Menimbang Mengingat BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; b. bahwa untuk mewujudkan peran yang penting dan strategis tersebut, perlu upaya sadar bersama, masyarakat dan pemerintah daerah untuk memajukan dan mendayagunakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya daerah sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; c. bahwa untuk memberikan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Batang secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan Daerah; pedoman d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan (Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka. 6. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah sebagai acuan penyelenggaraan, kriteria minimal yang digunakan pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. 8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar 2
negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. 9. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. 10. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain. 11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. 12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. 13. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan. 14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan. 15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. 16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan. 18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. 19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan. 20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pasal 2 Perpustakaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas: a. pembelajaran sepanjang hayat; b. demokrasi; c. keadilan; d. keprofesionalan; e. keterbukaan; f. keterukuran; dan g. kemitraan. Pasal 3 Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pembelajaran, pelestarian, rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat. informasi dan Pasal 4 Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk: a. memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat; b. menjamin keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; c. meningkatkan kegemaran membaca; dan 3
d. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan Masyarakat. Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan Perpustakaan dalam peraturan Daerah ini, meliputi: a. hak, kewajiban, dan kewenangan; b. pembentukan dan penyelenggaraan; c. pengelolaan; d. kelembagaan; e. kerja sama; f. peran serta Masyarakat; g. penghargaan; dan h. pendanaan. BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 6 (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk: a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan; b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan. (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. (3) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling dan/atau secara khusus. (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan. Pasal 7 Masyarakat berkewajiban untuk: a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya; d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan. Bagian Kedua Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 8 Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; 4
b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah; c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat; d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan; e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; g. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan di Daerah; h. menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat; i. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat; lingkungan j. membina dan mengembangkan Perpustakaan di instansi/lembaga dan Masyarakat di Daerah; dan k. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan; Paragraf 2 Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah berwenang: a. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; e. membina kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan. f. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan muda; dan g. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan Pasal 10 (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat. (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah oleh desa/kelurahan, sekolah/madrasah, Masyarakat dan/atau perorangan. (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, sedikit memenuhi syarat: a. memiliki Koleksi Perpustakaan; b. memiliki Tenaga Perpustakaan; c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan d. memiliki sumber pendanaan. 5
(4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Paragraf 1 Kepemilikan dan Jenis Penyelenggaraan Pasal 11 (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas: a. Perpustakaan Daerah; b. Perpustakaan kecamatan; c. Perpustakaan desa/kelurahan; d. Perpustakaan Masyarakat; e. Perpustakaan keluarga; atau f. Perpustakaan pribadi. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan SNP. Pasal 12 Jenis Perpustakaan terdiri atas: a. Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Khusus. c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pasal 13 (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat. (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat. (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap. (1) harus melaksanakan Pasal 14 (1) Kecamatan, desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyelenggarakan Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk mendukung budaya gemar membaca dan peningkatan indeks pembangunan literasi Masyarakat. (2) Peningkatan literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. indeks pembangunan (3) Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 6
urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. (4) Untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan desa, taman bacaan atau pojok baca, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desa wajib mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. (5) Kecamatan, dan desa/kelurahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya. (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya. layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya. (3) Perpustakaan Khusus memberikan (4) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan SNP. (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembinaan teknis, pengelolaan dan atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus. Pasal 16 (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diselenggarakan berdasarkan SNP dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan. Pasal 17 (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat. (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan. 7
Paragraf Kedua Tenaga Perpustakaan Pasal 18 (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan. (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan SNP. (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang bersatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Tenaga Perpustakaan berhak atas: a. penghasilan; b. jaminan kesejahteraan sosial dan kesehatan profesi; c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pemenuhan hak Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Penyelenggara Perpustakaan. Pasal 20 Tenaga Perpustakaan berkewajiban: a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka; b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; lembaga dan d. meningkatkan minat baca Masyarakat; dan e. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Pasal 21 (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan. (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dengan Perpustakaan nasional, Perpustakaan provinsi dan/atau Perpustakaan kabupaten/kota lain, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, diatur dalam Peraturan Bupati. 8
Paragraf Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 23 (1) Setiap Penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Perpustakaan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. gedung; c. ruang; d. perabot; dan e. peralatan. (4) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memiliki aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas. (5) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus. (6) Standar sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Keempat Koleksi Perpustakaan Pasal 24 (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dengan dikembangkan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. sesuai dengan kepentingan Pemustaka (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar Perpustakaan. (3) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan sekolah/madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi menambah koleksi per tahun. (4) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah. (5) Dalam penambahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder. (6) Koleksi Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah, sekolah/madrasah. Pasal 25 (1) Setiap Perpustakaan melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan secara berkala meliputi penyimpanan dan konservasi. (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Koleksi Perpustakaan yang memuat budaya daerah. Paragraf Kelima Promosi Perpustakaan Pasal 26 (1) Penyelenggara Perpustakaan dan/atau Masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan. (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta 9
meningkatkan budaya kegemaran membaca Masyarakat. (3) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai. (4) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca. (5) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, dan media lainnya. Paragraf Keenam Pembudayaan Gemar Membaca Pasal 27 (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan Masyarakat. (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melaui buku murah dan berkualitas. (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana (1), dilakukan dengan mengembangkan dan dimaksud pada ayat memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran. (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu. Pasal 28 (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Gemar Membaca. (2) Gerakan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan satuan pendidikan, dan seluruh Masyarakat. (3) Keterlibatan satuan pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik melalui pemanfaatan Perpustakaan. (4) Perpustakaan Daerah mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam. (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan Pemangku Kepentingan Perpustakaan. Paragraf Ketujuh Layanan Perpustakaan Pasal 29 (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka. (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan SNP. (3) Setiap Perpustakaan menyelenggarakan pengembangan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan sumberdaya Perpustakaan untuk memenuhi melalui pemanfaatan kebutuhan Pemustaka. (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika. 10
Paragraf Kedelapan Pembinaan Perpustakaan Pasal 30 (1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina terhadap semua Perpustakaan di Daerah. (2) Pembinaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan; dan b. pembinaan teknis ke semua jenis Perpustakaan. (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah harus melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan. BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Standar Pengelolaan Perpustakaan Pasal 31 (1) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan SNP. (2) Standar pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian Kedua Perencanaan Perpustakaan Pasal 32 (1) Perencanaan dalam standar pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan. (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi. Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah. (2) Rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan dengan Pemustaka kebutuhan sesuai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. dengan dan Masyarakat (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui: 11 jenis (3)
a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan; b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan c. kerjasama dan kemitraan. (5) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara berkesinambungan. (6) Untuk melakukan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dibentuk Tim Sinergi Perpustakaan. (7) Pembentukan Tim Sinergi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 34 (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) (2) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan. Indikator kinerja Perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja Perpustakaan atau indikator kinerja Perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. Bagian Keempat Pengawasan Pasal 35 (1) Pengawasan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, meliputi: a. supervisi; b. evaluasi; dan c. pelaporan. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Pemangku Kepentingan Perpustakaan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh Penyelenggara Perpustakaan dan/atau Masyarakat. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kepala/pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada Penyelenggara Perpustakaan. Pasal 36 terhadap penyelenggaraan semua Pengawasan dan pengendalian jenis Perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan Pasal 37 (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan. (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan. 12
(3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. Bagian Kedua Organisasi Pemustaka Pasal 38 (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk organisasi Pemustaka. (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca. Bagian Ketiga Forum Pengelola Perpustakaan Daerah Pasal 39 Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah. Bagian Keempat Pegiat Literasi Pasal 40 (1) Untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca dibentuk pegiat literasi. (2) Pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bunda literasi; b. duta baca; c. duta baca pelajar; d. Pustakawan cilik; dan e. saka pustaka. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI KERJA SAMA Pasal 41 (1) Dalam rangka meningkatkan layanan kepada Pemustaka, Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak meliputi: a. perorangan atau lembaga; b. badan usaha negara/swasta; dan/atau c. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan. (3) Kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan; b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan; c. peningkatan layanan Perpustakaan; d. promosi dan pembudayaan gemar membaca; e. peningkatan kompetensi Sumber Daya Perpustakaan, dan pendidikan dan pelatihan; 13
f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 42 (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan. (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan. (3) Masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara: a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan; b. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya; c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan. (1) dapat membentuk (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat kampung literasi. BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perpustakaan dan/atau Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PENDANAAN Pasal 44 (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan. (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pasal 45 (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. (2) Pendanaan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
Pasal 46 Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 2 Mei 2024 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI Diundangkan di Batang pada tanggal 2 Mei 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd ARI YUDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-63/2024) Salinan sesuai dengan aslinya,KEPALA BAGIAN HUKUM,SITI GHONIYAH, S.HPembina Tingkat INIP. 19690207 199303 2 008 15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERPUSTAKAAN I. UMUM Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat Perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi Bahan Perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi Bahan Perpustakaan merupakan sumber utama materi pembelajaran bagi Masyarakat. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana Perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka. Perpustakaan di Daerah diselenggarakan dalam upaya pemberian jasa layanan kepada Masyarakat dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan Perpustakaan dan luasnya elemen Masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan dan mengelola Perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang perlu untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Batang memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas pembelajaran sepanjang hayat" adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang 16
sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang Perpustakaan. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keprofesionalan" adalah penyelenggaraan yang oleh Perpustakaan dilaksanakan profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan. sumberdaya manusia Huruf e Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keterukuran" adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya Perpustakaan. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Perpustakaan kecamatan" adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan tidak kepada masyarakat umum membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. yang Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. 17
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "taman bacaan" adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan mambaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" terhadap usaha yang dilaksanakan oleh adalah pengukuran pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Yang dimasud dengan "Tenaga Teknis Perpustakaan" adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. 18
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "prasarana Perpustakaan" adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya Perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang Perpustakaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "aspek teknologi" adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi. Yang dimaksud dengan faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi Perpustakaan. "aspek konstruksi" adalah Yang dimaksud dengan faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja. "aspek ergonomis" adalah Yang dimaksud dengan faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam dengan bangunan. "aspek lingkungan" adalah Yang dimaksud dengan kesesuaian kebutuhan. - Yang dimaksud dengan "aspek kecukupan" adalah "aspek efisiensi" adalah penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan. - Yang dimaksud dengan "aspek efektivitas" adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dilayankan dan dikembangkan" adalah pengembangan layanan Perpustakaan sebagai upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "literatur sekunder" adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "bibliografi Daerah" adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah. 19 faktor faktor
Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perawatan Koleksi Perpustakaan" adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melestarikan kandungan informasi Bahan Perpustakaan dan fisik bahan perpustakaan itu sendiri dari dari kerusakan. Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah kegiatan pemeliharaan Bahan Perpustakaan meliputi perawatan, pengawetan, dan perbaikan Bahan Perpustakaan melalui teknik tertentu dengan tujuan untuk melestarikan fisik Bahan Perpustakaan. Yang dimaksud dengan "pelestarian Koleksi Perpustakaan" adalah kegiatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan pengawetan Koleksi perpustakaan dengan tujuan agar bahan pustaka senantiasa pada kondisi yang baik dan siap dimanfaatkan oleh Pemustaka. Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah kegiatan pemeliharaan Bahan Perpustakaan meliputi perawatan, pengawetan, dan perbaikan Bahan Perpustakaan melalui teknik tertentu dengan tujuan untuk melestarikan fisik Bahan Perpustakaan. Yang dimaksud dengan "pelestarian Koleksi Perpustakaan" adalah kegiatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan pengawetan Koleksi perpustakaan dengan tujuan agar bahan pustaka senantiasa pada kondisi yang baik dan siap dimanfaatkan oleh Pemustaka. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "promosi Perpustakaan" adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan Perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba- lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Perpustakaan, sehingga Perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. 20
Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) individu atau Yang dimaksud dengan "pegiat kelompok yang secara sukarela menjadi motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sebagai upaya mempromosikan gemar membaca. literasi" adalah Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "bunda literasi" adalah peran istri dari penjabat Bupati, camat, dan kades/lurah dalam membudayakan kegemaran membaca, meliputi bunda literasi kabupaten adalah isteri bupati dan/atau wakil Bupati, bunda literasi kecamatan adalah istri para camat dan/atau sekretaris camat, dan bunda literasi desa/kelurahan adalah merupakan istri para kades/lurah. Huruf b Yang dimaksud dengan "duta baca" adalah sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan budaya gemar membaca pada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, elektronik maupun media sosial. Huruf c Yang dimaksud dengan "duta baca pelajar" adalah siswa-siswi yang terbentuk dari suatu pemilihan/seleksi yang bertujuan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan budaya gemar membaca di lingkungan sekolah/madrasah. Huruf d Yang dimaksud dengan "Pustakawan cilik" adalah partner Pustakawan atau pengelola Perpustakaan sekolah. Huruf e Yang dimaksud dengan "saka pustaka" adalah satuan karya yang menjadi wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 21
Ayat (4) Yang dimaksud dengan "kampung literasi" merupakan Kawasan kampung/desa yang digunakan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat yang memiliki 6 komponen literasi yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan pembelajar sepanjang hayat. Penyelenggaraaan kampung literasi dapat dilakukan oleh TBM/satuan Pendidikan nonformal, Lembaga/organisasi maupun perkumpulan yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki jiwa mengabdi dan membangun masyarakat di sekitarnya. Dalam kerangka transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kampung literasi memiliki tujuan agar terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, khusus mengembangkan kadar layanan serta meningkatkan kegunaan layanan dari masyarakat sesuai keperluan untuk masyarakat dalam membangun komitmen perubahan yang lebih baik. serta membentuk masyarakat Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bantuan pembinaan" adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan sebagai penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pembudayaan gemar membaca. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 22