BUKU PANDUAN KPPS INI HARUS DIBAWA SEBAGAI PEDOMAN PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
BUKU PANDUAN KPPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
ii BUKU PANDUAN KPPS PEMILUKADA Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., Ketua KPU H. Abdul Aziz, M.A., Anggota KPU Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd., Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si., Anggota KPU I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU Sri Nuryanti, SIP., M.A., Anggota KPU Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M.S., Anggota KPU Penanggung jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si., Sekjen KPU Asrudi Trijono, SH., Wakil Sekjen KPU Editor Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd., Anggota KPU (Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu) Pengarah Teknis Drs. Suparno, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Dra. Farida Fauzia, M.Si., Kepala Biro SDM Drs. Syafriadi S. Yatim, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Drs. H. Maksum W. Kusumah, Tenaga Ahli KPU Penyusun dan Penerbit Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Commission Publikasi ini didanai oleh Kemitraan Australia Indonesia. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak atau direproduksi dengan syarat disebarkan secara gratis dan tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 Cetakan Pertama April 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai acuan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan merancang panduan kerja KPPS, dimaksudkan sebagai pedoman kerja KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bertujuan agar KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota dan khususnya KPPS sukses dalam menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilukada adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Buku Panduan KPPS ini merupakan penjabaran teknis dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan terahir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Dengan adanya panduan ini diharapkan seluruh jajaran KPPS dapat memahami tugas dan kewajibannya serta dapat memberikan arahan kepada pemilih, saksi, pemantau, petugas pengawas lapangan, dan masyarakat di TPS. Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan hal-hal sebagai berikut : 1. KPPS sebagai kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilukada, KPPS dalam melaksanakan tugasnya hams sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. KPPS perlu melakukan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan cermat, teliti dan konsisten dengan menggunakan data-data asli yang diperoleh dari surat suara. 3. KPPS juga perlu melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Jakarta, April 2010 KETUA Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA iii
iv Daftar Isi Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum ... iii Daftar Isi ... iv Daftar Singkatan ... vii BAB I - Pendahuluan A DASAR HUKUM PEMILUKADA ... 1 1. UU No. 32 Tahun 2004 ... 1 2. UU No. 22 Tahun 2007 ... 1 3. PP No. 6 Tahun 2005 ... 1 4. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 ... 1 5. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 ... 1 B PENGERTIAN PEMILUKADA ... 2 C PENYELENGGARA PEMILUKADA... 3 1. KPU , KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA ... 3 2. KPU ... 3 3. KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA ... 3 4. PPK DAN PPS ... 3 5. KPPS ... 3 D TPS ... 6 E TPS KHUSUS ... 6 F SAKSI PASANGAN CALON ... 7 1. Pengertian ... 7 2. Ketentuan Surat Mandat Saksi ... 7 3. Kewajiban Saksi di TPS ... 7 4. Hak Saksi ... 7 5. Larangan Saksi ... 9 G PENGAWAS PEMILU LAPANGAN ... 9 1. Pengertian ... 9 2. Hak PPL ... 9 3. Tugas dan Wewenang PPL antara lain : ... 10 1
H PEMANTAU PEMILUKADA ... 11 1. Pengertian ... 11 2. Ketentuan Pemantau ... 11 3. Hak Pemantau ... 11 4. Larangan Pemantau ... 11 I PEMILIH ... 12 1. Pengertian ... 12 2. Syarat untuk Dapat Didaftar sebagai Pemilih (Syarat-syarat Pemilih) ... 12 3. Syarat untuk Dapat Menggunakan Hak Pilihnya di TPS ... 12 4. Jumlah Pemilih Tiap TPS ... 13 5. Pemilih Dalam Keadaan Terpaksa ... 13 BAB II - Tugas KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara 15 A TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA ... 15 B PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS ... 17 C PENGUMUMAN HARI PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS ... 18 D PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH ... 19 E PENYIAPAN TPS ... 19 1. Waktu Penyiapan TPS ... 19 2. Tata Cara Penyiapan TPS ... 19 3. Bentuk dan Ukuran TPS ... 20 4. Lokasi TPS ... 21 BAB III - Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara 23 A TUGAS KPPS SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ... 23 B TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ... 24 C TUGAS KPPS SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ... 29 Buku Panduan KPPS PEMILUKADA v
vi BAB IV - Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara A PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS ... 33 B PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA ... 34 C PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ... 37 D MENELITI KEABSAHAN SUARA ... 37 E MENERIMA KEBERATAN SAKSI ... 40 F MEMBUAT BERITA ACARA ... 40 G MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN BERITA ACARA ... 41 H MENANDAI SURAT SUARA YANG TIDAK SAH ... 42 I MEMASUKKAN DOKUMEN DAN ALAT KELENGKAPAN TPS ... 42 J MENUTUP PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ... 43 K MENGIRIMKAN KOTAK SUARA KE PPS ... 43 L MENYERAHKAN BERITA ACARA ... 44 M MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ... 44 N PENYELESAIAN TUGAS ... 44 BAB V - Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang A PEMUNGUTAN SUARA ULANG ... 46 B PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG ... 46 BAB VI - Sanksi Hukum pada Pemungutan dan Penghitungan Suara PEMILUKADA 49 BAB VII - Penutup BAB VIII - Lampiran 33 45 51 53
1 UUD 1945 2 UU No. 32 Tahun 2004 3 UU No. 22 Tahun 2007 4 UU No. 12 Tahun 2008 5 PP No. 6 Tahun 2005 6 PP No. 49 Tahun 2008 7 Pemilukada 8 KPU 9 KPU Provinsi 10 KPU Kabupaten/Kota 11 PPK 12 PPS 13 KPPS 14 TPS 15 Bawaslu 16 Panwaslu Provinsi 17 Panwaslu Kabupaten/ Kota 18 Panwaslu Kecamatan 19 PPL 20 DPT Daftar Singkatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara (desa/kelurahan) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pengawas Pemilu Lapangan (desa/kelurahan) Daftar Pemilih Tetap Buku Panduan KPPS PEMILUKADA vii
viii RINGKASAN KEGIATAN KPPS PEMILUKADA Sebelum Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Pembentukan dan pengangkatan Ketua KPPS Mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih Membagikan kartu pemilih dan surat undangan pemilih Menerima surat mandat saksi peserta Pemilukada Penerimaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS Penyiapan TPS Penerimaan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan (Form Model C-6) Simulasi atau gladibersih pemungutan dan penghitungan suara Selama Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Pukul 06.00 KPPS datang dan menyiapkan TPS Pukul 07.00 Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pukul 13.00 Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Penyiapan TPS untuk Pelaksanaan Penghitungan Suara Pelaksanaan Penghitungan Suara, secepat-cepatnya pukul 13.00 Penutupan Pelaksanaan Penghitungan Suara Penyerahan Salinan Berita Acara beserta lampirannya kepada Saksi yang hadir dan PPL Pengumuman salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pengiriman kotak suara ke PPS
A BAB I Pendahuluan DASAR HUKUM PEMILUKADA 1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008. 2. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 3. PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008. 4. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. 1
2 B PENGERTIAN PEMILUKADA Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi : 1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 3. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
C PENYELENGGARA PEMILUKADA 1. KPU , KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 2. KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU, adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat nasional. 3. KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara di tingkat Provinsi. b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota adalah penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota. 4. PPK DAN PPS Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah pelaksana Pemilukada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lainnya. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc. 5. KPPS 5.1 Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc. 5.2 Keanggotaan sebanyak- Anggota (tujuh) orang banyaknya 7 yang terdiri dari anggota masyarakat dengan syarat- syarat sebagai berikut : KPPS a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Berumur paling rendah 25 tahun Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 3
4 c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan f. Berdomisili di wilayah kerja KPPS g. Sehat jasmani dan rohani h. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 5.3 Kode Etik Setiap penyelenggara/pelaksana Pemilukada termasuk KPPS harus mematuhi prinsip- prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut : a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum b. Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial c. Bertindak transparan dan akuntabel d. Melayani pemilih menggunakan haknya e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan f. Bertindak professional g. Administrasi pemilu yang akurat. 5.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS a. Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, Peserta Pemilukada dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN KPPS 1 2 5 3 6 7 8 9 4 Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 5
6 D E g. Membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara serta rincian perolehan suara sah dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, PPL, dan PPK melalui PPS. h. Menyerahkan salinan rincian perolehan suara sah (Lampiran Model C-1 KWK) kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS terkait. i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan perundang- undangan k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang- undang. Catatan : Penyerahan salinan DPT dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Lampirannya oleh KPPS kepada PPL dapat melalui PPS : untuk DPT diserahkan sebelum Pelaksanaan pemungutan suara dimulai untuk berita acara diserahkan setelah penghitungan suara selesai TPS Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang. TPS KHUSUS KPU	Kabupaten/Kota	dapat	membentuk	TPS	khusus	bagi	pemilih	yang	menjalani	rawat	inap di rumah sakit atau sejenisnya, pemilih yang sedang mengalami hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, dengan jumlah anggota KPPS sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pemilih	pada	TPS	khusus	adalah	pemilih	yang	terdaftar	dalam	DPT	di	TPS	setempat	dan pemilih dari TPS lain.
F SAKSI PASANGAN CALON 1. Pengertian Saksi pasangan calon (pada tingkat TPS) yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. 2. Ketentuan Surat Mandat Saksi a. Diserahkan kepada Ketua KPPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. b. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota /kecamatan. Bila di suatu Kabupaten/Kota tidak terbentuk Tim Kampanye, surat mandat dapat ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat kabupaten/kota/kecamatan dan untuk perseorangan dapat langsung tim kampanye pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan. 3. Kewajiban Saksi di TPS a. Saksi hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai b. Membawa surat tanda terima penyerahan surat mandat saksi sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. c. Menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam TPS. d. Menggunakan tanda pengenal saksi. 4. Hak Saksi a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. b. Mendapatkan salinan DPT. c. Dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi. d. Dapat menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara. e. Mendapatkan salinan atau fotocopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (formulir model C1-KWK), rincian perolehan suara sah (formulir lampiran model C1- KWK) dan pernyataan keberatan saksi (formulir model C-3 KWK) masing-masing 1 (satu) rangkap. Catatan : Tanda Tangan Saksi pada Berita Acara dilakukan setelah penghitungan suara selesai. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 7
7 LARANGAN SAKSI 1
G 5. Larangan Saksi a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. b. Memberikan perintah kepada KPPS. c. Melihat pemilih saat memberikan suara. d. Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. e. Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. f. Mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS. g. Menggunakan atau membawa atribut peserta Pemilukada. PENGAWAS PEMILU LAPANGAN 1. Pengertian Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilukada di desa/ kelurahan atau sebutan lainnya. 2. Hak PPL a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. b. Mendapatkan salinan atau fotocopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (formulir model C1-KWK) dan rincian perolehan suara sah (formulir lampiran model C1-KWK) masing-masing 1 (satu) rangkap. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 9
10 c. Mendapatkan salinan DPT. d. Dapat mendampingi pengiriman kotak suara dari TPS ke PPS. e. PPL pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat berada di dalam atau di luar TPS. 3. Tugas dan Wewenang PPL antara lain : a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada di tingkat desa/kelurahan yang meliputi pelaksanaan tahapan : 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS 2) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS 3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari semua TPS yang ditempel di sekretariat PPS 4) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK 5) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. b. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti. c. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilukada sesuai dengan perundang-undangan.
H PEMANTAU PEMILUKADA 1. Pengertian Pemantau Pemilukada yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan di semua tahapan Pemilukada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 2. Ketentuan Pemantau a. Lembaga pemantau dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas. b. Mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota. c. Pada saat bertugas melakukan pemantauan di TPS dengan membawa Kartu Identitas Pemantau dan kartu identitas diri yang sah 3. Hak Pemantau a. Menghadiri persiapan dan pembukaan TPS. b. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. c. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan Pemilukada. 4. Larangan Pemantau a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. b. Memberikan perintah kepada KPPS. c. Melihat pemilih saat memberikan suara. d. Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. e. Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. f. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan atau membuat kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS. g. Menggunakan atribut peserta Pemilukada. h. Memihak kepada peserta Pemilukada tertentu. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 11
12 I PEMILIH 1. Pengertian Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam DPT. 2. Syarat untuk Dapat Didaftar sebagai Pemilih (Syarat-syarat Pemilih) a. WNRI. b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. e. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dari Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain. 3. Syarat untuk Dapat Menggunakan Hak Pilihnya di TPS a. Terdaftar di dalam DPT. b. Membawa kartu pemilih dan atau surat pemberitahuan/undangan (formulir model C6-KWK). c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. d. Belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Catatan : Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak memilihnya Kartu pemilih pada Pemilukada sesuai PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 33 tetap diadakan. Apabila kartu pemilih dan atau surat Pemberitahuan/undangan (formulir model C6-KWK) hilang maka dapat menggunakan identitas lain seperti KTP, Passport, SIM, KK sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
a SYARAT UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS d b c 4. Jumlah Pemilih Tiap TPS Jumlah pemilih tiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang. 5. Pemilih Dalam Keadaan Terpaksa a. Pengertian Adalah pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan dan menggunakan hak pilihnya di TPS lain. b. Kriteria pemilih dalam keadaan terpaksa 1) Kriteria pemilih dalam keadaan terpaksa meliputi : a) Sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara. b) Karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a u u h a d n e P l 13
14 2) Tugas pelayanan masyarakat meliputi : a) Penyelenggara/pelaksana Pemilukada (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwascam dan PPL). b) Saksi c) Pemantau d) Pelayanan Jasa Transportasi Umum e) Pegawai karena tugas pelayanan publik, dan f ) Wartawan. c. Pemilih dalam keadaan terpaksa dapat menggunakan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Membawa kartu pemilih dan surat keterangan pindah memilih dari PPS. 2) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia. 3) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara. 4) KPPS mendahulukan pemilih yang tercantum di DPT. 5) Terhadap pemilih dalam keadaan terpaksa tersebut, anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS dalam formulir Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (formulir Model C8-KWK).
A BAB II Tugas KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA 1. Ketua KPPS setelah disumpah dan mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS, selanjutnya Ketua KPPS melakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan membagi tugas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 2. Mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 3. Membagikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan/undangan (formulir model C6- KWK) kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT dan disertai tanda terimanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 15 4. Menerima surat mandat saksi 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan perhitungan suara dimulai dan memberikan tanda terima penyerahan surat mandat saksi tersebut. 5. Mengadakan pelaksanaan koordinasi dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan dan pemungutan suara. 6. Menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS. 7. Menyiapkan dan membuat TPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
16 3 TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA 2 1 5 6 7 4
B NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B 1 2 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS KPPS menerima perlengkapan TPS berupa: JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 1 (satu) buah KOTAK SUARA yang tersegel, yang berisi : Surat Suara Jumlah DPT per TPS + 2.5 % Segel Pemilukada 15 Lembar Untuk menyegel sampul V.S1, V.S3.1, V.S3.2, V.S4, Lubang Kotak Suara, Gembok, Sampul Anak Kunci dan Sampul V.S2 (2 lembar sampul), Sisanya untuk cadangan Tinta (untuk tanda khusus) 1 -2 Botol Formulir berita acara (Model C-KWK) dan lampirannya 5 rangkap ditambah saksi yang hadir 5 rangkap yaitu : - 1 rangkap untuk PPK - 1 rangkap untuk KPU Kab./Kota. - 1 rangkap untuk PPL - 1 rangkap untuk pengumuman di KPPS. 1 rangkap untuk pengumuman di PPS. Ditambah Saksi yang hadir masing- masing 1 rangkap Sampul 8 buah Ada 5 jenis : - - - - - - V.S1, V.S2 (2 lembar), V.S3.1, V.S3.2, V.S4, dan sampul biasa untuk anak kunci (2 lembar). Alat pencoblos 2 Buah Pada Pemilukada masih berlaku MENCOBLOS Alas pencoblosan 2 Buah Spidol besar/kecil 2 Buah Alat tulis administrasi di TPS Ballpoint (biru/ungu) 2 Buah Alat tulis administrasi di TPS Karet 20 Gelang Untuk pengikat surat suara Lem 1 Botol Plastik 6 Buah Untuk tempat Berita Acara dan lampirannya. Alat Bantu Tuna Netra 1 buah DI LUAR KOTAK SUARA, antara lain : Bilik Suara 2 buah Dapat ditambah sesuai kebutuhan dan bisa berasal dari swadaya masyarakat Formulir model C6-KWK (Pemberitahuan/Undangan) Sebanyak Jumlah Pemilih dalam DPT Diterima lebih dulu Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P i r a H m u e b e S S P P K s a g u T l 17
18 NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 3 Salinan DPT untuk setiap TPS 4 rangkap ditambah saksi yang hadir. Yaitu : - 1 rangkap untuk KPPS kedua - 1 rangkap untuk KPPS keempat - 1 rangkap untuk pengumuman di TPS. 1 rangkap untuk PPL - Saksi masing-masing 1 rangkap. 4 5 Stiker bertuliskan Pemilukada untuk ditempel di kotak suara Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 buah 1 lembar Untuk ditempatkan dekat pintu masuk TPS 6 Tanda Pengenal Ketua KPPS 1 Buah 7 Tanda Pengenal Anggota KPPS 6 Buah 8 Tanda Pengenal Saksi Sesuai dengan jumlah Pasangan Calon 9 Buku Panduan KPPS 1 Buku 10 Kantong Plastik 1 Buah Digunakan untuk menyimpan perlengkapan TPS yang di luar kotak suara. 11 Tali Pengikat (benang kasur) 1 gulung 12 Gembok dan Anak Kunci 1 buah Dalam kantong plastik transparan Keterangan : Kotak Suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasi diterima oleh KPPS dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Perlengkapan yang di luar TPS dapat dikemas dalam plastik atau tempat lainnya. - Bila hari pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan pada hari yang sama, maka kotak suara ditambah 1 (satu) buah. C PENGUMUMAN HARI PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS 1. Ketua KPPS mengumumkan hari pemungutan suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada pemilih di wilayahnya. 2. Materi pengumuman pemungutan suara, memuat antara lain: hari, tanggal, waktu, lokasi TPS. 3. Pengumuman dimaksud dapat dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
D E PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH 1. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan surat pemberitahuan tersebut oleh pemilih. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS, dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima. 2. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan. PENYIAPAN TPS 1. Waktu Penyiapan TPS TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 2. Tata Cara Penyiapan TPS a. Tempat untuk duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS. b. Disiapkan meja panjang dan tempat untuk duduk ketua KPPS, anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga. c. Meja dan tempat untuk duduk anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS. d. Tempat untuk duduk anggota KPPS kelima, ditempatkan diantara tempat untuk duduk pemilih dan bilik suara. e. Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara. f. Tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat meja tempat tinta untuk memberi tanda pada jari pemilih yang telah memberikan suara di dekat pintu keluar TPS. g. Disiapkan meja dan tempat untuk duduk saksi. h. Meja untuk kotak suara yang mudah dijangkau oleh pemilih, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat untuk duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat untuk duduk pemilih. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P i r a H m u e b e S S P P K s a g u T l 19
20 i. Bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat untuk duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter atau dengan memperhatikan kerahasiaan pemilih. j. Papan untuk tempat daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan salinan DPT untuk TPS, dipasang di dekat pintu masuk TPS. k. Papan untuk menempelkan formulir Catatan Penghitungan Suara tiap Pasangan Calon (formulir Model C2-KWK) ukuran besar. l. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS. m. Meja untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian suara pada surat suara, dengan memperhatikan akses bagi penyandang cacat. n. Disiapkan tambang, tali, kayu, bambu atau bahan lain untuk membuat batas TPS. Catatan : Pembuatan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat. 3. Bentuk dan Ukuran TPS a. Ukuran TPS sekurang-kurangnya panjang 10 meter dan lebar 8 meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan TPS atau kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. b. Harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat. c. Mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Lokasi TPS TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan : a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang lalu lalang di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding serta memiliki penerangan yang cukup. c. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut. d. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Catatan : Dalam pelaksanaan pemungutan suara, PPL dapat berada di dalam atau di luar TPS. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P i r a H m u e b e S S P P K s a g u T l 21
22 BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
A BAB III Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara TUGAS KPPS SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Hadir pada pukul 06.00 waktu setempat. Ketua, anggota KPPS dan petugas keamanan mengisi daftar hadir dan memakai tanda pengenal selanjutnya melakukan kegiatan : a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya; b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan; c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; dan d. memanggil pemilih untuk hadir di TPS, sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. 2. Menyerahkan salinan DPT kepada saksi dan PPL. 23
24 B TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Ketua KPPS melakukan kegiatan : a. Membuka pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat. Apabila pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir. b. Memandu pelaksanaan sumpah / janji anggota KPPS. c. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya dan meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur. Selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya serta mencatat dalam formulir catatan pembukaan kotak suara (formulir Model C4- KWK). d. Memastikan alat-alat kelengkapan TPS dalam kondisi baik seperti halnya kondisi tinta tidak kering, jumlah halaman formulir lengkap dan lain-lain. Catatan : Apabila pada saat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara ternyata ada alat kelengkapan TPS yang kurang atau rusak, maka salah satu anggota KPPS melaporkan kepada PPS. d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar- benar telah kosong. Kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang ditentukan. e. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel f. Membuka sampul kemudian menghitung surat suara termasuk jumlah cadangan sebanyak 2,5% lalu dicatat dan dicocokkan hasil penghitungan tersebut dengan salinan DPT. Kegiatan tersebut dicatat pada formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK). Catatan : Apabila	pada	saat	dimulainya	pelaksanaan	pemungutan	suara	ternyata	jumlah	surat suara yang diterima kurang atau lebih dari jumlah DPT ditambah cadangannya, maka salah satu anggota KPPS melaporkan kepada PPS dan dicatat dalam berita acara. •	Apabila	jumlah	surat	suara	kurang/habis	dan	masih	terdapat	pemilih	yang	belum memberikan hak pilih, maka KPPS: 1. Berkoordinasi dengan PPS 2. Memintakan surat suara dari TPS terdekat, yang dibuat tanda terima dan menyerahkan surat suara oleh KPPS yang bersangkutan. Kejadian tersebut dicatat dalam berita acara model C-KWK, lampiran C-3 huruf b. g. Mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT yang bersangkutan dan jumlah surat suara yang diterima dari PPS.
h. Kemudian ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai : 1) tujuan pemberian suara ( cara pemberian suara pada surat suara dan suara sah dan tidak sah) 2) pemeriksaan kembali surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara; 3) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon; 4) cara memberikan suara yang benar pada surat suara; 5) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di depan Ketua KPPS; 6) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan 7) pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara. Catatan : Ketua KPPS sebisa mungkin mengulang secara berkala penjelasan cara memberikan suara yang benar pada surat suara kepada pemilih. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 25
26 2. Pembagian tugas KPPS dalam Pelaksanaan pemungutan suara : a. Ketua KPPS bertugas memanggil nama pemilih untuk memberikan suaranya sesuai nomor urut kedatangan. Ketua KPPS menandatangani surat suara satu persatu di ditempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil. b. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam kartu pemilih atau surat pemberitahuan/undangan (formulir Model C6- KWK) dengan nomor dan nama yang ada dalam salinan DPT untuk TPS. Apabila cocok, di depan nama pemilih pada salinan DPT untuk TPS diberi tanda " ". c. Anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat). d. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/ atau kartu pemilih dengan DPT, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki- laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS. e. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS kelima berada di dekat tempat duduk pemilih. f. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS keenam berada di dekat kotak suara. g. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta memberikan tanda khusus (tinta) kepada pemilih pada salah satu jari tangan sebagai bukti bahwa pemilih tersebut telah memberikan suaranya. Catatan : Bila jumlah Anggota KPPS 6 orang, maka Anggota KPPS ke 6 merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ke 7. Bila jumlah Anggota KPPS 5 orang, maka Anggota KPPS ke 5 merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ke 6 dan ke 7. Ketua KPPS mengatur tugas anggota KPPS membantu tugas anggota KPPS ke-4 bila terjadi banyak antrian pemilih. Catatan: Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS
1 PEMBAGIAN TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 2 4 3 5 7 6 Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 27
28 3. Saksi, PPL, Pemantau Pemilukada dan warga masyarakat berhak menghadiri pelaksanaan pemungutan suara. 4. KPPS mendahulukan pemilih yang hadir lebih awal, orang tua/jompo, orang sakit, cacat dan ibu hamil. 5. Ketua KPPS menjelaskan tata cara/ketentuan pemberian suara untuk pemilih tunanetra, tuna daksa atau pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya: Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara mengikuti prosedur umum seperti pemilih yang lain. a) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. b) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan. c) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut: 1). Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri; 2). Bagi pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam; d) Anggota KPPS dan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK
C TUGAS KPPS SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara, hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran dan masih dalam antrian untuk memberikan suara serta ketua dan anggota KPPS dan saksi yang membawa kartu pemilih dan atau surat pemberitahuan/ undangan (formulir model C6-KWK) serta pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa) yang membawa kartu pemilih dan surat keterangan pindah memilih dari PPS. 2. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS. 3. Menandai dan mengamankan surat suara yang tidak terpakai (sisa) dan yang rusak : a. Surat suara yang tidak terpakai (sisa) diberi tanda silang ("X") pada halaman depan surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh ketua KPPS. b. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tulisan "RUSAK" pada surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh Ketua KPPS. c. Pemberian penulisan pada surat suara yang tidak terpakai (sisa) dan yang rusak dilakukan setelah Pelaksanaan pemungutan suara selesai (setelah pukul 13.00 waktu setempat ) d. Surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru dicoblos dimasukkan dalam sampul sesuai dengan kode yang sudah ditentukan. Catatan : KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. 1 3 4 2 Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 29
30 BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS Catatan: Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS
Keterangan Denah Pemberian Suara di TPS : 1. Pemilih masuk ke lokasi TPS melalui pintu masuk. 2. Pemilih mendaftarkan diri di meja Anggota KPPS ke empat dengan menunjukkan surat pemberitahuan (formulir Model C6-KWK ). 3. Pemilih menunggu giliran untuk dipanggil di tempat duduk pemilih. 4. Pemilih dipanggil ketua KPPS dengan menyerahkan formulir Model C6-KWK dan menunjukkan Kartu Pemilih kepada anggota KPPS kedua, kemudian diberi satu lembar surat suara oleh anggota KPPS ketiga dalam keadaan terbuka (tidak dilipat). 5. Pemilih memberikan suara di bilik suara yang diatur oleh anggota KPPS ke lima. Bila surat suara rusak atau keliru dicoblos dapat meminta ganti sebanyak satu kali. 6. Pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang diperlihatkan kepada anggota KPPS ke enam. 7. Pemilih sebelum keluar ditandai dengan tinta khusus pada salah satu jari tangannya oleh anggota KPPS ke tujuh. 8. Pemilih selesai memberikan suara dan meninggalkan lokasi TPS melalui pintu keluar. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a t u g n u m e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 31
32 MEKANISME PEMBERIAN SUARA DI TPS 1 2 5 4 7 8 3 6
A BAB IV Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS 1. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS kedua dan ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir, dan mengumumkan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 2. Anggota KPPS kedua bertugas menyiapkan surat suara yang akan dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara oleh ketua KPPS. 3. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK. 4. Anggota KPPS keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir catatan hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon (formulir Model C2-KWK ukuran besar). 33 5. Anggota KPPS keenam bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. 6. Anggota KPPS ketujuh bertugas membantu anggota KPPS keenam atau melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain tugas pengamanan. Catatan: Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS
34 B PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA 1. MENGATUR TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK ukuran besar, tempat untuk duduk saksi dan PPL, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya c. Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya. 2. MENGHITUNG DATA PEMILIH DAN SURAT SUARA Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung : a. Jumlah pemilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS. b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS. c. Jumlah pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa). d. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan). e. Jumlah surat suara yang terpakai dan tidak terpakai, dan f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Kegiatan huruf B2 ini dicatat dalam formulir Model C1-KWK. 3. PENEMPATAN SAKSI, PPL, PEMANTAU DAN WARGA MASYARAKAT Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi, PPL, Pemantau dan warga masyarakat. Semua pihak yang hadir tersebut harus dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara yang dilakukan KPPS.
BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a g n u t i h g n e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 35
36 1 2 MENGHITUNG DATA PEMILIH DAN SURAT SUARA 4 3 6 5
C D PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA KPPS melaksanakan kegiatan penghitungan suara sebagai berikut : 1. Menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai. 2. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir. 3. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS. 4. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada yang hadir. 5. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan dan mengumumkan kepada yang hadir tentang sah dan tidak sahnya suara pada surat suara dengan suara yang jelas terdengar serta dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Catatan : Setelah surat suara dihitung, surat suara tersebut dikelompokkan menurut kategori surat suara sah masing-masing pasangan calon dan surat suara tidak sah. 6. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dengan menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar. 7. Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. l 37 7. Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. l 37 7. Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. l 37 MENELITI KEABSAHAN SUARA KPPS dalam menentukan sah dan tidak sahnya suara pada surat suara berpedoman pada Peraturan KPU No.72 Tahun 2009, yaitu : 1. Suara dinyatakan sah : a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. b) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. c) Surat suara tidak rusak. d) Surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain, dan e) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon, atau Buku Panduan KPPS PEMILUKADA l
38 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA 1 4 2 6 5 3
f) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau g) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau h) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. CONTOH SUARA SAH
Sah Sah Cakada Cawakada Cakada Cawakada Mencoblos salah satu foto pasangan calon Mencoblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan Sah Sah
a r a u S n a g n u t i h g n e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T Cakada Cawakada Cakada Cawakada Mencoblos pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon Keterangan : * No urut Pasangan Calon l 2. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan di atas (huruf a). CONTOH SUARA TIDAK SAH l X Tidak Sah X Tidak Sah
39 Cakada Cawakada Cakada Cawakada Cakada Cawakada Mencoblos lebih dari satu pasangan calon Mencoblos diluar kotak segi empat yang disediakan Keterangan : * No urut Pasangan Calon f ) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau Manual KPPS Pemilukada 23 g) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau h) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA
40 E F MENERIMA KEBERATAN SAKSI Apabila ada keberatan dari saksi : 1. Bila keberatan itu diterima maka ketua KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan 2. Bila terjadi beda pendapat antara saksi dan KPPS maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedapat mungkin selesai di tingkat TPS 3. Bila saksi tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan KPPS maka keberatan tersebut dicatat pada formulir Model C3-KWK 4. Keberatan yang diajukan oleh saksi tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS. MEMBUAT BERITA ACARA Menulis dan mengkoreksi formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya (semua formulir model C-KWK s/d C9-KWK). Tata cara penulisan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya : 1. Bentuk formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya dan lampirannya tersusun dalam satu set secara berurutan kecuali model C6-KWK sudah dibagikan terlebih dahulu.
G 2. Pengisian formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan beserta lampirannya ditulis oleh ketua KPPS atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh ketua KPPS. 3. Pengisian formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya yang bukan merupakan hasil penghitungan suara (bukan merupakan angka) dapat ditulis terlebih dahulu (saat ada kesempatan pada pemungutan suara) sambil menunggu penghitungan suara dimulai sehingga menghemat waktu. 4. Pada saat pemungutan suara berlangsung, formulir model C8-KWK diletakkan di meja anggota KPPS keempat. 5. Semua formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) dan rincian perolehan suara (formulir lampiran Model C1-KWK) setiap lembarnya ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS. 6. Berita Acara dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir. 7. Berita Acara dapat berupa fotokopi dengan tandatangan basah. MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN BERITA ACARA 1. Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK) beserta lampirannya dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir. 2. Berita Acara (formulir model C-KWK), serta lampirannya yaitu sertifikat hasil perhitungan suara (formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan suara (formulir lampiran Model C1-KWK) dibuat 5 (lima) rangkap dan sejumlah saksi yang hadir : a) 1 (satu) rangkap untuk PPK melalui PPS (yang akan dimasukkan dalam kotak 41 2. Berita Acara (formulir model C-KWK), serta lampirannya yaitu sertifikat hasil perhitungan suara (formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan suara (formulir lampiran Model C1-KWK) dibuat 5 (lima) rangkap dan sejumlah saksi yang hadir : a) 1 (satu) rangkap untuk PPK melalui PPS (yang akan dimasukkan dalam kotak 41 suara) b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPS. c) 1 (satu) rangkap untuk PPL dapat melalui PPS d) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman KPPS. e) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS f ) Masing-masing 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir. Dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis dengan tangan. Dalam hal salinan ditulis tangan, salinan tersebut disusun oleh ketua dan anggota KPPS yang bersangkutan. Kecuali Berita Acara di atas, Formulir pernyataan keberatan saksi (formulir Model C3-KWK) diberikan kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota, untuk Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS serta saksi yang hadir. Catatan : a. Bila terjadi kesalahan pada penulisan Berita Acara, maka angka yang salah dicoret dan diganti dengan angka yang benar, serta diparaf oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS. b. Angka yang salah tersebut tidak dibenarkan dihapus. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a g n u t i h g n e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l
42 H I MENANDAI SURAT SUARA YANG TIDAK SAH 1. Surat suara yang tidak sah diberi tulisan "TIDAK SAH" pada surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh ketua KPPS. 2. Pemberian tulisan pada surat suara yang tidak sah dilakukan pada saat pelaksanaan penghitungan suara atau selesainya penghitungan suara. MEMASUKKAN DOKUMEN DAN ALAT KELENGKAPAN TPS 1. Memasukkan semua dokumen dan alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ke dalam sampul dan ke kotak suara. 2. Semua sampul dokumen disegel dan dimasukkan dalam kantong plastik. Sampul kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berita acara dengan lampirannya (semua formulir Model C-KWK) serta salinan DPT yang telah diberi tanda kehadiran pemilih. 3. Kotak suara kemudian dikunci dan disegel. Pada lubang kotak surat suara dan lubang gembok ditempel segel. 4. Alat kelengkapan dan alat keperluan administrasi pemungutan suara yang lain dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan, kemudian disegel. 5. Anak kunci dimasukkan dalam sampul (sesuai kode), pada bagian luar sampul ditandatangani oleh Ketua KPPS. 6. Sampul kemudian ditutup, dilem dan disegel. Catatan : Jenis sampul yang digunakan dalam Pemilukada adalah: a. V.Sl : b. V.S2 : c. V.S3.1 : d. V.S3.2 : e. V.S4 : Berita Acara dan Sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimasukkan ke dalam plastik transparan lalu dimasukkan dalam sampul ini kemudian di segel. Surat suara yang sah dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel. Surat suara tidak sah dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel. Surat suara yang tidak digunakan, termasuk surat suara cadangan yang tidak digunakan dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel. f. Sampul untuk tempat anak kunci.
J K MENUTUP PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA Ketua KPPS menutup pelaksanaan penghitungan suara setelah keseluruhan proses telah dilaksanakan. MENGIRIMKAN KOTAK SUARA KE PPS Anggota KPPS harus mengirimkan kotak suara beserta isinya dan semua alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan dilampiri Surat Pengantar (formulir Model C9-KWK) yang diletakkan diluar kotak suara pada hari yang sama. Saksi, PPL dan masyarakat dapat mendampingi Anggota KPPS pada saat pengiriman kotak suara dan semua alat kelengkapan ke PPS. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA a r a u S n a g n u t i h g n e P n a a n a s k a e P m a a d S P P K s a g u T l l 43
44 L M N MENYERAHKAN BERITA ACARA KPPS wajib menyerahkan salinan Berita Acara (formulir Model C KWK), Catatan Hasil Penghitngan Suara (formulir Model C-1 KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi yang hadir dan PPL dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap. Penyerahan hal tersebut disertai tanda terima. Penyerahan dilakukan setelah penghitungan suara selesai. MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPPS wajib mengumumkan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK), dan Rincian Perolehan Suara Sah (Lampiran Model C1 - KWK) di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS yang mudah diakses oleh masyarakat. PENYELESAIAN TUGAS Dengan diselesaikannya hal-hal tersebut diatas maka selesai sudah tugas KPPS dalam menjalankan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3 1 BAB V Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang 2 4 5 45
46 A B PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan : 1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. 3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. 4. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah dan atau 5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG Penghitungan surat suara ulang di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan : 1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; 2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; 3. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas; 4. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau 5. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Catatan: Pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang harus berdasarkan pada Surat Keputusan PPK yang dibuat dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemungutan suara.
PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG 1 3 4 5 2 Buku Panduan KPPS PEMILUKADA g n a U a r a u S t a r u S n a g n u t i h g n e P n a d g n a U a r a u S n a t u g n u m e P l l 47
8 5 1 2 BAB VI Sanksi Hukum pada Pemungutan dan Penghitungan Suara PEMILUKADA 4 3 7 6 9 10 49
50 Sanksi hukum pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada yang ada dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, antara lain terdapat dalam : 1. Pasal 117 ayat (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Pasal 117 ayat (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 3. Pasal 117 ayat (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah). 4. Pasal 117 ayat (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 5. Pasal 117 ayat (8) yang berbunyi : "Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)". 6. Pasal 118 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 7. Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah)". 8. Pasal 118 ayat (3) yang berbunyi : "Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah)". 9. Pasal 118 ayat (4) yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)". 10. Pasal 119 Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.
BAB VII Penutup Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPPS dalam penyelenggaraan Pemilukada dan dapat dipergunakan kembali apabila terjadi Pemilukada putaran kedua. Apabila ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemilukada, KPPS dapat meminta informasi dan petunjuk kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. 51
BAB VIII Lampiran 53
54 Lampiran 01 Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, 1 KPPSLN sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."
KATA - KATA SUMPAH / JANJI ANGGOTA KPPS PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN TINTA PEMILUKADA Sebelum melaksanakan tugas, para Anggota KPPS dan Petugas Keamanan kami persilahkan maju di depan saya guna mengucapkan CARA PEMAKAIAN : sumpah/janji. 1. Tinta harus dikocok terlebih dahulu, sampai tidak ada endapan di dasar botol tinta. 1. Tinta harus dikocok terlebih dahulu, sampai tidak ada endapan di dasar botol tinta. 2. Penggunaan tinta Pemilu tidak boleh dituang ke tempat lain (harus Bagi yang beragama ISLAM menirukan kata-kata saya : tetap di dalam botol); Demi ALLAH Saya Bersumpah 3. Tinta Pemilu tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain; Bagi yang beragama KRISTEN/KATHOLIK menirukan kata-kata saya : Saya Berjanji Dengan Sungguh-sungguh 4. Jari tangan harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku; Bagi yang beragama BUDHA menirukan kata-kata saya : Demi Sang Hyang Adi Budha 5. Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering selama lebih kurang 1 menit. Tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci. Bagi yang beragama HINDU menirukan kata-kata saya : Om Attah Parama Wisesa, Kami Bersumpah SARAN PENYIMPANAN : Semuanya agar menirukan kata-kata saya : 1. Disimpan di tempat teduh atau jauhkan dari tempat kontak langsung Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......... (sebut nama provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun ......... sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala mentato bagian anggota tubuh yang lain; Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......... (sebut nama provinsi atau tegaknya demokrasi dan keadilan, serta Kabupaten/Kota) Tahun ......... mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan. dengan sinar matahari; PERHATIAN : 1. Sisa tinta setelah dipergunakan jangan dibuang sembarangan, sebaiknya disimpan kembali oleh KPPS; 2. Sisa tinta atau sisa jangan dipergunakan untuk memberi tanda/ 3. Jika terkena mata atau tertelan segera hubungi dokter/puskesmas terdekat; 4. Sisa tinta jangan dimasukkan ke dalam kotak suara. Bagi yang beragama KRISTEN/KATHOLIK menirukan kata-kata saya : Kiranya Tuhan Menolong Saya Bagi yang beragama BUDHA menirukan kata-kata saya : Sadhu Sadhu Sadhu Bagi yang beragama HINDU menirukan kata-kata saya : Om Santi Santi Santi Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 55
56 KATA - KATA SUMPAH / JANJI ANGGOTA KPPS PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ( ALAT BANTU) UNTUK PEMILIH TUNANETRA Sebelum melaksanakan tugas, para Anggota KPPS dan Petugas PADA PEMILUKADA Keamanan kami persilahkan maju di depan saya guna mengucapkan sumpah/janji. Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak Sumpah/janji akan saya pandu. suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia. Template ini hanya dipakai sebagai alat-bantu pencoblosan pada surat suara. Bagi yang beragama ISLAM menirukan kata-kata saya : Demi ALLAH Saya Bersumpah Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template : Bagi yang beragama KRISTEN/KATHOLIK menirukan kata-kata saya : Saya Berjanji Dengan Sungguh-sungguh 1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara. Bagi yang beragama BUDHA menirukan kata-kata saya : Demi Sang Hyang Adi Budha pelipatan surat suara. 2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dan Bagi yang beragama HINDU menirukan kata-kata saya : Om Attah Parama Wisesa, Kami Bersumpah 3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template dan menyerahkannya kepada tunanetra. Semuanya agar menirukan kata-kata saya : 4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan. 5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. suara. Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......... (sebut nama provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun ......... 6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada meja ketua KPPS. tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......... (sebut nama provinsi atau tegaknya demokrasi dan keadilan, serta Kabupaten/Kota) Tahun ......... mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Bagi yang beragama KRISTEN/KATHOLIK menirukan kata-kata saya : Kiranya Tuhan Menolong Saya Bagi yang beragama BUDHA menirukan kata-kata saya : Sadhu Sadhu Sadhu tinta dan mengantarkannya ke luar TPS. Bagi yang beragama HINDU menirukan kata-kata saya : Om Santi Santi Santi
A. B. Lampiran 02 PETUNJUK PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN TPS DARI TPS KE PPK LEWAT PPS DALAM PEMILUKADA Dokumen Yang Dimasukkan Ke Dalam Kotak Suara Kotak Suara berisi : 1. 2. 3. 4. 5. Surat Suara Surat Suara Surat Suara Surat Suara yang tersegel. Semua Berita Acara Model C- KWK beserta lampirannya yang untuk PPK, Yaitu : sah yang dimasukkan dalam sampul V.S 2 (2 lembar) yang tersegel. tidak terpakai yang dimasukkan dalam sampul V.S 4 (1 lembar) yang tersegel. tidak sah yang dimasukkan dalam sampul V.S 3.1 (1 lembar) yang tersegel. rusak atau keliru dicoblos yang dimasukkan dalam sampul V.S 3.2 (1 lembar) a. b. c. d. Model C-KWK (Berita Acara) Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) Lampiran Model C1-KWK (Rincian Perolehan Suara Sah) Model C3-KWK (Keberatan Saksi) Yang dimasukkan dalam plastik transparan dan sampul V.S 1 (1 lembar) yang tersegel 6. Dokumen Pendukung lainnya seperti tersebut dibawah ini dimasukan plastik transparan a. b. c. d. e. f. g. h. Model C2-KWK Plano Model C6-KWK (Undangan) Model C7-KWK (Surat Pernyataan Pendamping Pemilih) Salinan DPT yang ada di TPS / KPPS Alat Bantu Tuna Netra Sisa Segel Pemilu Poster DCT Pasangan Calon . Tanda Pengenal Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Petugas Keamanan Dokumen Dikirimkan Yang Berada Di Luar Kotak Suara 1. 2. 3. Model C 9-KWK (Surat pengantar penyampaian berita acara sebanyak 2 lembar, untuk KPPS dan PPS) Tanda Terima Penyerahan Berita Acara kepada saksi dan PPL Berita Acara dan Lampirannya : a. b. c. Model C-KWK (Berita Acara) Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) Lampiran Model C1-KWK (Rincian Perolehan Suara Sah) Yang diperuntukan : KPU Kab/Kota.	PPL.	Saksi yang hadir	Pengumuman di KPPS	Pengumuman di PPS (Khusus untuk KPU Kab/Kota, Pengumuman di KPPS, Pengumuman PPS dan Saksi, lampirannya ditambah form model C3-KWK yaitu form Pernyataan Keberatan Saksi ). 4. 5. Gembok dan anak kuncinya. Bilik Suara dan pengaitnya. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 57
58 Lampiran 03 JENIS, CONTOH DAN PENGISIAN FORMULIR A. JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN OLEH KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS. 1. Model C-KWK Yaitu Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C-KWK dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman. 2. Model C1-KWK Yaitu sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C1-KWK dibuat 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/ Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C1-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C1-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman. 3. Lampiran Model C1-KWK Yaitu rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Lampiran Model C1-KWK dibuat 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Lampiran Model C1-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Lampiran Model C1-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman. 4. Model C2-KWK (berukuran besar / plano) Yaitu catatan hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Sebanyak 1 (satu) lembar untuk KPPS. 5. Model C3-KWK Yaitu pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C3-KWK dibuat 4 (empat) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C3-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C2-KWK terdiri dari 2 (dua) halaman.
6. Model C4-KWK Yaitu catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikais jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPK. 7. Model C5-KWK Yaitu penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPK. 8. Model C6-KWK Yaitu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Sebanyak 1 (satu) halaman (1/2 folio untuk surat pemberitahuan dan ½ folio untuk tanda terima) dengan jumlah rangkap sesuai jumlah pemilih dalam salinan DPT untuk diberikan kepada pemilih dalam TPS tersebut. 9. Model C7-KWK Yaitu surat pernyataan pendamping pemilih. Sebanyak 10 (sepuluh) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS. 10. Model C8-KWK Yaitu daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS. 11. Model C9-KWK Yaitu surat pengantar. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPS. 12. Tanda Terima Penyerahan Berita Acara kepada saksi dan PPL. Untuk memudahkan membagikan formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya (formulir Model C-KWK s/d Model C9-KWK, setiap formulir dapat diberi tanda tulisan peruntukan di sebelah kanan atas seperti untuk saksi, untuk PPK, untuk PPL dan sebagainya) oleh PPS dan dibantu KPPS. Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 59
60 B. CONTOH-CONTOH FORMULIR DAN PENGISIAN FORMULIR BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BESERTA LAMPIRANNYA
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 61
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 63
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 65
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 67
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 69
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 71
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 73
74 Jenis Formulir yang digunakan KPPS pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam PEMILUKADA NO. NAMA FORMULIR BERUPA/JUDUL KETERANGAN 1 2 3 4 1 MODEL C-KWK Berita acara pemungutan Suara dan PenghitunganSuara 2 MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Pengitungan Suara 3 LAMPIRAN MODEL C1-KWK Rincian Perolehan Suara Sah 4 MODEL C2-KWK ukuran besar Catatan Hasil Penghitungan Suara tiap pasangan calon 5 MODEL C3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi 6. MODEL C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara 7. MODEL C5-KWK Penggunaan Surat Suara Cadangan 8. MODEL C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara 9. MODEL C7-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih 10. MODEL C8-KWK Daftar Nama Pemilih yang memberikan Suara dari TPS lain 11. MODEL C9-KWK Surat Pengantar 12. Tanda Terima Penyerahan Berita Acara kepada Saksi dan kepada PPL Untuk mencatat Penyerahan Berita Acara kepada PPL dan Saksi 13. Tanda Terima Penyerahan DPT kepada Saksi dan kepada PPL Untuk mencatat Penyerahan Salinan DPT kepada PPL dan Saksi dapat dibuat sendiri oleh KPPS/PPS 14. Tanda Terima Penyerahan Surat Mandat Saksi dari saksi kepada KPPS Untuk mencatat Penyerahan Surat Mandat Saksi dari Saksi kepada KPPS dapat dibuat sendiri oleh KPPS 15. Daftar Hadir Petugas TPS Untuk Ketua dan anggota KPPS dan Saksi dapat dibuat sendiri oleh KPPS 16. Daftar Kehadiran Pemilih Untuk mencatat Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilih dapat dibuat sendiri oleh KPPS
Daftar Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih selambat-lambatnya 5 hari sebelum Hari Pemilukada Membagikan kartu pemilih dan surat undangan pemilih disertai tanda terimanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum Hari Pemilukada Menerima surat mandat saksi 1 hari sebelum Hari Pemilukada atau selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara dan memberikan tanda terima Menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum Hari Pemilukada Membuat dan menyiapkan TPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum Hari Pemilukada Memastikan denah TPS sesuai dengan ketentuan Melakukan simulasi atau gladibersih pemungutan dan penghitungan suara (Berikan tanda contreng dalam kotak) PADA HARI PEMILUKADA SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat Ketua, Anggota KPPS, memakai tanda pengenal Memeriksa TPS dan perlengkapannya Memasang Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah ditentukan Menyerahkan salinan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL Menempatkan kotak suara beserta kelengkapan administrasi lainnya di depan meja Ketua KPPS Memanggil pemilih untuk hadir di TPS (Berikan tanda contreng dalam kotak) Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 75
76 Daftar Kegiatan KPPS PADA HARI PEMILUKADA SELAMA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Membuka pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat Mengucapkan sumpah/janji Anggota KPPS Membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya Mengidentifikasi, menghitung dan mencatat (C4-KWK) jumlah setiap dokumen dan kelengkapan lainnya Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi kotak yang kosong dan menguncinya kembali Memperlihakan kepada pemilih dan saksi sampul surat suara yang masih tersegel Membuka sampul dan menghitung surat suara dan dicatat (C-KWK) Mengumumkan jumlah pemilih sesuai DPT dan jumlah surat suara yang diterima dari PPS Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara Mencocokan nomor dan nama pemilih yang datang ke TPS dalam kartu pemilih dengan salinan DPT di TPS Melihat tanda tinta di jari tangan pemilih ketika mendaftar hadir di TPS Mendahulukan pemilih yang hadir lebih awal, orang tua/jompo, orang sakit, cacat dan ibu hamil Ketua KPPS menandatangani surat suara di depan pemilih yang dipanggil Memberikan tanda tinta kepada setiap pemilih yang telah memberikan suaranya pada salah satu jari tanggannya Memberikan bantuan kepada pemilih tuna netra, tuna daksa dan pemilih yang memiliki halangan fisik lainnya atas permintaan pemilih, merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan (C7-KWK) Mengumumkan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 13.00 Memberikan kesempatan kepada anggota KPPS, saksi, dan pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada untuk menggunakan hak pilihnya Menandai dan mengamankan surat suara yang tidak terpakai (sisa) atau rusak dan dimasukkan kedalam sampul sesuai dengan kodenya masing-masing Catatan: Beri tanda contreng pada kegiatan yang sudah dilaksanakan
Daftar Kegiatan KPPS PADA HARI PEMILUKADA SELAMA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA Mengatur tempat penghitungan suara Menghitung data pemilih dan surat suara Mengundang saksi, PPL, pemantau dan warga masyarakat untuk dapat mengikuti pelaksanaan penghitungan suara Menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada yang hadir. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan dan mengumumkan kepada yang hadir tentang sah dan tidak sahnya suara pada surat suara dengan suara yang jelas terdengar serta dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dengan menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar. Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerima keberatan saksi dan mencatatnya apabila bila ada ketidakpuasaan dalam formulir Model C3-KWK Membuat, menandatangani, dan menyampaikan berita acara beserta lampirannya dan sertifikat hasil penghitungan suara Menandai surat suara yang tidak sah Memasukkan dokumen dan alat kepengkapan TPS kedalam sampul dan ke kotak suara sesuai ketentuan yang ditetapkan Menutup pelaksanaan penghitungan suara Mengirimkan kotak suara ke PPS Menyerahkan salinan berita acara beserta lampirannya dan salinan sertifikat penghitungan suara kepada saksi yang hadir dan PPL Menyerahkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS untuk bahan pengumuman Mengumumklan hasil penghitungan suara di tempat umum Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 77
78 LEMBAR EVALUASI PANDUAN PEMILUKADA Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia! Bagaimana pendapat Anda terhadap buku panduan ini: 1. Apakah penulisan panduan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok penggunanya? 2. Ilustrasi apa yang perlu diubah atau ditambahkan agar mempermudah para pengguna memahami pesan yang disampaikan dalam panduan ini? 3. Apakah penyusunan topik bahasan sudah sesuai dengan urutan-urutan tahapan yang benar sehingga alurnya mudah diikuti? 4. Apakah muatan panduan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terbaru? 5. Apakah aspek kearifan lokal sudah terwakili pada panduan ini? 6. Bagaimana menurut Anda agar kualitas buku panduan ini dapat lebih ditingkatkan? Tolong berikan saran perbaikan dan perubahan berikut contoh dan rinciannya. Kirimkan saran dan masukan Anda ke: Melalui	POS	ke: Setjen Komisi Pemilihan Umum Up. Biro SDM KPU Jl. Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10301 atau Australian Electoral Commission (AEC) Apartemen Menara Budi Unit 308 Jl. Haji Cokong, Karet Kuningan, 12940 Jakarta Melalui	EMAIL	ke: Endang Sulastri <endang_trie@kpu.go.id>, atau Chris Morris <chris.morris@aec.gov.au> Dalam rangka menggalang peningkatan kualitas panduan ini, setiap bulan pada tanggal 7 hingga Desember 2010, akan dipilih satu orang pemenang pemberi saran dan masukan yang terbaik, dan satu pemenang lain berdasarkan pilihan acak. Hadiah istimewa disiapkan untuk para pemenang setiap bulannya. Pastikan Anda menuliskan Nama , Alamat/E-mail, dan nomer telepon Anda dengan lengkap dalam saran dan masukan yang Anda sampaikan kepada kami. Kami tunggu saran dan masukan Anda! Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia! Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Australian Electoral Commission
Buku Panduan KPPS PEMILUKADA n a r i p m a L 79
KOMISI PEMILIHAN UMUM Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 Website :