Bab 9 Sapatha dalam Gama Patěmon Rajapurana Pura Ulun Danu Batur I Ketut Eriadi Ariana A. Ruang Adat Manusia Bali Kelompok-kelompok sosial di Pulau Bali telah menunjukkan kemapanan sebagai sebuah masyarakat adat sejak era pemerintahan Dinasti Bali Kuno. Istilah banwa (desa) dan karaman yang muncul pada beberapa prasasti Bali Kuno menerangkan bahwa masyarakat Bali ketika itu telah memiliki sistem untuk menata anggota masyarakatnya. Mereka telah memiliki sistem untuk menetapkan para pemimpin dengan berbagai tugas dan fungsi yang khas. Mereka juga menyepakati berbagai ketetapan bersama yang mengikat setiap anggota masyarakat untuk keadilan sosial. Seiring perkembangan, ketetapan-ketetapan tersebut kemudian ditulis pada media tulis seperti lontar dan prasasti1 serta "ditandatangani" oleh otoritas terkait, misalnya raja. 1 Prasasti adalah kata dalam bahasa Jawa Kuna, praśasti yang berarti 'piagam', 'in- I. K. E. Ariana Universitas Udayana, e-mail: eriadiariana@unud.ac.id © 2023 Editor & Penulis Ariana, I. K. E. (2023). Sapatha dalam Gama Patěmon Rajapurana Pura Ulun Danu Batur. Dalam W. Indiarti, & Suyami (Ed.), Khazanah pernaskahan Nusantara: Rekam jejak dan perkembangan kontemporer (227-254). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.909.c776 E-ISBN: 978-623-8372-42-3 227
Keberadaan ketetapan-ketetapan sebagaimana disebutkan di atas pada masyarakat Bali menjadi jalan masuk bagi beberapa peneliti di era modern untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Studi kepada masyarakat Bali yang memiliki ketetapan komunal itu pertama kali dilakukan Liefrinck dalam penelitiannya di Bali Utara antara tahun 1886-1887. Pada penelitiannya, ia menemukan bahwa desa-desa di Bali telah memiliki hukum atau aturan adatnya masing- masing. Atas dasar temuannya tersebut, Liefrinck berpendapat bahwa desa-desa tradisional di Bali merupakan suatu "republik kecil" dengan susunan pemerintahan demokratis serta hak-hak yang sama antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Studi Liefrinck kemudian dilanjutkan oleh V.E. Korn, yang memunculkan istilah desa adat bagi desa-desa tradisional di Bali kala itu - istilah yang terus dipakai sampai hari ini. Desa adat merujuk kepada desa yang telah memiliki adat (bahasa Arab) atau hukum-hukum tradisi sebagai pedoman bermasyarakat di desa (Parimartha, 2021). Sebagai pedoman yang mengikat tindakan bermasyarakat, hukum-hukum tradisi ini disusun sedemikian rupa untuk memberikan keterangan terkait hak, kewajiban, maupun sanksi-sanksi ketika ada oknum warga masyarakat yang melanggar ketetapan. Menariknya, pada banyak ketetapan, sanksi-sanksi yang disepakati tidak saja berupa hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diukur secara kasat mata oleh indra manusia (sakala). Tidak jarang sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan itu melibatkan unsur dan konsekuensi yang bersifat rohani dan kental dengan nuansa religius (niskala). Sanksi- sanksi niskala semacam ini melibatkan kehadiran para dewa, bhuta kala, dan/atau kekuatan mistik alam semesta yang lain. Sanksi niskala skripsi', 'prasasti', 'pengumuman pemerintah'. Pada khazanah bahasa Jawa Kuna, kata ini tampaknya diserap dari bahasa Sanskerta yang berarti 'dekrit', 'prokla- masi', 'maklumat', 'pengumuman pemerintah' mitologi' (Zoetmulder & Robson, 2011). Umumnya prasasti berupa keterangan di batu, tembaga, atau media lain yang tidak mudah dimakan zaman. Namun, pengertian prasasti pada kehidupan berbudaya di Bali terkadang juga meluas pada segala naskah yang disimpan dan disucikan di suatu pura meskipun narasinya kadang kala tidak mengandung ketetapan. 228
tersebut dikenal sebagai sapatha, sapa, atau sipat (dalam bahasa Bali). Ketiga kata itu merujuk pada arti yang sama, yakni 'kutukan'. Ardika et al. (2018) menjelaskan bahwa pada umumnya sapatha ditemukan pada bagian akhir suatu prasasti. Sapatha ditulis untuk mengukuhkan keputusan yang ditetapkan oleh sang raja agar tidak dilanggar atau diubah oleh siapa pun pada kemudian hari. Sapatha telah muncul pada prasasti-prasasti dari abad ke-9 Masehi atau sejak masa awal ditemukannya bukti tertulis pada panggung sejarah Bali. Pada cakupan yang lebih luas di Nusantara, tradisi menuliskan sapatha pada prasasti telah ditemukan dalam prasasti-prasasti tertua di Indonesia, antara lain pada Prasasti Talang Tuo dan Telaga Batu di Palembang (tinggalan Kerajaan Sriwijaya), serta Prasasti Baru tinggalan Raja Airlangga dari era Jawa Kuna. Sapatha atau kutukan pada penelusuran lebih jauh turut ditemukan pada naskah tradisional Bali. Satu di antaranya pada Rajapurana Pura Ulun Danu Batur. Rajapurana Pura Ulun Danu Batur merupakan naskah penting bagi masyarakat adat Batur2 yang dijadikan rujukan dalam segala praktik kebudayaan masyarakat, khususnya terkait Pura Ulun Danu Batur. Rajapurana Pura Ulun Danu Batur terdiri atas 13 cakep lontar serta beberapa lontar lepas dengan penjelasan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Satu dari 13 cakep lontar tersebut teridentifikasi dengan judul Gama Patěmon. Teks ini menguraikan berbagai ketetapan masyarakat, mulai dari tata cara pernikahan; masuk menjadi anggota masyarakat adat; hingga tugas, fungsi, hak, serta tanggung jawab setiap pemuka adat. 2 Masyarakat adat Batur merujuk pada masyarakat adat yang tinggal di kawasan Kaldera Batur. Saat ini Kaldera Batur merupakan salah satu taman bumi (geo- park) yang diakui oleh UNESCO. Komunitas ini memiliki peran penting dalam struktur kehidupan berbudaya di Bali karena merupakan penanggung jawab utama Pura Ulun Danu Batur, sebuah pura panguluning subak yang menjadi orientasi ratusan subak di Bali. Masyarakat Batur secara tradisi berkewajiban menjaga Danau Batur dan Gunung Batur, serta jejaring subaknya. Jejaring Pura Ulun Danu Batur dan masyarakat subak menjadi salah satu poin pengakuan UNESCO yang lain terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Subak. Sapatha dalam Gama ... 229
Keterangan penting dalam Gama Patěmon sayangnya tidak diikuti dengan literasi yang baik oleh masyarakat Batur. Naskah asli berupa lontar sangat disakralkan dan hanya bisa diakses oleh para pemuka adat (pemangku dan jero kraman) atau orang-orang yang diberikan izin khusus oleh pemuka adat - misalnya peneliti - pada waktu-waktu tertentu. Alih aksara berupa buku yang terbit tahun 1979 hadir lebih profan, tetapi tidak signifikan membantu literasi secara masif. Ada dua hal yang menyebabkan kondisi ini, yakni persoalan teknis dan ideologis. Persoalan teknis terkait dengan kemahiran kebahasaan dari para pihak yang mewarisi teks tersebut. Saat ini tidak semua pemuka adat Batur mahir membaca aksara Bali dan memahami bahasa Kawi- Bali3 sehingga praktis menghambat pembacaan dan pemaknaan yang padu. Secara ideologis, masyarakat Bali masih cenderung mengeramatkan lontar secara berlebihan dan menganggapnya sekadar "teks kematian", yakni teks yang hanya menyimpan informasi rohani pascakematian dan awam dibicarakan dalam kehidupan duniawi. Padahal, banyak lontar memuat pengetahuan untuk menata kehidupan duniawi. Oleh karena itulah, kajian terhadap teks ini sangat penting dilakukan. Tulisan sederhana ini dikhususkan dan dibatasi pada pembahasan sapatha atau kutukan dalam teks Gama Patěmon. Data utama tulisan ini menggunakan naskah alih aksara yang dikerjakan tim kajian Museum Bali pada tahun 1979. Data alih aksara ini dipilih sebagai data utama lantaran sulitnya mengakses naskah asli yang sangat disucikan oleh masyarakat adat Batur dan hanya boleh dibaca pada kondisi-kondisi tertentu. Hasil kajian sederhana ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pembaca, baik untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kajian teks tradisional maupun secara khusus bagi masyarakat adat Batur yang merupakan pewaris utama teks ini. 3 Bahasa Kawi-Bali digunakan untuk merujuk bahasa yang memadukan antara bahasa Jawa Kuna, Jawa Tengahan, dan bahasa Bali pada satu teks. 230
B. Gama Patěmon: Teks Etis Masyarakat Adat Batur Masyarakat adat Batur merujuk pada masyarakat adat yang mendiami wilayah adat Batur serta telah melalui ritual matakaturun sebagai ritual inisiasi adatnya. Saat ini, wilayah adat Batur meliputi tiga wilayah desa dinas di Kecamatan Kintamani, yakni Desa Batur Selatan, Desa Batur Utara, dan Desa Batur Tengah. Masyarakat adat Batur disatukan oleh Pura Ulun Danu Batur dan Pura Kahyangan Tiga Desa. Pura Kahyangan Tiga Desa Batur terdiri atas Pura Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pada tiga pura inilah berbagai pergulatan adat dilakukan oleh masyarakat adat Batur. Sementara itu, Pura Ulun Danu Batur merupakan pura sad kahyangan jagat4 tempat memuliakan Bhatari Dewi Danuh, entitas yang diyakini berkuasa atas kesejahteraan Pulau Bali oleh umat Hindu Bali. Eksistensi tokoh ini banyak dijumpai pada naskah-naskah tradisional, seperti Usana Bali, Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul, Kusuma Dewa, Sri Purana Tattwa, dan naskah babad. Sebelum tahun 1926, pusat Desa Adat Batur terletak di kaki Gunung Batur sebelah barat daya. Erupsi Gunung Batur pada bulan Agustus 1926 mengakibatkan wilayah pusat Desa Batur Kuna hilang terkubur lahar panas. Mengingat pentingnya keberadaan Pura Ulun Danu Batur, pemerintah yang berkuasa saat itu bersama masyarakat dan jejaring adat pengusung Pura Ulun Danu Batur berupaya melakukan penyelamatan terhadap tinggalan-tinggalan di pura tersebut. Melalui gotong royong, akhirnya arca-arca perwujudan, benda-benda pusaka, sebuah rangka bangunan, dan Rajapurana Pura Ulun Danu Batur berhasil diselamatkan. Benda-benda sakral itu sempat diungsikan ke desa tetangga, yakni di Desa Adat Bayunggede, selama dua tahun. Kemungkinan atas pertimbangan kebencanaan, pada tahun 1928 pemerintah kolonial Belanda memutuskan memindahkan pusat Desa Adat Batur dari tempat semula ke kawasan di Kaldera Batur bagian barat daya ke pusat desa saat ini (Ariana, 2020). 4 Masyarakat Hindu Bali mengklasifikasikan pura menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Ada pura yang termasuk pura keluarga atau klan tertentu, pura profesi, pura komunitas, serta pura umum. Pura sad kahyangan jagat ter- masuk sebagai enam pura umum yang utama bagi masyarakat Hindu Bali. Sapatha dalam Gama ... 231
1. Rajapurana Pura Ulun Danu Batur Rajapurana Pura Ulun Danu Batur merupakan teks sakral bagi masyarakat adat Batur. Naskah Rajapurana Pura Ulun Danu Batur bukanlah sebuah teks padu sebagaimana diduga oleh banyak orang. Naskah ini setidaknya terdiri atas 13 teks besar yang masing-masing disatukan dalam satu cakep lontar. Selebihnya, naskah ini berupa sejumlah lontar lepas. Rajapurana Pura Ulun Danu Batur dapat diartikan sebagai 'kisah lampau tentang Pura Ulun Danu Batur' atau 'tuturan penguasa di Pura Ulun Danu Batur'. Dua pengertian tersebut sejalan dengan konteks dari teks-teks rajapurana. Secara harfiah, raja [rāja] berarti 'raja', 'yang berkuasa', atau 'pemimpin' (Zoetmulder & Robson, 2011), sedangkan purana [purāna] berarti 'termasuk zaman kuno', 'cerita kuno', 'kategori tertentu dari karya epik (wiracarita) atau tulisan epik mitologi' (Zoetmulder & Robson, 2011). Adapun Pura Ulun Danu Batur sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah pura sad kahyangan jagat yang terletak di Desa Adat Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Rajapurana Pura Ulun Danu Batur disimpan pada tempat berbentuk keropak (kotak persegi panjang) dan hanya akan dikeluarkan ketika dilaksanakan ritual besar di Pura Ulun Danu Batur serta pura- pura terkait pada jejaringnya. Meskipun dikeluarkan hampir sebulan sekali, tetapi naskah ini sangat jarang dibaca.5 Pembacaan terakhir dilakukan tahun 2016. Saat itu Desa Adat Batur melangsungkan upacara munggah makraman untuk mengangkat beberapa orang pemuka adat. Atas tuntutan upacara itu pula Rajapurana Pura Ulun Danu Batur dibaca oleh para sesepuh desa dibantu beberapa ahli lontar (Ariana, 2022). 5 Pura Ulun Danu Batur bukan hanya mencakup satu wilayah pura, melainkan terdapat 18 kawasan pura terkait dengan hampir 400-an palinggih (bangunan suci). Ritual yang berlangsung di pura ini beserta jaringannya sangat banyak. Dalam satu tahun penanggalan Saka - terdiri atas 12 bulan (sasih) - 11 sasih di antaranya tercatat sebagai momentum ritual. Upacara-upacara tersebut biasanya dilaksanakan pada bulan penuh (purnama) dan beberapa pada bulan mati (tilem). Hanya satu sasih yang nihil upacara, yakni pada Sasih Sadha (antara bulan Mei-Juni) (Ariana, 2020). 232
Pembacaan yang cukup komprehensif terhadap Rajapurana Pura Ulun Danu Batur pernah dilakukan pada tahun 1979 oleh tim kajian dari Museum Bali. Pembacaan tersebut dapat dikatakan sebagai pembacaan yang monumental karena berhasil mengalih aksara seluruh naskah dan dibukukan menjadi dua jilid buku. Alih aksara ini pula yang sampai saat ini menjadi rujukan utama bagi peneliti yang berupaya melakukan kajian terhadap Rajapurana Pura Ulun Danu Batur. Budiastra et al. (1979a, 1979b) dalam laporannya menerangkan bahwa pembacaan yang dilakukan pihaknya didasarkan pada permintaan pangemong (penjaga) Pura Ulun Danu Batur, yang tiada lain tetua desa di Batur pada tanggal 29 Mei 1979. Berbagai kendala sempat dihadapi oleh tim pengkaji dalam upaya mengalih aksara naskah-naskah tersebut sehingga mengharuskan mereka terjun dua kali untuk menuntaskan pembacaan Rajapurana Pura Ulun Danu Batur. Pembacaan periode pertama dilakukan pada 7 Juni 1979 dengan menurunkan tim beranggotakan Drs. Wayan Windia, Mangku Sukiya, Wayan Wimartina, Wayan Dartha, Nyoman Kaler Adiwijaya, Ida Ayu Astuthi, Anak Agung Sudiari, serta masing-masing utusan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangli, Wayan Wardha, serta para tetua desa. Selanjutnya, pembacaan periode kedua dilakukan oleh tim peneliti pada tanggal 11-15 Juli 1979. Pembacaan periode pertama berhasil mengidentifikasi enam buah lontar yang diklasifikasi dalam tiga wacana besar, yakni (1) ketetapan yang harus dipenuhi penduduk selama dilaksanakan upacara di kahyangan-kahyangan desanya, (2) ketetapan yang harus dilakukan pemuka-pemuka desa, dan (3) awig-awig (hukum adat) yang harus dilaksanakan untuk menjaga ketenteraman serta keamanan desa. Enam naskah tersebut masing-masing berjudul Wědalan Ratu Pingit, Pangeling-eling Wong Batur, Pangeling-eling Klian Tumpuk (a), Pangeling-eling Klian Tumpuk (b), Purana Tattwa, dan Usana Bali (Budiastra et al., 1979a). Dua naskah terakhir dalam Sapatha dalam Gama ... 233
pengamatan penulis termasuk sebagai teks naratif, sedangkan empat naskah di awal adalah teks deskriptif. Purana Tattwa membicarakan kosmologi Kaldera Batur, sedangkan Usana Bali adalah teks klasik bernuansa sejarah yang cukup tersohor di Bali. Menurut asumsi penulis, keberadaan dua teks ini pula yang menyebabkan kumpulan naskah tersebut disebut sebagai purana yang secara harfiah berarti kisah-kisah masa lampau. Pada pembacaan periode kedua, tim kajian Museum Bali kembali berhasil mengidentifikasi tujuh buah cakep lontar serta beberapa lontar lepas yang diklasifikasikan menjadi enam kelompok. Tujuh cakep lontar tersebut, antara lain berjudul Babad Patisora, Pangeling-eling Dane Saya, Pangeling-eling Gaman Desa, Gama Patěmon, Pratekaning Usana Śiwa Sasana, Pangacin-acin Ida Bhatara, dan Pungga Habanta. Sementara itu, lontar-lontar lepas dibagi dalam enam kelompok, yakni (1) Kelompok A yang terdiri atas empat lembar lontar dengan nomor halaman masing-masing 1, 30, 31, dan 32; (2) Kelompok B terdiri atas dua lembar lontar dengan halaman bernomor 55 dan 56; (3) Kelompok C terdiri atas tiga lembar lontar tanpa nomor (oleh tim kajian diberikan nomor masing-masing x, y, dan z); (4) Kelompok D terdiri atas dua lembar tanpa nomor (oleh tim kajian diberikan nomor x dan y); (5) Kelompok E terdiri atas dua lembar tanpa nomor (oleh tim kajian diberikan nomor x dan y); serta (6) Kelompok F terdiri atas sebelas lembar dengan masing-masing nomor lontarnya adalah 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 77, dan 78 (Budiastra et al., 1979b). Seperti pembacaan lontar periode pertama, lontar-lontar pada periode kedua ini mencakup keterangan tentang ketetapan-ketetapan desa, babad atau purana (kisah sejarah masa silam), dan ketetapan tentang pelaksanaan upacara di kahyangan (pura). 2. Gama Patěmon Rajapurana Pura Ulun Danu Batur Lontar Gama Patěmon sebagaimana diterangkan sebelumnya teridentifikasi oleh tim kajian Museum Bali pada pembacaan periode kedua. Oleh karena itulah, alih aksara lontar ini ditulis pada buku alih aksara jilid kedua yang halamannya lebih tebal dari buku jilid 234
pertama. Lontar ini terdiri atas 40 lembar lontar. Sayangnya, tubuh lontar mengalami sejumlah kecacatan. Pertama, ada dua lembar lontar mengalami korup sebagian, tepatnya halaman 27b baris pertama dan 28b baris pertama. Kedua, ada dua lembar lontar yang hilang, yakni lembar ke-30 dan lembar ke-33. Ketiga, lembar ke-40 hanya terdiri atas dua baris dan menunjukkan indikasi wacana yang tidak rampung. Patut diduga setelah lembar ke-40 ada lembar lain yang seharusnya tersambung, tetapi lembar yang dimaksud hilang atau terlepas dari cakep lontar ini. Setelah lembar ke-40, cakepan Gama Patěmon tersambung dengan sepuluh lontar tanpa nomor. Kalimat awal pada lontar tanpa nomor tersebut tidak menunjukkan wacana yang terhubung dengan kalimat terakhir halaman 40a. Oleh karena itu, untuk sementara waktu dalam tulisan ini penulis menganggap wacana Gama Patěmon berakhir pada halaman 40a. Korupnya beberapa bagian naskah jelas berpengaruh pada kesatuan wacana teks. Beruntung, teks ini ditulis dengan pola pasal per pasal sehingga sebagian besar wacana masih dapat diidentifikasi. Gama Patěmon disusun oleh dua kata, yakni gama dan patěmon. Gama dalam khazanah bahasa Jawa Kuna berarti 'kemungkinan sesuatu terjadi' atau 'kesempatan'. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti 'perjalanan', 'jalan' (Zoetmulder & Robson, 2011). Kata gama dalam bahasa Bali merujuk pada kata agama yang berarti 'agama', 'hukum', dan 'adat istiadat' (Panitia Penyusun, 1991). Sementara itu, kata patěmon berasal dari kata dasar těmu yang berarti 'bertemu', 'berhubungan', 'bersentuhan' (Zoetmulder & Robson, 2011). Kata ini mendapat konfiks pa-an yang dalam kaidah bahasa Jawa Kuna dapat merujuk suatu tempat atau menyatakan kumpulan terkait kata dasar yang dilekati (Gautama, 2006). Pada kaidah bahasa Bali, konfiks pa-an turut mereferensi tempat atau menyatakan hal-hal terkait dengan kata dasarnya (Denes et al., 1991). Menurut dua kaidah kebahasaan tersebut, konfiks pa-an mengubah kata těmu secara morfologis menjadi kata jadian patěmon yang berarti 'tempat bertemu' atau 'hal-hal terkait dengan pertemuan'. Konteks pertemuan dalam hal ini merujuk pada pernikahan sebagaimana Sapatha dalam Gama ... 235
keterangan beberapa pasal di awal teks. Oleh karena itu, frasa gama patěmon yang menjadi judul naskah dapat diartikan sebagai 'ketetapan atau hukum terkait pernikahan'. Meskipun demikian, Gama Patěmon tidak hanya menjelaskan hukum pernikahan. Gama Patěmon memuat 29 pasal (rincian pasal dapat dilihat pada Tabel 9.1) dan hanya sekitar enam pasal yang membicarakan secara khusus tentang hukum pernikahan. Tim kajian Museum Bali tampaknya menentukan judul naskah dari pasal pertama yang berjudul Gama Patěmon serta beberapa buah pasal di bawahnya. Menurut penulis, teks ini akan lebih kontekstual jika diberi judul Gaman Ida I Ratu Gede Makulem 'Hukum Ida I Ratu Gede Makulem' karena seluruh pasal pada teks tersebut terhubung pada entitas bhatara yang bergelar Ida I Ratu Gede Makulem. Fungsinya sebagai kitab hukum ditegaskan melalui hadirnya kata peling atau pangeling-eling 'pengingat' yang dicantumkan pada awal judul setiap pasal. Pada sistem kepercayaan masyarakat Batur, Ida I Ratu Gede Makulem berperan sebagai entitas yang memegang kendali atas warga dan lingkungan desa. Bhatara tersebut merupakan entitas yang secara fisik direpresentasikan melalui jero kraman, yakni pemimpin adat yang telah melalui upacara munggah makraman (jro baliwayah, jro bawu tumpuk, jro balirama, jro hulu tengah). Tabel 9.1 Pasal-Pasal dan Letak Halamannya pada Gama Patěmon Judul Pasal Halaman Gama Patěmon (Hukum Pernikahan) Gaman Anak Masohaman Misan 1a-3a 3a-3b (Hukum terkait Warga yang Menikah dengan Sepupu) Gaman Anak Mamaduang Nyama 3b-4a (Hukum terkait Warga yang Melakukan Poligami Bersaudara) Gaman Anak Masomahan Makedengan Ngad (Hukum terkait Warga yang Menikah Makedengan Ngad) Gaman Anak Bangkung Manguwug 4a-4b (Hukum tentang Warga yang Tergolong Bangkung Manguwug) 4b-5b 236
Judul Pasal Halaman Gaman Anak Mangaturang Tuwa Pangidih 5b-5b (Hukum terkait Warga yang Mempersembahkan Tuwa Pangidih) Peling Kakenan Dane Penyarikan 5b-6a (Pengingat Kewajiban Dane Penyarikan) Pangeling-eling Gaman saking Nguni, Tingkahing Angaci Batara yen Munggah Matakaturun, maka mwah Madesa Makraman, mwah yen Menek Tuhun Madesa 6a-7a (Pengingat tentang Ketetapan sejak Dahulu, Sikap Memuja Batara pada Ritual Matakaturun, Madesa Makraman, dan Menek Tuhun Madesa) Pangeling Gagaduhan Jro Baliwayah mwah Manyaik 7a-8b (Pengingat Kewajiban Jro Baliwayah dan Manyaik) Gaman Dane Kasinoman 8b-10a (Hukum terkait Dane Kasinoman) Pangeling-eling Jro Baliwayah (Pengingat bagi Jro Baliwayah) [Pangeling] Jro Hulu Tengah mwah Dane Kedis Pamade 10b-11a (Pengingat bagi Jro Hulu Tengah dan Dane Kedis Pamade) Gaman I Ratu Makulem 11a-12b 12b-12b (Hukum I Ratu Makulem) Gaman Anak Kaplagandang 12b-14a (Hukum Kawin Paksa) Gaman Anak Mangaturin Pateles ring Ida I Ratu (Pengingat Ketetapan Warga yang Mempersembahkan Upacara Pateles ke Hadapan Ida I Ratu) Gaman Anak Mameli Wong ring Dura Desa 14a-15b 15b-15b (Hukum terkait Membeli Orang dari Luar Desa) Gaman Ida I Ratu Makulem 16a-16b (Hukum Ida I Ratu Makulem) Peling Gagaduhan Jro Bali Tengah mwah Dane Kedis Pamade 17b-18b (Pengingat Kewajiban Jro Bali Tengah dan Dane Kedis Pamade) Sapatha dalam Gama ... 237
Judul Pasal Halaman Pangeling-eling Gagaduhan Dane Nyoman Paragae 18a-21b (Pengingat Kewajiban Dane Nyoman Paragae) Saraja Karyan Desa 21b-22b (Segala Hal terkait Upacara di Desa) Gaman Ida I Ratu Makolem [Makulem] 22b-23b (Hukum Ida I Ratu Makulem) Pangeling- eling Gagaduhan Jro Bawu Tumpuk (Pengingat Kewajiban Jro Bawu Tumpuk) Gaman Desa Mawangun Pamangku, mwah Balyan Desa, mwah Panyarikan 23b-24b 24b-26a (Ketetapan Desa Menobatkan Pamangku, Balian Desa, dan Penyarikan) Gaman Desa yan Wenten Rwang Mati Ngaba Isin Basang 26a-28a (Ketetapan Desa jika Ada Warga yang Meninggal dalam Kondisi Hamil) Eteh-eteh Anak Munggah Makraman (naskah korup sebagian) (Sarana-sarana yang Digunakan dalam Upacara Munggah Makraman) 28a-29a Gagaduhan Dane Hulu Made mwah Dane Kedis Pamade 29a-35a (Kewajiban Dane Hulu Made dan Dane Kedis Pamade) (lembar 30 hilang) Gaman Anak Mangaturang Pateles ring Ratu Batara Sr (Hukum Warga yang Mempersembahkan Upacara Pateles di Hadapan Ratu Batara Sri) Gaman Ida I Ratu Manitik Gama 35a-37b 37b-40a (Hukum Ida Ratu Manitik Gama) Wong Bali Tengah Mapinunas Kakuluh 40a (Masyarakat Bali Tengah yang Memohon Air Suci Ida Bhatara) Pada praktiknya saat ini di Desa Adat Batur, sebagian besar ketetapan Gama Patěmon masih dipraktikkan. Namun, beberapa ketetapan juga telah direvisi dan disesuaikan dengan kondisi zaman. 238
Sebagai contoh, sanksi mengeluarkan warga dari pusat desa ke Jaba Bubung tidak lagi diterapkan. Penyebab utamanya adalah perpindahan pusat Desa Adat Batur dari wilayah kaki Gunung Batur sebelah barat daya ke daerah saat ini di Kaldera I Batur akibat erupsi Gunung Batur tahun 1926. Menurut Gama Patěmon, warga adat yang harus dikeluarkan dari pusat desa di antaranya adalah yang melakukan praktik mamaduang nyama (mempoligami saudara) dan bangkung manguwug (perempuan yang menikah lebih dari tiga kali). Sanksi seorang yang melakukan praktik mamaduang nyama dan bangkung manguwug dapat diamati pada kutipan berikut. Yanya masomahan mamadwaŋ ñama, nora dados magenah riŋ tampurhyaŋ, mapaumahan mwah madesa mwah patakaturun, boya dados manoŋos riŋ batur, wanrah ka jaba bubuŋ, magěnah ka dura desa magěnah Terjemahannya: Jika menikahi dua orang yang bersaudara, tidak boleh bertempat tinggal di Tampurhyang, berumah atau masuk desa adat, serta masuk sebagai masyarakat adat. Tidak boleh tinggal di Batur, diasingkan ke Jaba Bubung, tinggal di luar desa, demikian ketetapan tersebut. (Gama Patěmon 3b) Malih gaman anak baŋkuŋ maŋuwug, wnaŋ tunduŋ desa, nora wnaŋ maŋatur jalinane riŋ tampurhyaŋ mwaŋ ka sisi maumah, yenya maŋelah pyanak patpat, wenaŋ ka sisi, aja piwal tiněmah ida antuk i ratu měkulěm, mwaŋ i ratu pamapas mwah i ratu budwaji, i ratu ktut, nora mamada Sapatha dalam Gama ... 239
Terjemahannya: Ketetapan bagi orang yang melakoni laku bangkung manguwug. Jika berlaku demikian patut diusir dari desa, tidak boleh menghaturkan jali-jali di Tampurhyang, serta harus bermukim di luar (desa). Jika memiliki anak empat orang, patut keluar, jangan sampai lupa, dapat kena kutuk oleh Ida Ratu Makulem, serta I Ratu Pamapas, demikian pula I Ratu Budwaji, I Ratu Ketut. (Gama Patěmon 4b-5a) Perubahan ketetapan Gama Patěmon juga dapat dilihat pada ketentuan warga masyarakat yang melahirkan anak kembar laki- perempuan (kembar buncing). Sebagian ketentuan terkait kondisi ini sekarang telah direvisi oleh pemuka adat. Gama Patěmon menyebut kelahiran kembar buncing sebagai manak salah. Ketika ada keluarga yang melahirkan manak salah, menurut teks ini rumahnya harus dibongkar oleh warga, sementara sang ibu dan anaknya wajib diasingkan ke batas desa untuk sementara waktu. Praktik tersebut dipandang tidak lagi relevan dengan kehidupan saat ini karena dinilai diskriminatif. Revisi ketetapan pada poin itu juga sejalan dengan keputusan (bhisama) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang melarang diskriminasi pada kelahiran kembar buncing. Ketetapan manak salah dapat disimak pada kutipan berikut. Mwah rowaŋ ira manak salah, aniliasih, pasakape piŋ tiga, di bale pgat ŋaŋge kbo, mwah yen ya ŋělah umah, desa maŋgagah ŋaba kataŋgun desane, siŋ gěnahnya manak, wantah kakutaŋ, sapunika gaman ida i ratu, mwah gaman desa, desa matuluŋ ilaŋ jinah, 2000, malih yenya manak patuh, desa matuluŋ jinah, 1600, patuluŋ ilaŋ, ŋaba isin basaŋ mati, desa matuluŋ jinah, 1600. Terjemahannya: Demikian pula yang melahirkan manak salah, aniliasih, upacaranya sebanyak 3 kali di Bale Pegat menggunakan kurban 240
berupa kerbau. Jika ia memiliki rumah, [warga] desa membongkar rumahnya, kemudian membawanya ke perbatasan. Ia tidak ditempatkan di tempatnya melahirkan. Ia dibuang. Demikian ketetapan Ida I Ratu serta tata laku yang ditetapkan oleh masyarakat. Masyarakat memberikan pertolongan matulung ilang berupa uang sejumlah 2.000 kepeng. Jika anaknya kembar identik, desa berderma uang sejumlah 1.600. Jumlah patulung ilang untuk mereka yang meninggal dengan janin adalah sejumlah 1.600 kepeng. (Gama Patěmon 27a) Dinamika perubahan sanksi-sanksi atas ketetapan Gama Patěmon sebagaimana disebutkan di atas penting dilihat terlebih dahulu sebelum beranjak pada sapatha atau kutukan yang muncul. Pada dasarnya, kutukan yang muncul akan beririsan dengan psikologi masyarakat serta unsur-unsur lain dalam sistem kemasyarakatan. 3. Sapatha dalam Gama Patěmon Rajapurana Pura Ulun Danu Batur Sapatha atau kutukan dari suatu ketetapan umumnya dituliskan pada bagian akhir sebuah prasasti. Kutukan hadir dan berperan sebagai sanksi moral terhadap para pelanggar suatu ketetapan. Sapatha dihadirkan sebagai strategi pengawasan oleh pembuat keputusan kepada individu yang terikat di dalam keputusan tersebut sehingga setiap individu dapat berperan sebagai pengawas (Ardika et al., 2018) Sapatha dalam teks Gama Patěmon sejalan dengan pendapat tersebut. Kutukan-kutukan ditulis pada bagian akhir suatu ketetapan. Sapatha yang dituliskan sangat beragam. Ada sapatha yang ditulis singkat dan umum, tetapi ada pula kutukan yang ditulis panjang, khusus, dan rinci. Ardika et al. (2018) menyebutkan bahwa kutukan- kutukan yang dimuat dalam suatu prasasti memang beragam. Prasasti- prasasti yang lebih muda memiliki kecenderungan menuliskan kutukan lebih panjang dibandingkan prasasti yang lebih tua atau kuno. Sapatha dalam Gama ... 241
Kecenderungan ini terkait dengan pengetahuan penulis ketetapan terhadap ajaran agama dan hukum Hindu. Ada sejumlah varian sapatha yang dapat ditemukan pada Gama Patěmon. Jumlahnya belasan, tetapi sangat mungkin bisa terus bertambah seiring dengan pembacaan lebih intens diikuti upaya penelusuran naskah secara filologis pada kemudian hari. Tulisan rintisan ini hanya membahas beberapa jenis sapatha. Sapatha-sapatha yang teridentifikasi dicirikan dengan penggunaan sejumlah kata kunci, yang merujuk pada makna konsekuensi, misalnya kata temah (tinemah), sipat, upadrawa, sapa, wastu, pastu, dan supat. Sapatha pertama pada Gama Patěmon ditujukan bagi masyarakat yang dikategorikan bangkung manguwug. Istilah ini ditujukan kepada perempuan yang menikah lebih dari tiga kali. Bangkung berarti 'babi betina', sedangkan manguwug (kata dasar uwug 'rusak') artinya 'aktivitas merusak'. Karena itu, secara harfiah warga yang mengambil jalan ini diibaratkan seperti seekor babi betina yang merusak tatanan desa. Ia akan dikenakan sanksi "pengusiran" dari pusat desa dan akan ditempatkan di daerah pengasingan, yakni di Jaba Bubung atau Sisin Bubung. Kata sisin dan jaba sama-sama merujuk arti 'luar'. Kata bubung adalah daerah yang tinggi atau puncak suatu bukit, dalam hal ini merujuk kawasan Penelokan di Kaldera I Batur. Dengan demikian, Jaba Bubung atau Sisin Bubung merujuk pada kawasan di luar Kaldera I Batur. Seperti telah dikutip sebelumnya, selain diusir, seorang bangkung manguwug tidak dipatutkan mempersembahkan jali-jali (sejenis biji-bijian) pada pelaksanaan ritual di Tampurhyang. Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan, yang bersangkutan akan dikutuk oleh bhatara yang bergelar Ida I Ratu Makulem, bersama Ida I Ratu Pamapas, Ida Ratu Budwaji, dan Ida Ratu Ketut (aja piwal tiněmah ida antuk i ratu měkulěm, mwaŋ i ratu pamapas mwah i ratu budwaji, i ratu ktut, nora mamada [Jangan sampai melanggarnya karena dapat terkena kutuk oleh Ida Ratu Makulem, serta I Ratu Pamapas, demikian pula I Ratu Budwaji, I Ratu Ketut. Tidak boleh menyama-nyamai] - Gama Patěmon 4b-5a). 242
Kutukan juga akan diterima bagi warga yang mengabaikan ketetapan Ida I Ratu Makulem ketika ada warga perempuan menikah ke luar desa dan tidak membayar denda. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari luar desa, orang tua wanita itu akan dikenakan sanksi upacara pakandel berupa uang sejumlah 800 kepeng. Ketika sanksi tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan terkena kutukan sebagaimana termuat pada kutipan berikut. Nyan paŋeliŋ-ŋeliŋ gaman i ratu makulěm, yen ada kahulan ida luh, ada praramanya ka dura desa, waŋ tataŋga dewa [desa], mataku aŋgennya awumah, kna raman ipune maŋaturaŋ pakanděl jinah, 800, gněp riŋ ida i ratu makulěm, yan tan sinahuran sipat iya sakatah kramane polih. Terjemahan: Demikian perlu diingat, Hukum I Ratu Makulem. Jika ada rakyat Beliau yang perempuan diambil ke luar desa, orang dari desa tetangga untuk diminta dijadikan istri, orang tuanya patut mempersembahkan pakandel berupa uang sebanyak 800 kepeng, lengkap yang dipersembahkan ke hadapan Ida I Ratu Makulem. Jika tidak dilaksanakan, ia akan terkutuk [bersama] seluruh masyarakat. (Gama Patěmon 12b) Gama Patěmon mewajibkan setiap warga adat Batur yang telah menikah mempersembahkan klaci, yakni suatu kelengkapan ritual inisiasi untuk masuk menjadi warga adat. Ritual itu dilaksanakan dan dipersembahkan ke hadapan Ida Batara Makulem. Warga tersebut diberikan kompensasi selama tiga kali putaran dan jika masih melanggar, ia didoakan akan terkena kutukan yang dapat menjerumuskannya ke neraka. Dosa-dosanya juga akan menimpa mereka yang memberi perlindungan kepadanya. Bagian kutukannya ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. Sapatha dalam Gama ... 243
Yenya buh ada piwal, tan walya sira bwat upadrawaniŋ alih sira, tan sadya moga sira anemu papa naraka, moga-moga sira, yen sira aŋampatin anak pinawuran, anemu papa sira, maŋkana gaman ida i ratu sakti ring makulěm. Terjemahannya: Jika ada yang melanggar, tidak ada kompensasinya. Terkutuklah engkau, tidak akan berhasil, semoga engkau menerima dosa neraka. Semogalah engkau menjadi demikian. Jika engkau mengajak orang yang demikian, engkau akan menemui dosa pula. Demikian ketetapan Ida I Ratu Sakti ring Makulem. (Gama Patěmon 14a) Jika ada orang dari luar desa yang bernaung dan tinggal bersama istrinya di wilayah kekuasaan Ida I Ratu Sakti di Tampurhyang, tetapi tidak meminta izin dan menyatakan diri sebagai warga desa, yang bersangkutan akan dikenai sanksi. Sanksinya berupa pelaksanaan ritual di mana pujanya harus diantarkan oleh para penghulu desa. Jika sanksi itu tidak dibayarkan, ia dianggap telah melanggar ketetapan Ida I Ratu Makulem yang telah berjalan sejak dahulu kala, seperti diterangkan sebagai berikut. Samaŋkana gaman ida i ratu sakiŋ ŋuni, aja sira maŋloŋin gaman ida, sapa němune, bwat upadrawa. Terjemahannya: Demikian ketetapan Ida I Ratu sejak dahulu. Jangan engkau melupakan ketetapan Beliau (Ida I Ratu Makulem), karena akan terkena kutukan sebagai akibatnya. (Gama Patěmon 16b) 244
Perilaku mengambil hak-hak orang lain, lebih-lebih hak dari pejabat adat, adalah pelanggaran yang diatur dalam Gama Patěmon. Hal ini diatur pada halaman 10a, yakni pada poin yang mengatur upacara mangulihang balun. Menurut keterangannya, setiap pejabat adat di Desa Adat Batur mendapat hak-hak yang telah ditetapkan bersama oleh warga adat dan dikukuhkan secara tertulis. Jika ada orang yang berani mengubah ketetapan itu secara arogan, yang bersangkutan akan dikutuk oleh bhatara, sebagaimana diterangkan pada kutipan berikut. Haywa sira ŋuah gagaman sira bwat upadrawa. Terjemahannya: Jangan engkau mengubah ketetapan, engkau yang berbuat demikian akan kena kutukan. (Gama Patěmon 10a) Kutukan yang tidak jauh berbeda juga dapat dilihat pada halaman 24b. Pada halaman ini dijelaskan sapatha bagi seorang pemimpin adat yang tidak melakukan kewajibannya secara profesional dan berani mengambil hak orang lain. Kutukan yang akan diterima dinyatakan sebagai berikut. Yen sira tan samaŋkana aru ara sira, nora kadi paicane, tan pakaliŋan sira tan misiŋgih kita riŋ gaman kneŋ sapa antuk Ida I Ratu. Terjemahannya: Jika tidak berlaku demikian akan terjadi huru-hara. Tidak seperti yang diterima. Tidak mampu dibicarakan lagi, engkau tidak lagi menghormati ketetapan, sehingga akan mendapat kutukan dari Ida I Ratu. (Gama Patěmon 24b) Sapatha dalam Gama ... 245
Sapatha berupa terserang wabah penyakit akan diterima oleh seseorang yang merebut hak pemimpin adat. Sebagai contoh, ketika terjadi praktik kawin paksa (kaplagandang), pelakunya akan menerima sanksi berupa uang sebanyak 1.700 kepeng. Uang ini akan dibagi-bagi oleh pemimpin adat yang tengah menjabat sebagai jro baliwayah, jro balirama, dane hulu tengah, jro kraman, dan jero kedis. Namun, jika ada orang lain atau pejabat lain yang bukan disebut di atas berani mengambil hak-hak dari pejabat-pejabat tersebut, yang bersangkutan akan disalahkan. Pelakunya dikutuk terkena penyakit. Yen woŋ len maŋrěbuk (buk)tin [dane] punika tan ogya kneŋ pasa [sapa] olih ida bhatara, kagriŋan ya. Terjemahannya: Jika hak dari Dane Jro Kedis direbut oleh orang lain, tidak dipungkiri akan dikutuk oleh Ida Bhatara. Ia akan terjangkit penyakit. (Gama Patěmon 13a) Setiap pemimpin adat di Desa Adat Batur pada berbagai tingkatannya mendapat jabatannya melalui serangkaian upacara inisiasi yang sakral dan panjang. Sehubungan dengan itu, kehormatan dan kesucian dari setiap jabatan beserta dengan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya sangat dijaga oleh masyarakat. Jika suatu ketika ada oknum yang belum melalui proses inisiasi, tetapi berani mengambil hak-hak dari pemimpin adat, oknum tersebut akan didoakan menerima kutukan berupa penyakit menahun. Ketetapan ini dimuat pada kutipan berikut ini. Yan dereŋ marěrěbu, mwah makaronan sira aŋutilayaŋ bukti ika kna sira wastu ida bhatara makulěm saŋkala sira, griŋ sire [sira] ta kita, warsa griŋan. 246
Terjemahannya: Jika belum melaksanakan upacara pembersihan, serta jelas siapa yang berhak mengambil hak tersebut, akan terkena kutuk Ida Bhatara Makulem. Beliau kena bencana. Engkau kena wabah penyakit menahun. (Gama Patěmon 13b) Pejabat adat yang telah melalui proses inisiasi munggah makraman memiliki hak untuk mengelola lahan adat berupa ladang yang terletak di Tegal Tukad Malilit dan Tegal Sapura. Oleh sebab itu, ladang-ladang tersebut tidak boleh dikerjakan oleh orang lain yang belum melakoni proses inisiasi itu. Jika berani melanggarnya, kutukan akan diterima oleh yang bersangkutan. Kutipannya dapat diamati sebagai berikut. Yen sira dereŋ muŋgah makraman, nora wnaŋ sira añakap tgal, tukad malilit, tgal sapura laban anak sampun madiksa, riŋ i ratu makulěm aja ŋlambuk, woŋ dereŋ muŋgah makraman, yen sira ŋuni tuŋgal, tukad malilit, yeh mampěh, tan sadya sira kneŋ pastun ida i ratu makulem Terjemahannya: Jika engkau belum melakukan upacara munggah makraman, tidak patut mengerjakan lahan di Tukad Malilit dan Tegal Sapura sebab merupakan hak bagi mereka yang telah melakukan inisiasi ke hadapan I Ratu Makulem. Jangan melanggarnya. Orang yang belum munggah makraman, apabila dahulu satu, Tukad Malilit dan Yeh Mampeh, tidak berhasil engkau, sebab kena kutukan Ida I Ratu Makulem. (Gama Patěmon 32b) Sapatha dalam Gama ... 247
Profesionalitas seorang penghulu desa juga mendapat perhatian yang signifikan dalam teks Gama Patěmon. Oleh karena itu, ketika seorang dane saya atau dane kasinoman tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, yang bersangkutan akan berpeluang menerima kutukan. Salah satu kewajiban seorang dane kasinoman adalah menabuh kentungan keramat setiap subuh. Jika kentungan lupa dipukul atau jumlah pukulannya lebih maupun kurang dari 45 pukulan, yang bersangkutan dapat disalahkan dan menerima sanksi dari Ida I Ratu Swara. Meskipun tidak begitu terang sanksi apa yang akan dikenakan kepada dane saya yang abai tersebut, penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap pejabat adat harus mengupayakan profesionalitas dalam melakoni tugas-tugas sebagai amal bakti pemimpin pada masyarakat yang dipimpinnya6. Kutipan terkait hal ini dapat disimak pada kutipan berikut ini. Yen siŋ paŋulkula sipat saŋ amaŋulkul dandannya lalima adina, yen kiraŋ satimahan kempluŋan kasipat, yen maŋluhin kasipat, lalima sadina-dina, aja ŋluŋ gaman ida i ratu swara. Terjemahannya: Jika tidak dibunyikan kentungan olehnya, ia yang seharusnya menjalankan kewajiban memukul itu dikenakan denda sebanyak lima kali dalam sehari. Jika kurang dari 45 pukulan juga terkena kutukan. Demikian pula jika lebih dari 45 pukulan akan dikutuk. Sebanyak lima kali setiap hari, jangan sampai mengabaikan ketetapan dari Ida I Ratu Swara. (Gama Patěmon 9a) 6 Menurut keterangan salah satu Balirama Batur, Guru Karda (wawancara 27 Mei 2023), saat ini tugas membunyikan kentungan harian itu dilakukan oleh Dane Kasinoman Bedanginan. Tugas yang diberikan tidak boleh diserahkan ke orang lain tanpa alasan yang jelas. Jika lupa membunyikan, jumlah tabuhannya lebih atau kurang, petugas yang bersangkutan biasanya akan memohon ampun mela- lui persembahan ritual nebasin dengan sarana upacara yang disebut tebasan. 248
Kutukan-kutukan yang terperinci ditemukan pada halaman 29 dan 38 Gama Patěmon, tepatnya pada pasal Gagaduhan Dane Hulu Made mwah Dane Kedis Pamade dan pasal Gaman Ida I Ratu Manitik Gama. Pada Gagaduhan Dane Hulu Made Tengah dan Dane Kedis Pamade dibicarakan tentang tanggung jawab penghulu desa untuk menjaga pusaka berupa gagang keris (danganan) yang dibuat dari emas sebagai anugerah dari Batari Segara di Jipang (aŋeliŋa panjěněŋan pandadin kuñite, paican batari sěgara riŋ jipaŋ, duk maŋambil prastiti hika, dadi daŋanan, iku maka pajěněŋan dane jro tumpuke mwah dane kdis pamadene). Pusaka ini tampaknya menjadi simbol yang penting bagi dane jro tumpuk dan dane kedis pemade. Gagang keris tersebut menjadi simbol kepemimpinan mereka. Jika pusaka ini diabaikan atau justru dijaga oleh orang lain yang bukan menjabat posisi itu, kutukan yang sangat mengerikan akan menimpa yang bersangkutan. Penjelasannya sebagai berikut. Yaniŋ woŋ len rumaksa kan pañěněŋan daŋanan masa nora wnaŋ, kita maŋrasa paŋuluniŋ tumpuk ika, hoga pala ika, aja aŋawiwnaŋ rumaksa landěyan ika, anaknya mamiraga, putusakna sumusup kita riŋ pastu, pastu ika kaŋ abas paku, těbtěb tihiŋ aud kelor, jatahsmat, yanya woŋ len rumaksa panjěněŋan dane jro bawu tumpuke, yeniŋ tumpuk mapaulah, mandadi baru ika sinuŋklit, mabakti ka bale aguŋ, ŋiŋ ŋiriŋaŋ kaŋ rěñcaŋ ika, mwah para kayaŋan, dane jro bawu paŋulu tumpuk, haywa hima mañuŋsuŋ pajěněŋan ika, marga ěrug kaŋ nagara ika kabeh, yeka pada sanak gumanak akrěpa kalamangsa, labaniŋ woŋ len maŋgaduh pañjěněŋannya, rusak sapisan, tkaniŋ putra-putrakanya kna pastu. Terjemahannya: Jika orang lain yang menjaga perwujudan gagang keris pusaka itu juga tidak patut. Engkau yang merasa sebagai penghulu tumpuk akan menerima buah karma-nya. Jangan membuat seakan berwenang menjaga pusaka tersebut. Orang seperti Sapatha dalam Gama ... 249
demikian akan dikutuk, akan berakhir pada kutukan mendarah daging. Terkutuk abas paku, tebteb tiing, aud kelor. Jatahsmat. Jika orang lain menjaga pusaka dane bawu tumpuk, jika dane tumpuk digantikan, pejabat barulah yang membawanya, melalui pelaksanaan puja ke Bale Agung diiringi oleh warga desa serta pengusung kahyangan. Dane jro baru pangulu tumpuk jangan lupa mengusung pusaka itu, sebagai arah nasib dari seluruh desa. Sama-sama seluruh keturunannya akan dimakan oleh kala, sebagai akibat dari sembarangan membiarkan memegang pusaka itu. Hancurlah sekalian, bersama seluruh keturunannya terkena kutukan. (Gama Patěmon 29a-29b) Pada pasal Gaman Ida I Ratu Manitik Gama, penjelasan yang tidak kalah mengerikan juga dinyatakan bagi pelanggar ketetapan Gama Patěmon. Mereka yang mengambil sumber daya di desa, yang sejatinya diperuntukkan sebagai hak masyarakat banyak, tetapi hanya digunakan untuk kepentingan sendiri disebut sebagai seorang penista ketetapan Ida Bhatara Makulem. Oleh karena itu, Ida Bhatara Makulem akan menghukum yang bersangkutan. Pelanggar tidak akan mencapai kehidupan sejahtera, kekurangan pangan dan minum, serta tujuannya tidak akan pernah tercapai (kuraŋ paŋan kuraŋ kinum, tan mětwa sira riŋ kakadenta). Mereka akan menjelma menjadi serangga namu-namu dan endep-endep yang hidupnya demikian nista. Penjelasannya dapat disimak pada kutipan berikut. Nyan gaman ida i ratu manitik gama, uŋguh, hana sasananya, woŋ sane ginawe gaduhan, ada ginaduh sira, mwah kaŋ prabukti riŋ desa aliŋakna, aja sira aŋělen tadah, aŋun kita, tani yukti, apan hana supat batara ruruhane suksmanya, pituduh ida, mwah sira aŋgawa luluputan, ta nama samanya, luput, riŋ desa, hanya kaŋ supat batara, eliŋ kaŋ ginawa sabukti, yan sira dereŋ marěrěbu, mwah kraman, aŋaptida i ratu makulěm, mwaŋ aŋapti batara, [mak]olěm, bara pěněk sira hanakaluput, norawnaŋ sira 250
aja kaluput, sipat kita pala dewek, nora kwnaŋ kita aŋalapa jujumputan riŋ desa, salapaka, dewek, cinoden [cinodya] batara, saŋulah kita, tan sadya, kuraŋ paŋan kuraŋ kinum, tan mětwa sira riŋ kakadenta, dadi kita namu-namu, měnděm-měděp [ěnděp- ěnděp]. Terjemahannya: Demikian Ketetapan I Ratu Manitik Gama, yang dinyatakan pada perintah-Nya. Orang yang membuat huru-hara, ia dibuat tidak karuan. Haknya di desa diambil. Demikian hendaknya diingat. Jangan engkau lain-lain menerima. Hendaknya dengan bersungguh-sungguh, sebab dapat dikutuk Batara, rohnya akan dicari, diperintahkan oleh Beliau, serta akan dibuat luput. Itulah yang dinamakan janji, dibuat luput di desa, demikian ia dikutuk Batara, sebab hanya ingat membawa kenikmatan, namun belum melaksanakan kewajiban melakoni upacara parebuan serta upacara kraman yang diharapkan oleh Ida Ratu Makulem dan Bhatara Makolam. Beliau melupakan penek (tumpeng) besar yang semestinya patut diingat. Engkau akan terkena kutuk sebagai ganjaran perilaku tidak patut. Engkau telah mengambil pungutan di desa, semena-mena mengambilnya untuk diri sendiri, Mencela Batara semau sendiri. Tidak tercapai [tujuan]mu. Kurang makan dan minum. Tidak akan sampai kamu pada pendahulumu. Menjadilah engkau serangga namu-namu dan endep-endep. (Gama Patěmon 37b-38a) C. Dari Abas Paku hingga Namu-namu: Citra Lingkungan, Refleksi Kehidupan Sosial Sapatha atau kutukan yang muncul dalam Gama Patěmon sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan kemapanan Batur sebagai masyarakat beradat. Menariknya, sapatha pada Gagaduhan Dane Hulu Made Tengah-Dane Kedis Pamade dan Gaman Ida Manitik Sapatha dalam Gama ... 251
Gama menggunakan personifikasi lingkungan untuk menggambarkan kutukan yang akan menjadi ganjaran bagi para pelanggar. Gagaduhan Dane Hulu Made Tengah-Dane Kedis Pamade memilih menggunakan istilah abas paku 'membabat paku', tebteb tiing 'menebang bambu', dan aud kelor 'menanggalkan daun kelor dari tangkainya' untuk mengomunikasikan ganjaran dari para pelanggar ketetapan. Sementara itu, Gaman Ida Manitik Gama memilih diksi kehidupan seperti namu-namu dan endep-endep untuk merujuk sanksi yang akan diterima oleh para pelanggar ketetapan. Diksi-diksi yang dipilih pada kedua pasal ketetapan tersebut merupakan simbol yang perlu dimaknai. Barthes memandang sistem pemaknaan tidak berjalan dalam satu tingkatan, tetapi bertingkat- tingkat sesuai dengan latar belakang pengetahuan atau konvensi baru dalam masyarakat. Sistem pemaknaan yang muncul setelah sistem primer disebut sebagai sistem sekunder, di mana salah satunya melahirkan konsep makna konotasi (Hoed, 2011). Sehubungan dengan itu, diksi yang digunakan untuk merujuk sapatha pada Gama Patěmon bukan sekadar mengarah kepada makna primer unsur-unsur lingkungan. Abas paku bukan berarti pelanggarnya dikenakan sanksi merabas tanaman paku. Tebteb tiing bukan sebagai sanksi menebang sebatang atau serumpun bambu, demikian pula aud kelor tidak sekadar dimaknai menanggalkan daun kelor dari tangkainya. Ketiga diksi ini tampaknya mereferensi pada makna sekunder sebagai kondisi kehidupan yang labil, nasib buruk, bahkan sangat mungkin maknanya mengarah pada kondisi pendek umur. Tanaman paku secara fisik adalah jenis tanaman semak yang mudah untuk dirabas. Meskipun ada beberapa paku dapat tumbuh tinggi, daya tahan batangnya umumnya tidak lebih keras dari pohon berkayu. Kondisi yang sama juga terjadi pada bambu, lebih-lebih daun kelor yang sangat mudah ditanggalkan dari tangkainya. Pola komunikasi serupa juga digunakan bagi pelanggar Gaman Ida Manitik Gama. Secara literer, namu-namu atau endep-endep dapat merujuk pada jenis serangga tertentu. Pemaknaannya mungkin dapat merujuk pada konsekuensi kehidupan pascakematian atau reinkarnasi 252
(punarbhawa) pelanggar yang didoakan menjelma menjadi serangga. Namun, namu-namu atau endep-endep dapat pula dimaknai sebagai konotasi untuk menggambarkan kondisi hidup yang nista bagaikan serangga. Pengkhianatan pada ketetapan sosial berpeluang menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan melahirkan pengucilan. Sebagai makhluk sosial, kondisi semacam ini jelas akan mempersempit ruang gerak seorang anggota masyarakat ketika membutuhkan bantuan dalam kerja-kerja komunal. Diksi-diksi berupa unsur lingkungan yang digunakan untuk merujuk sanksi suatu kutukan dipilih agar masyarakat lebih peka dalam menakar kepatutan lakunya. Penggambaran tanaman maupun serangga yang dekat dengan kehidupan manusia diharapkan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi yang akan didapat ketika melanggar suatu ketetapan. Diksi-diksi itu hadir sebagai cermin untuk merefleksikan setiap laku masyarakat dalam merawat solidaritas sosial demi tercapainya keteraturan, keharmonisan, profesionalitas, dan keadilan sosial di masyarakat. Berdasarkan pembacaan pada Gama Patěmon di atas, kehadiran sapatha pada teks ini berfungsi sebagai media pendidikan untuk mengatur dan mengawasi masyarakat adat sehingga dapat berlaku sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan. Keberadaan sapatha pada teks ini juga berperan sebagai media pewarisan kearifan masa silam pada generasi kini dan generasi mendatang. Pada titik ini, Gama Patěmon sebagai satu bentuk naskah lontar yang cenderung distigmakan hanya sebagai "teks kematian" menampakkan dirinya sebagai "teks kehidupan" yang berperan untuk mengharmoniskan kehidupan duniawi. Uniknya, pada upaya menuju keharmonisan hidup tersebut, entitas dewa atau bhatara sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa tetap dihadirkan untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Inilah bentuk kearifan masyarakat Bali yang selalu menyelaraskan aspek jasmani dan rohani, duniawi-surgawi, sekala- niskala. Sapatha dalam Gama ... 253
Referensi Ardika, I. W., Setiawan, I. K., Wiguna, I. T., & Srijaya, I. W. (2018). Sapatha dalam relasi kuasa dan pendisiplinan pada masyarakat Bali kuno abad IX-XIV. Jurnal Berkala Arkeologi, 38(1), 1-16. Ariana, I. K. E. (2020). Ekologisme Batur. Mahima Institute Indonesia. Ariana, I. K. E. (2022). Wacana ekologis Rajapurana Pura Ulun Danu Batur sebagai landasan gerakan konservasi Danau Batur. Dalam Prosiding seminar nasional bahasa, sastra, dan budaya (134-150). Budiastra, P., Windia, W., Sukiya, M., Wimartina, W., Dartha, W., Adiwijaya, N. K., Astuthi, I. A., & Sudiari, A. A. (1979a). Rajapurana Pura Ulun Danu Batur Kintamani Bangli volume 1. Museum Bali. Budiastra, P., Windia, W., Sukiya, M., Wimartina, W., Dartha, W., Adiwijaya, N. K., Astuthi, I. A., & Sudiari, A. A. (1979b). Rajapurana Pura Ulun Danu Batur Kintamani Bangli volume 2. Museum Bali. Denes, I. M., Reoni, K., Pasmidi, M., Jendra, I. W., & Putra, B. N. (1991). Morfologi kata benda Bahasa Bali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gautama, W. B. (2006). Tata Bahasa Kawi. CV Kayumas Agung. Hoed, B. H. (2011). Semiotik dan dinamika sosial budaya edisi kedua. Komunitas Bambu. Panitia Penyusun. (1991). Kamus Bali-Indonesia. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Parimartha, I. G. (2021). Otonomi desa Pakraman dan munculnya desa Dinas. Dalam I Ngurah Suryawan (Ed.), Dialektika identitas Bali (24-40). Warmadewa Research Centre. Zoetmulder, P. J., & Robson, S. O. (2011). Kamus Bahasa Jawa Kuna- Indonesia (Darusuprapta & S. Suprayitna, Penerj.). Gramedia Pustaka Utama. 254