IMPLEMENTASI PROGRAM DESMELI (DESA MELEK INTERNET) DI DESA TAMBAKAGUNG, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN Skripsi Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Diajukan oleh : RAHMAT FAUZI NPM : 1910201058 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TIDAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2023
ABSTRAK Implementasi Program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen RAHMAT FAUZI (1910201058) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Globalisasi yang semakin berkembang membawa berbagai bentuk perubahan yang ada pada masyarakat khususnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Akan tetapi, perkembangan TIK tersebut khususnya internet juga dapat membawa berbagai dampak negatif. Oleh karena itu, program Desmeli (Desa Melek Internet) hadir sebagai program yang berupaya memanfaatkan adanya perkembangan TIK menjadi sarana dalam mendukung keterbukaan informasi publik desa sehingga kepercayaan publik pada pemerintah desa dapat terbangun. Selain itu, untuk membendung dampak negatif yang ada pada internet maka program ini juga berupaya memberikan adanya edukasi positif internet kepada masyarakat. Sebagai suatu program yang baru dijalankan pada tahun 2021 tentunya pelaksanaan program Desmeli di tiap desa saat ini masih terkendala beberapa permasalahan khususnya di desa Tambakagung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi program Desmeli di desa Tambakagung beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi programnya. Adapun teori yang digunakan yaitu teori dari George Edwards III dan Mazmanian & Sabatier berupa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Implementasi program Desmeli di desa Tambakagung sudah dijalankan dengan cukup baik meliputi 3 ruang lingkup program yaitu keterbukaan informasi publik, sistem informasi dan komunikasi, dan akses serta edukasi internet positif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bagian program yang belum dapat terpenuhi karena beberapa kendala. Dalam implementasinya, aspek yang cukup mendukung keberhasilan implementasi program Desmeli di desa Tambakagung yaitu kejelasan dan konsistensi komunikasi, sumber daya informasi, wewenang, dan fasilitas. Sedangkan aspek penghambatnya yaitu transmisi komunikasi, sumber daya manusia, struktur birokrasi khususnya SOP, dan kontekstual berupa kondisi lingkungan kebijakan dan sikap serta komitmen pejabat pelaksana. Kata kunci : Perkembangan TIK, Implementasi, Desmeli i
ABSTRACT Implementation of the Desmeli Program (Internet Literacy Village) in Tambakagung Village, Klirong District, Kebumen Regency RAHMAT FAUZI (1910201058) Department of State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tidar University The growing globalization brings various forms of change in society, especially the development of Information and Communication Technology (ICT). However, the development of ICT, especially the internet, can also bring negative impacts. Therefore, the Desmeli program (Internet Literate Village) exists as a program that seeks to take advantage of the development of ICT as a means of supporting village public information disclosure so that public trust in the village government can be built. In addition, to stem the negative impact that exists on the internet, this program also seeks to provide positive internet education to the public. As a program that has just been implemented in 2021, of course the implementation of the Desmeli program in each village is currently still constrained by several problems, especially in Tambakagung village. Therefore, this study aims to explain and analyze the implementation of the Desmeli program in Tambakagung village along with the factors that support and hinder the successful implementation of the program. The theory used is the theory of George Edwards III and Mazmanian & Sabatier in the form of communication, resources, bureaucratic structure, and contextual. The research method used in this type. The research implementation of the Desmeli program in Tambakagung village has been carried out quite well covering 3 program scopes namely public information disclosure, information and communication systems, and positive internet access and education. Even so, there are still some parts of the program that cannot be fulfilled due to several obstacles. In its implementation, the aspects that have sufficiently supported the successful implementation of the Desmeli program in Tambakagung village are the clarity and consistency of communication, information resources, authorities, and facilities. While the inhibiting aspects are communication transmission, human resources, bureaucratic structure, especially SOPs, and contextual in the form of environmental conditions of the policy and attitudes and commitment of implementing officials. is qualitative research with descriptive research Keywords : ICT Development, Implementation, Desmeli ii
MOTTO "Dadio wong sing manfaat kanggo wong liyo, nrimo ing pandum, lan ojo gumunan !!!!" "Kemudian apabila kamu sudah meneguhkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya." (Q.S. Ali Imran: 159) "Tidak mungkin menuntut ilmu orang yang mudah bosan dan merasa puas jiwanya kemudian ia berhasil memperoleh keberuntungan. Melainkan seseorang yang menuntut ilmu dengan kerendahan jiwa, kesempitan hidup, dan berkhidmat untuk ilmu maka dialah yang akan beruntung" (Imam Syafi'i dalam Tadribur Rawi 2/584) v
PERSEMBAHAN Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya doa dan dukungan yang berasal dari berbagai pihak khususnya orang-orang yang penulis hormati dan sayangi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk : Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai nikmat seperti kesehatan, keimanan, dan keislaman. Berkat rahmat-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua orang tua penulis yang begitu penulis sayangi yaitu bapak Miftahul Manan dan ibu Siti Rosidah yang selalu menebarkan kasih sayang serta memanjatkan doa pada siang dan malam. Beliau juga yang telah memberikan semangat dan dukungan yang begitu banyak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Khususnya diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai saat ini dengan sabar dan ikhlas. Semoga Allah memberikan hasil terbaik atas usaha dan doa yang sudah engkau lakukan. Santri pondok pesantren putra Al Huda yang senantiasa menemani penulis ketika pulang kuliah. Teman-teman UKM IQSAN Untidar, DPM KM Untidar, dan PMII Cabang Magelang yang sudah menemani penulis dalam menjalani kegiatan organisasi mulai dari awal semester sampai akhir semester. Teman-teman satu angkatan dan seprodi yang sudah menemani penulis selama kegiatan perkuliahan di Untidar. vi
KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa penulis berikan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 1. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sekaligus Dosen Penguji. 2. Dr. Sri Mulyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 3. Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah memberikan bimbingan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. R.M Mahendradi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang sudah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. 5. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang sudah memberikan semangat, doa, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. 6. Segenap teman-teman organisasi penulis yaitu dari UKM IQSAN Untidar, DPM KM Untidar, dan PMII Magelang yang sudah menemani penulis dalam berbagai kegiatan organisasi. viii
7. Segenap teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, penulis membutuhkan dan menerima berbagai bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya oleh berbagai pihak. Magelang, 11 Maret 2023 Rahmat Fauzi ix
DAFTAR ISI ABSTRAK ... i ABSTRACT ... ii MOTTO ... v PERSEMBAHAN ... vi KATA PENGANTAR ... viii DAFTAR ISI ... x DAFTAR TABEL ... xii DAFTAR GAMBAR ... xiii DAFTAR LAMPIRAN ... xiv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 11 1.3 Tujuan Penelitian ... 11 1.4 Manfaat Penelitian ... 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13 2.1 Administrasi Publik ... 13 2.2 Kebijakan Publik ... 14 2.3 Implementasi Kebijakan Publik ... 16 2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik ... 17 2.5 Desa Melek Internet (Desmeli) ... 30 2.6 Hasil Penelitian yang Relevan ... 31 2.7 Kerangka Berpikir ... 37 BAB III METODE PENELITIAN ... 39 3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan ... 39 3.2 Lokasi Penelitian ... 40 3.3 Sasaran Penelitian ... 40 3.4 Fokus Kajian ... 41 3.5 Teknik Keabsahan Data ... 42 3.6 Sumber Data ... 43 x
3.7 Teknik Pemilihan Informan ... 44 3.8 Metode Pengumpulan Data ... 45 3.9 Teknik Analisis Data ... 47 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 50 5.1 Gambaran Umum ... 50 5.2 Hasil Penelitian ... 59 5.3 Pembahasan ... 126 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 155 5.1 Kesimpulan ... 155 5.2 Saran ... 162 DAFTAR PUSTAKA ... 165 LAMPIRAN ... 167 xi
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masayarakat Desa Tambakagung ... 9 Tabel 1.2 Penduduk Desa Tambakagung Berdasarkan Usia ... 9 Tabel 2.1 Variabel Implementasi Mazmanian dan Sabatier ... 29 Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan ... 31 Tabel 3.1 Fokus Kajian ... 41 Tabel 3.2 Informan Penelitian ... 45 Tabel 4.1 Tenaga Kerja Desa Tambakagung ... 57 Tabel 4.2 Lembaga/organisasi yang ada di Desa Tambakagung ... 57 xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III ... 19 Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier ... 24 Gambar 2.3 Kerangka Berpikir ... 38 Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana ... 48 Gambar 4.1 Peta Desa Tambakagung ... 55 Gambar 4.2 Kantor balai desa Tambakagung ... 56 Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tambakagung ... 58 Gambar 4.4 Realisasi Anggaran Pemerintah Desa ... 61 Gambar 4.5 laman website desa yang menunya belum diisi dan diperbaiki ... 62 Gambar 4.6 Papan pengumuman berita PPKM Mikro Desa ... 64 Gambar 4.7 Data profil desa ... 65 Gambar 4.8 Realisasi anggaran desa ... 66 Gambar 4.9 Susunan pejabat PPID Desa ... 67 Gambar 4.10 Keterbukaan realisasi anggaran melalui papan pengumuman .... 70 Gambar 4.11 Tampilan Website Desa Tambakagung ... 74 Gambar 4.12 postingan konten berita kegiatan desa pada website desa ... 75 Gambar 4.13 Admin website desa sedang mengoperasikan laptop ... 76 Gambar 4.14 Logi Wifi Gratis Pada Kantor Balai Desa ... 89 Gambar 4.15 Produk Hukum Pada Website Desa ... 111 xiii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Pedoman Wawancara ... 167 Lampiran 2 Transkip Wawancara ... 170 Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ... 199 Lampiran 4 Dokumentasi ... 200 xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Globalisasi menjadi suatu isu penting dunia dan Indonesia pada khususnya yang ditandai dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di Indonesia sendiri masuknya zaman globalisasi dicirikan oleh adanya keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju menuju negara berkembang. Appadurai (dalam Kurniawati, 2021:2) menjelaskan bahwa globalisasi mengarah pada setiap proses sosial yang meliputi perpindahan orang, kapital, komoditas (barang), informasi, pengetahuan, pemikiran dari satu negara ke negara lain. Di sisi lain, kajian tentang global village harus bisa dikaitkan dengan globalisasi yang mana konsep global village yang ada pada terminologi studi globalisasi dinamakan dengan globality. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju saling berkaitan dengan globalisasi. Rifqi Muntaqo (dalam Kurniawati, 2021:2) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai bentuk sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat menyumbang sumber informasi dan komunikasi yang begitu luas dari sesuatu yang sudah didapatkan manusia. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membawa adanya berbagai kegiatan yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional sekarang dapat dilakukan dengan internet. 1
Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan perlu menyajikan informasi secara merata bagi masyarakat. Keperluan tersebut menjadi suatu rintangan bagi pemerintah Indonesia. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui internet menjadi suatu upaya dalam merealisasikan keadilan bagi setiap masyarakat agar memperoleh informasi terkait isu-isu yang ada dalam pemerintahan dan pelayanan publik secara maksimal (Mulyawaty, 2016:120). Selain itu, Rahmad (2021:8) menjelaskan bahwa pertumbuhan sistem informasi dan kemudahan akses seharusnya dimanfaatkan dengan merata oleh setiap pelayanan dan perangkat pemerintah mulai dari pemerintahan kabupaten sampai pemerintahan desa. Kebutuhan pada sistem dan teknologi informasi tersebut menjadi suatu patokan dalam hal kebijakan di sistem pelayanan dan pengambilan keputusan. Dibalik adanya pertumbuhan sistem informasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan terdapat adanya permasalahan terkait kemudahan akses internet. Destriapani (2021:1) menjelaskan bahwa di Indonesia perkembangan TIK berkaitan dengan permasalahan kesenjangan digital (digital divide) yang ditimbulkan oleh kemampuan SDM, akses TIK, dan perbedaan pola pikir (mindset) masyarakat. Berdasarkan penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan dikuatkan oleh berbagai sumber lainnya menerangkan bahwa penggunaan internet di Indonesia yang terbesar didominasi di wilayah barat tepatnya di pulau Jawa. (Marius dan Sapto dalam Kurniawati, 2021:2). Hal tersebut menyebabkan distribusi akses infomasi dan komunikasi menjadi tidak merata atau dirasa 2
lambat agar dapat terjangkau di beberapa wilayah pinggiran seperti pada wilayah timur Indonesia. Selain itu, desa terpencil menjadi salah satu desa yang membutuhkan perhatian besar negara untuk melaksanakan program dengan teknologi berbasis jaringan internet. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak mempunyai kemudahan akses internet yang lebih mudah jika dibandingkan dengan pulau-pulau di Indonesia yang lain. Meskipun demikian, kecepatan internet antara daerah perkotaan dan pedesaan mempunyai perbedaan yang signifikan. Di provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat berbagai kabupaten yang sebagian banyak wilayahnya mempunyai sebaran internet yang belum merata. Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik yang berasal dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menggambarkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Persentase penduduk yang berumur 5 tahun keatas pada tahun 2021 yang mengakses internet menghasilkan persentase 62,20 persen naik drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 47,74 persen. Meskipun begitu, indeks literasi digital provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 untuk menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati posisi 11 terbawah dengan nilai 3,46 yang mana angka tersebut berada dibawah capaian indeks nasional sebesar 3,49. Dengan begitu Jawa Tengah menjadi suatu provinsi di Jawa yang mempunyai capaian rendah pada indeks literasinya. 2022) 3
Dikutip dari (2022), suatu lembaga analisis yaitu Katadata Insight Center (KIC) menjelaskan bahwa secara umum gen X (usia 40-55) mempunyai literasi digital yang cenderung lebih buruk jika dibandingkan kelompok remaja serta milenial muda. Hal tersebut diperburuk dengan banyaknya penggunaan media sosial percakapan dalam penyebaran berita dan informasi hoax. Hal tersebut juga terjadi di Provinsi Jawah Tengah berdasarkan data yang ada pada BPS yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 di Jawa Tengah sebanyak 91,33 persen mengakses internet pada sosial media yaitu WhatsApps, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya yang mana dari beberapa media tersebut khususnya facebook dan WhatsApps terdapat banyak penyebaran berita hoax dan penipuan. Berdasarkan data pada BPS disimpulkan juga bahwa sebagian besar di Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan internet hanya untuk memperoleh hiburan dan memperoleh informasi maupun berita selain untuk bersosial media. Literasi digital yang semakin berkurang pada masyarakat akan membuat perilaku buruk dalam berinternet mengalami peningkatan. Literasi digital yang kurang juga dapat menyebabkan masifnya penipuan daring yang menelan korban. Dengan adanya otonomi daerah, setiap kabupaten di provinsi Jawa Tengah dapat dengan leluasa membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bidang pemerintahannya untuk berbagai keperluan seperti transparansi informasi publik, pelayanan publik, peningkatan literasi digital masyarakat, dan lain sebagainya. Kabupaten Kebumen sebagai suatu kabupaten di Jawa Tengah berupaya memanfaatkan 4
adanya teknologi informasi dan komunikasi khususnya jaringan internet dengan membuat kebijakan terkait pelaksanaan program Desmeli (Desa Melek Internet). Salah satu kegiatan dari program Desmeli tersebut yaitu penyediaan sistem informasi bagi desa berbentuk website. Dasar hukum pelaksanaan program Desmeli yaitu adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Destriapani (2021:1) menjelaskan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjadi suatu wujud komitmen negara dalam memposisikan desa sebagai penggerak, serta mencegah adanya kesenjangan akses dalam pembangunan. Selain itu, adanya undang-undang desa dapat memperkuat kontrol dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah pedesaan. Adapun pemanfaatan TIK di daerah pedesaan sangat berhubungan dengan adanya tata kelola pemerintahan desa. Adanya TIK di pedesaan dapat menjadi suatu kondisi pendukung (enabling condition) dalam percepatan proses pembangunan di daerah pedesaan. Beberapa peraturan perundang-undangan diatas kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Bupati Kebumen No. 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa. Agar pelaksanaan program Desmeli dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka dikeluarkanlah Surat Edaran 5
bupati Kebumen No. 555 / 268 terkait Desa Melek Internet. Berdasarkan Surat Edaran bupati Kebumen No. 555 / 268 terkait Desa Melek Internet, program Desa Melek Internet (Desmeli) dibuat dengan dilatarbelakangi oleh perlunya keterbukaan arus informasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang dapat berefek positif pada penyelenggaraan Pemerintahan desa dan meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpartisipasi demi tercapainya percepatan pembangunan Desa. Selain itu, system pemerintahan desa perlu adanya adaptasi agar mampu menyesuaikan diri dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan administratif serta penyediaan informasi secara aktual dan valid. Akan tetapi, arus informasi dengan teknologi yang semakin canggih juga dapat berefek negatif karena adanya konten negatif seperti pornografi, kekerasan dan SARA serta konten negatif lain yang masih bisa diakses masyarakat. Selain itu, oknum yang tidak bertanggungjawab dapat memakai internet untuk berbuat jahat sehingga dibutuhkan kepedulian dari berbagai pihak dalam meminimalisir efek negatif dari perkembangan teknologi informasi sekaligus berusaha memaksimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan internet untuk hal lain yang lebih positif dan produktif. Pemerintah Desa selaku pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat seharusnya dapat bertindak sebagai pemimpin masyarakat dalam pengendalian arus informasi serta memberikan pelayanan yang prima pada keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, program Desa Melek Internet (Desmeli) disusun dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu keterbukaan informasi 6
publik, sistem Informasi dan komunikasi, dan akses serta edukasi internet positif. (S.E. bupati Kebumen No. 555/268 tentang Desa Melek Internet) Sebagai suatu program yang mulai berjalan pada tahun 2021 ternyata program Desmeli di kabupaten Kebumen masih mempunyai permasalahan dalam pelaksanaannya. Amrustian (2023:49) menjelaskan bahwa dalam program Desmeli terdapat permasalahan berupa kurangnya pengetahuan pihak desa terkait digital content creation untuk membantu program DESMELI dalam membantu percepatan pembangunan dan penyampaian informasi desa. Hal ini disebabkan karena konten yang telah diunggah di website desa masih kurang informatif serta media yang digunakan masih bervariasi. Kurangnya pengetahuan pihak desa terkait digital content creation berhubungan dengan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di tiap desa pengelola program. Hal tersebut juga terjadi di desa Tambakagung yang mana berdasarkan wawancara peneliti terhadap tim pengelola program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung program ini dijalankan hanya dengan sumber daya manusia yang seadanya. Hal tersebut terjadi karena kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya dengan pihak luar dalam pengelolaan program Desmeli dirasa kurang optimal sehingga pemerintah desa memutuskan bahwa pengelolaan program Desmeli hanya dikelola oleh beberapa perangkat desa dan staff non perangkat yang tersusun dalam Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tambakagung. 7
Selain itu, staff perangkat desa yang tergabung dalam tim PPID Desa kurang menguasai terkait dengan internet sehingga akun dan manajemen website desa dalam program Desmeli dibebankan hanya kepada 1 orang staff non perangkat yang lebih menguasai internet. Oleh karena itu, program Desa Melek Internet (Desmeli) sebagai program yang sudah dilaksanakan kurang lebih selama satu tahun di desa Tambakagung sudah seharusnya memerlukan adanya manajemen sumber daya manusia yang benar-benar menguasai teknologi informasi dan komunikasi sehingga program tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan porgram Desmeli di desa Tambakagung diperparah dengan kurangnya komunikasi antara pihak yang tergabung dalam PPID Desa karena masih ada beberapa anggota PPID Desa yang belum mengetahui posisi dan tugasnya. Di sisi lain, tim pengelola program Desmeli di desa Tambakagung yang seadanya dan tidak dibuat tim program Desmeli sesuai surat edaran yang berlaku mengindikasikan bahwa pengelolaan program tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu Surat Edaran Bupati Kebumen No. 555/268 tentang Desa Melek Internet. Grishchenko (dalam Destriapan, 2021:1) menerangkan bahwa masyarakat yang menempati pedesaan sebagian besar kurang berpendidikan, lanjut usia, berpenghasilan rendah, dan disabilitas yang mana ciri masyarakat tersebut menjadi kelompok sosial masyarakat yang rentan dalam mengakses 8
TIK. Berdasarkan pengamatan peneliti, hal tersebut juga sebagian terlihat di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Adapun untuk tingkat pendidikan warga desa Tambakagung akan diperinci dalam tabel berikut ini. Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masayarakat Desa Tambakagung Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD Tamat SD/sederajat 13 Orang 275 Orang 12 Orang 346 Orang Tamat SMP/sederajat 201 Orang 195 Orang Tamat SMA/sederajat 323 Orang 274 Orang Tamat D1,D2,D3/sederajat 12 Orang 29 Orang Tamat S1,S2/sederajat 68 Orang 76 Orang (Sumber : Pemerintah Desa Tambakagung) Berdasarkan data diatas penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi hanya berjumlah 185 orang dari total 2518 orang yang ada di desa Tambakagung berdasarkan data dari pemerintah desa periode Januari 2022. Sedangkan untuk data kependudukan desa Tambakagung berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 1.2 Penduduk Desa Tambakagung Berdasarkan Usia Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Balita 94 94 188 Anak-anak 208 104 312 Remaja 85 84 169 9
Usia produktif 306 359 665 Usia non produktif 366 439 805 Usia lanjut 60 80 140 (Sumber : Pemerintah Desa Tambakagung) Berdasarkan data diatas sebagian penduduk Desa Tambakagung sudah berusia lanjut dan non produktif serta sedikit yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi sehingga masyarakat desa sebagian menjadi kelompok yang rentan dalam mengakses TIK. Keadaan tersebut juga diperparah dengan adanya akses internet yang kurang karena disebabkan oleh jaringan internet yang lemah dan tidak stabil di wilayah desa Tambakagung. Permasalahan lain yang terlihat dalam implementasi program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung yaitu dari sisi lingkungan kebijakan yaitu masyarakat belum sepenuhnya mau memanfaatkan adanya program Desmeli dan belum memperoleh sebagian manfaat program tersebut karena masyarakat belum bisa mengakses layanan mandiri yang ada pada website desa yang disebabkan oleh PIN user masyarakat pada website desa belum mau dibuka oleh kepala desa. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tambakagung masih dalam tahap berkembang sehingga belum mampu mendukung implementasi program Desmeli khususnya pada penyediaan faslitasi internet murah bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul "Implementasi 10
Program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen". 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen? 2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 11
1.4 Manfaat Penelitian Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara. Adapun manfaat akademik yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1.1.1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara di bidang Implementasi Kebijakan. 1.1.2. Secara Praktis a. Bagi Pemerintah Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam implementasi kebijakan melalui program Desa Melek Internet (Desmeli). b. Bagi Mahasiswa Diharapkan dapat menjadi bahan wawasan pembelajaran untuk mahasiswa dan peneliti melaksanakan penelitian selanjutnya secara lebih mendalam berkaitan dengan objek yang relevan khususnya mengenai implementasi kebijakan. 12 serta guna
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Administrasi Publik 2.1.1. Pengertian Administrasi Publik Administrasi menurut Trecker (dalam Keban, 2014:2) menjadi suatu proses berkelanjutan dan dinamis yang dijalankan untuk mewujudkan tujuan dengan cara menggunakan secara bersama material dan orang secara kerjasama dan koordinasi. Adapun Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) menjelaskan bahwa administrasi publik yaitu proses ketika personel publik sumberdaya dikoordinasikan dan diorganisir guna merumuskan, mengelola, dan mengimplementasikan beberapa keputusan yang ada pada kebijakan publik. Selain itu, C.T.Goodsell melihat administrasi publik (dalam Keban, 2014:8) sebagai suatu usaha mencapai integrated public governance yang mana seluruh pihak yang masuk dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan menurut nilai efektifitas, efisiensi, legalitas, keterandalan, keadilan, keterlibatan, transparansi, dan integritas sehingga kehidupan yang cenderung demokratis dan memperoleh kepercayaan masyarakat dapat tercapai. 2.1.2. Ruang Lingkup Administrasi Publik Ruang lingkup administrasi publik begitu kompleks sesuai perkembangan kebutuhan maupun dinamika masalah yang ada dalam masyarakat. Adapun Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:8) 13
menyebutkan ruang lingkup yang ditinjau berdasarkan unsur selain perkembangan ilmu administrasi publik yaitu sebagai berikut : 1. Organisasi publik, berhubungan dengan perilaku birokrasi dan model organisasi. 2. Manajemen publik, berhubungan dengan sistem dan ilmu manajemen, anggaran publik, manajemen sumberdaya manusia, dan evaluasi program serta produktivitas. 3. Implementasi, berhubungan dengan pendekatan pada kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika pada birokrasi. 2.2 Kebijakan Publik 2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Anggara, 2014:33) yaitu setiap hal yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan holistik berupa suatu alasan dilakukannya kebijakan dan adanya manfaat bersama bagi kehidupan manusia sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat besar dan tidak menyebabkan kerugian bagi warga negaranya. Oleh karena itu, penetapan suatu kebijakan harus dilakukan secara bijaksana oleh pemerintah. Menurut Chandler dan Piano (dalam Keban, 2014:60) public policy atau kebijakan publik merupakan pendayagunaan strategis pada sumberdaya yang dimiliki guna mengatasi beberapa masalah publik (pemerintahan). Selain itu, kebijakan publik menjadi suatu bentuk 14
intervensi yang kontinum dari pemerintah untuk kepentingan orang-orang yang kurang berdaya dalam masyaralat sehingga mereka dapat hidup dan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Donahue (dalam Keban, 2014:60) mengatakan bahwa kebijakan tidak hanya dilihat dari pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya saja tetapi juga mempunyai dimensi moral yang mendalam dan menentukan. Adapun di negara modern fokus utama kebijakan publiknya menurut Anggara (2014:33-34) yaitu pelayanan publik yang menjadi setiap sesuatu yang dapat dikerjakan oleh negara dalam rangka mempertahankan maupun memperbaiki kualitas kehidupan banyak orang. Selain itu, kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan mempunyai 3 prinsip yaitu cara kebijakan publik dievaluasi, cara kebijakan publik diimplementasikan, dan cara merumuskan maupun memformulasikan kebijakan publik. (Nugroho dalam Anggara, 2014:39) 2.2.2. Ciri-ciri Kebijakan Publik Solichin Abdul Wahab (dalam Abdoellah, 2016:21) menjelaskan bahwa terdapat 4 ciri-ciri kebijakan publik berdasarkan realita bahwa kebijakan diformulasikan beberapa orang yang mempunyai wewenang pada sistem politik, yaitu sebagai berikut : 1. Kebijakan publik lebih menjadi suatu tindakan yang berfokus pada tujuan dibandingkan dengan perilaku maupun tindakan secara kebetulan dan acak, tetapi tindakan yang sudah direncanakan. 15
2. Kebijakan berhubungan dengan sesuatu yang sebenarnya dijalankan oleh pemerintah pada beberapa bidang tertentu yang bermakna bahwa setiap kebijakan pemerintah tersebut diiringi oleh adanya tindakan yang konkret. 3. Pada hakikatnya kebijakan terdiri dari tindakan yang berhubungan dan berpola yang berfokus pada suatu tujuan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah dan tidak menjadi suatu keputusan yang muncul sendiri. 4. Kebijakan publik dapat dapat berwujud positif maupun negatif. Bentuk positif diartikan sebagai tindakan pemerintah yang mempengaruhi suatu masalah. Sedangkan bentuk negatif diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk tidak bertindak maupun tidak mengerjakan tindakan apapun yang mana keterlibatan pemerintah justru dibutuhkan. 2.3 Implementasi Kebijakan Publik Kata implementasi sendiri dimunculkan dari bahasa Inggris, yaitu to implement yang mana pada kamus besar Webster to implement (mengimplementasikan) bermakna to provide the means for carrying out (menyiapkan sarana guna menjalankan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk memunculkan dampak/akibat pada sesuatu). (Wahab dalam Anggara, 2014:232) Situmorang (2016:173) berpendapat bahwa implementasi kebijakan secara luas merupakan cara administrasi hukum yang mana setiap prosedur, 16
aktor, organisasi, dan teknik bekerja bersama dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, implementasi dapat menjadi fenomena kompleks yang bisa dimaknai sebagai keluaran (output) maupun sebagai hasil dan prosedur. Adapun Van Meter dan Van Horn (dalam Situmorang, 2016:174) menegaskan implementasi kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok pemerintah dan swasta yang difokuskan guna mewujudkan tujuan yang sudah disepakati pada suatu kebijakan. Oleh karena itu, tahap implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila beberapa tujuan dan saran belum disepakati atau dianalisis oleh keputusan kebijakan sehingga tahap implementasi terlaksana apabila Undang-undang sudah disahkan dan dana sudah tersedia guna keperluan operasional pada implementasi kebijakan. Solichin Abdul Wahab (dalam Abdoellah, 2016:21) berpendapat bahwa implementasi kebijakan selain menyangkut mekanisme pendefinisian keputusan politik dalam prosedur rutin dengan birokrasi juga menyangkut masalah keputusan, konflik, dan siapa yang mendapatkan hasil pada suatu kebijakan sehingga implementasi kebijakan menjadi kegiatan penting yang harus ada pada seluruh proses kebijakan. 2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik Wahab (dalam Abdoellah, 2016:62) menjelaskan bahwa model menjadi suatu penyajian secara operasional maupun abstrak yang mana pemanfaatannya dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian maupun analisis 17
yang baik tidaknya suatu model bergantung pada masalah kebijakan yang dipelajari secara kompleks dan tujuan dari analisis tersebut. Sehingga semakin mendalam dan kompleks analisis yang dikerjakan pada permasalahan kebijakan, maka model atau teori yang cenderung operasional (model yang dapat mendefinisikan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis lebih diperlukan. Implementasi pada kebijakan publik sendiri mempunyai berbagai model yang sudah dijelaskan oleh berbagai ahli diantaranya yaitu sebagai berikut : A. Model Implementasi Kebijakan George Edwards III Model yang dikembangkan oleh George Edward III (dalam Anggara, 2014:249) menggambarkan bahwa ada empat faktor kritis yang memengaruhi kesuksesan maupun kegagalan implementasi. Pendekatan tersebut didasarkan pada pertanyaan berupa "Prakondisi apa yang harus dimiliki untuk keberhasilan implementasi?" dan "Apa yang menjadi masalah pokok pada kesuksesan implementasi?". George Edward III memunculkan empat variabel tersebut setelah menganalisis beberapa pendekatan yang dijalankan oleh penulis lain. Variabel tersebut yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang mana semua variabel saling berkaitan dan saling mengikat satu sama lain dalam memutuskan kesuksesan dan kegagalan implementasi. 18
Komunikasi Sumber Daya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III (Anggara, 2014) A. Komunikasi Edwards (dalam Situmorang, 2016:218) berpendapat bahwa terdapat tiga faktor penting pada proses komunikasi yaitu konsistensi, transmisi, dan kejelasan. Syarat transmisi pada efektifitas implementasi kebijakan yaitu pelaksana keputusan harus memahami sesuatu yang harus mereka lakukan terkait keputusan kebijakan dan perintah harus disampaikan kepada personil secara tepat sebelum perintah dan keputusan tersebut dapat dipatuhi. Oleh karena itu, komunikasi harus akurat dan harus dipahami secara seksama oleh pelaksana meskipun banyak rintangan yang menghalangi komunikasi dan transmisi-komunikasi pelaksana yang mana hambatan-hambatan ini dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan. 1.1. Transmisi Suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan harus disampaikan pada pejabat yang hendak menjalankannya. 19
Adapun hambatan transmisi yang banyak ditemui yaitu saat pelaksana tidak menyepakati kebijakan (disposisi) melalui distorsi perintah kebijakan maupun menutup komunikasi yang dibutuhkan. Selain itu, hambatan transmisi juga dapat ditemui saat kebijakan yang hendak diimplementasikan harus melewati struktur birokrasi yang tebal maupun tidak baiknya penyalur komunikasi (sumber daya). (Anggara, 2014:251) 1.2. Kejelasan (Clarity) Edwards (dalam Situmorang, 2016:218) menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang menimbulkan adanya ketidakjelasan komunikasi kebijakan yaitu keinginan untuk tidak menggangu kelompok masyarakat, kompleksitas kebijakan publik, kurangnya konsensus terkait tujuan kebijakan, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, masalah pada saat mengawali kebaruan suatu kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan. 1.3. Konsistensi Anggara (2014:252) menjelaskan bahwa ketika proses transmisi sudah baik tetapi perintahnya tidak konsisten maka akan memmbuat bingung pelaksana. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten yaitu sebagai berikut : a) kesulitan yang timbul saat mengawali implementasi kebijakan baru;; b) kompleksitas kebijakan yang 20
dijalankan; c) terdapat banyak pengaruh dari kelompok kepentingan atas isu yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.; d) kebijakan mempunyai berbagai sasaran dan tujuan, atau tidak sesuai dengan kebijakan lain. B. Sumber-sumber Situmorang (2016:228) menjelaskan bahwa sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting pada pelaksanaan kebijakan publik. Adapun sumber-sumber tersebut yaitu sebagai berikut : 1) Staf Jumlah staf yang ada tidak pasti menimbulkan efek positif terhadap implementasi kebijakan yang mana jumlah staf yang banyak tidak pasti membuat implementasi dapat berhasil. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kecakapan yang ada pada pegawai pemerintah maupun staf. Selain itu, kurangnya staf juga dapat menyebabkan persoalan yang rumit berkaitan dengan efektifitas implementasi kebijakan. 2) Informasi Informasi memiliki dua wujud. Pertama berwujud informasi terkait bagaimana mengerjakan suatu kebijakan. Pelaksana harus memahami apa yang dikerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya. Dengan begitu, para pelaksana kebijakan perlu diberi arahan dalam mengerjakan kebijakan. Wujud kedua dari informasi yaitu data terkait ketaatan personil-personil lain pada 21
peraturan pemerintah. Para pelaksana perlu memahami terkait kepatuhan orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sesuai undang-undang. 3) Wewenang Perbedaan wewenang nantinya akan terjadi pada antar program serta memiliki perbedaan pada banyak bentuk. 4) Fasilitas-fasilitas Fasilitas fisik dapat menjadi sumber yang harus ada dalam implementasi. Suatu pelaksana dapat memiliki staf yang mencukupi, mempunyai wewenang dalam melnjalankan tugasnya, memahami apa yang harus dijalankan, tetapi tanpa fasilitas berupa gedung kantor dalam menjalankan koordinasi, tanpa perbekalan, tanpa perlengkapan, maka implementasi yang diharapkan tidak akan tercapai. C. Disposisi Anggara (2014:253) menjelaskan bahwa disposisi merupakan komitmen dan sikap dari pelaksana pada kebijakan yang harus dijalankan sebab setiap kebijakan memerlukan pelaksana yang mempunyai niat dan komitmen tinggi demi dapat mewujudkan tujuan kebijakan sesuai tujuan yang ada. Terdapat tiga unsur penting yang memengaruhi kemauan dan kemampuan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan yaitu seperti berikut ini. 22
1) Arahan dan tanggapan pelaksanaan yang mencakup ketidakberpihakan, penerimaan, maupun ketidaksetujuan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. 2) Intensitas respons maupun tanggapan pelaksana. 3) Kognisi, berkaitan dengan tingkat pemahaman pelaksana pada kebijakan yang mana pemahaman pada tujuan kebijakan berperan penting pada pejabat pelaksana. Ketidakberdayaan administratif dari pelaksana kebijakan seperti ketidakberdayaan dalam merespon harapan dan kebutuhan dari masyarakat dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan suatu program. D. Struktur Birokrasi Menurut Edwards (dalam Situmorang, 2016:256) terdapat dua ciri utama pada birokrasi yaitu prosedur kerja ukuran dasar yang bernama lain Standar Operating Procedurs (SOP) dan fragmentasi. Munculnya SOP dimulai sebagai tanggapan internal pada terbatasnya waktu dan sumber dari pelaksana serta harapan guna keserasian dalam bekerjanya organisasi yang tersebar luas dan kompleks. Kemudian fragmentasi ada karena tekanan di luar unit birokrasi misalnya pejabat-pejabat eksekutif, kelompok kepentingan, sifat kebijakan yang merubah organisasi birokrasi pemerintah, dan konstitusi negara. 23
B. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara, 2014:257), menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya yaitu karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation), dan lingkungan (nonstatutory variables affecting implementations). Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian & Sabatier (Anggara, 2014) 24
A. Karakteristik Masalah 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Pada satu kondisi terdapat masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti harga beras yang tiba-tiba naik dan kurangnya persediaan air minum bagi penduduk. Pada kondisi lain ada beberapa masalah sosial yang sulit diatasi seperti pengangguran, korupsi, kemiskinan, dan lain- lain sehingga sifat masalah dapat berpengaruh pada mudah sulitnya suatu program yang akan diimplementasikan. 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran yang mana suatu program cenderung dapat diimplementasikan dengan mudah jika kelompok sasarannya homogen. Sedangkan, pada kelompok sasaran yang heterogen, implementasi program cenderung lebih sulit sebab adanya perbedaan tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program. 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Suatu program cenderung sulit diimplementasikan jika sasarannya mencakup seluruh populasi. Sedangkan, suatu program cenderung mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya tidak begitu besar. 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Suatu program yang memiliki tujuan untuk memberi pengetahuan maupun bersifat kognitif cenderung mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan merubah perilaku dan sikap masyarakat. 25
B. Karakteristik Kebijakan 1) Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas serta terperinci isi suatu kebijakan, akan mudah diimplementasikan sebab implementor mudah menerjemahkan dan memaknai pada tindakan nyata. 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut mempunyai dukungan teoritis. Kebijakan yang mempunyai dasar teoretis mempunyai sifat yang lebih baik sebab sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu mmerlukan perubahan. 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Faktor penting berupa sumber daya keuangan berguna untuk setiap program sosial. Setiap program juga membutuhkan dukungan staf dalam melaksanakan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang keseluruhannya membutuhkan biaya. 4) Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar-institusi pelaksana. Gagalnya suatu program sering diakibatkan kurangnya koordinasi horizontal dan vertikal antarinstansi yang tergabung dalam implementasi program. 5) Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana. 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat komitmen pejabat dalam menjalankankan tugas dan pekerjaannya. 7) Seberapa luas akses kelompok luar dalam berpartisipasi pada implementasi kebijakan. Sebuah program yang memberi peluang luas 26
bagi masyarakat untuk berpartisipasi cenderung memperoleh dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat karena masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton pada program yang ada di wilayahnya. C. Lingkungan Kebijakan 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Pada masyarakat yang terdidik dan terbuka lebih mudah menerima program pembaruan jika dibandingkan dengan masyarakat yang tradisional dan tertutup. Begitu juga, kemajuan teknologi dapat membantu proses keberhasilan implementasi program karena program- program tersebut dapat diimplementasikan dan disosialisasikan dengan bantuan teknologi modern. 2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Pada kebijakan yang memberikan insentif pada umumnya mudah memperoleh dukungan publik. Sedangkan, kebijakan dis-insentif misalnya kenaikan pajak maupun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan kurang memperoleh dukungan publik. 3) Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Adanya kelompok pemilih pada masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melewati berbagai cara, yaitu yang pertama kelompok pemilih dapat mempunyai kemampuan dalam memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang 27
diperuntukkan pada badan legislatif. Kemudian yang kedua kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan tujuan merubah keputusan. 4) Dukungan Badan-badan/Lembaga Atasan yang berwenang. Subianto (2012:62) menjelaskan bahwa lembaga atasan secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan yang dikerjakan oleh badan pelaksana melewati pengawasan informal dan perubahan formal pada sumber keuangan dan sumber kewenangan hukum badan pelaksana tersebut. Interaksi terus menerus antara suatu badan pelaksana dengan lembaga legislatif (dan lembaga eksekutif) atasannya dalam bentuk dengar pendapat, konsultasi-konsultasi dengan staf dan anggota dewan komisi utama, permohonan rutin dari anggota dewan terkait keluhan anggota masyarakat menjadi pedoman pengawasan. 5) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Adanya komitmen aparat pelaksana guna merealisasikan tujuan yang sudah tertuang dalam kebijakan menjadi variabel yang begitu krusial. Aparat badan pelaksana harus mempunyai keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan kemudian merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Selain itu, Nugroho (2018:31) membagi model implementasi Mazmanian dan Sabatier ke dalam 3 variabel yaitu material, struktural, 28
dan kontekstual yang pembagian secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Variabel Indikator Tingkat kesulitan teknis Tingkat kemajemukan kelompok sasaran Material Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi Tingkat perilaku perubahan yang diperlukan Kejelasan dan konsistensi muatan kebijakan Kecukupan dukungan teoritis Integrasi hierarkikal di antara lembaga pelaksana Struktural Aturan baku lembaga pelaksana Rekrutmen SDM pelaksana Alokasi finansial pada awal implementasi Aksesibilitas pemangku kepentingan Kondisi sosial, ekonomi, dan penguasaan teknologi Dukungan publik Kontekstual Sikap dan sumber daya konstituen Dukungan legislatif Komitmen dan kepemimpinan SDM pelaksana Tabel 2.1 Variabel implementasi Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugroho, 2018:31) 29
2.5 Desa Melek Internet (Desmeli) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan suatu kesatuan pada masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan yang terdiri dari kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas juga mengatur mengenai Sistem Informasi Desa dan hak masyarakat atas informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kemudian di tingkat Kabupaten Kebumen, keterbukaan informasi publik diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa. Adanya peraturan bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa menjadi acuan pemerintah kabupaten kebumen membuat program Desa Melek Internet dalam rangka 100 hari kerja bupati Kebumen pada tahun 2021. Pedoman teknik pelaksanaan program Desa Melek Internet diatur dalam Surat Edaran bupati Kebumen Nomor 555 / 268 tentang Desa Melek Internet. Berdasarkan surat edaran tersebut 30
Pemerintah Desa seharusnya dapat memimpin masyarakat dalam pengendalian arus informasi serta memberikan pelayanan prima dalam keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, program Desa Melek Internet (Desmeli) dibentuk dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu sebagai berikut: 1. Keterbukaan Informasi Publik sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa 2. Sistem Informasi dan Komunikasi (meliputi Sistem Informasi Desa Online, Media Sosia, dan Jaringan Komunikasi Publik Desa) 3. Akses dan Edukasi Internet Positif (meliputi Internet Murah Bagi Masyarakat dan Edukasi Internet Positif) Program ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam beradaptasi dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi (internet) dalam percepatan pembangunan Desa. 2.6 Hasil Penelitian yang Relevan Tabel 2.2 Penelelitian yang Relevan Judul Perbedaan No Masalah Metode Hasil Penelitian Penelitian Penelitian 1. Amrustian, Muhamma d Afrizal, dkk. 2023. Pelatihan Content Digital Creation untuk Meningkat kan Konten Kabupaten Kebumen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kebumen memberikan fasilitas web yang digunakan oleh desa-desa di telah Kualitatif Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu program desmeli yang telah berjalan. Pelatihan diadakan yang terdiri tiga yakni, pelatihan pelatihan desain menggunakan canva, pelatihan dari Penelitian ini menjelaskan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan untuk meningkatk an kualitas 31
2. Informatif Pada Program Desa Melek Internet (DESMELI ). JMH: Jurnal Mengabdi dari Hati Volume 2 Nomor 1 Abdul Izza. 2018. Analisis Peran dan Implement asi Website Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kabupaten Kebumen untuk menyebarkan informasi. Namun masalah terjadi, kurangnya pengetahuan pihak desa dalam mengelola untuk konten diunggah ke website tersebut. terdapat yang yakni Kondisi website Sepahat Desa lumayan intensif dalam penyajian informasi berita dengan terkait kegiatan desa. Tetapi, kurangnya kekuatan jaringan internet saat ini yang masuk kedaerah desa Sepahat tidak mendukung, jaringan internet Sepahat Desa tidak stabil sehingga pengelola sulit Kualitatif 32 kepenulisan, dan pelatihan pembuatan Ketiga video. tersebut pelatihan solusi merupakan yang ditawarkan untuk masalah yang terjadi yakni kurangnya informasi dari konten yang telah diunggah pada desa. website Sehingga kami menawarkan untuk membuat pelatihan dengan tema content digital creation sebagai solusi. Hasil pengabdian dari adalah masyarakat bertambahnya pengetahuan peserta pembuatan dalam konten yang informatif. Desa Sepahat sudah memakai TIK untuk meningkatkan interaksi masyarakat, terutama menjalankan pelayanan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, dan penyebaran informasi. TIK membantu Sepahat pelatihan penggunaan website dengan desa dengan dalam kepada sedang relawan juga berperan Desa dalam konten pada program Desmeli. Sedangkan skripsi membahas implementa si program Desmeli. ini Penelitian ini menganalisi s peran dan implementa si website desa sedangkan peneliti hanya membahas terkait implementa si program Desa Melek Internet (Desmeli).
3. Kurniawati k, Anggun Tri, Khaerunnis a, Tasya. 2021. Melek Informatio n Communic ations Technolog y Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi . CEBONG Journal. Vol. 1 No. 1. and (ICT) meng-upload konten informasi berita, kapasitas jaringan yang di sediakan 2 mbps sehingga kekuatan jaringan sangat lemah. Dengan kondisi demikian tentu tidak sesuai yang dengan sudah didapatkan Desa oleh Sepahat, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam partisipasinya pada sertaan pemberdayaan TIK. Ketidakmerataan dari perkembangan teknologi di era globalisasi dapat di dirasakan tempat suatu yang sulit mendapatkan akses internet seperti halnya di Ciakar. Desa internet Akses yang minim menyebabkan masyarakat desa akan kurang akan informasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang nahkan ada keikut kuantitatif 33 memimbing dari awal sampai akhir. Implementasi penggunaan website Desa Sepahat sejauh baik. ini cukup Pemerintah Desa Sepahat menggunakan website desa untuk mempromosikan sumber daya yang dimiliki dan sekaligus untuk memberikan kemudahan kepada pelayanan masyarakat Desa Sepahat.Di sisi lain, juga website desa berisi informasi tentang profile desa dan APBDes. Disimpulkan bahwa masyarakat desa Ciakar mengetahui pentingnya akan melek pada ICT masyarakat didesanya. Mereka berpendapat juga pedesaan bahwa bukanlah daerah yang perkembangan teknologinya cepat. Mereka merasa bahwa ketidakmerataan akan ICT membuat masyarakat desa tertinggal Ciakar banyak akan kemajuan ICT, dan berharap mereka ikut dapat dalam serta segera Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti memakai metode penelitian kualitatif.
4. Destriapan, Elsa, Sarwititi Sarwopraso djo, Dwi Sadono. 2021. Pemanfaata n Website Desa untuk Pembangun an: Perspektif Actor- Network Theory. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. (03) 09 mereka masih tak acuh acuh dengan keadaan yang terjadi dinegara kita. Adanya permasalahan kesenjangan (digital digital divide) yang disebabkan oleh kemampuan SDM, akses TIK, dan pola fikir) masyarakat yang berbeda. Kesenjangan digital wilayah perkotaan pedesaan menambah jarak kemajuan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah desa. antara dan Kualitatif 34 kemajuan ICT yang itu, Selain ada. desa masyarakat Ciakar juga tidak seringkali mencari tahu bagaimana kondisi yang yang terjadi negara kita karena minimnya arus yang informasi Mereka didapat. berharap agar pemerintah mampu membuat masyarakat pedesaan melek akan ICT. Website di Desa Warungbanten dimanfaatkan melalui problematisation, interessement, enrolment, mobilization. website Adanya tersebut mengurangi kesenjangan digital yang terjadi di Desa Warungbanten.Selai n terlibat diklasifikasikan berdasarkan minat dan kekuatannya dibagi menjadi key subject, player, context setter, dan crowd. Kepala desa menjadi key player yang dapat bekerjasama dengan aktor kunci lainnya dari dalam dan luar dalam desa daerah mampu tahapan dan itu, aktor yang Penelitian ini berfokus pada pembangun an sedangkan penelitian saya menganalisi s implementa si program Desmeli yang sudah maupun sedang berjalan di Desa Tambakagu ng
5. Mulyawat, Siska, Pudji Muljono, Kudang Boro Seminar. 2016. Efektivitas Website Desa Malasari dan Peran Internet Opinion Leader (Effectiven of ess Malasari Village Website and Role of Internet Adanya kekeliruan pada pemilihan pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan Indonesia kehilangan momentum penting pembangunan pedesaan sehingga kondisi infrastruktur makin terpelihara karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membangun dan dalam kurang Kualitatif 35 pengembangan desa. website Penggunaan website desa berefek pada pengelolaan data administrasi desa menjadi terstruktur sehingga publik pelayanan semakin baik serta informasi pengelolaan semakin keuangan transparan dan akuntabel. Di sisi dapat juga lain menarik pihak luar untuk ikut mendukung pembangunan desa dan meningkatkan promosi produk lokal. Dimensi-dimensi website kualitas berupa kegunaan (usability), kualitas informasi (information quality), dan kualitas interaksi (interaction quality) mempunyai nyata hubungan efektivitas dengan website malasari.desa.id sebagai penyebaran informasi pembangunan desa. informasi Kualitas (information quality) mempunyai hubungan yang lebih dibandingkan kuat dua dimensi lainnya, media Penelitian ini membahas efektivitas website desa dan peran internet sedangkan penelitian saya membahas implementa si program yang berkaitan dengan website desa.
6. Opinion Leader). Jurnal Komunikas i Pembangun an. Vol 14, No 2. D D S Fatimah, R Kurniawati , I Farida and Y Pariyatin. 2019. Website for remote village empowerm ent in developing countries. Journal of Physics: Conference Series 1402 merawat infrastruktur yang ada, serta tidak adanya rasa dari memiliki masyarakatnya terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak memikirkan sulitnya membangun dan merawat infrastruktur. terpencil Desa menjadi desa yang sulit untuk bertukar sumber daya dengan yang lain daerah, sehingga pertumbuhan terhambat. Kualitatif 36 terutama perubahan pada efek kognitif pengakses website. Peran internet opinion leader tidak mempunyai hubungan dengan website malasari.desa.id. Tetapi, indikator sharing berhubungan nyata dengan salah satu indikator efek kognitif berupa keterbukaan (openness). nyata efektivitas Kesimpulan dari penelitian ini adalah website desa dapat dihasilkan untuk digunakan memberikan tentang informasi karya hasil desa masyarakat sehingga dapat dipasarkan ke daerah ini lain. Website juga dapat diintegrasikan dengan sekolah dan web pasar. Penelitian ini membahas pengemban gan website di desa negara berkembang sedangkan peneliti membahas implementa si program (Desmeli) di Tambakagu ng. desa
2.7 Kerangka Berpikir Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti membuat kerangka alur berpikir yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa Melek Internet (Desmeli) yang mana program ini dibuat berdasarkan peraturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun implementasi dari program tersebut akan dianalisis menggunakan gabungan dari implementasi kebijakan dari George Edward III dan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) yang mana dari kedua teori tersebut diambil empat variabel yang sama berupa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan kontekstual. Keempat variabel tersebut nantinya akan menentukan implementasi kebijakan program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. 37 teori
Manajemen Publik Grand Theory Variabel implementasi kebijakan George Edward III (Anggara, 2014:249) 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi atau sikap pelaksana 4. Struktur birokrasi Variabel implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) 1. Material 2. Struktural 3. Kontekstual Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Administrasi Publik Middle Range Theory 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Struktur Birokrasi 4. Kontekstual Sumber : Diolah peneliti, 2022 38 Kebijakan Publik Empirical Theory Implementasi Program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan Suatu pedoman yang dipakai oleh seorang peneliti dalam menjalankan penelitiannya mulai dari awal hingga akhir disebut sebagai metode penelitian. Widi (2010:68) menjelaskan bahwa metode penelitian yaitu suatu tuntunan terkait dengan cara melakukan penelitian, penggunaan alat dan bahan penelitian, dan bagaimana prosedur penelitian dilakukan. Metode penelitian tersebut nantinya berguna sebagai suatu pedoman aspek yang mendukung penelitian berjalan dengan baik dan terhindar dari bias sehingga penelitian dapat memunculkan suatu produk, kesimpulan maupun analisis secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada aspek pemahaman mendalam pada suatu fenomena dan menghasilkan suatu penemuan yang tidak dapat dihasilkan oleh penghitungan dengan angka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif yang mana metode ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan seluruh data maupun keadaan subyek/obyek penelitian (masyarakat, lembaga, seseorang, dan lain sebagainya) yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan fakta yang sedang terjadi saat ini serta berusaha memberikan pemecahan atas masalah yang terjadi. (Widi, 2010:84). 39
Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dijalankan dengan metode menggambarkan seluruh fakta berupa data maupun keadaan subyek/obyek penelitian di lapangan untuk memberikan gambaran umum terkait permasalahan yang ada serta pemecahannya melalui laporan yang disuguhkan. 3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini berada di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Peneliti tertarik menganalisis dan mengidentifikasi implementasi kebijakan program Desa Melek Internet (Desmeli) di Desa Tambakagung, Kecamata Klirong, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan diatas karena desa Tambakagung menjadi desa yang mulai berkembang pesat dalam mengelola pemerintahan desanya tetapi masih kekurangan sumber daya pegawai yang menguasai pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK), pemanfaatan program yang berlum optimal bagi masyarakat, serta dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti lokasi penelitian yang mudah dijangkau, akses data yang mudah diperoleh, dan keterbatasan waktu. 3.3 Sasaran Penelitian Sasaran penelitian yaitu suatu hal yang menjadi subjek dalam penelitian yang berupa orang, tempat, maupun benda yang diamati menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti dapat menentukan 40
subjek penelitian. Berdasarkan judul yang ada pada penelitian ini yaitu : "Implementasi Program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen", subjek yang diteliti yaitu pegawai pemerintahan desa Tambakagung dan dinas yang terlibat dalam program Desmeli (Desa Melek Internet). 3.4 Fokus Kajian Tabel 3.1 Fokus Kajian Konsep Fenomena Gejala Program Desmeli (Desa 1. Implementasi 1. Pelaksanaan keterbukaan Melek Internet) Program informasi publik merupakan program yang Desmeli 2. Optimalisasi fungsi teknologi bertujuan untuk (Desa Melek informasi dan pendayagunaan mendorong Pemerintah Internet) Di akses internet di Desa baik Desa untuk segera Desa oleh Pemerintah Desa maupun melaksanakan Tambakagung masyarakat keterbukaan informasi , Kecamatan 3. Penumbuhan kesadaran publik, optimalisasi fungsi Klirong, masyarakat dalam teknologi informasi dan Kabupaten pemanfaatan internet positif pendayagunaan akses Kebumen) untuk kepentingan yang lebih internet di desa oleh produktif Pemerintah Desa serta 2. Aspek Pendukung dan penghambat masyarakat, dan 2.1 Komunikasi 4.1 Transmisi menumbuhkan kesadaran 4.2 Kejelasan Komunikasi masyarakat dalam 4.3 Konsistensi pemanfaatan internet 2.2 Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia (Staf) positif guna kepentingan 2. Informasi yang produktif. 3. Wewenang 41
4. Dana dan fasilitas 2.3 Struktur 1. SOP Birokrasi 2. Fragmentasi 2.4 Kontekstual 1. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi 2. Dukungan Publik 3. Sikap dan sumberdaya kelompok sasaran utama 4. Dukungan legislatif 5. Komitmen dan kepemimpinan pejabat pelaksana 3.5 Teknik Keabsahan Data Keabsahan data dapat disebut juga sebagai validitas data. Agustinova (2015:44) menjelaskan bahwa suatu data mampu dikatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang peneliti laporkan dengan yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Selain itu, realitas data yang benar pada penelitian kualitatif bersifar jamak serta berpedoman pada konstruksi manusia yang terbentuk pada diri seseorang sebagai wujud proses mental melalui berbagai latar belakang pada setiap individu. Keabsahan data dalam penelitian berguna dalam mendapatkan derajat kepercayaan berhubungan dengan kebenaran hasil penelitian, memperjelas, dan mengungkapkan data- data melalui fakta-fakta yang ada pada lapangan. Adapun teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mencocokkan data penelitian yang sudah didapatkan. 42
Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi mendayagunakan sesuatu yang lain diluar data dengan maksud untuk mengecek maupun membandingkan data yang ada. Secara singkat teknik triangulasi disebut sebagai teknik pengecekan data melalui berbagai sumber. Denzin (dalam Agustinova, 2015:45) menjelaskan bahwa triangulasi menjadi suatu langkah penggabungan berbagai teori, sumber data, peneliti, dan metode pada penelitian. Selain itu, Moleong (dalam Agustinova, 2015:45) menjelaskan bahwa triangulasi menjadi suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mendayagunakan sesuatu yang lain di luar data tersebut dalam hal pengecekan maupun pembanding terhadap data tersebut. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian triangulasi metode dijalankan dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda yaitu data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek kembali dengan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi. 3.6 Sumber Data Data-data yang bersifat obyektif dan mempunyai derajat validitas tinggi akan berguna dalam aktivitas penelitian agar terlaksana dengan baik. Sumber- sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : 1. Data Primer Data primer merupakan suatu data yang dapat didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden. Pada penelitian ini, peneliti 43 ini
memakai data primer dari hasil wawancara dengan narasumber yang memahami dan menguasai terkait program Desmeli (Desa Melek Internet). 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku literatur, dokumentasi, dan data dari kantor pemerintahan Desa Tambakagung. 3.7 Teknik Pemilihan Informan Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Agustinova (2015:56) menjelaskan bahwa sampel purposif merupakan sampel yang dipilih peneliti dengan sengaja karena dianggap mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat memperbanyak data peneliti. Subyek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan pada orang-orang yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan apa yang diharapkan sehingga peneliti akan dimudahkan dalam mengulas obyek yang diteliti. Tabel 3.2 Informan Penelitian No. Informan Jumlah 1. Kepala Desa Tambakagung 1 Orang 2. Ketua PPID Desa Tambakagung 1 Orang 3. Perangkat Desa Anggota PPID Desa 1 Orang 44
Tambakagung Non Perangkat Desa Anggota PPID Desa 3. Tambakagung (Admin website Desa 1 Orang Tambakagung) 4. Kepala Dusun 2 Orang 5. Ketua karang taruna Desa Tambakagung 1 Orang Kasi Deseminasi dan Analisis Media 6. 1 Orang Diskominfo Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga 7. 1 Orang Kemasyarakatan Dispermades Kabupaten Kebumen Jumlah 9 Orang 3.8 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data pada penelitian ini berguna untuk mendapatkan data yang relevan. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut : 3.1.1. Wawancara Sugiono (dalam Agustinova, 2015:33) menjelaskan bahwa wawancara yaitu pertemuan antara dua orang guna bertukar informasi maupun ide dengan cara tanya jawab sehingga makna pada suatu topik tertentu dapat ditafsirkan. Oleh karena itu, 45
kegiatan wawancara melibatkan dua pihak yaitu interviewer (orang yang menjalankan kegiatan wawancara) dan interviewee (pihak yang diwawancarai). Penulis menggunakan teknik wawancara karena dengan teknik ini informasi-informasi dari informan dapat diketahui secara mendalam serta data yang diperoleh dari wawancara dapat dipertanggungjawabkan. Penulis melaksanakan kegiatan wawancara dengan perangkat desa Tambakagung dan pihak yang bersangkutan dalam program Desmeli (Desa Melek Internet). 3.1.2. Observasi Observasi yaitu pengamatan secara langsung atau tidak langsung pada suatu obyek yang diteliti dengan melibatkan setiap indera (penglihatan, perasa, pendengaran, penciuman, dan pembau) guna mendapatkan data harus didapatkan dalam penelitian (Agustinova, 2015:37). Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan dengan menjalankan pengamatan implementasi dalam program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 3.1.3. Studi Dokumentasi Menurut Agustinova (2015:39) studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang memakai berbagai dokumen, buku, dan tulisan yang relevan guna merangkai konsep penelitian dan 46
menguak obyek penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari laporan kegiatan, referensi-referensi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah,dan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program Desmeli (Desa Melek Internet). Peneliti menggunakan teknik ini karena dengan adanya teknik ini, data yang diperoleh dengan teknik lain dapat dilengkapi dan dikombinasikan pada keadaan lapangan terkait implementasi kebijakan. 3.9 Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses pengumpulan maupun penghimpunan, permodelan, serta transformasi data yang berguna dalam menyoroti dan mendapatkan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat, menyumbangkan saran, kesimpulan, serta mendorong pembuatan suatu keputusan. (Widi, 2010:253). Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14). Adapun yang menjadi komponen pada analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) yaitu seperti berikut: 47
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana (2014) 1. Kondensasi data (data condensation) Kondensasi data mengarah pada tahapan pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati setiap bagian dari catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen, transkrip wawancara, dan materi empiris. Kesimpulannya yaitu proses kondensasi data didapatkan setelah peneliti melaksanakan wawancara serta memperoleh data tertulis yang terdapat pada saat terjun lapangan, yang kemudian traskrip wawancara tersebut disortir untuk memperoleh fokus penelitian yang diperlukan peneliti. 2. Penyajian Data (data display) Penyajian data menjadi suatu wujud penyatuan, pengorganisasian, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data tersebut dapat membantu memahami konteks penelitian karena melakukan analisis secara lebih mendalam. 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing) Penarikan kesimpulan dijalankan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak mempunyai 48
pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat,kemudian pada tahap akhirnya keseluruhan data yang diperoleh peneliti disimpulkan. 49
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdoellah, Awan Y, Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktik. Yogyakarta: Calpulis. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik ; Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. Miles, M.B., Hubberman, A.M., & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebool (3rd ed). California: SAGE Publications. Nugroho, Riant. 2018. Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Situmorang, Chazali H. 2016. Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Depok: Social Security Development Institute. Subianto, Agus. 2012. Kebijakan Publk. Surabaya: Brilliant. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian). Yogyakarta : Graha Ilmu. Jurnal Amrustian, Muhammad Afrizal, dkk. 2023. Pelatihan Content Digital Creation untuk Meningkatkan Konten Informatif Pada Program Desa Melek Internet (DESMELI). JMH: Jurnal Mengabdi dari Hati Volume 2 Nomor 1 D D S Fatimah, R Kurniawati , I Farida and Y Pariyatin. 2019. Website for Remote Village Empowerment in Developing Countries. Journal of Physics: Conference Series 1402 Destriapan, Elsa, dkk. 2021. Pemanfaatan Website Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 9(3) : 1-10. 165
Kurniawatik, Anggun Tri, dkk. 2021. Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi. CEBONG Journal. 1(1) : 1-9. Mulyawaty, Siska, dkk. 2016. Efektivitas Website Desa Malasari dan Peran Internet Opinion Leader (Effectiveness of Malasari Village Website and Role of Internet Opinion Leader). Jurnal Komunikasi Pembangunan. 14(2) : 120-134. Rahmad, Cahya, dkk. 2021. Perangkat Desa Melek Digital dan Kreatif: Pelatihan Pengembangan Konten Digital di Desa Ngijo Kabupaten Malang. Abdimasku. 4(2) : 7-13. Skripsi Abdul Izza. 2018. Analisis Peran dan Implementasi Website Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Skripsi : Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Website Muthia, Azka. 2022. Diakses pada 22/11/22. 10.00 WIB dari Dasar Hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Surat Edaran bupati Kebumen Nomor 555 / 268 tahun 2021 tentang Desa Melek Internet Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 166 :
LAMPIRAN Lampiran 1 DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA Fenomena Gejala Pertanyaan 1. Implementasi Program Desmeli (Desa Melek Internet) Di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen) 1. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik 1. Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tambakagung ? 2. Apakah pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tambakagung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kebumen No. 64 Tahun 2020 mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Desa ? 3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mendukung adanya keterbukaan informasi publik di Desa Tambakagung ? 4. Bagaimana strategi kedepannya agar keterbukaan informasi publik di desa Tambakagung dapat terwujud secara optimal khususnya bagi masyarakat ? 2. Optimalisasi fungsi teknologi informasi dan pendayagunaan akses internet di Desa baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat 5. Bagaimana optimalisasi informasi fungsi teknologi dan pendayagunaan akses internet di desa oleh pemerintah desa ? 6. Bagaimana optimalisasi informasi fungsi teknologi dan pendayagunaan akses internet di desa oleh masyarakat desa ? 3. Penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet positif untuk kepentingan yang lebih produktif 7. Bagaimana kesadaran masyarakat desa dalam pemanfaatan nternet positif saat ini ? 8. Bagaimana strategi pemerintah menumbuhkan desa dalam kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet postif secara optimal ? 167
2. Aspek pendukung dan penghambat Program Desmeli (Desa Melek Internet) di Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen: 1. Komunikasi 1. Transmisi 9. Bagaimana penyaluran komunikasi antar masing pegawai pemerintah desa dalam pelaksanaan program Desmeli ? 10. Bagaimana penyaluran komukasi antara pemerintah desa dengan kecamatan dan dinas terkait dalam pelaksanaan program Desmeli ? 2. Kejelasan Komunikasi 11. Apakah pola komunikasi antar masing pegawai pemerintah desa dalam pelaksanaan program sudah dikomunikasikan dengan jelas dan dapat dipahami ? 12. Apakah pola komunikasi antara pemerntah desa dan dinas terkait dalam pelaksanaan program sudah dikomunikasikan dengan jelas dan dapat dipahami ? 3. Konsistensi 13. Apakah komunikasi antar pengelola program Desmeli sudah dijalankan secara konsisten dalam pelaksanaan program ? 2. Sumber daya 1. Sumber daya manusia (Staff) 14. Apakah jumlah dan kemampuan staff pengelola program Desmeli sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan ? 2. Informasi 15. Apakah sudah tersedia cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan ? 3. Wewenang 16. Apakah kewenangan masing- masing bidang pengelola sudah berjalan sesaui dengan peraturan yang berlaku ? 4. Fasilitas 17. Apakah fasilitas berupa sarana dan prasarana yang sudah ada sudah mencukupi dalam pelaksanaan program Desmeli ? 18. Bagaimana dukungan fasilitas penyediaan internet murah bagi masyarakat di desa Tambakagung 168
3. Struktur birokrasi 4. Kontekstual 1. SOP 2. Fragmentasi 1. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi 2. Dukungan Publik 3. Sikap dan 4. Dukungan legislatif 5. Komitmen dan kepemimpinan pejabat pelaksana 169 ? 19. Apakah sudah tersedia SOP dalam pelaksanaan program Desmeli di desa Tambakagung ? 20. Apakah pelaksanaan program Desmeli di Desa Tambakagung sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku ? 21. Bagaimana penyebaran tanggungjawab yang ada antara pemerintah desa dengan dinas terkait dalam pelaksanaan program Desmeli ? 22. Bagimana kondisi sosial masyarakat desa Tambakagung ? 23. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa Tambakagung ? 24. Bagaimana penguasaan teknologi masyarakat desa Tambakagung ? 25. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat desa Tambakagung dalam pelaksanaan program Desmeli ? 26. Bagaimana dukungan dari masyarakat desa Tambakagung maupun pemerintah dalam program Desmeli ? 27. Bagaimana sikap dan sumber daya masyarakat selama proses pelaksanaan program Desmeli ? 27. Bagaimana sikap dan sumber daya masyarakat selama proses pelaksanaan program Desmeli ? 28. Bagaimana dukungan legislatif yang ada dalam program Desmeli ? 29. Bagaimana komitmen para pejabat pelaksana program Desmeli di desa Tambakagung ? 30. Bagaimana pola kepemimpinan yang dijalankan dalam pelaksanaan program Desmeli ?
Lampiran 2 TRANSKIP WAWANCARA 1. Wawancara dengan Kepala Desa Tambakagung Nama : Adela Sulistiana Jabatan kedinasan : Kepala Desa Tambakagung Jabatan PPID : Penanggungjawab Tanggal wawancara : 9 Februari 2023 pukul 11.45 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Dalam program terdapat 3 Desmeli ruang lingkup program yang salah yaitu satunya Keterbukaan informasi publik di Berdasarkan desa. tersebut, hal bagaimana keterbukaan informasi publik di desa Tambakagung ? 2. Informasi publik apa sudah yang saja desa tersedia di dengan sesuai bupati peraturan termasuk informasi desa di Tambakagung Sistem didalamnya website desa sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa. Mayoritas yang mengetahui yaitu anak-anak muda. Adapun yang membuka website desa maupun mencari informasi desa hanya sebagian masyarakat saja yang ingin mengetahui informasi tentang desa. Selain itu, sistem informasi desa melalui internet saya rasa belum optimal karena saat ini masyarakat khususnya yang berusia diatas 50 tahun kurang begitu tertarik dengan informasi desa berbasis internet sehingga saya rasa lebih efektif ketika informasi langsung kepada publik yang ada kami sampaikan masyarakat melalui perangkat desa yang ada (kaur, kades, RT/RW) maupun pemasangan banner dan media lain yang kami pasang di beberapa titik desa yang memuat keterbukaan informasi publik seperti realisasi anggaran, program kegiatan desa, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga menyampaikan keterbukaan informasi publik di sela-sela kegiatan masyarakat seperti kegiatan RT/RW maupun kegiatan keagamaan misalnya pada Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Dengan demikian, untuk segala bentuk informasi yang ada kami sampaikan langsung kepada masyarakat melalui kepala dusun karena mayoritas masyarakat yang sudah sepuh tidak bisa maupun enggan mengakses sistem informasi desa berbasis internet. Untuk informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sudah tersedia semua kecuali laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan karena masa jabatannya belum berakhir. Adapun untuk informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan 170
Kebumen No. 64 tahun 2020 ? 3. Bagaimana awal mula dan perjalanan adanya website desa di Tambakagung ? informasi publik desa sudah tersedia di website desa maupun di grup WA yang disampaikan ke masing-masing pedukuhan. Selain itu, ketika ada berbagai kegiatan kemasyarakatan di desa juga saya sampaikan jika ada informasi yang perlu disampaikan. Di desa juga untuk pertemuan RT rutin diadakan setiap satu bulan sekali sehingga saya dapat menyampaikan berbagai informasi publik ke masyarakat. Adapun untuk informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta ya semisal ada himbauan kita sampaikan langsung ke grupRT/RW maupun grup pemuda. Kalau disini terkait bencana kan tidak seperti desa lain yang pegunungan maupun laut. Paling disini ya hanya pohon tumbang. Untuk non alam kemarin seperti covid, penyakit hewan, dan lain sebagainya. Kalau Tambakagung sendiri masih jarang yang memelihara sapi dan hewan ternak besar lainnya. Kemudian untuk pencemaran lingkungan kalo di tiap RT ada masalah nanti dirembug di Musdes tetapi sampai saat ini belum ada masalah. Paling disini ya pabrik tahu tempe yang kemungkinan dapat mencemari lingkungan. Adapun informasi bencana sosial seperti kerusuhan belum ada karena belum pernah terjadi kejadian. Kemudian untuk informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat seperti arsip itu ada ruangan arsip dan dulu Tambakagung pernah juara ketika ada lomba arsip desa. Kalau peraturan desa kebetulan Tambakagung ada yaitu perdes lingkungan hidup yang mengatur penggunaan tanah, pemancingan dengan setrum, dan lain sebagainya. Adapun untuk rofil desa dan perangkatnya ini ada di ruangan kantor desa. Untuk surat-surat seperti perjanjian dan surat pejabat pemerintah desa ada dan dikelola oleh mas Muslimin. Data perbendaaraan dan inventaris juga ada. Kalau Bumdes disini ada SOP maupun AD/ART nya dan usahanya termasuk gas. Di sini ada juga kerjasama kelompok tani. Adapun untuk tindak pidana di sini ada Babinkamtibmas dan Babinsa dari koramil dan saling kerjasama dengan desa memberikan berbagai informasi publik. Website desa itu sebelum saya menjabat tahun 2019 sudah ada mas. Jadi saya tinggal meneruskan. Kemudian karena berkembangnya teknologi dan banyaknya aplikasi juga dari berbagai dinas terkait di pemerintah kabupaten ya seolah-oleh menjadi banyak aplikasi dari berbagai dinas. Jadi data dari Disdukcapil ada dan dari Diskominfo juga ada dan aplikasinya berbeda-beda. Saya sendiri juga masuk ke grup pengelola wbsite desa tapi yang lebih 171
4. Bagaimana optimalisasi fungsi informasi teknologi dan pendayagunaan akses internet di desa oleh pemerintah dan masyarakat desa ? 5. Mengapa layanan mandiri pada website desa belum dibuka padahal sudah ada ttd elektronik ? 6. Bagaimana pemerintah strategi desa berperan ya yang langsung menangani website desa. Ya kalau ada informasi dari pengelola website desa nanti akan disampaikan ke saya agar bisa ditindaklanjuti. Dengan begitu, setiap ada kegiatan desa nanti masyarakat dapat tahu melalui sistem informasi desa khususnya pada website desa. Adanya wifi gratis bagi masyarakat tentunya dapat digunakan oleh masyarakat dalam berbagai hal yang positif dan produktif. Akan tetapi, wifi nya kami batasi hingga malam hari pukul 22.00 WIB untuk meminimalisir penyalahgunaan internet serta menjaga agar anak-anak tidak menggunakan wifi sampai larut malam. Pada siang hari kebanyakan dimanfaatkan oleh anak-anak sembari membaca buku di perpustakaan desa. Di sisi lain, kami juga memanfaatkan media sosial berupa grup WA yang mana di setiap RT saat ini mayoritas sudah mempunyai grup WA. Selain grup WA tiap RT kami juga membunyai 3 grup WA pedukuhan yang didalamnya terdapat lembaga desa berupa RT, RW, perangkat desa yang ada di dukuh tersebut, BPD, LKMD, dan kepala desa. Kemudian untuk yang satu desa kami mempunyai grup perangkat desa yang didalamnya ada kepala dusun selaku pemangku wilayah dusunnya. Informasi yang ada kemudian nanti akan diteruskan ke grup pedukuhannya melalui kepala dusun yang ada di grup perangkat desa. Selanjutnya dari grup pedukuhan dapat dikirimkan lagi oleh ketua RT ke grup RT nya masing-masing. Di sisi lain kami juga punya facebook tetapi sudah lama dan jarang dipakai karena untuk penyebaran informasi lebih enak melalui WA. jarak masyarakat ke pusat Ya mungkin karena pemerintahan kabupaten cenderung dekat. Kalau Tambakagung biasanya langsung datang ke Disdukcapil mas paling kalau layanan online ya biasanya yang lokasinya jauh dari kabupaten atau kantor-kantor seperti Disdukcapil. Saya tanya ke desa yang lain juga seperti itu. Jadi yang online biasanya itu yang di luar daerah yang jauh dari kantor Disdukcapil dan perantauan yang mungkin mau perpanjang maupun datang pindah. Kalau di sini 85 % masih langsung datang ke kantor balai desa. Adapun untuk yang elektronik paling ya hanya baru 10-15 %. Layanan mandiri pada website desa sebenarnya bisa diakses asal mengajukan. Ya ibaratnya disini masih banyak yang manual datang langsung ke kantor balai desa. Untuk saat ini kami menyediakan internet gratis bagi pemerintah desa dan masyarakat melalui penyediaan 172
dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet positif secara optimal ? 7. Bagaimana kondisi lembaga-lembaga yang ada di desa ? 8. Bagaimana alur komunikasi yang ada dengan terkait jaringan wifi di kantor balai desa yang dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Selain itu, dulu sebelum tahun 2019 belum ada internet masuk desa dalam hal ini jaringan/indihome. Jadi setelah tahun 2020 terjadi kerjasama dengan Telkom dan perusahaan milik negara sehingga jaringan mulai masuk ke desa. Setelah itu, banyak warga yang antusias memasang sehingga cukup banyak warga yang sudah mempunyai internet di internet gratis di kantor desa rumah. Jadi untuk Tambakagung pemakainya sudah agak berkurang. Kedepannya desa Tambakagung agar informasi bisa tersampaikan dengan cepat ke masyarakat yaitu mengoptimalkan pemanfaatan grup WA. Selain itu, untuk masyarakat yang sedang tidak mempunyai akses internet nantinya bisa diharapkan memanfaatkan layanan internet gratis yang ada di kantor balai desa. Adapun di kecamatan Klirong sempat marak terjadi penipuan melalui internet yang menyebar hampir ke setiap desa di kecamatan Klirong. Baru-baru ini juga terjadi penipuan melalui WA di desa Tambakagung dengan mengatasnamakan kepala desa. Selain itu juga kerap terjadi adanya penyebaran berita hoax. Kami selaku pemerintah desa juga berupaya menanggulangi masalah tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara massif kepada masyarakat melalui pemberitahuan saat kegiatan masyarakat maupun melalui grup WA agar lebih waspada dalam menggunakan akses internet. Dengan kata lain kami berupaya mencerdaskan masyarakat arahan maupun himbauan agar jangan mudah tertipu. Tetapi untuk edukasi internet positif langsung kepada masyarakat belum pernah diadakan. BPD desa sebagai mitra Tambakagung selama ini berjalan dalam mengadakan lain sebagainya. berbagai kegiatan musyawarah dan LKMD berjalan dan karang taruna sementara ini juga berjalan tetapi dari 3 dusun karang taruna yang berjalan hanya satu dusun. Kita harap regenerasi karang taruna dapat membawa perubahan agar 3 dusun dapat aktif secara juga menggabungkan pemuda karang taruna dengan lembaga keagamaan desa seperti ansor dan fatayat. Kemudian untuk Bumdes juga berjalan seperti adanya penjualan gas, ternak sapi, dan lain sebagainya. Jadi untuk website desa maupun sistem informasi desa itu arahannya langsung dari Diskominfo dan dinas terkait yang nantinya segala bentuk informasi diarahkan oleh dengan memberikan kerja pemerintahan bersama-sama. Selain itu, kami 173
transmisi, kejelasan, konsistensi dan komunikasi tiap bagian ? 9. Bagaimana alur komunikasi yang ada terkait dengan transmisi, kejelasan, konsistensi dan komunikasi tiap bagian khususnya di pemerintahan desa ? 10. Bagaimana sumberdaya yang ada dalam mendukung terlaksananya program Desmeli ? 11. Bagaimana struktur birokrasi yang sudah berkaitan berjalan dengan SOP dan fragmentasi yang ada di program Desmeli ? pihak kecamatan kepada para kepala desa. Adapun dari kepala desa hanya mendampingi dan memberikan arahan kepada satu orang staff pengelola website desa. Pengelola website desa tersebut nantinya akan menyampaikan informasi yang didapat dari kecamatan maupun pusat kepada pemerintah desa dan masyarakat. Sejauh ini untuk pola komunikasi dengan kecamatan berjalan cukup baik. Kami dari desa ketika mengadakan suatu kegiatan surat biasanya mengundang pemberitahuan kepada pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan juga terkadang sering mampir ke kantor balai desa ketika ada kegiatan di sekitar desa Tambakagung. Adapun untuk komunikasi dari kecamatan ke kabupaten juga berjalan cukup baik karena camatnya sering melakukan koordinasi. PPID Desa ? itu sih apa mas ? Ya informasi ada yang megang sendiri sih mas. Jadi bagiannya secara mendetail ada di bu sekretaris desa sama mas Ruri. Kalau saya sendiri kurang begitu mendalami. Adapun untuk rapat rutin khusus website desa ya udah ada itu misal kalau ada informasi ya kita sampaikan ke perangkat. Ya paling sebulan sekali dan kalau tidak bisa langsung disampaikan ke semuanya. Untuk sumberdaya ya pastinya terkait dengan dana dan fasilitas seperti adanya penyediaan laptop dan jaringan internet. Jadi nanti dari desa memberikan laporan pengeluaran anggaran untuk berbagai keperluan selama satu tahun. Adapun untuk sumber daya manusia maupun perangkat desa yang ada sudah hampir 50% menguasai komputer dan internet. Dalam hal ini beberapa perangkat desa tidak ditekankan pada internet karena faktor lapangan dan usia yang mana untuk seperti pelayanan kepada masyarakat dan tugas yang diberikan juga beberapa tidak memerlukan internet, sedangkan faktor usia perangkat yang hampir pensiun juga menyebabkan mereka tidak terlalu menguasai internet dan komputer. Ya dalam hal ini pengelolaan website desa dibebankan kepada staff non perangkat yang lebih muda dan lebih menguasai internet. Untuk program Desmeli di desa Tambakagung memang tidak berjalan persis sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pembagian tugas berdasarkan surat edaran dari bupati kebumen tentang Desa Melek Internet (Desmeli) melainkan dibebankan kepada satu orang staff non perangkat sebagai pengelola website desa. Jadi, dalam hal ini harus bekerjasama dengan pemuda karang taruna dan mengeluarkan lainnya bisa dianggarkan faktor lapangan 174
12. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat desa Tambakagung dalam pelaksanaan program Desmeli ? 13. Bagaimana dukungan dari masyarakat desa Tambakagung maupun pemerintah daerah dalam program Desmeli ? 14. Bagaimana Komitmen kepemimpinan pejabat dalam Desmeli ? dan pelaksana program 15. Bagaimana dukungan legislatif yang ada dalam program Desmeli ? karena yang biasanya ada informasi yang mengakses itu karang taruna yang aktif dalam kekarangtarunaan. Ya sebenarnya tetapi dari masyarakat yang paham dan menyukai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga perlu berpartisipasi. Sebenarnya adanya internet di desa Tambakagung sudah dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat seperti adanya jual beli online, jualan pulsa, maupun pembelian kebutuhan belanja barang dan makanan secara online masyarakat juga sering memanfaatkannya. Adanya intenet juga memudahkan masyarakat desa dalam memperoleh informasi dari desa lain maupun daerah lain. Di sisi lain yang masih menjadi masalah yaitu masyarakat cenderung cuek dengan adanya sistem informasi desa berbasis online dan penguasaan masyarakat desa pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang. Dengan begitu tingkat penguasaan teknologi masyarakat desa sangat berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung lebih cepat dalam hal penguasaan teknologi. Dukungan dari pemerintah daerah khususnya Diskominfo dan Dispermades sejauh ini cukup baik karena mereka seringkali mengundang pengelola website desa maupun sosialisasi bersama pihak desa untuk melakukan membahas program Desmeli. Intinya adanya program ini diharapkan masyarakat melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya internet. Adapun pada program Desmeli desa disini hanya menjembatani antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar masyarakat lebih menguasai internet. Tetapi pada faktanya, terkadang masyarakat desa yang merantau ke luar desa (tinggal di perkotaan) ketika pulang ke desa akan terlihat lebih meguasai dan memahami internet jika dibandingkan dengan pemerintah desa. Dalam hal ini komitmen pejabat pelaksana yaitu staff non perangkat selaku pengelola website tidak ada masalah. Kepala desa maupun perangkat desa yang lain juga turut mendampingi pengelolaan website desa. tidak hanya karang taruna juga Sebenarnya untuk peraturan dari pemerintah daerah tetapi untuk terkait program Desmeli sudah pelaksanaannya tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan dalam peraturan tersebut karena di desa diibaratkan pada teori yang ada yaitu dari pemerintah daerah sudah bagus tetapi secara praktik yaitu di lingkup desa terkadang tidak persis dengan teori yang ada sebab jelas 175
16. Apa harapan anda untuk kedepannya program Desa Melek (Desmeli), Internet masyarakat desa, pemerintah desa, dan untuk dinas terkait maupun pemerintah daerah ? adanya berbagai faktor khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat desa yang tidak sepenuhnya mendukung program. Selaku kepala desa dan pribadi saya berharap dengan adanya program Desmeli khususnya adanya sistem informasi desa dan internet di desa nantinya masyarakat dapat mempunyai ide-ide kreatif dalam pemanfaatan internet. Salah satu contohnya, adanya informasi di internet dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memajukan peternakan di desa dengan mencari berbagai informasi yang diperlukan di internet sehingga dapat menopang perekonomian desa Tambakagung. Selain itu, dalam bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan juga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang ada di internet secara lebih kreatif dan positif. Dengan begitu, di zaman modern saat ini masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak melupakan kearifan lokal dan tradisi lama yang ada di pedesaan. Harapan untuk pemerintah daerah dalam program Desmeli yaitu kita minta di support yang dapat berupa pelatihan maupun arahan kepada masyarakat. Selain itu, kita juga butuh dukungan moral dan materiil dari pemerintah daerah seperti dukungan mencerdaskan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat desa. 176
2. Wawancara dengan Ketua PPID Desa Tambakagung Nama : Bariyah Jabatan kedinasan : Sekretaris Desa Tambakagung Jabatan PPID : Ketua PPID Desa Tambakagung Tanggal wawancara : 3 Mei 2023 pukul 09.40 WIB No. Pertanyaan Jawaban program terdapat 3 Desmeli lingkup ruang program yang salah satunya yaitu Keterbukaan informasi publik di Berdasarkan desa. hal tersebut, bagaimana keterbukaan informasi publik di desa Tambakagung ? 2. Apakah semua jenis informasi publik desa sudah tersedia sesuai Peraturan Bupati No.64 Kebumen tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Desa ? 1. Dalam Publik 3. Apakah tim PPID mengetahui yang informasi dikecualikan pada informasi publik desa ? Informasi publik yang disampaikan ke masyarakat ya ada APBDes dan lain sebagainya kecuali data tanah bengkok. Tapi kan kalo minta data ya tidak boleh dan hanya sekilas pandang. Ya saya rasa semua informasi kebanyakan sudah tersedia di desa seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sudah tersedia melalui banner. Kemudian untuk bencana alam belum pernah ada paling adanya penyakit seperti Corona. Kalau untuk pencemaran lingkungan belum tapi desa sudah mempunyai perdesnya. Kalau untuk penyakit seperti demam berdarah kami ada program khusus. Kemudian untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah tersedia seperti kegiatan kepala desa yang tersedia pada sistem informasi desa (SID). Kalau untuk musyawarah tertuang pada RPJMDes, RKP, dan lain sebagainya. Kemudian untuk AD/ART dan SOP Bumdes sudah ada dan dipegang oleh pengurusnya. Yang dikecualikan itu termasuk data diri kan tidak boleh dan hanya orang-orang tertentu yang boleh meminta dengan memakai surat. 4. Apakah keterbukaan informasi publik yang ada di Desa saat Tambakagung cenderung ini Iya benar, di website juga diumumkan berbagai informasi termasuk kegiatan kepala desa. Kalau melalui pertemuan itu pada musyawarah desa dan yang memakai visual yaitu tempat pada SID. Adapun untuk di beberapa menggunakan banner. 177
berfokus keterbukaan publik informasi standar dengan publik informasi melalui pengumuman dan pertemuan desa. ? 5. Apakah pada Desa Tambakagung hanya mempunyai akun facebook dan itu pun jarang digunakan ? 6. Apakah Desa Tambakagung sendiri sudah mempunyai jaringan komunikasi publik desa melalui grup Whatsapp ? 7. Apakah Desa Tambakagung sendiri pernah belum mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait edukasi internet positif ? 8. Bagaimana alur komunikasi yang ada terkait dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi tiap komunikasi bagian khususnya di pemerintahan desa ? 9. Bagaimana sumberdaya yang ada dalam mendukung terlaksananya program (sdm, Desmeli informasi, Ya paling website adanya mas. Kalau akun resmi media sosial desa coba tanya mas Ruri yang lebih mengetahui. Cuman kendalanya disini kepala desanya belum mau tersebut akan tanda mempermudah kegiatan permohonan surat dan kami juga sudah membayar cukup mahal untuk hal tersebut. Desa tanda yang tangan belum mau elektronik malah menggunakannya. Dengan tangan begitu, elektroniknya belum pernah digunakan. Ya ada seperti grup pedukuhan, RT, pemuda, dan lain sebagainya. Kalau untuk grup untuk perwakilan tiap elemen masyarakat ada di grup perangkat desa. tangan elektronik padahal hal lain pun sudah menggunakan di Tambakagung tanda ya cuma lewat penyediaan perpustakaan yang mana sudah tersedia wifi gratis. itu layanan internet di Ya sudah kan kita kalau ada informasi misal yang mendadak biasanya melalui WA dan langsung share di grup yang masing-masing bagian sudah ada grup WA nya. Biasanya kalo kades disampaikannya ke sekdes soalnya kadang kades sering lupa. Jadinya kita tekankan ke kecamatan kalau ada informasi apapun tolong di share juga ke sekdes agar memudahkan juga penyaluran ke perangkat. Kalau komunikasi ya saya rasa konsisten. Untuk SDM masih dirasa perlu pengembangan karena belum 100 % mumpuni. Semuanya ya perlu pemberdayaan lagi dan pelatihan. Kalau untuk pelatihan kan kita sebenarnya mengacu ke dinas terkait. Jadi antar perangkat ada namanya kesinambungan satu sama lain. Kalau sumber informasi dan wewenang ya ada. Untuk 178
wewenang, fasilitas) ? 10. Bagaimana struktur birokrasi yang sudah berkaitan berjalan dengan SOP dan fragmentasi yang ada di program Desmeli ? 11. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat desa Tambakagung dalam pelaksanaan program Desmeli ? 12. Bagaimana dukungan dari dan masyarakat desa Tambakagung dalam program Desmeli ? sikap 13. Bagaimana Komitmen kepemimpinan pejabat dalam Desmeli ? dan pelaksana program 14. Bagaimana dukungan legislatif yang ada dalam program Desmeli ? 15. Apa harapan anda untuk kedepannya program Desa Melek (Desmeli), Internet desa, masyarakat pemerintah desa, dan untuk dinas terkait maupun pemerintah daerah ? fasilitaspun sudah ada. Untuk tugas sudah diatur masing-masing. Itu kan ada operator desanya 2 orang dan kita mempercayakannya pada staf non perangkat soalnya kita masih punya staf non perangkat yang bisa dihonor sehingga kita maksimalkan untuk operator PPID. Kalau koordinasi ya saya rasa tidak bisa maksimal yang penting kita ada pengembangan dan saling mengatasi kendala. Ya masih sedang-sedang saja. Maksudnya mungkin kalau yang terpelajar kita akui sudah diatas kita yang perangkat sebagai orang dulu. Paling pemanfaatannya nanti bisa di karang taruna semisal ada suatu kegiatan seperti pemilu dan lain sebagainya yang memerlukan keahlian IT. Dengan begitu, untuk pemanfaatan IT kita serahkan pada warga terutama karang taruna. Kemungkinan banyak yang tahu adanya website desa soalnya kita pikir tidak ada komentar yang aneh-aneh. Mungkin karena ttransparansi anggaran sudah tersedia melalui banner maupun website sehingga masyarakat dapat melihat sendiri penggunaan anggaran desa. Saya rasa sikap masyarakat ya mendukung adanya program ini soalnya kemarin kalau tidak salah kita kerjasama dengan karang taruna untuk pengunggahan konten. Selain itu, karena tidak ada komplain dari warga ya yang penting kita sudah publikasi pada website desa. Ya kita terus terang untuk website perlu pengembangan lebih jauh. Jadi setiap ada anjuran dari dinas terkait kita harus mengikuti. Ya untuk konten seperti kegiatan desa kita terus memposting dan berusaha kedepannya agar dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan konten dan materi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau itu kita ada Perdes PPID soalnya perdes ini harus ada kalau mau ada website desa. Di website juga memuat peraturan desa. Ya harapannya kedepan website kita tetap berjalan dengan menambah ilmu lagi untuk memperbaiki yang sudah ada biar lebih intens untuk website yang Desmeli itu soalnya kan kita perlu pelatihan-pelatihan tapi untuk sementara ini terkait ada pemberian belum. Kemarin dari dinas informasi terkait penggabungan SID dengan IDM supaya sinkron. Jadi data kependudukan yang ada di IDM itu disinkronkan dengan yang ada di SID yang juga dari Disdukcapil yang cenderung kurang sinkron. 179
3. Wawancara dengan Anggota PPID Desa Tambakagung Nama : Miftahul Manan Jabatan kedinasan : Kaur Pemerintahan Desa Tambakagung Jabatan PPID : Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Tanggal wawancara : 5 Mei 2023 pukul 08.00 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Apakah bapak sudah tentang PPID sebelumnya tahu Desa ? 2. Apakah semua jenis informasi publik desa sudah tersedia sesuai Bupati Peraturan Kebumen No.64 tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Desa ? Publik Sebelumnya saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah dimasukkan ke dalam tim PPID Desa. Saya juga baru tahu jika saya masuk ke dalam tim tersebut setelah mau ada wawancara dari anda. Jadi, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 saya tidak tahu jika masuk tim PPID Desa. Kemudian dari sekretaris desanya selaku ketua PPID Desa juga tidak langsung memberitahu saya akan hal tersebut. Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti profil badan publik desa itu ada. Matriks kegiatan yang sedang dijalankan itu ada di APBDes. Kemudian untuk matriks program masuk desa belum ada karena di desa tidak ada program dari pusat. Dokumen RPJMDes, RKPDes, RAPBDes itu ada di pengumuman melalui banner yang dipasang di tempat strategis. Perdes tentang APBDes tahun berjalan juga laporan penyelenggaraan sudah. Kemudian untuk pemerintahan desa akhir tahun anggaran sudah ada dan untuk yang laporan masa akhir jabatan belum ada karena berakhirnya masa jabatan kades itu nanti tahun 2025. Laporan keuangan pemerintah desa sudah ada melalui papan pengumuman. Kemudian untuk daftar peraturan dan rancangan perdes itu sudah ada. Mungkin untuk yang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik desa itu belum tersedia. Kemudian terkait informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta seperti bencana alam itu sudah ada yang sudah terlaksana melalui simulasi sirine dan kentongan bencana alam. Kemudian terkait pencemaran lingkungan belum ada. Kemudian bencana sosial belum ada karena belum pernah. Kemudian untuk informasi penyakit itu ada dari puskesmas ke desa. Kemudian tentang racun pada bahan makanan dan rencana gangguan utilitas publik itu belum ada. Kemudian untuk informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat seperti daftar informasi publik desa sudah ada. Informasi tentang peraturan desa juga sudah ada. Profil 180
3. Apakah keterbukaan informasi publik yang ada di Desa Tambakagung saat cenderung ini berfokus pada keterbukaan publik informasi standar dengan informasi publik melalui pengumuman dan pertemuan desa. ? jaringan 4. Bagaimana komunikasi publik desa melalui grup WA ? 5. Apa tanggapan bapak belum dengan dibukanya layanan mandiri pada website desa ? 6. Apakah desa Tambakagung sudah pernah mengadakan terkait sosialisasi internet edukasi positif kepada masyarakat ? 7. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat desa Tambakagung dalam pelaksanaan program Desmeli ? desa dan perangkatnya serta surat kerjasama dan surat lainnya sudah ada. Data inventaris desa, proses penetapan kepala desa, berita acara, dan peraturan Bumdes setau saya sudah ada. Iya betul. Ya itu ada. Untuk perangkat desa ada grupnya namanya Pamonggung, lembaga desa ada grup RW, dan lain sebagainya. Ya jadi memang desa sudah difasilitasi layanan mandiri pada website desa. Tetapi dari kepala desanya tidak membuka pelayanan secara online di website desa sehingga pelayanannya saat ini masih secara manual walaupun sebenarnya kalau kepala desanya mau ya maka sebenarnya dari masyarakat desa juga menginginkan seperti itu. Padahal dari kepala desanya sudah mendaftar dan membayar. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya kepala desa tidak membuka layanan dengan sistem online. Untuk sosialisasi ya paling adanya dari kepolisian terkait internet di desa berupa himbauan agar waspada dan memanfaatkan secara bijak dalam berinternet. Ya memang ada usaha dari desa untuk menyediakan transparansi pemerintahan desa melalui website desa. Namun dalam perjalanannya sebagian masyarakat yang sebagai petani perlu ditingkatkan dan berprofesi disosialisasikan agar mau memanfaatkan website desa. Ya memang masyarakat desa sendiri masih awam terkait IT. Jadi ya paling yang muda saja yang mungkin membuka website desa. Ya tidak semuanya masyarakat aktif membuka website desa. 181
8. Bagaimana dukungan dari dan masyarakat desa Tambakagung dalam program Desmeli ? sikap 9. Apa harapan anda kedepannya untuk program Desa Melek (Desmeli), Internet masyarakat desa, pemerintah desa, dan untuk dinas terkait maupun pemerintah daerah ? Menurut saya karena desa juga sudah berusaha transparan juga sudah percaya pada kinerja dan masyarakat pemerintah desa mungkin secara umum tidak ada kendala maupun terkait tidak ada hal yang perlu dikritisi pemerintahan desa. Mungkin karena hal tersebut jadi website desa agak kurang dibuka oleh masyarakat. Selain itu, dari masyarakat sendiri juga kurang pro aktif walaupun dari desa sudah menginfokan pelayanan melalui internet. Ya namanya masyarakat desa ya pasti lain dengan masyarakat kota yang selalu akses internet. Ya jadi bisa dikatakan kurang peduli terhadap pelayanan publik. Harapan saya kedepan mungkin untuk perangkat desa sendiri dapat lebih maju berkaitan dengan IT. Dari masyarakat desa juga sudah banyak yang menginginkan pelayanan secara online agar dapat dilayani diluar kantor dan di luar jam kerja. Namun harapan kami dari pemerintah desa berharap agar Diskominfo mau memperbaiki kendala-kendala yang ada pada sistem website desa. 182
4. Wawancara dengan Pengelola Website Desa Tambakagung Nama : Masruri Jabatan kedinasan : Staff non perangkat Jabatan PPID : Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Tanggal wawancara : 9 Februari 2023 pukul 10.50 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Seberapa jauh pemahaman saudara tugas yang dengan diberikan ? 2. Apa anda yang ketahui tentang PPID Desa ? 3. Apakah keterbukaan informasi publik yang ada di Desa saat Tambakagung cenderung ini berfokus pada keterbukaan publik informasi standar dengan informasi publik melalui pengumuman dan pertemuan desa. ? Ya, sejauh ini paham tugas saya intinya ya untuk mengisi konten dan data desa yang diperlukan di website desa. Website yang ada saat ini dilengkapi oleh berbagai menu. Tetapi untuk desa Tambakagung masih memakai aplikasi sendiri yaitu Simades (Sistem Informasi Manajemen Desa) sejak tahun 2012. Di desa yang lain pelayanannya sudah ada yang menggunakan Website Desa dari program Desmeli (Desa Online) tetapi pelayanan untuk desa Tambakagung masih fokus menggunakan Simades. Yang penting ya berjalan bersama antara dua website ini (Desa Online dan Simades) untuk menyesuaikan dengan desa lain sehingga tidak ketinggalan. Maksudnya apa itu PPID ? Ya saya tahunya saya hanya mengelola website desa. Kemarin ada sesuatu yang baru terkait website desa yaitu ada IDM tetapi belum ada informasi selanjutnya. IDM tersebut nanti hubungannya dengan SDGs. Ya benar untuk informasi disampaikan di kegiatan- kegiatan kemasyarakatan dari kepala desa dan lain sebagainya. 4. Bagaimana awal mula adanya website desa ? Awal-awalnya iya dari kepala desa menginfokan ke saya untuk mengelola. Terkait aplikasi ya mungkin karena perangkat desa disini sebagian sudah tua jadi ya saya yang dipasrahi. Padahal saya sendiri tentu menguasai. Intinya ya tekun sih sehingga bisa tahu dan menguasai teknologi. Intinya kalau saya ya menyesuaikan dengan desa lain agar tidak ketinggalan. Kalau desa lain juga belum 183
website 5. Apakah desanya berjalan tetapi masyarakatnya masih jarang yang membukanya ? 6. Bagaimana alur komunikasi yang ada dengan terkait transmisi, kejelasan, konsistensi dan tiap komunikasi bagian khususnya di pemerintahan desa ? 7. Bagaimana sumberdaya yang ada dalam mendukung terlaksananya program Desmeli informasi, (sdm, wewenang, fasilitas) ? 8. Bagaimana struktur birokrasi yang sudah berkaitan berjalan dengan SOP dan fragmentasi yang ada di program Desmeli ? berjalan dengan baik ya saya berusaha mengikuti. Makanya yang sedang-sedang saja tapi tahu kalau saya. Intinya tidak terlalu spaneng yang penting berjalan dengan aman. Kalau dari atas kadang ada program baru apa dan desa harus apa terkadang kalau sudah berjalan malah didiamkan dan suatu saat di desa akan disuruh berjalan lagi. Sekarang kalau ada apa-apa seringnya pakai aplikasi jadi terkadang aplikasi ini belum menguasai sudah dibebani aplikasi lain dan cenderung kebanyakan aplikasi. Sebenarnya itu mempermudah jika ada sumber daya yang memadahi. Harapan saya sih ya berjalan bersama, saya juga mengetahui desa online dan perangkat mengetahui. Tapi pada kenyataannya ya mereka sibuk dengan tidak ada masalah dan tetap berjalan. Masyarakat ya jarang yang membuka seperti mati suri ibaratnya. Masalahnya ya mungkin yang membuka hanya yang muda-muda dan masyarakat awam jarang yang membukanya. Diibaratkan kalau masyarakat ya hanya 50 % bahkan kurang yang sudah mengetahui dan membuka website desa. Paling masyarakat hanya mendengar saja tetapi tidak membukanya. Kemudian untuk generasi muda yang sedang kuliah atau membutuhkan data website desa ya cenderung lebih besar untuk membuka website desa. Ya saya rasa sudah. Dalam artian, semua ini ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya ibarat saya mengelola website desa online. Ketika ditanya ke yang lain ya mereka belum tentu tahu. Kepenginnya sih bisa saling sharing satu sama lain tetapi yang lainnya belum mau untuk diberitahu. Ibaratnya staff pemerintahan desa fokus kepada apa yang mereka pegang sendiri. lain tugasnya masing-masing. Intinya Kalau melihat era sekarang seharusnya ya perlu ditingkatkan fasilitasnya dan SDM nya soalnya adanya teknologi pasti akan mempermudah. Untuk informasi tugas saya rasa sudah jelas, misal ada undangan terkait apa ya saya sudah tahu. Ya intinya untuk berkembang ya harus bagaimana agar masyarakat bisa tahu. Tapi selama ini masyarakat seolah- olah lebih menyukai datang langsung ke balai desa dibandingkan dengan layanan berbasis online. Kalau untuk daerah terpencil ya mungkin berjalan setahu saya saya lihat di grup. Kalau daerah pertengahan agak sulit 184
9. Bagaimana pola komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program Desmeli ? 10. Bagaimana pengelolaan mas. Yang diharapkan dari atas ya mungkin semua bisa dan tahu tapi pada prakteknya belum bisa maksimal. Jadi kesadaran masing-masing desanya. Jadi program dari pemerintah sebenarnya bagus tapi di lapangannya seperti di masyarakat belum memahami. Sebenarnya koordinasi pada masing-masing bagian ya berjalan sesuai standar. Intinya kalau dari kepala desa tahunya ya ini pekerjaanmu dan bagaimanapun hasilnya ada ditanganmu. Ada info apapun misal keberangkatan penugasan ya disampaikan. Ya menyesuaikan dan sudah tahu sendiri-sendiri. Sebenarnya tergantung kadesnya sih mas lah wong ada aplikasi tanda tangan elektronik saja kadesnya tidak membukanya. Terkait dengan data-data kependudukan masih terjadi miss komunikasi antara pihak Disdukcapil dan Diskominfo karena data yang ada di Disdukcapil dirasa menjadi data privasi dan rahasia yang tidak boleh disebarkan. Di sisi lain, saya rasa pola komunikasi antara Diskominfo dan Dispermades dengan Disdukcapil sejauh ini belum optimal dalam pengelolaan data kependudukan pada program Desmeli. Adapun untuk komunikasi dengan pihak Diskominfo, Dispermades, dan desa yang lain sudah menggunakan grup WA yang dikelola oleh dinas terkait. Di dalam grup tersebut mayoritas yang aktif bertanya yaitu desa-desa yang jauh dari pusat kota dan untuk kecamatan Klirong sendiri jarang bertanya di grup karena pertanyaan yang diberikan oleh desa lain sudah mewakili pertanyaan yang ingin disampaikan. Selain adanya grup WA telegram bersama pihak Diskominfo tetapi untuk saat ini pihak desa lebih suka menggunakan WA yang dirasa lebih enak dipakai. Di sisi lain untuk rapat pemerintah desa yang hanya fokus membahas program Desmeli belum pernah diadakan tetapi pada saat rapat rutin maupun kondisional terkadang juga disampaikan. Adapun sosialisasi langsung dari Diskominfo ke desa Tambakagung belum pernah diadakan terjun ke kecamatan dengan mengundang operator website desa yang ada di tiap desa dalam satu kecamatan. Sosialisasi tersebut seringkali diadakan secara kondisional di tiap kecamatan. Adapun sosialisasi resmi yang mencakup satu kabupaten tempat pertemuan seperti di Hotel Candisari dengan pembagian jadwal untuk tiap desa yang berbeda. sepenuhnya Pengelolaan manajemen website desa dikelola oleh operator yang mempunyai hak untuk masuk juga tersedia grup tetapi seringkali Diskominfo terkadang dilaksanakan di satu 185
manajemen website desa ? Kendala apa yang dihadapi ? 11. Apakah ada fasilitas yang dirasa masih kurang dalam menunjang pengelolaan website desa ? 12. Bagaimana kondisi lembaga desa saat ini berkaitan dengan program Desmeli ? 13. Media sosial apa saja yang ada maupun dimiliki desa dan bagaimana pengelolaannya ? sebagai admin dan mengelola website desa. Adapun masyarakat desa hanya bisa melihat dan membagikan data maupun postingan yang ada di website desa. Adapun untuk layanan online sebenarnya sudah ada di website desa (Desa Online) tetapi masyarakat sangat jarang ada yang memakai layanan online karena mayoritas masyarakat lebih menyukai layanan langsung melalui kantor balai desa maupun mengunjungi rumah perangkat desa yang berwenang memberikan pelayanan sehingga untuk desa Tambakagung saat ini belum membuka dan memakai layanan online melalui website desa. Adapun untuk konten yang ada di website desa saya kelola dengan mengunggah sejarah desa maupun kegiatan-kegiatan yang ada di desa melalui tulisan sejenis artikel yang memuat keterangan kegiatan, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Adapun untuk laporan keuangan terdapat dalam menu produk hukum. Menu-menu yang lain juga sebagian sudah saya isi seperti profil desa, data desa, dan lain sebagainya. Intinya dalam jangka waktu satu maupun dua bulan harus ada konten yang diunggah ke website desa karena kalau tidak ada uanggahan akan diblokir oleh pengelola pusat dan pihak desa harus mendatangi kantor langsung untuk membuka blokir Diskominfo secara tersebut. Menurut saya kendala yang dihadapi selama ini dalam program Desmeli tidak terlalu berat ya bisa dibilang biasa-biasa saja. Ibaratnya website ini selalu dibuka tetapi tidak untuk layanan karena masih ada Simades. Fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah desa melalui adanya dana desa seperti pengadaan penyediaan internet. Untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang cukup pesat yang saat ini fokus ke peternakan dan penjualan gas. Selain itu juga terdapat karang taruna yang turut mengelola penjualan gas dalam Bumdes tersebut. Adapun untuk kegiatan karang taruna sebenarnya ada tetapi untuk mengaktifkan dan mengakrabkan dari 3 dusun yang ada masih kesulitan. Untuk saat facebook dan pengelolaannya belum optimal ya hanya sebatas postingan biasa yang belum dilakukan secara rutin. Harapannya ya pemerintah desa bisa mempunyai akun lain seperti IG dan Twitter. Selain itu juga terdapat grup WA RT/RW, PKK, ini hanya mempunyai 186
kelompok tani, maupun perangkat desa. 14. Bagaimana penerapan edukasi internet positif pada website desa maupun penyediaan fasilitas internet di desa ? Saat ini belum ada di dalam postingan website desa. Sebenarnya ikut menyumbang konten berupa susunan artikel yang nanti akan di posting oleh admin dari website desa dan per konten dapat dianggarkan jika mau. Untuk fasilitas internet ada wifi untuk perangkat desa dan masyarakat umum yang dianggarkan melalui dana desa. Adapun yang sering memanfaatkan wifi gratis dari masyarakat yaitu anak-anak dan remaja desa. dari masyarakat sendiri bisa 5. Wawancara dengan kepala dusun Tambakbaya Nama : Aris Mugiono Jabatan kedinasan : Kepala Dusun Tambakbaya Tanggal wawancara : 3 Mei 2023 pukul 10.35 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Apakah anda mengetahui program Desmeli ? 2. Apakah masyarakat adanya mengetahui program Desmeli ? 3. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat dusun Tambakbaya dalam pelaksanaan program Desmeli ? Mungkin website desa ada dari tahun 2014. Yang tahu pasti itu Masruri. Kalau saya sendiri sih belum pernah membuka website desa Tambakagung. Seharusnya masyarakat ya sudah tahu adanya program Desmeli soalnya di tiap-tiap banner dan balai desa ada tulisan websitenya. Ya tinggal masyarakatnya itu mau tahu atau tidak. Ya saya kira 60% masyarakat yang sudah tua tidak memahami tentang internet. Kalau yang muda ya saya rasa sudah banyak yang tahu dan mengakses internet. 4. Bagaimana dukungan dari masyarakat desa Tambakagung maupun pemerintah daerah dalam program Desmeli ? Ya biasanya masyarakat banyak yang cuek karena punya kesibukan masing-masing. Ya paling yang muda-muda. Meskipun begitu, menurut saya program ini ya pantas diterapkan di desa karena sudah tuntutan dari atas (kabupaten) harus pakai website. Selain ada website di desa kan juga ada manualnya berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ditempel di papan pengumuman seperti banner. Ya kalau yang mau membaca ya tahu di desa Tambakagung sedang ada program apa saja. Ya saya rasa sudah bagus. 5. Bagaimana Komitmen kepemimpinan dan 187
pejabat dalam Desmeli ? pelaksana program 6. Wawancara dengan kepala dusun Welaran Nama : Samhaji Jabatan kedinasan : Kepala Dusun Welaran Tanggal wawancara : 3 Mei 2023 pukul 10.45 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Apakah anda pernah membuka website desa Tambakagung ? 2. Apakah masyarakat adanya mengetahui program Desmeli ? 3. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Welaran dusun dalam pelaksanaan program Desmeli ? 4. Bagaimana dukungan dari dusun dalam dan masyarakat Welaran program Desmeli ? sikap Belum pernah Berkaitan kebanyakan website masyarakatnya baik itu kalangan muda maupun yang sudah tua otomatis banyak yang belum tahu. Mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa tersendiri. Kedua karena jarak yang dekat aantara masyarakat dengan kantor balai desa seolah-olah lebih langsung ke kantor. Kemudian untuk enak datang pelayanan website desa seperti surat menyurat itu pun disini masih terkendala oleh kepala desanya sendiri yang belum mau membuka layanan mandiri pada website desa. Ya kalau untuk yang sudah tua seperti umur 45 ke atas otomatis dari segi penguasaan teknologi seolah sama sekali tidak mengenal. Kalau hp untuk sekarang bagi yang mempunyai anak kecil kan tuntutan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau selain itu tidak. Secara ekonomi masyarakat dusun welaran sama seperti dusu Tambakbaya yaitu mayoritas petani sehingga untuk taraf saja. Beda perkembangan ekonominya mungkin dengan dusun Karanggede karena mayoritas disana pegawai PNS maupun swasta. Adapun untuk wirausaha paling hanya satu dua. Kalau dilihat memang perkembangan ekonominya lebih menjanjikan wirausaha. Saya rasa masyarakat cenderung cuek karena memang generasi muda sekarang seolah-olah tiap hari bermain HP tetapi bukan ke arah kemajuan diri dan pengetahuan positif. Paling ya hanya satu dua khususnya mungkin yang mahasiswa yang mengetahui dan membuka website desa. Kalau masih SD sampai SMA saya rasa jarang yang mengakses. Kalau Welaran dan Tambakbaya yang kuliah paling ya hanya satu dua dan jarang hanya beberapa dengan desa stabil-stabil 188
5. Bagaimana Komitmen kepemimpinan pejabat dalam Desmeli ? dan pelaksana program 6. Bagaimana dukungan legislatif yang ada program dalam Desmeli ? 7. Apa harapan anda untuk kedepannya program Desa Melek (Desmeli), Internet masyarakat desa, pemerintah desa, dan untuk dinas terkait maupun pemerintah daerah ? persen yang melanjutkan kuliah. Ya mungkin andaikan dari pemerintahan desa digiatkan dengan sosialisasi di setiap pertemuan baik RT, RW, maupun hajatan pun kemungkinan masih banyak yang tidak peduli ya intinya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Apalagi untuk kegiatan kumpul-kumpul kan biasanya yang hadir yang sudah tua-tua kan mas. Ya paling hanya sebatas mereka sudah mendengarkan ya sudah. Kenyataannya seperti APBDes dan lain sebagainya kita selalu dipasang sebagai publikasi ke warga sebagai keterbukaan ke warga tetapi faktanya banyak masyarakat yang masih menanyakan pengeluaran dana pembangunannya ke mana. Dengan begitu, dari masyarakatnya sendiri yang enggan membaca pengumuman yang ada terlebih lagi untuk website yang menggunakan jaringan internet. Ya bisa dikatakan masih jauh dari kata layak untuk kalangan masyarakat desa. Ya untuk masalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung itu jelas terjalin bagus diibaratkan kadus kan sebagai wakil kades pada suatu wilayah. Tetapi untuk masalah peningkatan ya semuanya jelas harus ditingkatkan karena kita tidak cuma puas dengan hal seperti itu dan harus kita tingkatkan baik itu komunikasi baik itu kegiatan di suatu wilayah. Kalau itu yang pegang mas Ruri. Mungkin ada kamarnya sendiri untuk upload peraturan desa. Dari segi pengarsipan peraturan desa pun ada sendiri jadi ada tugasnya masing-masing. Ya mungkin dari tiap perangkat desa juga tidak pasti tahu jika ditanya ada peraturan desa apa saja yang sudah dihasilkan selama beberapa tahun. Secara umum kalau peraturan yang mengatur masyarakat masih jarang. Harapan kedepannya yaitu sebaiknya kita selalu berjuang meningkatkan dengan harapan masyarakat lebih proaktif lebih mengetahui terkait pemerintahan desa dan programnya baik itu diatasnya melalui adanya website desa dikarenakan pada website desa sendiri ada banyak informasi baik itu pembangunan, sejarah desa, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat harapannya ya dapat bersinergi. Kemudian dari pemerintahan kabupaten pun sama. Harapan lainnya di website tersebut semua masyarakat bia mengakses, membuka, dan saling berinteraksi di situ ada ruang tersendiri antara masyarakat dengan pemerintahan desa dan kabupaten. 189
7. Wawancara dengan Masyarakat Desa Tambakagung Nama : Samino Jabatan dalam masyarakat: Ketua Karang Taruna Agung Muda Tanggal wawancara : 22 Februari 2023 pukul 20.00 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Untuk saat ini total ada berapa pengurus yang ada di karang taruna ? 2. Kapan diadakan rutin karang taruna ? 2. Kapan diadakan rutin karang taruna ? 3. Bagaimana karang dukuh ? keaktifan tiap taruna di 4. Apa saudara ketahui tentang website online desa Tambakagung ? yang 5. Terkait postingan konten desa karangtaruna pada apakah pernah terlibat ? website Untuk saat ini putra putri ada sekitar 30an orang. Karang ketika mengadakan rapat maupun pertemuan. Program kerja yang ada dimulai ketika terjadi pemilihan kepala desa terpilih pada kemudian dilakukan pemilihan ketua karang taruna bersamaan dengan reorganisasi lembaga lain yang ada di desa. Pada saat itu karang taruna hanya aktif selama lagi karena masing-masing satu pengurus karang taruna mempunyai kesibukan masing-masing jadi sekarang tidak terlalu aktif. Biasanya diadakan satu bulan dua kali dan terkadang juga diadakan secara kondisional menyesuaikan kegiatan yang ada. Tetapi untuk saat ini jarang diadakan rapat. Untuk saat ini yang paling aktif hanya satu yaitu dukuh Karanggede karena sering mengadakan kegiatan selama dua minggu sekali. Sedangkan untuk Tambakbaya dirasa tidak aktif dan Welaran kurang aktif tetapi jika disuruh kumpul ya bisa. Dulu memang sempat ada pemasangan wifi di kantor desa dan ada pemberitahuan program Desmeli. Tetapi ingin selama berjalannya waktu saya pikir rasa tahunya agak kurang soalnya saya juga nyambi kerja di sekolahan. Saya sendiri sebetulnya belum pernah membuka dan menjelajah website desa secara detail tapi kalau dari karangtaruna Karanggede kemungkinan sebagian dan menjelajahinya. Saya sendiri kebetulan belum pernah mengajukan artikel untuk di upload. Ibaratkan gini dulu pernah dapat bantuan peralatan sablon baju dengan mengajukan proposal dengan nilai uang sejumlah 25 juta tapi setelah berjalannya waktu tidak ada yang mengelola sablon tersebut dan akhirnya malah tidak berjalan lagi. Adapun kami dari Karangtaruna juga tidak mengadakan kas dan tidak mendapatkan dana rutin langsung dari desa sehingga kami mempunyai taruna terlihat akan banyak tahun 2018. Setelah kepala desa tahun ditambah sudah ada yang membuka 190
6. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat ? 7. Apakah karang taruna pernah memanfaatkan internet gratis di kantor desa (wifi) ? 8. Bagaimana pendapat saudara agar masyarakat bijak lebih memanfaatkan internet dan tidak mudah terkena kejahatan online seperti penipuan ? 9. Bagaimana saudara penguasaan masyarakat desa ? pendapat terkait teknologi 10. Bagaimana jaringan ada di desa ? kualitas internet yang 11. Apa harapan saudara untuk program Desmeli bagi kedepannya masyarakat maupun pemerintah desa ? dana yang terbatas. Adapun untuk pemasukan saat ini yaitu bekerjasama dengan pihak Djarum untuk mengumpulkan bungkus rokok agar dapat ditukarkan dengan uang. langsung Menggunakan whatsapp. menghubungi kepala desa dan apabila dari pemerintah desa ada informasi penting nanti saya teruskan ke grup WA karang taruna. Tetapi untuk grup WA karang taruna akhir-akhir ini cenderung sepi dan ada juga beberapa yang keluar grup. Kalo di masyarakat ada grup WA tiap RT/RW yang isinya mungkin hanya ketuanya saja, kalo dari kami tidak ikut ke grup RT/RW. Ya kami pakai kalau ada perkumpulan di kantor desa yang mana jaringannya lumayan kencang dan stabil. Jadi saya Yang pastinya masyarakat harus menaruh rasa curiga dan waspada pada pesan yang masuk di media sosial sehingga dapat lebih bijak berinternet. Masih banyak yang belum paham dan menguasai smartphone khususnya yang sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat disamakan dengan masyarakat perkotaan. Untuk sebagian besar provider masih susah sinyalnya karena tower sinyal juga belum ada di desa sehingga sebagian masyarakat memasang wifi di rumahnya. Menurut saya sosialisasi ke masyarakat harus diberikan secara rutin karena sebagian masyarakat sebagai orang awam masih banyak yang belum tau adanya program Desmeli. Dengan begitu masyarakat dapat ikut mendorong dan berpartisipasi dalam program Desmeli. 191
8. Wawancara dengan pegawai Diskominfo Kabupaten Kebumen Nama : Anindya Arief Setiadi, S.T., MPA Jabatan kedinasan : Kasi Deseminasi dan Analisis Media Tanggal wawancara : 23 Februari 2023 pukul 13.30 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi dalam Desmeli ? publik program 2. Bagaimana kedepannya keterbukaan informasi publik di desa dapat berjalan secara optimal ? langkah agar 3. Bagaimana fungsi informasi pendayagunaan internet di desa dapat secara terwujud dalam optimal program Desmeli ? agar teknologi dan 4. Bagaimana Diskominfo Kabupaten Kebumen untuk menumbuhkan langkah Untuk saat ini memang belum sepenuhnya desa dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan optimal yang mana dalam keterbukaan informasi publik sendiri juga terdapat kategorinya. Kalau desa di Kebumen sendiri untuk kriteria desa yang informatif secara kasar belum mencapai 50% sehingga saat ini masih perlu ditingkatkan. Kedepannya kami akan melakukan pelatihan bagi perangkat desa terkait dengan konten-konten yang harus disediakan oleh pemerintah desa dalam wujud bimtek. Dalam bimtek bukan hanya sosialisasi tetapi praktik langsung sambil membawa softcopy dokumen-dokumen yang harus di upload di website desa masing-masing. Tahun kemarin ada sekitar 60an desa tetapi untuk saat ini karena ada pemotongan anggaran jadi nanti desa yang diundang hanya sekitar 100 desa yang diundang. Untuk saat ini memang masyarakat belum terlalu familiar dengan sistem informasi dan komunikasi tetapi kami dari Diskominfo juga sudah melakukan beberapa upaya yang salah satunya berupa penyediaan layanan mandiri di desa yang didalamnya ada layanan administrasi dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga juga sudah memfasilitasi adanya tanda tangan elektronik di desa. Untuk saat ini beberapa kepala desa sudah mempunyai tanda tangan tersebut elektronik. Adanya tanda tangan elektronik kepada pelayanan dapat memudahkan nantinya masyarakat ketika meminta surat-surat yang diperlukan melalui layanan mandiri secara online. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor balai desa. Sebenarnya yang perlu didorong yaitu kesadaran masyarakatnya sehingga ini perlu disosialisasikan dulu untuk membiasakan masyarakat memanfaatkan layanan berbasis elektronik sehingga dapat mendorong adanya digitalisasi di desa. Ya memang sebenarnya dalam masyarakat sudah cukup sering sosial yang mengatasnamakan pihak pemerintah desa. Kami dalam sering beberapa terjadi penipuan di media sosialisasi sebenarnya cukup 192
kesadaran dalam masyarakat pemanfaatan internet positif dalam program Desmeli ? 5. Benarkah terdapat grup whatsapp yang berisi pengelola website tiap desa di Kabupaten Kebumen ? 6. Apakah fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada sudah cukup dalam mendukung pengembangan program Desmeli ? 7. Bagaimana pelaksanaan surat edaran bupati tentang Kebumen Desmeli di tiap desa ? 8. Bagaimana dukungan legislatif yang ada dalam program Desmeli ? 9. Bagaimana komitmen para pejabat pelaksana program Desmeli ? memberitahukan kepada pemerintah desa supaya berhati- hati dalam memposting foto pribadi di media sosial. Selain itu, masyarakat sendiri juga harus hati-hati dan melakukan pengecekan kebenaran ketika mendapatkan pesan masuk di media sosial. Jadi adanya grup whatsapp dan telegram Desa Online yang berisikan pemerintah desa, Diskominfo, dan Dispermades sangat bermanfaat karena dengan grup tersebut pemerintah desa dapat bertanya terkait hal teknis pelaksanaan program Desmeli. Dengan begitu pemerintah desa dapat menjalin komunikasi dengan OPD terkait secara optimal. Untuk fasilitas yang ada dari kabupaten tidak bisa menyediakan dan sepenuhnya fasilitas dibebankan pada dana desa. Dari kabupaten hanya membantu desa-desa melalui penyediaan jalur FO (Fiber Optik) sehingga dari desa dapat tersalurkan ke jaringan FO karena bulanannya gratis. Kemudian untuk desa-desa yang tidak dilalui memang ada beberapa alternatif. Yang pertama yaitu bisa menggunakan jaringan wireles yang mana sudah tersedia beberapa titik akses poin di beberapa tempat. Untuk desa yang tidak terjangkau dihimbau untuk berlangganan ke ISP (Internet Service Provider). Memang kalau merujuk pada surat edaran bupati itu menggambarkan kondisi ideal yang harus dilaksanakan seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya di desa terkadang tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan di surat edaran karena keterbatasan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pada tahun lalu kami melakukan musyawarah dengan Dispermades dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melakukan pembahasan tentang keterbukaan informasi publik di desa. Kemudian kami melakukan roadshow ke masing-masing kecamatan untuk mendorong pemerintah desa agar membuat peraturan desa terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tetapi untuk saat ini belum semuanya desa membuat adanya perdes tentang keterbukaan informasi publik di desa. Jadi sebenarnya keterbatasan SDM maupun faktor lain yang ada di desa saat ini bukan menjadi suatu hambatan yang besar ketika ada kemauan baik yang kuat dari pemerintah desa dalam menyediakan sistem informasi dan komunikasi serta akses internet kepada masyarakat. Kalau kepala desanya mempunyai semangat yang kuat dan itu nanti mampu menggerakkan perangkat desanya program Desmeli dapat dilaksanakan secara optimal. peraturan bupati 193
10. Apa pendapat bapak dengan desa yang menggunakan sistem aplikasi desa informasi sendiri selain Website desa online sehingga pihak desa kurang aktif dalam mengelola website desa online ? 11. Bagaimana pendapat bapak dengan desa belum yang layanan membuka online mandiri karena dari kepala merasa desanya belum terlalu membutuhkan ? Selain itu, kabupaten juga ada lomba desa yang hadiahnya tidak main-main untuk menstimulus desa untuk meningkatkan pelayanan karena yang dinilai banyak faktor. Dengan begitu, diharapkan desa dapat berubah dan tidak memberikan pelayanan yang ajeg-ajeg saja sehingga pihak desa tidak terlalu tradisional dan lebih maju ke depan. Ya memang untuk kondisi di desa itu berbeda-beda. Terkadang ada desa yang lokasinya jauh dari keramaian tetapi data desanya terkelola dengan baik. Untuk aplikasi lain yang ada di desa saya dengar sebenarnya dari Disdukcapil itu menyarankan agar desa tidak boleh mengelola database kependudukan sendiri karena data kependudukan langsung tersimpan di pusat. Di sisi lain, desa juga membutuhkan data kependudukan. Dari Diskominfo menginisiasi lewat desa online agar desa bisa menyimpan data kependudukan. Kemarin saya bertemu dengan semacam ketidaksetujuan karena dari Dirjen Dukcapil Kemendagri juga ada semacam larangan untuk menyimpan data karena ditakutkan ada yang meretas dan datanya bisa disalahgunakan. Kemudian karena desa dirasa sangat membutuhkan mungkin ada beberapa desa yang sudah punya database kependudukan karena sangat membantu dalam mengelola administrasi layanan. Dengan begitu, nanti bagaimana juga mempertimbangkan mengamankan data kependudukan yang cukup rentan disalahgunakan. Masyarakat desa sebenarnya perlu berhati-hati dalam menjada data kependudukan. Memang hal tersebut bergantung pada pimpinannya. Jika dari pemimpinnya ada kemauan dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat ya bisa terlaksana. Jika dari pemimpin belum berpikiran maju kedepan ya sulit. Harusnya mereka kan berpikir agar bagaimana memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat dengan cepat, mudah, dan murah. Ya memang tidak mudah mengubah paradigma kepala desa yang seperti itu. dan Dispermades Dari sebenarnya terus mendorong desa untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat melalui digitalisasi pelayanan. Selain itu juga ada beberapa desa yang tidak mengaktifkan layanan mandiri karena desanya belum berlangganan SSL untuk keamanan website desa. Kemudian dari Diskominfo dan Dispermades juga akan mendorong seluruh desa untuk berlangganan SSL karena murah hanya sekitar 500 ribu untuk 3 tahun sehingga pihak Disdukcapil ada juga kami kabupaten, Diskominfo, 194
12. Apa kendala-kendala yang dihadapi Diskominfo maupun Dispermades dalam menjalankan program Desmeli ? 13. Apa harapan bapak pihak selaku untuk Diskominfo program Desmeli kedepannya maupun pemeritah untuk desanya ? layanan mandiri dapat terpasang di desa masing-masing. Desa lain yang sudah menggunakan layanan mandiri juga dapat mendorong agar desa-desa yang belum dapat segera memanfaatkan layanan mandiri. Nantinya dari kami dan juga mungkin ada kebijakan pemerintah kabupaten maupun edaran supaya desa wajib memasang layanan mandiri di desa masing-masing. Apabila cara tersebut belum efektif maka anjuran tersebut dapat dipaksakan karena pihak desa agak susah karena berbagai alasan. Kendala yang jelas yang pertama yaitu tidak semua desa kondisinya sama. Ada yang antusias bahkan setengah hati dan tidak bagus responnya sehingga kesadarannya dapat dikatakan belum merata. Yang kedua yaitu untuk menjangkau 449 desa itu butuh waktu dan tidak bisa hanya satu sampai dua tahun tetapi perlu proses yang cukup lama karena dari kami juga punya SDM yang terbatas. Selain itu kami juga mempertimbangkan kalau desanya tidak aktif dan websitenya tidak diurus kami juga tidak langsung memberi akses untuk kepala desanya mempunyai tanda tangan elektronik supaya nanti ada manfaatnya agar layanan mandirinya bisa berlangsung. Harapannya satu atau dua tahun kedepan desa-desa sudah melaksanakan program Desmeli dengan baik. Jadi dari Diskominfo sudah memfasilitasi dan membangun sub domain desa yang mana 449 desa itu kan tidak sedikit. Kemudian maintenance juga yang melakukan Diskominfo sehingga dari desa hanya mengelola dan menjalankan. Dengan begitu, kami harap desa dapat memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Diskominfo. Harapan yang lain yaitu ada semacam peningkatan SDM TIK di desa sehingga tidak hanya terpaku pada satu atau dua orang saja tetapi semua perangkat desa bisa menguasai TIK. Kemudian harapan yang ketiga yaitu akses internet murah bagi masyarakat dapat dijalankan di desa yang bisa bekerjasama dengan berbagai pihak agar dapat menyebarkan akses internet kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau karena kebutuhan internet di masa kini menjadi semakin penting. Kemudian sarana dan prasarananya juga perlu diperkuat dari pemerintah desa karena ada suatu kasus ketika pelatihan ada pihak desa yang memakai laptop dengan spesifikasi yang rendah dan lain, walaupun desa sudah sudah mempunyai tapi sarananya belum memadai ya menjadi kendala juga. Dengan terpenuhinya tiga harapan diatas nantinya program Desmeli akan terlaksana dengan baik. Adapun yang keempat yaitu lamba. Di sisi layanan mandiri 195
masyarakatnya perlu memanfaatkan dan mempelajari program dan kemudahan dari pemerintah yang ada. Selain itu, cara pandang masyarakat juga harus diubah agar mau memanfaatkan layanan berbasis online. 9. Wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nama : Mercy Christiawan, S.Sos Jabatan kedinasan : Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tanggal wawancara : 16 Februari 2023 pukul 13.25 WIB No. Pertanyaan Jawaban 1. Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi dalam Desmeli ? publik program 2. Bagaimana kedepannya keterbukaan informasi publik di desa dapat berjalan secara optimal ? langkah agar 3. Bagaimana fungsi informasi pendayagunaan internet di desa dapat secara terwujud optimal dalam program Desmeli ? agar teknologi dan Sebagai program unggulan bupati Kebumen program Desmeli dijalankan oleh Diskominfo dan Dispermades. Dalam hal ini, setiap desa di Kabupaten Kebumen sudah mempunyai website dengan domain desa online. Saat ini untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa di Kebumen melalui website Desa Online berjalan dengan baik bahkan kemarin kami mengadakan lomba untuk keaktifan website desa. Di Kebumen sendiri masyarakat juga sudah memanfaatkan pengaduan online untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik di desa akan berjalan optimal dengan adanya jaringan internet yang memadai di tiap desa. Untuk saat ini semua desa sudah ada jaringan internetnya dan tidak ada desa yang belum terkena akan jaringan menyediakan fitur profil Kapespam (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum). Selain itu juga profil sejarah dan adat istiadat desa. Kemudian kami akan mengembangkan Sistem Aparatur Pemerintah Desa Dalam hal pendayagunaan internet sudah cukup banyak desa yang mempunyai tanda tangan elektronik dan layanan mandiri melalui website desa online. Kedepannya layanan setiap desa diharapkan dapat menggunakan mandiri dan pendayagunaan internet di desa dapat berjalan secara optimal. Kedepannya kami juga akan mengembangkan rencana untuk mewujudkan adanya smart village. internet. Kedepannya juga kami fungsi agar teknologi informasi 4. Bagaimana Dispermades 4. Bagaimana Dispermades Langkahnya yaitu melibatkan pemerintah desa secara langsung untuk mengedukasi masyarakat karena kami dari 196
Kabupaten Kebumen untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet positif dalam program Desmeli ? 5. Bagaimana pengembangan program Desmeli ? 6. Apakah pegawai pemerintahan desa sudah dianggap mampu dalam menjalankan program Desmeli ? 7. Apakah fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada sudah cukup dalam mendukung pengelolaan program Desmeli ? 8. Bagaimana dukungan legislatif yang ada dalam program Desmeli ? 9. Bagaimana komitmen pejabat pengelola Desmeli ? para pelaksana program dinas tidak bisa secara langsung menjangkau tiap desa di kabupaten Kebumen. Kita dari dinas lebih berfokus pada mengedukasi melalui aparatur desanya yang salah satunya dilaksanakan melalui bimbingan teknis untuk tiap desa di Kebumen. Dengan begitu, pemerintah desa perlu menularkan sesuatu hal yang sudah kami sampaikan pada saat bimbingan teknis maupun pemberitahuan saat ada acara pemerintahan yang melibatkan desa. Terkait dengan koordinasi sudah bagus. Kami dan Diskominfo sudah sering melakukan sharing terkait program Desmeli. Jadi kami melakukan komunikasi secara intens dengan Diskominfo untuk pengembangan website desa online seperti adanya rancangan fitur baru pada website. Kemudian untuk komunikasi dengan tiap desa kami mempunyai grup WA untuk website desa online yang didalamnya terdiri dari kami, Diskominfo, dan perangkat desa maupun pengelola website desa di tiap desa. Ya. Karena terdapat juga beberapa desa unggulan di beberapa kecamatan yang rajin memposting di website desa online. Selain itu, juga terdapat monitoring keaktifan untuk tiap desa di laman desa online kabupaten Kebumen. terkadang Tapi operator website terlalu banyak tugas karena dari desa kurang bisa memberdayakan lembaga masyarakat yang ada. Sudah cukup. Fasilitas yang sudah kami sediakan yaitu penyediaan keamanan jaringan website untuk tiap desa yang mana sertifikasi keamanan sistem tersebut juga menggunakan biaya untuk pembeliannya. Selain itu, di tiap desa juga sudah ada penyediaan wifi yang dibebankan pada APBDes. Kedepannya juga akan ada penyediaan pembayaran secara elektronik sehingga setiap operator website desa harus siap sedia. Untuk saat ini sudah tersedia infrastruktur regulasi yang memadai melalui berbagai peraturan hukum yang ada. Dengan begitu, DPRD selaku lembaga legislatif sangat mendukung adanya program ini. Pihak kecamatan sebagai pihak yang memonitor pelaksanaan program Desmeli di tiap desa sejauh ini dilaksanakan dengan baik. Selain itu, saat ada rapat koordinasi dengan para camat juga kami sampaikan terkait untuk masyarakat. Di sisi lain, pihak desa juga aktif memposting konten di website desa. tidak dapat dipungkiri juga bahwa bagaimana pengoptimalan internet 197
10. Apa harapan untuk Desmeli program kedepannya ? Harapannya program Desmeli tetap berjalan bahkan meningkat. Adapun untuk masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih diedukasi dalam memanfaatkan internet positif serta mencegah berbagai hal negatif yang ada di internet seperti berita hoax, penipuan, dan lain sebagainya. Kedepannya kami bersama Diskominfo akan mengembangkan fitur yang ada agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik itu informasi, regulasi, kebijakan pemerintah, maupun pengaduan dan layanan lainnya. 198
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 199
Lampiran 4 Dokumentasi 200 Foto bersama bapak Adela Sulistiana selaku Kepala Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Foto bersama ibu Bariyah selaku ketua PPID Desa Tambakagung Foto bersama bapak Manan selaku perangkat desa anggota PPID Desa Tambakagung
201 Foto bersama Masruri selaku pengelola website desa online Tambakagung. Foto bersama bapak Samhaji selaku kepala dusun Welaran Foto bersama bapak Aris selaku kepala Dusun Tambakbaya
202 ketua bersama Foto karangtaruna Agung Muda Desa Tambakagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Foto bersama bapak Anindya Arief Setiadi, S.T., MPA selaku pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen bapak dengan Wawancara S.Sos Christiawan, Mercy selaku Dinas pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.