: . '
) )
n :
r f E
: w 1
, . :
. ,
i : :
3 B 3 ICT
HUKUM PIDANA MASA KINI
Sanksi Pelanggaran pasal 72 Undang-Undang Nomor l9 Tahun 2OO2 I' BarangsiaPa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagairrrana dinralcud dalam pasal 2 ayat (r) atau pasal 49 ayat (r) dan ayat (2) dipiclana penjara paring singkat l (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. r.ooo.0oo,oo- (satu futa rupiah) arau paling lama 7 (tuiuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (rima miliar rupiah) 2' Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan dan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (l) dipidana dengan pidana paring rama 5 (lima) tahun dan/arau denda paling banyak Rp. 5OO.O0O.OOO,OO (lima rarus iuta mpiah) HUKUM PIDANA MASA KINI Dr. Syaiful Bakhri. S.FI., M.H. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum. Sari Mandiana., S.H., Ms. Dr. (Iur) Antonius ps Wibowo, S.H., M.H Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.H. Dr. I. Rusyadi, S.H., M.H. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Dr. Uning Paramiratri, S.H., M.H. Dr. Iamin Ginting, S.H., M.H. Dr. H. Rantawan Djanim, S.H., M.H. Dr. Kana'an Effendi, S.H., M.H. .r_irl ffi mnHunrr tohlmxwffiffi
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) o Bakhri, Syaiful 2014 Hukum pidana Masa Kini 1. Hukum 2. Undang-Undang 3. Konstirusi HUKUM PIDANA IVIASA KINI I)enulis: Dr. Syaiful Bakhri. S.H., M.FI. Dr. Chairul Huda, S.t M.H. Dr. Basir Rohrohmar.ra, S.FI., M.Hum. Sari Mandiana., S.l_1., Ms Dr_ (tur) Antonius ps Wibowo, S.H., M.H. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.H. Dr. l. Rusyadi, S.H., M.H. Dr. Rena yulia, S.H., M.It. Dr. Aroma Elmina Manha, S.H., M.FI. Dr. Uning Paramiratri, S.FI., M.H. Dr. Iamin Ginring S.H., lvt.H. Dr. H. Rantawan Dfanim, S.H., M.H. Dr Kana'an Effendi, S.H., M.H. Editor: Dr. Syaiful Bakhri, SH., 1\4H Dr. (Iur). Anronius pS. Wibowo, SH.,.trtFl. Ermania Widiaianri, SH., MH Septa Candra, SLI., MH Tata Letak & Rancang Sampul: ,IaeS studio penerbit: Total Media Karrman C,MII 332yogyakana 55122 Thlp./Faks: O27 4_32 531 4 e_mail: totalmedia_publish@yahoo.co.id Keriasarira dengan Masyarakat Hukum pidana dan Kriminorogi Indonesia (MAHU.IKI) cetakan I, 2Ol4 viii + 329;16 x 23 -m ISBN: 978-6O2 -t2Zt-O? -O PENGANIAR Buku yang berisi t3 (tiga belas) karya ilmiah para anggora Masyarakat Hukum pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) menr- pakan bentuk kepedulian ahli hukum pidana terhadap perkem- bangan ilmu hukum pidana dan krimirologi Indonesia dan parra khususnya terhadap acara purna bhakti saya selaku Guru Besar Hukum Pidana di Universitas padjadjaran, Bandung. Beberapa judul karya ilmiah intinya mengenai hukum pidan.i dan kriminologiyang aktuar dan rerevan dengan perkembanga.nyii mengenai kejahatan, korban dan pelaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi terha<lap rekan-rekan anggota MAHUPIKI untuk meluangkan wakru me_ nyampaikan pemikiran-pemikiran atas masarah hukum pidana dan kriminologi di rndonesia Saya mengharapkan pemikiran rekan-rekan anggota MAHUPIKI dalam buku ini dapat memberi- kan kontribusi bagi perkembangan kebijakan hukum pidana dan riset kriminologi di kemudian hari. Jakarta, November 2014 Ketua Pengurus pusat MAHUPIKI, Prof. Dr.H. Romli Atmasasmita, SFtr., LLM Hukum Pidana Masa Kini I V
DAFTAR ISI PENGANTAR Prof. Dr. R0mli Atmasasmita, SH. 11.M... v PRIIVIADONA PIDANA DENDA DALAIU SISTEM SANKSI Dr. Syaifut Bakhri. S.H.,[IH... 1 PERKEMBANGAN TERAKHIR KOBELASI ANTARA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENJATUHAN PIDANA Dr. Chairul Huda, SH, f\ilH ... Bl TINDAK PIDANA I\4AKAR DI PAPUA DALAIU PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) Dr. Basir Bohrchmana, S.H.,M.Hum... 57 PERSPEKTI F J U R I METR I E PADA KEB IJAKAN LEG ISLASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sari Mandiana., SH.li/s... URGENTLY OF HARMONIZATION OF NATIONAL LEGISLATION ON JUVENILE CRIMINAL JUSTICE TOWARDS TNTERNATTONAL STANDARDS: a review of rules of deprivation of liberty of child offender ... 83 (Dr. iur.) Antonius ps Wibowo, SH.,l\IH... _...,... _... 99 KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN BAGI PELAKU ANAK BERDASARKAN tru NO. t1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. Nu r Rochaeti.S.H.,lt4H.... 123 EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEIVBAGA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA Dr L Rusyadi.S.H.,IVH... 153 Hukum Pidana Masa Kini I Vii
MELIHAT KEMBALI KEBERADAAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Sebuah Upaya pemenuhan Penuntut Umum) Hak Korban oteh Jaksa '> DIGITAL FORENSIK: TEKNOLOGI BANTU PEMBUKTIAN 1/ KASUS cyBER_cRtME BAGt PENEGAK HUKU|VI Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,MH ... KRIMINALISASI KLONING UNTUK TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU PADA IVIANUSIA 't63 '181 '> DIGITAL FORENSIK: TEKNOLOGI BANTU PEMBUKTIAN 1/ KASUS cyBER_cRtME BAGt PENEGAK HUKU|VI Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,MH ... KRIMINALISASI KLONING UNTUK TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU PADA IVIANUSIA 't63 '181 Dr.Uning pratimaratriS.H.,MH... TINDAK PIDANA PERBANKAN Dr. Jamin Ginting, SH, MH... MASALAH DISKRESI DALAIV PENEGAKAN HUKUIVI PIDANA DAN HAIVI PADA PERADILAN PIDANA Dr. H. Ranrawan Djanim, SH. MH... TINJAUAN KRIMINOLOGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA IVIAKASSAR ANALISIS KEBIJAKAN HUKUIVI PIDANA TERHADAP CYBERSQUATTING PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOTVIOR 15 TAHUN 2OO1 TENTANG IVIEREK, UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OOB TENTANG INFORIVIASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN UNDANG-UNDANG NOI\IOR 44 TAHUN 2OOB TENTANG PORNOGRAFI DI INDONESIA Dr. Sigid Suseno,SH.MH. dan Muhamad Amirultoh,SH. Mll... SOS TilVr ED|IOR... Viii I Svaitul Bakhri 195 229 289 321 I f PRIIVIAD0NA PIDANA DENDr DALAIVI SISTEIU SANKSI Dr. Syaiful Bakhri. S.H.,MH.I Pengantar Perkembangan pidana dendil sebagai sanksi yang mocrerr-r rt humanistis, telah mendapatkan perhat;an di dunia, disebabk penggunaan sanksi penjara, mulai rrlencapai titik jenuh. Karc tidak mergurangi keiahatan, dan bahkan kejahatan semakin b, tambah. Sementara penggunaan pemidanaan dengan pencicl tan pembalasan, melalui sistem penjara, tidak memberikan solr yang memuaskan. pidana denda mendapatkan perhatian yang: makin menarik untuk diteliti, ditelaah, guna pencapaian tr-rjr-r pemidanaan pada masyarakat yang modem. Pidana denda yang dikenal sejak lama, walaupun membatr diri dalam kurun waktu yang lama, tetapi pada abad ki, telah dimulai kembali. pidana denda sebagai suatu hukumz Merupakan suatu implikasi pada ketentuan, bahwa diwajibk untuk membayar seiumlah uang, yang ditetapkan dalam puruj pengadilan kepada Negara, dan tidak dapat mendayagunak keberatan atau perlawanan daram konteks hukum keperdata Dosen Program Magisrer Ilukum pascasariana Univesihs Muhammadiyah Jakarta. (onstribusi tul untuk purnabakti guru besar tetap ProfRomli Artasasmita di ljakultas uuLr- unlu"oi,". p"aliJirril 1
g DIGITAL FORENSIK: IEKNOLOGI BANTU PEIVIBUKTIAN KASUS CYBER- CRIME BAGI PENEGAK HUKUIVI1 Dr. Aroma Elmina tMartha,S.H.,MH Pendahuluan Di dalam hukum pidana titik tolak norma_norma dari suatu masyarakat berganrung pada n,ai-nilai yang dianut ^ul<um bersarna atau berkenaan dengan hendak d,indungi berdasarkan apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih.2 Apa bentuk perlindungan kepentingan ini juga menyangkut di dalamnya ketepatan dalam menentukan unsur-unsur rindak pidananya, yaitu adanya kelakuan dan akibat yang dilarang, har ikhwal yang menyertai perbuatan dan unsur-unsur objektif maupun subjektif didalam perbuatan pidana itu sendiri3. Salah satu unsur dalam menentuka. kelakuan dan akibat yang dilarang dalam perbuatan ini apakah dalam merakukan perbuatan tersebut terah ada unsur kelakuan yang dilarang dan berakibat kerugian pada orang lain, se.a perbuatan yang dilakukan tersebut diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.a cyber Crime atau computer crime adalah salah satu I Aroma Ermina Maftha' o"::o,Iykrr pidana, penga.iarmata kuriah Hukum pidana dan perkembangan 'I'eknologi di Magister Hukum Univenitas lsla_ inaJn"ri, Vogya L"n" ^ 2 ran Rernmelink.2oO4. Huhum pidana. lot"nr. Cr"_Jiu-pirstaka Utama, hal.f 3 Moeliatno.lg 87 . Azu-Au Hukum pitlana.lrf"*, ilr" at.rra. hal. 3 4 tbid 'tB1
bentuk tindak pidana baru (white coilar crime)s yang memerlukan pembulitian mengenai benar atau tidaknya seseorang diduga melakukan perbuatan pidana. salah satu pembuktian yang mulai berkembang dalam tindak pidana cyber ini adarah penggunaan Digital Forensik sebagai alat bukti daram hukum acara pidana Indonesia. salah satu kasus yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan di berbagai media adalah kasus sedot pursa sMS premium.6 sampai saat ini polri masih merakukan pengusuran lebih lanjut dan mengembangkan kasus ini kepada tersangka rain yang diduga dari pihak content prouider maupon operator. I(erugia. baru dapat diketahui, seterah bacrz up data yang ada di hardisk ditelusuri melalui analisis Digitat Forensik.T Sejumlair persoaran yang muncul, banyak korban yang tidar< melaporkan kerugia, sehingga tidak tahu siapa sebetulnya korban yang dirugikan. sehingga dalam hal ini kembari pacra adagium yang mengarakan kepentingan siapa yang hendak dilindungi berdasarkan apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Kepentingan siapa yang hendak dilindungi adalah kepentingan masyarakat juga negara yang menjadi korban dari ada*ya suatu kejahatan teknologi informatika. Kejahatan ini tidak ,angsu.g berhubunga, dengan kerugian berupa fisik, namun kerugian data informasi juga kerugian materi yang tidak sedikit. Kaitannya crengan bentuk kerugian, dalam kasus sedot pulsa misalnya, penyiclik baru akan mengetahuinya berdasarkan data harcrisk yang disita dari operato[, lalu dari situ baru akan dilacak kerugian berdasarkan petunjuk berupa Digital Forensik. Dilemanya adalah, iika harcr disk operatcr harus disita, maka kerugian operator benambah ciri'ciri keiahaun baru (wccl adalah perhuatan tersebur menriliki karakrerisrik modrrs yang rJipelajari lebih dulu',terorganisir, peraku,berasar dari r."r""g.,r j"rp"".ridikan,jenis kej.rhararr orrggih,trrn rkibar yang dimsakan oleh korban lidak sama,berbcda ialam l'";^rrr,r" kekerasa^, benruk kcirh.rtrrr hersif.rt konvensional, perbuatan teriadi secara spontan,tidak mengenar latar berakang pendidikan, dan umurnnya korban mengal. mi shork saehh mengalinri kejaharan ' Polri tahuhai oigitel ror"iii uugtnp Karugian setlorrljlja.selasa l3 Marct 2ol2 diaks6 l7 Maret 2Ol4 rbid 5 6 1BZ I Syaiful Bakhri besar, karena komputemya diambil oreh penyidik dan dibawa ke persidangan di pengadilan. proses ini membutuhkan waktu yang lama' Namun di sisi rain, jika dilakukan kloning terhadap barang bukti, maka yang diperiksa oreh ahli digital forensik adalah hasil kioning. Hal ini menunjukan kemungkinan cacat hukum karena yang diperiksa bukan barang bukti digital asri. Misalnya, yang dihadirkan ke persidangan di pengadilan berupa print out rekening koran karena tidak mudah membawa komputer bank ke persidangan di pengadilan. Akan menjadi tanda tanya iika disangsika. kebenarannya, siapa tahu print out itrsudah diedit. sehingga dapat mengurangi nilai kekuatan pembuktiannya. pada kasus lain, yang diperdengarkan ke persidangan di pengadilan rekaman suara yang sudah diedit, karena rekaman aslinya ada di dalam komputer operator layanan terekomunikasi, atau rekaman aslinya berada di daram arat perekam aparat penegak hukum yang merekam pembicaraan itu. Bahasan tulisan ini akan memfokuskan kepada dua bahasan. pertama, bagaimana sebeturnya posisi digitar forensik sebagai teknologi bantu dalam hukum pidana Indonesia? Ked'La, Bagaimana kekuatan pembuktian digital forensik dalam hukum acara pidana cli Indonesia? Posisi digital forensik dalam hukum pidana Digital Forerrsik didefinisikan sebagai :B A coriection of speciarized techniques, processes, and procedures used to preserve, extroct, analyze, and present electronic euid.ence ; A methodology for computer inuestigation and analysis techniques in the interest. Terminorogi dari .Jbr.rg disiplin ilmu di bidang forensik komputer (computer forensic) atau forensik digital (digitar forensic) yaitu a branch of forensic science pertaining rc legar euidence found in computers and digital storage media. cabang ilmu ini penting karena electronic euidence 8 Hukum pidana Masa Kini I j SS
is by i* ue,y'ndfiire, fragile. It can be artercl d.amaged or destroyed by improper hm:dling or improper examination. For this reason, speciar precautions"should be taken to documents, collect preserue and. examine this type of euidence. Failure to do so may render it unusable or lead to an inaccurate conclusion.e |ika mengacu pada definisi di atas, maka digital forensik sama halnya dengan ilmu forensik lain yang memiliki kekuatan untuk menentukan legal euidence (aspek hukum pembuktian). Dalam hal ini yang berkaitan dengan aspek pembuktian yang berhubungan dengan data digital. Rubi Alamsyah dalam widodo mengemukakan tentang mekanisme kerfa dari seorang ahri digital forensik, antara lain sebagai berikut:1. Pertama, proses Acquiring d.an Imaging. Dalam proses ini setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses Acquiring dan Imaging yaitu mengkopi (meng- kloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1 . Dari hasil kopi tersebut, seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis, karena analisis tidak boleh dilakukan clari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan aka, merubah barang bukti. Tahap kedua, melakukan analisis. setelah melakukan Acquirirtg dan Imaging maka dapat dilanjutkan unruk menganarisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkar Hasil dari analisis oarang bukti digital tersebutyang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejakshan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. , Association of chief police Offcers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik.t2 pertama, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat erektronik rain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan 9 Joshua Sitompul. 2012. Cybefipace, Cybocimes, Cybnlaw Tinjauan Huhum pidana. lakafia:Tara Nusa. hal. 19 yig"d" 11 Ibid, lihar iuga_penielasan yang sama dalam;osua Sitompul, hat. 291-hal. 295 l2 ,osua Sitompul. Loc Cir. hal. 263 184 | Syaiful Bakhri adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Dengan demikian, dara yang diperoleh pada waktu penyidikan sama dengan data yang dihadirkan di persidangan. Penanganan yang tidak tepat terhadap data dapat merusak, menghiiangkan, mengubah data. sama seperti dalam penyidikan tindak pidana konvensional, ketika memasuki tempat kejadian perkara (TKP), penyidik perlu misalnya menggunakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak menempel pada gelas atau kaca yang ada di TKP. penyidik irrga perlu memasukkan barang bukti yang mudah pecah dalam tempatyang aman sehingga tidak r-us ak. D emiki an j uga dengan data, ketika komputer dalam keaclaan hidup, penyidik perlu melakukan forensik dalam keadaan hidup karena apabila komputer dimatikan, data-data yag bersifatuolatile dapat hilang. Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data originar yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuataannya itu. Dalam penyidikan konvensional, tidak semua penyidik dapat masuk ke daram TItp dan memeriksa serta mengumpulkan barang bukti, hanya orang yang memiliki kompetensi yang dapat melakukan ti.dakan-tindakan rersebur. Mrsalnya ketika ditemukan mayat daram keadaan telungkup, penyidik yang tidak memiliki kompetensi cri bidang kedoktera, forensik seharusnya tidak memindahkan mayat, tetapi menunggu ahli kedokteran forensik untuk memer^ksanya, termasuk menentukan waktu dan penyebab kematian. prinsip ketiga adalah bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti (komputer, Hukum Pidana Masa l(ni | 1Bs
telepon genggam, L)SB, router, atau laptop) yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang brki pemeriksaan, analisa, Can pelaporan. Dengan demikian, setiap pihak yang berkepentingan dapat memeriksa proses dan prosedur yang dimaksud dan memperoleh hasil yang sama. .ferakhir, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab unruk mernasrikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundangan- undangan serta keseluruhan proses dan proseduryangdimaksud. r3 Adapun alat bukti digital yang dapat ditemukan atau diambil dari media penyimpanan informasi tersebut antara lain: perangkat keras (hardware) misalnya dari CPU, yaiu hard driues dan uolatile memory; Media yang bisa dilepas, misalnya floppy diskettes, SCI vcD, data tapes, zipdisk atau memory card s.personal d igital assistant. Kamera digital. perekam video. Mp3 cra, Mpa prayer. prinrer; dan Log-log penggunaan, rnisalnya ID jaringanla Terkait dengan masalah pembuktian diperlukan ilmu bantu untuk mengu.gkap kejahatan yang disebut dengan forensik kornputer.rs Dengan bantuan forensik komputer maka akan mempermudah dalam mencari siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, siapa korbannya' apa alatfsarananya (baik harerware n-laupun software), apa bentuk dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan, apa dampak ikutan dan sebagainya. Dengan ditemukan bukti_ bukti dan fakta kronologi peristiwa kejahatan akan tebih mempermudah dalam mengurai unsur_unsur perbuatan pelaku dan mencari interpretasinya denl rn unsur_uns ur aturan hukurn piclana yang relevan.r6 Sejak diberlakukan Undang_undang No. 11 tahun 2O0B tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, 13 rbid I4 Widodo' Afp* Hukvm pidana. har.138. secara urnun) digirJl forensic rJapar dibrgi meniarii: computq foreruc yaitu forensik yang ail"lrr* ,"rrr"*i.l to-pr,". raptop, etau h rrddisk rlan metjia penyimpanan seienis; Mobile forensic ydu. r"r"r;it v"r'e".lirat uian tertr'oaa'p ;i;;.;;';:,;88"., ; Nctuork Iorercic yaitu forensik yang jirrrur.r, rorensik yrns v'i'' i''?"f ir vl"i arr"til"^ i"'i.;i;;;#;"i,i; eo pv,,i, u.,u] l: ilf*r'.,o.2,tt. Konsep Huium pitlana.tetentatika. yogyakarra: pen€rbir Atma iaya, hai. 449 186 | Syaiful Bakhri maka ketentuan surat elektronik (e-mait), website, dan perangkat- perangkat virtual rainnya sucah diakui sebagai alat bukti (digitar euidence) yang sah sehingga dapat digunakan sebagai arat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana.rT Dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang rcntang Informasi dan Transaksi Elektronik rnenyebutkan bahwa informasi erektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dalam ayat ((2) dikatakan bahwa: informasi elektonik dan/ atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang syah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. secara umum perbedaan antara informasi/ dokrrmen elektronik dan surat/ dokumen dalam bentuk konvensional terretak pada bentuk dan sifatnya' IIal pentingyang membedakan keduanya, dokumerr elektronik dalam bentuk originarnya sering mengandung rebih banyak informasi yang penring yang tidak dapat ditemukan ketika informasi atau dokumen tersebut dicetakis Mengacu pada ketentuan undang-undang Informasi dan Transaksi Erektronik, maka digital forensik mempakan salah satu alat bukti yang keberadaannya diakui di Indonesia. persoalan lebih ianjut yang akan di diskusikan kairannya sebagai salah satu alat bukti, bagaimana sebetulnya kekuatan pembuktian digitar forensik dalam hukum acara pidana Indonesia ? Kekuatan pembuktian Digitar Forensik daram hukum acarapidana Eksistensi alat bukti elekrronik dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia dapat diterima dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah. Terlebih dengan ditetapkannya Undang_ undang Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang Informasi dan Transaksi l7 widodo' 2009- sirrem pentidanaan daront cybq crime.yogya.kana: l8 Lih. Josua. Loc Cit. h^1. 263 taksbang Mediatama hal. 223 Hukum pidana Masa Kini | 1BZ
Elektronikle. Digitar Forensik (baca:DF), sebetulnya merupakan bagian dari alat bukti yang telah diatur cralam pasar 184 KtJHAp.20 Namun, DF ini bukan menambah jenis alat bukti dalam KUHA'. Masih tergolong sebagai bagian dari alat bukti petunjuk.2r sebagai alat bukti petunjuk, data dari DF ini masih sangat rerganrung pada keyakinan hakim apakah data digital dapat dip"..uyu uru,, diyakini aparat penegak hukum sebagai sesuatu yang benar arau tidak' oleh karenanya untuk dapat meyakinkan kebenaran dari data forensik masih harus diperrukan saksi ahri (expert testimony)22 untuk menjelaskan isi dari data digital forensik tersebur.23 KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli secara spesifik. van Bammelen daram Andi Hamzah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keahlian iarah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Iadi, seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai persoaran tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.2a Iadi keterangan ahli aclalah mengenai suatu penilaian mengenai har-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu.2sAdapun .iika rerdapat unsur perbuatan pidana dari penjelasan saksi ahli tersebut, dan terpenuhinya rumusan kesalahan, maka yang menentukan adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Se bagai illustrasi, misalnya di dalam uisum et repertum kedokteran forensik, lembaran visum itu banyak memuar istilah_istilah m edis, yang tentunya hanya 19 lbid. hal.262 20 Alat-alat bukti dalam pasal. lg4 KUHAp,berupa: kcterang.Ir srksi, kererangrn alrli,surrr, l,ctunjrrk d.rn urlii',"",rr",,^'cii.inrt lforilts oJ l-, J"rr,)i",)) crriJcncc (brrkri dokumenrer); ttstt tt\tni,tl (viJrnLL. (p.fii,;;';#l.)."""fr.lm rr.rr r,.s.rr,sian anri digrbungkan rlcngrn hukri (r) KUHAp adarah perbuaran, kejadian arau kea<ra:rn, yang karena penesuaiannya' baik antara.yang satu d"ngan yan6i rai'r. maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi ruatu,i"aoipi.f lnu.,i",, siapa pelakunya. 22 Mengenai istilah expert testimo,ry pra".p..uutii". iigi*.,r'r"*.sik Lihat juga Digitrtl Euidence artl the Nq! Criminal Proedur. Orin S.Ken. Colunrbia n"ui"*. v.r''to.* i " Ix':i,';:"X"1?,1.1;;;;;;il"1;;; i;;.,#;;"i"J:';!'ffi"Y:,|,, apa v.,n* scora,g.,h,i ny*akr, di 24 Andi Hamzah. ?006. Huhum Acara pi.lana lndonesia.Jakarta: Sinar Crafika. hal. 268 2s rbid,hal 269 kererangan rerdakwa. Bandingkan evidence\ : real widene (hukti -sungguhan "ru, 1"ai,it 21 Petuniuk di daram pasal r,ro.".t,,r! L* ji'rrrr"rit" L?;,,Tl,li]"u.,,", "ou 1gg--ayat 188 I Syaiful Bakhri diketahui oleh rnereka yang memang ahri tentang istilah tersebut. Demikian pula dalam Digital Forensik, yangmengetahui dan dapat meneran€ikan istilah-istilah teknologi dalam temuan laporan tersebur misarnya berupa angka angka hexad.ecimal, atau kode biner yang tercetak di dalam kartu-proirg mainframe kuno (kartu yang dilubangi sesuai kode biner) adalah mereka yang memang ahli dalam bidang ilmunya. Dengan demikian, agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai arat bukri, di samping fahor orangnya memiliki keahlian khusus di bidangnya, harus pula dipenuhi fakcor yang lain, yaitu, keterangan yang diberikan hendaknya berbentuk keterangan " menurut pengetahuannya,, secara murni. 26 Indonesia sama dengan Beranda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut kaidah bahwa hakimlah yang menilai arat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan iuri seperti Amerika serikat dan negara-negara Angro saxon. sistem Eropa Kontinental ini jauh rebih baik dan lebih cepat. Karena dalam A,glo saxon benar-benar tergantung pada kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasehat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.2T Dalam sistem hukum Indonesia, penilaian alat bukti ini telah ditentukan secara ,,limitatif" dalam KtlHAP. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktika. unsur kesalahan terdara,rya.28 pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meretakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dari kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukuo memadai membuktika.r kesalahan terdalcwa.2eMeskipun demikian, mencari kebenaran materiil3o itu tidaklah mudah. 26 Lihat Yahya Harahap. 2006. pembahasan pqmualahan dan penuapan KljHup. lakana:Sinar Grafika,hal. 30o. Ada dua kelompok ahli.b€rdasarkan pasal 179 KUHAp; 1t1 atrii teaoktera" l";ki;;;y""8 memitiki keahlian khusus daram kedokteran.kehikiman dan (i) ahri pada umumnya, yakni orang-orang yang rnerniliki 'keahiian khusus" dalam bidang renenru. 27 lbid.hal.24S-246 28 lbid. hal.28s 29 lbid. hal. 227 30 Kebenaran sesuai faktanya Hukum pidana Masa Kini | 1Bg
Maka dalam men,ai kekuatan pemburrian alat-alar bukti yang ada' dikenal beberapa teori pembuktia.:3rTeori pembuktian yang hanya didasarkan und ang-und ang secara positi f (p o s iti eJ' w e tt elijk) Teori pernbuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim {corutiction intime)Teori pembuktian berdasar keyakinan hakirn atas arasan yang logis (Laconuictio n Rais onne e) Teo ripem bukti an b erd asarkan undang-undang secara negatif (N egatief Wettelijk) Dari keempat teori pembuktian di aras, maka teori pembuktian yang keempat berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk) merupakan jalan tengah dalam teori pembuktian' Menurut simons, pembuktian ini Jidasarkan pada pembuktian berganda, yaitu pada p eraturan p erund ang-undangan dan pada keyakinan hakim32 dan sejalan dengan pasal ituHAp pasal 183 yang berbunyi: Hakim tidak boreh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila sekurang_kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. ]ika mengacu pada ketentuan KUHAp, maka Digital Forensik dapat diposisikan sebagai barang bukti berupa petunjuk bagi aparat penyicrik dalam menenrur(an ri,dak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun bukti petunjuk ini akan bunyi (baca: ielas) iika dia.alisis oreh arrli yang memang menguasai teknologi informasi. perta,yaan,ya adalah, bagaimana menentukan kriteria ahli teknorogi informatika, kaitannya dengan ahli yang akan memberikan kererangan di persidangan? Daram hal ini' hendaknya r'Iegara perlu menentukan kriteria seorang ahli yang memang rayak dan ahli cralam me.ganarisis barang bukti. Kriteria ini critentukan berdasarkan kesepakatan oreh para ahli ITsendiri karena para ahli iniy:r.g sesunggrhrya n engetahui 3l Lihat turdi Hamzah. hal. 2-47,-253, Yahyd IIarah.rp menggu.akan istilah ru t,i*ion-i, .tnre, cottvicriott I-lndarrg-Ltnda.g-sec"r'" ir..i,;r a"" p"-irrriir"-,n"r,,i-, tr^,irng-Lln,rrng ,, ff:::i:i::"# RaironsaPembuktian m€nuru-t ke empat faktor yans <liirak."at"" i,,i'rj,.",tenga. yang ctiuririkan oleh Ancli l ianzah 190 | Syaifui Bakhri tingkat kepakaran ilmunya. seperti dalam kedokteran forensik, uisum et repertum ditentukan oreh dokter yang memang memiliki spesialisasi sebagai dokter forensik. Dalam memberi kesaksian di pengadilan, dokter ini disumpah karena profesinya memang sebagai dokter ahli forensik. penulis berum mendapatkan informasi apakah kriteria kepakaran IT ini terah ada atau belum di kalangan para ahli IT kaitannya dalam pemberian keterangan di persidangan. Hal ini n.enjadi sangat penting karena daram proses pengadilan setidaknya memberikan keyakinan pada hakim untuk memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif. Dalam praktiknya di pengadilan, keterangan para ahri IT ini dikhawatirkan akan menjadi bias, karena terkadang dari pihak jaksa penuntut umum mengajukan ahli IT sendiri, sebariknya dari pihak pengacara penasehat hukum Terdalcwa juga mengajukan ahli IT (baca: teknologi informasi) sendiri unt,k menielaskan hasil digital forensik di persidangan. Kalau ditemukan fakta seperri ini maka hakim akan memilih teori pembuktian yang mana? Meskipun demikian, hakim memang diperkenankan untuk tidak tergantung pada keterangan ahri di persidangan. Hakim memiliki nilai l<ekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht). Tida,k ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima keterangan ahli tersebut.rr Penutup Dengan demikian dapat disimpulkan posisi digitar forensik sebagai teknologi bantu dalam hukum pidana Indonesia dapat diposisikan sebagai alat bukti berupa petuniuk bagi aparat penyidik dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan oreh seseorang- Namun alat bukti petunjuk ini akan lebih bermakna iika dianalisis oleh ahli yang memang menguasai teknologi informasi. 33 l-ihar Yahya Harahap. hal.3O4 Hukum pidana Masa Kini | 191
sedangkan kekuatan pembuktian digital forensii< dalanr hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran yang cul<up signrfikan pacra proses pembuktian sebagai ,r", iru., petunjuk. oleh karena itu hendaknya Negara perlu menenrukan kriteria seorang ahri yang memang Iayak clan ahri dararn menganarisis alat bukti ini' Sungguh tepat ;it<a rror. Moeljatno menyarankan untuk juga memperhatikan hubungan kausar daram perspektif teori mengindividuarisir trntuk menentukan kriteria perbuatan pidana yaitu berupa kerakuan dan akibat yang dirarang dalam hukum pidana' Menurut teori ini dari keseru-rru., syarat yang menimbulkan akibat maka dipilih salah satu sebab yang paling mendekati untuk terjadinya p".brr"t", pidana. Apabila tidak ditemukan kesamaan pendapat, maka hendaknya menggunakan Iogika alat bantu ilmu p".rgetuhrur. Namun bila tidak ditemukan kesepakatan dari Ouo"uhrr, maka hakimlah yang akan Mengingat kerugian yang dialami korban cukup besar dan tingginya biaya yang harus diJapkan untuk melakukan uji digital forensik maka sanksi pidana <renda dan kerja sosiar hendaknya dikedepankan' penim bangannya uort ut, pelaku umum nya b erasal dari kalangan berpendidikan, ,.t,i.rgg" dengan penjatuha. picrana kerja sosial' pelar<u dapat berbagirmu pe,getar-ruan teknorogi informasi selama menjarani pidana. selain iru, akan rebih efektif jika dijatuhkan pidana aenda bagi peraku, mengi,gat kepentingan ::rn: ^, yan g m en j ad i ori en ta. ip ry" U u b p e I aku kej ah atan cyb e r memutuskannya.3a " 34 Lihat Moeljatno, Azas Hukum pidana, hubungar ,rusal 192 | SyaifulBakhri Kepustakaan Andi Hamzah. 2006. Huhum Acara pidana Indonesia. fakarta:Sinar Grafika I. S. S usanto . 2oll . Kriminolo gi. yogyakarta: Genra publishing Ian Remmelink. 2OO4. Hukum pidana. fakarta: Gramedia pustaka Utama Joshua Sitompul. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, tinjauan Hulzum Pidana. fakarta: Thta Nusa |esse crim. Digital Forensics, Toors and ldentification. MSIA, Information Security Analyst vi rginia commonwealth university, Email : j crim @ vcu.edu Moeljatno. 1987. Azas-Arus Hukum pidana.|akarta: Bina Aksara Romli Atmasasmita. 2005. Teori dan Kapita serehta Kriminorogi. Bandung: PT Refika Aditaina Yahya Harahap. 2006. pembahasan permasarahan dan penerapan KUHAp. fakarta; Sinar Grafika orin s.Kerr. Digitnt Euidmce and the Naa criminar hocedur. columbia Review Vol. 105 (Ian.2O05) wisnusubroto. 201p. strategi penanggurangan Kejahatan Telematika. Yogyakarta: penerbit Atma faya . 2 0 I I . Ko n s ep H uhu m pid an a Tel ematika. yo gya karta : pen erb i t Atma jaya Widodo. 2013. Aspeh Huhum pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta Aswaja Pressindo 2OO9. Sistem pemidanaan dalam Cyber Crime. Yogyakarta : taksbang Mediatama porri Lakuhan Digitar Forensih IJnghap Knugian sedot Pulsa.Selasa 13 Maret 2012 diakses 17 Maret2Ol4 Hukur,r Pidana Masa t(ni I I 93