PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2019
KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal dapat diselesaikan. Juklak Pendidikan Kependudukan Jalur Formal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan tentang Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala BKKBN No.72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 324/PER/D3/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 132/PER/D3/2016 tentang Pedoman Penulisan Materi Pendidikan Kependudukan. Tujuan disusunnya buku juklak ini adalah sebagai pedoman bagi para pengelola dan pelaksana program baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan pendidikan kependudukan sampai di tingkat lini lapangan. Sasaran bagi disusunnya buku ini adalah agar masyarakat, baik remaja di sekolah, keluarga maupun pemangku kepentingan terpapar isu kependudukan. Dengan terpaparnya isu kependudukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan, sehingga mereka menjadi sadar akan kependudukan yang selanjutnya berguna dalam merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas. Juklak Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal ini mencakup pelaksanaan di jalur formal melalui implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), jalur nonformal melalui Aparatur Sipil Negara Peduli Kependudukan (ASN PK) dan Saka Kencana, serta jalur informal melalui Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK). Harapan kami, buku ini mampu menjadi acuan bagi para pengelola dan pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program pendidikan baik di kependudukan semakin optimal dan melembaga dalam masyarakat. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan juklak ini hingga diterbitkannya, kami mengucapkan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di masa yang akan datang. terima kasih. Semoga juklak Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip. Com Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal i
KATA PENGANTAR Kebijakan dan strategi BKKBN dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kependudukan salah satunya adalah melalui pendidikan kependudukan, baik jalur formal, nonformal dan informal. Strategi yang efektif dan tepat sasaran dalam menerapkan pendidikan kependudukan kepada masyarakat diperlukan dalam setiap jalur penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan karakteristik sasaran target masyarakat. Strategi implementasi melalui jalur formal adalah dengan melembagakan pendidikan kependudukan dalam institusi sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, melalui mekanisme pengintegrasian dalam mata pelajaran/mata kuliah, kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan, kegiatan penelitian dan perpustakaan kependudukan (Pojok Kependudukan). Strategi branding di sekolah adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di perguruan tinggi adalah Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Strategi implementasi melalui jalur nonformal adalah melalui pendekatan di lembaga kediklatan pemerintah dengan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan branding ASN Peduli Kependudukan (ASN-PK). Harapannya, semakin banyaknya ASN yang peduli dengan permasalahan kependudukan sehingga mempertimbangkan data dan informasi kependudukan dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik. Selain sasaran ASN, pendekatan jalur nonformal juga melalui kegiatan kepramukaan dengan membentuk Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang KKBPK bagi anggota Pramuka. Strategi implementasi melalui jalur informal merupakan strategi dalam implementasi pendidikan kependudukan melalui kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta para pengelola dan pelaksana program di lini lapangan sangat penting perannya dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal ii
memberdayakan kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat. Strategi dinamakan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass - PK). Sekaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Program KKBPK juga menjadi program yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Pusat tidak lagi mutlak, namun ada pembagian urusan dengan Pemerintah Daerah (konkuren). Dalam hal kewenangan Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (DITPENDUK) adalah menyiapkan tata kelola pengelolaan program di lapangan, sementara implementasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Peranan Perwakilan BKKBN Provinsi adalah memfasilitasi dalam hal pembentukan pilot project / percontohan, yang selanjutnya dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendidikan kependudukan di lapangan, DITPENDUK telah menyusun Petunjuk Teknis Pendidikan Kependudukan Yang Modern, Adaptif, dan Komprehensif melalui Jalur Formal, Nonformal dan Informal. Harapannya, dengan terbitnya buku ini, dapat meningkatkan kompetensi para pengelola dan pelaksana program pendidikan kependudukan di lapangan. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Ahmad Taufik Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal ini ini, iii
DAFTAR ISI Kata Sambutan ... i Kata Pengantar ... ii Daftar Isi ... iv Bab I Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pendidikan Kependudukan... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Ruang Lingkup ... 5 C. Strategi ... 6 D. Pengelolaan Pendidikan Kependudukan sesuai dengan kewenangan Pusat dan Daerah ... 7 Bab II Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ... 12 A. Definisi ... 12 B. Tujuan dan Manfaat ... 12 C. Prinsip - prinsip Dasar ... 12 D. Pengelola dan Pelaksana ... 13 E. Tahap Pelaksanaan ... 14 F. Pengukuran Indikator Keberhasilan Penerapan SSK ... 17 G. Integrasi dengan Program KKBPK dan Eksternal BKKBN ... 18 Bab III Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) ... 20 A. Definisi ... 20 B. Tujuan dan Manfaat ... 20 C. Tahapan Penerapan PTPK ... 20 D. Integrasi dengan Komponen lain Internal BKKBN dan Lembaga Eksternal ... 21 E. Kegiatan PTPK yang Diimplementasikan ... 21 Bab IV Aparatur Sipil Negara Peduli Kependudukan (ASN-PK) ... 38 A. Definisi ... 38 B. Tujuan dan Manfaat ... 38 C. Prinsip Dasar ... 38 D. Lembaga Pengelola dan Pelaksana ... 39 E. Tahapan Penerapan ... 40 F. Indikator Keberhasilan ... 40 Bab V Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (SAKA KENCANA) ... 41 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal iv
A. Definisi ... 41 B. Tujuan dan Manfaat ... 41 C. Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan Saka Kencana Sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan Saka Kencana Nomor 082 Tahun 2017 ... 42 D. Proses Penjenjangan dengan Persyaratan Pengetahuan Kependudukan ... 44 E. Lembaga Pengelola dan Pelaksana ... 45 F. Indikator Keberhasilan ... 46 Bab VI Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS - PK) ... 47 A. Definisi ... 47 B. Tujuan/Manfaat ... 47 C. Prinsip Dasar ... 47 D. Tahapan Penerapan ... 48 E. Indikator Keberhasilan ... 50 Bab VII Dukungan Materi Pendidikan Kependudukan ... 51 Bab VIII Pojok Kependudukan ... 58 A. Definisi ... 58 B. Tujuan ... 58 C. Prinsip Dasar ... 58 D. Pembentukan Pojok Kependudukan ... 59 E. Bentuk Pojok Kependudukan ... 59 F. Dukungan Sarana ... 60 Bab IX Desain E-Learning dan E-Monev Untuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Kedepan ... 61 Bab X Penutup ... 65 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal v
BAB I KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pasal 11 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk yang salah satunya melalui kerja sama pendidikan kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Mengingat betapa kompleksnya permasalahan kependudukan terutama kaitannya dengan kualitas hidup manusia, oleh karena itu untuk meningkatkan wawasan kependudukan kepada masyarakat, pendidikan kependudukan sangat penting untuk dilakukan. Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 1
lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yg bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Maksud diselenggarakannya pendidikan kependudukan kepada masyarakat adalah untuk: 1. Menyadarkan masyarakat dan pemerintahan akan pentingnya mengendalikan jumlah penduduk dalam keluarga agar beban pengeluaran keluarga tidak terlalu terbebani sehingga dapat menanggulangi resiko kemiskinan. (Data Jumlah Penduduk 255 juta: Supas 2015-BPS; Data Kemiskinan 9.8%: BPS 2018). 2. Menyadarkan masyarakat dan pemerintahan untuk dapat mengarahkan persebaran penduduk bagi setiap individu agar memperhatikan lingkungan dan kapasitas wilayah sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (Data Persebaran Penduduk 58% di Jawa Sensus 2010 dan lebih dari 50% tinggal di diperkotaan; BPS). 3. Menyadarkan masyarakat (keluarga dan remaja) agar dapat meningkatkan kualitas penduduk melalui pembentukan keluarga kecil berkualitas agar terpenuhi kecukupan gizi anak dan kesempatan sekolah anak hingga pendidikan yang tertinggi (Data IPM rata-rata lama sekolah 8,1 tahun setara SLTP, BPS). 4. Menyadarkan para pelajar dan akademisi serta pemerintahan dan swasta untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam setiap keputusan dan rumusan kebijakan baik bagi aparatur Negara, karyawan dan wiraswasta, serta untuk basis data penelitian. Dalam rangka implementasi pendidikan kependudukan di tingkat daerah, telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12, yang menyebutkan bahwa program pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, stakeholder dan mitra kerja di daerah wajib untuk mengimplementasikan kerjasama pendidikan kependudukan, baik melalui jalur formal, nonformal dan informal. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 2
Pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal merupakan strategi yang sangat efektif guna mengedukasi generasi muda mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia, serta bagaimana berperan dan berperilaku sesuai dengan wawasan kependudukan. Harapannya, generasi muda menjadi agent of change di masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan, sehingga kehidupan generasi sekarang peduli dengan kondisi generasi masa yang akan datang dengan mempertimbangkan keterkaitan timbal balik antara permasalahan kependudukan dan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dll. Oleh karena itu, materi kependudukan harus dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran serta Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sehingga secara kontinyu dipaparkan kepada peserta didik. Selain kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi, materi pendidikan kependudukan juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan kesiswaan dan/atau kemahasiswaan, seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), dll. Melalui pendekatan pendidikan jalur formal, sangat membutuhkan komitmen dari pemangku kepentingan, sehingga keterlibatan lembaga pemerintah pusat dan daerah yang terkait pendidikan formal serta pengelola institusi pendidikan (Rektor,Kepala Sekolah, dll) dapat mendukung operasionalisasi program kerjasama pendidikan kependudukan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan kependudukan jalur nonformal, juga merupakan salah satu strategi yang dibangun guna meningkatkan jangkauan sasaran kerjasama pendidikan kependudukan dengan sasaran di luar jalur pendidikan formal. Kegiatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, secara konkret dapat diterapkan pada lembaga kediklatan khususnya lembaga diklat pemerintah yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dipandang sebagai sasaran potensial karena, ditangan ASN lah kepentingan publik dipertaruhkan melalui peran lembaga pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, ASN harus dibekali dengan informasi kependudukan yang cukup. Harapannya, kebijakan publik yang diambil telah mempertimbangkan data dan informasi kependudukan, sehingga program pembangunan nasional tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Selain melalui lembaga kediklatan, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas Pramuka) juga Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 3
dipandang potensial dalam implementasi pendidikan kependudukan di lembaga pendidikan jalur nonformal. Setiap golongan dalam kepramukaan (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega) merupakan sasaran potensial dalam penerapan pendidikan kependudukan. Dalam Gerakan Pramuka telah terbentuk Satuan Karya Kencana (Saka Kencana), merupakan kelompok yang berkomitmen untuk menyosialisasikan dan menerapkan program KKBPK. Oleh karena itu, Saka Kencana harus manfaatkan dan dibina dalam implementasi pendidikan kependudukan, khususnya melalui krida kependudukan. Pendidikan kependudukan jalur informal, merupakan salah satu strategi penerapan pendidikan kependudukan dengan sasaran yang cukup heterogen serta sangat dinamis. Pendidikan kependudukan jalur informal dapat diterapkan melalui aktivitas dalam kelompok-kelompok kegiatan (poktan) di masyarakat dan/atau keluarga, baik kelompok keagamaan, kepemudaan, profesi dll. Dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan di dalam kelompok masyarakat, akan sangat efektif jika pemimpin kelompok komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan kependudukan. Pada umumnya, pemimpin kelompok khususnya di kelompok keagamaan akan sangat dipatuhi oleh anggota kelompok (Ustadz, Pendeta, dll). Oleh karena itu, kerjasama dengan organisasi masyarakat, yang memiliki massa yang besar dan tersebar di seluruh pelosok sangat dibutuhkan. Selain itu, dukungan materi pendidikan kependudukan juga akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan kependudukan di jalur informal. Selanjutnya, sosialisasi dan advokasi mutlak dilakukan kepada para pemimpin kelompok kegiatan di masyarakat serta para pelaksana program di lini lapangan (kader IMP), yang dapat berkontribusi dalam pembinaan pendidikan kependudukan di masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 4
B. RUANG LINGKUP Gambar. 1 RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL 1 SD/MI/Sederajat SMP/MTs/Sederajat SMA/MA/Sederajat Perguruan Tinggi (PT) 2 JALUR NON - FORMAL Balai Diklat Pemerintah Kepramukaan 3 JALUR INFORMAL Pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok (poktan) masyarakat Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 5
C. STRATEGI Gambar. 2 STRATEGI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KEGIATAN SASARAN Kebijakan Operasional MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN 1. Pendidikan Formal (SD-SMP-SMA-PT & sederajat) 2. Pendidikan Nonformal: Diklat ASN & Kepramukaan 3. Pendidikan Informal (Keluarga, Lingkungan dan Kelompok Masyarakat) MONEV SISTEM KERJASAMA (MITRA) 1. KL mitra Penyelenggaran Pendidikan Jalur Formal (Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, Kemenag) 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Diklat & Kepramukaan 4. Organisasi Masyarakat dan Kelompok Kegiatan Keluarga/ Masyarakat 1. Parameter dan proyeksi penduduk: Profile Kependudukan 2. Harmonisasi kebijakan: GDPK 3. Analisa Dampak Kependudukan 4. Hasil kajian dan penelitian KKBPK lainnya Pendampingan dari Pengelola Program dan Petugas KKBPK (PKB/PLKB) Jalur Pendidikan Formal: 1. SEKOLAH Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui strategi Internalisasi Program KKBPK kepada Siswa melalui program: - - SSK/SekolahSiaga Kependudukan, yaitu melalui integrasi mata pelajaran terhadap penjelasan tambahan tentang Program KKBPK Program-program pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti Gemar Membaca/GLS, Pelatihan Guru, Rumah Belajar, Bimbingan konseling, dsb Perpustakaan prog. KKBPK / Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun display buku-buku Kegiatan Kesiswaan: Kegiatan ekstrakurikuler
2. PERGURUAN TINGGI - - - Kegiatan Kemahasiswaan : KKN tematik kependudukan, PKL / magang, keg. seni dan Olah Raga, keg. relevan lainnya. Kegiatan Perkuliahan : Integrasi dalam MKDU/MKWU, kuliah umum kependudukan. Kegiatan Penelitian : Lomba karya ilmiah, Skripsi/thesis ttg program KKBPK, Pusat studi kependudukan. Perpustakaan prog. KKBPK / Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun display buku-buku. Non Formal
Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui materi pelajaran Diklat & penjenjangan Kepramukaan Informal - Kelompok kegiatan keluarga/ Kelompok Masyarakat Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 6
D. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH Tabel. 1 Perwakilan BKKBN No Kegiatan BKKBN Pusat Prov. Pemda Provinsi Pemda (Kab / Kota) 1. Implementasi PENDUK a. Jalur Formal 1) Sekolah Siaga Penyusunan kebijakan Perwakilan BKKBN OPD KKB Provinsi OPD KKB Kab/Kota Kependudukan Panduan Teknis menerapkan Model melakukan penerapan menerapkan Penduk melalui (SSK) dan Pojok BKKBN Pusat menerapkan Provinsi SSK dan Pojok SSK dan Pojok kegiatan GLS (gerakan Kependudukan (PK) Model Nasional SSK dan Kependudukan di Kependudukan pada nasional literasi sekolah) Pojok Kependudukan di jenjang SD-MI, SLTP- jenjang SLTA-MA pada jenjang SD-MI jenjang SD-MI, SLTP-MTs, & MTs, dan SLTA-MA. OPD KKB Kab/Kota SLTA-MA Sosialisasi dan menerapkan Penduk melalui Sosialisasi dan Fasilitasi Fasilitasi SSK dan Pojok Kependudukan pada jenjang SLTP-MTs 2) Perguruan Tinggi Penyusunan kebijakan Perwakilan BKKBN Menyesuaikan dengan
Peduli Panduan Teknis. menerapkan PT Peduli PT milik Pemda Kependudukan dan BKKBN Pusat menerapkan Kependudukan dan Pojok (kedinasan) - Pojok Model Nasional PT Peduli Kependudukan pada Kependudukan Kependudukan dan Pojok jenjang perguruan tinggi Kependudukan pada jenjang (KKN, PKL, PT. MKWU/MKDU, PSKK, Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan lainnya yang relevan) Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 7
No b. c. Kegiatan BKKBN Pusat Perwakilan BKKBN Prov. Jalur Non Formal 1) Pendidikan Penyusunan kebijakan Perwakilan BKKBN Kependudukan di Panduan Teknis melaksanakan Balai Diklat ASN BKKBN Pusat melaksanakan pendidikan pendidikan kependudukan kependudukan pada 2) Pendidikan pada Diklat ASN di Institusi Diklat ASN di Institusi Kependudukan di Pusat/ Nasional & BKKBN Provinsi serta jenjang Kepramukaan. Pemda Provinsi dan Kepramukaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kab/Kota & Kepramukaan Sosialisasi dan Fasilitasi Jalur Informal Pendidikan Penyusunan kebijakan Perwakilan BKKBN kependudukan di Panduan Teknis menerapkan Penduk kelompok kegiatan BKKBN Pusat menerapkan Model Provinsi dan keluarga/ Penduk Model Nasional pada Kab/Kota pada Poktan. masyarakat Poktan Sosialisasi dan (Poktan) Sosialisasi dan Fasilitasi Fasilitasi Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal Pemda Provinsi OPD KKB Provinsi melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Balai Diklat Provinsi & Kepramukaan OPD KKB Provinsi menerapkan Penduk di Provinsi dan Kab/Kota pada Poktan-poktan (Poktan KKBPK, Poktan Tani, Karang Taruna, dan Poktan lainnya). Pemda (Kab / Kota) OPD KKB Kab/Kota melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Balai Diklat Kab/Kota & Kepramukaan OPD KKB Kab/Kota menerapkan Penduk pada Poktan-poktan tingkat lapangan (Poktan KKBPK, Poktan Tani, Karang Taruna, dan Poktan lainnya). 8
No 2. a. b. Kegiatan BKKBN Pusat Perwakilan BKKBN Prov. Penyusunan MATERI penduk Jalur Formal Penyusunan Materi Penggandaan Materi Nasional (SD-MI, SLTP- (SD-MI, SLTP-MTs, MTs, SLTA-MA, PT) SLTA-MA, PT) Sosialisasi dan Orientasi Pengembangan Materi Lokal (SD-MI, SLTP- MTs, SLTA-MA) Penyusunan dan Pengembangan Materi PT Sosialisasi dan Orientasi Jalur Non Formal Penyusunan materi Penduk Penggandaan materi untuk Diklat ASN, Diklat Penduk untuk Diklat Umum dan Kepramukaan ASN, Diklat Umum dan Sosialisasi dan Orientasi Kepramukaan Pengembangan materi Penduk untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan Sosialisasi dan Orientasi Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal Pemda Provinsi Penggandaan materi SLTA-MA Pengembangan materi lokal SLTA-MA Sosialisasi dan Implementasi Penggandaan materi Penduk untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Provinsi Pengembangan materi lokal Penduk untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Pemda (Kab / Kota) Penggandaan materi SD-MI dan SLTP-MTs Pengembangan materi lokal SD-MI dan SLTP-MTs Sosialisasi dan Implementasi Penggandaan materi Penduk untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Kab/Kota Pengembangan materi lokal Penduk untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat kab/kota 9
No Kegiatan BKKBN Pusat Perwakilan BKKBN Prov. c. Jalur Informal Penyusunan materi penduk Penggandaan materi nasional untuk Poktan dan Penduk nasional untuk Umum Poktan dan Umum Sosialisasi dan Orientasi Pengembangan materi lokal Penduk untuk Poktan dan Umum. Sosialisasi dan Orientasi 3. Pengembangan SISTEM (Kerjasama) a. Perjanjian BKKBN Pusat dengan K/L Perwakilan BKKBN Kerjasama dengan terkait: dengan Perguruan mitra Jalur Formal Kemendikbud, Tinggi (PT) Kemenristekdikti, Perwakilan BKKBN Kemenag, dan dengan OPD KKB Perguruan Tinggi Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi (terkait penerapan Penduk di jenjang SLTA- Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal Pemda Provinsi Provinsi Sosialisasi dan Implementasi Penggandaan materi Penduk untuk Poktan dan Umum di tingkat Provinsi Pengembangan materi lokal Penduk untuk Poktan dan Umum di tingkat Provinsi. Sosialisasi dan Implementasi OPD KKB Provinsi dengan Dinas Pendidikan Provinsi serta Perwakilan BKKBN (terkait penerapan Penduk di jenjang SLTA- SMA) Pemda (Kab / Kota) Sosialisasi dan Implementasi Penggandaan materi Penduk untuk Poktan dan Umum di tingkat kab/kota. Pengembangan materi lokal Penduk untuk Poktan dan Umum di tingkat kab/kota. Sosialisasi dan Implementasi OPD KKB Kab/Kota dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota serta Perwakilan BKKBN (terkait penerapan Penduk di jenjang SD-MI dan SLTP- MTs) 10
No Kegiatan BKKBN Pusat Perwakilan BKKBN Prov. SMA) Perwakilan BKKBN dengan OPD KKB Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Kota (terkait penerapan Penduk di jenjang SD-MI dan SLTP-MTs) b. Perjanjian BKKBN Pusat dengan Perwakilan BKKBN Kerjasama dengan Lembaga Diklat Pusat/Nasional dengan Lembaga Diklat mitra Jalur Non dan Kwartir Nasional Gerakan Provinsi dan Kab/kota dan Formal Pramuka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka c. Perjanjian BKKBN Pusat dengan Mitra Perwakilan BKKBN Kerjasama dengan Kerja dan atau dengan Mitra Kerja dan mitra Jalur Masyarakat/Ormas tingkat atau Masyarakat/Ormas Informal Nasional tingkat Provinsi dan Kab/Kota Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal Pemda Provinsi OPD KKB Provinsi dengan Lembaga Diklat Provinsi, Perwakilan BKKBN & Kwartir Daerah Gerakan Pramuka OPD KKB Provinsi dengan Mitra Kerja dan atau Masyarakat/Ormas tingkat Provinsi dan Perwakilan BKKBN Pemda (Kab / Kota) OPD KKB Kab/Kota dengan Lembaga Diklat Kab/Kota, Perwakilan BKKBN dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka OPD KKB Kab/Kota dengan Mitra Kerja dan atau Masyarakat/Ormas tingkat Kab/Kota dan Perwakilan BKKBN 11
BAB II SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN A. DEFINISI Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Disamping itu juga penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling. SSK ini didukung dengan Pojok Kependudukan (Population Corner) sebagai salah satu sumber dan bacaan belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter generasi berencana. B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan. 2. Peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. 3. Peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat (local genius). 4. Peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa sederhana. 5. Mengurangi drop out (putus sekolah) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah. 6. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan. C. PRINSIP-PRINSIP DASAR 1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan pengetahuan umum untuk para peserta didik agar dapat memberikan bekal dalam persiapan bermasyarakat dan bernegara. 2. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini juga merupakan strategi dalam memberikan informasi manfaat dan dampak akan kependudukan melalui integrasi mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan yang relevan lainnya. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 12
3. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan wadah bagi program-program yang telah digulirkan BKKBN sebelumnya seperti PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Genre Goes To School sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan. 5. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan program berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah baik secara geografis maupun administratif. 6. Sekolah Siaga Kependudukan, bersifat gradual meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran, sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan. 7. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum. 8. Sekolah Siaga Kependudukan, mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal mereka sendiri. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing. D. PENGELOLA DAN PELAKSANA 1. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (DITPENDUK) a. Menjalin kerjasama dengan mitra terkait tingkat pusat; b. Menyusun kebijakan dan strategi; c. Menyiapkan dukungan materi pendidikan kependudukan; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 13
d. Sosialisasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja lainnya, baik pemerintahan pusat dan daerah, akademisi, maupun organisasi masyarakat yang terkait; e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. 2. Perwakilan BKKBN Provinsi a. Menjalin kerjasama dengan mitra terkait; b. Membentuk model percontohan SSK; c. Sosialisasi kepada OPD Pengendalian Penduduk dan KB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra kerja terkait; d. Memfasilitasi OPD Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka replikasi dan pengembangan SSK; e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. 3. OPD Pengendalian Penduduk dan KB a. Tingkat Provinsi 1) Menjalin kerjasama dengan mitra terkait; 2) Melakukan replikasi model percontohan SSK di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK dan yang sederajat); 3) Menyediakan sarana prasarana yang memadai dengan pola kerjasama dengan mitra terkait; b. Tingkat Kab/Kota 1) Menjalin kerjasama dengan mitra terkait; 2) Melakukan replikasi model percontohan SSK di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS dan yang sederajat); 3) Menyediakan sarana prasarana yang memadai dengan pola kerjasama dengan mitra terkait. E. TAHAPAN PELAKSANAAN 1. Proses Pembentukan a. Persiapan (rapat koordinasi antar OPD dan mitra terkait); b. Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi dengan lembaga (Perwakilan BKKBN, Dinas/Badan KKB, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama) sesuai dengan peran dan kewenangannya; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal terkait 14
c. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan; d. Penyiapan materi/modul pendidikan kependudukan yang telah tersedia (Nasional dan Daerah); e. Orientasi/Diklat guru-guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan kependudukan; f. Koordinasi dan penguatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan; g. Dilengkapi dengan perpustakaan/informasi tentang materi-materi kependudukan (Population Corner/Pojok Kependudukan); h. Uji coba pelaksanaan; i. Pencanangan SSK; j. Pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah. 2. Mekanisme Operasional a. Umum 1) Penerapan pendidikan kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran (mapel). 2) Penerapan pendidikan kependudukan melalui kerjasama dengan profesi terkait untuk penjelasan tambahan dalam mapel, contoh dengan melibatkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi di mata pelajaran biologi. 3) Penerapan pendidikan kependudukan melalui kegiatan kesiswaan lainnya yang relevan dan bimbingan konseling, contoh Genre, PIK KRR, Lomba Karya Tulis Kependudukan, dsb. b. Guru Pengampu Mata Pelajaran dan Bimbingan Konseling, melakukan: 1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembaran Kerja peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan, diantaranya memetakan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang sesuai; 2) Menjelaskan kepada peserta didik mengenai prinsip-prinsip Sekolah Siaga Kependudukan; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 15
3) Menyampaikan materi KKBPK dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum; 4) Dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan peserta didik dalam mengobservasi isu kependudukan di wilayahnya a) Membuat master instrumen untuk menggali data kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. b) Melakukan simulasi pelaksanaan penggalian informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan. c) Menjelaskan kepada peserta didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk. d) Aktif sebagai pembimbing dalam Pojok Kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi peserta didik. 5) Pengembangan sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. c. Peserta didik 1) Menyiapkan instrumen penggalian informasi yang sudah disiapkan oleh guru pengampu. 2) Melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitarnya, melalui metode: a) Melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (RT/RW/dusun, desa/kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan). b) Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam suatu wilayah, untuk melakukan wawancara mendalam. c) Merekapitulasi data yang dikumpulkan. d) Melakukan analisis sederhana. e) Mendiskusikan hasil penggalian data dan hasil analisis kepada guru pengampu. f) Mempresentasikan hasil analisis data kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para peserta didik memahami kondisi kependudukan di wilayahnya. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 16
3) Peserta didik melalui guru pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan SSK. F. PENGUKURAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN SSK 1. Input (Masukan) a. Teridentifikasinya sekolah-sekolah rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, maupun dukungan sarana lain. b. Ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, dapat pula dukungan yang berasal dari sumber lain. c. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. 2. Proses (Kegiatan) a. Penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. b. Terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. c. Pengolahan data kependudukan berbasis IT yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh. d. Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data-data kependudukan. e. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah kependudukan. f. Meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah-masalah kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuesioner terhadap pernikahan di usia muda dan kesadaran kesehatan reproduksi. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 17
3. Output (Keluaran) a. Pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas. b. Diharapkan dapat meminimalisir perkawinan usia anak. G. INTEGRASI DENGAN PROGRAM KKBPK DAN EKSTERNAL BKKBN 1. Integrasi dengan Program KKBPK SSK bukan merupakan program khusus kependudukan, melainkan bersinergi dengan program KKBPK lainnya. Dapat dikatakan bahwa SSK merupakan wadah bagi sosialisasi program KKBPK, khususnya program dengan sasaran generasi muda, yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Program komponen BKKBN terkait adalah: a. GENRE, PIK KRR; b. Kespro dan Kespro Remaja; c. Advokasi KIE Program KKBPK; dsb 2. Integrasi dengan Program Lintas Sektor a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Proses belajar mengajar, kegiatan ektrakurikuler, dsb; b. Badan Narkotika Nasional: Sosialisasi anti NAPZA; c. Kementerian Lingkungan Hidup: Sekolah Adiwiyata; d. Kementerian Dalam Negeri: Sekolah Kebangsaan; dsb Berikut ini adalah beberapa contoh integrasi materi pendidikan kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Gambar. 3 Kegiatan Belajar Mengajar di SSK Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 18
Gambar. 4 Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terintegrasi dengan pendidikan kependudukan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 19
BAB III PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN A. DEFINISI Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) adalah perguruan tinggi yang mengintegrasikan pendidikan KKBPK ke dalam perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan Pojok Kependudukan dalam menumbuhkan wawasan kependudukan kepada generasi muda. B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang Program KKBPK. 2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis permasalahan kependudukan di Indonesia. 3. Membina mahasiswa menjadi motivator, dinamisator dan problem solver. 4. Memberikan pengalaman belajar sebagai kader Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga terbentuk sikap dan rasa cinta terhadap kemajuan masyarakat. C. TAHAPAN PENERAPAN PTPK 1. Persiapan; 2. Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi dengan lembaga terkait (BKKBN Pusat-KL Terkait, Perwakilan BKKBN, Perguruan Tinggi); 3. Sosialisasi di unit kegiatan kemahasiswaan dan para dosen serta para pengelola perkuliahan dan kemahasiswaan; 4. Penyiapan materi/modul pendidikan kependudukan yang tersedia; 5. Orientasi/Diklat dosen-dosen seputar pengetahuan kependudukan; 6. Dukungan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan; 7. Penerapan pendidikan kependudukan melalui perkuliahan (kuliah umum dan MKWU), kegiatan kemahasiswaan, kegiatan penelitian mahasiswa, dsb; 8. Dilengkapi dengan perpustakaan dan informasi tentang materi-materi kependudukan (Population Corner/Pojok Kependudukan); 9. Pencanangan PTPK. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal rangka 20
D. INTEGRASI DENGAN KOMPONEN LAIN INTERNAL BKKBN DAN LEMBAGA EKSTERNAL 1. Program komponen BKKBN terkait a. GENRE, PIK Mahasiswa, b. Kespro dan Kespro Remaja, c. Advokasi KIE Program KKBPK 2. Program lembaga ekternal lain a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Proses belajar- mengajar, kegiatan ektrakurikuler, dsb b. Badan Narkotika Nasional: Sosialisasi anti NAPZA c. Kementerian Dalam Negeri: Pendidikan Kebangsaan d. Dsb E. KEGIATAN PTPK YANG DIIMPLEMENTASIKAN 1. KEGIATAN KEMAHASISWAAN: Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari KKN/PKL Tematik Kependudukan, Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan, Unit Kegiatan Mahasiswa, porseni kemahasiswaan dan kegiatan lainnya yang relevan. a. KULIAH KERJA NYATA (KKN)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) TEMATIK KEPENDUDUKAN 1) DEFINISI KKN Tematik Kependudukan merupakan wujud pembelajaran mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat tema tentang program KKBPK. 2) PRINSIP DASAR a) KKN Tematik Kependudukan dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program KKBPK yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak BKKBN. b) KKN Tematik Kependudukan dilaksanakan berdasar kesepakatan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak BKKBN, mitra kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 21
masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati. c) KKN Tematik Kependudukan dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program KKBPK yang sesuai dengan tempat dan target tertentu. d) KKN Tematik Kependudukan dilakukan dengan prinsip bertahap yaitu KKN KKBPK dengan pola mendapat dukungan sumber daya dan selanjutnya mandiri dengan tema KKBPK. Perguruan Tinggi pelaksana KKN harus didorong dan dibina agar mampu mereplikasi pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan dengan sumber daya mandiri. 3) TUJUAN a) Membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat, dalam penerapan ilmu yang dipelajari dan proses implementasi di masyarakat tentang Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). b) Menjadi stimulus dalam pencapaian sasaran program KKBPK bagi pengelola program KKBPK di tingkat lini lapangan. c) Mahasiswa mengimplementasikan kemampuannya untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). d) Mahasiswa melakukan identifikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengkaji masalah-masalah Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lokasi KKN serta menentukan intervensi yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan. e) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang studi yang dipelajari. f) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 22
g) Menggalang komitmen, kepedulian dan kerjasama berbagai pihak untuk mengantisipasi berbagai permasalahan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 4) TEMA DAN SUB TEMA Berdasarkan prinsip bahwa pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan adalah berdasar pada suatu tema KKBPK, contoh tema dan sub tema yang dapat diambil oleh para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN adalah sebagai berikut: (catatan: tema dan sub tema dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal) a) Dinamika Kependudukan, sub-tema ini terdiri dari bahasan- bahasan meliputi : (1) Pentingnya pengendalian penduduk; (2) Peningkatan kualitas penduduk; (3) Pengarahan mobilitas penduduk nasional dan internasional (TKI), dan urbanisasi; (4) Interaksi penduduk dan pembangunan IPOLEKSOSBUD; (5) Pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan; (6) Implementasi Pendidikan Kependudukan di tingkat desa; (7) Kegiatan kependudukan lainnya yang sesuai. b) Keluarga Berencana, sub-tema ini terdiri dari bahasan-bahasan meliputi : (1) Program KB dan manfaatnya; (2) Hubungan KB dan Ekonomi Keluarga; (3) Dan lainnya sesuai dengan tema KB. c) Program Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak , sub-tema ini terdiri dari bahasan-bahasan meliputi : (1) 1000 hari pertama kehidupan; (2) Konsep diri orang tua; (3) Pentingnya kualitas anak; (4) Dan lainnya yang sesuai dengan tema Program BKB. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 23
d) Pengembangan Remaja, sub-tema ini terdiri dari bahasan- bahasan meliputi : (1) Tren Proporsi Remaja; (2) Masalah & Tantangan Remaja; (3) Pentingnya Pendidikan Remaja; (4) Kespro (Perencanaan kehamilan yang aman dan sehat, Napza, Free sex, HIV/AIDS, kanker alat reproduksi dan perilaku beresiko lainnya); (5) Tempat pelayanan dan konsultasi remaja (BKR, Youth Center, PIK-Remaja (jalur pendidikan dan masyarakat), PIK - Mahasiswa, Dinas Sosial, BNN, Kepolisian, dll); (6) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan usia kawin ideal; (7) Perilaku Sehat Remaja; (8) Dan Kegiatan lainnya yang sesuai. e) Pengelolaan Lanjut Usia, sub-tema ini terdiri dari bahasan- bahasan meliputi : (1) Pengertian dan kategori Lansia; (2) Kebutuhan lansia (ekonomi, sosial dan psikologis); (3) Dan lainnya yang terkait dengan tema lansia. f) Pentingnya Data Kependudukan, sub-tema ini terdiri dari bahasan-bahasan meliputi : (1) Data Kependudukan/data dan informasi keluarga; (2) Manfaat data kependudukan ; (3) Cara dan tempat memperoleh dan melaporkan data kependudukan bagi keluarga; (4) Tertib administrasi data keluarga; (5) Dan Kegiatan data kependudukan lainnya yang sesuai. g) Kewirausahaan Keluarga, sub-tema ini terdiri dari bahasan- bahasan meliputi : (1) Etos kerja dan kemandirian; (2) Pengembangan ekonomi kreatif dan spesific local; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 24
(3) Akses pendidikan kewirausahaan, permodalan, dan pemasaran; (4) Dan Kegiatan keluarga lainnya yang sesuai. h) Dan isu tema lainnya yang sesuai dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 5) TAHAPAN PELAKSANAAN a) Pengelola Program Pusat (1) Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja terkait dalam pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (2) Menyiapkan pedoman pengelolaan pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan untuk dijadikan acuan pelaksanaan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dan perguruan tinggi. (3) Melakukan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN Tematik Kependudukan. (4) Bersama mitra kerja melakukan penjajakan kebutuhan materi dalam mendukung pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (5) Bersama mitra kerja mengembangkan materi pendidikan kependudukan yang disesuaikan dengan isu-isu kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (6) Melakukan monitoring pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan pada perguruan tinggi terpilih. b) Pengelola Program Provinsi dan Kab/Kota (1) Perwakilan BKKBN Provinsi mengidentifikasi permasalahan Program KKBPK di wilayah provinsi terkait. (2) Menentukan lokasi (desa/kelurahan/kampung KB) yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah ditetapkan. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 25
(3) Menyusun rencana tema yang perlu digarap melalui KKN Tematik Kependudukan untuk satu tahun anggaran. (4) Melakukan identifikasi perguruan tinggi yang terkait dalam pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (5) Tema yang telah ditentukan ditawarkan kepada perguruan tinggi untuk dijadikan program Tematik KKBPK. (6) Bersama mitra kerja membentuk tim pokja (kelompok kerja) dan mengadakan pertemuan rutin guna membahas persiapan dan pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. Pokja beranggotakan dari unsur Perwakilan BKKBN Provinsi, OPD Pengendalian Penduduk dan KB, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM). (7) Sinkronisasi tema KKN Tematik KKBPK dengan kedeputian lain, sehingga berjalan secara simultan. (8) Penentuan target yang ingin dicapai selama pelaksanaan KKN, sehingga pencapaiannya terukur. (9) Pembekalan bagi mahasiswa dan dosen pendamping, difokuskan sesuai dengan permasalahan program yang ada di lokasi terpilih. (10) Penyusunan rencana kerja teknis dibimbing oleh tim pokja KKN Tematik. (11) Penyusunan indikator keberhasilan/output yang ingin dicapai selama penyelenggaraan KKN Tematik Kependudukan berdasarkan tema yang diangkat. Misalnya: tema pembangunan keluarga, indikator keberhasilannya adalah pembentukan tribina (BKB, BKR dan BKL). (12) Melakukan koordinasi teknis dengan para pendamping KKN Tematik Kependudukan serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang binaan wilayahnya menjadi lokasi pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. PLKB mempunyai peran penting dalam pelaksanaan KKN, diantaranya: Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 26
(a) Melakukan pendampingan dan pembinaan pada saat kelompok KKN menentukan kegiatan teknis di masyarakat. PLKB dapat memberi gambaran kemungkinan kegiatan apa di masyarakat yang relevan untuk diintervensi program KKBPK, misalnya pengajian rutin, kegiatan kepemudaan, dsb serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana strategi yang efektif berkomunikasi dengan masyarakat berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. (b) Melakukan pembinaan pada saat kelompok menyusun bahan materi penyuluhan KKBPK kepada masyarakat. Jika diperlukan, PLKB dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan sebagai narasumber apabila menyangkut pembahasan teknis di luar kemampuan mahasiswa, misalnya tentang kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi. PLKB dapat pula menjadi penghubung dengan tenaga medis (dokter/bidan) jika membutuhkan konsultan ahli. (c) Secara berkala mengunjungi lokasi KKN, untuk memonitor pelaksanaan KKN. (13) Menggandakan materi pendidikan kependudukan untuk mendukung pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (14) Melakukan pendampingan selama pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. c) Pengampu KKN (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) A. Melakukan pendampingan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan B. Menyediakan standar sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan KKN Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 27
d) Mahasiswa (1) Memenuhi jumlah SKS dan IP yang dipersyaratkan untuk dapat mengambil mata kuliah KKN Tematik Kependudukan. (2) Melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir keikutsertaan mengikuti KKN Tematik Kependudukan serta menyerahkan persyaratan yang ditentukan. (3) Memilih tema dan sub-tema dari beberapa pilihan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak BKKBN. (4) Mengajukan proposal pengajuan pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (5) Melaksanakan KKN Tematik sesuai dengan jadwal dan tata tertib yang ditentukan oleh perguruan tinggi masing- masing. (6) Membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan. (7) Menyerahkan copy laporan kegiatan hasil pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan kepada BKKBN sebagai laporan pertanggung-jawaban telah melaksanakan kegiatan KKN Tematik Kependudukan. 6) PENDANAAN Agar penyelenggaraan kegiatan KKN Tematik Kependudukan terlaksana dengan baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana dilakukan dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Dukungan pengelolaan kegiatan KKN Tematik Kependudukan, dapat berasal dari: a) Anggaran rutin masing-masing perguruan tinggi. b) APBN melalui Perwakilan BKKBN di masing-masing provinsi. c) Pendanaan yang berasal dari APBN melalui Perwakilan BKKBN agar disesuaikan dengan kemungkinan pembiayaan program kerja mahasiswa KKN, sehingga pelaksanaan KKN lebih efektif. d) Bantuan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 28
e) Community Sosial Responsibility (CSR) dari Perusahaan Swasta, BUMN atau BUMD. f) Kerjasama atau bantuan program pembangunan lainnya seperti PNPM Mandiri, Program Kesehatan lain seperti Posyandu, Program Koperasi, dan lainnya. g) Sumbangan gotong royong keluarga yang mampu, atau dari mahasiswa peserta KKN Tematik Kependudukan. h) Sumber lain yang tidak mengikat. 7) LAPORAN Sebagai pertanggungan-jawaban pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan, maka setiap tim/kelompok mahasiswa membuat laporan. Laporan dibuat secara sistematik yang secara garis besar adalah sebagai berikut: a) Pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi geografis dan kependudukan secara umum daerah yang menjadi lokasi KKN Tematik Kependudukan serta maksud, tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan KKN Tematik Kependudukan tersebut. b) Isi berupa proses penyusunan rencana kegiatan, hasil observasi lapangan, pendataan dan pemetaan, identifikasi masalah, dan analisis masalah. c) Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan KKN Tematik Kependudukan. d) Dukungan yang diperoleh dan masalah-masalah yang masih dijumpai. e) Kesimpulan dan Saran serta Rekomendasi Tindak Lanjut. f) Lampiran yang berisi dokumen selama melaksanakan kegiatan KKN Tematik Kependudukan. b. FORUM MUDA PEDULI KEPENDUDUKAN 1) DEFINISI Merupakan komunitas anak muda yang mempunyai minat terhadap isu-isu kependudukan, menjalankan aktifitas-aktifitas yang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 29
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tema kependudukan baik bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. 2) TUJUAN a) Meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kependudukan b) Meningkatkan sikap kritis generasi muda mengenai kependudukan melalui aktifitas diskusi dalam komunitasnya 3) PRINSIP DASAR a) Merupakan sekumpulan anak muda dengan minat yang sama terhadap isu kependudukan. b) Aktifitas-aktifitas yang dibangun merupakan gerakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat disekitarnya akan isu kependudukan. c) Merupakan kelompok yang independen, namun tetap terikat dengan aturan-aturan di lingkungan perguruan tinggi yang melingkupinya. 4) TAHAP PELAKSANAAN a) Sosialisasi kepada civitas akademika di perguruan tinggi, dapat didahului melalui seminar maupun kuliah umum di perguruan tinggi; b) Membentuk pengelola forum sebagai penggerak aktifitas, akan lebih baik jika melibatkan dosen yang terkait ilmu kependudukan sebagai pembina forum; c) Menyediakan dan mendistribusikan materi-materi kependudukan; d) Membina dan memfasilitasi pengelola forum dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas seperti, penyelenggaraan forum diskusi antar mahasiswa, membuat majalah dinding tentang kependudukan, terlibat dalam pekan olah raga dan seni (porseni) mahasiswa dengan memasukkan unsur kependudukan, dll; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 30
e) Secara berkala melakukan pertemuan dengan anggota forum dalam rangka sosialisasi dan update informasi mengenai isu kependudukan. c. UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KEPENDUDUKAN 1) DEFINISI Merupakan lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. 2) TUJUAN a) Meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kependudukan. b) Meningkatkan sikap kritis generasi muda mengenai kependudukan melalui aktifitas diskusi dalam komunitasnya. c) Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kependudukan kepada civitas akademika di perguruan tinggi. 3) PRINSIP DASAR a) Merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran tentang kependudukan. b) Kedudukan lembaga ini berada pada wilayah perguruan tinggi yang secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan organisasi secara mandiri. 4) TAHAP PELAKSANAAN a) Sosialisasi kepada civitas akademika di perguruan tinggi, dapat didahului melalui seminar maupun kuliah umum di perguruan tinggi; b) Jika pihak perguruan tinggi belum mengijinkan terbentuknya UKM Kependudukan, maka dapat didahului dengan Forum Muda Peduli Kependudukan, sebagai cikal bakal terbentuknya UKM Kependudukan; Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 31
c) Menyediakan dan mendistribusikan materi-materi kependudukan; d) Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan berbagai aktivitas bertemakan kependudukan; e) Secara berkala melakukan pertemuan dengan anggota UKM Kependudukan dalam rangka sosialisasi dan update informasi mengenai isu kependudukan. 2. KEGIATAN PERKULIAHAN a. INTEGRASI DALAM MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) a) DEFINISI Memberikan materi pendidikan kependudukan dalam Mata Kuliah Wajib Umum di setiap program studi, dan mata kuliah wajib di setiap program studi yang terkait kependudukan b) TUJUAN a) Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang Program KKBPK b) Terinternalisasinya wawasan kependudukan dalam diri setiap mahasiswa c) Meningkatnya kesadaran mahasiswa mengenai kondisi kependudukan Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya analisis mengenai manfaat dan dampak kependudukan. c) PRINSIP DASAR a) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi tanggal 7 Desember 2017, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan Agama Islam (2) Pendidikan Bahasa Indonesia (3) Pendidikan Agama Budha (4) Pendidikan Agama Hindu (5) Pendidikan Agama Katolik (6) Pendidikan Agama Khong Hu Cu Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 32
(7) Pendidikan Agama Kristen (8) Pendidikan Pancasila (9) Pendidikan Kewarganegaraan b) Pendidikan kependudukan tidak menjadi MKWU namun diintegrasikan ke dalam MKWU yang relevan seperti di atas. b. KULIAH UMUM KEPENDUDUKAN 1) DEFINISI Materi kependudukan yang disampaikan kepada mahasiswa dan civitas akademika dalam kegiatan akademis seperti Dies Natalis, Orientasi mahasiswa baru, sosialisasi program pemerintah, dsb. 2) TUJUAN a) Meningkatkan wawasan kependudukan kepada civitas akademika. b) Meningkatkan dukungan civitas akademika dalam program KKBPK lainnya seperti KKN Tematik Kependudukan, Integrasi dalam MKWU, UKM Kependudukan, dll. 3) PRINSIP DASAR a) Merupakan kegiatan hasil kerjasama antara BKKBN dengan perguruan tinggi. b) Penyelenggaraan dilakukan oleh BKKBN, dengan narasumber yang relevan dengan tema kependudukan. c. TAHAP PELAKSANAAN INTEGRASI MKWU DAN KULIAH UMUM KEPENDUDUKAN 1) Pengelola Program Pusat a) Melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama. b) Bersama mitra mengembangkan materi penduk yang akan diintegrasikan ke dalam MKWU. c) Bersama mitra melakukan sosialisasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan perguruan tinggi Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 33
2) Perwakilan BKKBN Provinsi a) Memetakan PT yang potensial menerapkan pengintegrasian materi penduk ke dalam MKWU/Mata Kuliah Wajib Umum. b) Mengidentifikasi karakteristik PT di wilayahnya, dengan pola melakukan audiensi ke PT yang telah menerapkan penduk ke dalam MKWU. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam strategi pendekatan kepada PT lain di wilayahnya. c) Audiensi dan sosialisasi ke PT yang akan menjadi sasaran target program. d) Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT terkait. e) Orientasi/pelatihan bagi dosen pengampu MKWU terkait kependudukan. f) Penggandaan materi pengintegrasian materi penduk ke dalam MKWU. g) Menyelenggarakan kuliah umum pada event-event tertentu. h) Pembinaan terhadap PT. 3. PENELITIAN PROGRAM KKBPK a. DEFINISI Merupakan program kerjasama penelitian bertemakan KKBPK dengan melibatkan civitas akademika di Perguruan Tinggi baik bagi dosen maupun mahasiswa atas nama lembaga di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh BKKBN. 1) Penelitian hanya diperuntukkan bagi lembaga, bukan perorangan dengan syarat: a) Perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki akreditasi minimal B. b) Mempunyai jurnal publikasi. c) Lembaga di perguruan tinggi yang bersangkutan berupa pusat studi kependudukan atau pusat studi kebijakan kependudukan. d) Mempunyai kemampuan menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 34
e) Dalam melakukan penelitian ini harus mengikutsertakan pengelola program dari BKKBN (Penduk dan Litbang Pusat dan Provinsi). 2) Pengecualian bagi Perwakilan BKKBN yang memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan penelitian bagi mahasiswa dapat disesuaikan dengan menyusun kriteria atau persyaratannya tersendiri. b. TUJUAN 1) Meningkatkan jumlah kajian tentang KKBPK. 2) Meningkatkan kemampuan akademisi dan pengelola program dalam menganalisis isu tentang KKBPK. 3) Meningkatkan jumlah literatur tentang KKBPK. c. TAHAP PELAKSANAAN 1) Seksi Pendidikan Kependudukan (Penduk) dan Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perwakilan BKKBN Provinsi menyosialisasikan program penelitian KKBPK serta prosedur pengajuan proposal kepada civitas akademika di perguruan tinggi. 2) Prosedur pengajuan penelitian: a) Perguruan Tinggi (PSK/PSKK) calon penerima hibah dana penelitian mengirimkan proposal penelitian kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. b) Perwakilan BKKBN Provinsi akan menyampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU), BKKBN Pusat untuk memperoleh persetujuan judul dan tema yang akan diangkat. c) Proposal akan ditelaah oleh PUSDU, dan PUSNA. d) Setelah tema dan judul disetujui, maka tim PUSDU dan PUSNA akan melakukan pembahasan dengan tim dari Perwakilan BKKBN Provinsi dengan mengundang calon penerima hibah dana penelitian, bertempat di Perwakilan BKKBN Provinsi terkait. e) Selanjutnya hasil penelitian akan dilakukan review oleh peneliti dari PUSDU dan PUSNA. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 35
f) Setelah resmi mendapat hibah dana penelitian, maka dalam waktu 6 bulan, proses penelitian harus selesai. 3) PUSDU, PUSNA, DITPENDUK, Seksi Penduk dan Litbang Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga PSK/PSKK. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan dalam PTPK berupa kegiatan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dan Pojok Kependudukan Gambar. 5 Kegiatan PTPK Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 36
Gambar. 6 Contoh Silabus Mata Kuliah Sosiologi Kependudukan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 37
BAB IV APARATUR SIPIL NEGARA PEDULI KEPENDUDUKAN (ASN-PK) A. DEFINISI 1. Umum Merupakan salah satu pendekatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar jalur formal, yang berstruktur dan berjenjang (Diklat struktural dan teknis). 2. Khusus Suatu upaya pendidikan kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) agar memiliki wawasan kependudukan yang merupakan dasar dalam merumuskan kebijakan. Pola pembelajaran kependudukan dalam kediklatan dengan dukungan modul pengajar dan materi ajar. B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Mewujudkan Lembaga Kediklatan Peduli Kependudukan . 2. Menyiapkan para pengelola lembaga diklat agar dapat mengimplementasikan isu kependudukan/Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan melalui modul-modul pelatihan di lembaga kediklatan. 3. Meningkatnya pemahaman peserta diklat (ASN) tentang isu-isu kependudukan/Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) agar dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan mempertimbangkan data dan informasi kependudukan. C. PRINSIP DASAR 1. Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur nonformal merupakan pengetahuan umum untuk pengelola kediklatan dan kepramukaan. 2. Pelaksanaan penyampaian materi pendidikan kependudukan/Program KKBPK. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 38
3. Pengelola, tenaga pengajar/widyaiswara dari lembaga terkait yang telah mendapat pelatihan dan/atau orientasi/sosialisasi program KKBPK. 4. Tersedianya materi atau modul standar nasional tentang kependudukan/Program KKBPK. D. LEMBAGA PENGELOLA DAN PELAKSANA 1. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (DITPENDUK) a. Menjalin kerjasama dengan mitra terkait tingkat pusat; b. Menyusun kebijakan dan strategi; c. Sosialisasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja lainnya, baik pemerintahan pusat dan daerah; d. Menyiapkan dukungan materi pendidikan kependudukan; e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. 2. Perwakilan BKKBN Provinsi a. Membentuk model percontohan ASN-PK; b. Sosialisasi kepada OPD Pengendalian Penduduk dan KB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra kerja terkait; c. Memfasilitasi OPD Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka pembinaan ASN-PK; d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. 3. OPD Pengendalian Penduduk dan KB a. Tingkat Provinsi Melakukan replikasi model percontohan ASN-PK di pemda tingkat provinsi. b. Tingkat Kab/Kota Melakukan replikasi model percontohan ASN-PK di pemda tingkat kab/kota. 4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) a. Melalui BPSDM Kemendagri membuat kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan kependudukan dalam BPSDM daerah; b. Pembinaan dan Monitoring. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal isu 39
5. Badan Pengembangan SDM a. Memfasilitasi terselenggaranya pendidikan kependudukan dalam kediklatan; b. Pembinaan dan monitoring. E. TAHAPAN PENERAPAN 1. Audiensi ke lembaga terkait untuk menyatukan komitmen bersama untuk mengembangkan program KKBPK; 2. Penandatanganan Kesepahaman Bersama/Perjanjian Kerjasama sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan bersama; 3. Rapat koordinasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) dari lembaga diklat terkait; 4. Penyusunan rencana kerja terkait pelaksanaan diklat; 5. Orientasi materi KKBPK bagi pengelola dan pelaksana pusdiklat dari lembaga diklat terkait; 6. Penyusunan materi/modul pengintegrasian materi KKBPK sesuai dengan modul pelatihan lembaga diklat terkait; 7. Pelaksanaan kegiatan diklat terintegrasi materi KKBPK; 8. Pembentukan Pojok Kependudukan di lembaga diklat terkait; 9. Monitoring dan Evaluasi. F. INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Terintegrasinya materi pendidikan kependudukan dalam mata ajar diklat. 2. Peserta diklat memahami permasalahan kependudukan di Indonesia. 3. Peserta dapat melihat keterkaitan antara operasional program lembaga dan pengaruhnya terhadap dinamika kependudukan di Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 40
BAB V SATUAN KARYA PRAMUKA KELUARGA BERENCANA (SAKA KENCANA) A. DEFINISI 1. Umum Merupakan salah satu pendekatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar jalur formal, yang berstruktur dan berjenjang. Adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, dan lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Khusus Suatu upaya pendidikan kependudukan kepada anggota pramuka, melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang berjenjang, khususnya dalam krida kependudukan agar memiliki wawasan kependudukan sebagai bekal merencanakan masa depannya kelak. Pola pembelajaran kependudukan dalam kepramukaan dengan dukungan modul pengajar dan materi ajar. B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Mewujudkan Pramuka Peduli Kependudukan. 2. Menyiapkan para pengelola Kwartir Pramuka agar mengimplementasikan isu kependudukan/Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan melalui modul-modul Kepramukaan dan Saka Kencana. 3. Meningkatnya pemahaman anggota Pramuka tentang kependudukan/Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal dapat isu-isu dan 41
C. GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN SAKA KENCANA SESUAI DENGAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN SAKA KENCANA NOMOR 082 TAHUN 2017 1. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 2. Salah satu upaya membentuk tenaga kader pembangunan kependudukan, yaitu dengan memberikan pembekalan kepada peserta didik yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang merupakan bagian penting dari Pembangunan Nasional. 3. Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang KKBPK di lingkungan Gerakan Pramuka, telah terbentuk Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) yang merupakan sarana dan wahana memupuk, mengembangkan, membina, dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang KKBPK. 4. Satuan Karya Pramuka (Saka) adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. 5. Saka Keluarga Berencana (Saka Kencana) adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dapat diterapkan pada diri, keluarga dan masyarakat. 6. Keanggotaan Saka Kencana terbuka bagi Pramuka Penegak dan Pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan (gudep) di wilayah ranting atau cabangnya yang berkomitmen mengembangkan bakat, minat Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 42
dan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui salah satu bidang Saka. 7. Saka Kencana dibentuk dari beberapa Gudep di kwartir ranting atau kwartir cabang yang terdiri dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang mempunyai minat dan bakat di bidang KKBPK. 8. Saka Kencana dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan kwartir ranting, yang dibina secara teknis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani KKBPK sebagai instruktur bersama Pamong Saka, sedangkan pengesahannya oleh kwartir cabang. Apabila kwartir ranting belum bisa membentuk Saka Kencana, maka Saka Kencana dapat dibentuk oleh kwartir cabang yang dibina oleh OPD yang menangani KKBPK kabupaten dan kota. 9. Saka Kencana terdiri dari 5 (lima) krida, dimana tiap krida dipimpin oleh seorang Pemimpin Krida, yaitu: a. Krida Kependudukan b. Krida Kesehatan Reproduksi c. Krida Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga d. Krida Generasi Berencana e. Krida Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 10. Susunan Organisasi Dalam Pengelolaan Saka Kencana a. Dalam usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan, dibentuk Pimpinan Saka (Pinsaka) Kencana, yang anggotanya terdiri dari unsur kwartir, unsur instansi BKKBN, dan unsur lain yang berkaitan dengan Program KKBPK. Struktur penjenjangan Pinsaka: 1) Di tingkat pusat dibentuk Pinsaka Kencana Tingkat Nasional 2) Di provinsi dibentuk Pinsaka Kencana Tingkat Daerah 3) Di tingkat kab dan kota dibentuk Pinsaka Kencana Tingkat Cabang Pinsaka Kencana adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris, teknis, bantuan fasilitas atau dukungan lainnya kepada Saka Kencana. b. Pamong Saka Kencana adalah anggota dewasa Pramuka berkualifikasi Pembina Mahir yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Kencana. Salah satu tugas pokok dari Pamong Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 43
Saka adalah membimbing Dewan Saka Kencana dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Saka Kencana. c. Instruktur Saka Kencana adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus atau pengalaman di bidang KKBPK yang sanggup dan bersedia membantu Pamong Saka Kencana untuk mendidik dan melatih para anggota Saka Kencana dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan. d. Majelis Pembimbing (mabi) Saka Kencana adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat di bidang KKBPK yang memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan moril, materiil dan finansial untuk pembinaan Saka Kencana. Mabi Saka Kencana menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Penjenjangan ketua mabi adalah sebagai berikut: 1) Ketua Mabi Saka Kencana Tingkat Nasional, dijabat oleh Kepala BKKBN. 2) Ketua Mabi Saka Kencana Tingkat Daerah dijabat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. 3) Ketua Mabi Saka Kencana Tingkat Cabang dijabat oleh Kepala OPD yang menangani bidang KKBPK kabupaten/kota. 4) Ketua Mabi Saka Kencana Tingkat Ranting dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani bidang KKBPK. D. PROSES PENJENJANGAN DENGAN PERSYARATAN PENGETAHUAN KEPENDUDUKAN 1. Pramuka Siaga a. Dapat menyebutkan contoh lingkungan yang bersih dan sehat. b. Dapat menyebutkan cara menjadikan lingkungan yang bersih. 2. Pramuka Penggalang a. Dapat menyebutkan contoh lingkungan yang bersih dan sehat. b. Dapat menyebutkan cara merawat lingkungan yang bersih. c. Dapat mengajak teman sebaya untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 44
3. Pramuka Penegak a. Dapat menjelaskan tentang penduduk dan kependudukan kepada teman sebaya dan lingkungannya. b. Dapat menjelaskan tentang dampak kependudukan yang terjadi di Indonesia. c. Dapat menjelaskan tentang struktur, komposisi penduduk dan sumber data kependudukan. d. Telah membantu petugas melakukan pendataan penduduk sedikitnya 2 (dua) kali. e. Telah membantu sedikitnya 2 orang Pramuka Siaga dan 2 orang Pramuka Penggalang memperoleh TKK Pendidikan Kependudukan. 4. Pramuka Pandega a. Dapat menjelaskan tentang penduduk dan kependudukan kepada teman sebaya dan lingkungannya. b. Dapat menjelaskan tentang dampak kependudukan yang terjadi di Indonesia. c. Dapat menjelaskan tentang struktur, komposisi penduduk dan sumber data kependudukan. d. Telah membantu petugas melakukan pendataan penduduk sedikitnya 3 (tiga) kali. e. Telah membantu sedikitnya 3 orang Pramuka Siaga dan 3 orang Pramuka Penggalang dan 2 orang Pramuka Penegak memperoleh TKK Pendidikan Kependudukan. E. LEMBAGA PENGELOLA DAN PELAKSANA 1. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan a. Menjalin kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. b. Melakukan koordinasi dengan komponen terkait di BKKBN penanggung-jawab krida KKBPK. c. Menyusun kebijakan dan strategi. d. Menyosialisasikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 45
F. 2. Perwakilan BKKBN Provinsi a. Menjalin kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka. b. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait di BKKBN penanggung- jawab krida KKBPK. c. Menyosialisasikan kepada OPD Pengendalian Penduduk dan KB. d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi. 3. OPD Pengendalian Penduduk dan KB a. Menjalin koordinasi dengan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka. b. Menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan Pimpinan Saka tingkat kab/kota. c. Sosialisasi kepada gugus depan di tingkat SD (Pramuka Siaga) dan SLTP (Pramuka Penggalang) tentang krida kependudukan, dan SLTA (Pramuka Penegak) serta Perguruan Tinggi (Pramuka Pandega) mengenai Saka Kencana (termasuk di dalamnya krida kependudukan). INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Terintegrasinya materi pendidikan kependudukan dalam kepramukaan. 2. Pembina pramuka mengimplementasikan pendidikan kependudukan dengan sasaran anggota pramuka. 3. Anggota pramuka memahami permasalahan kependudukan di Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 46
BAB VI MASYARAKAT PEDULI KEPENDUDUKAN (MASS - PK) A. DEFINISI Merupakan implementasi pendidikan kependudukan melalui jalur informal. Adalah salah satu strategi pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) di masyarakat dan keluarga (keagamaan, kepemudaan, kelompok tani, keluarga, dll) dengan dukungan materi ajar dan modul penyuluh KKBPK (PKB/PLKB). B. TUJUAN/MANFAAT 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat di semua tingkatan umur mengenai kependudukan. 2. Mendekatkan akses ke masyarakat untuk memperoleh edukasi tentang kependudukan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan. C. PRINSIP DASAR 1. Merupakan penerapan kerjasama pendidikan kependudukan yang secara langsung dapat diimplementasikan dalam lingkup masyarakat maupun keluarga tanpa ada standar kurikulum materi, maupun sistem operasional yang baku, sehingga disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah terkait. 2. Semua pengelola dan pelaksana program kerjasama pendidikan dan kependudukan serta mitra kerja terkait termasuk di dalamnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyosialisasikan materi pendidikan kependudukan kepada masyarakat melalui pendekatan keluarga maupun kelompok kegiatan. 3. Implementasi oleh mitra kerja yang telah ada Kesepahaman Bersama (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) di tingkat nasional ataupun provinsi/kab/kota, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi lembaga/organisasi tersebut. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 47
D. TAHAP PENERAPAN 1. Pengelola dan pelaksana program Kerjasama Pendidikan Kependudukan dari tingkat pusat sampai dengan daerah mengindentifikasi mitra kerja/stakeholder seperti LSM/LSOM, tokoh keagamaan (toga), tokoh kemasyarakatan (toma), dan tokoh adat (todat) maupun tokoh-tokoh pemuka lain di masyarakat yang dapat menjadi pelopor dan penggerak program pendidikan kependudukan kepada masyarakat; 2. Sosialisasi materi pendidikan kependudukan kepada mitra kerja dan toga, toma, dan todat serta petugas lapangan KB dan kader, sebagai pengelola program di lapangan; 3. Perbanyakan dan pengembangan bahan materi pendidikan kependudukan jalur informal sesuai dengan kearifan lokal; 4. Penyebarluasan informasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal melalui berbagai media berbasis kearifan lokal (radio komunitas, kesenian daerah, dll); 5. Pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui poktan keagamaan dilakukan, diantaranya melalui : khutbah jum'at, khutbah gereja, pengajian, sekolah minggu, dan khutbah dalam kegiatan keagamaan lainnya; serta melalui poktan kepemudaan, kemasyarakatan, dan keluarga; 6. Pembentukan Pojok Kependudukan sebagai media informasi materi pendidikan kependudukan kepada masyarakat; 7. Dalam rangka pengembangan kapasitas pengelola dan pelaksana di tingkat lini lapangan, perlu dilakukan beberapa hal: a. Pengorganisasian Pengelola dan Pelaksana Program 1) Pengelola program penduk tingkat kab/kota mengidentifikasi kapasitas para tenaga di lini lapangan (PKB/PLKB, IMP dan poktan) baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat menentukan strategi implementasi penduk di lapangan. 2) Peningkatan kapasitas para petugas lini lapangan (linlap) mengenai pendidikan kependudukan dan strategi pengimplementasiannya baik melalui kegiatan khusus seperti workshop, orientasi, pelatihan, dll, ataupun melalui aktifitas rutin terkait peran para petugas linlap Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 48
seperti dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. b. Pengembangan peran petugas Linlap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 1) PKB/PLKB dan IMP mengidentifikasi dan memetakan potensi Toga, Toma, Todat dan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) di masyarakat baik kelompok tribina maupun poktan lainnya yang ada di masyarakat (keagamaan, kepemudaan, kelompok tani dll) untuk menyusun strategi operasional tingkat desa/kelurahan. 2) Pelibatan para toga, toma, todat dan ketua poktan dalam setiap kegiatan rapat koordinasi (rakor) tingkat desa/kelurahan dalam rangka rencana pengintegrasian materi penduk dalam aktivitas di kelompoknya. 3) Suplai materi penduk kepada para toga, toma, todat dan ketua poktan. 4) Selain pengintegrasian penduk melalui aktivitas poktan-poktan yang ada di masyarakat, IMP juga dapat menyampaikan langsung kepada keluarga mengenai materi penduk dalam kegiatan kunjungan kepada keluarga-keluarga. 5) Secara periodik IMP aktif mengunjungi dan membina poktan-poktan dalam rangka pelaksanaan penduk yang optimal. c. Pengembangan poktan 1) Ketua poktan yang telah mendapat sosialisasi penduk menyampaikan materi penduk kepada kelompoknya, jika memungkinkan dapat menghadirkan IMP/toga/toma atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kependudukan. 2) Materi penduk dapat dikembangkan sesuai dengan isu strategis di wilayahnya atau dikaitkan dengan aktivitas kelompoknya. Jika anggota kelompok menyadari bahwa dampak kependudukan erat dengan aktivitas kelompoknya atau profesinya maka memudahkan fasilitator dalam mempersuasi anggota kelompok mengenai pentingnya penduk. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 49
E. INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Terintegrasinya materi pendidikan kependudukan dalam kegiatan penyuluhan dalam kelompok kegiatan. 2. Masyarakat memahami permasalahan kependudukan dan dampak akibatnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dll. 3. Meningkatnya perilaku masyarakat berwawasan kependudukan. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 50
BAB VII DUKUNGAN MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan adalah ketersediaan materi pendidikan kependudukan. Materi tersebut adalah sumber informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kependudukan. Terkait dengan hal itu, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan telah menyediakan materi tersebut baik untuk jalur formal, nonformal, maupun informal. Ditpenduk sebagai pengelola program tingkat pusat menyediakan materi-materi tersebut sebagai prototype, yang selanjutnya dapat digandakan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan di daerah, sekaligus dapat dikembangkan sesuai kearifan lokal. Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kemudahan akses bagi para pengelola dan pelaksana program, materi disediakan secara gratis dalam format soft file pdf dan dapat diperoleh di website: dengan subdomain Pendidikan Kependudukan lalu klik Ditpenduk atau langsung ke untuk mengakses dan mengunduh materi atau sumber referensi mengenai pendidikan kependudukan. Dalam website tersebut terdapat beberapa dokumen yang dikelompokkan dalam beberapa folder sesuai dengan jenis dokumen yang disediakan (Gambar. 7). Gambar. 7 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 51
Khusus untuk buku materi tentang pendidikan kependudukan tersimpan di dalam 3 folder yaitu: 1. Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal, Dalam lingkup pendidikan melalui jalur formal, terdapat materi atau buku yang dikhususkan untuk sekolah dan perguruan tinggi. Materi pendidikan kependudukan untuk sekolah yang telah tersedia di website secara umum terdiri dari: a. Modul untuk guru. b. Materi pendidikan kependudukan yang terintegrasi kedalam mata pelajaran. c. Buku bacaan tentang pendidikan kependudukan. Beberapa contoh materi yang telah tersedia untuk sekolah: Gambar. 8 Gambar. 9 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 52
Gambar. 10 Sedangkan materi pendidikan kependudukan untuk perguruan tinggi yang telah tersedia di website secara umum terdiri dari: a. Modul untuk dosen. b. Materi pendidikan kependudukan yang terintegrasi dalam mata kuliah, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), dan c. Buku bacaan tentang pendidikan kependudukan. d. Buku Saku Kegiatan KKN Mahasiswa. Beberapa contoh materi yang telah tersedia untuk perguruan tinggi Gambar. 11 2. Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur nonformal, Dalam lingkup pendidikan melalui jalur nonformal, terdapat materi yang dikhususkan untuk lembaga kediklatan dan kepramukaan. Materi pendidikan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 53
kependudukan untuk lembaga kediklatan yang telah tersedia di website terdiri dari: a. Modul untuk widyaiswara atau pengajar b. Buku bacaan tentang pendidikan kependudukan Beberapa contoh materi yang telah tersedia untuk lembaga kediklatan Gambar. 12 Sedangkan materi pendidikan kependudukan untuk kepramukaan melalui Saka Kencana yang telah tersedia di website secara umum terdiri dari: a. Buku untuk pembina pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. b. Buku untuk pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Beberapa contoh materi yang telah tersedia untuk Kepramukaan melalui Saka Kencana: Gambar. 13 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 54
3. Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Nonformal. Dalam lingkup pendidikan melalui jalur informal, terdapat materi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh PKB/PLKB, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Materi yang telah tersedia di website yaitu: a. Buku pembekalan bagi PKB/PLKB. b. Buku bacaan tentang pendidikan kependudukan. Beberapa contoh materi pendidikan kependudukan melalui jalur informal yang telah tersedia: Gambar. 14 Seluruh materi pendidikan kependudukan yang disediakan oleh Ditpenduk dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan isu lokal dan disosialisasikan kepada mitra dan lembaga pendidikan. Selain buku, terdapat berbagai macam informasi atau materi lain yang disediakan oleh Ditpenduk. Materi tersebut dapat berupa artikel, leaflet, pedoman, peraturan, jurnal dan sebagainya. Materi tersebut dapat juga menjadi sumber referensi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kependudukan baik melalui jalur formal, nonformal dan informal. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 55
Selain di Ditpenduk, BKKBN, khususnya di Kedeputian Pengendalian Penduduk juga menyediakan berbagai macam informasi atau materi mengenai kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kependudukan, maupun secara umum produk materi Program KKBPK lainnya yang dihasilkan oleh unit komponen/kedeputian lain di BKKBN. Materi tersebut dapat diperoleh di untuk materi dari komponen Bidang Pengendalian Penduduk lainnya misalnya Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk (Gambar. 15), serta materi untuk Program KKBPK lainnya, dapat melalui menu publikasi, kemudian masuk ke folder materi dan selanjutnya klik ke kedeputian yang diinginkan (Gambar. 16 dan 17). Gambar. 15 CIS Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk Gambar. 16 Web BKKBN Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 56
Gambar. 17 CIS Latbang - Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 57
BAB VIII POJOK KEPENDUDUKAN A. DEFINISI Pojok Kependudukan (PK) merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program KKBPK baik dalam bentuk design berupa buku, gambar, grafik, peta dan ornamen-ornamen kependudukan (manual dan digital). Merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan baik jalur formal, nonformal dan informal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan literatur program KKBPK. B. TUJUAN 1. Meningkatkan literasi KKBPK. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi KKBPK. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai KKBPK. C. PRINSIP DASAR 1. Pojok Kependudukan merupakan sebuah perpustakaan mini sebagai pusat informasi program KKBPK, terintegrasi dengan perpustakaan yang ada di sekolah, perguruan tinggi, lembaga diklat, komunitas masyarakat dll. 2. Fungsi Pojok Kependudukan sebagai wahana pembelajaran dan pengenalan serta pendalaman tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 3. Merupakan sebuah ruang yang strategis, dilengkapi perangkat teknologi informasi berupa signage (papan informasi digital), komputer, jaringan internet (wifi) serta display berupa buku-buku, leaflet dll. 4. Pojok Kependudukan berbasis teknologi informasi, sehingga lebih menekankan pada sharing informasi online menggunakan signage/perangkat teknologi informasi lainnya, selanjutnya pengunjung dapat mengunduh materi/buku di komputer yang tersedia di pojok kependudukan atau di mana saja jika ada jaringan internet. Namun, jika tidak memungkinkan maka pojok kependudukan berfungsi layaknya perpustakaan konvensional lainnya. Pengelola dapat mengunduh berbagai Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 58
materi KKBPK di cis.bkkbn.go.id atau di menu publikasi bkkbn.go.id, kemudian disimpan di komputer yang ada di Pojok Kependudukan, sehingga pengunjung dapat meng-copy materi yang diinginkan. Namun, pengelola harus selalu update jika ada materi baru dalam website bkkbn.go.id. D. PEMBENTUKAN POJOK KEPENDUDUKAN Pojok Kependudukan merupakan sarana penunjang pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan di semua jalur pendidikan. Oleh karena itu, dalam merintis SSK, PTPK, ASN-PK, Saka Kencana maupun Mass-PK, diharapkan juga sekaligus dengan mempersiapkan Pojok Kependudukan. E. BENTUK POJOK KEPENDUDUKAN Materi yang ditampilkan dalam Pojok Kependudukan, baik yang berupa fisik cetakan maupun dalam bentuk infografis berupa gambar, grafik, peta dan ornamen. Contoh sebagai berikut: Tabel. 2 a.Kesehatan reproduksi dinie.Usia kawine.Usia dewasaf.Angka ketergantunganf.Tingkat Kesertaan KBf.Alat sensus/surveyg.Pertumbuhan pendudukg.Kesertaan KBg.Kualitasg.display dan sound system wirelessi.Daerah tawuranjAKBj.DVD playerk.Korban tawurankdsbk.ruang PIKl.Kemacetan lalinl.etalase kaca/rak bukum.dsbm.ACnoDsbKematian akibat langsung/tidak langsungkajian/penelitian berbasis Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 59
F. DUKUNGAN SARANA Materi pendidikan kependudukan tersedia baik berbentuk fisik/hard file (buku/CD) maupun soft file (format pdf) yang telah diunggah di Selain folder DITPENDUK, masyarakat juga dapat mengakses materi KKBPK lainnya melalui folder komponen/kedeputian terkait. Perwakilan BKKBN Provinsi maupun OPD Pengendalian Penduduk dan KB dapat memperbanyak materi sesuai dengan kebutuhan. Namun dengan prinsip kemudahan akses, masyarakat dapat langsung mengakses melalui Oleh karena itu, dalam Pojok Kependudukan agar dilengkapi dengan sarana berupa signage/komputer/perangkat teknologi informasi lainnya, yang berfungsi untuk menampilkan soft file materi pendidikan kependudukan, yang dapat di copy atau diunduh oleh masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 60
BAB IX DESIGN E-LEARNING & E-MONEV UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KEDEPAN Menghadapi revolusi industri 4.0, dimana masyarakat global telah merespon dan mengantisipasi perubahan teknologi mutakhir, BKKBN juga harus melakukan inovasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan informasi Program KKBPK. Dalam hal ini, Ditpenduk sebagai pengelola Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang salah satu tugasnya adalah menyediakan materi pendidikan kependudukan, telah menyediakan sarana berbasis online, untuk memudahkan masyarakat mengakses materi-materi pendidikan kependudukan, yaitu melalui Dalam CIS (centralized information system), terdapat berbagai macam materi baik modul, buku, infografis, pedoman dll yang diklasifikasikan dalam folder menurut jalur pendidikan maupun tingkat pendidikan (gambar 18). Gambar.18 Dalam perkembangannya, CIS sangat bermanfaat bagi para pengelola, pelaksana program maupun masyarakat secara umum, seperti dalam implementasi SSK, PTPK dll. Namun, penyediaan materi-materi dalam format CIS yang dikembangkan oleh Ditpenduk, belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 61
milenial akan materi pendidikan kependudukan. Perlu ada inovasi sehingga masyarakat yang mengakses tidak pasif, dan dapat melakukan interaksi dua arah dengan pakarnya. Oleh karena itu, Ditpenduk mengembangkan e-learning yang terintegrasi dengan e-monev. Dalam e-learning telah tersedia beberapa menu folder baik buku-buku materi, juknis, peraturan, kegiatan, serta menu baru yaitu video tutorial, ruang diskusi, dll (gambar 19, 20 dan 21) Gambar. 19 Gambar. 20 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 62
Gambar. 21 Sampai dengan akhir tahun 2018, proses pelaporan realisasi program kerjasama pendidikan kependudukan, masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mengirimkan laporan melalui email, kemudian Ditpenduk merekap hasil laporan provinsi. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pelaporan, Ditpenduk mengembangkan e-monev yang terintegrasi dengan e-learning. Melalui e-monev, proses rekapitulasi tidak lagi dilakukan secara manual dan akan secara otomatis dikelola oleh sistem. Begitu pula format laporan telah diklasifikasikan menurut bentuk kegiatan, baik SSK, PTPK ataupun yang lainnya. Kedepannya, diharapkan proses penyediaan data capaian akan lebih ringkas, dan berguna bagi penyusunan perencanaan kegiatan selanjutnya. Rancangan e-monev terintegrasi e-learning dapat dilihat dalam gambar 22 dan 23. Gambar.22 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 63
Gambar. 23 Kedepannya, setelah design e-learning dan e-monev telah dilakukan ujicoba, maka perlu dilakukan pengembangan lebih komprehensif. Struktur e-learning dan e- monev ini berjenjang secara online, dimana setiap user (pelaksana penduk) baik jalur formal, nonformal dan informal dapat mengakses materi secara online dan dapat berinteraksi secara real time, serta dapat melaporkan perkembangan kegiatannya dalam e-monev. Struktur alur e-learning berjenjang mulai dari pusat Perwakilan BKKBN Provinsi OPD KKB Provinsi OPD KKB Kab/Kota selanjutnya ke pelaksana kerjasama pendidikan kependudukan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga diklat, Pramuka, serta kelompok kegiatan dan Pojok Kependudukan). Sekaitan dengan penerapan e-learning dan e-monev, pengelola program (tingkat provinsi dan kab/kota) diharapkan agar menyiapkan perangkat yang dibutuhkan seperti: jaringan internet, komputer, dll. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 64
BAB IX PENUTUP Program pendidikan kependudukan merupakan kebijakan yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu kependudukan. Strategi yang diterapkan adalah terintegrasi dengan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal, melalui mekanisme kerjasama lintas sektor. Melalui pendekatan berbagai jalur pendidikan, maka jangkauan sasaran akan menjadi luas. Penyediaan buku petunjuk teknis ini diharapkan dapat menunjang implementasi pendidikan kependudukan di lapangan. Dalam hal ini, para pengelola dan pelaksana program dapat menjadikan buku ini sebagai panduan teknis penerapan kerjasama pendidikan kependudukan. Harapannya, hambatan-hambatan teknis di lapangan dapat diminimalisir sehingga implementasi berjalan secara efektif dan efisien. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal 65