KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA Muhammad Romli S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: ABSTRAK Kegiatan sosial masyarakat tidak terlepas dengan yang namanya transaksi, baik itu secara barter, sewa menyewa maupun jual beli. Kegiatan tersebut karena akan berdampak kepada bagaimana masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga transaksi tersebut tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi masyarakat terkadang tidak memikirkan semua kegiatan transaksi tersebut sah secara hukum atau tidak, karena mereka lebih terfokus terhadap kebutuhannya. Selain itu, kegiatan dan sistem ekonomi semakin berkembang, seperti halnya ekonomi Islam, hal ini berdampak kepada regulasi yang dibutuhkan sebagai legal formal dari setiap transaksi yang dilakukan. Akan tetapi tidak semua regulasi tersebut itu ada untuk mendorong perkembangan sistem ekonomi Islam. Karena harus ada solusi untuk menjadikan suatu peraturan hukum tertentu, untuk membuat suatu kepercayaan bahwa transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sah secara hukum Islam maupun hukum positif, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dalam tulisan ini mencoba menganalisis konsep akad dalam fiqih muamalah dan konsep perjanjian dalam KUHPerdata. Adapun yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan akad dan dasar hukum akad, bagaimana perbedaan ulama terhadap konsep akad, bagaimana komparasi konsep akad dalam fiqih muamalah dengan konsep perjanjian dalam KUHPerdata. Tulisan ini disusun berdasarkan metode komparatif, yaitu mencoba membandingan hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tentang sahnya suatu akad. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini adalah. Secara ketentuan dalam KUHPerdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian atau akad dengan syarat sahnya akad dalam fiqih muamalah tidak begitu banyak perbedaan, bahkan penulis berbendapat sama. Akan tetapi yang menjadi suatu perbedaannya adalah mengenai sumber hukum akad yang diambil, karena dalam fiqih muamalah dasar hukum dalam berakad adalah Q.S al-Maidah ayat 01. akan tetapi dalam KUHPerdata dasar hukum membuat suatu perjanjian adalah dari pasal 1338 mengenai asas kebebasan membuat suatu perjanjian. Kata kunci: Syarat Perjanjian, Hukum Islam, Pasal 1320 KUH Perdata ABSTRACT Community social activities will not be separated from the name of the transaction, be it in barter, renting or buying and selling. The activity will be due to how the community can fulfill its basic needs, so that the transaction cannot be abandoned. However, people sometimes do not think about all the transaction activities are legal
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 or not, because they are more focused on their needs. In addition, economic activities and systems are increasingly developing, as is the case with Islamic economics, this has an impact on the regulation required as a formal legal for every transaction made. But not all of these regulations exist to encourage the development of the Islamic economic system. Because there must be a solution to make certain legal regulations, to make a belief that the transactions carried out by the community are legal both Islamic and positive law, thus having strong legal force. In this paper, we try to analyze the concept of contract in muamalah fiqh and the concept of agreement in the Civil Code. The focus of the questions in this research is. What is meant by the contract and the legal basis of the contract, how is the difference between Ulama and the concept of the contract, how is the comparison of the concept of the contract in the Fiqh of Muamalah with the concept of agreement in the Civil Code. This paper is compiled based on a comparative method, which is trying to compare an Islamic law with a statutory regulation in the matter of the legality of a contract. The conclusions in this paper are. In terms of Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement or contract with the legal terms of the contract in muamalah fiqh there is not so much difference, even the authors are of the same opinion. However, the difference is about the legal source of the contract taken, because it is in fiqh muamalah the legal basis in the act is Q.S al-Maidah paragraph 01. But in the Civil Code the legal basis for making an agreement is from article 1338 concerning the principle of freedom to make an agreement. Keywords: Agreement Terms, Islamic Law, Article 1320 Civil Code. Pendahuluan Transaksi merupakan salah satu kegiatan sosial setiap masyarakat. Salah satu di antaranya adalah transaksi jual beli atau sewa menyewa. Dalam fiqih muamalah transaksi biasa disebut dengan akad. Kegiatan transaksi atau akad akan berimplikasi hukum terhadap para pelaku yang melakukan akad tersebut. Jika akad tersebut dilakukan sesuai norma hukum Islam atau hukum positif yang mengatur tentang transaksi atau akad, maka akad tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika suatu akad atau perjanjian tidak sesuai dengan norma hukum Islam atau hukum positif maka akan berdampak kepada kekuatan hukum akad itu sendiri yakni tidak mempunyai kekuatan hukum atau akad tersebut tidah sah untuk dilakukan. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam mulai berkembang, akan tetapi masalah regulasi yang mungkin menghambat perkembangan sistem tersebut, karena masih banyaknya regulasi yang belum lahir atau belum lengkap terutama masalah perikatan Islam, seperti halnya perikatan konvensional yang regulasinya sudah begitu lengkap, 174
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 dimuat dalam KUHPerdata, Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Persaingan Usaha dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba menganalisis KHUPerdata terkait sahnya suatu perjanjian dengan konsep sahnya suatu perjanjian dalam Islam. Tulisan ini diharapakan mendapatkan suatu titik temu terhadap konsep Islam dan konsep konvensional yang lama sudah berlaku, sehingga konsep perjanjian dalam KUHPerdata bisa dijadikan regulasi terhadap berlakunya transaksi-transaksi yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad dan dasar hukum akad; perbedaan pandangan ulama terhadap konsep akad dan komparasi konsep akad dalam fiqih muamalah dengan konsep perjanjian dalam KUHPerdata. Konsep Umum Tentang Akad 1. Pengertian, Rukun dan Syarat Akad a. Pengertian Akad Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain طبرلا (mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduannya menjadi sepotong benda, ةدقع (sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, دهلا (janji) sebagai mana dalam QS Ali Imran: 76 Terjemahnya: َيِقَّتحمْلا ُّبِحيُ ََّللَّا َّنِإَف ىَقَّ تاَو ِهِدْهَعِب َفَْوَأ ْنَم ىَلَ ب "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Begitu juga dalam QS Al-Maidah: 1 لأا حةَميَِبَ ْمحكَل ْتَّل ِححأ ِدوحقحعْل ِبِ اوحفْوَأ اوحنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ حديِرحي اَم حمحكَْيُ ََّللَّا َّنِإ ٌمحرحح ْمحتْ نَأَو ِدْيَّصلا يِِّلِحمُ َْيَْغ ْمحكْيَلَع ىَلْ تح ي اَم لاِإ ِماَعْ ن 175
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." Istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah : ىاربلا ببيج جررش هج ىع لبقب اايج Artinya: Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.1 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aqad mencakup tiga unsur : a. Perjanjian; b. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih; c. Perikataan. Akad atau dalam bahasa arab aqad berarti ikatan atau janji (ahdun). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.2 Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, mengatakan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan ijab dan kabul sebagai 1 Hendi Suhendi, 2011, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 44. 2 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243. 176 لاا طابترا
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.3 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.4 Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai perinsip syariah.5 Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi bisa diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah dan gadai.6 Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.7 telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak- pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad. Berdasarkan beberapa pengertian yang 3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68. 4 Rpublik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Fokus Media, 2008), h. 14. 5 Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 6 Bank Indonesia, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Ascarya, 2006,), h. 34. 7Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10. 177
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 b. Rukun dalam Akad Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya.8 Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam.9 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.10 Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu : a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidain); b. Pernyataan khendak para pihak (shigat aqad); c. Objek akad (mahallul aqad ) dan; d. Tujuan akad (maudhu aqad).11 Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah: a. Aqidain ialah orang yang berakad; b. Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan; c. Maudhu al-aqd tujuan atau maksud pokok mengadakan akad; d. Shigat al-aqd ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat al- aqd ialah : 1) Shigat al-aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya; 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda; 8 Ibid., h. 111. 9 Ibid., h. 95. 10 Rachmat Syafe`i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 45. 11 Ibid., h. 96. 178
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.12 c. Syarat dalam akad Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokonya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.13 Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut : 1) Syarat terbentuknya akad (Syuruth al-In'iqad) Masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat- syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu : a. Tamyiz; b. Terbilang Pihak Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu: a. Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat; b. Kesatuan majlis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu : a. Objek itu dapat diserahkan; b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan; c. Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk.14 Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut: a. Barang yang masyru' (legal); b. Objek akad bisa diserahterimakan waktu akad; c. Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad; 12 Ibid., h. 48. 13 Ibid., h. 111. 14 Ibid., h. 97. 179
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 d. Objek akad harus ada pada waktu akad.15 Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya yaitu : a. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.16 2) Syarat-syarat keabsahan akad (Syuruth ash-Shihhah) Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus secara bebas tanpa adanya paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi Zufar (w. 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (syart an- nafadz). Artinya, menurut Zufar akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlaku.17 juga Rukun akad yang ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat "objek harus tertentu" memerukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat "objek harus dapat 15Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 211. 16 Ibid., h. 98. 17 Ibid., h. 100. 180
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu: a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian; b. Gharar; c. Syarat-syarat fasid, dan d. Riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad sah. 18 3) Syarat berlakunya akibat hukum (Syuruth an-Nafadz) Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat- syarat keabsahanya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu : a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad; b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau di sewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. 19 4) Syarat mengikatnya akad (Syartul-Luzum) telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak Pada asasnya, akad yang sah 18 Ibid., h. 101. 19 Ibid., h. 103. 181
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuanya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.20 2. Dasar Hukum Akad Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban ynag berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.21 Dasar hukum tentamg akad dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5:1) QS. Al-Isra (17:34). Al-Quran adalah sumber fiqih yang pertama dan paling utama, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.22 Salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal akad adalah QS. al-Maidah (5:1) dan (QS. al-Isra (7:34) sebagai berikut : ح ي اَم لاِإ ِماَعْ نلأا حةَميَِبَ ْمحكَل ْتَّل ِححأ ِدوحقحعْل ِبِ اوحفْوَأ اوحنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ْ ت يِرحي اَم حمحكَْيُ ََّللَّا َّنِإ ٌمحرحح ْمحتْ نَأَو ِدْيَّصلا يِِّلِحمُ َْيَْغ ْمحكْيَلَع حد ىَل Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." ِد ْهَعْل ِبِ او حفْوَأَو حهَّدحشَأ َغحلْ بَ ي َّتََّح حنَسْحَأ َيِه ِتَِّل ِبِ لاِإ ِميِتَيْلا َلاَم اوحبَرْقَ ت لاَو لاوحئْسَم َناَك َدْهَعْلا َّنِإ Terjemahan: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." 20 Ibid., h. 104 21 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 96. 22 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62. 182
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 Dari kedua ayat tersebut, jelaslah terdapat kalimat yang menujukkan suatu akad yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan suatu transaksi, maka dengan demikian hal ini menunjukan sebagai dasar setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia. 3. Perbedaan Pandangan Ulama tentang Konsep Akad Salah satu Qaidah fiqih yang berkaitan dengan akad menurut mazhab Syafi'i adalah : اهيناعمبجادلقعلاةغيصب ةربعلا Artinya: Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena adanya shigat yang menyatakan terjadinya transaksi atau perikatan tersebut, dan bukan karena makna-makna yang terkandung dalam pernyataanya.23 Dengan kata lain, dalam mazhab Syafi'i keabsahan suatu akad atau perikatan itu karena adanya shigat atau ijab dan kabul dari para pihak yang dilafalkan secara jelas. Sedangkan kaidah fiqih yang berkaitan dengan akad atau perikatan dalam mazhab Hanafi adalah sebagai berikut : نابملاج ظ افللاابلا ن اعملاج دصاقملااب دلقعلا ف ةربعلا Artinya: Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena maksud dan makna yang terkandung dalam pernyataan perikatan tersebut, bukan karena lafadz-lafadz atau bentuk formalitasnya.24 Lafadz-lafadz yang digunakan atau ucapan dalam akad itu oleh para pihak yang melakukan suatu akad, tetapi bergantung terhadap maksud atau niat dari para pihak. Dengan demikian, apabila dalam suatu akad terjadi perbedaan antara niat atau maksud pembuat akad dengan lafadz yang diucapkanya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah niat atau maksudnya selama yang demikian itu masih dapat diketahui.25 Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah di atas dapat diungkapkan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat ulama dalam konsep akad hanyalah dalam hal pengucapan terhadap akad itu sendiri. Akan tetapi menurut penulis pendapat Imam Hanafi akan lebih relevan terhadap tatanan kehidupan sosial pada jaman sekarang, karena sistem teknologi dan informasi yang mejadi dasar terhadap perubahan 23 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009), h. 125. 24 Ibid., h. 125. 25 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 19 183
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 kehidupan sosial suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan suatu teransaksi yang lebih mudah tanpa mengeyampingkan norma-norma hukum Islam dalam bermuamalah. Studi Komparasi Konsep Akad dalam Islam dengan Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata di Indonesia 1. Pengertian Perjanjian Perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.26 Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret.27 Perjanjian adalah suatu perbuatan antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang) dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.28 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.29 Undang-undang memberikan definisi dari perjanjian sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."30 Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas dapat dikemukakan, bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal perbuatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang bersifat konkret. 1) Syarat sahnya Perjanjian a. Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. 26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 110. 27 Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, (Yogyakarta, Cakrawala, 2012), h. 8. 28 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h. 7. 29 Subekti, 1987 Hukum Perjanjian, (Cet. 11; Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h. 1. 30Republik Indonesia Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 184
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 b. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak/cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal diantaranya yaitu: a. Paksaan (dwang, duress); b. Penipuan (bedrog, fraud); c. Kekhilafan/kesesatan; d. Penyalahgunaan keadaan. 31 Sebagaimana pada pasal 1321 dan pasal 1449 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sehingga menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. c. Wewenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) Syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu : a. Orang-orang yang belum dewasa; b. Mereka yang berada dibawah pengampuan; c. Wanita yang bersuami.32 2. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. 31 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17. 32Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 185
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 3. Obyek/Perihal tertentu Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 ddan1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian" Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung" 4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/ alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal- hal yang bertentangan dengan hukum. Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara prinsip konsep akad dalam fiqih muamalah dengan konsep perjanjian dalam KUH Perdata dapat di gambarkan senagai berikut : Syarat Sahnya Akad dalam Hukum Islam 1. Para Pihak Syarat Sahnya Akad dalam KUHPerdata di Indonesia (Pasal 1320) Kecakapan Tamyiz Terbilang Pihak 2. Pernyataan Kehendak Kata Sepakat Sesuainya Ijab dan Kabul (Kata Sepakat) Kesatuan Majlis 3. Objek Akad Objek Akad Dapat ditransaksikan Dapat diserahkan Dapat ditentukan 4. Tujuan Akad Kausa yang halal 186
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 Tidak bertentangan dengan nas (Qur'an dan al-Hadits) Kesimpulan Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Akad adalah pertemuan ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang berimplikasi hukum terhadap objek akad, dan dasar hukum akad itu sendiri adalah QS al-Maidah ayat 1. Perbedaan ulama dalam hal konsep akad adalah mengenai hal dalam pengucapan dari masing-masing akad itu sendiri. Komparasi konsep umum akad dalam fiqih muamalah dengan perjanjian dalam KUH Perdata menurut penulis adanya kesamaan secara perinsip, akan tetapi berbeda secara dasar hukum. DAFTAR PUSTAKA Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Bank Indonesia, 2006. Djazuli, H.A. Ilmu Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia, 2011. Jayadi, Abdullah. Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011. Karim, Adiwarman A. Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999. Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Mudjib, Abdul. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, Jakarta: Kalam Mulia, 2010. 187
Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 Praja, Juhaya S. Ekonomi Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012. -------. Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2009. Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Fokus Media, 2008. -------. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Santoso, Lukman. Hukum Perjanjian Kontrak, Yogyakarta: Cakrawala, 2012. Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. 11; Jakarta: PT. Intermasa, 1987. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Syafi`i, Rachmat. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 1998. 188