EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 MAGELANG TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh: Rohmad Sodiq NIM. 12504241032 JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2017
HALAMAN MOTTO Berpikirlah diwaktu pagi, bekerjalan diwaktu siang, makanlah diwaktu sore, dan tidurlah diwaktu malam. (KH. Zaenudin M.Z.) Manusia boleh berencana, dan hidup harus punya rencana, tetapi yang akan terjadi adalah rencana Allah SWT. (Cak Nun) Lakukan apa yang bisa kau lakukan dalam setiap langkahmu dengan sebaik mungkin. Tugasmu adalah melakukan dan ingat "selembar daun jatuhpun diketahui-Nya". (Penulis) v
HALAMAN PERSEMBAHAN Seiring rasa syukur atas karunia Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa melanjutkan study, serta dukungan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta dalam hidupku. Kupersembahkan skripsiku ini kepada: 1. Ayahanda Matroji dan Ibunda Muqodimah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan untaian do'a yang selalu menyertai langkahku dalam mencapai kesuksesan. Kebahagiaan kalian adalah harapan yang tak pernah putus dalam setiap do'aku dan kebanggaan kalian adalah melihatku sukses. Terima kasih atas semua ketulusan yang tak terhingga yang telah mewarnai perjalanan hidupku. Kasihmu tidak pernah padam dan cintamu akan selalu hadir sepanjang masa. 2. Adikku Rahmawati dan ade' ayuku yang selalu menemani dan memberi motivasi. vi
EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 MAGELANG Oleh: Rohmad Sodiq NIM. 12504241032 ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang meliputi: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu. Penelitian ini menggunakan model evaluasi "Goal Free Evaluation Model". Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Ketua Jurusan, dan Tim Renbang (Perencanaan dan Pengembangan) SMK Negeri 1 Magelang. Instrumen penelitian menggunakan angket, lembar dokumentasi, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data dengan statistik deskriptif kuantitatif dan statistik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penetapan standar mutu mencapai 97% mencakup dasar dalam penetapan standar mutu (100%) dan pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu (94%), (2) pemetaan mutu mencapai 92% mencakup pemetaan berdasarkan hasil EDS (100%), pemetaan pada 8 SNP (86%), pemetaan didukung bukti fisik (100%), dan pemetaan menggambarkan mutu sekolah (83%), (3) penyusunan rencana pemenuhan mutu mencapai 96% mencakup persiapan sekolah (100%), dasar penyusunan (98%), isi (99%), pengesahan (97%), dan sosialisasi (86%), (4) pelaksanaan pemenuhan mutu mencapai 90% mencakup sekolah melakukan pemenuhan 8 SNP (97%) dan komitmen komponen sekolah (83%), dan (5) evaluasi pemenuhan mutu mencapai 97% mencakup evaluasi melalui EDS (100%), tujuan evaluasi (97%), dan tahapan evaluasi (93%). Kata Kunci: Evaluasi, Penjaminan Mutu Pendidikan, SMK N 1 MGL vii
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi yang berjudul "Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang" guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Kir Haryana, M.Pd. selaku dosen pembimbing TAS yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, pengetahuan, saran, dan bimbingan selama penyusunan TAS ini. 2. Bapak Martubi, M.Pd, M.T., Noto Widodo, M.Pd., dan Drs. Al Sudibyo selaku Validator instrumen penelitian TAS yang memberikan saran/perbaikan, sehingga penelitian TAS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. 3. Tim Penguji Skripsi yang memberikan koreksi perbaikan secara menyeluruh terhadap tugas akhir skripsi ini. 4. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.T., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya TAS ini. 5. Bapak Dr. Widarto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta atas pemberian ijin dan persetujuan TAS. 6. Bapak Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 7. Bapak Drs. Nisandi, M.T. selaku Kepala SMK Negeri 1 Magelang beserta guru dan staf yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian TAS ini. 8. Kedua orangtua dan semua keluarga tercinta yang tidak pernah lelah mendidik, melantunkan doa, dan memberikan dukungan bagi penulis. viii
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif UNY angkatan 2012 yang tak pernah lelah dalam menimba ilmu selama kuliah di universitas ini. 10. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga tugas akhir skripsi ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan. Yogyakarta, Januari 2017 Penulis, Rohmad Sodiq ix
DAFTAR ISI Halaman Judul ... Lembar Persetujuan ... Halaman Pengesahan ... Surat Pernyataan ... Halaman Motto... Halamn Persembahan ... Abstrak ... Kata Pengantar ... Daftar Isi ... Daftar Tabel ... Daftar Gambar ... Daftar Lampiran ... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Identifikasi Masalah ... C. Pembatasan Masalah ... D. Rumusan Masalah ... E. Tujuan Penelitian ... F. Manfaat Penelitian ... BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori ... 1. Sekolah Menengah Kejuruan ... 2. Mutu Pendidikan ... 3. Penjaminan Mutu Pendidikan ... B. Kajian Program yang Dievaluasi ... 1. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan ... C. Kajian Model Evaluasi ... 1. Pengertian Evaluasi ... 2. Model Evaluasi ... 38 2. Model Evaluasi ... 38 D. Kajian Penelitian yang Relevan ... E. Pertanyaan Penelitian ... BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Evaluasi ... B. Prosedur Evaluasi ... C. Tempat dan Waktu Penelitian ... D. Subyek Penelitian ... x Halaman i ii iii iv v vi vii viii x xii xiv xv 1 4 5 5 5 5 7 7 11 26 30 30 37 42 46 48 48 50 50
E. Metode Pengumpulan Data ... F. Alat Pengumpulan Data ... G. Teknik Analisis Data ... BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ... 1. Penetapan Standar Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 2. Pemetaan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan di SMK Negeri 1 Magelang ... 4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 5. Evaluasi Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang... 6. Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang ... B. Pembahasan ... 1. Penetapan Standar Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 2. Pemetaan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan di SMK Negeri 1 Magelang ... 4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang ... 5. Evaluasi Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang... 6. Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang ... 113 6. Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang ... 113 BAB V SIMPULAN REKOMENDASI A. Simpulan ... B. Rekomendasi ... C. Keterbatasan Penelitian ... D. Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN ... xi 51 51 54 57 57 58 80 94 95 101 101 101 104 105 109 116 118 118 119 120 123
DAFTAR TABEL Tabel 1. Plan-OP Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 2. Subyek Penelitian ... Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Angket Tertutup ... Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Angket Terbuka ... Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi ... Tabel 6. Kisi-kisi Pedoman Wawancara ... Tabel 7. Kategori Skor Persentase ... Tabel 8. Data Penetapan Standar Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 9. Data Pemetaan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 10. Pencapaian Indikator Standar Isi Beserta Bukti Fisik ... Tabel 11. Rekomendasi Perbaikan Standar Isi ... Tabel 12. Pencapaian Indikator Standar Proses Beserta Bukti Fisik ... Tabel 13. Rekomendasi Perbaikan Standar Proses ... Tabel 14. Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan ... Tabel 15. Rekomendasi Perbaikan Standar Kompetensi Lulusan ... Tabel 16. Pencapaian Indikator Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ... Tabel 17. Rekomendasi Perbaikan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ... Tabel 18. Pencapaian Indikator Standar Sarana Dan Prasarana ... Tabel 19. Rekomendasi Perbaikan Standar Sarana Dan Prasarana... Tabel 20. Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan ... Tabel 21. Rekomendasi Perbaikan Standar Pengelolaan ... Tabel 22. Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan ... Tabel 23. Rekomendasi Perbaikan Standar Pembiayaan ... Tabel 24. Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan ... Tabel 25. Rekomendasi Perbaikan Standar Penilaian Pendidikan ... Tabel 26. Data Penyusunan RKJM/RKT Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 27. Kegiatan Pemenuhan Standar Isi Tahun 2014/2015 ... Tabel 28. Kegiatan Pemenuhan Standar Proses Tahun 2014/2015 ... Tabel 29. Kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Tahun 2014/2015 ... Tabel 30. Kegiatan Pemenuhan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014/2015 ... Tabel 31. Kegiatan Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana xii Halaman 49 51 52 52 53 53 54 57 59 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 82 83 85 86
Tahun 2014/2015 ... Tabel 32. Kegiatan Pemenuhan Standar Pengelolaan Tahun 2014/2015 ... Tabel 33. Kegiatan Pemenuhan Standar Pembiayaan Tahun 2014/2015 ... Tabel 34. Kegiatan Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Tahun 2014/2015 ... Tabel 35. Data Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 36. Data Evaluasi Pemenuhan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 37. Pencapaian Indikator Standar Proses Beserta Bukti Fisik ... Tabel 38. Petugas Pelaksana Evaluasi Program SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 39. Persentase Pencapaian Variabel Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang ... Tabel 40. Skedul Penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 20142018 ... Tabel 41. Daftar Peserta Study Banding Penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 ... xiii 87 88 91 92 94 95 97 99 101 106 107
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Alur Penyusunan RKS ... Gambar 2. Sistematika Dan Isi RKS ... Gambar 3. Evaluasi Model Stake ... Gambar 4. Pencapaian Mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014 ... Gambar 5. Nilai Pencapaian Indikator Standar Isi ... Gambar 6. Nilai Pencapaian Indikator Standar Proses ... Gambar 7. Nilai Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan ... Gambar 8. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ... Gambar 9. Nilai Pencapaian Indikator Standar Sarana Dan Prasarana ... Gambar 10. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan ... Gambar 11. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan... Gambar 12. Nilai Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan .. Gambar 13. Pencapaian Mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2015 ... Gambar 14. Nilai Pencapaian Indikator Standar Proses Tahun 2015 .... xiv Halaman 34 35 40 60 61 63 66 68 70 72 75 78 96 97
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Nilai Akhir Akreditasi Program Keahlian SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2015 ... Lampiran 2. Instrumen Angket ... Lampiran 3. Instrumen Dokumentasi ... Lampiran 4. Pedoman Wawancara ... Lampiran 5. Surat Keterangan Expert Judgment dari Drs. Aloysius Sudibyo (Guru SMK Negeri 1 Magelang) ... Lampiran 5. Surat Keterangan Expert Judgment dari Martubi, M.Pd.M.T. (Dosen Fakultas Teknik UNY) ... Lampiran 7. Surat Keterangan Expert Judgment dari Noto Widodo, M.Pd. (Dosen Fakultas Teknik UNY) ... Lampiran 8. Surat Pengantar Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ... Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta ... Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah ... Lampiran 11. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang ... Lampiran 12. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ... Lampiran 13. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Magelang ... Lampiran 14. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari SMK Negeri 1 Magelang ... Lampiran 15. Data Angket Tertutup ... Lampiran 16. Perhitungan Data Angket Tertutup ... Lampiran 17. Lembar Data Dokumentasi ... Lampiran 18. Transkip Wawancara ... Lampiran 19. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi ... Lampiran 20. Lembar Kontrak Revisi Laporan TAS ... Lampiran 21. Bukti Selesai Revisi Laporan TAS ... xv Halaman 123 126 132 133 134 136 138 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 165 166
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 91 menyatakan, "setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan". Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SNP tersebut meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Dengan demikian, penting bagi setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dengan sebaik mungkin. 1
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak. Penjaminan mutu pendidikan terutama pelaksanaannya berada pada satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari seluruh komponen satuan pendidikan untuk merencanakan dan melaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sementara pemerintah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu. Supervisi dilakukan pemerintah salah satunya melalui akreditasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86, pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Akreditasi adalah sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status yaitu: peringkat akreditasi A (Sangat Baik) jika sekolah/ madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 86 sampai dengan 100, peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 85, dan peringkat akreditasi C (Cukup Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 56 sampai dengan 70. Secara nasional hasil akreditasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2015 diperoleh jumlah SMK yang mendapat peringkat akreditasi A masih di 2
bawah 50%. Dari laman resmi BAN S/M disebutkan hasil akreditasi SMK tahun 2015 dari 13827 SMK, 6390 mendapat peringkat A, 5852 mendapat peringkat B, 1438 mendapat peringkat C, dan 147 Tidak Terakreditasi. Dari data tersebut berarti masih ada 50% lebih SMK belum memenuhi SNP. Kondisi tersebut Kemdikbud (2016: 1) menyatakan terjadi karena masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi SNP. Kemampuan itu meliputi: cara melakukan penilaian hasil belajar, cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan, cara implementasi peningkatan mutu pendidikan, dan cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. Berdasarkan data dan fakta di atas dapat diketahui pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK belum maksimal mencapai tujuannya, sementara disisi lain SMK Negeri 1 Magelang adalah salah satu SMK yang mendapat peringkat akreditasi A untuk tahun akreditasi 2015. Bahkan sejak 2009 SMK Negeri 1 Magelang telah mendapat peringkat akreditasi A disemua Program Keahlian yang dimiliki (data dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 118). Pada 2015 SMK Negeri 1 Magelang juga memperoleh predikat sebagai sekolah berintegritas dalam penyelenggaraan ujian nasional. Oleh karena itu, pada 2016 SMK Negeri 1 Magelang ditunjuk sebagai SMK Rujukan oleh Direktorat PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3
dengan SK Nomor 705/D5.2/KP/2016 tertanggal 8 April 2016. Selain itu, SMK Negeri 1 Magelang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan sertifikasi dari TUV Rheinland per tanggal 10 Oktober 2016. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengelolaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang telah dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikannya. Sehingga mencermati lebih dalam mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK penting untuk dilakukan, mengingat penjaminan mutu merupakan cara sekolah untuk memenuhi standar mutu pendidikan. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditemukan permasalahan (Kemdikbud; 2016: 1) yaitu: 1. Pengelola pendidikan tidak tahu makna standar mutu pendidikan. Standar mutu merupakan sasaran mutu yang akan dicapai oleh satuan pendidikan dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan. Apabila hal ini tidak dipahami oleh pengelola pendidikan maka usaha untuk meningkatkan mutu tersebut dapat salah sasaran. 2. Kemampuan melakukan penjaminan mutu pendidikan yang belum dimiliki Sekolah belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi SNP. Kemampuan tersebut meliputi: cara melakukan penilaian hasil belajar, cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan, cara implementasi peningkatan mutu pendidikan, 4
dan cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. C. Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti melakukan batasan masalah untuk fokus pada pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang yang dituangkan dalam kerangka evaluasi. Pentingnya hal tersebut dievaluasi karena penjaminan mutu pendidikan merupakan cara sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya dalam berbagai aspek mutu pendidikan di sekolah sesuai dengan standar mutu. D. Rumusan Masalah Sebagai rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang? E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang. F. Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai penjaminan mutu pendidikan di SMK dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 5
2. Manfaat Praktis a. Bagi mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengembangan pola pikir ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan. b. Bagi SMK Negeri 1 Magelang: masukan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan selanjutnya. c. Bagi SMK lain: memberikan reverensi untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan lebih baik. 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Sukamto (2001) dalam Husaini Usman (2012: 6), pendidikan kejuruan adalah semua jenis dan bentuk pengalaman belajar yang membantu anak didik meniti tahap-tahap perkembangan vokasionalnya, mulai dari identifikasi, eksplorasi, orientasi, persiapan, pemilihan dan pemantapan karir di dunia kerja. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan perkembangan karir lulusan setelah bekerja di dunia kerja dan industri (dudi). Lulusan harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya agar karirnya dapat berkembang dengan pesat. Sementara Wardiman Djojonegoro (1998: 33) yang mengutip dari Rupert Evans mendifinisikan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang- bidang pekerjaan lainya. Definisi lain oleh House Commite On Educational And Labour (HCEL) dalam Oemar Malik (1990: 94) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar ketrampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sisitem pendidikan untuk mempersipakan lulusannya mampu bekerja pada bidang tertentu. 7
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 disebutkan jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Secara khusus pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pada prinsipnya misi utama SMK adalah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah siap kerja. SMK memberikan bekal para siswanya dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, SMK memiliki berbagai bidang keahlian. Seperti disebutkan dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum SMK bahwa Bidang Keahlian pada SMK meliputi: Teknologi dan Rekayasa; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kesehatan Agribisnis dan Agroteknologi; Perikanan dan 8
Kelautan; Bisnis dan Manajemen; Pariwisata; Seni Rupa dan Kriya; dan Seni Pertunjukan. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK. Menurut Charles Prosser dalam Wardiman (1998: 38-39) prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dikemukakan sebagai berikut: 1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan (replika) lingkungan di tempat kelak mereka akan bekerja. 2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional dengan peralatan yang sama dan mesin yang sama dengan yang akan dipergunakan di dalam kerjanya kelak. 3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika latihan diberikan secara langsung dan spesifik di dalam pemikiran, perhatian, minat, dan intelegensi intrinsik seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. 4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. 5. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya. 9 yang
6. Latihan pendidikan kejuruan akan efektif jika pemberian latihan yang berupa pengalaman khusus dapat diberikan terwujud dalam kebiasaan- kebiasaan yang benar dalam melakukan dan berpikir secara berulang- ulang hingga diperoleh penguasaan yang tepat guna dipekerjaannya. 7. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya cukup berpengalaman dan menera pendidikan kejuruanan kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar. 8. Untuk setiap pekerjaan terdapat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh individu agar bisa menjabat pekerjaan itu. Jika pelatihan tidak diarahkan mencapai kompetensi minimal individu dan masyarakat akan rugi. 9. Pendidikan kejuruan harus mengenal kondisi kerja dan harapan pasar. 10. Proses pemantapan yang efektif tentang kebiasaan bagi setiap pelajar akan sangat tergantung dari proporsi sebagaimana latihan memberikan kesempatan untuk mengenal pekerjaan yang sesungguhnya, dan bukan hanya tiruan. 11. Sumber data yang paling tepat untuk menata pendidikan kejuruan materi pelatihan pendidikan kejuruan tidak ada lain kecuali pengalaman yang erat kaitannya dengan pekerjaan. 12. Untuk setiap jabatan terdapat bagian inti yang sangat penting dan ada bagian lain yang bisa cocok dengan pekerjaan lain atau jabatan lain. 13. Pendidikan kejuruan akan dirasakan efisien sebagai penyiapan pelayanan bagi masyarakat untuk kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. 10
14. Pendidikan kejuruan akan bermanfaat secara sosial jika hubungan manusiawinya diperhatikan. 15. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika bersifat lentur dibandingkan yang kaku. 16. Walaupun untuk sesuatu jenis pendidikan kejuruan telah diupayakan agar biaya per unit itu diperkecil, namun jika sudah sampai batas minimal tetapi ternyata hasilnya tidak efektif sebaiknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan dibatalkan. 2. Mutu Pendidikan Kata mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Dalam hal ini Edward Sallis (2010: 56), mendefinsikan mutu sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Crosby dalam Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 305), berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan/ tuntutan, dengan mengatakan bahwa "quality is conformance to customer requirement". Sementara Nanang Fattah (2012: 2) menjelaskan, mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (satisfaction) pelanggan (customers) yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer dan eksternal customer. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (learners) dan eksernal customer yaitu masyarakat dan dunia industri. Berdasarkan beberapa pengertian mutu di atas, dapat dipahami mutu adalah kemampuan dari barang atau jasa yang dapat memuaskan dan 11
memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus mutu adalah kepuasan pelanggan, sehingga barang atau jasa dikatakan bermutu apabila mampu memuaskan, memenuhi, dan dapat bermanfaat baik bagi pelanggan. Dalam dunia pendidikan, yang disebut sebagai pelanggan secara khusus adalah peserta didik. Seberapa puas peserta didik dalam merasakan kebermanfaatan penyelenggaraan pendidikan adalah perwujudan dari mutu pendidikan. Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 305) berpendapat bahwa mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik, jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Kemdikbud (2016: 7) menjelaskan, mutu pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilihat dari tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SNP memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya (Ara Hidayat & Imam Machali; 2012: 175). Lingkup SNP meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 12
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 13 Tahun 2013). Uraian setiap komponen SNP dijabarkan sebagai berikut. a. Standar Isi Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 176) menjelaskan, dasar penentuan standar isi adalah dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar isi mencakup kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Sementara, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. 13
b. Standar Proses Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 181) menjelaskan, proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu, standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran (Permendikbud No. 22 Tahun 2016). 1) Perencanaan proses pembelajaran Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 14
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Komponen RPP terdiri atas: identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah- langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 2) Pelaksanaan proses pembelajaran Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Sebelum melaksanakan pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain: (1) alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran untuk SMK adalah 45 menit; (2) jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMK yaitu 36 peserta didik; (3) buku teks pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; dan (4) pengelolaan kelas dan laboratorium. 15
Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: (1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; (3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Dalam kegiatan inti, pelaksanaan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi masing-masing. Pertama, sesuai dengan karakteristik sikap maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. Kedua, pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan 16
belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/ inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). Ketiga, keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: (1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; (2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan (4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 17
3) Penilaian hasil pembelajaran Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. 4) Pengawasan proses pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara 18
berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. c. Standar Kompetensi Lulusan Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 181) menjelaskan, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan tujuh standar yang lain. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu: 1) Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; b) berkarakter, jujur, dan peduli; c) bertanggungjawab; d) pembelajar sejati sepanjang hayat; dan e) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. 2) Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan: a) ilmu pengetahuan; b) teknologi; c) seni; d) budaya; dan e) humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan tersebut 19
dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. 3) Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: a) kreatif; b) produktif; c) kritis; d) mandiri; e) kolaboratif; dan f) komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. d. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 197) menjelaskan, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan, "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Secara lebih rinci hal tersebut diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat minimum adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, sedangkan standar kompetensi guru 20
mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja guru. Kompetensi-kompetensi tersebut harus selalu ditingkatkan baik melalui membaca, studi lanjut, atau forum kelompok-kelompok guru. Suwandi (2016: 99) menjelaskan, forum peningkatan kompetensi professional, seperti KKC dan MGMP sangat tinggi pengaruhnya pada pengembangan profesi guru. Sementara "tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan" (UU No. 20 Tahun 2003). Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terdiri dari: (1) Kepala satuan pendidikan, pada SMK dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan (PP No. 19 Tahun 2005); (2) tenaga administrasi sekolah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus (Permendiknas No. 24 Tahun 2008); (3) tenaga perpustakaan sekolah mencakup kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan (Permendiknas No. 25 Tahun 2008); (3) tenaga laboratorium sekolah mencakup kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran (Permendiknas No. 26 Tahun 2008). e. Standar Sarana Dan Prasarana Menurut Soetopo (1998) dalam Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 204), sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di 21
sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar disebuah lembaga pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP No. 13 Tahun 2015). Kriteria minimal sarana dan prasarana untuk SMK menurut Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008, meliputi: (1) prasarana: lahan, bangunan gedung, ruang- ruang; dan (2) sarana: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku & sumber belajar lain, bahan habis pakai, teknologi komunikasi dan informasi, perlengkapan lain. Setiap satuan pendidikan juga berkewajiban memelihara sarana dan prasarana pendidikannya, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. Untuk SMK yang perlu diperhatikan adalah bengkel yang merupakan tempat untuk melatih dan mengembangkan keterampilan peserta didik di SMK sesuai dengan bidangnya. Putut Hargiyarto (2011: 209) berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan bahaya yang terdapat di bengkel SMK meliputi 9 22
kelompok pekerjaan/hal-hal yang berkaitan dengan: penanganan bahan, penggunaan alat-alat tangan, perlindungan mesin, desain tempat kerja, pencahayaan, cuaca kerja, pengendalian bahaya bising, getaran dan listrik, fasilitas pekerja, dan organisasi kerja. Perbaikan dilakukan dengan tahapan: menetapkan sasaran, memilih pendekatan, menetapkan prosedur serta melakukan evaluasi terus menerus terhadap kondisi K3 di bengkel. Sementara saran untuk menekan risiko bahaya dan meningkatkan keselamatan pekerja di bengkel SMK (Putut Hargiyarto; 2011: 210) adalah: (1) perlu dilakukan audit yang lebih cermat dan mendalam tentang keadaan K3 di SMK; (2) perlunya peningkatan tindakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bengkel secara terprogram dan taratur menggunakan berbagai pendekatan yang telah banyak dilakukan di industri, antara lain dengan 5S/5R; (3) perlunya melibatkan semua pihak pengguna bengkel: guru, teknisi, siswa dan tamu dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, sehat dan selamat sebagai bagian dari budaya dan karakter produktif. f. Standar Pengelolaan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan, "Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional". Standar pengelolaan pendidikan meliputi (1) perencanaan program yang berisi: visi sekolah/madrasah, misi sekolah/madrasah, tujuan sekolah/madrasah, rencana kerja sekolah/madrasah (RK-S/M) dan rencana kegiatan dan 23
anggaran sekolah/madrasah (RKA-S/M); (2) pelaksanaan rencana kerja; (3) pengawasan dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) sistem informasi manajemen. g. Standar Pembiayaan Menurut Ara Hidayat & Imam Machali (2012: 212), standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. h. Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan dimaksudkan untuk mengendalikan mutu mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional 24 jasa
pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (Ara Hidayat & Imam Machali; 2012: 215). Penilaian pendidikan meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan (Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik, sedangkan penilaian keterampilan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pendidikan terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Hasil penilaian dapat digunakan oleh pendidik untuk: mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik; memperbaiki proses pembelajaran; dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam 25
bentuk ujian sekolah. Hasil penilaian digunakan sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan dapat menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan tersebut satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip penilaian, yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. 3. Penjaminan Mutu Pendidikan Nanang Fattah (2012: 2) berpendapat bahwa mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) sangat dibutuhkan. Lebih lanjut Nanang Fattah (2012: 2) 26
menjelaskan, penjaminan mutu (Quality Assurance/QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (quality culture) yang mengandung tata nilai (values) yang menjadi keyakinan stake holders pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sementara Husaini Usman (2006: 418) merumuskan penjaminan mutu mencakup seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa sesuatu produk akan memenuhi persyaratan mutu. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (SNP) dan aturan yang ditetapkan (Kemdikbud; 2016: 7). Penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh 27
satuan/program pendidikan dan penyelenggara satuan/program pendidikan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah. Tahapan penjaminan mutu pendidikan menurut Nanang Fattah (2012: 6) dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Mutu Pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan (Nanang Fattah; 2012: 3). SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SPMP fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. SPMP merupakan instrumen implementasi kebijakan sebagai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik. SPMP pada Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Kemdikbud; 2016: 7). SPMI dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. 28
Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus SPMI terdiri atas: (1) pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; (3) pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; (4) monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Sementara siklus SPME terdiri atas: (1) pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu; (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu kegiatan terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu (SNP) melalui perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan meliputi: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan 29
rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu. B. Kajian Program yang Dievaluasi 1. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan terutama berada pada satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan meliputi langkah-langkah: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. a. Penetapan standar mutu Menurut Nanang Fattah (2012: 3) stake holder pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi sekolah atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan. Dengan demikian, satuan pendidikan harus melibatkan seluruh komponen dalam penetapan standar mutu (Kemdikbud; 2016: 49). Lebih lanjut Nanang Fattah (2012: 3) menjelaskan, penetapan standar mutu pendidikan atau pendekatan berbasis standar (Standard Based Approach) dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan mutu (Quality Policy). Kebijakan mutu secara nasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan 30
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SNP meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. b. Pemetaan mutu Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, seperti: kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orangtua, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap personel tersebut memiliki peran sesuai posisi masing- masing. Lebih lanjut Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, langkah-langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil. Satuan pendidikan menyusun instrumen mencakup seluruh standar beserta indikator dari masing- masing standar. Penyusunan instrumen ini akan membantu satuan 31
pendidikan dalam mengembangkan proses pemetaan mutu. Dalam menyusun instrumen harus memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik. Pengumpulan data bukti yang sistematik dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Tahap pengumpulan data menurut Nanang Fattah (2012: 21-22) dapat dilakukan satuan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut. 1) Melakukan sosialisasi cara pengisian alat Evaluasi Diri Satuan pendidikan oleh pengawas dan Kepala Satuan pendidikan kepada sivitas satuan pendidikan. 2) Melakukan pengisian EDS dengan standar acuan SPM dan/atau SNP. 3) Menelaah hasil pengisian dengan cara diskusi seluruh komponen pada satuan pendidikan yang bersangkutan agar diperoleh data yang akurat. 4) Mengumpulkasn hasil pengisian instrumen untuk diolah. Setelah data bukti terkumpul, satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan terhadap SNP. Dalam analisa data yang dapat dilakukan satuan pendidikan adalah sebagai berikut (Nanang Fattah; 2012: 22). 32
1) Mengecek kebenaran data dilengkapi dengan bukti-bukti kemutakhiran, juga fakta yang ada pada satuan pendidikan. 2) Mengolah data dengan cara sesuai dengan indikator dan kategori yang terdapat pada EDS. 3) Merangkum data hasil kategorisasi menjadi deskripsi kondisi satuan pendidikan. 4) Menganalisis hasil pengolahan dengan mengacu pada rubrik EDS sehingga diperoleh hasil tentang kedudukan satuan pendidikan sesuai dengan capaian SPM dan /atau SNP. 5) Hasil analisis berupa ketercapaian standar acuan mutu satuan pendidikan, apakah belum atau sudah memenuhi SPM, apakah sudah mencapai atau melampaui SNP. Hasil analisa data bukti menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari EDS sebaiknya disajikan secara singkat namun informatif (Kemdikbud; 2016: 29). c. Penyusunan rencana pemenuhan Kemdikbud (2016: 31) menjelaskan, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah melalui tim pengembang sekolah menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi rencana pemenuhan mutu. Selain itu, rencana pemenuhan mutu disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta visi, 33
misi dan kebijakan satuan pendidikan. Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Lebih lanjut Kemdikbud (2016: 31) menjelaskan, bentuk dari rencana pemenuhan mutu dapat berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Sebagaimana telah diatur dalam standar pengelolaan bahwa satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk RKS berupa RKJM/RKT. Penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, yaitu: persiapan, penyusunan RKS, dan pengesahan RKS (Kemdikbud; 2015: 21). Alur proses penyusunan RKS tersebut dilukiskan sebagai berikut. Gambar 1. Alur Penyusunan RKS (Kemdikbud; 2015: 21) Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik RKJM maupun RKT/RKAS tersebut harus disusun secara sistematik dan mencakup berbagai 34
komponen yang diperlukan. Secara umum sistematika dan isi RKS adalah sebagai berikut. Gambar 2. Sistematika Dan Isi RKS (Kemdikbud; 2015: 21) d. Pelaksanaan pemenuhan mutu Menurut Nanang Fattah (2012: 21), pemenuhan standar mutu berupa pencapaian SPM dan SNP merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemenuhan standar mutu pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan standar mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan (Kemdikbud; 2016: 37). Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi dari rencana tersebut dijabarkan dan diatur pelaksanaannya dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas dan level satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan optimal. Rencana pelaksanaan dan 35
pemantauan program dan kegiatan selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. e. Evaluasi Pemenuhan Mutu Kemdikbud (2016: 45) menjelaskan, evaluasi pemenuhan mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini Nanang Fattah (2012: 28) menjelaskan bahwa Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) adalah salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan tersebut adalah Instrumen Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS). Setiap satuan pendidikan melakukan penjaringan data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Pengukuran kinerja melalui pengukuran evaluasi diri satuan pendidikan dilakukan setahun sekali. Luaran dari kegiatan evaluasi pemenuhan mutu adalah laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu dirumuskan rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan (Kemdikbud; 2016: 15). 36
C. Kajian Model Evaluasi 1. Pengertian Evaluasi Evaluasi memiliki pengertian yang beragam. Berdasarkan terjemahannya, definisi evaluasi dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English dalam AS Hornby (1986) yang dikutip Suharsimi dan Cepi (2014: 1), evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Menurut Cronbach (1963), Alkin (1969), dan Stufflebeam (1971) dalam Djudju Sudjana (2008: 19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Definisi lain dikemukakan Malcolm dan Provus (1971) dalam Djudju Sudjana (2008: 19) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara apa yang ada dengan suatu standar yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya. Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan membandingkan dengan suatu standar yang selanjutnya dapat digunakan bagi pengambil keputusan. Kaitannya dalam pendidikan, Stufflebeam (1971) dalam Djudju Sudjana (2008: 20) merumuskan evaluasi pendidikan yaitu: "educational evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives". Menurut rumusan tersebut, evaluasi program pendidikan merupakan proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Menurut Wirawan (2012: 5) evaluasi program pendidikan dapat digunakan 37
untuk mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya: kurikulum, proses dan metode pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidik, dan sebagainya. 2. Model Evaluasi Model-model evaluasi dalam ilmu evaluasi program pendidikan yang dikembangkan para ahli evaluasi program memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Kaufman dan Thomas dalam tulisan Suharsimi dan Cepi (2014: 40-41) membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu: Goal Oriented Evaluation Model, Goal Free Evaluation Model, Formatif Summatif Evaluation Model, Countenance Evaluation Model, Responsive Evaluation Model, CSE-UCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation Model, dan Discrepancy Model. Uraian secara lengkap masing-masing model evaluasi di atas adalah sebagai berikut. a. Goal Oriented Evaluation Model Goal Oriented Evaluation Model dikembangkan oleh Tyler dan menjadi model evaluasi yang paling awal muncul. Sebagai objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Pelaksanaan evaluasinya dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. 38
b. Goal Free Evaluation Model Goal Free Evaluation Model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Sciven. Model ini dapat dikatakan berlawan dengan Goal Oriented Evaluation Model. Scriven berpendapat dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Sementara yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya program. Namun demikian, model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen. c. Formatif Summatif Evaluation Model Selain Goal Free Evaluation Model, Michael Scriven mengembangkan model lain yaitu Formatif Summatif Evaluation Model. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berjalan atau dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. 39 juga
Setelah program berakhir, kemudian dilakukan evaluasi sumatif. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Objek sasaran dan waktu pelaksanaan antara evaluasi formatif dan sumatif berbeda, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. d. Countenance Evaluation Model Countenance Evaluation Model dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan Fernandes (1984) yang dikutip Suharsimi dan Cepi (2014: 43), Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu: (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgements); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (transactions/process), dan (3) keluaran (output-outcomes). Model evaluasi ini diajukan dalam bentuk diagram yang menggambarkan deskripsi dan tahapan evaluasi sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut. Gambar 3. Evaluasi Model Stake (Suharsimi dan Cepi, 2014:43) Berdasarkan gambar di atas, tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram menunjukan objek atau sasaran evaluasi. Dalam tiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) anteseden yang diartikan konteks, (2) transaksi yang diartikan proses, dan (3) outcomes yang diartikan hasil. Kedua matriks tersebut 40
digambarkan menjadi deskripsi dan pertimbangan sebagai langkah- langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matriks deskripsi menyangkut dua hal yang menunjukan posisi sesuatu (sasaran evaluasi), yaitu maksud atau tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan atau akibat yang terjadi. Selanjutnya matriks pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar. e. CSE-UCLA Evaluation Model CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Anggles. Ciri dari model evaluasi ini yaitu dilakukan dalam lima tahapan evaluasi, yaitu: perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. f. CIPP Evaluation Model CIPP Evaluation Model dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. di Ohio State University. CIPP adalah singkatan dari Contex (konteks), Input (masukan), Process (proses), dan Product (hasil). Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasinya, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan demikian, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. g. Discrepancy Model Discrepancy Model atau dalam bahasa Indonesia model kesenjangan dikembangkan oleh Malcolm Provus. Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. 41
Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yaitu perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai pada setiap komponen. D. Kajian Penelitian yang Relevan Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Danang Dwi Yuhatmono (2008) dengan judul "Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok". Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat/ persentase pencapaian implementasi manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang meliputi aspek sistem dokumentasi manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 83.75 % berada dalam kategori baik, aspek tanggung jawab manajemen dengan persentase pencapaian sebesar 80.53 % berada dalam kategori baik, aspek pengelolaan sumber daya dengan persentase pencapaian sebesar 80.89 % berada dalam kategori baik, aspek realisasi lulusan dengan persentase pencapaian sebesar 85.41 % berada dalam kategori baik, aspek pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 76.45 % berada dalam kategori baik serta aspek pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 85.83 % berada dalam kategori baik. Penelitian oleh Patna Sustiwi dengan judul "Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penjaminan mutu standar proses dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, 42
Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengan responden kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan instrumen berupa lembar observasi, ceklis, dan pedoman wawancara. Validitas istrumen menggunakan pertimbangan ahli. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) perencanaan pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,24%, 2) pelaksanaan proses pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 88,67%, 3) penilaian pembelajaran berada dalam kriteria efektif dengan capaian 75,29%, dan 4) pengawasan pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,06%. Secara umum, penjaminan mutu standar proses di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 83,56%. Penelitian selanjutnya oleh Musyafa' Fathoni dengan judul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, yang meliputi pemahaman pengelola sekolah tentang mutu, sekolah yang bermutu, dan pentingnya sistem penjaminan mutu. Kedua, untuk mengungkapkan proses penetapan standar mutu yang meliputi standar mutu yang diterapkan di masing-masing sekolah, cara pengelola sekolah menetapkan standar mutu dan 43
faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan standar mutu. Ketiga, untuk memberikan gambaran strategi sekolah dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan yang mencakup langkah-langkah sekolah untuk mencapai standar mutu, masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai standar mutu dan cara menyelesaikannya. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian oleh Musyafa' Fathoni tersebut menghasilkan tiga temuan. Pertama, mutu dalam perspektif pengelola sekolah adalah wujud dari kebaikan sesuatu yang tercermin dalam ketercapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai manfaat bagi pelanggannya. Berdasarkan konsep tersebut sekolah yang bermutu dalam perspektif pengelola adalah sekolah dengan ciri-ciri: memiliki standar mutu dan mampu mencapainya, memiliki program yang baik dan bermanfaat, pendidikan dijalankan dengan proses yang baik, serta mampu meluluskan siswa yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu perlu adanya sistem penjaminan mutu, sebab dengan adanya sistem penjaminan mutu manajemen sekolah dan proses pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, sekolah lebih fokus dan tidak mudah berubah haluan, karena target dan standar mutu telah ditetapkan, dan dukungan orang tua terhadap program-program sekolah semakin kuat. Kedua, Sekolah Dasar Islam yang bermutu minimal harus memenuhi 12 butir standar mutu, yaitu: 1) sholat dengan kesadaran; 2) berbakti dengan orang tua; 3) tartil baca al Qur'an; 4) hafal Juz 'Amma; 5) nilai lima bidang studi tuntas; 6) disiplin; 7) percaya diri; 8) senang membaca; 9) membaca efektif; 44
10) komunikasi baik; 11) prilaku sosial yang baik; 12) memiliki budaya bersih. Proses penetapan standar mutu bermula dari konsep sistem penjaminan mutu yang dipelajari pengelola sekolah dengan mengikuti training KPI dan JSIT. Selanjutnya pengelola sekolah menetapkan standar mutu dengan berpijak pada idealisme sekolah (cita-cita pendirian, visi sekolah, dan profil lulusan yang diharapkan). Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan standar mutu adalah: kebutuhan dan ketrampilan yang harus dikuasai anak usia sekolah dasar, kebutuhan orang tua, keyakinan keagamaan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Ketiga, langkah-langkah pencapaian standar mutu terdiri dari a) langkah perencanaan (planning) yang meliputi: sosialisasi standar mutu, perumusan program, penetapan SOP, b) langkah pelaksanaan (implementing) yang meliputi penunjukan penangung jawab, pelaksanaan program, dan c) proses kontrol (controlling) yang meliputi kontrol pelaksanaan program dan kontrol ketercapain standar mutu. Beberapa masalah yang menyebabkan sistem penjaminan mutu belum berjalan optimal antara lain: dukungan dari yayasan belum optimal, adanya beberapa guru yang belum sesuai standar, adanya orang tua yang belum dapat bekerja sama dengan baik, dokumentasi dan kontrol mutu yang masih lemah. Untuk mengatasi itu semua sekolah berupaya untuk selalu melakukan peningkatan kemampuan guru malalui training, supervisi, dan MGMP, melakukan sosialisasi intensif terhadap wali murid, serta memperbaiki program-program penjaminan mutu. 45
E. Pertanyaan Penelitian Bagaimana penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang meliputi: 1. Bagaimana penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang? a. Dasar yang digunakan SMK Negeri 1 Magelang dalam penetapan standar mutu? b. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang? 2. Bagaimana pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? a. Bagaimana pemetaan mutu berdasarkan hasil EDS di SMK Negeri 1 Magelang? b. Bagaimana pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mengacu SNP? 3. Bagaimana penyusunan rencana pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang yang diwujudkan dalam bentuk RKJM dan RKT? a. Bagaimana persiapan SMK Negeri 1 Magelang dalam menyusun RKJM/RKT? b. Dasar penyusunan RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang? c. Isi RKJM/RKT SMK Negeri 1 Magelang? d. Pengesahan RKJM/RKT SMK Negeri 1 Magelang? e. Sosialisasi RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang? 4. Bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? a. Bagaimana pemenuhan 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang? b. Bagaimana komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan 8 SNP? 46
5. Bagaimana evaluasi pemenuhan mutu yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Magelang? a. Tujuan evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? b. Tahapan evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? 47
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Evaluasi Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang meliputi langkah- langkah: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu dengan berdasarkan pada data utama dalam bentuk angka-angka. Model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Goal Free Evaluation Model. Pemiliahan Goal Free Evaluation Model karena model tersebut memiliki fokus untuk mengevaluasi pada bagaimana kerjanya suatu program, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian ini yaitu program penjaminan mutu yang meliputi: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu. Sementara data-data diambil dari Kepala Sekolah, pimpinan dari masing-masing unit keja, dan Tim Renbang (Perencanaan dan Pengembangan) di SMK Negeri 1 Magelang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket (terbuka dan tertutup), dokumentasi, dan wawancara. B. Prosedur Evaluasi Prosedur evaluasi pada penelitian ini meliputi langkah-langkah: penyiapan instrumen, pengumpulan data, analisi data, dan penyusunan laporan. Adapun prosedur beserta waktu pelaksanaannya diuraikan pada tabel berikut. 48
Tabel 1. Plan-OP Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang No. Jenis Kegiatan Agustus September Oktober November 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Penyiapan instrumen Pengumpulan data Analisi data Penyusunan laporan 1. Penyiapan instrumen Instrumen disusun berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan pada Bab II dengan cara mengidentifikasi indikator, mengidentifikasi bukti- bukti, dan menentukan sumber data dari setiap variabel. Dari setiap indikator selanjutnya dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk instrumen angket (model tertutup dan terbuka) dan wawancara. Sementara untuk mengumpulkan bukti dituangkan ke dalam lembar dokumentasi. Instrumen diuji coba dengan melakukan konsultasi pada ahli. Sebagai validator instrumen pada penelitian ini yaitu Noto widodo, M.Pd. (Dosen Fakultas Teknik UNY), Martubi, M.Pd. (Dosen Fakultas Teknik UNY), dan Drs. Al Sudibyo (guru SMK Negeri 1 Magelang) 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen. Instrumen angket digunakan untuk mendapatkan jawaban responden, sedangkan lembar dokumentasi sebagai panduan peneliti mengumpulkan dokumen penjaminan mutu. 49
3. Analisis data Setelah data terkumpul selanjutnya diolah, dianalisis, dan dilakukan pembahasan. Untuk data angket model tertutup di analisi meggunakan statistik deskriptif kuantitatif, sedangkan data angket model terbuka, dokumentasi, dan wawancara dianalisi menggunakan statistik deskriptif kualitatif. 4. Penyusunan laporan Laporan disusun dengan sistematika isi mulai dari latar belakang masalah, kajian pustaka, metode evaluasi, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan rekomendasi. C. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Magelang yang beralamatkan di Jl. Cawang No. 02 Jurang Ombo, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. 2. Waktu penelitian Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2016. D. Subyek Penelitian Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, pimpinan masing-masing unit kerja, dan Tim Renbang di SMK Negeri 1 Magelang. Uraian secara lengkap subyek penelitian disajikan dalam tabel berikut. 50
Tabel 2. Subyek Penelitian No Kepala Sekolah 1 2 Wakil Kepala Sekolah 3 4 5 Subyek Penelitian Ketua Jurusan Kepala Tata Usaha Tim Renbang Jumlah = Jumlah 1 orang 4 orang 5 orang 1 orang 7 orang 18 orang E. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan dengan pemberian angket, dokumentasi, dan wawancara. Pemberian angket terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang. Pengambilan data dokumentasi adalah dengan mengumpulkan dokumen EDS, Dokumen RKJM, dan dokumen RKT. Sementara wawancara dilakukan kepada Ketua Renbang untuk memperjelas makna data angket dan dokumentasi. F. Alat Pengumpulan Data Sebelum membuat instrumen terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen. Instrumen selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli sebagai langkah pengujian instrumen untuk menjamin validitas instrumen. 1. Kisi-kisi instrumen angket Dalam penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk angket tertutup (jawaban sudah tersedia, responden tinggal memilih dalam bentuk check-list) dan angket terbuka (penjelasan jawaban langung dari responden). Penjelasan kisi-kisi instrumen angket tertutup dan angket terbuka adalah sebagai berikut: 51
a. Kisi-kisi instrumen angket tertutup Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Angket Tertutup Variabel Penetapan Standar Mutu Pemetaan Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Pemenuhan Evaluasi Pemenuhan Indikator Dasar penetapan standar mutu Pihak yang terlibat Pemetaan berdasarkan hasil EDS Pemetaan pada 8 SNP Pemetaan didukung bukti fisik Pemetaan menggambarkan mutu sekolah Persiapan sekolah Dasar penyusunan Isi Pengesahan Sosialisasi Pemenuhan 8 SNP Komitmen komponen sekolah Evaluasi melalui EDS Tujuan evaluasi Tahapan evaluasi Butir Pertanyaan 1,2,3 4,5,6 7 8,9,10,11 12 13,14 15 16,17,18,19,20 21,22,23,24,25,26 27,28 29,30 31,32,33,34,35,36, 37,38 39 40 41,42 43,44,45,46,47 47 Butir Jumlah = Dari kisi-kisi angket tertutup tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan jawabannya. Skala yang digunakan adalah Skala Guttman yang telah dimodifikasi dengan alternatif jawaban, yaitu: " Ya (Y) dengan diberi skor 1" dan "Tidak (T) dengan di beri skor 0". b. Kisi-kisi instrumen angket terbuka Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Angket Terbuka Variabel Penetapan Standar Mutu Pemetaan Mutu Indikator Fungsi standar mutu Dasar penetapan standar mutu Pemetaan menggambarkan mutu sekolah Persiapan sekolah Butir Pertanyaan 1 2 3 4 52
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Pemenuhan Evaluasi Pemenuhan Dasar penyusunan Pemenuhan 8 SNP Tujuan evaluasi Hambatan dan cara mengatasi 5 6 7 8 Jumlah = 8 Butir Dari kisi-kisi angket terbuka, kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Jawaban diperoleh dari hasil pengisian atau tanggapan dari responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2. Kisi-kisi instrumen dokumentasi Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi Sumber Dokumentasi Yang Diambil Keterangan SMK Negeri 1 Magelang 1. Visi dan misi sekolah 2. Tujuan sekolah 3. Manajemen organisasi sekolah 4. Kebijakan mutu sekolah 5. Dokumen EDS 6. Dokumen RKJM 7. Dokumen RKT Jumlah = 7 Butir Bukti Nyata/Otentik dalam Bentuk Dokumentasi 3. Kisi-kisi instrumen pedoman wawancara Wawancara dilakukan dengan Ketua Renbang untuk memperjelas makna data angket dan dokumentasi. Kisi-kisi instrumen pedoman wawancaranya adalah sebagai berikut. Tabel 6. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Variabel Penetapan Standar Mutu Indikator Dasar penetapan standar mutu Pihak yang terlibat Persiapan sekolah Butir Pertanyaan 1 2 3 53
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Pemenuhan Evaluasi Pemenuhan Dasar penyusunan Pengesahan Komitmen komponen sekolah Evaluasi melalui EDS Tahapan evaluasi Jumlah = 4 5 6 7 8 8 Butir G. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan dengan kualitatif. 1. Statistik deskriptif kuantitatif Statistik deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian melalui bentuk pemberian angket tertutup model check-list. Data dari angket tersebut dianalisa dengan menghitung persentase pencapaian untuk setiap indikator. Persentase pencapaian adalah skor butir atau indikator dibagi skor total yang seharusnya dicapai oleh butir atau indikator tersebut dikali 100%. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut (Sugiyono: 2010). 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝑺𝒌𝒐𝒓 = 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑𝒂𝒊 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔𝒏𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑𝒂𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎% Kriteria persentase pencapaian merujuk pada modifikasi kriteria yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (1990:35). Ketentuan rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut. Tabel 7. Kategori Skor Persentase Interval Presentase Kategori Interval Presentase Kategori 0% - 19,99% Kurang 20,00% - 39,99% Tidak Baik 54
40,00% - 59,99% Sedang 60,00% - 79,99% Baik 80,00% - 100% Sangat Baik 2. Statistik deskriptif kualitatif Statistik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data penelitian yang diperoleh dari angket terbuka, dokumentasi, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis kualitatif secara umum berupa kata-kata yang disusun kedalam teks (Sugiyono: 2010). a. Pengelompokan data Data angket terbuka, dokumentasi, dan wawancara yang mempunyai kesamaan atau mendekati sama dikelompokkan sesuai jenis dan macamnya. b. Reduksi data Reduksi data merupakan analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memfokuskan dan mengarahkan pada permasalahan yang diteliti. Sedangkan reduksi terhadap dokumen dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengorganisasikan data sehinggga diperoleh data yang mendukung penelitian. 55
c. Penyajian/pemaparan data Penyajian data dalam penelitian ini selain berupa teks naratif. Abstraksi data dikategorikan dalam kelompok-kelompok dan disajikan dalam bentuk kalimat, tabel, dan diagram. d. Membuat kesimpulan Setelah melakukan penafsiran data melalui penafsiran deskriptif, untuk meringkas inti dari analisis data dibuatlah kesimpulan dalam bentuk kalimat. 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Magelang mendapatkan hasil sebagai berikut: 1. Penetapan Standar Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Penetapan standar mutu merupakan langkah untuk merumuskan standar mutu sekolah. Penetapan standar mutu dapat dilihat dari dasar yang digunakan sekolah dalam penetapan standar mutu dan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu. Data tentang penetapan standar mutu diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang SMK Negeri 1 Magelang. Data angket model tertutup variabel penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 8. Data Penetapan Standar Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang No Indikator Skor Skor Total Persentase Kategori 1 2 Dasar dalam penetapan standar mutu Pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu Rata-rata 54 54 54 51 100% 94% 97% Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Tabel 8 menunjukkan bahwa penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 97%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Data penetapan standar mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari dasar dalam penetapan standar mutu (100%) dan pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu (94%). 57
Dasar penetapan standar mutu mendapat persentase 100%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mengacu pada 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) dengan berdasar pada kebutuhan sekolah dan kemampuan sumber daya sekolah dalam menetapkannya. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa acuan yang digunakan sekolah sebagai dasar dalam menetapkan standar mutu adalah visi dan misi sekolah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu mendapat persentase 94%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dalam menetapkan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang melibatkan seluruh komponen sekolah dan pemangku kepentingan di luar sekolah. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa standar mutu bagi SMK Negeri 1 Magelang memiliki fungsi: 1) meningkatkan kualitas pendidikan, 2) sebagai acuan program sekolah, 3) pedoman pengembangan sekolah, 4) memberikan arah dan koridor yang jelas dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sekolah, dan 5) sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat. 2. Pemetaan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Pemetaan mutu pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan EDS untuk memetakan mutu 8 SNP dengan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan pencapaian mutu sekolah secara akurat. Data pemetaan mutu diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua 58
Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang SMK Negeri 1 Magelang. Data angket model tertutup untuk variabel pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang adalah sebagai berikut. Tabel 9. Data Pemetaan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang No Indikator Skor Skor Total Persentase Kategori 1 2 3 4 Pemetaan berdasarkan hasil EDS Pemetaan pada 8 SNP Pemetaan didukung bukti fisik Pemetaan menggambarkan mutu sekolah 18 72 18 36 18 62 18 30 100% 86% 100% 83% Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Rata-rata 92% Sangat Baik Tabel 9 menunjukkan bahwa pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 92%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Data pemetaan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari pemetaan berdasarkan hasil EDS (100%), pemetaan pada 8 SNP (86%), pemetaan didukung bukti fisik (100%), dan pemetaan menggambarkan mutu sekolah (83%). Data dokumentasi diperoleh dokumen hasil EDS yang berisi pemetaan mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang. Pemetaan mutu dilakukan per SNP, per komponen SNP, sampai pada per indikator komponen SNP dengan didukung bukti fisik dan keterangan tahapan pengembangan yang telah dicapai pada setiap indikatornya serta dirumuskan rekomendasi perbaikan selanjutnya. Pencapaian mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014 adalah sebagai berikut. 59
Standar Isi Standar Penilaian Standar Pembiayaan 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pengelolaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana Dan Prasarana Gambar 4. Pencapaian Mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014 Gambar 4 menunjukkan pencapaian mutu 8 SNP yang telah dicapai SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014 mencapai rata-rata 3,5. Nilai tersebut diperoleh dari Standar Isi (3), Standar Proses (3,3), Standar Kompetensi Lulusan (3), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3,7), Standar Sarana dan Prasarana (4), Standar Pengelolaan (3,9), Standar Pembiayaan (3,7), dan Standar Penilaian Pendidikan (3,5). Uraian secara lengkap pencapaian mutu dari masing-masing standar adalah sebagai berikut. a. Standar Isi Pencapaian Standar Isi dengan nilai 3 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Isi terdiri dari dua komponen, yaitu: (1) kurikulum sudah sesuai dan relevan; dan (2) sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 60
INDIKATOR 5 3 INDIKATOR 4 3 INDIKATOR 3 3 INDIKATOR 2 3 INDIKATOR 1 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Gambar 5. Nilai Pencapaian Indikator Standar Isi Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Pencapaian Indikator Standar Isi Beserta Bukti Fisik Kurikulum sudah sesuai dan relevan Bukti Fisik Dokumen Kurikulum BSNP, dokumen proses penyusunan KTSP, dan dokumen KTSP Dokumen KTSP dan silabus Kurikulum telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan panduan BSNP 1 Kurikulum sekolah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran dalam silabus setiap mata pelajaran Struktur kurikulum sekolah telah mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya dengan selalu melaksanakan program remedial dan pengayaan 2 3 Dokumen KTSP, kalender pendidikan, dan silabus Sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik Bukti Fisik 4 5 Sekolah memberikan bimbingan secara teratur dan berkesinambungan serta menawarkan pelayanan konseling dalam memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik Sekolah sudah menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik yang sesuai dengan minat sebagian besar peserta didik Dokumen KTSP dan program BK Silabus ekstrakurikuler, RPP ekstrakurikuler, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler 61
Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 11. Rekomendasi Perbaikan Standar Isi Indikator 1 Rekomendasi a. Melanjutkan penyempurnaan materi oleh Tim Pengembang setiap tahun. 2 b. Perlu melibatkan DU/DI yang relevan. a. KTSP dikembangkan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, DU/DI dan mengacu pada BSNP. 3 4 5 a. Revisi KTSP setiap tahun. a. Revisi KTSP setiap tahun. b. Perencanaan Ruang BP/BK yang representatif. a. Kegiatan dilengkapi dengan fasilitas/ sarana pendukung. b. Standar Proses Pencapaian Standar Proses dengan nilai 3,3 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Proses terdiri dari 5 komponen, yaitu: (1) silabus sudah sesuai/ relevan dengan standar; (2) RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (3) sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat; (4) pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik; dan (5) supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 62
INDIKATOR 10 3 INDIKATOR 9 3 INDIKATOR 8 3 INDIKATOR 7 3 INDIKATOR 6 3 INDIKATOR 5 4 INDIKATOR 4 3 INDIKATOR 3 3 INDIKATOR 2 4 INDIKATOR 1 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 6. Nilai Pencapaian Indikator Standar Proses Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Pencapaian Indikator Standar Proses Beserta Bukti Fisik Bukti Fisik Silabus sudah sesuai/ relevan dengan standar Dokumen silabus, dokumen SI, dokumen SKL, dan dokumen KTSP Undangan guru dalam menyusun silabus, notulen rapat, daftar hadir guru, daftar kelompok guru, dan silabus yang sudah dikembangkan 1 Silabus telah sesuai dengan SI, SKL, dan panduan KTSP serta telah mempertimbangkan situasi dan kondisi sekolah. Silabus telah dikaji dan dikembangkan secara teratur oleh guru secara mandiri yang berdampak pada peningkatan mutu peserta didik 2 RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bukti Fisik 3 4 RPP disusun oleh setiap guru untuk setiap kompetensi dasar berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran RPP memperhatikan perbedaan gender, kemampuan awal, tahap intelektual, minat, bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan peserta didik Dokumen RPP Nilai UN SLTP, hasil tes minat bakat, daftar nominatif, dan pedoman penilaian 63
Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat Bukti Fisik 5 6 Siswa menggunakan sumber belajar yang dibeli sendiri dan berbagai materi yang tersedia di perpustakaan sekolah dengan mudah untuk dipinjam dan dipakai di luar sekolah dalam kurun waktu tidak lebih dari satu minggu dan dapat diperpanjang, serta dapat mengakses buku sekolah elektronik (BSE) dan materi lain dari e-library sekolah Guru-guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik Daftar buku di perpustakaan, CD pembelajaran, internet, dan komputer PC Buku pegangan/ panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan belajar di luar sekolah Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik Bukti Fisik 7 8 Guru-guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang sesuai dengan RPP yang disusunnya Guru-guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi serta mendapatkan konfirmasi disetiap proses pembelajaran RPP dan media pembelajaran power point seperti kartu soal dan alat praktek Portofolio, buku kemajuan kelas, agenda mengajar guru, dan lembar pra tes Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan Bukti Fisik 9 Proses pembelajaran di sekolah disupervisi dan dievaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran 10 Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Jadwal supervisi kepala sekolah, berita acara pelaksanaan supervisi, format supervisi proses pembelajaran, dan format evaluasi serta umpan balik Format supervisi Kepala Sekolah dan Pengawas, format evaluasi Kepala Sekolah dan Pengawas, buku tamu dan buku pembinaan pengawas Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 64
Tabel 13. Rekomendasi Perbaikan Standar Proses Indikator Rekomendasi 1 a. Silabus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa. 2 a. Peningkatan kompetensi guru dengan mendatangkan nara sumber dengan melibatkan DU/DI. 3 a. RPP untuk pelajaran tertentu harus disusun sesuai dengan perbedaan kemampuan partisipasi aktif peserta didik dan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara komponen RPP. b. RPP selalu direview secara berkala untuk memastikan dampaknya pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 4 a. Menekankan guru merancang RPP harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik pada satuan belajar sebelumnya dan latar belakang peserta didik. 5 6 b. Mengumpulkan data peserta didik yang akurat. a. Guru memberi tugas mandiri kepada peserta didik. a. Sekolah menggalang sumber dana dan mengadakan MOU dengan instansi lain atau DU/DI. 7 a. Pelatihan kepada guru dalam menyusun RPP yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. 8 b. Pelatihan kepada guru dalam menggunakan multimedia. a. Guru melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi atau praktek. 9 a. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan program tindak lanjut. 10 a. Supervisi dan evaluasi diadakan berkala dan berkelanjutan yang melibatkan Kepala Sekolah, Pengawas, dan peserta didik. c. Standar Kompetensi Lulusan Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dengan nilai 3 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari dua komponen yaitu: (1) peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan; dan (2) peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 65
INDIKATOR 6 3 INDIKATOR 5 3 INDIKATOR 4 3 INDIKATOR 3 3 INDIKATOR 2 2 INDIKATOR 1 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 7. Nilai Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 14. Pencapaian Indikator Standar Kompetensi Lulusan Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan Bukti Fisik 1 2 3 Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik melebihi standar kompetensi lulusan, percaya diri, dan memiliki harapan yang tinggi dalam berprestasi Sebagaian peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri Peserta didik memiliki motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi Dokumen I KTSP, buku rekap nilai siswa, hasil UAS, hasil UAN, dan jadwal pelajaran Silabus, RPP, dan daftar hadir Dokumen foto kegiatan, sertifikat, program kegiatan, naskah karya, dan dokumen kegiatan/ laporan Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat Bukti Fisik 4 5 6 Peserta didik menunjukkan sikap yang baik di sekolah dan di tengah masyarakat luas, serta memahami tentang disiplin, toleransi, kejujuran, kerja keras, dan perhatian kepada orang lain Peserta didik menunjukkan sikap yang baik di sekolah dan di tengah masyarakat luas, serta memahami tentang disiplin, toleransi, kejujuran, kerja keras, dan perhatian kepada orang lain Peserta didik memahami ajaran agama dan nilai-nilai budaya serta mampu menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bakti sosial, PMI, dan PMR Silabus kecakapan hidup, sertifikasi kompetensi, dan jadwal penambahan jam Buku keterampilan dan buku agama 66
Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 15. Rekomendasi Perbaikan Standar Kompetensi Lulusan Indikator 1 Rekomendasi a. Sekolah meningkatkan kriteria KKM dari 75 menjadi di atas 75. 2 b. Menindaklanjuti hasil analisis kemajuan belajar siswa. a. Dalam menyusun silabus dan RPP, guru menerapkan 3 strategi dan metode pembelajaran yang lebih melibatkan kemandirian siswa dalam memecahkan masalah. a. Sekolah membuat program peningkatan prestasi. b. Sekolah mengadakan kegiatan OSN dan lomba mata pelajaran. 4 c. Penambahan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. a. Masyarakat diminta memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan siswa. 5 a. Menyelenggarakan program kecakapan hidup dan uji kompetensi bersama badan sertifikasi. 6 a. Program kerja masyarakat perlu melibatkan siswa. b. Siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan keagamaan. d. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan nilai 3,7 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai; (2) kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai; dan (3) kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 67
INDIKATOR 6 4 INDIKATOR 5 4 INDIKATOR 4 3 INDIKATOR 3 4 INDIKATOR 2 3 INDIKATOR 1 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 8. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 16. Pencapaian Indikator Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai Bukti Fisik 1 2 Jumlah pendidik sangat memadai untuk memberikan layanan pembelajaran dengan kualitas tinggi bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus Sekolah memiliki jumlah tenaga kependidikan yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk untuk menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar Dokumen daftar guru normatif, adaptif, dan produktif Dokumen daftar tenaga kependidikan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai Bukti Fisik 3 4 Sekolah memiliki pendidik dengan kualifikasi yang sangat memadai dari standar yang ditentukan untuk memberikan pengalaman belajar dengan kualitas tinggi bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus Kualifikasi pendidik di sekolah sudah memadai sesuai dengan standar yang dtetapkan, termasuk untuk menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar Ijazah Kepala Sekolah dan Pendidik, sertifikat pelatihan Kepala Sekolah dan Pendidik, serta sertifikat asesor Ijazah tenaga kependidikan 68
Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai Bukti Fisik 5 6 Sekolah memiliki pendidik dengan kompetensi yang sangat memadai untuk memberikan pengalaman belajar dengan kualitas tinggi bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus Sekolah memiliki tenaga kependidikan dengan kompetensi yang sangat memadai untuk memberikan pengalaman belajar dengan kualits tinggi bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus Dokumen pelatihan Kepala Sekolah dan dokumen pelatihan pendidik Ijazah dan sertifikat pelatihan tenaga kependidikan Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 17. Rekomendasi Perbaikan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Indikator 1 2 Rekomendasi a. Melakukan analisa kebutuhan guru setiap akhir tahun. a. Pengusulan dan penambahan tenaga kependidikan: laboran fisika, laboran kimia, laboran bahasa inggris, dan toolman. 3 a. Memberikan dorongan dan peluang untuk pendidik yang belum S1/D IV sejumlah 4 pendidik. b. Meningkatkan kompetensi pendidik dengan pelatihan- pelatihan yang sesuai. 4 a. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di bidang komputer dan TI. 5 a. Peningkatan dan pengembangan profesi pendidik: peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan bahasa inggris, pelaksanaan PTK semakin ditingkatkan. 6 a. Pengadaan tenaga laboran IPA dan bahasa inggris. e. Standar Sarana Dan Prasarana Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana dengan nilai 4 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Sarana Dan Prasarana terdiri dari dua komponen yaitu: (1) sarana sekolah sudah memadai; dan (2) sekolah dalam kondisi 69
terpelihara dan baik. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. INDIKATOR 5 4 INDIKATOR 4 4 INDIKATOR 3 4 INDIKATOR 2 4 INDIKATOR 1 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 9. Nilai Pencapaian Indikator Standar Sarana Dan Prasarana Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 18. Pencapaian Indikator Standar Sarana Dan Prasarana Sarana sekolah sudah memadai Bukti Fisik Fc sertifikat kepemilikan, lay-out/ market sekolah Sekolah memiliki bangunan gedung yang ukuran, ventilasi, dan kelengkapan lainnya melebihi ketentuan SNP Jumlah peserta didik di dalam rombongan belajar lebih kecil dari yang ditetapkan dalam SNP, agar dapat lebih meningkatkan mutu proses pembelajaran Sekolah memiliki alat dan sumber belajar yang melebihi dari ketetapan dalam SNP yang digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran 1 Jumlah siswa di sekolah dan data jumlah siswa setiap rombongan belajar Inventarisasi perpustakaan, buku modul siswa, inventarisasi ruang kelas dan peralatan di bengkel Bukti Fisik Prosedur pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan 2 3 Sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik Pemeliharaan bangunan di sekolah dilaksanakan secara rutin melebihi waktu yang ditetapkan dalam SNP dan catatan pemeliharaan terekam dengan baik Setiap orang yang datang ke sekolah selain warga sekolah termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam setiap bangunan yang ada 4 5 Sertifikat tanah, daftar bangunan, dan lay-out/ market 70
Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 19. Rekomendasi Perbaikan Standar Sarana Dan Prasarana Indikator 1 Rekomendasi a. Penambahan tinggi pagar pengaman sekolah pada beberapa lokasi. 2 a. Peningkatan kualitas siswa baru dengan sosialisasi dan promosi pada saat penerimaan peserta didik baru. 3 a. Penambahan Isi Digital Library sebagai Self Acces Study. b. Penambahan peralatan pada laboratorium IPA, fisika/kimia, dan lab bahasa. 4 a. Menyusun program perbaikan/ pemeliharaan sarana dan prasarana jangka 5 tahun. 5 a. Penambahan taman terutama pada bagian belakang sekolah. f. Standar Pengelolaan Pencapaian Standar Pengelolaan dengan nilai 3,9 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Pengelolaan terdiri dari enam komponen yaitu: (1) kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak; (2) Rencana kerja sekolah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik; (3) Rencana pengembangan sekolah/ rencana kerja sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar; (4) pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid; (5) pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; dan (6) masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 71
INDIKATOR 13 INDIKATOR 12 INDIKATOR 11 INDIKATOR 10 INDIKATOR 9 INDIKATOR 8 INDIKATOR 7 INDIKATOR 6 INDIKATOR 5 INDIKATOR 4 INDIKATOR 3 INDIKATOR 2 INDIKATOR 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 10. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 20. Pencapaian Indikator Standar Pengelolaan Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak Sekolah memiliki visi dan misi yang dirumuskan buttom-up dan tersosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan serta direview secara berkala sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah Sekolah mendorong kemandirian dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sekolah secara mandiri, partisipatif, kolaboratif, dan akuntabel serta mampu memunculkan potensi warga sekolah untuk turut serta mengembangkan pengelolaan sekolah 1 2 Bukti Fisik Rumusan visi misi sekolah, bilboard visi misi di tempat-tempat strategis, dan absensi perumusan visi misi Rencana kerja jangka menengah (renstra) dan rencana kerja sekolah Rencana kerja sekolah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik Bukti Fisik 3 Sekolah memiliki rencana kerja yang dirumuskan dari tujuan berdasarkan visi dan misi sekolah dalam bentuk renstra Rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan tiap unit kerja, dan 72
4 maupun RKS yang berbasis hasil analisis EDS/M dan di-update secara berkala Sekolah sudah mensosialisasikan dokumen rencana kerja kepada semua stakeholder sekolah dalam berbagai kesempatan dan on-line di situs sekolah Rencana pengembangan sekolah/ rencana kerja sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar Rencana kerja tahunan sekolah disusun berdasarkan rencana kerja menengah mengacu pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses dan Standar Penilaian dalam bentuk dokumen yang mudah diakses dan telah mendapatkan persetujuan dari komite sekolah dan sudah tersosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan Sekolah melakukan evaluasi diri dan mengkomunikasikan rencana pengembangan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan dinas pendidikan dan para pemangku kepentingan Sekolah menetapkan prioritas perbaikan/ pengembangan sekolah yang didasarkan pada hasil evaluasi diri dan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid 5 6 7 8 9 Sekolah memiliki sistem pengelolaan data berbasis ICT dengan cara yang efektif, efisien, dan akuntabel serta tersosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan terkoneksi secara on-line pada website sekolah Sekolah menyediakan akses informasi dengan data yang terbaru bagi warga sekolah dan pihak yang berkepentingan serta mudah diakses secara on-line melalui website sekolah Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan 10 Sekolah memperhatikan hasil kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta senantiasa melaksanakan pengembangan profesinya secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas kinerja 11 Sekolah senantiasa melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendidik dan 73 dokumen tinjauan management Dokumen rencana kerja Bukti Fisik Rencana kerja tahunan dan renstra SK penetapan tim perencanaan dan pengembangan, dokumen evaluasi diri Dokumen evaluasi diri, program peningkatan hasil belajar, dan sasaran mutu sekolah Bukti Fisik Papan pengumuman dan selebaran pengumuman, sistem informasi melalui internet (smkn1.net), dan sistem informasi melalui website sekolah Papan pengumuman dan selebaran pengumuman, komputer PC yang tersedia di perpustakaan dan jurusan (terhubung internet), dan hot spot Bukti Fisik Dokumen supervisi dan evaluasi, PTK pendidik, dokumen pelatihan, dan sertifikat pelatihan Rekaman supervisi kelas, evaluasi program sekolah,
tenaga kependidikan baik kinerja pelaksanaan tugas maupun kesesuaian dengan standar nasional serta menyusun program perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan dan angket kepuasan kinerja Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah 12 Warga sekolah terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan akademis dan nonakademis serta kegiatan pengembangan sekolah pada umumnya 13 Sekolah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan nonakademis dan memberikan kesempatan untuk berkreasi Bukti Fisik Dokumen penyusunan kurikulum, dokumen penyusunan rencana pembelajaran, dokumen kegiatan belajar mengajar, dokumen pelaksanaan program sekolah, dan MOU dengan industri dan mitra internasional Struktur organisasi komite sekolah (notulensi rapat dan absensi), daftar DU/DI pasangan, dan MOU dengan mitra asing Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 21. Rekomendasi Perbaikan Standar Pengelolaan Indikator 1 Rekomendasi a. Visi dan misi sekolah ditinjau setiap tahun disesuaikan dengan tuntutan jaman. 2 3 a. Mereview pelaksanaan renstra sekolah 2009-2013. a. Pelaksanaan rencana kerja ditingkatkan pemahaman dan sosialisasinya pada setiap unit di sekolah. 4 a. Efektifitas dan pemahaman rencana kerja lebih ditingkatkan pada semua unsur di sekolah. 5 a. Peningkatan efektifitas dan konsistensi pelaksanaan rencana kerja. 6 a. Penentuan skala prioritas dan program tindak lanjut dari laporan evaluasi diri. 7 a. Peningkatan kualitas evaluasi kinerja, KKM dan sosialisasi sasaran mutu dan konsistensi implementasi. 8 a. Perluasan dan penambahan materi intranet (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan). 9 a. Penambahan bandwith, hotspot dan PC yang digunakan oleh siswa. 10 a. Dilakukan analisa kompetensi untuk menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. 11 12 a. Diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya. a. Peningkatan jumlah MOU dengan mitra asing. 74
b. Evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan program perlu ditingkatkan. 13 a. Penambahan partner DU/DI berskala nasional. b. Peningkatan keterlibatan komite sekolah lebih aktif dan pengadaan ruang komite sekolah. c. Penambahan partner asing untuk program yang lebih implementatif. d. Implementasi program SED-TVET. g. Standar Pembiayaan Pencapaian Standar Pembiayaan dengan nilai 3,7 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Pembiayaan terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) sekolah merencanakan keuangan sesuai standar; (2) upaya sekolah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya; dan (3) sekolah menjamin kesetaraan akses. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. INDIKATOR 9 INDIKATOR 8 INDIKATOR 7 INDIKATOR 6 INDIKATOR 5 INDIKATOR 4 INDIKATOR 3 INDIKATOR 2 INDIKATOR 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 11. Nilai Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 75
Tabel 22. Pencapaian Indikator Standar Pembiayaan Sekolah merencanakan keuangan sesuai standar Bukti Fisik 1 2 3 4 Perumusan rancangan anggaran biaya pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) merujuk pada peraturan pemerintah dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan pemangku kepentingan yang terkait Perumusan RAPBS melibatkan komite sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan serta Dunia Usaha dan Dunia Industri Penyusunan rencana keuangan sekolah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan keuangan secara berkala dan menyeluruh kepada pemerintah dan pemangku kepentingan Absensi perencanaan RAPBS dan struktur organisasi komite sekolah Absensi perencanaan RAPBS dan struktur organisasi komite sekolah dari unsur DU/DI Buku RAPBS, buku kas, rekening bank, dan laporan pertanggung jawab keuangan Laporan pertanggung jawaban dan bukti setoran pajak Upaya sekolah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya Bukti Fisik 5 Sekolah kreatif menggali berbagai sumber untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Indikator 5 dibuktikan dengan proposal pengembangan dan dokumen teaching factory dan unit produksi Sekolah telah mengembangkan hubungan kerja sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan kelompok masyarakat, khususnya orangtua yang mampu untuk membantu sekolah Sekolah memelihara hubungan dengan alumni dan mereka membantu upaya sekolah walaupun bukan dalam hal pembiayaan Sekolah menjamin kesetaraan akses 6 7 Proposal pengembangan, dokumen teaching factory dan unit produksi Daftar peralatan sumbangan hibah dari DU/DI dan masyarakat Dokumen ikatan alumni dan reuni alumni Bukti Fisik 8 9 Sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan mempromosikan kesetaraan akses bagi semua peserta didik Sekolah merumuskan besarnya sumbangan orangtua berdasarkan kemampuan ekonomi orangtua dan menerapkan prinsip subsidi silang Dokumen penerimaan siswa baru RAPBS dan daftar beasiswa yang diperoleh Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. 76
Tabel 23. Rekomendasi Perbaikan Standar Pembiayaan Indikator 1 Rekomendasi a. Melanjutkan perencanaan RAPBS telah melibatkan partisipasi komite sekolah dan dinas pendidikan kota magelang sebelum tahun ajaran baru dimulai. 2 a. RAPBS yang telah disahkan untuk tahun yang akan datang diagendakan lebih awal, agar pelaksanaan program sekolah tidak tertanggu. 3 a. Copy buku RAPBS disampaikan dan disosialisasikan pada semua ketua unit kerja. 4 a. Pemantauan pendanaan program sesuai dengan jadwal ditingkatkan. 5 a. Peningkatan dan penataan manajemen teaching factory dan unit produksi ditingkatkan. 6 a. Sekolah perlu mengidentifikasi DU/DI yang memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility). b. Peningkatan hubungan kerjasama dengan DU/DI dan kelompok masyarakat untuk membantu pendanaan sekolah. 7 a. Sekolah perlu memanfaatkan sumberdaya alumni dengan merintis dukungan dari alumni terutama untuk penempatan tamatan dan dukungan teknis. 8 a. Memperbesar prosentase jumlah siswa yang berprestasi dari golongan ekonomi tidak mampu. 9 a. Memperbesar dan menambah jumlah akses beasiswa bagi golongan siswa miskin. h. Standar Penilaian Pendidikan Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan dengan nilai 3,5 diperoleh dari rata-rata jumlah nilai pencapaian per indikator dari setiap komponennya. Standar Penilaian Pendidikan terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun nonakademik; (2) penilaian berdampak pada proses belajar; dan (3) orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. Nilai pencapaian per indikator dari setiap komponen adalah sebagai berikut. 77
INDIKATOR 8 INDIKATOR 7 INDIKATOR 6 INDIKATOR 5 INDIKATOR 4 INDIKATOR 3 INDIKATOR 2 INDIKATOR 1 3 3 3 3 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 12. Nilai Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan Nilai pencapaian per indikator diperoleh dari analisis kondisi yang telah dicapai dengan didukung bukti fisik. Kondisi beserta bukti fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 24. Pencapaian Indikator Standar Penilaian Pendidikan Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun nonakademik Bukti Fisik Guru-guru menyusun rencana penilaian terhadap hasil belajar peserta didik terhadap pencapaian kompetensi yang diharapkan dan diinformasikan kepada peserta didik sehingga setiap peserta didik memahami target kompetensi yang harus dicapai Guru-guru menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian termasuk KKM dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran dan kondisi sekolah pada awal semester Guru-guru menggunakan berbagai jenis metode untuk menilai kemajuan belajar peserta didik secara berkelanjutan dan mengembangkannya berdaarkan rencana yang telah dibuat sesuai dengan perkembangan peserta didiknya Guru-guru membuat instrumen yang tepat dan dapat diandalkan untuk menerapkan berbagai teknik, bentuk dan jenis penilaian serta direview secara berkala Penilaian berdampak pada proses belajar 1 2 3 4 Instrumen penilaian akademik dan instrumen penilaian nonakademik KTSP dan silabus Daftar nilai dan analisis penilaian Soal-soal tertulis dan soal-soal untuk tes lisan Bukti Fisik 5 Semua guru secara rutin mencatat kemajuan setiap peserta didik memberi komentar dan masukan serta mengonfirmasikannya kepada peserta didik secara individual dan berkala Daftar nilai 78
6 Guru-guru selalu menggunakan hasil penilaian peserta didik dalam mereview rencana pembelajaran yang telah disusun Daftar nilai yang memuat nilai perbaikan Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka Bukti Fisik 7 8 Sekolah menyampaikan laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orangtua/ wali peserta didik dalam bentuk laporan pendidikan Sekolah menjalin kemitraan dengan orangtua dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa Buku rapor Komunikasi internal dengan komite sekolah dan komunikasi internal dengan orangtua siswa Berdasarkan kondisi yang telah dicapai, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan sekolah adalah sebagai berikut. Tabel 25. Rekomendasi Perbaikan Standar Penilaian Pendidikan Indikator 1 2 3 Rekomendasi a. Instrumen penilaian dikembangkan setiap tahun. a. KTSP direvisi dan dikembangkan setiap tahunnya. a. Instrumen penilaian yang telah dibuat dipedomani dalam melaksanakan penilaian terhadap siswa. b. Hasil penilaian dijadikan umpan balik bagi guru dalam rangka peningkatan proses pembelajaran. 4 a. Soal-soal sebagai alat instrumen penilaian selalu direvisi dan dikembangkan setiap tahunnya. 5 a. Setiap saat siswa dapat mengakses nilai hasil kemajuan belajar. 6 b. Dibuat perangkat nilai berbasis online. a. Setiap saat siswa dapat mengakses nilai hasil kemajuan belajar. 7 8 b. Dibuat perangkat nilai berbasis online. a. Nilai rapor juga disajikan dalam bentuk online. a. Komunikasi internal dengan komite sekolah dilakukan setahun 4x. Pemetaan mutu menggambarkan mutu sekolah mendapat persentase 83% sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa manfaat pemetaan mutu bagi SMK Negeri 1 Magelang, yaitu: 1) sebagai evaluasi dan koreksi, 2) agar dapat 79
diketahui sampai dimana standar mutu itu dilaksanakan, 3) mengetahui ketercapaian sebagai feedback untuk melakukan improvement, dan 4) memperoleh gambaran yang jelas situasi dan kondisi sekolah pada waktu tertentu. 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Penyusunan rencana pemenuhan mutu diwujudkan dalam bentuk rencana kerja sekolah (RKS) berupa rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT). Dalam menyusun RKJM/RKT sekolah melakukan persiapan dan memiliki dasar penyusunan yang tepat. Kemudian dapat dilihat isi dan bagaimana pengesahan serta sosialisasi RKJM/RKT yang dilakukan sekolah. Data tentang penyusunan RKJM/RKT diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang SMK Negeri 1 Magelang. Data angket model tertutup variabel penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 26. Data Penyusunan RKJM/RKT Di SMK Negeri 1 Magelang No 1 2 3 4 5 Indikator Persiapan sekolah Dasar penyusunan Isi Pengesahan Sosialisasi Rata-rata Skor 18 90 108 36 36 Skor Total 18 88 107 35 31 Persentase 100% 98% 99% 97% 86% 96% Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Tabel 26 menunjukkan bahwa penyusunan RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 96%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Data penyusunan RKJM/RKT yang masuk dalam kategori sangat baik 80
diperoleh dari persiapan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT (100%), dasar penyusunan RKJM/RKT (98%), isi RKJM/RKT (99%), pengesahan RKJM/RKT (97%), dan sosialisasi RKJM/RKT (86%). Persiapan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT mendapat persentase 100%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa persiapan yang dilakukan sekolah berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding ke institusi terkait, dan workshop unit kerja. Dasar penyusunan mendapat persentase 98%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dasar penyusunan yang digunakan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT meliputi: peta mutu, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa dasar penyusunan yang digunakan sekolah sebagai pertimbangan dalam menyusun RKJM/RKT yaitu: visi misi sekolah, hasil EDS, Sekolah Rujukan, SED-TVET, Teaching Factory, dan Output Management Review. Isi RKJM/RKT mendapat persentase 99%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari data dokumentasi diketahui isi dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014- 2018 terdiri dari enam bab. Bab I berisi latar belakang, identifikasi pelanggan dan stakeholder, kondisi umum dan profil sekolah, serta landasan dan acuan. Bab II berisi visi, misi, kebijakan mutu, dan nilai-nilai. Bab III berisi lingkungan strategis internal (analisis kekuatan dan kelemahan), lingkungan strategis eksternal (analisis peluang dan tantangan), dan faktor penentu 81
keberhasilan. Bab IV berisi tujuan, sasaran, dan strategi. Bab V berisi rencana kerja operasional yaitu rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Bab VI yaitu penutup. Rencana kerja lima tahunan berisi rencana pemenuhan 8 SNP dilengkapi aspek, indikator, dan strategi pelaksanaannya. Selanjutnya rencana kerja lima tahunan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan (RKT) berupa program-program pengembangan dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang konkrit, terarah, dan transparan. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/ bukti, jadwal/ bulan, dan sumber dananya. Progam kerja tahunan dalam pemenuhan 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014/2015 adalah sebagai berikut. a. Standar Isi Program pemenuhan Standar Isi dijabarkan menjadi dua kegiatan, yaitu: Tabel 27. Kegiatan Pemenuhan Standar Isi Tahun 2014/2015 Kegiatan: Pengembangan Kurikulum Yang Relevan Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Mengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP Tim Pengembang KTSP Mei dan Juli 2014 Komite WKS 1 Mei dan Juli 2014 Komite Membuat Kurikulum dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan sosial WKS 1 Mei dan Juli 2014 Komite 82
masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran WKS 1 KJ Guru Mei dan Juli 2014 Komite Kurikulum menunjukan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa WKS 1 KJ Guru Mei dan Juli 2014 Komite Kegiatan: Kebutuhan Pengembangan Pribadi Peserta Didik Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Menyediakan layanan Sekolah berupa bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik WKS 1 BK BK Mei dan Juli 2014 Juli 14 ~ Juni 15 Komite Komite Sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik WKS 2 WKS 1 Mei dan Juli 2014 Komite b. Standar Proses Program pemenuhan Standar Proses diuraikan menjadi lima kegiatan, yaitu: Tabel 28. Kegiatan Pemenuhan Standar Proses Tahun 2014/2015 Kegiatan: Silabus Sudah Sesuai Dengan Standar Dan Relevan Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Mengembangkan Silabus berdasarkan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan KTSP Guru Mei dan Juli 2014 Prov Pengembangan Silabus dilakukan guru secara mandiri atau berkelompok WKS 1 KJ Guru Mei dan Juli 2014 Komite Kegiatan: Penyusunan RPP Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana 83
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan pada prinsip- prinsip perencanaan pembelajaran Guru Mei dan Juli 2014 Komite RPP disusun memperhatikan gender, kemampuan awal, intelektual, minat, bakat, motivasi, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, dan lingkungan peserta didik WKS 1 Guru WKS 2 WKS 1 KJ Guru Juli 14 Juli 14 Juli 14 Komite Komite Komite Kegiatan: Menyediakan Sumber Belajar Dengan Mudah Dan Menggunakan Secara Tepat Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Siswa dapat mengakses buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran dengan mudah Perpus Mei 14 Komite Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik Perpus Guru Des 14 Kota Prov Kegiatan: Melaksanakan Pembelajaran Dengan Metode Yang Interaktif, Inspiratif, Menyenangkan, Kreatif, Menantang Dan Memotivasi Peserta Didik Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang rencana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup Guru Guru Juli 14 Juli 14 Prov Prov Para peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan ekplorasi dan Guru Guru Juli 14 ~ Juni 15 Juli 14 ~ Juni 15 Komite 84
elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi Guru Des 14 Komite Kegiatan: Melaksanakan Supervisi Dan Evaluasi Proses Pembelajaran Dilakukan Bertahap Dan Berkelanjutan Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan pada setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran Renbang Okt 14 Komite Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Renbang Okt 14 Komite c. Standar Kompetensi Lulusan Program pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan diuraikan menjadi dua kegiatan, yaitu: Tabel 29. Kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Tahun 2014/2015 Kegiatan: Peserta Didik Dapat Mencapai Target Akademis Yang Diharapkan Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL Guru WKS 1 Wali Kelas Guru KS Juli 14 Juni 14 Juni 14 Komite Komite Komite WKS 1 Jan 15 Komite Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri Guru Juli 14 ~ Juni 15 Kegiatan: Peserta Didik Dapat Mencapai Target Akademis Dan Mengembangkan Potensi Penuh Mereka Sebagai Anggota Masyarakat 85
Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi WKS 4 KJ Okt 14 Prov Komite WKS 1 KNA WKS 2 Des 15 Juli 14 ~ Juni 15 Prov Komite Guru Juli 14 ~ Juni 15 Komite Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik WKS 2 Insidental Komite WKS 2 Juli 14 ~ Juni 15 Komite WKS 2 Insidental Sekolah mengembangkan ketrampilan hidup KJ Juli 14 Komite KJ Juli 14 ~ Juni 15 Komite KJ Maret 15 Komite Pusat d. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program pemenuhan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan diuraikan menjadi dua kegiatan, yaitu: Tabel 30. Kegiatan Pemenuhan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014/2015 Kegiatan: Memenuhi Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Jumlah pendidik memenuhi standar WKS 3 Juli 14 Jumlah tenaga kependidikan memenuhi standar KTU Juli 15 Pemenuhan Kualifikasi pendidik memenuhi standar KS Juli 14 WKS 3 Juli 14 Komite 86
WKS 3 Juli 14 Semua Sumber Dana Kualifikasi tenaga kependidikan memenuhi standar KTU Juli 14 Kegiatan: Pemenuhan Kompetensi Pendidik Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Agar Kompetensi pendidik memenuhi standar KS Okt 14 Komite WKS 3 Okt 14 WKS 3 Maret 15 Komite Prov WKS 3 Maret 15 Prov WKS 3 Maret 15 Komite Kompetensi tenaga kependidikan memenuhi standar KTU April 15 Komite WKS 3 April 15 KTU WKS 3 Mei 15 Komite e. Standar Sarana Dan Prasarana Program pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana diuraikan menjadi dua kegiatan, yaitu: Tabel 31. Kegiatan Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Tahun 2014/2015 Kegiatan: Sarana Sekolah Sudah Memadai Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Sekolah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, persyaratan untuk sistem ventilasi, dan lainnya. KJ KTU KTU Juli 14 ~ Juni 15 Juli 14 Komite KTU April 15 Komite KTU Juni 14 Prov 87
Sekolah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, persyaratan untuk sistem ventilasi, dan lainnya KTU KTU Juni 14 Juni 14 Kota Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar WKS 1 Juli 14 Komite Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran KTU WKS 1 PERPUS Juli 14 Kota Komite Agus 14 Komite Prov KNA Des 14 Prov Kalab KKPI Juli 14 Kota Komite Guru OR Okt 14 Komite Tim ICT Feb 15 Komite Kegiatan: Pemeliharaan Sarana Prasarana Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Pemeliharaan bangunan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan persyaratan standar Renbang Juli 14 ~ Juni 15 Komite Bangunan aman dan nyaman untuk semua peserta didik dan memberi kemudahan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus KTU Pokja Green School KTU Pokja Green School Juli 14~ Juni 15 f. Standar Pengelolaan Program pemenuhan Standar Pengelolaan diuraikan menjadi enam kegiatan, yaitu: Tabel 32. Kegiatan Pemenuhan Standar Pengelolaan Tahun 2014/2015 Kegiatan: Kinerja Pengelolaan Sekolah Berdasarkan Kerja Tim Dan Kemitraan Yang Kuat Dengan Visi Dan Misi Yang Jelas Dan Diketahui Oleh Semua Pihak Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sumber Dana 88
Sekolah merumuskan visi dan misi serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan Renbang Pengelolaan sekolah menunjukkan adanya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas Renbang Kegiatan: Rencana Kerja Tahunan Sekolah Tujuan Pelaksana Sekolah merumuskan rencana kerja dengan tujuan yang jelas untuk peningkatan dan perbaikan berkelanjutan Renbang Sekolah mensosialisasikan rencana kerja yang berbasis tujuan untuk peningkatan dan perbaikan berkelanjutan kepada warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan Renbang Rencana Kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (renstra) Renbang Kegiatan: Evaluasi Diri Tujuan Pelaksana Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah secara berkelanjutan untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar Renbang WKS 1 Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar Renbang WKS 1 Renbang Ka Unit Kegiatan: Sistem Informasi Pengelolaan Sekolah Tujuan Pelaksana 89 Juli 14 Juli 14 ~ Juni 15 Jadwal/ Bulan Juli 14 Juli 14 Juli 14 Jadwal/ Bulan Maret 15 April 15 Juli 14 ~ Juni 15 Juli 15 Jadwal/ Bulan Komite Komite Sumber Dana Komite Sumber Dana Komite Komite Sumber Dana
Sekolah mengelola sistem informasi pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Sekolah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, dan dapat diakses Kegiatan: Efektifitas Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Renbang Admin Intranet Renbang Admin Intranet Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Sekolah meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan WKS 3 Renbang Juli 14 ~ Juni 15 Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional Renbang Okt 14 & Mart 15 Renbang Okt 14 & Mart 15 Renbang WKS 1 Maret 14 dan Juli 15 Renbang Maret 14 Renbang Maret 15 Kegiatan: Keterlibatan Warga Sekolah Tujuan Pelaksana Jadwal/ Bulan Warga sekolah terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademis dan nonakademis WKS 3 Tim Juli 14 Juli 14 Pengemb ang Kur WKS 1 Juli 14 Renbang April 15 WKS 4 Des 14 Sekolah melibatkan anggota masyarakat khususnya pengelolaan kegiatan nonakademis KS KTU WKS 4 April 15 Juni 15 WKS 4 Des 14 WKS 4 Renbang Juli 14 ~ Juni 15 90 Komite Sumber Dana Komite Komite Komite Sumber Dana Komite Komite Komite Komite Komite & Pusat Komite Komite & DU/DI Komite SED-TVET
g. Standar Pembiayaan Program pemenuhan Standar Pembiayaan diuraikan menjadi tiga kegiatan, yaitu: Tabel 33. Kegiatan Pemenuhan Standar Pembiayaan Tahun 2014/2015 Kegiatan: Sekolah Merencanakan Keuangan Sesuai Standar Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Anggaran sekolah dirumuskan merujuk Peraturan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota KS KTU Renbang April 15 Komite Perumusan RAPBS melibatkan Komite sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan KS KTU Renbang April 15 Komite Penyusunan rencana keuangan sekolah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel KS KTU Renbang April 15 Semua Sumber Dana KS KTU Juni 15 Semua Sumber Dana Sekolah membuat pelaporan keuangan kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan KS KTU Juli 14 ~ Juni 15 Semua Sumber Dana Kegiatan: Upaya Sekolah Untuk Mendapatkan Tambahan Dukungan Pembiayaan Lainnya Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatifnya sendiri Guru KWU Juli 14 ~ Juni 15 Komite Renbang KJ Juli 14 ~ Juni 15 Masyarak at Renbang WKS 4 Juli 14 ~ Juni 15 SED-TVET Sekolah membangun jaringan kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri setempat KS KTU Renbang WKS 4 Juli ~ Des 14 Komite April 15 DU/DI KTU Juni 15 DU/DI 91
Sekolah memelihara hubungan dengan alumni BP/BK Juni 15 Kegiatan: Sekolah Menjamin Kesetaraan Akses Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Sekolah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa dengan kebutuhan khusus WKS 2 BP/BK Juni 15 Juni 15 Komite Sekolah melakukan subsidi silang kepada siswa kurang mampu di bidang ekonomi BP/BK Renbang Agus 14 April 15 h. Standar Penilaian Pendidikan Program pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan diuraikan menjadi tiga kegiatan, yaitu: Tabel 34. Kegiatan Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Tahun 2014/2015 Kegiatan: Sistem Penilaian Disusun Untuk Menilai Peserta Didik Baik Dalam Bidang Akademik Maupun Nonakademik Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik Guru Juli 14 ~ Juni 15 WKS 1 Juli 14 ~ Juni 15 Guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian termasuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). WKS 1 Agus 14 Guru melaksanakan penilaian secara teratur berdasarkan rencana yang telah dibuat. WKS 1 Guru Juli 14 ~ Juni 15 Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan belajar peserta didik. WKS 1 Guru Guru Juni 15 Juli 14 ~ Juni 15 Komite 92
Kegiatan: Penilaian Berdampak Pada Proses Belajar Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Guru memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka lakukan pada peserta didik. Guru Admin Intranet Juli 14 ~ Juni 15 Admin Intranet Juli 14 ~ Juni 15 Komite Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Guru Juli 14 ~ Juni 15 Kegiatan: Orangtua Peserta Didik Terlibat Dalam Proses Belajar Anak Mereka Tujuan Pelaksana Jadwal / Bulan Sumber Dana Sekolah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. Sekolah melibatkan orangtua peserta didik dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. WKS 1 Admin Intranet Renbang Des 14 & Juli 15 Des 14 & Juli 15 Maret 15 Komite Komite Komite Renbang Maret 15 Komite Pengesahan RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mendapat persentase 97%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 diperoleh keterangan bahwa Rencana Strategis tersebut disahkan oleh Kepala Sekolah. Sementara sosialisasi RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mendapat persentase 86%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh komponen sekolah dan kepada pemangku kepentingan di luar sekolah. 93
4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP yang telah disusun dalam rencana kerja sekolah (RKJM/RKT). Pelaksanaan pemenuhan mutu dapat dilihat dari sekolah melaksanaan program pemenuhan 8 SNP dan bagaimana komitmen seluruh komponen sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Data tentang pelaksanaan pemenuhan mutu diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang SMK Negeri 1 Magelang. Data angket model tertutup untuk variabel pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang disajikan pada tabel berikut. Tabel 35. Data Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang No 1 2 Indikator Pemenuhan 8 SNP Komitmen komponen sekolah Skor 144 18 Skor Total 139 15 Persentase 97% 83% Kategori Sangat Baik Sangat Baik Rata-rata 90% Sangat Baik Tabel 35 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 90%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Data pelaksanaan pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari sekolah melakukan pemenuhan 8 SNP (97%) dan komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu (83%). Sekolah melakukan pemenuhan 8 SNP mendapat persentase pencapaian 97%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Pemenuhan 8 SNP meliputi: pemenuhan Standar Isi, pemenuhan Standar Proses, pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan, pemenuhan Standar Pendidik dan 94
Tenaga Kependidikan, pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, pemenuhan Standar Pengelolaan, pemenuhan Standar Pembiayaan, dan pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa pemenuhan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKJM/RKT yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Sementara komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu mendapat persentase 83% sehingga termasuk kategori sangat baik. 5. Evaluasi Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Evaluasi pemenuhan mutu merupakan kegiatan untuk melihat pelaksanaan dan hasil pemenuhan 8 SNP. Evaluasi dilaksanakan melalui EDS, evaluasi berbasis tujuan dengan mengikuti tahapan evaluasi. Data tentang evaluasi pemenuhan mutu diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Tim Renbang SMK Negeri 1 Magelang. Data angket model tertutup untuk variabel evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 36. Data Evaluasi Pemenuhan Mutu Di SMK Negeri 1 Magelang No 1 2 3 Indikator Evaluasi melalui EDS Tujuan evaluasi Tahapan evaluasi Rata-rata Skor 18 36 90 Skor Total 18 35 84 Persentase 100% 97% 93% 97% Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Tabel 36 menunjukkan bahwa evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 97%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Data evaluasi pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari evaluasi melalui EDS (100%), tujuan evaluasi (97%), dan tahapan evaluasi (93%). 95
Evaluasi pemenuhan mutu melalui EDS mendapat persentase 100%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari dokumen EDS Tahun 2015 sebagai evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2014/2015 diperoleh hasil sebagai berikut. Standar Isi Standar Penilaian Standar Pembiayaan 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pengelolaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana Dan Prasarana Gambar 13. Pencapaian Mutu 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2015 Gambar 13 menunjukkan pencapaian mutu 8 SNP SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2015 mencapai rata-rata 3,6 yaitu meningkat 0,1 dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari Standar Isi (3), Standar Proses (4), Standar Kompetensi Lulusan (3), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3,7), Standar Sarana dan Prasarana (4), Standar Pengelolaan (3,9), Standar Pembiayaan (3,7), dan Standar Penilaian Pendidikan (3,5). Peningkatan yang berhasil dicapai SMK Negeri 1 Magelang pada tahun 2015 yaitu meningkatnya mutu Standar Proses, sementara 7 standar yang lain stabil. Beberapa indikator Standar Proses yang masih kurang pada 2014 96
berhasil dipenuhi sekolah pada 2015. Nilai per indikator untuk Standar Proses Tahun 2015 adalah sebagai berikut. INDIKATOR 10 4 INDIKATOR 9 4 INDIKATOR 8 4 INDIKATOR 7 4 INDIKATOR 6 4 INDIKATOR 5 4 INDIKATOR 4 4 INDIKATOR 3 4 INDIKATOR 2 4 INDIKATOR 1 4 0 1 2 3 4 5 Gambar 14. Nilai Pencapaian Indikator Standar Proses Tahun 2015 Indikator yang meningkat yaitu indikator 3, indikator 4, indikator 6, indikator 7, indikator 8, indikator 9, dan indikator 10. Kondisi yang berhasil dicapai beserta bukti fisiknya adalah sebagai berikut. Tabel 37. Pencapaian Indikator Standar Proses Beserta Bukti Fisik Indikator Kondisi RPP disusun oleh setiap guru untuk setiap 3 kompetensi dasar berdasarkan prinsip- prinsip perencanaan pembelajaran dan direview secara berkala untuk memastikan dampaknya pada peningkatan hasil belajar peserta didik RPP memperhatikan perbedaan gender, kemampuan awal, tahap intelektual, minat, bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan peserta didik direview oleh para ahli Guru-guru menggunakan berbagai jenis sumber dan media pembelajaran di sekolah serta memanfaatkan tempat belajar lain di luar sekolah dengan melibatkan siswa Bukti Fisik Dokumen RPP Nilai UN SLTP, hasil tes minat bakat, daftar nominatif, dan pedoman penilaian 4 Buku pegangan/ panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan belajar di luas sekolah RPP dan media pembelajaran power 6 7 Guru-guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 97
8 9 10 menyenangkan dan menantang sesuai dengan RPP yang disusunnya serta dijadikan acuan bagi guru-guru di sekolah lainnya Guru-guru tidak hanya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi serta mendapatkan konfirmasi disetiap proses pembelajaran tetapi juga di luar proses pembelajaran Proses pembelajaran di sekolah disupervisi dan dievaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran termasuk program tindak lanjut Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah, teman sejawat dan Pengawas serta melibatkan peserta didik point seperti kartu soal dan alat praktek Portofolio, buku kemajuan kelas, agenda mengajar guru, dan lembar pra tes Jadwal supervisi kepala sekolah, berita acara pelaksanaan supervisi, format supervisi proses pembelajaran, dan format evaluasi serta umpan balik Format supervisi Kepala Sekolah dan Pengawas, format evaluasi Kepala Sekolah dan Pengawas, buku tamu dan buku pembinaan pengawas Tujuan evaluasi mendapat persentase 97%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Dari dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 diperoleh keterangan bahwa pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan mutlak diperlukan oleh SMK Negeri 1 Magelang, dengan tujuan: 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan program kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan efektifitas kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) penentuan "lost of opportunity", kehilangan kesempatan jika program kegiatan tidak terlaksana dengan baik, 4) mendeteksi secara dini pelemahan kinerja sekolah; 5) pengukuran tingkat efisiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai 98
acuan penyusunan Rencana Strategi yang akan datang; dan 7) pengukuran akuntabilitas unit kerja. Tahapan evaluasi mendapat persentase 93% sehingga termasuk kategori sangat baik. Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi: penyusunan instrumen evaluasi, pembentukan tim pelaksana evaluasi, pengumpulan bukti fisik program pemenuhan mutu, ditemukan permasalahan, dan dirumuskan rekomendasi perbaikan. Dari dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014- 2018 diperoleh keterangan, metode pengukuran dan evaluasi di SMK Negeri 1 Magelang dilakukan dengan menetapkan petugas yang sesuai dengan bidang tugas yang sesuai, untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Petugas pelaksana evaluasi dijabarkan dalam tabel berikut. Tabel 38. Petugas Pelaksana Evaluasi Program SMK Negeri 1 Magelang PETUGAS PELAKSANA EVALUASI KELOMPOK PROGRAM KEGIATAN SNP Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum, KTSP Program Ekstra Kurikuler Program Kegiatan Konseling Program Prakerin Siswa Proses Pemelajaran dan RPP Unit Produksi dan Teaching Factory Hubungan DU/DI dan Prakerin Supervisi dan Evaluasi KBM Kegiatan dan peningkatan siswa dalam mata pelajaran Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Kepala Program Keahlian (KJ) Wakil Kepala Bidang Kesiswaan (WKS 2) Ketua Bimbingan Konseling (KBK) Wakil Kepala Bidang Hub-In (WKS 4) Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Ketua Program Keahlian (KJ) Ketua Program Keahlian (KJ) Koordinator Teaching Factory Wakil Kepala Bidang Hub-In (WKS 4) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Ketua Program Keahlian (KJ) 99
Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana Dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Kegiatan kesiswaan dan penegakan aturan sosial Pendidik Tenaga Kependidikan Perencanaan sarana prasarana sekolah Pemeliharaan sarana prasarana Pengadaan Sarana Prasarana Rencana kerja sekolah Struktur organisasi dan pembagian tugas mengajar Pelibatan komite sekolah Sistem manajemen mutu Sistem informasi manajemen (SIM) Green school Pengawasan evaluasi program Pencitraan sekolah Perencanaan RAPBS/RAKS Wakil Kepala Bidang Kesiswaan (WKS 2) Wakil Kepala Bidang Sarpras dan Ketenagaan (WKS 3) Kepala Tata Usaha (KTU) Wakil Kepala Bidang Sarpras dan Ketenagaan (WKS 3) Kepala Tata Usaha (KTU) Wakil Kepala Bidang Sarpras dan Ketenagaan (WKS 3) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Wakil Kepala Bidang Sarpras dan Ketenagaan (WKS 3) Kepala Tata Usaha (KTU) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Ketua Program Keahlian (KJB) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Perencanaan Pengembangan (Renbang) Ketua Bimbingan Konseling (KBK) Kepala Tata Usaha (KTU) Standar Penilaian Pendidikan Pelaksanaan bea siswa Pembukuan dan laporan keuangan Rancangan dan teknik penilaian Ulangan semester dan kenaikan Pelaksanaan UN dan ujian sekolah Uji kompetensi siswa Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Koordinator Normatif Adaptif (KNA) Wakil Kepala Bidang Kurikulum (WKS 1) Ketua Program Keahlian (KJ) Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang ditemui dan cara yang dilakukan sekolah untuk mengatasi, yaitu: 1) hambatan waktu dan biaya diatasi dengan cara diprogramkan atau dilaksanakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan secara berjenjang; 2) hambatan sibuk mengajar cara mengatasinya dengan cari waktu tepat untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan; dan 3) 100
hambatan kurangnya sarana dan prasarana diatasi dengan cara dilakukan pemenuhan secara berkelanjutan. 6. Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang Berdasarkan data penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang dapat disimpulkan dalam tabel berikut. Tabel 39. Persentase Pencapaian Variabel Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang No 1 2 3 4 5 Variabel Penetapan Standar Mutu Pemetaan Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Pelaksanaan Pemenuhan mutu Evaluasi Pemenuhan Mutu Rata-rata Persentase 97% 92% 96% 90% 97% 94% Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Dari tabel 39 di atas dapat diketahui bahwa kelima variabel dalam Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang mendapat persentase rata-rata 94%, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. B. Pembahasan 1. Penetapan Standar Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Penetapan standar mutu merupakan tahapan awal dalam sistem penjaminan mutu. Standar mutu adalah sebagai gambaran mutu yang akan dicapai sekolah. Selain itu menurut pendapat Nanang Fattah (2012: 3) bahwa stakeholder pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi sekolah atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan. 101
Oleh karena itu, kedudukan standar mutu memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Data hasil penelitian menunjukkan penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 97% sehingga termasuk kategori sangat baik. Standar mutu bagi SMK Negeri 1 Magelang adalah sebagai acuan program pengembangan sekolah, sebagai arah dan koridor dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sekolah, dan sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Data penetapan standar mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari dasar yang digunakan sekolah dalam penetapan standar mutu (100%) dan pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu (94%). Jawaban angket tertutup menyatakan dasar penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mengacu pada 8 SNP, penetapan standar mutu mempertimbangkan kebutuhan sekolah, dan penetapan standar mutu mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan, dasar yang digunakan sekolah dalam menetapkan standar mutu adalah visi dan misi sekolah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP. Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Renbang sehingga diperoleh kesimpulan, dasar penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mengacu pada 8 SNP dengan selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar BSNP. Penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang juga 102
berdasar pada kebutuhan sekolah yaitu berupa rumusan visi dan misi sekolah, serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah. Dasar yang digunakan SMK Negeri 1 Magelang dalam penetapan standar mutu, sejalan dengan hasil penelitian Musyafa' Fathoni dalam Disertasinya dengan judul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)", dimana pengelola sekolah dalam menetapkan standar mutu berpijak pada idealisme sekolah (cita-cita pendirian, visi sekolah, dan profil lulusan yang diharapkan). Adapun faktor- faktor yang menjadi pertimbangan penetapan standar mutu adalah: kebutuhan dan ketrampilan yang harus dikuasai anak usia sekolah dasar, kebutuhan orang tua, keyakinan keagamaan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dalam menetapkan standar mutu yang perlu menjadi perhatian sebagaimana dijelaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 49) adalah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. SMK Negeri 1 Magelang dalam menetapkan standar mutu melibatkan seluruh komponen sekolah, bahkan melibatkan juga pemangku kepentingan di luar sekolah. Dari wawancara peneliti dengan Ketua Renbang diperoleh keterangan bahwa pelibatan seluruh komponen sekolah yaitu melalui perwakilan dari masing-masing unit kerja yang ada di SMK Negeri 1 Magelang serta melibatkan juga komite sekolah. Sementara untuk pelibatan pemangku kepentingan di luar sekolah yaitu dari Dinas pendidikan Kota Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh pengawas sekolah. 103
2. Pemetaan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Data hasil penelitian menunjukkan pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 92% sehingga termasuk kategori sangat baik. Pemetaan mutu bagi SMK Negeri 1 Magelang bermanfaat dalam beberapa hal, yaitu: a) sebagai evaluasi dan koreksi, b) agar dapat diketahui sampai dimana standar mutu itu dilaksanakan, c) mengetahui ketercapaian sebagai feedback untuk melakukan improvement, dan d) memperoleh gambaran yang jelas situasi dan kondisi sekolah pada waktu tertentu. Data pemetaan mutu yang masuk kategori sangat baik diperoleh dari pemetaan berdasarkan hasil EDS (100%), pemetaan pada 8 SNP (86%), pemetaan didukung bukti fisik (100%), dan pemetaan menggambarkan mutu sekolah (83%). Pemetaan berdasarkan hasil EDS mendapat persentase 100% sehingga termasuk kategori sangat baik. Pelaksanaan EDS di SMK Negeri 1 Magelang dilakukan untuk memetakan mutu 8 SNP. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen EDS SMK Negeri 1 Magelang yang berisi pemetaan mutu 8 SNP. Pemetaan dilakukan per SNP, per komponen SNP, sampai pada per indikator SNP. Pemetaan pada setiap indikator didukung dengan bukti fisik serta penjelasan kondisi yang telah dicapai pada setiap indikatornya. Selanjutnya diberikan nilai tahapan pengembangan pada setiap indikator dengan skala 1 sampai 4 sesuai bukti fisik yang ada dan kondisi yang telah dicapai. Dengan demikian, pemetaan mutu melalui EDS yang dilakukan SMK Negeri 1 Magelang mampu menggambarkan mutu sekolah secara akurat. 104
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk RKS berupa RKJM/RKT. Dari hasil penelitian menunjukkan penyusunan RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 96% sehingga termasuk kategori sangat baik. Data penyusunan RKJM/RKT yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari persiapan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT (100%), dasar penyusunan RKJM/RKT (98%), isi RKJM/RKT (99%), pengesahan RKJM/RKT (97%), dan sosialisasi RKJM/RKT (86%). Persiapan SMK Negeri 1 Magelang dalam menyusun RKJM/RKT mendapat persentase 100% sehingga termasuk kategori sangat baik. Persiapan yang dilakukan berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding ke institusi lain, dan workshop unit kerja. Pembentukan tim penyusun menjadi persiapan pertama dalam penyusunan RKJM/RKT atau disebut juga Rencana Strategis (Renstra) di SMK Negeri 1 Magelang. Penyusunan Renstra di SMK Negeri 1 Magelang menjadi tugas dan tanggung jawab unit kerja Renbang (Perencanaan dan Pengembangan), sehingga seluruh tim penyusun merupakan anggota Renbang. Dalam struktur Tim Penyusun untuk Renstra Tahun 2014-2018, Kepala Sekolah berperan sebagai penanggungjawab. Ketua Tim Penyusun yaitu bapak Drs. Aloysius Sudibyo dengan anggota Dra. Sri Murwani, Drs. Sigit Harsono, Drs.Th Sumardiyono, Drs. H. Supriyana, dan Suyatmi, Spd. Penyusunan skedul yaitu berupa penyusunan rencana tahapan- tahapan kegiatan yang akan dilalui dalam penyusunan Renstra. Dalam 105
penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 dilaksanakan pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2014. Adapaun skedulnya adalah sebagai berikut. Tabel 40. Skedul Penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014- 2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAHAP-TAHAP KEGIATAN Rapat design draf renstra Tinjauan Peraturan Pemerintah dan Kurikulum 2013 Benchmarking dan Study Banding ke sekolah Unggulan Lainnya Workshop penjaringan masukan-masukan dari Unit Kerja dan Stake holder Workshop Pembuatan Draf Restra Rapat sosialisasi draf renstra dan penjaringan usulan Unit Kerja Revisi Renstra Finalisasi dan Pengesahan Restra Penyusunan Program Kerja Tahunan sekolah 2013 - 2014 Penerapan Program Kerja WAKTU (Bulan Ke) 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Study banding merupakan rangkaian tahapan penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 yang telah disusun dalam skedul. Tujuan kegiatan ini adalah konsultasi penyusunan Renstra ke institusi lain yang terkait. Melalui Surat Tugas No. 424 / 798 / 230. SMK.01, Kepala SMK Negeri 1 Magelang memberikan tugas kepada 20 Pendidik dan Tenaga Kependidikan perwakilan dari masing-masing unit kerja untuk melaksanakan konsultasi penyusunan Renstra ke P4TK/ VEDC Malang dan SMK PGRI Caruban Jawa Timur pada tanggal 27 dan 28 September 2013. 106
Tabel 41. Daftar Peserta Study Banding Penyusunan Renstra SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 1. Koen Trihardono, S.Pd. 2. Wakijan, S.ST 3. Ramelan, S.Pd 4. Drs. Aloysius Sudibyo 5. Drs. Sigit Harsono 6. Kurniawan Basuki, S.Pd, MT 7. Drs. Thomas Sumardiyono 8. Dra. Sri Murwani 9. Suyatmi, SPd 10. Sugeng Rusbiyanto, S.Pd 11. Isti Walujanti, S.Pd 12. Iskandar, S.Pd 13. Drs. Yunantono 14. Agus Rahmadi, S.Pd.T 15. Sani Susilo, S.Pd 16. Drs. Eko Mimin D. 17. Drs. Maryanto 18. Drs. Puryanto 19. Anik Kuntatik 20. Sri Wahyuni Dirawati, SS Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini peserta mendapat materi penyusunan Renstra dari P4TK/ VEDC Malang meliputi: pengertian Renstra, manfaat Renstra, dan langkah-langkah penyusunan Renstra. Selain materi, peserta juga melakukan simulasi langsung penyusunan Renstra yang dipandu oleh P4TK/ VEDC Malang. Sementara kunjungan ke SMK PGRI Caruban Jawa Timur, peserta dapat mempelajari secara langsung dokumen Renstra, proses penyusunan Renstra, dan pelaksanaan Renstra di lapangan yang dapat dijadikan sebagai role model. Bentuk kegiatan workshop unit kerja yaitu masing-masing unit kerja di SMK Negeri 1 Magelang diberikan form masukan Renstra. Form masukan ini diisi oleh masing-masing unit kerja melalui rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Form masukan berisi bidang pengembangan, kegiatan, tahun pelaksanaan, dan biaya/ anggaran yang diisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Selanjutnya form masukan ini sebagai masukan Tim Penyusun Renstra untuk menyusun Renstra. Selain form masukan, sekolah memiliki dasar yang digunakan dalam menyusun RKJM/RKT. 107
Jawaban angket tertutup menyatakan dasar yang digunakan SMK Negeri 1 Magelang dalam menyusun RKJM/RKT meliputi: peta mutu, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan, dasar yang digunakan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT yaitu: visi misi sekolah, hasil EDS, Sekolah Rujukan, SED-TVET, Teaching Factory, dan Output Management Review. Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Renbang sehingga diperoleh keterangan, saat ini sekolah memiliki tiga RKS yaitu Renstra, SDP (School Development Plan), dan dokumen ISO. Renstra berisi program pemenuhan 8 SNP dan dasar yang digunakan untuk menyusun Renstra yaitu visi misi sekolah, tujuan sekolah, kebijakan mutu sekolah, dan hasil EDS atau peta mutu. SDP merupakan RKS yang berisi perencanaan SMK Negeri 1 Magelang sebagai Sekolah Rujukan, sedangkan dokumen ISO merupakan RKS berdasarkan SMM ISO 9001:2015. Kedepannya sekolah akan menyusun ketiga RKS ini menjadi satu. Dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 berisi: 1) latar belakang, identifikasi pelanggan dan stakeholder, kondisi umum dan profil sekolah, serta landasan dan acuan; 2) visi, misi, kebijakan mutu, dan nilai-nilai; 3) lingkungan strategis internal (analisis kekuatan dan kelemahan), lingkungan strategis eksternal (analisis peluang dan tantangan), dan faktor penentu keberhasilan; 4) tujuan, sasaran, dan strategi; 5) rencana kerja operasional berisi rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, dan pengukuran dan evaluasi kinerja; serta 6) penutup. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 108
Menengah (2016: 31) menjelaskan bahwa dalam rencana pemenuhan mutu sedikitnya berisikan tanggung jawab pelaksana, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Pada rencana kerja lima tahunnan (RKJM) SMK Negeri 1 Magelang berisi rencana pemenuhan 8 SNP yang dilengkapi aspek, indikator, dan strategi pelaksanaan. Sementara dalam rencana kerja tahunannya (RKT) dilengkapi dengan kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/ bukti, jadwal/ bulan, dan sumber dana. Dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2014-2018 disahkan oleh Kepala Sekolah. Dari wawancara peneliti dengan Ketua Renbang diperoleh keterangan, pengesahan oleh Kepala Sekolah dilakukan dengan persetujuan komite sekolah melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja di SMK Negeri 1 Magelang. Sementara Dinas Pendidikan Kota sebatas mengetahui dan akan diperiksa saat tinjauan ke sekolah. Pada kesempatan itu juga sebagai bagian dari sosialisasi Renstra yang dilakukan sekolah, disamping masing-masing unit kerja nantinya dibagikan hardcopy Renstra. 4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 90% sehingga termasuk kategori sangat baik. Data pelaksanaan pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari sekolah melakukan pemenuhan 8 SNP (97%) dan komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu (83%). 109
SMK Negeri 1 Magelang melakukan pemenuhan mutu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKJM/RKT meliputi: pemenuhan Standar Isi, pemenuhan Standar Proses, pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan, pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, pemenuhan Standar Pengelolaan, pemenuhan Standar Pembiayaan, dan pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 37) menjelaskan, implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP di SMK Negeri 1 Magelang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Unit kerja melakukan persiapan dan membuat perencanaan pelaksanaan program untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2016: 37). Data komitmen komponen sekolah di SMK Negeri 1 Magelang dalam melaksanaan pemenuhan mutu mendapat persentase sebesar 83% sehingga termasuk kategori sangat baik. Wawancara peneliti dengan Ketua Renbang diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang 110
memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah, dapat dilihat dari rajin mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan mengajukan usulan, dan tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan padanya. 5. Evaluasi Pemenuhan Mutu di SMK Negeri 1 Magelang Dari hasil penelitian menunjukkan evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai rata-rata 97% sehingga termasuk kategori sangat baik. Data evaluasi pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari evaluasi melalui EDS (100%), tujuan evaluasi (97%), dan tahapan evaluasi (93%). Jawaban angket tertutup menyatakan SMK Negeri 1 Magelang melaksanakan evaluasi pemenuhan mutu melalui EDS. Wawancara peneliti dengan Ketua Renbang memperoleh keterangan bahwa SMK Negeri 1 Magelang rutin tiap tahun melaksanakan EDS yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. EDS dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kinerja sekolah atas apa yang telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan melalui EDS berfokus pada hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP yang telah disusun dalam RKT, sehingga pedoman dalam evaluasinya berdasar indikator keberhasilan pada RKT. Selain pada hasil, evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan untuk melihat keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan di SMK Negeri 1 Magelang. Pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan diperlukan oleh SMK Negeri 1 Magelang, dengan tujuan: 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan program 111
kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan efektifitas kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) penentuan "lost of opportunity", kehilangan kesempatan jika program kegiatan tidak terlaksana dengan baik, 4) mendeteksi secara dini pelemahan kinerja sekolah; 5) pengukuran tingkat efisiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai acuan penyusunan Rencana Strategi yang akan datang; dan 7) pengukuran akuntabilitas unit kerja. Metode pengukuran dan evaluasi tersebut dilakukan dengan menetapkan petugas yang sesuai dengan bidang tugas yang sesuai, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Ditemukannya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan mutu menjadi salah satu tujuan dilakukannya evaluasi. Wawancara peneliti dengan Ketua Renbang memperoleh keterangan bahwa dalam kegiatan evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan diskusi untuk saling menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan permasalahan baik yang dirasakan masing-masing individu mapun kelompok serta semua hal yang mendukung pelaksanaan program. Dari permasalahan yang ditemukan selanjutnya dirumuskan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Permasalahan yang ditemui sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu beserta cara mengatasi yang dilakukan yaitu: 1) hambatan waktu dan biaya diatasi dengan cara diprogramkan atau dilaksanakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan secara berjenjang; 2) hambatan sibuk mengajar cara mengatasinya dengan cari waktu tepat untuk melaksanakan koordinasi dan 112
pelatihan; dan 3) hambatan kurangnya sarana dan prasarana diatasi dengan cara dilakukan pemenuhan secara berkelanjutan. Selain berdasarkan permasalahan, rekomendasi perbaikan juga dirumuskan dari indikator yang belum dicapai maksimal. Rekomendasi yang dirumuskan pada dasarnya berupa: memperbaiki hasil pemenuhan, meningkatkan target yang belum tercapai, memperbaiki hasil temuan, peningkatan aspek yang memungkinkan, dan penetapan sasaran mutu lebih meningkat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 15) bahwa luaran dari kegiatan evaluasi selaian laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan, juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan. 6. Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang mendapat persentase 94% sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Data pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari penetapan standar mutu (97%), pemetaan mutu (92%), penyusunan rencana pemenuhan mutu (96%), pelaksanaan pemenuhan mutu (90%), dan evaluasi pemenuhan mutu (97%). Penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mengacu 8 SNP dengan selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang, 113
Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan standar BSNP, mempertimbangkan visi, misi, dan kemampuan sumber daya sekolah. Dalam menetapkan standar mutu melibatkan perwakilan dari masing-masing unit kerja sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Setelah sekolah menetapkan standar mutu, maka langkah selanjutnya adalah sekolah melakukan pemetaan mutu. Pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang dilakukan berdasarkan hasil EDS untuk memetakan mutu 8 SNP. Pemetaan mutu 8 SNP didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat. Gambaran mutu sekolah ini sebagai feedback untuk melakukan improvement mutu sekolah melalui penyusunan program dan kegiatan peningkatan yang dituangkan ke dalam RKJM/RKT. Dalam menyusun RKJM/RKT, SMK Negeri 1 Magelang melakukan beberapa pesiapan, yaitu: pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding, dan workshop unit kerja. Dasar yang digunakan dalam menyusun RKJM/RKT tersebut diantaranya: peta mutu hasil EDS, visi misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. RKJM/RKT berisi program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/ bukti, jadwal/ bulan, dan sumber dana. RKJM/RKT disahkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan komite sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja sekolah melalui rapat dan pembagian hardcopy Renstra. Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang merupakan realisasi program dan kegiatan RKJM/RKT yang dilaksanakan oleh masing- masing unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan 114 serta
pemenuhan mutu ini dilakukan dengan komitmen dari seluruh komponen sekolah, sehingga pelaksanaan pemenuhan mutu dapat berjalan dengan baik. Pada langkah akhir dilakukan evaluasi pemenuhan mutu dimana evaluasi dilakukan SMK Negeri 1 Magelang melalui EDS untuk melihat hasil pelaksanaan pemenuhan 8 SNP. Selain melihat hasil, evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menetapkan petugas evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Dari evaluasi ditemukan juga permasalahan yang dihadapi sekolah yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikannya. 115
BAB V SIMPULAN REKOMENDASI A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang adalah sebagai berikut. 1. Penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata- rata 97% sehingga masuk kategori sangat baik. Penetapan standar mutu yang mencapai kategori sangat baik diperoleh dari dasar dalam penetapan standar mutu (100%) dan pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu (94%). Dasar penetapan standar mutu mengacu 8 SNP dengan selalu menyesuaikan peraturan 8 SNP yang berlaku, serta mempertimbangkan visi, misi, dan kemampuan sumber daya sekolah. Penetapan standar mutu melibatkan perwakilan dari masing-masing unit kerja, komite sekolah, dan pengawas sekolah. 2. Pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 92% sehingga masuk kategori sangat baik. Pemetaan mutu yang mencapai kategori sangat baik diperoleh dari pemetaan berdasarkan hasil EDS (100%), pemetaan pada 8 SNP (86%), pemetaan didukung bukti fisik (100%), dan pemetaan menggambarkan mutu sekolah (83%). Pemetaan mutu dilakukan berdasarkan hasil EDS untuk memetakan mutu 8 SNP dengan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat. 116
3. Penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 96% sehingga masuk kategori sangat baik. Penyusunan RKJM/RKT yang mencapai kategori sangat baik diperoleh dari persiapan sekolah dalam menyusun RKJM/RKT (100%), dasar penyusunan RKJM/RKT (98%), isi RKJM/RKT (99%), pengesahan RKJM/RKT (97%), dan sosialisasi RKJM/RKT (86%). Persiapan sekolah berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding, dan workshop unit kerja. Dasar yang digunakan dalam menyusun RKJM/RKT yaitu visi misi sekolah, tujuan sekolah, kebijakan mutu sekolah, dan hasil EDS. RKJM/RKT berisi program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/ bukti, jadwal/ bulan, dan sumber dana. RKJM/RKT disahkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan komite sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja melalui rapat dan pembagian hardcopy RKJM/RKT. 4. Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 90% sehingga masuk kategori sangat baik. Pelaksanaan pemenuhan mutu yang mencapai kategori sangat baik diperoleh dari sekolah melakukan pemenuhan 8 SNP (97%) dan komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu (83%). SMK Negeri 1 Magelang melakukan pemenuhan mutu melalui realisasi program dan kegiatan pemenuhan 8 SNP yang telah disusun dalam RKJM/RKT dengan didukung komitmen dari seluruh komponen sekolah. 117
5. Evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata- rata 97% sehingga masuk kategori sangat baik. Evaluasi pemenuhan mutu yang mencapai kategori sangat baik diperoleh dari evaluasi melalui EDS (100%), tujuan evaluasi (97%), dan tahapan evaluasi (93%). Evaluasi pemenuhan mutu dilakukan melalui EDS untuk melihat hasil pelaksanaan pemenuhan 8 SNP. Selain hasil, evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menetapkan petugas evaluasi sesuai bidang tugasnya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Dari evaluasi ditemukan permasalahan yang dihadapi, kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikannya. B. Rekomendasi Rekomendasi dari simpulan penelitian di atas bahwa penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang meliputi: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu sudah berjalan dengan sangat baik, maka program ini dapat dilanjutkan serta dapat digunakan sebagai rujukan sekolah lain untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. C. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan pada penelitian ini bahwa hasil yang diperoleh tidak dapat menggambarkan penjaminan mutu pendidikan secara luas atau tidak dapat menggambarkan untuk sekolah-sekolah yang lain, karena penelitian ini bersifat 118
penelitian studi kasus yang dilakukan di satu tempat yaitu di SMK Negeri 1 Magelang. D. Saran Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut. 1. Bagi SMK Negeri 1 Magelang, hasil evaluasi penjaminan mutu pendidikan menunjukkan sudah sangat baik, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan selanjutnya. 2. Bagi sekolah lain, hasil penelitian evaluasi penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, karena penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang sudah dilaksanakan dengan sangat baik. 119
DAFTAR PUSTAKA Ara Hidayat & Imam Machali. (2012). Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Kaukaba. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2015). Peringkat Akreditasi SMK. Diakses dari pada tanggal 28 November 2016, Jam 10.10 WIB. Danang D.W. (2008). Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok. Skripsi. FT UNY. Djudju Sudjana. (2008). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Kemdikbud. (2016). Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemdikbud. Kemdikbud. (2016). Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud. Edward Sallis. (2010). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. (Alih bahasa: Dr. Ahmad Ali Ryadi & Fahrurrozi, M.Ag.). Jogjakarta: IRCiSoD. Engkoswara & Aan Komariah. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Husaini Usman. (2006). Manajemen: Teori, Riset, Dan Praktek Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Husaini Usman. (2012). Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan. Yogyakarta: Uny Press. Musyafa' Fathoni. (2009). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar). Disertasi. PPs-UM. Nanang Fattah. (2012). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Oemar H. Malik. (1990). Pendidikan Tenaga Kerja Nasional, Kejuruan, Kewiraswastaan, Dan Manajemen. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Patna Sustiwi. (2016). Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di Sdn Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Diakses dari journal.uny.ac.id pada tanggal 20 Januari 2017, jam 14.16 WIB. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 120
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud No. 70 Tahun 2013 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Permendiknas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah Madrasah. Permendiknas No. 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah Madrasah. Permendiknas No. 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Putut Hargiyarto. (2011). Analisis Kondisi Dan Pengendalian Bahaya Di Bengkel/ Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan. Diakses dari journal.uny.ac.id pada tanggal 20 Januari 2017, jam 13.39 WIB. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RrD). Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. (1990). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin A.J. (2014). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Suwandi. (2016). Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Smk Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Diakses dari journal.uny.ac.id pada tanggal 20 Januari 2017, jam 13.17 WIB. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 121
Wardiman Djojonegoro. (1999). Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Balai Pustaka. Wirawan. (2012). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 122
Lampiran 1. Nilai Akhir Akreditasi Program Keahlian Di SMK Negeri 1 Magelang Tahun 2015 Program Keahlian: Teknik Konstruksi Kayu Komponen No 1 2 3 4 5 6 7 8 Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Nilai 96 95 95 91 91 95 95 92 94 A Program Keahlian: Teknik Konstruksi Batu Beton No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Nilai 98 95 94 82 93 92 98 92 93 A Program Keahlian: Teknik Gambar Bangunan No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Nilai 98 95 95 84 91 96 95 91 93 A 123
Program Keahlian: Teknik Audio Vidio No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Program Keahlian: Teknik Komputer & Jaringan No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Program Keahlian: Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat 124 Nilai 97 94 99 94 96 98 97 95 96 A Nilai 97 96 97 94 97 95 96 94 96 A Nilai 96 94 96 91 97 95 98 93 95 A
Program Keahlian: Teknik Pendingin Tata Udara No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Program Keahlian: Teknik Pemesinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat Program Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan No 1 2 3 4 5 6 7 8 Komponen Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan Nilai Akhir Peringkat 125 Nilai 97 94 95 92 97 97 96 96 96 A Nilai 97 98 97 96 98 97 98 95 97 A Nilai 97 96 98 96 98 95 98 95 97 A
Lampiran 2. Instrumen Angket ANGKET PENELITIAN (MODEL TERTUTUP) Petunjuk Pengisian: 1. Pada bagian ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan jawaban dengan cara memberi tanda (√) pada kolom " Ya (Y)" atau "Tidak (T)" yang Bapak/Ibu anggap tepat sesuai dengan kondisi yang ada pada setiap pertanyaan yang disediakan. 2. Jawaban mohon diisi dengan kondisi sebenarnya. Penetapan Standar Mutu Jawaban No Pertanyaan Y T 1 Apakah standar mutu sekolah mengacu pada 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan)? 2 Apakah sekolah mempertimbangkan kebutuhan sekolah dalam menetapkan standar mutu? 3 Apakah sekolah mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah dalam menetapkan standar mutu? 4 Apakah penetapan standar mutu sekolah melibatkan seluruh komponen sekolah? 5 Apakah penetapan standar mutu sekolah melibatkan pemangku kepentingan di luar sekolah? 6 Apakah standar mutu yang ditetapkan disahkan/disetujui oleh dinas pendidikan kota? Pemetaan Mutu Jawaban No Pertanyaan Y T 7 Apakah pemetaan mutu dilakukan berdasarkan hasil EDS (Evaluasi Diri Sekolah)? 8 Apakah pemetaan mutu dilakukan per SNP? 9 Apakah pemetaan mutu dilakukan per komponen SNP? 10 Apakah pemetaan mutu dilakukan per aspek SNP? 11 Apakah pemetaan mutu dilakukan per indikator SNP? 126
Pemetaan Mutu No Pertanyaan 12 Apakah pemetaan mutu didukung oleh bukti-bukti fisik keadaan sekolah? 13 Apakah pemetaan mutu menggambarkan pencapaian mutu sekolah? 14 Apakah pemetaan mutu dapat menggambarkan mutu sekolah yang belum dicapai? Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu No Pertanyaan 15 Apakah sekolah melakukan persiapan sebelum penyusunan RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan)? 16 Apakah peta mutu sekolah dijadikan dasar dalam penyusunan RKJM dan RKT? 17 Apakah visi sekolah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RKJM dan RKT? 18 Apakah misi sekolah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RKJM dan RKT? 19 Apakah tujuan sekolah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RKJM dan RKT? 20 Apakah kebijakan mutu sekolah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RKJM dan RKT? 21 Apakah RKJM berisi program pemenuhan 8 SNP? 22 Apakah RKT berisi kegitan-kegiatan pemenuhan 8 SNP? 23 Apakah RKJM dan RKT disertai kerangka waktu pencapaian secara jelas? 24 Apakah RKJM dan RKT disertai penanggung jawab pelaksana? 25 Apakah RKJM dan RKT disertai ukuran keberhasilan? 127 Jawaban Y T Jawaban Y T
Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu No Pertanyaan 26 Apakah RKJM dan RKT berisi sumber dana pelaksanaan masing-masing program? 27 Apakah RKJM dan RKT disetujui oleh komite sekolah? 28 Apakah RKJM dan RKT disahkan oleh pihak yang berwenang? 29 Apakah RKJM dan RKT disosialisaikan kepada seluruh komponen sekolah? 30 Apakah RKJM dan RKT disosialisaikan kepada pemangku kepentingan di luar sekolah? Pelaksanaan Pemenuhan Mutu No Pertanyaan 31 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Isi? 32 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Proses? 33 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan? 34 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan? 35 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana? 36 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Pengelolaan? 37 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan? 38 Apakah sekolah melakukan pemenuhan Standar Pembiayaan? 39 Apakah seluruh komponen sekolah memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan pemenuhan mutu? 128 Jawaban Y T Jawaban Y T
Evaluasi Pemenuhan Mutu No Pertanyaan 40 Apakah evaluasi pemenuhan mutu dilakukan sekolah melalui EDS (Evaluasi Diri Sekolah)? 41 Apakah evaluasi dimaksudkan untuk melihat kinerja sekolah? 42 Apakah evaluasi bertujuan untuk mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian 8 SNP? 43 Apakah sekolah menyusun instrumen evaluasi? 44 Apakah sekolah membentuk tim pelaksana evaluasi? 45 Apakah evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi bukti- bukti fisik keadaan sekolah? 46 Apakah melalui evaluasi ditemukan masalah-masalah yang dihadapi sekolah? 47 Apakah dirumuskan rekomendasi perbaikan dalam proses evaluasi? 129 Jawaban Y T
ANGKET PENELITIAN (MODEL TERBUKA) Petunjuk Pengisian: Pada bagian ini Bapak/Ibu diminta memberikan jawaban pada kolom jawaban sesuai dengan pandangan/penilaian dari Bapak/Ibu. 1. Menurut Bapak/Ibu fungsi standar mutu bagi SMK Negeri 1 Magelang adalah? Jawab: 2. Apa saja acuan penetapan standar mutu di SMK Negeri Magelang? Jawab: 3. Menurut Bapak/Ibu manfaat yang diperoleh SMK Negeri 1 Magelang dengan dilakukannya pemetaan mutu sekolah, adalah? Jawab: 4. Bagaimana alur penyusunan RKJM dan RKT di SMK Negeri 1 Magelang? Jawab: 130
5. Apa saja yang menjadi dasar dalam penyusunan RKJM dan RKT di SMK Negeri 1 Magelang? Jawab: 6. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? Jawab: 7. Apa tujuan evaluasi pemenuhan mutu oleh sekolah? Jawab: 8. Apa saja hambatan yang ditemui sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu dan bagaimana sekolah mengatasinya? Jawab: 131
Lampiran 3. Instrumen Dokumentasi Instrumen Lembar Dokumentasi Dokumentasi Yang Salinan Bukti Keterangan Bukti Data Diambil Ya Tidak Dokumentasi 1. Visi dan Misi Sekolah 2. Tujuan Sekolah 3. Manajemen Organisasi Sekolah 4. Kebijakan Mutu 5. Dokumen EDS 6. Dokumen RKJM 7. Dokumen RKT Magelang, September 2016 Peneliti, Rohmad Sodiq NIM.12504241032 132
Lampiran 4. Pedoman Wawancara 1. Mohon penjelasan Bapak dasar yang digunakan SMK Negeri 1 Magelang dalam penetapan standar mutu sekolah? 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang? 3. Bagaimana persiapan SMK Negeri 1 Magelang dalam menyusun RKJM/RKT? 4. Dasar yang digunakan SMK Negeri 1 Magelang dalam menyusun RKJM/RKT? 5. Bagaimana pengesahan RKJM/RKT SMK Negeri 1 Magelang? 6. Bagaimana komitmen komponen sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu? 7. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pemenuhan mutu melalui EDS? 8. Bagaimana tahapan evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang? 133
Lampiran 5. Surat Keterangan Expert Judgment dari Drs. Aloysius Sudibyo (Guru SMK Negeri 1 Magelang) 134
Lampiran 6. Surat Keterangan Expert Judgment dari Martubi, M.Pd.M.T. (Dosen Fakultas Teknik UNY) 136
Lampiran 7. Surat Keterangan Expert Judgment dari Noto Widodo, M.Pd. (Dosen Fakultas Teknik UNY) 138
Lampiran 8. Surat Pengantar Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 140
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta 141
Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah 142
Lampiran 11. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang 144
Lampiran 12. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 145
Lampiran 13. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Magelang 146
Lampiran 14. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari SMK Negeri 1 Magelang 147
Lampiran 15. Data Angket Tertutup 148
Lampiran 16. Perhitungan Data Angket Tertutup Variabel Indikator Skor ideal Skor Butir Penetapan standar mutu Dasar penetapan standar mutu 54 54 Pihak yang terlibat 54 51 Pemetaan mutu Pemetaan melalui EDS 18 18 Pemetaan pada 8 SNP 72 62 Pemetaan didukung bukti fisik 18 18 Penyusunan rencana pemenuhan mutu Pemetaan menggambarkan mutu sekolah Persiapan sekolah Dasar penyusunan 36 18 30 18 90 88 Isi 108 107 Pengesahan 36 35 Sosialisasi 36 31 Pelaksanaan pemenuhan mutu Pemenuhan 8 SNP 144 139 Komitmen komponen sekolah 18 15 Evaluasi pemenuhan mutu Evaluasi melalui EDS 18 18 Tujuan evaluasi 36 35 Tahapan evaluasi 90 84 150 Perhitungan 54 54 𝑥 100% 51 54 𝑥 100% 18 18 𝑥 100% 62 72 𝑥 100% 18 18 𝑥 100% 30 36 𝑥 100% 18 18 𝑥 100% 88 90 𝑥 100% 107 108 𝑥 100% 35 36 𝑥 100% 31 36 𝑥 100% 139 144 𝑥 100% 15 18 𝑥 100% 54 54 𝑥 100% 54 54 𝑥 100% 54 54 𝑥 100% Persentase skor 100% 94% 100% 86% 100% 83% 100% 98% 99% 97% 86% 97% 83% 100% 97% 93% Rata -rata 97% 92% 96% 90% 97%
Lampiran 17. Lembar Data Dokumentasi 151
Lampiran 18. Transkip Wawancara TRANSKIP WAWANCARA Nama Responden : Drs. Aloysius Sudibyo Jabatan : Ketua Renbang Hari, tanggal : Kamis, 29 September 2016 Tempat : Ruang Guru TKR Waktu : 11.30 - selesai 1. Dasar penetapan standar mutu a. Pertanyaan: apakah dasar yang digunakan sekolah dalam menetapkan standar mutu selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku? Bagimana kaitan kebutuhan sekolah? Apakah sekolah dengan visi misi mempertimbangkan kemapuan sumber daya sekolah dalam menetapkan standar mutu? b. Jawab: dasar yang digunakan sekolah ya selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan. Kaitan pertimbangan kebutuhan sekolah dengan visi misi, ya visi misi itu rumusan kebutuhan sekolah, apa yang sekolah inginkan, apa yang ingin sekolah capai, dan tentunya kemampuan sumber daya sekolah juga menjadi pertimbangan. itu 2. Pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu a. Pertanyaan: apakah penetapan standar mutu melibatkan seluruh komponen sekolah dan lihak luar sekolah? b. Jawab: Pelibatannya diwakilkan masing-masing ketua atau sekertaris dari unit kerja. Untuk pihak luar dengan melibatkan pengawas sekolah dari dinas. 3. Persiapan sekolah dalam menyusun rencana pemenuhan mutu a. Pertanyaan: mohon dijelaskan persiapan sekolah dalam menyusun Renstra RKJM/RKT) meliputi pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding, dan workshop unit kerja? b. Jawab: penyusunan Renstra menjadi tugas dan tanggung jawab Renbang, jadi tim penyusunnya dari Renbang. Penyusunan skedul itu penyusunan tahapan kegiatan dalam menyusun Renstra. Study banding kemaren dilaksanakan ke P4TK/ VEDC Malang dan SMK PGRI Caruban Jawa Timur, pesertanya perwakilan masing-masing unit kerja. Di P4TK/ VEDC Malang kami mendapat materi penyusunan Renstra diantaranya: pengertian Renstra, manfaat Renstra, langkah-langkah penyusunan Renstra. Selain materi, juga melakukan simulasi langsung penyusunan Renstra dipandu dari P4TK/ VEDC Malang. Sementara kunjungan ke SMK PGRI Caruban Jawa Timur, kami dapat mempelajari secara langsung dokumen Renstra, proses penyusunannya, dan pelaksanaan Renstra di lapangan seperti apa, ini dapat dijadikan sebagai role model. Kegiatan workshop unit kerja yaitu 152
masing-masing unit kerja diberikan form masukan Renstra. Form masukan diisi masing-masing unit kerja melalui rapat yang dilaksanakan masing- masing unit kerja. Form masukan ini sebagai masukan Tim Penyusun Renstra. 4. Pengesahan rencana pemenuhan mutu a. Pertanyaan: bagaimana pengesahan Renstra oleh Kepala Sekolah? b. Jawab: pengesahan Renstra oleh Kepala Sekolah atas persetujuan komite sekolah dalam rapat finalisasi Renstra, diundang juga perwakilan dari masing-masing unit kerja. Sedangkan Dinas, nanti akan diperiksa saat tinjauan ke sekolah. 5. Sosialisasi rencana pemenuhan mutu a. Pertanyaan: bagaimana sosialisasi Renstra yang dilakukan sekolah? b. Jawab: pada saat pengesahan itu juga menjadi kesempatan sekolah untuk melakukan sosialisasi Renstra, disamping masing-masing unit kerja nantinya dibagikan hardcopy Renstra satu-satu. 6. Komitmen komponen sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu a. Pertanyaan: bagaimana komitmen warga sekolah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan mutu? b. Jawab: pada dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan program-program sekolah, rajin mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan usulan, dan tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan padanya. 7. Evaluasi pemenuhan mutu melalui EDS a. Pertanyaan: bagaimana pelaksaan evaluasi melalui EDS? b. Jawab: kami rutin melaksanakan EDS yaitu di akhir tahun pelajaran. 8. Tahapan evaluasi a. Pertanyaan: bagaimana tahapan evaluasi dalam hal perumusan masalah- masalah yang dihadapi? b. Jawab: saat evaluasi juga ada diskusi untuk saling menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan permasalahan yang dirasakan masing-masing individu atau kelompok, dan hal-hal yang mendukung pelaksanaan program. Setelah ketemu maslah selanjutnya dirumuskan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan, rekomendasi juga dirumuskan dari indikator yang belum dicapai maksimal. 153
Lampiran 19. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi 154
Lampiran 20. Lembar Kontrak Revisi Laporan TAS 165
Lampiran 21. Bukti Selesai Revisi Laporan TAS 166