Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 STUDI KOMPARATIF SANKSI TERHADAP PERBUATAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) Kiki Nurliana1, Bustami2, Rusli3 Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jln. Meurandeh, Langsa, 24415 2bustami@unsam.ac.id, 3rusli@unsam.ac.id Abstrak Larangan LGBT di atur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum yang berbunyi berbunyi : "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur dalam pada Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif. Pengaturan Hukum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) dalam Qanun Aceh diatur dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja. Sanksi terhadap perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh sanksi bagi LGBT sesuai dengan Pasal 63 dan 64 sedangkan KUHP diaturdalam Pasal 292 KUHP Kata Kunci : Penerapan Sanksi , LGBT, Qanun Jinayat dan KUHP Abstract The prohibition of LGBT is regulated in Article 292 of the Indonesian Criminal Code which reads: "An adult who commits an obscene act with another person of the same sex as him whom he knows or should reasonably suspect is not yet an adult, is threatened with a maximum imprisonment of five years while in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, it is regulated in Article 63 and 64 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The method used in this research is normative. Legal arrangements for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Aceh Qanun are regulated in Articles 63 and 64 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law while in the Criminal Code it is regulated in Article 292 of the Criminal Code, but these provisions are still very limited only regulating adults who commits obscene acts or has same-sex sex with a minor only. Sanctions for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) actions in the perspective of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the 107
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 Jinayat Law and Aceh Qanun Sanctions for LGBT are in accordance with Articles 63 and 64 while the Criminal Code is regulated in Article 292 of the Criminal Code. Keywords: Application of Sanctions, LGBT, Qanun Jinayat and KUHP A. PENDAHULUAN Sinyo dalam artikelnya menuliskan bahwa : "Terlalu banyak istilah yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam dunia Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender hingga kadang menimbulkan salah pemahanan".1 Sedangkan menurut Anisa Fauziah, dkk dalam tulisannya menyatakan bahwa : "Pada dasarnya LGBT bukan suatu yang baru di negara Indonesia. Sebelum ini, guna mempertimbangkan kepentingan golongan LGBT, terutama untuk menggaungkan pelanggaran hak-hak mereka sebagai golongan seksual minoritas telah diadakan beberapa pertemuan penting".2 Eka Ratna Dilla dalam penelitiannya menyatakan : "LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat istilah lesbian yang biasa disebut dengan Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak".3 Menurut Siti Sahara dalam tulisannya menyatakan bahwa : "LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para peganut penyimpangan orentasi seksual serasa lebih lapang dan mudah dalam megekspresikan peyimpangan seksualnya. Permasalahan LGBT sebenarnya bukanlah masalah yang baru, Allah SWT telah meneragkan dalam kitab suci Al-Quran yaitu pada kisah kaum nabi Luth".4 1 Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT Panduan Lengkap Orangtua Muslim Tentang Dunia LGBT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, halaman 1 2 Anisa Fauziah, dkk, Perilaku Lesbian Biseksual danTransgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Hukum dan Keadilan, Volume 11, Nomor 2 Oktober 2020, halaman 153 3 Eka Ratna Dilla, Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, halaman 2 4 Siti Sahara, Rekontruksi Pemidanaan BagiPelaku LGBT, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, halaman 105-106 108
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 Sementara Yudiyanto menyatakan bahwa : "Fenomena LGBT ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Bagi yang setuju dengan keberadaan LGBT mengharapkan keberadaannya di hargai atas dasar kemanusiaan, bukan lagi dipandang sebagai perilaku kelainan mental, dan memiliki akses politik, ekonomi, dan di semua bidang lainnya yang sama dengan kalangan heteroseksual. Bagi yang kontra dengan LGBT, memandang perilaku ini menyimpang, berdosa, menimbulkan kerusakan tatanan sosial kemanusiaan hingga mengarah kepada terjadinya kepunahan spesies manusia. LGBT juga dipandang sebagai kelainan mental dan memerlukan terapi dampingan untuk menyembuhkannya".5 Dalam Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur larangan untuk LGBT yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP,6 Selain perbuatan pidana yang berlaku secara umum, Menurut hukum jinayah yang berlaku di Aceh yatiu Qanun Aceh No. 6/2014 terjadi perluasan jenis perbuatan pidana/jarimah (perbuatan pidana) yang dapat dijatuhi 'uqubat (hukuman), yang mana dalam hukum pidana nasional belum tentu/tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Misalnya, meminum Khamar (minuman yang memabukkan), Maisir (judi), Khalwat (berdua-duan ditempat sunyi antara laki-laki dan perempaun), Ikhtilath (mesum), liwath (homoseksual), dan Musahaqah (lesbian). Dari uraian diatas maka di dapat permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP dan bagaimana sanksi terhadap perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP B. METODE PENELITIAN Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Menurut Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau disebut juga 5 Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya, NIZHAM, Volume 5, Nomor 1, 2016, halaman 62 6 "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". 109
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.7 C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Hukum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP Chairul Azmi, dkk menuliskan bahwa : "Indonesia kecuali provinsi Aceh tidak melarang perbuatan homoseksual secara mutlak dan tidak pula melegalkan pernikahan sesama jenis. Dari data statistik tahun 2016 dapat diketahui bahwa jumlah kaum homoseksual di Indonesia mencapai 10-20 juta jiwa".8 Lebih lanjut lagi Chairul Azmi, dkk menuliskan bahwa : "Universalisme HAM selalu dijadikan alasan ketika budaya timur berbeda dengan budaya barat. Padahal dalam teoriteori HAM yang dikemukakan para ahli, selain teori universalisme HAM masih ada lagi yang disebut dengan relativisme HAM".9 Selain itu juga Chairul Azmi, dkk menuliskan bahwa : "Budaya barat yang tidak memandang buruk perilaku homoseksualitas seharusnya tidak dipaksakan untuk masuk ke dalam budaya timur. Begitu juga budaya timur sebaiknya juga tidak dijadikan katalisator untuk mengukur kesopanan budaya barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku homoseksual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM di Indonesia".10 Keberadaan kaum LGBT bukanlah sesuatu yang baru, Namun, kampanye LGBT belakangan ini kian masif dan terang-terangan di Indonesia. Pengidap LGBT harus dihormati hak-haknya sebagaimana warga negara. Di saat yang sama, dampak sosial akibat kampanye LGBT juga harus diantisipasi bersama. LGBT adalah sebuah kelainan. Dampak sosialnya harus dipikirkan. LGBT sendiri merupakan suatu kelainan sosial, kelainan psikologis, kejiwaan. Yang harus perhatikan bagaimana meluruskan menyembuhkan pengidap LGBT. Untuk itu, semua pihak harus duduk bersama, seperti 7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metodologi Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14 dalam buku Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 12 8 Chairul Azmi, dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9, Nomor 1 Mei 2020, halaman 47 9 Ibid., halaman 45 10 Ibid., 110
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 apakah itu pemimpin agama, ahli jiwa, dan ahli kesehatan.11 Semuanya diajak bicara. Mereka (LGBT) kita luruskan ke yang benar, supaya enggak jadi penyakit di masyarakat. Kukuh Prima, dkk menyatakan bawha : "KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama ketika akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana, karena di dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan umum dalam penegakan hukum pidana. Termasuk juga ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual sesama, sampai saat ini perilaku homoseksual masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam KUHP".12 Lebih lanjut lagi Kukuh Prima, dkk menuliskan bahwa : "Pengaturan hubungan seksual sesama jenis menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP) Pasal 292 KUHP menentukan bahwa Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".13 Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur yang dimaksud dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP terdiri atas unsur-unsur: a. Unsur Subjektif : yang diketahui atau sepantasnya harus di duga. b. Unsur Objektif : 1. Orang dewasa 2. melakukan tindakan melanggar kesusilaan 3. seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama 4. Kebelum dewasaan. 14 Kenyataannya bahwa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan dua macam unsur subjektif secara bersama-sama, masing-masing yakni unsur yang ia ketahui yang menunjukan bahwa undang-undang mensyaratkan keharusaan adanya unsur dolus atau unsur opzet pada diri pelaku, dan unsur yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukan bahwa pada 11 Pemerintah Komitmen Untuk Meluruskan Kelainan LGBT, diakses lgbt tanggal 11 Agustus 2022 12 Kukuh Prima, dkk, Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Pampas : Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 3, 2020, halaman 95 13 Ibid., 14 Ibid., halaman 98 111
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 saat yang sama, undang-undang juga mensyaratkan keharusan adanya unsur culpa atau unsur schuld pada diri pelaku, maka didalam doktrin biasanya orang menyebut ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 292 KUHP sebagai ketentuan pidana yang mempunyai unsur-unsur subjektif pro parte dolus dan pro parte culpa. Pasal 492 RUU-KUHP 2008 menentukan bahwa: "setiap orang melakukan aktivitas cabul dgn orang lain yg sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun". Perbedaan lainnya terletak pada hukuman yang diancamkan. Pasal 292 KUHP ancaman hukumannya berupa penjara lima tahun, sedangkan Psl 492 RUU-KUHP 2008, ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara satu tahun s.d. lama tujuh tahun. Kukuh Prima, dkk menyimpulkan bahwasanya : "LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja".15 Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hokum nasional di Indonesia di samping hukum adat dan hukum barat. Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan akhlak. Hukum Islam (dalam pengertian syariat) mencakup bidang ibadah dan mu'amalah.16 Dibidang mu'amalah, hukum Islam mengatur manusia terhadap dirinya sendiri (antara lain, akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam sekitar. Hukum Islam sebagai salah satu system hukum yang berlaku (disamping hukum adat dan hukum barat) dan merupakan bagian dari agama Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 beserta perubahan. Menurut Alimuddin Siregar bahwa : "Pasal tersebut menentukan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa". Tiga tafsiran diantaranya berkaitan dengan keberlakuan hukum-hukum seliruh agama yang berlaku di Indonesia, diantaranya hukum (agama) Islam. 1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan 15 Ibid., halaman 96 16 Zaki Ulya, Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5 No. (1), 2016, halaman 136 112
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 dengan kaidah Nasrani bagi umat Nasarani, atau yang bertentangan dengan kaidah- kaidah kesusilaan agama hindu bagi umat hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha (dan yang bertentangan dengan kesusilaan Kong Hu Cu bagi umat Kong Hu Cu.). 2. Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan Syariat Islam bagi umat islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, syariat hindu bagi umat hindu sepanajang pelaksaan syariat itu memerlukan bantuan hukum. Ketiga, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekeuasaan Negara untuk melaksanakannya dank arena itu dapat sendiri dilakukan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing." 17 Sementara menurut Ali Abubakar dan Zulkarnain bahwa : "Hubungan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang secara syariat Islam. Hubungan seksual ini terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh gay atau liwath, lesbian atau musahaqah, biseksual dan transgender. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukan zakrnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dnegan kerelaan kedua bela pihak".18 Laki-laki yang melakukan hubungan seks dalam bentuk liwath atau sodomi, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya. Perempuan yang melakukan seks (lesbian) dalam bentuk musahaqah adalah suatu perbuatan gratifikasi (kepuasaan) seksual antara sesama perempuan dengan cara gosokan- gosokan vagina yang satu terhadap vagina lainnya Qanun Hukum jinayat Aceh menentukan larangan liwath dan musahaqah dalam Bagian Kesepuluh Pasal 63 dan Pasal 64.19 17 Alimuddin Siregar, Regulasi Hukum Pornografi, Scopindo, Surabaya, 2019, halaman 233 18 Ali Abubakar dan Zulkarnain, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 118 19 Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi : "Liwath 1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. 2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. 3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan". 113
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 Menurut Ferianto bahwa : "dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan hukuman kumulatif sekaligus juga hukuman alternatif. Hukuman bagi pelaku liwat atau musahaqah berupa hukuman kumulatif cambuk paling banyak seratus kali dan denda paling banyak seribu gram emas murni. Hukuman alternatif adalah penjara paling lama seratus bulan. Yang dimaksud dengan hukuman alternatif berupa penjara tersebut mungkin sebagai pilihan hukuman atas hukuman cambuk, sedangkan hukum denda paling banyak seribu gram emas murni adalah tetap dapat diakumulasikan terhadap hukuman cambuk atau hukuman penjara". 20 Ketentuan hukum liwat dalam dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh dibandingkan dengan ketentuan liwat dan musahaqah dalam KUHP Pasal 292, maka KUHP hanya menetukan hukuman terhadap orang dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sesama jenis kelamin dengan cara liwat dan musahaqah, diketahui/sepatutnya terduga bahwa orang tersebut belum dewasa, adalah penjara lima tahun.21 RUU-KUHP Tahun 2000, Pasal 427 menentukan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sam jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidan dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun" Menurut Siti Sahara dan Meta Suriyani : "Aceh menjalankan hukum jinayah atau pidana Islam. Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayah itu mengatur sanksi 100 kali cambuk bagi gay, lesbian, dan pelaku zina. "Dalam qanun ini selain hukuman 100 kali cambuk, juga diatur tentang denda bagi pelanggar. Qanun ini berlaku sejak setahun setelah diundangkan. Selain itu, Qanun Jinayah juga mengatur tujuh hukuman pidana baru yakni bagi pelaku zina, liwath (praktik homo seksual), musahaqah (praktik lesbian), ikhtilat (bercumbu tanpa ikatan nikah), qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bisa menunjukan bukti dan empat saksi), pelecehan seksual dan pemerkosaan".22 Dari penjabaran disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) dalam Qanun Aceh diatur dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh No 6/2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja. 20 Wawancara dengan hakim Ferianto Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Agustus 2022 (diolah) 21 Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya, Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 10 No. (2), 2021, halaman. 315 22 Siti Sahara dan Meta Suriyani, Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath diAceh, Global Science Society : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 65 114
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 2. Perbedaaan sanksi terhadap perbuatan Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi dalam tulisan Rahmatul Hidayati menyatakan : "pelanggar ketentuan undang-undang. Dalam kamus hukum sanksi diartikan akibat suatu perbuatan atau suatu perbuatan. Adapun A. Haid S Attamimi mengatakan sanksi merupakan salah satu ciri yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya (adat, agama dan moral)".23 Menurut Timbo Mangaranap Sirait : "Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah peletakan masalah LGBT sebagai sebuah "fakta" sehingga persetubuhan sesama jenis kelamin (homoseksual) yang dilakukan secara suka sama suka antara orang dewasa tidak dimasukkan menjadi delik kesusilaan. Di dalam Pasal 292 dinyatakan bahwa hubungan seksual homoseksual atau berjenis kelamin sejenis laki-laki dengan laki-laki (gay), danwanita dengan wanita (lesbian) yang telah dewasa bukan merupakan sebuah tindak pidana".24 Dalam tulisan Eka Ratna Dilla menyatakan : "Hubungan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang secara syariat Islam. Hubungan seksual ini terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh gay atau liwath, lesbian atau musahaqah, biseksual dan transgender. Liwath yaitu hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian atau musahaqah)".25 Lebih lanjut menuliskan bahwa : "Laki-laki yang melakukan hubungan seks dalam bentuk liwath atau sodomi, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya. Perempuan yang melakukan seks (lesbian) dalam bentuk musahaqahadalah suatu perbuatan gratifikasi (kepuasaan) seksual antara sesama perempuan dengan cara gosokan-gosokan vagina yang satu terhadap vagina lainnya".26 Perbedaan Sanksi terhadap perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Qanun Aceh No. 6/ 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP antara lain : 23 Rahmatul Hidayati, dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, halaman 142 24 Timbo Mangaranap Sirait, Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di Dalam Konstitusi Indoensia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, halaman 636 25 Eka Ratna Dilla, Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jens di Kota BandaAceh, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, halaman 24 26 Ibid., halaman 25 115
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 1. Menurut Qanun Aceh sanksi bagi LGBT sesuai dengan Pasal 63 dan 64 antara lain yang melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebanyak serratus x cambuk/denda seribu gram emas murni/penjara seratus bulan. 'Uqubat Ta'zir cambuk serratus x & dapat ditambah denda seratus dua puluh gram emas murni dan/atau penjara dua belas bulan. Pasal 63 QHJA menentukan hukuman kumulatif sekaligus juga hukuman alternatif. Hukuman bagi pelaku liwat atau musahaqah berupa hukuman kumulatif cambuk seratus kali & denda seribu gram emas murni. Hukuman alternatif adalah penjara paling lama seratus bulan. Yang dimaksud dengan hukuman alternatif berupa penjara tersebut mungkin sebagai pilihan hukuman atas hukuman cambuk, sedangkan hukum denda seribu gram emas murni adalah tetap dapat diakumulasikan terhadap hukuman cambuk atau hukuman penjara. 2. Menurut KUHP Pasal 292 sanksi bagi LGBT berupa pidana penjara lima tahun. KUHP hanya menetukan hukuman terhadap orang dewasa melakukan perbuatan cabul dgn orang lain sesama jenis kelamin dengan cara liwat dan musahaqah, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa orang tersebut belum dewasa, adalah pidana penjara paling lama lima tahun. D. SIMPULAN Pengaturan Hukum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) dalam Qanun Aceh diatur dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh No 6/2014 tentang Hukum Jinayat sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja. Sanksi terhadap perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam perspektif Qanun Aceh No 6/2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh sanksi bagi LGBT sesuai dengan Pasal 63 dan 64 sedangkan KUHP diaturdalam Pasal 292 KUHP DAFTAR PUSTAKA 1. Buku- Buku Ali Abubakar dan Zulkarnain, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar, Kencana, Jakarta, 2019 Alimuddin Siregar, Regulasi Hukum Pornografi, Scopindo, Surabaya, 2019 116
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 Rahmatul Hidayati, dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019 Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT Panduan Lengkap Orangtua Muslim Tentang Dunia LGBT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metodologi Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 2. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 3. Sumber Lain Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya, Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 10 Nomor. 2, 2021 Anisa Fauziah, dkk, Perilaku Lesbian Biseksual danTransgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Hukum dan Keadilan, Volume 11, Nomor 2 Oktober 2020 Chairul Azmi, dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9, Nomor 1 Mei 2020 Eka Ratna Dilla, Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis di Kota Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018 Eka Ratna Dilla, Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jens di Kota BandaAceh, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018 Kukuh Prima, dkk, Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Pampas : Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 3, 2020 117
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849 Pemerintah Komitmen Untuk Meluruskan Kelainan LGBT, untuk-meluruskan-kelainan-lgbt tanggal 11 Agustus 2022 Siti Sahara dan Meta Suriyani, Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath diAceh, Global Science Society : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2019 Siti Sahara, Rekontruksi Pemidanaan BagiPelaku LGBT, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016 Timbo Mangaranap Sirait, Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di Dalam Konstitusi Indoensia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017 Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya, NIZHAM, Volume 5, Nomor 1, 2016 Zaki Ulya, Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 5 Nomor. 1, 2016 diakses 118