B persen 60 70 80 90 100 Luas ekosistem gambut yang ProP: Restorasi dan Pengelolaan Lahan terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan ha 300,000 300,000 ###### ###### 300,000 Gambut Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan ha 1,800 18,200 25,000 25,000 30,000 masyarakat Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan ha 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat ha 1,800 18,200 25,000 25,000 30,000 49
50 Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 ProP: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional ha 366,000 418,000 ###### ###### 473,000 Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi hektar 56,000 40,000 30,000 25,000 20,000 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun unit 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi Luas penanaman di hutan produksi ha 310,000 378,000 403,000 428,000 453,000 ProP: Pengurangan Laju Deforestasi Laju Deforestasi ha/tahun 480,000 430,000 ###### ###### 310,000 Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi juta ha 65 65 65 65 65 Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif provinsi 7 10 8 6 3 Pemantapan (prakondisi) status Luas unit kawasan konservasi dan fungsi serta penilaian yang dilakukan pemantapan unit KK 552 552 552 552 552 efektivitas kawasan konservasi (prakondisi) status dan fungsi Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi Jumlah desa di kawasan konservasi desa 500 1,500 2,500 3,500 4,500 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya unit KEE 11 22 33 44 55 Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area) Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani juta ha 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi Luas kawasan hutan yang ditetapkan juta ha 1 1,6 1 0 0 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan operasi 100 130 140 160 180 KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori Maju unit 10 20 30 40 50 Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan Luas kawasan hutan yang ditetapkan juta ha 4 9 9 9 3
Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 ProP: Peningkatan Produktivitas dan Jumlah Optimasi Lahan pertanian ha 100,000 100,000 ###### ###### 100,000 Efisiensi Pertanian Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim teknologi 1 1 1 1 1 Optimasi Lahan Jumlah optimasi Lahan pertanian ha 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Hijauan Pakan Ternak Jumlah penanaman hijauan pakan ternak ha 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO unit 500 500 500 500 500 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan desa 69 69 69 69 69 Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Luas terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian ha 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Rekomendasi Perlindungan Jumlah rekomendasi dan antisipasi alih fungsi lahan perlindungan dan pengendalian rekomendasi 17 17 17 17 17 Pertanian alih fungsi lahan pertanian Jumlah sampah yang terkelola secara nasional juta ton 64.80 67.10 68.51 69.20 69.80 Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar KK 3,885,755 3,885,755 ###### ###### 3,885,755 KP: sanitary landfill Pengelolaan Limbah Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R RT 223,005 255,938 ###### ###### 409,078 Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST RT 144,128 164,717 ###### ###### 494,152 Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional juta ton 14.00 16.40 17.99 18.90 19.70 Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional juta ton 50.80 50.70 50.52 50.30 50.10 ProP: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru kab/kota 39 33 67 101 97 Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R lokasi 78 108 113 116 116 Jumlah kab/kota yang memiliki TPST provinsi 12 13 25 37 37 Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional Jumlah pengurangan timbulan sampah juta ton 5.65 6.23 6.81 7.14 7.48 Pengurangan Timbulan Sampah Nasional Jumlah pengurangan timbulan sampah juta ton 8.35 10.17 11.18 11.76 12.22 51
52 Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional Jumlah penanganan timbulan sampah juta ton 19.26 19.19 19.12 19.05 18.97 Penanganan Timbulan Sampah Nasional Jumlah penanganan timbulan sampah juta ton 31.54 31.51 31.40 31.25 31.13 Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun unit 0 1 1 1 1 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) Jumlah TPA baru yang terbangun unit 39 46 46 46 47 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) Jumlah TPA baru yang terbangun unit 10 28 28 29 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) Jumlah kabupaten/kota yang menyediakan dukungan pembangunan TPA kab/kota 39 56 74 74 76 Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R ton/hari 283 283 565 848 848 Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R ton/hari 189 189 377 565 565 Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R ton/hari 83 83 166 250 250 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan Jumlah TPST yang terbangun unit 7 8 15 23 22 (TPST) KP: Pengembangan Industri Hijau Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Persentase Perusahaan Industri Menengah Besar 9 9 9 10 10 ProP: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi Jumlah rancangan standar penurunan emisi GRK dan limbah B3 sektor industri Jumlah rancangan standar (akumulasi) 9 8 24 32 40 Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH) Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Persentase Perusahaan Industri Menengah Besar 9 9 9 10 10 Penurunan Emisi GRK Sektor Industri Jumlah Rancangan Standar Jumlah Rancangan Standar 5 4 12 16 20 Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler Jumlah Rancangan Standar Jumlah Rancangan 4 4 12 16 20 dalam pembangunan industri Standar berkelanjutan
Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Proyek KL Indikator Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove ha 5,000 11,250 11,250 11,250 11,250 ProP: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan Jumlah lokasi pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai lokasi 20 21 22 24 26 Rehabilitasi Hutan Mangrove Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove ha 5,000 11,250 11,250 11,250 11,250 16 16 16 16 16 Kawasan di pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi lokasi (termasuk 200 ha rehabilitasi (termasuk 400 ha rehabilitasi (termasuk 400 ha rehabilitasi (termasuk 400 ha rehabilitasi (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove) mangrove) mangrove) mangrove) mangrove) Penguatan kelompok kerja Jumlah kelompok kerja mangrove mangrove dan forum peduli dan forum peduli mangrove yang provinsi 34 34 34 34 34 mangrove meningkat kapasitasnya Jumlah lokasi pesisir dan Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi laut yang dipulihkan fungsi lokasi 4 5 6 8 10 ekosistemnya ekosistemnya 53
54 LAMPIRAN 2A SOP PEDOMAN AKSARA RANCANG & AKSARA KUMAWAS NASIONAL Standar Operasional Prosedur Pedoman AKSARA Rancang dan AKSARA Kumawas Nasional 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, Telp. 021 3193 6207 Fax. 021 3145 374 DKI Jakarta
: P O S R O M O N : N A T A U B M E P . L G T : I S V E R I . L G T : F T K E F E I . L G T : H E L O N A K H A S D I / L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A R E T N E M E K I I L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A D A B I G N A C N A R A R A S K A N A M O D E P P O S L A N O S A N S A W A M U K A R A S K A N A D I : P O S A M A N S R A T E R K E S I / L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A R E T N E M E K S R A T E R K E S I I I L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A D A B I A N A S K A L E P I S A K F I L A U K I M U K U H R A S A D A R A S K A i s a k i l p a n a a n u g g n e p s e s o r p i m a h a m e M l a n o s a N i n a n u g n a b m e P n a a n a c n e r e P m e t s S i g n a t n e t 4 0 0 2 n u h a t 5 2 . o N g n a d n U - g n a d n U , ) N P P S s n o i t a N d e t i n U e h t o t t n e m e e r g A s i r a P " n a h a s e g n e P g n a t n e t 6 1 0 2 n u h a t 6 1 . o N g n a d n U - g n a d n U a j r e K a k g n a r e K i s n e v n o K s a t a s i r a P n a u u t e s r e P u a t a " e g n a h C e t a m j i l C n o n o i t n e v n o C k r o w e m a r F , ) m i l k I n a h a b u r e p i a n e g n e m a s g n a B - a s g n a B n a t a k i r e s r e P i s a u a v E l n a d n a i l a d n e g n e P a r a C a t a T g n a t n e t 6 0 0 2 n u h a t 9 3 . o N h a t n i r e m e P n a r u t a r e P , n a n u g n a b m e P a n a c n e R n a a n a s k a e P l ( . a . b . c , n a r a g g n a g n e P n a d n a a n a c n e r e P i s a s n o r k n S g n a t n e t 7 1 0 2 n u h a t 7 1 . o N h a t n i r e m e P n a r u t a r e P i i . d , K R G N A R g n a t n e t 1 1 0 2 n u h a t 1 6 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i . e , K R G i s a s i r a t n e v n I g n a t n e t 1 1 0 2 n u h a t 1 7 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i . f , a s e n o d n I a t a D u t a S g n a t n e t 9 1 0 2 n u h a t 9 3 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i i . g h a g n e n e M a k g n a J n a n u g n a b m e P a n a c n e R g n a t n e t 0 2 0 2 n u h a t 8 1 . o N n e d s e r P i n a r u t a r e P . h 4 2 0 2 - 0 2 0 2 n u h a t ) N M J P R ( l a n o s a N i N A P A K G N E L E K N A T A L A R E P / N A T A K R E T E K I i s a k i l p A m e t s y s m a a d e k g n u b m a s r e l t t a p a d g n a y r e u p m o K t . 1 N M J P R n a n u s u y n e P n a m o d e P n e M r e P . 1 ; A R A S K A n a d I T K A S , A N S R K I a r t s n e R n a n u s u y n e P n a m o d e P n e m r e P . 2 ; L K P K R n a d L K a r t s n e R , N M J P R n e m u k o D . 2 P K R n a n u s u y n e P n a m o d e P n e m r e P . 3 ; L K a n e R n e m u k o D j . 3 s a n e p p a B A N S R K P O S I . 4 ; f i t a k d n i l u g a P B S . 4 L / K A N S R K P O S I . 5 ; n a r a g g n A u g a P B S . 5 L / K a n e R n a h a a e n e P n a d n a n u s u y n e P P O S j l . 6 ; k a h P a g T n a u m e t r e P i i l i s a H n a a t a C t . 6 N A A T A D N E P N A D N A T A T A C N E P N A T A G N R E P I
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j n a t a g e K i o N t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n u s u s d N M J P R i n a n u s u y n e p n e M r e P N M J P R s e r p r e P l a w a n a g n a c n a R n a n u s u y n e P 1 5 s u k s m a a d l i l N M J P R N M J P R a n a c n e R a l i b a p a , n a n u h a t a a p e K N P P n e m r e P l / n a n u g n a b m e P e r p r e P / n e m u k o d n B , 3 . o N s a n e p p a B h a g n e n e M a k g n a J h a d u s N M J P R s . m H 5 1 l : 1 5 6 . o N / 9 1 0 2 ) N M J P R ( l a n o s a N i a k a m , a d a i r e t n e M n a r u t a r e P n a k a n a s k a l i d ( a s b i i n i s e s o r p a a p e K N P P l / 5 s u l k i s m a l a d i t a w e l i d g n a t n e T s a n e p p a B ) n a n u h a t a r a C a t a T a n a c n e R n a n u s u y n e P a k g n a J n a n u g n a b m e P l a n o s a N h a g n e n e M i 4 2 0 2 - 0 2 0 2 n u h a T n u s u s d i a r t s n e R n a m o d e P a r t s n e R n a g n a c n a R a d a h a e l t e S n a n u s u y n e P 2 5 s u k s m a a d l i l a t s n e R n a n u s u y n e P h a e t l g n a y L K L K , N M J P R s g e t a r t i S a n a c n e R a l i b a p a , n a n u h a t L / K n a d h a a e t i d l n a d u m e k i L / K ) a r t s n e R ( n e m u k o d i r e t n e M n a r u t a r e P n a k u s a m t a p a d n e m n u s u y n e m n a k a n a s k a l i d ( h a d u s a r t s n e R s a n e p p a B a a p e K / n p P l s a n e p p a B i r a d l a w a n a g n a c n a R 5 s u k i s m a l a d l a k a m , a d a 9 1 0 2 n u h a T 5 r o m o N g n a y L K a r t s n e R ) n a n u h a t a s b i i n s e s o r p a r a C a t a T g n a t n e T n a d u m e k i i t a w e l i d a n a c n e R n a n u s u y n e P a d a p e k n a k i r e b d i s g e t a r t i S k u t n u s a n e p p a B g a b m e L / n a i r e t n e m e K h a a e l t i d 4 2 0 2 - 0 2 0 2 n u h a T a n u s u s d P K R i n a m o d e P h a e t l g n a y L K P K R a d a h a e l t e S n a n u s u y n e P 3 s u k s m a a d l i l L / K P K R n a n u s u y n e P n a d h a a e t i d l , L K a r t s n e R a j r e K a n a c n e R n a n u h a t n e d s e r i P n a r u t a r e P n a k u s a m t a p a d n e m L K n a d u m e k i ) P K R ( h a t n i r e m e P n a m o d e p r e b a s e n o d n I i k i l b u p e R s a n e p p a B i r a d P K R n u s u y n e m L K a r t s n e R a d a p 0 2 0 2 n u h a T 6 8 r o m o N n a k h a r e s d i n a d 1 - T h a e t l g n a y a n a c n e R g n a t n e T a d a p e k n u s u s d i h a t n i r e m e P a j r e K k u t n u s a n e p p a B 1 2 0 2 n u h a T h a a e l t i d n a m o d e P l a w a n a g n a c n a R l a w a n a g n a c n a R n a n u s u y n e P 4 a n e R n a n u s u y n e P j h a g g n u d i L K a n e R j g n a y L K a n e R j a j r e K a n a c n e R L / K A N S R K I i s a k i l p A e k n a m o d e p r e b , L K / ) a n e R j ( l a n o s a r e p O i r a d n a t S g n a y L K R a d a p i d n a k u k a l i d r u d e s o r P n u s u s d i h a e l t A N S R K I s a k i l p A
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j n a t a g e K i o N t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a d n a n u s u y n e P s a n e p p a B L / K a n e R n a h a a e n e P j l 1 - T n i n a p a h a T a d a P a d a g n a y n a t a g e K i n a g n a c n a R n a a d n a n e P 5 L K d s n k e T i t i n U g n a y L K a n e R a d a p j g n a y L K a n e R j n a t a g e k - n a i t a g e k i i s a n d r o o k r e b i i s k a n a k a p u r e m h a g g n u d i h a e l t n a n u g n a b m e P o r i B n a g n e d n a n u g n a b m e P i s a k i l p A e k n o b r a K h a d n e R n a a n a c n e r e P n o b r a K h a d n e R A N S R K I a d a p ) K R P ( m a a d l g n s a m - g n s a m i i ) K R P ( a d a p L K a n e R / j k u t n u L K s a k i f i t n e d i r e t A N S R K I s a k i l p A i s k a n a k u t n e n e m 1 - T g n a y i s a g i t i m u a t a i a d n a t i d g n g g a t i A N S R K P O S I ) 1 l a w a n a g n a c n a R l a w a n a g n a c n a R n a k u k a e M l 6 s a n e p p a B P K R n a d L K a n e R j n a d L K a n e R j a u D n a u m e t r e P L / K A N S R K P O S I ) 2 n a u m e t r e P l i s a h L K L K P K R k a h P h a e B i l k u n u t e P j ) 3 k a h P h a e B a u D i l ) g n i t e e M a r e t a l i B ( a n e R n a n u s u y n e P j ) g n i t e e M l a r e t a l i B ( s a h a b m e m k u t n u L / K
P K R n a a k g n a r i L K a n e R j L K n a d s a n e p p a B 1 - T t i a k r e t n a r u t a r e P l i s a h L K a n e R j n a g n a c n a R n a k u k a e M l 7 , 0 1 0 2 / 0 9 o N P P ( a g T n a u m e t r e p i l i s a h L K a n e R j a g T n a u m e t r e P i ) 7 1 0 2 / 7 1 P P k a h P h a e B i l a u D n a u m e t r e P k a h P h a e B i l ) g n i t e e M l a r e t a L i r T ( k a h P h a e B i l a r e t a L i r T ( l a r e t a l i B ( ) M T g n i t e e M / ) g n i t e e M L K
s a n e p p a B
s n k e T i n a i r e t n e m e K n a g n a u e K 1 - T
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N r u t k e r i D n a r u u t a r e P h a a e T l l i s a H l i s a h L K a n e R j n a h a a e n e P l 8 n a r a g g n A a r e d n e J n a d i s n a t b u S a g T n a u m e i t r e p n a u s u l p a d a h r e t 0 2 0 2 / G A / 5 - r e P r o m o N . L K a n e R n a r a g g n A j k a h P h a e B i l l i s a h L / K a n e R j n a r u t a r e P g n a t n e t n a d s a n e p p a B l a r e t a L i r T ( a g T n a u m e t r e P i n a n u s u y n e P s n k e T i i r e b m e m u e k n e m e K ) g n i t e e M h e o l ) M T ( k a h P i n a h a a e n e P n a d l v o r p p a / n a u u t e s r e p j n a d s a n e p p a B n a d a j r e K a n a c n e R u a t a e n a i r e t n e m e K n a r a g g n A . t c e e r / n a k a o n e p j l n a g n a u e K g a b m e L / n a i r e t n e m e K 1 - T n a h a s e g n e P n a d a n a s I i r a t f a D n a a n a s k a e P l n a r a g g n A r u t k e r i D n a r u u t a r e P i s a k i l p A d L K A K R g n a y a n e R j l i s a H a n e R j i u u j t e y n e M 9 n a r a g g n A a r e d n e J u e k n e m e K I T K A S i d i u u t j e s d i h a e l t p u t u n e m n a d 0 2 0 2 / G A / 5 - r e P r o m o N A N S R K I s e s o r p n a r u t a r e P g n a t n e t k i r a t i d n a d u m e k i i d n a h a a e n e p l n a n u s u y n e P s n k e T i s n e r e f e r k u t n u m e t s s m a a d i l n a h a a e n e P n a d l & a j r e K a n a c n e R A N S R K I n a d a j r e K a n a c n e R n a r a g g n A 1 - T n a r a g g n A n a i r e t n e m e K g a b m e L / n a i r e t n e m e K g a b m e L / a r a g e N n a h a s e g n e P n a d a d ) L K A K R ( a n a s I i r a t f a D I T K A S i s a k i l p a n a a n a s k a e P l u e k n e m e K n a r a g g n A r u t k e r i D n a r u u t a r e P i s a k i l p A d L K A K R d L K A K R n a h a a e n e P l 0 1 n a r a g g n A a r e d n e J i d a n e m j I T K A S i s a k i l p A L K A K R 0 2 0 2 / G A / 5 - r e P r o m o N A P D I i s n e r e f e R u e k n e m e K n a k r a s a d r e b n a r u t a r e P g n a t n e t g n a y L K a n e R j n a n u s u y n e P s n k e T i h e o l i u u t e s d j i h a e t l n a h a a e n e P n a d l n a d s a n e p p a B n a d a j r e K a n a c n e R n a i r e t n e m e K n a r a g g n A n a g n a u e K g a b m e L / n a i r e t n e m e K 1 - T n a h a s e g n e P n a d a n a s I i r a t f a D n a a n a s k a e P l n a r a g g n A
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N e k a n F L K A K R i i d l a n F L K A K R i a r a c e s n i l a y n e M 1 1 & A N S R K I i s a k i l p A I T K A S i s a k i l p A l a u n a m / s i t a m o t o l u d o M A R A S K A r u t a k n e m o n l n a a n a c n e r e P g n a y L / K n a t a g e k i d i u u t e s d j i h a e t l e k I T K A S s a k i l p A . A N S R K I n a k t u n a j l i D n i l a y n e m n a g n e d i r a d K R P n a t a g e k i A N S R K I s a k i l p A A R A S K A e k l u d o M . n a a n a c n e r e P 1 - T m a a d l n a t a g e K i m a a d l n a t a g e K i s a t n e m e p m l I 2 1 a r a s k A i s a k i l p A a r a s k A i s a k i l p A K R P n a t a g e k i n a a n a c n e r e P l u d o M l u d o M i a u s e s n a n u h a T p a s i h a e t l n a a n a c n e r e P L K A K R n a g n e d n a k a n a s k a l i d p a s i h a e l t d a n e m g n a y j n a k a n a s k a l i d A P D n a u c a I T g n a y K R P i s k a a t a D s a n e p p a B n a d w e v e R i 3 1 a m i r e r i d h a e t l a t a d a m i r e n e m l i s a h i s k e r o k g n a y s a n e p p a B g n a y L K A K R k u t n u g n g g a t i / k e c s o r k - i d h a e t l h a e l t T n u h a t n a t a g e k i L K h e o w e v e r l i n a k a n a s k a l i d ) i r a u n a J ( 1 + T T n u h a t a d a p n a d u m e k i n a d w e v e r i n a k u k a l i d L K n a g n e d s e s o r p u a e m l l . D G F
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N : s u t a t S u d o M a r a s k A i s a k i l p A s e s k A n a r o p a e P l 4 1 n a k r o p a l i D g n a y n a u a t n a m e P a d a p e k A R A S K A 1
A R A S K A p a k g n e l h a e t l n a g n e d L K r o t u b i r t s n k e T i n o K g n a y s n k e T L K i / n a k h a b m a t i d h e o l i l i k a w d i a y n s n k e t i i s a m r o f n i r o t u b i r t n o K , s n k e T i i s k A n a k r o p a e m l i u a e m l l i s a g i t i m l u d o M ( A R A S K A ) n a u a t n a m e P a r a c n a g n e d h i l i m e m n a t a g e k / a i t a d i d h a d u s g n a y n a d g n g g a t i n a k u s a m e m s n k e t i s a m r o f n i . n a t a g e k i s u t a S t " N A K R O P A L D I " ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T u d o M a r a s k A i s a k i l p A s e s k A n a r o p a e P l 5 1 g n a y n a u a t n a m e P a d a p e k A R A S K A 2
A R A S K A i p a k g n e l i d h a e t l L K r o t u b i r t s n k e T i n o K a d a a l i b a p A i s k a n a t a g e k i g n a y i s a g i t i m n a k u k a l i d h a d u s n a k a n a d L K / n u m a n , n a k r o p a l i d a d a p a d a m u e b l , g n g g a i t r a t f a d n a k r o p a l i D n a k u k a l i d u a t a h e o l a t s a w S N M U B / n a r o p a e p l n u m a n u a e m n a k r o p a l l l i d a k a m , s n k e i t L K t a p a d L K
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N a m a n n a k u s a m e m a r a c e s n a t a g e k i , l a u n a m a t a d n a k u s a m e m h i l i m e m n a d s n k e t i g n a y i g o o d o l t e m u a t a n a k a n u g d i i a l i n n a k u s a m e m n a n u r u n e p m a k i l . i s m e i ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T n a d i s a d i l a v l i s a H u d o M a r a s k A i s a d i l a V i r e b m e M 6 1 k u t n u n a k u s a m n a u a t n a m e P s a t a n a k u s a M n a d u d o M a r a s k A n a u a t n a m e P h a e l t g n a y i a s e e s l n a k r o p a l i D u l r e p n a g n e d g n a y a t a d i k a b r e p d i i . t u b e s r e t h e o l p a k g n e l i d a t a d s u t a t s L K r o t u b i r t n o K . " I S V E R I " s n k e T i n a k u k a l i d i n i l a H : r o t i d E h e o l K R P P t a i r a t e r k e S t r e p x E n a d l a r o t k e s ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s S i k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N i s k a n a k a b r e p i l i s a H i s a d i l a v l i s a H a t a d i k a b r e p m e M i 7 1 h e o l n a k u k a l i d K R P L K r o t u b i r t n o K t a i r a t e r k e S i r a d n a d K R P P i s i v e R h e o l . K R P i s k a n a k u k a l i D s n k e T i . l a r o t k e S t r e p x E s n k e T r o i t u b i r t n o K s n k e T L K i ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T i u u t e s D j i : s u t a t S s a d i l a v l i s a H n a k a b r e p i l i s a H n a d a s k i r e m e M 8 1 K R P s k a n a k a b r e p i L K r o s v r e p u S h e o i K R P i s k a h e o l n a k u k a l i d i s i v e R s a m r i f n o g n e m a t a d n a u u j t e s r e p s n k e T i L K r o t u b i r t n o K K R P i s k a s n k e T i . " I S V E R I " h e o l n a k u k a l i D i n k a y r o s v r e p u S i L K a d a p t i n U . s n k e T i s u t a S t " I U J U T E S D I " ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T a t a D : s u t a t S l u d o M A R A S K A i s a d i l a v l i s a H n a d a m i r e n e M 9 1 l a n F i a n F n a u a t n a m e P i i s k a n a k a b r e p i h e o K R P l u u t e s i D j l i s a h s a d i l a v m e m a n F K R P i i s k a L K r o s v r e p u S i h a e t l g n a y s n k e T i h e o l s k e r o k d i i d r o s v r e p u S i a r a s k A l u d o M . n a u a t n a m e P A T A D " s u t a S t a n i F a t a D " L A N F I ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T n a a p a C n a r o p a L i l u d o M A R A S K A K R P t a i r a t e r k e S 0 2 s a n e p p a B e k K R P n a u a t n a m e P n a k r o p a e m l L K & l a n F i e k K R P n a a p a c i , s a n e p p a B H L t i D L K c c ) 2 r e t s e m e S ( 1 + T
a n a s k a l e P u k a B u t u M u e k n e m e K s n k e T L K i / s a n e p p a B n a a n a c n e r e P n a i r e t n e m e K / n a g n a r e t e K t i a k r e T n a k u u R j t u p t u O n a p a k g n e l e K F K B A J D t i n U s i n k e T t i n U n a a n a c n e r e P K U a y n n i a L . t i D r u d s i S k e S K R P K U / H L . t i D r o t a n d r o o K i r o t k e S n a t a g e K i o N k u t n u n a k u s a M n a a p a C n a r o p a L i n a a p a c i l i s a H 1 2 n u h a t n a a n a c n e r e P K R P i d a n e m j n i n u h a t a y n t u k i r e b k u t n u n a h a b a r a s k A n a a n a c n e r e p a y n t u k i r e b n u h a t ) 2 r e t s e m e S ( 1 + T
64 SOP AKSARA Nasional AKSARA yang merupakan akronim dari Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan transformasi sistem terbaru dari PEP Online. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian PPN/Bappenas melalui tim RAN GRK bersama para mitra. AKSARA mempunyai empat (4) tahapan yakni, Perencanaan yang kemudian disebut Rancang. AKSARA- Rancang adalah bagian terdepan dari AKSARA yang bertujuan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan merencanakan berbagai intervensi pembangunan rendah karbon. Yang kedua adalah AKSARA-Sangkala. AKSARA- Sangkala adalah sebuah modul yang mampu memberikan evaluasi yang berimbang terhadap pencapaian target pembangunan rendah karbon di pusat maupun daerah. Selanjutnya ialah AKSARA-Kumawas menghadirkan berbagai fasilitas bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memantau implementasi dari aktivitas-aktivitas pembangunan rendah karbon yang telah dijalankan. Dan yang terakhir ialah AKSARA-Biwara memberikan informasi yang lengkap, teratur dan terpercaya untuk berbagai pemangku kepentingan tentang keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Tahapan pertama sebelum menyusun AKSARA, adalah tahap paling krusial yakni mengecek apakah sudah ada kebijakan yang akan menjadi payung/rujukannya. Dalam hal AKSARA tingkat Nasional, yang menjadi rujukan ialah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun berjalan. Oleh karenanya tahapan pertama ialah dengan memastikan adanya RPJMN atau jika belum ada ialah menyusun RPJMN. Setelah adanya RPJMN maka selanjutnya turun ke tahap yang lebih detail dalam Renstra (Rencana Strategis) hingga RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan yang akan melahirkan kegiatan-kegiatan spesifik, yang akan dilakukan oleh KL (Kementerian/Lembaga) dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun ini juga dilakukan penandaan atau tagging kegiatan PRK (Pembangunan Rendah Karbon) dari RKP yang disepakati. Hal tersebut dilanjutkan dengan penganggaran negara untuk kegiatan-kegiatan dalam RKP melalui Renja (Rencana Kerja) hingga RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) dan disetujuinya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk tahun anggaran yang sedang dibahas (T). Seluruh kegiatan diatas dilakukan pada satu tahun sebelum kegiatan implementasi pembangunan atau AKSARA diimplementasikan (T-1). Selanjutnya pada Tahun Pelaksanaan kegiatan AKSARA (T), dilakukan implementasi rencana kerja dan selanjutnya pada Januari T+1 juga dilakukan review dan crosscheck ulang mengenai identifikasi dan kesepakatan daftar Rencana Aksi PRK yang akan dilaksanakan. Setelah ada implementasi pada Tahun Pelaksanaan (T), kemudian dilakukan monitoring kegiatan yang telah dilakukan dan diakomodasi dalam sistem aplikasi AKSARA Modul Kumawas. Pelaporan AKSARA dilakukan setelah Tahun Pelaksanaan atau T+1. Pada tahun ini KL teknis melaporkan apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Bila ada kegiatan PRK tambahan yang belum masuk dalam perencanaan sebelumnya juga bisa dilaporkan dengan cara menambahkannya pada aplikasi AKSARA. Tahap selanjutnya ialah kegiatan yang dilaporkan akan di-review dan divalidasi oleh Sekretariat PRK dan bila ada koreksi maka segera harus direvisi oleh KL. Setelah direvisi juga harus dikonfirmasi persetujuannya (disetujui) kepada Supervisor unit KL Teknis sebelum dikembalikan menjadi Data Final kepada Sekretariat PRK. Setelah diterima PRK, kemudian diolah dan dilaporkan capaian PRK pada tahun T kepada Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dengan tembuskan kepada KL Teknis yang bersangkutan. Pada akhir tahun T+1 (semester 2), hasil capaian PRK pada tahun sebelumnya (T) menjadi bahan untuk AKSARA perencanaan tahun berikutnya.
Uraian Tahapan SOP AKSARA Rancang Nasional Penyusunan Aksara Rancang dilakukan pada satu tahun sebelum rencana PRK tersebut dilaksanakan (T-1). 1 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) (dilaksanakan dalam siklus 5 tahunan) Pada tahapan ini, Bappenas mengkoordinasikan untuk menyusun RPJMN yang seyogyanya akan menjadi panduan pembangunan selama 5 tahun kedepan. RPJMN merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) dan merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Penyusunan ini dilakukan oleh Bappenas dibagi menjadi beberapa sektor penting yang akan dilakukan oleh beberapa unit kerja di Bappenas dan berkoordinasi dengan K/L Teknis masing-masing sektor. Hasil dari koordinasi ini diharapkan terbitnya Peraturan Presiden mengenai RPJMN tersebut. Rujukan untuk proses ini ialah menggunakan pedoman menyusun RPJMN dari Peraturan Menteri Bappenas mengenai pedoman penyusunan RPJMN. Dalam periode ini penyusunan RPJMN dilakukan pada 2019 untuk periode RPJMN 2020-2024, pedoman yang digunakan ialah PerMen penyusunan RPJMN Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3, Bn 2019/No. 651: 15 Hlm. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tahapan ini dilakukan dengan catatan apabila dokumen/ Perpres RPJMN sudah ada, maka proses ini bisa dilewati, dan dilaksanakan dalam siklus 5 tahunan. 2 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) K/L (dilaksanakan dalam siklus 5 tahunan) Setelah adanya RPJMN, selanjutnya disusun Rencana Strategis K/L atau biasa disebut Renstra. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN yang berlaku. Bappenas mengkoordinasikan K/L untuk menyusun Renstra untuk kemudiaan ditelaan dan mendapat masukan dari Bappenas. Dan setelah melalui proses koordinasi yang ada kemudian disepakati final Renstra tersebut. Rujukan yang bisa diacu pada tahapan ini ialah pedoman penyusunan Renstra KL, yang paling terakhir adalah menggunakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tahapan ini dilakukan dengan catatan apabila dokumen/Perpres Renstra sudah ada, maka proses ini bisa dilewati, dan dilaksanakan dalam siklus 5 tahunan. 3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KL Setelah Renstra tersusun atau sudah ada, tahapan selanjutnya ialah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP K/L. RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran masing-masing tahun dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian KL menyusun RKP dan diserahkan kepada Bappenas untuk ditelaah, selanjutnya RKP KL yang telah ditelaah dan mendapatkan masukan dari Bappenas kemudian dikoordinasikan agar mencapai kesepakatan. Rancangan Awal RKP didalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L. Matrik Rencana Tindak K/L merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif tahun anggaran yang ditentukan atau yang sedang dibahas. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang terdiri atas rupiah murni, PHLN, PNBP, BLU, PDN dan SBSN yang tidak dapat dilampaui. Tahapan di atas dapat merujuk Pedoman Penyusunan RKP KL yang terakhir ialah pedoman untuk RKP 2021 yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. 65
66 4 PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) K/L, DILAKUKAN DI APLIKASI KRISNA BAPPENAS Setelah RKP disetujui, tahapan selanjutnya ialah menyusun Renja KL. Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada rancangan awal RKP. Dalam Renja terdapat informasi mengenai target kinerja yang ditetapkan mulai dari visi dan misi, sasaran strategis KL, program, sasaran program (outcome), indicator kinerja program (IKP), kegiatan, sasaran kinerja kegiatan (output), indikator kinerja kegiatan (IKK) hingga perkiraan alokasi pendanaan untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan majunya. Tahapan koordinasi penyusunan Renja ini akan diteruskan untuk dibahas antara Bappenas sektor terkait dengan KL melalui Bilateral Meeting. Rancangan awal Renja KL ini diunggah ke aplikasi KRISNA untuk kemudian dibahas Bersama. Tahapan di atas dapat merujuk pada Pedoman Penyusunan Renja KL dan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L. 5 PENANDAAN KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DALAM (PRK) PADA RENJA K/L PADA APLIKASI KRISNA Setelah adanya RKP/Renja di aplikasi KRISNA, tahapan selanjutnya ialah KL menandai (melakukan tagging) Aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di aplikasi KRISNA. Pada Tahapan ini Unit Teknis di KL berkoordinasi dengan Biro Perencanaan masing-masing KL untuk menentukan aksi mitigasi yang ditandai atau tagging. 6 MELAKUKAN PERTEMUAN DUA BELAH PIHAK (BILATERAL MEETING) UNTUK MEMBAHAS RANGKAIAN RKP - RENJA KL Setelah rancangan awal Renja KL tersusun dan telah diunggah ke aplikasi KRISNA, selanjutnya dilakukan Pertemuan Dua Belah Pihak atau biasa disebut Bilateral Meeting (BM) antara Bappenas sektor terkait dengan KL. Inti dari pertemuan ini adalah untuk menyepakati apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan dianggarkan. Semua perubahan hasil BM direkam dan dituliskan pada aplikasi KRISNA. Tahapan ini dapat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappenas, SOP KRISNA KL dan Petunjuk Penyusunan Renja KL. 7 MELAKUKAN PERTEMUAN TIGA BELAH PIHAK (TRILATERAL MEETING/TM) Bappenas - KL Teknis - Kementerian Keuangan Setelah diadakan Bilateral Meeting, kemudian dilakukan Pertemuan Tiga Belah Pihak atau biasa disebut Trilateral Meeting (TM). Tujuan dilaksanakan pertemuan ini ialah untuk menjamin konsistensi RPJMN dan Renstra KL, menyempurnakan rancangan awal RKP dan Renja serta membahas program dan kegiatan belanja untuk prioritas dan operasional dengan menajamkan sasaran, target, lokasi dan indikasi pendanaannya. Tahapan di atas dapat perujuk pada pedoman Pertemuan Tiga Pihak atau Trilateral Meeting dari Bappenas. 8 PENELAAHAN TERHADAP USULAN RENJA K/L HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK (TM) OLEH BAPPENAS DAN KEMENTERIAN KEUANGAN Setelah adanya TM makan Rancangan Renja KL hasil TM akan ditelaah oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Telaah yang dilakukan Bappenas adalah untuk hal substansi Renja dan oleh Kementerian Keuangan untuk anggarannya. Masing- masing pihak, Bappenas dan Kementerian Keuangan, dapat memberi persetujuan (approve) atau penolakan (reject) terhadap rancangan yang ada. Rujukan yang bisa digunakan pada proses ini ialah Peratuuran Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per- 5/AG/2020 tentang Peraturan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
9 MENYETUJUI RENJA DAN MENUTUP PROSES PENELAAHAN DI DALAM SISTEM KRISNA Setelah ada penelaahan, hasil Renja yang telah disetujui di KRISNA kemudian ditarik untuk referensi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) di aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Selanjutnya hasil RKAKL di Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan akan menjadi hasil final dan rujukan untuk proses selanjutnya. RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Rujukan yang bisa digunakan pada proses ini ialah Peratuuran Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2020 tentang Peraturan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 10 PENELAAHAN RKAKL BERDASARKAN RENJA KL YANG TELAH DISETUJUI OLEH BAPPENAS DAN KEMENTERIAN KEUANGAN Setelah RKAKL sudah terdapat di aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, selanjutnya Bappenas melakukan penelahaan lagi atau review ulang. Jika sudah benar makan RKAKL yang ada di aplikasi SAKTI milik Kemenkeu menjadi referensi DIPA. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Rujukan yang bisa digunakan pada proses ini ialah Peratuuran Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2020 tentang Peraturan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 11 MENYALIN SECARA OTOMATIS/MANUAL NOMENKLATUR KEGIATAN K/L YANG TELAH DISETUJUI DI APLIKASI SAKTI KE KRISNA. DILANJUTKAN DENGAN MENYALIN KEGIATAN PRK DARI APLIKASI KRISNA KE AKSARA MODUL PERENCANAAN Tahapan yang dilakukan selanjutnya ialah menyalin secara otomatis/manual nomenklatur kegiatan K/L yang telah disetujui di aplikasi SAKTI ke aplikasi KRISNA sebelum masuk ke aplikasi AKSARA. Kemudian dilanjutnya dengan proses singkronisasi ke dalam sistem AKSARA dan masuk ke dalam modul AKSARA Perencanaan Nasional. 12 IMPLEMENTASI KEGIATAN PRK TAHUNAN SESUAI DENGAN RKA KL YANG MENJADI ACUAN DIPA Pada tahun T yang dengan perencanaan dan penganggaran di proses sebelumnya, kegiatan dalam aplikasi AKSARA Modul Perencanaan harus dilaksanakan. 13 REVIEW & KOREKSI HASIL TAGGING YANG TELAH DILAKUKAN DI APLIKASI AKSARA Setelah ada implemtasi, pada tahun T+1, kemudian Sekretariat PRK melakukan review dan koreksi terhadap hasil implementasi dan koreksi hasil tagging yang yang telah disusun. Review dan koreksi ini juga dilakukan oleh Bappenas sektor terkait dan Kementerian Keuangan bagian Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Bappenas menerima data RKA KL yang telah dilaksanakan pada tahun T dan kemudian dilakukan review dengan KL melalui proses FGD. 67
68 Uraian Tahapan SOP AKSARA Kumawas Nasional 14 PELAPORAN AKSARA Setelah adanya implementasi kegiatan atau aksi PRK pada tahun T, maka pada tahun T+1, K/L Teknis yang diwakili oleh Kontributor Teknis, melaporkan Aksi mitigasi melalui AKSARA (Modul Pemantauan) dengan cara memilih data/kegiatan yang sudah di-tagging dan memasukan informasi teknis kegiatan. Status 'DILAPORKAN'. Pelaporan ini masuk ke aplikasi AKSARA Modul Pemantauan. Hasil yang diharapkan ialah AKSARA Modul Pemantauan yang telah lengkap dengan ditambahkan informasi teknisnya misalnya lokasi, jumlah kegiatan yang telah diimplementasikan dan sebagainya. 15 PELAPORAN AKSARA - 2 Apabila ada kegiatan aksi mitigasi yang sudah dilakukan K/L dan akan dilaporkan, namun belum ada pada daftar tagging, atau dilakukan oleh BUMN/Swasta namun pelaporan dilaporkan melalui KL Teknis, maka KL dapat memasukan nama kegiatan secara manual, memasukan data teknis dan memilih metodologi yang digunakan atau memasukan nilai klaim penurunan emisi. 16 MEMBERI VALIDASI DAN MASUKAN ATAS DATA YANG PERLU DIPERBAIKI DENGAN STATUS DATA "REVISI" Setelah AKSARA Modul Pemantauan lengkap maka Sekretariat PRK dan Expert Sektoral dapat memerikan validasi dan masukan atas data yang disampaikan. Juga review apabila ada data yang perlu diperbaiki/direvisi. 17 MEMPERBAIKI DATA AKSI PRK Selanjutnya KL Kontributor Unit Teknis melakukan perbaikan data aksi PRK sesuai petunjuk yang harus direvisi dari Sekretariat PRK atau Expert Sektoral. Hasil perbaikan aksi PRK tersebut dilaporkan (Unit Teknis) kepada Supervisor KL Unit Teknis terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Bappenas Kembali. 18 MEMERIKSA & MENGKONFIRMASI PERSETUJUAN DATA AKSI PRK "REVISI" Setelah diperbaiki oleh Unit Teknis, Supervisor KL Teknis harus memeriksa dan mengkonfirmasi persetujuan terlebih dahulu sebelum dikirim kembali kepada Bappenas. Supervisor akan bertanggungjawab terhadap keabsahan data yang telah disampaikan. Apabila terdapat data yang harus diperbaiki, maka dikembalikan lagi ke Unit Teknis KL untuk diperbaiki dan apabila sudah dipastikan benar dan sesuai, dapat dikirim kembali ke Bappenas. Status data Aksi PRK yang disampaikan ini adalah 'DISETUJUI'. 19 MENERIMA & MEMVALIDASI HASIL AKSI PRK FINAL YANG TELAH DIKOREKSI OLEH SUPERVISOR DI MODUL AKSARA PEMANTAUAN Setelah disampaikan kembali oleh Supervisor KL Teknis, Sekretariat PRK menerima dan memvalidasi PRK Final yang telah dikoreksi oleh Supervisor di Modul AKSARA Pemantauan.
20 SEKRETARIAT PRK MELAPORKAN CAPAIAN PRK KE DIT. LH BAPPENAS, CC KL Selanjutnya Sekretariat PRK menyampaikan kepada Direktorat Lingkungan Hidup (LH) Bappenas dengan tembusan kepada KL masing-masing sektor mengenai laporan hasil capaian Aksi PRK dari olahan AKSARA Modul Pemantauan ini. 21 HASIL CAPAIAN TAHUN INI MENJADI BAHAN UNTUK AKSARA PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA Hasil capaian tahun T ini akan dijadikan panduam bagi perencanaan aksi Mitigasi tahun berikutnya oleh KL masing-masing dan Bappenas. 69
70 LAMPIRAN 2B SOP PEDOMAN AKSARA RANCANG & AKSARA KUMAWAS DAERAH Standar Operasional Prosedur Pedoman AKSARA Rancang dan AKSARA Kumawas Pemerintah Daerah 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, Telp. 021 3L93 6207 Fax 021 3145 374 DKI Jakarta
: P O S R O M O N : N A T A U B M E P . L G T : I S V E R I . L G T : F T K E F E I . L G T : H E L O N A K H A S D I / L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A R E T N E M E K I I L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A D A B I G N A C N A R A R A S K A N A M O D E P P O S H A T N R E M E P S A W A M U K A R A S K A N A D I H A R E A D : P O S A M A N S R A T E R K E S I / L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A R E T N E M E K S R A T E R K E S I I I L A N O S A N N A N U G N A B M E P N A A N A C N E R E P N A D A B I A N A S K A L E P I S A K F I L A U K I M U K U H R A S A D A R A S K A i s a k i l p a n a a n u g g n e p s e s o r p i m a h a m e M l a n o s a N i n a n u g n a b m e P n a a n a c n e r e P m e t s S i g n a t n e t 4 0 0 2 n u h a t 5 2 . o N g n a d n U - g n a d n U , ) N P P S s n o i t a N d e t i n U e h t o t t n e m e e r g A s i r a P " n a h a s e g n e P g n a t n e t 6 1 0 2 n u h a t 6 1 . o N g n a d n U - g n a d n U a j r e K a k g n a r e K i s n e v n o K s a t a s i r a P n a u u t e s r e P u a t a " e g n a h C e t a m j i l C n o n o i t n e v n o C k r o w e m a r F , ) m i l k I n a h a b u r e p i a n e g n e m a s g n a B - a s g n a B n a t a k i r e s r e P i s a u a v E l n a d n a i l a d n e g n e P a r a C a t a T g n a t n e t 6 0 0 2 n u h a t 9 3 . o N h a t n i r e m e P n a r u t a r e P , n a n u g n a b m e P a n a c n e R n a a n a s k a e P l ( . a . b . c , n a r a g g n a g n e P n a d n a a n a c n e r e P i s a s n o r k n S g n a t n e t 7 1 0 2 n u h a t 7 1 . o N h a t n i r e m e P n a r u t a r e P i i . d , K R G N A R g n a t n e t 1 1 0 2 n u h a t 1 6 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i . e , K R G i s a s i r a t n e v n I g n a t n e t 1 1 0 2 n u h a t 1 7 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i . f , a s e n o d n I a t a D u t a S g n a t n e t 9 1 0 2 n u h a t 9 3 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P i i . g h a g n e n e M a k g n a J n a n u g n a b m e P a n a c n e R g n a t n e t 0 2 0 2 n u h a t 8 1 . o N n e d s e r P i n a r u t a r e P . h 4 2 0 2 - 0 2 0 2 n u h a t ) N M J P R ( l a n o s a N i N A P A K G N E L E K N A T A L A R E P / N A T A K R E T E K I ; A R A S K A m e t s s m a a d e k g n u b m a s r e i l t t a p a d g n a y r e u p m o K t . 1 L / K a n e R n a h a a e n e P n a d n a n u s u y n e P P O S j l . 1 ; D P K R n a d D K R P R , D M J P R n e m u k o D . 2 n a t a g e K n a d m a r g o r P i r u t a k n e m o N n a h a b u r e P u a t a / n a d n a h a b m a n e P n a u s U n a u a g n e P P O S l l j . 2 ; D P O a n e R n e m u k o D j . 3 n a t a g e K n a d m a r g o r P b a w a g n u g g n a n e P n a h a b u r e P n a d n a h a b m a n e P n a u s u g n e P P O S i j l . 3 ; f i t a k d n i l u g a P B S . 4 ; n a r a g g n A u g a P B S . 5 ; k a h P a g T n a u m e t r e P i i l i s a H n a a t a C t . 6 N A A T A D N E P N A D N A T A T A C N E P N A T A G N R E P I
u k a B u t u M a n a s k a e P l n a g n a r e t e K n a k u u R j t i a k r e T n a s a d n a L m u k u H t u p t u O n a t a r a y s r e P a o e g n e P l l n a r a g g n A h a r e a D D P O s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K a d e p p a B s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K t a i r a t e r k e S K R P s a n e p p a B n a t a g e K n a t u r U i o N n a m o d e P A R A S K A g n a c n a R h a r e a D n e m u k o D D K R P R u a t a / n a d g n a y D M J P R s a r g e t n g n e m i D K R P n a k i h a r e a D D K R P R n a n u s u y n e P D K R P R n a a m a t u s u r a g n e P n a d h a r e a d n a a n a c n e r e p m a a d l 5 s u k s m a a d l i l n a k a n a s k a l i ) n a n u h a t e k d ( 1 n a m o d e P A R A S K A g n a c n a R h a r e a D i ) s k a n a t a g e K i i s a g i t i m h a d n e r n o b r a k D K R ( h a r e a d s a k i f i t n e d i r e t n a u s U l d n e p / n a t a g e k i m a a d l n a a n a P K R D M J P R / D P O A K R D
/ n a t a g e k - n a t a g e k i i n a a d n a n e P n e m u k o d m a a d l n o b r a k h a d n e r h a r e a d n a a n a c n e r e p ) 1 - T ( 2 i s k a n a t a g e K i n a t a g e k - n a t a g e k i i i s a t n e m e p m l I D K R i s a g i t i m t n e m e p m l i r e t i s k a D K R n a t a g e K i i s a g i t i m n o b r a k ) h a d n e r s a g i t i D K R ( h a r e a d m i s k a 3 i s a T g n u g g n a n e P a u t e k u a t a / n a d a d e p p a B p a i t i d b a w a j D K R P ) a k o P j ( a j r e k k o p m o e k l i s n v o r i P g n u g g n a n e p n a k s a n d r o o g n e m i i u a t a / n a d n e t a p u b a K , a d e b r e b a s b i g n u t n a g r e t k u n u t i d j g n a y n a m o d e P A R A S K A g n a c n a R h a r e a D a d a h a d u S k a h p / a m a n i k u t n u g n u g g n a n e p b a w a j n a u s U l k a h p i / a m a n g n u g g n a n e p b a w a j n a r o p a e p l s e s o r p k u t n u b a w a j p a i t i d a t a d n a u p m u g n e p l n a d n a g n e d i a u s e s ( r o t k e s m a a d D P O s a g u t l n a g a b m e p i s a n D / b u h s D H L D i i / ( D K R P a k o P j 4 r u n r e b u g h e o l t i a k r e t s a n d i n a d , M D S E g n s a m i ) ) a y n n a i l h a r e a d g n s a m i T
u k a B u t u M a n a s k a e P l n a g n a r e t e K n a k u u R j t i a k r e T n a s a d n a L m u k u H t u p t u O n a t a r a y s r e P a o e g n e P l l n a r a g g n A h a r e a D D P O s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K a d e p p a B s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K t a i r a t e r k e S K R P s a n e p p a B n a t a g e K n a t u r U i o N b a w a j g n u g g n a n e p n a t a k a p e s e K m a a d l e k n a r o p a e p l u t k a w n a d . A R A S K A n a m o d e P A R A S K A g n a c n a R h a r e a D a d a h a d u S n a t a k a p e s e k k u t n u g n u g g n a n e p n a d b a w a j u t k a w n a r o p a e p l n a u s U l k a h p i / a m a n g n u g g n a n e p n a d b a w a u t k a w n a r o p a e p l n a r o p a e p l e n i l e m i t i s a d n e m o k e R : t u k i r e b a g a b e s h a a d a l s n k e t i m i t h e o l n a r o p a e P l
l i r p A r i h k a . s k a M : h a r e a d n a d r o t i d e h e o l n a k e c e g n e P
. i e M r i h k a . s k a M : r o s v r e p u s i g n u t n a g r e b t a g n a s n i l a h n u m a N 5 g n s a m - g n s a m n a k a i i j i b e k a d a p h a r e a D h a t n i r e m e P T i s k a n a t a g e K i n a m o d e P A R A S K A g n a c n a R h a r e a D D K R i s a g i t i D P O a n e R j n a k t i a k d i n a g n e d r o t a k d n i i n a n u r u n e p i d i s m e i n e m u k o d m i d i s k a n a t a g e K i D K R i s a g i t i m t a p a d r e t g n a y D P O a n e R j i d i i s a k i f i r e v n a k u k a e m a d e p p a B l h a d n e r i s a g i t i m i s k a n a t a g e k i a n e R j i d t a p a d r e t g n a y n o b r a k a d a p k u u r e m n a g n e d D P O j s m e i n a n u r u n e p t i a k r e t r o t a k d n i D M J P R m a a d l d t a p a d r e t g n a y T 6 D M J P R i s a g i t i m s k a n a r o p a e p l s e s o r P e k n e t a p u b a K n a d i s n v o r i P r o t u b i r t n o k h e o A R A S K A m a a d l l n a d D P O ( h a r e a d s n k e i t n a g n e d n a k u k a l i d ) a d e p p a B n a m o d e P A R A S K A a w a r i B h a r e a D i a l i n a y n a d A n a g n u t i h r e p p a i t i d i s m e i s k a n a t a g e k i D K R i s a g i t i m r a t f a D i s k a n a t a g e k i D K R i s a g i t i m Revisi Revisi Dilaporkan n a g n e d a m a s g n a y r u d e s o r p u t i a y , a y n n a i n a r o p a e p m e l t s s i a m a n n a k u s a m e m n a g n e d D K R P s a g i t i m i s k a n a t a g e k i h i l i m e m n a d l a u n a m a r a c e s g n a y n a g n u t i h g n e p i g o o d o l t e m A R A S K A m e t s S a k a m i , i a u s e s n a g n u t i h g n e p n a k u k a e m n a k a l s k a a d a p i s m e i n a n u r u n e p 7 . t u b e s r e t ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T
u k a B u t u M a n a s k a e P l n a g n a r e t e K n a k u u R j t i a k r e T n a s a d n a L m u k u H t u p t u O n a t a r a y s r e P a o e g n e P l l n a r a g g n A h a r e a D D P O s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K a d e p p a B s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K t a i r a t e r k e S K R P s a n e p p a B n a t a g e K n a t u r U i o N i s k a n a t a g e K i D K R i s a g i t i m h a d u s i k i l i m e m Dilaporkan a t a d t u p n i i s a d i l a v s e s o r P i d r o t i d e h e o A R A S K A l , s a n e p p a B n a d K R P t a i r a t e r k e S s u t a t s n a r o p a L s u t a t s n a g n e d n a k u n u t i d j n i l a h n a m o d e P " i u u t e s D j i " r a t f a d i s i v e R : u t i a y n a r o p a e p l a t a d A R A S K A s a w a m u K s o o l l a k i j a k i j , i s a d i l a v i s k a D K R n a t a g e k i i s a g i t i m , ) l a w a i d k u s a m a t a d ( h e o l i k a b r e p d i i s u r a h n a k r o p a l i D a t a d ( i s v e R i 8 h a r e a D a k a m k a d i t g n s a m i r a d i i l a b m e k s n k e t i r o t u b i r t n o k s u t a t s r e b D P O g n s a m i ) u u h a d l h b e l r e t i n a d " i s v e R i " i s a d i l a v s o o l l a t a d ( i u u t e s D j i h a r e a D ) r o t i d e h e o l a m a t r e p i s v e r e m i i u u t e s i D j ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T a y n n a r o p a l i s k a n a t a g e K i n a m o d e P A R A S K A s a w a m u K h a r e a D D K R i s a g i t i m h a d u s i k i l i m e m a t a D " s u t a t s a k i j " l a n F i , i s a d i l a v s o o l l k a d i t a k i j a k a m s u t a t s r e b n a d " i s v e R i " h a r e a D i s v e r e m i n a r o p a L r a t f a d i s k a n a t a g e k i g n a y i s a g i t i m h a d u s h e o l i s a d i l a v d i r o t i d e i s i v e R a t a D l a n i F a t a d t u p n i i s a d i l a v s e s o r P n m d a i h e o l s p a l r e b A R A S K A i i r a d a t a d a k i j ( n a d s n v o r p i n m d a i h e o l a t o k n e t a p u b a k i n i l a h , ) a t o k / n e t a p u b a k a t a d s u t a t s n a g n e d n a k u n u j t i d : u t i a y n a r o p a e p l i s a d i l a v s o o l l a t a d ( l a n F a t a D i i s n v o r p i n m d a i h e o l a u d e k . ) a t o k / n e t a p u b a k n m d a i u a t a / n a d ) 1 r e t s e m e S ( 1 + T 9 a y n n a r o p a l
u k a B u t u M a n a s k a e P l n a g n a r e t e K n a k u u R j t i a k r e T n a s a d n a L m u k u H t u p t u O n a t a r a y s r e P a o e g n e P l l n a r a g g n A h a r e a D D P O s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K a d e p p a B s n v o r i P u a t a / n a d n e t a p u b a K t a i r a t e r k e S K R P s a n e p p a B n a t a g e K n a t u r U i o N a n a c n e R n a n u g n a b m e P h a d n e R n a m o d e P A R A S K A s a w a m u K h a r e a D i d n o b r a K t a k g n i t n a d l a n o s a N i : h a r e a D i s a m r o f s n a r T - s e r p r e P 1 1 0 2 / 1 6 N A R g n a t n e t i d a n e m K R G j n a a n a c n e r e P n a n u g n a b m e P h a d n e R i s a u a v e l l i s a H h e o l t a i r a t e r k e S K R P n a r o p a L r a t f a d i s k a n a t a g e k i g n a y i s a g i t i m h a d u s h e o l i s a d i l a v d i n m d a i i s n v o r i P Dilaporkan i s k a n a a p a c i s a u a v e l s e s o r t a i r a t e r k e S h e o D K R l s a g i t i K R P ) 2 r e t s e m e S ( 1 + T P m 0 1 m a a d l n o b r a K 0 2 0 2 N M J P R 4 2 0 2 i u u t e s i D j n a u u T - j n a n u g n a b m e P n a t u n a e k r e B j l i s a u a v e l , h a r e a d t a k g n i t i D n a g n e d n a k u k a l i d t e g r a t n a k g n d n a b m e m i n a m o d e P n a a p a c i i a l i N n a d a n a c n e R s a t i s n e t n i n a d s m e i n a n u r u n e p A R A S K A a a k g n a S l n a n u r u n e p a r a c e s s m e i i s a s i l a e r s k a n a t a g e k i m a a d l h a r e a d a d a h a d u s g n a y i s m e i n a a n a c n e r e p n e m u k o d 1 1 h a r e a D l a r o t k e s D K R i s a g i t i m , D K R P R n u p u a m D M J P R k a b i n a n u r u n e p n a a p a c i i s a u a v e l n a d . l a r o t k e s a r a c e s s m e i ) 2 r e t s e m e S ( 1 + T n a k u s a M n a a n a c n e r e p n u h a t D K R P a y n t u k i r e b n a m o d e P A R A S K A a a k g n a S l h a r e a D n a r o p a L i s a s i l a e r s k a n a t a g e k i D K R i s a g i t i m n a a p a c i a l i N n a n u r u n e p a r a c e s i s m e i l a r o t k e s n a n u r u n e p n a a p a c i s a r g e t n n e m u k o d m a a d l e k i s m e i n u h a t i d h a r e a d n a a n a c n e r e p a y n t u k i r e b 2 + T I 2 1
76 SOP AKSARA Daerah Tahapan pertama sebelum menyusun AKSARA, adalah tahap menyusun kebijakan yang akan menjadi payung/rujukannya. Dalam hal AKSARA tingkat Daerah (meliputi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang menjadi rujukan ialah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun berjalan. Oleh karenanya tahapan pertama ialah dengan memastikan adanya RPJMD atau jika belum ada ialah menyusun RPJMD yang mengacu kepada RPJMN. Setelah adanya RPJMD maka selanjutnya turun ke tahap yang lebih detail dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan yang akan melahirkan kegiatan-kegiatan spesifik, yang akan dilakukan oleh OPD terkait. Hal tersebut dilanjutkan dengan penganggaran negara untuk kegiatan-kegiatan dalam RKPD melalui Renja OPD (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah). Setelah hal-hal di atas sudah di tahap final maka kemudian dilakukan tagging kegiatan PRKD (Pembangunan Rendah Karbon Daerah) dari RKPD yang disepakati untuk selanjutnya dapat masuk ke dalam aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia), yang kemudian masuk ke dalam AKSARA Modul Perencanaan/ Rancang. Seluruh kegiatan diatas dilakukan pada satu tahun sebelum kegiatan AKSARA diimplementasikan (T-1). Selanjutnya pada Tahun Pelaksanaan kegiatan AKSARA (T), juga dilakukan crosscheck ulang mengenai identifikasi dan kesepakatan daftar Rencana Aksi PRKD yang akan dilaksanakan. Setelah ada implementasi pada Tahun Pelaksanaan (T), kemudian dilakukan monitoring kegiatan yang telah dilakukan dan diakomodasi dalam sistem aplikasi AKSARA Modul Kumawas. Pelaporan AKSARA dilakukan setelah Tahun Pelaksanaan atau T+1. Pada tahun ini OPD teknis melaporkan apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Bila ada kegiatan PRKD tambahan yang belum masuk dalam perencanaan sebelumnya juga bisa dilaporkan dengan cara menambahkannya pada aplikasi AKSARA. Tahap selanjutnya ialah kegiatan yang dilaporkan akan di-review dan divalidasi oleh Sekretariat PRK dan bila ada koreksi maka segera harus direvisi oleh Bappeda atau OPD terkait. Setelah direvisi juga harus dikonfirmasi persetujuannya disetujui kepada Supervisor unit OPD Teknis sebelum dikembalikan menjadi Data Final kepada Sekretariat PRK. Setelah diterima Sekretariat PRK, kemudian diolah dan dilaporkan capaian PRKD pada tahun T kepada Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dengan tembuskan kepada OPD Teknis yang bersangkutan. Pada akhir tahun T+1 (semester 2), hasil capaian PRKD pada tahun sebelumnya/T menjadi bahan untuk AKSARA perencanaan tahun berikutnya. Uraian Tahapan SOP AKSARA Rancang Daerah Penyusunan Aksara Rancang dilakukan pada satu tahun sebelum rencana PRKD tersebut dilaksanakan (T-1). 1 BAPPEDA MENGOORDINASIKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Pada tahapan ini, dilakukan koordinasi untuk menyusun RPJMD yang akan menjadi panduan pembangunan selama 5 tahun kedepan. RPJMD merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Rujukan untuk menyusun RPJMD ini ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RPJMD. Penyusunan ini dilakukan oleh Bappeda dibagi menjadi beberapa sektor penting yang akan dilakukan oleh beberapa unit kerja di Bappeda dan berkoordinasi dengan OPD terkait. 2 PENANDAAN KEGIATAN AKSI MITIGASI RENDAH KARBON KE DALAM PERENCANAAN DAERAH Bappeda mengkoordinasi OPD terkait untuk mengidentifikasi rencana yang ada di RPRKD kemudian disesuaikan dengan poin-poin yang termasuk ke dalam kegiatan pembangunan rendah karbon yang ada di dalam RPJMD. Kemudian lebih didetailkan menjadi kegiatan aksi mitigasi yang rencananya tercantum di dalam Renja OPD terkait.
3 IMPLEMENTASI KEGIATAN AKSI MITIGASI RENDAH KARBON DAERAH (RKD) OPD mengimplementasikan rencana pembangunan rendah karbon yang sudah disusun di dalam Renja OPD sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. 4 PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON Bappeda dan/atau ketua kelompok kerja (Pokja) PRKD mengoordinasikan penanggung jawab untuk proses pelaporan dan pengumpulan data di tiap sektor ke dalam AKSARA (sesuai dengan pembagian tugas OPD dalam Pokja PRKD (DLH/Dishub/Dinas ESDM, dan dinas terkait lainnya)). 5 KESEPAKATAN PENANGGUNG JAWAB & WAKTU PELAPORAN KE DALAM AKSARA Sekretariat PRK dengan Bappeda dan juga OPD terkait akan menyepakati penanggung jawab di masing-masing sektor dan juga waktu pelaporan ke dalam AKSARA. Sekretariat PRK merekomendasi untuk timeline pelaporan adalah sebagai berikut: • Pelaporan oleh tim teknis daerah: Maksimal akhir April di tahun rencana tersebut disusun; • Pengecekan oleh editor & supervisor: Maksimal akhir Mei di tahun rencana tersebut disusun. Rekomendasi tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama. 6 VERIFIKASI KEGIATAN AKSI MITIGASI RENDAH KARBON Bappeda melakukan verifikasi kegiatan aksi mitigasi rendah karbon yang terdapat di Renja OPD dengan merujuk pada indikator terkait penurunan emisi yang terdapat di dalam RPJMD. Uraian Tahapan SOP AKSARA Kumawas Daerah 7 PELAPORAN AKSI MITIGASI DAERAH (PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA) Proses pelaporan aksi mitigasi provinsi dan/atau kabupaten/kota ke dalam AKSARA oleh Kontributor Teknis Daerah (OPD dan Bappeda) dilakukan dengan prosedur yang sama dengan sistem pelaporan lainnya, yaitu dengan memasukan nama kegiatan aksi mitigasi PRKD secara manual dan memilih metodologi penghitungan yang sesuai, maka sistem AKSARA akan melakukan penghitungan penurunan emisi pada aksi tersebut. 77
78 8 VALIDASI DATA YANG DI-INPUT DI DALAM AKSARA OLEH PUSAT Proses validasi input data AKSARA oleh editor di Sekretariat PRK dan Bappenas, hal ini ditunjukan dengan status data pelaporan yaitu: DILAPORKAN (data masuk di awal), REVISI (data harus diperbaiki oleh kontributor teknis kembali terlebih dahulu) DISETUJUI (data lolos validasi pertama oleh editor). 9 VALIDASI DATA YANG DI-INPUT DI DALAM AKSARA OLEH DAERAH Proses validasi input data AKSARA berlapis oleh admin provinsi, hal ini ditunjukan dengan status data pelaporan yaitu: DATA FINAL (data lolos validasi kedua oleh admin provinsi). 10 VERIFIKASI CAPAIAN AKSI MITIGASI Proses verifikasi capaian aksi mitigasi RKD dilakukan oleh Sekretariat PRK. Sekretariat PRK akan menganalisa apakah kegiatan aksi mitigasi pembangunan rendah karbon yang sudah diimplementasi sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya atau tidak. Hasil dari seluruh kegiatan yang dilakukan tiap provinsi kemudian diagregasi untuk dilihat hasilnya secara menyeluruh. 11 SEKRETARIAT PRK MELAPORKAN CAPAIAN PRK KE DIT. LH BAPPENAS Selanjutnya Sekretariat PRK mengumpulkan hasil agregat capaian PRKD kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Direktorat Lingkungan Hidup (LH) Bappenas dengan tembusan kepada OPD masing-masing sektor mengenai laporan hasil capaian Aksi PRKD dari olahan AKSARA Kumawas ini. 12 EVALUASI PERBANDINGAN TARGET PENURUNAN EMISI & INTESITAS EMISI TINGKAT DAERAH Di tingkat daerah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan target penurunan emisi dan intensitas emisi yang sudah ada dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun RPRKD, dan evaluasi capaian penurunan emisi secara sektoral. 13 HASIL CAPAIAN TAHUN INI MENJADI BAHAN UNTUK AKSARA PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA Hasil capaian tahun T ini akan dijadikan panduan bagi perencanaan aksi mitigasi tahun berikutnya oleh OPD terkait dan Bappeda.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310, Indonesia Telp/Fax: 021 390 0412 | lcdi-indonesia.id lcdi.id @lcdi.id @LCDI_Indonesia Low Carbon Development Indonesia