DOBEL COVER i
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. lama 10 (sepuluh) 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah Ke Pancasila iii
Kembalilah Ke Pancasila Penulis: Dr. Rahmat Salam, M.Si. Editor: Yusradi Usman al-Gayoni, S.S., M.Hum., Aryo Seno Wicaksono, S.Kom., M.M., Eka Imelda Novitasari, S.E. Layout: Juhdi Romdoni, Imam Mahfudhi Design Cover: Zulham Kautsar Katalog Dalam Terbitan Kembalilah Ke Pancasila .-/Dr. Rahmat Salam, M.Si.- Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2021. xxi, 230 hal.; 20,5 cm ISBN 978-602-466-202-8 1. Buku 2. Majalah Ilmiah 3. Standar I. Judul ISBN 978-602-466-202-8 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit Penerbit: Mahara Publishing (Anggota IKAPI) Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15145 Narahubung: 0813 6122 0435 Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id Laman:
SAMBUTAN Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, S alah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa lunturnya saat Indonesia Ideologi pemahaman masyarakat ini adalah mulai terhadap Pancasila. Penurunan peranan dan kualitas dalam kreativitas, kemauan, dan kemampuan mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif serta aksi sosial sehingga pada gilirannya dapat menghambat proses percepatan pembangunan bangsa. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan wakil rakyat jawab besar untuk selalu mengawal memiliki pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penerbitan Pilar Peraturan tanggung Perundangan-undangan, sosialisasi 4 v
Kebangsaan, dan menjadi pribadi panutan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengapresiasi dan menyambut gembira hadirnya buku "Kembalilah ke Pancasila," semoga mampu memberikan literatur untuk tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengembangan studi. landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perwujudan kepribadian bangsa Indonesia yang digali dari bumi Indonesia, mempunyai nilai- nilai luhur dan merupakan falsafah sekaligus pandangan hidup (way of life) bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Ciri khas masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial religius yang dalam semua aspek kehidupan ditandai oleh kegotong-royongan, kebersamaan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan kekeluargaan serta diwarnai watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang berunsur Pancasila. Peradaban dunia saat ini telah berubah, yang semula sangat dipengaruhi oleh adat istiadat di suatu daerah, saat ini telah mengikuti perkembangan jaman mengikuti era teknologi. Informasi sudah tidak ada lagi batas ruang dan waktu yang menjadikannya mudah diakses dan mudah mempengaruhi gaya hidup maupun pola perilaku masyarakatnya. Indonesia punya semangat nilai yang ada pada Pancasila, sebagai dasar perilaku pribadi masing-masing warga negaranya. Tetapi, hal itu semua saat ini mungkin sudah sulit kita lihat. Orang saling menghargai dalam berpendapat, menyampaikan informasi dengan benar, bersikap adil dan tidak membedakan pendidikan, ras, suku, dan agama. Yang ada saat ini adalah sikap dan perilaku yang mendasarkan pada
kepentingan. Melihat hal itu semua, rasa keprihatinan yang mendalam dapat kita rasakan bersama. Terlebih dari itu semua, harapan dan mimpi besar saya adalah buku ini mampu menjadi bahan perenungan diri bagi para pembacanya untuk berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai Pancasila dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menuju Indonesia Maju. Selamat dan sukses, terus berkarya dan jangan pernah lelah membumikan Pancasila. Jakarta, Juni 2021 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ketua, Bambang Soesatyo vii
SAMBUTAN Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, P uji syukur alhamdulillah atas semua karunia, nikmat, dan hidayah-Nya. Salam serta selawat semoga senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabiin serta umatnya sampai akhir jaman. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas lima sila, dia diabadikan dalam Naskah Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, dia dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekalipun di dalam Pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun setiap yang membacanya sudah pasti mengetahuinya, bahwa yang dimaksud dalam pernyataan terakhir dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut adalah Pancasila. Sebagai Dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan
struktur kekuasaan secara formal. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, dia meliputi suasana kebatinan atau cita- cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun berupa hukum dasar yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan konteks pendidikan di Indonesia, sebagai antisipasi agar tidak terjadi berbagai penyimpangan, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, BAB X, tentang Kurikulum, dalam pasal 37, ayat (1) dan (2) yang menetapkan, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mulai Pendidikan Dasar, Menengah, sampai ke Perguruan Tinggi, wajib memuat Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan. Dengan demikian, diharapkan semua warga negara Indonesia tak terkecuali, baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai Pejabat serta yang mengamalkan terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, apa yang dicita-citakan, sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menjadi kenyataan di negara yang kita cintai ini. sekalipun, memahami dan menghayati nilai-nilai dengan sebaik-baiknya Dengan Pancasila, arah dan haluan kita dalam berbangsa dan bernegara terus terbimbing. Tanpa kompas kebangsaan Pancasila, bangsa ini akan mengalami disorientasi. Tidak tahu kemana arah yang hendak dituju. Pancasila adalah panduan kita bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya merupakan dasar bagi penguatan karakter bangsa. Melalui karakter dan jati diri bangsa itulah, ix
kita semua yakin mampu berkompetisi di antara bangsa-bangsa di dunia. Menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa memberikan sambutan atas terbitnya Buku "Kembalilah Ke Pancasila" yang merupakan buah pikiran yang sudah menjadi karya nyata untuk menjadi bagian dari inspirasi generasi muda dalam memberikan sumbangsih pada negeri tercinta ini. Seorang Rahmat Salam yang cukup lama saya kenal sebagai senior saya ini, memang banyak menginspirasi, bukan hanya melalui pemikiran dalam setiap jenjang kariernya, melainkan juga memberikan langkah konkret perjuangan untuk masyarakat, negara, dan bangsa. Mengambil dari sebuah ungkapan "Pemimpin yang efektif itu bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai, kepemimpinan itu tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya." Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda dalam memahami makna Pancasila. Jakarta, Juni 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta Rektor, Dr. Ma'mun Murod Al Barbesy, M. Si.
KATA PENGANTAR B uku ini lahir, karena kondisi berbangsa dan bernegara, terlihat, terdengar, terasa kalau saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ideologi. terjadi Pancasila sangat dibutuhkan. Terlebih, saat pudarnya gotong royong di tengah masyarakat. Semangat gotong royong telah digantikan oleh semangat hoax, pecah belah, fanatisme yang berlebihan, ego sentris budaya, dan sebagainya. Padahal, Indonesia terkenal dengan sikap tepo seliro-nya. ini, Dulu, di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, kita mengenal BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Lembaga ini dibentuk mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kota. Namun, lembaga itu dibubarkan pada 1998 melalui surat TAP MPR No XVIII/MPR/1998. Di era pemerintahan Jokowi, dibentuk Unit Kerja (UKP-PIP) dan Ideologi Pancasila Presiden Pembinaan sekarang berganti dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 28 Februari 2018 Dengan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa BPIP merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Ia merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya xi
untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan terintegrasi dengan program-program sehari-hari yang pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya. ini merupakan momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaan, karena Pancasila itu merupakan alat persatuan. Bisa diibaratkan dengan sapu lidi, yang semakin kuat apabila disatukan dalam satu ikatan. Jadi, dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan, melainkan justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi itu, kalau tidak diikat akan berserak. Sapu lidi akan kuat kalau dia jadi satu ikatan yang kuat. Ikatan bagi Indonesia sendiri adalah Pancasila. BPIP Harapannya, kehadiran lembaga nonstruktural ini bisa memberi arah bagaimana menjalankan kegiatan negara agar sesuai Pancasila. BPIP ini bertugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lembaga ini juga bisa berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan kementerian dan pemda yang tidak sesuai Pancasila. Contohnya, soal liberalisasi hutan oleh pemerintah daerah. Jika memang liberalisasi hutan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, BPIP dapat memberikan evaluasi dan masukan terhadap kebijakan tersebut. terletak pada wilayah operasional karena dibebankan pada Sekretariat Kabinet. Misalnya, berdasarkan Perpres tersebut, pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPIP ini dibebankan Tantangan BPIP
pada APBN yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Kabinet. Padahal, untuk melaksanakan kebijakan tersebut ada baiknya digotong-royongkan di semua kementerian. Setiap lembaga pemerintah harus ikut berperan aktif, termasuk soal anggaran ini. BPIP ini berbeda dengan BP7 Orde Baru. Kalau di BP7, yang dipancasilakan adalah masyarakat dan PNS. Pada BPIP sendiri, program pemerintahan termasuk yang bisa dievaluasi. Kalau BP7 lebih ke indoktrinasi. Apa yang telah dirumuskan oleh anggota BP7 harus dilaksanakan. BPIP justru menyerap aspirasi masyarakat, melakukan identifikasi, dan berkoordinasi. ini lebih kepada penataran-penataran, sedangkan BPIP dimensi cakupannya lebih luas, meskipun strukturnya lebih ringkas. BP7 armadanya hingga ke tingkat kabupaten, sedangkan BPIP tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu. Hal ini dikarenakan BPIP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada, melainkan justru bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah dijalankan itu tidak tumpang tindih. Sebagai contoh, program sosialisasi empat pilar MPR, cukup kerja sama dengan MPR supaya fokus MPR sosialisasi Pancasila di kader-kader partai politik, sementara di Kementerian Dalam Negeri fokus menyasar birokrasi itu sendiri. Jadi, lebih mengoordinasi agar memastikan program-program fokus dan membantu bahan- bahan yang diperlukan. BP7 orientasinya Dalam konteks administrasi negara, kelembagaan yang menangani, mengelola, dan mengimplementasikan Pancasila itu sangat diperlukan. Sayangnya, BPIP tidak sampai ke daerah sebagai kepanjangan tangannya sampai level kecamatan. Di xiii
daerah, tidak membentuk lembaga baru. Padahal, seharusnya pemberdayaannya sampai level daerah. Sebenarnya, kita sudah punya lembaga yang disebut KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) di setiap provinsi hingga kota/kabupaten. Melakukan pembinaan dan koordinasi hingga level kecamatan. Tinggal untuk mewujudkannya. Diperlukan campur tangan administrasi negara mengatur ulang mekanisme kelembagaan ini untuk kembali ke nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar. Intinya, meramu bagaimana kesatuan bangsa terpelihara dengan baik. Bagaimana agar ideologi Pancasila bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang mencakup implementasi Pancasila. Misalnya, Kesbangpol melakukan kegiatan kompetisi Cerdas Cermat Pancasila seperti dulu. Gotong royong dalam kerukunan etnis, beragama, dan sebagainya. Memelihara kerukunan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai undang- undang politik mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Bupati dan walikota sebagai pemangku jabatan di daerah seharusnya memberikan semangat. Kesbangpol menjadi lembaga yang lebih mengayomi keberagaman dan keindahan Pancasila. Misalnya, Kesbangpol belum mempunyai anggaran, seluruh kegiatan hanya mengurus parpol dan ormas, FKUB, dan lain-lain. Justru nilai dari Kesbangpol belum diurus, bagaimana menumbuhkembangkan kembali ke hidupan Pancasila yang baik dan benar. dibutuhkan peraturan dan anggaran Terlebih, kelurahan dan kecamatan membutuhkan satu sentuhan dari lembaga daerah untuk mengurusi pengamalan Pancasila. Masih ingat dengan kegotong royongan acara 17 Agustus kita memperingati setiap event dengan nuansa Pancasila tentu yang bernuansakan Pancasila? Ketika
memberikan efek benefit untuk masyarakat. Setiap 1 Juni kita bagaimana bisa mengadakan implementasi pengamalan Pancasila, mewakili setiap provinsi kota dan kabupaten. lomba level nasional, Buku ini merupakan bagian dari menyelamatkan kembali ruh Pancasila yang mulai terkikis. Pengamalan Pancasila harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat, sehingga masyarakat punya jadwal aksi untuk pengamalan Pancasila. Contohnya, cerdas cermat Pancasila, seperti apa kehidupan berpancasila. Belum lagi, membahas politik Pancasila di mana tidak membutuhkan mahar politik yang mahal, menciptakan tokoh-tokoh politik Pancasila bisa mengayomi seluruh etnik, agama, suku, dan ras. Tak hanya ideologi dan politik, tetapi juga ekonomi Pancasila sebagai upaya pemberdayaan umat dan masyarakat dengan menciptakan soko guru ekonomi dan menciptakan koperasi kehidupan bersama, berdaya bersama, dan menghasilkan bersama. Bukan seperti kondisi sekarang yang sudah mengabaikan ekonomi Pancasila. Sekarang, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Boleh dibilang, penjajah ekonomi yang sangat mengerikan yang bakal meluluhlantakkan ekonomi Indonesia. Demikian juga sosial Pancasila yang saling tolong menolong dan selalu mampu memberikan makna yang sangat berarti bagi tetangga. Kehidupan sosial saat ini seolah sudah terkikis. Bahkan, kita tidak tahu dan tidak kenal dengan tetangga kanan dan kiri kita, apakah mereka sakit atau tidak. Pengetahuan kita lebih mementingkan egoisme. tentang bertetangga pun minim, 15
Budaya Pancasila pun sudah terkikis. Tidak ada lagi ruh budaya, baik Bali, Sunda, Jawa, maupun etnis lainnya. Bhineka tunggal ika saat ini hanya tinggal nama. Kebudayaan tidak seindah dulu. Tidak ada pembinaan dari lembaga khusus. Dulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pembinaan budaya. Sekarang, budaya mulai luntur. Bahkan, merasa bingung mengimplementasikannya: mana budaya Gayo dan mana budaya Aceh? Mana budaya Karo, Simalungun, Fak- fak/Dairi, Mandailing, Nias, dan mana budaya Toba? Mana budaya Sunda dan mana budaya Jawa? Mana budaya Badui dan mana budaya Banten? Pertahanan Pancasila merupakan upaya menjaga seluruh jengkal wilayah Republik Indonesia ini. Dalam konteks kecil, bisa dengan siskamling dan ronda malam. Dalam hal pertahanan dan keamanan, seluruh warga saling bahu membahu, jangan sampai ada teroris, bencana masuk ke dalam desanya. Wilayah menjadi jauh lebih kokoh. Intinya, keamanan Pancasila membuat setiap anak bangsa hidup rukun. Sejak UU otonomi daerah disahkan, maka daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengatur wilayahnya. Pilkada saat ini, yang kuat mempunyai modal, itu yang cenderung dipilih. Pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan janji-janji, ingkar, bahkan berbuat kecurangan. Alhasil, banyak pendapat yang menyatakan, bahwa tokoh politik yang diusung untuk dipilih itu bisa diartikan bukan tokoh politik yang Pancasilais. Kenapa? Mereka berasal dari tokoh politik, antara lain bisa saja dari kader internal parpol, kader karbitan yang berasal dari luar partai atau mungkin karena kedekatannya dengan salah satu tokoh penting, atau bisa juga karena 16 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kemampuannya dan kemampuan timnya mengorganisir keuangan membayar mahar partai. Atau tokoh politik yang diusung karena membayar janji-janji politik dari parpol yang berhutang politik dari kegiatan sebelumnya. Hal itu sudah mengabaikan politik Pancasila yang semestinya ditampilkan. Siklus tentang hal ini, sering betul diperdebatkan, kenapa itu bisa terjadi? Karena kondisi masyarakat politik yang sistem multipartai ini menuntut semua komponen partai ingin menjadi "raja-raja" kecil. Konsep ini ternyata keliru dari tataran kebijakannya, sehingga perlu langkah revolusioner untuk kembali dari multipartai ke sedikit partai yang pernah terjadi sebelum ini. Kepemimpinan masa depan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak siap Pancasilais manakala ia terlahir dari hasil mahar jika ia terpilih. Tugas utamanya bagaimana mengembalikan uang mahar partai yang sudah dikeluarkannya, baik dengan cara yang halal maupun haram. Apabila pemimpin tersebut lahir dari pengkongsian sistem politik yang mengabaikan perdamaian (perang politik terus menerus), begitu terjadi adalah kondisi pemerintahan yang terus menerus gaduh. Terutama, di kalangan legislatif baik DPR RI maupun DPRD yang akan menimbulkan pertentangan antarparpol pemenang dengan partai pengusung yang kalah. Bahkan, akibatnya, akan berdampak pada sistem pelayanan kepada masyarakat yang amburadul dan kondisi pemerintahan tanpa Pancasilais tersebut akan membuat kondisi ke jurang yang lebih tinggi, maka satu kata solusinya: "Kembali ke Pancasila." terpilih, yang Jakarta, Juni 2021 17
18 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
SALAM TERIMA KASIH Buku ini lahir dan terwujud karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah menyebabkan terbitnya buku ini. Dalam kesempatan yang baik ini, secara khusus, penulis menyampaikan salam terima kasih kepada para beliau yang telah berjasa atas terbitnya buku ini, sebagai berikut: 1. Bapak Dr. H. Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, yang dalam kesibukannya yang luar biasa, menyempatkan diri berdiskusi tentang pengamalan Pancasila dengan kami dalam tajuk Manakib Peradaban Dunia, dengan beberapa Pesantren di Kota Tangerang Selatan; 2. Bapak Prof. Dr. H. Makmun Murod Al Barbasyi, M.Si; Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (rektor termuda, meskipun juniornya penulis), tetapi beliau adalah cendekiawan yang selalu mendiskusikan tentang Pancasila dan politik Pancasila dalam berbagai kesempatan bersama penulis; 3. Bapak Prof. H. Ismail Arianto, beliau Begawan dan Tokoh BP7 Republik Indonesia pada Zamannya, beliau yang mengajak penulis menjadi Penatar P4 di BP7 Pusat, sekitar tahun 2000-2004, ketika penulis masih menjadi Mahasiswa S-3 Program Doktor di Universitas 19
Indonesia Jakarta; maka, kini draf buku Kembalilah ke Pancasila ini pun penulis mohonkan arahan beliau, yang dengan senang hati beliau mengarahkan penulis; 4. Bapak Ir. Peters M. Simanjuntak, M.M., M.B.A., dan ibu Ani Yuliani, beliau berdua adalah suami isteri yang menjadi sahabat penulis, telah menjadi panutan banyak pihak sebagai keluarga pelopor pengamalan Pancasila, baik dalam memimpin perusahaan dan mengelola bisnis, begitu pula dalam menata kerukunan umat beragama di lingkungan kerjanya; 5. Ibu Hj Airin Rahmi Diany, S.H., M.H., dan Bapak Drs. H. Benyamin Davnie, yang ketika itu sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, telah mempercayakan penulis sebagai PLT Kepala Badan Kesbangpol, di samping Jabatan penulis sebagai Asisten Daerah I atau Asisten Tata Pemerintahan; dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan tersebutlah, inspirasi menulis buku Kembalilah ke Pancasila ini dimulai; 6. Organisasi Apvokasi yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU dan dalam pembinaan pak Dr. (Hc) Ary Ginanjar Agustian di Menara 165, para sahabat di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kampus Universitas Indonesia, Kampus Ichsan Satya, Kampus Universitas Universitas Rahardja, tidak terlupakan para sahabat di RS IMC dan STIKES IMC, dan para Tenaga Medis yang sudah merawat penulis dari penyakit Covid 19 di RS Siloam Mampang Jakarta, dari semua lembaga tersebut penulis senantiasa mendalami makna pengamalan Pancasila 20 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dalam kehidupan sehari-hari; sekaligus menjadi bahan penulisan buku ini; 7. Para editor dan cowriter, yaitu Aryo Seno Wicaksono, S. Kom., M.M., Eka Imelda Novitasari, S.E., Yusradi Usman al-Gayoni, S.S., M.Hum., Juhdi Ramdhoni, Imam Mahfudi, Zulham Kautsar yang menjadi rekan penulis dalam berdialog dan berdiskusi tentang berbagai sumber dalam penulisan buku Kembalilah ke Pancasila ini; 8. Isteriku Nurasnaini Inen Mairita, A.Md dan keenam anak-anakku (3 anak dan 3 menantu): 1). dr. Khairul Anwar, SP. An., M.Kes., dan dr. Mairita Sari; 2). Agus Shadiqin Wan Kurnia, S.T., M.M., dan Rima Arami, A.Md. Rad, 3). Muhammad Ilham dan Dedek Rahayu Sari, S.Ikom., M.Ikom., serta ke 5 cucuku: 1). Kaisyara Lasyifa; 2). Muhammad Hafizan; 3). Muhammad Risyad Athallah Rahmat; 4) Queen Adiva Shakila Rahmat; 5) Khairena Asma Fathiya, yang senantiasa inspirasi bagi penulis dalam berbagai memberi kesempatan; wabil khusus telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku Kembalilah ke Pancasila ini; 9. Segenap pihak yang telah membantu terbitnya buku Kembalilah ke Pancasila ini, baik membantu secara langsung maupun secara tidak langsung, penulis berdoa semoga semua jasa baik yang penulis terima tersebut akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih, kita serahkan segalanya, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan yang harus kita hadapi, Amien ya Rabbal Alamien. 21
22 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. Salam hormat penulis, Rahmat Salam
DAFTAR ISI Halaman Judul Sambutan Ketua MPR RI Sambutan Rektor UMJ Salam Terima Kasih Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan: Kembali ke Pancasila A. Pancasila Landasan NKRI B. Permasalahan yang Dihadapi C. Pancasila di Era Global BAB II Tentang Pancasila A. Apa Itu Pancasila? B. Pengertian Pancasila 1. Pengertian Pancasila secara Etimologis 2. Pengertian Pancasila secara Historis 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis C. Sekilas Sejarah Lahirnya Pancasila D. Fungsi dan Kedudukan Pancasila E. Makna Lambang Pancasila F. Moral dan Nilai yang Terkandung dalam Pancasila G. Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 23
BAB III Ideologi Pancasila A. Pancasila Sebagai Ideologi Negara 1. Pengertian Ideologi 2. Tujuan Ideologi Pancasila 3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 4. Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 5. Peran dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia 6. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Ideologi Pancasila B. Pancasila Sebagai Dasar Negara C. Perkembangan Kelahiran Pancasila D. E. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa F. Upaya Menjaga Nilai-nilai G. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Implementasi Pancasila BAB IV Politik Pancasila A. Alasan Politis Pentingnya Kembali ke Pancasila B. Demokrasi Pancasila C. Pilar Kebangsaan D. Pancasila Sebagai Etika Politik E. Filsafat Politik Pancasila F. Nilai-nilai Pancasila dalam Politik G. Pelaksanaan Politik Pancasila H. Kepemimpinan Pancasila BAB V Ekonomi Pancasila A. Makna Kehidupan Berdasarkan Pancasila 24 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. 81 81 81 86 92 93 95 96 97 108 134 Error! Bookmark not defined. 145 147 151 151 155 160 164 169 175 184 197 203
1. Sejarah dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika 2. Konsep Bhinneka Tunggal Ika 3. Faktor yang Mempengaruhi Bhinneka Tunggal Ika 4. Ekonomi Pancasila untuk Mensejahterakan B. Semangat Pancasila dalam Menghadapi Masalah C. Etika Ekonomi dan Bisnis BAB VI Sosial Budaya Pancasila A. Keberagaman dan Keindahan Pancasila 1. Dasar Ontologi Pancasila 2. Dasar Epistemologi Pancasila 3. Dasar Aksiologi Pancasila B. Manfaat Mempelajari Pancasila C. Pancasila Sebagai Etika Sosial Budaya D. Pancasila dan Hak Asasi Manusia E. Pendidikan Pancasila F. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat BAB VII Keamanan dan Pertahanan Pancasila A. Pancasila dari Masa ke Masa 1. Pancasila Dalam Rumusan Piagam Jakarta 2. Reformasi Pelaksanaan Pancasila B. Memberantas KKN 1. Pancasila Sebagai Way Of Live 2. Isi Pancasila Berupa Nilai-Nilai 3. Tujuan Pancasila C. Memperkokoh Identitas Bangsa Negara dan Konstitusi 1. Pengertian Bangsa dan Negara 2. Unsur-Unsur Negara 3. Tujuan dan Fungsi Negara D. Peraturan dan UU untuk Menghadapi Tantangan Global 25
1. Pengertian Hak dan Kewajiban 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila E. Memperkuat Nilai-nilai Pancasila F. Menjaga Pancasila (Lembaga Khusus) 1. Proses berbangsa dan bernegara 2. Peristiwa Proses Berbangsa 3. Peristiwa Proses Bernegara 4. Politik Identitas Implementasi Pancasila dalam Menjaga Keamanan dan Pertahanan Negara 1. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia 2. Pendekatan Asta Gatra Dalam Mewujudkan ketahanan G. Nasional 3. Globalisasi dan Ketahanan Nasional 4. Dimensi Globalisasi 5. Spektrum Ancaman di Era Global BAB VIII Penutup: Indonesia Adalah Pancasila A. B. Daftar Pustaka Daftar Riwayat Hidup Implementasi Pancasila Bagi Segenap Komponen Bangsa Indonesia Adalah Pancasila 26 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
BAB I Pendahuluan: Kembali ke Pancasila P ancasila merupakan penuntun atau petunjuk dalam usaha mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang berabad-abad lamanya melawan penjajahan. Dengan perjuangan yang pantang menyerah, tabah, dan tawakal dari para pejuang, sehingga mampu melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mampu merumuskan suatu pedoman dan petunjuk sebagai bangsa yang merdeka dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Lebih dari tiga ratus tahun, negeri kita dijajah oleh Belanda. Selama itu pula, penderitaan dialami oleh penduduk negeri ini dari generasi ke generasi. Tetapi, yang namanya tidak mungkin akan berlangsung selamanya. penjajahan, Dominasi politik penjajah, ekonomi, dan eksploitasi pengaturan secara paksa akan berakhir dengan bangkitnya penduduk Indonesia melawan dengan berbagai bentuk, seperti perlawanan bersenjata, protes, mogok, dan menolak kerja sama. Semua perlawanan tersebut tidak seluruhnya berhasil. Bahkan, sebaliknya, banyak terjadi korban. Perjuangan melalui kegiatan politik mulai digagas oleh dr. Tjipto Mangunkusumo, agar organisasi seperti Budi Utomo 27
sebaiknya bergerak di bidang politik. Namun, gagasan beliau kurang mendapat sambutan. Menurut Taufik Abdullah, Tjipto Mangunkusumo keluar dari Budi Utomo. Kemudian, mendirikan Indische Party tahun 1922 bersama Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat (Ketua Sarikat Islam cabang Bandung). Akan tetapi, Indische Party tidak mendapat izin. Namun, gagasan partai yang ditinggalkannya adalah bagian otentik dalam pencarian batas-batas komunitas kebangsaan. Bangsa Hindia menurut gagasan partai ini adalah semua mereka yang menetap di kepulauan ini. Organisasi Budi Utomo lebih menitikberatkan kegiatan pada bidang pendidikan dan sosial. Dapat dipahami bahwa pendidikan bagi masyarakat terutama bagi anak-anak dan pemuda penting untuk suatu perjuangan di masa depan. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, dengan adanya pendidikan, timbul kesadaran akan pentingnya organisasi pergerakan. Alhasil, timbullah gagasan untuk melaksanakan suatu kongres yang disebut Kongres Pemuda I yang diketuai M. Tabrani yang berlangsung dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta (waktu itu, bernama Batavia). Tujuan kongres tersebut untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Di dalam kongres itu dibahas tentang gagasan persatuan, peranan wanita, peranan agama, dan bahasa menuju Indonesia merdeka. Berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarikat Islam, Serikat Dagang Islam, dan beberapa organisasi lainnya menjadi pertanda makin kuatnya kesadaran untuk bangkit melalui peningkatan pendidikan dan kemauan 28 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
berusaha secara terorganisasikan. Kelahiran Budi Utomo yang dimotori oleh Soetomo dan diketuai oleh Wahidin Sudirohusodo bergerak dalam upaya meningkatkan kehidupan di bidang budaya, terutama bidang pendidikan. Gerakan ini mendorong lahirnya beberapa partai politik dan organisasi- kepemudaan. organisasi lainnya, dalam bidang Organisasi-organisasi sosial, tertentu, keagamaan, dan kepemudaan. Lahirnya organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak Bond, Jong Celebes, Jong Kalimantan, Jong Islamieten, serta beberapa perkumpulan seperti Sekar Wanita, Wanita Katolik, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi-organisasi ini lahir antara tahun 1915-1929 dan tahun-tahun berikutnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan lahirnya Budi Utomo, maka berkembang pula organisasi-organisasi yang bersifat keindonesiaan (pada waktu itu, masih bernama Hindia Belanda). termasuk tersebut bergerak organisasi seperti bidang pendidikan, ekonomi, Indonesia mengeluarkan ikrar mengenai persatuan yang terkenal sebagai Sumpah Pemuda yang berisi: 1). Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; 2). Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; 3). Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan nomor 3 itu sangat tepat karena bangsa Indonesia memiliki bahasa daerah sesuai dengan adat dan budaya daerah masing-masing. Generasi sekarang sering menyebut: "berbahasa satu, bahasa Indonesia." Penyebutan yang demikian kurang tepat karena teks aslinya menyebutkan Pada tahun 1928, Kongres Pemuda 29
"menjunjung bahasa persaatuan, bahasa Indonesia." Hal ini penting diingatkan karena peranan bahasa daerah perlu juga dipelihara untuk pengembangan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia yang berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 tersebut, menurut Harry Tjan Silalahi juga mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia yang diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yakni kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat serta pendidikan dan kepanduan. Kongres juga menyetujui berbendera satu, bendera lagu merah putih, dan kebangsaan. Satu hal yang turut mendorong berdirinya lembaga pendidikan ialah karena politik etis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda. Pendidikan bagi anak-anak Bumi Putera tingkat sekolah dasar 3 tahun (volksschool) dimulai tahun 1907. Kemudian, didirikan Meet Uitgebrei Lager Onderwijs (MULO) setingkat SMP dan Algemene Middelbare (AMS). Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School Holland Indische School (HIS) untuk anak Bumi Putera dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Hal ini bermaksud bahwa dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada anak-anak Bumi Putera akan memperluas mereka. Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan Sekolah Dokter Jawa, kemudian menjadi School Tot Opleiding voor Indische Arsten (STOVIA). Dengan adanya sekolah-sekolah yang dapat menerima anak Bumi Putera, di antara mereka ada yang bergerak dalam bidang politik atau menjadi pegawai Hindia Belanda. Jelas sekali bahwa pendidikan yang diberikan oleh Hindia Belanda bagi anak Bumi Putera menjadi modal perjuangan menuju kemerdekaan. lagu Indonesia Raya sebagai Setelah Belanda digantikan oleh Jepang, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti. Bahkan, semakin bersemangat untuk mewujudkan kemerdekaan. Apalagi, setelah mengetahui 30 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
bahwa janji Jepang untuk memberikan Indonesia merdeka, hanyalah dusta. Jepang bahkan lebih keras dalam menjajah bangsa Indonesia. Muhammad Hatta menulis dalam bukunya Pengertian Pancasila bahwa pada bulan april 1945 dibentuk Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, dr. Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang: "Apa dasar negara Indonesia yang akan kikta bentuk ini?" Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja. Kebalikannya, anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi, pertanyaan dr. Radjiman itu menguasai jalan perundingan pada hari-hari yang pertama. Terutama, Bung Karno yang memberikan jawaban yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato Bung Karno itu kemudian diterbitkan dengan nama "Lahirnya Pancasila." tentunya wajib mempelajari Pancasila yang merupakan pengembangan kepribadian dalam sistem pendidikan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan kondisi ketatanegaraannya. Di era milenial, setiap orang berhak memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat, tetapi dengan rasa tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa mengetahui Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dapat dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang maju perkembangan menyertai pemerintahan dalam era tetap berlandaskan Pancasila. Bagi warga Indonesia lahir pada globalisasi dunia. Dengan sekarang, 31
Sebagai generasi penerus bangsa, memahami betapa landasan pentingnya nilai-nilai yang Pancasila yang secara sah dan telah menjadi dasar negara, dalam waktu sehari setelah diproklamirkan negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sebagai bangsa yang telah merdeka sekaligus telah memiliki dasar negara yang sah melalui sebuah badan, yakni Panitia (PPKI). Dalam Persiapan Kemerdekaan perkembangannya, nilai Pancasila, selain merupakan dasar negara, juga sebagai ideologi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan berperan mengantarkan bangsa Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan. terkandung dalam Indonesia Kita tak pernah melupakan betapa landasan Pancasila mempertahankan diri untuk tetap eksis dalam melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia, walaupun sejak lahir hingga kini tak henti-hentinya mendapat cobaan dan mengalami pasang surut berulang kali, terutama disebabkan perbedaan persepsi dalam memahami dan menilai Pancasila dari pihak-pihak yang ingin memiliki dasar atau ideologi yang lain. Namun, pada saat ini, kita tidak perlu mengingkari Pancasila. Selain sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi bangsa yang dapat dan mampu mempersatukan seluruh kebinekaan bangsa Indonesia, maka kembalilah ke Pancasila. 32 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
A. Pancasila Landasan NKRI memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu - tanggal 18 Agustus 1945, secara resmi dan sah memiliki dasar negara, yaitu Pancasila yang disahkan bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Perumusannya dilakukan pada masa penjajahan Jepang masih berjaya di bumi Indonesia. Bangsa Indonesia telah menjalani kehidupan bernegara selama lebih dari setengah abad dan Pancasila sebagai landasan kerohanian serta dasar negara. Bangsa Indonesia telah Pancasila menjadi acuan dan arah kebijakan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai serta dilaksanakan oleh negara Indonesia. Juga, telah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama seluruh rakyat serta bangsa. Telah pula menjiwai makna bagi suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memiliki sifat abtrak dan universal. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara, mewujudkan cita-cita nasional suatu masyarakat yang adil dan makmur, dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berdasar Pancasila. untuk kegiatan merealisasikan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, dengan berbagai bentuk pembangunan mulai pada era pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan Kembalilah ke Pancasila | 33
dengan istilah Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966- 1998), dan Orde Reformasi (1998 sampai era sekarang), belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Malah, dapat dikatakan mengalami kemunduran semangat perjuangan. Yang menonjol adalah perbuatan-perbuatan serta tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa Pancasila. Terutama, dalam menjalankan segenap kehidupan tugas-tugas kenegaraan serta kehidupan berbangsa yang merupakan akibat kondisi dalam negeri maupun akibat pengaruh globalisasi dunia. Untuk itu, kita sebagai bangsa yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi serta luhur bangsa Pancasila harus dapat memfokuskan keikutsertaan dalam mengatasi penderitaan bersama dengan banyak mawas diri dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya, lebih mengutamakan kepentingan nasional seluruh bangsa. Karena itu, langkah yang tepat adalah kembali ke Pancasila. tetap berpedoman kepada nilai-nilai B. Permasalahan yang Dihadapi Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah permasalahan sosial budaya dan lingkungan, seperti korupsi yang sudah kronik dan membudaya di kalangan pejabat dan pemerintah dari atas sampai ke bawah. Krisis multidimensi (politik, sosial, ekonomi, asst, dll.), rendahnya SDM (human capital), krisis serta kepemilikan dan penyediaan modal, peralatan keselamatan kerja. Di bidang politik; tidak adanya wadah yang menampung aspirasi, dll. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih 34 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
rendah, kenyataan akan tampak figur publik dan yang duduk di kursi parlemen bukan putra-putri terbaik bangsa, melainkan aktivis partai yang popular di kalangan massa bawah, sekalipun kurang berkualitas. Juga, premanisme bermunculan di mana-mana. Bencana alam akibat tangan-tangan manusia yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan. Lalu, narkoba yang terus menjadi-jadi akibat penanganan yang tidak memberikan efek jera, TKI yang selalu bermasalah terutama terjadi di beberapa negara, seperti di Malaysia, Arab Saudi, dan sebagainya. Tak kalah menariknya adalah permasalahan hukum, sudah membudayanya makelar kasus (markus), mafia hukum, dan mafia peradilan. Para penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, dan KPK) yang kurang kredibel, illegal logging, illegal fishing, dan birokrasi yang bertele-tele. Kepastian hukum yang tidak menentu. Wilayah perbatasan yang terusik, seperti dengan Malaysia, Papua, dan sebagainya. Permasalahan pendidikan; kualitas pendidikan rendah, ketergantungan tinggi, kualitas pendidikan di bawah standar, belum terbukanya akses terhadap pendidikan dan dunia kerja. Lebih dari itu, daya saing lulusan pendidikan dalam negeri lemah. Universitas tidak berdaya saing di tataran level dunia, ongkos biaya pendidikan tinggi, dan sebagainya. Dengan kesadaran pendidikan dan berfilsafat sesuai Pancasila, kiranya dapat membebaskan diri dari berpikir mistik, picik, dangkal. Kebalikannya, dapat membimbing manusia berfikir rasional, efektif dan efisien, luas dan mendalam serta mencintai kebijaksanaan. Permasalahan ekonomi, seperti terpenuhinya (sandang, pangan, papan) tidak kebutuhan dasar masyarakat Kembalilah ke Pancasila | 35
disebabkan kemiskinan, penghasilan masyarakat di bawah standar UMR, pengangguran merajalela, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mata pencaharian juga tidak merata. Lalu, pembangunan terseok-seok, penyediaan listrik/energi, pengelolaan BBM, dan penyelundupan. Di luar itu, sering terjadi kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat. Ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang tidak bagus, pungutan liar, industri militer yang lemah, daya saing yang lemah, dan sebagainya. Krisis ekonomi Indonesia disebabkan pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan. Pasalnya, terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antargolongan, antardaerah maupun antarsektor, akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor, tidak hanya ekonomi. Krisis ekonomi berkepanjangan dan kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain- lain. Dipicu pula dengan maraknya praktik monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh para penyelenggara negara. Semestinya, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusi UUD 1945 dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila, antara lain mengenal etika dan moral agama, dan tidak semata-mata mengejar materi. Di samping itu, mencerminkan hakikat kemusiaan yang memiliki unsur jiwa raga, sebagai makhluk individu sosial, sebagai makhluk Tuhan, pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal 36 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
eksploitasi manusia atas manusia. Sebaliknya, menjunjung kemitraan, tinggi mengutamakan hajat hidup rakyat banyak dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu. kebersamaan, kekeluargaan, dan Permasalahan SARA di mana konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal, misalnya, antara si kuat dan si lemah, penguasa dengan rakyat, mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Konflik horizontal sendiri ditunjukkan, misalnya, konflik antarumat beragama, antarsuku, antarras, antargolongan, dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras maupun golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Di lain pihak, juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Pada prinsipnya, Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila, tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini, antara lain: pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada. Sebaliknya, pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan Kembalilah ke Pancasila | 37
perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali. Kalau perlu dicabut, karena jika tidak, akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai- nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Jalan kembali ke Pancasila tersebut kini masih terbuka, jangan sampai terlambat. tentang C. Pancasila di Era Global Pancasila seharusnya menjadi falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara. Di usia bangsa Indonesia berusia 76 tahun, mestinya Pancasila dapat mengantarkan masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir batin. Falsafah dan ideologi suatu negara harus sesuai dengan dinamika ruang dan waktu. Juga, mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi di segala bidang di tengah tengah perubahan besar yang melanda dunia, era arus deras informasi dan komunikasi serta era demokratisasi dan globalisasi. Perubahan besar itu harus kita jalani. Bangsa Indonesia harus tetap berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang maju, beradab, dan bermartabat. Karakter yang dibangun sesuai konsep Pancasila adalah mengedepankan manusia utama/ikhlas atau manusia yang bermanfaat bagi itu, dirinya, keluarga, dan masyarakat. Lebih dari 38 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
mengedepankan nilai, norma, moral/etika dan akhlak, tindak tanduk, perbuatannya dan ucapan yang santun, mampu menampilkan diri sebagai pemberi solusi pada setiap persoalan kebangsaan. Pemimpin yang dicontohkan oleh para founding fathers adalah harus lebih extra all out yang proaktif dalam masalah kebangsaan. Kepemimpinan yang punya karakter dan spirit yang melahirkan gagasan untuk merdeka dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing demi meningkatkan kualitas peradaban bangsa dan umat manusia, maju, adil, dan kompetitif. tataran kenyataan bahwa bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Masyarakat Indonesia masih hidup di bawah kemiskinan (prasejahtera). Permasalahan utama adalah permasalahan moralitas bangsa yang lemah, yakni semua pihak kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, bangsa, dan negara. Terjadi krisis kepercayaan disebabkan "pemimpin" tidak bertanggung jawab. Sikap yang utama seperti amanah dan kejujuran merupakan sikap yang langka. Dalam Pentingnya pendidikan Pancasila, wajib diberikan pada pendidikan formal dalam semua jenjang, mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi, untuk membentuk warga negara yang baik. Hal itu sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian kepada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung Kembalilah ke Pancasila | 39
kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) berperikemanusiaan yang adil dan beradab; (3) mendukung persatuan bangsa; (4) mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan; (5) mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Era tersebut diperlukan kehadirannya untuk memayungi era globalisasi ini yang menjauh dari Pancasila. Indonesia 40 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
BAB II Tentang Pancasila A. Apa Itu Pancasila? P ancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi dasar ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki ribuan adat dan budaya serta memiliki beragam agama yang dianut oleh bangsa yang besar ini. Bangsa yang besar seperti Indonesia wajib memiliki sebuah pedoman, tujuan, dan cita-cita bersama untuk menjaga kerukunan antarsuku dan antarumat beragama. Sebab, bangsa ini memiliki beragam bahasa, adat, dan budaya yang jauh berbeda dengan bangsa lainya. Sebagai contoh, bangsa Arab terbagi menjadi beberapa negara, misalnya Irak, Iran, Mesir, dan lainya yang di sekitar tanah Arab dan memiliki bahasa yang sama. Sementara itu, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memikul beberapa suku, bahasa, dan budaya yang banyak menjadi satu negara kedaulatan, yaitu negara Indonesia Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama susunan Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Kembalilah ke Pancasila | 41
Dipimpin dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. oleh Hikmat Kebijaksanaan Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. ❖ Teks Pancasila Teks pancasila sebagai rumusan dalam berbangsa dan bernegara ada lima asas, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. ❖ Isi Pancasila Pancasila adalah rumusan, cita-cita, tujuan, dan pedoman kehidupan bagi bangsa dan negara seluruh rakyat Indonesia. Semua itu, dirangkum dan tertuang dalam isi Pancasila. Berikut adalah isi dari Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa Adalah bentuk keyakinan yang berasal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan, agar saling menghargai semua perbedaan sebagai sesama makhluk Tuhan: 42 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Negara menjamin kebebasan tiap penduduk untuk beribadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing serta mengembangkan kehidupan toleransi antarumat beragama; Warga Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing; Mengembangkan toleransi antarumat dalam beragama; Tidak memaksakan kehendak dari semua agama dan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Adalah bentuk kesadaran manusia kepada potensi budi nurani di dalam hubungan dan norma-norma kebudayaan: Adanya prinsip persamaan harkat dan martabat; ● Menjunjung nilai kemanusiaan; ● Berani membela dan juga menegakkan keadilan. 3. Persatuan Indonesia Persatuan dan kesatuan di dalam arti ideologis, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan untuk menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat: Adanya nilai patriotik dan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis; Kembalilah ke Pancasila | 43
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Musyawarah adalah cermin sikap dan pandangan rakyat merupakan hidup bahwa kemauan kebenaran dan keabsahan yang tinggi; dan ● Mendahulukan kesadaran menghargai daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain kepentingan negara kesukarelaan dan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil di dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial, tidak ada tirani minoritas dan mayoritas; Adanya keselarasan, keseimbangan, keserasian hak serta kewajiban rakyat Indonesia. B. Pengertian Pancasila Kedudukan dan fungsi Pancasila bila kita kaji secara ilmiah, memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, maupun sebagai kepribadian bangsa. Bahkan, proses terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. terjadinya Pada suatu pembahasan, Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, terutama berkaitan dengan sejarah pembahasan dan perumusannya, sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara. 44 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. dan
sejarah Bahkan, sejarah ketatanegaraan ketatanegaraan, penyelenggaraan pemerintahan dalam era/zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. sampai pada pelaksanaannya dalam ini, dalam Indonesia. Dewasa terdapat perbedaan Dalam sejarah ketatanegaraan, kita menjumpai berbagai macam rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda-beda. Dalam hal ini, harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan sekarang kedudukan dan digunakan hidup bermasyarakat dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis rumusannya maupun peristilahannya, makna pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut. sejarah perumusannya, yang sebagai pedoman penuntun dan baik menyangkut 1. Pengertian Pancasila dan Sila-silanya Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar mengatur pemerintah negara Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertinggi dari pada hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Semua hukum yang berlaku dalam kegiatan prikehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber dari Pancasila. dan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, nilai pancasila sebagai norma dasar negara (grundnorm) adalah bersifat imperatif. Artinya, mengikat dan keharusan semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara untuk tidak mengesampingkan norma-norma hukum. Pelanggaran suatu atasnya dapat berakibat hukum (dikenakan Kembalilah ke Pancasila | 45
fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan). Nilai-nilai pancasila merupakan asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat undang-undang. Negara mempunyai keterbatasan dalam membuat undang-undang, yaitu berupa persetujuan rakyat yang diwakili oleh legislatif dan eksekutif. Dari aspek ketatanegaraan Indonesia, maka pancasila dinyatakan sebagi dasar negara, mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti dinyatakan dalam TAP MPR No III/MPR/2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dengan terbitnya TAP MPR No III/MPR/2000 ini, maka TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Joncto TAP MPR No V/MPR/1973 dan TAP MPR No IX/MPR/1978, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut: 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia; 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945; 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik tertulis maupun tidak tertulis); 4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; 46 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi pengelenggara negara, para pelaksana pemerintah, juga bagi para penyelenggara partai dan golongan fungsional. ❖ Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa indonesia yang turun temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. ❖ Panitia Lima Pancasila adalah lima asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu, Bung Hatta mempertanyakan, bukankah Mr. A.A. Maramis dalam Panitia Sembilan tidak mempunyai keberatan apa-apa dan ikut menanda-tangani Piagam Jakarta? Bung Hatta tidak sempat melakukan verifikasi, apakah ultimatum itu benar atau rekayasa pihak Jepang. Beliau kemudian membicarakan dengan tiga anggota PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teuku Moh. Hasan, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Setelah melalui diskusi mendalam di antara tiga tokoh Islam tersebut, akhirnya disetujui pencoretan tujuh kata mengenai syariat Islam dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. ia ❖ Bung Hatta menjelaskan makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dalam pandangan Ki Bagus Hadikusumo yang juga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, arti istilah Kembalilah ke Pancasila | 47
Ketuhanan Yang Maha Esa tiada lain ialah tauhid. Dalam biografi Mr. Teuku Moh. Hasan dan Mr. Kasman Singodimedjo dikemukakan hal yang sama bahwa arti Ketuhanan Yang Maha Esa ialah tauhid. dalam Sekitar ditulis Bung Hatta Proklamasi, semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dan tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang-orang Islam dapat dimajukan sebagai Rencana Undang-Undang ke DPR dan setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Seperti Sampai kini, banyak orang memandang tujuh kata menyangkut syariat Islam dalam Piagam Jakarta lahir dari pandangan ideologi. Padahal, sebetulnya tujuh kata itu lahir dari pandangan sosiologi karena umat Islam adalah mayoritas, maka konstitusi negara wajar mengatur hal demikian. Semua anggota BPUPKI telah mufakat menerima Pancasila sebagai landasan falsafah dasar negara dan ideologi nasional. Kalau belakangan ini ada yang melihat pertentangan Pancasila dengan Piagam sebuah Jakarta, pandangan ahistoris. mungkin itu Menurut sejarah yang otentik, ide dan konsep Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Pancasila dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar yang disahkan dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 merupakan satu continuum yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah pembentukan dasar negara dan pergulatan pemikiran kebangsaan para founding fathers negara di awal kemerdekaan membuktikan toleransi pemimpin 48 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Islam dan umat Islam sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, tidak berlebihan H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama RI tahun 1978-1983) menegaskan, "Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima sila erat sekali, berangkaian, dan tidak berdiri sendiri." ❖ Dalam beberapa tulisan dan pidato Bung Hatta, lapis menjelaskan, Pancasila mengandung fundamen falsafah, yaitu "fundamen moral" (etik agama, sila ke-1) dan "fundamen politik" (sila ke-2 sampai dengan sila ke-5). Dalam pandangan Bung Hatta, "Dengan dasar-dasar ini, sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa." dua tulisan Pancasila Jalan Lurus (1966), Bung Hatta, menegaskan, revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang disemangati oleh Pancasila, tidak mengenal jalan kanan dan jalan kiri, hanya mengenal jalan lurus yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa. "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa" - tulis Bung Hatta dalam Pengertian Pancasila (1981) - tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, seperti yang dikemukakan bermula oleh Bung Karno, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan Dalam pendahuluan Kembalilah ke Pancasila | 49
kebenaran, persaudaraan." keadilan, kebaikan, kejujuran, Seperti terangkum dalam Kumpulan Pidato III (2002) Bung Hatta, mengemukakan, bahwa sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mengakui adanya kekuasaan yang memberi petunjuk kepada manusia supaya memegang kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti tersebut dalam sila pertama Pancasila, rakyat Indonesia menempatkan politik nasional di atas dasar moral. Dalam Pancasila Jalan Lurus, Bung Hatta mengemukakan pengertian persatuan Indonesia ialah tanah air kita Indonesia adalah satu dan tidak dapat Indonesia mencerminkan dibagi-bagi. susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa, yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dasar ini menegaskan sifat Republik Indonesia sebagai negara nasional, sendiri. Selanjutnya, dasar berdasarkan kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi Indonesia, yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dasar keadilan sosial adalah pedoman dan tujuan kedua- duanya. Dengan melaksanakan cita-cita ini dalam praktik, rakyat hendaknya dapat merasakan keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kebudayaan. Persatuan ideologi 50 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. dan
Salah satu tugas negara - sambung Bung Hatta - ialah mempergunakan sumber daya alam menjadi kapital kemakmuran itu, beliau meletakkan prinsip konstitusi sebagai pokok-pokok pelaksanaan kesejahteraan sosial, antara lain: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Bung Hatta semasa hidupnya tiada lelah memperjuangkan gerakan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. rakyat. Karena 2. Pengertian Pancasila secara Etimologis Sebelum kita membahas isi, arti, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah "Pancasila" dan makna yang istilah terkandung di dalamnya. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Moh Yamin, dalam bahasa Sansekerta, perkataan "Pancasila" memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu "panca" artinya "lima," "syila" vokal i pendek artinya batu sendi atau dasar, atau "syiila" vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Kata-kata bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "susila" yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu, tersebut kemudian dalam Kembalilah ke Pancasila | 51
secara etimologis, kata Pancasila adalah istilah Panca Syila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal "berbatu sendi lima" atau secara harfiah "dasar yang memiliki lima unsur." Adapun istilah Panca Syila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting/baik. terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab Tripitaka, yang terdiri tiga macam buku besar, yaitu: Sutta Pitaka, Abhidama Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha, terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana melalui Samadhi dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah: Dasasila, Saptasyiila, dan Pancasila. Perkataan Pancasila mula-mula adalah merupakan five moral lima aturan (larangan) atau principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut: Ajaran Pancasyiila menurut Budha "Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami" jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau artinya dilarang membunuh. "Dinna dana veramani janganlah mengambil barang yang maksudnya dilarang mencuri. "Kameshu micchacara sikhapadam" artinya tidak diberikan, shikapadam samadiyami" artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina. veramani 52 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
"Musavada veramani sikkhapadam samadiyami" artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta. "Sura meraya masjja pamada tikana veramani" artinya yang janganlah meminum minuman menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras. Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, maka ajaran "Pancasila" Budhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan "Pancasila" dalam khasanah kesusastraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara Kertagama, yang berupa kekawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, di mana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke-2 "Yatnaggegwani yang pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama" yang artinya lima pantangan Raja menjalankan dengan ibadat dan (Pancasila). Begitu pula upacara-upacara penobatan-penobatan. berbunyi sebagai berikut setia Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut, terdapat setiap pemeluk agama beserta alirannya pada zaman Majapahit tersebut, Kembalilah ke Pancasila | 53
penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu ring kasogatan." Budha disebut "Dharmadyaksa Adapun untuk agama Syiwa disebut "Dharmadyaksa ring kasyaiwan." Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan "Lima Larangan" atau "Lima Pantangan" moralitas, yaitu: mateni artinya membunuh; maling artinya mencuri; madon artinya berzina; mabuk artinya meminum minuman keras atau menghisap candu; dan main artinya berjudi. Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf "M" atau dalam bahasa Jawa disebut "Ma." Oleh karena itu, lima prinsip moral tersebut "Ma Lima" atau "M 5" yaitu lima larangan. 3. Pengertian Pancasila secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama, dr. Radjiman Wedyodiningrat mengajukan suatu masalah, yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk 54 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Indonesia Pada memproklamirkan Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah, perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila," namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila." Hal ini didasarkan rangka atas pembentukan calon rumusan dasar negara yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaannya. interpretasi historis, terutama dalam Adapun secara terminologi, historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut: a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945). Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muh. Yamin itu untuk mengemukakan Kembalilah ke Pancasila | 55
berisikan lima asas dasar negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, sebagai berikut: 1). Peri kebangsaan; 2). Perikemanusiaan; 3). Peri ketuhanan; 4). Peri kerakyatan; 5). Kesejahteraan rakyat; Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut, tercantum rumusan lima dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Kebangsaan persatuan Indonesia; 3). Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam kebijaksanaan perwakilan; 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu diketahui, bahwa dalam kenyataannya, terdapat rumusan yang berbeda di antara rumusan isi pidatonya dengan usulannya secara dalam tertulis. Bukti sejarah tersebut harus memakluminya. b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut, diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan 56 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 1). Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; 2). Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3). Mufakat atau demokrasi; 4). Kesejahteraan sosial; 5). Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut, beliau mengajukan agar dasar negara diberi nama "Pancasila." Diungkapkan oleh beliau, istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Namun sayangnya, tidak disebutkan nama ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama "Pancasila" bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI. Selanjutnya, beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Trisila," yang rumusannya: 1). Sosio nasional, yaitu "nasionalisme dan internasionalisme;" 2). Sosio demokrasi, yaitu "demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;" 3). Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun "Trisila" tersebut masih diperas lagi menjadi "Ekasila" atau satu sila, yang intinya adalah "gotong-royong." Pada tahun 1947, pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul "Lahirnya Pancasila," sehingga dahulu pernah Kembalilah ke Pancasila | 57
populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritsu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul- usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal sebagai setelah mengadakan sidang, berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal "Piagam Jakarta" yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. sebagaimana rumusan Pancasila termuat dalam Piagam Jakarta, adalah sebagai berikut: "Panitia Sembilan," yang Adapun 1). Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3). Persatuan Indonesia; 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam kebijaksanaan perwakilan; 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pengertian Pancasila secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk 58 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
melengkapi alat-alat kelengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia segera Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Indonesia (PPKI) Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3). Persatuan Indonesia; 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/ dalam kebijaksanaan perwakilan; 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut: Kembalilah ke Pancasila | 59
a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Perikemanusiaan; 3). Kebangsaan; 4). Kerakyatan; 5). Keadilan sosial. b. Dalam UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam konstitusi RIS, sebagai berikut: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Perikemanusiaan; 3). Kebangsaan; 4). Kerakyatan; 5). Keadilan sosial; 6). Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Juga, terdapat rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan, rumusannya sangat beraneka ragam, antara lain sebagai berikut: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Perikemanusiaan; 3). Kebangsaan; 4). Kedaulatan rakyat; 60 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
5). Keadilan sosial. Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila tercantum dalam sebagaimana Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan MPRS Tahun 1966, yaitu No XX/MPRS/ 1966 dan Inpres No 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. C. Sekilas Sejarah Lahirnya Pancasila Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI. Generasi Soekarno-Hatta menunjukkan ketajaman intelektual dengan tercantum di merumuskan gagasan vital seperti yang Pembukaan UUD 1945 di mana Pancasila ditegaskan sebagai kesatuan integral dan integratif. Prof. Notonagoro, sampai menyatakan, Pembukaan UUD 1945 adalah dokumen kemanusiaan terbesar setelah American Declaration of Independence (1776). Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang BPUPKI membahas dasar negara. Saat itu, ada 3 rancangan yang disampaikan oleh 3 tokoh. Dilanjutkan dengan pembentukan PPKI. Sebuah negara merdeka, memerlukan dasar negara dan konstitusi. Dengan demikian, tanggal 18 Agustus, sehari setelah Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus sebuah 1945) diproklamirkan, sidang PPKI membuat Kembalilah ke Pancasila | 61
keputusan penting terkait negara Indonesia: mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Sejak kelahirannya (1 Juni 1945), Pancasila adalah dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai dasar negara (philosophische grondslag). Hal ini dapat diketahui pada saat Soekarno diminta ketua Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk berbicara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, menegaskan bahwa beliau akan memaparkan dasar negara merdeka, sesuai dengan permintaan pembicaraan- pembicaraan terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia merdeka. ketua. Menurut Soekarno, Pada bagian pidato berikutnya, Soekarno menyatakan bahwa philosofische grondslag di atas, makna kita mendirikan negara Indonesia, tidak lain adalah weltanschauung. Bahkan, Soekarno lebih menegaskan lagi, weltanschauung yang kita harapkan tidak lain adalah persatuan philosofische grondslag. Untuk itu, Soekarno menegaskan sebagai berikut: "Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk 62 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
memberi kekuasaan pada satu golongan yang kaya, untuk memberi pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendidikan suatu negara semua buat semua." Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi "semua buat semua." Inilah salah satu dasar pikiran yang akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1920, 25 tahun lebih, ialah: dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan." (Sekretariat Negara, 1995:71) filosofische principle yang kedua adalah internasionalisme. Pada saat menegaskan Soekarno internasionalisme bukanlah berarti menyatakan bahwa kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan, bahkan beliau menegaskan: Paparan berikut, Soekarno menyatakan pengertian internasionalisme, "Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme." Seraya mengutip ucapan Gandhi, beliau menegaskan, my nasionalisme is humanity. Pada saat menjelaskan prinsip dasar ketiga, Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Kembalilah ke Pancasila | 63
negara "Semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu." Oleh karenanya, saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Demikian berikutnya untuk prinsip dasar yang keempat, Soekarno mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip dasar kelima adalah prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan itu, Soekarno menjelaskan: Prinsip-prinsip filsafat Pancasila sejak awal kelahirannya diusulkan sebagai dasar negara (philosophische grondslag, weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudian diberi status (kedudukan) yang tegas dan jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Muhammad Yamin mengemukakan bahwa 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu meliputi kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, oleh "Panitia Lima" diragukan kebenarannya. Arsip A. G Pringgodigdo dan Arsip A. K. Pringgodigdo yang sudah ditemukan menunjukkan, bahwa klaim Yamin tidak bisa diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan bahwa 5 asas, atau yaitu perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. 5 asas itu oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan suara tepuk tangan oleh peserta sidang. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. kebangsaan Indonesia, internasionalisme 64 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia dari bagian Timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi; 2). Hamidhan, wakil dari Kalimantan; 3). I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; 4). Latuharhary, wakil dari Maluku. Mereka berkeberatan dan mengemukakan pendapat bahwa tentang bagian kalimat dari rancangan Pembukaan UUD. Kalimat itu juga merupakan sila pertama Pancasila yang sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Pada Sidang PPKI I pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta memberikan usul mengubah kalimatnya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sebelumnya, Bung Hatta sudah mengkonsultasikannya kepada beberapa orang tokoh Islam, yaitu di antaranya: 1). Kasman Singodimejo; 2). Ki Bagus Hadikusumo; 3). dan Teuku M. Hasan. Pada Sidang PPKI I 18 Agustus 1945, bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi, mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan Kembalilah ke Pancasila | 65
usaha Partai Komunis Indonesia (PKI) mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian, sepakat untuk membubarkan PKI dan membenarkan peristiwa pembantaian di Indonesia 1965-1966. Pada hari itu, enam jenderal dan satu kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S/PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G30S) dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa Orde Baru, dilakukan penelitian ahli sejarah pimpinan Prof. Nugroho Notosusanto dan disepakati bahwa hari lahir istilah Pancasila sebagai sebagai salah satu usulan dasar negara, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Akan tetapi, sebagai dasar negara adalah di tanggal 18 Agustus 1945. Pasalnya, 1 Juni 1945 saat itu baru merupakan usulan dari Bung Karno, belum resmi sebagai dasar negara, dan sila-silanya masih bisa diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila. Sementara, 18 Agustus 1945 saat itu ditetapkan resmi sebagai dasar negara oleh PPKI yang berubah menjadi KNIP sebagai badan perwakilan, sebelum terbentuk badan perwakilan menurut UUD. Dalam bahan Penataran P4 oleh BP7, penjelasannya demikian. Buku yang ditulis Prof. Nugroho Notosusanto tentang Pancasila telah diterbitkan pada masa itu. Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 sekaligus Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 66 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. D. Fungsi dan Kedudukan Pancasila Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia: 1). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai- nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena lahirnya bangsa Pancasila Indonesia; lahir bersama dengan 2). Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, merupakan bentuk peran dalam menunjukan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia; 3). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup; 4). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila; 5). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan Kembalilah ke Pancasila | 67
negara Indonesia berdasarkan pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua Tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum; 6). Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena, pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan; 7). Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa indonesia. Dalam Pancasila, terkandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. E. Makna Lambang Pancasila Pancasila memiliki 5 lambang yang mempunyai arti berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya: 1). Bintang. Lambang sila pertama. Bintang adalah lambang dari sila pertama. Bintang emas dan dengan perisai hitam melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Bintang emas diartikan sebagai cahaya kerohanian untuk setiap manusia. Sementara itu, latar belakang yang berwarna hitam adalah lambang warna alam atau warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan telah ada sebelum segala sesuatu ada; 3). Rantai. Lambang sila kedua. Rantai adalah makna dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Gambar rantai yang disusun menjadi gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama yang 68 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
lainnya agar saling membantu. Rantai yang ada pada sila kedua ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat itu melambangkan sebagai laki-laki dan perempuan, menandakan bahwa adil yang beradab tanpa pandang bulu; lingkaran yang lingkaran melambangkan 4). Pohon beringin. Lambang sila ketiga. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin mempunyai akar tunggal panjang yang dapat menunjang pohon besar ini menjadi tumbuh. tanah dan tumbuh hingga ke dalam Akar menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan bahwa sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya, suku, agama yang bermacam-macam; ini 5). Banteng. Lambang sila keempat. Banteng adalah lambang dari sila keempat. Banteng dipakai karena banteng merupakan hewan sosial yang memiliki kesukaan berkumpul, seperti halnya musyawarah, yaitu berdiskusi dan berkumpul; 6). Padi dan kapas. Lambang sila kelima. Padi kapas melambangkan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat kapas melambangkan pangan dan sandang yang menjadi tanpa kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia, melihat status dan kedudukan dan menjadi sebuah doa agar rakyat Indonesia makmur dalam sandang pangan dan papan. Indonesia. Pada dan Kembalilah ke Pancasila | 69
F. Moral dan Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Moral adalah ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan dan kelakuan (akhlak). Mengenai moral, artinya bantuan berupa sokongan batin (bukan berupa uang atau benda). Jadi, moral adalah membicarakan tingkah laku manusia yang dengan sadar dari sudut baik dan buruk. Moral dihubungkan dengan etik dan etiket yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata susila adalah budi pekerti manusia tentang budi baik dan buruk, salah dan benar dari sikap, perbuatan dan kelakuan. Dengan perkataan tentang praktik kehidupan manusia. Tata sopan santun adalah penilaian baik dan buruk, benar dan salah digantungkan pada pihak lain. lain, adalah falsafah Tata susila berusaha berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik dan bersumber dalam hati nuraninya, lepas hubungan dari pengaruh orang lain. Dengan begitu, tata sopan santun adalah berbuat baik, sekedar lahir saja, tidak bersumber dari perasaan hati, hanya sekadar menghargai orang lain dalam pergaulan. Jadi, tata susila berasal dari dalam diri manusia dan memberi pengaruh ke luar. Sebaliknya, tata kesopanan berasal dari luar manusia dan memberi pengaruh ke dalam. Moral meliputi hidup manusia seluruhnya, hidup manusia dalam diri sendiri dan dalam hidup bersama, yaitu dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan dalam negara, serta dunia pun meliputi hidup manusia terhadap Tuhan sebagai makhluk-Nya. terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang Dalam pandangan hidup suatu bangsa, 70 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dianggap baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Menilai artinya menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya ini dapat menyatakan, mengambil keputusan. Keputusan berguna atau tidak berguna benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Ini semua dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada rasa serta manusia, yaitu kepercayaan. jasmani, cipta, karsa, dan Dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna (nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran/logis), baik (nilai moral dan etis), dan nilai religius (nilai agama). Dengan demikian, dapat pula dibedakan nilai material (nilai kebendaan) dan nilai spiritual (nilai kerohanian). isi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka terkandung nilai-nilai: Kalau kita perhatikan inti 1). Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan; 2). Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif; 3). Nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial, dan nilai religious; Kembalilah ke Pancasila | 71
G. Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pancasila merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena luhur, maka nilai yang terkandung dalam sila- silanya itu merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktikkan agar kita menjadi warga negara yang baik. Apabila diperinci setiap sila, seperti diuraikan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978, dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung lebih kurang 10 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu: 1). Kita percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2). Kita percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing- masing; 3). Kita percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing- masing; 4). Kita melaksanakan kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 5). Kita harus membina, saling mengerti antara dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; pemeluk agama 6). Kita harus membina adanya kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan 72 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 7). Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 8). Kita mengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki; 9). Kita mengakui tiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; 10). Kita tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. agama dan Kesepuluh kewajiban moral atau tingkah laku yang bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, kita harus menghayati dan mengamalkannya secara serasi dan terpadu dalam rangkaian penghayatan dan pengamalan seluruh sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. Kedua: Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung lebih kurang 19 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu: 1). Kita mengakui bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; 2). Kita mengakui bahwa kita sama sederajat; 3). Kita sadar bahwa kita sama dalam hal kewajiban; Kembalilah ke Pancasila | 73
4). Kita sadar bahwa kita memiliki hak yang sama; 5). Kita tidak membeda-bedakan suku; 6). Kita tidak membedakan keturunan; 7). Kita tidak membedakan agama dan kepercayaan; 8). Kita tidak membedakan jenis kelamin; 9). Kita tidak membedakan kedudukan sosial; 10). Kita tidak membedakan warna kulit; 11). Kita mengembangkan sesama manusia; sikap mencintai 12). Kita mengembangkan sikap tenggang rasa atau "tepo seliro;" 13). Kita mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain; 14). Kita menjunjung kemanusiaan; tinggi nilai-nilai 15). Kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; 16). Kita berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran; 17). Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan dan menjadi bagian dari seluruh umat manusia; 18). Kita saling menghormati dengan bangsa lain; 19). Kita saling bekerja sama dengan bangsa lain. 74 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kesembilan belas perincian nilai dari sila kedua itu pada dasarnya merupakan kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan kesatuan. Tidak terpisah-pisah. Demikian pula hubungannya dengan sila-sila yang lain. Oleh harus karena menyeluruh, serasi, dan terpadu. itu, penghayatan dan pengamalannya Ketiga: lebih Sila Persatuan kurang 16 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu: 1). Kita menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; Indonesia, mengandung 2). Kita menempatkan kepentingan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 3). Kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas, kepentingan pribadi atau golongan; 4). Kita menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi atau golongan; 5). Kita sanggup berkorban untuk bangsa dan negara; 6). Kita rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan; 7). Kita mencintai tanah air Indonesia; 8). Kita mencintai bangsa Indonesia; 9). Kita bangga berkebangsaan Indonesia; 10). Kita bangga bertanah air Indonesia; Kembalilah ke Pancasila | 75
11). Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan; 12). Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi; 13). Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial; 14). Kita menjunjung tinggi persatuan berdasar kan prinsip tunggal ika; 15). Kita ingin memajukan pergaulan untuk kesatuan bangsa; 16). Kita ingin memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa. Keenam belas kewajiban moral atau tuntunan tingkah ini laku yang dijabarkan dari sila Persatuan Indonesia merupakan kesatuan yang serasi. Karenanya, penghayatan dan pengamalannya juga harus dilakukan secara serasi pula. Kesemuanya, dengan catatan, bahwa itu hendaknya dilakukan dalam rangkaian kesatuan seluruh sila Pancasila. Keempat: Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Permusyawaratan/ Kebijaksanaan dalam Perwakilan, mengandung lebih kurang 27 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu: 1). Kita mengakui bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama; 2). Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki hak yang sama; 3). Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kewajiban yang sama; 76 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
4). Kita harus mengutamakan kepentingan negara; 5). Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat; 6). Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pihak lain; 7). Untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama, kita harus bersedia bermusyawarah; 8). Kita harus mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan pribadi; 9). Kita harus mencapai mufakat dalam permusyawaratan; 10). Dalam permusyawaratan, didorong oleh semangat kekeluargaan; 11). Dalam musyawarah, kita menggunakan kita harus akal sehat; 12). Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah; 13). Kita menerima setiap keputusan yang telah diambil bersama; 14). Kita melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil bersama; 15). Dalam keputusan, hendaknya kita landasi pelaksanaan itu dengan itikad baik; melaksanakan 16). Dalam melaksanakan keputusan bersama, kita harus melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab; Kembalilah ke Pancasila | 77
17). Permusyawaratan hendaknya disesuaikan dengan hati nurani yang luhur; 18). Setiap keputusan dalam musyawarah harus secara dapat moral; dipertanggungjawabkan 19). Setiap keputusan yang diambil harus dapat kepada Tuhan dipertanggungjawabkan Yang Maha Esa; 20). Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; 21). Setiap keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai kebenaran; 22). Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi nilai keadilan; 23). Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan persatuan dan kesatuan; 24). Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama; 25). Kita hendaknya percaya kepada wakil- wakil kita dalam badan-badan perwakilan rakyat; 26). Kita menjunjung tinggi kebenaran prinsip bahwa rakyat yang berdaulat; 27). Kita mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu berada pada MPR. Kedua puluh tujuh kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Kerakyatan dalam yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan 78 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Permusyawaratan/Perwakilan itu merupakan kesatuan dalam rangkaian kebulatan dan keutuhan sila Pancasila. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi pula. Kelima: Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung lebih kurang 21 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu: 1). Kita menyadari adanya hak yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat; 2). Kita menyadari adanya kewajiban yang sama untuk menciptakan; 3). Kita harus mengembangkan perbuatan luhur; 4). Kita menjunjung tinggi sikap kekeluargaan; 5). Kita suasana menjunjung tinggi kekeluargaan; 6). Kita menjunjung tinggi sikap gotong royong; 7). Kita menjunjung tinggi suasana yang penuh kegotong royongan; 8). Kita bersikap adil terhadap sesama; 9). Kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; 10). Kita menghormati hak orang lain; 11). Kita menolong orang agar orang itu dapat berdiri sendiri; 12). Hak milik kita harus tidak digunakan untuk memeras orang lain; Kembalilah ke Pancasila | 79
13). Kita harus hormat; 14). Kita harus hidup ekonomis dan tidak bermewah-mewah; 15). Kita harus tidak mempunyai perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan; 16). Kita harus suka bekerja keras; 17). Kita menghormati hasil karya orang lain; 18). Kita selalu mencari kemajuan; 19). Kita selalu mengusahakan kesejahteraan bersama; 20). Kita harus mewujudkan kemajuan yang merata; 21). Kita harus mewujudkan keadilan sosial. Kedua puluh satu kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu seluruhnya merupakan kesatuan rangkaian kebulatan dan keutuhan Pancasila. dalam Karenanya, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi dan terpadu. 80 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab III Ideologi Pancasila A. Pancasila sebagai Ideologi Negara I deologi sendiri dapat diartikan sebagai gagasan atau konsep tujuan suatu negara. Pada Undang Undang Dasar, dalam Pembukaan dinyatakan bahwa Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara. Tapi, dari penjelasan itu juga - penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan - bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan yang ada di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita cita dan tujuan negara Indonesia. 1. Pengertian Ideologi Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796), sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu, seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Namun, dalam perkembangannya, ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin. Ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu idein yang berarti melihat dan logia berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu tentang melihat ke depan atau cita- cita, gagasan atau buah pikiran. Ideologi merupakan Kembalilah ke Pancasila | 81
bagian dari filsafat, karena filsafat mendasari semua ilmu seperti pendidikan, etika, dan politik. Ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ratio. Sementara, ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa. yang mengandung konsep, prinsip, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan cerminan dari pandangan hidup dan filsafat hidup sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan serta diberi petunjuk disusun pelaksanaannya guna menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah "gagasan, cita-cita secara sistematis Ideologi dapat dijabarkan sebagai berikut: ● Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar; Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan filsafat hidup satu bangsa; Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama; Menjadi landasan yang tangguh dan arah dalam mencapai cita-cita bersama; Pancasila sebagai ideologi memberikan arti ideologi sebagai keseluruhan pandangan cita- 82 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. a. Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli Ideologi adalah sekumpulan dari beberapa ide, pandangan, cita-cita, tujuan, dan gagasan dalam bentuk sebuah konsep. Nantinya, konsep tersebut dapat dijadikan sebagai asas, acuan, dan arah dari sebuah petunjuk kelangsungan hidup. Bagi yang masih bingung atau belum paham tentang apa itu ideologi yang sebenarnya, berikut adalah beberapa penjelasan tentang pengertian ideologi menurut para ahli. 1) Pengertian Ideologi Menurut Karl Mark Karl Mark mengartikan suatu ideologi sebagai sekumpulan kesadaran palsu yang ada pada seseorang. Hal tersebut dikarenakan ideologi adalah sebuah hasil dari pemikiran yang diciptakan oleh seseorang di mana pemikiran tersebut ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu. 2) Pengertian Ideologi Menurut Gunawan Setiardjo Bagi yang masih bertanya-tanya tentang, apa itu ideologia. Jangan khawatir karena dalam penjelasan kali ini, akan membahas tentang pengertian ideologi menurut para ahli. Salah satunya adalah Gunawan Setiardjo. Gunawan Setiardjo mengatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan ide dan gagasan yang nantinya dapat memunculkan berbagai peraturan yang ada di suatu negara atau dalam kehidupan manusia. Kembalilah ke Pancasila | 83
3) Pengertian Ideologi Menurut Ali Syariati Seorang ahli bernama Ali Syariati mengatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan dari berbagai keyakinan dan gagasan yang ditaati dan dipatuhi pada suatu kelompok, kelas sosial, bangsa atau dalam ras tertentu. 4) Pengertian Ideologi Menurut Louis Althuser Arti ideologi menurut Louis Althuser adalah sekumpulan gagasan atau ide yang bersifat spekulatif. Akan tetapi, gagasan atau ide tersebut sebenarnya palsu. Hal tersebut dikarenakan gagasan atau ide tersebut tidak dilukiskan untuk menggambarkan sebuah kenyataan atau realita. Namun, gagasan tersebut digunakan untuk memberikan sebuah gambaran terhadap bagaimana seharusnya seseorang dapat menjalani kehidupan. Perlu diketahui bahwa Louis Althuser merupakan seorang murid dari Karl Mark. Walaupun Louis Althuser adalah murid dari Karl Mark, Louis Althuser memiliki pendapat yang berbeda tentang ideologi. 5) Pengertian Ideologi Menurut Machiavelli Machiavelli menuturkan bahwa ideologi adalah sebuah sistem yang nantinya digunakan sebagai perlindungan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa sistem tersebut hanya dimiliki oleh si penguasa yang ada dalam suatu kelompok tertentu. 84 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
6) Pengertian Ideologi Menurut Muhammad Ismail Seorang ahli bernama Muhammad Ismail telah menjelaskan tentang apa itu ideologi yang sebenarnya. Ideologi menurut Muhammad Ismail adalah sebuah pemikiran seseorang yang mendasar dan pemikiran tersebut sama sekali tidak muncul di atas pemikiran yang lain. Namun, pemikiran tersebut muncul pada suatu akumulasi jawaban dari pertanyaan di mana, dari mana, ke mana, dan untuk apa alam, manusia dan ini dihubungkan dengan asal mula kehidupan penciptaan dan kehidupan setelahnya. b. Pengertian Ideologi Menurut Tokoh Kenegaraan 1) Alfian: Menurut Alfian, pengertian ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. 2) C.C. Rodee: Menurut C.C. Rodee, pengertian ideologi adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengindentifikasikan nilai-nilai institusi dan yang memberi keabsahan bagi pelakunya. 3) Ali Syariati: Berpendapat bahwa ideologi adalah sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan- gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu. Kembalilah ke Pancasila | 85
Dari hasil pendapat para ahli mengenai ideologi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan- gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 4) Pengertian Ideologi Menurut Murdiono sebagai Ideologi diartikan kompleks pengetahuan dan nilai yang digabung menjadi satu kesatuan. Kompleks pengetahuan dan nilai tersebut dapat digunakan seseorang atau masyarakat dalam memahami bumi dan seisinya. Selain itu, kompleks pengetahuan dan nilai juga dapat sikap untuk digunakan mengelola bumi beserta isinya. tersebut sebagai penentuan Dari hasil pendapat para ahli mengenai ideologi, yang disimpulkan bahwa pengertian pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan- gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 2. Tujuan Ideologi Pancasila Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai wewenang dan fungsi utama, yaitu sebagai cita-cita atau tujuan yang harus dicapai secara bersama sama. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan solusi dalam konflik. Berkenaan dengan fungsi ideologi, tujuan suatu masyarakat adalah untuk mencapai tujuan dari ideologi itu sendiri. 86 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Pancasila sebagai ideologi mempunyai tujuan yang sama dan harus bekerjasama dengan Pancasila sebagai dasar negara karena kedua-duanya sama mempunyai tujuan dan maksud dalam mempersatukan negara dan menegakkan suatu negara. Keduanya dijadikan suatu dalam suatu negara yang harus ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti Pancasila sebagai cita-cita negara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif demi mengembangkan Jadi, kesimpulanya bahwa masyarakat Pancasila sebagai ideologi, yaitu mempunyai tujuan atau cita-cita bagi masyarakat Indonesia dan sebagai solusi dari segala konflik yang ada di Indonesia. Indonesia. Dasar negara Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Dalam arti, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik haruslah Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal tersebut berarti juga bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila. (NKRI) Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat sebagai filosofi bangsa, di mana Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah Kembalilah ke Pancasila | 87
dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Pancasila memiliki sifat dasar yang pertama dan (philosophische utama, yakni sebagai dasar negara grondslag) Republik yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Indonesia. Pancasila intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak tetapi menghapuskan merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka "bhineka tunggal ika." Pancasila merupakan tetap toleran perbedaan (indifferentism), itu Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa harus tunduk kepadanya, membela, dan melaksanakan dalam seluruh itu, perundang-undangan. Mengenai pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral hal 88 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
(utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan principium identitatis-nya. Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. "Setiap (dasar/azaz) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenaran pada sila lainnya adalah tindakan yang sia- sia". Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisah-misahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari Pancasila, akan menyebabkan Pancasila kehilangan eksistensinya sebagai dasar negara di tengah-tengah ideologi besar dunia yang akan dibicarakan, yaitu ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. sila Ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang sangat mengagung-agungkan kebebasan pribadi (individu) di atas segalanya. Setiap orang mementingkan hak daripada kewajibannya. Kembalilah ke Pancasila | 89
Ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah berdasarkan materialisme ideologi historis/dialektika yang berpangkal tolak mengubah masyarakat menjadi masyarakat tanpa kelas, menstratakan golongan masyarakat. yang berpikir Ideologi Pancasila adalah mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila itu sendiri yang berpangkal tolak dari nilai dasar yang luhur, tidak berubah, dan terdapat nilai sosial budaya bangsa itu sendiri. ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dimutlakkan, berbeda dengan ideologi lain yang lebih bersifat tertutup. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pancasila sebagai ideologi merupakan a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya ideologis kesepakatan masyarakat, sekelompok masyarakat; bukan orang, melainkan keyakinan b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan sendiri oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat; c. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi dapat menggali kembali falsafah itu dan mencari implikasinya dalam ranah kekinian; d. Tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab tetapi menginspirasi masyarakat masyarakat, untuk bertanggung jawab terhadap falsafah itu; e. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. 90 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kebalikannya, ideologi lain yang bersifat tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Ideologi itu merupakan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat; b. Ideologi itu akan dipaksakan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat; c. Bersifat totaliter. Artinya, mencakup semua bidang kehidupan; d. Tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak menghargai pluralism; e. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total terhadap ideologi itu; f. Isi ideologi berupa tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total; g. Pancasila Indonesia sebagai ideologi nasional bangsa Ketetapan MPR RI No XVIII/MPR/1998, di antaranya menentukan bahwa "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara." Dalam catatan Risalah/Penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini, disebutkan "Bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara." Kembalilah ke Pancasila | 91
Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi bahwa Pancasila telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia, yang bermakna bahwa Pancasila bukan ideologi bagi suku atau golongan tertentu dari bangsa Indonesia, melainkan merupakan ideologi seluruh bangsa Indonesia. Konsep- konsep yang terdapat dalam Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian yang integral. merupakan suatu kesatuan sistematis dan Kehilangan satu konsep, akan menghilangkan eksistensi Pancasila. Konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga merupakan ideologi bangsa Indonesia 3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi: a. Dimensi Realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila memang senyatanya, secara real, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. b. Dimensi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Idealisme, yaitu ideologi 92 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran. Bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan mendorong pengembangan pemikiran baru yang tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilainya. relevan tentang dirinya, Dengan demikian, Pancasila tidak diragukan lagi, diharapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan memantapkan keyakinan masyarakat terhadapnya. Pancasila harus dibudayakan, menjiwai, dan memberi arah dalam proses pembangunan bermasyarakat, dalam berbangsa, dan bernegara, terutama dalam memecahkan berbagai permasalahan menjadi lebih konsisten, aktual, dan kontekstual. Dengan begitu, Pancasila benar-benar bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan nyata. berbagai bidang kehidupan 4. Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dalam rangka mengembangkan dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, para ahli menggunakan pendekatan kontekstual dan aktual. Pancasila dibedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan bentuk peraturan perundang-undangan yang disesuaikan Kembalilah ke Pancasila | 93
dengan substansi yang dihadapi, namun tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai praksis turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat. Contoh nilai dasar sejahtera, memiliki makna sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, terjabar dalam nilai instrumental yang terkandung dalam norma instrumental seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) dengan rumusan sebagai berikut: tetap a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; yang b. Cabang-cabang dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; produksi penting c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan prinsip umum sosialisasi, maka upaya implementasi ideologi Pancasila ditempuh melalui tiga tahap, yakni: Pemahaman (artikulasi) yang bermakna bahwa setiap warga negara diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip, nilai yang terkandung dalam interaktif dengan ideologi Pancasila melalui dialog berbagai pihak, mempelajari sendiri dan dokumen resmi yang refleksi diri terhadap pengalaman pribadi dan mengkaji pemikiran para ahli sehingga memperoleh keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila. tidak menyesatkan, mengadakan 94 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Setelah itu, internalisasi. Internalisasi adalah proses menjadikan ideologi Pancasila sebagai bagian dari hidup setiap warga negara. Konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan ihwal yang dalam penilaian dihadapinya. Terakhir, aplikasi. Aplikasi bermakna menerapkan konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan yang nyata meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek lain. terhadap segala hal 5. Peran dan fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia Ideologi berperan memberikan stabilitas, arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Ideologi berupa pandangan hidup, falsafah hidup bangsa, merupakan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan, yang diyakini kebenarannya, perlu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, untuk menjaga tetap tegak dan kokohnya bangsa dan negara. Agenda pokok dalam pembanguan ideologi bangsa adalah membangun keimanan dan etika sosial atau akhlak/karakter bangsa. Karakter dan kemuliaan manakala dilakukan sebuah proses objektifikasi etika dan formula hukum yang bersifat rasional dan inklusif, sehingga dapat diterima semua pihak agama dan etnis. Kembalilah ke Pancasila | 95
6. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Ideologi Pancasila Dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, perlu diperhatikan faktor internal maupun faktor eksternal ideologi yang berpengaruh Pancasila. Sifat pluralistik bangsa, ditinjau dari keanekaragaman suku, adat budaya dan agama yang dipeluk masyarakat, sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, arus globalisasi bahkan tidak mustahil dimuati oleh ideologi transnasional yang dapat mengganggu perkembangan dan kokohnya ideologi nasional. terhadap berkembangnya liberalisme yang mendukung prinsip kebebasan dan kesetaraan menyuburkan berkembangnya sikap materialistik, pragmatik, konsumeristik, dan hedonistic, sehingga melumerkan sikap terpuji sebagai ideologi nasional Pancasila. Demikian pencerminan ideologi yang mengusung prinsip-prinsip atau pemahaman "agama" yang sempit dan tidak akomodatif terhadap kemajemukan bangsa, dapat mengandung konflik yang dapat bermuara pada pertumpahan darah. Kita harus bersikap inklusif, saling menghormati antarumat beragama dan berkepercayaan dengan tidak merasa benar sendiri, merasa bahwa agama dan kepercayaan yang saling benar dan menganggap salah agama atau kepercayaan yang lain. kemungkinan berkembangnya komunisme dalam berbagai dimensi dan lembaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diingat bahwa komunisme/marxisme/leninisme dilarang di negara Paham Harus diwaspadai adalah 96 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
ini, karena TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 masih tetap berlaku. Dalam ketetapan MPRS tersebut dinyatakan bahwa ajaran komunisme/marxisme/ leninisme dan yang sejenis bertentangan dengan ideologi Pancasila, untuk itu: a. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi karena telah mengandung konsep, prinsip, dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia; b. Upaya implementasi Pancasila, dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu ditempuh tiga tahapan, yaitu pemahaman (artikulasi), internalisasi, dan aplikasi. B. Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara atau philosophische grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV (4) yang secara jelas menyatakan, ialah kurang lebih sebagai berikut: "Kemudian daripada itu, untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Kembalilah ke Pancasila | 97
kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Indonesia, serta yang adil serta beradab, Persatuan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau philosophische grondslag bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil- hasil sidang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan "Rancangan Mukadimah Hukum Dasar" pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, oleh Mohammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea IV, Piagam Jakarta. Lalu, disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD, dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut: 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia; 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945; 98 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara; 4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945; dan 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Dalam hal itu, Pancasila seluruh dipergunakan penyelenggaraan negara, tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini diartikan bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Republik Pancasila sebagai dasar negara, dengan artian, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan Ketetapan MPR No III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional." sebagai dasar untuk mengatur Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan juga sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang dimaksudkan dengan paradigma pembangunan bangsa ialah Pancasila sebagai sebuah kerangka berpikir ataupun sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan adalah pembangunan yang sarat akan nilai yang berfungsi sebagai dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. dalam perspektif Pancasila Pancasila sebagai dasar negara pun menjadi nilai-nilai dasar referensi kritik sosial budaya. Yang dimaksud di sini Kembalilah ke Pancasila | 99
ialah untuk proses perubahan sosial budaya yang cepat akibat oleh perkembangan ilmu dan teknologi, tetap didasari dari nilai-nilai Pancasila. Kritik sebagai bahan dialog dalam proses mencapai pembangunan yang diperlukan, sehingga terciptanya pembangunan yang dinamis dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman dan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Paradigma pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia pun juga didasarkan dengan Pancasila. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, dan praktek pendidikan untuk menjadi dasar tunggal penyelesaian masalah pendidikan nasional. Penggunaan sistem-sistem ajaran yang berasal dari luar hanyalah sebagai pemerkaya dan pembanding saja. Dengan demikian, akan teratasi masalah-masalah seperti terbelahnya kepribadian ahli pendidikan yang berimbas pada anak didiknya. Peranan pembangunan politik juga tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kelima prinsipnya, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang heterogen dalam perkembangan ilmu sejarah Indonesia modern. Mochtar Buchori (dalam Rukiyati, 2013) pernah menyampaikan bahwa untuk mengatasi di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sistem politik yang benar-benar demokratis. Demokratisasi merupakan upaya penting untuk terwujudnya otonomi daerah. Tanpa demokrasi, terwujudnya otonomi daerah. Suatu masyarakat menjadi demokratk jika rasanya mustahil untuk 100 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
memenuhi nilai-nilai demokrasi. Ada empat inti dari nilai-nilai demokrasi, yaitu kedauulatan rakyat, partisipasi, akuntabilitas, dan komitmen. Sebagai dasar dan falsafah bangsa, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan bernegara didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, dengan memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau dengan membangun demokrasi di bidang agama. Di samping itu, ketahanan nasional Indonesia juga tidak terlepas dari peran Pancasila. Ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah ketangguhan dan keuletan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Penyelenggaraan ketahanan nasional berbeda-beda sesuai dengan letak, kondisi geografis, dan budaya bangsa tersebut. Bangsa terpelihara kesatuannya melalui nilai-nilai yang diamalkan oleh warga negaranya. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut adalah Pancasila. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah adanya pengakuan ide mengenai pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional. Yang paling utama ialah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. merupakan paradigma pembangunan Pengembangan Pancasila sebagai ideologi memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibelitas atau dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka yang menghendaki adanya dialog ideologi Kembalilah ke Pancasila | 101
dengan tantangan-tantangan seiring bergantinya zaman dengan tetap mengacu pada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Dalam rumusan ideologi, bukan hanya sebuah pengertian, melainkan prinsip dinamika, karena merupakan pedoman dan sekaligus berupa tujuan. Realisasi dari ide-ide yang menjadi ideologi itu dipandang sebagai kemuliaan manusia. Mengingat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan, di samping penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila, di antaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan lain- lain. Termasuk, hubungan antara rakyat, kekuasaan serta segenap peraturan-perundangan yang penguasa. dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sejiwa dan dijiwai oleh Pancasila. Isi maupun materinya sendiri tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila. Juga, Pancasila sebagai dasar negara. Mengingat arti nilai- nilai kebenaran dan keadilan bagi Pancasila yang telah ada selama berabad-abad dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka Pancasila telah memberikan corak khas ataupun kepribadian pada bangsa Indonesia yang pada dasarnya membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pancasila merupakan suatu sosio budaya bangsa, memberikan dasar kehidupan bangsa dalam peran sebagai negara, maupun penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segenap tindakan, langkah-langkah yang diambil, termasuk keputusan kenegaraan yang penting harus selalu mempedomani serta mempertimbangkan nilai- 102 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pedoman kehidupan bernegara pada dewasa ini dilandasi dasar negara Pancasila melalui ketetapan-ketetapan MPR RI, yang secara filosofis harus dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bukti bahwa benar-benar berada dalam siklus kehidupan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila. Dalam kehidupannya sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan hukum dasar nasional. Menurut Pasal 1, ayat (3), Ketetetapan MPR RI No III/MPR/2000, menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Termasuk, pedoman bagi segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Norma hukum pokok serta disebut pokok kaidah fundamental dari pada suatu negara itu dalam hukum mempunyai hakikat serta kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi serta kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal tersebut penting sekali dikarenakan UUD harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila, dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan Kembalilah ke Pancasila | 103
bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan segala norma-norma hukum dan dalam penyelenggaraan negara. Pada masa sekarang, perlu diadakan tentang penegasan dan mengembalikan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ini merupakan hal yang sangat penting karena sudah terlalu banyak terjadi kesalahan penafsiran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Penafsiran itu menyatakan bahwa Pancasila bukan sebagai dasar negara, melainkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang dapat mengendalikan semua apa pun yang dilakukan di negara Indonesia. Menurut Dr. Kuntowijoyo dalam tulisannya mengenai Radikalisasi Pancasila (1998) bahwasanya Pancasila perlu diberikan ruh yang baru, sehingga Pancasila dapat bergerak menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah. Sebab, telah banyak penyelewengan terhadap makna dan tujuan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru maupun Orde Lama. Tulisan Dr. Kuntowijoyo, bahwasanya kalau Pancasila diberikan ruh yang baru, Pancasila bisa kembali lagi sesuai dengan jati dirinya yang dijadikan sebagai dasar negara dan menyelenggarakan visi dari kenegaraan. Kesalahan-kesalahan dari pemahaman Pancasila juga bisa diselesaikan tanpa ada kejanggalan. Nilai-nilai dasar Pancasila di Indonesia belum bersifat yang konkret sesuai dengan keinginan kita bersama. Sebagai nilai yang bersifat abstrak, Pancasila harus bersifat konkret. Upaya Pancasila agar bersifat konkret, yaitu menjadikan nilai- nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum negara Indonesia yang positif bagi negara. 104 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dikemukakan dalam Pembukaan, bahwasanya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dasar negara yang melingkupi: 1). Norma dasar negara; 2). Staat fundamental norm; 3). Norma pertama; 4). Pokok kaidah negara yang fundamental; 5). Cita hukum (rechtsidee). Dalam undang-undang sudah menjelaskan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang menjadi sumber, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulatif bagi penyusunan hukum-hukum negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar mengatur pemerintah negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertinggi dari pada hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Semua hukum yang berlaku dalam kegiatan prikehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber dari pancasila. Dengan demikian, nilai pancasila sebagai norma dasar negara imperatif. Artinya, mengikat dan keharusan semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara untuk tidak mengesampingkan norma-norma hukum. Pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum (dikenakan suatu fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan). Nilai-nilai Pancasila merupakan asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat Undang-Undang. Negara mempunyai (grundnorm) adalah bersifat Kembalilah ke Pancasila | 105
keterbatasan dalam membuat undang-undang, yaitu berupa persetujuan rakyat yang diwakili oleh legislatif dan eksekutif. Dari aspek ketatanegaraan Indonesia, maka pancasila dinyatakan sebagi dasar negara mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum, seperti dinyatakan dalam TAP MPR No III/MPR/2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Dengan terbitnya TAP MPR No III/MPR/2000 ini, maka TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Joncto TAP MPR No V/MPR/1973 dan TAP MPR No IX/MPR/1978, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut: 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. a. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. b. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar Negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). c. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. d. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi pengelenggara negara, para pelaksana pemerintah, juga bagi para penyelenggara partai dan golongan fungsional. 106 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
2. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. 3. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Pancasila harus menjadi Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. jiwa bangsa 4. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa. 5. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 6. Pancasila Sebagai Cita-cita Bangsa Pancasila sebagai dasar negara juga untuk menjadi tujuan negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa, punya rasa kemanusiaan yang Kembalilah ke Pancasila | 107
tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. C. Perkembangan Kelahiran Pancasila tua yang diperkirakan 3000-2500 tahun sebelum masehi, ditandai dengan kedatangan bangsa dari Cina secara bergelombang yang terkenal kemudian dengan Melayu Tua dan Melayu Muda yang menjadi asal usul bangsa yang menghuni nusantara. Sejarah bangsa Indonesia telah cukup selatan Asal mula nama Indonesia sendiri adalah dari tulisan: 1). James Richardson Logan (Inggris), berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Ia memilih istilah geografis murni "Indonesia" yang pada hakikatnya merupakan sinonim yang lebih singkat bagi pulau-pulau India atau kepulauan India. 2). W. E Maswell (Inggris) tahun 1862 M dengan judul The Islands of Indonesia. Ia menulis istilah yang dibuat James Richardson Logan, berdasar inspirasinya mengimbangi nama bangsa-bangsa di kepulauan Mikronesia, Polynesia di Pasifik. 3). DR. Adolf Bastian (Jerman) tahun 1889 M, memakai nama Indonesien (Indonesia) untuk kepulauan dan bangsa Indonesia. Letak kepulauan Indonesia yang strategis ini berada pada titik silang antara dua benua dan dua samudera yang luas. Hal ikut menentukan ini merupakan terbentuknya kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia yang menampilkan diri sebagai kepribadian bangsa/identitas suatu faktor yang 108 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Pada masa kebudayaan ini, pertanian sebagai unsur yang penting (termasuk perburuan, perlautan), di dalam masyarakat yang bercorak pertanian, hubungan antara seseorang dengan lingkungan hidup lainnya dengan anggota masyarakat sekelilingnya sangat erat sekali, hingga terjadi hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan (alam). Di samping menyediakan keperluan bagi kelangsungan hidup manusia - sebaliknya, dalam batas batas tertentu, membatasi ruang gerak manusia sendiri, alam pun ikut menentukan dan memberi ciri-ciri khas terhadap cara hidup maupun corak kebudayaan manusia di sekelilingnya. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa dalam menghadapi tantangan alam, dengan melakukan suatu kesadaran akan kekuasaan yang berada di atas alam dan manusia itu sendiri. Akibatnya, timbul gambaran adanya kemahakuasaan yang timbul dan berkembang sebagai kesadaran keagamaan (percaya sesuatu yang berada di atas dirinya). Bangsa yang mendiami nusantara ini sesuai dengan kedatangan mereka secara bergelombang mendiami daerah- daerah yang didasarkan pada kekerabatan. Dalam keadaan inilah, di mana pengkhususan lapangan kehidupan akan berkembang. Dapatlah dimengerti apabila pelaksanaan sesuatu itu atas tanggung jawab bersama pula. Suatu ciri kebudayaan pertanian telah berhasil ialah bahwa manusia membebaskan diri dalam memenuhi kebutuhannya jasmani yang menggantungkan diri dari lingkungan. Kecakapan bercocok tanam, berburu, dan menangkap ikan memberi kemungkinan penimbunan dan pengawetan persediaan bahan yang meliputi tugas-tugas tertentu ini, Kembalilah ke Pancasila | 109
makanan dan penyediaan bahan lainnya. Artinya, mulai timbul usaha kesejahteraan. Mengingat posisi strategis yang berada pada titik silang lalu lintas di wilayah ini, maka tidak dapat dihindarkan hubungan dengan negara tetangga dan atau negara luar lainnya. Akibatnya, timbul hubungan niaga (perdagangan) dengan negara-negara. Dalam sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia, penduduk kepulauan ini sebenarnya telah memiliki kebudayaan dan peradaban tinggi dan telah pula mengadakan hubungan antara bangsa yang telah pula mengenal upacara keagamaan, perbintangan, pertanian, pengairan (irigasi), kesenian, sistem pemerintahan dan hukum adat, alat pertukaran (mata uang) perniagaan dan kelautan. lain. Mereka Berdasarkan pengetahuan di atas, memberikan landasan yang kuat dalam perkembangan sejarah selanjutnya. Biarpun dengan kedatangan bangsa asing di wilayah kita, unsur Indonesia asli masih memberikan corak khas terhadap peri kehidupan bangsa Indonesia. Tidaklah berlebihan kiranya bila dinyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan menjadi dasar falsafah telah berakar sejak bangsa Indonesia berada, pada saat sejarah suatu bangsa mulai tumbuh. 1). Kedatuan Sriwijaya Pada sekitar abad VII-XII, berdirilah kedatuan Sriwijaya di daerah Sumatra Selatan, yang merupakan negara nasional yang pertama di nusantara ini. Pada zaman Sriwijaya, Indonesia telah memenuhi syarat sebagai bangsa yang bernegara. Sriwijaya merupakan negara yang berdaulat, bersatu, dan mempunyai pemerintahan yang kuat. Armada laut Sriwijaya sangat 110 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kuat, sehingga dikabarkan negara-negara yang berdagang dengan Sriwijaya terlindung dari ancaman bajak laut. Sementara, bagi setiap kapal dagang yang melalui selat Sumatera bila tidak singgah di Sriwijaya, maka armada dagang tersebut akan dihancurkan oleh armada laut Sriwijaya. Oleh sebab itu, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Kedatuan Sriwijaya adalah serta kerajaan maritim menguasai lautan. Kedudukan Sriwijaya sebagai negara perdagangan menyebabkan Sriwijaya terus menguasai langsung daerah-daerah di pesisir selat Sumatera. Kerajaan Sriwijaya ini berlangsung sampai dengan abad XII. Dengan kemunduran Sriwijaya, kemudian timbullah keprabuan Majapahit. (bahari) dan berkuasa 2). Keprabuan Majapahit Seperti disebutkan di atas, dengan kemunduran kedatuan Sriwijaya, timbulah kemudian Keprabuan Majapahit pada sekitar abad XII-XVI di Jawa Timur. Jawa, Majapahit-lah kerajaan yang dapat Di dengan disejajarkan Sriwijaya. Majapahit di dalam sejarahnya merupakan negara nasional kedua. Berbeda dengan Sriwijaya, Majapahit adalah kerajaan agraris. Namun demikian, daerah kekuasaan yang meliputi hampir seluas negara Indonesia sekarang. pengaruhnya sama besar Daerah-daerah tersebut meliputi dari Sumatera Barat, sampai ke daerah Maluku dan Irian di bagian timur. Bahkan, pada waktu itu, pengaruh Majapahit diluaskan pula terhadap negara tetangga di Asia Kembalilah ke Pancasila | 111
Tenggara dalam bentuk persahabatan. Tentunya, semua itu hanya bisa berjalan apabila Majapahit juga memiliki armada yang cukup kuat. Ini terjadi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk meningkatkan sangat kemakmuran rakyatnya yang meliputi berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan budaya, antara lain tempat-tempat perbaikan penyeberangan di beberapa tempat di sepanjang sungai. Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang didampingi Maha Patih Gajah Mada berjalan dengan tertib dan aman. Tetapi, sepeninggal Hayam Wuruk muncul suatu masalah baru, yaitu pertentangan di dalam istana untuk memperebutkan ini sangat memperlemah posisi kekuasaan. Hal pemerintahan, sehingga Majapahit ditaklukkan oleh Raden Patah dari Demak pada tahun (±1478). memperhatikan dalam dan pembuatan atau lingkungan Pada zaman Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja dan di bawah Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit, bangsa Indonesia mengalami kejayaan dan termasyur kemana-mana yang kemudian mengalami kepudaran dan kehancuran tidak dirasakan. Unsur-unsur yang terdapat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial, sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati dan diamalkan/dilaksanakan pada waktu itu. Hanya saja, belum dirumuskan secara konkret ke dalam dalam Pancasila, yakni: 112 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dokumen terdapatnya tertulis, yang membuktikan unsur-unsur tersebut, yaitu: Prasasti-prasasti, Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuwo, dan Kota Kapur. Juga, di dalam Negara Kertagama susunan karangan Mpu Pemerintahan Majapahit yang mencerminkan unsur musyawarah, di samping hal-hal lain, misalnya, adanya hubungan antara Majapahit dan negara-negara tetangga wilayah kekuasaan Majapahit dan sebagainya. Kehidupan dua agama, yaitu Hindu dan Budha secara berdampingan yang membuktikan toleransi bangsa Indonesia pada zaman itu dilukiskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Prapanca diuraikan 3). Penjajahan Barat di Indonesia titik silang dan kemakmuran yang berlimpah-limpah menyebabkan bangsa lain menaruh Indonesia. Mereka pada perhataian memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Sejak itu, mulailah lembaran hitam bagi sejarah bangsa Indonesia dengan adanya penjajahan oleh bangsa barat, terutama Belanda. Letak besar Penjajahan merupakan titik tolak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Sebab, di bawah penjajah, apa yang telah dipunyai bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Kedaulatan bangsa dan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran musnah, dan wilayah diinjak-injak penjajah. Tidaklah dapat disangkal lagi bahwa dominasi Barat beserta perubahan Kembalilah ke Pancasila | 113
sosial yang mengikutinya telah menciptakan kondisi- untuk rakyat yang memungkinkan kondisi berkecenderungan melakukan pergolakan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang terjadi pada masa timbulnya telah mengakibatkan colonial. disorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya. Dapat ditunjukkan bahwa periode abad XIX dan abad XX, hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan dan tercermin dalam bentuk gerakan-gerakan sosial serta lembaga- lembaganya. Dari penjajahan Barat, khususnya penjajahan Belanda, bangsa Indonesia melalui para cendekiawannya merasakan keprihatinannya atas nasib rakyat yang hanya dijadikan sapi perahan oleh Belanda. lahirnya pergerakan Keadaan nasional yang dimulai berdirinya Budi Utomo dan dilanjutkan dengan organisasi politik lainnya. Juga, ini menyebabkan 4). Perjuangan Pergerakan Bangsa Indonesia untuk Mencapai Kemerdekaan Telah diuraikan lebih dulu bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan sebagai suatu bangsa yang berdaulat maupun dalam penyelenggaraan serta kesejahteraan mengadakan hubungan persahabatan antarbangsa, yaitu pada masa Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Kedaulatan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bangsa Indonesia menjadi pudar karena rapuhnya persatuan dan kesatuan, setelah datangnya bangsa Barat sebagai penjajah. Bangsa dan kecerdasan rakyatnya 114 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Indonesia dapat merasakan bahwa hak-hak asasi baik sebagai manusia maupun bangsa dilanggar bangsa lain. Ungkapan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan (Pembukaan UUD 1945: alinea I), penjajahan dalam juga harus dihapuskan. Timbul bentuk apa pun kesadaran perlawanan bangsa terhadap penjajah: kesadaran untuk bersatu, membentuk, dan mempunyai negara yang berdaulat berdasarkan perjuangan, dengan mendasarkan pada pengalaman di masa lampau. Indonesia Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan (sosial, ekonomi, politik dsb) untuk berbangsa dan bernegara merdeka yang ditandai dengan pergerakan nasional, yaitu tanggal 20 Mei 1908 (Budi Utomo). Kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu tercetus di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Juga, kesadaran bangsa 5). Penjajahan Jepang Mula-mula, kedatangan tentara Jepang disambut dengan kelegaan. Tetapi, harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan sewenang-wenang. Kebebasan rakyat, berserikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat terutama untuk membicarakan kemerdekaan dilarang. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek ini (1942-1945), penderitaan rakyat lahir batin terasa Kembalilah ke Pancasila | 115
sekali. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat Indonesia. Bahkan, dapat kemerdekaan bangsa dijadikan sebagai dasar yang sangat besar untuk mengusir penjajahan di bumi pertiwi yang tercinta ini. Jepang pernah memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Untuk itu, dibentuk BPUPKI dan PPKI, yaitu badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. 6). Proses Perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 Perumusan UUD 1945 seperti yang diuraikan di atas, setelah terbentuknya BPUPKI, sesuai dengan janji Jepang. Akibat kekalahan dalam perang Pasifik, maka kesempatan tersebut sangat menguntungkan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tentu saja, janji tersebut disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia. Walaupun demikian, dalam perjuangannya, bangsa Indonesia tidak pernah menggantungkan diri semata-mata pada janji tersebut. Ada pendapat bahwa lahirnya bangsa Indonesia merupakan hasil kerja sama dengan pihak Jepang melalui pengangkatan anggota tetap BPUPKI. Akan tetap tetapi, pada hakikatnya, bangsa menyusun tenaga dan kekuatan sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri membara dan menggelora di dalam sama dengan sanubari bangsa penjajahan itu sendiri. Semangat ini kemudian ditempa akibat penderitaan lahir dan batin dari penjajahan. Sebagai realisasi dari janji Jepang, maka pada tanggal Indonesia Indonesia yang 116 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
28 Mei 1945, oleh Pemerintah Jepang, BPUPKI dilantik yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia dan sebagai ketua DR. Radjiman Wedyodiningrat. Pelantikan dilakukan di gedung Pejambon (Kemenlu) Jakarta yang mana sidang pertama di mulai tanggal 29 Mei 1945. Adapun maksud dan tujuan pembentukan badan ini adalah semata-mata untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, sesuai dengan janji politik bagi kemerdekaan Indonesia, kelak kemudian hari. Bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apa yang dikerjakan para pemuka yang ada dalam badan tersebut ternyata tidak hanya sampai pada usaha penyelidikan saja, tetapi lebih jauh lagi. Mereka dapat menghasilkan sebuah hasil yang sangat gemilang, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, dalam sidang terakhir pada 1 Juni 1945, diusulkan Pancasila sebagai Dasar Negara. 7). Pancasila Masa Orde Lama Pancasila di masa Orde Lama dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi yang meliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dalam negeri diliputi oleh kekacauan (chaos). Demikian pula kondisi sosial budaya yang terjajah (inlander), menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 Kembalilah ke Pancasila | 117
periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. a. Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, melainkan lebih dari itu, ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan Madiun pada 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode tersebut, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika ingin menghadapi Belanda mempertahankan penjajahan di bumi Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, persatuan tantangan. Dalam kehidupan mulai mendapat sila keempat yang mengutamakan politik, musyawarah dapat dan mufakat dilaksanakan. Sebab, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Sementara, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial, namun dalam praktik kenegaraan, sistem presidensial tak dapat diwujudkan. yang masih tidak b. Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara 118 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang hak-hak liberal individual. Pada periode itu, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya Pemilu pada 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal tersebut ekonomi, dan menimbulkan krisis politik, keamanan, pemerintah yang menyebabkan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante UUD 1950 dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang stabilitas pemerintahan. justru lebih menekankan ternyata tidak menjamin c. Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan kekuasaan rakyat sebagaimana berdasar nilai-nilai Pancasila, melainkan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi politik konfrontasi, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok bagi presiden seumur hidup, Kembalilah ke Pancasila | 119
NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di lagi hidup sebagian masyarakat yang bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. tidak Dalam upaya memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Hasilnya, terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, ruang pada konfrontatif, dan demokrasi bagi rakyat. Walhasil, pada periode Orde Lama itu, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai trial and error sekaligus "pengujian instrumen sejarah" yang belum menemukan jati diri sebenarnya yang sesuai dengan semangat keindonesiaan dan pluralisme yang monoteistik. tidak memberi 8). Pancasila Masa Orde Baru Sejatinya, pemerintahan Orde Baru berkehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi 120 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan atau sandang mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional 1 seperti yang dilakukan oleh Soekarno. dan pangan kepada rakyat Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas rehabilitasi dan pembangunan guna mendukung ekonomi. Istilah yang terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi seimbang. Soeharto serasi, dan dengan melakukan politik melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa. selaras, ijtihad Pada awalnya, memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila. Namun, beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Kendati terjadi dan penghormatan dari dunia Internasional, tetapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena peningkatan kesejahteraan rakyat Kembalilah ke Pancasila | 121
pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. tidak berjalan dan terjadi di mana-mana yang pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Walhasil, Pancasila selama Orde Baru hanya diarahkan menjadi menguntungkan loyalitas tunggal pada pemerintah dan atas nama persatuan dan kesatuan. Akhirnya, hak-hak demokrasi dikekang. Demokratisasi akhirnya yang ideologi satu golongan, yaitu 9). Pancasila dan Reformasi 1998 lahir dari pluralitas keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu, gerakan reformasi, Kamis, 21 0ktober 1998 lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir batin yang lebih menjamin keadaan bangsa dan negara tertata kembali seperti cita ideal dan semangat awal pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pancasila 122 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Secara terminologis, arti reformasi berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang artinya "make or become better by removing or putting right what is bad or wrong." Secara harfiah, reformasi memiliki arti, suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat, yakni Pancasila sebagai konsensus nasional. Oleh karena itu, suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut: a. Gerakan reformasi muncul sebagaimana yang terjadi dalam bangsa Indonesia selama sebelum era reformasi mengemuka. Berbagai sebab tersebut, bisa berupa distorsi kebijakan maupun hukum. Hal tersebut terjadi pada masa orde baru, di mana rezim pemerintahan dalam mengelola negara menggunakan pendekatan kekeluargaan, sehingga semakin menguatkan pola-pola nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pancasila dan UUD 1945; b. Gerakan reformasi harus dilakukan dengan semangat dan cita-cita yang berlandasan ideologis tertentu, yakni Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan filsafat bangsa dan negara Indonesia; c. Gerakan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural reformasi dilakukan Kembalilah ke Pancasila | 123
tertentu (dalam hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi; d. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam bermasyarakat, kehidupan segala berbangsa, dan bernegara, yakni tatanan politik, ekonomi, serta kehidupan keagamaan; aspek sosial, budaya e. Gerakan reformasi pada hakikatnya dilakukan dengan semangat mendekatkan diri, nilai-nilai Pancasila yang memiliki prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta permusyawaratan/perwakilan dalam berkeadilan rakyat seluruh bagi Indonesia. sosial Secara praksis dan aplikatif, reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat 124 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Dalam konteks kausalitas, gerakan reformasi terjadi sebagai akibat dari adanya sebab berupa implementasi GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita Indonesia ketujuh. Dampaknya, menghadapi bencana hebat, yaitu krisis ekonomi Asia, terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan "Birokratik arah Otoritarian" dan suatu sistem "Korporatik." Sistem itu ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan, dan kelompok pengusaha oligopolistik yang bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. justru bangsa ke sistem Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan gerakan demonstrasi massal di seluruh nusantara yang dilakukan oleh semua termasuk aktivis mahasiswa. komponen bangsa, Klimaksnya, terjadi pendudukan gedung DPR RI, sehingga berakibat mundurnya Presiden Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998. Kemudian, disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie itulah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Kembalilah ke Pancasila | 125
Indonesia untuk melakukan secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik 1985. Lalu, diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar, reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara, yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui pemilu secepatnya. reformasi Dalam perjalanan sejarahnya, Orde Reformasi hampir sama dengan orde sebelumnya, yakni sebagai koreksi atas sebelumnya. rezim pemerintahan Artinya, seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi. Jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain- lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orde Baru. Namun, sangat disayangkan, para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain primordialisme. justru menimbulkan Benturan beragama, antarkelompok, dan antardaerah terjadi di mana- semangat antar-suku, antar-umat 126 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan. Fakta empiris yang dihadapi saat ini adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit. Munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar, falsafah negara, azas, dan paham negara. Padahal, seperti diketahui, Pancasila sebagai sila (sikap/prinsip/pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis/suku bangsa, agama, dan budaya, yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. sistem yang terdiri atas lima Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua dan Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antarsesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang lebih dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang dari hilang kerukunan mengutamakan kehidupan masyarakat Indonesia. telah Orde Reformasi sudah berjalan 23 tahun lebih dan telah memiliki empat presiden. Namun, berbagai Kembalilah ke Pancasila | 127
perkembangan fenomena kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan etnisitas masih jauh dari cita ideal nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sesungguhnya. Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya, NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan- segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai intelijen, imbalan dolar. Dalam bahasa Indonesia saat ini tengah mengalami apa yang dikenal dengan saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. "subversi asing," yakni kita Di sisi lain, berbagai gerakan radikal atas nama agama makin mengemuka, seperti Jama'ah lainnya, Islamiyah (JI) serta Jama'ah Ahmadiyah dengan penodaan agama terhadap Islam, dan terakhir yang kian marak saat ini adalah Negara Islam Indonesia (NII) yang korbannya jaringan Al-Qaeda 128 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
bukan saja masyarakat tradisional yang sangat mudah dihegemoni, melainkan justru mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun menjadi basis jaringan yang diandalkan. Berbagai fenomena di atas, kiranya menjadi referensi utama untuk melakukan retrospeksi secara nasional seluruh komponen bangsa ini, tanpa terkecuali. Retrospeksi adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan. Baik-buruknya bangsa ke depan, adalah sangat bergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jati diri bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu bisa dilakukan dengan menjadikan pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di kampus agama dan umum, baik negeri maupun swasta. dalam kehidupan 10). Pancasila Pascareformasi Menuju Revitalisasi Partisipatif Pancasila merupakan wujud kontrak politik modern ala Indonesia yang bercirikan nilai-nilai universal yang monoteistik dan berfungsi sebagai ideologi dan dasar serta tujuan final bangsa Indonesia yang selalu berkesesuaian dengan segala waktu dan generasi. Pancasila tidak ada pembandingnya di dunia ini. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan (disintegrasi bangsa) yang Kembalilah ke Pancasila | 129
dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara empiris, Pancasila telah teruji dari masa ke masa, dengan melewati berbagai orde, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam perjalanannya, ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini. Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan seluruh kekuatan bangsa berhadapan dengan Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun tetap satu jua. Pancasila pascareformasi 1998 hingga saat ini, dalam perkembangannya, mulai dilupakan oleh negara dan masyarakat. Hal itu ditandai dengan banyaknya fenomena kasus di berbagai daerah yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, baik dalam domain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun etnik. Alhasil, dapat berakibat pada instabilitas dan disintegrasi bangsa yang mengutamakan NKRI. Padahal, upaya dalam rangka mencari ideologi yang sesuai untuk bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pancasila tidak mudah dilahirkan. Namun, lahirnya Pancasila telah melewati perdebatan panjang dan tidak jarang diwarnai dengan 130 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
pertikaian sengit (beradu argumentasi) mengenai dasar apa yang cocok untuk negara Indonesia yang mempunyai (plural). Dicetuskannya Pancasila berangkat dari sebuah pertimbangan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang menjadi konsensus nasional yang bisa diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia. tercantum dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila telah mengutamakan kepentingan bersama, mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Globalisasi merupakan satu konsekuensi logis sebagai bangsa yang memiliki keharusan berinteraksi dengan dunia luar. Menguatnya politik identitas pada tahun-tahun bahwa terakhir kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa terancam sewaktu-waktu. Menguatnya praktik intimidasi, kekerasan, dan konflik dalam berbagai domain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa menjadi bom waktu kehancuran NKRI. Jika praktik-praktik tersebut tidak segera dihentikan, maka rakyat akan menderita dan keutuhan bangsa ini akan terancam. karakter majemuk Dengan lima sila yang ini memberikan penyadaran Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan, dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan sama halnya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi Kembalilah ke Pancasila | 131
pada masa Orde Baru. Sejarah telah mencatat dan tidak memungkirinya, semua komponen bangsa bahwa pada periode Orde Baru, Pancasila selalu dijadikan alat legitimasi serta dipolitisasi untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah akan dengan mudah diberi label antipancasila dan dengan mudah pula mereka divonis sebagai tindakan subversif. Alhasil, akan masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas. Revitalisasi tentu suatu upaya sistematis dalam rangka kembali membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran sehingga seluruh persoalan kebangsaan seperti konflik politik, hukum, ekonomi, agama, etnis serta permasalahan dalam apa pun bentuknya bisa dengan mudah teratasi. Itu menjadi agenda penting yang harus secepatnya dilakukan ketika semangat persatuan menjadi barang langka di negeri ini. Pada sisi lain, revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir batin, baik mental maupun spiritual untuk saling menghargai perbedaan, menghormati keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang tentunya berbeda. Akan tetapi, dalam satu wadah, yakni Indonesia. Dalam konteks ini, maka membangun komitmen revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan utama saat ini. 132 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Revitalisasi adalah upaya mengembalikan sesuatu. kepada asal nilai pentingnya Sementara itu, nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (mindset), pola sikap, dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), wilayah, bahasa, dan adat-istiadat. segala Hakikat revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung sekaligus dalam Pancasila identitas nasional yang selama ini mengatasi berbagai penyimpangan kepada asal muasal kemunculannya instrumen kembali untuk ketauhidan, dasar dan ideologi, alat pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi, dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis mutualis dengan bangsa lain serta sebagai ruh dan semangat kebersamaan dari setiap individu bangsa Indonesia tanpa terkecuali, sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa (founding fathers). sebagai konsensus dijadikan sebagai Oleh karena itu, untuk membangun kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ada komitmen partisipasi semua komponen bangsa tanpa terkecuali baik negara dan pemerintahan (eksekutif), legislatif Kembalilah ke Pancasila | 133
(DPR dan DPD), maupun yudikatif (Polri, Kejaksaan, lain Pengadilan, MA, MK, KY, KPK, dan sebagainya). Tanpa komitmen partisipasi, seluruh elemen bangsa, mustahil berbagai agenda utama reformasi bisa terwujud sesuai semangat dan cita ideal awalnya. Komitmen itu harus ditopang oleh menguatnya kesadaran kolektif dan keteladanan struktural dan kultural bangsa ini yang dimulai dari hulu hingga hilir. D. Implementasi Pancasila Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan kekuatan serta membimbing dalam mengejar lahir batin yang baik. Pancasila merupakan kehidupan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang telah diuji kebenaran dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideal bangsa Indonesia pada zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa dari ancaman disintegrasi selama lebih dari puluhan tahun. Sejarah tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansial, melainkan dalam konteks implementasinya. implementasi Pancasila memang terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga faktor internasional. Saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, di dalam Pancasila terkandung nilai- Tantangan 134 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. kehidupan Pancasila bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya dapat diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam sistem tertib hukum di mana Pancasila sebagai norma dasarnya. Implementasi dalam Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara. Sebagai titik tolak pemikiran adalah bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mempunyai pengertian: 1). Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang ada dan berlaku; 2). Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat serta memberi petunjuk dalam mempersatukan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya (sarwa tunggal); 3). Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya; 4). Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, Kembalilah ke Pancasila | 135
kelima sila merupakan satu kesatuan yang terpisah-pisah. Itulah ciri khas bangsa Indonesia; 5). Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai; 6). Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang lalu, melainkan karena Pancasila telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. terpendam sejak berabad-abad yang itu E. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang mengandung konsep dasar tentang kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan wadah yang telah berurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, mengandung pengertian bahwa manusia hanya akan mencapai kebahagiaan hidupnya apabila dapat dikembangkan kesadaran dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. 136 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. tidak
Namun, semuanya tidak akan mencapai sasaran bila tidak didorong dan dituntun oleh pandangan hidup bangsa kita yang luhur, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara perlu terus menyadari bahwa Pancasila harus tetap menjadi moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara. Sehubungan dengan itu, maka: 1). Sila-sila Pancasila sebagaimana yang terumus dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh, maka pelaksanaan penghayatan dan pengamalan harus dilakukan secara bulat dan utuh pula. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya, lebih kurang 93 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila juga harus dilakukan secara bulat dan utuh. Kesemuanya dengan pengertian, bahwa semakin sesuai dengan tuntunan itu, berarti semakin baik; semakin benar kita bertingkah laku, baik sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai perorangan, berarti semakin bertanggung jawab; 2). Agar kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari itu benar, maka kita harus berpedoman kepada aturan-aturan konstitusional yang berlaku, mulai peraturan yang tertinggi sampai yang paling rendah. Apabila jelas suatu masalah yang ketentuannya, kita harus musyawarah bersama. ada tidak Tujuan yang hendak diwujudkan adalah peraturan perundang-undangan harus bisa diberlakukan di Negara Kembalilah ke Pancasila | 137
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagian yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang hendak diwujudkan (diimplementasikan) dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Paham nasionalisme harus mewarnai peraturan perundang-undangan sesuai dengan cita- cita dalam Pembukaan UUD 1945. Hasil peraturan perundangan harus sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual. Dalam pandangan hidup, terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaranya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya dalam kehidupan sehari-hari. itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia. Tetapi, bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian, mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad. Sampai akhirnya, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena 1. Arti pandangan hidup bagi suatu bangsa Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, 138 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
budaya, dan pertahanan keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan semakin mengglobal. "Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya." Definisi tentang pandangan hidup ini merupakan pegangan bagi bangsa Indonesia dan pengatur pemahaman atas latar belakang Pancasila yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan bangsa. 2. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup a. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. b. Sebagai pegangan dan pedoman bagi pemecahan masalah yang dihadapi. c. Sebagai pedoman bangsa Indonesia membangun dirinya. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berisikan: Konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita- citakan. Pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik, cocok, dan paling sesuai dengan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. yang diyakini kebenarannya Kembalilah ke Pancasila | 139
3. Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana dengan aturan- aturan dicita citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. yang dibuat untuk mencapai yang 4. Manfaat Pandangan Hidup a. Kekokohan dan tujuan, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup. b. Pemecahan masalah, dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan. c. Pembangunan diri, dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaiman memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya. 5. Isi Pandangan Hidup a. Konsep dasar, dalam pandangan hidup terkandung ialah pikiran-pikiran yang di terkandung gagasan mengenai wujud konsep dasar, dalamnya 140 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan suatu bangsa. b. Pikiran dan gagasan, dalam pandangan hidup terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. c. Kristalisasi dan nilai, pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri. Bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri. Dengan demikian, percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Kembalilah ke Pancasila | 141
Karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar negara. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya, sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam timbul, baik persoalan menghadapi persoalan yang masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih 142 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari- hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun prilaku, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini sangat penting, karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri, mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan begitu, masing-masing masyarakat pandangan hidup dapat beradaptasi. Artinya, pandangan hidup perorangan/individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok karena pada dasarnya Pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. lain. Dengan juga Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu, terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri Kembalilah ke Pancasila | 143
yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama- agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Dengan kata lain, ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mereka memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, 144 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup sebagai ideologi, sebuah bangsa akan membangun diri dan negerinya. Karena itu, kembalilah ke Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. F. Upaya Menjaga Nilai-nilai Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai- nilai tersebut. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut, maka perlu seluruh adanya berbagai upaya yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain: ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Kembalilah ke Pancasila | 145
Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi, dapat disimpulkan, secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran. 1). Ketuhanan (Religiusitas). Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai rida Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. 2). Kemanusiaan (Moralitas). Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan. Sebab, setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus. Juga, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan semesta untuk mencapai masyarakat dan alam kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai. tentu 3). Persatuan (Kebangsaan) Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran 146 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa, melainkan untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. 4). Permusyawaratan dan Perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri. 5). Keadilan Sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan Indonesia merupakan berbangsa. cita-cita bernegara G. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hokum, baru menjadi kesepakatan bangsa sejak tahun 1966 dengan ditetapkannya TAP MPRS No XX/MPRS/. Di antaranya menetapkan sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau biasa dinyatakan sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Kembalilah ke Pancasila | 147
Sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara RI, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. individu, kemerdekaan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara NKRI, dengan alasan: 1). Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi common denominator atau degrootstc gemene dan de kleinste gemene veelvoud dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah ditetapkan dalam kehidupan keseharian, tanpa disadarinya; 2). Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk hanya Pancasila yang mampu mengikat unsur-unsur bangsa menjadi negara kesatuan. 3). Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya; 148 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
4). Pancasila menjamin keutuhan negara kesatuan dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 5). Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tangangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 6). Pancasila memberikan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. jaminan Pancasila memegang peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa fungsi dari Pancasila. 1). Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. 2). Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 3). Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kembalilah ke Pancasila | 149
4). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 5). Pancasila Sebagai Cita-cita Bangsa Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. 150 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab IV Politik Pancasila A. Alasan Politis Pentingnya Kembali ke Pancasila S ecara Etimologi, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta India (Kasta Brahmana), yaitu kata "panca" yang artinya lima, dan "sila" yang artinya dasar. Dengan demikian, arti Pancasila secara harfiah adalah lima dasar. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara, sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara Indonesia tersebut dilambangkan dengan Garuda di mana terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas, yang mencerminkan arti dari 5 sila Pancasila. Kemudian, lambang negara Indonesia ini disebut dengan Garuda Pancasila. Agar lebih memahami apa arti Pancasila, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini: 1). Ir. Soekarno. Menurut Bung Karno, pengertian Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun- Kembalilah ke Pancasila | 151
temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia; 2). Notonegoro. Menurut Notonegoro, pengertian Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia lambang persatuan, dan sebagai dasar pemersatu, kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia; 3). Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan begitu, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut berbagai sumber, istilah Pancasila mulai dikenal sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Walaupun belum dirumuskan secara konkret, pada masa itu, sila-sila sudah diterapkan dalam kehidupan dalam Pancasila masyarakat dan dalam kerajaan. Berdasarkan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, arti Pancasila adalah "Berbatu sendi lima" atau dapat diartikan sebagai "Pelaksanaan yang kesusilaan yang lima." Selain itu, Pancasila juga dituliskan dalam kitab agama Budha yang ditulis dalam bahasa Pali (Pancha Sila). Pancha sila adalah ajaran dasar moral agama Budha yang ditaati oleh para pengikut Siddharta Gautama. Berikut ini adalah isi pancha sila dalam ajaran Budha: 152 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1). Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan; 2). Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan; 3). Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila; 4). Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar (berbohong, berdusta, fitnah, omong kosong); 5). Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi. Mengacu pada pengertian Pancasila di atas, berikut ini adalah beberapa fungsi Pancasila: 1). Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia. Semua negara memiliki jiwa. Di Indonesia, Pancasila sebagai jiwa Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya; 2). Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang menjadi kepribadiannya dan menjadi pembeda dengan negara lain. Keunikan tersebut diwujudkan dalam perilaku dan sikap mental masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila; bangsa, sehingga masyarakat 3). Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain, semua hukum yang Kembalilah ke Pancasila | 153
berlaku tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara; 4). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan budaya harus bersumber dari Pancasila yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. 5). Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan tentang Pancasila; 6). Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa. Di dalam terkandung nilai-nilai kepribadian yang adil, bijaksana, dan tersebut membuat Pancasila dipercayai paling benar, rakyat. Hal mempersatukan Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia; 7). Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan begitu, dalam pengaturan pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus selalu berlandaskan pada Pancasila; 8). Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan perjanjian bersama rakyat dengan para pendiri bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh elemen masyarakat dan Indonesia harus membela, mendukung, 154 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945, telah disebutkan tujuan Pancasila, yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup atau falsafah hidup berbangsa dan menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Seperti halnya juga disebutkan dalam Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978, yang isinya: telah mengungkapkan bahwa "Sesungguhnya Pancasila adalah Indonesia yang jiwa seluruh rakyat memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam kehidupan lahir batin yang makin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang telah diuji kebenarannya, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu pun kekuatan maupun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia". sejarah terbukti secara nyata tentang alasan politis pentingnya kembali ke Pancasila dari suasana kehidupan saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, B. Demokrasi Pancasila Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Kembalilah ke Pancasila | 155
Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, secara ringkas, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat; 2). Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat; 3). Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial; 4). Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Agar lebih memahami mengenai sistem demokrasi ini, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli, sebagai berikut: 1). Drs. C.S.T. Kansil, S.H. Menurut Drs. C.S.T. Kansil, adalah demokrasi S.H., kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila pengertian Pancasila 156 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
seperti yang Pembukaan UUD 1945; tercantum dalam alinea keempat 2). Prof. R.M. Sukamto Notonagoro. Menurut Prof. R.M. Sukamto Notonagoro, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dalam 3). Prof. Dardji Darmo Diharjo. Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945; 4). Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan GBHN tahun 1983, demokrasi Pancasila adalah tujuan dari pembangunan politik di Indonesia di mana dalam pelaksanaannya diperlukan pemantapan kehidupan konstitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum. tahun 1978 dan Ada asas yang terkandung di dalam sistem demokrasi Pancasila. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 1). Asas Kerakyatan. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki dua kesadaran dasar rasa rakyat, sehingga dapat cinta dan padu dengan mewujudkan cita-citanya yang satu; 2). Asas Musyawarah. Maksud dari asas ini adalah agar aspirasi dan bangsa Indonesia memperhatikan Kembalilah ke Pancasila | 157
kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal. Namun, terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1). Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi; 2). Dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara berkesinambungan; 3). Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas; 4). Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah; 5). Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem demokrasi ini sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut: 1). Memastikan adanya perlindungan HAM; 2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah; 3). Adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya; 158 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
4). Adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat; kedaulatan 5). Rakyat merupakan pemegang dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945; 6). Berperan sebagai pelaksana dalam PEMILU; 7). Adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak; 8). Kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara; 9). Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional; 10). Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Secara umum, berikut ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila: 1). Memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya, ikut memilih dalam PEMILU, ikut serta dalam pembangunan, menjadi anggota Badan Perwakilan; 2). Memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 3). Memastikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan sistem konstitusional; tegaknya hukum yang berlandaskan 4). Memastikan Pancasila dan UUD 1945; 5). Memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antarlembaga negara; Kembalilah ke Pancasila | 159
6). Memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab. C. Pilar Kebangsaan Apa yang dimaksud dengan 4 Pilar Kebangsaan? Pengertian 4 Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Bagi suatu negara, terdapat sistem keyakinan (belief system) atau filosofi (philosophische grondslag) yang isinya berupa konsep, prinsip serta nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Filosofi dan prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu negara digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pilar kebangsaan harus kokoh dan kuat untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Pilar kebangsaan Indonesia yang berupa belief system harus dapat menjamin terwujudnya ketertiban, dan keamanan, kesejahteraan bagi semua warga negara. kenyamanan, keadilan, Berikut ini adalah isi dan makna dari 4 Pilar Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia: 1). Pilar Pancasila Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi belief system. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai 160 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
suku bangsa dan agama, sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keanekaragaman tersebut. Pancasila dianggap sebagai pilar bagi negara Indonesia yang pluralistik. Seperti yang disebutkan pada sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, sila ini dapat diterima dan diakui oleh semua agama yang diakui di Indonesia dan menjadi common denominator. Juga, pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini merupakan pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semua warga negara memiliki harkat dan martabat yang sama secara adil dan beradab. 2). Pilar Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentu saja, masyarakat perlu memahami makna yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Jika tidak memahami prinsip yang terdapat pada pembukaan UUD 1945, maka tidak mungkin untuk melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD yang menjadi derivatnya. 3). Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada banyak bentuk negara yang ada di dunia ini dan para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa kita memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai pertimbangan. Alasan utama para Kembalilah ke Pancasila | 161
pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah karena sejarah strategi pecah belah (devide et impera) yang dilakukan Belanda bisa berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa Indonesia penjajahan. Terbukti, berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah tersebut dapat dipatahkan. Inilah yang menjadi dasar dalam membentuk negara kesatuan. setelah negara 4). Pilar Bhinneka Tunggal Ika Indonesia memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya "Berbeda-beda tetapi satu jua." Semboyan ini pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1350-1389. Sesanti atau semboyan itu dituangkan dalam karyanya Kakawin Sutasoma, yang berbunyi "Bhinna Ika Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa" yang berarti "Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian itu, pemerintahan kerajaan Majapahit menjadikan sesanti tersebut menjadi prinsip hidup mereka. Hal ini untuk mengantisipasi perpecahan di masyarakat mereka yang memang terdapat keanekaragaman agama. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. yang mendua." Pada masa Taufik Kiemas merupakan salah satu pencetus Empat Pilar Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 2013, beliau mewakili lembaga negara mendapatkan gelar kehormatan doctor honoris 162 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
apertura (H.C) dari Universitas Trisakti atas perannya dalam mencetuskan gagasan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Negara Indonesia, yakni: 1). Pancasila; 2). Undang Undang Dasar 1945; 3). Bhineka Tunggal Ika; 4). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gagasan dan Sosialisasi 4 pilar Kebangsaan tersebut mendapat perhatian dari banyak kalangan, termasuk beberapa ahli. Sejumlah kalangan mengatakan bahwa Pancasila bukanlah merupakan pilar kebangsaan, namun berperan sebagai pondasi dasar. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan sebagai doktrin tersebut tidak perlu dilakukan. Alasannya, hal ini akan membuat pelajar hanya hafal 4 pilar kebangsaan, di mana Pancasila sebagai salah satu pilar saja. Menurut mereka, secara psikologis 4 Pilar Kebangsaan tersebut berbahaya bagi kelestarian Pancasila. Menurut beberapa ahli, untuk menjaga 4 pilar kebangsaan tersebut dibutuhkan pendekatan khusus. Beberapa pendekatan tersebut di antaranya adalah pendekatan Kultural, Pendekatan Edukatif, Hukum, dan Struktural. 1). Pendekatan Kultural. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan kearifan lokal lebih mendalam kepada generasi muda. Ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan dan teknologi dapat berjalan dengan memperhatikan potensi dan Kembalilah ke Pancasila | 163
kekayaan mengeliminasi adat istiadat yang ada. budaya negara Indonesia 2). Pendekatan Edukatif. Pendekatan edukatif sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak Ini diharapkan dapat kepada generasi penerus. mengurangi tindak kriminal yang dilakukan generasi muda, misalnya hingga tawuran, pembunuhan. Itu sebabnya lembaga pendidikan baik sekolah maupun keluarga menjadi faktor penentu bagi generasi muda. Sekolah dan orang tua harus dapat memberikan wadah yang baik bagi anak muda untuk menyalurkan ide dan kreatifitas mereka untuk hal-hal yang positif. pencurian, 3). Pendekatan Hukum. Ini merupakan tindakan tegas terhadap segala tindak kekerasan, misalnya tawuran, bully, dan lain-lain. Norma hukum hanya dapat berfungsi bila ditegakkan dengan tegas, sehingga tindak memberikan efek kekerasan dan kriminal. jera bagi para pelaku 4). Pendekatan Struktural. Pendekatan ini dapat dimulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/walikota hingga gubernur. Kegiatan-kegiatan dapat mempersatukan masyarakat harus selalu diupayakan oleh lembaga sosial dan aparatur negara tersebut. yang D. Pancasila Sebagai Etika Politik Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah 164 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. tanpa
seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fasisme, dan demokrasi. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulu- pendahulunya seperti komunisme oleh Karl Marx, fasisme oleh Mussolini, dan demokrasi oleh Thomas Jefferson. Kiranya tidak mencampuradukkan filsafat politik dengan sistem ekonomi yang tumbuh bersama antara keduanya. Demokrasi adalah filsafat politik, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kepemilikan pribadi atas sarana- sarana produksi, dan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya terletak pada keuntungan yang diperoleh si pengusaha. Komunisme sebagai suatu filsafat perlu dibedakan dengan komunisme sebagai suatu sistem ekonomi yang tepatnya sosialisme. Komunisme adalah suatu filsafat politik yang dibarengi sistem ekonomi sosialisme. Sebagai suatu sistem ekonomi, komunisme menolak kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan meletakan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya semata-mata pada kesejahteraan yang semakin meningkat bagi semua orang. Keuntungan sebagai suatu motifnya perlu ditolak bilamana hanya berarti keuntungan pribadi, yang berarti pemupukan kekayaan oleh orang seorang bagi dirinya sendiri semata-mata. Fasisme sebagai suatu filsafat perlu dibedakan dengan sistem ekonomi korporasi. Sistem ekonomi korporasi adalah suatu bentuk kapitalisme di mana negara mengatur segala pekerjaan menggantikan serikat buruh dan serikat majikan yang saling bertentangan. Sistem ekonomi korporasi diawasi secara ketat oleh dewan fasis tertinggi. Singkatnya, negara Kembalilah ke Pancasila | 165
korporasi bentuk pemerintahan diktator. Jadi, etika politik adalah suatu cabang dari filsafat politik. Oleh karena itu, baik buruknya perbuatan atau perilaku politik yang dinilai dalam rangka etika politik, penilaian berdasarkan filsafat politik. adalah suatu kapitalisme dengan 1). Pancasila Sebagai Etika Politik filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung, di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Pancasila sebagai suatu sistem Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar- dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi: a. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. b. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. pengertian inilah, maka 166 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
2). Rumusan Kunci Etika Politik Pancasila Dilihat dari rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika - dalam hal ini, etika politik Pancasila, paling dekat dengan sila kedua. Maka dari itu, rumus rangkaian kesatuannya dengan keempat sila yang lain adalah: Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Seperti yang kita ketahui, masalah etika adalah masalah nilai. Sementara itu, postulat tentang nilai Ilmu Filsafat Pancasila adalah hakikat manusia Pancasila. Maka dari itu, rumus dari rangkaian kesatuan sila-sila dalam Pancasila yang berkenaan dengan Etika Politik Pancasila dimulai dari sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk menjabarkan rumus kunci tersebut ke dalam jelas mengenai etika politik deskripsi yang cukup Pancasila harus disesuaikan dengan keperluannya, yakni setiap sila Pancasila harus dijabarkan ke dalam pengertian- pengertiannya dari yang umum ke yang semakin khusus- konkret. Bersamaan dengan itu, tidak boleh dilupakan bahwa setiap pengertian jabaran sila-sila Pancasila secara otomatis dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contoh kasusnya adalah "Bagaimana berkampanye Jawabannya ada sesuai dengan etika Pancasila?" bermacam-macam. Tetapi, pada prinsipnya: a. Berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan jangan jangan nilai-nilai mengganggu keamanan orang kemanusiaan, misalnya, lain, Kembalilah ke Pancasila | 167
merugikan orang lain, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ke-3; b. Peraturan berkampanye harus ditaati karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila ke-4; c. Pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya dan demi kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila ke-5; adalah kesejahteraan d. Ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalilkan Pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1. Inti masalah politik, tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi masalah seperangkat keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Itu tadi adalah pengertian "politik" yang ilmiah. Di samping itu, ada pengertian "politik" yang nonilmiah, yang prinsip perjuangannya adalah demi kemenangan dalam kekuasaan. Masalah nilai kemanusiaan tidaklah penting. Kalau perlu, "tujuan menghalalkan segala cara." Nilai-nilai Pancasila 168 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
juga tidak selalu dianut, kalau perlu berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, mungkin pula tersembunyi keinginan/kehendak untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Jelas ini tidaklah ilmiah, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pancasila. Sejarah telah menunjukkan bahwa perilaku atau perbuatan politik yang demikian ini tidak akan dan tidak mungkin mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari segi "politik" dalam pengertiannya yang ilmiah ini, berapa banyak politisi kita yang nampaknya "bermasalah." Kalau kita perhatikan panggung politik dunia, keakhiran kekuasaan Presiden Saddam Husein yang bisa dinilai tragis dengan berbagai nestapa di baliknya itu pasti bukan cita-cita Saddam Husein sendiri. Demikian pula keakhiran Presiden Soekarno dan Presiden Suharto yang bisa dinilai "tidak nyaman" dengan berbagai masalah di baliknya itu pasti juga bukan cita-cita beliau. Semua ini menunjukkan bahwa merealisasikan filsafat politik secara benar yang dibuktikan dengan etika politik dalam pengertiannya yang ilmiah itu sungguh tidak mudah. Oleh karenanya, harus selalu diupayakan. Kalau tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka hambatan, kesukaran, dan godaan-godaan akan selalu membelokkan para politisi dan orang pada umumnya untuk menjalankan "politik" dalam pengertiannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Filsafat Politik Pancasila. tetap berpegang pada tidak ilmiah, yang E. Filsafat Politik Pancasila Filsafat politik Pancasila adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan Kembalilah ke Pancasila | 169
diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia, filsafat politiknya adalah Filsafat Politik Pancasila. Pancasila adalah filsafat politik masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. antara bermasyarakat, dan berbangsa, filsafat politik komunisme, Perbandingan demokrasi, dan fasisme, sebagai berikut: individu manusia hanya sekedar nomor dalam keseluruhan hidup bersama yang menegara. Kedudukan individu tidaklah penting dan yang penting adalah kehidupan bersama yang menegara; 2). Filsafat politik demokrasi: Memandang 1). Filsafat politik komunisme: Memandang sebagai masyarakat individu manusia teramat penting, sedangkan kehidupan bersama yang merupakan masyarakat yang menegara adanya sebagai akibat dari perjanjian kemasyarakatan bersama untuk hidup menegara demi kepentingan individu- individu yang menjadi warganya. Akibatnya, individu adalah nomor satu pentingnya, sedangkan masyarakat yang menegara adalah penting yang nomor dua; 3). Filsafat politik fasisme: Memandang manusia hanya sebagai unsur dari kebersamaan masyarakat manusia yang berwujud negara. Sementara itu, negara yang mengatur dan menentukan segalanya (sebagai subjek) dan individu bukanlah subjek, melainkan hanya objek. Dengan demikian, filsafat politik Pancasila berkeyakinan bahwa manusia adalah subjek dan objek sekaligus. 170 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila. Suatu negara demokrasi di mana manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial sama pentingnya. Warga negara adalah makhluk sosial sekaligus. Etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara yang menjadi pusat dasar dan inti dari Pembukaan UUD 1945. Pancasila dengan teoritisnya menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya dan dengan fungsi praktisnya menjadi pedoman di dalam mengambil kebijakan dan melangkah dengan melalui empat pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan rechtsidee (cita-cita hukum) dan (suasana kebatinan) merupakan geistlichen hintergrund Undang-Undang Dasar menjelma ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. fungsi Fungsi Pancasila dasar filsafat negara sebagai ideologi negara, yaitu cita-cita negara yang menjadi basis bagi sistem teori dan praktik penyelenggaraan negara. Filsafat politik Pancasila adalah filsafat politik negara Pancasila, yang memfungsikan Pancasila sebagai dasar filsafatnya dan sebagai ideologinya. Etika politik Pancasila menilai baik-buruknya perilaku politik dan tindakan-tindakan atau perbuatan politik dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Masalah-masalah politik dapat digolongkan menjadi: Kembalilah ke Pancasila | 171
1). Sistem pemerintahan negara; 2). Hak-hak dasar warga negara; 3). Hubungan pemerintah negara dengan warga negara; 4). Hubungan negara dengan dunia internasional; 5). Dan lain-lain tindakan- tindakan politik pemerintah negara, alat-alat kekuasaan negara dan rakyat negara serta masyarakat dalam lingkup negara itulah yang harus kita soroti atau kita nilai dari segi etika politik. Tujuannya, untuk mengetahui, apakah semuanya itu dapat dipulangkan kembali atau dipertanggungjawabkan dari segi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi negara ataukah tidak. Kalau dapat, berarti memenuhi tuntutan etika politik Pancasila. Kalau tidak, dapat berarti sebaliknya dan harus diluruskan agar dapat memenuhi tuntutan etika politik Pancasila. Biasanya, orang minta diberi contoh tentang perilaku politik, perbuatan politik, dan tindakan- tindakan politik seperti itu. Contoh-contoh untuk ini sebaiknya diperoleh melalui jalan diskusi. Perilaku politik, perbuatan politik, dan Pancasila sebagai etika politik, maka mempunyai lima prinsip itu. Berikut ini disusun menurut pengelompokan Pancasila, karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. 1). Pluralisme. Pluralisme untuk menerima pluralitas. Artinya, hidup dengan positif, toleran, dan biasa/normal bersama warga damai, masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan adalah kesediaan 172 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
berpikir, kebebasan mencari informasi, dan toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. 2). Hak Asasi Manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusian yang adil dan beradab. Karena, hak-hak asasi manusia menyatakan, bagaimana tidak manusia wajib diperlakukan dan wajib harus bagaimana manusia diperlakukan. diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut. Mutlak karena manusia memilikinya, bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena pemberian sang pencipta. Kontekstual, karena baru mempunyai fungsi. Karena itu, mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi. Sebaliknya, diancam oleh negara modern. Jadi, 3). Solidaritas Bangsa. Solidaritas bermakna bahwa manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, tetapi juga senasib demi orang sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, dan solidaritas sebagai manusia. kebangsaan. Manusia menjadi Termasuk, seimbang apabila semua itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. lain, bahwa kita bersatu rasa lingkaran kesosialan Kembalilah ke Pancasila | 173
4). Demokrasi. Prinsip "kedaulatan rakyat" menyatakan tak ada manusia atau sebuah elit atau bahwa sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan ke mana mereka mau dipimpin. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar, yaitu: Pengakuan dan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum (negara hukum demokratis). Maka, kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang). 5). Keadilan Sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai terhadap dengan ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, sosial diusahakan dengan membongkar keadilan dalam ketidakadilan-ketidakadilan masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Untuk itu, tantangan jaminan penolakan yang ada 174 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan sosial. Ekstrimisme ideologis yang antipluralism, pertama- tama ekstrimisme agama di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan, merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. F. Nilai-nilai Pancasila dalam Politik Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini: 1). Tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti sesama manusia, tidak boleh berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial; ada eksploitasi 2). Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; 3). Tatanan kerjasama antarnegara atau tatanan luar negeri, dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 4). Tatanan nilai permusyawaratan mengakui asal usul keistimewaan daerah; pemerintah daerah, dengan 5). Tatanan hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing; 6). Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara; Kembalilah ke Pancasila | 175
7). Tatanan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa; 8). Tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; 9). Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan; 10). Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat; Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah- pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena, jika dilihat satu per satu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukarbalikan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu, semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. 1). Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti maha tunggal, tidak ada sekutu dalam zat- Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Atas keyakinan demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadah dan beragama. Bagi semua warga, tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan Yang Maha Esa dan antikeagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. 2). Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang 176 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya, terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan ...". Selanjutnya, dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945. 3). Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Selanjutnya, lihat batang tubuh UUD 1945. utuh tidak terpecah-pecah. 4). Kerakyatan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah Yang Dipimpin oleh Kembalilah ke Pancasila | 177
tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas pengambilan ikut keputusan-keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu, "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat ..." Selanjutnya, lihat dalam pokok pasal-pasal UUD 1945. kekuasaannya dalam 5). Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu "Dan perjuangan Indonesia ... Negara kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Selanjutnya, dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan di atas. Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 178 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Dipimpin dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa pandang bulu. oleh Hikmat Kebijaksanaan Nilai-nilai Pancasila tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini, seperti tindak pidana korupsi, kolusi terorisme, dan dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan politik di kalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat. Dalam kaitannya, Pancasila merupakan sumber etika politik itu sendiri. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), secara demokratis (legitimasi demokratis), berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Penyelenggaraan negara baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, maupun pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hokum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hokum. Oleh karena itu, "keadilan" dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). jelas terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila Prinsip-prinsip dasar etika politik itu telah Kembalilah ke Pancasila | 179
adalah sumber etika politik yang mesti direalisasikan. Para pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pelaksana aparat dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, juga harus berdasar pada legitimasi moral yang memang pembentukan dari nilai-nilai serta dikonkretisasi oleh norma. Berikut ini fungsi Pancasila sebagai etika politik: 1). Fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, memberi landasan dari fleksibilitas pengalaman; bergerak yang bersumber 2). Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, tetapi secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik pembahasan masalah-masalah membantu ideologis dapat dijalankan secara objektif. legitimasi politik tidak agar Sudah jelas bahwa untuk beretika politik Pancasila, pemahaman istilah "politik" harus dari seginya yang ilmiah, bukan dari seginya yang nonilmiah. Jadi, "politik" di sini harus diartikan dalam konteks filsafat politik Pancasila, yaitu 180 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya. Dalam hal ini, manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Dalam rangka upaya untuk beretika politik Pancasila, dua hal yang harus dipenuhi, yaitu: 1). Sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah; 2). Pemahaman ilmiah mengenai tulisan-tulisan Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. isi Karena pemahaman istilah "politik" untuk beretika Pancasila harus dari seginya yang ilmiah, bukan yang nonilmiah, maka untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik Pancasila, orang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Sikap ilmiah meliputi: 1). Mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka, baik ataupun buruk; 2). Mengobjektifkan diri sendiri, adalah bersikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu yang baik bukan karena cinta atau simpatinya, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senangnya. Dewasa ini, marak terjadi pelanggaran etika politik di Indonesia. Bahkan, sejak pemerintahan Orde Lama pun, hal ini sudah mewarnai kancah politik di negeri kita ini. Dalam hal Kembalilah ke Pancasila | 181
ini, peran etika politik Pancasila sangat dibutuhkan, karena etika politik Pancasila mampu mendeteksi adanya gejala- gejala awal dari pelanggaran terhadap filsafat politik Pancasila. Etika politik juga mampu mengubah paradigma politik: 1). Dari "Politik yang sering dilihat sebagai sebuah kepentingan. pertarungan kekuatan Kecenderungannya adalah untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, sehingga tujuan politik yang menghasilkan kesejahteraan rakyat itu hanya sebatas mimpi. Dunia politik juga dapat merubah kawan menjadi lawan, dan sebaliknya, musuh menjadi teman untuk kepentingan individu dan golongan. Bahkan, rakyat pun bisa menjadi sasaran permainan politik, martabat bangsa digadaikan, dan harga diri dipertaruhkan;" dan 2). Menjadi "Secara etimologi, politik adalah strategi. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka, pada tataran substansi, politik tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh. Berikut akan dipaparkan suatu gambaran atau contoh pelanggaran-pelanggaran etika politik yang mungkin terjadi: 182 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1). Pelanggaran etika politik yang paling besar adalah perbuatan yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain. Ini berarti pembubaran negara Pancasila yang setiap 1 Oktober selalu kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila; 2). Menghilangkan cita-cita hukum (rechsidee), yang menguasai dasar hukum negara kita, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis; 3). Secara sengaja menafsirkan secara keliru pasal-pasal aturan perundangan sehingga bertentangan dengan Pancasila, dan melaksanakannya sejalan dengan tersebut, sehingga kekeliruannya yang disengaja bertentangan dengan maksud dan jiwa Pancasila; 4). Pelanggaran dalam tata pergaulan dalam rangka aktivitas politik di dalam negara Pancasila; 5). Kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan sosial. Budaya politik yang cenderung antagonis pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi, sehingga terjadi pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, dan feodalisme kekuasaan yang mengangkangi hukum dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial; 6). Ekstrimisme ideologis yang antipluralisme, pertama- tama ekstrimisme agama di mana mereka yang merasa juga tahu berhak memaksakan pendapat mereka pada masyarakat; 7). Korupsi, hal ini telah menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Bahkan, sejak masa Orde Lama kehendak Tuhan merasa Kembalilah ke Pancasila | 183
pun, korupsi telah mewarnai dunia politik di negara kita. Apalagi, sekarang, korupsi semakin tumbuh subur saja. Yang sangat disayangkan saat ini di Indonesia adalah para pelaku politik yang belum bisa bersikap sesuai dengan contoh Pancasila sebagai etika politik. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia.. Beberapa contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia saat ini yang dapat dikatakan termasuk dalam contoh kasus pelanggaran Pancasila, antara lain: 1). Pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi; 2). Penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingannya sendiri; 3). Elit politik yang terjerat kasus, namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman; 4). Pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks; 5). Serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik; 6). Negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. G. Pelaksanaan Politik Pancasila tahun 1966 adalah pertanda dimulainya Orde Baru dengan penyerahan posisi kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Orde Baru ini berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, tanpa pergantian dengan presiden yang sama. Prinsip yang diterapkan pada Berakhirnya Orde Lama pada 184 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Orde Baru adalah tekad untuk menciptakan negara Indonesia yang mengabdi pada kepentingan rakyat serta meletakkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pengambilan setiap keputusan. Pancasila adalah dasar negara yang ada di Indonesia, yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara adalah seorang proklamator yang bernama Ir. Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pertama kali. Oleh sebab itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber bagi bangsa Indonesia, maka banyak kajian yang didapat dari kandungan pada setiap sila yang ada pada Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang bisa bertahan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Walaupun sebagai ideologi politik, namun Pancasila juga bisa memudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Hal itu sebenarnya sangat bergantung juga pada daya tahan setiap ideologi tersebut. 1). Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Kurang Demokratis Pada era Orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi, sejak tahun 1971 sampai 1997, tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh dua tahun, Soeharto menjadi pemimpin di tanpa sekalipun ada pergantian. Indonesia ini, Kembalilah ke Pancasila | 185
Hal ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila karena tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang mampu untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok yang itu-itu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. 2). Pembatasan Hak-Hak Politik Rakyat stabilitas politiknya. Salah satu penyebab dari terbentuknya kestabilan politik ini adalah karena kurang terbukanya rakyat untuk kesempatan dan kebebasan bagi mengeluarkan pendapat. Era Orde Baru terkenal dengan Tentu, masyarakat tidak akan lupa mengenai kasus diberhentikannya izin beredar Majalah Tempo pada Orde Baru. Alasan di balik pencabutan izin peredaran Majalah Tempo adalah karena pada saat itu Majalah Tempo menerbitkan sebuah edisi majalah dengan salah satu artikelnya memuat terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemberitaan dan kritik yang terdapat di majalah tersebut dianggap sebagai ancaman bagi negara. tentang kritik Hal tersebut dianggap sebagai ancaman karena apabila artikel tersebut dibaca oleh masyarakat, maka akan terjadi guncangan di masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan kestabilitasan negara dapat terganggu. Akhirnya, pemerintah membuat keputusan untuk membredel Majalah Tempo tersebut pada tahun 1982 dan 1994. 186 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Dengan adanya kasus dari Majalah Tempo ada setiap bentuk pemberitaan yang tersebut, hubungannya dengan pemerintah, harus diteliti terlebih dahulu sebelum mendapat tersebut merugikan masyarakat karena membuat masyarakat sulit untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Adanya pembredelan terhadap Majalah Tempo tersebut tentu saja melanggar salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila keempat mengenai kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. izin edar. Hal 3). Terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pada pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat membersihkan segala kegiatan KKN yang terjadi pada era Orde Lama. Tetapi, ternyata, pada pemerintahan Presiden Soeharto ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru menjadi kasus yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat sampai saat ini. Sampai-sampai, era Orde Baru selalu diidentikkan masyarakat dengan KKN. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik KKN yang terjadi di era ini sangat merajalela. Salah satu contoh praktik KKN yang terjadi di era Orde Baru, yaitu praktik KKN yang dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Soeharto yang menempatkan keluarganya, "Keluarga Cendana," di posisi-posisi penting pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu. Bahkan, PBB dan Bank Dunia pada waktu melaporkan bahwa mantan presiden tersebut tercatat sebagai pemimpin yang terkorup di dunia. Kembalilah ke Pancasila | 187
Sampai sekarang, praktik KKN di Indonesia masih tetap berlangsung terutama di kalangan elite. Praktik KKN memang suatu permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu tindakan yang tegas dan perlu dicabut dari akar-akarnya untuk dapat memberantas korupsi tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dapat merugikan negara dan hajat hidup orang banyak. itu sendiri. Praktik KKN ini 4). Adanya Penembak Misterius (Petrus) Pemerintah membentuk suatu operasi yang diberi nama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Petrus (Penembak Misterius) aparat militer. beranggotakan Kerahasiaan para personil dari operasi ini sangat rahasia. Bahkan, sampai sekarang, masih belum diketahui siapa- siapa saja yang menjadi anggota dari operasi ini. Tujuan dari operasi ini adalah memberantas preman-preman yang sudah tidak dapat ditangani oleh kepolisian. Bahkan, polisi pun tidak dapat menangani preman- preman yang menjadi target utama operasi ini karena pengaruh tokoh-tokoh preman tersebut. yang Seperti yang terjadi di Yogyakarta sekitar tahun 1980-an, banyak preman-preman yang menjadi korban dari Petrus ini. Para preman yang menjadi sasaran Petrus ini biasanya langsung ditembak mati seketika sasaran tersebut ditemukan. Kemudian, dibuang ke tempat yang mudah ditemukan oleh penduduk. Adanya operasi ini memberikan shock therapy bagi preman-preman yang lain supaya segera menyerahkan 188 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
diri sebelum menjadi sasaran Petrus yang selanjutnya. Walaupun sukses menekan angka kriminalitas, operasi ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan yang dilakukan terhadap preman-preman tersebut dianggap kurang manusiawi karena caranya yang terlalu brutal. 5). Kelebihan Pelaksanaan Pancasila Era Orde Baru Pancasila yang merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai terus bangsa dikembangkan eksistensinya pada masa Orde Baru. Buktinya, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru terkait dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. kebudayaan Indonesia Beberapa di antaranya, yakni program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal. 6). Sukses Transmigrasi Dilaksanakannya transmigrasi pada era Orde Baru merupakan salah satu kelebihan yang terjadi pada era tersebut. Transmigrasi dilaksanakan dalam upaya untuk memeratakan penduduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja. Dengan adanya transmigrasi, tingkat kemiskinan di pulau Jawa juga dapat sebagian penduduknya ke luar pulau Jawa dan memberikan tunjangan sebagai modal mereka untuk hidup di tempat yang baru. Juga, agar mereka yang melakukan transmigrasi dapat mendapatkan lahan yang layak untuk teratasi dengan memindahkan Kembalilah ke Pancasila | 189
bertani. Beberapa tujuan transmigrasi pada era Orde Baru, antara lain Sumatra, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. pulau yang menjadi Terdapat dua jenis transmigrasi yang dilaksanakan pada era Orde Lama, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bagi mereka yang mengikuti transmigrasi umum ini, akan mendapatkan tanah sebesar dua hektar di tempat mereka akan tinggal, rumah, alat pertanian, dan mendapatkan uang tunjangan selama dua tahun dari pemerintah. transmigrasi spontan, pemerintah hanya menyediakan angkutan bagi transmigran untuk melakukan perjalanan dari daerah asal menuju daerah baru yang akan ditinggali. Kebutuhan- kebutuhan transmigran yang melakukan transmigrasi spontan ini dibebankan kepada mereka sendiri. Sebaliknya, pada pelaksanaan lain dari Pelaksanaan program ini merupakan salah satu hal yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima. Hal itu dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. 7). Sukses Swasembada Pangan Pemerintah era Orde Baru pada sekitar tahun 1980- an mampu membuat Indonesia yang sebelumnya sebagai negara pengimpor beras terbesar, menjadi negara yang mampu berswasembada beras dengan produksi beras yang mencapai 25,8 ton. Tidak hanya itu, Indonesia juga 190 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
bahkan mampu mengekspor beras ke luar negeri dan sempat menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa yang terjadi pada era Orde Baru tersebut. ini, bidang pertanian mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sektor inilah yang dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan suksesnya swasembada pangan pada era itu, sekaligus telah meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup petani. Suksesnya swasembada pangan ini juga berhubungan dengan diadakannya transmigrasi. Program transmigrasi yang dilaksanakan pada era Orde Baru bertujuan untuk perluasan lahan-lahan yang berada di luar pulau Jawa supaya dapat digunakan untuk menanam padi, sehingga produksi beras meningkat. Pada era Orde Baru Selain itu, perhatian yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan cara intensifikasi produksi pertanian atau lebih dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Cara-cara yang ditempuh pemerintah antara lain adalah dengan memberikan peralatan-peralatan teknik yang menunjang pertanian, memperkenalkan varietas- varietas padi yang bersiklus pendek tetapi dengan hasil yang tinggi, rekrutmen dan pelatihan penyuluh pertanian, melakukan perbaikan terhadap infrastruktur irigasi, dan mensubsidi sarana produksi. Terlaksananya berdasarkan "supersemar" dan TAP MPRS No XXXVII/MPRS/1968. Periode ini merupakan bentuk demokrasi Pancasila, sebab semua Kembalilah ke Pancasila | 191
penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai- nilai pancasila. Pancasila pada era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: Mengutamakan musyawarah mufakat; ● Mengutamakan masyarakat; kepentingan negara Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; ● Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan; ● Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah; Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik telah menyimpang dari Pancasila melalui P4 (Pedoman atau Pengamalan Penghayatan Ekaprasetia Pancakarsa. terhadap Orde Lama yang dan Pancasila) Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi 192 | Dr. Rahmat Salam, M.Si. dan
akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak- hak demokrasi dikekang. Sementara itu, pada Era Reformasi, eksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Orde Baru muncul dengan tekad tetapi, yang Seperti rezim otoriter pada umumnya, ideologi sangat diperlukan Orde Baru sebagai alat untuk membesarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Sebagai akibatnya, Pancasila oleh rezim Orde Baru kemudian ditafsirkan sehingga membesarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu, Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia tindakan guna memberikan sedemikian rupa legitimasi atas segala Kembalilah ke Pancasila | 193
pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, upaya indoktrinasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan penataran P4. Upaya pengkultusan terhadap Pancasila dilakukan pemerintah Orde Baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat, sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan negara. berada Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G 30 S/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. konstitusi di tangan Pada masa Orde Baru, pelaksanaan Pancasila tidak sebaik yang diharapkan. Masa Orde Baru masih saja terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila, di antaranya, adalah: 1). Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun; 2). Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4; 3). Adanya penindasan ideologis, sehingga orang- orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut; 4). Adanya penindasan seperti terhadap orang di Timor-Timur, secara fisik pembunuhan 194 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Aceh, kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli 1996 dan seterusnya; Irian Jaya, 5). Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat nonpribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan. Bahkan, mereka acapkali hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah atau diperas secara ekonomi; 6). Pancasila digunakan sebagai alat politis; 7). Diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, presiden lembaga juga memegang kendali terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya; 8). Presiden melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya; 9). Banyak terjadi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Sejarah telah mencatat bahwasanya waktu itu terjadi situasi politik dan keamanan yang sangat kacau. Saat itu, Indonesia dihadapkan pada sebuah pilihan yang berat, yakni memberikan makanan serta sandang kepada rakyat Indonesia atau harus melakukan kepentingan strategi dan politik pada wilayah internasional seperti yang yang telah dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno. Kembalilah ke Pancasila | 195
Jika kita berkaca pada zaman itu, upaya Presiden Soekarno tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya ialah menegakkan stabilitas negara guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Istilah yang terkenal pada saat itu ialah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. melakukan Soekarno serta pemahaman yang menyeluruh rekonstruksi terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam politik bernegara melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini tentu didasari atas pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Demokratisasi (proses memanusiakan manusia) Indonesia, serta tidak berjalan di pada akhirnya pelanggaran HAM terjadi di berbagai tempat yang dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah. Pancasila seringkali dipakai sebagai pembenaran atau legitimator atas berbagai tindakan yang menyimpang. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan dipakai sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Hasilnya, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan atas nama persatuan dan kesatuan. Akhirnya, hak-hak demokrasi pun tidak pernah dipenuhi. 196 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
H. Kepemimpinan Pancasila Dalam memahami dan mendalami Pancasila, kita perlu paham tentang konsep, prinsip, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsep yang terdapat dalam Pancasila: 1). Konsep Religiusitas Konsep religiusitas mengakui eksistensi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2). Konsep Humanitas Paham humanisme adalah suatu paham yang menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki ciri masing-masing secara tersendiri atau disebut sebagai jati diri. Manusia memiliki kebebasan dalam berfikir, mengemukakan pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Gerakan humanisme melahirkan gagasan individualisme, liberalism, dan pluralisme. Konsep humanitas memiliki makna sebagai berikut: a. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Manusia dikaruniai oleh Tuhan berbagai disposisi atau kemampuan dasar untuk mendukung misi yang diembannya. Disposisi tersebut adalah kemampuan untuk berpikir, merasakan, berkemauan, dan berkarya. tersebut, Sebagai akibat dari kemampuan dan manusia mengalami kemajuan Dengan kemampuannya tersebut, manusia menghasilkan karya-karya baik yang bersifat tampak (tangible) perkembangan hidupnya. dalam Kembalilah ke Pancasila | 197
maupun yang (intangible), terakumulasi dalam kehidupannya, dipelihara dan bagi kehidupannya sehingga berkembanglah budaya dan peradaban; tidak tampak dijadikan kiblat dan acuan b. Dengan kemampuan dasar "kemauan" serta didukung oleh kemampuan pikir, perasaan, karya, manusia selalu berusaha untuk hidup dalam kondisi yang terbaik bagi dirinya. Tuhan mengaruniai kebebasan pada manusia dalam menentukan pilihannya guna mencari yang terbaik bagi kehidupannya. Namun, kebebasan yang diberikan dan dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan maupun kepada masyarakat sekitarnya. Kebebasan disebut hak asasi manusia, merupakan mahkota bagi kehidupan manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam menggunakan tersebut, manusia dibatasi oleh kebebasan yang juga menjadi hak manusia lain. Tidak dibenarkan mengganggu dan melanggar kebebasan pihak lain; kebebasan c. Manusia diciptakan dalam kesetaraan, namun realitas menunjukkan adanya fenomena yang beragama aspek. dari Keanekaragaman manusia dapat dilihat dari sisi jasmani maupun mentalnya, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang beragam jati diri manusia sebagai yang membentuk ditinjau beberapa 198 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
individu. Untuk itu, perlu kesepakatan nilai-nilai bersama, menjadi pengikat kehidupan bersama. bersama Nilai-nilai merupakan (common denominator) antarberbagai komunitas. Sifat pluralistik manusia dihormati dan didudukkan dengan sepatutnya, dibingkai dalam suatu kebersamaan dan kesatuan; dan prinsip-prinsip watak bersama d. Tata hubungan manusia dengan manusia yang lain dikemas dalam tata hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang. 3). Konsep Nasionalitas a. Ikhlas dan rela berkorban. Rakyat Indonesia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam satu komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Mereka mengaku dengan ikhlas dan bangga sebagai warga bangsa rela berkorban demi Indonesia, cinta negaranya. serta b. Loyal tanpa kepentingan mengurangi hak pribadi. Loyalitas warga negara terhadap negara bangsanya mengenai hal ihwal yang menyangkut kepentingan umum (kepentingan orang banyak), diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. terhadap umum, c. Etnis, suku, agama, adat istiadat dihormati dan dalam ditempatkan menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mengeleminasi keanekaragaman. Kearifan lokal dipelihara (local wisdom) dipelihara, dijaga, dan secara proporsional Kembalilah ke Pancasila | 199
dikembangkan. Kebudayaan lama dan asli diakui sebagai kebudayaan bangsa. d. Atribut negara bangsa seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa nasional Indonesia, dan kepala negara dihormati dan didudukkan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bangsa. Siapa saja yang mencederai dan melecehkan atribut bangsa sama saja dengan melecehkan diri sendiri sebagai warga bangsa. e. Bangsa tidak menolak masuknya bahwa kebudayaan kebudayaan tersebut menuju ke arah kemajuan adab, budaya, kesatuan, dan persatuan bangsa serta mempertinggi sekaligus memperkaya, kemanusiaan bangsa Indonesia. Indonesia asing dengan syarat f. Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, perlu dihindari berkembangnya paham kebangsaan yang sempit, yang memandang bangsa sendiri yang paling hebat di dunia dan memandang rendah lain. Tidak menjadi paham bangsa yang ekspansionis (berusaha untuk menguasai negara bangsa lain). Indonesia memiliki misi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4). Konsep Sovereignty Menggambarkan bagaimana selayaknya hubungan unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama 200 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan selanjutnya, bagaimana menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan hidup. Kerakyatan adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa dalam rakyat penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah government of the people, by the people, for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penyelenggaraan demokrasi dipimpin dalam oleh permusyawaratan/perwakilan. adalah sumber kekuasaan hikmah kebijaksanaan 5). Konsep Sosialitas Konsep sosialitas memberikan gambaran mengenai ingin diwujudkan dalam kehidupan tujuan yang bersama, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang ingin diwujudkan, berdirinya negara RI adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, adil dan sejahtera, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada l'homme. Alhasil, exploitation de terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentram kertaraharja. l'homme par Kembalilah ke Pancasila | 201
202 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab V Ekonomi Pancasila A. Makna Kehidupan Berdasarkan Pancasila B angsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan bersatu. Kata-kata majemuk dan bersatu adalah kata kunci dalam perbedaan bangsa dan digaungkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan sebuah masyarakat majemuk yang dipersatukan oleh penderitaan dan keterhinaan harkat kemanusiaan oleh penjajah dirasakan bersama dan dambaan akan hari depan bersama yang merdeka, cerah, berkeadilan, dan berkemakmuran. Seorang nasionalis Islam, bertepatan dengan waktu Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia sudah terbentuk, yakni dengan sumpah Pemuda yang diproklamasikan yang isinya "Pertama, kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Kedua, kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah Pemuda menjadi komitmen seluruh organisasi dan seluruh golongan masyarakat untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Bersatunya organisasi tersebut dilandasi oleh Kembalilah ke Pancasila | 203
niat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib di bawah penjajah Belanda serta pengalaman melawan Belanda yang gagal karena bersifat kedaerahan. Persamaan nasib yang dialami oleh berbagai suku bangsa di Nusantara tersebut menjadi pendorong tumbuhnya kehendak bersatu. Bersatunya bangsa Indonesia menjadi syarat bagi satu bangsa adalah kehendak untuk bersatunya orang-orangnya merasa diri untuk bersatu serta mau bersatu. Makna bersatunya bangsa adalah sebuah identitas bangsa dan menjadi identitas atau jati diri bangsa dan berisi nilai-nilai yang merupakan kristalisasi dan watak bersama atau common denominator dari nilai-nilai yang berkembang pada suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Pancasila merupakan perekat, pengikat, dan pemersatu bangsa Indonesia. Para founding fathers memilih bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatarbelakangi bahwa negara yang akan didirikan memiliki keanekaragaman unsur bangsa-bangsa yang luar biasa, sehingga memerlukan pengikat untuk kemajemukan unsur-unsur negara tersebut. Pancasila berkedudukan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Juga, menjadi pengikat bangsa Indonesia menjadi satu negara bangsa yang kokoh dan kuat. 1. Sejarah dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke-14 (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karya Kakawin Sutasoma yang berbunyi "Bhinneka tan hana dharma tunggal ika, mangrwa" yang artinya "berbeda-beda itu, satu itu, tak 204 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
ada pengabdian yang mendua. "Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dan pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap nilai-nilai pengabdian. Terkandung kemanusian yang luhur yang menghargai kesetaraan dan kebersamaan dalam perbedaan. Pada tahun 1951 atau 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan oleh Mpu Tantular, Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai semboyan resmi Negara RI melalui Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara RI, "Garuda Pancasila." Kata "bhinna ika," kemudian dirangkai menjadi satu kata "Bhinneka Tunggal Ika." dalam Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan dicantumkan dalam pasar 32A UUD 1945, yang berbunyi: "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951 bahwa lambang negara terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dalam tataran Kembalilah ke Pancasila | 205
a. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya ke sebelah kanan; b. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; dan c. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeramkan oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa berbunyi: BHINNEKA Jawa Kuno TUNGGAL IKA. yang 2. Konsep Bhinneka Tunggal Ika Indonesia adalah sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dan subkultur - disebabkan oleh kekuasaan sejarah di bawah kolonialisme Belanda, akhirnya menerima hakikat walaupun berbeda-beda, tetapi telah ditempa menjadi satu bangsa. Semangat Bhinneka Tunggal tengah-tengah perbedaan, sehingga menjaga persatuan dan selalu mampu mencari persamaan serta tujuan bersama (common goal dan objective). Cirinya, kegotongroyongan, saling membantu dalam banyak hal, musyawarah untuk mufakat dalam dan mencegah pertentangan. Dalam rangka memahami konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika perlu diadakan refleksi terhadap lambang negara tersebut: Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, membiarkan paham satu keanekaragaman seperti apa adanya. Ika membiasakan hidup di pengambilan keputusan, yang 206 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
3. Faktor yang Mempengaruhi Bhinneka Tunggal Ika Bangsa Indonesia kini hidup di zaman globalisasi yang mencanangkan perdagangan bebas antarnegara. Bahkan, menghadapi negara tanpa batas. Perdagangan dapat keluar dan masuk di pintu mana saja sesuai dengan cita-cita perdagangan bebas, yaitu paham kapitalistik. Dalam hubungan ini, bangsa Indonesia telah merasakan kekejaman dari negara-negara yang menganut paham kapitalisme. Globalisasi harus dipandang dan disikapi dengan kewaspadaan supaya bangsa Indonesia tidak terpecah hanya karena terpengaruh kepentingan materi dan menyampingkan nilai- nilai spiritual. Dalam bidang politik globalisasi, menganjurkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilaksanaan kebablasan (melampaui batas). Akibatnya, tidak menimbulkan rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia, tanpa mengingat budaya bangsa. Akan tetapi, HAM justru dilaksanakan sebagai hak menurut tafsirnya sendiri. Multipartai politik dianjurkan sebagai perwujudan demokrasi yang dalam praktiknya tidak membentuk suatu sistem politik untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan individu atau golongan sendiri. Alhasil, mereka menjadi elit politik yang terpisah dari kehidupan masyarakat dan tidak berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dianggap berhasil asal secara prosedural sudah dipenuhi. Dengan teknologi yang semakin canggih, penetrasi kebudayaan asing seakan-akan tidak terbendung. Namun, kalau rasa kebangsaan Indonesia, semangat patriotisme, semangat kepribadian bangsa tetap kuat, maka pengaruh Kembalilah ke Pancasila | 207
budaya asing tersebut dapat disaring; mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan bagi peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh-pengaruh seperti inilah yang harus diwaspadai dan ditangkal melalui persatuan dan kesatuan yang kokoh/kuat. Di samping kekuatan dan ancaman globalisasi, maka setiap peluang yang ada harus ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Ancaman dan gangguan dari segi ekonomi telah mulai terasa dengan memberikan kesempatan beroperasinya pasar bebas (free market) yang menghendaki peranan negara sesedikit mungkin, yang tidak akan pernah cocok dengan semangat sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mekanisme pasar, terjadi persaingan yang saling mematikan, sehingga yang tidak mampu bersaing akan terlempar dari pasar. Sementara itu, persaingan ekonomi Pancasila harus saling menghidupi. Apabila ekonomi pasar dibiarkan, tumbuh pengatur perekonomian bangsa Indonesia. Usaha kecil dan besar tetap hidup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak dikehendaki adanya monopoli, oligopoli, kartel, dan trust. Inilah faktor-faktor implementasi Pancasila sebagai yang mempengaruhi pemersatu bangsa. Founding fathers dengan arif bijaksana mengakomodasi kemajemukan bangsa dengan suatu rumusan yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut: 208 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya; Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, tidak budaya, persatuan dan kesatuan, dengan menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi timbulnya perpecahan bangsa dan mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai- nilai yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar sepanjang masa. prinsip dalam 4. Ekonomi Pancasila untuk Mensejahterakan Dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, maka diperlukan cara untuk mencapainya. Alat yang dipilih bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berbasis pada musyawarah. Demokrasi asli Indonesia ini dalam istilah Notonegoro disebut demokrasi monodualis, Kembalilah ke Pancasila | 209
yakni bukan demokrasi perseorangan atau liberal, bukan demokrasi kelompok atau golongan, dan bukan pula demokrasi organisasi. Hakikat demokrasi monodualis adalah kekeluargaan, gotong royong serta cita-cita keadilan sosial dari dan oleh rakyat secara bersama-sama. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Permusyawaratan/Perwakilan Kebijaksanaan permusyawaratan/ mempunyai perwakilan, kedaulatan rakyat dan kerakyatan. Cita-cita besar dalam asas permusyawaratan mengandung arti demokrasi politik dan demokrasi sosial/ekonomi. Menurut Hatta, "Kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor." dalam tiga unsur, yakni Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang. Oleh karena itu, fondasi demokrasi Indonesia adalah: a. Tradisi musyawarah desa; b. Semangat kekeluargaan; c. Syura' dan kesederajatan dalam Islam; d. Emansipasi dan sosial-demokrasi Barat. Demokrasi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tidak ditentukan oleh banyaknya dukungan atas suatu keputusan, melainkan seberapa luas dan dalam melibatkan proses- proses musyawarah mufakat (deliberatif) secara inklusif. Konsep demokrasi permusyawaratan itu mendahului model "demokrasi deliberatif" yang pertama kali legitimasi demokrasi 210 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
diperkenalkan Joseph M. Bessette tahun 1980. Demokrasi deliberatif mengkritik demokrasi kini yang hanya mencerminkan pertempuran kepentingan pribadi, politik selebritis dan debat 'omong kosong' yang tanpa membawa kebaikan bersama. Demokrasi permusyawaratan meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan kekuatan argumentasi berlandaskan daya-daya konsesus (hikmah/kebijaksanaan/ wisdom) di atas keputusan berdasar voting. Kebebasan individu dan kesetaraan politik, penting, sejauh mampu mendorong manusia membentuk tatanan kolektif yang adil melalui deliberasi rasional dan bersifat persuasi. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (agama, bahasa, budaya, etnis) yang juga multipartai sulit menemukan kehendak bersama (common will). Dengan demikian, model demokrasi mayoritas (majoritarian democracy) tidaklah tepat. Pasalnya, akan terjadi semacam hegemoni mayoritas atas minoritas. Oleh karena itu, pilihannya adalah demokrasi konsensus (demokrasi permusyawaratan). Demokrasi musyawarah dibangun berlandaskan akal-kearifan tinimbang kuasa. Bersandar pada prosedur musyawarah sebagai cita-cita kebenaran politik, kesertaan dialog antara mayoritas dan minoritas. Sementara, partisipasi publik diukur dari tingkat partisipasinya dalam musyawarah. Demokrasi musyawarah, bukan menjadi berbagai sarana kepentingan, melainkan menjadi arena di mana persoalan diselesaikan melalui proses dialog. Dialog yang tulus harus melepaskan segala atribut di setiap individu. Dialog perwakilan atau pengumpulan Kembalilah ke Pancasila | 211
yang menekankan substansi dan melampaui kepentingan kelompok. Dialog ini dipandu orientasi etis "hikmah kebijaksanaan." Kearifan menerima perbedaan pendapat dan memuliakan apa yang disebut "kebajikan keberadaban" (the Setelah memahami civility). permusyawaratan merupakan demokrasi yang menekankan pada dialog-konsensus, maka sesungguhnya demokrasi tersebut diarahkan untuk mencapai cita-cita politik (kedaulatan rakyat). Kerakyatan sendiri berarti kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat 'rakyat.' Dengan begitu, segala praktik penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat itu sendiri. virtue of a. Karakteristik Masyarakat Sipil atau Civil Society Pengertian nilai kerakyatan mengacu ke gagasan Bung Hatta dalam pidatonya di India tahun 1955. Ia menyatakan bahwa 'demokrasi bukanlah berupa sistem parlementer, pelaksanaan Pemilu dalam jangka waktu tertentu, dan membuang sistem pemerintahan yang demokratis.' Demokrasi juga tidak ditandai dengan megahnya gedung perwakilan rakyat, istana presiden atau kantor perdana menteri. Ia menegaskan hal yang sangat mendasar: "Democracy is something which should and eventually must, touch the lives of the people every day and in all ways." Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa adalah prasyarat untuk menegakkan demokrasi masyarakat yang demokratis, kita juga harus mengetahui prinsip masyarakat demokratis, kemudian Prinsip menghidupi prinsip-prinsip tersebut. 212 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
masyarakat demokrasi berpijak pada nilai yang terkandung dalam konsep masyarakat sipil. Nilai-nilai itu, menurut Bung Hatta adalah: 1. Kemandirian dan tanggung jawab individu; 2. Keterlibatan atau partisipasi dalam masyarakat; 3. Hubungan yang antarindividu kooperatif mandiri dalam masyarakat; dalam masyarakat sipil tidak bisa dipisahkan, sebab dalam kemandirian mempunyai spirit yang tidak tergantung lain. atau menggantungkan diri pada kekuatan Kemandirian diri berbeda dengan paham individualis, sebab dalam kemandiriannya meletakkan 'the others' sebagai jaringan yang terkait dan mempunyai fungsi serta otoritas masing-masing. Sementara, tanggung jawab individu dipahami sebagai bentuk tindakan moral yang berangkat dari kesadaran, yang berbeda dengan kewajiban karena dalam kewajiban dipahami sebagai tindakan yang harus dilakukan. Kemandirian dan tanggungjawab individu dan masyarakat dibutuhkan pelibatan diri secara mendalam. Individu yang mampu melibatkan diri, menurut Driyarkara, adalah tidak hanya sekedar aktif bermasyarakat, tetapi mampu memasyarakat, yakni mengubah masyarakat (partisipatoris). Demikian pula hubungan yang terjalin antarindividu yang bercorak mandiri tersebut bukanlah dalam hubungan yang tidak sederajat, atau saling mendominasi, melainkan sebuah relasi yang otonom tetapi terhubung dan tidak saling mengingkari. Dalam hubungan individu yang Kembalilah ke Pancasila | 213
Berikut ini beberapa karakteristik masyarakat sipil yang dikonsepsikan oleh Hatta, Soekarno, dan Soepomo: 1. Para pendiri negara menyadari bahwa model sosial dan ekonomi, bahkan politik sangat diperlukan untuk menjadi prasyarat bagi bentuk negara Indonesia merdeka; 2. Bentuk masyarakat yang ingin dibangun harus berakar dari masyarakat tradisional, sebab dalam masyarakat desa/tradisional mengandung nilai persaudaraan atau kekeluargaan. Dalam sistem tersebut, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kesadaran akan keadilan sosial merupakan hal yang kunci untuk mencapai tujuan bersama; 3. Gagasan pentingnya individu yang otonom dan mandiri, mengandaikan kemerdekaan masyarakat yang yang mandiri dan otonom. Kemandirian dan otonomi individu dipandang oleh Hatta sebagai jalan untuk mengarah pada kepentingan 'syarat munculnya kesadaran dan kewajiban' untuk berpartisipasi dalam upaya saling membantu agar tujuan bersama dapat terpenuhi; Sementara bersama. 4. Gagasan yang ditolak oleh para pendiri bangsa adalah pemutlakan kepentingan pribadi sebagai konsekuensi dari tuntutan untuk menjamin kebebasan individu. Dalam konteks ekonomi, pemutlakan kepentingan pribadi akan terjadi penumpukan modal. Ini artinya di masyarakat Eropa-Barat yang disebut civil society adalah 214 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
mereka yang menguasai modal. Oleh karena itu, Hatta menyodorkan gagasan ekonomi koperasi yang berbasis pada spirit kekeluargaan. Ruh kekeluargaan itu berupa kerja sama, partisipasi, aktif, dan saling mendukung antaranggota, antarswasta, dan pemerintah untuk tercapainya masyarakat yang berkesejahteraan secara adil, bebas eksploitasi kaum pemodal; 5. Dalam proses untuk mencapai kehidupan yang demokratis, sarana atau alat satu-satunya yang harus digunakan adalah musyawarah, dialog dalam masyarakat sipil. Proses-proses dialog dilakukan dalam dua arah. Arah ke dalam (masyarakat sipil) berupaya mendorong untuk dalam menyikapi penyadaran masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara, ke arah terjadi pelibatan masyarakat secara aktif. luar didorong untuk b. Etika Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1). Makna dan Hakikat Keadilan Keadilan pada umumnya dipahami sebagai kondisi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Setiap hak orang ditempatkan pada sebuah kondisi yang memang sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sesungguhnya berakar tuntutan hidup bersama yang harus pada manusiawi. Secara prinsip, batas untuk menakar "adil" atau "tidak adilnya" tindakan seseorang kepada pihak lain menurut Ulpianus suatu Kembalilah ke Pancasila | 215
(ahli hukum Romawi 200 M) adalah tribuere jus suum cuique (memberi masing-masing haknya). Dalam konteks ini, keadilan adalah suatu tindakan yang berdasarkan prinsip hormat kepada pihak lain (hak-hak dan identitasnya). Kita akan membahas keadilan sosial, dimulai dari apakah sesungguhnya keadilan itu sendiri? Berikutnya, apakah keadilan sosial dalam konteks Indonesia? Apakah yang harus dilakukan untuk mengejar nilai keadilan sosial? Siapa harus melakukannya? Bagaimana melakukannya? yang Secara umum, ada beberapa makna keadilan, di antaranya sebagai berikut: a. Kelayakan atau kepantasan; b. Perlakuan yang tepat; c. Sikap tidak memihak dalam penerapan asas kebenaran; d. Perwujudan kebajikan atau cita-cita dan nilai dari suatu masyarakat; e. Penciptaan keselarasan antara hak seseorang dengan hak orang lain. Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan individu tergantung pada kehendak baik atau buruknya masing-masing individu. Misalnya, ada seorang dosen yang memberi nilai pada mahasiswa yang telah mengikuti ujian. Adalah hak dosen untuk memberi nilai yang baik pada mahasiswa yang disukainya atau pada mahasiswa yang tidak disukai diberi nilai jelek. Hal 216 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
lebih itu bukan masalah keadilan sosial, individu dosen memberi nilai. menyangkut hak sosial yang pelaksanaannya Sementara, keadilan sosial, dan berkaitan dengan untuk kekuasaan membangun keadilan sosial berarti harus menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Contoh sederhana dalam keadilan sosial terkait dengan upah kaum buruh di sebuah perusahaan. tetapi struktur ekonomi, yang melingkupinya. Maka, Keadilan merupakan keutamaan penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, menjadi syarat penting bagi kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera. W. K. Frankena bahkan menyebutkan keadilan dan kebaikan hati sebagai keutamaan pokok. Karena itu, keduanya harus dijalankan bersama. Kebaikan hati tanpa keadilan, bisa memberi peluang terjadinya manipulasi, tetapi keadilan tanpa kebaikan hati bisa memberi peluang terjadinya balas dendam. Orang yang baik hati dan tidak menuntut keadilan, mengorbankan harga dirinya sendiri. Tantangan keadilan yang sesungguhnya adalah ketika tertuju pada orang lain. Dalam arti, masalah keadilan akan selalu muncul ketika berada dalam hidup dengan yang lain. Apakah dalam diri sendiri juga dituntut keadilan? Tentu, diperlukan dengan cara mengambil jarak terhadap diri saya sendiri dan melihat diri saya sebagai orang lain. Keadilan harus ditegakkan, bukan pasif, hanya ditunggu, sebagaimana mitologi "Ratu Adil" yang dimaknai terus menerus ditunggu kedatangannya. W.S Rendra mengatakan, keadilan itu sosok yang Kembalilah ke Pancasila | 217
harus dihadirkan, aktif, terus diupayakan tegak, bukan malah harus pasif menunggu kedatangan "Ratu Adil." Sebab, menurutnya, "Ratu Adil" hanya mitos. Keadilan bukan hanya satu anjuran atau himbauan, melainkan wajib dilaksanakan karena berkaitan dengan hak orang lain. Ketika saya, misalnya, meminjam uang orang lain dan tidak mengembalikannya, maka saya telah bertindak tidak adil. Karena, ini menyangkut hak si pemilik uang, yang wajib saya penuhi. Ini perbuatan yang wajib dilakukan karena alasan keadilan. 2). Macam-Macam Keadilan a. Keadilan distributif Teori keadilan yang dikemukakan oleh karya dimuat Aristoteles Nichomachea Ethics. Menurutnya, keadilan tindakan manusia adalah kelayakan dalam action). Kelayakan in (fairness merupakan titik tengah di antara kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau dua benda, sehingga sekurang-kurangnya terdapat empat hal. Jika kedua orang tersebut mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Namun, distribusi terwujud dalam (proporsional). Misalnya, dalam suatu pabrik upah per hari Rp. 5.000,00. Lalu, lalu terdapat si A dan B masuk kerja masing-masing 2 dan 1 hari, maka si A ini dalam human tersebut suatu perimbangan 218 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
mendapatkan upah Rp. 10.000,00 sementara si B memperoleh upah Rp. 5.000,00. ini menjadi dasar rujukan Undang-undang Dasar 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besar dan kemakmuran rakyat. Tampak sekali rujukan rumusan ini pada keadilan distributif. Harus ada distribusi yang adil atas semua kekayaan dan sumber-sumber ekonomi agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik dan tidak harus hidup menderita di bawah garis kemiskinan. Keadilan distributif dipergunakan untuk b. Keadilan retributif (remedial justice) Keadilan ini menekankan pada suatu titik tengah kedua kutub, yaitu keuntungan dan kerugian. Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan jalan menjatuhkan hukuman menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan dengan memberi ganti rugi terhadap korban kesalahan atau hukuman pelakunya. Keadilan retributif menyangkut prinsip yang adil dalam menentukan hukuman atau denda terhadap satu Kembalilah ke Pancasila | 219
kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, seorang karyawan yang melakukan dan merugikan perusahaan, maka harus mendapat hukuman yang adil, atau seorang pekerja mengalami kecelakaan harus dalam memperoleh kompensasi yang adil. kesalahan bekerja, maka c. Keadilan komutatif (pertukaran) Keadilan ini merupakan suatu pertimbangan yang bercorak timbal balik secara adil dan proporsional. Keadilan komutatif merujuk pada perlakuan yang adil satu sama lain secara komutatif. Tujuan memberlakukan keadilan komutatif ini untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tukar- menukar jasa, benda atapun lainnya harus didasarkan pada perimbangan yang adil. Dalam konteks Indonesia, realisasi hidup bersama (masyarakat), bangsa dan negara terdapat tiga macam hubungan keadilan (hubungan keadilan segi tiga) sebagai berikut: Segi pertama: masyarakat, bangsa, dan negara adalah sebagai pihak yang wajib terhadap warganya. memenuhi Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (keadilan distributif), yakni masyarakat, bangsa, dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warga negara apa yang menjadi haknya, menurut syarat-syarat, wajib, dan kekuasaan yang ada keadilan 220 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dalam masyarakat, bangsa, dan negara tersebut yang harus dipenuhi dalam segala hal. Segi kedua: warga negara (masyarakat) menjadi pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa, atau negaranya. Hubungan keadilan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat. Ini dapat dimengerti sebab terwujudnya suatu masyarakat akibat dari kehendak bersama dari warga negara. Karena ada kehendak bersama yang membentuk suatu negara, maka harus ada regulasi atau peraturan yang harus ditaati oleh warga negara. Segi ketiga: hubungan keadilan yang terwujud di antara sesama warga masyarakat dan negara. Dalam arti, terjadi hubungan timbal balik saling memenuhi keadilan di antara keduanya. Hubungan timbal balik di antara sesama warga ini disebut 'keadilan komutatif'. praktik penyelenggaraan negara harus mewujudkan tiga segi keadilan tersebut yang realisasinya berupa hubungan keadilan antara negara terhadap warga negara (keadilan distributif), warga negara terhadap negara (keadilan bertaat), serta antara (keadilan komutatif). Oleh karena itu, dalam sesama warga negara d. Keadilan Sosial Untuk melihat keadilan sosial secara tepat, kita perlu membedakannya dari keadilan individual. Ketika seorang dosen memberikan Kembalilah ke Pancasila | 221
nilai yang berbeda kepada dua siswa yang mempunyai hasil ulangan yang sama, sang dosen telah bertindak tidak adil. Tetapi, yang dilanggar di sini bukan prinsip keadilan sosial, melainkan keadilan individual. Ketidakadilan di sini terjadi karena kesalahan sang dosen yang memberikan nilai yang diskriminatif. Maka, yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini adalah sang dosen dituntut untuk memperbaiki penilaiannya. Hal tidak mustahil dan mudah dilakukan. keadilan itu tidak sesederhana itu. Tindakan untuk memperbaiki akibat yang timbul dari ketidakadilan sosial juga tidak bisa dilakukan secara sederhana. Masalah buruh yang mendapat nilai di bawah UMR adalah bukan masalah keadilan individual, melainkan masalah keadilan sosial. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan menasehati pihak pengusaha untuk tidak terlalu pelit memberikan gaji kepada buruhnya. Masalahnya juga tidak akan selesai ketika seorang pengusaha tergerak hatinya ingin mensejahterakan para buruh dengan menaikkan gaji mereka. Ketika si pengusaha yang baik hati itu menaikkan gaji dan tunjangan buruh, maka harga produk yang dihasilkan akan meningkat. Pada gilirannya, hasil produknya akan kalah bersaing dengan produk perusahaan lain. Sesungguhnya, sosial 222 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Akibatnya, tentu, perusahaan tersebut akan bangkrut dan tidak bisa beroperasi lagi. Maka, dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah bukan menasehati para pengusaha agar tidak pelit, melainkan bermurah hati alias memperbaiki seluruh struktur ekonomi dan mungkin yang sosial mempengaruhinya. juga politik Jadi, keadilan sosial itu berkaitan dengan masalah struktur, entah itu struktur ekonomi, sosial, atau politik. Mengapa di Indonesia kesenjangan sosial semakin menganga? Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Titik masalahnya terletak pada struktur masyarakat kita. Struktur masyarakat kita, misalnya, akan memberi peluang yang terus meningkat kepada mereka yang bernasib baik dan mempunyai uang untuk sekolah setinggi mungkin. Mengapa? Karena yang bisa sekolah dan kuliah adalah mereka yang punya uang dan karena itu mampu membiayai sekolahnya. Itu berarti hanya orang yang mampu membayar saja yang lebih berpeluang mendapatkan posisi- posisi yang baik. Pantas saja, yang bernasib baik akan beruntung dan terus beruntung. Sementara, yang bernasib buruk akan buntung dan terus terpuruk. Yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Mengentaskan kemiskinan adalah masalah tidak bisa keadilan sosial. Masalah ini Kembalilah ke Pancasila | 223
diselesaikan dengan memacu orang miskin untuk tidak malas dan semakin rajin bekerja. Padahal, struktur sudah membentuk masyarakat kita sedemikian rupa, sehingga serajin-rajinnya orang miskin bekerja, dia tidak akan mampu membebaskan diri dari kemiskinan. Seorang kuli bangunan yang bekerja siang malam, dengan keringat bercururan, tidak akan pernah mempunyai pendapatan yang sama dengan seorang pegawai negeri, yang mengenakan stelan PNS yang keren, bekerja di dalam ruangan, tetapi sering mangkir, malas, dan tidak bekerja sepenuhnya. Esensi keadilan sosial harus dipahami terkait dengan sebagai suatu konsep yang konteks historis dan komunitas sosial yang mengalaminya. Sebab, kemungkinan, ukuran relatif-mutlak. Kita bisa keadilan bersifat melihat konsep keadilan Soekarno yang mengaitkannya dengan konsep "Ratu Adil." Sebah konsep yang bukan dimaknai semata- mata material, melainkan berdimensi spiritual untuk yang menumbuhkan memungkinkan adanya keadilan. semangat Dalam buku "Tjamkan Pantja Sila," Soekarno memaparkan pragmatis keadilan sosial yang terkait dengan konsep "Ratu Adil." Pertama, kesejahteraan sosial, suatu kondisi di mana tidak ada kemiskinan di Indonesia. Kedua, keadilan sosial, sebuah secara 224 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kondisi di mana masyarakat tidak mengalami tiada penghinaan, penindasan, eksploitasi, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja. Ketiga, Marhaenisme, suatu bentuk keberpihakan pada wong cilik, yang mempunyai alat-alat produksi tradisional. Perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita dan impian bersama bermula dan bertolak dari pendayagunaan potensi- potensi yang rakyat tersebar di kebanyakan atau rakyat jelata. tengah Sementara, Mohammad Hatta menegaskan prinsip untuk mencapai kesejahteraan itu berupa perekonomian yang berdasarkan koperasi yang kemudian dirumuskan secara umum dalam pasal 33 UUD 45. Prinsip-prinsip dasar tersebut berupa: Negara menguasai lapangan ekonomi dan hajat hidup orang banyak; Produksi, pengangkutan penting diselenggarakan dan dikuasai negara; Koperasi lapangan, dianjurkan bergerak di terutama sektor distribusi; Swasta diberi tempat yang sektor produksi dan pengangkutan. dan distribusi segala layak dalam sifat kekeluargaan dari koperasi mengatasi paham perseorangan dan golongan. Hak milik perorangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh kepentingan bersama. Oleh karena itu, koperasi berperan menyingkatkan jalan antara produksi Dalam mekanisme ekonomi, Kembalilah ke Pancasila | 225
dan konsumsi, menyeimbangkan individualitas dan solidaritas. Pada akhirnya, mendidik jiwa manusia selalu mempunyai rasa tanggung jawab sosial. sosial oleh Sjahrir dimaknai sebagai bentuk sosialisme kerakyatan. Paham ini menegaskan akan kemakmuran bersama berdasarkan rasa kesetiakawanan, serta kemakmuran yang menyangkut aspek material dan eksistensial manusia Indonesia (seutuhnya). Paham sosialisme kerakyatan juga menyerukan kemerdekaan batin dan nilai kemanusiaan terhadap bentuk kesewenang-wenangan. sosial Konsep keadilan yang diamanahkan Pancasila telah mengajak agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan, maka kembalilah ke Pancasila. Karena itu, keadilan B. Semangat Pancasila dalam Menghadapi Masalah telah mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu membakar semangat serta menumbuhkan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, penting adanya pembelajaran mengenai Pancasila, mengingat Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Artinya, di dalam Pancasila terdapat nilai- nilai keluhuran yang sarat dengan ajaran moralitas. Sejarah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Kedudukan Pancasila 226 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwasanya pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Tentunya, hal ini sangat menyedihkan ketika seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila mempunyai kedudukan yang sakral sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Namun, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun ancaman tersebut bisa diredam, bukan berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan di era globalisasi kini justru semakin membawa ancaman besar untuk Pancasila. Tantangan masa kini maupun masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Karena hal tersebut, maka kita harus senantiasa menjaga Pancasila agar tetap kokoh sebagai pandangan hidup bangsa. Pada hakikatnya, setiap bangsa mempunyai cita-cita yang sama, yaitu merdeka dan mempunyai kehidupan yang sejahtera. Begitupun bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Sama halnya dengan keluarga kita sendiri, bangsa Indonesia jika ingin meraih cita-cita bersama, maka diperlukan adanya kesamaan atau mempunyai pandangan hidup yang sama. Tanpa adanya pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan tak tahu arah. Dengan adanya kesamaan pandangan hidup, maka bangsa Indonesia dapat secara jelas mengetahui arah Kembalilah ke Pancasila | 227
yang dicapai. Maka dari itu, sangat penting kita bekerja sama sebagai suatu bangsa mempelajari nilai-nilai Pancasila yang luhur untuk dijadikan sebagai pandangan hidup dengan harapan semua yang kita cita-citakan akan terwujud. Untuk menguatkan kembali pandangan hidup ini, maka dapat dilakukan dari lingkungan terdekat setiap individu, yaitu lingkungan keluarga. Karena, setiap individu mempunyai hak untuk bertahan dari segala gangguan dan ancaman. Termasuk, pengaruh-pengaruh dari ideologi Pancasila. Maka dari itu, peran keluarga menjadi hal yang paling utama dalam diri setiap orang. Peran keluarga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban fungsi perlindungan, yaitu sifat dasar individu yang bertahan terhadap segala gangguan dan ancaman. Hal tersebut merupakan peranan keluarga sebagai benteng terhadap seluruh anggota keluarga dari gangguan fisik dan psikis. luar untuk mengganti Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa "bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa itu sendiri." Membangun berarti bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, dan mengadakan sesuatu. Karakter adalah tabi'at, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya. Jadi, membangun karakter adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabi'at, watak, sifat kejiwaan, akhlak, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa 228 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
yang semakin menurun. Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Nilai Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan, sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang terkandung di dalam Pancasila satu. Nilai-nilai yang merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat di wilayah nusantara sejak dahulu. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa juga perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat tidak hanya untuk juang menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kualitas itu akan hadir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menyusun konsep pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia. itu Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai Ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi Kembalilah ke Pancasila | 229
secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini terus melekat pada kelangsungan hidup negara. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut: 1). Nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dibuktikan dengan warga negara Indonesia yang memeluk agama tertentu; 2). Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dengan hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa hidup saling membutuhkan orang lain; 3). Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa 230 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan negaranya sebagai insan politik. Karena, setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut; 4). Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan; 5). Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan nilai-nilai keluhuran yang terkandung di dalam Pancasila, maka kita perlu mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan, di antaranya: 1). Bidang Politik dan Hukum Demokrasi yang ada di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi-tradisi nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun minoritas. Salah satu contoh perwujudannya adalah dalam proses pemilihan umum. Selain itum bangsa Indonesia juga menghargai hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembalilah ke Pancasila | 231
2). Bidang Ekonomi Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Inti dari perwujudan di bidang ekonomi adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 3). Bidang Sosial Budaya Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang ada selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Termasuk, budaya terhadap menjaga lingkungan sekitar kita yang kian hari makin memburuk. Hal ini tak lepas dari kurangnya karakter cinta terhadap lingkungan dari setiap warga negara. Agar perubahan tersebut tetap terarah, maka perlu adanya pembentukan perilaku masyarakat dan pengetahuan tentang lingkungan itu sendiri. Manusia dalam memahami dan mengerti akan alam yang sekitarnya didapatkannya berdasarkan akal budi yang dimilikinya. Setiap manusia memperoleh pengetahuan dari hasil berpikir karena keingintahuannya, sehingga membuat manusia mencari tentang kejadian yang didapatnya, di mana dari jawaban-jawaban tersebut berkembang menjadi pengetahuan (Budiaman, 2016). dikarenakan atas informasi jawaban 232 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Jadi, setiap orang harus memahami dan mengerti akan lingkungan itu sendiri sebelum pembentukan perilaku melalui proses interaksi dengan lingkungan tersebut. Kemudian, pembentukan perilaku terjadi melalui lingkungan di proses sekitarnya. Lingkungan berperan dalam pembentukan perilaku manusia. Peningkatan pengetahuan sangat penting untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana peningkatan aktivitas manusia dapat mempengaruhi masa depan, sumber pengetahuan lokal dan pengalaman yang unik tentang aktivitas manusia dan perubahan lokal dalam lingkungan (Istiana, Islamiah, & Sutjiati, 2018). interaksi manusia dengan 4). Bidang Pertahanan dan Keamanan Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Contoh dari bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara ini bisa kita lihat dari adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian untuk saling menjaga satu sama lain. jelas bahwa nilai-nilai keluhuran Pancasila harus selalu kita jaga. Karena itu, merupakan suatu pedoman untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Kemudian, kita juga wajib untuk menanamkan segala bentuk nilai keluhuran yang ada di dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi bangsa Maka, sudah Kembalilah ke Pancasila | 233
yang berbudi pekerti luhur. Karena, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai keluhuran yang sangat baik apabila dijalankan oleh negara Indonesia. C. Etika Ekonomi dan Bisnis Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang baik dengan bercirikan prinsip-prinsip, antara lain memberikan kebebasan berusaha, membangun iklim usaha kerakyatan yang berdaya saing secara sehat, mengutamakan kejujuran, memenuhi rasa keadilan, transparansi, dan mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi yang berdaya saing global serta mampu memberdayakan ekonomi rakyat melalui usaha- usaha bersama secara berkesinambungan. akuntabilitas publik Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip- prinsip perilaku ekonomi dan bisnis dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil secara berkesinambungan. Etika ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, kebijakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, nepotisme, dan diskriminasi. 1). Etika Kehidupan Berbangsa Etika kehidupan berbangsa diatur dalam ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 234 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. etika dalam kehidupan berbangsa Pokok-pokok keteladanan, amanah, mengedepankan sportifitas, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika kehidupan berbangsa meliputi: disusun dengan maksud kejujuran, tanggung a. Etika Sosial dan Budaya, dengan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling menolong di antara sesama manusia perlu menumbuhkembangkan budaya malu dan budaya keteladanan oleh para pemimpin formal maupun nonformal; dan warga bangsa serta b. Etika Politik dan Pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, rakyat, menghargai tanggap jujur perbedaan, serta tinggi hak asasi manusia dan menjunjung akan aspirasi dalam persaingan Kembalilah ke Pancasila | 235
keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan politik dan pemerintahan berbangsa. Etika mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral maupun secara hukum dan rasa keadilan; c. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan semua peraturan yang berlaku. Etika ini untuk menegakan hukum secara adil, tidak diskriminatif perlakuan yang sama dan terhadap setiap warga negara dihadapan hokum; d. Etika Keilmuan dimaksudkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusian, teknologi, agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya yang berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti dan menulis, berkarya serta menciptakan iklim ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika ini menegaskan betapa pentingnya budaya kerja keras dengan kondusif bagi perkembangan 236 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir, berbuat dan menepati janji serta menolong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, tantangan, rintangan dalam kehidupan, tahan uji dan pantang menyerah; e. Etika pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lingkungan menegaskan 2). Peranan dan Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Pancasila dalam fungsinya sebagai way of life, Weltanschauung, wereldbeschouwing, wereld en levensbeschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup. Pancasila digunakan dalam pedoman hidup sehari-hari (diamalkan dalam kehidupan sehari- hari) menjadi semua kegiatan/aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Ini berarti semua tingkah laku dan tindak tanduk perbuatan semua manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. pedoman, arah dalam Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup memiliki fungsi menjadi pegangan atau acuan, penuntun, ukuran dan kriteria dan berlaku untuk semua pihak dan bagi segenap komponen bangsa Indonesia dalam bertingkah laku, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan Tuhan yang menciptakannya maupun dengan lingkungannya. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: Kembalilah ke Pancasila | 237
a. Membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; b. Menunjukan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa; c. Menjadikan pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional; d. Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia; e. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan; f. Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gangguan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 3). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup a. Sebagaimana terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, manusia Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk- pemeluk penganut-penganut dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama dan Juga, dikembangkan agama 238 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
antarumat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. Untuk itu, dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalanlan ibadah susuai tidak dengan agama dan kepercayaan dan memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain. b. Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab, sila ini mengakui kemanusian dan manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan derajatnya, hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan jenis kelamin, kedudukan sosial, kepercayaan, warna kulit, dan sebagainya. Perlu dikembangkan adalah sikap saling mencintai, menghormati sesama manusia, sikap tenggang rasa atau "tepa selira" serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Di samping itu, senantiasa sederajat, sadar bahwa manusia mengembangkan sikap saling hormat menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. c. Sila Persatuan Indonesia. Manusia Indonesia harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di (HAM), Kembalilah ke Pancasila | 239
atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya, manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sikap ini dilandasi rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Demi kesatuan dan persatuan bangsa dikembangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dikembangkan prinsip saling menghormati dan berkerjasama untuk mencapai perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. d. Sila Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kehendak yang dipaksakan kepada orang lain. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama perlu diadakan musyawarah untuk mufakat. Ciri khas bangsa tinggi Indonesia adalah menjunjung keputusan yang diambil secara musyawarah dan kekeluargaan. mengembangkan Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi martabat manusia dilandasi nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan nilai persatuan dan semangat 240 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kesatuan dan kepentingan bersama. Dalam juga diwakilkan kepada permusyawaratan bisa wakil-wakil yang dipercayai. e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rangka Indonesia, mewujudkan kesejahteraan yang merata, maka perlu dikembangkan adalah perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan perilaku dalam suasana kekeluargaan serta kegotongroyongan. Sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suka memberi pertolongan agar mereka bisa mandiri. Tidak melakukan pemerasan dan tidak bergaya hidup mewah atau pemborosan dan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. rakyat dalam 4). Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pada era global ini, upaya yang harus dilakukan adalah supaya manusia berpegang teguh kepada moral agama dan adat istiadat. Sikap "keterbukaan" pada hal- hal yang baik perlu dikembangkan agar kita tidak tertinggal oleh kemajuan bangsa-bangsa lain. Untuk itu, nilai-nilai bangsa diharapkan dapat menyaring masuknya kebudayaan asing, sehingga yang menjadi pedoman adalah nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa. itu, nilai-nilai yang dapat merusak Sementara Kembalilah ke Pancasila | 241
kepribadian bangsa harus ditolak. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan adalah: a. Kita merasa sangat bersyukur bahwa founding ini dapat jelas apa fathers, pendiri dan pendahulu RI menggali dan merumuskan secara sesungguhnya pandangan hidup; b. Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar Negara NKRI. Di samping itu Pancasila juga menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia; c. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia; d. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dituntun oleh kelima sila dari Pancasila. 242 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab VI Sosial Budaya Pancasila A. Keberagaman dan Keindahan Pancasila F ilsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh: 1. Dasar Ontologi Pancasila Dasar ontologi Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu, juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal itu dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang Kembalilah ke Pancasila | 243
merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. Seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya. Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila 2. Dasar Epistemologi Pancasila Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal itu dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber 244 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Pancasila Adapun sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. tentang sumber pengetahuan Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu: (1) Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila- sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. (2) Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Dan (3) Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila itu bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal yaitu: (1) Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, (2) Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, (3) Sila ketiga, didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, (4) Sila keempat, didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, dan (5) Sila kelima, Kembalilah ke Pancasila | 245
didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. 3. Dasar Aksiologi Pancasila Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya tentang nilai praksis atau manfaat suatu membahas pengetahuan tentang pancasila. Aksiologi Pancasila berarti membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Dalam filsafat Pancasila, ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu asas-asas yang mutlak kebenarannya. Nilai-nilai dasar itu berupa Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma selanjutnya akan sosial dan norma hukum yang terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga- lembaga negara. Nilai praksis, yaitu nilai yang harus dilaksanakan. Nilai ini untuk menguji apakah nilai dasar dan nilai instrumental hidup dalam masyarakat. adalah pendukung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakya tan, dan berkeadilan harus mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila yang menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia B. Manfaat Mempelajari Pancasila Menilai artinya menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan ini dapat menyatakan, berguna atau tidak berguna benar atau tidak benar, indah atau 246 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Ini semua dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu rasa serta kepercayaan. jasmani, cipta, karsa, dan Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna (nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran/logis), baik (nilai moral dan etis), dan nilai religius (nilai agama). Dengan demikian dapat pula dibedakan nilai material (nilai kebendaan) dan nilai spiritual (nilai kerohanian). Norma (kaedah) adalah petunjuk tingkah laku (perilaku) yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma (kaedah) tidak dilakukan. Dari hubungan nilai, norma, dan sanksi dalam pengamalan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut: 1). Bahwa sebelum dilaksanakan pengamalan perlu diperhatikan terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Untuk tidak menimbulkan keraguan dan kekaburan, maka perlu pengertian yang jelas dan harus dipertanggungjawabkan. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, harus yuridis konstitusional, artinya dalam pengamalannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan yang berlaku, yang merupakan tertib hukum (hukum positif) negara. Pelaksanaannya bersifat perintah (imperatif) dalam pengertian harus bersumber dan tidak boleh menyimpang atau melampaui peraturan perundangan tersebut. Bila bertentangan atau menyimpang akan dipertanggungjawabkan secara Kembalilah ke Pancasila | 247
mendapat ganjaran atau sanksi berupa hukuman. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjamin objektivitasnya. dan berorientasi bukan menyimpang atau membuat tafsiran sendiri. Segala harus berdasarkan 2). Pancasila harus dipertanggungjawabkan secara religius, karena Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila dasar yang meliputi dasar kerohanian dan keduniawian, sifat religius lebih menonjol. Pancasila harus dipertanggung- jawabkan secara filosofis karena sebagai filsafat negara dari bangsa untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dituntut di sini adalah kebenaran yang kebenaran relatif (nisbi) bukan kebenaran mutlak (absolut). 3). Kebenaran yang mutlak ada pada Tuhan sesuai dengan sifat Tuhan itu sendiri. Pancasila dipertanggungjawabkan secara sosiologis karena mengatur dan menyangkut manusia dalam segala aspek sesuai dengan kemanusiaan yang merupakan identitas dari manusia itu sendiri. Sebaliknya Pancasila dapat juga dipertanggungjawabkan secara moral/etis, karena Pancasila digunakan sebagai petunjuk-petunjuk hidup sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan. Oleh sebab itu pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Pengamalan dalam hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan pengamalan dalam kehidupan kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam negara. Jadi harus serasi dan harmonis. Karena corak dan ragam jamak dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat 248 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
(pluralistis), bermacam ragam maka sukar dibuat peraturan-peraturan secara terperinci dan menyeluruh, sebagaimana peraturan perundangan negara. Oleh sebab itu pengamalannya diserahkan kepada kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap Pancasila asal tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku (norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat kebiasaan yang ada). 4). Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut pengamalan Pancasila sedangkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa subjektif. Pengamalan secara disebut pengamalan Pancasila secara subyektif meliputi bidang yang luas antara lain ekonomi, politik, sosial budaya, hankam, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi juga lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, hidup kemasyarakatan dan lain-lain. secara obyektif, secara objektif, secara filosofis, secara sosiologis, dan secara moral dan etis sesuai dengan keadaan dan kapan dilaksanakan, ditentukan waktu dan tempat, baik sendiri maupun bersama- sama. Pancasila sebagai dasar dan arah dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret menggambarkan adanya lompatan dari nilai-nilai filosofis ke nilai praktis. Untuk itu kita menyebutnya sebagai pengamalan Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bahwa suatu pengamalan nilai filosofis itu, memerlukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu serta keadaan, tanpa menyimpang dari pengertian filosofis yang dijadikan dasar dan arah. Di dalam pengamalan Pancasila ini dibedakan antara: Kesemuanya harus dipertanggungjawabkan Kembalilah ke Pancasila | 249
1). Pengamalan objektif: pengamalan di bidang kehidupan berupa negara/masyarakat ketentuan-ketentuan hukum positif yaitu: pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik beserta pula pelaksanaannya dan peraturan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kehidupan masyarakat. yang penjelmaannya termasuk dianut yang 2). Pengamalan subjektif: pengamalan yang dilakukan oleh manusia, manusia sebagai pribadi, warga negara, warga masyarakat, dan penyelenggara negara/pemerintahan. Pengamalan secara subyektif inilah yang utama (primer). Bahkan yang menentukan: artinya pengamalan obyektif hanya dapat berlangsung dengan baik apabila terlebih dahulu pengamalan subyektif dapat baik. Untuk menuju terwujudnya pengamalan subyektif yang baik, maka secara bertahap sebaiknya ditempuh melalui pendidikan. Sebab melalui pendidikan inilah, kepada para subyek (manusia-manusianya) akan dapat diberikan pengertian dan pengetahuan yang tepat mengenai arti dan makna daripada Pancasila. Hanya dengan pengetahuannya yang tepat atau yang baik, barulah dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran, dan kemudian dari rasa kesadaran diharapkan adanya rasa ketaatan dan kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari- hari. ideal dalam pengamalan Pancasila yang seharusnya dapat kita capai adalah, bagaimana kita semua di dalam mengamalkan Pancasila tidak hanya sekedar didasarkan pada kewajiban hukum saja melainkan juga Situasi itu 250 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
didasarkan pada kewajiban moral atau etis. Kewajiban moral atau etis di dalam mengamalkan Pancasila mengandung makna bahwa hati nurani kita sendirilah yang mewajibkan diri kita masing-masing untuk selalu berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila itu, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama/kepercayaan kita masing-masing, memandang sesama manusia sebagai makhluk yang sama harkat dan kesatuan derajatnya, mendahulukan masyarakat/bangsa, segala sesuatu dimusyawarahkan demi tercapainya keadilan di mana masing-masing dapat memiliki apa yang memang menjadi haknya. persatuan dan C. Pancasila Sebagai Etika Sosial Budaya Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sebagaimana diuraikan oleh Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah salah satu pilar yang disepakati oleh semua pihak untuk tetap dipertahankan, menjadi pegangan, landasan dan arah. Dasar dan ideologi suatu Negara bangsa harus memenuhi syarat, yakni di samping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan negara bangsa di mana dasar dan ideologi tersebut akan diterapkan. Gagasan dasar yang terkandung dalam dasar dan ideologi negara bangsa harus sesuai dengan kondisi Negara bangsa yang didukungnya. Negara bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya sangat luas, seluas daratan Eropa yang terdiri dari atas berpuluh Negara, membentang dari Barat ke Timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi jutaan kilometer persegi. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di Kembalilah ke Pancasila | 251
dunia yang terdiri dari dari 17 ribu pulau, berpenduduk lebih dari 230 juta orang, terdiri atas beratus suku bangsa, beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan. Karena itu, dasar dan ideologi negara bangsa harus mampu mewadahi kondisi tersebut. Pendidikan Pancasila sebagai salah satu komponen mata kuliah pengembangan (MKP) memegang peranan penting dalam kepribadian membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Sikap dan perilaku tersebut diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimiliki agar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, secara khusus bertujuan sebagai berikut: 1). Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. 2). Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. dasar 3). Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai- nilai dan norma Pancasila. Tujuan Pembangunan Nasional. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Makna pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang 252 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Demi kelestarian Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara maka segenap upaya pembangunan haruslah merupakan pengamalan Pancasila dalam arti semua sila Pancasila. Hakikat Pembangunan Nasional itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan pembangunan itu Indonesia ingin mengejar: 1. Kepuasan lahiriah 2. Kepuasan batiniah 3. Keselarasan. Pembangunan nasional bersifat: 4. Menyeluruh, Berencana dan Terpadu. seluruhnya. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis yaitu Pancasila bersifat aktual, antisipatif dan senantiasa mampu ilmu menyesuaikan pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan terkandung di berarti mengubah nilai-nilai dasar yang dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk senantiasa memecahkan masalah-masalah berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta jaman yang semakin maju. dengan perkembangan zaman, aktual yang sebagai orientasi pembangunan artinya pembangunan yang sedang digalakkan perlu paradigma yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan artinya Pancasila memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat. Pancasila Kembalilah ke Pancasila | 253
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa artinya mengubah keadaan yang belum baik menjadi baik atau keadaan yang lebih baik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan. D. Pancasila dan Hak Asasi Manusia Sudah menjadi jawaban umum bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini tidak ingin menjungkir balikkan persepsi demikian. Namun, seperti apa keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar-dasar (pengaturan) HAM di Indonesia, tampaknya perlu ditelusuri. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapa pun dan seolah-olah merupakan holy area. Sementara itu, menurut Kuncoro (1976), HAM adalah 254 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J. Wollhof menambahkan, "HAM adalah sejumlah hak yang berakar pada tabi'at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun." HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD membuktikan adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal Pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. itu Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal Batang Tubuh UUD: 1). Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" 2). Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" 3). Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk dan kepercayaannya itu" beribadat menurut agamanya 4). Pasal 30 ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" Kembalilah ke Pancasila | 255
5). Pasal 31 ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut: 1). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM 2). Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. antara sesama manusia 3). Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati 256 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 4). Sila hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Akibatnya, setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan deklarasi HAM. 5). Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ada ditujukkan bagi kepentingan umum, pembedaan atau diskriminasi antarindividu. kerakyatan yang oleh dipimpin dalam tidak Pemahaman HAM Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagir Manan dalam bukunya "Perkembangan (2001) Pemikiran dan Pengaturan HAM di membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu: (1) periode sebelum kemerdekaan dan (2) periode setelah kemerdekaan. Indonesia" Kembalilah ke Pancasila | 257
1). Periode Sebelum Kemerdekaan. Pada periode ini, ada beberapa upaya menuju diraihnya HAM, seperti: a. Periode ini diisi dengan Boedi Oetomo, yang telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pemerintah kolonial. Perhimpunan Indonesia lebih menitik- beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri; b. Sarekat Islam, yang menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Juga, ada beberapa organisasi lain yang bergerak dengan prinsip HAM seperti Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh tentang HAM pada kemerdekaan. Pemikiran periode ini juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak, dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul serta hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. pendapat kepada 2). Periode Setelah Kemerdekaan Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan 258 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode ini ditandai dengan adanya semangat kuat untuk menegakkan HAM, walaupun pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, penegakan HAM mengalami kemunduran. Pemerintah pada periode Orde Baru bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Desakan bagi negara untuk makin menghormati HAM direspons dengan kelahiran Komisi Nasional HAM, yang awal pembentukannya menuai tahap-tahap pada keraguan. Namun, ternyata cukup mendatangkan optimisme. Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 terlihat dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Misalnya, dengan dilakukannya amandemen UUD 45 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut: a. Hak-hak pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama; b. Hak-hak ekonomi (property rights), hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya; c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality); Kembalilah ke Pancasila | 259
d. Hak-hak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan; e. Hak-hak asasi sosial dan budaya (social and cultural rights), misalnya hak untuk memilih pendidikan; f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara serta dan peraturan dalam hal penangkapan (procedural rights). peradilan perlindungan Jadi, singkat kata, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan HAM tidak mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia. dengan E. Pendidikan Pancasila Gerakan reformasi pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru menyuarakan demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Bagian kecil dari gerakan itu di antaranya adalah keinginan untuk menciptakan model baru pendidikan demokrasi yang berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan versi pemerintahan Orde Baru. Beberapa model Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi pada zaman tersebut dikemas dalam mata kuliah Pancasila, Kewiraan, dan Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Praktik pembelajaran mata kuliah 260 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
tersebut dipandang banyak kalangan kurang cocok dengan semangat reformasi dan demokratisasi pada masa kini. Para ahli mengemukakan beberapa kelemahan praktik perkuliahan mata kuliah Pancasila dan Kewiraan, antara lain: (1) pola dan praktik pembelajaran yang indoktrinasi dan monolitik; syarat dengan kepentingan subjektif rezim penguasa pada saat itu; (3) mengabaikan dimensi afektif dan psikomotorik sebagai bagian integral hasil pembelajaran berupa internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan patriotisme. Perkuliahan lebih banyak diarahkan pada pembentukan aspek kognitif, kurang mengarah pada terbentuknya karakter kebangsaan peserta didik, berupa aktualisasi nilai demokrasi, HAM, dan pembentukan masyarakat madani (civil society). (2) muatan materi ajarnya Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sesuai dengan semangat reformasi yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada BAB X Pasal 37 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. untuk Kewarganegaraan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa bangga sebagai warga negara Indonesia tidak cukup hanya direfleksikan dalam bentuk upacara pengibaran bendera, tetapi harus direfleksikan dalam bentuk tindakan yang memberi kontribusi terhadap penciptaan bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik. Pendidikan bertujuan 1). Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Kembalilah ke Pancasila | 261
Pendidikan Kewarganegaraan bukan hal baru dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Beberapa model pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran civic (sejak 1957-1962), Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) (sejak 1968- 1969), Civic dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (sejak 1975-1984), PPKn (1994). Di tingkat pendidikan tinggi terdapat mata kuliah Pancasila dan UUD 1945, Filsafat Pancasila, dan Pendidikan Kewiraan. Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan mengacu pada edaran Dirjen Dikti No. tentang penyempurnaan mata kuliah pengembangan kepribadian. proses kewarganegaraan pendidikan yang mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat baik sebagai anggota keluarga masyarakat maupun sebagai warga negara. Menurut Muhammad Numan Somantri, menyatakan ilmu kewarganegaraan yang bahwa civics adalah membicarakan hubungan manusia dengan: (1) manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang terorganisasi individu- (organisasi sosial, ekonomi, politik); (2) individu dengan Negara. Azyumardi Azra mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak 267/Dikti/Kep./2000 Pendidikan adalah 262 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan lembaga- lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, sistem hukum, politik, administrasi publik dan pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya. tentang Margaret Stimmann Branson dan Charles N. Quigley menyebutkan "Civic educationin a democracy is education in self government." Menurut Henry Randal Waite dalam buku Civic Education, beliau menulis dalam majalah The Citizen and Civics, yakni pengertian civics sebagai "the science of citizenship the relation of man, the individual, toman in organized collections, the individual in his relation to the state." Pandangan lain tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya bangsa sehingga diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan melalui bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari. beberapa tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan sikap demokratis, memiliki sikap sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang selanjutnya direfleksikan dalam bentuk kebiasaan berbuat sehingga terwujudlah masyarakat madani. Berdasarkan pengertian Kembalilah ke Pancasila | 263
2). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB III tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan Pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan nasional adalah untuk bahwa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. tujuan Menurut Teguh Wangsa Gandhi HW, pendidikan erat kaitannya dengan sistem nilai dan norma-norma dalam konteks kebudayaan. Pertama, pendidikan haruslah bersifat otonomi, yaitu memberi secara kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang baik. Kedua, pendidikan haruslah bersifat equity (adil), memberi kesempatan seluruh warga masyarakat ekonomi dengan memberinya pendidikan yang sama. Ketiga, survival, artinya dengan pendidikan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 264 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. tersebut, pendidikan kewarganegaraan seharusnya berfungsi sebagai intrumen pembentukan watak serta peradaban bangsa yang juga bermartabat. menunjang ketercapaian tujuan pendidikan nasional, yakni menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tidak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan yang ditelaah dan dipaparkan sebelumnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter (character building) bangsa Indonesia yang antara lain: (1) membangun kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; dan (3) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadilan, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggungjawab. Sesuai Undang-Undang Pendidikan Kewarganegaraan a. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dari pendidikan kewarganegaraan (civic education) berkembang pada negara-negara yang bersistem demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara penanaman nilai-nilai demokrasi dalam bidang pendidikan. paradigma Dengan pendidikan lain adalah paradigma kewarganegaraan Dilihat sejarahnya, demikian, tidak Kembalilah ke Pancasila | 265
itu sendiri. Dalam buku Pendidikan demokrasi (Civic Education) Pancasila, Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, tujuan dari upaya demokrasi pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya mengetahui sesuatu (learning to know), tetapi belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial (learning to be) serta belajar untuk melakukan sesuatu (learning to do) yang didasari pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pola pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan dapat dan siap untuk belajar hidup bersama (learning to together) dalam kemajemukan bangsa Indonesia dan warga negara karena kewarganegaraan manusia sebagai makhluk sosial. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan UNESCO yakni learning how to know, learning how to be, learning to do, dan learning to live together. paradigma sebagai live b. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Seperti pada awal penjelasan, bahwa dalam era globalisasi saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti sistem demokrasi yang berkembang di belahan dunia barat, agar kita tidak ketinggalan dalam segala segi kehidupan. Namun, kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang termaktub dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Imbasnya, bangsa kita mengalami krisis multi dimensional, mulai aspek 266 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kehidupan bernegara, beragama, ekonomi, dan seperti pengaruh globalisasi yang sebagainya, semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin tajam serta makin meluasnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional yang merupakan faktor dari luar Namun, kita juga mengalami kelemahan dalam kehidupan bernegara kita sendiri seperti: masih lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama, sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hal itu, demi menjaga character building negara kita yang termaktub dalam empat pilar berbangsa dan bernegara, salah satunya melalui proses pendidikan. pendidikan dikarenakan dunia pendidikan merupakan media yang paling sistematis dan efektif untuk memperkuat character building. Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan adalah jawabannya. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Kita dapat menggunakan Kembalilah ke Pancasila | 267
pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Materi tentang adalah Pendidikan Kewarganegaraan hubungan antarwarga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). F. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan. Revitalisasi merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai perbedaan, menghormati keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Oleh karena itu, beragam gerakan radikalisme dan anarkisme dengan mengatasnamakan agama harus segera dituntaskan. Nilai-nilai Pancasila harus benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara rinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah: 1). Nilai Ketuhanan Di dalam nilai Ketuhanan, terkandung butir nilai berupa: a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- 268 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; b. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk penganut-penganut dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; agama c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 2). Nilai Kemanusiaan Butir-butir nilai yang terkandung di dalam sila kedua adalah: a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; b. Saling mencintai sesama manusia; c. Mengembangkan sikap tenggang rasa; d. Tidak semena-mena terhadap orang lain; e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; g. Berani membela kebenaran dan keadilan; h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Kembalilah ke Pancasila | 269
3). Nilai Persatuan Butir-butir nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah: a. Menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Rela berkorban demi bangsa dan negara; c. Cinta akan tanah air; d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia; e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 4). Nilai Kerakyatan Butir-butir nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah: a. Mengutamakan dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan; negara b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama; d. Berembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan. 5). Nilai Keadilan Butir-butir yang terkandung dalam sila kelima adalah: a. Bersikap adil terhadap sesame; b. Menghormati hak-hak orang lain; c. Menolong sesame; d. Menghargai orang lain; 270 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai, Pancasila menjadi nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya. lain untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai bagi pembentukan norma etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal itu, Pancasila menjadi sumber etik dalam berbagai hal, misalnya: Upaya 1). Etika Sosial dan Budaya. Etika sosial dan budaya ini dimaksudkan agar segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, diukur bernegara berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial; 2). Etika Pemerintahan dan Politik. Etika pemerintahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan politik pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta mampu menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bercirikan keterbukaan, rasa tanggung rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar kendati berasal dari orang per orang atau kelompok minoritas dan marginal serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan senantiasa jawab, tanggap akan aspirasi Kembalilah ke Pancasila | 271
3). Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa tertib sosial, ketenangan, ketentraman, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada; 4) Etika Keilmuan. Etika keilmuan ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan obyektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama. itu harus menjunjung 272 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab VII Keamanan dan Pertahanan Pancasila A. Pancasila dari Masa ke Masa M enghadapi gelombang perubahan nasional, regional, dan global, maka bangsa Indonesia harus mengaktualisasikan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kajian untuk melestarikan dan mengembangkan terus menerus dilakukan agar bangsa Pancasila harus Indonesia, yakin bahwa Pancasila cocok dan tepat bagi bangsa Indonesia. Demikian juga upaya untuk memahami, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah keharusan untuk suatu "conditio sine qua integrasi nasional dengan non," untuk membangun memperkokoh wawasan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pancasila Dalam Rumusan Piagam Jakarta Setelah sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapakan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni Kembalilah ke Pancasila | 273
1945 selesai dan semua pemikiran tentang rancang dasar negara telah diinventarisir, maka untuk pertama kalinya Pancasila sebagai rancangan dasar negara mendapatkan rumusannya yang lengkap dan sempurna pada 22 Juni 1945 dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh sembilan anggota panitia khusus. Sembilan orang anggota panitia khusus tersebut ialah Soekarno, Moh. Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, A. Wahid Hasyim, dan Muh. Yamin. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan yang sangat vital dalam sejarah pembentukan negara Indonesia, ada baiknya dikemukakan tentang deskripsi latar belakang pemikiran dan agama yang dianut oleh masing-masing sembilan tokoh pemimpin bangsa tersebut, sehingga dapat diketahui arah pemikiran mereka, sebagai berikut: a. Soekarno beragama Islam, seorang nasionalis, pendiri dan ketua Panitia Nasional Indonesia 1927, kemudian ketua Partai Indonesia 1933; b. Muhammad Hatta, beragama Islam, taat perintah agama, seorang nasionalis demokrat, pengurus Perhimpunan Indonesia di Nederland 1923, dan kemudian pengurus Pendidikan Nasional Indonesia 1933; c. AA Maramis; beragama Kristen, seorang nasionalis; d. Abikoesno Tjokrosoejoso, beragama Islam, seorang nasionalis, pengurus Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); e. Abdulkahar Muzakir, beragama seorang nasionalis Islam, anggota Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi); Islam, 274 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
f. Agus Salim beragama Islam, seorang nasionalis Islam, pengurus Syarikat Dagang Islam (SDI), kemudian PSII; g. Ahmad Soebardjo, beragama Islam, seorang nasionalis, kemudian menjadi anggota Masyumi; h. Wahid Hasyim, beragama Islam, seorang nasionalis Islam, pengurus Nahdatul Ulama (NU), dan anggota Masyumi; Muh. Yamin, beragama Islam, seorang nasionalis, anggota Partai Indonesia (Parindo) 1993, anggota Partai Murba, kemudian Front Pembela Pancasila. i. Panitia khusus ini telah mengadakan sidangnya yang dihadiri juga oleh anggota-anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lain, sehingga menjadi tiga puluh delapan (38) orang. Mereka kebetulan sedang berada di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno. Hasil rumusan diberi nama Piagam Jakarta. Salah satu tujuan dari pembentukan panitia khusus adalah untuk mencari modus operandi antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler, sebagaimana dikemukaan oleh Nugroho, sudah muncul selama persidangan pertama BPUPKI dan bahkan sudah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, panitia telah berhasil mencapai modus dalam bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Selanjutnya, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia sembilan berupa rancangan hukum dasar yang disebut Preambule, Mukadimah atau Pendahuluan. Kedudukan hakiki Pembukaan UUD 45 dan pelaksanaan reformasi Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kembalilah ke Pancasila | 275
memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah pertama: Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah 1945 merupakan Pembukaan Undang-Undang Dasar pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita- cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD. Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan, dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur- unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang memungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum- hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber 276 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, tetapi memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila. Jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, teologis, maupun filosofis. Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya, kadang, berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya, kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi akademis. Setiap pemikiran pengembangan pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan. Sebaliknya, setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis. 2. Reformasi Pelaksanaan Pancasila Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal, "semua boleh," penjarahan atau "pelengseran" penguasa tertentu. Beberapa catatan penting Kembalilah ke Pancasila | 277
yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain: a. Reformasi bukan revolusi; b. Reformasi memerlukan proses; c. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan; d. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural; e. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda; f. Reformasi memerlukan arah. Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan lain: pertama, akumulasi kekecewaan reformasi antara masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi, dan politik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; keempat, kesadaran ketiga, merajalelanya praktik KKN; kelima, kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan. bangkitnya demokrasi; Gerakan reformasi menuntut reformasi total. Artinya, memperbaiki segenap tatanan kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam maupun lain-lain. Namun, pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan, antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reformasi; dan ketiga, melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebut, dibutuhkan acuan nilai. Dalam konteks ini, relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan. Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa 278 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu. Hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua, secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara. Jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut mengamandemen Pembukaan UUD 1945 yang di sana terkandung pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka, tuntutan reformasi adalah meletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan pelaksanaan. Gerakan reformasi mengkritik kecenderungan alat kekuasaan. Akhirnya, hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak sepaham. digunakannya Pancasila sebagai Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan, namun kiranya penting bagi upaya mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau Kembalilah ke Pancasila | 279
partai, dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, maupun agama. Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya: pertama, adanya gap atau ketidak-konsistenan dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan dengan filosofi, asas, dan norma hukumnya. Ibarat bangunan rumah, filosofi, asas, dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang dasar dan perundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangunan yang dibangun di luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi pada lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum mendesak untuk diadakan dan amandemen UUD mengoptimalkan lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk menguji secara substansial dan prosedural suatu produk hukum. 1945 dan mengembangkan para kelemahan penyelenggara negara adalah maraknya tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya. Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah Tap MPR No XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No II/MPR/1978 tentang P-4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu, antara lain: menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti. Sebagai contoh, slogan tentang "Kesaktian Pancasila." Kemudian, bahwa masyarakat Indonesia dari dulu Kedua, yang terletak pada 280 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
selalu ber-Bhineka Tunggal Ika. Padahal, dalam kenyataannya, juga "saling bertempur," bangsa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, tidak dilaksanakan, dan lain-lain. Indonesia dari dulu Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral. Tetapi, lebih diarahkan pada pemaknaan yang lebih operasional. Contoh, Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia harus senantiasa mengesakan Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebijaksanaan dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-penataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif. Berbagai ketentuan normatif lain: pertama, sila ketiga Pancasila secara eksplisit disebutkan "Persatuan Indonesia." Kedua, penjelasan UUD 1945 tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan, terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, pasal-pasal UUD 1945 tentang warga negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui: (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah; (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tersebut, antara Kembalilah ke Pancasila | 281
tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralisme yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa maupun pluralitas lainnya. B. Memberantas KKN Hal yang perlu diketahui oleh Warga Negara Indonesia baik posisinya sebagai pribadi makhluk sosial, warga negara maupun wakil negara, tiada aktivitas kecuali merupakan pengejawantahan pengamalan Pancasila. Pancasila digali dari budaya bangsa dan diterapkan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Artinya, kelima silanya, baik rumusan, isi maupun intinya merupakan satu kesatuan yang bulat. Satu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan yang sama atau (tertentu) dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila harus dipahami secara hikmah dengan menggunakan metode yang aktual, kontekstual, dan dinamis. Ketepatan pemilihan metode akan sangat bermanfaat dan transfer nilai-nilai maupun induktif, sehingga agar bermuara pada pengetahuan itu, Pancasila pembentukan karakter bangsa. Untuk terjadinya tentang Pancasila 282 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
disosialisasikan dan diaktualisasikan bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, melainkan lebih penting adalah untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan setiap WNI melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam pelatihan, perlu adanya proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dari guru atau pelatih kepada peserta pelatihan baik di dalam maupun di luar kelas. Sasaran dan manfaat pelatihan ditujukkan untuk individu masyarakat dan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Outcome pelatihan diyakinkan memiliki kekuatan dinamis dan mampu mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain serta mampu meningkatkan kadar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Pancasila Sebagai Way of Live Pengertian way of life sering dipadankan dengan pandangan hidup atau falsafah hidup. Kata falsafah atau filsafat merupakan kata majemuk dan berasal dari kata- kata philia yang artinya persahabatan atau cinta dan sophia artinya kebijakan. Orang yang bijaksana adalah orang cinta kepada tertentu berdasarkan akal sehat. Bijaksana dalam bercinta akan terlahir dalam sikap sebagai berikut: subyek atau obyek a. Rela dan ikhlas berkorban demi yang dicintai; b. Senantiasa bersedia memberikan pelayanan terbaik; c. Melakukan dengan penuh kasih sayang. Kembalilah ke Pancasila | 283
2. Isi Pancasila Berupa Nilai-Nilai Nilai atau value merupakan pengertian filsafat yang artinya tolak ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah benar atau salah, baik dan buruk. Pendapat Notonegoro (1971), nilai Pancasila terbagi dalam tiga kategori: a. Nilai material, yaitu berguna bagi unsur manusia. b. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia dalam kegiatan atau aktivitasnya. c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti: 1). Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada akal manusia (rasio budi cipta) 2). Nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (gevoel perasaan dan estetika) 3). Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (will karsa dan etik) 4). Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, nilai Pancasila merupakan nilai- nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa. Adapun bentuk dan susunannya sebagai berikut: a. Pancasila sebagai sistem nilai yang mempunyai ciri kesatuan unsur utuh pembentukannya. Unsur itu mutlak adanya, tidak dapat dibantah dan dikurangi. yang dari setiap 284 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
b. Susunan sila Pancasila merupakan kesatuan organis yang disebut sistem majemuk tunggal. Artinya, Pancasila terdiri dari lima sila. Tetapi, merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. 3. Tujuan Pancasila tujuan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pembaharuan, maka harus mendasarkan pada suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Secara filosofis, sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara ontologis, manusia adalah sebagai pendukung pokok negara dan manusia memiliki unsur fundamental "monopluralis," yang unsur-unsurnya meliputi susunan kodrat jasmani- rohani, sifat kodrat manusia sosial dan kedudukan kodrat makhluk pribadi, yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, untuk mencapai kedudukan Pancasila Negara adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia individu dan sosial yang senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan geografis sebagai ruang tempat bangsa tersebut hidup. Akan tetapi, harus diingat bahwa manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, baik dalam kehidupan kebangsaan maupun kenegaraan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. kemasyarakatan, Kembalilah ke Pancasila | 285
C. Memperkokoh Identitas Bangsa Negara dan Konstitusi Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena, organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan Undang-Undang Dasar, dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur tidak bertindak dan pemerintah yang ada di dalamnya sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut. tersebut menggambarkan suatu hierarki 286 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1. Pengertian Bangsa dan Negara Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya, bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan. Para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu. Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas proses digambarkan pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka. Akibatnya, orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah bisa mengembangkan terhadap sesama anggota komunitas kesetiakawanan Indonesia itu. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok, berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, nasional sebagai Kembalilah ke Pancasila | 287
kebulatan, dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas. Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok, dan bekerjasama. Karena itulah, dalam masyarakat dijumpai berbagai macam organisasi, dari organisasi politik, organisasi organisasi organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun, perlu dinyatakan bahwa ini memiliki organisasi yang dinamakan negara yang khusus yang karakteristik membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Menurut O. Hood Phillips, dkk, negara atau state adalah "An independent political society occupying a defined territory, the member of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order" (Asshiddiqie, 2010:9). Dengan ungkapan lain, dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan untuk yang dengan menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. sosial, profesi, atau sifat-sifat anggotanya bersatu tujuan 288 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Dalam tataran yang lebih filosofis, Hans Kelsen (Asshiddiqie, 2010:10) dalam bukunya General Theory of Law and State memandang negara sebagai entitas yuridis (state as a juristic entity) dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis (politically organized society). Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoire) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sementara itu, menurut Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan antarmanusia pola masyarakat. hubungan dalam Kembalilah ke Pancasila | 289
2. Unsur-Unsur Negara negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: a. Rakyat Dengan memperhatikan pengertian Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang- orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sebaliknya, yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara, hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Di luar itu, semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara negara sebagaimana dikemukakan di atas, secara skematis dapat disajikan sebagai berikut: perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berada di wilayah negara. Di antara status orang-orang dalam negara tentunya status keturunan. Pembedaan rakyat 290 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara. Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut: 1). Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri; 2). Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu adalah kewajiban bentuk kesetiaan melaksanakan wajib militer; tersebut 3). Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain; Berdasarkan praktik, secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh; ● Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (ius sanguinis); Berdasarkan tempat kelahiran (ius soli); ● Berdasarkan asas ius sanguinis dan ius soli; ● Melalui naturalisasi (melalui perkawinan, istri yang mengambil dengan atau suami misalnya, seorang kewarganegaraan permohonan yang diajukan kepada negara). b. Wilayah dengan batas-batas tertentu Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua, sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah Kembalilah ke Pancasila | 291
darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstra teritorial. Yang termasuk wilayah ekstra teritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa internasional yang dulu diadakan oleh perjanjian pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian- perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda dan beberapa lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308). traktat Tommy Hendra Purwaka melalui jurnal Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2014) mengatakan perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu: 1). Batas Laut Teritorial (territorial sea) Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai 292 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
pengumuman teritorial tersebut, batas Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok asas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam United Nation Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. 2). Zona ekonomi eksklusif (exclusive economic laut tahun 1982. zone) Menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Perairan ZEE berstatus lepas, demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut, pelayaran dan penerbangan bebas untuk dilakukan. Perairan meliputi dasar laut, 3) Landas kontinen (continental shelf) Wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari daratan Kembalilah ke Pancasila | 293
pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landas kontinen landai, maka batas ditandai atau continental rise. Namun, terluar continental slope dengan jika kelanjutan alamiah bersifat curam, letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen berimpit dengan batas luar ZEE. tidak jauh dari c. Pemerintah yang Berdaulat Kata "kedaulatan" artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Kedaulatan ke luar sendiri adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara- negara lain. Dengan kedaulatannya, pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Menurut Jean Bodin (Samekto dan Kridalaksana, 2008: 33), kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat: a) Asli, dalam arti, tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain; 294 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
b) Tertinggi, dalam arti, tidak ada kekuasaan lain tinggi yang dapat membatasi lebih yang kedaulatan; c) Abadi atau kekal, dalam arti, keberadaannya tetap; d) Tidak dapat dibagi, dalam arti, hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. 3. Tujuan dan Fungsi Negara Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Di sinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya dan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan. kenyataan juga menunjukkan Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak kesejahteraan Kembalilah ke Pancasila | 295
diwujudkan di atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Peraturan dan UU untuk Menghadapi Tantangan Global Persoalan yang paling mendasar terkait hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara, demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya, dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang yang semestinya memiliki hak, namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya, akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. 296 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai tiga kali, apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan Alasan pemerintah memperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. oleh Belanda. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup, meskipun belum dapat berbicara, apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, tentu, bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus. Misalnya, tersebut medis, membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana secara kehamilan Kembalilah ke Pancasila | 297
tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu-ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan, terhadap alam dibicarakan dalam etika kewajiban lingkungan, sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama. Sementara itu, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antarwarga negara maupun antara warga negara dengan negara. kewajiban Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat Barat, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis, segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat 298 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
yang individualismenya sudah matang, justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Akibatnya, yang terjadi, masing-masing individu saling menghargai individu yang lahir lain. Berangkat dari hakku kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. inilah kemudian Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektivitas, sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Sebagai contoh, lagu Gundul Gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita ketahui, siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian, kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya, maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang Kembalilah ke Pancasila | 299
lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Kartasapoetra (1986: 246) memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut: a. Hak Asasi Pribadi 1). Kebebasan berpendapat 2). Kebebasan beragama 3). Kebebasan bergerak 4). dll b. Hak Asasi Ekonomi 1). Hak memiliki 2). Hak manfaat 3). Hak membeli 4). Hak menjual 5). dll c. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan 1). Mendapatkan pendidikan 2). Mengembangkan kebudayaan 3). Dll d. Hak Asasi Prosedural 1). Mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dll e. Hak Asasi Politik 1). Memilih 2). Dipilih 3). Berorganisasi 4). Dll f. Hak Asasi dalam Perlakukan yang Sama 1). Hukum 300 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
2). Pemerintahan 3). Dll. 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan, dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan akan jelek. mengarahkan dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah, maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kemampuan-kemampuan tersebut dan membimbing manusia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan yang bertanggung jawab itu Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Sarekat Islam menekankan pada usaha- Kembalilah ke Pancasila | 301
usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi. hak mendapatkan Indische Partij kemerdekaan serta perlakukan yang sama. Lalu, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum, dan hak turut dalam penyelengaraan negara. sendiri pada Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan agama dan penghidupan yang kepercayaan, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. layak, memeluk Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkret Indonesia dalam menghadapi yang dialami bangsa kolonialisme setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950), hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945, meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai- partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi, terjadi terhadap sistem pemerintahan perubahan mendasar dan imperialisme. Adapun 302 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Indonesia parlementer dari Presidensial menjadi berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada periode 1950-1959, dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar, hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990, muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Periode 1966-1998, muncul gagasan Kembalilah ke Pancasila | 303
Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini, dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan kemajuan perlindungan HAM. peraturan dan perundang-undangan dengan yang pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang- undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Berikut akan disampaikan petikan berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara. a. Hak Negara Kewajiban Negara Penyusunan berkaitan 1). Melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV). segenap 2). Perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4). pemajuan, penegakan, 3). Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2). 4). Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 304 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2). 5). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3). 6). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, serta mengayomi, melayani masyarakat menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4). 7). Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2). 8). Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3). 9). Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan memenuhi pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4). 10). Memajukan ilmu pengetahuan dan kebutuhan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5). Kembalilah ke Pancasila | 305
11). Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1). 12). Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2). 13). Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam rakyat untuk (Pasal 33, ayat 3). sebesar-besarnya kemakmuran 14). Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1). 15). Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2). 16). Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3). b. Hak Warga Negara 1). Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2). 2). Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28). 3). Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1). 4). Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi (Pasal 28 B ayat 2). 306 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
5). Mengembangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1). diri melalui 6). Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2). 7). Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1). 8). Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2). 9). Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3). 10). Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3). 11). Memeluk beribadat menurut dan agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1). agama 12). Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2). berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3) 14). Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk lingkungan 13). Kebebasan mengembangkan pribadi dan dan Kembalilah ke Pancasila | 307
sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, dan memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F). 15). Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau sesuatu yang tidak berbuat merupakan hak asasi (Pasal 28G, ayat 1) menyimpan, mengolah 16). Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2) 17). Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1). sehat 18). Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2) sosial memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3). 20). Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik secara tidak boleh diambil alih tersebut sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4). 19). Jaminan yang 308 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
21). Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1). 22). Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2) 23). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3). 24). Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) 25). Mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1) c. Kewajiban Warga Negara 1). Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1). 2). Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1). 3). Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2) untuk menjamin pengakuan Kembalilah ke Pancasila | 309
4). Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1). 5). Untuk negara dan melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2). pertahanan keamanan 6). Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2), petikan di atas mencoba memisahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD tahun 1945. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara. Demikian pula sebaliknya, tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, tetapi hubungan yang lebih relasional. Misalnya, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? 3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat 310 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar, apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya, Agar diperlukan pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. pedoman. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun, dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi. Namun, tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, melainkan akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila. Padahal, Pancasila, melainkan bukan yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktik perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernafaskan individualis, bukan kolektivis. dilaksanakan Kembalilah ke Pancasila | 311
Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya, kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri, sehingga terjadi absurditas (kebingungan). tujuan Di sisi lain, banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup, dan doktriner. Hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila. Akibatnya, tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki, tidak kemudian dibuang sama sekali. Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila, baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga- lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang 312 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dilakukan agar Pancasila. terjamin tidak bertentangan dengan Pemanfaatan lembaga yang sudah ada, di Pusat BPIP boleh diberdayakan dengan koordinasi bersama sedang ke Provinsi Kementerian Dalam Negeri Kabupaten/Kota, layak merevitalisasi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai lembaga leading sector yang mengawal pelaksanaan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak terdapat dan kewajiban negara dan warga negara, pedoman pelaksanaannya, dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut, perlu juga memahami konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (2005: 93-94): Kembalilah ke Pancasila | 313
Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan jawab menjamin kelestarian eksistensi, bertanggung harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia menyadari, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara. 314 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. E. Memperkuat Nilai-nilai Pancasila Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, negara Indonesia masih menghadapi persoalan, bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beraneka ragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antarkelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatar belakang kesukuan, konflik antarpemeluk agama, konflik karena kesalahpahaman budaya, maupun konflik lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional Indonesia Kembalilah ke Pancasila | 315
sejauh terus dilakukan pembinaan. Walaupun harus disadari juga bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan dan konflik di antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tulisan ini akan memaparkan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan dan upaya mewujudkan integrasi nasional dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan tersebut. 1). Pengertian Integrasi Nasional ini masih belum tuntas, perlu Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Saafroedin Bahar,1998). "Mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. integrasi berarti Menurut Howard Wriggins (1996), penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Tentang integrasi, Myron Weiner (1971) memberikan lima definisi mengenai integrasi, yaitu: a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah identitas nasional, dan proses pembentukan cara dengan membangun menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit; rasa kebangsaan 316 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
b. c. d. e. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit- unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu; Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa; Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial; Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. 2). Pentingnya Integrasi Nasional baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, materiel seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang Masyarakat yang terintegrasi dengan Kembalilah ke Pancasila | 317
mestinya untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. dapat digunakan Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, tertentu dalam tentang nilai-nilai serta konsensus masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Terlebih, apabila perbedaan- perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apa pun kondisinya integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Bahkan, dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, 318 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa. 3). Pluralitas Masyarakat Indonesia Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa, seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa suku bangsa Batak, Minangkabau, suku bangsa Dayak, dan masih banyak yang lain. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara para ahli tentang indonesia. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan di atas bisa terjadi karena perbedaan dalam melihat unsur- unsur keragaman pada masing-masing suku bangsa tersebut. Namun, seberapa jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, cukup rasanya untuk mengatakan adalah masyarakat yang majemuk. Dalam horizontal, dimensi ternyata bahwa masyarakat Indonesia Kembalilah ke Pancasila | 319
Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di Indonesia juga terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga peranakan Cina, peranakan Arab, dan peranakan India. Kelompok warga masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaannya sendiri, yang tidak mesti sama dengan budaya suku-suku asli di Indonesia, sehingga muncul budaya orang-orang Cina, budaya orang-orang Arab, budaya orang-orang India, dan lain-lain. Kadang- kadang, mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga di kota-kota besar di Indonesia dijumpai adanya sebutan Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan mungkin masih ada yang lain. bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan di atas terutama disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya yang saling berjauhan. Dalam kondisi yang demikian, nenek moyang bangsa Indonesia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang dari daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Tiongkok Selatan, mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Karena isolasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain. Di situlah secara perlahan-lahan, identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-masing berasal dari satu nenek moyang dan Keberagaman suku di 320 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain. Kemajemukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia, hidup bermacam-macam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Di samping itu, masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Keragaman agama di Indonesia, terutama merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut. Dengan posisi yang demikian, Indonesia sejak lama mendapatkan pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang, di antaranya adalah pengaruh agama. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh para pedagang dari India sejak kira-kira tahun 400 Masehi. Pengaruh yang datang berikutnya adalah pengaruh agama Islam datang sejak kira-kira tahun 1300 Masehi, dan benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh yang datang belakangan adalah pengaruh agama Kristen dan Katholik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Masehi. Sesuai dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud terkait dengan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut, secara garis besar meliputi faktor historis, faktor Kembalilah ke Pancasila | 321
ekologis, dan faktor perubahan sosial budaya. Faktor historis merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia, faktor ekologis merupakan faktor yang terkait dengan kondisi fisik geografis Indonesia, dan faktor perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu masyarakat membangun kehidupan bersama. 4). Potensi Konflik dalam Masyarakat Indonesia Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sementara, konflik horizontal adalah konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia, hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan, berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Kasus Aceh, Papua, dan Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus- kasus tersebut merupakan perwujudan konflik masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan Konflik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Juga, adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah. 322 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
sering dianggap memunculkan kesenjangan antardaerah, sehingga ada daerah-daerah maju pembangunannya. Kebalikannya, ada daerah-daerah yang masih terbelakang. Dalam hubungan ini, isu dikotomi Jawa-luar Jawa sangat menonjol, di mana Jawa dianggap merepresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya sangat maju. Kebalikannya, banyak daerah-daerah di luar Jawa yang merasa menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara, kondisinya masih terbelakang. Kebijakan pemerintah pusat tertentu yang sangat terjadinya konflik kedaerahan sebagaimana disebutkan di atas, konflik kedaerahan di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut. Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal juga sering muncul, baik konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antarkelompok maupun antargolongan dan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antarsuku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Dengan mengacu pada faktor-faktor Dalam hal ini, dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Poso, Sampit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadinya konflik juga merupakan akumulasi dari horizontal biasanya berbagai faktor baik faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatar belakang agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan. Begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang Kembalilah ke Pancasila | 323
etnis atau keagamaan sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial. Berkenaan dengan konflik horizontal, khususnya konflik etnik terdapat pandangan konstruktivis yang menyatakan bahwa konflik etnik merupakan konstruksi sosial, yaitu hasil dari pengalaman historis serta diskursus etnisitas dengan identitas. Pandangan ini merupakan sintesis dari pandangan primordialis dan pandangan instrumentalis. Pandangan primordialis mengatakan bahwa konflik etnik dapat dilacak akarnya pada sifat naluri alamiah saling memiliki dan sifat kesukuan (tribalism) ras, kekerabatan, berdasar pada perbedaan bahasa, temperamen, dan tradisi suku-suku yang berkonflik. Di lain pihak, pandangan instrumentalis menolak pendapat ini, dengan menekankan sifat lentur dari identitas etnik yang biasa digunakan, dimobilisasi, dan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok elite dan negara untuk tujuan politik tertentu. Konflik horizontal lainnya yang juga sering terjadi adalah konflik yang berlatar belakang keagamaan. Konflik keagamaan sering terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi oleh karena agama merupakan sesuatu hal yang sifatnya sangat sensitif. Ketersinggungan yang bernuansa keagamaan sering memunculkan pertentangan yang meruncing yang disertai dengan tindak kekerasan di antara kelompok penganut suatu agama dan kelompok penganut agama lainnya. Konflik dengan intensitas yang demikian tinggi disebabkan karena masalah yang bernuansa keagamaan sangat mudah membangkitkan solidaritas di kalangan sesama pemeluk agama untuk melibatkan diri ke 324 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan suatu keyakinan bahwa perang ataupun konflik membela agama adalah perjuangan yang suci. terjadinya konflik keagamaan disebabkan oleh eksklusivitas dari pemimpin dan penganut agama; sikap tertutup dan saling curiga antaragama; keterkaitan yang berlebihan dengan simbol-simbol keagamaan; agama yang seharusnya merupakan tujuan hanya dijadikan sebagai alat; serta faktor lain yang berupa kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Apa yang disebutkan paling akhir memberikan pemahaman bahwa konflik berlatar belakang keagamaan tidak lain dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan antarumat beragama biasanya terjadi apabila kepentingan-kepentingan tertentu memainkan hubungan dalam antarumat beragama (Ismail,1999:1). Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai konflik agama ketika dicermati, ternyata bukan konflik yang berlatar belakang keagamaan, melainkan konflik lain yang memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai sarana membangkitkan solidaritas kelompoknya. Suatu pendapat menyatakan bahwa lepas dari aspek-aspek peranan percaturan Konflik horizontal juga banyak terjadi dengan latar belakang perbedaan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan sosial. Kepentingan suatu kelompok berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga upaya suatu kelompok untuk mencapai tujuan tujuan kelompok lainnya. Konflik yang demikian biasanya tidak bersifat laten. Akan tetapi, hanya merupakan kejadian dirasakan mengganggu pencapaian Kembalilah ke Pancasila | 325
sesaat, dan ketika kepentingan itu bergeser, konflik pun akan selesai dan bahkan berubah menjadi kerjasama. Konflik antarpendukung partai, calon presiden, atau kepala desa, misalnya, merupakan beberapa contoh di antaranya. terjadinya disintegrasi semakin besar ketika satu daerah dengan daerah lain yang saling itu menunjukkan kondisi kemajuan sosial terpisah ekonomi yang jauh berbeda satu sama lain. Dengan perkataan tajam antardaerah. Kesenjangan antardaerah akan memunculkan kecemburuan antara daerah satu dan daerah lainnya, di mana daerah yang kondisinya "terbelakang" merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya disintegrasi, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh daerah untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah dan daerah lainnya. Kecenderungan lain, terjadi kesenjangan yang Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya daerah-daerah yang merasa terpencil dan terisolasi dari daerah lainnya. Keadaan yang demikian disebabkan oleh minimnya sarana transportasi dan sarana komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketika satu daerah dengan daerah lain jaraknya sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai, maka jarak yang jauh itu akan terkesan lebih dekat dan tidak ada daerah yang merasa terisolasi dari daerah yang lain. Karena itu, menanggapi kondisi wilayah geografis yang berjauhan dihubungkan dengan 326 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
sangat luas dan saling terpisah satu sama lain, pemerintah sarana perlu membangun komunikasi yang memadai. Dengan demikian, mobilitas penduduk antardaerah dapat terjadi dengan lancar, arus informasi dan komunikasi juga dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada daerah yang merasa terpencil dan sarana terisolasi dari daerah juga akan transportasi dan komunikasi antardaerah memicu perkembangan daerah-daerah yang bersangkutan. Pada gilirannya, akan mengurangi kecenderungan disintegrasi. sarana transportasi dan lainnya. Tersedianya sebagaimana diuraikan di atas dan kondisi negara kepulauan juga membentuk pola pemilahan sosial (social cleavage) yang akan ikut berpengaruh pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Masalah pemilahan sosial menggambarkan pola pengelompokan masyarakat terkait dengan berbagai aspek perbedaan yang ada di dalamnya. Pola pemilahan sosial dapat dibedakan atas pemilahan sosial yang bersifat consolidated dan pola pemilahan sosial yang bercorak intersected. Pemilahan sosial yang bercorak consolidated merupakan pola pemilahan sosial di mana dua atau lebih kelompok masyarakat sekaligus membawakan beberapa itu, aspek perbedaan di antara mereka. Sementara pemilahan sosial yang bercorak intersected merupakan pemilahan sosial di mana beberapa aspek perbedaan jatuh pada pengelompokan masyarakat secara tidak bersamaan, melainkan saling berpotongan atau interseksi. Pemilahan sosial yang lebih mendukung upaya mewujudkan integrasi nasional adalah pemilihan yang bercorak intersected. Di Berbagai keragaman masyarakat Kembalilah ke Pancasila | 327
lain pihak, dalam beberapa hal, pemilahan masyarakat Indonesia menampakkan pola consolidated, suatu pola pemilahan yang sesungguhnya kurang mendukung upaya pembinaan integrasi nasional. 5). Strategi Integrasi Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara- negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (nation state), ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antarkelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan- ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu: dan keagamaan menjadi sulit Strategi asimilasi ● Strategi akulturasi Strategi pluralis ● 328 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. a. Strategi Asimilasi Asimilasi adalah proses percampuran dua satu macam kebudayaan atau kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. lebih menjadi masyarakatnya tidak lagi menampakkan Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau lokal dalam masyarakat negara yang budaya bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Kembalilah ke Pancasila | 329
Namun, bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan, dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. b. Strategi Akulturasi Strategi akulturasi adalah proses percampuran sehingga dua macam kebudayaan atau memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri- ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Kebudayaan baru yang terbentuk tidak "melumat" semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan adanya masyarakatnya tidak identitas budaya bersama. Akan menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak integrasi nasional bahwa upaya mewujudkan tetap menghargai unsur-unsur dilakukan dengan budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun, bisa juga akulturasi lebih, dengan mengupayakan tetapi, terjadi dengan sendirinya, tanpa 330 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam dari mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. c. Strategi Pluralis Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, maupun perbedaan-perbedaan lainnya serta hidup untuk berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya ini perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan berhak sehingga masing-masing yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. tumbuh dan berkembang sama, Kembalilah ke Pancasila | 331
6). Mewujudkan Integrasi Nasional Indonesia Salah satu persoalan yang dialami oleh negara- Indonesia termasuk dalam negara adalah masalah nasional mewujudkan primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. berkembang, integrasi Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan cenderung dari mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan ikatan etnis, kesukuan, atau yang sempit seperti kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. luar berupa globalisasi yang tetap diyakini bahwa nasionalisme sebagai karakter bangsa tetap diperlukan di era Indonesia merdeka sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi, sekaligus mewujudkan taraf peradaban yang luhur, kekuatan yang tangguh, dan mencapai negara- bangsa yang besar. Nasionalisme sebagai karakter semakin diperlukan dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di era globalisasi karena gelombang "peradaban kesejagatan" ditandai oleh semakin kaburnya batas-batas Namun begitu, harus 332 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
teritorial negara akibat gempuran informasi global yang nyaris tanpa hambatan yang dihadirkan oleh jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang sangat besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Dalam dimensi horizontal sendiri, sering pula dijumpai adanya gejolak atau pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang bernuansa keagamaan, maupun bernuansa antargolongan. kecemburuan sosial. Dalam skala nasional, kasus Aceh, Papua, Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal target untuk memisahkan diri dari Negara dengan Kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat sebagai konflik antara masyarakat daerah dan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Di samping masuknya dari masyarakat yang ada di daerah, munculnya konflik terhadap tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat dianggap memunculkan kesenjangan antardaerah, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya. Sebaliknya, ada daerah-daerah yang masih terbelakang. Dalam isu dikotomi Jawa-luar Jawa sangat hubungan ras, kesukuan, Juga, yang konflik kepentingan-kepentingan tertentu ini, Kembalilah ke Pancasila | 333
menonjol, di mana Jawa dianggap merepresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya sangat maju. Sementara, banyak daerah-daerah di luar Jawa yang merasa menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara, tetapi kondisinya masih terbelakang. Dengan mengacu pada kedaerahan terjadinya sebagaimana disebutkan di atas, konflik kedaerahan di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut. faktor-faktor konflik Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai adanya perbedaan di dalamnya. Artinya, bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Proses pengesahan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bahannya diambil dari Naskah Piagam Jakarta, dan di dalamnya terdapat rumusan dasar-dasar negara Pancasila, menunjukkan pada kita betapa tokoh-tokoh pendiri negara (the founding fathers) pada waktu itu menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri negara rela mengesampingkan persoalan perbedaan-perbedaan yang ada, demi membangun sebuah negara yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, dipakailah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Semboyan tersebut sama maknanya dengan istilah "unity in diversity," yang artinya bersatu 334 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dalam yang menggambarkan cara menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang di dalamnya diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal segala perbedaan dalam masyarakat Ika ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita. keanekaragaman, sebuah ungkapan tersebut, yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Di sini, diperlukan sikap hidup yang memandang perbedaan di antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Di samping itu, perlu memandang kebudayaan orang lain dari perspektif pemilik kebudayaan yang bersangkutan, dan bukan memandang kebudayaan orang lain dari itu, perspektif multikulturalisme menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain. Di samping itu, mencoba memahaminya secara penuh dan empatik. Pada akhirnya, Untuk masyarakat terwujudnya 2005:5). (Baidhawi, Perwujudan dirinya sendiri. Oleh karena Kembalilah ke Pancasila | 335
dapat menghargai kebudayaan-kebudayaan samping kebudayaannya sendiri. lain, di 7). Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada faktor subyektif yang berperan. Oleh sebab itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan nasional bangsa atau negara lain akan bersifat khas. Enam konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan dan geopolitik, pada dasarnya dapat dipandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang disebut realita dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena kehidupan. Dimensi kewilayahan mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realita sesuatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diserap dari interaksi antara bangsa 336 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena sosial. Wilayah beserta isinya, yaitu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam serta kependudukan, dapat didayagunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sementara, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapai kesejahteraan Indonesia diselenggarakan dengan bersama bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah nasional Indonesia. Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan, maka keinginan tersebut perlu sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional. Sehubungan dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula status sebagai satu bangsa Indonesia, tidak melebur suku bangsa yang ada, tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu suku terhadap suku lainya. Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa tidak Indonesia. Hal nasional, bahasa mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok. Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas, dewasa ini, kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah itu berarti Kembalilah ke Pancasila | 337
nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antarbangsa, maka nilai-nilai kehidupan tantangan bangsa dalam baru tersebut merupakan tujuan bersama bangsa mewujudkan cita-cita dan Indonesia. Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam era reformasi, kesadaran persatuan dan kesatuan masyarakat mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi ini merupakan tantangan wawasan nusantara. F. Menjaga Pancasila (Lembaga Khusus) Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini, tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas, dan antara das sollen dan das sein-nya. Karakter berasal dari bahasa latin "kharakter, kharassein atau kharax," dalam bahasa Prancis "caractere," dalam bahasa Inggris "character." Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu laku masyarakat akhlak, budi pekerti, adalah dengan memahami tingkah 338 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
anggotanya. Cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari maupun tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan 'logika' dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok, yaitu nation-building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation-building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Sementara, masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait Indonesia) dengan masa depan, yaitu masyarakat adil dan makmur. (dalam konteks Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas, seringkali menutup diri dari perubahan. Ada kekhawatiran, identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, melainkan selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas, yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangan dada bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan Kembalilah ke Pancasila | 339
yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing- masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini, Soekarno pernah mengatakan: "Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat, Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saja berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk kerajaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat." Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng secara geografis 340 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
dan tetap, meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukkan kepada zat yang supranatural, yaitu tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini, dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial). Ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan Kembalilah ke Pancasila | 341
pondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan begitu, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52). Lima nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri, amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Sebagai contoh, masyarakat Bali. Saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa. Pasalnya, gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal, tanpa kehilangan hak individualnya. juga tampak kental di Indonesia yang 342 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1. Proses Berbangsa dan Bernegara Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pascakolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. lain sebelum kolonialisme Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan, dimulai dari tahun 1908 dengan berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo. Kemudian, dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. untuk menyatukan keragaman 2. Peristiwa Proses Berbangsa Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya "jangan sampai melupakan sejarah." Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak Kembalilah ke Pancasila | 343
melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita juga mengerti posisi kita saat ini, bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah ibarat spion kendaraan, digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita. Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minder wardeh (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. 3. Peristiwa Proses Bernegara Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkeraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang- sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 344 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
4. Politik Identitas Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok- kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas tidak hanya persoalan sosio-psikologis, tetapi juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebhinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguatan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (citizenship) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apa pun yang dimilikinya, seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya, kebebasan (yang berlebihan) ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada euphoria untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Kembalilah ke Pancasila | 345
Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan, seperti kedaerahan, agama, dan partai ingin menunjukkan politik. Mereka masing-masing 'perang' identitasnya, sehingga identitas. Munculnya istilah 'putra daerah,' organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, kalau tidak hati-hati dapat memunculkan 'konflik identitas.' Sebagai negara bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang upaya menghubungkan membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu, yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara-bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui. Idealitas terpenting adalah identitas nasional. tampak kesan ada keragaman itu sebagai Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan. Bahkan, sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antarkelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala 346 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni. G. Implementasi Pancasila dalam Menjaga Keamanan dan Pertahanan Negara Ketahanan sebuah bangsa (persekutuan hidup manusia) sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain, kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970- an. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai "Kondisi dinamis suatu bangsa, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Kembalilah ke Pancasila | 347
1. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power (kekuatan banyak nasional). Teori dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai "The elements of national powers" yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi. telah Ketahanan nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Astagatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Asta Gatra. Dari sini, terlihat jelas bahwa konsep ketahanan nasional (national resilience) dapat dibedakan dengan konsep kekuatan nasional (national power). Ketahanan nasional merupakan national power Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar "tahan" yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan 348 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960- an, sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indocina, sehingga satu per satu negara di kawasan Indocina, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Apakah efek domino itu akan terus ke Indonesia? Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD (Sunardi, 1997:12). Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan (Gerakan 30 berhasil mengadakan pemberontakan September 1965) yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa- masa mendatang terus menguat. tersebut, maka gagasan Pada tahun 1968, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan Kembalilah ke Pancasila | 349
dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai (tameng) yang terdiri dari unsur- unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual, pemikiran Lemhanas merupakan dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata ideologi, politik, kehidupan nasional yang berupa ekonomi, sosial, dan militer. langkah maju Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional, yang dirumuskan sebagai: "Keuletan dan daya tahan kemampuan suatu mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia." Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Saat itu, konsepsi ketahanan nasional diperbaharui dan diartikan sebagai: "Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang untuk mengembangkan mengandung kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional." bangsa yang mengandung kemampuan Dari sini, kita mengenal tiga konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 350 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sementara, konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOS (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasarkan asas Asta Gatra (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980: 95-96). Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut: a. Untuk berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh; tetap memungkinkan b. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan tiap aspek integrasi dari kondisi kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, adalah kemampuan dan ketahanan nasional ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan Kembalilah ke Pancasila | 351
meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional; c. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan; d. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; e. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif; f. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan dan mewujudkan tinggi daya kemakmuran rakyat yang adil dan merata; yang berdasarkan Pancasila saing yang g. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian 352 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. serba selaras, serasi seimbang Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 2. Pendekatan Asta Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagaimana telah dinyatakan Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan tetapi sebagai konsepsi ketahanan sebagai doktrin, kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah Kembalilah ke Pancasila | 353
dielaborasi dalam wujud Astagatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut terangkum dalam Asta Gatra telah Ketahanan Nasional. juga Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan Ketahanan Nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagatra (delapan aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan. lebih mudah ini bersifat dinamis, Pasalnya, aspek factor. berubah, dan Pembinaan ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar terjabarkan dalam nilai yang dikandungnya, yang instrumental dalam UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam Sistem Pendidikan Nasional. termasuk dalam intangible ideologi, yakni terhadap aspek 354 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil, maka ketahanan politik bangsa akan terjaga. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan adil. Kemiskinan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, melainkan karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi sistem diarahkan politik seimbang, konsisten dan terjadi bukan Kembalilah ke Pancasila | 355
kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Dalam Gatra Sosial Budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik masyarakat Indonesia. dengan dilakukan, Pembinaan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dan Tuhan. Ditambah lagi, keseimbangan kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritual dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. yang terutama Dalam hal Gatra Pertahanan dan Keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan tersebut, pertahanan negara kepentingan nasional Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal. 356 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
3. Globalisasi dan Ketahanan Nasional Pada bagian sebelumnya, telah dinyatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman, sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antarbangsa dan antarindividu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakikatnya merupakan ekses dari pengaruh gejala global tersebut. 4. Dimensi Globalisasi Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, dan cultural globalization. Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global tumbuhnya korporasi akan barang dan internasional. Political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalidjernih, 2009:40). Pendapat lain mengatakan jasa serta Kembalilah ke Pancasila | 357
bahwa aspek globalisasi, meliputi economic, cultural, dan environmental yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000:95). tersebut membawa dimensi pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara- negara berkembang, yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia (HAM). Di sisi lain, ialah masuknya pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. terbuka dalam Implikasinya adalah negara semakin pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia. Masing-masing Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan- tanpa perusahaan mengenal batas-batas negara. Selanjutnya, juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, dan membuat keuntungan serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. transnasional yang beroperasi, 358 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya, atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa sikap, perilaku, dan kelembagaan pengaruh pada masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa. Globalisasi aspek terhadap juga berdampak pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan konflik meningkatkan kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti latihan serta perjanjian pertahanan dan perang bersama pendidikan militer antarpersonel negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini tidak lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya, ialah ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, illegal fishing, illegal logging, dan sebagainya. Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu, misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan kemungkinan terjadinya Kembalilah ke Pancasila | 359
hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena- fenomena, antara lain: a. Menguatnya identitas lokal atau etno nationalism; b. Berkembangnya ekonomi global; c. Munculnya lembaga-lembaga transnasional; d. Disepakatinya berbagai hukum internasional; e. Munculnya blok-blok kekuatan; f. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi; g. Munculnya nilai-nilai global; h. Kerusakan lingkungan hidup. tentu saja akan berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi, orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan. Namun, di sisi lain, pengaruh global ternyata tingginya juga berdampak negatif. Sebagai contoh, intensitas interaksi dan komunikasi antarorang dari berbagai negara, secara tidak di sengaja juga berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Akibatnya, sebuah negara menghadapi ancaman wabah penyakit. Contohnya, penyebaran wabah flu burung di Indonesia. Dengan demikian, globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai ancaman, dan kedua, sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman, ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, globalisasi memberikan peluang yang itu akan berdampak Fenomena-fenomena tersebut, 360 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
positif bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara-bangsa. 5. Spektrum Ancaman di Era Global Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun, masih tetap diterima konsep tentang ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah, maka ketahanan nasional menemukan relevansinya. Pada mulanya, kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam tahun 1972. Di masa konsepsi ketahanan nasional sekarang di tahun 2021, hanya dikenal satu istilah saja, yakni "ancaman." Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman, adalah "setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa." Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang juga Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman Kembalilah ke Pancasila | 361
diartikan sama, yakni "setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa." Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup di dalamnya gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam dalam rangka membangun pembangunan demi mencapai tujuan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI bahwa yang dimaksud ancaman adalah Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). integrasi maupun Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi ketahanan nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap ketahanan Nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respons yang bersifat militer pula. Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap Dalam ketahanan kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia (baik sebagai warga negara dan dunia) tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek nonmiliter, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan konsep nasional. 362 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
narkotika, kriminalisasi, kerusakan alam, dan sebagainya. Dengan demikian, spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks. Menurut Buku Putih Pertahanan Tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua, yaitu: 1). Ancaman militer; dan 2). Ancaman nonmiliter. Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut, dan udara serta konflik komunal. Yang dimaksud ancaman nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum. a. Ancaman berdimensi ideologi. Contohnya, ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini, masih yang terdapat anasir-anasir radikalisme Kembalilah ke Pancasila | 363
menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia, keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengancam kewibawaan pemerintah, sehingga harus ditindak. b. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara terhadap dengan melakukan Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. tekanan politik bentuk-bentuk c. Ancaman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, jelas, penetapan sistem ekonomi yang belum berdimensi ekonomi 364 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi tinggi. Secara eksternal sendiri dapat biaya berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. d. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan antara ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal separatisme, timbulnya permasalahan, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi "kuman penyakit" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antarmasyarakat berlangsung dalam waktu yang aktual. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Akibatnya, terjadi benturan peradaban, yang lambat laun, nilai-nilai persatuan dan kesatuan nilai-nilai terdesak bangsa seperti teknologi semakin oleh Kembalilah ke Pancasila | 365
individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etno-religius, yang keduanya masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan. e. Ancaman berdimensi teknologi informasi adalah munculnya yang memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya Indonesia, perkembangan kemajuan terhadap ketergantungan sehingga negara-negara tinggi. Ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk- produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia ancaman untuk mengendalikan berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia. kejahatan Iptek di teknologi semakin maju ialah Ancaman berdimensi keselamatan umum adanya bencana alam, seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lain: kronis 366 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam baik langsung langsung mengancam keselamatan maupun masyarakat. Selain juga itu, keamanan merupakan salah satu dimensi ancaman keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Berdasar spektrum ancaman di atau memperkirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Tentu saja, setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda. tidak transportasi atas, kita dapat memprediksi Kembalilah ke Pancasila | 367
368 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bab VIII Penutup: Indonesia adalah Pancasila A. Implementasi Pancasila bagi Segenap Komponen Bangsa A ktualisasi berasal dari kata actual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional, sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Pertama, Aktualisasi Pancasila Objektif. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Kedua, Aktualisasi Pancasila Subyektif. Pelaksanaan dalam sikap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan Indonesia. Mengingat, bahwa setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup setiap orang di Kembalilah ke Pancasila | 369
adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat, maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan rohaniah Indonesia di dalam hidup kepada bangsa bermasyarakat, bernegara. dan berbangsa, Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian 370 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka Pancasila seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. sudah B. Indonesia Adalah Pancasila Indonesia ke depan banyak menghadapi masalah dan tantangan yang berat serta multidimensi. Mari kita berjuang bersama segenap komponen bangsa untuk menjadikan telah Indonesia meninggalkannya, kembalilah ke Pancasila yang memiliki idealisme dan ciri utama "Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur," yakni suatu negara dan bangsa maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan rida Allah Swt. sebagai negara Pancasila. Yang Kita percaya sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapinya dan mampu menjadi negara-bangsa yang berkemajuan di segala bidang kehidupan. Optimisme ini tumbuh karena bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang penting dan berharga untuk menjadi negara berkemajuan, sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dalam kancah peradaban dunia. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan tersebut mensyaratkan perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, yakni pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan potensi nasional secara optimal. Kembalilah ke Pancasila | 371
Indonesia yang berkemajuan dan berkeunggulan itu rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang memerlukan bermakna yang sejalan dengan jiwa dan cita-cita nasional sebagaimana digariskan oleh para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Kita belum terlambat kembali ke Pancasila, karena Indonesia adalah Pancasila. Dalam kehidupan kebangsaan, sejak awal, kita berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan kawal lainnya dalam keindonesiaan. Bahwa kita merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak era kemerdekaan. Kita harus terlibat secara aktif dalam peletakan dan penentuan pondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus berkontribusi serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa memelihara politik yang berwawasan kebangsaaan di tengah pertarungan berbagai jelas, kita memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa. pergerakan kebangkitan nasional hingga ideologi dunia. Secara Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Aktualisasi pancasila adalah bagaimana nilai-nilai pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan prilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 372 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
a) Aktualisasi Pancasila Objektif Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. b) Aktualisasi Pancasila Subyektif Pelaksanaan dalam sikap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang di Indonesia. Dengan demikian, kita hendaknya negara Pancasila yang di nilai-nilai dalamnya keindonesiaan yang luhur itu menjadi wahana pembuktian menuju Indonesia berkemajuan, yaitu kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita- cita utama Indonesia merdeka. terkandung persenyawaan nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting menuju masa depan yang berkemajuan dan berkeunggulan. Di antara nilai-nilai keutamaan itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan. Namun, memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan, dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan disertai ketangguhan dalam menunjukkan jati diri bangsa. Bersamaan dengan itu, dalam kehidupan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia sejatinya memiliki Kembalilah ke Pancasila | 373
terjangkiti penyakit serba materi (materialisme), kesenangan duniawi (hedonisme), kebebasan tanpa batas (liberalisme), dan mentalitas rendahan yang merusak diri dan lingkungan. Karenanya, diperlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa yang membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi maju dan berkeadaban mulia, sejajar serta lebih unggul dibandingkan bangsa dan negara lain. Diperlukan peran-peran strategis dari berbagai pihak dalam membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa berkemajuan sekaligus mampu bersaing dalam percaturan global. Saat ini dan ke depan, kita harus integrasi nasional yang menampilkan Indonesia berwatak yang damai, santun, dan toleran sekaligus berkemajuan untuk menghadapi tantangan zaman. tampil sebagai perekat Masyarakat berkemajuan merupakan alternatif masa depan negara Pancasila di tengah pusaran dunia yang dinamis dan progresif pada era abad ke-21 yang berwajah posmodern. yang memiliki wawasan Masyarakat kosmopolitanisme untuk menjadikan negara Pancasila dan bangsa Indonesia mampu berdaya saing di tengah percaturan global dan perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geokultural yang kompleks dengan berdiri kokoh di atas prinsip dan kepribadiannya. Tanpa masyarakat yang berkemajuan, maka Indonesia akan tetap menjadi negara sedang berkembang, berbudaya tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-bangsa yang unggul di kancah dunia. berkemajuan Dalam menghadapi masalah dan tantangan Indonesia saat ini dan ke depan, kita harus berkiprah secara proaktif dalam memajukan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan, 374 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
kedamaian, ketertiban, kebaikan bersama, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kebangsaan. diperlukan dan Saat memperkokoh eksistensi Pancasila sebagai pemersatu bangsa tak perlu diragukan lagi. Sebab, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dicita-citakan belum selesai. Artinya, kita membangun bangsa dan negara. Hidup ini diatur, disepakati, dipandu oleh nilai-nilai kebaikan, kemanusian, humanisme. Hal itu dirumuskan dalam Pancasila. Sekarang, bagaimana ke depan, bahwa Pancasila inilah sebagai identitas dan ini perlu perjuangan panjang dan perlu strategi. ini, strategi memperkuat identitas nasional, meskipun Lalu, mencari strategi, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai identitas nasional. Sebab, Pancasila sebagai identitas nasional yang diimajinasikan, dipikirkan, dan digagas oleh para pendiri bangsa sudah mulai luntur akhir-akhir ini. Jadi, bagaimana ada strategi, penggerak, penanganan Pancasila. Pancasila itu sesungguhnya kaki-kakinya bisa bermacam- macam. Di dalam negeri, bisa pendidikan nasional, agama, dan intelektual. Tapi, semuanya itu memang harus ada konsep dan blue print secara Pancasilais. Cita-cita identitas nasional yang sudah mulai luntur itu, perlu ditemukan kembali strategi menghidupkannya, baik pada tataran konseptual ideologis. Sebagai filosofis maupun akibatnya, dapat menjadi kaidah atau panduan kebijakan dalam mengelola pemerintah dan negara. Indonesia sebagai sebuah negara, cita-cita, konsep budaya, peradaban itu end the making. Jadi, Indonesia pada 16 dan 17 Agustus fisikal. Yang membedakannya adalah satu realitas konstruktif konseptual yang kemudian kita bangun sampai hari ini. Oleh sebab itu, the itu tidak beda secara Kembalilah ke Pancasila | 375
imaging Indonesia itu harus terus dijaga karena itulah jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia berbeda dengan jati diri negara Amerika Serikat. Masyarakat Negeri Paman Sam tersebut masih ragu menjawab ketika ditanya perihal identitas nasionalnya. Sebagai gambaran, Amerika itu tanah yang kosong, orang-orang pada datang, membentuk satu pemerintahan, satu masyarakat. Tetapi, kalau ditanya bangsa Amerika itu, tentu jawabannya ragu-ragu. Kebalikannya, kita bangsa Indonesia walaupun ditelusuri ke belakang, ke bawah, yang ditemukan pluralitas etnis-etnis. Kita akan sama-sama, ayo jadi bangsa. Itu bukan sekadar house yang diakui oleh PBB sebagai negara merdeka 17 Agustus 45, melainkan sebagai home yang di situ ada mimpi, habit, ada cita-cita. Karena Indonesia adalah Pancasila, maka kembalilah ke Pancasila. Indonesia yang memikirkan Indonesia sebagai home. Mereka lebih bicara Indonesia sebagai house, tempat berkompetisi dan berebut kekuasaan. Sementara, Indonesia sebagai cita-cita dan the imaging nation semakin terlupakan. Dia mengatakan pemikir serius tentang identitas kebangsaan. Saatnya kita membuka wawasan Pancasila, memikirkan tentang kebangsaan. Persoalannya kemudian, siapa yang membantu, men-support, memikiran ide-idenya, dan seterusnya. Karena, ini adalah membangun identitas Indonesia. Identitas nasional bukan sekedar identitas formal, melainkan juga karena ada living values, cita-cita, etika, dan legalitasnya. Itu sebabnya, Pancasila sebagai pemersatu kohesi bangsa sudah selesai. Namun, sebagai identitas dan sebagai sebuah kesadaran, layaknya agama, hal Tidak banyak orang 376 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
itu belum selesai. Jadi, untuk menyelesaikannya, kembalilah ke Pancasila. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan, petunjuk, dan rida-Nya untuk bangsa Indonesia menuju tercapainya kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dalam fakta yang sesungguhnya, bahwa Indonesia adalah Pancasila. Kembalilah ke Pancasila | 377
Daftar Pustaka Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press. Baidhawy, 2005. Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga. Pendidikan Agama Zakiyuddin. Budiyanto. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. Darmodihardjo, Dardji. 1979. Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Cetakan 8. Jakarta: PN Balai Pustaka. Darmodihardjo, Dardji. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali. Erwin, Muhammad. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Rafika Aditama. Faisal Ismail. 1999. Agama dan Integrasi Nasional. Makalah. Yogyakarta: Program Ketahanan Nasional YGM. Hazairin. 1983. Demokrasi Pancasila. Jakarta: CV Rineka Cipta. Ismaun. 1981. Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Bandung: CV Yulianti. Ismaun. 1981. Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. CV Carya Remaja. 378 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kaelan. 1996. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma. Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma. Kaelan. 2007. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pradigma. Kaelan. 2015. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma. Kalidjernih, F, K. 2009. Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press. Kartasapoetra, G. 1982. Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia. Bandung: Armico. Kate Nash. 2000. Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power. Oxford: Blackwell. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Jakarta: Pancasila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dan Kewarganegaraan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Krisantono (editor). 1976. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Jakarta: CSIS Kurdi, Dipoyudo. 1984. Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya, Cetakan Kedua. Jakarta: CSIS Kembalilah ke Pancasila | 379
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. 2005. Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. Jakarta: Cipta Prima Budaya. Lubis, M. Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Magnis, Frans von. 1979. Etika Umum. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. Morgenthau, Hans J. 1993. Politics Among Nations. New York: McGraw-Hill. Notohamidjojo, O. 2011. Soal-soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media. Notonagoro, Prof., Drs., S.H. 1976. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Notonagoro. 1971. Pantjasila Setjara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh. Notonagoro. 1974. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. Nugroho, Notosusanto. 1976. Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik. Jakarta: Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI. Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Samekto, Adji dan Kridalaksana, Doddy. 2008. Negara dalam (Diktat). Tata Tertib Hukum Semarang:(Tidak Diterbitkan). Internasional 380 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara RI. 1998. Risalah Sidang BPUPKI dan Jakarta: Sekretariat Negara Republik PPKI, Indonesia. Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. Sunardi. 1997. Teori Ketahanan Nasional. Jakarta: HASTANNAS. Suny, Ismail, M.Sc. 1980. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: CV Aksara Baru. Utrecht, E. 1966. Pengantar Dalam Hukum Indonesia: Tjetakan Kesembilan. Jakarta: Ichtiar Waters, Malcolm. 2001. Globalization. London: Routledge. Weiner, Myron. 1971. Political Participation: Crisis of The Political Process. Princeton, N. J.: Princeton University. Pr. Wiyono, Kanto. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Banteng. Yamin, Muhammad. 1971. Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945 Indonesia Vol II, III. Jakarta: Penerbit Sigantang. Yamin, Muhammad. 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Kembalilah ke Pancasila | 381
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. NAMA Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan : DR. H. Rahmat Salam, MSi. : Takengon, 12 Juli 1961. : 1). Dosen dan Peneliti pada FISIP dan Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2). Tenaga Ahli pada Yayasan Ikhtiar Kasih Anak Nusantara (Ikhsan) 3). Sekretaris Jenderal Apvokasi Republik Indonesia Alamat: Jalan Johar Baru I No.13, Rt.04/09 Jakarta Pusat 10560. Email: Tlp. (021) 42876527, HP.08111207615. B. PENDIDIKAN 1. 2. 3. 1998 - 2003 : Program Ilmu Indonesia Administrasi Universitas (DR), Disertasi: Kinerja Birokrasi dalam Transportasi Pelayanan (Permodelan Dinamika Sistem) (S2) (S3) Doktor 1991 - 1994 : Program Magister Ilmu Lingkunganan Universitas Indonesia (MSi), Tesis: Aspek Kelembagaan Prokasih di DKI Jakarta 1985 - 1989 : Program Sarjana (S1) Administrasi Negara, FISIP Universitas Iskandar Muda Banda Aceh (Drs = Alumni 382 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Terbaik), Skripsi: Perubahan Struktur Politik Pasca PEMILU 1987 di Daerah Istimewa Aceh 4. 1980 - 1983 : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Banda Aceh (BA, Lulusan Terbaik APDN, 1983), Skripsi: Usaha Pengembangan di Kabupaten AcehTengah. Pariwisata 5. 6. 7. 1977 - 1980 : SMA Muhammadiyah Banda Aceh, dan PGAN Banda Aceh (Pemuncak Pertama EBTA, 1980) 1973 - 1977 : SMP Negeri-1 Takengon, dan PGAN Teladan Takengon HARPENAS, 1976) 1967 - 1973 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)-I (Pelajar Takengon C. KURSUS/PELATIHAN 1. 2. 2021 2021 : Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (PEKERTI) Nasional Universitas sebagai Sultan Ageng Tirtayasa Penyelenggara Tinggi Perguruan Sertifikasi : Dosen 251/M/KPT/2019 Tanggal 14-19 Juni 2021. Virtual Workshop & Pendampingan PENULISAN ARTIKEL ILMIAH Beroutput Publikasi Prosiding Indeks SCOPUS, HELD ON MAY 31TH, 2021 BY ZOOM MEETING. Teknik Nomor : Kembalilah ke Pancasila | 383
3. 2012 : Pendidikan Pelatihan dan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim- II) Angkatan XXXIII Kelas-A, Anugerah Piagam Penghargaan Peserta Terbaik-IV, Jakarta dan Palembang, Februari - Mei 2012. 4. 2010 : Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LP2KP dan LKPP, Puspitek Serpong, 28 - 30 Oktober 2010. 5. 6. 7. 8. 2010 2001 1999 1998 : Bimbingan : "Implementasi Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Lembaga Pengkajian Kinerja Pembangunan, Jakarta, Maret 2010. Kursus AUDIT Lingkungan untuk Auditor Madya Angkatan XII, Predikat Kelulusan "A", September 2001. Pelatihan AMDAL-B, Kursus Penyusunan Dokumen AMDAL Angkatan XXIV, Predikat Kelulusan "A" September - Nopember 1999, Penelitian Metodologi Kursus Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif, Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Teknis Nasional dan DPRD", : : : 9. 1996 : Pelatihan Pengelolaan Terpadu 10. 1996 : Wilayah Pesisir, PPSML-UI Intensive English Course, Jakarta, 1995 - 1996 384 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
D. PENGALAMAN KERJA 2021 s.d. sekarang : Tenaga Ahli pada Yayasan Ikhtiar Kasih Anak Nusantara (Ikhsan) 2018 s.d. 2021 : Asisten Daerah I, Asisten Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, sekaligus PLT Kepala Inspektorat (Inspektur) Kota Tanterang Selatan. 2017 s.d. 2017 : Asisten Daerah I, Asisten Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota sekaligus PLT Tangerang Selatan, Camat Pondok Aren, Kota Tanterang Selatan. 2017 s.d. 2021 : Asisten Daerah I, Asisten Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. 2011 s.d. 2017 : Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanterang Selatan. 2011 s.d. 2011 : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanterang Selatan. 2010 s.d. 2011 : Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan 2009 s.d. 2010 : Staf Ahli Walikota Kota Tangerang Selatan 2008 s.d. 2012 : Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2008 s.d. 2009 : Anggota Tim Pengkaji Adhoc mewakili Universitas Indonesia tentang "Konsistensi Damai Pasca MoU Helsinki di Provinsi NAD, Guna Antisipasi Pembentukan Kekuatan Baru Kembalilah ke Pancasila | 385
dalam Rangka Keutuhan NKRI"; Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Republik Indonesia. 2002 s.d. 2013 : Pendiri, dan Ketua Kekhususan Otonomi Daerah Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2005 s.d. 2009 : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2004 s.d. 2005 2004 - 2008 : Koordinator Pelatihan, Dosen, Peneliti pada PPSML-Universitas Indonesia, : Kepala Kantor Penghubung PEMDA Aceh Tengah di Jakarta 2002 - 2004 : Wakil Kepala Kantor Penghubung PEMDA Aceh Tengah di Jakarta 2000 - 2001 : Konsultan Kelembagaan BAPEDALDA DKI Jakarta, yang disesuaikan menjadi BPLHD DKI Jakarta 2000 - sekarang : Koordinator Pelaksana Penanganan Masalah Sungai Cipinang, Kantor Menteri Negara LH, PPSML-UI, GCB, dan Industri 2000 - sekarang : Pendiri dan Ketua Yayasan Media Lingkungan Indonesia, Jakarta. 2000 - sekarang : Dosen Pascasarjana FISIP-Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mata Kuliah Teori Administrasi Negara, Manajemen Public, Perencanaan & Evaluasi Program, serta Pembimbing Tesis 2000 - sekarang : Ketua Kekhususan Otonomi Daerah Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 386 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
2000 - 2000 1999 - 1999 999 - 2000 998 - 1998 1998 - 2000 1997 - 1999 1996 - 2004 1996 -1997 1995 - sekarang : Nara Sumber Kelembagaan, Untuk Penulisan Buku Agenda 21 Sektoral, kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan United Nations Development Programme : Nara Sumber Kelembagaan Knowledge Organization PEMDA Propinsi Jawa Barat : Konsultan AMDAL PT.JETSTAR, Penambangan Pasir Lepas Pantai, Tanjung Kait, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat : Konsultan Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta : Direktur Utama Andalan Lingkungan Konsultan (ALKON) : Beberapa kali membantu Tim Konsultan/Peneliti AMDAL untuk beberapa proyek, antara lain Penambangan Batu Bara di Propinsi Lampung, Penambangan Pasir Lepas Pantai di Karawang Propinsi Jawa Barat dan beberapa kali sebagai anggota Tim Sosekbud untuk beberapa studi AMDAL : Ketua Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Universitas Muhammadiyah Jakarta, : Konsultan Kelembagaan Restrukturisasi BP-7 DKI Jakarta : Dosen (Lektor Madya) pada Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Semester Gasal Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen, Administrasi Keuangan, & Administrasi Kembalilah ke Pancasila | 387
Pembangunan. Semester Genap Mata Kuliah: Perencanaan, Administrasi Islam, dan Teori Organisasi. Dosen Magister Ilmu Administrasi: Teori Administrasi, Perencanaan Strategis, Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan. 1995 - sekarang : Dosen Mata Kuliah Prosedur AMDAL, Kajian Alternatif Dalam AMDAL, AMDAL Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Pelingkupan pada Kursus- kursus AMDAL di PPSML-UI, 1995 - sekarang : Peneliti senior pada PPSML Universitas Indonensia. 1995 - sekarang : Dosen Tamu pada Universitas 1995 - 1999 Pembangunan Nasional Jakarta, Mata Kuliah : Pengenalan Ilmu Lingkungan. : Diangkat sebagai Penatar P4 pada BP7 DKI Jakarta 1995 - sekarang : Koordinator LSM Gerakan Ciliwung Bersih 1993 - 1994 1991 - 1994 : Peneliti pada PT.Purwokanti Konsultan : Mahasiswa Tugas Belajar dari PEMDA Tk.I Aceh pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, 1985 - sekarang : Pegawai Negeri DEPDAGRI, dpb pada Daerah Istimewa Aceh, Tugas Belajar dan dpb pada PPSML-UI 1985 - 1991 : Pegawai SETWILDA Istimewa Aceh (Dosen APDN Banda Aceh, Bendahara KORPRI Unit PEMDA Tk.I Aceh, Sekretaris KORPRI Unit PEMDA Tk.I Aceh). 388 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
E. SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/DLL 1. 2020 Seminar dalam Pengelolaan Bencana Banjir di Kawasan Jabodetabek, SF- 0001/UN2.F13.D1/PPM.01.01/2020, Jakarta: 15 Januari 2020 Sinergitas Stakeholder Nomor Sertifikat: 2. 3. 4. 5. 6. 2017 Workshop Rembug Integritas Nasiona (RIN): Implementasi Pembangunan Budaya Interitas Nasional, Peserta, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Yogyakarta: 5 - 7 Desember 2017. 2016 Updating, data belum dimasukkan... 2015 Updating, data belum dimasukkan... 2014 Updating, data belum dimasukkan... 2013, Rapat Kerja Nasional AMDAL (KPK) Republik (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Peserta, Kementerian Lingkungan Hidup, Batam: 19 - 20 Juni 2013. 7. 2013, Festival Lingkungan Hayati dan Budaya Indonesia, sebagai Nara Sumber, KMLA-UIN Syarif Hidayatullah, 5 Juni 2013. 8. 2012, Sosialisasi Paradigma Masjid dalam Pelestarian Lingkungan hidup, sebagai Nara Sumber; Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Kampus BSI, BSD City: 25 Desember 2012. 9. 2012, Seminar Profesi Kesehatan Masyarakat: "Eco Driving: Smart Sollution to Reduce Pollution, sebagai Syarif Hidayatullah, Jakarta: 4 Desember 2012. Pemateri; FKIK UIN 10. 2012, Seminar: Masihkah Danau Menjadi Sumber Air Untuk Kehidupan?; PUSARPEDAL-KLH-RI, sebagai Peserta, Serpong: 31 Oktober 2012. Kembalilah ke Pancasila | 389
11. 2012, Workshop Teknologi Penholahan Air Limbah dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan, sebagai Pembicara, Kementerian Riset dan Teknologi, Deputi Jaringan IPTEK, Jakarta: 6 Juni 2012. Peran Strategis 12. 2012, Semiloka Pengelolaan Sumberdaya Air, dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan, Himpunan Ahli Tehnik Hidrolik Indonesia (HATHI), sebagai Peserta, Puspipterk Serpong: 02-03 Mei 2012. 13. 2012, Water Resources Management and Its Application; Case Study Management of Lakes in Banten Province, Indonesia; As Speaker; Faculty of Science and Technology Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta, 27 April 2012. 14. 2011, Seminar, Workshop dan Aksi Siswa Menanam: Tawuran Norak, Ayo Hijaukan Bumi !!!, Aula Kopertais UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 14 Desember 2011. 15. 2011, Dialog Terbuka: Upaya Tangsel Meraih Adipura; sebagai Nara Sumber, Harian Umum Suara Tangsel, Restoran Bale Sunda Serpong: 10 Desember 2011. 16. 2011, Workshop, Pure and Healthy Live by Recycling the Trash, Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat, as Speaker, Universitas Muhammadiyah Jakarta: 16 September 2011. 17. 2011, Seminar: Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan untuk sebagai Menghadapi Pembicara; Yayasan Pendidikan Alquran Al- Azizi (YPAZI), Jakarta. Pertubahan Iklim; 390 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
18. 2011, Talkshow Interakif: "Mau Diapakan Situ Kita?", PT. Tata Karya Sentosa, Pamulang Square: 19 Mei 2011. 19. 2009, Temu Nasional Transmigrasi: Revitalisasi Transmigrasi 2010-2014; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta: 16 Desember 2009. 20. 2009, Seminar Nasional: Peluang dan Tantangan Pemuda di Era Otonomi Daerah Kota Tangerang Selatan, sebagai Pembicara; KNPI; Wisma Syahida UIN Syarif Hidayatullah, 10 - 12 Desember 2009. 21. 2009, Lokakarya: Revitalisasi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR, sebagai Peserta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta: 9-10 Nopember 2009. 22. 2003, Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi Kota DKI Jakarta, Media Indonesia dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kantor Metro TV dan Media Group, Mei 2003. 23. 2002, Pemberdayaan Aparatur Daerah dalam sebagai Pengembangan Otonomi Daerah, Pemakalah/Pembicara, PATI dan Pemda Propinsi Banten, Pendopo Gubernuran Banten, Nopember 2002. 24. 2000, Diskusi Banjir Wilayah Kamal - Cengkareng - Kapuk, sebagai Peserta, PPSML-UI dan BAPEDALDA DKI Jakarta, Le Meridian Hotel, 22 Nopember 2000. 25. 2000, Penyaji Makalah: Aspek Kelembagaan Dalam Peluang Pemasaran Hasil Pertanian di Timika, Irian Jaya, PPSML-UI dan PT.FI, Jakarta, 17 Nopember 2000. Kembalilah ke Pancasila | 391
26. 2000, Persfektif Pengelolaan Kewenangan Lingkungan Hidup di Propinsi DKI Jakarta, sebagai Pemandu Diskusi Bidang Kelembagaan, BAPEDALDA DKI Jakarta, Hotel Cempaka, 16 Nopember 2000. 27. 2000, Pelatihan Audit Lingkungan untuk Auditor Madya Angkatan ke X, PPSML-UI, sebagai Sekretaris Panitia, 13 - 24 Nopember 2000. 28. 2000, Konferensi Nasional XV Pusat Studi Lingkungan 2000, Pemakalah dengan Judul: Pemberdayaan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, BKPSL-PPLH ITB, Bandung, 6-7 Nopember 2000. 29. 2000, Seminar Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan era Otonomi Daerah, sebagai Peserta, Universitas Sahid dan BAPEDAL-RI, Hotel Sahid Jakarta, 26 September 2000. Nasional Tema: 30. 2000, Pelatihan Penyusunan Dokumen AMDAL Angkatan 25 (AMDAL-B), PPSML-UI, sebagai Ketua Panitia, 20 Juni - 02 Agustus 2000. 31. 2000, Seminar Nasional tentang Otonomi Daerah: Menuju Kepemerintahan Yang Baik Guna Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, Century Park Hotel, Jakarta, 17 Juni 2000. 32. 2000, Seminar Sehari Advokasi Kependudukan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi Pejabat Pemerintah Daerah se Kalimantan Selatan, Tim Monitoring, Kabupaten Bhuntok, 12 April 2000. 33. 2000, Environmental Risk Assessment Review Panel, Peserta, Hotel Novotel, Bogor, 21-23 Maret 2000. 34. 2000, Seminar Advokasi Kependudukan dan Lingkungan, Peserta, PPSML-UI dan United 392 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Nations Population Fund (UNFPA), Jakarta, 9 Maret 2000. 35. 2000, Pelatihan Dasar-dasar AMDAL Angkatan 84, PPSML-UI, sebagai Ketua Panitia, 28 Februari - 11 Maret 2000. 36. 2000, Environmental Risk Assessment (ERA) Review Panel Meeting, PT. Freeport Indonesia, PPSML-UI dan berbagai Lembaga Peneliti untuk PT. Freeport Indonesia, 12 dan 13 Januari 2000, Jakarta. 37. 1999, Diskusi ASPRODIA, Pemakalah dengan judul: Administrasi dan Kebijakan Publik (Analisis Kebijakan Birokrasi Pemerintah), Jakarta, 11 Desember 1999. International Seminar, On National Leadership Facing The Global Challenges, Century Park Hotel, Senayan Jakarta, 18 September 1999. 38. 1999, 39. 1999, Seminar Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pembangunan Sektor Pertambangan dan Energi dan yang Berwawasan Kemasyarakatan Lingkungan, Prospek dan Tantangannya, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1 Juni 1999, 40. 1999, Seminar Validasi Data Inderaja untuk Bidang Perikanan, BPPT, Jakarta, 14 April 1999. 41. 1999, Seminar Nasional: Pendidikan Lingkungan Hidup Secara Tepat Guna Bagi Masyarakat Dunia Usaha di Indonesia, KADIN Indonesia Jakarta, 6 April 1999. 42. 1999, Seminar Nasional, Reformasi Hubungan Pusat- Daerah Menuju Indonesia Baru, Kerjasama ASPRODIA-UI dengan Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 27 Maret 1999. Kembalilah ke Pancasila | 393
43. 1999, Seminar Sehari Islam dan Ekologi: Pemahaman Ajaran dan Tradisi Agama dalam Konteks Penyelamatan Lingkungan Hidup, Universitas Padjadjaran Bandung, 11 Maret 1999. 44. 1999, Seminar Pendidikan Lingkungan Hidup, Peserta, Kerjasama Universitas Terbuka dengan Hanns Seidel Foundation, Jakarta, 5 Maret 1999. 45. 1998, Workshop on Small Island Development in Indonesia, held in Matahari Island Kepulauan Seribu, 9-10 December 1998, Proyek Pesisir USAID and BPPT. 46. 1998, Seminar Sosial Masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro, Kabupaten Mimika, Irian Jaya. Hasil-hasil Penelitian 47. 1998, Seminar Jasa Informasi Penginderaan Geografis di Indonesia, BPP Teknologi, Jakarta 21 Juli 1998. Membangun Industri Jauh dan Sistem 48. 1998, Panitia Pembentukan Kerjasama (MOU) antara dengan BAPEDAL PP Muhammadiyah RI/Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 49. 1995, Seminar Lingkungan dan Pembangunan, Kerjasama PPSML-UI dengan IKPNI, Dinas Tata Kota DKI Jakarta. 50. 1995, Lokakarya Reklamasi Teluk Jakarta, Kerjasama 51. 1993, PPSML-UI dengan BAPPEDA DKI Jakarta. Asean Region Confrence on Environmental Education, Organized by University of Indonesia. 52. 1992, Simposium Ciliwung, Tantangan, Harapan, dan Peluang, Kerjasama Gerakan Ciliwung Bersih dengan PEMDA DKI Jakarta, 17 Nopember 1992. 394 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
53. 1992, Workshop Substance Management, Organized by University of Indonesia and Supported by Agency for Environmental Management Impact (BAPEDAL), and New Jersey Institute of Technogy, US Environmental Protection Agency. On Hazardous 54. 1991, Workshop on Waste Management, University of Indonesia. 55. 1991, Dialog Nasional 46 Tahun Republik Indonesia, Hotel Wisata International, Jakarta. F. PENELITIAN DAN KARYA TULIS 1. 2021 - 2021, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik di Era New Normal Pandemi Covid-19 2. 2021 - 2021, The Implementation of Good Governance With A View To the Competence of State Civil Apparatus in The Regional Government Improving 3. 2021 - 2021, The Importance Performance Assessment and Its Impact on Improving Performance of Public Service Organizations in South Tangerang City 4. 2021 - 2021, Implementation of Pancasila Values in the New Order Era And Post-Reformation 5. 2021 - 2021, Waste Management Policy Based on Community Empowerment in Supporting South Tangerang City As A Green City 6. 2020 - 2020, Women's Movement Participation Politics of Indonesia Kembalilah ke Pancasila | 395 In
7. 2020 - 2020, The Impact of Fiscal Decentralization Policy on the Sustainability of Regional Development 8. 2020 - 2020, Permasalahan Analisis Implementasi Pemerintah Anggaran Daerah di Indonesia, Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 2 (2), 1 - 12 Dinamika 9. 2020 - 2020, Decentralization and Its Influence in Determining the Direction of Public to Policy as an Effort Improve Community Welfare, International Journal of Science and Society (IJSOC) 2 (4), 147 - 158 10. 2019 - 2019, Participation and Representation of Women in Politics in South Tangerang City (Study at the DPRD of South Tangerang ENDLESS: City), International Journal of Future Studies 2 (1), 62-71. 11. 2019 - 2019, dalam Peran Kebijakan Mengentaskan dan Kesenjangan Sosial, Jurnal Papatung: Publik, Administrasi Jurnal Pemerintahan dan Politik 2 (2) 119 - 218. Publik Kemiskinan 12. 2019 - 2019, Desentralisasi sebagai Suatu Solusi Kebijakan untuk Menciptakan Kesejahteraan Sosial: Suatu Tinjauan, Media Bina Ilmiah 14 (2), 2155 - 2122. Pemerintah 13. 2018 - 2018, Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam 396 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
14. 2008 - 2010, 15. 2005 - 2006, 16. 2005, Ketua 17. 2004 - 2005, 18. 2004 - 2004, Perspektif Administrasi Publik, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 2 (3), 195-208 Team Leader dan Ahli Perencanaan Lingkungan Hidup, AMDAL Bandara Kualanamu, Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Rekasindo dan dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lembaga Penelitian Team Leader dan Ahli Perencanaan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan PLTA Maninjau, Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP), Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tim AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Bus Way Koridor 1, Koridor 2, dan Koridor 3, Kerjasama PEMDA DKI Jakarta dan Konsultan AMDAL Independent. Team Leader dan Ahli Kebijakan Publik, Studi Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama BAPPENAS PT.Interspasia dan Consultant. Koordinator Ahli Kebijakan Publik, Perumusan dan Penajaman Strategi (SPP) Pengembangan sebagai Tindak Lanjut NUDS 2 Paket 1, kerjasama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Tata Perkotaan Kembalilah ke Pancasila | 397
Perkotaan dan Tata Perdesaan dengan PT. Firtasari Cendekia Consultant. 19. 2004 - 2004, Ketua Studi Peneliti dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Pembangunan Berasrama di Wilayah Perbatasan (Wamena dan Nunukan), Kerjasama Depdiknas RI dengan Magister Ilmu Universitas Administrasi Muhammadiyah Jakarta. Tim Gedung 20. 2004 - 2004, Ketua Tim Peneliti Pemberdayaan Jalanan dengan pendekatan Anak Multy sistem based di Surabaya, Bandung, dan Tangerang, kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Departemen Sosial-RI, 21. 2003 - 2004, Ahli Kebijakan Publik, Design, Implementation, and Supervision of Environmental Awareness Campaign, Environment Western Management kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan PT. MACON. Java Project, 22. 2003 - 2004, Ketua Tim Studi AMDAL Bandar Udara Rembele di Kabupaten Aceh Tengah, dan Koordinator Tim Studi AMDAL Terminal Terpadu Paya Ilang Takengon Aceh Tengah, 23. 2003 - 2003, Koordinator Studi UKL-UPL Tanggul Wisata Boom - Mendale di Danau Laut Tawar Barat Kabupaten Aceh Tengah, 398 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
24. 2003 - 2003, Peta Masalah Anak Alternatif Model Berbasis Pemberdayaan Keluarga, Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Departemen Sosial- RI. Jalanan dan Pemecahannya 25. 2002 - 2003, (Disertasi S3) Kinerja Birokrasi Daerah Dalam Masyarakat (Pendekatan Dinamika Sistem dalam Kasus Transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor), Program Pascasarja, Program Universitas Indonesia. Pelayanan Doktor, 26. 2002 - 2003, Koordinator Studi AMDAL Proyek Jalan Ladia Galaska penggal Jamat - Lokop dan Jagong Jeget - Pantan Cuaca, 27. 2002, Analisis Dampak Lingkungan Penataan Ruang Kabupaten Permukiman Pulau Administrasi Kepulauan Seribu, RKL, RPL, Kerjasama PPSML-UI dengan Badan Perencanaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta, sebagai Anggota Tim Peneliti, 28. 2002, Ilmiah Rencana Strategis Kajian Laporan (RENSTRA) Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Kerjasama PPSML-UI dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sebagai Koordinator Tim, dan Kinerja Kembalilah ke Pancasila | 399
29. 2002, Sumur Resapan Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Banjir dan Antisipasi Kekeringan, Kerjasama Kantor PSLK-UMJ Kementerian sebagai Koordinator Tim Peneliti, Analisis Dampak Rencana Lingkungan Pembangunan Jalan Jamat - Lokop, RKL, RPL, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemda Aceh Tengah, sebagai Koordinator Tim Peneliti, dengan Ristek-RI, 30. 2002, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL) Rencana Pembangunan Tanggul Wisata, Boom - Mendale, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemda Aceh Tengah, sebagai Koordinator Tim Peneliti, 31. 2001, Data Dasar dan Sistem Informasi Lingkungan Kotamadya Jakarta Timur, Kerjasama dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, sebagai Koordinator Tim Peneliti, PPSML-UI 32. 2001, Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pembangunan Bandar Udara Rembele, RKL, RPL, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemda Aceh Tengah, sebagai Koordinator Tim Peneliti, 33. 2001, Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Jagong Jeget - Perlak, RKL, RPL, Kerjasama PPSML- UI dengan Pemda Aceh Tengah, sebagai Koordinator Tim Peneliti, 400 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
34. 2001, Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pembangunan Terminal Terpadu, RKL, RPL, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemda Aceh sebagai Koordinator Tim Peneliti, Tengah, 35. 2001, Analisis Lingkungan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi, RKL, RPL, Kerjasama Bina dengan PPSML-UI Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, sebagai Anggota Tim Peneliti, Dampak Biro 36. 2001, Studi Kelayakan Untuk Pengadaan Pasar Kecamatan Cipayung, Proyek Pembinaan Usaha Jakarta Timur, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, sebagai Anggota Tim Peneliti, Lingkungan 37. 2000, Sosialisasi Sistem Pengelolaan Limbah Industri Yang Tidak Menyentuh Sungai (Kasus DPS Cipinang), Studi Bersama BAPEDAL/Kantor Menteri Negara lingkungan Hidup dengan PPSML-UI, Penelitian Koordinator Sebagai (Sedang dalam Penyelesaian). 38. 2000, Otonomi Daerah dan Pembangunan (Penelitian Disertasi Berkelanjutan Program Program Doktor (S3), Pascasarjana Universitas Indonesia, (Sedang dalam Penyelesaian). 39. 2000,1999,1998, (Multi years), Peluang dan Hambatan Pemasaran Hasil Pertanian (Studi Kasus Penduduk di Empat Kecamatan Kembalilah ke Pancasila | 401
Kabupaten Mimika, Jaya), Kerjasama PPSML-UI dengan PT. Freeport Indonesia, sebagai Anggota Tim Peneliti. Irian 40. 1999, Inventarisasi, Identifikasi, dan Evaluasi Masalah DPS Ciliwung (Program Aksi GCB 1999/2000, dalam Menunjang PROKASIH 2005 DKI Jakarta), Kerjasama PPSML-UI/GCB dengan BAPEDALDA DKI Jakarta, sebagai Koordinator Peneliti. 41. 1999, Evaluasi Kondisi Biogeofisik-Kimia Sungai Cipinang, Kerjasama PPSML- UI dengan BAPEDAL RI, sebagai Koordinator Peneliti. 42. 1999, Analisis Dampak Lingkungan LPA Ciangir Tangerang, RKL, RPL, (Pelatihan Penyusunan Dokumen AMDAL di PPSML-UI), PT.Kinerja 24, sebagai Ketua Tim. 43. 1997 - 1998, Efektivitas Pembagian Fungsi ntara Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah, Proposal Disertasi Program Doktor (S3) Universitas Indonesia. 44. 1996 - 1997, Kajian Sosial Budaya Penerapan Baku (Pengendalian Mutu Lingkungan Limbah Cair) di DKI Jakarta. 45. 1996, Persyaratan Kelembagaan, Organisasi dan Hukum di Dalam Pengelolaan Andreas (Bersama Pesisir Kumpulan Pramudianto), Buku Pengantar Pelatihan Makalah 402 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir, PPSML-UI. 46. 1995 - 1996, Studi Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Laut Bali Timur, Propinsi Bali, (Proyek MREP). 47. 1994 - 1995, Kelembagaan Pengelolaan Ciliwung di DKI Jakarta. 48. 1993 - 1994, Aspek Kelembagaan Program Kali Bersih di DKI Jakarta (Tesis S2 Ilmu Program Pascasarjana Lingkungan) Universitas Indonesia Jakarta. 49. 1992 - 1993, Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di DKI Jakarta. 50. 1992, Penanggulangan Koordinasi Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta. 51. 1992, Kemauan Politik Pemerintah Dalam Mengelola Cagar Budaya Condet. 52. 1992, Dampak Pemanfaatan Ruang Terhadap Harga Tanah di DKI Jakarta. 53. 1992, Kajian Terhadap Biaya Operasional PDAM (PAM Pejompongan-I). 54. 1990,1991,1992, Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Al Qur'an dan Hadist. 55. 1987 - 1988, Perubahan Struktur Politik Setelah Pemilihan Umum 1987 di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Skripsi S1, Negara Administrasi Sarjana Kembalilah ke Pancasila | 403
56. 1983, Universitas Aceh) Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah (Skripsi Sarjana Muda / BA, pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Banda Aceh. Iskandar Muda Banda 57. Dan lain-lain. G. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 1. 2012 s.d. 2017 2. 2011 Mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Kerjasama BLHD dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Oktober 2011. 3. 2001 s.d. 2006, Ketua Harian Komite Persiapan Pembentukan Propinsi Aceh Leuser Antara, Amanah dan Kerjasama 5 Kabupaten: Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Singkil, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh 4. 2005, Koordinator Lapangan, Pembangunan Asrama Panti Asuhan "Meunasah Nusantara" Korban Tsunami Punge Blang Cut Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Kerjasama Jakarta Pengurus Wilayah dengan Muhammadiyah Banda Aceh, 5. 2004, Kursus Dasar-dasar AMDAL plus Penilaian AMDAL (AMDAL A plus C): Pusat Penelitian Lingkungan Lingkungan Hidup dan 404 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
6. 2002, 7. 2002, 8. 2001, 9. 2001, 10. 2000, SDA (PPLH-SDA) UNSYIAH bekerjasama dengan BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: sebagai Pemakalah, Banda Aceh: 27 September - 9 Oktober 2004. Penyuluhan Masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD), Tema Pemberdayaan Aparatur dan BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerjasama Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Pemerintah Propinsi Banten, sebagai Tim Penyuluh, Penyuluhan Masyarakat Jakarta Pusat, Tema Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat, sebagai Tim Penyuluh, Penyuluhan Masyarakat Kepulauan dan Pesisir, Tema Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerjasama PT. Jetstar dengan Pemerintah Kabupaten Serang Propinsi Banten (Jawa Barat), sebagai Tim Penyuluh, Penyuluhan Masyarakat Desa Pantan Terong, Tema Pengembangan Objek Wisata Pantan Terong, Kerjasama PPSML-UI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tim Penyuluh, Penyuluhan Pada Industri di Bantaran Cipinang, Dalam Rangka Forum Cipinang Bening, GCB, PPSML-UI, Kantor Menteri Negara LH (Sebagai Koordinator Pelaksana), Oktober-Nopember 2000. Kembalilah ke Pancasila | 405
11. 2000, Penyuluhan Pada Masyarakat Bantaran DPS Prokasih DKI Jakarta (Ciliwung, Cipinang, Mookervart), Kerjasama PSLK-UMJ, Stacia- UMJ, dengan GCB (Sebagai Koordinator Pelaksana), Mei-Juni 2000. 12. 1999, Rally Ciliwung 1999 Dengan Aksi Lomba Pengumpulan Sampah, Lomba Rakit Hias, dan Lomba Penulisan Gagasan Isi PROKASIH (Ketua Panitia Pelaksana), Kerjasama GCB/ PPSML-UI dengan BAPEDALDA DKI Jakarta. 13. 1998, Pencanangan Uji Coba Pertanian Perkotaan Terpadu Berwawasan Lingkungan, Kerjasama PSLK-UMJ, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial Politik UMJ dengan BAPEDAL- dan masyarakat Cirendeu Ciputat RI (memanfaatkan lahan tidur di sekitar Kampus UMJ Cirendeu Ciputat. 14. 1998, (MOU) Panitia Pembentukan Kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan BAPEDAL RI/Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 15. 1997, Bulan Bhakti Lingkungan Hidup 1997, Kerjasama PSLK-UMJ dengan BAPEDAL-RI, Jakarta, 5 Juni s/d 5 Juli 1997, sebagai Koordinator Lapangan. 16. 1996, Kampanye Ciliwung Bersih (Penyuluhan, Rally Ciliwung, dan Aneka Lomba Sungai Ciliwung, Desember 1995 s/d Januari 1996. 17. 1995, (Sibelut) di Kawasan Siar Bersih Laut Kepulauan Seribu (Kampanye dan Penyuluhan Bersih Laut), Juni 1995. 406 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
18. 1994, Aksi Mookervart Indah, kampanye kali bersih, Juni 1994. 19. 1993, Percontohan Pembuatan Kompos dari Sampah Rumah Tangga di Sekitar Bantaran Sungai Ciliwung, Februari s/d Juni 1993. Kembalilah ke Pancasila | 407
408 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 409
410 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 411
412 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 413
414 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 415
416 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 417
418 | Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Kembalilah ke Pancasila | 419