ASB PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 5 LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021
KATA PENGANTAR Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih kurang optimal. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Kurang optimalnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan keterbatasan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit- unit kerja pemerintah daerah. Untuk menghindari permasalahan yang timbul dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Laporan ini terdiri dari proses penyusunan ASB Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Pendahuluan, Landasan Hukum dan Landasan Teori, Metode Penyusunan ASB, serta Formulasi ASB. Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kepada berbagai pihak diharapkan sumbang saran demi penyempurnaan laporan ini. Kepada berbagai pihak yang telah membantu berlangsungnya pengembangan dan penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yogyakarta, 2021 ii
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Anggaran Berbasis Kinerja 3. Definisi Standar Analisis Belanja 4. Tujuan Penyusunan ASB BAB II LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ANALISIS STANDAR BELANJA 1. Dasar Hukum 2. Manfaat 3. Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Perilaku Belanja 5. Pola Perilaku dan Fungsi Belanja 6. Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja BAB III METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA 1. Kerangka Konseptual Penyusunan ASB 2. Tahapan Penyusunan ASB BAB IV FORMULASI ASB DAFTAR PUSTAKA ii iii B.I-1 B.I-1 B.I-2 B.I-4 B.I-4 B.II-1 B.II-1 B.II-3 B.II-4 B.II-4 B.II-6 B.II-7 B.III-1 B.III-1 B.III-1 B.IV-1 DP-1 iii
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP Nomor 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP Nomor 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, Kepmendagri tersebut belum menunjukkan wujud/bentuk Standar Analisa Belanja. Pada Tahun 2004 keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007, terbit Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Memasuki periode ketiga reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang- Undang tersebut kembali ditegaskan tentang peran penting ASB sebagai suatu pedoman di dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, diterbitkan juga PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan pentingnya B.I - 1
penggunaan ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian disusul dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri terbaru ini sebagai penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi pemerintah daerah di Indonesia. 2. Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kinerja" memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau OPD lain. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan. Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan output-nya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap OPD mengajukan RKA- B.I - 2
SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada pembahasan mengenai RKA SKPD pada poin Ketentuan Umum RKA SKPD huruf h nomor 3, secara jelas menyatakan bahwa "Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan, b) Hasil dan manfaat yang diharapkan, dan c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran." Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dan dampak. Namun, berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, indikator kinerja dibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Input adalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikan penjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskan keterkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasa disebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampu menjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk? Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab apakah program dan kegiatan tersebut menyentuh kepentingan publik/masyarakat atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebut hanya mampu menjelaskan bahwa untuk setiap input yang digunakan ada sejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program. Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding (benchmark). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau B.I - 3
kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (benchmark) atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif. 3. Definisi Analisis Standar Belanja Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. 4. Tujuan Penyusunan ASB Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau B.I - 4
overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB. B.I - 5
BAB II LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ANALISIS STANDAR BELANJA 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat 3, "Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". b. Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3: - Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (1) "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (5) berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (6), "analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD". e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai Belanja Daerah disebutkan pada poin ketentuan umum huruf j "Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang- undangan". B.II - 1
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai Belanja Daerah disebutkan pada poin ketentuan umum huruf p "Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD". g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai RKA SKPD dalam poin Ketentuan Umum RKA SKPD huruf b "Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD. h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai RKA SKPD dalam poin Ketentuan Umum RKA SKPD huruf I nomor 4) "Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan". 2. Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh pemerintah daerah ketika menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut: a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif (tidak lagi berdasarkan "intuisi". b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. B.II - 2
c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. f. Memiliki argumen yang kuat jika "dituduh" melakukan pemborosan. g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu. 3. Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : 1. Tahap Perencanaan ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. 2. Tahap Penganggaran ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap OPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. B.II - 3
3. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan/kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB, maka disebut pemborosan. 4. Perilaku Belanja Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu, perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut. a. Belanja Variabel Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belaja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya. b. Belanja Tetap Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range of capacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di atas B.II - 4
jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia. c. Belanja Semi Variabel Belanja semi variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini, terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel. 5. Pola Perilaku Dan Fungsi Belanja Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu: a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap). b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel). c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel). Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain, belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap. Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut: B.II - 5
Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total Total jumlah belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain, belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian, fungsi belanja tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai berikut: Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatan Jika, Belanja Total Target kinerja Kegiatan Belanja Tetap Total Belanja Variabel Per unit Dinyatakan dengan simbol Y Dinyatakan dengan simbol X Dinyatakan dengan simbol a Dinyatakan dengan simbol b Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai Y = a + b.X 6. Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/pendekatan. Dari metode yang sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan bahkan dengan menggunakan komputer. Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis enjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu. Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya. Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan lima orang panitia, dua buah komputer, 10 rim kertas, dan lain B.II - 6
sebagainya. Pendekatan ini memang teliti, tetapi seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja. Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dangan analisis perilaku belanja masa lalu, antara lain: a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method) b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method) Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut. a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (High and Low Point Method) Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah. b. Metode Kuadrat Terkecil (Least-Square Method) Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan menggunakan rumus sebagai berikut: n ∑xy - ∑x ∑y b = n∑ x2 -(∑x)2 ∑y - b ∑x a = n Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi-korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda. B.II - 7
BAB III METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA 1. Kerangka Konseptual Penyusunan ASB Kerangka konseptual dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut: 1. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya. 2. 'Standar' adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. 3. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (bukan otoriter). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi OPD 'didengar' dan 'dipertimbangkan' dalam kapasitas yang sama. 4. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah. 2. Tahapan Penyusunan ASB Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut: a. Tahap Pengumpulan Data Pada tahap ini, kegiatan dari semua organisasi perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) OPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi 'demokrasi'. Jika disebuah pemerintah daerah terdapat 1.000 kegiatan, maka database-nya pun akan berisi 1.000 kegiatan. B.III - 1
Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut: SKPD A SKPD B SKPD C DATA BASE SEMUA KEGIATAN SKPD N Gambar 1: Proses Entry Data b. Tahap Penyetaraan Kegiatan Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya sama yaitu 'Pelatihan/Bimbingan Teknis'. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu 'Pameran'. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut: B.III - 2
Jenis Kegiatan A Data Base Semua Kegiatan Jenis Kegiatan B Jenis Kegiatan C Jenis Kegiatan N Gambar 2: Proses Penyetaraan Kegiatan c. Tahap Pembentukan Model Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu: 1. Pencarian pengendali belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost driver ada 2 macam yaitu: cost driver nyata (riil) dan cost driver semu (pseudo). Cost driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran. Contoh cost driver semu pada jenis kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah 'tempat pelaksanaan', seringkali 'tempat pelaksanaan' misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran. Contoh cost driver riil pada jenis kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah 'jumlah peserta' dan 'jumlah hari pelaksanaan'. Tentunya cost driver riil inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. Cost driver semu tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total. B.III - 3
2. Pencarian nilai belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan. Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari: 1) Metode Scatterplot Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanja dan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik scatter adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain itu, dengan mengamati grafik scatter mungkin terungkap beberapa titik yang tampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkan pemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (outliers) terjadi sebagai akibat kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya. Grafik Scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara belanja dan penggunaan aktivitas (kinerja). Bahkan, grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatterplot adalah tidak adanya kinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif analis. B.III - 4
2) Metode High-Low Metode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tertinggi dan terendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Metode High-Low memiliki keunggulan objektivitas. Dua orang yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu data tertentu akan menghasilkan jawaban yang sama. Metode High-Low biasanya tidak sebagus metode yang lain. Mengapa? Pertama, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outliers. Outliers menggambarkan hubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumus belanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outliers, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapat mewakili. 3) Metode Least Square (kuadrat terendah) Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif, karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya. B.III - 5
Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik (best-fitting line), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Model Regresi Model regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanya ditentukan dengan langkah-langkah: a. Menentukan cost driver. b. Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masing- masing kegiatan. c. Jalankan sofware statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi dengan cara sebagai berikut: 1) Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan data total belanja dan data cost driver ke dalam lembar kerja SPSS. Tabel: Tampilan SPSS setelah data dimasukkan B.III - 6
2) Pilih menu Anayze - Regression - Linear Tabel: Tampilan Olah Data SPSS 3) Masukkan data total belanja sebagai variabel dependen dan data cost driver sebagai variabel independen seperti dalam tabel berikut ini: Tabel: Tampilan SPSS setelah data dimasukkan B.III - 7
4) Klik OK maka akan tampak output SPSS sebagai berikut: Tabel: Tampilan Output SPSS Dari hasil output SPSS dapat disusun model regresi (lihat output tabel Coeficents) : Y = a + b X dimana: Y : Total Anggaran a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) B.III - 8
3. Penentuan nilai rata-rata (mean), batas bawah dan batas atas untuk masing-masing sebaran belanja. Nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas dihitung untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas ialah sebagai berikut: Nilai Rata-rata : Total Nilai/Jumlah Data. Nilai Batas Atas : Nilai maksimum (terbesar) yang pernah muncul dalam masing-masing objek belanja. Nilai Batas Bawah : Nilai minimum (terkecil) yang pernah muncul dalam masing-masing objek belanja. Penghitungan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas menggunakan objek belanja yang tersebar dalam data-base. Alokasi Objek Belanja Pengalokasian objek belanja dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengubah nilai objek belanja kedalam bentuk persen. 2. Membagi setiap alokasi belanja untuk masing-masing kegiatan dengan total belanjanya. Langkah ini dilanjutkan untuk seluruh nilai masing- masing objek belanja. 3. Menghitung nilai rata-rata (mean), batas bawah, dan batas atas untuk masing-masing sebaran objek belanja. Cara untuk menghitung nilai rata- rata (mean), batas bawah, dan batas atas dengan menggunakan microsoft excel sebagai berikut. a. Menghitung rata-rata (mean) yaitu total masing-masing objek belanja dibagi jumlah kegiatan. b. Menghitung batas atas yaitu nilai maksimum (terbesar) yang pernah muncul dalam masing-masing objek belanja. c. Mengitung batas bawah yaitu nilai minimum (terkecil) yang pernah muncul dalam masing-masing objek belanja. B.III - 9
BAB IV FORMULASI ASB Formulasi ASB merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis ASB yang dihitung ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dilakukan normalisasi. Jenis ASB Pemerintah Kota Pekalongan sebagai berikut. KODE ASB 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 NAMA ASB Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Penuh Hari Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor - Setengah Hari Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor - Penuh Hari Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawa - Dalam Kantor - Setengah Hari Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Dengan Praktek Lapangan Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor Seminar/Workshop Di Dalam Kantor Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal Di Dalam Kantor 012 B.IV - 1
ASB-001 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - PENUH HARI Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui aktivitas tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan dengan durasi penuh hari. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Pekalongan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp92.442,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp92.442,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2 Rata-Rata Batas Atas 8,55% 30,72% 5,34% 38,92% Kantor- Kertas dan Cover 3 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28,93% 18,05% 70,74% 64,39% 5 6 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,89% 18,24% 100,00% 43,58% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; dan 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD B.IV - 2
Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 360 peserta 2 hari/kali Minimal 25 peserta 1 hari/kali Contoh Aktivitas ASB 001: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Dinas Kesehatan 2 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman Sub Kegiatan Aktivitas Desiminasi Surveilans Rubella Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sosialisai Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Informasi Campak Bantuan Stimulan RTLH 3 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Dinas Perindustrian dan 4 Dinas Tenaga Kerja 6 Kecamatan Pekalongan Barat 7 Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dan Penyelenggaraan Verifikasi Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyusunan Program Kerja di Wawasan Ideologi Bidang Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi 8 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sosialisasi terhadap PPLH Kabupaten/Kota 9 Dinas Lingkungan Hidup Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu JaringanJalan untuk Lintas Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui 10 Dinas Perhubungan 11 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi & paparan B.IV - 3
No. Organisasi Perangkat Daerah 12 Dinas Kelautan Perikanan dan 13 Kecamatan Pekalongan Timur 14 Dinas Kesehatan 15 Dinas Pendidikan Bagian Perekonomian Dan SDA 17 Dinas Kesehatan 16 18 Dinas Kesehatan 19 Dinas Pertanian dan Pangan 20 Dinas Kesehatan 21 Dinas Kesehatan 22 Dinas Pertanian dan Pangan 23 Dinas Kelautan Perikanan dan 24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 26 Kecamatan Pekalongan Barat 27 Dinas Pertanian dan Pangan 28 Dinas Pertanian dan Pangan 29 Dinas Kesehatan Sub Kegiatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pemeliharaan Prasarana dan Utilitas Sekolah Perencanaan Ekonomi Mikro kecil Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Penyediaan Data dan Sumber Daya Ikan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Terpadu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Indonesia, Republik Instansi Indonesia dan Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pengawasan Persyaratan Pemasukan PengeluaranHewan Hewan Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular Rutin Sarana, dan Pengawasan Penyakit Penyakit Informasi Penerapan untuk dan/atau dan Produk atas Teknis Penyakit Aktivitas Sosialisasi CBIB Sosialisasi dan catur pilar Sosialisasi dan Deteksi Dini IVA Test Sosialisasi dan evaluasi Kegiatan FOP SMP Sosialisasi dan evaluasi LKM Sosialisasi HIV Pada Masyarakat Sosialisasi Kerja Sosialisasi Kesmavet Kesehatan Sosialisasi Keracunan Makanan Sosialisasi Penyakit Kusta Pada Masyaraka Sosialisasi Penyembelihan Hewan Qurban Sosialisasi Peraturan Kp KLB Sosialisasi Perizinan Sosialisasi PMI Sosialisasi PPKM Mikro Sosialisasi Produk Asal Hewan Sosialisasi Relokasi RPH Sosialisasi TB MDR Pada Masyarakat B.IV - 4
No. Organisasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan Aktivitas 30 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sosialisasi Kecamatan Tingkat 31 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman 32 Dinas Kesehatan 33 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 34 Dinas Pertanian Pangan 35 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 36 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sosialisasi Tingkat Kota Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular Penyediaan Alat Bantu Penyakit Sosialisasi Eliminasi Masyarakat Sosialisasi UPPKSAI Triple Pada Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Sarana Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja serta Pengupahan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Sosialisasi zoonosis dan rapat koordinasi Sosialisasi/pembinaan pengupahan Sosialisasi Duwis Tk Kota 37 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38 Dinas Komunikasi dan Informatika 39 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Perundang-undangan Penataan Ruang Pelayanan Informasi Publik Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Sosialisasi Kebijakan dan Perundang- Peraturan undangan Bidang Penataan Ruang Sosialisasi layanan MCAP, M-Pustika dan PPID Sosialisasi Pameran 40 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sosialisasi stunting 41 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 42 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana) Koordinasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Sinkronisasi, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana) Sosialisasi 43 Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Kegiatan yang Usaha dan/atau Izin Lingkungan Pembinaan Pengawasan dan Terhadap B.IV - 5
No. Organisasi Perangkat Daerah 44 Dinas Kesehatan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah 46 Sekretariat 45 Badan Daerah_Bagian Hukum Sub Kegiatan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Aktivitas Usaha dan/atau kegiatan Izin memiliki yang Izin dan Lingkungan PPLH Desiminasi Surveilans Rubella Sosialisasi RUD Informasi Campak Sosialisasi/Penyuluhan Kadarkum B.IV - 6
ASB-002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui aktivitas tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan dengan durasi setengah hari. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Pekalongan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp70.917,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp70.917,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2 Rata-Rata Batas Atas 11,57% 34,54% 7,84% 7,71% Kantor- Kertas dan Cover 3 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22,99% 22,62% 81,78% 91,82% 5 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 34,98% 79,58% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 100 peserta 3 hari/kali Minimal 30 peserta 1 hari/kali B.IV - 7
Contoh Aktivitas ASB 002: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Dinas Kesehatan 2 Kecamatan Pekalongan Timur 3 Dinas Kesehatan 4 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 Badan 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Pariwisata, 8 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Pembinaan dalam Lainnya dan Kesejahteraan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan dalam Pihak Ketiga Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Pemberdayaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan dalam Pihak Ketiga Kabupaten/Kota Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Aktivitas Sosialisasi Calon Jemaah Haji Sosialisasi Kebugaran Sosialisasi Olahraga Sosialisasi SSK Kesehatan Sosialisasi TMMD Sosialisasi Krenova Sosialisasi Peningkatan Jalan Aspal (Karya Bakti TNI) Sosialisasi managemen organisasi B.IV - 8
ASB-003 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI - DALAM KANTOR - PENUH HARI Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan kepada pegawai Pemerintah Kota Pekalongan melalui aktivitas tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan dengan durasi penuh hari. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Pekalongan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp97.838,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp97.838,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2 Rata-Rata Batas Atas 12,17% 44,84% 7,15% 32,99% Kantor- Kertas dan Cover 3 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25,72% 23,75% 100,00% 72,20% 5 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 31,22% 58,82% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender; dan 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD B.IV - 9
Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Contoh Aktivitas ASB 003: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Dinas Kesehatan 2 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Dinas Pendidikan 4 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Dinas Pendidikan 6 Dinas Pendidikan 7 Dinas Pendidikan 8 Dinas Pendidikan 9 Bagian Perekonomian dan SDA 10 Dinas Pendidikan 11 Dinas Kesehatan 12 Dinas Pendidikan 13 Dinas Pendidikan 14 Kecamatan Pekalongan Utara Maksimal 920 peserta 4 hari/kali Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Penanganan Pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pencegahan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kelembagaan Manajemen PAUD Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengendalian Perekonomian Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dalam dan dan Distribusi Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat Kreativitas Siswa Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelayanan dan Minimal 30 peserta 1 hari/kali Aktivitas Orientasi/Sosialisasi PMBA Kesehatan Sarasehan/Sosialisasi Penegakan Perda bg Kader Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Akreditasi Sosialisasi Pendidik Kependidikan Beezeting dan Tenaga Sosialisasi BOS Sosialisasi BOS SD Sosialisasi dan Evaluasi PMK 07 Sosialisasi Penyelenggaraan SMP Sosialisasi Hasil Survey IKM Sosialisasi Kegiatan FOP SMP Sosialisasi Lomba Fasilitasi UAS Sosialisasi Kelurahan Pembinaan B.IV - 10
No. Organisasi Perangkat Daerah 15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 16 Dinas Pendidikan 17 Dinas Komunikasi dan Informatika 18 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 20 Sekretariat Daerah_Bagian Hukum 21 Dinas Pendidikan 22 Dinas Pendidikan 23 Inspektorat Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kelembagaan Manajemen PAUD Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelola Perdagangan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah dan dan Sarana Pengendalian Distribusi dan Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah dan Pendampingan, Verifikasi Penegakan Integritas Asistensi dan Aktivitas Sosialisasi Kearsipan Regulasi Sosialisasi SPM Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Cukai Sosialisasi Manajemen Pendidikan (Dapodik) Sosialisasi Sistem dan Manajemen Pendidikan Sosialisasi/Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Fasilitasi Pendataan Penerapan Informasi B.IV - 11
ASB-004 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA PEGAWA - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan kepada pegawai Pemerintah Kota Pekalongan melalui aktivitas tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan dengan durasi setengah hari. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Pekalongan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp42.778,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp42.778,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rata-Rata Batas Atas 29,26% 63,08% Kantor- Kertas dan Cover 2 3 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16,34% 19,21% 100,00% 71,02% 4 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35,18% 58,55% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender; dan 3) Belanja Sosialisasi. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 1000 peserta 3 hari/kali Minimal 54 peserta 1 hari/kali B.IV - 12
Contoh Aktivitas ASB 004: No. Organisasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan Aktivitas 1 Dinas Pendidikan 2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Dinas Pendidikan 4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi dan desk BOP PAUD Sosialisasi dan Ekspose Pengawasan Kearsipan Internal Sosialisasi Fasilitasi Penyelenggaraan AKM SMP Sosialisasi Layanan dan Akuisisi Arsip Statis dan 5 Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi, Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sinkronisasi, pengelolaan Sosialisasi limbah cair dan limbah B3 Sekretariat Daerah_Bagian Organisasi Inspektorat Sosialisasi LKjIP Kota penyusunan 6 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sosialisasi DAK dan Sosialisasi PKPT Jakwas 7 8 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman B.IV - 13
ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR TANPA PRAKTEK LAPANGAN Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu tanpa memberikan praktek lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kota Pekalongan tanpa memberikan fasilitas menginap. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp124.248,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp124.248,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2 Rata-Rata Batas Atas 13,41% 28,57% 3,61% 16,28% Kantor- Kertas dan Cover 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,17% 8,42% 4 5 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30,89% 20,46% 56,23% 37,89% 6 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30,45% 100,00% 81,97% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD. Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 206 peserta 2 hari/kali Minimal 45 peserta 1 hari/kali B.IV - 14
Contoh Aktivitas ASB 005: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Dinas Hidup Lingkungan 2 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3 Dinas Pertanian dan Pangan 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Dinas Pendidikan 6 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 9 Dinas Pertanian dan Pangan 10 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana 12 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan 13 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan AnakTingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang Peduli dan Kompetensi Sinkronisasi Pendampingan Hidup Daerah dan Kualitas Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Aktivitas Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan / TOT penguatan kelembagaan FA Kel, Kec dan Kota (150 org x 1 kl) Pelatihan AKM Pelatihan Kegiatan CBIB Pelatihan Konselor Sebaya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan pertanian penyuluh pelatihan saka kencana Pelatihan/Pembinaan Kader Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata bimtek poktan Pelatihan B.IV - 15
ASB 006 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN PRAKTEK LAPANGAN Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu dengan memberikan praktek lapangan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kota Pekalongan tanpa memberikan fasilitas menginap. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp214.000,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp214.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rata-Rata Batas Atas 7,62% 12,63% 2 3 4 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 17,20% 7,96% 3,27% 44,41% 26,42% 9,35% Kantor-Alat Tulis Kantor 5 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,59% 7,69% Kantor- Kertas dan Cover 6 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan untuk Kegiatan 7 8 Kantor-Alat/Bahan Kantor Lainnya 9 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1,83% 1,17% 6,79% 14,64% 9,85% 6,45% 6,95% 21,73% 27,35% 41,44% 11 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,00% 11,08% 100,00% 32,43% 33,37% B.IV - 16
Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; 2. Belanja Natura dan Pakan-Natura; 3. Belanja Natura dan Pakan-Pakan; 4. Belanja Jasa Tenaga Caraka; dan 5. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD. Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 154 peserta 4 hari/kali Minimal 40 peserta 1 hari/kali Contoh Aktivitas ASB 006: No. Organisasi Perangkat Sub Kegiatan Aktivitas Daerah 1 Dinas Pertanian dan Pangan 2 Dinas Pertanian dan Pangan 3 Dinas Pertanian dan Pangan 4 Dinas Pertanian dan Pangan 5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6 Dinas Pertanian dan Pangan 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 8 Dinas Kearsipan dan Pengawasan Mutu Ternak, Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Organisme Pengendalian Pengganggu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Hewan/Tanaman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebarandan Perwilayahan Industri Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Penyediaan Alat Bantu Benih/Bibit Bahan Tumbuhan Kualitas SDG Sinkronisasi, pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Hidroponik pelatihan batik konveksi pelatihan pangan Latihan paduan suara dalamrangka Hari IBu olahan Pelatihan Ketrampilan Perpustakaan 9 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana Pelatihan WRSE B.IV - 17
ASB 007 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA PEGAWAI DI DALAM KANTOR Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kota Pekalongan tanpa memberikan fasilitas menginap. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp101.798,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp101.798,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2 Rata-Rata Batas Atas 4,89% 21,99% 4,75% 32,48% Kantor- Kertas dan Cover 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,66% 9,22% 4 5 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34,94% 26,80% 75,86% 62,76% 6 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,96% 100,00% 54,95% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; 2. Belanja Jasa Tenaga Caraka; dan 3. Belanja Sosialisasi. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD. Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 900 peserta 3 hari/kali Minimal 46 peserta 1 hari/kali B.IV - 18
Contoh Aktivitas ASB 007: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Dinas Pendidikan 2 Sekretariat Daerah_Bagian Organisasi 3 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Perencanaan 4 Badan 5 Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 6 Dinas Pendidikan 7 Dinas Pendidikan 8 9 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 10 Kecamatan Pekalongan Utara 11 Badan Daerah Keuangan 12 Badan Daerah Keuangan 13 Badan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keuangan 14 Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan dan Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pelanggaran atas Penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengendalian Operasi Prasarana Sarana Penyediaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Penyusunan Aktivitas BIMTEK BIMTEK BIMTEK SIPD Implementasi BIMTEK SIPD Bintek Mandiri Anggota Baru Diklat Kompetensi Diklat Kompetensi Latihan Damkar Latihan Gabungan Latihan Guyon Maton Pelatihan Pelatihan pelatihan Pelatihan B.IV - 19
No. Organisasi Perangkat Daerah 15 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana 16 Dinas Pendidikan 17 Dinas Kesehatan 18 Dinas Pendidikan 19 Satuan Polisi Pamong Praja 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 21 Dinas Komunikasi dan Informatika 22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 23 Kecamatan Pekalongan Barat 24 Inspektorat 25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identita Pembinaan Manajemen Sekolah Kelembagaan dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Advokasi dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pendampingan, Verifikasi Penegakan Integritas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penanganan Kebijakan Tenaga Pustakawan dan Asistensi dan Aktivitas Pelatihan Pelatihan dan Pelaksanaan penerimaan Fasilitasi peserta baru didik pendidikan dasar Pelatihan Kader Posyandu Remaja Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan SDM Pelatihan SRA (55 orang x 2 kali) Pelatihan Teknis jaringan Pelatihan Teknis Pengelola Perpustakaan Pelatihan/pembinaan Kelurahan Pelatihan/TOT Integritas Pelatihan Tunas Pelatihan B.IV - 20
ASB 008 SEMINAR/WORKSHOP DI DALAM KANTOR Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk membahas suatu isu atau masalah yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang lingkungan kantor Kota dibahas. Aktivitas Pekalongan. ini diselenggarakan di dalam Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp120.333,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp120.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari) Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja: No Kode Rekening 1 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Keterangan Rata-Rata Batas Atas 3,19% 5,86% Kantor- Kertas dan Cover 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 7,05% 14,65% Kantor- Bahan Cetak 3 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 2,40% 19,47% 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 29,29% 38,25% 73,22% 81,09% Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19,82% 100,00% 53,04% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; 3. Belanja Sewa Mebel; dan 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD. B.IV - 21
Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Contoh Aktivitas ASB-008: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 Dinas Pendidikan 6 Dinas Pendidikan 7 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 11 Dinas Pendidikan 12 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Maksimal 535 peserta 1 hari/kali Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Minimal 35 peserta 1 hari/kali Aktivitas Seminar Akhir RUD Seminar Hasil RUD Seminar Kesehatan Lansia (Halun) Seminar Proposal RUD Workkshop/IHT Workshop workshop / desk simpeldapus SD / MI workshop / desk simpeldapus SMA/MA/SMK/PT Workshop / desk simpeldapus SMP/Mts Workshop DKKP workshop guru pendamping khusus Workshop Karnaval Kostum Batik B.IV - 22
Organisasi Perangkat Daerah 13 Dinas Pendidikan No. 14 Dinas Pendidikan 15 Dinas Kesehatan 16 Dinas Pendidikan 17 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 18 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Aktivitas Workshop Kepala Sekolah Workshop Kepala Sekolah Workshop Kestrad workshop pendidikan karakter Workshop Seni Workshop SID B.IV - 23
ASB-009 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KOTA Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kota. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp561.097,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp561.097,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rata-Rata Batas Atas 22,65% 27,81% Kantor-Alat Tulis Kantor 2 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 19,44% 24,78% Kantor- Kertas dan Cover 3 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Pembawa Narasumber Pembahas, Moderator, Acara, dan Panitia 14,51% 30,92% 15,91% 32,08% 5 6 7 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,75% 2,62% 9,11% 1,03% 3,62% 10,46% 100,00% Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 180 peserta 1 hari/kali Minimal 60 peserta 1 hari/kali B.IV - 24
Contoh Aktivitas ASB-009: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Aktivitas Musrenbang RKPD Musrenbang RPJMD B.IV - 25
ASB-010 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan. Aktivitas ini dimulai dari pelaksanaan pra musrenbang sampai dengan selesai dilaksanakannya musrenbang tingkat kecamatan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp124.667,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp124.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Rata-Rata Batas Atas 7,92% 10,61% Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,34% 9,99% Kantor- Kertas dan Cover 3 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,32% 3,64% Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 4 5 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 30,45% 12,69% 32,04% 23,88% 6 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 42,28% 53,31% 100,00% Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 150 peserta 1 hari/kali Minimal 120 peserta 1 hari/kali B.IV - 26
Contoh Aktivitas ASB-010: No. Organisasi Perangkat Daerah 1 Kecamatan Pekalongan Barat 2 Kecamatan Pekalongan Timur 3 Kecamatan Pekalongan Utara 4 Kecamatan Pekalongan Selatan Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Aktivitas Musrenbang Kecamatan dan pra musrenbang Musrenbang Kecamatan dan pra musrenbang Musrenbang Kecamatan dan pra musrenbang Musrenbang Kecamatan dan pra musrenbang B.IV - 27
ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kelurahan. Aktivitas ini dimulai dari pelaksanaan pra musrenbang sampai dengan selesai dilaksanakannya musrenbang tingkat kelurahan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp121.030,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp121.030,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Rata-Rata Batas Atas 5,01% 18,77% Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,58% 16,62% Kantor- Kertas dan Cover 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,35% 4,95% Kantor- Bahan Cetak 4 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,89% 7,90% Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 5 6 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 21,92% 8,86% 51,33% 21,21% 7 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 56,39% 73,38% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Jasa Kebersihan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD B.IV - 28
Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Maksimal 173 peserta 1 hari/kali Contoh Aktivitas ASB-011: No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan 1 Kelurahan Kandang Panjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Kelurahan Panjang Wetan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3 Kelurahan Degayu 4 Kelurahan Bandengan 5 Kelurahan Krapyak 6 Kelurahan Padukuhan Kraton 7 Kelurahan Panjang Baru 8 Kelurahan Kauman 9 Kelurahan Poncol 10 Kelurahan Klego dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Minimal 30 peserta 1 hari/kali Aktivitas Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel B.IV - 29
Organisasi Perangkat Daerah 11 Kelurahan Gamer No. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Kelurahan Noyontaansari Peningkatan Partisipasi Masyarakat 13 Kelurahan Setono 14 Kelurahan Kali Baros 15 Kelurahan Podosugih 16 Kelurahan Tirto 17 Kelurahan Sapuro Kebulen 18 Kelurahan Medono 19 Kelurahan Bendan Kergon 20 Kelurahan Pasirkratonkramat 21 Kelurahan Pringrejo dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 22 Kelurahan Jenggot Aktivitas Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel B.IV - 30
Organisasi Perangkat Daerah 23 Kelurahan Buaran No. Kradenan 24 Kelurahan Kuripan Kertoharjo 25 Kelurahan Kuripan Yosorejo 26 Kelurahan Soko Duwet 27 Kelurahan Banyurip Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Aktivitas Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel Musrenbangkel B.IV - 31
ASB-012 PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL DENGAN NARASUMBER INTERNAL DI DALAM KANTOR Deskripsi: Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam Kota Pekalongan dengan melibatkan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kota Pekalongan di luar OPD penyelenggara. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per aktivitas Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp109.944,00 per peserta, per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp109.944,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 012. Batasan Alokasi Objek Belanja No Kode Rekening 1 Keterangan 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rata-Rata Batas Atas 9,16% 33,66% Kantor- Kertas dan Cover 2 3 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 29,87% 42,15% 65,93% 78,19% 4 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18,82% 40,34% 100,00% Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan: 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; dan 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD. B.IV - 32
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai Rentang Relevan: Keterangan Jumlah Peserta Jumlah Hari/Frekuensi Contoh Aktivitas ASB-012: Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa Politik dan Dinas Perhubungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Perekonomian Dan SDA Bagian Perekonomian Dan SDA Badan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah_Bagian Organisasi Inspektorat Maksimal 395 peserta 1 hari/kali Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka dan Peningkatan Peran SertaOrganisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja dalam Lainnya Pembinaan dan Kesejahteraan Ketahanan (BKB, BKR, BKL, Keluarga PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/ Penetapan Kebijakan Daerah Pemberian mengenai Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal Pengendalian Perekonomian Pengendalian Perekonomian Teknis Penyusunan Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran serta dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Ekonomi, Pemberdayaan dan Distribusi dan Distribusi Petunjuk Kas Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan dan Koordinasi, Monitoring Evaluasi serta dan Verifikasi Minimal 20 peserta 1 hari/kali Aktivitas FGD P4GN penyusunan perwal FGD/Rapat narasumber dengan Pertemuan pengelola KB Rakor Rakor Bid. Ekonomi Rakor DBHCHT Rakor Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dan dengan serta Pengeluaran dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Rakor/FGD/Sosialisasi Penerimaan Kas Rapat Teknis B.IV - 33
No. Organisasi Perangkat Daerah 10 Inspektorat 11 Dinas Kesehatan 12 Dinas Kesehatan 13 Dinas Perhubungan 14 Inspektorat 15 Dinas Perhubungan 16 17 18 19 20 21 Perencanaan Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Perencanaan Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Tindak Lanjut dan Pengembangan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mutu Tindak Lanjut Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Aktivitas Rapat/Larwasda Rakor tim screning deteksi bumil dan neonatus dlm saber aki/akb Pertemuan Evaluasi Vaksinasi Covid-19 Tingkat Kota Rapat koordinasi Rakorwas dan Rapat Desk TLRHP Rapat koordinasi Rakor Rakor besar Nangkis Rakor Forum Satu Data Tematik Rakor Nangkis Rakor Nangkis Rakor Pokja TKPK (Nangkis) B.IV - 34
No. Organisasi Perangkat Daerah 22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah 23 Kecamatan Pekalongan 24 25 Selatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah 26 Dinas Pariwisata, 27 28 29 Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sekretariat Daerah_Bagian Hukum dan 30 Dinas Pariwisata, 31 32 33 34 Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sub Kegiatan Aktivitas Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rapat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pembina kelurahan " Rapat catur pilar dg tim Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rapat FGD SPIP Rapat Evaluasi KBP Rapat Evaluasi Koord. Bid. Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rapat Forum Data Pleno Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rapat pleno forum PEL Rapat Tim Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Rapat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah FGD peningkatan klaster Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Penyusunan Forum Perangkat Daerah Tahap I Forum Perangkat Daerah Tahap II B.IV - 35
No. Organisasi Perangkat Daerah 35 36 37 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 38 Dinas Komunikasi dan Informatika 39 Dinas Komunikasi dan Informatika 40 Dinas Komunikasi dan Informatika 41 42 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Penyusunan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Aktivitas FGD DRD FGD Hasil RUD FGD KBP FGD Penyusunan ASB FGD Persiapan Kegiatan Komunitas dan Relawan TIK FGD Persiapan Sosialisasi / Seminar / Workshop FGD PErsiapan Sosialisasi Dewan TIK FGD/Workshop PMBP B.IV - 36
DAFTAR PUSTAKA Ritonga, Irwan Taufiq. 2018. Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 DP-1