INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA MENTERI DALAM NEGERI, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Kepada : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota, Untuk : KESATU : Khusus Kepada: a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya; 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
2- 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tamiang, b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan Bharat, Kabupaten (tiga) yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi, c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; 3) Level 3 Solok, Kabupaten 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi; dan 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Padang, d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung
3- Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Jambi, f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Musi Rawas; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Prabumulih, g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara, h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro; dan Lampung Tulang Bawang, Lampung 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Bandar Lampung, i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka Selatan; 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bangka, j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;
4- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima; l. Gubernur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka; dan Nusa Tenggara Timur 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Kupang, m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang; dan Sekadau, 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Pontianak, n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya, o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan;
5- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda; 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang; dan 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; dan 2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Utara, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, dan Kota Bitung; dan Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu, s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi; dan (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu, t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu 2) Level 3 Poso,
6- Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bantaeng, Soppeng, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur, Sinjai, u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Baubau, v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Gorontalo, w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa, x. Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon, y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sula; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,
KEDUA 7- z. Gubernur Papua dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kabupaten Sarmi, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura; dan Kabupaten Keerom, (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Boven Digoel, aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Walikota untuk 3) Level 3 wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen); berpedoman pada b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan level 1
KETIGA 8- c. untuk Kabupaten/Kota dengan level 2 (dua) pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 dan tetap berada pada level 2 (dua) atau level 1 (satu) berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 12 September 2021 akan diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk mencapai target vaksinasi pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka Kabupaten/Kota akan naik ke level 3 (tiga). : PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; c. pelaksanaan kegiatan pada sektor: 1) esensial seperti: a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang fisik dengan berorientasi pada pelayanan pelanggan (customer)); b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; d) perhotelan non penanganan karantina; dan e) industri industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas dengan Kegiatan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, orientasi eskpor dan Industri (IOMKI)
9- dapat beroperasi dengan ketentuan: a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) lokasi yang berkaitan dengan staf untuk pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; lima persen) untuk b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan c) untuk huruf e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari, 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti oleh yang ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, teknis dikeluarkan 3) kritikal seperti: a) kesehatan; b) keamanan dan ketertiban masyarakat; c) penanganan bencana; d) energi; e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g) pupuk dan petrokimia; h) semen dan bahan bangunan; i) obyek vital nasional; j) proyek strategis nasional; k) konstruksi termasuk (infrastruktur publik infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan: a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi tanpa ada 100% pengecualian; dan (seratus persen) staf b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung diberlakukan operasional, maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO, 4) untuk pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); supermarket, hypermarket, sehari-hari
10- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, d. pasar toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan tangan, ketat, memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah, tradisional, pedagang kaki lima, e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur lokasi proyek) dengan publik beroperasi menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang dapat difungsikan ibadah) mengadakan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; (tempat konstruksi dan 100% (seratus persen) tempat sebagai kegiatan
11- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; j. kegiatan sosial (lokasi seni, budaya, sarana kemasyarakatan olahraga dapat kegiatan dan menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; seni, budaya, olahraga dan sosial yang k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang (empat) ditetapkan sebagai PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
KEEMPAT 12- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi lainnya dikecualikan dari ketentuan barang memiliki kartu vaksin, o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker, PPKM p. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan setiap dengan mengaktifkan Posko-Posko di tingkatan zonasi dengan melihat pengendalian wilayah. di tingkat kriteria : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor TAHUN Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk: 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, jarak 384 2021, b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar industri logistik, perhotelan, konstruksi, modal, strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai teknologi
13- objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat: d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; e. pasar toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan tangan, ketat, memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah, tradisional, pedagang kaki lima, f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
14- 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk; 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop; 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur lokasi proyek) dengan publik beroperasi menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan dapat ibadah) peribadatan/keagamaan mengadakan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; (tempat konstruksi dan 100% (seratus persen) tempat sebagai kegiatan k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
KELIMA 15- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan sebagai PPKM Level 3 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi lainnya dikecualikan dari ketentuan barang memiliki kartu vaksin; r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan s. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan setiap dengan mengaktifkan Posko-Posko di tingkatan zonasi dengan melihat pengendalian wilayah. PPKM di tingkat kriteria : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Tempat Perguruan Tinggi, Pendidikan/Pelatihan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan Akademi, 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan satuan pembelajaran pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran di
16- tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor Panduan 2021 440-717 Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk: a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan Tahun tentang pendidikan b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja Kementerian/ Pemerintah/ Perkantoran (Perkantoran Lembaga/Pemerintah BUMN/BUMD/Swasta): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen); Daerah, 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan: a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; b) pengaturan waktu kerja secara bergantian; c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
17- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; teknologi d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum : 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat; d) untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan penerapan f. pelaksanaan pada perbelanjaan/mall/pusat perdagangan: 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau: kegiatan pusat a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
18- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, t. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk; 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk; 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop; 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya): 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
19- 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama, i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas (lima puluh persen) dengan maksimal 50% menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
KEENAM 20- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat, m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), line), dan kendaraan ojek sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan n. pelaksanaan (pangkalan dan on jam kapasitas, PPKM RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut: a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% di tingkat : Pelaksanaan kegiatan (enam puluh persen); b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; d. pelaksanaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter tidak diperbolehkan; kompetisi tidak juga
KETUJUH KEDELAPAN KESEIMBILAN KESEPULUH KESEBELAS 21- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan f. Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan setiap minggunya dan pelaksanaannya wajib mengikuti yang protokol ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. aturan kesehatan : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi; b. pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang; c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas (PLBN) Aruk, Entikong, Nunukan, dan Negara Motaain; dan d. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk dapat menimbulkan yang aktivitas/ kerumunan. kegiatan : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama; interaksi b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
22- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam); (dua) e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; f. pertimbangan berikut: 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah; 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan jarak dapat diterapkan sebagai berinteraksi dengan orang 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di dan terkait pencegahan umum tempat penanganan COVID-19, g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi, h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High filter dapat Efficiency Particulate Air digunakan di dalam ruangan, (HEPA) i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan: 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat rate mingguan, dengan ketentuan positivity sebagai berikut:
23- Positivity mingguan <5% >5%-<15% >15%-<25% >25% rate Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) 1 5 10 15 Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah tingkat testing harus dicapai di kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Provinsi Aceh Sumatera Utara Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Target Jumlah Orang Dites/ Hari 351 157 632 307 455 615 971 900 138 90 1022 330 68 205 362 430 215 350 395 75 450 129 59 57 219
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 24- Sumatera Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Simalungun Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Dairi Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Medan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan 203 103 753 310 1656 625 530 369 204 264 65 47 74 28 91 881 304 205 426 255 200 12 13 406 121 26 185 164 3310 105 53 338 271 177 250 60 358 280 206 138 380 128
25- 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Riau 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Jambi 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Sumatera Selatan 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 334 703 106 46 79 195 202 65 631 317 811 1031 369 517 1039 71 230 135 829 221 34 56 437 39 325 481 153 544 255 430 63 54 122 94 59 296 95 125 492 53 63 366 28
26- 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. Bengkulu 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Lampung 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. Kepulauan Bangka Belitung 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. Kepulauan Riau Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko Muko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga 422 245 20 34 28 25 39 44 18 28 135 17 101 82 54 147 930 89 659 330 87 758 328 324 58 144 40 22 778 123 241 136 450 420 305 277 304 24 170 58 65
27- 152. 153. 154. 155. 156. Nusa Tenggara Barat 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. Nusa Tenggara Timur 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. Kalimantan Barat 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang Kabupaten Sambas Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi 31 220 156 104 141 889 340 189 73 23 33 369 73 285 67 185 162 30 186 46 39 24 249 189 95 21 27 205 21 53 256 208 73 282 327 388 382 342 376 608 193 375 55 290 456
28- 197. 198. 199. 200. 201. Kalimantan Tengah 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. Kalimantan Selatan 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. Kalimantan Timur 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. Kalimantan Utara Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Mahakam Ulu Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau 82 420 471 328 45 328 260 199 94 125 150 47 59 168 92 85 180 208 498 248 425 451 138 169 388 170 368 282 190 510 195 406 559 332 215 277 114 19 459 123 261 288 126
29- 240. 241. 242. 243. Sulawesi Utara 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. Sulawesi Tengah 267. 268. 269. 270. 271. Sulawesi Selatan 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una- Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng 295 42 188 36 245 94 13 151 146 76 58 10 157 48 62 32 156 94 551 568 438 171 240 89 255 1081 223 346 11 285 286 19 60 135 52 43 111 175 541 51 243 125 492
30- 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. Sulawesi Tenggara 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. Gorontalo 315. 316. 317. 318. Sulawesi Barat 319. 320. 321. 322. 323. 324. Maluku 325. Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara 290 216 272 30 264 513 227 217 169 1111 105 268 193 36 32 15 46 26 15 22 9 136 100 24 12 13 172 57 25 269 120 113 116 80 156 128 214 232 316 125 294 54 14
31- 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. Maluku Utara 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. Papua 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Buru Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo Kabupaten Tolikara Kabupaten Waropen Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo 241 21 16 25 14 158 135 68 11 17 8 28 34 15 14 10 39 34 14 168 151 92 105 14 21 18 367 31 6 8 11 140 212 5 50 145 14 3 4 8 10
32- 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai Kota Jayapura Papua Barat Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Fak Fak Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Kaimana Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak Kota Sorong 142 239 81 212 110 163 44 13 124 12 7 107 10 5 9 34 93 56 74 386. 39 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak (entry-test) dan erat harus segera diperiksa karantina hasil perlu pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat terdeteksi apakah setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan dijalankan. virus Jika 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19. ini dilakukan untuk menurunkan
KEDUABELAS 33- l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka: 1) dilakukan dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial; rasionalisasi 2) tata realokasi cara untuk kebutuhan bantuan penganggaran sosial/jaring dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; rasionalisasi dan/atau tambahan dan pendanaan penyaluran pengamanan sosial Pengutamaan 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum Peraturan Desa mengenai menetapkan APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
KETIGABELAS KEEMPATBELAS 34- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD: a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a langsung pada dilakukan dengan pembebanan Belanja Tidak Terduga (BTT); c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan d. tata rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. cara penggunaan BTT dalam : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Instruksi Menteri b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
35- KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal sampai 21 September 4 Oktober 2021. 2021 dengan tanggal Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 8. Menteri Sekretaris Negara; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Keuangan; 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Ketenagakerjaan; 15. Menteri Perindustrian; 16. Menteri Perdagangan; 17. Menteri Perhubungan; 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22. Sekretaris Kabinet; 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 25. Jaksa Agung Republik Indonesia; 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Gubernur Bank Indonesia; 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan; 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.