PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Kementerian Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518); 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
Menetapkan 2 MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan lahan guna dan meningkatkan meningkatkan dan peranannya penyangga kehidupan. fungsi Hutan dan dukung, dalam menjaga daya produktivitas sistem 2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian Ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 4. Rencana Umum RHL DAS yang selanjutnya disingkat RURHL-DAS adalah rencana indikatif kegiatan RHL selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit Ekosistem DAS atau wilayah DAS. 5. Rencana Tahunan RHL yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional. 6. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan yang selanjutnya disingkat RTnRH adalah rencana rehabilitasi Hutan pada Kawasan Hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional.
3 7. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRL adalah rencana rehabilitasi lahan yang dilaksanakan di luar Kawasan Hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional. 8. Satuan Pemetaan Sasaran RHL yang selanjutnya disingkat SPS RHL adalah satuan lahan yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik terutama dalam hal tingkat degradasi. 9. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 10. Daerah Resapan Air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. 11. Hutan adalah satu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan dipertahankan pusat oleh keberadaannya sebagai Hutan tetap. pemerintah untuk 13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang. 14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 16. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 17. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi hutan. 18. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungi lahan. 19. Penghijauan Lingkungan adalah penanaman pohon di luar Kawasan Hutan untuk meningkatkan kualitas
4 lingkungan pada areal fasilitas sosial atau fasilitas umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, permukiman, dan taman. 20. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah- buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya. 21. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 22. Ekosistem Mangrove adalah suatu formasi pohon- pohonan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. 23. Ekosistem Daratan adalah Ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan fauna, dan abiotis yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem. flora, 24. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 25. Abrasi adalah peristiwa rusaknya pantai sebagai akibat dari hantaman ombak atau gaya air laut. 26. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 27. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 28. Kubah Gambut adalah areal kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, alami mempunyai kemampuan menyerap air dan menyimpan air lebih banyak serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan sehingga secara pemerintahan di bidang kehutanan. 30. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
5 pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan. 31. Balai adalah unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan kebijakan pengelolaan DAS serta RHL. 32. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pemerintah daerah provinsi kewenangan bidang kehutanan. 33. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPTD Tahura adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan taman Hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menangani di bidang kehutanan. BAB II 33. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPTD Tahura adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan taman Hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menangani di bidang kehutanan. BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Menteri menyusun dan menetapkan RURHL-DAS. (2) Dalam penyusunan RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kementerian (3) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. kementerian c. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan/atau kementerian pemerintahan dalam negeri. e. yang menyelenggarakan urusan Pasal 3 (1) RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun mengacu pada:
6 a. b. c. d. Rencana Tata Ruang; e. peta Lahan Kritis; f. peta mangrove nasional; g. peta cekungan air tanah; dan h. peta penutupan lahan. rencana kehutanan tingkat nasional; rencana pengelolaan DAS; rencana pengelolaan sumber daya air; (2) Selain mengacu rencana dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan RURHL-DAS juga mengacu pada: a. peta rawan bencana banjir dan longsor; b. peta kerusakan Ekosistem gambut; dan c. peta kekritisan daerah resapan air. (3) RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satuan unit Ekosistem DAS atau wilayah DAS. (4) RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Pasal 4 RURHL-DAS digunakan dalam pelaksanaan RHL pada: a. Ekosistem Daratan; b. Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai; dan/atau c. Ekosistem Gambut. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RURHL-DAS Pasal 5 RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan tahapan: a. pembentukan tim; b. pengumpulan data; c. d. perumusan naskah RURHL-DAS; dan e. analisis; penilaian. Pasal 6 (1) Dalam menyusun RURHL-DAS, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk membentuk tim penyusun dan tim penilai.
7 (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Balai; b. pemangku/pengelola Kawasan Hutan; c. Dinas Daerah Provinsi; dan d. UPTD Tahura kabupaten/kota. (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota tim dapat berasal dari unsur perguruan tinggi atau forum DAS. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala Balai sebagai ketua. Pasal 7 (1) Tim penyusun melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. data primer; dan b. data sekunder. (3) Data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari: a. b. c. d. data lainnya yang relevan. citra satelit; informasi geospasial tematik; pengumpulan data lapangan; dan/atau (4) Data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. data biofisik; b. data sosial, ekonomi, dan budaya; dan c. data kelembagaan. (5) Data biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: a. letak dan luas DAS; b. iklim; c. tanah, geologi, dan geomorfologi; d. topografi; e. penutupan lahan; dan f. mata air, danau, dan waduk. (6) Data sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: a. b. c. d. e. f. mata pencaharian; jumlah dan kepadatan penduduk; jumlah dan kepadatan penduduk agraris; persentase rumah tangga petani; tingkat pendidikan; kearifan lokal masyarakat;
8 g. h. i. tingkat pendapatan; sistem insentif atau disinsentif; dan konflik sosial. (7) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa: a. peraturan perundang-undangan; b. sumber daya manusia; dan c. kelompok tani. Pasal 8 (1) Tim penyusun melakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. analisis spasial; dan b. analisis nonspasial. (3) Analisis spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penyeragaman sistem proyeksi dan datum serta koreksi geometri; b. penyusunan SPS RHL; c. tumpang susun peta; dan d. penyusunan SPS RHL terpilih. (4) Analisis nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tabulasi data numerik. (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan menjadi RURHL-DAS. (6) Berdasarkan dasar rekomendasi RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tim penyusun melakukan pengecekan lapangan. rekomendasi awal (7) Berdasarkan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim penyusun menentukan rekomendasi akhir RURHL-DAS. Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil rekomendasi akhir RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) tim penyusun melakukan perumusan naskah RURHL-DAS. (2) Naskah RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. b. pola pelaksanaan kegiatan RHL; c. rencana pemulihan Hutan dan lahan; pengendalian erosi dan sedimentasi; awal
9 d. pengembangan sumber daya air; e. kelembagaan; dan f. monitoring dan evaluasi. Pasal 10 (1) Rencana pemulihan Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memuat: a. b. lokasi penanaman; dan luas penanaman. (2) Lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di: a. dalam Kawasan Hutan; dan b. luar Kawasan Hutan. (3) Luas penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan luasan calon penanaman selama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 11 (1) Lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi dasar penentuan kegiatan penanaman. (2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reboisasi untuk penanaman di dalam Kawasan termasuk kegiatan penanaman untuk Hutan, restorasi Ekosistem pada kawasan konservasi; dan b. Penghijauan untuk penanaman di luar Kawasan Hutan. (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pembangunan Hutan hak; b. Penghijauan Lingkungan; dan/atau c. pembangunan Hutan Kota. Pasal 12 Pola pelaksanaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk: a. kegiatan Reboisasi, meliputi: 1. 2. Agroforestri; intensif; dan/atau b. kegiatan Penghijauan berupa pembangunan Hutan hak dan Penghijauan Lingkungan, meliputi: 1. Agroforestri; dan/atau 2. murni; dan
10 c. kegiatan Penghijauan berupa pembangunan Hutan Kota dilaksanakan dengan tipe dan bentuk Hutan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Pengendalian erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerapan teknik konservasi tanah secara: a. b. c. sipil teknis; vegetatif; dan/atau teknik kimiawi. (2) Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembuatan: a. bangunan struktur; dan/atau b. bangunan nonstruktur. (3) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penanaman strip rumput; b. budi daya tanaman lorong; c. d. penanaman kanan kiri sungai; dan/atau tanaman penutup tanah lainnya. (4) Penerapan teknik kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian amelioran dengan penggunaan: a. kapur; b. dolomit; dan/atau c. teknik konservasi tanah secara bitumen. (5) Pembuatan bangunan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. dam pengendali; b. dam penahan; c. d. biopori; e. f. g. h. kolam retensi/embung; dan/atau i. sumur resapan air; pengendali jurang; ekohidrolika; instalasi pemanenan air hujan; bangunan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (6) Pembuatan nonstruktur bangunan dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. teras; sebagaimana
11 b. c. saluran pembuangan air; dan/atau bangunan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 14 (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan pada: a. Ekosistem Daratan; dan/atau b. Ekosistem Gambut. (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. b. vegetatif; dan sipil teknis. (3) Pengembangan sumber daya air pada Ekosistem Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk: a. melindungi dan melestarikan sumber mata air; dan/atau b. melindungi daerah tangkapan air danau. (4) Pengembangan sumber daya air pada Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengatur genangan. Pasal 15 (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas aspek: a. pengembangan sumber daya manusia; b. c. organisasi pelaksana; dan tata hubungan kerja. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. prakondisi; b. penyuluhan; c. d. pendampingan masyarakat. pelatihan; dan/atau (3) Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; dan/atau c. nonpemerintah. (4) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. hubungan kelembagaan antarpemangku kepentingan; dan b. pembinaan dan pengendalian.
12 Pasal 16 Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi berupa: a. kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan terdiri atas: 1. 2. bangunan konservasi tanah; dan fisik tanaman; dan b. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pemecahan masalah. Pasal 17 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) f dilakukan untuk menilai keberhasilan huruf program/kegiatan pelaksanaan rehabilitasi. (2) Evaluasi program/kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. b. c. evaluasi keluaran; evaluasi hasil; dan evaluasi dampak. Pasal 18 (1) Evaluasi keluaran kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kegiatan: a. b. pemeliharaan. tahun berjalan; dan (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian tanaman; dan b. penilaian bangunan konservasi tanah. (3) Penilaian tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. b. persentase tumbuh tanaman. luas tanaman, jumlah, dan jenis tanaman; dan (4) Penilaian bangunan konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. b. kondisi bangunan berupa baik atau rusak; dan c. jumlah bangunan; fungsi bangunan berupa berfungsi, kurang berfungsi, atau tidak berfungsi. (5) Evaluasi keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
13 Pasal 19 (1) Evaluasi hasil dan evaluasi dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap: a. b. penutupan lahan. erosi dan sedimentasi; dan (2) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun. (3) Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun. Pasal 20 (1) Naskah RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh ketua tim penyusun kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan; b. direktorat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan Kawasan Hutan dan secara lingkungan berkelanjutan; direktorat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; yang mempunyai jenderal penataan hidup c. jenderal yang mempunyai d. direktorat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari; dan/atau direktorat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. jenderal yang mempunyai e. jenderal yang mempunyai (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh direktur yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS sebagai ketua. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan terhadap: a. kesesuaian peta hasil dengan kriteria masing- masing ekosistem; dan (1)
14 b. kesesuaian naskah RURHL-DAS dengan ketentuan penyusunan RURHL-DAS. Pasal 21 (1) Dalam hal naskah RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b telah sesuai dengan tim penilai ketentuan penyusunan RURHL-DAS, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penetapan. (2) Dalam hal naskah RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b tidak sesuai dengan tim penilai ketentuan penyusunan RURHL-DAS, mengembalikan naskah RURHL-DAS kepada tim penyusun untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim penilai. Pasal 22 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan RURHL-DAS. Pasal 23 Petunjuk teknis penyusunan RURHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RTNRHL Pasal 24 (1) RTnRHL terdiri atas: a. RTnRH; dan b. RTnRL. (2) RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RURHL-DAS. (3) RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun sebelum disusun dan ditetapkan 1 pelaksanaan kegiatan RHL. (satu) Pasal 25 RTnRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh:
15 a. Menteri, untuk rehabilitasi di Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung, dan Hutan produksi yang tidak dibebani: 1. hak pengelolaan; 2. perizinan berusaha pemanfaatan hutan; 3. persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; 4. persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; atau 5. persetujuan pelepasan Kawasan Hutan; gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, untuk rehabilitasi di taman Hutan raya; pemegang hak pengelolaan, untuk rehabilitasi di Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan; b. c. d. pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, untuk rehabilitasi di Kawasan Hutan yang dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan; pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, untuk rehabilitasi di Kawasan Hutan yang dibebani persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, untuk rehabilitasi di Kawasan Hutan yang dibebani persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau g. pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, untuk e. f. rehabilitasi di Kawasan Hutan. Pasal 26 RTnRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur untuk rehabilitasi di luar Kawasan Hutan. Pasal 27 RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dengan tahapan: a. pembentukan tim; b. pengumpulan data dan informasi; c. d. pengecekan lapangan; e. f. analisis; penyusunan naskah RTnRH dan RTnRL; dan penilaian. Pasal 28 (1) Dalam menyusun RTnRH atau RTnRL, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya membentuk tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
16 (2) Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Balai; dan b. pemangku atau pengelola Kawasan Hutan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala Balai sebagai ketua. (4) Tim yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Dinas Daerah Provinsi; dan b. Balai. (5) Tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Dinas Daerah Provinsi; b. Balai; dan c. UPTD Tahura. Pasal 29 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. sasaran lokasi kegiatan RHL; b. perhitungan kebutuhan bahan; dan c. peta sasaran kegiatan RHL. Pasal 30 (1) Tim melakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. analisis lokasi; dan b. analisis kebutuhan biaya. Pasal 31 (1) Analisis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan pada: a. Ekosistem Daratan; b. Ekosistem Mangrove dan/atau Sempadan Pantai; dan c. Ekosistem Gambut.
17 (2) Analisis lokasi pada Ekosistem Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL berupa: a. kategori Lahan Kritis, daerah resapan kritis dan rawan bencana; b. kategori Lahan Kritis, daerah resapan tidak kritis, c. namun rawan bencana; kategori Lahan Kritis, daerah resapan kritis, namun tidak rawan bencana; d. kategori Lahan Kritis, daerah resapan tidak kritis, e. f. dan tidak rawan bencana; kategori lahan tidak kritis namun daerah resapan kritis dan rawan bencana; kategori lahan tidak kritis, daerah resapan tidak kritis, namum rawan bencana; dan/atau g. kategori lahan tidak kritis, daerah resapan kritis, namun tidak rawan bencana. (3) Analisis lokasi pada Ekosistem Mangrove dan/atau Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL pada: a. Ekosistem Mangrove dengan kondisi: 1. 2. mangrove jarang; 3. keberadaan tambak; dan/atau 4. mangrove sedang; dan/atau lahan terbuka, tanah timbul, atau area Abrasi; b. Ekosistem Sempadan Pantai dengan kondisi: 1. peka Abrasi; dan/atau 2. kurang peka Abrasi. (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL berupa: a. Ekosistem Gambut dengan kondisi Gambut matang dan ketebalan tanah Gambut dangkal; dan/atau b. Ekosistem Gambut dengan kondisi Gambut setengah matang dan ketebalan tanah Gambut dangkal. lokasi Ekosistem Gambut (5) Lokasi sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi dengan kondisi rusak berat dan sangat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18 (1) Berdasarkan analisis Pasal 32 lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan target luasan rehabilitasi. (2) Target luasan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. kebijakan pembangunan nasional/daerah; b. ketersedian anggaran; dan/atau c. kebijakan prioritas pembangunan lainnya. Pasal 33 Analisis kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. b. analisis biaya upah; dan c. analisis biaya bahan dan alat; analisis biaya kegiatan pendukung RHL. Pasal 34 (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diklarifikasi melalui pengecekan lapangan. (2) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan lokasi yang layak untuk kegiatan RHL. (3) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap sasaran RHL berupa; a. kondisi penutupan lahan; b. calon lokasi bangunan konservasi tanah dan air; dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. c. Pasal 35 (1) Berdasarkan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tim melakukan penyusunan naskah RTnRH dan RTnRL. (2) Naskah RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. b. c. d. pembiayaan; dan e. tata waktu. jenis kegiatan; lokasi; volume; (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat rekomendasi kegiatan yang akan dilaksanakan secara: a. b. vegetatif; dan/atau sipil teknis.
19 (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. b. wilayah administrasi; c. fungsi kawasan; dan d. SPS RHL. letak DAS; (5) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. b. luas kegiatan penanaman; dan/atau jumlah bangunan konservasi tanah. (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat rincian biaya: a. bahan dan alat; b. tenaga kerja; c. kegiatan pendukung; dan d. sumber anggaran. (7) Tata waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat jadwal persiapan sampai dengan pelaksanaan. (8) Naskah RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud pada format ayat II yang sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1) disusun dengan menggunakan tercantum dalam Lampiran Pasal 36 (1) Naskah RTnRH dan RTnRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan penilaian oleh direktur yang mempunyai tugas di bidang Rehabilitasi Hutan, untuk RTnRH pada Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung, dan Hutan produksi yang tidak dibebani: a. hak pengelolaan atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan; b. persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; c. d. persetujuan pelepasan Kawasan Hutan. persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; dan (2) Naskah RTnRH dan RTnRL dilakukan penilaian oleh kepala Balai, untuk: a. RTnRH pada Taman Hutan Raya; b. RTnRH pada Kawasan Hutan yang dibebani: 1. hak pengelolaan; 2. perizinan berusaha pemanfaatan hutan; 3. persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
20 4. persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; dan 5. persetujuan pelepasan kawasan hutan; dan c. RTnRL. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian RTnRH dan RTnRL dengan RURHL-DAS. Pasal 37 (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dituangkan dalam berita acara. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, direktur yang mempunyai tugas di bidang Rehabilitasi Hutan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penetapan. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, kepala Balai menyampaikan hasil penilaian kepada: a. gubernur sesuai kewenangannya untuk RTnRH pada taman Hutan raya; dan b. gubernur untuk RTnRL, untuk dilakukan penetapan. atau bupati/wali kota (4) Dalam hal penilaian belum sesuai dengan ketentuan penyusunan RTnRH dan RTnRL, pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengembalikan RTnRH dan RTnRL kepada tim untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi pejabat penilai. Pasal 38 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37: a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan b. c. RTnRH pada Kawasan Hutan; gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan RTnRH pada taman Hutan raya; dan gubernur menetapkan RTnRL. Pasal 39 (1) Ketentuan mengenai penyusunan RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RTnRH oleh pemegang hak pengelolaan, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang
21 persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan. (2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan supervisi terhadap penyusunan RTnRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bimbingan teknis penyusunan RTnRH. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri kali diubah Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 296); Kehutanan Nomor P.32/ (Berita Negara Republik Indonesia b. Peraturan Menteri MENHUT-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Nomor 389); dan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan MENHUT-V/2010 RTnRHL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 390), Kehutanan P.37/ Nomor Indonesia Tahun 2010 c. Kehutanan Nomor P.38/ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
22 Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 687 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. SUPARDI Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR
23 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI A. Pembentukan Tim Untuk melaksanakan penyusunan RURHL-DAS, maka Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan tim penyusun yang diketuai oleh kepala Balai, yang tugasnya meliputi bidang: a. pemetaan/SIG bertugas menangani pekerjaan kartografi, proses analisis dan pelaksanaan pengecekan lapangan (ground-check); survei bertugas menangani proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder (kondisi umum Biofisik dan Sosial Ekonomi DAS), survei lapangan dan survei kelembagaan; dan Penyusun Naskah RURHL-DAS bertugas: menyusun naskah Buku I, Buku II, dan Buku III. b. c. B. PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Sumber data primer dan sekunder dapat berasal dari citra satelit, informasi geospasial tematik, pengumpulan data lapangan dan/atau data lainnya yang relevan. Adapun data primer dan sekunder terkait penyusunan RURHL-DAS berupa: 1. Data Biofisik Pengumpulan data biofisik bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi biofisik wilayah kerja. Selanjutnya, data/peta tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan unit lahan dan peta Lahan Kritis sesuai dengan permasalahan utama yang dihadapi. 2. Data Sosial Ekonomi Budaya Data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi keadaan sosial ekonomi, budaya suatu wilayah dapat berupa data sekunder. Data primer atau sekunder diperoleh dari data potensi desa dari Badan Pusat Statistik. 3. Data Kelembagaan Data dan informasi kelembagaan digunakan untuk mengetahui kondisi kelembagaan dan potensi konflik di lokasi pelaksanaan RHL.
24 C. ANALISIS Analisis data dilakukan pada setiap Ekosistem yaitu Ekosistem Daratan, Mangrove dan Sempadan Pantai serta Gambut. Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Analisis Spasial a. Ekosistem Daratan 1) Penyeragaman Sistem Proyeksi dan Datum serta koreksi geometri. Proyeksi peta yang digunakan dalam keperluan pembuatan layout peta dan kompilasi adalah Proyeksi Geographic dengan Datum WGS 1984. Sedangkan untuk tujuan perhitungan luasan poligon digunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (world). Paramater sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (world) sebagai berikut: Projection False Easting : Cylindrical_Equal_Area : 0,0 False Northing : 0,0 Central Meridian : 0,0 Standard Parallel : 0,0 Linear Unit : Meter (1,0) Dalam kondisi tertentu koreksi geometrik terkadang perlu input supaya mendapatkan dilakukan pada peta-peta bentuk geometri (misal garis pantai) yang lebih presisi antara peta yang satu dengan peta dasar yang menjadi acuan. Peta memungkinkan terjadinya pergeseran atau distorsi. Koreksi geometrik antar peta dapat dilakukan pada software SIG yaitu dengan berpedoman pada peta acuan yang secara geometrik sudah benar. input diperoleh dari berbagai sumber, sehingga 2) Penyusunan Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPS RHL); a) Identifikasi Dalam analisis spasial RURHL-DAS di Ekosistem Daratan, tahapan pertama yang dilakukan adalah mengidentikasi dan menilai paramater penyusun SPS RHL yaitu tingkat kekritisan lahan, kekritisan daerah resapan air dan rawan bencana.
25 Proses identifikasi tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1) Penilaian kelas kekritisan lahan dalam Kekritisan penyusunan SPS RHL dikarenakan prioritas utama lahan yang harus di rehabilitasi adalah Lahan Kritis. Dalam hal ini data spasial Lahan Kritis yang digunakan adalah peta Lahan Kritis terbaru. Karena prioritas utama adalah lahan dengan diperlukan kelas (reklasifikasi) kelas pengelompokan kembali kekritisan lahan yang ada yaitu kekritisan lahan sangat kritis dengan kategori kritis dan Sedangkan dikelompokan menjadi kekritisan tidak kritis, potensial kritis dan agak kritis dikelompokan menjadi Tidak Kritis. Tata cara reklasifikasi kelas kekritisan lahan tersebut disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1 : Reklasifikasi Kelas Kekritisan Lahan Kelas Kekritisan Lahan Kode Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis lahan dipertimbangkan kritis, maka kritis. lahan dengan kelas Kategori/Kode TK PK AK K SK Tidak Kritis/TK Kritis/K 2) Penilaian Kekritisan Daerah Resapan (a) Teknik Identifikasi Daerah Resapan resapan dipertimbangkan dalam penyusunan SPS RHL karena salah satu tujuan dari kegiatan RHL adalah untuk memperbaiki tata air DAS dengan cara meningkatkan presentase tutupan vegetasi. Kekritisan daerah Kemiringan Jenis Tanah Curah hujan Potensi Air a a a b c d e b c b c b c d e d f e a POTENSI INFILTRASI ALAMI (SCORING)
26 Score Potensi Infiltrasi a = 5 b = 4 c = 3 d = 2 e = 1 Kelas Deskripsi I II III IV V Sangat Kecil Kecil Sedang Besar Sangat Besar Jumlah skor < 6 6 - 9 10-13 14- 17 >17 Notasi e d c b a Penutupan Lahan aA aB aC aD aE A bB bC bD bE bA B cC cD cE cA cB C dD dE dA dB dC D eE cA cB eC eD E Infiltrasi Aktual A = Besar B = Agak Besar C = Sedang D = Agak kecil E = Kecil Baik Normal Alami Mulai Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis Gambar 1: Garis Besar Pendekatan Penyusunan Kekritisan Daerah Resapan Untuk itu perlu diidentifikasi area-area yang memiliki potensi infiltrasi alami untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi penutupan yang mencerminkan kondisi infiltrasi aktualnya. Area dengan potensi lahan infiltrasi alami besar berarti secara topografis daerah tersebut datar, dengan jenis tanah memiliki permeabelitas tinggi, curah hujan dengan periode panjang dan potensi air tanah (akifer) yang tinggi. Area dengan potensi infiltrasi alami yang tinggi ini seharusnya memiliki tutupan vegetasi yang rapat, sehingga curah hujan yang jatuh akan lebih efektif untuk diresapkan kedalam tanah. Namun, jika area
27 dengan potensi infiltrasi alami ini justru memiliki jarang atau bahkan tidak bervegetasi, maka area ini menjadi prioritas untuk dilakukan kegiatan RHL. Teknis identifikasi kekritisan daerah resapan adalah seperti yang tersaji dalam Gambar 1. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap besarnya potensi infiltrasi alami adalah kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan dan potensi air tanah, yang masing-masing disajikan sebagai data spasial. i. tutupan vegetasi Peta kelas kemiringan lereng lereng dapat Peta kelas kemiringan dibuat dari peta kontur atau digital elevation model. Untuk setiap kelas lereng yang infiltrasi mencerminkan sebagaimana tersaji pada Tabel 2. diberikan skor tingkat Tabel 2 : Hubungan kemiringan lereng dengan infiltrasi Kelas I II III IV V Hasil Transformasi Lereng (%) Infiltrasi < 8 Datar > 0,8 0,7 - 0,8 Landai 8 - 15 15 - 25 Bergelombang 0,5 - 0,7 Curam 0,2 - 0,5 25 - 40 Sangat Curam Jenderal Reboisasi Deskripsi Skor 5 4 3 2 >40 < 0,2 1 Sumber: Direktorat Rehabilitasi Lahan, 1998 dan ii. Peta tingkat infiltrasi tanah Sifat fisik tanah yang mempengaruhi tingkat infiltrasi tanah adalah tekstur tanah, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kasar tekstur tanah maka tingkat infiltrasi tanahnya semakin besar dan sebaliknya semakin halus tingkat infiltrasi tanahnya semakin rendah. Untuk menentukan tekstur tanah dapat digunakan pendekatan tanah. Hubungan antara jenis tanah dengan yang tekstur tanah maka jenis
28 potensi infiltrasinya adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Potensi infiltrasi setiap jenis tanah Jenis tanah Regosol Tekstur Tanah Kasar tingkat infiltrasi Besar Alluvial, andosol Agak kasar Agak Besar Latosol, Podsolik Merah Kuning Litosol, mediteran Grumusol Sedang Agak halus Halus Sedang Agak Kecil Kecil Sumber: Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1998 iii. Peta hujan infiltrasi Secara kemungkinan terjadinya infiltrasi akan lebih besar untuk curah hujan dengan periode yang panjang. Hubungan antara besarnya hujan dengan potensi infiltrasi disebut dengan "hujan infiltrasi". Hujan infiltrasi ini dihitung berdasarkan hujan tahunan dan pengkelasan hujan infiltrasi adalah seperti yang tersaji pada Tabel 4. potensial, Tabel 4. Klasifikasi hujan infiltrasi Deskripsi Sangat Besar Besar Sedang Rendah Sangat Rendah Curah Hujan Tahunan (mm) >5500 4500-5500 3000-4500 1500-3000 <1500 Skor 5 4 3 2 1 Sumber: Chow, 1968 iv. Peta Potensi Air Tanah Potensi air tanah merupakan air yang berada pada formasi batuan (akuifer) yang dapat menyimpan dan mengalirkan air. Data potensi air tanah diperoleh dari peta hidrogeologi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya potensi air tanah Skor 5 4 3 2 1
29 dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 5. Tabel 5. Klasifikasi Potensi Air Tanah Potensi Air Tanah Infiltrasi Besar Agak Besar Sedang Kecil Skor 4 3 2 1 Tinggi di Akuifer Dangkal Sedang di Akuifer Dangkal Rendah di Akuifer Dangkal Nihil di Akuifer Dangkal Sumber: Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 1998 v. Analisis spasial Potensi Infiltrasi Alami Peta potensi infiltrasi alami diperoleh dengan melakukan tumpang susun peta kelas kemiringan lereng, peta tingkat infiltrasi, peta hujan infiltrasi dan peta potensi air tanah, pemberian skor pada yang masing-masing bersesuaian, penjumlahan skor dan pengkelasan. Pengkelasan skor potensi infiltrasi alami adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6. atribut Tabel 6. Pengkelasan jumlah skor untuk menentukan Potensi infiltrasi Alami Jumlah skor >17 14 - 17 10-13 6 - 9 < 6 Kelas potensi infiltrasi alami Sangat Besar Besar Sedang Kecil Sangat Kecil Notasi a b c d e vi. Penutupan lahan lahan vegetasi (i) terhadap perakaran pohon memiliki kemampuan untuk memecah agregat tanah sehingga memperbesar permeabilitas tanah, (ii) (iii) vegetasi menahan vegetasi mengurangi jumlah air perkolasi melalui itu juga mempengaruhi tutupan vegetasi besar kecilnya erosi karena tajuk pohon mengurangi energi kinetik hujan dan Peran penutupan infiltrasi adalah bahwa run off dan transpirasi. Disamping
30 seresah pohon memperbesar proses infiltrasi. juga membantu Karena peran-peran tersebut maka lahan dianggap kondisi penutupan mempengaruhi infiltrasi secara aktual, artinya tutupan vegetasinya maka kemungkinan infiltrasi yang terjadi juga semakin besar, dan sebaliknya. semakin rapat Oleh karena itu besarnya tingkat infiltrasi aktual dapat didekati dari kelas penutupan lahan yang di reklasifikasi menjadi aktual sebagaimana disajikan pada Tabel 7. tingkat tingkat infiltrasi Tabel 7. Pengkelasan infiltrasi aktual berdasarkan kelas penutupan lahan Kelompok kelas penutupan lahan kelas infiltrasi aktual Deskripsi Notasi Hutan lahan kering Primer, Hutan lahan kering Sekunder Hutan produksi, perkebunan, Hutan Tanaman Semak/belukar, padang rumput Hortikultura, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Pemukiman, sawah, Airport, Belukar Rawa, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Pertambangan, Rawa, Tambak, Tanah Terbuka, Transmigrasi, Tubuh Air. Sumber: Chow, 1968; Suwardjo, 1975; Wiersum & Ambar, 1980; S. Ambar, 1986; Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1998 Besar Agak Besar Sedang Agak Kecil Kecil A B C D E vii. Klasifikasi Kondisi Daerah Resapan Kondisi diklasifikasikan, membandingkan antara nilai daerah resapan yaitu dapat dengan infiltrasi
31 potensial dengan nilai infiltrasi aktual. Adapun kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut : Kelas I: Kelas II: Kondisi Baik, yaitu jika nilai infiltrasi aktual lebih besar dibanding nilai infiltrasi potensial, misalnya dari e menjadi A, atau dari d menjadi B dan seterusnya. Kondisi Normal Alami, yaitu jika nilai infiltrasi aktual sama atau tetap seperti nilai infiltrasi potensialnya, misalnya dari b menjadi B, atau dari c menjadi C dan seterusnya. Kelas III: Kondisi Mulai Kritis, yaitu jika nilai infiltrasi aktual sudah turun setingkat dari nilai infiltrasi potensialnya, misalnya dari a menjadi B, atau dari c menjadi D dan seterusnya. Kelas IV: Kondisi Agak Kritis, yaitu jika nilai infiltrasi aktual sudah turun dua tingkat dari nilai infiltrasi potensialnya, misalnya dari a menjadi C, atau dari b menjadi D dan seterusnya. Kondisi Kritis, yaitu jika nilai infiltrasi aktual sudah turun tiga tingkat dari nilai infiltrasi potensialnya, misalnya dari a menjadi D, atau dari b menjadi E Kelas V: Kelas VI: Kondisi sangat Kritis, yaitu jika nilai infiltrasi aktual berubah dari sangat besar menjadi sangat kecil, misalnya dari a menjadi E. Klasifikasi kondisi daerah resapan tersaji pada Tabel 8. Tabel 8. Klasifikasi Kondisi Daerah Resapan Kelas Keterangan eA, eB, eC, eD, dA,dB, dC, cA, cB, bA Normal alami aA, bB,cC, dD, eE Rn Ra Rmk Rkr Rsk Deskripsi Kode Rb Baik I II III Mulai Kritis Agak Kritis IV Kritis V Sangat Kritis VI aB, bC, cD, dE aC, bD, cE aD, bE aE
32 Selanjutnya kelas kondisi daerah resapan tersebut harus dikelaskan dengan kode seperti yang disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Reklasifikasi kelas kondisi daerah resapan. Kelas kekritisan lahan Kode Kategori/Kode Baik Normal alami Mulai Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis Rb Rn Ra Rmk Rkr Rsk Rt Rk 3) Penilaian Rawan Bencana Peta Rawan bencana yang digunakan untuk membuat SPS RHL adalah peta rawan Limpasan dan peta rawan longsor. Peta rawan bencana yang digunakan mengacu kepada peta rawan Limpasan dan peta rawan longsor. Pengkelasan tingkat kerawanan Limpasan dan pengkelasan tingkat adalah kerawanan sebagaimana disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11. erosi berturut-turut Tabel 10. Kelas Rawan Limpasan dan reklasifikasinya Kelas rawan limpasan Kelas Kategori/Kode Rendah Normal Tinggi Ekstrem < 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 T Ro Sumber: Ven. T. Chow, 1964, SSOP PDASHL, 2011 Tabel 11. Kelas Rawan Longsor dan reklasifikasinya Kategori/Kode T Klasifikasi Kelas < 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 >21 Tidak Rawan Agak Rawan Sedang Rawan Sangat Rawan L Sumber: Paimin, dkk, 2006. SSOP PDASHL, 2011. 3) Tumpang Susun Peta Hasil dari proses penilaian kelas kekritisan lahan, penilaian Kekritisan Daerah Resapan, penilaian Rawan
33 Bencana adalah berupa peta: (i) peta kekritisan lahan (ii) peta kekritisan daerah resapan (ii) peta kerawanan Limpasan permukaan dan (iv) peta rawan longsor. Proses peta-peta selanjutnya tersebut menggunakan metode UNION menjadi peta Satuan Pemetaan Sasaran RHL (Peta SPSRHL). Peta SPSRHL tersebut perlu dilengkapi dengan atribut tambahan yaitu: (i) adminstrasi (ii) tata ruang (fungsi kawasan HK, HL, HP dan APL (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) serta DAS/Sub DAS. Untuk itu Peta SPSRHL juga harus dioverlay dengan peta batas administrasi, peta tata ruang provinsi dan peta batas DAS/SubDAS. adalah menumpangsusunkan 4) Penyusunan Setelah dilakukan tumpang susun dan didapatkan Peta SPSRHL dengan atribut tambahannya, maka tahap selanjutnya adalah menyeleksi SPSRHL. Tujuan dari proses seleksi ini adalah untuk menentukan poligon-poligon SPSRHL yang akan menjadi sasaran kegiatan RHL selama 10 (sepuluh) tahun. Proses seleksi ini adalah berdasarkan kondisi penutupan lahan terbaru yang diperoleh dari interpretasi citra satelit resolusi tinggi (CSRT). Kondisi penutupan target RHL adalah: Pertanian lahan kering, Pertanian Lahan kering Campur, Perkebunan, Semak, belukar, lahan terbuka, permukiman dan transmigrasi. lahan yang menjadi Kondisi penutupan lahan tersebut selanjutnya di kelompokan kembali dengan kode sebagai berikut: Tabel 12. Pengelompokan kondisi penutupan lahan Kelas penutupan lahan Pertanian lahan kering Pertanian Lahan kering Campur semak Perkebunan Semak Lahan terbuka Permukiman Transmigrasi Kode reklasifikasi Plk ST Pm Setelah dilakukan tahapan analisis data, tahapan selanjutnya yaitu: 1) Penyusunan Matrik Rekomendasi RURHL-DAS
34 Sebelum Penyusunan Matrik Rekomedasi, maka Pengkodean SPS RHL diperlukan untuk mempermudah penyebutan satuan pemetaan dengan menggunakan urutan Lahan Kritis - Kekritisan Daerah Resapan Air- dan Rawan Bencana dengan ketentuan sebagaimana pada tabel 13. Tabel 13. Pengkodean peta-peta input penyusunan SPS RHL. Peta Lahan Kritis (KODE_ILK) Peta Kekritisan Daerah Resapan (KODE_KDR) Peta Rawan Bencana (KODE_RWN) Komponen Kode Komponen Kode Komponen kode Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis TK K Baik Normal Normal Alami Mulai Kritis Kritis Sangat Kritis Rt Rk Longsor (Rawan/Sangat rawan) Limpasan (Tinggi/ekstrem) Tidak rawan L Ro T Cara pengisian kode dari SPSRHL adalah dengan mengisi field SPSR dari gabungan KODE_ILK, KODE_KDR dan KODE_RWN Contoh : KRkRo yang di baca dalam SPS RHL sebagai Lahan Kritis pada Daerah Resapan Air dengan kondisi kritis dan lokasi tersebut rawan limpasan. TKRkL yang dibaca dalam SPS RHL sebagai lahan tidak kritis pada Daerah Resapan Air dengan kondisi sangat kritis dan lokasi tersebut rawan longsor. Penentuan rekomendasi kegiatan RHL Ekosistem Daratan dilakukan untuk setiap SPSRHL terpilih baik yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan. Penentuan rekomendasi kegiatan RHL untuk SPSRHL yang berada di dalam Kawasan Hutan atau diluar Kawasan Hutan baik secara vegetatif maupun sipil teknis adalah dengan mengacu kepada Tabel 14, Tabel 15 dan Tabel 16.
35 Tabel 14. Matrik Rekomendasi kegiatan RHL-DAS di Ekosistem Daratan secara Vegetatif di dalam Kawasan Hutan Kekritis an/Resa pan K Rk Rt TK Rk Rt Longsor ST HL-Ri- Pt HL-Ri- Pt HL-Ri- Pt HL-Ri- Pt Plk HL-Ragr- Pt HL-Ragr- Pt HL-Ragr- Pt HL-Ragr- Pt Pm
HL Limpasan
Plk HL
Ragr HL
Ri HL
Ragr HL
Ri HL
Ragr HL
Ri HL
Ragr HL
Ri HK ST
Pm
Tidak Rawan Plk HL
Ragr HL
Ragr HL
Ragr ST Pm HL
Ri HL
Ri HL
Kekritis an/ Resapan K
Rk Rt
TK Rk
Longsor ST HK
Pt HK
Pt HK
Pt HK
Pt Plk HK
Ragr
Pt HK
Ragr
Pt HK
Ragr
Pt HK
Ragr
Pt Pm
Limpasan Plk HK
Ragr HK
Ragr HK
Ragr HK
Ragr ST HK
Ri HK
Ri HK
Ri HK
Ri Pm
Tidak Rawan Plk HK
Ragr HK
Ragr HK
Ragr ST Pm HK
Ri HK
Ri HK
Rt
Kekritis an/ Resapan K
Rk Rt
TK Rk
Longsor ST HP
Pt HP
Pt HP
Pt HP
Pt Plk HP
Ragr
Pt HP
Ragr
Pt HP
Ragr
Pt HP
Ragr
Pt Pm
HP Limpasan
Plk HP
Ragr HP
Ri HP
Ragr HP
Ri HP
Ragr HP
Ri HP
Ragr HP
Ri ST
Pm
Tidak Rawan Plk HP
Ragr HP
Ragr HP
Ragr ST Pm HP
Ri HP
Ri HP
Rt
Tabel 15. Matrik Rekomendasi kegiatan RHL-DAS di Ekosistem Daratan secara Vegetatif di luar Kawasan Hutan Kekriti san/ Resapa n Plk Longsor ST Pm Plk KL Limpasan ST Pm Tidak Rawan Plk ST Pm
K Rk Rt T K Rk Rt Kekriti san/ Resapa n K Rk Rt T K Rk Rt 36 KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL-HR- Pt-Agr KL- PL KL- PL KL- PL KL- PL KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KB KL- PL KL- PL KL- PL KL- PL Longsor Limpasan Plk KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr ST KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr KB-HR- Pt-Agr Pm KB- PL KB- PL KB- PL KB- PL Plk KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr ST KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr Pm KB- PL KB- PL KB- PL KB- PL Keterangan: KL KB Plk : Kawasan Lindung : Kawasan Budidaya : Perkebunan, Pertanian Lahan Kering (PLK), dan Pertanian Lahan Kering Campur (PLKc) ST Pm Ragr Agr Ri Pt HR PL K TK : Semak, Lahan Terbuka : Permukiman, Transmigrasi : Reboisasi agroforestri : Agroforestry : Reboisasi Intensif : Penguat tebing (sipil teknis non struktur) : Hutan Rakyat : Penghijauan Lingkungan : Kritis (Kelas kritis dan sangat kritis) : Tidak Kritis (Kelas agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis) Rk : Resapan Kritis (Kelas resapan kritis dan sangat kritis) Rt : Resapan Tidak Kritis KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr KL-HR- Agr Tidak Rawan Plk KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr ST KB-HR- Agr KB-HR- Agr KB-HR- Agr KL- PL KL- PL KL- PL Pm KB- PL KB- PL KB- PL
37 Catatan: 1) Perlakuan di Kawasan Lindung dan budidaya di luar Kawasan Hutan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 2) Pt merupakan kegiatan sipil teknis non struktur yang menjadi satu sistem dengan RHL vegetatif untuk menguatkan tebing- tebing yang rawan erosi dan longsor. Tabel 16. Matrik Rekomendasi RHL-DAS di Ekosistem Daratan berupa Bangunan Konservasi tanah dan Air (BKTA) di luar dan di dalam kawasan Kelas leren g Longsor Tidak Rawan Limpasan Kekritis an ST Pm Plk ST Pm Plk ST Plk Pm Bi- Sra Bi- Sra
I DPn
T DPn
T II
DP n DP n T-Sr DPn- T-Sr DPn- T T
SPA
DPn K
III
IV DPn
SPA T
SPA
GP GP
V T
Vc GP T
Vc T
Vc GP Bi
Sra Bi
Sra
DPi Dpi
II DPi Dpi DPi
Rr Dpi
TK - - - - - - - - - - - - III IV V T-SPA T-SPA T-SPA - Keterangan: Plk : Perkebunan, Pertanian Lahan Kering (PLK), Pertanian Lahan Kering Campur (PLKc) SPA : Saluaran Pembuangan Air ST Pm K TK I : Semak, Lahan Terbuka SRa : Permukiman, Transmigrasi Dpi : Kritis : Tidak Kritis : 0 - 8 % T Bi GP : Sumur Resapan : Dam Pengendali : Teras : Biopori : Gully Plug
II III IV V 38 : 8 - 15 % : 15 - 25 % : 25 - 40 % : > 40 % DPn Rr Sr BI : Dam Penahan : Rorak : Strip Rumput Budidaya Lorong/alley Croping : Dalam pelaksanaan kegiatan RHL-DAS di edapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas penanganan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; a) Kategori Lahan Kritis, Daerah Resapan Kritis dan Rawan Bencana; b) Kategori Lahan Kritis, Daerah Resapan Tidak Kritis, namum Rawan Bencana; c) Kategori Lahan Kritis, Daerah Resapan Kritis, namun Tidak Rawan Bencana; d) kategori Lahan Kritis, daerah resapan tidak kritis, dan tidak rawan bencana. e) Kategori Lahan Tidak Kritis Namun Daerah Resapan f) Kritis dan Rawan Bencana; Katagori Lahan tidak Kritis, Daerah Resapan Tidak Kritis, namum Rawan Bencana; dan/atau g) Katagori Lahan tidak Kritis, Daerah Resapan Kritis, namun tidak rawan Bencana. 2) pengecekan Lapangan (Ground Check) Pengecekan lapangan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta mengoreksi peta hasil penyusunan SPSR. Cek lapangan dapat dilakukan dengan cara sampling dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Cek lapangan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL. Hasil dari cek lapangan digunakan untuk merevisi peta SPSR tersebut. Sesuai hasil cek lapangan, apabila terdapat ketidaksesuaian maka perlu dilakukan peninjauan input dan dilakukan tumpang susun kembali. terhadap peta-peta Proses penyusunan RU-RHL DAS di Ekosistem Daratan disajikan dalam diagram alir sebagaimana tersaji pada Gambar 2 sebagai berikut.
39 Gambar 2. Diagram alir penyusunan RURHL-DAS Ekosistem Daratan b. RURHL-DAS Mangrove dan Sempadan Pantai 1) Penyeragaman Sistem Proyeksi dan Datum serta koreksi geometri. Proyeksi peta yang digunakan dalam keperluan pembuatan layout peta dan kompilasi adalah Proyeksi Geographic dengan Datum WGS 1984. Sedangkan untuk tujuan perhitungan luasan poligon digunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (world). Dalam kondisi tertentu koreksi geometrik terkadang perlu dilakukan pada peta- peta input supaya mendapatkan bentuk geometri (misal garis pantai) yang lebih presisi antara peta yang satu
40 dengan peta dasar yang menjadi acuan. Peta input diperoleh dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran atau distorsi. Koreksi geometrik antar peta dapat dilakukan pada software SIG yaitu dengan berpedoman pada peta acuan yang secara geometrik sudah benar. 2) Penyusunan Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPS RHL) Sama halnya dengan analisis Spasial RURHL DAS di Ekosistem Daratan, maka tahapan pertama yang dilakukan dalam analisis Spasial RURHL DAS di Mangrove dan Sempadan Pantai adalah mengidentifikasi dan menilai paramater penyusun Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPSRHL) yaitu identifikasi mangrove dan Sempadan Pantai Proses identifikasi tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut: a) Identifikasi i. Identifikasi Mangrove identifikasi mangrove dilakukan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pemetaan mangrove nasional. Peta mangrove nasional terdiri dari dua kelompok kenampakan (fitur) yaitu fitur mangrove saat ini (existing mangrove) dan fitur potensi habitat mangrove. Proses penyusunan peta mangrove nasional tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembaharuan peta mangrove nasional yang sudah dibuat pada periode sebelumnya, menggunakan gambaran kondisi permukaan bumi terkini berdasarkan citra satelit penginderaan proses pembaharuan peta tersebut dilaksanakan dengan metode interpretasi visual data pengideraan jauh, yang didukung sistem informasi geografis (SIG). Proses jauh. Secara teknis Data penginderaan jauh yang digunakan adalah citra penginderaan jauh resolusi tinggi atau menengah seperti SPOT, Sentinel, Landsat yang disesuaikan dengan ketersediaan data pada waktu perekaman yang ditentukan dan tingkat tutupan awan. Sistem klasifikasi yang digunakan dalam proses penafsiran mencakup sistem klasifikasi untuk kelompok objek berupa mangrove dan kelompok objek berupa potensi habitat mangrove. Kedua kelompok objek ini akan direpresentasikan kedalam 2 buah layer peta ("fitur") yaitu "fitur"
41 mangrove dan "fitur" potensi RHL mangrove, sebagaimana tersaji pada Tabel 17. Keduanya bersama-sama merupakan bagian dari tema peta mangrove nasional. Tabel 17. Sistem klasifikasi IGT mangrove No Kelas Deskripsi A. Kelompok kenampakan (fitur) Mangrove Saat ini (Eksisting) 1 Mangrove lebat suatu tipe Hutan (komunitas vegetasi khas) yang tumbuh di daerah pasang yang (terutama di pantai surut terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam, dengan persentase kerapatan tajuk >70% (lebih besar tujuh puluh persen) 2 Mangrove sedang 3 Mangrove jarang suatu tipe Hutan (komunitas vegetasi khas) yang tumbuh di daerah pasang surut yang (terutama di pantai terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam, dengan persentase kerapatan tajuk 30% - 70% (antara tiga puluh persen sampai tujuh puluh persen) suatu tipe Hutan (komunitas vegetasi khas) yang tumbuh di daerah pasang surut yang (terutama di pantai terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam, dengan persentase kerapatan tajuk <30% (kurang dari tiga puluh persen) B. Kelompok kenampakan (fitur) Potensi Habitat Mangrove 1 Lahan terbuka Lahan tanpa tutupan vegetasi baik alamiah maupun non alamiah dan berada di habitat mangrove (di daerah Kode ML MS MJ LT
No 2 3 4 5 42 Kelas Deskripsi A. Kelompok kenampakan (fitur) Mangrove Saat ini (Eksisting) pantai atau sekitar muara sungai yang terpengaruh pasang surut). Tanah timbul (akresi) Lahan tanpa tutupan vegetasi, berupa endapan lumpur yang terjadi secara alamiah karena proses marin atau fluvio-marin, dan berada di habitat mangrove. Area terabrasi Tambak Bagian habitat mangrove baik yang tidak ditumbuhi ditumbuhi mangrove yang hilang dikarenakan proses marin berupa pengikisan karena tenaga gelombang atau arus laut, (kenampakan visual adalah berupa perairan dangkal) terdeteksi dengan membandingkan kondisi saat jauh) ini dengan kondisi (dari citra penginderaan jauh dan/atau peta). Lahan yang dibangun untuk tujuan budidaya perikanan atau penggaraman, yang dengan payau/laut, serta berasosiasi dengan laut dan pola lokasinya di dekat pematang. atau yang (dari citra penginderaan lampau dialiri/diisikan Permukiman Kenampakan berada di dalam habitat mangrove lahan terbangun yang ini digunakan beberapa data dukung, antara peta sistem lahan, peta sebaran tambak, dan peta penutupan lahan. Peta sistem lahan digunakan untuk membantu penafsir dalam memperkirakan ruang lingkup wilayah (area of interest) yang harus ditafsir. Peta sistem lahan, dalam hal ini dipilih beberapa sistem lahan yang menggambarkan bentuk lahan hasil proses fluvio-marine. Bentuk lahan fluvio- marine proses pembentukan lahan yang terjadi karena gabungan proses fluvial (aliran sungai) dan proses marine Dalam proses penafsiran adalah obyek-obyek hasil Kode TT AT T P
43 (laut), seperti delta, estuari, lagun, tanah timbul, lahan tersebut rataan pasang surut. Bentuk diasumsikan merupakan bentuk lahan yang sesuai sebagai tempat tumbuh mangrove sehingga dapat dianggap merupakan bentang lahan Ekosistem Mangrove. Suatu lahan mangrove dapat dikategorikan sebagai terjadi penurunan fungsi pada lahan tersebut, atau sudah tidak dapat berfungsi lagi, baik sebagai fungsi produksi, fungsi perlindungan maupun fungsi pelestarian alam. Berdasarkan hasil-hasil Ekosistem kajian faktor Mangrove umumnya disebabkan oleh biofisik lingkungan dan faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Pada langkah utama penentuan lokasi indikatif rehabilitasi mangrove ini, aspek biofisik lingkungan menjadi faktor yang dominan, lokasi-lokasi rehabilitasi mangrove yang potensial berdasarkan tajuk, aspek perubahan penutup lahan, kerusakan pantai, dan sistem lahan. lahan terdegradasi apabila sebelumnya, degradasi yaitu penentuan biofisikal meliputi tutupan Dengan mengacu kepada sistem klasifikasi IGT mangrove sebagaimana disajikan dalam Tabel 16, bahwa indikatif rehabilitasi mangrove dapat ditentukan pada kelas-kelas sebagai berikut: a. Mangrove sedang b. Mangrove jarang c. Lahan terbuka d. Tanah timbul (akresi) e. Area terabrasi f. Tambak Kelas mangrove sedang dan mangrove jarang dapat ditentukan sebagai lokasi indikatif RHL mangrove dikarenakan pada area tersebut merupakan mangrove yang ada saat ini (existing terjadi proses degradasi mangrove) namun mangrove dan atau kemungkinan proses penambahan vegetasi mangrove. Pada kedua kondisi ini dapat dilakukan kegiatan RHL dengan cara Reboisasi maupun penghijauan. lokasi Kelas lahan terbuka, tanah timbul, area terabrasi dan tambak dapat ditentukan sebagai
ii. 44 lokasi indikatif RHL mangrove dikarenakan pada area tersebut diasumsikan merupakan potensi habitat mangrove yang dapat atau harus lahannya sebagai fungsi dikembalikan Ekosistem Mangrove. Pendekatan RHL yang dilakukan dapat dengan menggunakan kegiatan penanaman secara reboiasasi dan Penghijauan dengan pola intensif/murni atau dengan pola agroforestry/silvofishery serta sipil teknis khusus mangrove. lagi Identifikasi Sempadan Pantai Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Sasaran RHL Sempadan Pantai. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas Sempadan Pantai, sepanjang pantai selebar minimal 100 meter ditetapkan sebagai Kawasan Lindung pantai. Sempadan Pantai adalah pantai selebar paling kecil 100 (seratus) meter pada areal di luar habitat mangrove. Sedangkan yang menjadi sasaran RHL adalah Sempadan Pantai yang penutupan lahannya kritis atau terbuka. Kepekaan erosi salah satunya berkaitan dengan tekstur tanah, demikian juga para peneliti menemukan hubungan antara tekstur tanah terhadap Abrasi. dengan kepekaan pantai Penelitian dan Banten Jawa Barat di menunjukkan bahwa pada land system PTG dan UPG yang bertekstur pasir telah terjadi Abrasi 3,2 - 4 meter per tahun. Sementara itu pada landsystem KJP, KHY, MKS dan PRI yang lempung Abrasi hanya mencapai bertekstur antara 0,5 - 1,5 meter/tahun. Dengan dasar ini maka dalam mengidentifikasi pantai yang rawan Abrasi dengan menggunakan pendekatan jenis tekstur tanah di lahan pantai berdasarkan informasi peta Land System. Secara umum pembagian tekstur tanah dan kerawanan pantai terhadap Abrasi dibagi dua seperti pada tabel berikut: dilakukan
45 Tabel 18. Tekstur Tanah dan Kerawanan Pantai Terhadap Abrasi. No Tekstur Tanah Kerawanan Tehadap Abrasi 1 Fine - Moderat/Medium Fine (Halus - Sedang/Halus sedang) Kurang Peka 2 Coarse - Moderat/Medium Coarse (Kasar - sedang/kasar sedang) Peka Dalam penanganan sasaran RHL Sempadan Pantai berdasarkan urutan tingkat kepekaan terhadap Abrasi. Lahan pantai yang bertekstur Coarse - Moderat/Medium Coarse dimasukkan dalam prioritas penanganan utama. Sedangkan lahan Fine- Moderat/Medium Fine digolongkan Prioritas kedua. Secara umum uraian langkah-langkah mengidentifikasi dan menginventarisasi sasaran RHL Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai disajikan dalam Gambar 3. pantai yang bertekstur
46 Citra Penginderaan Jauh Peta Mangrove Nasional (periode sebelumnya) Peta-peta pendukung (sistem lahan, tambak, dll) Peta garis pantai Peta Penutupan lahan (non mangrove dan non pot. Habitat mangrove) Delineasi obyek mangrove saat ini (existing mangrove) atau penambahan mangrove (mangrove rapat, sedang, jarang) Buffer 100 meter sepanjang garis pantai Delineasi perubahan mangrove mjd non- mangrove (tanah terbuka, tanah timbul, area mangrove terabrasi) Pemilihan tekstur tanah dari peta sistem lahan Peta sempadan pantai Peta mangrove nasional terupdate Identifikasi sempadan pantai berdasarkan tekstur tanah Penentuan sasaran indikatif RHL mangrove Peta sasaran RHL mangrove Peta sasaran RHL sempadan pantai Gambar 3. Diagram alir penentuan lokasi indikatif Sasaran RHL mangrove dan Sempadan Pantai. 3) Tumpang Susun Peta Hasil dari proses identifikasi mangrove dan Sempadan Pantai adalah berupa peta sasaran RHL mangrove dan peta sasaran RHL Sempadan Pantai. Peta inilah yang menjadi dasar untuk membuat peta SPS RHL DAS di Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai. Namun peta ini perlu dilengkapi dengan atribut-atribut administratif seperti desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, atribut fungsi kawasan maupun DAS/Sub DAS. Sehingga dalam proses tumpang susun peta ini kita harus mengoverlaykan peta-peta sebagai berikut: a) Peta Sasaran RHL Mangrove; b) Peta Sasaran RHL Sempadan Pantai c) d) Peta batas administrasi (desa, kecamatan, kabupaten Peta Fungsi Kawasan/Tata ruang provinsi; e) dan provinsi) Peta DAS/Sub DAS
47 Untuk memudahkan query dalam proses penentuan rekomendasi kegiatan RHL pada setiap poligon SPS-RHL, maka diperlukan keseragaman kode dalam atribut petanya. Daftar pengkodean yang digunakan adalah seperti yang tersaji pada Tabel 19 dan Tabel 20. Tabel 19. Pengkodean peta-peta input penyusunan SPS RHL Ekosistem Mangrove Fungsi Kawasan (KWS) Kode Kerapatan Mangrove (KRP) Kode Potensi Habitat Mangrove (PL) Kode Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Konservasi Kawasan Lindung Kawasan Budi daya HL HP HK KL KB Mangrove lebat Mangrove sedang Mangrove jarang Tidak Ada Mangrove ML MS MJ TA Lahan terbuka Tanah timbul (akresi) Area terabrasi Tambak Permukiman LT TT AT T P Cara pengisian kode dari SPSRHL adalah dengan mengisi field SPSR dari Eksisting mangrove atau Potensi Habitat Mangrove Contoh : SPSR : LT Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove pada areal Lahan terbuka Tabel 20. Pengkodean peta-peta input penyusunan SPSRHL Ekosistem Sempadan Pantai. Fungsi Kawasan (KWS) Kode Tekstur Tanah (TEKSTUR) Kode Penutupan Lahan non mangrove dan non potensi habitat mangrove (PL) Kode Hutan Lindung HL Kurang Peka KP Lahan terbuka LT Hutan Produksi HP Peka P Tanah timbul (akresi) TT Hutan Konservasi HK Area terabrasi AT Kawasan Lindung KL Kawasan Budi daya KB Semak Belukar, Belukar Rawa Pertanian lahan Kering dan Pertanian campur SB Plk
48 Cara pengisian kode dari SPSRHL adalah dengan mengisi field Sempadan Pantai dari gabungan KODE_TEKTUR dan KODE_PL Contoh : KPLT Sasaran RHL Sempadan Pantai Kondisi Tektur tanah kurang Peka dengan kondisi lahan terbuka. 4) Penyusunan Setelah dilakukan tumpang susun dan didapatkan Peta Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPS RHL), maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis pemilihan, analisis dilakukan dengan cara melakukan analisis lokasi RHL pada SPS RHL dengan kondisi penutupan lahan terbaru. Pemilihan lokasi SPS RHL didasarkan pada kondisi secara spasial dapat dilakukan intervensi RHL. Kondisi penutupan lahan yang digunakan sebagai sasaran RHL berupa non Hutan (lahan terbuka, tanah timbul, Area terabrasi, semak belukar, belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur) Setelah dilakukan tahapan analisis data, tahapan selanjutnya yaitu: 1) Penyusunan Matrik Rekomendasi RURHL-DAS Setelah dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi sasaran RHL Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai tahap selanjutnya adalah menentukan Rencana arahan RHL pada masing-masing sasaran RHL sesuai dengan fungsi lahannya. Sebaran Lahan Kritis mangrove dan Sempadan Pantai dapat terjadi di setiap fungsi lahan, dan fungsi rekomendasi arahan RHL adalah memulihkan tersebut mendekati fungsi semula. Untuk memudahkan instrumen perencanaan maka RURHL-DAS Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai ini menetapkan masing- masing dua kelas. Tabel 21. Matrik Rekomendasi Rencana Umum RHL Ekosistem Mangrove. MANGROVE Kawasan Hutan (KWS) HL HP HK KL KB Mangrove Sedang (MS) HL-RMp HP-RMp HK-RMp KL-RMp KB-RMp Mangrove Jarang (MJ) HL-RMi HP-RMi HK-RMi KL-RMi KB-RMi Lahan terbuka (LT), tanah timbul (TT), area terabrasi (AT) HL-RMi HP-RMi HK-RMi KL-RMi KB-RMi Tambak (T) HL-RM-Silvo HP-RM-Silvo HK-RM-Silvo KL-RM-Silvo KB-RM-Silvo
49 Ket; Rehabilitasi Mangrove Intensif RMi RMp Rehabilitasi Mangrove Pengkayaan RM-Silvo Rehabilitasi Mangrove Silvofishery Tabel 22. Matrik Rekomendasi Rencana Umum RHL Ekosistem Sempadan Pantai. Kawasan Hutan (KWS) HL HP K KL KB Lahan Terbuka (LT) HL-RSi HP-RSi HK-RSi KL-RSi KB-RSi Tektur Tanah Kurang Peka (KP) Semak Belukar, Belukar Rawa (SB) HL-RSi HP-RSi HK-RSi KL-RSi KB-RSi Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur (Plk) HL-RSagr HP-RSagr HK-RSagr KL-RSagr KB-RSagr Kawasan Hutan (KWS) HL HP HK KL KB Lahan Terbuka (LT) HL-RSi HP-RSi HK-RSi KL-RSi KB-RSi Tektur Tanah Peka (P) Semak Belukar, Belukar Rawa (SB) HL-RSi HP-RSi HK-RSi KL-RSi KB-RSi Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur (Plk) HL-RSagr HP-RSagr HK-RSagr KL-RSagr KB-RSagr Ket; RSi RSag Rehabilitasi Sempadan Pantai Agroforesatri Rehabilitasi Sempadan Pantai Intensif
Gambar 4 50 : Garis Besar Pendekatan Penyusunan RURHL Mangrove dan Sempadan Pantai.
51 2) Pengecekan Lapangan Pengecekan lapangan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta mengkoreksi peta hasil penyusunan SPSR. Cek lapangan dapat dilakukan dengan cara sampling dengan memperhatikan ketersedian anggaran yang ada. Cek lapangan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL. Hasil dari cek lapangan digunakan untuk merevisi peta SPSR tersebut. Sesuai hasil cek lapangan, apabila terdapat ketidaksesuaian maka perlu dilakukan peninjauan input dan dilakukan tumpang susun kembali. terhadap peta-peta c. RURHL-DAS Gambut 1) Penyeragaman Sistem Proyeksi dan Datum serta Koreksi geometri. Proyeksi peta yang digunakan dalam keperluan pembuatan layout peta dan kompilasi adalah Proyeksi Geographic dengan Datum WGS 1984. Sedangkan untuk tujuan perhitungan luasan poligon digunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (world). Dalam kondisi tertentu koreksi geometrik terkadang perlu dilakukan pada peta- peta input supaya mendapatkan bentuk geometri (misal garis pantai) yang lebih presisi antara peta yang satu dengan peta dasar yang menjadi acuan. Peta input diperoleh dari berbagai sumber, sehingga kemungkinan terjadinya pergeseran atau distorsi. Koreksi geometrik antar peta dapat dilakukan pada software SIG yaitu dengan berpedoman pada peta acuan yang secara geometrik sudah benar. 2) Penyusunan Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPS RHL) a) Identifikasi Dalam Analisis Spasial RURHL Gambut, tahapan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi tingkat kerusakan tingkat kedalaman gambut, gambut/kematangan gambut, dan Kawasan Hidrologis gambut. i. Analisis Kerusakan Ekosistem Gambut Dalam analisis Peta Kerusakan Ekosistem gambut, peta didapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Pengendalian Lingkungan, Pencemaran Kementerian LHK. Dalam analisis sasaran RHL Kawasan gambut, sasaran kerusakan Gambut Gambut Ditjen dan Kerusakan
ii. iii. iv. 52 untuk kegiatan RHL diidentifikasi dari kerusakan Gambut dan penutupan lahan yang terbaru. Analisis Kedalaman/Ketebalan dan Kematangan Ekosistem Gambut Ekosistem Kedalaman/ketebalan gambut, didapatkan dari analisis yang telah dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian lahan Ekosistem Gambut terbagi ke dalam: dangkal (0- 100 cm), sedang (100-200 cm), dalam/sangat dalam tingkat hasil kematangan Gambut terdiri dari: matang/safrik lagi), (bahan asal sudah tidak bisa dikenali setengah matang/hemik (sebagian bahan asal masih bisa dikenali), dan mentah/fibrik (bahan asal masih bisa dikenali, belum melapuk). Analisis Kawasan Hidrologis Gambut Peta Pertanian. Kedalaman (> 200 cm). Untuk adalah kesatuan suatu Ekosistem Gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan, atau pada rawa. Karakteristik Gambut adalah sifat alami Gambut yang terdiri atas sifat fisika, kimia, dan biologi yang serta menentukan daya dukung wilayah Gambut serta kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat, biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi. Dalam RURHL-DAS Ekosistem Gambut Hasil Analisis Hidrogis Gambut menggunakan data yang Pengendalian oleh Direktorat dikeluarkan Pengendalian Ditjen Gambut Kerusakan Pencemaran Lingkungan, Kementrian LHK. Analisis Fungsi Lindung dan Budidaya Gambut Kesatuan Hidrologis Gambut jenis sedimen di bawahnya, dan Kerusakan Ekosistem Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk. lapuk maupun yang belum Pembentukan Ekosistem Gambut merupakan proses geogenik yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, sedangkan proses pembentukan tanah mineral pada umumnya merupakan proses pedogenik. Keberadaan Kubah Gambut di bagian tengah pada bentang lahan Gambut menjadi ciri khas Ekosistem gambut.
53 Sedangkan tingkat kesuburan tanah bergambut secara gradual dipilah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu matang (saprist), sedang (hemist) dan mentah (fibrist). Fungsi Ekosistem meliputi fungsi lindung budidaya dan Ekosistem Gambut Ekosistem Gambut. fungsi Kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagai berikut: (1) paling sedikit 30% dari seluruh luas (KHG) yang Kesatuan Hidrologis Gambut letaknya dimulai dari satu atau lebih puncak Kubah Gambut. (2) di luar 30% dari luas KHG yang dimaksud pada poin (1), tetapi masih terdapat: Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; Plasma endemik; Plasma endemik; nutfah spesifik Spesies yang dilindungi sesuai dengan perundang-undangan; peraturan dan/atau Ekosistem Gambut yang berada di Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Hutan konservasi. Penyusunan RURHL-DAS dengan fungsi lindung dan budidaya Ekosistem Gambut adalah Ekosistem Gambut rusak pada wilayah DAS/Sub DAS baik di dalam Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan. Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagai berikut: a) Terdapat drainase buatan; b) Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa c) di bawah lapisan gambut; dan/atau Terjadi pengurangan tutupan lahan. Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut luas dan/atau volume dengan fungsi budidaya sebagai berikut: a) Muka air tanah di lahan Gambut > 0,4 meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
54 b) Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut di atas, juga dapat dihasilkan dari analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan. Peta sebaran kawasan rusak bergambut baik berfungsi lindung maupun budidaya diidentifikasi dari peta Kerusakan Gambut yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementrian LHK. 3) Tumpang Susun Peta lahan Ekosistem Gambut dilakukan dengan secara digital memanfaatkan teknologi SIG dengan metode intersect. Dengan metode ini skala peta yang ditumpang susun diupayakan seragam. Pembuatan peta unit tumpang susun Dalam pembuatan peta unit lahan Ekosistem Gambut, peta yang akan ditumpang susun adalah : a) peta kerusakan Ekosistem gambut; b) peta penutupan lahan; c) d) peta kedalaman/ketebalan gambut; dan e) peta Kawasan Hutan; peta kawasan hidrologis gambut Sedangkan peta RTRW prov/kab/kota jika sudah ada atau peta administrasi pemerintahan dapat digunakan untuk memastikan letak sebaran SPS RHL yang ada. 4) Penyusunan Setelah dilakukan tumpang susun dan didapatkan Peta Satuan Pemetaan Sasaran RHL (SPS RHL), maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis pemilihan SPS RHL Terpilih, analisis dilakukan dengan cara melakukan analisis lokasi RHL pada SPS RHL dengan kondisi penutupan lahan terbaru. Pemilihan lokasi SPS RHL didasarkan pada kondisi secara spasial dapat dilakukan intervensi RHL. Kondisi penutupan lahan yang digunakan sebagai sasaran RHL berupa non Hutan (pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, perkebunan, semak, belukar, lahan terbuka). Setelah dilakukan tahapan analisis data, tahapan selanjutnya yaitu: 1) Penyusunan Matrik Rekomendasi RURHL-DAS
55 Rekomendasi, Pengkodean SPS RHL pada Ekosistem Gambut diperlukan untuk mempermudah penyebutan satuan pemetaan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana pada tabel 23. Tabel 23. Tabel Pengkodean Pemetaan Sasaran RHL Ekosistem Sebelum Penyusunan Matrik Gambut Fungsi Kawasan Tingkat Kerusakan Gambut (TK_GMT) Ketebalan/Kedala man Gambut (TBL_GMT) Komponen Kode Komponen Kod e Komponen Kode Areal Pengguna an Lain Kawasa n Lindun g Kawasa n Budida ya KL KB Rusak Ringan Rusak Sedang Rr Rs Tebal (dalam) Sedang TB SD Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan HP HL HK Rusak Berat Rusak Sangat Berat Tidak Rusak Rb Rsb T Tidak tebal (dangkal) TT Kebakaran gambut (KB_GMT) Komponen Areal Terbakar Tidak Terbakar Kode At Tt Isi field SPSR Gambut dari gabungan KODE_TK_GMT, KODE_KB_GMT Contoh hasil pengkodean SPSR: RsbAt artinya kerusakan gambut sangat berat dan areal bekas terbakar. Setelah dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi sasaran RHL Ekosistem Kawasan Gambut, tahap selanjutnya adalah merumuskan Rencana arahan RHL pada masing-masing sasaran RHL sesuai dengan fungsi lahannya. Sebaran dapat terjadi di setiap fungsi lahan, dan
56 rekomendasi arahan RHL adalah memulihkan fungsi tersebut mendekati fungsi semula. Selanjutnya, Matrik Rekomendasi Rencana Umum RHL Ekosistem Gambut di dalam dan di luar Kawasan tersaji pada Tabel 24 dan 25. Tabel 24: Matrik Rekomendasi Rencana Umum RHL Ekosistem Gambut di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Tingkat Kerusakan Gambut Kebakaran Tidak Tebal/Dangkal (Tb) Tebal Sedang (Tsd) Tebal (Dalam Dan Sangat Dalam) (Td) Plk ST Plk ST Plk ST T Rr Rs Rb Rsb Rb Rsb At At At At At Tt Tt HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGi HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL- RGagr HL-RGi HL-RGi HL-RGi HL-RGi HL-RGi HL-RGi HL-RGi Hutan Konservasi (HK) Tingkat Kerusakan Gambut Kebakaran Tidak Tebal/Dangkal (Tb) Tebal Sedang (Tsd) Tebal (Dalam Dan Sangat Dalam) (Td) T R S B Sb At At At At At Plk HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr ST Plk HK-RGi HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr ST HK- RGi HK- RGi HK- RGi HK- RGi HK- RGi Plk HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr HK- RGagr ST HK- RGi HK- RGi HK- RGi HK- RGi HK- RGi
57 B Sb Tt Tt HK- RGagr HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr HK-RGi HK- RGagr HK- RGi HK- RGi HK- RGagr HK- RGagr HK- RGi HK- RGi Hutan Produksi (HP) Tingkat Kerusakan Gambut Kebakaran Tidak Tebal/Dangkal (Tb) Tebal Sedang (Tsd) Tebal (Dalam Dan Sangat Dalam) (Td) Plk ST Plk ST Plk ST T R S B Sb B Sb At At At At At Tt Tt HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP-RGagr HP- RGi HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGagr HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi HP- RGi Tabel 25: Matrik Rekomendasi Rencana Umum RHL Ekosistem Gambut di luar Kawasan Kawasan Lindung (KL) Tingkat Kerusakan Gambut Kebakaran Tidak Tebal/Dangkal (Tb) Tebal Sedang (Tsd) Tebal (Dalam Dan Sangat Dalam) (Td) Plk ST Plk ST Plk ST T R S B Sb At At At At At KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi
58 B Sb Tt Tt KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGagr KL- RGagr KL- RGi KL- RGi Kawasan Budidaya (KB) Tingkat Kerusakan Gambut Kebakaran Tidak Tebal/Dangkal (Tb) Tebal Sedang (Tsd) Tebal (Dalam Dan Sangat Dalam) (Td) Plk ST Plk ST Plk ST T R S B Sb B Sb At At At At At Tt Tt KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KL- RGi KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KB- RGagr KL-RGi KL-RGi KL-RGi KL-RGi KL-RGi KL-RGi KL-RGi Keterangan : RGi RGagr : : Rehabilitasi Gambut Intensif Rehabilitasi Gambut Agroforestri Penentuan sasaran arahan RHL Ekosistem Gambut secara umum yaitu kawasan yang diidentifikasi sebagai areal rusak sedang, rusak berat dan rusak sangat berat pada RURHL-DAS Ekosistem gambut. Sasaran RHL Ekosistem Gambut diprioritaskan pada Ekosistem Gambut yang berfungsi lindung dan budidaya yang kemungkinan apabila keberhasilannya paling pelaksanaan RHL Ekosistem Gambut tidak dapat sekaligus mencakup seluruh areal, maka dapat dilakukan prioritas, misalnya prioritas berupa Ekosistem Gambut lindung dan budidaya rusak berat yang terletak dalam DAS dengan tanah kondisi Gambut matang/safrik dan ketebalan tinggi. Untuk itu
2) 59 gambutnya dangkal, setelah dikurangi peruntukan lain seperti pemukiman dan sarana umum lainnya. Selanjutnya prioritas lainnya yaitu Ekosistem Gambut rusak sedang dan rusak berat yang terletak dalam DAS dengan kondisi Gambut setengah matang/hemik dan ketebalan tanah gambutnya dangkal, setelah dikurangi peruntukan lain seperti pemukiman dan sarana umum lainnya. Pengecekan Lapangan Cek lapangan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta mengkoreksi peta hasil penyusunan SPSR. Cek lapangan dapat dilakukan dengan cara sampling dengan memperhatikan ketersedian anggaran yang ada. Cek lapangan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL. Hasil dari cek lapangan digunakan untuk merevisi peta SPSR tersebut. Sesuai hasil cek lapangan, apabila terdapat ketidaksesuaian maka perlu dilakukan peninjauan terhadap peta input dan dilakukan tumpang susun kembali.
60 Gambar 5: Garis Besar Pendekatan Penyusunan RURHL Gambut 2. Analisis Non Spasial Analisis non-spasial dilakukan pada atribut peta SPSRHL DAS terpilih baik di Ekosistem Daratan, Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai maupun eksistem gambut. Tujuan dari analisis
61 non spasial ini adalah untuk mengekstrak berbagai informasi dari atribut peta SPSRHL DAS terpilih dan menyajikannya sebagai tabel risalah/ringkasan yang berkaitan dengan: a) rencana pemulihan hutan dan lahan; b) rencana pengendalian erosi dan sedimetasi; dan c) rencana pengembangan sumberdaya air. Tabel secara tersebut memberikan menyeluruh karena di dalam tabel tersebut juga diberikan infomasi pendukung yaitu: a) pola pelaksanaan kegiatan RHL; b) pengembangan kelembagaan; dan c) monitoring dan evaluasi. risalah gambaran Tabel risalah tersebut diberikan istilah sebagai SMART RU-RHL DAS karena bersifat: Specific: rekomendasi kegiatan mengatasi permasalahan; Measurable: target secara kuantitatif (luasan/unit) yg terukur; Achievable: disesuaikan dg target RPJMN, RPJMD, dll; Realistic: disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; Timebound: batas waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) tahun. Aspek 5 W (Where, Why, What, Who, When) dan 1 H (How) juga disajikan dalam tabel SMART RURHL DAS: Where: menyajikan letak/lokasi kegiatan yang ditunjukkan dengan lokasi DAS serta fungsi Kawasan. Why: menggambarkan permasalahan utama yang menjadi alasan utama mengapa kegiatan RHL direkomendasikan di wilayah tersebut tersebut. Rekomendasi kegiatan RHL merupakan solusi atas permasalahan utama yang dirumuskan. What: merupakan bentuk kegiatan RHL baik vegetatif maupun sipil teknis yang dilaksanakan. Who: memberikan informasi melaksanakan kegiatan RHL yang direkomendasikan. tentang siapa yang akan When: menggambarkan tata waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari prakondisi, pengadaan bibit, penyusunan rancangan kegiatan, pemeliharaan tahun pertama, pemeliharaan tahun kedua, pengawasan, monitoring output dan monitoring impact. How: menggambarkan pola pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.
D. PERUMUSAN RENCANA UMUM Tujuan utama RURHL-DAS adalah memberikan rekomendasi berupa arahan pilihan RHL pada masing-masing Ekosistem sesuai dengan permasalahan yang ada di Sub DAS/DAS yang bersangkutan. Oleh
62 karena itu dalam penyusunan RURHL-DAS, selain mempertimbangkan kondisi kekritisan lahan, kebencanaan, sumberdaya air, kerusakan Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai, kerusakan Ekosistem Gambut, dan geo-biofisikal, juga mempertimbangkan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, bahwa RURHL-DAS paling sedikit memuat rencana pemulihan Hutan dan lahan, pola pelaksanaan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air, kelembagaan serta monitoring dan evaluasi. 1. Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan a. Ekosistem Daratan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup 3 (tiga) aspek kegiatan yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsinya. Rencana pemulihan Hutan dan lahan lebih diarahkan untuk aspek memulihkan kondisi Hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Kegiatan utama lebih mengarah kepada kegiatan - kegiatan vegetatif baik di luar maupun di dalam Kawasan Hutan (lindung, produksi dan konservasi). Kegiatan vegetatif/tanam-menanam di dalam Kawasan Hutan meliputi Reboisasi atau Agroforetri tanaman. Reboisasi atau Agroforestri tanaman di dalam Kawasan Hutan lindung dalam kerangka pemulihan Hutan ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan memulihkan kesuburan tanah. Reboisasi atau Agroforestri tanaman di dalam Kawasan Hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas atau Kawasan Hutan produksi, pengkayaan di dalam Kawasan Hutan konservasi ditujukan untuk pemulihan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Pemulihan lahan secara vegetatif (di luar Kawasan Hutan) dilakukan dengan penanaman secara total pada lahan yang terlantar, lahan kosong (penghijauan) maupun Agroforestri tanaman pada lahan yang menurut pertimbangan teknis maupun sosial-ekonomis masih perlu diperkaya dengan tanaman tahunan. Baik Penghijauan maupun Agroforestri tanaman ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal. sedangkan Reboisasi b. Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai Rencana pemulihan Rehabilitasi mangrove dilakukan pada setiap fungsi Kawasan Hutan. Rehabilitasi mangrove pada fungsi konservasi ditujukan untuk memelihara dan memulihkan keberadaan flora/fauna yang ada dan menyediakan kondisi flora/fauna lingkungan yang mendukung bagi kehidupan
63 tersebut. Jenis tanaman mangrove yang ditanam adalah jenis endemik yang tumbuh di lokasi setempat. Sistem penanaman dapat dilakukan secara jalur/strip. Pada wilayah kepulauan yang kecil dapat menanam dengan cara sistem rumpun berjarak. Rehabilitasi mangrove pada Hutan lindung ditujukan untuk memelihara fungsi perlindungan bagi areal setempat (flora- fauna) dan juga wilayah di belakangnya dari Abrasi dan interusi air lindung mangrove harus diupayakan membentuk strata vegetasi yang sempurna agar tanaman fungsi perlindungannya efektif. Pemilihan lindung disamping mangrove untuk merehabilitasi Hutan memperhatikan harus mempertimbangkan sistem perakaran dan tajuk tanaman agar mampu melindungi pantai dari kemungkinan tsunami dan abrasi. laut serta tsunami. Hutan jenis kesesuaian lokasi juga Rehabilitasi mangrove pada Hutan produksi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil Hutan kayu dan non kayu namun tetap mempertimbangkan azas kelestarian hutan. Hal ini karena Ekosistem Mangrove merupakan kawasan yang terhadap degradasi. Pada wilayah yang sangat ketergantungan masyarakatnya sangat tinggi terhadap budidaya ikan dapat dikembangkan pola silvofishery. rentan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di luar Kawasan Hutan negara diarahkan untuk budidaya hasil Hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan azas kelestarian hutan. Pemilihan jenis-jenis Pada Sempadan Pantai minimal 100 meter dari garis pantai rehabilitasi Sempadan Pantai tetap dilakukan dengan tujuan untuk membuat greenbelt/jalur hijau perlindungan pantai. Rehabilitasi Hutan Pantai di flora-fauna. Sistem diperuntukkan menjaga kelestarian rehabilitasi berupa penanaman ataupun pengkayaan dengan jenis-jenis tanaman endemik untuk tujuan konservasi dan sebagian yang berfungsi penyedia pakan satwa tertentu. konservasi Sempadan Rehabilitasi Hutan lindung di Sempadan Pantai ditujukan untuk perlindungan areal setempat dan wilayah di belakangnya. Jenis tanaman campuran yang membentuk strata tajuk dan sistem perakaran yang kuat. Rehabilitasi Hutan produksi di Sempadan Pantai ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Hutan dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dari hasil kayu maupun non kayu. Rehabilitasi Sempadan Pantai di luar Kawasan Hutan ditujukan untuk membuat greenbelt/jalur hijau pantai dengan jenis tanaman tahunan yang dapat menghasilkan hasil Hutan
64 non kayu seperti penghasil buah, energi alternatif dan lain sebagainya. Sempadan Pantai di luar Kawasan Hutan yang ketergantungan masyarakatnya terhadap budidaya pertanian cukup tinggi direhabilitasi dengan pola Agroforestry/wanatani berupa tanaman campuran dengan jenis-jenis tanaman berdaur panjang dan tanaman semusim. c. Ekosistem Gambut Rencana pemulihan Hutan dan lahan lebih diarahkan untuk aspek memulihkan kondisi Ekosistem Gambut yang rusak, baik di dalam kawasan maupun di luar Kawasan Hutan secara vegetatif. Pada Ekosistem Gambut dengan kerusakan ringan yang masih terdapat banyak pohon induk, pemulihan Hutan dan lahannya dapat dipilih cara suksesi alami. Sedangkan pada lokasi dengan kondisi kawasan yang rusak dan telah hilang sebagian besar pohon induk sehingga permudaan secara alami sangat sulit terjadi, maka campur tangan manusia melalui kegiatan rehabilitasi sangat diperlukan. Dengan demikian, kegiatan rehabilitasi untuk pemulihan Hutan dan lahan secara vegetatif sebaiknya diprioritaskan pada Ekosistem Gambut kritis yang terbatas kemampuannya untuk pulih secara alami dan sukar dijangkau oleh penyebaran benih. Rehabilitasi yang dilakukan untuk pemulihan Hutan dan lahan pada Ekosistem Gambut yang rusak meliputi kegiatan penanaman dan penerapan teknik sipil sederhana. Penanaman dapat berupa penanaman intensif dan penanaman pengayaan (enrichment planting) disesuaikan dengan tingkat kerusakan kawasan. Penerapan teknik silvikultur yang tepat harus menjadi pertimbangan agar implementasi rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil. akan direhabilitasi perlu diketahui melalui parameter fisika (seperti tingkat kematangan dan kedalaman gambut) dan kimia (kandungan unsur hara). Gambut ombrogen (Gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan) tergolong kurang subur bila dibandingkan dengan Gambut topogen (Gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang), oleh karenanya diperlukan perlakukan khusus dalam rehabilitasi (misalnya pemberian pupuk). Tingkat kesuburan kawasan Gambut yang Kajian vegetasi sebaiknya dilakukan, terutama identifikasi tumbuhan yang dijumpai di lokasi atau tumbuhan yang pernah ada, sebelum kerusakan terjadi. Daftar jenis ini dijadikan acuan
65 untuk pemilihan jenis-jenis yang cocok ditanam di lokasi tersebut. Jenis tanaman untuk rehabilitasi Ekosistem Gambut (indigenous species) dengan sebaiknya adalah lokal memenuhi aspek pertimbangan utama bahwa ekologis yang sesuai dengan kondisi lokasi penanaman. jenis lokal jenis Areal penanaman pada Ekosistem Gambut harus bebas dari banjir, karena itu diperlukan suatu langkah antisipasi dalam menghadapi banjir. Pembuatan gundukan buatan (artificial mound) merupakan cara yang efektif dalam menyiasati genangan yang berlebihan. Dengan menanam bibit di atas gundukan, bibit diharapkan akan lolos dari bahaya banjir, sehingga kesempatan hidupnya menjadi lebih tinggi. Namun karena sifat tanah Gambut mudah tercerai berai, maka di sekeliling gundukan juga perlu di buat pembatas terlebih dahulu. Pembatas berfungsi untuk melindungi gundukan dari longsor atau kikisan, terutama saat terjadi banjir. Waktu yang ideal untuk pembuatan gundukan adalah 2-3 bulan sebelum penanaman dengan maksud agar gundukan tersebut lebih kompak dan kuat, terutama mengahadapi genangan di musim penghujan. Muatan rencana pemulihan Hutan dan lahan pada setiap Ekosistem meliputi: luas dan letak lokasi sasaran menurut koordinat geografis, jenis dan volume kegiatan dan perlakuan yang akan diterapkan. Rencana pemulihan Hutan dan lahan disetiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 26. 2. Pola Pelaksanaan Kegiatan RHL Pola Pelaksanaan kegiatan RHL dikelompokkan menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan cara Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan. Macam-macam pola pelaksanaan kegiatan RHL Reboisasi, Penghijauan Lingkungan sebagai berikut; a. Reboisasi dapat dilaksanakan dengan pola: 1) Reboisasi Intensif 2) Reboisasi Agroforestri b. Penghijauan dapat dilaksanakan melalui pembangunan Hutan hak dan Penghijauan Lingkungan serta pembangunan Hutan Kota. Untuk kegiatan pembangunan Hutan hak dan Penghijauan Lingkungan pola pelaksanaan dapat dilakukan dengan pola: 1) Agroforestri; atau 2) Murni. Rencana Pola Pelaksanan Kegiatan RHL di setiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 27.
66 3. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi erosi dan Pengendalian sedimentasi dilakukan melalui Penerapan Teknik Konservasi Tanah baik secara non struktur maupun struktur. Kegiatan vegetatif (Reboisasi dan penghijauan) untuk pemulihan Hutan dan lahan berfungsi untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, namun dampak dan manfaatnya memerlukan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu apabila masalah utama yang ditemukan di suatu daerah adalah erosi atau sedimentasi maka pengendaliannya perlu dibarengi dengan Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis. Kegiatan vegetatif (Reboisasi dan penghijauan) untuk pemulihan Hutan dan lahan berfungsi untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, namun dampak dan manfaatnya memerlukan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, apabila masalah utama yang ditemukan di suatu daerah adalah erosi atau sedimentasi maka pengendaliannya perlu dibarengi dengan Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis. Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis berupa pembuatan bangunan DPi, DPn, terasering, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, rorak (parit buntu), biopori dan lain-lain. Teknik konservasi tanah tertentu dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan dengan memperhatikan kondisi fisik lapangan, fungsi Hutan, dan fungsi dari bangunan sipil teknisnya. Upaya tersebut harus menghitung kemunginan kondisi harapan melalui pendekatan nilai erosi dan sedimentasi. Dengan pendekatan nilai erosi dan sedimentasi, dapat diketahui kondisi saat disusunnya RURHL-DAS dan kondisi harapan (10 tahun yang akan datang). Rencana Pola Pelaksanan Kegiatan RHL disetiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 28.
Tabel 26. Smart RURHL-DAS Rencana Pemulihan Hutan Dan Lahan Kebutuhan bibit (batang) 5 Target RHL pada kawasan (Ha) DAS Permasalahan Rekomendasi Kegiatan HK HL HP 4 APL Total 2 3 RENCANA PEMULIHAN HUTAN DAN LAHAN 1 A 1 Ekosistem Daratan 2 Reboisasi intensif Reboisasi Agrofores tri Hutan Rakyat Penghija uan Lingkung an e ...dst Ekosistem Mangrove a b c d a Rehabilit asi Mangrove Intensif 67 Jenis tanaman 6 Pelaksana 7 T1 T2 Target Per Tahun (Ha) T3 T4 T5 8 T6 T7 T8 T9 Sumber anggaran T10 9
3 4 Rehabilit asi Mangrove Pengkaya an Rehabilit asi Mangrove Silvofishe ry d ...dst Ekosistem Sempadan Pantai b c Rehabilit asi Mangrove Intensif Rehabilit asi Mangrove Pengkaya an c ...dst Ekosistem Gambut a b Rehabilit asi Gambut Intensif b Rehabilit a 68
asi Gambut Pengkaya an c ...dst Ket Pengisian: 1. Nama DAS 4. 2. Permasalahan DAS 5. 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 6. Luas Target RHL pada setiap Kawasan Hutan Kebutuhan Bibit yang diperlukan Jenis Tanaman 69 7. 8. 9. Pelaksana oleh BPDAS/Pemda/Swasta Proyeksi Setiap Tahun Selama 10 Tahun Sumber Anggaran Pelaksanaan
Tabel 27. Smart RURHL-DAS Pola Pelaksanaan DAS Permasalahan 1 2 Rekomendasi Kegiatan 3 A POLA PELAKSANAAN 1 Ekosistem Daratan Pola Pelaksanaan 4 Target pada kawasan (Ha) HK HL HP 5 APL Total Reboisasi intensif Reboisasi Agroforestri c Hutan Rakyat a b d Penghijauan Lingkungan 2 e ...dst Ekosistem Mangrove a b c Rehabilitasi Mangrove Intensif Rehabilitasi Mangrove Pengkayaan Rehabilitasi Mangrove Silvofishery d ...dst Ekosistem Sempadan Pantai Rehabilitasi Mangrove Intensif a 70 Kebutuhan bibit (batang) 6 Jenis tanaman 7 Pelaksana 8 T1 T2 T3 Target Per Tahun (Ha) T4 T5 9 T6 T7 T8 T9 Sumber anggaran T10 10
b Rehabilitasi Mangrove Pengkayaan c ...dst 2 Ekosistem Gambut a b Rehabilitasi Gambut Intensif Rehabilitasi Gambut Pengkayaan c ...dst Ket Pengisian: 1. Nama DAS 2. Permasalahan DAS 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 4 Pola Pelaksanaan RHL 5 6 Luas Target RHL pada setiap Kawasan Hutan Kebutuhan Bibit yang diperlukan 7. 8. 9. 10. Jenis Tanaman Pelaksana (BPDAS/PEMDA/Swasta) Target Pertahun Selama 10 Tahun Sumber Anggaran (APBN/APBD/Swasta) 71
Tabel 28. Smart RURHL-DAS Pengendalian Erosi dan Sedimentasi DAS Permasalahan Rekomendasi Kegiatan Pola Pelaksana an Target pada kawasan (Ha/unit) HK HL HP APL Total 1 2 3 PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI Ekosistem Daratan A 1 4 5 a Sipil Teknis i Dpi ii DPn iii GP iv ...dst b Vegetatif i ii iii penanam an strip rumput budidaya tanaman lorong penanam an kanan kiri sungai 72 Kebutuhan bibit (batang) 6 Jenis tanaman 7 Pelaksana 8 T1 T2 T3 Target Per Tahun (Ha) T4 T5 T6 T7 9 T8 T9 T10 Sumber anggar an 10
iv tanaman penutup tanah lainnya V ...dst c Kimiawi i Kapur ii Dolomit iii bitumen. iv ...dst Ket Pengisian: 1. Nama DAS 2. Permasalahan DAS 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 4 Pola Pelaksanaan RHL 5 6 Luas Target RHL pada setiap Kawasan Hutan Kebutuhan Bibit yang diperlukan 7. 8. 9. 10. 73 Jenis Tanaman Pelaksana (BPDAS/PEMDA/Swasta) Target Pertahun Selama 10 Tahun Sumber Anggaran (APBN/APBD/Swasta)
74 4. Pengembangan Sumber Daya Air a. Ekosistem Daratan Upaya RHL dalam pengembangan sumber daya air dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan sumber mata air dan daerah tangkapan air danau. RHL dalam upaya pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air sesuai fungsi dan manfaatnya, yaitu menyimpan air yang berlebihan pada saat hujan untuk dapat digunakan pada saat diperlukan. Keberlangsungan sumber mata air dan daerah tangkapan air danau merupakan ekspresi dari kestabilan tata air DAS yang ditunjukkan oleh kontinuitas debit aliran. Dalam pengembangan sumberdaya air, inti penanganannya adalah memproyeksikan sasaran RHL pada sumber mata air dan Daerah Tangkapan air (DTA) Danau. Dalam perlindungan sumber mata air model pengembangan yang digunakan adalah upaya perlindungan pada zona/kawasan yang akan dilakukan perbaikan dengan 2 (dua) cara yaitu : vegetatif dan sipil teknis. Adapun model perlindungan mata air dengan vegetatif meliputi kegiatan penanaman baik di dalam Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan. Pola penanaman yang dilakukan pada Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan perlu memperhatikan daerah imbuhan mata air sehingga pola perlindungannya juga perlu melihat kondisi Daerah Resapan Air, apakah berada di luar Kawasan Hutan seperti pemukiman, pertanian ataupun berada pada daerah yang sudah dimanfaatkan. Perlindungan mata air dilakukan berdasarkan keberadaaan mata air pada zona 1 (satu) atau inti, zona 2 (dua) radius 200 (dua ratus) meter/daerah resapan mata air dan zona 3 (tiga) adalah daerah imbuhan air tanah. Selain perlindungan sumbermata air, perlindungan kedua (DTA) Danau. difokuskan pada Daerah Tangkapan air Rehabilibilitasi Hutan dan lahan pada DTA danau dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi Danau, baik dari segi ekologis, ekonomi dan wisata. Dalam rencana pemulihan pada DTA Danau, pemulihan lahan dilakukan secara vegetatif maupun sipil teknis dengan memproyeksi RHL pada areal DTA danau. Dengan adanya rencana perlindungan sumber mata air dan DTA danau, maka diharapkan upaya pengendalian tata air dan koservasi tanah berupa pengurangan limpasan, serta kontinuitas air dapat terjaga dengan baik. b. Ekosistem Gambut Salah satu masalah pada Ekosistem Gambut adalah hidrologi yaitu pada aspek penggenangan air, karena sangat
75 berpengaruh terhadap keberhasilan tanaman. Genangan ringan belum berdampak buruk terhadap keberhasilan kegiatan rehabilitasi khususnya yang menyangkut kelangsungan hidup bibit. Namun, genangan yang berat hingga menenggelamkan seluruh bagian tanaman akan menyebabkan kematian. Alternatif untuk menghindari hal ini adalah memilih lokasi lahan-lahan Ekosistem rehabilitasi yang tepat yaitu pada Gambut dengan kemungkinan genangan yang kecil. Tindakan pencegahan (preventif) yang lain adalah membuat gundukan buatan sebagai tempat ditanamnya pohon. Dalam hal ini penelitian tinggi gundukan yang optimal menjadi hal yang sangat penting. Pada lokasi-lokasi yang telah ada kanal atau parit, penutupan kanal dengan dam (tebat/tabat) perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko kebakaran hutan, membantu pemulihan biofisik lahan dan mempercepat pertumbuhan bibit tanaman. Dalam merencanakan pembuatan tebat/tabat perlu (enam) aktivitas utama yang harus dipahami ada 6 diperhitungkan yakni: 1) Pengukuran dimensi saluran dan pemasangan bowplank Kegiatan pengukuran dimensi saluran meliputi pengukuran lebar, panjang dan dalam saluran pada rencana tempat penempatan tiang-tiang pancang tabat, yang kemudian diikuti dengan pemasangan bowplank. 2) Mobilisasi material pokok Kegiatan mobilisasi material pokok meliputi kayu log (belangiran, nyatoh dll) bahan utama tabat, karung-karung berisi tanah liat, baut-mur dan lapisan kain tidak kedap air (geotextile). 3) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tabat Pekerjaan konstruksi tabat merupakan tahapan kegiatan yang paling penting dari keseluruhan rangkaian pekerjaan penyekatan. Keseluruhan pekerjaan konstruksi tabat dilakukan secara manual dengan menggunakan keahlian dan tenaga lokal serta peralatan seperti bor listrik, kampak, gergaji tangan, chain saw dan generator listrik. 4) Kegiatan pemasangan lapisan kain tidak kedap air (geotextile) Langkah selanjutnya setelah konstruksi kayu siap atau selesai adalah kegiatan pemasangan lapisan kain tidak kedap geotextile dimaksudkan untuk mengurangi adanya rembesan air yang melewati tabat. Geotextile dipasang dengan posisi tegak (90°) pada masing-masing ruang tabat yang ada. air atau geotextile. Penggunaan 5) Pelaksanaan penimbunan/pengisian material karung tanah
76 Setelah konstruksi kayu tabat siap dan telah dipasangi geotextile, maka langkah berikutnya adalah kegiatan penimbunan atau pengisian ruang/kamar tabat dengan karung-karung tanah yang telah disiapkan sebelumnya. Karung-karung tanah tersebut disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi dan diusahakan agar seluruh ruang tabat yang tersedia terisi secara merata dan penuh atau sejajar dengan bagian atas konstruksi tabat. 6) Pekerjaan akhir (Finishing). Pekerjaan akhir konstruksi tabat adalah kegiatan merapikan karung-karung tanah yang tersedia sehingga tampak rapi dan bersih. Dengan demikian muatan rencana pengembangan sumber daya air pada Ekosistem Gambut ini lebih diarahkan kepada rencana pengelolaan genangan air (konservasi dan restorasi hidrologi) khususnya fluktuasi muka air tanah sehingga upaya RHL pada Ekosistem Gambut dapat berhasil. Rencana Pengembangan sumberdaya Air Kegiatan RHL disetiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 29.
Tabel 29. Smart RURHL-DAS Pengembangan Sumberdaya Air DAS Permasalahan Rekomendasi Kegiatan Pola Pelaksa naan Target pada kawasan (Ha) H K H L H P AP L Tot al 1 2 C 3 RENCANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR 4 5 1 Ekosistem Daratan a Perlindungan Mata Air i 1) 2) 3) ii Vegetati f Reboisa si intensif Reboisa si Agrofor estri ..dst Sipil Teknis 1) Dpi 2) Dpn 77 Kebutuhan bibit (batang) 6 Jenis tanam an 7 Pelaks ana 8 T1 T 2 Target Per Tahun (Ha) T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 9 T 8 T 9 T1 0 Sumber anggaran 10
3) Perlindungan DTA Danau i Vegetat if Rebois asi intensif Rebois asi Agrofor estri ..dst Sipil Teknis 3) Perlindungan DTA Danau i Vegetat if Rebois asi intensif Rebois asi Agrofor estri ..dst Sipil Teknis 3) Perlindungan DTA Danau i Vegetat if Rebois asi intensif Rebois asi Agrofor estri ..dst Sipil Teknis ..dst 1) 2) 3) 2 1) Dpi 2) Dpn ..dst 3) Ekosistem Gambut a Sipil Teknis i Kanal ii Parit ii i i v Tabat ...dst 78
Ket Pengisian: 1. Nama DAS 2. Permasalahan DAS 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 4 Pola Pelaksanaan RHL 5 6 Luas Target RHL pada setiap Kawasan Hutan Kebutuhan Bibit yang diperlukan 7. 8. 9. 10. Jenis Tanaman Pelaksana (BPDAS/PEMDA/Swasta) Target Pertahun Selama 10 Tahun Sumber Anggaran (APBN/APBD/Swasta) 79
80 5. Kelembagaan Pengembangan kelembagaan diperlukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan RHL. Aspek kelembagaan yang perlu diperhatikan meliputi: a. Sumberdaya Manusia Upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam RHL dapat dilakukan melalui: 1) Penyuluhan dimaksudkan untuk tercapainya perubahan perilaku masyarakat dalam kegiatan RHL. Penyuluhan dapat berupa kegiatan kunjungan lapangan, ceramah, leaflet dan majalah, pameran, penyebaran brosur, kampanye, lomba, demonstrasi, temu wicara, diskusi kelompok. Penyuluhan dilaksanakan oleh Penyuluh dan/atau Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. 2) Pelatihan dimaksudkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kegiatan RHL. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah; pemerintah daerah provinsi; pemerintah daerah kabupaten/kota; Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau lembaga lain yang terkait. 3) Pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pelaksana kegiatan RHL. Pendampingan masyarakat dapat dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan masyarakat. Kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan oleh petugas pendamping seperti penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, penyuluh swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, kehutanan tinggi, Yayasan, Organisasi masyarakat Perguruan dan/atau Perorangan. masyarakat dimaksudkan Petugas pendamping harus berada di lapangan dengan tugas: a) melakukan sosialisasi kegiatan RHL; b) memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaksana kegiatan RHL; dan c) memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan RHL. Untuk melaksanakan kegiatan RHL perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) yang mampu Local Champion merupakan mengorganisasi masyarakat lokal, yang dapat berperan: sebagai jembatan antara penyuluh dengan masyarakat jiwa kewirausahaan, pelaku kegiatan, membangun sangat yang mendorong berpengaruh bagi terselenggaranya program RHL. sosok semangat gotong royong
81 b) Kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan RHL dapat meliputi kelompok tani hutan, kelompok Proklim, kelompok tani hutsos, kelompok tani, dan yang sejenis. b. Organisasi Pelaksana terdiri dari: 1) Pelaksana Rehabilitasi Hutan: a) Menteri untuk Kawasan Hutan (Hutan konservasi, lindung dan Hutan produksi) yang tidak Hutan dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; gubernur/bupati/walikota untuk Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya; izin pemegang hak pengelolaan atau pemegang pemanfaatan untuk rehabilitasi Hutan pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. b) c) d) Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi. 2) Pelaksana Rehabilitasi Lahan: a) Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; b) pemegang hak pada lahan yang dibebani hak. c. Tata hubungan kerja Tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan: 1) Kelembagaan antar stakeholder Dalam kaitannya dengan program RHL, kelembagaan yang terkait antara lain: a) cakupan Lembaga mengoordinasikan, dapat mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensinergikan penyelenggaraan program-program RHL di tingkat pusat hingga daerah. yang b) Lembaga yang langsung berkaitan dengan masyarakat seperti membina, membimbing, serta mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat di lokasi sasaran RHL seperti penyuluh, Forum DAS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga lain yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat. Lembaga masyarakat di lapangan terdiri dari kelompok tani, koperasi dan lain sebagainya. c) 2) Pembinaan dan pengendalian Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan RHL dilakukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan RHL.
82 a) Pembinaan Menteri melakukan pembinaan terhadap kebijakan gubernur. Gubernur melakukan pembinaan terhadap tersebut kebijakan bupati/wali kota. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. b) Pengendalian Menteri melakukan pengendalian terhadap kebijakan pengendalian gubernur. Gubernur melakukan terhadap kota. Hasil bupati/wali pengendalian yang dilakukan Menteri atau gubernur ditindaklanjuti oleh pelaksana RHL. Selanjutnya pelaksana RHL melaporkan hasil tindaklanjut tersebut kepada Menteri atau gubernur. Pengendalian meliputi monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut. Rencana Pengembangan kelembagaan di setiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 30. kebijakan 6. Monitoring dan Evaluasi Monitoring adalah rencana perkembangan serta pelaksanaan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sebelum pelaksanaan RHL diperlukan data dasar/base line data sebagai dasar kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan. kegiatan mengamati pembangunan, mengidentifikasi dalam evaluasi wajib penyelenggaraan RHL, selama dan setelah kegiatan penyelenggaran RHL berjalan. Berdasarkan kewenangannya, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RHL. Monitoring dan dilaksanakan Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan RHL. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RHL yang dilakukan secara periodik. RHL merupakan program pembangunan yang prosesnya multiyears yaitu input, output, outcome dan impact program dapat diidentifikasi dan dapat diukur. Dengan demikian monitoring evaluasi RHL menjadi sangat penting keberadaannya untuk memastikan input, output, outcome dan impact program berjalan sesuai dengan rencana/sasaran program. Input kegiatan RHL adalah sumberdaya yang disiapkan untuk digunakan dalam kegiatan RHL yaitu sarana dan prasarana seperti bibit, pupuk, dan bahan-bahan
83 lainnya serta tenaga kerja. Output adalah keluaran langsung dari kegiatan RHL berupa tanaman muda/tegakan dan bangunan konservasi tanah dan air (BKTA) yang merupakan hasil langsung dari input. Outcome adalah suatu hasil yang mengindikasikan output kegiatan RHL telah berfungsi. Indikator yang bisa diamati di on- site/lokasi seperti turunnya erosi dan sedimentasi, munculnya mata air, meningkatnya dinamika kelompok tani dan lain sebagainya merupakan bagian dari indikator outcome ini. Impact kegiatan RHL adalah indikator-indikator pada off-site/di luar atau di sekitar lokasi RHL yang menunjukkan adanya dampak/pengaruh dari kegiatan RHL. Indikasi membaiknya tata air, ekonomi dan sosial masyarakat merupakan indikator dampak RHL yang perlu diukur. Sedangkan indikator benefit/manfaat adalah dampak positif maupun negatif yang muncul dari kegiatan RHL.
84 Tabel 30. Smart RURHL-DAS Kelembagaan, monitoring dan Evaluasi intensifPPPReboisasi AgroforestriPPPHutan RakyatPenghijauan Lingkungan...dst2Rehabilitasi Mangrove IntensifPPPRehabilitasi Mangrove PengkayaanPPPRehabilitasi Mangrove Mangrove IntensifPPPRehabilitasi Mangrove Gambut IntensifPPPRehabilitasi Gambut strip rumputPPPbudidaya tanaman lorongPPPpenanaman kanan kiri sungaitanaman penutup tanah intensifPPP2Reboisasi Agroforestri3..dstSipil intensif2Reboisasi AgroforestriPPP3..dstPPPSipil DaratanRENCANA PEMULIHAN HUTAN DAN LAHANEkosistem MangroveedcbEkosistem Sempadan PantaidcbaKelembagaan, Monitoring dan EvaluasiPerlindungan DTA DanauiPerlindungan Mata AirRENCANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA VegetatifSipil TeknisEkosistem DaratanPENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASIcbaEkosistem GambutcbaEkosistem GambutSipil TeknisiiiiiiiviPola Pelaksanaan RHLRekomendasi DaratanTarget Per Tahun (Ha)Sumber anggaranTarget pada kawasan (Ha)Kebutuhan bibit (batang)Jenis tanamanPelaksana
Keterangan: 1. Nama DAS 2. Permasalahan DAS 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 8 3. Rekomendasi Kegiatan RHL 8 4 Pola Pelaksanaan RHL 5 Luas Target RHL pada setiap Kawasan Hutan 6 Rencana Kebutuhan Bibit 9 10 Jenis Tanaman Pelaksana (BPDAS, PEMDA/Swasta) Target Per Tahun selama 10 Tahun Sumber Anggaran (APBN, APBD, Swasta) 85 11 Rencana Pengembangan Kelembagaan, Monitoring dan Evaluasi P Pengawasan Pemelihraan Tahun 1 Pemelihraan Tahun 2 Pengadaan Bibit KETERANGAN WARNA Monitoring Impact M Monitoring Monitoring Output Prakondisi, Penyuluhan, Pendampingan, Pendampingan Penyusunan Rancangan
86 Untuk dapat menjadi suatu sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif diperlukan konsep sistem monitoring dan evaluasi RHL yang terpadu. Salah satu konsep monitoring dan evaluasi RHL terpadu terdapat hubungan yang berkaitan antara monitoring dan evaluasi input, output, outcome, impact dan benefit serta sistem data base. Konsep monitoring dan evaluasi RHL terpadu ini akan dikembangkan kedepan dalam bentuk aplikasi agar mudah dilaksanakan serta terstandarisasi. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi ini dapat diintegrasikan dalam sistem database monitoring dan evaluasi RHL daerah, regional serta nasional. ini, monitoring dan evaluasi RHL dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, hasil monitoring dan evaluasi RHL menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mudah dikomunikasikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Hal lain yang penting adalah setiap level pimpinan pusat dan daerah akan dengan mudah memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi RHL ini untuk tindak lanjut pengendalian serta membuat keputusan berkaitan dengan program RHL berikutnya. Melalui konsep Rencana Monitoring dan Evaluasi di setiap Ekosistem dimuat sebagaimana Smart RURHL-DAS Tabel 30.
87 E. PENGESAHAN RURHL-DAS disajikan dalam bentuk buku dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Judul Buku: RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS) TAHUN ..... WILAYAH KERJA BPDAS......... 2. Disajikan dalam 3 (tiga) buku yang terpisah, yang terdiri dari: a. Buku I: Buku Utama Buku ini memuat uraian kegiatan operasional RURHL- DAS baik Ekosistem Daratan, Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai maupun Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah administrasi dan sekurang-kurangnya sampai tingkat kecamatan/desa dan dilengkapi Peta Situasi. b. Buku II: Lampiran Data Buku ini memuat rumus-rumus/pendekatan yang digunakan dengan data pendukungnya yang menjadi dasar dalam penyusunan RURHL-DAS. c. Buku III: Lampiran Peta Buku ini memuat peta-peta yang digunakan/menjadi dasar untuk menyusun RURHL-DAS. 3. Kerangka (outline) Buku I seperti contoh pada lampiran. 4. Sampul buku berupa kertas manila berwarna putih. 5. 6. Buku I dan buku II mempunyai daftar isi masing-masing. 7. Jenis-jenis peta yang harus dihimpun dalam buku III adalah sebagai Isi buku I diketik/dicetak dalam format kertas A4. berikut: 1) Peta Arahan RURHL DAS Ekosistem Daratan Skala 1:50.000; 2) Peta Arahan RURHL DAS Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai Skala 1:50.000; dan 3) Peta Arahan RURHL DAS Ekosistem Gambut Skala 1:50.000. 8. Naskah rencana ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat tidak terlalu panjang, jelas dan mudah dimengerti, dan apabila diperlukan dilengkapi dengan tabel, histogram dan sebagainya. 9. Penyajian data/peta agar mencantumkan sumber dan tahun secara jelas sesuai aturan yang berlaku.
88 Kerangka (Outline) Daftar Isi RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS) BUKU I (BUKU UTAMA) PETA SITUASI LEMBAR PENGESAHAN BERITA ACARA REKAPITULASI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan tujuan C. Metodologi D. Batasan dan Pengertian E. Sistematika II. KEADAAN UMUM WILAYAH KERJA A. Keadaan Biofisik Daratan 1. Letak dan Luas DAS 2. 3. Geologi dan Tanah 4. Geomorfologi 5. Hidrologi 6. Penutupan Lahan/Penggunaan Lahan 7. Kekritisan Lahan Iklim B. Keadaan Biofisik Mangrove dan Sempadan Pantai 1. Sebaran dan Kondisi Mangrove tiap Fungsi Kawasan 2. Sebaran dan Kondisi Sempadan Pantai tiap Fungsi Kawasan C. Keadaan Biofisik Ekosistem Gambut 1. Luas dan Sebaran Ekosistem Gambut 2. Kondisi Kerusakan Ekosistem Gambut 3. Ketebalan/kedalaman dan Kematangan Tanah Gambut D. Keadaan Sosial Ekonomi budaya 1. Kependudukan 2. Tingkat Pendidikan 3. Mata Pencaharian dan Pendapatan
89 4. Kearifan/nilai-nilai lokal masyarakat 5. Pola Usahatani dan Produksi Pertanian 6. Kelembagaan Sosial dan Ekonomi/Organisasi Petani dan Penyuluhan 7. Kelembagaan Pemerintahan III. PERMASALAHAN A. Erosi dan Sedimentasi 1. Erosi 2. Sedimentasi B. Hidrologi 1. Kerawanan Bencana 2. Kekritisan Daerah Resapan Air 3. Sumber Mata Air C. Penggunaan Lahan 1. Pola Penggunaan Lahan 2. Penerapan Konservasi Tanah dan Air D. Sosial, Ekonomi dan Budaya 1. Ketergantungan Penduduk terhadap Lahan 2. Keberadaan Norma IV. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN A. EKOSISTEM DARATAN 1. Penyusunan Rencana a. Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan b. Pola Pelaksanaan Kegiatan RHL c. d. Pengembangan Sumber Daya Air Pengendalian Erosi dan Sedimentasi 2. Rencana Kegiatan RHL a. Dalam Kawasan Hutan; b. Luar Kawasan Hutan; c. Rencana Pembiayaan. B. EKOSISTEM MANGROVE DAN SEMPADAN PANTAI 1. Penyusunan Rencana a. Rencana Pemulihan Hutan Mangrove; b. Rencana Pemulihan Sempadan Pantai. 2. Rencana Kegiatan RHL Mangrove a. Dalam Kawasan Hutan b. Luar Kawasan Hutan c. Rencana Pembiayaan 3. Rencana Kegiatan RHL Sempadan Pantai a. Dalam Kawasan Hutan
90 b. Luar Kawasan Hutan c. Rencana Pembiayaan C. EKOSISTEM GAMBUT 1. Penyusunan Rencana a. Rencana Pemulihan Hutan Dan Lahan b. Pola Pelaksanaan Kegiatan RHL c. Pengembangan Sumber Daya Air 2. Rencana Kegiatan RHL a. Dalam Kawasan Hutan b. Luar Kawasan Hutan c. Rencana Pembiayaan D. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1. Pengembangan Sumberdaya Manusia 2. Organisasi Pelaksana 3. Tata Hubungan Kerja E. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring 2. Evaluasi V. PENUTUP LAMPIRAN (termasuk SK. TIM PENYUSUN ) DAFTAR PUSTAKA OUTLINE BUKU II: I. PENGANTAR (Cakupan Data, Tingkat Ketelitian Data, Cara Membaca Data) II. DATA NUMERIK ARAHAN RURHL DAS A. Arahan RURHL DAS Ekosistem Daratan 1. Dalam Kawasan a. Hutan Konservasi b. Hutan Lindung c. Hutan Produksi 2. Luar Kawasan a. Lindung b. Budidaya
91 B. Arahan RURHL-DAS Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai 1. Dalam Kawasan a. Hutan Konservasi b. Hutan Lindung c. Hutan Produksi 2. Luar Kawasan a. Lindung b. Budidaya C. Arahan RURHL-DAS Ekosistem Gambut 1. Dalam Kawasan a. Hutan Konservasi b. Hutan Lindung c. Hutan Produksi 2. Luar Kawasan a. Lindung b. Budidaya
92 OUTLINE BUKU III PETA HASIL PENYUSUNAN RURHL-DAS 1. Peta Arahan RURHL DAS Daratan skala 1: 50.000 2. Peta Arahan RURHL DAS Mangrove Skala 1: 50.000 3. Peta Arahan RURHL DAS Sempadan Pantai Skala 1: 50.000 4. Peta Arahan RURHL DAS Ekosistem Gambut skala 1; 50.000
93 Sampul RURHL-DAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI... RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS) TAHUN ... .. WILAYAH KERJA BPDAS... BUKU I (NASKAH) Logo ... ,20... .
94 Lembar Pengesahan RURHL-DAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI... RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL DAS) TAHUN ... .. WILAYAH KERJA BPDAS... DISUSUN OLEH TIM DINILAI TIM PENILAI DISAHKAN OLEH KETUA TIM KEPALA BALAI KETUA TIM PENILAI DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS A.N. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PDASRH NAMA... NIP... NAMA... NIP... NAMA... NIP...
95 Contoh Lembar berita acara BERITA ACARA No... .. (Mengunakan Nomor BPDAS) Pada hari ini ... Tanggal... ,Bulan... ..Tahun Dua Ribu Dua Dua, telah disetujui Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL-DAS) untuk diusulkan pengesahannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. KEPALA BALAI ... KEPALA DINAS ... KEPALA TAMAN NASIONAL ... NAMA ... . NIP ... NAMA ... . NIP ... NAMA ... . NIP ..... KEPALA BKSDA ... KEPALA UPTD TAHURA KAB/KOTA ... KEPALA... . ... NAMA ... . NIP ... NAMA ... . NIP ..... NAMA ... . NIP ..... KEPALA... . ... KEPALA... . ... KEPALA... . ... NAMA ... . NIP ..... NAMA ... . NIP ..... NAMA ... . NIP .....
96 Rekapitulasi RURHL-DAS REKAPITULASI RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS) .......... WILAYAH KERJA BPDAS.... URAIAN SASARAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN JUML AH LUAR KAWASAN KB KL (Ha/u (Ha/u nit) nit) DALAM KAWASAN HK (Ha/u nit) HL (Ha/u nit) HP (Ha/u nit) A LUAS WILAYAH KERJA A RENCANA PEMULIHAN HUTAN DAN LAHAN 1 Ekosistem Daratan a b c d Reboisasi intensif Reboisasi Agroforestri Hutan Rakyat Penghijauan Lingkungan ...dst e 2 Ekosistem Mangrove a b c Rehabilitasi Mangrove Intensif Rehabilitasi Mangrove Pengkayaan Rehabilitasi Mangrove Silvofishery ...dst d 3 Ekosistem Sempadan Pantai a b c Rehabilitasi Mangrove Intensif Rehabilitasi Mangrove Pengkayaan ...dst 4 Ekosistem Gambut Ha
97 a b c Rehabilitasi Gambut Intensif Rehabilitasi Gambut Pengkayaan ...dst B PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI 1 Ekosistem Daratan a Sipil Teknis i Dpi ii DPn iii GP iv ...dst b Vegetatif i ii iii iv penanaman strip rumput budidaya tanaman lorong penanaman kanan kiri sungai tanaman penutup tanah lainnya V ...dst c Kimiawi i ii iii bitumen. iv ...dst kapur dolomit C RENCANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR 1 Ekosistem Daratan a Perlindungan Mata Air i Vegetatif Reboisasi intensif Reboisasi Agroforestri 1 ) 2 ) 3 ) ..dst
98 ii 1 ) 2 ) 3 ) Sipil Teknis Dpi Dpn ..dst b Perlindungan DTA Danau i 1 ) 2 ) 3 ) Vegetatif Reboisasi intensif Reboisasi Agroforestri ..dst ii 1 ) 2 ) 3 ) 2 Ekosistem Gambut Sipil Teknis Dpi Dpn ..dst a Sipil Teknis Kanal Parit i ii ii i i v Tabat ...dst Keterangan : 1. HK : Hutan Knservasi, HL : Hutan Lindung, HP : Hutan Produksi, KL : Kawasan Lindung, KB ; Kawasan Budidaya 2. Satuan Unit untuk Bangunan Sipil Teknis
99 FORMAT ATRIBUT SHP RURHL-DAS EKOSISTEM DARATAN BPDAS KLS_LK (1) Type =Text (2) Type =Text KODE_L K (3) Type =Text KLS_LON G (4) Type =Text KODE_LON G (5) Type =Text KLS_LIM P (6) Type =Text KODE_LIM P (7) Type =Text KLS_KW S (12) Type =Text KODE_KW S (13) Type =Text KLS_LE R (14) Type =Text KODE_LE R (15) Type =Text KLS_P L (16) Type =Text KODE_P L (17) Type =Text DAS (18) Type =Tex t SPSR_RH L (19) Type =Text PRIO (24) Type =Text LUAS_HA (25) Type =Double (Numerik) (Cylindrical_Equal_Area) DESA (26) Type =Text KEC (27) Type =Text KLS_RW N (8) Type =Text KODE_RW N (9) Type =Text KLS_KD R (10) Type =Text KODE_KD R (11) Type =Text KODE_VE G (20) KODE_SIPTE K (21) REK_VE G (22) REK_SIPTE K (23) Type =Text Type =Text Type =Text Type =Text KAB (28) Type =Text PROV (29) Type =Text PRIO (30) Type =Text
KETERANGAN (1) BPDAS (2) KLS_LK (3) KODE_LK (4) KLS_LONG (5) KODE_LONG (6) KLS_LIMP (7) KODE_LIMP (8) KLS_RWN (9) KODE_RWN (10) KLS_KDR (11) KODE_KDR (12) KLS_KWS (13) KODE_KWS (14) KLS_LER = Nama BPDAS = Kelas Lahan Kritis = Kode Lahan Kritis = Kelas Longsor = Kode Longsor = Kelas Limpasan = Kode Limpasan = Kelas Rawan Bencana = Kode Rawan Bencana = Kelas Kekritisan Resapan Air = Kode Kekritisan Resapan Air = Kelas Fungsi Kawasan Hutan = Kode Fungsi Kawasan Hutan = Kelas Lereng 100 (15) KODE_LER (16) KLS_PL (17) KODE_PL (18) DAS (19) SPSR_RHL (20) KODE_VEG (21) KODE_SIPTEK = Kode Sipil Teknik (22) REK_VEG (23) REK_SIPTEK (24) PRIO (25) LUAS_HA (26) DESA (27) KEC (28) KAB (29) PROV (30) PRIO = Kode Lereng = Kelas Penutupan Lahan = Kode Penutupan Lahan = Nama BPDAS = Satuan Pemetaan Sasaran RHL = Kode Vegetatif = Rekomendasi Vegetatif = Rekomendasi Sipil Teknik = Sasaran Prioritas RHL = Luas Sasaran RHL = Nama Desa = Nama Kecamatan = Nama Kabupaten = Nama Provinsi = Prioritas RHL
101 FORMAT ATRIBUT SHP RURHL-DAS EKOSISTEM MANGROVE BPDAS KLS_PL KODE_PL KLS_KWS KODE_KWS SPSR_RHL REK_VEG (1) Type =Text (2) Type =Text (3) Type =Text (4) Type =Text (5) (6) (7) Type =Text Type =Text Type =Text PROV (12) Type =Text LUAS_HA (13) Type =Double (Numerik) (Cylindrical_Equal_Area) KETERANGAN (1) BPDAS (2) KLS_PL (3) KODE_PL (4) KLS_KWS (5) KODE_KWS (6) SPSR_RHL (7) REK_VEG (8) PRIO (9) DESA (10) KEC (11) KAB (12) PROV (13) LUAS (14) PRIO = Nama BPDAS = Kelas Penutupan Lahan = Kode Penutupan lahan = Kelas Kawasan Hutan = Kode Kawasan Hutan = SPSR RHL Terpilih = Rekomendasi vegetative = Prioritas Penanganan = Nama Desa = Nama Kecamatan = Nama Kabupaten = Nama Provinsi = Luas RHL = Prioritas RHL PRIO (8) Type =Text PRIO (14) Type =Text DESA (9) Type =Text KEC (10) Type =Text KAB (11) Type =Text
102 FORMAT ATRIBUT SHP RURHL-DAS EKOSISTEM SEMPADAN PANTAI BPDAS KLS_PL KODE_PL KLS_KWS KODE_KWS SPSR_RHL REK_VEG TEKTUR_TNH PRIO DESA KEC (11) Type =Text (1) Type =Text (2) Type =Text (3) Type =Text (4) Type =Text (5) (6) (7) Type =Text (9) Type =Text (8) (10) Type =Text Type =Text Type =Text Type =Text PROV (13) Type =Text PRIO (14) LUAS_HA (15) Type =Text Type =Double (Numerik) (Cylindrical_Equal_Area) KAB (12) Type =Text
KETERANGAN (1) BPDAS (2) KLS_PL (3) KODE_PL (4) KLS_KWS (5) KODE_KWS (6) SPSR_RHL (7) REK_VEG (8) TEKSTUR_TNH = Tekstur Tanah (9) PRIO (10) DESA (11) KEC (12) KAB (13) PROV (14) PRIO (15) LUAS = Nama BPDAS = Kelas Penutupan Lahan = Kode Penutupan lahan = Kelas Kawasan Hutan = Kode Kawasan Hutan = SPSR RHL Terpilih = Rekomendasi vegetative = Prioritas Penanganan = Nama Desa = Nama Kecamatan = Nama Kabupaten = Nama Provinsi = Prioritas RHL = Luas RHL 103
104 FORMAT ATRIBUT SHP RURHL-DAS EKOSISTEM RAWA GAMBUT BPDAS KLS_PL KODE_PL KLS_KWS KODE_KWS SPSR_RHL REK_VEG TK_GMT TBL_GMT PRIO DESA KEC KAB (13) Type =Text (1) Type =Text (2) Type =Text (3) Type =Text (4) Type =Text (5) (6) (7) Type =Text (11) Type =Text (8) Type =Text (9) Type =Text (10) Type =Text (12) Type =Text Type =Text Type =Text PROV (14) LUAS_HA (15) Type =Text Type =Double (Numerik) (Cylindrical_Equal_Area) PRIO (16) Type =Text
KETERANGAN (1) BPDAS (2) KLS_PL (3) KODE_PL (4) KLS_KWS (5) KODE_KWS (6) SPSR_RHL (7) REK_VEG (8) TK_GMT = Tingkat Kerusakan Gambut (9) TBL_GMT = Ketebalan Gambut (10) PRIO = Prioritas Penanganan (11) DESA = Nama Desa (12) KEC = Nama Kecamatan (13) KAB = Nama Kabupaten (14) PROV = Nama Provinsi (15) LUAS_HA = Luas RHL (16) PRIO = Prioritas RHL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, = Nama BPDAS = Kelas Penutupan Lahan = Kode Penutupan lahan = Kelas Kawasan Hutan = Kode Kawasan Hutan = SPSR RHL Terpilih = Rekomendasi vegetative ttd. SUPARDI 105 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. SITI NURBAYA
106 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAFTAR FORMAT PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN RHL Format 1.1 Halaman depan (cover) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Pada Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak Pengelolaan Atau Izin Pemanfaatan Format 1.2 Halaman depan (cover) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan kawasan kewenangannya untuk taman Hutan raya. Format 1.3. Halaman depan (cover) pada kawasan yang dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Format 1.4 Halaman depan (cover) Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan di luar Kawasan Hutan. Format 2.1. Lembar Penilaian dan Pengesahan pada Kawasan Hutan yang tidak dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan Format 2.2. Lembar Penilaian dan Pengesahan pada pada kawasan taman Hutan raya
107 Format 2.3. Lembar Penilaian dan Pengesahan Pada kawasan yang dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Format 2.4 Lembar Penilaian dan Pengesahan diluar Kawasan Hutan Format 3.1 Kata Pengantar RTnRH Format 3.2 Kata Pengantar RTnRL Format 4 Daftar Isi Format 5 Kondisi Umum Wilayah Format 6 Kondisi Unit Pengelolaan Format 7.1-7.3 Judul Sub Buku Rencana Tahunan RHL berdasarkan Sumber Anggaran Format 8.1-8.3 khtisar Rencana Tahunan RHL Format 9.1-9.7 Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif Format 10 Format 11.1-11.3 Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis Format 12 Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis Lampiran Peta
Format 1.1. 108 Cover Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Pada Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak Pengelolaan Atau Izin Pemanfaatan BALAI PENGELOLAAN DAS... .. RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN (RTnRH) TAHUN ... .. WILAYAH KERJA BPDAS ...
109 Format 1.2. Cover Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan kawasan kewenangannya untuk taman Hutan raya. DINAS DAERAH PROV/UPTD TAHURA ............... RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN (RTnRH) TAHUN ..... PROVINSI/KAB/KOTA
Format 1.3. 110 Cover pada kawasan yang dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. NAMA PEMEGANG IJIN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN (RTnRH) TAHUN ..... PROVINSI/KAB/KOTA
111 Format 1.4. Cover Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan di luar Kawasan Hutan. DINAS DAERAH PROVINSI RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN (RTnRL) TAHUN ..... PROVINSI
Format 2.1. 112 Lembar Penilaian dan Pengesahan pada Kawasan Hutan yang tidak dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN TAHUN ... . WILAYAH KERJA BPDAS ... DISAHKAN, DIREKTUR JENDERAL ... .. DISUSUN KETUA TIM KEPALA BALAI... ... .. DINILAI, KETUA TIM DIREKTUR... .. ... . Nama... NIP... .. Nama... NIP... .. Nama... NIP... ..
113 Format 2.2. Lembar Penilaian dan Pengesahan pada pada kawasan taman Hutan raya RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN ... .. KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA TAHUN ... .. PROVINSI ... KAB/KOTA ... .. DISAHKAN, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... .. DISUSUN KETUA TIM KEPALA DINAS PROV/UPTD TAHURA KAB/KOTA ... .. Nama... Nama... NIP... .. DINILAI KEPALA BALAI ... . Nama... NIP... ..
114 Format 2.3. Lembar Penilaian dan Pengesahan Pada kawasan yang dibebani hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN. TAHUN ... .. DISAHKAN, PEMEGANG IJIN ... .. DISUSUN, KETUA TIM ... .. DINILAI, KEPALA BALAI. Nama... Nama... Nama... NIP... ..
115 Format 2.4 Lembar Penilaian dan Pengesahan diluar Kawasan Hutan RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN TAHUN ... PROVINSI ... DISAHKAN, GUBERNUR ... .. DISUSUN TIM KETUA TIM KEPALA DINAS ... .. Nama... Nama... NIP... .. DINILAI KEPALA BALAI ... . Nama... NIP... ..
116 Format 3.1. Kata Pengantar RTnRH KATA PENGANTAR Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Tahun ... ini disusun sebagai sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang mencakup : 1. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTnRH) pada Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi 2. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Ekosistem Mangrove dan Sempadan Sungai 3. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Ekosistem Gambut 4. Rencana Tahunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Demikian Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan ini disusun, sebagai acuan kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) ... , Tanggal ... 20 Kepala Balai/Kepala Dinas/Kepala UPTD TAHURA kab/kota Nama ... NIP ...
117 Format 3.2. Kata Pengantar RTnRL KATA PENGANTAR Recana Tahunan Rehabilitasi Lahan Provinsi Tahun ... ini disusun sebagai sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang mencakup : 1. Rencana Tahunan Rehabilitasi lahan Ekosistem Daratan di luar Kawasan Hutan. 2. Rencana Tahunan Rehabilitasi lahan Ekosistem Mangrove dan Sempadan Sungai 3. Rencana Tahunan Rehabilitasi Ekosistem Gambut 4. Rencana Tahunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Demikian Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan ini disusun, sebagai acuan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL) ... , Tanggal ... 20 Kepala Dinas Daerah Provinsi Nama ... .. NIP ... ..
118 Format 4. Contoh Daftar Isi DAFTAR ISI HALAMAN DEPAN (COVER) LEMBARAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Beberapa Pengertian II. KONDISI UMUM WILAYAH RHL A. Kondisi Biofisik B. Kondisi Sosial-Ekonomi C. Kondisi Kelembagaan III. KONDISI UNIT PENGELOLAAN A. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 10 Tahun (Sumber dari RURHL-DAS) B. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Tahun
119 Pemulihan Hutan dan Lahan Pola pelaksanaan kegiatan RHL Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Pengembangan Sumberdaya Air IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN A. Judul Sub Buku Rencana Tahunan RHL berdasarkan Sumber Anggaran B. khtisar Rencana Tahunan RHL C. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif D. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis E. Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis LAMPIRAN Peta RTnRHL dengan skala Peta Minimal 1: 25.000
120 Format 5. Kondisi Umum Wilayah KONDISI UMUM WILAYAH A. Kondisi Biofisik (Letak dan Luas DAS, Iklim, Geologi dan Tanah, Geomorfologi, Kawasan Hutan, Penutupan Lahan/Penggunaan Lahan, Kekritisan Lahan, dan lain-lain) B. Kondisi Sosial-Ekonomi (Kependudukan, Tingkat Pendidikan, Mata Pencaharian dan Pendapatan, dan lain-lain) C. Kondisi Kelembagaan (Kelembagaan Sosial dan Ekonomi/Organisasi Petani dan Penyuluhan, dan Lain-lain)
121 Format 6. Kondisi Unit Pengelolaan (Unit Pengelolaan RHL Menurut SPS-RHL Terpilih) KONDISI UNIT PENGELOLAAN A. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 10 Tahun (Sumber dari RURHL-DAS) B. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Tahun Pemulihan Hutan dan Lahan Pola pelaksanaan kegiatan RHL Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Pengembangan Sumberdaya Air
Format 7.1. 122 RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN TAHUN .... UNTUK SUMBER ANGGARAN APBN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN....
Format 7.2 123 RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN TAMAN HUTAN RAYA TAHUN .... UNTUK SUMBER ANGGARAN APBD PROV/KAB/KOTA ....TAHUN ...
Format 7.3 124 RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN NAMA PEMEGANG IJIN TAHUN .... UNTUK SUMBER ANGGARAN PEMEGANG IJIN ....TAHUN ...
Format 7.4 125 RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN TAHUN .... UNTUK SUMBER ANGGARAN APBD PROV ....... TAHUN ....
126 Format 8.1 IKHTISAR RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN WILAYAH KERJA BALAI......... TAHUN ... SUMBER ANGGARAN APBN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Rencana (Volume (Ha)/Unit) x Rp 1.000-) No 1 Kegiatan 2 Penanaman 3 Pemeliharaan I 4 Pemeliharaan II 5 Sipil Teknis 6 1 2 3 4 5 6 7 8 RH - Hutan Lindung RH - Hutan Produksi RH - Hutan Konservasi RH - Hutan Mangrove RH - Gambut RH - Kebun Bibit Rakyat R-ST- Dam Penahan R-ST- Gully Plug Ket : Kolom di isi sesuai dengan rencana kegiatan Total Biaya (X Rp 1.000) 7 KET 8
127 Format 8.2 IKHTISAR RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN (TAHURA) PROV/KAB/KOTA........ TAHUN ... SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI/KAB/KOTA No 1 1 2 3 Kegiatan 2 RH-Tahura RL-ST- Dam Penahan RL-ST- Gully Plug Rencana (Volume (Ha)/Unit) x Rp 1.000-) Penanaman Pemeliharaan I Pemeliharaan II 3 4 5 Sipil Teknis 6 Total Biaya (X Rp 1.000) 7 Ket : Kolom di isi sesuai dengan rencana kegiatan KET 8
128 Format 8.3 IKHTISAR RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN PROV........ TAHUN ... SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI Rencana (Volume (Ha)/Unit) x Rp 1.000-) No 1 1 2 3 4 5 Kegiatan 2 RL - Hutan Rakyat RL - Penghijauan Lingkungan RL - Kebun Bibit Rakyat RL-ST- Dam Penahan RL-ST- Gully Plug Penanaman Pemeliharaan I 3 4 Pemeliharaan II 5 Sipil Teknis 6 Ket : Kolom di isi sesuai dengan rencana kegiatan Total Biaya (X Rp 1.000) 7 KET 8
129 Format 9.1 RENCANA TAHUNAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN TAHUN : ... KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG/HUTAN PRODUKSI/HUTAN KONSERVASI/HUTAN MANGROVE/SEMAPDAN SUNGAI/GAMBUT PROVINSI : ... PENANAMAN No Pemangku Lokasi Resort/ Blok Desa Kec Kab Prov DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
Format 9.2 PENAMAMAN No Prov Kab 130 RENCANA TAHUNAN PENANAM REHABILITASI LAHAN TAHUN : ... .. KEGIATAN : REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN PROVINSI : ... Lokasi Kec Desa DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
131 Format 9.3 RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN I REHABILITASI HUTAN TAHUN : ... KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG/HUTAN PRODUKSI/HUTAN KONSERVASI/HUTAN MANGROVE/SEMAPDAN SUNGAI/GAMBUT PROVINSI : ... PEMELIHARAAN I No Pemangku Lokasi Resort/ Blok Desa Kec Kab Prov DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
Format 9.4 PEMELIHARAAN I No Prov Kab 132 RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN I REHABILITASI LAHAN TAHUN : ... .. KEGIATAN : REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN PROVINSI : ... Lokasi Kec Desa DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
133 Format 9.5 RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN II REHABILITASI HUTAN TAHUN : ... KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG/HUTAN PRODUKSI/HUTAN KONSERVASI/HUTAN MANGROVE/SEMAPDAN SUNGAI/GAMBUT PROVINSI : ... PEMELIHARAAN II No Pemangku Lokasi Resort/ Blok Desa Kec Kab Prov DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
Format 9.6 PEMELIHARAAN II No Prov Kab 134 RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN II RHL TAHUN : ... .. KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG/HUTAN PRODUKSI/KONSERVASI PROVINSI : ... Lokasi Kec Desa DAS Pola Penanaman Jumlah Tanaman Luas (Ha) Biaya Per Ha (Rp X.1000) Total Biaya (X Rp 1.000) KET Rancangan T-1/T0
Format 9.7 NO 135 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ... .. KEGIATAN : UPSA/KEBUN BIBIT RAKYAT/HUTAN RAKYAT/PENGHIJAUAN LINGKUNGAN PROVINSI : ... KEGIATAN Desa Kec Lokasi Kab Prov Jumlah Kebutuhan Bibit Kayu- Kayu (Bt) Buah- buahan/ MPTS Total (Bt) Total Biaya (X Rp.1.000) KET
Format 10 NO Lokasi Kec Kab Prov 136 RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ... .. KEGIATAN RHL SIPIL TEKNIS : DAM PENAHAN/GULLY PLUG PROVINSI : ... Type Bangunan Jumlah (Unit) Biaya Per Unit (Rp. 1.000) Total Biaya (Rp X Rp .1.000) KET Rancangan T-1/T0
Format 11.1 No Kegiatan I II III PENANAMAN 1. Persiapan Lapangan 2. Penyiapan Bibit 3. Pembuatan Lubang 4. Penanaman 5. Pemeliharaan PEMELIHARAAN I 1. Pembersihan Thn.Berjalan Lapangan 2. Penyiapan Bibit 3. Penyulaman PEMELIHARAAN II 1. Pembersihan Lapangan 137 Tata Waktu Kegiatan RHL (Vegetatif) (contoh) Bulan 4 1 2 3 5 6 7 TAHUN KEDUA TAHUN KETIGA 8 9 10 11 12 KET
Format 11.2 No Kegiatan I DAM PENAHAN 1. Persiapan Lapangan 2. Pembuatan Badan Bendungan 3. Evaluasi II GULLY PLUG 1. Persiapan Lapangan 2. Pembuatan Badan Bendungan 3. Evaluasi 1 2 138 Tata Waktu Kegiatan RHL (Sipil Teknis) (contoh) Bulan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket
Format 11.3 KEGIATAN No Jenis 1 Penyusunan Rancangan RHL 2 Persiapan Kelembagaan 3 Pembinaan 4 Pelatihan 5 Pendampingan 6 Penyuluhan 7 Pemantauan 8 Evaluasi 9 Pelaporan Vol 139 Kegiatan Pendukung dan Tata Waktu Kegiatan (contoh) Bulan Biaya xRp.1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket
FORMAT 12. Peta Sasaran Lokasi RHL Skala 1 : 25.000 Contoh Peta RTnRHL 140 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. SUPARDI