Penerbit Adicitra cemerlang @BukuCemerlang 9 786021 978269
uv spot
embos
Politik Lokal Politik Lokal dan dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah
Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau mem per banyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (bulan) dan/atau denda pa ling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Muhamad Fajar Pramono Politik Lokal Politik Lokal dan dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Muhamad Fajar Pramono Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012/Muhamad Fajar Pramono; editor, Rachmi N. Hamidawati, Nafi ' Fitriana. - Surakarta: Adi Citra Cemerlang, 2013. xxiv + 280 hlm., 25 cm ISBN 978-602-17720-5-8 1. Politik I. Judul II. Pramono, Muhamad Fajar III. Hamidawati, Rachmi N., Fitriana, Nafi ' Judul: Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012 Penulis: Muhamad Fajar Pramono Editor: Rachmi N. Hamidawati, Nafi ' Fitriana Setting: Sasma Wijana Jr. Desain Cover: Dwi Sulistyono Penerbit: CV ADI CITRA CEMERLANG Jl. Lemusir No. 3 Gonilan, Kartasura, Surakarta, 57162 Telp.: (0271) 726283 Faks.: (0271) 731366 Cetakan Pertama, Juli 2013
SAMBUTAN Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Drs. Sulton, M.Si. Otonomi daerah adalah kata sakral politik lokal yang menjadi simbol sikap resistensi terhadap 'politik lama' dengan relasi kekuasaannya yang otokratik, represif, dan sentralistik dari pemerintahan pusat. Gerakan massive pendukung 'politik baru' di berbagai daerah ini mendasarkan pada logika, bahwa melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintahan daerah akan bekerja lebih efektif, efisien, realistik dengan melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahannya. Logika teoretis lainnya bahkan meyakini bahwa otonomi daerah di samping dapat menciptakan allocative efficiency, diasumsikan juga mampu mempercepat demokrasi di tingkat lokal. Berbagai agenda demokrasi dalam penentuan para pemimpin dan wakil-wakil rakyat di legislatif, bukan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki demokrasi lokal, terutama dalam mendorong munculnya pemerintahan yang accountable, responsible, dan transparant, tetapi juga diharapkan mampu mereduksi berbagai tindak penyimpangan yang bersifat coroupt serta menghasilkan cost recovery bagi kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi lebih baik. Itulah cuplikan pemikiran para teoretisi desentralisasi - otonomi daerah - demokrasi seperti Fasler (1965), Rondinelli dan Chemma (1983), Smith (1985), Sammof (1990), Manor (1999), Olowu (2003), dan Johnson (2001) yang mendasari berbagai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemikiran yang sama seringkali 'dibajak' oleh para elit di daerah untuk memelihara relasi kekuasaannya dengan v
rakyat bahkan membangun legitimasi kekuasaannya di tengah-tengah keterbatasan daya kritis rakyatnya. Konstruksi budaya politik yang bersifat parokial kaula, yaitu sebuah budaya masyarakat yang pasif, yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya untuk mengoreksi sistem yang ada, dan menyerahkan segala sesuatunya pada elit menjadi pintu menguatnya dominasi elit di satu sisi dan melemahnya daya kritis rakyat pada sisi lainnya. Buku yang berjudul Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012 ini merupakan bentuk "perlawanan kritis" penulis dalam kapasitasnya sebagai bagian dari anggota masyarakat, akademisi sekaligus aktivis yang terlibat langsung dalam dinamika politik lokal Ponorogo pascareformasi. Sebuah sikap yang harus didukung dan dibangun setidaknya di kalangan elemen kritis Ponorogo untuk melakukan fungsi pendidikan politik bagi rakyat sekaligus juga fungsi checks and balances atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menjadi lebih baik dan demokratis. Mengikuti tema-tema yang dikonstruksi oleh penulis sejak pemerintahan Ponorogo awal reformasi sampai dengan saat ini, pembaca menemukan sajian menarik betapa dinamika politik lokal Ponorogo pada era otonomi daerah ini, tidak seindah asumsi teoretis maupun yuridisnya. Fenomena politik lokal Ponorogo yang elitis versi Mosca, maraknya praktik oligarki kekuasaan, pergerakan praktik demokrasi lokal ke arah plutokrasi, kecenderungan praktik politik lokal yang pragmatis-transaksional, maraknya relasi kekuasaan bukan untuk check and balances, tetapi justru menguatkan rentseeking, serta pertarungan memperebutkan kendali kekuasaan di antara elite politik sebagaimana digambarkan oleh Lukes (1974) melalui relasi kekuasaan tiga dimensinya adalah realitas politik lokal Ponorogo, yang didiskripsikan dengan bahasa sederhana dan mudah dicerna melalui tema-tema kasus yang dikonstruksi oleh penulis dalam buku ini. Buku ini penting dalam kerangka pendidikan politik bagi rakyat dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, sehingga dapat menambah wawasan dan mempertajam daya kritisnya dalam melihat penyelenggaran pemerintahan lokal yang ada sekaligus menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya mengambil peran serta dalam melakukan kontrol, atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. vi
SAMBUTAN Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Agus Widodo, S.E. Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan penghargaan yang setulus-tulusnya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo kepada penulis yang telah menyusun dan menerbitkan bukunya dengan judul, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012. Semoga karya ini sebagai awal yang baik dan bisa membangkitkan tradisi akademik di Bumi Reog, Ponorogo di berbagai bidang, termasuk dalam studi Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah. Di samping terhadap bukunya, kita juga sangat apresiatif terhadap penulis yang sejak tahun 2000 hingga sekarang dengan tidak mengenal lelah untuk berkontribusi untuk perbaikan dan kemajuan Ponorogo lewat tulisan-tulisan dan komentar-komentarnya. Baik di media elektronik maupun nonelektronik, terutama dalam memotret setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di Ponorogo. Isu-isu politik lokal dan pemerintahan daerah, termasuk memotret dinamika dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Maka tentunya dengan buku ini bisa dijadikan sebagai insiprasi dan bahan introspeksi semua pihak, baik eksekutif dan legislatif, serta stakeholder-nya. Sedangkan bagi masyarakat Ponorogo dengan terbitnya buku ini dapat memahami setiap kejadian di Ponorogo ini dari waktu ke waktu. vii
Adapun bagi para akademisi di Ponorogo diharapkan buku ini bisa memancing untuk melahirkan karya-karya yang sejenis untuk perubahan dan perbaikan Ponorogo ke depan. Juga tentunya bagi legislatif bahwa buku ini di samping sebagai mitra, juga sebagai referensi dalam konteks pengawasan terhadap dinamika politik dan jalannya pemerintahan daerah Ponorogo dari waktu ke waktu. Sekali lagi kita berharap dengan terbitnya buku ini dengan keridaan dan inayah-Nya, buku ini bisa memberikan pembelajaran dan pence- rahan bagi masyarakat Ponorogo dan sebagai momentum penting bagi Pemerintahan Ponorogo, sehingga mendorong para ilmuannya untuk terus berkarya bagi kebaikan dan kemajuan Ponorogo ke depan. Sehubungan dengan terbitnya buku ini, saya menyambut gembira dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis atas amal baktinya kepada masyarakat Ponorogo. Semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Agus Widodo, S.E. viii
SAMBUTAN Wakil Bupati Ponorogo Hj. Yuni Widyaningsih S.H., M.Si. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah swt. yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati segala anugerah yang diciptakan- Nya. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya yang telah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan secara tertulis atas diterbitkannya buku ini. Pertama saya mengucapkan, "Selamat untuk saudara saya, sahabat saya, Muhamad Fajar Pramono yang lewat LP2BM-nya dan dengan segala daya upayanya berhasil menerbitkan buku ke-2, sebuah buku cantik berjudul, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012." Saya salut dan sangat berterima kasih atas kegigihan dan keikhlasannya dalam memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran yang sering dimuat di berbagai media. Salah satu usahanya agar melahirkan bahan wacana yang berkualitas adalah dengan melakukan berbagai diskusi dengan saya secara langsung. Memang kalau kita ketahui sekilas kadang ada beberapa pihak yang tidak berkenan karena cenderung mengutamakan pola pikir mereka yang negatif saat membaca dan dalam menyikapi komentar-komentar yang diutarakan oleh sahabat saya ini, tapi tentunya itu tidak akan berlaku untuk orang-orang yang mampu ix
menerima kritik serta memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa semua ini semata-mata demi terciptanya kota Ponorogo yang kondusif dan menuju lebih baik. Harapan saya semoga buku ini bisa diterima dengan baik, bermanfaat bagi seluruh kalangan dan untuk kedepannya akan lahir buku-buku berikutnya. Terakhir atas nama pribadi juga Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, saya mengucapkan terima kasih karena dengan terbit dan di launching-nya buku ini secara langsung telah berusaha dalam menambah wacana yang berkualitas dan mendidik setiap kalangan dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk perwujudan bukti, bahwa Sdr. Muhamad Fajar Pramono adalah salah satu aset daerah, salah satu anak bangsa yang ada di Ponorogo, dan berkualitas lewat karya-karyanya dan ini merupakan pembuktian bahwasanya di Ponorogo ada penulis andal yang kedepannya semakin bisa diakui karya-karyanya sampai ke penjuru pelosok negeri. Wassalamu' alaikum Wr.Wb. x
SAMBUTAN Pemimpin Redaksi Koran Jurnal Budi Setyawan Nama Muhamad Fajar Pramono, sudah tidak asing lagi bagi saya. Kenal semenjak saya masih menjadi wartawan Radar Madiun Biro Ponorogo. Sekitar tahun 2000, nama Fajar Pramono yang saya kenal adalah Dosen di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor. Sebenarnya, perkenalan tidak seperti saat pertemuan dalam sebuah acara misalnya. Tapi lewat tulisan yang dikirim ke kantor biro saat itu. Setelah beberapa kali tulisan dimuat, saya sangat tertarik dengan joke-joke tulisan yang kental dengan kebijakan pemerintahan juga politik yang sedang hangat di Ponorogo khususnya. Alumnus Fisip Unair ini dalam tulisan yang tertuang sangat runtut dan etika politik yang ditawarkan bisa menjadi referensi bagi pelaku politikus yang berkepentingan. Bukan hanya tulisan berupa opini yang dikirim terkait dengan perkembangan politik dan pemerintahan lokal saja ke media masa. Tapi seringkali juga memberikan komentar guna kepentingan melengkapi berita yang akan saya dikirim ke redaksi. Saya memang sering minta komentar Fajar Pramono, lantaran apa yang dilontarkan cukup esensial dan sangat fresh. Bukan itu saja. Kalimat demi kalimat yang dirangkai sangatlah lugas. Gaya bahasa politik yang dipadukan dengan style birokrasi pemerintahan cukup tajam dan enak dibaca. Artinya tidak mbulet seperti sebagian tulisan opini yang saya terima. Yang membuat saya cukup terhibur. Plus tulisan Fajar Pramono pasti memberikan solusi sebagai bentuk tanggung jawab atas wacana yang disuguhkan. xi
Sayang, tulisan yang cukup sarat kritik yang dikemasnya sempat ada ganjalan. Bahkan, beberapa kali tulisan yang dikirim ke redaksi waktu itu tidak dimuat. Meskipun hal tersebut adalah hak redaksi, tapi membuat saya penasaran. Ada apa? Padahal tulisan cukup relevan, up to date, berimbang dan memberikan pencerahan. Kendati sampai saat ini masih belum terjawab. Tapi lewat komentar setiap ada perkembangan politik dan pemerintahan, selalu Fajar Pramono saya minta untuk berbicara. Alasannya, ya karena apa yang kemukakan cukup penting. Tidak ada unsur apa pun dan tetap independen. Sosok Fajar Pramono di mata saya mempunyai gaya yang sederhana. Toh demikian, ternyata soal studi tidak mau terhenti. Ini dapat dilihat dengan beasiswa yang diterima baik saat menempuh jenjang S2 maupun S3 belum lama ini. Komunikasi yang terjalin dengan saya terus berjalan, hingga saat ini. Ketika saat ini saya memegang pimpinan redaksi Koran Jurnal, tulisannya terus menghiasi di halaman depan. Termasuk komentar yang sering saya minta untuk melengkapi berita yang akan diturunkan. Yang cukup menarik kadang tulisan yang dikirim ditulis di atas bus saat berada di perjalanan arah Solo atau Yogyakarta. Tiba-tiba, Fajar Pramono suatu hari menelepon saya dan meren cana- kan menerbitkan buku berisi kumpulan tulisan yang pernah dimuat di surat kabar. "Bagus dan saya dukung," kata saya. Yang membuat semakin setuju, dalam pembicaraan, Fajar langsung menggarisbawahi, bahwa tulisan yang dibuat buku tersebut tidak bertujuan untuk membandingkan pemerintahan periode satu dengan lainnya. Tapi lebih cenderung sebagai konstruksi dari fenomena yang berkembang saat tulisan itu dibuat. "Ini murni sebagai bentuk apresiasi dari perkembangan yang terjadi baik di lingkup pemerintahan, legislatif maupun konstelasi politik yang terjadi waktu itu," ungkap Fajar. Semoga kumpulan tulisan Fajar Pramono ini bisa diterima pembaca. Setidaknya bisa dijadikan referensi sekaligus pengingat perkembangan politik dan pemerintahan dari tahun ke tahun di Ponorogo. Begitu juga bagi pihak yang tersentil, jangan menjadikan hal tersebut sebuah kritikan untuk menjelekkan. Apalagi sampai mempunyai pikiran untuk menjatuhkan. Sebaliknya bisa sebagai tolok ukur sejauh mana langkah atau kebijakan yang sudah diambil sudah bisa memenuhi dari rasa keadilan dan etika politik yang semestinya. xii
SAMBUTAN Pemimpin Redaksi Koran Ponorogo Pos Muhammad Yani Batu Ponorogo Selanjutnya Puji syukur kami haturkan kepada Allah swt. karena hari ini kita disuguhi buku yang bisa bercerita tentang Ponorogo secara lengkap dan utuh, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012. Buku ini saya katakan luar biasa. Potret Ponorogo dari segala sisi semasa tiga pemerintahan, baik pemerintahan Bupati Markum Singodimedjo, Muhadi Suyono, dan Amin selama 12 tahun terekam sangat lengkap. Bahkan kritik yang sifatnya konstruktif terhadap tiga gaya kepemimpinan di Ponorogo terekam sangat jelas pula di buku ini. Tentu pembaca akan mendapatkan pelajaran penting dari 3 kepemimpinan ini, sehingga bisa menjadi batu pijakan untuk memilih calon pemimpin Ponorogo selanjutnya. Untuk memilih calon pemimpin, masyarakat Ponorogo memang membutuhkan referensi secara utuh tentang apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Referensi itu bisa menjadi bahan kajian secara kontinu untuk diterapkan kepada calon pemimpin Ponorogo selanjutnya secara utuh dan berkesinambungan. Le wat buku ini segala gambaran dan seluk-beluk tentang Ponorogo bisa kita dapatkan. Pembaca akan rugi bila tidak membacanya sampai habis. Apalagi mencernanya untuk kita simpan dalam otak yang dalam-dalam. xiii
Rupanya idealisme penulis buku ini juga bisa kita baca lewat tulisan- tulisannya. Bagaimana dia memotret situasi yang berkembang di tengah- tengah masyarakat Ponorogo tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Bahkan hasil potretannya disiarkannya secara kontinu di media massa dan media elektronik. Benar-benar kegiatan sangat mulia. Kemerdekaan berpikir penulis telah menghasilkan karya yang sangat berharga bagi jalannya pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Siapa pun sangat pantas membacanya, apalagi mahasiswa, dosen, LSM, pengamat, dan lain- lain. Pembaca pasti setuju kalau penulis buku ini kita beri gelar "Penulis Peduli Ponorogo". Segala kehidupan berpikirnya telah dicurahkan untuk Ponorogo tanpa berpikir apa yang akan didapat setelah menulis artikel tentang Ponorogo. Perjalanan memotret Ponorogo selama 12 tahun benar dijalaninya secara istiqamah. Kendati background akademisinya sangat mendukung untuk menulis karya tentang isu-isu nasional dan tentu akan mendapatkan reward dari redaksi media massa nasional, namun dia lebih memilih jalan "sunyi" untuk menulis di media massa lokal. Selanjutnya setelah kemunculan buku ini masyarakat tentu menunggu karya-karya berikutnya dari penulis. Dipastikan karya berikutnya jauh lebih bermutu karena background akademisinya bertambah. Selamat menghasilkan karya bermutu. Masyarakat Ponorogo terus menunggu. xiv
SAMBUTAN Pemimpin Redaksi Radio Gema Surya (RGS) Nur Cahyono Assalamu'alaikum wr.wb. Singkat kata, kalau Ruth Sahayana 'ngetop' dengan lagu Tak Kuduga, maka jauh sebelum buku ini terbit, saya sudah menduga tanda-tanda itu sudah tampak belasan tahun lalu. Beliau rajin menulis diberbagai media. Instingnya kuat. Analisisnya jarang meleset. Karenanya tak berlebihan teman-teman wartawan sering menjadikan Mas Fajar sebagai jujugan "minta tanggapan" terkait kasus-kasus di dunia pemerintahan. Apalagi bagi awak siar radio yang bermain-main di News, peran beliau sangat membantu kelancaran tugas. Istilah tak kenal waktu, pagi, siang, sore, bahkan malam sekali pun oke saja ditelepon wartawan yang minta tanggapan (statement). Hanya satu waktu di mana ia tak mau diganggu wartawan, yakni ketika kuliah. Alasannya masuk akal karena kuliah itu 'mbayar'. Tetapi kalau sedang mengajar atau saat memberi kuliah, tidak masalah ia dimintai wawan- cara (interview) jurnalis mana pun. Oleh karena itu, saya tidak berani menolak ketika ditelepon Mas Fajar untuk memberi sambutan terhadap terbitnya buku, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012, karya kandidat doktor Komunikasi Pembangunan, UGM, ini. Orang Jawa mengatakan telanjur kepotangan budi, embuh sak dadi- dadine. Apalagi di mata saya sosok Muhamad Fajar Pramono, memang xv
mempunyai keunikan. Bayangkan malam-malam ia nekat silaturahmi ke rumah saya sekadar minta masukan, apakah ia menerima tawaran bea siswa kuliah S-3 di Malaysia atau tidak. Belakangan baru tahu kalau tawaran itu akhirnya ditolaknya dan ia memilih menempuh program doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Padahal waktu itu sebagai teman, saya mendukung jika Mas Fajar mengambil S-3 di Malaysia. Itu membuktikan bahwa saya sebagai teman yang diajak berkonsultasi, ketika harus memutuskan kuliah di mana, sebelum akhirnya berlabuh ke UGM. Uniknya lagi, meski rajin me lontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Bupati Markum Singodimedjo, Muhadi Suyono, dan Amin, tetapi Mas Fajar tetap menjalin silaturahmi. Insya Allah, tidak sekali, dua kali, Mas Fajar menemui para pejabat teras Pemkab Ponorogo itu. Tradisi silaturahmi itu perlu didukung. Karena siapa tahu kalau dikritik lewat media gak "kodal", tetapi siapa tahu setelah diajak bicara dari hati ke hati. Hasilnya beda. Selanjutnya saya berharap buku ini mampu menambah wawasan para pembaca, khususnya di bidang pemerintahan. Dan tak kalah pentingnya, saya menunggu buku berikutnya yang mengupas soal wakil rakyat, tentu juga karya lain dari Mas Fajar Pramono. Wassalam. xvi
PENGANTAR PENULIS Alhamdulillah keinginan untuk menerbitkan buku kedua, sebagai tindak lanjut dari buku yang pertama dengan judul Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo (2006) bisa terwujud. Satu tahun sebelumnya (2005), bersama Tim Lembaga Hikmah PDM Ponorogo sebenarnya telah berhasil menyusun buku dengan judul, 'Muhammadiyah dan Politik: Doktrin, Kebijakan dan Implementasinya di Ponorogo' telah siap cetak. Namun karena berbagai pertimbangan teknis, hingga sekarang naskah tersebut belum bisa naik cetak. Jadi, memang tidak mudah. Pada kesempatan ini bersamaan dengan melakukan penelitian disertasi saya untuk program doktoral Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, UGM-dengan judul, "Penataan dan Pembinaan PKL dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta", sebagai bentuk refreshing penulis mencoba membuka-buka berbagai dokumen artikel yang dimuat di berbagai media massa (lokal). Ternyata masih relatif lengkap. Atas dasar itu, maka disusunlah buku dengan judul Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah: Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000 - 2012. Buku ini merupakan bunga rampai, yaitu lontaran pemikiran yang dipublikasikan di berbagai media massa lokal, yaitu Radar Madiun, Ponorogo Pos, Media Mataraman, Jurnal Madiun, Koran Jurnal, Mediator, Tabloid Benar, di media elektronik (radio), dan lain-lain. Sehingga merupakan tulisan reflektif terhadap berbagai isu politik lokal xvii
dan pemerintahan daerah yang berkembang selama 12 tahun, tepatnya antara tahun 2000 - 2012. Terbitnya buku ini tentunya tidak lepas kontribusi banyak pihak, baik dalam bentuk arahan, dukungan, dan fasilitas, serta berbagai bentuk bantuan lain. Maka dalam kesempatan ini saya haturkan ribuan terima- kasih kepada Drs. Sulton, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo; Prof. Dr. Syamsulhadi, S.U., M.A., Promotor S-3, UGM; Ibu Hj. Yuni Widyaningsih, S.H., M.Si., Wakil Bupati Ponorogo; dan Bapak Agus Widodo, S.E., Ketua DPRD Ponorogo. Juga teman-teman Pemimpin Redaksi, yaitu Bapak Budi Setiawan (Radar Madiun, Jurnal Madiun, dan Koran Jurnal); Muhammad Yani (Ponorogo Pos); dan Bapak Nur Cahyono (Radio Gema Surya), serta mitra yang lain yang tidak bisa di sebut satu per satu di sini. Juga tentunya istriku Binti Abdullah Mukti dan anak- anak, Mahshunah, Rumaisha, Salman, Fathi, dan Mutiara, ketulusan dan pengertiannya adalah suatu energi besar yang tidak bisa diabaikan dalam penyelesaian buku ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Penulisan buku ini tidak bermaksud untuk membandingkan (baca: membenturkan) periode Pemerintahan Markum, Muhadi, dan Amin secara dikhotomis, apalagi terjebak dengan kacamata baik dan buruk, tetapi berusaha melakukan konstruksi ber dasarkan dinamika yang berkembang pada masing-masing peme rintah an tersebut. Jelasnya adalah sebagai bentuk respons atau pembacaan fenomena yang terjadi waktu itu. Maka sangat mungkin isu pada pemerintahan tertentu, tidak disinggung pada pemerintahan yang lain. Terlepas dengan segala kekurangannya, pembaca akan mendapatkan pelajaran berharga darinya juga dapat mengembangkan suatu tradisi akademik, ya itu mendokumentasikan perjalanan suatu pemerintahan. Sehingga bisa menjadi pembelajaran atau inspirasi pemerintahan sesudahnya dengan prinsip "Mikul dhuwur, mendem jero" serta sebagai media pewarisan prestasi dan kebaikan masa lampau untuk kepentingan masa depan. Ponorogo, Januari 2013 Penulis xviii
DAFTAR ISI Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Drs. Sulton, M.Si... v Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Agus Widodo, S.E... vii Sambutan Wakil Bupati Ponorogo Hj. Yuni Widyaningsih S.H., M.Si ... ix Sambutan Pemimpin Redaksi Koran Jurnal Budi Setyawan ... xi Sambutan Pemimpin Redaksi Koran Ponorogo Pos Muhammad Yani ... xiii Sambutan Pemimpin Redaksi Radio Gema Surya (RGS) Nur Cahyono ... xv Pengantar Penulis ... xvii Daftar Isi ... xix BAB 1. PEMERINTAHAN MARKUM SINGODIMEDJO ... 1 Bagian 1. Wajah Pemerintahan ... 1 A. Mencari Bentuk Reformasi dan Otonomi Daerah ... 1 Apa Memang Begitu Tabiat Pejabat Kita? (Sebuah Perenungan Perjalanan Reformasi) ... 1 Sebuah Tantangan untuk Mengapresiasikan Otonomi Daerah ... 4 Selamat Dr. H.M. Suyudi, M.A... 6 Menyikapi LPJ Bupati Ponorogo Anggaran 2000 (Antara yang Verbal dan Realitasnya) ... 9 B. Arah dan Warna Pemerintahan Markum ... 12 Trend Ekonomi Ponorogo ... 12 xix
Beda Bupati Markum dengan Bupati Indramayu dalam Kebijakan Pendidikan ... 15 Apresiasi Pejabat dan Masyarakat Ponorogo terhadap Grebeg Suro dari Masa ke Masa ... 18 Gerakan Penyelamatan Hibah Belanda? ... 24 Menimbang Efektivitas Manajemen Konflik ... 27 C. Kontroversi Berhentinya Bupati ... 29 Bupati Markum dan Sukses Pemilu 2004 ... 29 Kontroversi Menjelang Berhentinya Bupati Markum ... 32 Masih Soal Lengsernya Bupati Markum ... 35 D. Masa Pemerintahan Muryanto ... 37 Pak Muryanto dan Pemerintahan Transisi ... 37 Bermain Dadu 250 CPNSD 2003 ... 41 Penyelesaian CPNSD 2003 ... 44 Mengelola Konflik dalam Tubuh Eksekutif di Pemkab Ponorogo ... 47 Mengurai Benang Kusut: (Krisis Kepemimpinan di Ponorogo) ... 50 Bagian 2. Wajah Demokrasi ... 53 A. Arena Pemilu 2004 ... 53 Mewaspadai Kecenderungan Politik 2003 di Kabupaten Ponorogo ... 53 KPUD Ponorogo ... 56 Wacana KPUD Watch Ponorogo ... 61 Arena Pemilu 2004 ... 63 Kekerasan Politik dan Antisipasi Pemilu 2004 ... 66 B. Arena Pilkada 2000 Dan 2005 ... 70 Konstelasi Pemilihan Bupati 2000 ... 70 Konstelasi Pemilihan Bupati Ponorogo (Gerakan Pendongkelan R. Tony Soenarto) ... 73 Kendaraan Politik Calon Bupati ... 76 Menghitung Peluang Cabup dalam Pilbub 2005 di Ponorogo ... 79 Sepantasnya Muhadi Menang ... 83 C. Pendidikan Politik ... 86 Demokrasi dan Kedewasaan Politik ... 86 Urgensi dan Efektivitas Kontrak Politik ... 88 Pilkada dan Pendidikan Politik ... 90 Keberkahan dalam Politik ... 92 xx
Bagian 3. Dilema Politik Lokal dan Partisipasi Masyarakat ....95 A. Di Persimpangan Jalan ... 95 NU dan Pemberdayaan Potensi Lokal ... 95 Pasang Surut Hubungan Muhammadiyah (PDM) dan Pemkab Ponorogo (Suatu Tinjauan Analisis) ... 99 Fenomena Paguyuban Kepala Desa di Ponorogo ... 102 Paguyuban Kepala Desa, Warok, dan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor ... 104 Politik Golek Bolo ... 107 B. Hegemoni LSM ... 109 Hubungan Pemerintah dan LSM... 109 Quo Vadis Forum Lintas Pelaku (FLP) JPS Ponorogo ... 111 Membangun LSM yang Kokoh dan Bermartabat ... 115 C. Partisipasi Masyarakat ... 117 Kasus RM. Suhardo (Perseturuan Antara Legislatif dan Rakyat Ponorogo) ... 117 Pergeseran Peran Tokoh dalam Pilkada ... 119 Selamat Supriyanto, Ketua DPRD Terpilih ... 122 Badan Kehormatan DPRD Ponorogo ... 125 RAPBD 2004: Sebagai Taruhan Elit Ponorogo ... 128 BAB 2. PEMERINTAHAN MUHADI SUYONO ... 131 Bagian 1. Wajah Pemerintahan Muhadi ... 131 A. Disiplin Anggaran Dan Dingin ... 131 Kecenderungan Pemerintahan Muhadi ... 131 Quo Vadis Pemerintahan Muhadi ... 134 Menhut M.S. Kaban, KH. Abdullah Sukri, dan Bupati Muhadi ... 136 B. Arah Dan Warna Pemerintahan ... 139 Menimbang Rencana Pembangunan Pemerintahan Muhadi Tahun 2005 - 2010 ... 139 Bupati Muhadi dan Pertumbuhan Ekonomi di Ponorogo ... 142 Pengusaha Malaysia Berinvestasi di Ponorogo? ... 145 Komitmen Bupati Muhadi terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis ... 147 Bupati Muhadi, Hastomo, dan Parwoto dalam Konfigurasi Dunia Pendidikan di Ponorogo ... 150 C. Isu-Isu Krusial ... 152 Politisasi Sekab Ponorogo ... 152 xxi
Sekab Luhur Karsanto dan Kecenderungan Politik Tahun 2006 .... 155 Wacana Berdirinya Carrefour di Ponorogo (Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi) ... 157 Mr. Diono, Judi, dan Mobil Dinas ... 159 Bapak Moch. Sofwan dan Komitmen Pemerintahan Bersih ... 162 Bagian 2. Wajah Demokrasi ... 165 A. Arena Pemilu 2009 ... 165 Tren Pemilu 2009 di Ponorogo... 165 Kondisi Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Ponorogo ... 168 Profil Caleg Nomor Urut Satu di Ponorogo ... 170 Profil Caleg Ponorogo (Analisis Kekuatan Jaringan, Personal, dan Dana) ... 173 Caleg Potensial 2009 (Analisis Berdasarkan Hasil Pemilu 2004 di Ponorogo) ... 176 B. Arena Pilkada 2005 Dan 2010 ... 178 Kecenderungan Pilkada 2010 ... 178 Peluang Munculnya Calon Alternatif dalam Pilkada 2010 ... 180 Kekuatan Jaringan, Propaganda, dan Gerilya Politik ... 183 Pemosisian Paguyuban Kepala Desa dalam Pilkada ... 185 Quo Vadis Golkar dalam Pilkada 2010?... 187 Faktor Imam Sudrajat dalam Pilkada 2010 di Ponorogo ... 189 Perkembangan Konstelasi Calon Bupati (Muhadi versus Supriyanto) ... 191 Menimbang Kekuatan Pasangan Hayu ... 193 Menimbang Kekuatan Ada ... 195 Menimbang Kekuatan Primus ... 198 Menguji Efektivitas Strategi Masing-Masing Kandidat Pemilukada 2010 ... 200 C. Pendidikan Politik ... 203 Membangun Parpol yang Visioner ... 203 Tiga Pilar Pilkada 2010 ... 205 Ny. Mariani, Hukum dan Politik (Pendidikan Moral Politik) ... 207 HMZ Yuli Nursanto dan Dunia Politik (Mutiara Hikmah Politik) .... 209 Kedewasaan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati ... 212 Pelajaran Pilpres 5 Juli 2004 untuk Pilbup Tahun 2005 di Ponorogo ... 215 xxii
Julia Perez Konsekuensi Entertainment Politik ... 217 Bagian 3. Dinamika dan Partisipasi Masyarakat... 219 Dialog Bersama Markum Singodimedjo ... 219 Positioning Akademisi dalam Proses Pembangunan di Ponorogo .. 221 Merasionalisasikan Sistem Pemerintahan Desa: (In Memoriam Mbah Jolego dan Pergolakan Kades) ... 224 Mbah Wo Kucing (In Memoriam -Tokoh Reyog Ponorogo) ... 227 Politik Pondok Modern Gontor ... 230 Kapolres AKBP Etik Margawati, S.Km... 232 Bagian 4. Wajah Legislatif ... 235 Di Mana Peran Legislatif dalam Pemerintahan Muhadi? ... 235 Politik Budget DPRD Kabupaten Ponorogo... 237 Dana Reses ... 239 BAB 3. PEMERINTAHAN AMIN ... 241 Bagian 1. Wajah Pemerintahan Amin ... 241 A. Pemerintahan Tanpa Judul ... 241 Performa Pemerintahan Amin ... 241 Pemerintah Amin dan Karakteristik Birokrasinya ... 243 Quo Vadis Pemerintahan Amin ... 245 Pemerintahan Tanpa Judul (Catatan Pemerintahan Amin dalam Tahun Anggaran 2012 - 2013) ... 247 B. Arah Dan Warna Pemerintahan ... 249 Arah dan Warna Pemerintahan Amin dalam Kasus Rekrutmen CPNS dan Mutasi ... 249 Arah dan Kecenderungan Pemerintahan Amin dalam Perspektif APBD Tahun Anggaran 2011 ... 251 Komitmen Pemerintahan Amin dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ... 253 C. Pergumulan Pemerintahan Amin ... 255 Mengatasi Kebuntuan Pemerintahan Amin ... 255 Manajemen Pemerintahan Amin dan Pergumulan Sekda Ponorogo .. 258 Perlukah Sekda Drop-dropan di Pemkab Ponorogo?... 260 Sekda Agus Pramono, (Suatu Solusi atau Uji Coba?) ... 262 Pergumulan Politik di Balik Pengangkatan Sekda Agus Pramono (Catatan yang Tertinggal) ... 264 xxiii
Kapolres AKBP Yuda Gustawan... 266 Golkar, Sekda Definitif dan Masa Depan Pemerintahan Amin ... 268 Bagian 2. Wajah Demokrasi ... 271 Konfigurasi DPRD Ponorogo Periode 2009 - 2014 ... 271 DPRD Ponorogo Dulu dan Kini ... 274 Kepemimpinan DPRD Ponorogo Periode 2009 - 2014 ... 276 xxiv
BAB 1. PEMERINTAHAN MARKUM SINGODIMEDJO Bagian 1 Wajah Pemerintahan A. Mencari Bentuk Reformasi dan Otonomi Daerah APA MEMANG BEGITU TABIAT PEJABAT KITA? (Sebuah Perenungan Perjalanan Reformasi) Birokrat yang kita maksud di sini adalah bupati dan jajarannya, baik Kepala Dinas dan Kasubdinas, serta seluruh Camat, termasuk di dalamnya lurah atau kepala desa, di mana posisinya secara ideal formal sebagai pelayan rakyat. Harus kita akui dalam waktu sebentar ini, tepatnya kurang lebih tiga tahun setelah munculnya gerakan reformasi (1997), sedikit mengalami perubahan. Dalam arti, berusaha untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu memosisikan sebagai pelayan masyarakat. Di antara buktinya adalah ketika penulis atau mungkin masyarakat lain me ngurus surat keterangan dari lurah/ kades atau camat, KSK, akte kelahiran, dan sejenisnya mereka cukup profesional. Tidak menentukan pasang tarif, apalagi meminta dengan terang-terangan sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelum gerakan reformasi. Kalau toh diberi 'uang jasa' dicatat dengan rapi dan bertanggung jawab, misalnya dalam kasus Kelurahan Nologaten. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Markum Singodimedjo dengan menawarkan konsep pelayanan terpadu. Prinsip satu hari jadi dan juga dalam pelayan di Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo, di mana secara teknis prosedural sudah bagus, sekalipun dalam masalah 1
keuangan perlu dibenahi secara terus-menerus. Dan yang penting yang perlu dikemukan di sini adalah dalam memosisikan dalam dinamika politik, terutama pada saat Pemilu 1999, mereka cukup profesional. Tidak ada lagi cerita dari masyarakat mereka merasa kesusahan berhubungan dengan pejabat/ birokrat untuk mendapatkan tanda tangan gara-gara ditinggal karena mengikuti pemilu. Sekalipun sempat ternodai oleh kejadian dalam bentuk mobilisasi aparat pada saat kedatangan Akbar Tandjung di Ponorogo belum lama ini. Tetapi kemudian sudah tidak ada lagi. Atau murid-murid yang dipulangkan sekolah pagi-pagi karena para gurunya mendapat instruksi dari atasannya untuk mengikuti pemilu. Namun kita akui bahwa fenomena itu bersifat sementara. Atau de ngan kata lain kebiasaan kurang baik yang mereka lakukan selama ini se belum gerakan reformasi sifatnya tiarap selama tiga tahun. Dan ketika mereka merasa sudah nyaman dan menemukan momentumnya mereka kem bali dengan kebiasaannya yang yang tidak terpuji, yaitu tradisi KKN. Bahkan semakin terbuka dan berani sesuai dengan alam demokrasi, kata nya. Menurut penulis ada beberapa faktor penyebab bangkitnya kembali KKN di lingkungan birokrasi kita yang sementara di kalangan mereka sebagai suatu momentum.
Pertama, KKN bagi mereka dipahami sebagai kultur atau tradisi. Artinya, suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh para pendahulunya atau atasannya. Justru jika birokrat yang tidak melakukannya dianggap aneh dan bahkan terisolasi. Penulis menemukan banyak kasus, terutama di lingkungan Dinas Kesehatan dan Departemen Keuangan, tetapi tidak di Kabupaten Ponorogo. Maka tidak perlu heran jika ada seorang pejabat (yang kebetulan teman diskusi penulis) pada masa mudanya cukup idealis dan katanya juga aktivis, tetapi kini perilaku dan gaya hidupnya sekarang sebagaimana birokrat yang lain (yang glamor, sekalipun ia belum lama menjadi pejabat).
mental masyarakat yang terjajah. Hal ini banyak terlihat ketika Kedua, masyarakat berhubungan dengan birokrat. Sekalipun mereka tidak diminta, lebih-lebih disindir oleh birokrat yang bersangkutan, rasanya mereka tidak enak jika tidak memberi upeti. Dan memang harus diakui, bahwa iklim semacam ini sengaja diciptakan oleh birokrasi 2
kita yang tercetus de ngan anekdot, "Jika persoalan itu bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah?"
yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah perilaku LSM Ketiga, dan legislatif, di mana keberadaan dan menguatnya peranan mereka dalam dinamika politik sekarang tidak bisa dipungkiri sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi. Dan kita berharap keberadaan mereka sebagai pelopor dan pengawal reformasi. Tetapi yang terjadi adalah perilaku mereka setali tiga uang sebagaimana yang dilakukan oleh birokrat. Bukan melakukan kontrol, tetapi malah ikut- ikutan meramaikan budaya KKN termasuk mereka yang menjadikan reformasi sebagai simbol gerak annya sekalipun, apalagi yang lain. Dengan melihat kondisi ini maka wajarlah kalau masyarakat meng- alami kefrustrasian atau sikap acuh tak acuh dengan keadaan sekarang ini. Kalau kita jeli, munculnya budaya kekerasan, togel, narkoba, dan miras yang sangat marak adalah merupakan konsekuensi logis dari fenomena di atas atau banyak dilatarbela kan gi keadaan tersebut. Maka kadangkala penulis agak tergoda terhadap tesis penyelesaian yang ditawarkan teman- teman PRD (Partai Rakyat Demokratik) untuk menyelesaikan keadaan tersebut, yaitu Bukan Reformasi, Tetap Revolusi. Sekalipun di sisi lain penulis belum pernah menemukan, baik dalam literatur maupun sejarah bahwa revolusi tidak pernah yang ada menyelesaikan masalah, kecuali menambah persoalan baru. Namun pola pemikiran atau wacana (revolusi) bisa-bisa akan menjadi alternatif atau kondusif di kalangan masyarakat tertentu jika tidak adanya good will semua pihak untuk segera mengubah keadaan ini? Oleh karena itu, melalui media ini penulis ingin mengetuk hati nurani para birokrat, terutama pejabat teras, baik yang sudah lama atau sebagai pendatang baru, dengan mengingatkan bahwa keterpurukan atau kehancuran berbagai bangsa, termasuk bangsa Indonesia adalah akibat sikap korup dan pejabatnya. Penulis yakin bahwa ada di antara birokrat kita ini yang masih baik dan yang masih mempunyai nurani. Jika memang di antara para birokrat kita masih mempertahankan kebiasaan lamanya yang jelek (KKN) dan belum pernah terpikirkan untuk mengubah keadaan ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan penulis adalah, "Apakah memang begitu tabiat 3
birokrat kita?" Wallahu A'lam. Semoga Tuhan memberi petunjuk dan memberi jalan keluarnya. Amien. SEBUAH TANTANGAN UNTUK MENGAPRESIASIKAN OTONOMI DAERAH Jika reformasi itu banyak dipahami sebagai keinginan banyak pihak untuk melakukan introspeksi, pembenahan, dan perubahan suatu tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka otonomi daerah adalah proses pendewasaan (pemandirian) pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah (Pemda). Diharapkan dalam era itu Pemda bisa mengatur segala sesuatu secara mandiri, baik dalam tataran kebijakan, operasional maupun kontrolnya. Yang menyangkut bidang ekonomi pendidikan, sosial, kebudayaan, dan sebagainya, kecuali dalam bidang agama, hankam, politik luar negeri, hukum, dan moneter. Konsekuensinya, di sini elit daerah dituntut mampu meng akomodasi- kan dan mengoptimalisasikan segala potensi daerah untuk pembangunan daerah. Baik secara moral pemikiran maupun dalam pembangunan fisik atau bagaimana menerjemahkan reformasi, dalam kehidupan Pemda dan masyarakat yang bersangkutan 'Salah satu bentuk ralisasinya adalah Pemda Ponorogo, dalam hal ini Bappeda, sebagaimana fungsinya (seperti termaktub dalam Buku Acuan FLP) memfasilitasi terbentuknya FLP atau Forum Lintas Pelaku (FLP) di Ponorogo. Dengan mengadakan rapat dengan berbagai komponen alam masyarakat Ponorogo, yang waktu itu dihadiri sekitar 40 orang. Baik dari unsur pesantren Ormas, perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah yang waktu itu diasumsikan bisa merepresentasikan berbagai komponen dalam masyarakat Ponorogo, pada hari Senin, 7 Februari 2000, di ruang rapat Bappeda Ponorogo. Kalau dilihat dari fungsinya, Forum Lintas Pelaku (FLP) adalah sebagai wadah untuk berkomunikasi, konsultasi, pemantapan, penanganan masalah kejadian dan berbagai hal lain yang merupakan kesepakatan para pelaku yang tergabung dalam forum tersebut. Bukan hanya terbatas pada kebijakan program-program JPS saja. Namun dimaksudkan agar FLP dapat pula memfasilitasi kerja sama untuk pembuatan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan memberikan masukan-masukan atas pelaksanaan penyelenggaraan program-program pemerintah lainnya 4
pada tingkat kabupaten/ kota. Semua yang diundang, menyetujui keberadaan forum tersebut. Ada beberapa kesepakatan penting yang dihasilkan oleh forum tersebut. Pertama, di samping adanya kesepakatan untuk mendirikan FLP di Ponorogo. Kedua, dibentuk tim tujuh sebagai Panitia Persiapan, terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, NU, Fatayat, Muhammadiyah, pimpinan Ponpes, LSM, Bappeda, dan ditambah dari unsur lain. Di antara tugasnya adalah menyusun draf kepengurusan forum, menyiapkan platform lembaga dan mempersiapkan acara pertemuan berikutnya. Ketiga, akan ada pertemuan yang lebih besar lagi yang melibatkan semua komponen yang lebih luas dan lengkap. Namun sayangnya, dalam perjalanannya ada beberapa kejanggalan. Pertama, telah disepakati 7 orang yang ditunjuk dalam forum tersebut, yang diharapkan sekaligus sebagai panitia persiapan. Ternyata lebih dari 7 orang karena ada 1 orang yang tidak jelas dari unsur mana. Kedua, ternyata di antara yang sudah mendapatkan amanah dalam beberapa kali pertemuan panitia persiapan, ada saja yang tidak hadir. Di samping menyalahi 'semangat' lahirnya forum tersebut, tentunya akan memberi peluang yang tidak baik dalam merumuskan berbagai persoalan penting yang terkait dengan eksistensi dan masa depan forum tersebut. Kejanggalan ketiga yang sekaligus sebagai pemicu adanya keinginan dari berbagai LSM (yang kebetulan belum diundang waktu itu) yang sepengetahuan penulis dimotori oleh LSM Tandu Pertiwi dan LSM Hudalil Muttaqin, untuk menolak keberadaan FLP. Yaitu masalah transparansi dan 'eksklusivisme'. Di mana sebenarnya dari hasil kerja Tim Persiapan itu minimal dipertanggungjawabkan terlebih dahulu pada forum sebelumnya. Syukur pada forum yang lebih luas dan lengkap tiba-tiba ada isu bahwa pengurus forum sudah terbentuk. Bahkan lebih jauh dari itu tinggal menunggu SK Bupati. Wajar saja jika tidak segera dibenahi proses pembentukannya, keberadaan FLP ini nanti akan banyak mendapatkan tantangan yang banyak komponen masyarakat. Tidak hanya komponen yang belum dilibatkan dari awal, tetapi juga yang sudah terlibat sejak awal. Ada dua alasan yang mendasar. Pertama, masalah legitimasi. Karena belum mengakomodasi atau merepresentasikan berbagai kekuatan masyarakat 5
Ponorogo yang sesungguhnya. Kedua, proses pembentukan yang tidak transparan atau tidak fair. Akibatnya dari konsekuensi di atas pertama, di samping mendapat kritik, bahkan tantangan dari banyak pihak. Kedua, juga melahirkan berbagai keputusan yang relatif 'fatal'. Indikasinya, terlibatnya LSM yang sedang 'bermasalah', munculnya figur-figur yang 'misterius', dan berbagai kejanggalan lainnya. Yang rasa-rasanya sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan tidak mustahil sebagai ancaman terhadap keberadaan FLP yang menurut penulis sebenarnya bisa dijadikan sebagai wujud komitmen eksekutif maupun para elit di Ponorogo, untuk mengamankan dan mengapresiasikan agenda reformasi. Keberadaan dan fungsi forum (FLP) tersebut di bagi proses pembangunan daerah di Ponorogo sangat urgen. Tidak hanya sebagai wahana kontrol, tetapi lebih tepat sebagai wahana bagi berbagai potensi atau kekuatan yang ada di Ponorogo, untuk lebih meningkatkan partisipasi dan kontribusinya dalam pembangunan di Ponorogo. Menurut penulis tidak harus dibubarkan sebagaimana keinainan dari teman-teman LSM Tandu Pertiwi maupun LSM Hudalil Muttaqin, tetapi dibenahi saja proses pembentukan forum tersebut. Dan juga tidak harus dari nol. Wujudnya, apa yang sudah dikerjakan oleh Panitia Persiapan. Tidak harus dieliminasi semua. Mungkin yang baik tetap dipakai. Sedangkan yang dipandang tidak tepat, baik dari segi konsepsi maupun dari segi personel untuk dibenahi. Mumpung proses pembentukan FLP ini belum sampai pada tahap legalisasi. @@@ SELAMAT DR. H.M. SUYUDI, M.A. Ada tiga hal yang menarik dengan terpilihnya Dr. H.M. Suyudi, M.A., (yang oleh teman-teman STAIN lebih suka dipanggil Tuan Takur), sebagai Kepala Depag Kabupaten Ponorogo. Pertama, dari segi proses pemilihannya. Sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah tidak sebagaimana Kepala Depag sebelumnya yang cukup ditunjuk oleh Kepala Depag Provinsi Jawa Timur, tetapi atas rekomendasi bupati yang diajukan ke Kepala Depag Jawa Timur dan untuk mendapat ketetapan dari Menteri Agama. Artinya, peranan bupati cukup signifikan. Sehingga warna Depag ke depan sangat tergantung apresiasi bupati terhadap visi 6
dan misi Depag dan bisa-bisa yang semula Depag, sebagai lembaga profesional (sebagaimana Sekab) bisa berubah sebagai lembaga politik. Proses pemilihannya tidak berdasarkan pertimbangan karier, tetapi pertimbangan politik bupati. Kedua, dipilih bukan dari orang dalam, tetapi dari "luar". Artinya seseorang yang asing terhadap persoalan teknis dan detail di Depag, Ponorogo. Dr. H.M. Suyudi, M.A. boleh disebut track record-nya bukan seorang birokrat, tetapi sebagai seorang akademisi (baca: Dosen STAIN Ponorogo). Bisa-bisa Kandepag Ponorogo dalam mewujudkan teamwork yang baik harus membutuhkan waktu karena berangkat dari awal. Dikhawatirkan nanti Kandepag, Ponorogo banyak disibukkan masalah-masalah internal daripada bagaimana melakukan pembenahan manajemen dan upaya peningkatan kinerjanya, termasuk upaya membereskan "pungli" dalam urusan pernikahan dan urusan haji. Ketiga, terlihat jelas adanya keterlibatan politisasi (baca: pertimbangan politik) dalam proses pemilihannya. Sehingga keinginan untuk menjadikan birokrasi yang independen dan profesional akan semakin jauh dari kenyataan. Apalagi sejak awal sudah terbebani "budi baik" dari politikus, tentunya konsekuensinya, tidak sederhana. Bagaimana pun Dr. H.M. Suyudi, M.A. masih baru dalam dunia birokrasi, ia harus "menyelaraskan prinsip-prinsip birokrasi yang modern (transparan, mempunyai akuntabilitas publik, mandiri, dan sebagainya) dengan dunia politik yang penuh dengan kepentingan politik. Ini tentunya suatu tantangan Dr. H.M. Suyudi, M.A. sebagai Kepala Kandepag Ponorogo untuk membuktikan kepada publik Ponorogo, bahwa Kandepag tidak akan dijadikan sebagai "mesin politik" oleh partai politik tertentu di Ponorogo. Implikasinya Sekarang bagaimana implikasinya? Pertama, Dr. H.M. Suyudi, M.A. sebagai Kepala Kandepag Ponorogo mempunyai kedudukan yang kuat secara politis, apalagi di saat SK sebagai Kepala Kandepag Ponorogo turun, mendapatkan ucapan selamat yang "luar biasa atau di luar kebiasaan" dari berbagai pihak, baik di jalan-jalan maupun di media massa, yang oleh sementara orang dipahami sebagai "euforia segolongan masyarakat Ponorogo". Di sisi lain mempunyai kedudukan yang rentan di internal 7
Kandepag Ponorogo. Karena tidak melewati jalur konvensional yang telah dibangun lama di Kandepag Ponorogo, seperti, ADUM, SPAMA, SPALA, SPAMEN, dan seterusnya. Tentunya akan melahirkan goncangan- goncangan. Sehingga mau tidak mau kualitas dalam kepemimpinannya akan diuji, termasuk kemampuan manajerialnya. Kedua, jika implikasi pertama itu tidak dikelola dan diantisipasi secara baik tidak mustahil keberadaannya di Kandepag Ponorogo bukan sebagai solusi atau rahmat, tetapi sebagai ancaman. Apalagi pola komunikasi yang dibangun selama ini antarkomponen umat bukan atas dasar "tafahum", saling memahami dan saling memperkuat, tetapi dibangun atas dasar curiga. Oleh karena itu, Dr. H.M. Suyudi, M.A. sebagai Kepala Kandepag Ponorogo mempunyai PR besar, apakah memfungsikan sebagai penerus konflik atau memerankan sebagai mediator berbagai potensi umat Islam menjadi kekuatan yang sinergis untuk kepentingan pembangunan berbangsa dan bernegara. Antisipasinya Oleh karena itu, saran penulis terhadap Dr. H.M. Suyudi, M.A. agar berhasil dalam kepemimpinannya di Kandepag Ponorogo, pertama, harus ditumbuhkan suatu etos, bahwa sebagai Kepala Kandepag Ponorogo bisa menjadi kuburan dan sekaligus bisa menjadi jembatan emas untuk menuju posisi yang lebih tinggi dan bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, semangat pengorbanan harus lebih dikedepankan daripada semangat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau perlu tidak ada salahnya, jika doktrin yang diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah diimplementasikan di Kandepag, yaitu "hidup-hidupi Kandepag, jangan mencari penghidupan di Kandepag". Kedua, persoalan konsep dan kemampuan manajerial itu penting, tetapi lebih penting dalam mengelola Kandepag adalah integritas (akhlaqul karimah), yaitu komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai rabbaniyah, juga sikap istiqamah dalam menghadapi berbagai cobaan, apakah sifatnya yang menyenangkan, seperti wanita, harta, dan tahta? Atau apakah sifatnya yang menakutkan, seperti intimidasi, provokasi, dan teror? Maka di sinilah kematangan dan kedewasaan seseorang sebagai seorang pemimpin ditumbuhkan. 8
Ketiga, kemampuan membangun dan menjaga serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak menjadi agenda penting. Kedekatan Dr. H.M. Suyudi, M.A. sebagai Kepala Kandepag Ponorogo dengan bupati dan politikus tidak harus dipahami sebagai yang negatif, apalagi sebagai atasan dan patner kerja. Bahkan sebagai modal untuk menyosialisasikan program-progamnya. Maka dalam konteks inilah integritas sebagai seorang pemimpin menjadi penting. Jika ini tidak dimiliki malah sebaliknya menjadi subordinate atau terkooptasi kepentingan politik. Hal ini yang perlu diwaspadai. Akhirnya, penulis menyampaikan ucapan selamat sekalipun agak terlambat kepada Dr. H.M. Suyudi, M.A. semoga amanah dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas mulianya sebagai Kepala Kandepag Kabupaten Ponorogo. @ @ @ MENYIKAPI LPJ BUPATI PONOROGO ANGGARAN 2000 (Antara yang Verbal dan Realitasnya) Kita sepakat untuk menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintah itu, diukur sejauh mana pemerintah tersebut merealisasikan agenda reformasi. Yakni tegaknya supremasi hukum. Setidaknya adanya keinginan aparat untuk menegakkan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum, clean government, berkurang atau bebasnya penyelenggaraan pemerintah dari KKN, demokratisasi sejauh mana upaya melibatkan masyarakat dan proses pembangunan. Tegaknya HAM diperolehnya hak rakyat dari rasa aman, kesempatan bekerja, pendidikan, dan hak-hak yang lain. Yang terjadi baik pihak eksekutif (baca: bupati) dan legislatif (baca: DPRD II) tidak mempunyai parameter yang jelas dalam meng- implementasikan agenda reformasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah. Implikasi pihak eksekutif kurang nyambung antara visi dan misi dengan kebijakan, program, dan aplikasinya. Misalnya adakah korelasi antara terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi daerah yang sejahtera dan berkeadilan, berakhlak mulia? Dalam rangka Gawe Guyune Wong Cilik dengan kebijakan pembentukan sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Dengan prioritas program pembangunan Ponorogo, tentang ketahanan pangan, padat karya, dan lapangan kerja yang produktif, perlindungan 9
sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan sarana umum, pe- ningkatan pelayanan dan kinerja birokrasi, serta pemberdayaan kehidupan politik dan ekonomi (LPJ Bupati Ponorogo Anggaran Tahun 2000). Pernyataan Verbal Pertama, dari segi pengelolaan keuangan diperoleh sisa anggaran Rp3.294.874.367,66 dihitung dari pendapatan dan Rp128.888.916.177,11,- realisasi belanja pembangunan. Dengan perincian realisasi pendapatan non-UKP Rp126.634.134.413,77,- dan realisasi pendapatan UKP Rp5.549.631.131,00. Adapun realisasi Belanja Rutin non-UKP Rp75.982.982.775,11,- dan realisasi belanja rutin UKP Rp5.549.631.131,- dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh DPRD II Ponorogo (Sesuai dengan Tatib yang ada). Kedua, realisasi pelaksanaan program, antara lain ketahanan pangan, untuk tahun 2000 ini dilaporkan persediaan pangan 21.868.244 ton setara dengan kebutuhan pangan di Ponorogo 17.394.293 ton. Berarti ada kelebihan pangan yang dibutuhkan. Soal pengangguran dalam LPJ dikatakan bukan merupakan masalah nasional yang belum bisa teratasi. Upaya perlindungan sosial (sebatas statement) pemberdayaan ekonomi rakyat berupa pendidikan keterampilan khusus dan peralatan. Program pembangunan sarana umum, berupa pembangunan pasar dan kios. Program peningkatan pelayanan dan kinerja birokrasi, berupa keberadaan Unit Pelayanan Terpadu dan program pemberdayaan kehidupan politik dan ekonomi. Untuk kehidupan politik, terlihat adanya perlakuan yang wajar terhadap perbedaan pendapat dan pertumbuhan ekonomi, tahun 1999, 1,18% dan untuk tahun 2000, 2,37%. Ketiga, solusi atau penanganan pertumbuhan ekonomi, selalu diupayakan pertumbuhan ekonomi, selalu diupayakan (tidak dijelaskan apa kebijakan dan programnya). Tenaga kerja, berupa pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Pariwisata dengan mencari investor dan pengiriman duta wisata di tingkat nasional maupun internasional. Adapun keamanan dan ketertiban dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sistem keamanan swakarsa, menggalakkan siskamling, mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat, dan pembinaan terhadap organisasi bela diri. 10
Keempat, prestasi yang dibanggakan dalam tahun 2000 ada beberapa keberhasilan yang diinformasikan dalam LPJ. Yaitu nominasi tingkat nasional lomba Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan, Juara II Tingkat Provinsi Lomba KUK Das, peringkat nomor 14 dari 218 Kabupaten di Indonesia dalam kinerja pembangunan daerah ditinjau dari segi kependudukan (24 dari indikator pendidikan, 78 indikator kesehatan, 19 indikator lingkungan hidup, 24 indikator aktivitas ekonomi, 29 indikator sarana perekonomian, dan 8 indikator Keluarga Berencana) dan nominasi Tingkat Provinsi Lomba Pemuda Pelopor Provinsi Jatim Terbaik II Bidang Pembangunan Pertanian, atas nama Hadi Sutrisno, Desa Dadapan, Kecamatan Balong. Realitasnya Pertama, dari gaya kepemimpinan Bupati Markum yang lebih cenderung kepada politik Mercusuar daripada memerhatikan persoalan- persoalan riil. Dalam arti yang berimplikasi langsung dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Misalnya pembangunan arca, gapura, Terminal Seloaji, dan konon kabarnya akan dibangun kantor Terpadu semacam Grahadi yang memakan biaya tidak sedikit. Dalam kasus terakhir ini persoalan pelayanan itu terkait dengan etos integritas dan profesionalisme SDM- nya atau gedungnya. Kedua, sebenarnya dalam tataran performance kelihatan populis, namun jika dikaji secara mendalam adalah upaya untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakprofesionalan Bupati Markum dalam mengelola pemerintahan. Penulis lebih cocok menyebut Pak Markum itu sebagai politikus (bukan negarawan) dan selibriti (pandai menyenangkan rakyatnya). Ketiga terlalu berorientasi makro daripada berorientasi mikro dalam pembangunan dan itu pun tidak dilandasi oleh visi dan misi yang jelas. Salah satunya contoh sederhana dalam kasus pengiriman duta wisata di tingkat Nasional dan Internasional dalam beberapa even. Keempat akibat dari itu semua akan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran, dalam menentukan skala prioritas pemba ngun an dan akhirnya terhadap proses pembangunan secara keseluruhan. 11
Akhirnya logika pembangunan yang digunakan tidak menggunakan logika seorang negarawan, tetapi logika politikus. Konkretnya tidak berusaha memaparkan kebijakan dan program pembangunan itu secara jelas, detail, dan argumentatif. Tetapi lebih cenderung disibukkan dengan, "Apa kompensasi yang harus diberikan kepada Bapak-Bapak Dewan?" Contohnya mohon dicari atau dikritisi sendiri. @@@ B. Arah dan Warna Pemerintahan Markum TREND EKONOMI PONOROGO Ada fenomena menarik dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni geliat ekonomi masyarakat Ponorogo menunjukkan suatu perkembangan yang signifikan (baca: yang berarti), baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan Pemkab dalam menyedia- kan infrastruktur ekonomi, seperti, penyediaan jalur transportasi dan saluran komunikasi serta penerangan hingga di daerah pinggiran, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan modal dari TKI/ TKW (baca: duta investor), yang diakui oleh banyak kalangan yang menyelamatkan krisis ekonomi di Ponorogo. Perlu diketahui dalam satu harinya saja dari mereka bisa me- nyumbangkan lebih kurang 1,5 miliar dalam proses pembangunan di Ponorogo. Perkembangan ekonomi secara kuantitas bisa dilihat naiknya daya beli masyarakat dan secara kualitas bisa dilihat semakin bervariasinya pola dan jenis usaha, salah satu yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah usaha retail, swalayan, atau toko serbaada. Ada banyak keuntungan yang didapatkan dari usaha retail, swalayan atau toko serbaada, baik konsumen maupun para pengusaha. Yang jelas bagi konsumen, selain mendapatkan harga yang murah, pelayanan yang hangat, tempat yang nyaman dan bersih serta ditambah dengan berbagai hadiah yang menarik. Sedangkan bagi pengusaha retail yang merupakan konsekuensi dari kecenderungan, pertama (baca: konsumen) salah satunya bisa memobilisasi dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Itu dalam kacamata 12
mikro dan jangka pendek. Sekarang bagaimana jika dilihat dengan kacamata jangka panjang dan makro? Pertanyaan inilah yang akan dicoba penulis untuk dikemukakan di sini. Dengan harapan sebagai bentuk warning (peringatan) terhadap pemerintah tentang perlunya visi ekonomi, sebagai acuan, arah, dan landasan bersikap, serta dalam merumuskan kebijakan menyangkut dinamika ekonomi masyarakat Ponorogo. Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis Fenomena swalayan atau toko serbaada, baik yang mini atau super adalah merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalis. Di mana yang mempunyai ciri sangat tergantung oleh sistem bank (rente) dan umumnya menggunakan mekanisme pasar. Implikasinya bagi konsumen terjebak dalam gaya hidup konsumensme. Sedangkan bagi pengusaha yang kuat akan semakin mendominasi kehidupan ekonomi. Akibatnya, sebagaimana umumnya masyarakat kapitalis akan lahir gap (kesenjangan), yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena tidak ada mekanisme sosial yang mengintegrasikan antara yang kaya dan yang miskin, sebagaimana dalam masyarakat (ajaran) Islam, yaitu konsep zakat. Situasi semakin krusial, jika keadaan itu ditambah situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif. Tidak mustahil .yang miskin didominasi oleh rasa iri dan benci. Sedangkan yang kaya didominasi oleh rasa sombong, pongah, dan tidak mau tahu atau peduli dengan sekitarnya. Dan jika tidak segera diatasi akan melahirkan situasi yang kondusif lahirnya pemikiran yang radikal dan jalan pintas, baik rakyat maupun penguasa. Di mana dalam sejarah situasi ini sangat subur lahirnya pemikiran komunisme. Tanda-tanda itu sudah tampak dalam kehidupan kita, antara lain, korupsi, kolusi, nepotisme, budaya kekerasan, terorisme, miras, togel, dan sebagainya. Peran Pemerintah (Pemkab): sebagai Katalis Di sinilah pentingnya pemerintah berperan sebagai fasilitator atau meminjam istilah David Osborne dan Ted Gaebler (2000), yaitu sebagai 13
Pemerintahan Katalis, yakni mengarahkan ketimbang mengayuh. Jadi untuk merespons masyarakat yang dinamis ini dibutuhkan sikap yang cerdas dan bijak dari pemerintah. Tidak dalam posisi ekstrem, yakni dalam posisi mendominasi atau dalam posisi membiarkan. Tetaplah dalam posisi jalan tengah. Jadi regulasi dalam bentuk perda, dalam batas-batas tertentif masih tetap diperlukan dalam penataan ekonomi. Terutama untuk melindungi pengusaha lemah dalam menghadapi keganasan pengusaha besar, yang rakus dan tidak peduli terhadap nasib pengusaha kecil. Namun bukan berarti memanjakan pengusaha kecil dengan berbagai fasilitas yang tidak mendidik sebagaimana dalam kasus KUT, tetapi dalam bentuk pemberdayaan (reinforcement). Dan memang kita tidak perlu terpukau dengan istilah globalisasi ekonomi, yang implementasinya adalah tipu muslihat negara-negara maju atau besar terhadap negara-negara berkembang. Untuk diketahui saja Amerika sendiri baru membuka negaranya terhadap, produk-produk luar itu tahun 1971-an. Dengan kata lain, apakah dalam posisi yang fair pemberlakuan Asean Free Trade Area (AFTA), General Agreement on Tarif and Trade (GATT), dan sebagainya itu? Di mana infrastruktur ekonomi negara-negara maju sudah memadai. Sedangkan infrastruktur negara-negara berkembang dalam kondisi compang-camping atau belum siap. Sebagaimana pertandingan, antara Mike Tyson dengan Ellyas Pical, suatu pertandingan yang tidak sebanding. Di mana ujung-ujungnya negara-negara berkembang yang dalam posisi yang senantiasa dirugikan. Termasuk mengubah mentalitas aparat dalam mengapresiasikan program pemberdayaan ekonomi yang selama ini dipahami sebagai "proyek", yang lebih berorientasi "yang penting dana habis", terlepas impact-nya. Dan hendaknya mulai dipahami sebagai upaya mengatasi persoalan rill yang dihadapi masyarakat, dengan dilihat sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat itu bisa berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat. Jika perlu adanya perubahan parameter kinerja. Yang semula diukur dari banyaknya "pendapatan" menjadi sejauh mana kontribusi aparat yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan praktik-praktik yang terjadi hingga sekarang ini seringkali peranan aparat membantu masyarakat mengatasi persoalan, tetapi justru 14
sebagai beban. Misalnya mempersulit dalam perizinan, mempersulit mendapatkan modal usaha, dan bentuk pungutan liar (pungli) lainnya. Lebih jelasnya bentuk antisipasi yang dilakukan oleh Pemkab, misalnya dalam perizinan usaha retail itu' dikeluarkan bukan karena atas dasar berapa dana yang diterima Pemkab, tetapi benar-benar dilandasi oleh perhitungan dan hasil penelitian yang matang, terutama dalam upaya pertumbuhan dana pemerataan ekonomi. Termasuk bagaimana dampaknya terhadap usaha kecil. Oleh karena itu, ada paham yang jelas, jika perlu diformulasikan dalam bentuk Perda. Sehingga jelas dan terukur kedudukan konsumen, pengusaha kecil maupun besar, serta kedudukan pemerintah dalam sistem ekonomi yang diinginkan. Jadi fungsi pembinaan bukan makelar yang diperankan oleh pemerintah bisa terbaca dalam Perda tersebut. Syukur dikembangkan dalam bentuk usaha-usaha lain yang memang dalam kenyataannya banyak didominasi oleh segilintir pengusaha. Implikasinya tidak ada, balance (keseimbangan) antara produsen dengan konsumen. BEDA BUPATI MARKUM DENGAN BUPATI INDRAMAYU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN Bupati Indramayu Di tengah carut-marut dunia pendidikan yang cenderung semakin mahal dan tidak jelas arahnya, serta rendahnya apresiasi pemerintah, masih saja di antara mereka mempunyai terobosan yang gemilang. Salah satunya adalah Bupati Indramayu, Irianto M.S. Syaifuddin yang lebih dikenal oleh warganya dengan panggilan Bupati Yance. Dari eksperimennya dalam pendidikan dan kemudian memunculkan suatu teori yang disebut revolusi supermotivasi. Perhatiannya yang besar dalam pendidikan tidak hanya memajukan prestasi dalam dunia pendidikan di Indramayu, juga dalam bidang pertanian. Dari prestasi dalam program tersebut oleh Pengurus Besar PGRI ditetapkan sebagai "Bupati Terbaik Pemerhati dan Pejuang Anak bangsa Melalui Pendidikan". Konsepnya di bidang ekonomi berbuah Penghargaan 15
Ketahanan Pangan Nasional dari Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2002. Karena prestasinya itu juga Bupati Indramayu juga diundang berceramah di University of Columbia, New York, Amerika Serikat, Desember 2003. Di hadapan civitas academika dan para pejabat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Yance diminta membeberkan konsep "yancenomic" yang digulirkan untuk mempertahankan status Indramayu sebagai lumbung padi nasional. (Gatra No. 34 Tahun X 10 Juli 2004, hal. 100-101). Sekarang bagaimana gambaran singkat tentang teori supermotivasi yang diimplementasikan di Kabupaten Indramayu? Teori itu digulirkan oleh Bupati Indramayu, Irianto M.S. Syaifuddin-Yance. Latar belakangnya ingin memajukan Indramayu melalui pendidikan. Sasarannya siswa SLTA se-Indramayu. Yaitu dengan cara menyeleksi dan menggemblengnya di Wisma Pelajar, Jalan Setrasari Bandung. Proyek itu sukses berkat kerja sama dengan Dosen Senior ITB, yaitu Abdullah Sani dan Iwan Setiawan, Dosen Teknik Geologi ITB, beberapa bulan setelah Yance terpilih jadi Bupati pada tahun 2000. Obsesi Bupati adalah bahwa, "Indramayu hanya perlu reformasi pendidikan, tapi revolusi pendidikan." Ia prihatin karena saat itu Indramayu menempati posisi terakhir dalam persentase kelulusan siswa SMU dari 24 kabupaten di Jabar. Di samping digembleng di suatu tempat, Bupati Yance menawarkan iming-iming menarik siswa yang diterima di ITB diberi beasiswa Rp7,5 juta setahun. Yang masuk perguruan negeri lain akan diberi Rp2,5 juta per tahun. Tahun ini (2004) Pemkab Indramayu menyiapkan Rp400 juta untuk program Super Motivasi Prestasi. Khusus bagi siswa yang masuk Fakultas Kedokteran menjanjikan beasiswa Rp10 juta per tahun. SMU yang paling banyak memasok siswanya ke PTN juga akan dihadiahi Rp10 juta. Tak ayal, 21 SMU di Indramayu berlomba-lomba mendaftar- kan siswanya. Iwan Setiawan, yang lama berkecimpung di Technopreneur & Edu- tainment Center, lembaga membidangi konsultasi pendidikan Bandung dipercaya sebagai project officer program Super Motivasi Prestasi. Langkah awal yang dilakukan adalah meneliti karakter masyarakat Indramayu. Temuan penelitiannya, bahwa siswa Indramayu tidak bodoh, ada masalah yang menghadang, yaitu persoalan ekonomi dan rendahnya semangat 16
kompetisi. Setiap Sabtu malam, Iwan dan timnya kemudian berkeliling ke sejumlah SMU, menggelar "coffee night". Siswa dan guru berkumpul dalam acara santai. Persoalan bisa diketahui lebih lengkap. Iwan lalu menjaring 300 siswa pilihan dari sekitar 1.000 pendaftar. Seleksi pertama menguji kemampuan dasar. Seleksi diteruskan hingga tinggal 30 siswa terbaik. Mereka inilah yang digembleng selama sebulan di Wisma Pelajar milik Technopreneur & Edutainment Center, biayanya Rp8,5 juta per siswa. Hari Senin-Kamis diberi materi pelajaran. Jumat dan Sabtu menjalani evaluasi atau ujian. Hasilnya dari 30 siswa yang terseleksi pada tahun pertama, 2 anak berhasil masuk ITB, mereka di- terima di Fakultas Teknik Pertambangan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan A'lam. 7 lain masuk di Unpad, Bandung dan Undip, Semarang. Peringkat hasil ujian akhir (UAN) Indramayu melompat dari urutan ke-24 ke peringkat 17. Tahun kedua hasilnya lebih bagus. Jumlah siswa yang masuk PTN naik jadi 50%: 9 anak ke ITB, sisanya masuk UI, Unpad, dan Undip. Peringkat UAN juga terus naik dari peringkat ke-17 ke urutan 11. Langkah lain yang ditempuh oleh Bupati Indramayu untuk memayungi programnya itu dengan Perda. Sehingga siapa pun menjadi Bupati program tersebut tetap berlanjut. Bupati Markum Selama hampir dalam dua periode sebagai Bupati, penulis sulit melacak kebijakan Bupati Markum dalam pendidikan, di samping tidak jelas visinya dan yang paling menonjol adalah rendahnya apresiasi Bupati Markum dalam pendidikan tersebut. Ada beberapa indikator yang dicatat oleh penulis, pertama, kebijakan penambahan SLTP/ SLTA Negeri. Di samping menunjukkan kurang pedulinya terhadap sekolah- sekolah swasta yang telah melahirkan tokoh-tokoh di Ponorogo, juga menunjukkan lemahnya evaluasi akan efektivitas sekolah negeri yang ada. Jadi kebijakan tidak solutif, tetapi justru menambah persoalan baru, baik dari segi pemborosan pendanaan, terlantarnya lembaga, bangunan sekolah dan guru-guru swasta. Kedua, kebijakan peningkatan SDM-pemerintahan, yaitu S-1, S-2, dan S-3 bagi para pejabat elit di Ponorogo. Karma tidak dilandasi oleh konsep dan visi pendidikan yang jelas, sehingga para pejabat tersebut 17
cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih gelar kesarjanaan tersebut. Di samping menunjukkan hanya memikirkan para elit semata (karena hanya memberi implikasi kepada jabatan) dan sayang naiknya derajat kesarjanaan mereka kurang memberi implikasi positif bagi kinerjanya (baca: pelayanan masyarakat). Dan di sisi lain kurang begitu memerhatikan nasib pendidikan rakyatnya. Istilah kasar wong Pono- rogo, percuma pejabatnya "pinter", tetapi masyarakatnya bodoh dan terbelakang. Jadi kebijakan pendidikannya bersifat elitis, tidak populis. Ketiga, poin kedua di samping menunjukkan kesenjangan "intelek- tual" antara elit dan rakyat, juga menambah daftar rendahnya apresiasi pendidikan rakyatnya. Data lain yang bisa ditambahkan di sini, misalnya, dalam kasus keberhasilan Rizky Rahmayanti, alumnus SD Muhammadyah I dan kini sebagai siswa SMPN I Ponorogo, yang terpilih menjadi wakil Indonesia ke Ukraina setelah berhasil menjadi juara Olimpiade Astronomi Nasional kelompok yunior. Bagaimana apresiasi pemkab Ponorogo? (RM, Rabu, 21 Juli 2004) bandingkan apresiasi Pemkab Ponorogo dari segi dana, misalnya, terhadap "Olimpiade kakang-senduk Ponorogo? Pada puncaknya dalam kasus hibah Belanda berupa program School Improvement Grant Program (SIGP) senilai 6,4 miliar yang mestinya niat baik negeri Belanda untuk pemberdayaan sekolah, justru diselewengkan oleh pejabat kita untuk fasilitas umum (fasum). Itu pun juga masih di alokasikan di kota, bukan di pedesaan (RM, 2 - 3 Agustus 2004). Kontras bukan dengan di Indramayu?! APRESIASI PEJABAT DAN MASYARAKAT PONOROGO TERHADAP GREBEG SURO DARI MASA KE MASA Makna Grebeg Suro: Dalam Perspektif Ajaran Islam Ditinjau dari istilahnya Grebeg Suro itu adalah tidak khas masyarakat Ponorogo. Karena istilah tersebut juga digunakan oleh masyarakat Yogyakarta dan Solo, yaitu lebih terkait bentuk apresiasi masyarakat tersebut terhadap bulan Suro atau bulan Muharam. Dan harus diakui bahwa bulan Muharam bagi agama Islam adalah di antara bulan yang mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara- nya adalah hijrahnya Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah, 18
bertemunya Adam a.s. dan Hawa, serta berbagai peristiwa lainnya. Sekalipun penyambutan 1 Muharam itu tidak sebesar seperti bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah memang ada beberapa amalan yang dianjurkan (disunahkan) oleh Rasulullah saw., seperti Puasa Muharam. Dan secara kultural seringkali dirayakan dalam bentuk pengajian-pengajian dan amalan sunah lainnya. Selebihnya memang tidak ada tuntunan secara khusus dalam ajaran agama Islam. Sedang untuk konteks masyarakat Ponorogo peristiwa itu tidak bisa dilepaskan oleh sejarah masuknya R. Batoro Katong ke Ponorogo. Dan kehadiran R. Batoro Katong ke Ponorogo itu mempunyai dua makna, yaitu pertama, adalah keberhasilan R. Batoro Katong menumpas pembelot Ki Demang Suryongalam atau Ki Ageng Kutu, kedua adalah terbukanya Islam di Ponorogo. Makna Grebeg Suro: Dalam Perspekti Agama Jawa (Kebatinan) Grebeg Suro dipahami sebagai hari yang sakral. Karena bertemunya hari besar Islam (baca: Muharam) dengan hari besar agama Jawa (baca: Suro). Mereka berkeyakinan bahwa yang mempertemukan bulan Suro dan Muharam adalah Sultan Agung (Kesultanan Mataram-Pajang). Khusus bagi masyarakat Ponorogo, bulan Suro diyakini mempunyai banyak hikmah atau disebut bulan yang bertuah, yakni bagi seseorang yang nglakoni atau menjalankan amalan-amalan tertentu dalam bulan Suro, tepatnya malam tanggal 1 akan awet muda, hasil pertaniannya berlimpah, kariernya meningkat, dan bagi kalangan pemuda mempunyai kebebasan tertentu. Secara umum amalan-amalan yang dijalankan adalah pada malam tersebut lek-lekan atau tidak tidur semalaman dan harus seperti me- ngembara, yang diwujudkan dalam bentuk jalan-jalan. Sedangkan amalan lain, antara lain bersih desa, bersih pusaka, berendam di sungai tertentu, beli peralatan pertanian, seperti cangkul, sabit, atau cikrak/pengki. Adapun tempat-tempat yang masih dianggap sakral atau bertuah, sebagai tempat menjalankan amalan-amalan tertentu, antara lain Telaga Ngebel, misalnya, untuk Larung Sesaji, Wringin Anom untuk lek-lekan, 19
Kreteg Selo Payung, Sungai Paju, dan tentunya Pasarean atau makam R. Batoro Katong di Setono. Sedangkan makna Grebeg Suro bagi para pemimpin, jika mereka berhasil menjalani amalan-amalan pada tanggal 1 bulan Suro supaya mendapatkan sifat-sifat waro' bukan bukan warokan. Yang pertama digambarkan seseorang yang mempunyai watak harimau dan watak burung merak, yaitu di samping disegani juga dicintai. Sedangkan yang kedua umumnya dipahami orang yang mempunyai ilmu kekebalan tubuh (Hasil wawancara dengan Soehartono, budayawan dan Sesepuh Ponorogo, Selasa 25 Desember 2001, jam 12.00-13.00). Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa Grebeg Suro adalah me- rupakan apresiasi masyarakat Ponorogo terhadap bulan Suro. Artinya, sangat tergantung penghargaan masyarakat terhadap bulan Suro tersebut. Hanya saja dari waktu ke waktu apresiasinya berbeda-beda, ada karena motif agama, atau karena motif budaya, atau karena motif ekonomi. Sangat tergantung siapa yang menjabat dan tren atau kecenderungannya pada masa itu. Awal Mula Grebeg Suro: Motif Keagamaan Sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa terbukanya Ponorogo adalah identik dengan masuknya agama Islam di Ponorogo. Namun dalam agama Islam tidak mempunyai tuntunan khusus terkait dengan penyambutan bulan Muharam, kecuali dalam bentuk puasa sunah. Maka dari tahun-ke tahun Grebeg Suro di Ponorogo, terutama hingga tahun 1974 banyak didominasi oleh kaum kebatinan atau agama Jawa. Atas kesadaran masyarakat Ponorogo sendiri, artinya tidak ada keterlibatan atau peranan pemerintah saat itu, secara turun-temurun dirayakan oleh kalangan tertentu dalam masyarakat, yakni dalam bentuk amalan-amalan yang dijalankan, antara lain lek-lekan (tidak tidur pada malam hari) dan jalan-jalan di tanggal malam 1 Suro. Juga bersih desa, bersih pusaka, menyebar bunga di tempat-tempat tertentu, membeli peralatan pertanian, tidur di pasarean-pasarean tertentu, ada yang melakukan dalam bentuk duduk-duduk di halaman saja dan sebagainya. 20
Mereka berkeyakinan dengan amalan itu mendapatkan hikmah dari bulan Suro tersebut, yaitu berupa awet muda, karier jabatan lancar, hasil pertanian yang berlimpah dan kekebalan tubuh terutama bagi para pemuda dan perguruan silat. Sehingga suasananya sangat sakral atau hikmat, tidak ada hura-hura, tidak ada tontonan atau pagelaran tertentu. Suasana tersebut masih tetap berlangsung pada masa Bupati H. Soemadi (1974 - 1984), di mana secara ritual masih tetap, tetapi keterlibatan dan peranan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Soemadi mulai dirasakan. Misalnya, dalam bentuk menghidupkan kumpulan Reyog, mobilisasi aparat kecamatan dan desa dalam Grebeg Suro tersebut. Perkembangan Grebeg Suro: Motif Agama dan Budaya Sekarang bagaimana apresiasi Grebeg Suro di masa Bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwiryo (1984 - 1989)? Penulis rnenyebutnya bahwa perayaan bulan Suro, atau Grebeg Suro di samping terdorong karena motif agama adalah karena motif budaya. Amalan-amalan pada malam 1 Suro secara tradisional masih tetap dilaksanakan tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga dilakukan oleh para pejabat, baik di tingkat daerah, wilayah dan bahkan di tingkat Pusat. Selain itu, pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadowiryo secara proaktif untuk mengemas atau mendesain Grebeg Suro dalam bentuk mengadakan berbagai berbagai bentuk pertunjukan seperti, Wayang Kulit, Dangdut, dan sejenisnya. Namun di antara yang paling penting menurut penulis pada masa ini adalah penulisan tentang sejarah Ponorogo, baik yang dilakukan oleh Purwowijoyo dengan judul Babad Ponorogo hingga jilid VII, juga oleh Moelyadi dengan judul Ung- kapan Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo dan masih banyak lagi. Tradisi penulisan sejarah Ponorogo dengan momentum Grebeg Suro dilanjutkan oleh Bupati Drs. H. Gatot Soemani (1989 - 1994) yang disusun oleh Tim Pemda dengan judul Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo. Dalam pengamatan Hartono, Sesepuh dan Budayawan Pono rogo untuk Bupati yang terakhir ini kurang mempunyai kepedulian terhadap amalan-amalan tradisi Grebeg Suro yang dilakukan oleh Bupati- Bupati sebelumnya. Di samping kurang peduli terhadap itu adalah karena selama dalam pemerintahannya banyak diwarnai kontroversi kebijakan, 21
salah satunya akan menutup alun-alun yang akan dibuat taman dan tidak boleh dijadikan tempat salat Id. Sehingga terus mendapatkan perlawanan dari banyak pihak. (bersambung) Grebeg Suro Kini: Agama Budaya dan Ekonomi Sekarang kita sampai pada penghujung pembahasan apresiasi Grebeg Suro pada masa Bupati Dr. H. Markum Singodimedjo, M.M. (1995 - sekarang). Penulis melihat bahwa Grebeg Suro pada masa kini mengalami suatu perubahan yang semula Grebeg Suro merupakan bentuk kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memberikan apresiasi terhadap bulan Suro, sekarang diambil penuh oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Markum. Kedua, yang sebelumnya baik program maupun pendanaannya banyak inisiatif dari masyarakat sendiri, sekarang menjadi program pemerintah dan didanai oleh APBD. Pada tahun 1995 saja dibutuhkan dana Rp93.800.000 dan untuk tahun 2001 sebesar Rp250 juta itu dari APBD, belum termasuk dana partisipasi dari berbagai pihak. Artinya, bisa mengalahkan pembangunan agama di Ponorogo dalam anggaran satu tahun. Ketiga, dari desain.acaranya Bupati Markum seakan memosisikan diri sebagai Adipati Ponorogo yang mempunyai punggowo dengan segala perangkatnya. Keempat, bahwa Grebeg Suro tidak lagi semata-mata persoalan agama atau budaya, tetapi didesain sebagai industri. Ada dua alasan yang menjadikan pelaksanaan Grebeg Suro mengalami perubahan yang mendasar antara sebelumnya dengan sekarang, yaitu: Pertama, terkait dengan obsesi Bupati sekarang ini, yang mempunyai mazhab, yaitu politik Mercusuar. Kedua, adanya arus dari pemerintah RI yang menjadikan pariwisata sebagai alternatif devisa negara. Hal ini terlihat dari maksud dan tujuan penyelenggaraan Grebeg Suro 1995 dan Lomba Pacuan Kuda adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana promosi dan pengenalan objek wisata utamanya wisata budaya Ponorogo. 22
2. Mengoordinasi kegiatan yang dilakukan masyarakat baik dalam bidang keagamaan dan kebudayaan. 3. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mengembangkan kebudayaan daerah seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi agar jangan sampai punah. 4. Terciptanya suatu gairah bagi para seniman dan budayawan untuk mengembangkan kreativitas dalam rangka mengolah sumber daya manusia, sehingga dapat menambah khazanah budaya bangsa yang berguna bagi pembangunan bangsa. 5. Kebijaksanaan Gubernur KDH Tingkat Jawa Timur yang menetapkan kota Ponorogo sebagai pusat lokasi pacuan kuda. 6. Untuk memasyarakatkan olahraga, khususnya olahraga berkuda. 7. Untuk meningkatkan prestasi olahraga berkuda. 8. Sebagai kalender pacuan kuda, Pengda Pordasi Jawa Timur (Panitia Grebeg Suro, 1995). Juga terlihat dalam materi dan bentuk kegiatan antara lain, Festival Reog Nasional dan Daerah, Lomba Pacuan Kuda, Parade Kesenian Tradi- sional, Pengajian Akbar, Drama Komtemporer, Pemilihan Kakang dan Senduk atau Pemilihan Duta Wisata, Pameran Industri Kecil, Pagelaran Ketoprak, Wayang Kulit, Ziarah Makam Bathoro Katong, Kirap Pusaka Ponorogo, Larung Sesaji, dan sebagainya (Panitia Grebeg Suro, 1995). Dan itu berlangsung dari tahun ke tahun dengan berbagai penam- bahan dan penyempurnaan. Sebagai perbandingan dan sekaligus untuk mengetahui perkembangannya, berikut ini materi dan bentuk kegiatan Grebeg Suro tahun 2000, antara lain Simaan Al-Quran, Pertandingan Olahraga Antar-Ponpes Putri, Lomba Campursari, Pameran Lukisan dan Bonsai, Festival Reog, Sarasehan, Pacuan Kuda, Pawai Reog, Pameran Industri Kecil, Pentas Seni, Lomba Duta Wisata Kakang dan Senduk Ponorogo, Atraksi Sanggar Tari, Lomba Hadrah/ Samroh, Pagelaran Ketoprak, Lomba MTQ, Ziarah Makam Bathoro Katong, Kirap Pusaka, Pawai Kesenian Tradisonal dan Lintasan Sejarah, Tabligh Akbar, Pagelaran Dangdut, Wayang Kulit, Ketoprak Dahono Wengker, Larungan Risalah Do'a di Telaga Ngebel, dan Lomba Perkutut (Panitia Grebeg Suro, 2000). 23
Prospek Grebeg Suro Yang menjadi pertanyaan adalah Gebyar Grebeg Suro sebagaimana sekarang ini apakah akan `terus berlanjut hingga masa yang akan datang? Ada tiga faktor penulis yang akan memengaruhinya. Pertama, faktor siapa bupatinya? Kedua, faktor kebijakan pemerintah RI terkait dengan pariwisata? Ketiga, dukungan masyarakat Ponorogo sendiri terhadap Grebeg Suro. Harus diakui bahwa sekalipun Grebeg Suro ini mendapat dukungan penuh dari bupati dan apalagi sejalan dengan program serta kebijakan pemerintah RI terhadap pariwisata, tetapi di antara masyarakat Ponorogo ada yang tidak setuju. Mereka umumnya kalangan Pondok Pesantren, kaum terpelajar, dan kelompok Islam yang tercerahkan. Hanya karena saat itu kelompok tersebut masih minoritas maka suara mereka tenggelam oleh hiruk-pikuk Grebeg Suro tersebut. Jadi faktor utamanya tetap good will pemerintah dalam hal ini adalah obsesi dari bupatinya. Grebeg Suro sekarang kelihatan monumental kebetulan saja Bupati Ponorogo sekarang Dr. H. Markum Singodimedjo, M.M. mempunyai kepedulian Grebeg Suro, baik dari segi filosofinya, tradisi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penulis melihat Bupati Markum begitu menikmati Grebeg Suro tersebut. Namun tidak mustahil, jika bupatinya berganti akan mengalami perubahan, bisa ke arah kemajuan dan kemunduran. Dan sekali lagi sangat tergantung mini dan visi bupati serta apresiasinya terhadap bulan Suro tersebut. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan dan program pemerintah RI, apakah kebijakan dan program yang terkait dengan pariwisata itu menguntungkan selama ini? GERAKAN PENYELAMATAN HIBAH BELANDA? Pada pekan ini perhatian publik tersedot pada gerakan pengusutan kasus penyunatan 30 persen Dana Hibah Belanda berupa program School Improvement Grant Program (SIGP) senilai Rp6,4 miliar. Pada puncaknya sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ponorogo pada hari Senin, 12 Juli 2004 nglurug Polwil Madiun. Di mana tuntutan mereka meminta Kapolwil Madiun, Kombes Drs. Eddy Kusuma Wijaya S.H., M.M. memeriksa Bupati Ponorogo Markum Singodimedjo, Sekab R. Tony Soenarto, Ketua Komite Kabupaten Ponorogo, Purwanto, yang kini 24
Asisten II dan Ketua Gapensi Ponorogo, Hadi Suryono (Radar Madiun, 13 Juli 2004). Fenomena Gerakan Penyelamatan Hibah Belanda (GPHB) tersebut tentunya harus disikapi oleh semua pihak secara positive thinking terutama dalam konteks penegakan supremasi hukum. Menurut penulis setidaknya ada empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas gerakan tersebut, yaitu pertama, soliditas gerakan tersebut. Kedua, keberanian aparat penegak hukum. Ketiga, kompleksitas masalah, artinya, sejauh mana kepentingan politik terlibat di sana. Keempat, dukungan masyarakat, terutama LSM dan insan pers. Adapun untuk membangun soliditas suatu gerakan tersebut, antara lain, pertama, gerakan tersebut harus memfokuskan pada satu agenda, yaitu penegakan hukum. Titik. Tidak sebagaimana kuda troya, yaitu bertemunya berbagai macam kepentingan, misalnya, sakit hati, balas dendam, golek-golek, dan sebagainya. Kedua, gerakan tersebut harus satu komando dengan formulasi satu atau dua juru bicara, tidak semua bicara dengan kepentingan masing-masing. Sehingga terkesan menjadi suatu gerakan yang terorganisasi. Ketiga, gerakan tersebut tidak mudah goyah oleh berbagai rayuan. Sehingga tidak layu sebelum berkembang. Apalagi diduga pihak-pihak yang terlibat adalah orang-orang kuat. Jadi yang terakhir ini komitmen dan integritas sebagai kunci keberhasilan gerakan GPHB. Kemudian yang sama penting agar efektivitas gerakan GBHB adalah keberanian aparat penegak hukum. Mestinya langkah-langkah berani yang dilakukan oleh Polwil Madiun adalah merupakan bentuk "keteladanan" bagi Polres Ponorogo. Karena kasus ini sebenarnya terjadi pada tahun 2001 dan penanganannya timbul tenggelam, terkesan setengah hati (Republika, 10 Juli 2004). Maka sudah seharusnya iktikad baik dari aparat penegak hukum ini di-support, apalagi dalam penangannya itu berdasarkan hukum dan mekanisme yang benar. Menurut penulis bahwa ini adalah momentum bagi aparat, baik Polwil, Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk membangun kredibitasnya yang selama ini kurang begitu menggembirakan. Faktor ketiga adalah kompleksitas masalah, yaitu sejauh mana kepentingan politik masuk dalam proses hukum. Tidak bisa dipungkiri 25
bahwa menjelang lengsernya Bupati Markum dan pemilihan Bupati 2005 akan ikut mewarnai. Juga tidak mustahil akan muncul kasus-kasus lain yang sama atau mungkin lebih besar dan lebih kompleks dari dana hibah Belanda tersebut, misalnya, Terminal Selo Aji, Pasar Songgo Langit, dan sebagainya. Mereka memahami bahwa gerakan penyelamatan hibah Belanda sebagai suatu momentum. Maka karena berbagai factor politik itulah diakui oleh banyak kalangan, termasuk aparat penegak hukum bahwa pemberantasan korupsi itu jauh lebih rumit dan berat di banding kasus lain. Kemampuan mengurai, memilah, dan memilih pendekatan, serta menarik garis tegas persoalan korupsi tidak terbawa pada pusaran politik adalah salah satu kunci keberhasilannya. Faktor terakhir adalah peranan masyarakat, terutama dalam konteks ini adalah LSM dan insan pers. Memang posisi LSM sekarang tidak sebaik pada tiga tahun yang lalu. Di samping faktor eksternal, juga disebabkan oleh faktor internal. Di antara faktor internal, antara lain terkait dengan orientasi dan pemihakannya terhadap pemberdayaan masyarakat yang tidak jelas. Juga soliditas internal dan persoalan terbesar adalah karena masalah proyek. Sehingga bermunculan LSM yang merupakan akibat perpecahan LSM tersebut. Adapun faktor eksternal, yaitu rendahnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan lembaga-lembaga non- pemerintah. Sekalipun demikian dengan segala keterbatasannya peranan mereka masih cukup signifikan dalam mengawal pemberantasan korupsi. Hal yang sama dan bahkan lebih penting adalah peranan pers. Menurut penulis dalam lima tahun terakhir ini peranan pers cukup besar dalam menumbuhkan dinamika masyarakat, baik dalam arti, positif maupun negatif. Salah satu dampak positif adalah terakulasinya aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Maka kerja jurnalisitik bukan semata-mata persoalan informasi dan perut, mestinya harus diaktualisasikan sebagai wahana idealisme insan pers. Jadi wartawan yang mempunyai visi yang jelas, integritas dan komitmen yang jelas yang mempunyai kontribusi yang besar dalam pencerahan politik masyarakat. Maka tidak salah jika pers dianggap sebagai pilar kelima dari demokratisasi. Termasuk pemberantasan korupsi di Ponorogo peranan mereka tidak bisa diabaikan, baik sebagai penghalang atau sebagai tim sukses. Wallahu A'lam. 26
MENIMBANG EFEKTIVITAS MANAJEMEN KONFLIK Pada suatu kesempatan Stephen P. Robbins (2001) dalam buku yang sudah diterjemahkan, yang berjudul, Perilaku Organisasi-Konsep- Kontroversi-Aplikasi, berpendapat bahwa seorang manajer itu belum tentu seorang pemimpin. Tetapi seorang pemimpin itu pasti mempunyai pola manajemen yang digunakan dalarn mengelola kekuasaanya. Misal nya, manajemen personalia, manajemen qalbu, manajemen industri, mana- jemen PSDM, dan pada masa orde baru yang paling popular dan sering men jadi bahan diskusi yang hangat dan menarik adalah manajemen konflik. Latar belakang dan filosofi yang mendasari manajemen konflik adalah berangkat dari suatu pandangan bahwa masyarakat yang sehat dan hidup itu adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam kondisi konfliktual. Sehingga ada yang mnenyebutnya sebagai aliran konflik dan tokoh terkenalnya adalah Karl Marx. Sebaliknya aliran fungsionalisme berpandangan bahwa masyarakat yang sehat dan hidup itu yang senantiasa berada dalam kondisi tenang, tenteram, harmonis, dan tidak ada konflik. Jadi dengan banyaknya demontrasi, ketegangan sosial, munculnya berbagai perpecahan baik di pemerintah atau masyarakat dan berbagai aksi lainnya itu mereka (aliran konflik) berpandangan bahwa justru masyarakat yang seperti itu dikatakan sebagai masyarakat yang hidup dan dinamis. Implikasinya, masih dalam pandangan mereka (baca: aliran konflik) seseorang dikatakan sebagai pemimpin yang hebat jika ia mampu mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Makanya dalam praktiknya, konflik yang ada dalam masyarakat itu bisa jadi muncul murni dari masyarakat itu sendiri. Misalnya disebabkan karena persoalan kepentingan, tanah., ekonomi, ideologi, dan sebagainya. Tetapi juga tidak mustahil konflik itu merupakan hasil rekayasa atau justru merupakan produk atau hasil karya dari seorang pemimpin. Tujuannya, antara lain sebagai test case untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dirinya atau kesetiaan pengikutnya dan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kekuataan atau soliditas lawan politiknya. Adapun sarana yang biasanya digunakan dalam manajemen kon flik itu adalah dengan menggunakan gerakan intelijen. Dan efektivitas suatu 27
gerakan intelijen itu jika memenuhi dua persyaratan, yaitu per syaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif ini lebih terkait dengan integritas, kapasitas, dan kepercayaan publik terhadap pe- mimpin tersebut. Termasuk di dalamnya adalah soliditas tim dan jaringan gerakannya. Sedangkan persyaratan objektif itu lebih terkait dengan momentum, kecenderungan politik dan keamanan, peristiwa-peristiwa dan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat, misalnya, konflik kelompok, ketegangan dalam masyarakat, organisasi sosial dan ber bagai kelompok kepentingan yang ada sebagai lahan potensial untuk di mainkan. Di mana yang terakhir itu senantiasa ada dalam suatu masya rakat. Gambaran kongkret di lapangan untuk mengetahui implementasi manajemen konflik terlihat jelas dalam even-even penting dalam proses politik yang sedang terjadi di daerah tersebut, misalnya, antara lain dalam pemilihan bupati, pergantian atau mutasi pejabat-pejabat penting, LPJ, perda tertentu, pemilu, distribusi proyek, dan sebagainya. Bentuknya, bisa berupa provokasi, intimidasi dan teror politik, seperti, selebaran gelap, telepon, dan bahkan bom. Yang melakukan bisa aparat atau oknumnya dan juga bisa dilakukan oleh kelompok oposisi. Intinya, bagaimana mainan dalam mengatur atau mengelola suhu politik, apakah dibuat dingin-dingin saja, atau dibuat panas-dingin, atau dalam suasana ketegangan atau ketidakpastian. Semuanya sangat tergantung kebutuhannya. Sekalipun pada akhirnya yang akan menyelesaikan itu adalah pemimpin tersebut. Maka ketika seorang pemimpin tersebut mampu mengatasi berbagai konflik atau ketegangan dalam masyarakat itu diharapkan akan mendapat kan tambahan atau cadangan kepercayaan atau legitimasi dari masya rakat. Jadi semuanya itu muaranya adalah dalam rangka untuk mendapat- kan tambahan atau cadangan kepercayaan atau legitimasi masyarakat, yang memang merupakan modal dasar bagi seseorang yang ingin berkuasa atau mempertahankan kekuasaannya. Namun harus disadari bahwa kepercayaan atau legitimasi masyarakat yang dihasilkan oleh manajemen konflik itu adalah bersifat semu. Sebab kepercayaan, kesetiaan, dan pengabdian yang diberikan kepada pemimpin dilandasi oleh ketakutan, bukan kecintaan dan kasih sayang. Sehingga manfaatnya bersifat jangka pendek. Dan tidak perlu heran jika model kekuasaan yang dibangun dengan landasan rasa takut, bukan rasa cinta kasih akan melahirkan 28
Brutus. Seseorang itu kelihatannya setia, tetapi jika ada kesempatan akan melakukan pengkhianatan. Bisa dengan cara melakukan pembusukkan. atau bahkan pembunuhan politik terhadap sang Kaisar. Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa manajemen konflik di samping mempunyai risiko tinggi, biaya besar dan hasilnya bersifat semu, yang tidak mustahil akan mencelakakan diri seorang pemimpin tersebut. Juga yang lebih mengerikan masyarakat senantiasa hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Akhirnya tidak ada kontrol yang efektif dari masyarakat. Akibatnya akan melahirkan seorang pemimpin yang otoriter, tidak mau mendengar suara hati dan suara masyarakat. Hukum terpasung oleh kekuasaan. Jika tidak salah kondisi yang demikian itu disebut dengan zaman kolobendu. Di mana kehidupan masyarakat kembali ke zaman primitif. Hukum tidak berlaku. Benar atau salah sangat tergantung tafsir yang berkuasa. Penulis melalui media ini ingin mengajak diri penulis sendiri dan kepada para elit politik untuk melakukan meditasi atau merenungkan yang dalam tentang hidup dan kehidupannya. Apakah tidak sudah saatnya kita mulai berpikir membangun suatu model kekuasaan politik yang dilandasi oleh cinta-kasih, bukan dilandasi oleh ketakutan dan ketidakpastian. Sehingga yang kita kedepankan adalah pengabdian yang tulus, kontribusi, dan jasa. Atau kita berpikir apa yang bisa kita berikan, bukan berpikir apa yang kita dapatkan. Juga yang dikedepankan adalah dialog yang sehat, ilmiah dan bertanggung jawab, bukan intrik, intimidasi dan provokasi. Juga semangat kerja sama dan tanggung jawab, bukan sebaliknya semangat permusuhan dan kebencian. Menurut penulis itulah yang disebut sebagai manajemen qalbu, yang masih asing dibenak politikus kita, yang bisa menjadi solusi atau alternaltif dari manajemen konflik. Wallahu A'lam. C. Kontroversi Berhentinya Bupati BUPATI MARKUM DAN SUKSES PEMILU 2004 Kurang lebih dalam satu bulan terakhir ini perhatian publik (baca: pers, politikus, dan pengamat) banyak terfokus kepada Bupati Markum. Hal ini tidak lepas dari keterlibatan beliau secara "vulgar" dalam upaya 29
memenangkan salah satu parpol tertentu. Terutama penyelenggaraan parpol tersebut dan melibatkan banyak kalangan, baik aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Misalnya, dalam kasus di Jalak Slahung, Pudak, Badegan, dan sebagainya. Yang menarik dari fenomena ini, pertama, alasan-alasan yang selalu digunakan oleh Bupati Markum berbanding terbalik dengan alasan-alasan yang digunakan beliau pada saat Pemilu 1999 yang senantiasa berusaha mengedepankan netralitas dan profesionalisme. Kedua, kesan kuat dari sikap beliau yang semakin kukuh dengan pendiriannya dan cenderung mengabaikan peringatan, nasihat, atau kritik, baik dari sahabat, kelompok independen maupun dari lawan-lawan politiknya. Maka jangan disalahkan jika sikap cuek Bupati Markum tersebut dipahami oleh banyak kalangan sebagai perwujudan apresiasinya terhadap Pemilu 2004. Lebih dari itu juga merupakan perwujudan dari pengalaman, trauma politik, pendidikan politik, dan obsesinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai Bupati dan juga sebagai Bapak-e Wong Ponorogo. Yang oleh ilmuan politik disebut sebagai budaya politik. Di mana berbagai pengalaman, trauma politik, pendidikan politik, dan obsesinya tersebut telah menjadi karakter yang tidak terpisahkan dengan hidup dan kehidupannya. Man is of The Best Penulis sendiri menangkap kesan, baik waktu mengobrol langsung maupun hasil pengamatan di lapangan terhadap kiprahnya selama menjadi Bupati Ponorogo adalah obsesinya untuk menjadi Man is on the best, yaitu ingin menjadi manusia yang terbaik. Ungkapan yang terkenal yang selalu beliau lontarkan pada awal-awal kepemimpinannya dan ketika mendapatkan penghargaan Adipura, "Ponorogo iku ndhisik kuwi koyo ngopo". Sembari menyebutkan pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kemajuan pembangunan, juga keindahan dan kebersihan kota, dan sebagainya. Apalagi masyarakat Ponorogo memang merasakan perubahan itu, terlepas kontroversinya, misalnya dalam pemerataan pembangunan. Selebihnya obsesi beliau terlihat jelas pada bangunan megaproyek seperti, Terminal Seloaji, Gedung Bertingkat Delapan, Pasar Songgolangit, 30
Gedung Youth Center, dan masih banyak lagi. Maka wajar jika ada teman yang kebetulan meneliti tentang kebudayaan di Ponorogo memosisikan Bupati Markum ini sebagai pemimpin yang tidak semata-mata sebagai pewaris sejarah, tetapi mempunyai keinginan kuat sebagai pelaku dan pembuat sejarah. Yang relatif secara sempurna diekspresikan dalam prosesi Grebeg Suro, di mana beliau memosisikan diri sebagai Adipati yang diiringi oleh Wadyobolo. Over-Convidence Salah satu implikasinya melahirkan kepercayaan diri yang berlebihan (over convidence). Tidak hang, berpengaruh dalam berbagai kebijakan pembangunan, ekonomi, dan tentunya juga dalam bidang politik. Apalagi yang terakhir ini dengan ditambah pengakuan beliat sebagai "murid (politik)-nya Prof. Suhardiman", yang dikenal sebaga dukun politik (karena pendapat pendapatnya dalam politik yang sering mengejutkan khalayak waktu itu) dan sebagai tokoh orde baru dan tentunya juga tokoh Golkar, sedikit banyak akan memberi warna terhadap perilaku politik Bupati Markum. Makanya jika dicermati akhir-akhir ini, kenapa semakin Bupati Mar kum ditekan untuk tidak bermain politik "terlalu jauh" untuk me- menangkan parpol tertentu ia malah semakin "bertambah menggebu- gebu"? Menurut penulis bukan semata-mata keinginan beliau sebagai anggota DPR, tetapi bisa dijelaskan dengan konteks di atas (budaya politiknya). Apalagi dalam keyakinan beliau sudah tidak ada lagi kekuatan penghalang yang berarti. Karena semua sudah tunduk, termasuk PDI-P maupun PKB sekalipun. Hal ini mengingatkan penulis akan kata-katannya Drs. Najib Susilo, M.M., "Pak Markum itu semakin ditekan akan semakin kokoh pendiriannya." Saya sendiri masih mempunyai harapan besar akan lahirnya kearifan dari Bupati Markum dalam berpolitik. Karena kesuksesan dan kenyamanan Pemilu 2004 nanti dalam keyakinan saja sangat tergantung kearifan dan sikap elegan beliau. Tetapi jika sikap yang dipertunjukkan sebaliknya maka jangan disalahkan pada Pemilu 2004 nanti akan lahir kondisi yang dikhawatirkan oleh H. Achmad Thobroni Turejo, Sesepuh Wong Ponorogo dan juga tokoh Golkar,"Manungso iso-iso mangan 31
manungso liyane". Artinya, lahir situasi yang anarkis. Pemimpin berjalan dengan visinya sendiri. Rakyat berjalan dengan caranya sendiri. Tidak ada keteladanan pemimpin. Tidak adanya kepastian hukum. Sopo sing rugi?! Wallahu A'lam. * * * KONTROVERSI MENJELANG BERHENTINYA BUPATI MARKUM Persoalan Hukum Menurut penulis munculnya kontroversi terkait dengan berhentinya Bupati Markum tidak lepas dari tiga persoalan, pertama, persoalan hukum. Kedua, persoalan persoalan politik dan ketiga konsistensi elit. Hal yang terkait dengan persoalan hukum terutama terkait dengan interpretasi (tafsir), yaitu pasal 49 - 54 UU No. 22 tahun 1999 terkait dengan pemberhentian Kepala Daerah. Dan Pasal 57 - 58 UU No. 22 tahun 1999 terkait dengan kedudukan, tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah serta ketidakjelasan dalam UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terkait dengan syarat pejabat sebagai caleg atau aleg, kecuali aturan kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara yang berasal dari parpol (Pasal 75 Ayat (2)). Sebenarnya semua pihak sepakat bahwa tidak ada satu hukum atau dalil yang membenarkan Bupati merangkap sekaligus menjadi Anggota DPR RI. Persoalan hukum yang muncul adalah pertama, kapan Bupati harus berhenti? Kedua, dengan alasan apa Bupati harus berhenti? Ketiga, siapa yang menggantikan Bupati? Keempat, bagaimana mekanisme bergantiannya? Suhardo, Ketua DPRD Ponorogo berpandangan bahwa pergantian itu harus segera dilakukan. Adapun mekanismenya Suhardo menginsyaratkan dengan cara melakukan pemilu yang dipercepat (Mungkin merujuk pada Pasal 58 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 1999). Sedangkan Subki Riza, Ketua FKB dan Aleg DPR-RI PKB hasil Pe milu 2004 berpendapat bahwa jika Bupati mundur, Wakil Bupati juga harus mundur. Alasan yang diajukan adalah karena satu paket. Sayangnya tidak dijelaskan siapa yang menggantikan dan juga tidak dijelaskan bagai mana mekanisme pergantiannya. Adapun H. Achmad Thobron Turejo, Ketua F-Golkar berpendapat bahwa pengganti Bupati ketika berhenti adalah 32
otomatis Wakil Bupati, tetapi dengan catatan tidak boleh mem buat kebijakan yang strategis. Sayang tidak dijelaskan kapan dan bagaimana mekanismenya? Jika kita kembali ke undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 49 ada beberapa alasan seorang Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan, salah satunya adalah mengajukan berhenti atas permintaan sendiri (misalnya, karena sebagai DPR RI). Sedangkan mekanisme pergantiannya diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 diterangkan bahwa pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden. Artinya, Pasal tersebut sudah cukup dijadikan alasan untuk menjelaskan kapan dan bagaimana mekanisme pemberhentian Kepala Daerah. Persoalan muncul lainnya adalah kapan Wakil Bupati bisa meng- gantikan Bupati? Menurut penulis landasan hukum yang bisa dijadikan alasan Wakil Bupati kapan harus menggantikan posisi Bupati, terutama di Pasal 57 ayat (3) bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Hanya saja di Pasal 58 Wakil Bupati bisa menggantikan Bupati jika berhalangan tetap. Jadi sebenarnya perbedaan tafsir yang muncul terkait dengan mengajukan atas permintaan sendiri (Pasal 49) itu sudah cukup ditafsirkan sebagai hal yang berhalangan (Pasal 57 ayat (3)) atau hal yang berhalangan tetap (Pasal 58). Jadi dari gambaran tersebut menunjukkan adanya fenomena krisis hukum dalam kepemimpinan di Ponorogo. Indikasinya, pertama, adanya ketidakpastian hukum, sehingga mengakibatkan lahirnya kesalahan kolektif. Kedua, perbedaan tafsir antarelit yang tidak segera dicarikan penyelesaian hukumnya oleh pihak yang berkompeten. Sehingga tidak mustahil persoalan ini akan menjadi bola liar yang pada akhirnya justru melahirkan instabilitas politik di Ponorogo. Persoalan Politik dan Konsistensi Elit Politik Selain persoalan hukum, yang tidak bisa dipungkiri tentunya persoalan politik, terutama terkait dengan Pemilihan Bupati Pasca-Bupati Markum (2005). Jadi berhentinya Bupati Markum karena yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI tidak hanya menimbulkan implikasi hukum, 33
tetapi sebagai momentum bagi para politikus untuk melakukan berbagai manufer. Sedangkan motivasi seseorang untuk melakukan manufer politik itu bisa di dasarkan berbagai alasan, pertama, mereka memahami sebagai peluang emas untuk mendokrak citra dan peluangnya. Kedua, bisa jadi sebagai ungkapan rasa sakit hati karena posisi politiknya semakin tidak jelas. Ketiga, mungkin karena iseng atau memang berangkat sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang negarawan atau sekadar sebagai politikus. Terlepas itu semua, yang jelas dalam konteks konstelasi politik ke depan di Ponorogo, Bupati Markum, Suhardo, Subki Riza, H. Thobron Turejo, masing-masing mempunyai agenda politik. Khusus untuk Bupati Markum mungkin banyak pihak ada yang merasa aneh. Sudah menjadi Bupati "kok" masih berkeinginan menjadi sekadar anggota Dewan (DPR RI). Padahal H. Yusuf Muhammad anggota DPR RI dari PKB saja yang sudah menjadi anggota DPR RI ingin menjadi Bupati Jember, bahkan keinginan itu tidak tercapai. Hal yang sama dilakukan oleh Wali Kota Malang yang sebelumnya juga menjadi anggota DPR RI dari PDI-P. Apa yang dicari Bupati Markum? Tentunya kedudukan yang lebih tinggi tidak sekadar sebagai anggota DPR RI saja. Wallahu A'lam Jadi berbagai agenda politik elit politik tersebutlah yang mewarnai dinamika politik, jika tidak boleh disebut memanasnya situasi politik di Ponorogo. Dan situasi politik akan semakin diperkeruh adanya in- konsistensi elit dalam memberikan apresiasi terhadap dinamika politik tersebut. Yang tidak habis pikir penulis adalah kenapa persoalan yang sangat penting ini baru diangkat akhir-akhir ini? Mestinya, ketika Bupati Markum telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak segera diantisipasi. Atau mungkin para pemimpin dan anggota DPRD kita waktu itu disibukkan oleh hitungan-hitungan politik. Inilah yang disebut sebagai sikap inkonsistensi elit politik. Jika dirasa kalkulasi politiknya mereka aman, mereka diam. Sebaliknya ketika mereka tidak nyaman, mereka teriak. Wallahu A'lam. Solusinya, hendaknya semua pihak secara proaktif untuk duduk bersama dan memikirkan persoalan tersebut secara tenang dan jernih. Mencoba mencari solusi yang praktis dan win-win solutions, sehingga melahirkan situasi yang kondusif dalam proses politik berikutnya. 34
MASIH SOAL LENGSERNYA BUPATI MARKUM Fenomena simpang siur lengsernya Bupati Markum di Pemkab Ponorogo, ada beberapa hal yang dicatat di sini, pertama, menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari elit politik (baca: legislatif dan eksekutif) Ponorogo dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang stabil, efektif, dan berkelanjutan. Kedua, adanya kecenderungan untuk menggiring persoalan pemerintahan (publik) menjadi persoalan individu atau elit. Ketiga, menunjukkan tidak adanya kepedulian dan rasa tanggung elit politik terhadap krisis kepemimpinan di Pemkab. Ponorogo. Adapun penyebab dari krisis kepemimpinan di Pemkab Ponorogo ada dua faktor, pertama, tidak solidnya legislatif dalam menyikapi krisis kepemimpinan Pemkab. Ponorogo. Bahkan di kalangan individu legislatif tidak memosisikan sebagai representasi dari legislatif, tetapi sebaliknya merepresetasikan sebagai juru bicara eksekutif (baca: Bupati). Di samping banyaknya kepentingan, juga menunjukkan kurang adanya kedewasaan dan kematangan legislatif, serta di sisi lain menunjukkan kelicinan elit untuk mengambil keuntungan dalam krisis kepemimpinan tersebut. Kedua, adanya kerancuan cara berpikir elit politik dalam mendefinisi- kan posisi Bupati dalam tata pemerintahan di Pemkab Ponorogo. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman yang parsial terhadap UU No. 22 Tahun 1999 atau justru mencoba mengambil keuntungan dari beberapa kelemahan undang-undang tersebut. Implikasinya, bukan eksekutif yang berusaha untuk mengikuti irama legislatif, tetapi sebaliknya legislatif yang senantiasa mengikuti irama eksekutif. Sehingga keinginan Bupati Markum untuk lengser H-3 diterima begitu saja oleh legislatif dan bahkan lucunya sebagian kalangan legislatif memahaminya itu sebagai HAK PREROGRATIF Bupati (?!). Humor yang sangat tidak lucu, bukan? Mestinya bahwa Markum Singodimejo sebagai Bupati yang akan menjadi anggota DPR RI itu harus disikapi secara berbeda dengan pejabat lain, misalnya, Kepala Dinas Provinsi Infokom Jatim, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Ponorogo, dan sebagainya, yang sama-sama akan menjadi anggota DPR RI. Untuk pejabat lain selain Bupati untuk lengser H-3 itu sangat rasional. Karena implikasinya hanya sebatas prosedural birokrasi. Sedangkan Bupati bukan pejabat biasa, tetapi seseorang yang mempunyai kekuasaan. Maka istilah pergantian jabatan bukan lagi serah 35
terima jabatan, tetapi peralihan kekuasaan, yang implikasinya tidak semata-mata masalah birokrasi, tetapi masalah hukum, publik, dan politik. Jadi mestinya lebih kompleks dari sekadar pejabat biasa. Maka hal yang tidak rasional manakala Bupati itu lengser H-3. Mungkin kalau sebatas pertanggungjawaban masalah birokrasi bisa diselesaikan selama kurang lebih tiga hari. Tapi terkait dengan pertanggung-jawaban hukum, soal hibah Belanda, sapi dan masih banyak lagi, misalnya, yang masih merupakan tanggung jawab Bupati Markum, apa bisa diselesaikan dalam tiga hari? Atau apa bisa kesalahan seseorang atau seorang pejabat dalam hukum bisa diwakilkan kepada yang lain? Juga pertanggungjawaban politik, baik terkait dengan partainya, konstituennya dan pada para pendukungnya, apakah bisa diselesaikan selama tiga hari? Karena merekalah yang berjuang mati-matian, sehingga Markum Singidomejo bisa menjadi Bupati. Dan juga persoalan publik, di mana pada awal memegang tampuk kekuasaan berjanji akan mewujudkan "gawe gumuyune wong cilik"? Apakah janjinya itu bisa dipertanggungjawabkan selama tiga hari itu? Menurut penulis untuk mengatasi krisis kepemimpinan dalam arti, ketidakjelasan hukum kapan pejabat harus lengser, siapa yang menggantikan dan bagaimana mekanisme serta konsekuensinya baik dengan logika birokrasi, hukum, politik, dan publik, yang seharusnya tetap mengambil inisiatif adalah DPRD/ legislatif (terlepas yang lama atau baru). Karena untuk konteks Bupati Markum merekalah (DPRD II) yang mengangkat dan juga suatu kelaziman jika mereka yang minta pertanggung jawaban atau jika perlu memberhentikan terlepas ada inisiatif atau tidak dari eksekutif. Sekali lagi dengan catatan DPRD II Ponorogo solid. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bagi DPRD II Ponorogo sebenarnya sudah cukup alasan untuk mengambil inisiatif dengan bersandar SK KPU yang sudah menyatakan dengan jelas bahwa Bupati Markum telah ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2004 - 2009. Dengan ditambah untuk kepentingan efektivitas, stabilitas, kontinuitas, dan normalisasi tata pemerintahan di Pemkab. Ponorogo. Karena dalam konteks Bupati Markum, DPRD II Ponorogolah yang memulai dan sudah sewajarnya jika mereka yang mengakhiri dengan menggunakan pertimbangan di atas. 36
Mengakhiri dengan cara terhormat atau mengakhiri dengan cara tidak terhormat. Sekali lagi dengan catatan DPRD II Ponorogo solid. Persoalan kemudian jika ternyata Bupati Markum lolos, dalam arti, dilantik dalam posisi surat pengundurannya belum lolos. Sehingga terjadi rangkap jabatan, siapa yang salah? Menurut penulis inilah yang disebut sebagai kesalahan kolektif sebagai konsekuensi dari kejahatan politik yang dilakukan oleh para elit politik tersebut. Jika itu terjadi masyarakat Ponorogo sebagai pihak yang sangat dirugikan akibat sikap main-main, keteledoran dan kelicinan elit politik tersebut, sehingga menyebabkan krisis kepemimpinan dan akhirnya rusaknya tata pemerintahan di Pemkab Ponorogo bisa melakukan class action. Maka dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum untuk ambil inisiatif sebagaimana yang dilakukan di Sumatra Barat, Padang, Kendari, Nganjuk, Sidoarjo, Malang, dan masih banyak lagi. Sekalipun dalam konteks yang berbeda peristiwa itu cukup sebagai landasan hukum bagi aparat hukum di Ponorogo untuk bertindak, sekalipun yang dihadapi itu orang-orang besar, tetapi mestinya sama di mata hukum. Itu pun jika nurani kita masih hidup. Wallahu A'lam. D. Masa Pemerintahan Muryanto PAK MURYANTO DAN PEMERINTAHAN TRANSISI Jika tidak ada perubahan yang luar biasa, tidak lama lagi Wabup. Muryanto akan menjadi Bupati Ponorogo menggantikan Bupati Markum Singodimejo. Secara riil mulai tanggal 1 Oktober 2004 hingga sekitar April 2005. Jadi sekitar tujuh (7) bulan. Memang waktu yang tidak lama. Namun waktu yang singkat ini adalah waktu yang sangat strategis, jika dikelola secara baik, untuk perubahan dan perbaikan Ponorogo ke depan. Bukan tidak mustahil posisi Bupati Muryanto sekalipun memegang tampuk kekuasaan yang singkat akan dikenang sepanjang sejarah pemerintahan di Ponorogo. Kuncinya, bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi adalah kemauan (good will) Bupati Muryanto untuk membawa Ponorogo ini ke arah yang lebih baik. Jika ada kemauan dan komitmen untuk itu penulis yakin akan banyak pihak yang bersedia di belakang Bupati Muryato, yaitu memberi kontribusi pemikiran, tenaga dan waktunya 37
sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab akan kemajuan dan kebaikan Ponorogo ke depan. Kemauan yang dimaksud di sini salah satu bentuknya adalah membuka diri dan mau belajar dengan pihak lain serta mau mendengar harapan masyarakat. Apalagi hal itu sekaligus sebagai amanat konstitusi dan sekali gus mengimplementasikan arahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudho yono (SBY), yang tertuang dalam Sembilan Instruksi Presiden pada hari Senin, 25 Oktober 2004 untuk Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), antara lain, eksplore harapan rakyat dengan kesungguhan kerja dan hasil yang nyata, kembangkan inisiatif, kreasi dan aksi nyata sesuai kondisi provinsi daerah masing-masing, tingkatkan komunikasi lang sung dengan rakyat, lakukan langkah-langkah antisipasi dan proaktif untuk men cegah membesar dan meluasnya masalah di daerah (JP, 26 Oktober 2004). Penyusunan APBD 2005 Selama sekitar tujuh bulan ini, setidaknya ada tiga agenda besar yang ada dihadapan Pak Muryanto yang akan berpengaruh terhadap dinamika politik Ponorogo ke depan, pertama, Penyusunan APBD 2005. Kedua, penyelesaian berbagai masalah hukum dan tata pemerintahan, yang merupakan peninggalan penguasa sebelumnya. Ketiga, sukses pemilihan Bupati Langsung yang akan digelar tahun 2005. Terkait dengan penyusunan APBD 2005, kenapa perlu dilakukan? Pertama, dari segi proses pengambilan kebijakan (baik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif waktu itu) diketahui dalam suasana "kejar setoran". Sehingga hasilnya pun bisa kita duga kurang atau tidak maksimal. Menarik hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa elemen ma- syarakat Ponorogo, antara lain, kalangan akademisi, aktivis LSM dan mahasiswa, tokoh masyarakat terkait dengan penyusunan APBD 2005 (Kawung, Selasa, 26 Oktober 2004), mereka sepakat, proses pengambilan kebijakan APBD, mutlak diperlukan keterlibatan masyarakat atau publik sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam tataran perencanaan (berupa draf RAPBD), pengawalan dan pengawasan APBD. Prioritas pembangunan hendaknya mulai tahun 2005 diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa dengan komposisi 70% 38
desa dan 30% untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat kota. Alokasi keuangan untuk kepentingan masyarakat desa perlu dilakukan standardisasi, otonomisasi, dan proporsionalitas yang diformulasikan dalam bentuk perda. Fokus pembangunan secara umum, baik dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kota untuk lebih banyak diarahkan pada bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Di mana masing-masing hendaknya dikawal secara intens baik legislatif (komisi), eksekutif (dinas), dan masyarakat yang mempunyai kompetensi. Mekanisme dan pola hubungan antara intitusi pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan APBD tidak bersifat formalitas atau verbal, tetapi yang bersifat fungsional dan nyata. Untuk mewujudkan asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu ditinjau kembali perundang-undangan, perda, atau produk hukum lainnya yang memberi legalisasi bagi para elit politik untuk melakukan penyelewengan. Masalah Hukum dan Tata Pemerintahan Berdasarkan hasil diskusi oleh berbagai elemen masyarakat sebagai yang tersebut di atas, disepakati, pertama untuk menjawab apatisme masyarakat Ponorogo terhadap upaya menegakkan supremasi hukum, hendaknya eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja keras dan secepat- cepatnya untuk memulihkan wibawa dan fungsi hukum, serta aparatur- nya. Kedua, berbagai kasus hukum yang sudah mendapat perhatian dan apresiasi publik, seperti, Hibah Belanda, Sapi Kereman, Terminal Selo Aji, CPNS 2003, dan gempur AC untuk mendapatkan prioritas penyele saian, tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi politiknya. Tentunya juga tidak mengabaikan permasalahan hukum lainnya. Ketiga, terkait dengan masalah proyek dan agar supaya bisa mengurangi penye- lewengan yang mengakibatkan biaya tinggi pembangunan di Ponorogo dengan momentum ini sebagai konsekuensi dari amanah konstitusi pihak eksekutif dan pihak yang terkait untuk menegakkan Keppres No. 80 Tahun 2003. Sedangkan yang terkait dengan tata pemerintahan disepakati, pertama, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, wibawa, profesional, dan efektif persoalan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab 39
Ponorogo hendaknya mendapat perhatian, terutama eksekutif dan legislatif. Sehingga Pemkab Ponorogo tidak dikesankan sebagai tempat "pembuangan pejabat" dari daerah lain, termasuk aparat penegak hukum. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintah diformat ke arah kekuatan pembangunan Ponorogo yang merupakan representasi kekuatan pembangunan Ponorogo yang sesungguhnya, bukan representasi kepentingan elit atau sekelompok orang. Ketiga, konsekuensinya dihindarkan atau dicegah persoalan pemerintahan atau publik digiring kepada persoalan individu, elit politik, atau golongan. Sehingga sistem pemerintahan Pemkab Ponorogo bukan bertumpu pada figur atau individu, tetapi bertumpu pada sistem dan institusi. Jadi keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan suatu keharusan dan perlu diformulasikan dalam Perda atau SK Bupati. Kelima, juga yang sama penting untuk mewujudkan clean gover- nance adalah di samping rasionalisasi dan efektivitas birokrasi, juga bagaimana pelayanan publik yang merupakan salah satu isu sentral penyelenggaraan pemerintahan itu dikaji kembali, baik dalam tataran konsepsional, ke bijak an, kelembagaan, dan operasionalnya. Sehingga tidak terkesan sim bolik sebagaimana keberadaan UPT. Keenam, segera direalisasikan Perda Pemerintahan Desa sebagai bentuk jawaban dan respons berbagai per masalahan selama ini, terkait hubungan kepala desa dengan BPD, baik dalam kewenangan, tugas, dan fungsi, serta dalam pengelolaan keuangan. Sukses Pilkada Langsung Sebagai konsekuensi logis dari tuntutan demokrasi, salah satunya, adalah pemilihan bupati langsung. Di mana semangat pilkada langsung adalah mengembalikan hak-hak politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Tentunya di samping kesiapan dana yang tidak sedikit, juga kesiapan konsepsional, perangkat hukum, dan kelembagaan, juga kesiapan pelaksana, serta kesiapan masyarakat. Intinya, bagaimana terwujudnya sistem pilkada dengan mengacu perundang-undangan dan kondisi subjektif maupun kondisi objektif Ponorogo, sehingga melahirkan proses suksesi yang bermartabat dan pada akhirnya melahirkan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas, yang berwibawa, bersih, dan efektif. 40
Ada dua hal terkait dengan pilkada sebagai hasil diskusi, pertama, mendesak untuk dilakukan penegakan aturan dalam rangka sterilisasi birokrasi dari kepentingan politik praktis dalam bentuk kejelasan posisi pejabat sebagai pelayan publik dan sebagai politikus. Sehingga tidak terwujud suatu birokrasi yang profesional dan efektif (posisi birokrasi tahun 1999 adalah suatu contoh yang perlu dilanjutkan). Kedua, soal anggaran Pilkada 2005 menggunakan filosofi pilkades atau logikanya di balik. Prinsipnya pilkada yang murah dan tetap konteks berjalannya proses pilkada yang sehat, serta melahirkan kepemimpinan harapan masyarakat Ponorogo. Komitmen Bupati Muryanto Untuk mewujudkan berbagai agenda tersebut, pertama, dibutuhkan keberanian bagi Pak Muryanto, sebagai Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk kebaikan dan kemajuan Ponorogo ke depan, apalagi didukung oleh kekuatan-kekuatan pembangunan di Ponorogo. Kedua, bersama kekuatan-kekuatan pembangunan di Ponorogo untuk merumuskan landasan terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan efektif. Ketiga, Bupati Muryanto, sebagai eksekutif dengan dukungan kekuatan-kekuatan pembangunan di Ponorogo senantiasa berupaya berjalannya proses politik atau proses demokratisasi di Kabupaten Ponorogo agar senantiasa sesuai dengan amanah konstitusi. Akhirnya, dengan langkah-langkah itu sekaligus akan bisa menepis keraguan khayalayak terhadap integritas dan kapabilitas Pak Muryanto sebagai Bupatinya wong Ponorogo. Dan lebih dari itu juga mematahkan ejekan Bupati Markum terhadap Pak Muryanto waktu itu. Sehingga tidak mustahil apa yang dilakukan oleh Pak Muryanto selama tujuh bulan, jangan-jangan jauh lebih bermakna dari apa yang dilakukan oleh Pak Markum selama sembilan tahun lebih. Wallahu A'lam. BERMAIN DADU 250 CPNSD 2003 Semula yang dibayangkan penulis bahwa pertemuan antara korban 250 CPNSD 2003 dengan Panitia CPNSD 2003, yang difasilitasi 41
Bupati Muryanto (3 Februari 2005) menemukan jawaban pasti. Karena sebagaimana jawaban Men-PAN dan BKN, baik yang diinformasikan Bupati Muryanto dan yang juga dibenarkan oleh Sekab Rabu (R) Tony Soenarto bahwa proses pemberian NIP tidak mungkin bisa diproses karena tidak memenuhi syarat dan mekanisme yang ada (surat BKN tgl 30/12-2004 Nomor K.26.30/V.II7.99/99. MenPAN tgl. 1/3-2004 Nomor B/459/D III/PAN/3/2004). Jadi mestinya tidak memperpanjang kontroversi antara apakah 250 CPNSD itu masih bisa diperjuangkan atau tidak? Seandainya bermain bola sudah tidak ada gawang, maka bola mau diarahkan ke mana lagi, begitu penuturan Bupati Muryanto di berbagai kesempatan. Kalau toh, seandainya orientasi Sekab, Rabu Tony Soenarto adalah menyelesaikan masalah, maka yang dilakukan adalah menyampaikan pokok permasalahan dan berterus terang. Jika menimbulkan kemarahan massa, insya Allah, masih bisa dikendalikan. Apalagi aparat sudah siap siaga menjaga segala kemungkinan dengan segala konsekuensinya. Namun yang terjadi adalah memperpanjang kontroversi tersebut. Maka jika di kemudian hari (akhir Februari atau awal Maret 2005) akhirnya yang dijanjikan oleh Sekab R. Tony Soenarto, selaku Ketua Panitia CPNSD 2003 tetap tidak terwujud dan tinggal janji. Tidak mustahil akan muncul persoalan baru yang jauh lebih rumit yang akan merepotkan aparat keamanan dan ketertiban. Penulis sendiri berharap tidak demikian. Hanya suatu keajaiban Sekab, Rabu (R) Tony Soenarto bisa me- wujudkan janjinya itu, kecuali, pertama, yang bersangkutan posisinya sebagai Bupati dan sistem rekrutmen PNS masih dalam kewenangan Pemkab (sebagaimana tahun 2003), itu pun konsekuensinya harus mengorbankan elemen masyarakat lain. Artinya, menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru. Kedua, jika Men-PAN-nya adalah masih Feisal Tamim, setidaknya masih ada kontak dengan Mantan Bupati Markum Singodimejo. Namun kenyataannya telah berubah dengan kondisi yang sangat berbeda. Ketiga, jika iklim berpolitik masih perpihak kepadanya, tetapi kenyataannya juga tidak demikian. Karena tren yang dibangun oleh Pemerintahan SBY adalah supremasi hukum dan transparansi. Jadi maju kena (aturan dan sistem), mundur juga kena (korban 250 CPNSD 2003). 42
Jadi penulis melihat bahwa Ponorogo dalam kondisi gambling (seperti orang bermain dadu, bisa menang dan bisa kalah. Umumnya, banyak kalahnya). Suatu kondisi yang sangat tidak kondusif dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di Pemkab Ponorogo. Sehingga semua tenaga, waktu, biaya, dan berbagai potensi pembangunan tersedot pada kondisi yang penuh ketidak pastian. Memang sifat seorang pemimpin harus berani dalam kebenaran dan keadilan, bukan dalam konteks bermain dadu. Konsekuensinya, pertama, karena menunggu sesuatu yang tidak jelas orang akan hilang keseimbangannya, berpikirnya tidak objektif dan cenderung nekat. Jika dialami oleh masyarakat biasa implikasinya relatif sederhana, tetapi jika dialami oleh seorang tokoh atau seorang pemimpin persoalannya akan lain. Kedua, karena menunggu (yang tidak jelas) akan melahirkan kondisi kerja yang tidak produktif. Bisa jadi berbagai peluang akan hilang begitu saja. Hal ini mengingatkan penulis akan kisah dalam pewayangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Puntodewo. Ia bermain dadu yang taruhannya bukan hanya 250 orang, tetapi negara Amarta. Ketika Puntodewo kalah kondisi keluarga, negara, dan masyarakat goncang serta kacau, sebagaimana orang 'kalah main'. Hanya kondisi tersebut tidak menjadi berlarut-larut dan akhirnya bisa diselamatkan dan dikendalikan karena negara tersebut mempunyai tokoh Werkudoro yang tidak hanya mempunyai fisik yang gagah dan kuat, tetapi juga mempunyai sifat sembodo, berani, konsisten, dan kontributif. Dan keberadaan tokoh- tokoh lain, seperti, Arjuna, Nakulo-Sadewo, Prabu Kresna, punokawan Semar, Gareng, juga Petruk. Di mana berbagai potensi yang berbeda- beda menjadi kekuatan yang sinergis, sehingga berhasil menyelamatkan negara Amarta yang goncang dan kacau. Akibat kekalahan Puntodewo dalam bermain dadu. Bermain dadu yang kemudian mengakibatkan situasi negara atau pemerintahan dalam situasi gambling atau tidak pasti tidak hanya menggambarkan rendahnya kualitas kinerja pemerintahan selama ini dan hanya berpikir jangka pendek. Juga sebagai bentuk rendahnya tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Yang dilakukan tidak melakukan pencerahan, tetapi pembodohan. Itulah tipologi pemerintahan orde baru. Pemerintah terlihat kuat, tetapi keropos. Karena rakyat tidak diberdayakan, 43
tetapi diperdayai (dibuat tidak berdaya). Implikasinya, munculnya sikap hegemoni dan kesewenang-wenangan pemimpin. Suatu hal yang kontra produktif untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Maka sudah suatu keharusan jika peran pemimpin sebagai contoh teladan semakin tidak bisa diharapkan. Hanya berorientasi kepentingan dan keselamatan pribadi serta tidak atau kurang memikirkan nasib rakyat. Rakyatlah yang harus melakukan reposisi dan reorientasi dengan cara menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa yang bisa meng- ubah "nasib" adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka bersikap realistis dan kesadaran untuk maju adalah modal dasar untuk melakukan perbaikan nasib. Khusus pada teman-teman korban 250 CPNSD 2003, penulis memberikan apresiasi yang tinggi dan berusaha bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Mereka sudah berkorban waktu, biaya, dan perasaan yang tidak terukur nilainya. Oleh karena itu, janji-janji dua (2) tahun, terhitung antara tahun 2003 - 2005, mestinya sudah cukup untuk menggugah kesadarannya untuk bersikap realistis dan proposional. Penyelesaian persoalan yang kita hadapi bukan semata-mata bertumpu peran orang lain, tokoh, atau pejabat tertentu, tetapi diri kita sendiri. Pengendalian diri adalah salah satu kunci dan modal penyelesaian. Jika kemudian hari ternyata masih menyisakan masalah. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menanganinya. Sedangkan terkait dengan pekerjaan kita di samping menunggu takdir Illahi, maka agar tetap produktif kita harus tetap bekerja untuk masa depan dan keluarga kita. Bukankah yang penting bukan pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja?! Wallahu A'lam. PENYELESAIAN CPNSD 2003 Berdasarkan hasil kajian penulis masalah CPNSD 2003 bukan semata- mata masalah hukum administrasi negara, tetapi juga mengindikasikan masalah pidana dan perdata. Yang terkait dengan hukum administrasi negara bisa dilihat secara jelas dalam penyelenggaraan CPNSD 2003 dan upaya untuk tidak menyelenggarakan CPNSD 2004 sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan yang terkait dengan masalah pidana adanya unsur KKN. Adapun yang terkait dengan perdata, yaitu terkait 44
dengan hak-hak perdata 250 calon PNS yang hingga sekarang terkatung- katung belum memperoleh SK pengangkatan dan tentunya masyarakat yang mempunyai usia hingga tahun 2004 batas akhir tahun. Sehingga tidak memungkinkan lagi bisa mengikuti CPNSD 2005. Artinya, hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja dari negara. Sehingga keinginan sementara pihak untuk melakukan konversi (CPNSD 2004 dan CPNSD 2003) adalah di samping hanya akal-akalan, juga tidaklah berdasarkan baik secara hukum maupun akal sehat. pertama, dari segi pertanggungjawaban APBD di mana CPNSD 2004 itu juga dianggarkan sebesar 750 juta rupiah, dengan perincian LPJ CPNS 250 juta rupiah dan rekrutmen 500 juta rupiah. Maka ketika ada keinginan CPNSD 2004 itu dikonversi CPNSD 2003 yang juga sama-sama dianggarkan oleh APBD 2003, bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Kedua, adanya perbedaan sistem rekrutmen CPNSD 2003 dan CPNSD 2004, di mana jika yang pertama (CPNSD 2003) peran Pemkab cukup signifikan, untuk CPNSD 2004 sudah tidak lagi, karena sebagian (bahkan sebagian besar) kewenangan Pemkab sudah ditarik oleh Pusat. Implikasinya, bisa jadi akibat (kurang atau tidak amanahnya) pe- nyelenggara rekrutmen CPNSD, (baik tahun anggaran 2003 dan 2004), yang 250 akhirnya tidak mendapatkan SK dan peluang CPNSD 2004 hilang. Maka untuk mengatasi permasalahan di atas ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bertahap atau bersamaan, yaitu pertama, meminta pertanggungjawaban (secara hukum, birokrasi, dan publik) kepada pihak-pihak yang terkait dengan CPNSD 2003 dan CPNSD 2004. Kedua, mengatasi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan, baik untuk tahun 2003 dan 2004. Menurut penulis untuk mengatasi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan, baik untuk tahun 2003 dan 2004, pertama, semua pihak harus mempunyai satu pandangan bahwa terkait hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan. Untuk mengatasi tersebut perlu dibentuk Tim Independen yang menyelesaikan masalah CPNSD 2003 (baca: 250 Calon PNS) dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti CPNSD 2004. Tugasnya, adalah melakukan negosiasi dengan pusat bahwa 45
untuk mengatasi kebuntuan tersebut mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan CPNSD 2004 di Ponorogo. Pesertanya adalah 250 CPNS yang dinyatakan diterima untuk tahun 2003, (tetapi di luar sepengetahuan pusat) dan pendaftar CPNSD 2004. Jadi untuk 250 CPNS mendapatkan prioritas untuk mengikuti ujian tersebut, sedangkan yang masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti CPNSD 2004 tentunya yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Tetapi kedua-duanya sama-sama mempunyai hak atau peluang untuk diterima berdasarkan hasil tes dan yang dilakukan oleh Tim Indenpenden atau tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, sekalipun melibatkan komponen masyarakat Ponorogo. Persoalan, misalnya, muncul masalah antara 250 CPNSD (yang dinyatakan terima tahun 2003) dengan Panitia CPNSD 2003 tentunya harus diselesaikan melalui proses hukum. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dengan CPNSD 2003, (baik sebagai Panitia dan pihak pihak yang terkait), sebagai bentuk per- tanggungjawabannya mereka harus mempertanggungjawabkan baik secara hukum, kepada pemerintah di level di atasnya dan kepada publik. Sebagai wujud tanggung jawab mereka secara hukum, pertama, mereka secara sportif untuk memberi keterangan yang sejujur-jujurnya kepada aparat hukum. Sehingga persoalan menjadi clear dan clean. Pada akhirnya melahirkan situasi yang kondusif untuk mewujudkan kepastian hukum di masyarakat (law enforcement). Kedua, mereka (Panitia CPNSD 2003 atau pihak-pihak yang terkait) memberikan laporan secara benar kepada Pemerintah Pusat dan kemudian Pusat menindaklanjuti untuk melakukan verifikasi ke lapangan, sehingga diperoleh formulasi yang tepat dalam rangka pengatasi persoalan CPNSD 2003 di Ponorogo, baik berupa solusi ataupun sanksi terhadap pihak yang diduga melakukan penyelewengan. Adapun pertanggungjawaban publik, Pertama, mereka/ Panitia CPNSD 2003 secara sportif untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Ponorogo, khususnya 250 Calon PNS yang hingga sekarang tidak jelas statusnya dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti CPNSD 2004 yang hingga sekarang tidak jelas apa yang mereka lakukan. Kedua, sebagai wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat Ponorogo secara elegan mereka/ Panitia CPNSD 2003 untuk 46
mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Ketiga, dengan kesadaran mereka sendiri mereka/ Panitia CPNSD 2003 berusaha tidak melibatkan diri atau tidak dilibatkan oleh Pusat dalam Kepanitiaan CPNSD 2004. Sehingga mengurangi bias-bias dalam proses CPNSD 2004. Bagaimana seharusnya langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan? Pertama, terutama mereka 250 Calon PNS yang hingga sekarang tidak jelas statusnya dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti CPNSD 2004 melakukan koordinasi dan kemudian melakukan langkah hukum dengan menggugat secara class action baik delik penipuan dan penyelenggaraan CPNSD 2003 yang kemudian di- ketahui berdampak pula dalam penyelenggaraan CPNSD 2004. Kedua, jika hal itu sudah dilakukan mereka 250 Calon PNS yang hingga sekarang tidak jelas statusnya dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti CPNSD 2004 memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Sehingga memudahkan aparat hukum untuk bekerja secara profesional, sungguh-sungguh dan menjujung tinggi rasa keadilan masyarakat. Ketiga, untuk para aktivis dan masyarakat yang mempunyai kepedulian dalam masalah ini di samping untuk terus mendorong aparat hukum bekerja secara profesional, juga ikut bertanggung jawab terhadap proses hukum tersebut dan yang sama penting adalah ikut mewujudkan ketertiban masyarakat. MENGELOLA KONFLIK DALAM TUBUH EKSEKUTIF DI PEMKAB PONOROGO Menurut penulis bahwa konflik terbuka antara Bupati Muryanto dan Sekab R. Tony Soenarto sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pertama, karena masing-masing menduduki posisi penting dan sangat strategis di Pemkab Ponorogo. Bupati Muryanto sebagai Bupati dan pengambil kebijakan tertinggi di eksekutif, sedangkan R. Tony Soenarto sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekab) dan sebagai koordinator, operator, dan pengendali kebijakan Bupati di tataran eksekutif. Kedua, karena masing-masing mempunyai kekuatan dan jaringan kekuasaan. Artinya, sekalipun pada mulanya konflik pribadi, tetapi karena posisinya tersebut tidak mustahil akan melahirkan konflik politik atau kelompok kepentingan. Ketiga, karena masing-masing hingga sekarang belum mampu merumuskan pola 47
komunikasi yang efektif, sehingga potensial melahirkan kesalahpahaman dan bahkan berakhir dengan konflik yang tidak bisa dihindari. Implikasinya pertama, melahirkankan faksi-faksi (baca: pengelom- pokan) yang ada di eksekutif, (pro-Muryanto versus pro-Tony Soenarto), yang kemudian diikuti pengelompokan-pengelompokan yang ada di eksekutif. Kedua, munculnya kecurigaan antarfaksi dan diikuti adanya gerakan-gerakan yang saling "mengunci", sehingga berbagai agenda penting pemerintahan menjadi telantar, misalnya, RAPBD 2005, hingga sekarang belum kelar, sekalipun yang terakhir ini bolanya di legislatif. Ketiga, juga melahirkan faksi-faksi yang ada di legislatif dan masyarakat, apalagi masing-masing disinyalir akan mencalonkan Bupati periode 2005 - 2010. Sehingga jika tidak dikelola secara baik akan melahirkan krisis kepemimpinan dan akhirnya akan melahirnya anarkisme politik serta akan berakhir situasi chaos (krisis politik). Apakah konflik itu masih bisa dikelola atau dikendalikan? Menurut penulis bahwa konflik tersebut masih bisa dikelola atau dikendalikan, asalkan diperhatikan beberapa hal, pertama, jika asumsinya adalah masing-masing pihak (Muryanto dan Tony Soenarto) masih bisa diper- temukan maka satu-satunya jalan adalah merumuskan pola komunikasi efektif antara keduanya. Salah satu kunci komunikasi efektif adalah kesediaan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan melakukan dialog serta kesediaan untuk menekan sedemikian rupa egoismenya. Kedua, semua pihak harus paham dan konsisten akan posisinya masing-masing. Jika sebab mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan tugasnya, sekalipun tidak diminta Bupati harus melakukan. Dan jika tidak dilakukan maka kewajiban Bupati untuk menegurnya, baik langsung atau tidak langsung. Ketiga, melokalisir konflik tersebut sedemikian rupa dan bagi karyawan lain tidak perlu ikut campur dengan konflik tersebut. Toh, loyalitas mereka kepada atasan bukan karena figur, tetapi karena tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Insya Allah, dengan jalan itu konflik bisa dikelola dan dikendalikan, sekalipun tanpa mediator. Sebaliknya jika kedua belah pihak (Muryanto dan Tony Soenarto) tidak bisa dipertemukan karena perbedaan prinsip, mungkin. Langkah pertama, adalah memfungsikan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan, Kepala 48
Pengadilan, dan Dandim. Karena di samping kondisi transonal bahwa pola tersebut tidak lebih dari salah satu pola atau gaya kepemimpinan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga kekurangan internal atau antar lembaga pemerintahan bisa direspons dan diantisipasi secara tepat dan cepat. Langkah tersebut mestinya bisa dilakukan oleh Ketua DRPD, apalagi dalam berbagai pernyataan Ketua DPRD mengatakan bahwa Bupatinya itu kader PDI-P. Sehingga kemungkinan untuk dialog, tukar pendapat dan sebagainya lebih mudah, kecuali jika keduanya juga dalam situasi konflik (dalam kepentingan politik yang berbeda). Langkah kedua, jika MUSPIDA merasa tidak mampu menyelesaikan konflik di atas, maka mereka dan bisa ditambah oleh kelompok independen mengangkat persoalan tersebut ke struktur yang lebih tinggi, yaitu Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Gubernur dan Mendagri untuk melakukan mediator terkait dalam pengelolaan dan pengendalian konflik tersebut. Penulis yakin mereka bisa melakukan karena mempunyai otoritas atau kewenangan untuk itu. Mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan langkah-langkah responsif dan antisipatif berdasarkan mandat undang-undang, tentunya di samping mempertimbangkan masalah hukum, juga mempertimbangkan aspek politiknya. Mereka juga akan menganalisis dan mengalkulasi keuntungan dan kerugian, bagaimana menyikapi persoalan tersebut secara proposional dan profesional dalam rangka terwujudnya Pemkab Ponorogo yang solid dan efektif. Singkatnya, mestinya kita termasuk teman-teman pers tidak bisa membiarkan begitu saja persoalan itu berlarut-larut. Peran yang kita mainkan adalah meredam. Artinya, tidak harus diam. Tapi jika berbicara tidak bersifat provokatif dan tetap menggunakan prinsip berimbang, tidak memihak dan tidak diskriminatif. Lebih-lebih perubahan peta politik itu sangat dinamis. Artinya, belum tentu pihak yang kita bela atau kita musuhi itu menang atau kalah, atau sebaliknya. Maka sikap proporsional dan profesional, serta semangat untuk membangun Pemkab Ponorogo yang solid dan efektif adalah salah satu modal dasar dan salah satu bentuk kontribusi kita dalam pengelolaan dan pengendalian konflik tersebut. Apalagi prestasi kita belum dirasakan oleh masyarakat dan justru yang ditonjolkan adalah egoisme kita. Apa kita tidak malu dengan masyarakat yang mendambakan kedamaian dan kesejahteraan?! Wallahu A'lam. 49
MENGURAI BENANG KUSUT: (Krisis Kepemimpinan di Ponorogo) Sebenarnya apa yang dilakukan oleh DPRD (Dewan) Ponorogo pada Rapat Pleno, Kamis, 27 Mei 2004, untuk memanggil Bupatinya itu sudah benar. Adapun terkait dengan mekanisme dan motif politik dari pemanggilan itu adalah persoalan lain. Karena dalam setiap proses politik tidak bisa dilepaskan dengan tiga persoalan, yaitu masalah hukum, masalah politik, dan segala konsekuesinya, sebagaimana yang pernah penulis kemukakan dalam tulisan sebelumnya. Karena persoalan mekanisme dan motif politik yang kurang jelas ini (karena kurang disosialisasikan) niat baik Dewan tersebut menjadi bias dan bahkan sebagai pihak tertuduh. Memang banyak spekulasi yang menafsirkan langkah Dewan tersebut, antara lain dituduh sebagai manuver politik, mempunyai agenda terselubung, golek-golek, nggege mongso, dan berbagai tuduhan lainnya. Berbagai tuduhan itu bisa benar dan bisa salah. Hal ini sangat tergantung bagaimana kejelasan dan konsistensi Dewan memosisikan dalam undang-undang. Kenapa langkah yang dilakukan Dewan itu benar? Pertama, karena dalam Undang-Undang Dewan telah diberi mandat untuk mengangkat dan memberhentikan Bupati (setidaknya melaksanakan fungsi pengawasan), tentunya berdasarkan alasan dan mekanisme yang benar. Kedua, apa pun yang terkait dengan persoalan kepemimpinan di Ponorogo maka sudah seharusnya Dewan mengambil langkah-langkah responsif dan antisipatif. Karena merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya. Ketiga, lebih penting dari semua itu bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Sekarang bagaimana dengan kepemimpinan Bupati Markum? Alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan, di mana perdebatannya sudah tidak terkait dengan persoalan mundur atau tidak, tetapi lebih terkait dengan mekanisme pergantiannya. Pleno DPRD Ponorogo, Kamis, 27 Mei 2004 telah membuat suatu keputusan penting, yaitu: pertama, memastikan bahwa Bupati Markum lebih memilih menjadi anggota DPR RI daripada mempertahankan sebagai Bupati. Kedua, dari konsekuensi pertama diketahui bahwa pelantikan DPR RI akan dilaksanakan pada 50
bulan Oktober 2004. Ketiga, membentuk Tim Kecil yang merumuskan mekanisme pergantian tersebut. Sebagai masukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Tim DPRD tersebut, pertama, hendaknya setiap kebijakan politik berdasarkan alasan hukum dan mekanisme yang jelas. Kalau toh tidak ada perundang- undangan, atau ada undang-undang tetapi potensial menimbulkan multiinterpretasi, maka hasil konsensus Pleno DPRD sudah bisa dijadikan landasan hukum. Dengan catatan yang terakhir ini harus solid atau memenuhi forum. Termasuk kapan Bupati berhenti atau diberhentikan, bagaimana prosesnya, siapa yang harus menggantikan, dan apa konsekuesinya, serta hak dan kewenangannya, dan seterusnya. Jadi bola itu kini di tangan DPRD tergantung ke mana mereka menendangnya. Kedua, motif Tim DPRD dalam bekerja hendaknya berorientasi kepada penataan sistem pemerintahan (system oriented), bukan penataan kepentingan pribadi, atau kepentingan jangka pendek. Misalnya, dengan melakukan transaksi dengan eksekutif terkait dengan agenda Dewan. Atau menjadikan isu politik sebagai komoditas ekonomi. Karena masalah yang dihadapi di Pemkab Ponorogo ini spesifik/ khusus. Jika tidak dikelola secara baik situasi disharmonisasi (ketidakharmonisan) antara legislatifdan eksekutif bisa akan menjadi bola liar, yang pada akhirnya bisa sebagai alasan Dewan untuk memberhentikan Bupati dengan cara tidak terhormat, sebagaimana yang terjadi di Pemkot Surabaya, Banyuwangi, dan sebagainya. Apalagi proses pengangkatan Bupati Markum tidak dilakukan oleh rakyat langsung, tetapi oleh DPRD. Ketiga, hendaknya dalam setiap proses politik dihindari semaksimal mungkin interest pribadi, baik legislatif maupun eksekutif. Apalagi menyalahgunakan kelemahan hukum yang ada untuk kepentingan pribadi, misalnya, keinginan untuk menghindar dari tanggung jawab eksekutif kepada legislatif, keinginan semata-mata untuk kenyamanan posisi pejabat tertentu, bukan kepastian hukum atau kenyamanan publik, dan sebagainya. Yang memang bahwa setiap langkah politik seseorang itu senantiasa mengadung risiko politik yang harus ditanggungnya. Keempat, hendaknya antara legislatif dan eksekutif mempunyai sense of crisis dalam kepemimpinan. Karena jika tidak ada iktikad baik dari keduanya akan muncul ketidakpastian hukum tata pemerintahan, yang 51
oleh penulis bisa disebut sebagai kejahatan politik. Jika adanya keinginan untuk mengulur-ulur waktu tidak mustahil akan lahir komplikasi politik yang lebih rumit dan kompleks. Untuk diketahui bahwa masa berakhirnya jabatan DPRD Ponorogo sekarang dan pelantikan DPRD Ponorogo periode 2004 - 2009 ini bulan Juli 2004, di satu sisi pelantikan Bupati Markum sebagai anggota DPR RI pada bulan Oktober 2004, sedangkan masa berakhirnya Bupati Markum mestinya pada bulan April 2005. Oleh karena itu, langkah-langkah responsif dan antisipatif Dewan memang sangat dibutuhkan. Terakhir, hendaknya setiap proses politik itu berusaha melibatkan semaksimal mungkin peranan masyarakat atau publik, yang merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Langkah-langkah nonformal itu penting dalam rangka proses pengambilan kebijakan publik. Tetapi jika terhenti pada langkah-langkah nonformal sebagai pilihan dan akhirnya hanya menguntungkan sekelompok elit adalah suatu kejahatan politik yang tidak bisa diampuni dalam sistem demokrasi. Kecuali Pemerintahan Kabupaten Ponorogo itu milik beberapa gelintir elit. Maka benar wewarah Ki Ronggo Warsito atau yang disebut Gus Burhan, sebagai leluhure wong Ponorogo, "Sak bejo-bejone wong iku kang eling lan waspodo". Wallahu A'lam. 52
Bagian 2 Wajah Demokrasi A. Arena Pemilu 2004 MEWASPADAI KECENDERUNGAN POLITIK 2003 DI KABUPATEN PONOROGO Ketika Bupati Markum Singodimedjo akan mengakhiri jabatannya yang pertama, sorotan lawan-lawan politiknya adalah terlalu memprioritaskan penataan kota dan kurang memerhatikan pembangunan pedesaan. Indikasinya, dibangunnya arca-arca di berbagai tempat dengan alasan keindahan kota, juga perbaikan jalan-jalan di gang-gang kota, Terminal Selo Aji, dan sebagainya. Sehingga waktu itu cukup menjadi alasan untuk menyebut gaya politik yang ingin dikembangkan oleh Bupati Markum Singodimedjo sebagai "gaya politik mercusuar", atau disebut politik "wah- wahan", yaitu politik yang tidak berorientasi kepada pemecahan problem masyarakat riil dan luas, tetapi lebih berorientasi pada "kemegahan politik", dan itu hanya dirasakan oleh yang memegang kekuasaan. Lebih dari itu alasan praktis selalu dilontarkan kenapa terlalu memerhatikan kota? Karena untuk menarik investor, terlepas sejauh mana efektivitas dan realisasinya, sehingga waktu itu banyak pihak berharap komitmen Bupati Markum Singodimedjo setelah membenahi kota akan membenahi pembangunan pedesaan, baik dari segi infrastruktur, yaitu perbaikan jalan-jalan, jembatan. sarana komunikasi, penerangan, 53
organisasi masyarakat desa dan sebagainya. Juga dari segi suprastruktur, yaitu pembenahan kinerja pemerintahan desa, peningkatan pelayanan masyarakat desa, dan pembenahan lain, baik terkait peningkatan kualitas SDM dan fungsi, serta struktur pemerintahan desa. Termasuk komitmen Bupati Markum Singodimedjo ketika mengawali masa jabatan yang kedua, yaitu cita-cita untuk mewujudkan clean government, suatu pernerintahan yang terbebas atau meminimalisasi KKN, penegakan supremasi hukum, juga terciptanya rasa aman dan kenyamanan masyarakat serta kehidupan yang lebih demokratis. Namun hingga akhir 2002 orientasinya masih banyak berkutat di perkotaan, misalnya, pembangunan Kantor Megah Terpadu, Pasar Legi, Youth Center, dan sebagainya yang membutuhkan dana, tenaga, dan perhatian tidak kecil. Sedangkan agenda pembangunan lainnya kurang mendapatkan perhatian memadai. Menurut penulis itulah problem pembangunan Ponorogo hingga 2002 yang tersisa, yang seharusnya menjadi perhatian serius dan program utama elit politik di Ponorogo baik legislatif dan eksekutif, serta yudikatif. Di samping berbagai prestasi yang telah diraihnya, problem-problem pembangunan itu tentunya sebagai ujian, yang akan senantiasa ditunggu-tunggu komitmen dan penyelesaiannya oleh masyarakat Ponorogo, Tahun 2003: Tahun Perdamaian atau Tahun Kecemasan? Bagaimana tren politik di Ponorogo? Di saat Presiden dan Wakil Presiden RI mencanangkan 2003 sebagai tahun perdamaian, sekalipun beberapa hari kemudian terkesan diralat oleh Menko Polkam, Bambang Yudhoyono dan juga Wakil Presiden Hamzah Haz sebagai tahun yang mencemaskan. Terlepas kontroversinya, penulis melihat bahwa tren umum, termasuk di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan suhu politik, bahkan cenderung mencemaskan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Di antara pemicunya, pertama, adalah kenaikan BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan pulsa telepon. Yang biasanya kemudian diikuti oleh membubungnya (naiknya) harga-harga kebutuhan pokok. Menurut penulis kecenderungan ini paling mengkhawatirkan karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Apalagi protes-protes dari kalangan aktivis mahasiswa dimulai. Hal ini jika tidak dikelola secara 54
baik oleh pemerintah, di samping membahayakan stabilitas ,pemerintah, juga melahirkan berbagai kriminalitas dalam masyarakat. Kedua, kecenderungan partai-partai politik untuk menjadikan tahun 2003 sebagai tahun konsolidasi dan ekspansi untuk menghadapi Pe- milu 2004 (jika tidak diundur). Perdebatan di legislatif maupun dalam masyarakat soal subsidi desa, di samping menunjukkan fenomena yang menggembirakan karena meningkatnya kepedulian elit politik terhadap persoalan masyarakat desa. Namun di sisi lain nuansa politisnya cukup kental dan sulit dihindari. Yang disayangkan kenapa tidak jauh-jauh hari yang memang dalam kenyataannya sangat ditunggu-tunggu oleh masya- rakat desa. Memang lebih baik terlambat, daripada tidak. Persoalannya jika itu diwujudkan terlepas berapa jumlahnya yang krusial adalah kontrol penggunaannya. Apakah benar-benar untuk pembangunan masyarakat desa atau justru sebagai gerilya politik partai-partai politik di desa-desa? Ketiga, diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) 2003 dan masih satu paket, yaitu General Agreement on Tarif and Trade (GATT), Di mana salah satu implementasinya adalah pasar atau perdagangan bebas, yakni produk-produk lokal dipaksa untuk bersaing dengan produk- produk luar. Jeruk pulung bersaing dengan jeruk thailand. Guru lokal akan bersaing dengan guru luar. Dokter lokal bersaing dengan dokter luar. Konsultan lokal bersaing dengan konsultan asing. Pembantu lokal akan bersaing dengan pembantu luar. Implikasinya sebenarnya tidak hanya semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah moralitas, mentalitas, dan budaya. Sekalipun demikian menurut penulis tidak perlu disikapi dengan susana yang "panik dan tergopoh-gopoh". Padahal dampak positifnya secara alamiah masyarakat dan lebih- lebih pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, tidak sebaliknya menjadi "penumpang gelap" dari AFTA. Mestinya yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo adalah mempersiapkan masyarakat Ponorogo untuk mampu bersaing dengan masyarakat dunia (baca: Asia). Namun dalam pengamatan penulis tidak jelas konsep yang ditawarkannya Pemkab, tetapi gelagat atau sinyalnya malah menjadikan isu AFTA sebagai komoditas politik maupun komoditas ekonomi. Misalnya, menawarkan dirinya sebagai agen pihak luar untuk memasarkan produk luar, apakah berupa rumah sakit, atau produk-produk yang lain? Jadi 55
AFTA, sebenarnya merupakan momentum untuk membangun soliditas antara pemerintah dengan rakyat. Tetapi jika pemerintah menempatkan posisi yang salah, maka AFTA akan menjadi prahara. Tidak mustahil pemerintah akan menjadi alat saing. Sebagaimana pada masa penjajahan. Na'udzubillah min dzalik. Dibutuhkan Model Pemerintahan Yang Kompetitif "Prinsip dari pemerintahan kompetitif adalah bukan membedakan pemerintahan atau swasta, akan tetapi kompetisi melawan monopoli," begitu kata John Moffitt, Sekretaris Kepala Gubernur Massachusett, William Weld, Amerika dalam suatu kesempatan. Intinya memberikan respons yang konstruktif terhadap kecenderungan global dan mampu menciptakan inovasi. Maka yang harus dilakukan adalah menciptakan kompetisi yang sehat berdasarkan keadilan dan kesempatan berusaha, apakah pemerintah dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan masyarakat, atau antara pemerintah dengan pemerintah dalam konteks global. Di antara keuntungan pemerintahan kompetitif adalah efisiensi yang lebih besar, juga dengan kompetisi bisa memaksa monopoli pemerintah (atau swasta) untuk merespons segala kebutuhan pelanggannya, juga akan menghargai inovasi dan yang lebih penting dengan kompetisi akan bisa membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri. Singkatnya, menciptakan kompetisi yang sehat berdasarkan keadilan dan kesempatan berusaha. Dan hendaknya itu ditopang oleh konsep yang jelas dan aturan main yang terukur. Persoalannya, bagaimana kesiapan dan good will (kemauan) Pemkab Ponorogo untuk ke sana? Jawabannya, "Tanyakan kepada rumput yang bergoyang." KPUD PONOROGO Pemilu 2004: Sebagai Taruhan Bangsa Untuk menyikapi terbentuknya KPU Kabupaten Ponorogo dalam waktu dekat ini, penulis pernah melakukan anjang sana atau silaturahmi 56
ke beberapa tokoh masyarakat, tokoh politik, teman-teman pers, dan beberapa birokrat di Ponorogo, untuk mengetahui bagaimana apresiasinya terhadap masalah KPU terhadap kedudukannya dengan Pemilu 2004 nanti. Ada salah satu statement yang menarik, dilontarkan oleh H. Achmad Thobroni, tokoh Golkar I yang mengatakan, "Jika pelaksanaan Pemilu 2004 nanti tidak berhasil. Jangan heran kalau nanti manusia akan makan manusia yang lain." Penulis mencoba menangkap makna yang terkandung dari statement tersebut bahwa Pemilu 2004 nanti tidak hanya sebagai taruhan para politikus atau partai-partai politik peserta pemilu, tetapi lebih dari itu sebagai taruhan bangsa Indonesia. Karena Pemilu 2004 nanti adalah suatu momentum penting dan bahkan menentukan untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah RI dan bahkan negara ini. Alasan ini bisa dimengerti karena berbagai harapan rakyat akan terwujudnya sistem, politik yang bersih, berwibawa, dan efektif tidak kunjung tiba. Mereka berharap dengan gerakan reformasi harapan itu bisa dipenuhi, tetapi juga belum kunjung tiba juga. Dan juga harapan masyarakat melalui Pemilu 2004 akan perbaikan berbagai bidang kehidupan, terutama bidang politik tetap juga tidak bisa terpenuhi, tidak mustahil mereka "akan menggunakan jalannya sendiri" dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara ini, tentunya berdasarkan persepsi, pandangan, dan apresiasinya. Termasuk menguatnya wacana golput, sekalipun wacana tersebut sesuatu yang kontradiktif dengan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Fenomena itu, setidaknya mempunyai dua makna. Pertama, wacana golput ini memang sebagai indikasi mulai melemah atau menurunnya kepercayaan, rakyat terhadap mekanisme formal/ konstitusional dalam melakukan perubahan atau pembenahan kehidupan politik, yang dikenal dengan pemilu itu. Kedua, menurut penulis justru munculnya wacana golput itu sebagai momentum bagi pemerintah dan secara khusus bagi penyelenggara pemilu dan tentunya termasuk para politikus atau partai politik peserta pemilu untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kita masih pantas untuk dipercaya. 57
Dibutuhkan Tim Solid dan Mempunyai Visi Maka agar supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat perlu dibentuk penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten) yang solid dan mempunyai visi yang jelas terhadap pemilu, itu sendiri dalam kerangka terwujudnya sistem politik yang kita dikehendaki. Sekalipun untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu bukan menjadi tanggung jawab salah satu komponen bangsa, dengan tanpa mengabaikan peran serta komponen bangsa yang lain bahwa keberadaan penyelenggara pemilu (KPU) mempunyai peranan yang sentral dan menentukan, apakah Pemilu 2004 tersebut cukup pantas untuk dipercaya masyarakat. Siapa mereka itu? Mereka itu dalam istilah H. Achmad Thobroni "yang betul-betul orang". Atau yang secara normatif sebagaimana ter- tuang pada pasal 18 (UU Pemilu No. 12 Tahun 2003), antara lain, setia kepada Pancasila dan UUD '45 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil; mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan; sehat jasmani dan rohani, independen dan profesional. Dan yang sama penting adalah kesediaan bekerja sama dengan tim dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik dengan pers maupun aparat, serta komponen lain. Di sisi lain mereka yang senantiasa berusaha untuk menekan atau mengelola egonya. Karena tidak mustahil tim tersebut terdiri dari beberapa orang yang mempunyai motivasi atau kepentingan yang bermacam-macam. Jadi egoisme adalah sesuatu yang harus disingkirkan jika kita mengharapkan terselenggaranya pemilu yang bermartabat atau pemilu yang dipercaya oleh masyarakat. Paham dan Komitmen Terhadap UU Pemilu Setelah terbentuk tim (penyelenggara pemilu) yang solid dan mempunyai visi yang jelas, yang sama penting adalah bagaimana semua pihak, lebih-lebih penyelenggara pemilu (KPU) mempunyai pemahaman, komitmen dan apresiasi terhadap UU Pemilu. 58
Sebab dalam pandangan penulis bahwa ukuran keberhasilan pemilu itu sangat tergantung, apakah seluruh proses atau tahapan pemilu itu sesuai atau tidak dengan UU Pemilu tersebut. Dan lebih dari itu bahwa gambaran tatanan politik lndonesia seperti apa yang diinginkan itu, satu- satunya bisa dibaca dalam UU tersebut. Lebih jelasnya terlihat di samping UU Pemilu, juga dalam UU Pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Di mana tiga RUU terakhir itu masih tengah digodok oleh legislatif. Baru kemudian elemen-elemen lain, terutama pengawas atau pemantau pemilu dan tentunya juga para pimpinan dan pengurus partai politik peserta pemilu. Sehingga dalam pandangan penulis bahwa salah satu keberhasilan penyelenggaraan pemilu nanti juga sangat tergantung keberhasilan dalam sosialisasi UU Pemilu. Sebaliknya jika dalam hal sosialisasi ini tidak atau kurang berhasil tidak mustahil akan banyak melahirkan problem dalam penyelenggaraan pemilu. Dan jika ini tidak dikelola secara baik bisa sebagai ancaman tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa sosialisasi UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, termasuk undang-undang yang lain terkait itu mutlak dilakukan, apakah oleh penyelenggara Pemilu, parpol peserta Pemilu atau kalangan LSM, akademisi atau unsur-unsur lain. Dan sebaiknya itu dilakukan mulai sekarang. Maka di sini peranan media massa (elektronik dan nonelektronik) cukup strategis dan menentukan. Lebih baik wacana itu dibuka mulai sekarang dibanding pada saat- saat Pemilu nanti. Juga yang tidak kalah penting adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu tidak dalam posisi berhadap-hadapan, tetapi dalam satu kekuatan yang sinergis (saling memperkuat) dalam rangka membangun atau mewujudkan sistem politik yang bermartabat. Berusaha Memahami Lebih Dekat Dinamika Masyarakat Setelah terbentuk tim yang solid dan mempunyai visi yang jelas terhadap pemilu dan didukung oleh sosialisasi UU Pemilu, menurut penulis itu masih belum cukup. Ada salah satu variabel yang perlu diperhitungkan, yaitu dinamika masyarakat itu sendiri. 59
Di samping keadaan objektif masyarakat dari dulu hingga sekarang masih banyak terkotak-kotak oleh latar belakang suku, agama, ideologi, dan figur tertentu. Sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai tipologi masya- rakat parternalistik. Dan itu jika tidak dikelola secara baik akan berpotensi melahirkan berbagai persoalan. Ada satu lagi yang membedakan karakteristik masyarakat seka- rang dibanding dengan sebelumnya, yaitu peningkatan partisipasinya masyarakat dalam proses politik, yang merupakan konsekuensi logis semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat serta peranan media massa/ pers. Jadi dalam mengelolanya tentunya juga berbeda dengan dinamika masyarakat sebelumnya. Dengan kata lain bukan semata-mata persoalan normatif (hitam- putih), tetapi lebih pada seni bagaimana mengelola dinamika masyarakat tersebut. Kapan ia harus bertindak mengayomi? Kapan harus bertindak tegas? Kapan harus bertindak moderat? Itu adalah pilihan yang tidak mudah. Maka untuk mengelola dinamika masyarakat tersebut, di samping tim yang solid dan mempunyai visi yang jelas dan juga didukung oleh sosialisasi UU Pemilu yang memadai adalah dibutuhkan penyelenggara pemilu (baca: KPU, termasuk di dalamnya Panwas dan lain-lainnya), yaitu yang kreatif, inovatif, dan langkah-langkah yang bersifat responsif dan antisipatif. Karena dalam tataran ini tidak cukup bermodalkan undang-undang, tetapi bagaimana membangun hubungan yang harmoni dengan unsur- unsur perubahan, baik yang bersifat konstruktif (membangun) atau yang bersifat destruktif (merusak). Bentuknya banyak, misalnya melakukan silaturahmi, lobi, sharing (tukar pendapat) dengan berbagai komponen bangsa, dan secara khusus dengan pihak-pihak sukses atau yang bisa menjadi jembatan penyelenggaraan untuk memahami kecenderungannya, tuntutannya dan aspirasinya. Bagaimana pun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan berinteraksi dan bekerja sama dengan mereka, apakah posisi mereka 60
sebagai pemain, pengamat, penonton, atau mereka mempunyai agenda lain. Memang dalam tataran ini akan diuji sejauh mana dukungan, aksesabilitas dan kematangan penyelenggara pemilu dalam menghadapi masyarakat yang dinamis itu. Kedekatan dengan Tuhan YME Sebagai penutup ada persoalan lain, yang sering diabaikan banyak pihak adalah skenario Tuhan. Padahal manusia seringkali mendapat pelajaran dalam masalah ini. Banyak manusia telah membuat perencanaan yang rapi, program yang jelas, dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Tidak jarang mereka mengalami kegagalan. Padahal kita hafal betul dengan kata-kata mutiara yang terkenal, bahwa "manusia hanya bisa berencana, sedangkan Tuhanlah yang menentukan." Singkatnya, marilah kita bekerja sungguh-sungguh, mempunyai pe rencana yang cermat, program yang jelas, dan tentunya didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Tetapi semuanya itu kita lakukan dengan konteks ketawadlu'an dan ketundukan kita kepada Tuhan, bukan sebaliknya sikap kesombongan dan ketakaburan, apalagi nantang-nantang terhadap-Nya, yang justru akan kontraproduktif bagi penyelenggaraan pemilu. Lebih dari itu, jika sikap dan keyakinan ini tertanam dalam diri seseorang, mereka akan senantiasa amanah dan profesional. Mereka bekerja bukan atas dasar tekanan, tetapi muncul dari dalam dirinya. Motivasi yang paling dalam yang ada dalam diri kita, yaitu nurani. Wallahu A'lam. WACANA KPUD WATCH PONOROGO Ada salah satu prinsip dalam sistem demokrasi, yaitu perimbangan kekuatan (balance of power). Diharapkan dengan perimbangan kekuatan itu tidak ada dominasi kekuatan. Sehingga mekanisme kontrol bisa berjalan sehat, terbangun hubungan dialogis antara penguasa dan yang dikuasai, bukan hubungan dominasi atau hegemoni. Jika perimbangan kekuatan (balance of power) itu tidak berhasil diwujudkan tidak mustahil akan melahirkan "mafia politik" yakni lahirnya suatu kekuatan politik, apakah berupa kelompok penekan (pressure groups) atau dalam bentuk 61
lain yang mencoba mengakumulasi kekuatan-kekuatan yang ada untuk membangun kekuasaan atau pengaruhnya. Suatu hal yang lazim mereka lakukan untuk mewujudkan obsesi atau nafsu berkuasanya, (apalagi gerakannya tidak dilandasi oleh moralitas), mereka tidak segan-segan "menyandera atau menjerat penguasa, dalam arti seorang penguasa tidak berkutik dengan kemauan-kemauan mereka dengan cara menginterventarisir kekuatan, kelemahan, atau kekhilafan diri penguasa tersebut, apakah yang terkait dengan perempuan, cacat masa lalu, uang, dan sebagainya. Maka tidak perlu heran jika suatu saat penguasa mempunyai kebijakan yang tidak rasional karena permainan politik tersebut. Selain itu, mereka juga tidak segan-segan memasukkan orang-orangnya di parpol-parpol yang secara kasat mata saling berlawanan, juga jaringan LSM, organisasi kemahasiswaan atau gerakan mahasiswa, paguyuban becak, pondok pesantren, birokrasi, media massa, dan lembaga-lembaga strategis, baik di pemerintahan atau masyarakat yang mempunyai potensi perubahan. Tetapi karena gerakannya itu bukan dilandasi oleh ideologi yang jelas, tetapi kepentingan. Sehingga cenderung menghalal- kan segala cara. Gerakan ini sangat rentan melahirkan perpecahan di antara mereka karena kepentingan itu sendiri. Perpecahan di antara mereka bukan karena hantaman dari luar, tetapi justru pengkhianatan dari dalam, yaitu "orang-orang setianya". Menakutkan, bukan? Tidak terkecuali keinginan untuk bermain di semua even dalam proses politik, termasuk pembentukan KPUD di Ponorogo tidak lepas dari perhatian mereka. Mereka berusaha mencengkeramkan pengaruhnya di KPUD, setidaknya untuk mengamankan agenda mereka dalam politik. Mereka tidak segan-segan menghantam orang-orang yang diperkirakan menjadi "penghalang" agendanya dengan segala cara, apakah dengan menfitnah, memprovokasi, melakukan intimidasi, melakukan penyusupan, dan sebagainya, yang merupakan dari karakteristik gerakannya. Maka ketika KPUD cenderung didesain atau dirancang untuk wahana permainan dan kepentingan parpol-parpol besar. Sudah seharusnya ada kekuatan penyeimbang yang memerankan sebagai kekuatan yang terus-menerus menyuarakan dan memperjuangkan semangat dan cita-cita UU Pemilu. Formatnya terserah, apakah KPU Watch Ponorogo atau yang lain, yang jelas siapa saja yang ikut ambil bagian di situ harus elegan, rendah hati, 62
bersikap konstitusional, mempunyai stamina yang tinggi, dan tahan bantingan, baik secara fisik dan mentalitas. Karena yang mereka hadapi adalah kekuatan (baca: konspirasi) besar, yang mempunyai jaringan komunikasi dan jaringan massa, serta prasarana yang memadai. Tantangan pertama yang dihadapi teman- teman (baca: KPU Watch) adalah cemoohan, intimidasi, dan pro vokasi (bahasa Arabnya, at-tandid). Misalnya, disebut 'barisan sakit hati, pahlawan kesiangan, pengacau keamanan (instabilitas)', dan se bagai - nya. Targetnya menjatuhkan mentalitas teman-teman, yaitu hilang nya keberanian, tanggung jawab, dan optimisme. Sehingga ketika mereka ber hasil menjatuhkan mentalitasnya, dan teman-teman itu akhir nya takut menyuarakan lagi kebenaran, mereka berharap agendanya tidak ada yang menghalang-halanginya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kepada publik bahwa teman- teman (KPU Watch) bukan barisan sakit hati, bukan pahlawan kesiangan, bukan pengacau stabilitas, dan sebutan-sebutan lain yang 'seram' mem- butuhkan stamina yang tinggi, baik fisik dan mentalitas. Karena mem- butuhkan waktu yang tidak sedikit dan tantangan yang tidak mudah. Termasuk sikap profesionalismenya akan diuji. Maka ketika teman-teman tetap istiqamah dalam menjalankan misi KPUD Watch, yaitu mengawal pelaksanaan Pemilu 2004 sesuai dengan UU Pemilu, bukan sesuai keinginan "kekuatan-kekuatan besar". Sekalipun ada intimidasi, teror, dan sebagainya, teman-teman tetap istiqamah, amanah, dan profesional, serta tetap dalam jalan yang benar (sesuai dengan UU Pemilu, juga UU Politik). KPUD Watch Ponorogo, insya Allah bukan sebagai kuburan, tetapi menjadi jembatan emas. Wallahu A'lam - hasbunallah wani'mal wakil. ARENA PEMILU 2004 Menurut penulis sesungguhnya arena pemilu itu setidak-tidaknya dalam tiga tataran, yaitu prapemilu, saat pemilu, dan pascapemilu. Dalam tataran prapemilu itu meliputi dua hal: Pertama, dalam merumuskan aturan permainan (rule of game), yaitu berupa paket UU Politik, seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPRD Provinsi, juga DPRD Kabupaten/ Kota. 63
Di sini berbagai kekuatan dan elemen bangsa untuk memberikan kontribusinya yang terbaik dalam kerangka terwujudnya sistem politik ideal yang diharapkan. Perjuangan dalam tataran ini bukan fisik, tetapi perjuangan pemikiran, yakni suatu argumentasi-argumentasi yang rasional, objektif, dan proporsional. Dan lebih dari itu rumusan yang cocok untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan sekaligus untuk merespons persoalan sekarang dan untuk mengantisipasi persoalan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kedua, secara kelembagaan, bagi partai politik peserta pemilu, apakah partai politiknya sudah memenuhi syarat-syarat (BAB II, Pasal 7 - 9). Karena jika tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat menjadi peserta pemilu (Pasal 12). Maka bentuk perjuangan yang dilakukan oleh partai politik agar bisa sebagai peserta pemilu, antara lain sangat tergantung upaya memenuhi kelengkapan kepengurusan, kelengkapan struktur, dan juga persyaratan minimal anggota serta persyaratan administrasi lainnya, terutama partai yang baru (Pasal 7 ayat 1). Sedang bagi penyelenggara pemilu, antara lain merencanakan pe- nyelenggaraan, penyediaan perangkat struktur organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPLN) (BAB IV Pasal 15 - 45), juga dalam penetapan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu paten/ Kota (Pasal 46), pendaftaran pemilih, menetapkan peserta pemilu, waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara (Pasal 25). Tahap ini adalah merupakan arena perjuangan yang tidak ringan, baik peserta maupun penyelenggara pemilu. Arena Pemilu Boleh dikatakan bahwa acara puncak pelaksanaan pemilu itu dalam dua hal, yaitu kampanye (BAB VIII, Pasal 71 - 80) dan pemungutan suara. (Pasal 81 - 95). Dalam tahap ini, partai politik peserta pemilu 64
boleh melakukan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media massa, rapat umum dan sebagainya (Pasal 72) dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan itu sangat tergantung dari program-program yang ditawarkan. Dan tentunya memerhatikan kaidah-kaidah atau aturan main yang sudah digariskan oleh UU Pemilu (Pasal 71). Sedangkan bagi penyelenggara. Pemilu dituntut kemampuannya dalam mengoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan, juga dalam menentapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara (Pasal 25). Dan itu sangat tergantung kerja sama penyelenggara pemilu dengan pihak yang terkait, antara lain Polri, TNI, media massa, dan yang lain, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Arena Pasca-Pemilu Pada tahap ini yang tidak terkait penting adalah perhitungan dan penetapan suara. Bahkan ini yang paling krusial. Maka dalam tahap ini juga kredibilitas penyelenggara pemilu dan bahkan pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang bisa menjadi taruhan. Karena ini terkait dengan legitimasi (konstitusional maupun politis). Sekalipun kampanyenya sukses dalam arti mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat, tetapi jika dalam tahap perhitungan dan penetapan hasil pemilu ini tidak baik atau penyelenggaranya curang tidak akan berarti apa-apa. Menurut penulis, memang pihak yang paling bertanggung jawab pada tahapan ini adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten. Maka dituntut kejujuran dan keadilan serta profesionalismenya (Pasal 26, 29, dan 32). Dan untuk mendorong ke sana peranan partai politik cukup besar, yaitu melakukan kontrol. Tetapi harus tetap proporsional, yakni memang wilayah yang di- benarkan oleh undang-undang (rule of game), misalnya sebatas peman- tauan. Dan jika ada penyelewengan bisa membawa kepada pihak yang bewenang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 65
Sukses atau Kemenangan Pemilu Sekarang untuk mengukur keberhasilan pemilu tentunya jika seluruh proses pelaksanaannya itu tidak keluar dari undang-undang Pemilu. Sehingga melahirkan beberapa produk yang diharapkan: 1. Tercapainya tujuan pemilu, yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (Pasal 1, ayat 1 UU Pemilu Tahun 2003). 2. Dengan proses pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan melahirkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang legitimate, baik dalam proses dan capaiannya. 3. Dengan terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang legitimate akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang kuat dan tepercaya. KEKERASAN POLITIK DAN ANTISIPASI PEMILU 2004 Penulis sependapat (sekalipun tidak sepenuhnya) sebagaimana yang dilontarkan oleh Munir, Mantan Koordiontor Kontras, hahwa persoalan yang harus diantisipasi sejak dini dalam Pemilu 2004 adalah 'kekerasan politik'. Hanya saja sebelumnya ada baiknya perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan politik? Menurut Psikolog Enny Hanum (UMMI, edisi 10/XIV/2003) bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dikenakan kepada setiap anggota masyarakat yang membuat korban mengalami kerugian fisik, mental, ataupun emosional. Kekerasan secara fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik dan menimbulkan trauma. Bentuknya bisa muncul dari mulai tingkatan yang cukup ringan seperti pemukulan, hingga penganiayaan berat yang berujung pada kematian. Patokan menimbulkan trauma ini ditekankan oleh Hanun mengingat pada dasarnya terjadi kontak fisik. Kekerasan emosional biasanya terwujud pada perlakuan menghalangi hak-hak seseorang dalam bentuk ungkapan verbal yang merendahkan. Termasuk di dalamnya adalah sikap tidak 66
menghargai keberadaan seseorang atau tidak menghargai harkat dan martabat korban. Jadi kekerasan politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang membuat korban mengalami kerugian fisik dan mental. Wujudnya bisa dalam bentuk kontak fisik dan juga bisa dalam bentuk intimidasi, teror, dan provokasi. Di mana semuanya diarahkan atau berakibat timbulnya trauma pada diri seseorang atau masyarakat. Implikasinya, melahirkan situasi yang tidak kondusif bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan suasana yang sehat. Sehingga jika tidak diantisipasi secara baik tidak mustahil akan melahirkan ancaman prinsip PEMILU yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan pada akhirnya akan berpengaruhi terhadap proses, dan hasil PEMILU. Politik Makro Menurut Munir, ada tiga level kekerasan. Pertama, pada politik makro. Kedua, kekerasan muncul bisa di tingkat aparatur negara seperti kepolisian sebagai salah satu alat negara. Ketiga, terjadi di tingkat arus bawah, dengan dipicu oleh sentimen agama, sejarah, nasionalisme, figur, dan sebagainya (Jawa Pos, Kamis, 13 Maret 2003). Masih menurut Munir pada politik makro akan dipicu masih ada perbedaan tafsir terhadap undang-undang Pemilu dan Pemilihan Presiden, juga tidak mustahil perundang-undangan yang lain. Jadi yang potensial terlibat pada level kekerasan ini adalah ditingkat elit politik, terutama antara penyelenggara pemilu dengan elit partai politik peserta pemilu dan juga di internal, partai politik, yaitu antara elit partai politik, juga antara elit partai politik dengan konstituennya. Terutama Bab V Pasal 46 - 50, yaitu tentang penentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi, Bab IX Pasal 81 - 104, tentang penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan BAB X Pasal 105111, yaitu tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Bab V dan Bab IX yang akan banyak terlibat dan berkepentingan adalah penyelenggara pemilu dengan Elit Partai Politik peserta pemilu. Karena, seperti penentuan 67
daerah pemilihan ini adalah menjadi kewenangan penyelenggara pemilu. Sedangkan BAB X akan banyak melibatkan masih penyelenggara pemilu dan juga di internal parpol, misalnya, ketika penentuan calon yang tidak mencapai BPP, penetapan calon terpilih berdasarkan pada daftar calon yang berclasarkan nomor urut (Pasal 107). Artinya, yang terakhir ini sedikit banyak akan mengundang peran partai politik. Sekali lagi, problem yang muncul tidak hanya penyelenggara dengan partai perserta pemilu, tetapi juga di internal parpol sendiri. Dan masih banyak contoh lain. Bagaimana antisipasinya? Menurut penulis bahwa sosialisasi UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, termasuk undang-undang yang lain itu mutlak dilakukan, apakah oleh penyelenggara pemilu, parpol peserta pemilu atau kalangan LSM, akademisi atau unsur-unsur lain. Dan sebaiknya itu dilakukan mulai sekarang. Maka di sini peranan media massa (elektronik dan nonelektronik) cukup strategis dan me- nentukan. Lebih baik wacana itu dibuka mulai sekarang dibanding pada saat-saat pemilu nanti. Juga yang tidak kalah penting adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu tidak dalam posisi berhadap-hadapan, tetapi dalam satu kekuatan yang sinergis (saling memperkuat) dalam rangka membangun atau mewujudkan sistem politik yang bermartabat. Itu pun kalau kita menghendakinya. Dan menurut penulis pada level ini jauh lebih mudah diatasi dahpada level-level lainnya. Karena yang terlibat dalam polemik ini nanti umumnya kaum terpelajar atau intelek. Posisi Aparat Dalam Pemilu Potensi kekerasan yang kedua adalah muncul bisa ditingkat aparatur negara seperti kepolisian sebagai salah satu alat negara. Karena terkait dengan tugas mereka dalam mengamankan jalannya pemilu. Dan memang dalam UU Pemilu kedudukan aparat ini cukup strategis, karena salah satu unsur dalam Panitia Pengawas Pemilu (Pasal 124), yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi semua tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan UU Pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang (Pasal 122). 68
Menurut penulis, bahwa persoalan yang krusial pada tingkatan ini adalah terutama posisi dan operasionalitasnya di lapangan. Karena terakhir ini yang dihadapi adalah dinamika masyarakat dengan berbagai keragaman ideologi, kepentingan, dan politik. Oleh sebab itu, bentuk antisipasinya tidak cukup bermodalkan undang-undang, tetapi bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan unsur-unsur perubahan, baik yang bersifat konstruktif (membangun) atau yang bersifat destruktif (merusak). Jadi bukan semata-mata persoalan normatif (hitam putih), tetapi lebih pada seni bagaimana mengelola dinamika masyarakat tersebut. Kapan ia harus bertindak mengayomi? Kapan harus bertindak tegas? Kapan harus bertindak moderat? Itu adalah pilihan yang tidak mudah. Bagaimana pun pemahaman aparat juga sama pentingnya pemahaman politikus terhadap UU Pemilu. Apresiasi Masyarakat Terhadap Pemilu Pada level ini tidak salah sepenuhnya, jika ada anggapan bahwa masyarakat sering menjadi objek, kalau tidak boleh sebagai bulan- bulanan kaum politikus dalam PEMILU. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. Bahkan tidak jarang kaum politikus saling terjebak pada pola pemikiran, yaitu akan memenuhi apa pun keinginan masyarakat termasuk yang tidak baik, asalkan mereka mendukung kepentingannya. Dan tentunya sangat tergantung aliran politik masing-masing parpol yang ada, yaitu aliran yang menghalalkan segala cara (Machiovelis) atau aliran yang senantiasa menjunjung etika dan moralitas dalam berpolitik. Yang jelas memang dalam UU Pemilu kedudukan masyarakat cukup strategis dan menentukan (Bab II Pasal 13). Karena sesungguhnya merekalah pemain yang sebenarnya dalam Pemilu. Dan yang menentu kan parpol mana yang kalah atau menang sebenarnya adalah mereka. Maka hendaknya kewajiban dari kaum politikus untuk memberikan suatu yang terbaik untuk mereka. Menurut penulis, sebenarnya yang paling berharga adalah pendidikan politik, yaitu diberi informasi yang 69
benar tentang keadaan negara ini dan program-program yang realistis. Apa peran yang sebaiknya mereka lakukan dalam mengatasi persoalan bangsa. Manfaatnya, di samping biaya rendah akan memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk mewujudkan Indonesia Baru. Tentunya ini adalah tantangan bagi kaum politikus atau parpol peserta pemilu. Wallahu A'lam. B. Arena Pilkada 2000 dan 2005 KONSTELASI PEMILIHAN BUPATI 2000 Salah satu dari esensi demokrasi adalah tegak dan terapresiasinya kedaulatan rakyat. Implementasinya, bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (ikut menentukan berbagai kebijakan penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan). Misalnya dalam pemilihan pemimpin, merumuskan dan melaksanakan APBD, Perda, dan sebagainya. Dalam konteks ini maka pemilihan bupati seharusnya betul-betul merupakan manifestasi dari keinginan, ide, kepentingan, atau aspirasi rakyat. Karena aspirasi rakyat itu, biasanya masih kasar (baik substansi maupun redaksinya). Maka, di sini pesan partai sesuai dengan fungsinya adalah menyerap, mengolah, dan mengemas aspirasi itu sesuai dengan misi, visi, dan aksesibilitasnya. Baru kemudian diperjuangkan oleh para wakil rakyat di parlemen. Jadi idealnya alur aspirasi itu dari bawah ke atas, yakni dari konstituen (rakyat) ke partai dan kemudian dibawa dan diperjuangkan di parlemen, oleh wakil rakyat. Sehingga apa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat itu substansinya dari rakyat atau konstituennya. Adapun acuan, pola, atau redaksinya dari partai. Sedangkan manifestasinya sangat tergantung keandalan wakil rakyat di parlemen. Artinya bukan berupa cek kosong. Sedangkan bagi rakyat yang merasa belum terwakili bisa disalurkan dengan wakil- wakil rakyat langsung yang mendekati aspirasinya. Atau melalui media 70
massa. Sehingga dihindari ketidaksinkronan antara kebijakan legislatif dengan keinginan rakyat secara tajam. Yang akhirnya bisa dihindari munculnya gejolak dalam masyarakat yang sebenarnya tidak perlu. Konstelasi pemilihan bupati Ponorogo. Benarkah Drs. Dwi Djoko Pamilih S.H., M.B.A. dan Drs. Supriyanto dari FPDI-P. Juga Drs. Roestiono dan Drs. Supriyanto dari FKB. Juga Dr. H. Markum Singodimedjo, M.M. dan Muryvanto S.H. dari F-Golkar, serta H. Bambang Ediyanto S.H.A.M. dan dr. Burhanuddin dari F. Reformasi. Itu merupakan manifestasi atau refleksi bawah, atau manifestasi dari kepentingan sulit atau kepentingan 'lain'? Ada beberapa kejanggalan untuk mengatakan, bahwa pemilihan bupati itu merupakan aspirasi dari bawah. Pertama adalah jadwal pemilihan bupati yang molor. Sehingga terjadi kevakuman kepemimpinan di Ponorogo. Sehingga melahirkan ketidakpastian di masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam proses pembangunan. Benarkah ini menyangkut soal teknis, bukan karena motif politik? Kedua, timbulnya tarik-menarik kepentingan sampai dalam bentuk 'konfrontasi politik' yang tidak perlu. Sebagaimana yang terjadi dalam tubuh PKB antara DPW kelompok sembilan, dan PAC dalam menyikapi pencalonan Drs. Roestiono dan Drs. Moh. Supajar. Juga terjadi dalam tubuh PDI-P dan juga tidak mustahil di tubuh Fraksi Reformasi, yang terdiri dari PAN, PPP, PBB, PK, dan PKP. Salah satu contoh adalah PK dan PAN yang tentunya termasuk mencalonkan H. Bambang Ediyanto, S.H., M.M. dan dr. Burhanudin yang kita tahu basis utamanya adalah Gontor dan orang-orang Muhammadiyah. Benarkah Gontor atau orang Muhammadiyah memilih kedua kandidat itu, jangan-jangan calon lain? Misalnya, Dr. H. Markum Singodimedjo, M.M. yang sering disebut-sebut salah satu tim suksesnya dari Gontor. Wallahu A'lam. Ketiga, sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa pemilihan bupati dari dulu hingga kini tak jauh berbeda sebagaimana dalam pemilihan kepala desa yang kekuatan utamanya adalah uang. Maka tidak sulit untuk mendapatkan data. Misalnya salah seorang kandidat bupati menawarkan Rp20 juta kepada salah seorang anggota dewan, jika ia mau memilihnya. Bahkan lebih dari itu, ada yang menawarkan Rp50 juta per anggota dewan. Jika para wakil kita ini tidak punya idealisme (dan sepertinya yang termasuk kategori ini tidak banyak), bagaimana kita akan bisa memilih pemimpin yang baik? 71
Keempat, munculnya tren politik teror. Ada sedikit cerita menarik yang perlu diketahui oleh pembaca. Salah satunya apa yang dirasakan oleh tim sukses dari salah seorang kandidat bupati karena merasa tidak nyaman diteror terus oleh lawan politiknya. Ia menyewa satuan keamanan swasta yang kompensasinya jika tidak ada hura-hura Rp20 ribu per malam per orang. Namun, jika ada hura-hura akan memperoleh honor Rp50 ribu per malam per orang. Termasuk ancaman telepon, penabrakan, dan berbagai bentuk teror yang lain yang tidak mustahil ada kaitannya dengan tren di atas. Yang menjadi pertanyaan, bisakah berpikir jernih dan tenang, bagi para wakil rakyat dalam situasi ketakutan seperti itu akan bisa memilih pemimpinnya secara tepat dan baik? Kekhawatiran Kita Kasus Surabaya, Lamongan, Irian Jaya, dan daerah-daerah lain tidak mustahil akan terjadi juga di kota yang tercinta ini. Yakni hasil pemilihan bupati yang dilakukan oleh para wakil kita di legislatif tidak diterima. Bahkan ditentang habis-habisan oleh banyak elemen dalam ma- sya rakat. Fenomena itu adalah kalahnya fraksi gemuk oleh fraksi yang kurus. Masalahnya, jika itu disebabkan karena kualitas SDM-nya masih sah- sah saja. Misalnya, dengan alasan bahwa keberadaan partai, di samping sebagai wahana untuk memperjuangan aspirasi, juga sebagai wahana untuk pendidikan politik masyarakat. Tetapi jika fenomena ini disebabkan oleh uang dan kelicikan, bukan kualitas SDM. Itu adalah prahara dalam suatu demokrasi. Implikasinya tidak hanya menyangkut citra wakil rakyat yang me- rupakan representasi dari suatu lembaga yang terhormat dan berwibawa. Tetapi juga terkait dengan segala produknya, termasuk bupati terpilih. Di samping menggambarkan pribadi yang tidak mempunyai integritas. Mau tidak mau juga merupakan refleksi dari kinerja dan profesionalismenya. Akhirnya, siapa yang menjadi korban 'nafsu rendahan' para wakil kita itu, kalau bukan rakyat, Anda, kami, dan kita semua? Jika sudah demikian, apa yang kita harapkan? 72
Kita Masih Belajar Demokrasi? Itulah kata-kata yang sering dilontarkan oleh para pemimpin kita yang sudah mulai keluar dari konteksnya. Kata-kata 'kita masih belajar demokrasi', itu pada mulanya dipergunakan untuk menjelaskan keterkejutan masyarakat. Yang semula berada dalam suasana yang tertekan, tiba-tiba mendapatkan kebebasan. Sehingga tumbuhnya budaya asal beda, asal hantam, dan sebagainya, yang kurang memerhatikan tata aturan dalam politik. Itu jika dilakukan oleh rakyat awam, kurang terpelajar, atau yang tidak mempunyai kedudukan, kata-kata 'kita masih belajar demokrasi' itu masih dalam konteksnya. Tetapi jika kelakuan itu terjadi dalam diri elit politik, kata-kata itu lebih tepat dijadikan sebagai topeng 'kelicikan dan keculasannya'. Akibat- nya, jika setiap kesalahan dan kebobrokan yang mereka lakukan, terus kita maklumi dan benarkan dengan kata-kata tersebut, sama saja kita membiarkan kemungkaran dan kerusakan itu merajalela di lingkungan kehidupan. KONSTELASI PEMILIHAN BUPATI PONOROGO (Gerakan Pendongkelan R. Tony Soenarto) Isu gerakan pendongkelan R. Tony Soenarto belum lama ini sebagai Sekkab Ponorogo oleh sekelompok elit di Ponorogo (terlepas kebenarannya) tidaklah sederhana. Persoalannya bukan semata-mata perpanjangan masa jabatan sebagai Sekkab Ponorogo, tetapi tidak bisa dilepaskan dengan konstelasi pemilihan bupati periode mendatang. Jika fenomena ini tidak dikelola secara baik tidak mustahil nasib R. Tony Soenarto tidak jauh berbeda sebagaimana yang dialami oleh Pak Fajar, mantan Ketua DPD Golkar Ponorogo dan Sekkab Nganjuk. Kita tahu bahwa di antara nama-nama calon yang beredar dan yang, sudah menjadi rasan-rasan masyarakat Ponorogo di samping Bupati Markum Singodimedjo yang paling siap (jika tidak boleh dikatakan paling kuat) adalah R. Tony Soenarto, yang juga kini sebagai Sekkab Ponorogo. Itu pun sangat tergantung sistem pemilihannya, apakah langsung sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar tahun 2004 atau masih menggunakan pola lama, yaitu dipilih oleh DPRD Kabupaten Ponorogo. 73
Jika pemilihannya dengan menggunakan pola lama, R. Tony Soenarto yang paling siap. Konon kabarnya sudah mempersiapkan tim suksesnya di berbagai parpol di Ponorogo. Namun jika pemilihan langsung oleh rakyat Ponorogo sangat tergantung siapa wabubnya dan bahkan dalam sistem ini konon R. Tony Soenarto telah membuat tim sukses berdasarkan zona. Wallahu A'lam. Lagi-lagi ini pun dengan catatan, jika Bupati Markum Singodimedjo sudah mantap tekadnya untuk ke Jakarta. Sebaliknya jika yang terakhir ini masih maju-mundur (gamang) antara tekad ke Jakarta atau masih ingin tanduk lagi sebagai Bupati Ponorogo bisa-bisa harapan R. Tony Soenarto untuk duduk di AE 1 bisa kandas. Jadi perjalanan R. Tony, Soenarto masih panjang penuh onak dan duri. Menurut penulis, setidaknya ada beberapa rintangan yang harus di lalui oleh R. Tony Soenarto sebagai kandidat Bupati Ponorogo periode mendatang, pertama, bagaimana memanfaatkan posisinya sekarang secara maksimal dalam rangka pilbup mendatang. Kita tahu bahwa beliau sudah diperpanjang oleh Bupati Markum sampai dua kali. Bahkan dengan posisinya sekarang ini sangat potensial dijadikan komoditas (jika tidak boleh dikatakan sebagai bulan-bulanan) lawan-lawan politiknya. Artinya, ini sangat tergantung faktor Bupati Markum Singodimedjo. Berhasil tidaknya sangat tergantung bagaimana menjaga "hubungan baiknya" dengan Bupati Markum. Tapi hubungan baik saja tidak cukup. Sebagai perbandingan kurang apa antara Bupati Sutrisno Nganjuk dengan Pak Fajar, Sekkab Nganjuk waktu itu. Persoalan yang krusial adalah masa jabatannya sebagai Sekkab Nganjuk. Jika waktu pemilihan Bupati Nganjuk posisi Pak Fajar masih sebagai Sekkab Nganjuk bisa jadi peluangnya lebih besar. Tetapi sayang pada masa pemilihan Bupati Nganjuk masa jabatan beliau sudah habis. Sebenarnya masih juga diupayakan oleh Bupati Sutrisno dijadikan sebagai Staf Ahli Bupati Nganjuk. Namun tetap saja lemah karena bagaimana pun posisi beliau sebagai Staf Ahli Nganjuk tentunya tidak sekuat jika beliau masih menjadi Sekkab Nganjuk waktu itu. Maka sekali lagi kasus yang dialami oleh Pak Fajar tidak mustahil juga bisa dialami oleh R. Tony Soenarto. Jadi persoalan cuti tidaknya Bupati Markum pada masa kampanye nanti bukan semata-mata terkait dengan 74
karier politik Bupati Markum Singodimedjo. Juga bukan semata-mata masalah etika politik, tetapi bisa sebagai taruhan agenda politik R. Tony Soenarto di Ponorogo mendatang. Dan kelihatannya persoalan ini sangat dimanfaatkan betul oleh lawan-lawan politik R. Tony Soenarto di birokrasi. Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa posisi R. Tony Soenarto sebagai Sekkab sekarang di samping potensial untuk mendapatkan kawan dan hal yang sama juga potensial untuk mendapat musuh. Kedua, sistem pemilihan Bupati Ponorogo mendatang. Jika pemilihan bupati dengan pola lama, yaitu dipilih oleh wakil rakyat maka sangat tergantung kemampuan R. Tony Soenarto membangun hubungan dengan partai-partai yang ada. Kita tahu bahwa nanti tidak ada partai yang dominan di Ponorogo. Sekalipun ada salah satu parpol yang berusaha habis-habisan untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin politiknya. Maka sudah menjadi keharusan jika R. Tony Soenarto ingin sukses harus berbaik-baik dengan semua partai. Kelihatan berpihak hanya kepada salah satu partai akan menjadi bumerang. Sebaliknya jika pemilihannya langsung dilakukan oleh rakyat Ponorogo, sangat tergantung kemampuan beliau dalam memilih pasangan Wabubnya. Jika asumsinya beliau berhasil mengendalikan Golkar dan PDI-P untuk pemilihan pola lama (dipilih wakil rakyat) pasangan yang cocok adalah Drs. H. Multazam, Ketua DPC PKB. Namun jika dipilih rakyat langsung persoalannya akan berbeda. Artinya, tidak otomatis Drs. H. Multazam sebagai pilihan yang ideal. Karena yang terakhir ini sangat tergantung kemampuan yang bersangkutan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara NU dan PKB. Persoalannya yang terakhir ini tidak sederhana dan tidak mudah. Apalagi sekarang terkesan tidak membutuhkan golongan tua. Ketiga, faktor siapa-siapa kandidat calon bupati mendatang. Persoalan utama R. Tony Soenarto, sekalipun beliau tidak diragukan dalam dunia politik. Karena latar belakangnya sebagai orang sospol di Jatim dan pernah sukses dalam misi Mendiang Latief Pujo Sakti dalam kasus PDL, juga posisinya sebagai Sekkab Ponorogo cukup strategis. Namun yang paling krusial adalah bukan asal daerah Ponorogo, sebagaimana kandidat lain seperti Bambang Edianto, Heru Nurcahyo, RM. Soehardo, dan sebagainya. Dan juga kurang populis. Memang benar beliau dikenal oleh semua pejabat di Ponorogo karena jabatannya. Tetapi kurang begitu dikenal oleh masyarakat Ponorogo. 75
Maka jika kompetitornya nanti dari putra daerah agak berat tentunya. Wallahu A'lam. KENDARAAN POLITIK CALON BUPATI Setelah revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sudah tertutup kemungkinan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diajukan oleh kelompok independen sebagai wacana yang berkembang selama ini, tetapi diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56 ayat (2)). Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang- kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (Pasal 59 ayat (2)). Untuk konteks di Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang tersebut yang sudah bisa dipastikan bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Partai PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiganya secara mandiri sudah bisa mengajukan satu paket calon bupati dan wakil bupati. Sedangkan partai- partai lain, seperti Partai Demokrat, Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD harus melakukan penggabungan. Hitungan penulis berdasarkan undang-undang tersebut dan realitas politik yang ada bahwa jumlah paket calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing dalam Pilkada 2005 di Ponorogo adalah paling banyak 5 paket, yaitu paket Partai PDI-P, Partai Golkar, dan PKB. Sedangkan 2 paket yang lain, yaitu 1 paket, bisa berupa gabungan antara Partai Demokrat dengan PKS, atau gabungan antara Partai Demokrat dengan PAN, atau gabungan antara Partai Demokrat dengan PPP, atau gabungan antara Partai Demokrat dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD (yang jika dihitung mempunyai jumlah suara sekitar 62 ribu). Sedangkan 1 paket yang lain bisa berupa gabungan antara PAN dengan PKS dan PPP, atau gabungan antara PAN dengan Aliansi 76
Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, atau gabungan antara PPP dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, atau gabungan antara PKS dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Jadi kartu Partai Demokrat dan PAN bisa hidup sangat tergantung di PPP dan PKS. Bisa saja dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, tetapi mekanisme cenderung rumit dan biaya tinggi. Yang logis seorang calon Bupati dan Calon Wakil Bupati cenderung akan menggunakan kendaraan partai politik yang relatif besar dan sederhana, kecuali Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD membuat mekanisme yang relatif lebih sederhana dan lebih murah. Itu pun jika yang terakhir ini sudah berhasil membangun kekuatan antara Partai Demokrat atau PPP atau PKS atau PAN. Berdasarkan hitungan penulis 2 paket yang mendekati kekuatan yang riil dengan mempertimbangkan kondisi subjektif dan kondisi objektif masing-masing parpol yang kurang 15%, 1 paket pertama ada lah gabungan antara Partai Demokrat dan PKS atau gabungan antara PAN, PKS, dan PPP. Paket yang kedua adalah gabungan antara PAN dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, atau PPP dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, atau PKS dengan Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Di mana masing-masing opsi tadi dengan catatan Aliansi Partai- Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD itu memberi kom pensasi yang jelas dan terukur serta kenyamanan kepada (PKS atau PPP atau PAN). Di antara parpol yang kurang 15% yang sedikit ada masalah, misalnya, antara PAN dan PPP. Sedangkan PKS lebih cair bisa ke mana- mana. Singkatnya, semakin cair dan luwes suatu parpol tertentu yang mempunyai peluang untuk memainkan kartu parpol lain. Persoalan yang muncul setelah lima kendaraan itu diketahui, kendaraan mana yang paling nyaman dan sebaliknya kendaraan politik mana yang banyak masalah? Penulis melihat yang paling nyaman jika itu dilakukan adalah antara gabungan Partai Demokrat dan PKS dan PDI-P. Paket gabungan antara PKS dan Partai Demokrat lebih memungkinkan kesempatan bagi calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai idealisme dan komitmen pemihakan kepada rakyat. Apalagi, jika mereka 77
bisa menggunakan momentum kemenangan SBY, termasuk keinginan mereka untuk membangun partai masa depan. Lebih-lebih gabungan dua parpol tersebut (PD dan PKS) tidak mempunyai traumatis politik atau hambatan psikologis. Sedangkan PDI-P sama nyamannya, asalkan "hitungannya jelas". Sedangkan PKB dan Golkar agak sedikit punya masalah. PKB itu terutama menyangkut soliditas fraksi, soliditas partai, dan hubungan PKB dan NU bukanlah pekerjaan yang sederhana. Apalagi sebagian pengurusnya didera persoalan KKN, sehingga menjadikan bargaining position PKB semakin turun. Sedangkan Golkar, justru disebabkan sikap eksklusifnya dan masih rentannya soliditas Golkar juga merupakan permasalahan yang tidak sederhana. Sehingga dari dua kondisi di atas menjadikan Golkar terkucil di legislatif. Hanya saja memang dinamika legislatif tidak serta-merta menggambarkan dinamika yang terjadi di masyarakat. Namun jika dua persoalan Golkar di atas, (yaitu sikap eksklusivisme dan soliditas) tidak segera dibenahi maka nasib mereka dalam Pilkada 2005 tidak jauh berbeda di legislatif. Adapun kendaraan yang paling rumit dan paling mahal adalah Aliansi Partai-Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, di samping belum berhasil membangun kekuatan politik sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, juga karena banyaknya berbagai motivasi dan kepentingan politik sebagai konsekuensi dari banyaknya gabungan parpol. Maka suatu hal yang wajar jika kendaraan ini untuk tahap awal belum dilirik oleh calon bupati dan calon wakil bupati, kecuali kendaraan- kendaraan besar tadi dalam perjalanan "kecelakaan". Baru kendaraan ini "kartunya" baru main. Lebih dari semua itu suatu kendaraan politik akan efektif, nyaman, dan menjanjikan, yaitu variabel calon bupati dan wakil bupatinya. Kini, di samping belum jelas siapa yang akan berlaga dan belum tersosialisasikan secara baik perangkat undang-undang dan yang sama penting adalah dinamika masing-masing parpol ke depan. Inilah yang menjadi agenda utama yang dicermati oleh mereka (baca: calon bupati dan wakil bupati), yaitu soal kendaraan politik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi bersangkutan. 78
MENGHITUNG PELUANG CABUP DALAM PILBUB 2005 DI PONOROGO Ada perkembangan yang positif dalam proses politik di Ponorogo, terutama terkait dengan Pemilihan Bupati di Ponorogo (April 2005). Pertama, dipilih secara langsung oleh masyarakat, tidak lagi dipilih oleh DPRD. Landasan konstitusionalnya sedang dalam proses, tinggal diketok. Kedua, banyaknya pihak yang berminat sebagai cabub dengan berbagai motivasi dan latar belakang, misalnya, pejabat, mantan pejabat, politikus, akademisi, dan sebagainya. Menurut penulis semakin banyak yang maju semakin baik. Karena banyak memberi pilihan kepada rakyat. Persoalannya siapa yang paling berpeluang? Menurut penulis ada dua faktor yang diperhitungkan, pertama, faktor perilaku pemilih atau disebut logika pilihan politik massa. Kedua, faktor kekuatan cabup. Faktor perilaku pemilih dalam konteks ini terutama terkait dengan motivasi dalam menentukan pemilihan. Dalam berbagai hasil penelitian bahwa motivasi pemilih dalam menentukan pilihan politik (baca: pilbup) dilandasi beberapa alasan, antara lain karena logika misi dan visi, logika ideologi atau agama, logika ketokohan, logika media massa, logika pragmatisme, logika budaya (etnis dan kedaerahan), logika historis, dan logika kampanye. Logika misi dan visi, yaitu bahwa pemilih menentukan pilihan politiknya itu dilandasi oleh kejelasan arah yang ditawarkan oleh cabup akan semakin banyak dukungan yang didapatkannya. Sebaliknya semakin kabur arah pembangunan yang ditawarkan oleh cabup semakin sedikit kemungkinan untuk mendapatkan dukungan massa. Logika misi dan visi ini akan efektif manakala masyarakat dalam kondisi terdidik dan maju secara teknologi informasi. Sebaliknya logika misi dan visi tidak akan efektif manakala kondisi masyarakat kurang terdidik dan terbelakang. Logika ideologi atau agama, yaitu bahwa pemilih menentukan pilbup didorong sejauh mana pandangan dan komitmen cabup tertentu terhadap ideologi atau agama tertentu. Sekalipun gerakan sekulerisasi agama dalam politik cukup gencar, tetapi alasan pemilih dalam menentukan pilihan politik karena faktor agama atau ideologi tidak berkurang secara signifikan. Data pemilih seperti ini memang berjumlah kecil. Karena pemilih jenis ini 79
bukanlah massa floating mass (massa mengambang), melainkan mereka yang relatif "sadar ideologis". Logika ketokohan, yaitu motivasi dalam menentukan pilihan politik bukan karena masalah visi, misi, atau ideologi serta program, tetapi karena alasan tokoh. Logika ini ternyata sangat dahsyat berlaku di masyarakat Indonesia, termasuk di Ponorogo yang paternalistis. Jadi kuncinya pada popularitas cabup. Logika media massa, yaitu bahwa pemilih menentukan pilihan politik karena alasan citra. Media dapat memperbesar sesuatu yang kecil dan sebaliknya memperkecil sesuatu yang besar. Semakin baik citra cabup akan semakin banyak mendapatkan dukungan. Maka suatu yang wajar jika para cabup berlomba-lomba untuk menguasai media massa. Dalam pemikiran mereka, siapa yang menguasai media massa maka merekalah yang akan menguasai opini publik. Logika media massa ini ada juga yang menyebut sebagai politik pencitraan. Logika kampanye, yaitu bahwa pemilih menentukan pilihan politik nya karena program yang ditawarkan oleh cabup yang bersangkutan. Se makin baik dan realistis serta relevan program yang ditawarkan oleh cabup akan semakin banyak mendapat dukungan. Sebaliknya, semakin tidak jelas program yang ditawarkan oleh cabup, tentunya semakin kecil dukungan yang diperolehnya. Logika kampanye ini akan efektif manakala kondisi masyarakat sudah terdidik dan maju teknologi informasinya. Sebaliknya jika kondisi masyarakat masih terbelakang, tidak mustahil bahwa kampanye itu hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Logika pragmatisme, yaitu bahwa pemilih menentukan pilihan politiknya didasarkan oleh perhitungan siapa cabup yang mampu mem- beri keuntungan pragmatis, untung rugi dan balas jasa. Semakin bisa memberi keuntungan pragmatis akan mendapatkan dukungan. Sebalik nya semakin tidak bisa memberi keuntungan-keuntungan pragmatis (uang, sembako, proyek, dan sebagainya) akan semakin sedikit dukungan yang akan mereka dapatkan. Belajar dari pemilu legislatif 2004 logika pragmatis ini masih terbesar, sebagaimana logika tokoh dan emosional kedaerahan. Kunci nya, harus mempunyai dana besar. Logika budaya (etnis dan kedaerahan), yaitu bahwa pemilih me- nentukan pilihan politiknya berdasarkan kedekatan emosional kedaerah an. 80
Sebagai contoh isu putra daerah dalam setiap pemilihan bupati/ wali kota menunjukkan besarnya tren pemilih karena logika budaya tersebut. Singkatnya, berdasarkan keterangan di atas bahwa perilaku pemilih di Ponorogo menurut penulis yang terbesar karena alasan pragmatisme (untung rugi), kemudian karena ketokohan dan kemudian karena ikatan emosional kedaerahan. Jadi cabup yang mempunyai data dan bisa memberi apresiasi perilaku pemilih tersebut yang relatif akan berpeluang. Kekuatan Cabup Untuk mengukur sejauh mana kekuatan cabup bisa dilihat dari beberapa faktor, pertama, kekuataan jaringan. Kedua, kekuatan dana. Ketiga, kekuatan tokoh. Keempat, kekuatan program. Kekuatan jaringan yang dimaksud di sini terdiri dari pertama, jaringan formal, seperti, jaringan birokrasi. Yang paling lengkap adalah birokrasi pemerintahan, kemudian birokrasi Polri/ TNI, Dinas Pendidikan, Departemen Agama. Yang pertama hingga di tingkat desa, bahkan efektif hingga di tingkat RW/ RT. Sedangkan birokrasi Polri/ TNI hingga di tingkat kecamatan. Kelebihan jaringan birokrasi di samping lengkap dan teruji, sifatnya instruksional. Kelemahannya, jaringan itu dikendalikan karena bersifat instruksional, bukan idealisme. Sehingga cenderung biaya tinggi. Kedua, birokrasi organisasi keagamaan dan partai politik, terutama yang mempunyai kepengurusan hingga di tingkat desa, seperti NU dan Muhamadiyah serta parpol-parpol yang ada. Hubungan cabang dan ranting karena visi atau khitah perjuangan. Kelebihan birokrasi ini dilandasi oleh kepentingan dan idealisme. Kelemahannya di samping tidak rapi secara administrasi, sistem komandonya lambat, juga cenderung bersifat personal. Karena tidak ada tenaga khusus. Umumnya adalah tenaga sukarela dan tenaga sisa waktu. Faktor kedua adalah kekuatan dana. Penulis berpendapat bahwa dana dalam politik bukan segalanya. Karena banyak bukti bahwa dana bukan satu-satunya sarana yang efektif untuk mendulang dukungan. Tetapi berpolitik tanpa dana juga tidak bisa berjalan. Begaimana memfungsikan jaringan tersebut tanpa dana? Apalagi telah berkembang pemikiran dalam masyarakat sebagai konsekuensi kegagalan kita dalam melakukan 81
pendidikan politik. Mereka berpendapat, "Bagaimana pemilihan bupati tidak ada dana, pemilihan kamituwo atau kepala desa dan pemilihan anggota DPRD saja menghabiskan dana yang besar hingga 500 juta dan bahkan lebih?" Jadi di samping jaringan yang kuat dan rapi adalah dukungan atau kekuatan dana. Faktor ketiga adalah kekuatan tokoh. Sekalipun mempunyai kekuatan jaringan yang rapi dan kekuatan dana yang besar, tetapi tidak dikenal ketokohannya adalah persoalan. Seandainya toh bisa diangkat harus bekerja keras dan biaya tinggi. Biasanya untuk mengatasi masalah ketokohan adalah faktor media massa. Dengan media massa dan keaktifan masuk ke desa-desa dan program yang populis akan bisa mendongkrak. Maka kekuatan media massa dan kekuatan program tidak bisa diabaikan. Singkatnya, menurut penulis bahwa cabup yang paling berpeluang adalah yang mempunyai kekuatan jaringan, misalnya birokrasi pemerintahan hingga di tingkat desa, bahkan RT, juga birokrasi TNI/ Polri/ Diknas/ Depag dan yang mendapat dukungan ormas-ormas dan parpol besar di Ponorogo, terutama NU, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Golkar, PDIP, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Juga mereka yang mempunyai kekuatan dana, media massa, dan kekuatan program yang populis. Siapa Cabup yang Berpeluang? Memang terlalu dini untuk menentukan siapa yang paling berpeluang, masih sekitar tujuh (7) bulan lagi. Itu pun kalau DPRD-nya, baik yang lama atau yang baru tidak bermain api politik. Dalam catatan penulis memang sudah muncul beberapa nama cabup, baik yang secara terang- terangan maupun yang masih malu-malu kucing atau hanya sekadar wacana. Yang kategori terang-terangan adalah R. Toni Sunarto, Sekab Ponorogo, R. Suhardo, Ketua DPRD; H. Soetomo, Mantan Ketua DPRD Ponorogo dan mungkin masih banyak lagi. Yang dalam kategori malu-malu kucing adalah mereka belum terang- terangan, tetapi sudah bergerak, misalnya H. Ir. Winarno, Ketua Bappeda, Drs. Agung Ismail, M.M., mantan Diknas Ponorogo, Heru Nurcahyo (Ma'arif Jakarta), Imam Sudrajat (Kontraktor di Jakarta dan kabarnya 82
jago Demokrat), Suparno, S.H. (Ketua Komisi A), Putut Soegito (Ketua DPC PBB Ponorogo), dan masih banyak lagi. Kategori sekadar wacana adalah Drs. Yusuf Wibisono, M.Si., Dekan FISIP Unmuh Ponorogo. Di luar itu, menurut penulis masih banyak dan tidak bisa dipandang sebelah mata, yaitu Satrio Piningit. Tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan. Di samping waktunya masih relatif panjang, dalam dunia politik itu biasanya banyak kejutan karena sifatnya yang dinamis. Minimal, apa yang dikemukakan penulis dijadikan sebagai input/ masukan kepada masing-masing tim sukses dengan berbagai kategori di atas atau yang belum muncul. Bisa digunakan untuk becermin, mengevaluasi, menyusun, serta menata kekuatan, dan seterusnya. Selamat menyaksikan. Insya Allah akan kita sambung lain kesempatan yang lebih tuntas. Ponorogo, 15 Juni 2004 SEPANTASNYA MUHADI MENANG Berdasarkan pemantauan penulis sejak tanggal 5 Juni 2005 (H-15), versi kalangan botoh memetakan, Supriyanto-Handoko (90.000 = 14,51%), Muhadi-Amin (123.000 = 19,83%), Yuli-Sunarno (60.000 = 9,67%), Asmuni-Susilo (80.000 = 12,90%), Supajar-Muryanto (115.000 = 18,54%), dan massa mengambang (152.000 = 24,55%). Asumsi Pemilih = 620.000. Sedangkan versi data Polres (5 Juni 2005) menempatkan pasangan Muhadi-Amin 32,2%, Supriyanto-Handoko 24,5%, Supajar- Muryanto 22,5%, Asmuni-Susilo 11,5%, dan Yuli-Sunarno 8,5%. Artinya, sejak H-15 posisi Muhadi-Amin berada dalam posisi aman (peringkat pertama). Sedangkan peringkat kedua saling menyusul dan berganti antara Supriyanto-Handoko dan Supajar-Muryanto. Hal ini menepis anggapan banyak pihak bahwa fenomena ke retakan PKB (sebagai kendaraan Politik Muhadi-Amin) yang akan ber pengaruh terhadap perolehan suaranya tidaklah beralasan. Karena kon flik itu lebih bersifat elitis. Juga hal yang sama terjadi dalam konflik internal paguyuban kepala desa. Jadi keunggulan pasangan Muhadi-Amin sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam menyapa pemilih, (bahkan hingga 600 ribuan pemilih) dengan "Teori Gerakan Tanda Tangan Semesta", tentunya 83
juga tidak kalah penting adalah faktor dana. Karena yang terakhir ini termasuk pasangan yang mengeluarkan dana terbesar, mungkin lebih 9 kali anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan Supajar-Muryanto. Berdasarkan hasil diskusi dan kajian penulis (5 Juni 2005), baik dengan kalangan akademisi, aktivis, dan para botoh di Ponorogo, pasangan-pasangan yang ada dan menjadi ancaman potensial bagi pasangan Muhadi-Amin, selain Supriyanto-Handoko adalah Supajar- Muryanto. Karena kekuatan yang terakhir ini di samping popularitas adalah tim, kader, dan pemilih yang setia. Untuk para tim dan kadernya, mereka tetap bekerja keras siang dan malam (hampir 3 bulan), sekalipun tidak ada insentif, (sekalipun sebatas untuk bensin dan pulsa). Hal yang sama dilakukan oleh pemilih. Mereka dengan suka rela mengada kan penggalangan dana dengan harapan calonnya sukses (Kasus Babadan, Jetis, dan lain-lain). Namun di satu sisi karena dirundung persoalan soliditas dan anggaran yang sangat terbatas (1,4 M) tidak menjadi- kan pasangan Supajar-Muryanto ini berdaya dan bisa bertahan dalam gempuran lawan-lawan politiknya, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Tanpa bermaksud mendahului karsa, suka tidak suka, mulai tanggal 3 Juli 2005, dengan segala kelebihan dan kekurangannya Ponorogo akan dipimpin oleh pasangan Muhadi-Amin yang mempunyai visi dan misi, "Menuju Ponorogo Mukti Wibowo 2010". Ada beberapa hal yang menjadi agenda penting pasangan Muhadi-Amin. Pertama, pasangan Muhadi-Amin harus bisa menepis, bahwa Pemkab Ponorogo ke depan tidak dalam posisi dikendalikan figur atau mafia politik, apalagi untuk kepentingan pribadi. Tetapi hendaknya Pemkab Ponorogo di bawah kepemimpinan Muhadi-Amin ini benar-benar bisa mewujud kan terselenggaranya pemerintahan yang amanah dan menegakkan supremasi hukum, sebagaimana yang menjadi visi dan misinya. Kedua, yang tidak kalah penting adalah melakukan penataan birokrasi yang telah terkoyak-koyak oleh kepentingan politik. Tidak bisa dipungkiri telah muncul kubu-kubu politik dalam birokrasi di Pemkab Ponorogo. Tentunya hal yang sama, terjadi di masyarakat. Bahwa kemenangan Muhadi-Amin yang mencapai 45% secara aturan tidak ada masalah, tetapi secara politik ada sekitar 55% pemilih Ponorogo yang tidak mendukung 84
Muhadi-Amin. Jadi perlu kerja keras untuk menata sistem pemerintahan dan sistem politik ke depan. Suatu pekerjaan yang tidak mudah. Maka kesalahan dalam pengelolaan ini bisa-bisa akan melahirkan situasi politik yang tidak kondusif untuk pembangunan di Ponorogo. Penulis sendiri optimis, dengan karakter Calon Bupati Muhadi yang pendiam dan teliti, (pinjam istilah Slamet Maksum sebagai Puntodewo), bisa menjadi modal awal dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem politik di Ponorogo ke depan. Ketiga, Banyak pihak tahu bahwa selain beberapa faktor di atas bahwa kemenangan pasangan Muhadi-Amin adalah faktor dominannya kekuatan lama, baik kalangan birokrasi, politikus, dan terutama kalangan botoh. Artinya, jika tidak dikelola secara baik tidak mustahil muncul stigma Pemkab di bawah Muhadi-Amin sebagai pemerintahan statusquo. Memang orangnya ganti, tetapi paradigmanya dalam pengelolaan pemerintahan tidak jauh berbeda sebagai rezim terdahulu. Di mana politik sebagai panglima dan sektor-sektor lain, termasuk supremasi hukum, dijadikan subordinate (nomor dua) dan yang lebih parah birokrasi dan APBD sebagai sapi perahan kepentingan politik. Secara politik tidak salah karena konsekuensi dari kemenangan politik. Persoalannya, apakah mandat yang diberikan oleh masyarakat Ponorogo (sekitar 45%) itu kepada pasangan Muhadi-Amin diapresiasikan serendah itu? Tentunya, kita berharap tidak demikian. Terakhir, agenda yang sama penting adalah pemberdayaan pem- bangunan masyarakat desa yang selama ini dilihat sebelah mata oleh Pemkab selama ini. Semoga tidak salah, bahwa dengan terpilihnya Amin Tosanan, yang semula sebagai Kepala Desa Tosanan Kauman dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Ponorogo menjadi Calon Wakil Bupati periode 2005 - 2010 sebagai pertanda mimpi wong ndeso untuk membangun masyarakat desa. Apakah hanya sebagai slogan atau seba- gai komitmen yang akan diwujudkan? Hanya Pak Amin Tosanan yang tahu. Apalagi selama ini beliau terkenal sebagai kepala desa yang kritis terhadap berbagai kebijakan Pemkab Ponorogo terkait dengan kebijakan pembangunan desa. Maka tidak salah, kalau penulis mengulang ucapan selamat kepada Pasangan Muhadi-Amin, "Selamat panjenengan sebagai pemenang. 85
Semoga bisa melaksanakan mandat ini sebaik-baiknya dengan bimbingan nurani, akal sehat, dan prinsip-prinsip profesionalisme." Dan sebaliknya Pak Muhadi Suyono, Calon Bupati Ponorogo periode 2005 - 2010 bisa mewujudkan harapan masyarakat Ponorogo dan obsesinya yang tertuang dalam visi dan misinya, sebagaimana jawaban beliau ke penulis, "Trims doa Bapak. Semoga saya bisa di jalur benar dalam pengabdian masyarakat." (20 Juni 2005, Jam 16:07:59). Amin. C. Pendidikan Politik DEMOKRASI DAN KEDEWASAAN POLITIK Demokrasi adalah suatu pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang buruk sebagai suatu sistem politik. Sekalipun demikian banyak negara termasuk yang disebut mempunyai kepemimpinan yang diktator pun mengakui sistem ini menjadi obat mujarab dalam mengatakan berbagai persoalan bangsa dan negaranya. Karena dengan sistem demokrasi memungkinkan adanya pilihan- pilihan, dengan demokrasi memungkinkan proses pergantian suatu kepemimpinan dijamin relatif lancar dan aman, dengan demokrasi memungkinkan memberi kesempatan siapa pun untuk tampil dan ambil bagian dalam proses politik dan yang lebih penting lagi dengan demokrasi rakyat tidal dijadikan sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam penyelenggaraan negara. Sekalipun kenyataannya untuk mewujudkan suatu sistem politik yang kondusif bagi lahirnya demokratisasi itu tidak mudah. Tantangannya tidak hanya penguasa yang diktator atau masyarakat yang bodoh. Tidak mustahil justru dari kalangan aktivis pejuang demokrasi, baik yang berhubungan langsung dengan kekuasaan, yaitu politikus dengan partai politiknya maupun yang berhubungan dengan kepentingan, yaitu pekerja sosial dengan LSM-nya. (Dan penulis percaya itu tidak seluruhnya). Jadi tulisan ini bersifat autokritik, koreksi, atau instrospeksi, yaitu untuk kita yang mengharapkan terwujudnya demokrasi dalam kehidupan politik kita dan insya Allah juga untuk penulis sendiri yang juga tidak luput kekurangan dan kesalahan. 86
Menurut penulis setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kalangan aktivis pejuang demokrasi (politikus atau pekerja sosial) justru terjebak pada situasi yang tidak demokratis. Pertama, karena mereka telah terjebak pada hitungan-hitungan atau kepentingan jangka pendek. Mereka sudah tidak lagi memosisikan sebagai kekuatan moral dan kekuatan intelektual. Sehingga keberadaannya jauh atau dijauhi oleh masyarakat. Apalagi sering kali memanipulasi rakyat atau masyarakat untuk kepentingan jangka pendeknya itu. Semenjak munculnya gejala itulah legitimas sumber kepercayaan, atau cadangan dukungan) aktivis pejuangan demokrasi (baca: politikus/ LSM) mulai berkurang atau bahkan hilang dari masyarakat. Memang tragis, bukan? Faktor yang kedua adalah kedewasaan politik atau dalam dunia olahraga dikenal sikap sportivitas, yaitu keberanian mengakui kelemahan, kesalahan, dan kekalahannya. Di sisi lain kesediaan dan keberanian menerima dan mengakui kelebihan, kebenaran dan keunggulan pihak lain atau bahkan pihak lawan. Namun semua itu terkait dengan kematangan kepribadiannya dan budaya politik yang telah terinternalisasi (terformat atau terbangun) dalam dirinya. Soal pemahaman seseorang terhadap politik dengan pernik-perniknya jauh lebih mudah untuk diatasi dibanding kepribadian dan budaya politiknya. Karena yang terakhir ini terkait dengan karakter seseorang, traumatis seseorang, pengalaman, dan pendidikan seseorang, kedewasaan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan pribadi maupun persoalan bangsanya. Jadi yang terakhir ini tidak bisa disulap atau dikarbit. Padahal persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengatasi carut-marut perpolitikannya atau krisis bangsa ini bukan semata-mata dalam tataran konstitusional, konsepsional, atau kelem- bagaan, tetapi yang paling mendasar adalah kepribadian dan budaya politik. Maka tidak perlu heran tampilnya politikus-politikus muda yang diharapkan bisa mengatasi krisis bangsa ini, justru menambah atau me- reproduksi krisis atas krisis. Karena sekali lagi persoalan adalah masalah kepribadian dan budaya politiknya yang belum matang. Juga nanti tidak perlu heran citra kaum politikus dan juga aktivis LSM semakin hari citranya semakin merosot disebabkan oleh persoalan yang sama, yaitu kematangan kepribadian dan budaya politik dan berbagai kontradiksi serta anomali (baca: keanehan) politik lainnya. 87
Penulis seyakin-yakinnya jika kalangan aktivis menyadari akan hal ini mereka akan prihatin. Betul, mereka akan prihatin terhadap dirinya. Namun keprihatinan itu tidak cukup bisa mengubah keadaan yang lebih baik bagi masyarakat. Jika kita tidak mengubah mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengharapkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, jika para aktivisnya juga tidak berusaha mendewasakan dirinya? Bagaimana kita mengharapkan agar masyarakat dalam berpolitiknya bermartabat, jika kita sebagai aktivis juga tidak menjunjung tinggi politik yang bermartabat dengan bentuk sportivitas dan kedewasaan politik? Menurut penulis, mulai saat inilah kita memulai dan memang harus dimulai. Kalau yang memulai bukan dari kita sebagai aktivis, siapa lagi yang kita harapkan? URGENSI DAN EFEKTIVITAS KONTRAK POLITIK Subtansi pemilu sebenarnya adalah sebagai bentuk mekanisme kontrak politik yang konvensional dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Artinya, sebagai bentuk pembaruan, penguatan, atau pencabutan perjanjian antara pemilih (rakyat) dengan yang dipilih (pemimpin). Jika yang dipilih (pemimpin) itu amanah (melaksanakan janjinya) maka mereka (rakyat) akan memperbarui atau memperkuat kontraknya. Sebaliknya jika yang dipilih (pemimpin) itu khianat maka mereka (rakyat) akan mencabut mandatnya. Jadi kontrak politik adalah suatu hal yang wajar dan merupakan konsekuensi logis pada sistem demokrasi. Hanya selama ini untuk konteks di Indonesia proses kontrak politik dilakukan oleh para elit politik. Sehingga rakyat merasakan akibat proses kontrak politik tersebut. Di mana rakyat tidak sebagai pemilik yang sah, justru sebagai objek, bukan sebagai subjek atau aktor dalam proses politik. Bahkan sering ditinggalkan oleh elit politik. Implikasinya banyak keputusan politik tidak mempunyai relavansi yang dihadapi masyarakat luas atau berbagai keputusan tersebut terasing dari dinamika masyarakat yang sesungguhnya. Maka dengan kondisi masyarakat semakin tidak berdaya (power- less) di satu sisi dan semakin arogannya elit politik, di sisi lain muncul- nya kecenderungan masyarakat yang semakin "melek" politik yang 88
mengakibatkan munculnya kesadaran rakyat kembali akan hak-hak politiknya. Mereka bangkit kembali dengan diwakili oleh gerakan mahasiswa dengan format yang kurang lazim sebelumnya. Sehingga menyentak kesadaran banyak kalangan, terutama elit politik. Sikap elit politik pun terbelah ada yang secara ekstrem menerima kontrak politik tersebut tanpa reserve, ada yang menyikapi secara kritis dan ada yang menolak tanpa reserve. Sekalipun tuntutannya sangat umum dan dialamatkan kepada lembaga legislatif yang tidak mempunyai otoritas untuk mengimple men- tasikan berbagai tuntutan mahasiswa (baca: rakyat) tersebut (karena implementasi dari berbagai tuntutan itu menjadi kewenangan eksekutif). Penulis sangat memberi apresiasi (penghargaan) yang tinggi, terlepas efektivitasnya, setidaknya untuk menyentakkan kesadaran kewajiban elit dan hak-hak rakyat. Atau, setidaknya sebagai bentuk interupsi rutinitas proses politik yang bertele-tele dan menjemukan. Karena tidak memberi implikasi akan perubahan politik yang signifikan bagi demokratisasi, kecuali pergantian kekuasaan semata. Menurut penulis agar kontrak politik yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai tempat dan tidak mustahil akan dilakukan di tempat lain supaya efektif, ada beberapa hal yang hendaknya dipertimbangkan. Pertama, isu yang diangkat dalam setiap aksi itu hendaknya fokus, realistis, dan terukur. Syukur, jika isu yang diangkat itu merupakan hasil kajian kondisi subjektif maupun kondisi objektif di daerah yang bersangkutan. Sebagaimana hasil kajian penulis dengan beberapa teman di Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) pemerintah kabupaten/ pemerintah kota yang mempunyai prestasi dan diakui, baik secara nasional maupun internasional itu justru bukan banyaknya isu, tetapi isu yang diangkat itu fokus, jelas, dan terukur serta didukung komitmen dari elit politik. Misalnya Pemkab Sidoarjo dengan pelayanan publik, Pemkab Indramayu dengan program pendidikan dan ketahanan pangan, juga Pemkab Lamongan, dan sebagainya. Manfaatnya dengan isu yang fokus, jelas, dan terukur di samping tidak menyulitkan yang diberi mandat, juga memudahkan dalam pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawabannya. Termasuk memudahkan untuk menilai apakah yang diberi mandat itu berhasil atau belum berhasil. 89
Kedua, terkait yang diberi mandat atau yang diajak kontrak politik. Menurut penulis sudah benar, yaitu pihak legislatif, setidaknya untuk mengawal lahirnya kebijakan makro yang tidak strategis dan populer serta merugikan masyarakat. Namun akan lebih efektif, jika kontrak politik itu dilakukan dengan pihak-pihak yang ada relevansinya dengan isu yang diangkat. Misalnya, jika isu yang diangkat adalah supremasi hukum, tidak hanya pihak legislatif, tetapi juga Polri, kejaksaan, dan pengadilan. Karena yang mempunyai kewenangan untuk menangkap koruptor itu bukan legislatif, tetapi aparat Polri. Posisi legislatif kewenangannya dalam konteks ini sebatas pengawasan. Juga tentunya isu-isu yang lain. Manfaatnya agar seluruh aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan tentunya juga legislatif tidak main-main dalam mengemban amanah tersebut. Ketiga, isu yang diangkat di samping fokus, jelas, dan terukur yang sama penting adalah kontekstual. Apalagi dalam era otonomi daerah. Tentunya dan semestinya berbeda isu yang diangkat oleh mahasiswa (baca: rakyat) di Pemkab Malang dengan yang ada di Pemkab Tuban atau di Pemkab Ponorogo atau sebaliknya misalnya. Manfaatnya di samping agar adanya keterikatan emosional antara masyarakat dengan mahasiswa, juga tumbuhnya sense of belonging (rasa memiliki) masyarakat terhadap isu-isu yang diusung oleh mahasiswa. Sehingga gerakan yang muncul tidak tampak elitis, tetapi menjadi gerakan rakyat semesta. Artinya, bertemunya berbagai kepentingan antara mahasiswa dengan rakyat untuk mewujudkan cita-cita bangunan pemerintahan yang diidam-idamkan. PILKADA DAN PENDIDIKAN POLITIK Dalam berbagai kesempatan penulis berharap bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal) tidak hanya dipahami sebagai wahana perebutan kekuasaan, tetapi hendaknya juga dipergunakan sebagai wahana untuk pendidikan dan pencerahan politik masyarakat. Kalau toh dipaksakan semata-mata sebagai wahana untuk perebutan kekuasaan memang juga tidak salah. Pada kenyataannya dalam konteks pilkadal sebagai mekanisme konstitusional pergantian kepemimpinan daerah. Sebagai momentum perubahan, perbaikan, atau penegasan kontrak politik masyarakat dengan pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu pantas diberi mandat lagi secara penuh, atau diberi mandat dengan catatan atau memang pantas untuk dicabut mandatnya tersebut. 90
Karena sifatnya adalah perebutan kekuasaan maka ada pihak yang mendapatkan kekuasaan tersebut dan di sisi lain ada pihak yang tidak mendapatkannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses perebutan kekuasaan mereka akan mengerahkan segala daya dan upaya, baik potensi pemikiran, tenaga, dan biaya. Bahkan yang terakhir berapa pun akan mereka keluarkan. Tidak hanya untuk kepentingan bagaimana mereka berkuasa, tetapi juga untuk kepentingan bagaimana mencegah pihak lain berkuasa. Jika perlu mereka menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Bagi mereka adalah suatu hal yang biasa melakukan teror, intimidasi, dan provokasi, serta pembodohan masyarakat dan pembunuhan karakter lawan politiknya (character assimilation). Lebih jauh mereka berpandangan bahwa dalam permainan politik (political of game) yang penting adalah hasil atau tujuannya, bukan prosesnya. Sehingga persoalan norma, aturan, atau kaidah adalah persoalan nomor dua dan bisa diatur. Akibatnya martabat seseorang, martabat kelompok, dan martabat bangsa dipertaruhkan. Akhirnya, masyarakat tidak mendapat pencerahan dan pendidikan politik yang memadai, kecuali pembodohan politik dan manfaat jangka pendek serta sesaat. Sebenarnya masih dalam konteks permainan politik (political of game) tidak seburuk sebagaimana yang kita bayangkan, jika aturan dan norma- norma ditegakkan dan dijadikan landasan dalam permainan politik. Hal ini sangat tergantung dari komitmen dan konsistensi moral elit politik yang bersangkutan. Itulah yang disebut politik adiluhung, sebagai konsekuensi logis dari pencerahan dan pendidikan politik. Bagaimana pun untuk mewujudkannya tidak mudah dan tidak gampang. Dibutuhkan proses dan waktu yang lama. Maka tidak salah, jika tuntutan banyak pihak masalah pencerahan dan pendidikan politik menjadi agenda yang sama penting dari sekadar agenda perebutan kekuasaan. Pendidikan politik yang dimaksud di sini adalah memberi pencerahan kepada masyarakat agar melek politik, antara lain, agar mereka tahu akan hak dan kewajiban politiknya, mereka perlu diberi informasi kondisi pemerintahannya dan bagaimana posisi dan peran mereka secara benar, mereka perlu mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang calon- calon pemimpinnya secara jernih, objektif, dan apa adanya, serta tidak 91
manipulatif. Mereka perlu mendapatkan informasi secukupnya tentang pilkadal dan kaitannya untuk memilih pemimpin yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif. Mereka perlu mendapatkan informasi bahayanya money politics dalam memilih seorang pemimpin dan sebaliknya mereka perlu mendapatkan informasi secukupnya manfaat proses pilkadal yang sehat, bermartabat, dan seterusnya. Manfaat pendidikan politik tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi elit politik. Manfaat pendidikan politik bagi elit, antara lain justru akan meningkatkan kredibilitas di mata pendukungnya. Lebih dari itu sebagai wujud komitmennya dalam membangun tradisi berpolitik yang bermartabat. Karena yang terakhir ini menjadi tanggung jawab dan hanya bisa dilakukan oleh para elit politik. Sedangkan manfaatnya, bagi masyarakat dengan adanya pendidikan dan pencerahan politik, dalam dunia intelijen bagi masyarakat tidak mudah diperalat dan dalam bidang politik tidak mudah direkayasa dan dibodohi. Semuanya itu secara makro akan melahirkan sistem politik yang sehat, di antara indikasinya terwujud pemerintahan yang efektif, adanya partisipasi masyarakat atau publik secara sadar dan tanggung jawab dalam proses politik, serta teroptimalisasikan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk perubahan, perbaikan, dan kemajuan bangsanya. Itulah gambaran sekilas dari pembangunan civil society (masyarakat madani), yang menjadi cita-cita setiap negara modern. Akhirnya, dengan pendidikan dan pencerahan politik tidak hanya melahirkan pemimpin yang baik, tetapi juga akan melahirkan sistem pemerintahan yang sehat dan efektif. Wallahu A'lam. KEBERKAHAN DALAM POLITIK Memang sudah semestinya, apalagi sebagai seorang politikus dalam menyikapi berbagai permasalahan itu dengan menggunakan kalkulasi politik. Yaitu mencoba menghitung segala kiprah dan keterlibatannya itu dengan ukuran politik. Apakah menguntungkan posisinya atau sebaliknya? Apakah memperkuat kedudukannya atau sebaliknya? Apakah meningkatkan kepercayaan masyarakat atau sebaliknya? Juga mereka berusaha memetakan siapa patner atau kawan politiknya dan juga siapa kompetitor atau lawan politiknya? Apa yang harus dipertaruhkan dan apa 92
yang ingin mereka dapatkan? Juga sejauh mana pengaruhnya terhadap agenda politiknya dan berbagai kalkulasi lainnya? Sehingga dunia politik itu terkesan dinamis. Suatu saat seseorang berada di puncak kekuasaan dengan segala konsensi dan fasilitas serta kemegahannya. Namun di saat lain dalam waktu yang tidak lama seseorang bisa terpuruk dengan segala kekalahan dan kehinaan. Dengan kata lain yang tidak bisa dipungkiri di sana ada kesemuan, intrik, permusuhan, kebencian, dan bahkan pengkhianatan. Juga tidak mustahil sebenarnya di sana juga ada pembunuhan (setidak- tidaknya pembunuhan karakter seseorang). Maka yang terjadi di sana adalah sebuah perjalanan yang tidak berujung, sebagai orang yang mengejar fata morgana. Sehingga yang mereka dapatkan di samping musuh adalah kelelahan dan keletihan. Itu yang dimaksud dengan lazimnya kalkulasi politik. Namun ada satu hal yang kurang atau bahkan dilupakan seorang politikus, yaitu keberkahan dalam mengalkulasi politik. Keberkahan yang dimaksud di sini mengandung unsur kecukupan dan keridhaan atau kerelaan, bahkan kepasrahan dalam arti yang benar. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan cara-cara yang elegan, sportif, prosedural, ketawadukan dan tentunya cara-cara yang tidak kotor. Menang tanpa ngasorake, nglurug tanpa bolo. Jadi kemenangan seseorang itu dicapai dengan cara yang baik, konstitusional dan benar. Bukan diwujudkan dengan cara intimidasi, provokasi, dan sebagainya. Intinya mengedepankan nilai-nilai luhur dalam semua kiprahnya, termasuk dalam dunia politik. Sekalipun dalam konteks yang berbeda, model politik seperti itu pernah sebagaimana yang dilakukan oleh Mahatma Gandi di India, Omar Mokhtar di Libia, tentunya Rasulullah saw. dan masih banyak contoh lain. Mereka umumnya adalah orang yang mempunyai karakter atau kepribadian, mempunyai sikap yang tegas dan jelas, tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan, orang yang mempunyai pemikiran ke depan dan luas. Mereka adalah orang begitu mudah memaafkan orang- orang yang berbuat zalim sekali pun terhadapnya, tidak sombong dan takabur ketika menang, tidak mutung atau frustrasi ketika mereka kalah, apalagi berbuat onar. Dan satu lagi, mereka bukan tipe pendendam. Maka tidak perlu heran di tengah ingar-bingar politik, potret kehidupan mereka dipenuhi rasa 93
kenyamanan dan keamanan serta ketenteraman. Mereka juga di medan perang, mereka juga berdebat permasalahan bangsa dan negaranya. Mereka juga ikut ambil bagian secara aktif dan kontributif dalam proses politik. Mereka juga tidak melupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun mereka tidak kalut, tidak panik, dan tidak cemas. Tetapi mereka berada dalam ketenangan, kenyamanan, dan ketenteraman. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan dalam politik.**** 94
Bagian 3 Dilema Politik Lokal dan Partisipasi Masyarakat A. Di Persimpangan Jalan NU DAN PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL Salah satu berkah dari otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pusat kepada daerah (Pemkab/Pemkot) untuk melakukan kreasi dan improvisasi seluas-luasnya dalam proses pembangunan di daerah, terutama dalam pemberdayaan potensi lokal. Potensi lokal yang dimaksud di sini antara lain, potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menduduki posisi kepemimpinan di daerah tersebut. Sesuai hasil pooling yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) dan Biro Riset dan Kajian Ilmiah Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor pada tanggal 27 - 31 Agustus 2004, ketika responden diajukan pertanyaan ekstrem jika ada dua cabup di mana masing-masing mempunyai pengalaman, profesional, dan mempunyai pemihakan kepada rakyat serta berkomitmen terhadap negara kesatuan RI, tetapi bedanya hanya satu, yaitu yang satu putra daerah dan yang satu lagi bukan putra daerah? Dari 52 responden yang terdiri dari berbagai ragam kategori sosial dan yang tersebar di 5 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di 95
Ponorogo, sebanyak 41 orang atau 79 persen menjawab memilih putra daerah. Sisanya, 2 orang atau 4 persen memilih bukan putra daerah dan 9 orang atau 17 persen tidak mempersoalkan putra daerah atau bukan. Yang perlu digarisbawahi di sini bukan semata-mata pilihan kepada putra daerah semata, tetapi motif dan alasan mereka, yaitu sense of belonging, tanggung jawab moral, dan dalam anggapan mereka tidak mungkin melarikan kekayaan daerah ke luar daerah Ponorogo. Di mana motif dan alasan tersebut bisa sebagai modal untuk pemberdayaan potensi lain termasuk keinginan untuk mendongkrak prestasi suatu daerah, sehingga diakui oleh rakyatnya maupun lembaga- lembaga domestik maupun internasional. Dan ternyata untuk mewujudkan tujuan tersebut di samping tidak perlu banyak isu pembangunan yang ditangani, tetapi cukup satu atau dua isu pembangunan dan ditangani secara serius. Misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dengan pelayanan publik, Pemkab Indramayu dengan kebijakan dan program pendidikan dan ketahanan pangan, fenomena pembangunan di Pemkab Lamongan, dan sebagainya. Kondisi Pembangunan Bagaimana dengan kondisi pembangunan di Pemkab Ponorogo? Tanpa mengurangi penghargaan usaha yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo selama ini dan juga tanpa mengurangi apresiasi kepada KUA Sukorejo yang telah mengukir prestasinya dalam pelayanan publik, ada beberapa catatan penulis dari hasil evaluasi LP2BM. Pertama, bahwa pembangunan Ponorogo di samping tidak jelas skala prioritasnya, juga tidak fokus. Kedua, pertimbangan politik dalam proses pembangunan cenderung lebih dominan daripada pertimbangan lain, misalnya dimensi profesionalisme. Ketiga, jika toh ada, kebijakan kurang bertumpu pada institusi, tetapi kepada figur. Implikasinya, pertama, proses ,pembangunan di Pemkab Ponorogo cenderung elitis atau tidak populis. Kedua, kurang adanya hubungan emosionalitas antara masyarakat dengan proses pembangunan itu sendiri (bedakan, dengan pembangunan masjid). Ketiga, kurang adanya sense of belonging masyarakat Ponorogo dengan hasil-hasil pembangunan. 96
Sehingga kurang adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut, misalnya dalam pemeliharaan jalan-jalan. Oleh karena itu, untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan lokal, setidaknya ada beberapa langkah. Pertama, membangun kekuatan pembangunan di Ponorogo dengan format dan motivasi serta visi baru. Kedua, kemudian memotret kembali potensi daerah Ponorogo, baik secara subjektif maupun objektif. Ketiga, tidak malu belajar atas keberhasilan yang dicapai oleh Pemkab/ Pemkot lain (model oriented dan mencoba untuk ditransformasikan di Pemkab Ponorogo, tentunya berdasarkan kondisi subjektif dan kondisi objektifnya). Peranan dan Kontribusi NU Bagaimana dengan NU Ponorogo dalam kontribusi pembangunan di Ponorogo? Tentunya dimaksud di sini adalah yang dihitung bukan berapa orang NU yang ada dalam struktur pemerintahan di Ponorogo, tetapi seberapa jauh peran dan kontribusi NU, baik sebagai institusi maupun secara individual dalam mewarnai dan mengarahkan proses pembangunan di Ponorogo. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu dipetakan dulu kondisi subjektif dan kondisi objektif NU. Kondisi subjektif NU dalam konteks ini terkait dengan kondisi internalnya, antara lain soliditas NU baik secara struktural maupun secara kultural, serta kemampuan dalam mengelola konflik, mobilitas vertikal, dan mobilitas horizontal para kader NU, terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan politik. Sedangkan kondisi objektif dalam konteks ini terkait kondisi eksternalnya, antara lain terutama kemampuan NU dalam membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang ada di Ponorogo, kesiapan dan kesediaan NU untuk melakukan kompetisi secara sehat dengan kekuatan lain, kemampuan NU untuk menggalang atau mengakomodasi potensi eksternal untuk tujuan perjuangan NU. Secara subjektif, pertama, dari segi solidaritas terutama hubungan antara golongan tua dan golongan muda perlu dibenahi. Kedua, dari segi mobilitas, terutama dari segi pendidikan dan politik sudah cukup meng gembirakan, hanya saja bagaimana ke depan di-setting tidak menjadi kekuatan personal atau individual, tetapi menjadi kekuatan yang 97
institusional. Sedangkan secara objektif, dalam proses pembangunan secara umum di Ponorogo masih diperhitungkan secara personal, belum secara institusional. Maka wajar langkah dan tindakan kader NU di posisi strategis kurang sejalan dengan garis atau kebijakan NU secara institusional. Berdasarkan kondisi subjektif dan kondisi objektif tersebut, ada beberapa hal yang dicatat oleh penulis. Pertama, dalam pilbup yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Seingat penulis belum pernah ada dalam sejarah kepemimpinan di Pemkab Ponorogo itu dari kader NU, tetapi tidak ada satu pun Bupati Ponorogo yang mengabaikan keberadaan NU (terutama dalam dukungan politik atau minimal dukungan moral). Jadi posisinya dalam pilbup selama ini sebagai pemeran figuran, bukan pemeran utama. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan. Kedua, dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta dalam mewujud- kan tertib masyarakat. Jika dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Ma'arif, badan usaha yang dikelola PC NU serta keterlibatan GP Anshor juga cukup menggembirakan. Jika seandainya kontribusi NU itu diuangkan dan dibiayai oleh Pemkab, berapa banyak yang harus dianggarkan oleh Pemkab dalam APBD-nya? Tentunya banyak dan memang NU tidak mengharapkan imbalan itu. Lebih dari itu ke depan perlu dipikirkan suatu hal yang spesifik. Tidak sekadar mengopi. Karena mengopi itu tidak akan pernah nomor satu. Ketiga, dalam pemerintahan dan penegakan hukum. Sebagai lembaga-lembaga nonpemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan dalam penegakan hukum peran yang dimainkan sifatnya sebatas kontrol. Namun dalam konteks ini peran yang dimainkan NU belum maksimal. Menarik program Dewar Syuriah PC NU, LKPM, dan P3M Jakarta belum lama ini (9 Maret 2004) dalam menyelenggarakan forum Bahsul Masail Korupsi di Pondok Ittihadul Ummah Banyudono Ponorogo. Persoalannya adalah sejauh mana follow- up dari acara tersebut? Kelima, dalam demokratisasi, yakni upaya untuk memperjuangkan peran masyarakat secara aktif dan kontributif dalam proses politik atau proses pembangunan di Ponorogo. Sebagaimana umumnya masyarakat Ponorogo lainnya sebatas sebagai objek, kalau toh sebagai subjek 98
posisinya sebatas untuk legitimasi. Sebenarnya ada fenomena menarik strategi pembangunan antara tahun 1998 - 2000 di mana hampir semua proyek pembangunan menempatkan masyarakat sebagai faktor penting. Termasuk berbagai kebijakan penting, misalnya dalam pendidikan, itu harus melibatkan komite sekolah (masyarakat). Namun kemudian hak-hak itu sedikit demi sedikit mulai dicabut kembali oleh elit politik. Kasus dana hibah Belanda bisa dijelaskan dalam perspektif ini. Wallahu A'lam. Kesimpulan Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan. Pertama, NU adalah tidak sekadar aset atau potensi besar. Maka agar menjadi kekuatan yang signifikan (berarti) perlu ada pembenahan-pembenahan, baik dalam tataran motivasi, orientasi, konsepsional, institusional, dan operasionalnya. Kedua, untuk penataan potensi NU ke depan tidak hanya berorientasi kepada eksistensi dan aktualisasi diri, tetapi bagaimana NU, terutama para kadernya siap dan mampu kompetisi secara sehat di pasar bebas, tidak mengandalkan "jaminan". Akhirnya, selamat hari ulang tahun NU ke-81. Semoga tambah matang, arif, dan semakin profesional. Kita tatap hari depan dengan penuh optimistis. PASANG SURUT HUBUNGAN MUHAMMADIYAH (PDM) DAN PEMKAB PONOROGO (Suatu Tinjauan Analisis) Sumbangan dalam Pembangunan Ada suatu pola pemikiran yang aksiomatis (yang tidak terbantah kan) yang senantiasa dimiliki oleh siapa pun yang menjadi bupati di Pemkab Ponorogo, yaitu harus membangun hubungan yang baik dengan ormas- ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah (baca: PDM) Ponorogo. Salah satu alasannya, tanpa bermaksud untuk mengabaikan ke- beradaan lainnya, misalnya Nandatul Ulama atau ormas lain, adalah Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan tidak bisa dipandang sebelah 99
mata, jika dilihat dari kontribusinya dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan moralitas masyarakat Ponorogo. Misalnya dalam bidang ekonomi, ketika Pemkab mengalami situasi yang stagnan atau bahkan tumpul dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat, hal ini terlihat tidak jelasnya konsep pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan dan keberadaan badan milik Pemkab dalam kondisi ter- puruk, kasus Perusahaan Gamping di Sampung. Tetapi Muhammadiyah sekalipun tidak dibiayai oleh APBD dengan cantiknya memberi tawaran alternatif dalam bentuk swalayan-swalayan dan juga dalam dunia per- bankan (terlepas kontroversinya). Di samping meningkatkan kesejah- teraan masyarakat Ponorogo, juga sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran atau permasalahan ketenagakerjaan di Pemkab Ponorogo. Juga dalam bidang pendidikan, sekalipun kurang di-back up atau didukung secara penuh oleh Pemkab, baik tenaga, pemikiran, dan dana sebagaimana SDN Mangkujayan atau sekolah mandiri yang masih dalam angan-angan Pemkab, SD Muhammadiyah I Ponorogo telah menunjukkan prestasinya, tidak hanya diakui oleh masyarakat Ponorogo, tetapi juga tingkat Pemprov Jatim dan daerah-daerah lain. Bukan drum band-nya, tetapi prestasi akademiknya. Atau dengan kata lain, ketika Pemkab melontarkan konsep sekolah mandiri dalam tataran wacana, tetapi Muhammadiyah, menjawab dalam tataran praktis. Belum terhitung keberadaan dan peranan TK dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mencerdaskan masyarakat Ponorogo. Dan juga perhatian Muhammadiyah terhadap masyarakat bawah atau pinggiran, di pinggir-pinggir hiruk-pikuk politik, proyek, dan keramaian kota, seperti di Ngebel, Gajah, Ngrayun, dan sebagainya telah memberi- kan santunan baik yang instan, berupa zakat fitrah dan kurban atau dalam bentuk lain, minimal satu tahun dua kali. Atau santunan dalam bentuk sarana, seperti pembangunan masjid-masjid atau mushala-mushala di daerah-daerah terpencil di Ponorogo. Juga keberadaan dan peranan panti- panti asuhan di lingkungan Muhammadiyah dalam mengatasi anak-anak telantar di Ponorogo, di mana dalam UUD 1945 sebagai tanggung jawab negara. Tetapi, dengan semangat ibadah dan perjuangan Muhammadiyah memberikan perhatian yang khusus. 100
Pola Hubungan Sinergis Dengan pemaparan ini penulis tidak bermaksud untuk mengonfrontasi atau menghadap-hadapkan Muhammadiyah di satu sisi dan di sisi lain Pemkab Ponorogo. Namun ingin menunjukkan atau mengingatkan kepada Pemkab Ponorogo, bahwa keberadaan Muhammadiyah tidak bisa dipandang remeh. Di samping keberadaannya itu lebih awal dari lahirnya Kabupaten Ponorogo (dihitung semenjak Merdeka 1945) dan kontribusinya sangat jelas bagi pembangunan masyarakat Ponorogo. Maka sangat wajar, jika pada suatu kesempatan awal menjabat sebagai bupati dalam acara Muhammadiyah di Gedung Bakti, Bupati Markum Singodimedjo dalam perkenalannya mengaku dirinya sebagai kader Muhammadiyah (terlepas sesungguhnya). Apalagi banyak kader Muhammadiyah kini masuk dalam jajaran elit di Pemkab Ponorogo, apakah dalam dunia pendidikan, politik, dan sektor-sektor lain. Jadi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, yaitu membangun kekuatan yang sinergis untuk kepentingan pembangunan di Ponorogo. Tidak saling mencurigai. Jika ada masalah bisa dirembuk bersama. Suatu sikap yang absurd (baca: sembrono) jika sikap atau kebijakan itu dilandasi oleh as-sus, misalnya keinginan dari warga Muhammadiyah untuk melengserkan Bupati Mar- kum bersamaan dengan lengsernya Dandim (periode 1998-an) dengan cara yang tidak terhormat. Sikap dan kebijakan hendaknya dibangun dengan semangat kebersamaan dan data yang akurat serta komprehensif. Apalagi banyak persoalan yang dihadapi oleh Pemkab Ponorogo yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, baik kalangan aka- demisi, LSM, pondok pesantren, parpol, dan tentunya ormas keamanan, seperti, Muhammadiyah, di samping persoalan ekonomi, pengangguran, kenakalan remaja, perilaku kekerasan di sebagian masyarakat Ponorogo, KKN, kebodohan, juga masalah keamanan yang semakin hari semakin jauh panggang dari api atau jauh dari harapan masyarakat Ponorogo yang aman, nyaman, dan tenteram. Berbagai persoalan itu penulis yakin tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Pemkab Ponorogo. Jadi harus ada formulasi yang tepat antara visi Pemkab Ponorogo untuk mewujudkan Gumuyune Wong Cilik dengan Muhammadiyah sebagai Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. 101
FENOMENA PAGUYUBAN KEPALA DESA DI PONOROGO Ada satu kemajuan yang patut disyukuri dalam pemerintahan Ka- bupaten (Pemkab) Ponorogo, pada satu tahun terakhir ini, yaitu mulai ber- dayanya pemerintahan desa (Pemdes) sebagai agen pembangunan. Salah satu indikasinya adalah tumbuhnya kesadaran kepala desa untuk ikut ambil bagian secara aktif dan kontributif dalam proses pembangunan. Dan kita tahu bahwa desa merupakan satuan wilayah terkecil pemerintahan yang menjadi sasaran/ objek pembangunan. Maka sudah seharusnya adanya peningkatan jumlah proyek dan dananya dari tahun ke tahun. Di mana hal itu sudah mulai banyak dimainkan atau diperjuangkan oleh kepala desa melalui paguyuban kepala desa. Terlepas kontroversinya, fenomena isu pangadaan sepeda motor belum lama ini, juga sebelumnya pemberian Pemkab Ponorogo terhadap desa/ kelurahan berupa subsidi 22,5 juta per tahun dan tidak mustahil akan terus bertambah, juga beberapa proyek seperti jembatan atau jalan-jalan desa dan sebagainya yang merupakan hasil perjuangan kepala melalui paguyuban dan masih banyak lagi yang belum dicatat oleh penulis. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, pertama, kepala kini tidak begitu sebagai objek pembangunan, tetapi telah memainkan sebagai subjek atau penentu pembangunan. Kedua, fenomena itu juga menunjukkan bahwa desa tidak hanya sebagai 'ladang pemerasan' sebagaimana pada masa orde baru, tetapi telah mulai difungsikan sebagai alas perjuangan aspirasi/ kepentingan desa itu sendiri. Maka tidaklah aneh jika banyak pihak, seperti, politikus, LSM, birokrat, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya merasa berkepentingan untuk 'nggarap' paguyuban kepala desa. Dalam pemikiran mereka, pertama karena kepala desa masih di- anggap sebagai media yang efektif sebagai jembatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat desa. Kedua, dengan segala keterbatasannya, kepala desa masih dianggap mempunyai pengaruh atau kekuatan riil dalam masyarakat desa. Ketiga, 102
dengan mendapatkan dukungan kepala desa, mereka bisa mengklaim bahwa mereka telah mengakar dalam masyarakat. Atau sebagai simbol bahwa mereka mempunyai kepedulian terhadap masyarakat desa. Maka dengan alasan itulah mereka akan berusaha bagaimana mendapatkan simpati, syukur setiap langkah dan kepentingannya mendapatkan dukungan dari kepala desa melalui paguyuban tersebut Banyak cara yang mereka lakukan ada yang menjanjikan kedudukan (sebagai anggota DPRD), ada yang menjanjikan proyek, dan ada yang menjanjikan subsidi. Bahkan lebih dari itu ada yang berani memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, baik kepada paguyuban atau person kepala desa berupa dana dan berbagai fasilitas lainnya. Tujuannya agar kepala desa bisa dijadikan sebagai sarana alat perjuangan mereka, baik secara politik (setidaknya untuk Pemilu 2004 nanti) maupun untuk kepentingan lainnya. Menurut penulis, kecenderungan para politikus dan berbagai kelompok kepentingan tersebut yang berusaha, 'nggarap' paguyuban kepala desa, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Oleh karena itu, paguyuban kepala desa tidak perlu menutup diri apalagi curiga terhadap 'niat baik' mereka. Yang penting bagaimana paguyuban kepala desa, mempunyai ideologi yang jelas, yaitu bahwa orientasi perjuangan mereka untuk kepentingan masyarakat desa. Dan jika mereka tetap istiqamah dengan ideologi tersebut dan berusaha untuk membangun serta memelihara soliditas/ kekompakan mereka. Penulis yakin mereka di masa yang akan datang menjadi tumpuan masyarakat desa. Apalagi di saat partai-partai politik sekarang ini karena 'kelakuan mereka' sudah mulai tidak atau kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Sudah bukan rahasia lagi mereka kaum politikus/ parpol 'umumnya' dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa tidak tulus dan sifatnya temporer. Dan jika sudah mendapatkan tujuannya, mereka tidak segan-segan melupakan paguyuban kepala desa. Namun sebaliknya, jika perjuangan paguyuban kepala desa im sudah keluar dari ideologi tersebut (baca: kepentingan desa/ masyarakat desa) dan berorientasi jangka pendek serta berjalan sendiri-sendiri, tidak 103
kompak dalam menyikapi berbagai permasalahan desa. Tidak mustahil nasibnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang dialami oleh sebagian LSM kini. Mulai tidak disegani oleh birokrat dan mulai tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena dalam kenyataannya masyarakatlah yang dieksploitasi untuk kepentingan sebagian dari mereka, LSM. Bahkan muncul anekdot, "mereka akan berteriak keras-keras, jika belum mendapat proyek, tetapi mereka akan harap (diam seribu bahasa) jika telah mendapatkannya". Inilah yang disebut oleh penulis sebagai suatu kerugian. Selamat paguyuban kepala desa. Semoga tetap dibimbing oleh nuraninya dalam mengemban amanat tersebut. PAGUYUBAN KEPALA DESA, WAROK, DAN KELUARGA BESAR PONDOK MODERN GONTOR Dalam perspektif sejarah Ponorogo, bersatunya Raden Bathara Katong, Patih Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah yang masing-masing mempunyai spesifikasi profesi dan kecenderungan menjadi kekuatan sinergis (saling melengkapi), tidak hanya berhasil mewujudkan Ponorogo yang aman dan tenteram, juga berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Ponorogo diperhitungkan baik dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buda, dan tentunya juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad XV. Setidaknya itulah yang menjadi obsesi silaturahmi perkumpulan warok Insan Taqwa Illahi (INTI), Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Ponorogo, dan keluarga besar Pondok Modern Gontor di Wisma Gontor pada hari Senin, 19 Juli 2004. Jika toh memunculkan spekulasi politik adalah sangat wajar. Pertama, dilakukan menjelang pilpres putaran kedua dan pemilihan Bupati Ponorogo. Kedua, dihadiri hampir semua pengurus dan anggota PKD dan INTI, yang di mana pada kurun waktu tertentu kedua kekuatan terakhir ini telah teruji menjadi mesin politik yang relatif efektif oleh kekuatan politik tertentu. Ketiga, dari segi materi di samping mengkritisi kebijakan pembangunan Pemkab Ponorogo, juga mensosialisasikan format dan mekanisme salah satu agenda pilbup Ponorogo ke depan, yaitu berupa pemaparan visi dan misi cabup di hadapan forum tersebut. 104
Penulis sendiri yang kebetulan hadir dalam acara tersebut atas undangan Pimpinan Pondok Modern Gontor (PMG) mempunyai beberapa catatan, pertama, dari segi hubungan antara pimpinan pondok dengan para warok di Ponorogo itu sudah terjalin lama, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Almarhum KH. Imam Zarkazy, ayahanda KH. Abdullah Sukri Zarkazy, salah satu pimpinan PMG sekarang, dengan Pak Pethil, Pak Ainan, Pak Mardi, dan sebagainya yang semuanya kebetulan tinggal di Jetis. Maka sekarang bertemunya KH. Abdullah Sukri Zarkazy dengan Pak Jolego (Pak Haji Ghozali), Ketua INTI, dan tokoh-tokoh lain, yang tidak hanya berhubungan secara personal individu, tetapi secara kelembagaan adalah suatu yang wajar, baik dalam tinjauan sejarah maupun untuk kepentingan Ponorogo. Kedua, silaturahmi yang dilakukan oleh INTI, PKD, dan lain-lain (paguyuban dalang, yoga, sinden, ilmu kebatinan, dan sebagainya) dengan keluarga Pondok Modern Gontor di Wisma Gontor tersebut menurut penulis tidak ada yang dirugikan, tetapi semua pihak diuntungkan. Baik dalam kepentingan mikro (sempit) atau makro (luas), juga baik untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang, terutama untuk masa depan dan kemajuan Ponorogo. Kita ketahui sekalipun PMG baik nama, posisi, dan perannya sudah skala nasional dan internasional, masih mempunyai kepedulian yang tinggi bagi kemaslahatan lokal Ponorogo. Tidak hanya menguntungkan PMG, tetapi juga Pemkab Ponorogo. PMG yang mempunyai aset besar, baik SDM dan network yang luas, bahkan (semoga tidak berlebihan) di mana salah satu peran dalam skala tertentu belum bisa digantikan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di Ponorogo, termasuk Pemkab sekalipun, sudah sewajarnya dan seharusnya membangun komunikasi dan sebagai motor untuk mem- bangun soliditas kekuatan-kekuatan pembangunan Ponorogo untuk masa depan dan kemajuan Ponorogo. Sedangkan di pihak Pemkab Ponorogo pertemuan di Wisma Gontor itu sebagai momentum ber sejarah untuk menumbuhkan sikap saling membutuhkan, saling meng hargai, dan sebaliknya menjauhkan sikap saling curiga, sikap saling me remehkan, dan mengabaikan antarkomponen masyarakat Ponorogo di mana akhir-akhir ini hampir seluruh potensi tersedot pada pusaran politik praktis. Keuntungan lain dari pertemuan tersebut bagi INTI, PKD, dan Pondok Modern Gontor sebagai wahana untuk saling mengenal, saling memahami, 105
dan saling mengisi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan Pemkab Ponorogo. Dalam kenyataan objektif di Ponorogo bahwa pusat-pusat perubahan menuju kebaikan dan kemajuan tidak cukup di langgar-langgar, mushala-mushala, dan masjid-masjid, serta pondok-pondok pesantren maka pertemuan berbagai komponen penting masyarakat Ponorogo tersebut baik santri, priyayi, dan wong abangan (pinjam istilah Clifford Gertz) adalah sebagai momentum perubahan paradigma politik yang semula didasarkan oleh kebencian, kelicikan, kekotoran, dendam, dan sejenisnya, semoga berubah menjadi paradigma politik yang didasarkan oleh hati nurani. Catatan ketiga, makna acara tersebut dengan pilbup dan cabup-cabup di Ponorogo tentunya fenomena tersebut perlu menjadi kajian tersendiri. Memang untuk konteks pilpres belum lama ini dengan memunculkan fenomena Jendral TNI (Purn.) SBY dipahami banyak kalangan sebagai kemenangan 'perang udara atas perang darat'. Sekalipun Jendral TNI (Purn.) SBY sendiri dari angkatan darat. Dalam analisis penulis, bahwa pilpres agak berbeda dengan pilbup ke depan, sekalipun keduanya akan dipilih secara langsung. Jika dalam pengakuan Jendral TNI (Purn.) SBY bahwa yang diandalkan dalam pilpres adalah bukan mesin politik, sebagai andalan perang darat. Tetapi untuk konteks di Ponorogo tidak bisa otomatis diterapkan. Pertama, pola komunikasi langsung dan bisik-bisik sebagai konsekuensi masyarakat komunal untuk konteks di Ponorogo tampaknya masih relatif lebih efektif dibanding model komunikasi lainnya, misalnya jalur media massa (elektronik maupun nonelektronik). Jadi jika ingin menang dalam pertempuran di medan Ponorogo tetap tidak bisa meninggalkan model perang darat, di mana salah satunya mengandalkan mesin politik. Kesimpulannya, sekalipun banyak dalam evaluasi pada kasus pilpres bahwa mesin politik, seperti parpol, paguyuban, ormas, dan sebagainya mulai tidak efektif. Di samping semakin mandirinya masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dan sebagai konsekuensi kegagalan elit politik dalam mengelola konflik. Tetapi untuk konteks di Ponorogo sekalipun bukan satu-satunya, bahwa mesin politik di Ponorogo secara konkret INTI, PKD, dan pesantren tidak bisa ditinggalkan begitu saja, 106
apalagi untuk kepentingan yang lebih luas lagi dari sekadar kepentingan politik praktis, yaitu untuk kepentingan masa depan dan kemajuan masyarakat Ponorogo. Wallahu A'lam. POLITIK GOLEK BOLO Ada satu hal yang penulis catat dan yang menjadi pegangan dalam menyikapi dinamika politik di Ponorogo (dari tausiyah Bapak KH Sukri di hadapan forum paguyuban kepala desa dan kelompok INTI, serta elemen masyarakat lain di Wisma Gontor tahun lalu), yaitu apa yang dikenal dengan istilah politik golek bolo, yaitu gaya politik yang mengedepankan semangat persahabatan dan kebersamaan. Semangat (politik golek bolo) itulah yang menurut penulis sebagai salah satu kunci keberhasilan yang telah dibangun oleh kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo, yang terdiri dari PKS, para ulama, jaringan akademisi dan aktivis, jaringan politikus, PBB, Partai Merdeka, Aliansi, dan lain-lain yang tidak mungkin disebut di sini (tetapi mereka mempunyai peranan yang signifikan). Kemudian muncul pasangan H. Moch. Supajar dan H. Muyanto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apakah itu sudah dikatakan berhasil? Jawabnya sudah, tetapi masih dalam tahapan konsolidasi kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan. Dijawab belum karena ini masih pada tahap pertempuran tahap pertama, yaitu untuk mendapatkan kendaraan politik. Singkatnya, perjalanan untuk menuju puncak harapan masih jauh dan berliku serta penuh onak dan duri. Kuncinya, sangat tergantung sejauh mana mereka menjaga stamina dan semangat untuk mencari bolo (sekutu). Terlepas semuanya itu, bahwa fenomena ini menarik dalam politik, baik dalam tataran akademik maupun praktis. Jadinya semuanya dikembalikan pada sikap hidup dan pilihan politiknya masing-masing individu yang tergabung dalam kekuatan tersebut. Apakah termasuk bagian masalah (problem maker) atau bagian dari solusi? Menurut penulis, ada beberapa catatan terkait dengan fenomena di atas. Pertama, secara akademik bahwa munculnya fenomena ter- sebut merupakan konsekuensi logis tidak tegasnya konstitusi atau perundang-undangan dalam memosisikan masyarakat dalam proses politik. Kenyataannya yang terjadi antara kewenangan partai politik dan 107
kewe nangan individu (sikap politik) masih kabur. Sehingga ketika dibaca dalam perspektif logika elit juga tidak jelas. Sebaliknya, jika dilihat dalam perspektif logika massa juga tidak jelas. Implikasinya, calon dari parpol besar belum tentu baik. Sebaliknya, calon dari parpol kecil belum tentu tidak baik. Sangat tergantung, aturan, mekanisme, karakteristik elit, karakteristik massa, pendekatan atau strategi, dan kekuatan dana. Kedua, secara praktis politik, menurut penulis ada beberapa input agar kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo tersebut tetap solid dan bisa berhasil dalam pertempuran lanjutan. 1. Secara internal, harus bisa menjaga stamina dan semangat ke- bersamaan dan persahabatan serta cair, bukan yang ditumbuhkan egoisme, apalagi kepentingan jangka pendek. Jika yang terakhir ini yang dikembangkan dan menjadi pilihan, kita akan dikenang oleh masyarakat dan anak cucu kita sebagai bagian dari persoalan. Naudhubillahi min dzalik. Justru dalam kondisi kritis seperti ini yang perlu dikedepankan adalah kesadaran, bahwa kebersamaan dan persahabatan adalah segala-galanya. Kita tidak mempunya arti apa- apa, tanpa yang lain. Pendekatan permusuhan di samping high cost (biaya tinggi), juga sangat tidak menguntungkan untuk apa pun, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Sebaliknya pendekatan kebersamaan dan persahabatan di samping biaya murah, juga mendatangkan keberkahan dalam politik. Kuncinya, pengorbanan dan tahu posisi dan perannya masing-masing. Wallahu A'lam. 2. Secara eksternal, perlu kiranya menyusun format politik baru siapa pun pemimpinnya, (sebagaimana yang pernah disampaikan pe nulis, baik kepada Bapak R. Tonny Soenarto, mantan Sekab, Bapak H. Muryanto, mantan Bupati dan Bapak H. Moch. Supajar, calon Bupati), yaitu terwujudnya suatu pemerintahan yang tidak memunculkan permasalahan baru yang bisa membangun kebersamaan dan memegang wewarah leluhur kita, yaitu mikul dhuwur, mendhem jero. Sehingga diharapkan pemerintahan ke depan bukan sebagai ancaman, tetapi bisa mengayomi semua elemen masyarakat, ter- masuk pejabat maupun mantan pejabat. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan tersebut adalah yang harus dilandasi oleh kebersamaan, persahabatan, dan mengutamakan persatuan untuk perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan. 108
3. Terakhir penulis berharap bahwa momentum Pilkadal 2005 di Pono- rogo ini tidak semata-mata dibawa kepada persoalan perebutan kekuasaan semata (sekalipun tidak salah), tetapi bisa dimaksimalkan sebagai wahana pendidikan politik dan sebagai wahana perubahan dan kemajuan di Ponorogo ke depan. B. Hegemoni LSM HUBUNGAN PEMERINTAH DAN LSM Sebenarnya sudah ada perkembangan yang cukup positif, jika tidak boleh dikatakan radikal. Yang semula keberadaan LSM dianggap sebagai 'perusuh' pemerintah pada masa orde baru. Kini dianggap sebagai mitra, atau paling tidak sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan oleh eksekutif, dalam proses pembangunan dan dijadikan salah satu tumpuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Apalagi di saat pihak legislatif belum memfungsikan peranannya secara optimal. Lebih dari itu, hubungan positif berfungsinya peran dari keduanya (eksekutif dan LSM) dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai pilar. Tetapi di samping mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi terapresiasinya demokratisasi juga diharapkan agar proses pembangunan lebih berdaya guna bagi masyarakat banyak. Ada beberapa alasan yang tidak bisa dipungkiri, betapa sentral dan strategisnya pihak eksekutif dalam proses demokratisasi maupun dalam proses pembangunan, yang tidak dimiliki komponen lain dalam masyarakat. Pertama, karena merupakan institusi yang legitimas dan sekaligus merupakan kekuatan yang mempunyai otoritas untuk memaksa rakyat untuk berbuat baik, atau sebagainya. Kedua, adalah lembaga yang secara spesifik mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan mempunyai tugas merespons, dan mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Ketiga, mempunyai organisasi yang lengkap dan rapi yang memungkinkan dapat membantu berbagai tugasnya, baik dalam tataran kebijakan maupun operasionalnya. Sekarang bagaimana dengan posisi LSM, dalam konteks yang sama? Di antara kelebihan yang dimiliki oleh eksekutif dan bahkan 109
legislatif sekalipun, mereka dalam menjalankan fungsinya tidak terjebak pada kerangka kerja yang mekanis, formal, dan rutinitas. Sehingga ada idiom, kalau legislatif mampu menangkap jeritan suara rakyat (sekalipun kenyataan ini masih jauh), sedangkan eksekutif hanya mampu menangkap suara verbal rakyat (karena sudah diformat oleh perangkatnya). Maka di sini LSM (sesuai dengan tabiatnya) mampu menangkap suara hati nurani rakyat, tanpa harus menunggu SPJ dan sejenisnya yang mungkin berlaku di eksekutif maupun di legislatif. Maka tidak perlu heran pada suatu saat nanti (jika LSM tetap berada dalam jati dirinya) akan lebih dipercaya oleh masyarakat daripada eksekutif maupun legislatif. Bagaimana Kenyataannya? Menurut penulis ada beberapa distorsi atau bias-bias baik di pihak eksekutif, LSM, maupun masyarakat sendiri, terutama dalam proses pem- bangunan. Misalnya dalam pelajaran dari kasus OPK. Di pihak eksekutif sebenarnya secara umum sudah berusaha untuk menyesuaikan perubahan yang telah menjadi tren bangsa ini, terutama dalam tataran kebijakan. Artinya, sudah mulai belajar untuk mendengar keinginan, kecen- derungan atau aspirasi masyarakat, sebagaimana dalam rakorbang dan berbagai proyek yang lain. Yaitu berusaha melibatkan berbagai potensi dalam masyarakat. Tetapi dalam tataran operasional, terutama dari segi mentalitas, masih menggambarkan pola lama. Antara lain, kebiasaan untuk menyederhanakan masalah dan berpaham minimalis. Maksudnya yang panting sudah memenuhi 'rukunnya' terlepas optimalisasi dan fungsinya, serta fenomena lainnya. Sedangkan di pihak LSM sendiri yang konon di Ponorogo sendiri ada sekitar 24 LSM. Sekalipun di hampir semua event dalam proses pembangunan dilibatkan. Tetapi menurut penulis belum memfungsikan secara optimal apa lagi maksimal. Antara lain disebabkan karena sikap eksekutif tadi (yang berpaham minimalis), konkretnya yang penting dalam setiap proyek tadi sudah melibatkan LSM (terlepas fungsi atau kualitasnya) (Radar Madiun, 19 April 2000). Juga disebabkan oleh minim atau terbatasnya perangkat dan informasi yang dimiliki oleh LSM yang ada. Sehingga mereka (LSM) kurang atau tidak bisa menyikapi berbagai persoalan secara komprehensif, lengkap, dan bertanggung jawab. 110
Terus bagaimana masyarakat sendiri? secara umum belum bisa membedakan antara wewenang dan tugas, misalnya antara eksekutif, legislatif, maupun LSM. Tidak jarang kita menjumpai masyarakat mengadukan persoalannya ke LSM untuk mencari pekerjaan, datang ke DPRD untuk minta keadilan dari kasus-kasus. Sedangkan dalam konteks OPK. Prinsipnya mereka mendapat harga yang rendah. Terlepas bagaimana mekanisme kerja, kriteria, dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli. FLP adalah Alternatif Pemecahan Sebenarnya ketika dihadapkan fenomena di atas keberadaan FLP itu menemukan vansinya. Karena institusi yang di kota-kota besar, di negara maju dikenal sebagai Dev Kota. Tidak hanya berperan pada tahap proses pembangunan. Tetapi keberadaan sangat penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus di atas. Sekalipun sebatas kekuatan moral, penulis yakin suara dan saran-saran. Didengar dituruti oleh pihak yang terlibat. Karena di sana tempat bertemunya berbagai potensi dalam masya- rakat, yang menggambarkan kekuatan yang sesunggunya dari masyara- kat tersebut. Mereka dari komponen pesantren, perguruan tinggi, LSM, ormas, pengguna (sasaran), eksekutif, dan mestinya juga legislatif. Kita tunggu kiprahnya. QUO VADIS FORUM LINTAS PELAKU (FLP) JPS PONOROGO Di antara kecenderungan masyarakat kota adalah terbuka, dinamis, dan ditandai dengan tingkat perkembangan teknologi yang tinggi. Ciri- ciri umumnya adalah pembagian kerja yang luas, kelas-kelas sosial yang beraneka ragam, serta adanya kemampuan tulis baca sampai tingkat tertentu. Pertanian dan industri pangan adalah sarana-sarana utama untuk menopang ekonomi pedesaan, dengan beberapa pusat perdagangan kota. Lembaga pemerintahan dan kehidupan ekonomi berkembang menuju spesialisasi dan jelas dibedakan (Nottingham, 1994: 54). Tentunya, ini mempunyai implikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang semula, jika dalam masyarakat desa berbagai persoalan 111
berpusat pada beberapa orang dan sangat personal. Dalam masyarakat kota, pusat-pusat kekuasaan mulai menyebar dan merata hampir di semua lini. Pola komunikasi antara yang berkuasa dan yang dikuasai mulai bersifat dialogis (dua arah), tidak bersifat instruksional (searah). Dan mulai adanya gabungan yang seimbang dari berbagai unsur atau kekuatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, yang ideal bersifat partnership. Di samping karena pusat-pusat informasi dan perubahan menyebar, yang memungkinkan penguasaan dan apresiasi akan informasi, relatif seimbang. Sehingga seseorang menjadi suatu pemimpin (baca: bupati) bukan karena suatu kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya karena memiliki kesaktian tertentu. Tetapi lebih karena faktor kebetulan. Artinya, banyak orang mempunyai kemampuan yang sama, jika yang bersangkutan mempunyai atau diberi kesempatan yang sama dalam mengelola pusat-pusat kekuasaan tersebut. Maka konsekuensinya, apa pun namanya institusi itu, apakah FLP atau apa? Kebutuhan masyarakat kota terhadap suatu institusi yang di jadikan sebagai wahana untuk berperan secara aktif dan kontributif ada lah suatu yang tidak bisa dihindari. Di samping sebagai wahana untuk meng gali dan mengapresiasikan berbagai potensi, di sana memungkinkan se ba gai sarana komunikasi dan kontrol antara berbagai komponen dalam masyarakat. Baik antara masyarakat dengan penguasa atau antarmasyarakat itu sendiri. Penulis mempunyai keyakinan, bahwa kebutuh an masyarakat kota terhadap institusi tersebut, apakah ada sponsor atau tidak? Apakah adanya rekayasa atau tidak? Atau apakah FLP kita ini berjalan atau tidak? Pasti akan muncul institusi yang sejenis, sekalipun nama nya bukan FLP. Sebagai bukti, misalnya penolakan beberapa LSM atau berbagai unsur dalam masyarakat yang tidak mau bergabung dengan FLP ini. Berbanding lurus kebutuhan masyarakat yang menginginkan perubahan, kemajuan, aktualisasi, ekspresi, atau apresiasi. Legitimasi FLP: Integritas dan Profesionalisme Kepercayaan masyarakat kota terhadap suatu institusi, tidak didasarkan semata-mata pada jasa, karisma, atau patron. Tetapi lebih kepada kinerja institusi tersebut, terutama yang terkait dengan integritas 112
dan profesionalisme pengelolanya. Yang pertama, terkait dengan kualitas masing-masing individu yang terlibat dalam institusi tersebut. Apakah yang bersangkutan berhak menerima amanah itu? Apakah yang bersangkutan memiliki cacat, baik secara sosial, politik, atau ekonomi (baca: KKN)? Apakah yang bersangkutan dikenal sebagai pribadi yang mempunyai karakter, petualangan, atau broker? Apakah yang bersangkutan mem- punyai hubungan-hubungan misterius dengan kekuatan tertentu yang tidak kondusif bagi terwujudnya clean government? Perlu diketahui, bahwa kebutuhan suatu masyarakat terhadap se- seorang yang mempunyai integritas, tidak akan semakin surut dengan semakin meningkatkan suatu peradaban masyarakat. Bahkan sebaliknya, akan semakin meningkat bersamaan dengan semakin meningkatnya penghargaan dan apresiasi masyarakat terhadap waktu, janji, uang, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, atau nilai-nilai demokrasi. Fenomena harakiri di Jepang, sekalipun dalam kacamata kita tidak tepat, bisa kita jadikan contoh akan urgen atau pentingnya integritas dalam pengelolaan suatu institusi. Juga sama pentingnya adalah faktor profesionalisme, yaitu suatu pola kerja yang terencana, terukur, dan terorganisasi. Jika integritas itu menggambarkan kualitas individual maka di sini profesionalisme (secara umum) menggambarkan kualitas kelompok. Maka di antara persoalan yang ada dan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius adalah masalah komunikasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam bentuk yang sederhana adalah kemampuan kita mengomunisasikan berbagai kebijakan atau program. Baik di kalangan intern maupun di kalangan eksternal. Sehingga dinamika institusi itu, lebih menggambarkan dinamika yang bersifat sistematik daripada dinamika kelompok tertentu, apalagi sebagai dinamika personal. Komunikasi yang baik tidak akan bisa terwujud, tanpa adanya keterikatan secara emosional maupun secara struktural terhadap misi dan visi institusi tersebut. Persoalan kedua yang sama penting adalah bagaimana upaya kita untuk melibatkan seluruh komponen dalam institusi tersebut, dalam proses pengambilan kebijakan. Hubungan bukan masalah sah atau tidak sah, jika setiap kebijakan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten atau yang berwenang. Namun yang kita harapkan dengan proses itu agar ada 113
pemerataan beban, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap berbagai kebijakan, keputusan, atau program yang dikeluarkan. Namun persoalan- persoalan yang tidak mempunyai implikasi yang luas tidak perlu lengkap. Misalnya, pemasangan papan nama dan sejenisnya. Tetapi yang sudah menyangkut eksistensi dan citra kolektif suatu institusi harus dibicarakan secara lengkap. Sehingga performance FLP, baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tatanan operasional, tidak didominasi oleh pemikiran personal tetapi lebih merepresentasikan pemikiran institusi. Persoalan ketiga adalah action. Sifatnya tidak reaksioner, tetapi bersifat progresif. Untuk itu dibutuhkan penguasaan peta persoalan, potensi, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah Ponorogo, lima tahun atau satu tahun ke depan. Terutama terkait dengan program pelaksanaan JPS. Kemudian dikaji secara mendalam dan komprehensif. Sehingga mempunyai bobot yang bisa diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Baru kemudian action. Format FLP Pascalokakarya Penulis, sejak awal sepakat, bahwa FLP secara institusional bukan institusi milik pemerintah dan juga bukan institusi yang liar. Namun kehadirannya, diharapkan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, wajar jika harus dekat dengan seluruh elemen dalam masyarakat atau mempunyai akses pada pusat-pusat perubahan. Apalagi memang keberadaan FLP bukan merupakan institusi alternatif. Sehingga mempunyai potensi sebagai pesaing dari kekuatan- kekuatan yang ada. Tetapi sebagai pelengkap dan lembaga masyarakat, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, secara fungsional mestinya lebih gesit dari institusi yang lain. Karena masalah yang tidak bisa diakses oleh lembaga masyarakat (pers dan aktivis sosial) bisa dilakukan oleh FLP, misalnya dalam kasus memahami berbagai kebijakan penting dan strategi Pemda dan sejenisnya. Begitu pula tidak bisa diakses oleh lembaga legislatif bisa dilakukan oleh FLP, misalnya dalam kasus kecepatan menangkap aspirasi masyarakat. Karena tidak perlu harus menunggu SPJ, sebagaimana dalam lembaga legislatif. Begitu pula yang tidak diakses oleh lembaga eksekutif bisa dilakukan oleh FLP. 114
Sekali lagi tidak boleh menggantikan fungsi lembaga lain, tetapi kedudukannya adalah memfungsikan atau mengoptimalisasikan lembaga- lembaga yang ada. Oleh karena itu, perseteruan FLP dengan legislatif atau dengan yang lain adalah sesuatu yang harus dihindari. MEMBANGUN LSM YANG KOKOH DAN BERMARTABAT Salah satu khitah lahirnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah mendampingi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Sudah sewajarnya, jika mereka (LSM) senantiasa hidup dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat untuk memberi advokasi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Umumnya aktivis LSM adalah orang yang mempunyai keberanian dan tingkat intelektual, serta skill di atas rata-rata masyarakat. Sehingga mereka dengan mudah mengambil hati masyarakat karena kepedulian, tanggung jawab, dan kontribusinya. Untuk konteks di Indonesia bahwa tumbuh suburnya LSM antara tahun 1980-an yang merupakan antitesis atau jawaban dari kebuntuan atau mampatnya aspirasi masyarakat atau sebagai antitesis suatu model pembangunan yang cenderung sentralistik dan proses pembangunan yang top-down. Di antara implikasi dari pola pembangunan yang sentralistik dan proses pembangunan yang top-down menjadikan pembangunan itu sendiri terasing dari masyarakat. Ada jarak yang cukup mengkhawatirkan antara masyarakat dengan pembangunan tersebut. Sekali lagi dalam konteks demikian LSM eksis dan berkibar. Sekalipun pada tahun 1980-an banyak bermunculan LSM dengan berbagai latar belakang bidang garap, misalnya ada yang berkonsentrasi dalam bantuan hukum, kelestarian hutan, perburuhan, clean government, dan masih banyak lagi. Keragaman itu tidak menjadikan mereka harus berseteru. Tetapi mereka masih tetap bisa menjaga kekompakan dan membangun sinergisme. Mereka sadar bahwa keberadaannya bukan untuk apa-apa, kecuali untuk pemberdayaan masyarakat dari kesewenang- wenangan penguasa waktu itu. Tidak terkecuali di Ponorogo. Memang harus diakui bahwa kemunculan LSM tidak serta-merta diterima oleh banyak kalangan, terutama oleh pemerintah. Sehingga 115
untuk menjadikan LSM yang solid, kompak, dan berwibawa bukanlah persoalan yang gampang. Artinya, di samping tantangan dari internal, antara lain, perbedaan kepentingan, motivasi, dan orientasi masing-masing aktivis LSM. Juga tantangan eksternal, terutama terkait dengan persepsi dan apresiasi pemerintah dan (aparat keamanan) adalah persoalan lain yang berpengaruh dalam mewujudkan LSM yang solid, kompak, dan berwibawa. LSM bagi sementara kalangan pemerintah waktu itu dipahami sebagai suatu gerakan yang hanya merecoki tugas dan kewenangan pemerintah. Baru tahun 1990-an kehadiran LSM mulai sulit terbendung lagi. Maka ketika muncul gerakan reformasi di samping peranan mahasiswa, bahwa peranan LSM tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga pemerintahan orde baru runtuh dan pemerintahan "reformasi" bangkit, di antara konsekuensinya adalah semakin signifikannya atau berkibarnya peranan LSM dalam proses pembangunan. Seakan tidak afdhal suatu proses pembangunan yang tidak melibatkan oleh LSM, misalnya PPK, Gardu TASKIN, PDM-DKE, SIWU, dan sebagainya. Jika boleh disebut adalah sebagai puncak "kejayaan" LSM yang semula dianggap sebagai "musuh" pemerintah (1970-an), kemudian waktu itu (1990-an) menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Hanya saja situasi itu tidak bisa bertahan lama. Sekalipun tidak semuanya, sebagian besar LSM terpuruk dalan euforia. Karena di satu sisi adanya perasaan dibutuhkan dan di sisi lain mereka (LSM) kurang mempersiapkan, terutama secara mentalitas. Peranannya yang signifikan dalam proses pembangunan justru tidak dijadikan momentum untuk meningkatkan soliditasnya dan berusaha untuk mendongkrak citra dan wibawanya. Kemudian yang terjadi bahwa citra LSM jatuh dan terpuruk dalam kondisi semula, yaitu sebagai gerakan yang sekadar mengejar kepentingan sesaat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa mereka berteriak jika ingin mendapatkan proyek tertentu dan mereka akan tiarap jika sudah mendapatkannya. Sekali lagi tidak semua LSM, tetapi karena akibat olah beberapa LSM tertentu, citra LSM secara umum menjadi terpuruk. Maka dalam konteks perseteruan yang katanya antara LSM dengan "LSM" dalam kasus carut-marut CPNSD 2003 di Ponorogo sebagai 116
salah satu bukti sinyalemen di atas. Menurut penulis tidak ada sedikit pun keuntungan bagi LSM tersebut, kecuali pihak luar yang memang tidak menginginkan LSM kokoh dan bermartabat. Suatu keharusan bagi LSM tersebut menyadari akan posisinya di atas dan segera melakukan instrospeksi, sebenarnya apa yang ingin dicari? Jika perseteruan itu diteruskan maka berlaku pemeo, "yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu". Kecuali salah satu dari LSM tersebut memang sudah menyediakan diri dengan kompensasi tertentu menjadi 'bumper'nya kepentingan tertentu atau menyediakan diri sebagai alat luar untuk merusak citra LSM. Itu tidak mustahil. Oleh karena itu, jika kita masih ingin keberadaan dan peranan LSM diperhitungkan, pertama, seharusnya mereka mau duduk bersama untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan cara-cara dialogis dan bersifat akademis. Kedua, mereka (LSM) harus kembali dengan khitahnya, yaitu mendampingi masyarakat dari hegemoni kekuasaan. Ketiga, tidak ada salah dan kata terlambat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas komunikasi antar-LSM, sekalipun berbeda-beda motivasi dan orientasi serta bidang garap. Keempat, juga tidak ada salah dan kata terlambat untuk terus-menerus meningkatkan profesionalisme dalam pemberdayaan masyarakat. Kelima, kesedian untuk berbeda pendapat dan mau untuk terus-menerus berdiskusi, berdialog, dan membangun komunikasi dalam menyikapi berbagai persoalan di kalangan mereka (LSM). Insya Allah, dengan cara itu, LSM bisa kokoh dan bermartabat. Wallahu A'lam. C. Partisipasi Masyarakat KASUS RM. SUHARDO (Perseturuan antara Legislatif dan Rakyat Ponorogo) Yang lazim terjadi adalah perseteruan antara eksekutif atau legislatif, atau antara eksekutif dengan yudikatif. Misalnya perseteruan antara eksekutif dengan legislatif itu muncul manakala aspirasi rakyat yang diusung atau direpresentasikan oleh legislatif, tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari eksekutif. Seperti dalam kasus pertanahan, listrik, pelayanan birokrasi, dan sebagainya. Karena baik secara normatif dan emosional, seharusnya legislatif mempunyai kedekatan dan akrab dengan 117
rakyat yang katanya aspirasi dan keinginannya akan diperjuangkan di parlemen. Namun yang terjadi di sini justru perseteruan antara legislatif (Suhardo) dan rakyat (BEM Unmuh dan AMP, Diono) dalam kasus APBD. Dalam pandangan penulis, fenomena ini menunjukkan banyak hal, dalam hal ini legislatif menjalankan tugasnya itu tidak berdasarkan aspirasi atau kemauan rakyat. Tetapi adalah keinginannya sendiri atau keinginan elit. Sebenarnya kecenderungan itu bisa kita tangkap secara jelas, misalnya dari kasus pemilihan Bupati LPJ, APBD, dan lain-lain. Juga dalam kasus LPJ dan APBD, benarkah semua fraksi di DPRD II Ponorogo termasuk Fraksi PDI-P pernah minta pendapat dari para pendukungnya? Jangan-jangan ke induk partainya pun tidak, apalagi kepada para pendukungnya? Buktinya bagaimana warning atau peringatan yang sangat keras yang pernah dilontarkan oleh ketua DPC PDI-P Ponorogo Moh. Azhari juga dalam adalah LPJ dan APBD kepada pihak legislatif. Dan penulis yakin bahwa fenomena ini tidak khas PDI-P, tetapi juga terjadi partai lain. Fenomena Suhardo, Bukan Fenomena Legislatif Sekalipun keadaan umum legislatif kurang lebih seperti itu, tetapi penulis masih melihat fenomena itu tidak bersifat institusional, tetapi bersifat personal, yaitu Suhardo yang kebetulan menjadi ketua DPRD II Ponorogo. Hal ini terlihat berbagai pandangan, sikap, dan pernyataan Suhardo tidak didukung oleh teman-teman PDI-P sekalipun. Apalagi anggota legislatif secara umum. Bahkan dari sejumlah wakil rakyat menye- but "hegemoni Suhardo" sebagai tindakan yang memalukan legislatif. Dalam pandangan penulis, munculnya fenomena Suhardo itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak jelasnya misi dan visi Suhardo, baik sebagai ketua DPC PDI-P (waktu itu) dan sebagai ketua DPRD II Ponorogo. Bagaimana ia akan mampu menjalankan tugasnya sebagai ketua DPRD II menjalankan tugas sebagai ketua DPC PDI-P saja gagal, dalam kasus pilbup? Makanya tidak heran dalam proses politik di Ponorogo, baik dalam legislatif, budget, dan pengawasan lebih menyuarakan aspirasi eksekutif daripada aspirasi rakyat Ponorogo. 118
Kedua, kealpaan atau memang tidak pahamnya Suhardo tentang asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh sistem politik di Indonesia. Implementasinya tidak ada satu pun agenda legislatif yang tertutup untuk umum atau publik. Hanya pasal, tatib, atau perda haram yang tidak memperbolehkan rakyat untuk mengetahui atau mengakses agenda legislatif. Kecuali soal strategi militer. Lokasi persenjataan dan sejenisnya, mengenai perda (legislatif), APBD (budget), dan LPJ (pengawasan) itu semua urusan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan keputusannya mengikat seluruh rakyat Ponorogo. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang kebetulan berkuasa. Ketiga, adalah faktor kedekatan personal antara Suhardo dengan Markum. Kita berharap kedekatan itu untuk membantu memudahkan komunikasi politik, antara legislatif dan eksekutif. Namun yang terjadi dan sulit dipungkiri, bahwa legislatif (baca: Suhardo) dalam batas-batas tertentu telah terkooptasi oleh eksekutif (baca: Markum). Keempat, dengan dilengserkannya secara konstitusional Suhardo dari DPC PDI-P sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi psikisnya. Dan akhirnya akan berpengaruh terhadap berbagai pandangan, sikap, dan pernyataan-pernyataannya yang kadang terkesan overacting. Kelima, bisa jadi karena terprovokasi cara-cara yang dilakukan oleh AMP atau yang lain, sehingga tanpa disadari keluarlah pernyataan- pernyataan itu, yang justru tidak menguntungkan Suhardo secara pri badi, tetapi juga terkait dengan citra DPRD II dan bisa jadi PDI-P. Wallahu A'lam. PERGESERAN PERAN TOKOH DALAM PILKADA Banyak survei yang berkesimpulan bahwa tingkat pengendalian partai politik (parpol) terhadap konstituennya, termasuk dalam konteks di Ponorogo, hanya berkisar 20 - 25 persen. Ada beberapa alasan. Pertama, sehebat-hebat parpol, jangkauannya terhadap masyarakat tetap terbatas. Konkretnya masyarakat dalam komunitas pendidikan, mereka akan lebih dekat dengan para gurunya daripada pimpinan parpol. Masyarakat di lingkungan pesantren akan lebih dekat dengan kiainya daripada dengan 119
pimpinan parpol. Pada masyarakat yang tidak dominan tokoh dan ormas keagamaan, mereka akan lebih dekat dengan kepala desanya daripada pimpinan parpol, dan seterusnya. Kedua, umumnya interaksi parpol dengan masyarakat sangat terbatas, bahkan tidak jarang dari mereka berinteraksi minimal lima tahun sekali. Di samping persoalan terkait dengan aturan, juga umumnya mereka belum mampu merumuskan formulasi hubungan antara parpol dengan konstituen. Ditambah persoalan hubungan psikologis antara wakil rakyat (DPRD) dengan konstituennya yang mungkin hingga sekarang janji- janjinya tidak kunjung tiba. Misalnya, soal pemberian 30% gajinya kepada konstituen, penyelesaian masalah ini dan itu. Sehingga tidak jarang muncul fenomena antara wakil dengan konstituennya dalam suasana "kucing-kucingan". Lebih-lebih kiprah dan apresiasi para wakil rakyat tersebut dengan urusan kepentingan publik cenderung menjaga jarak akan lebih memperburuk hubungan antara parpol dengan masyarakat. Singkatnya, konsekuensi dari kondisi subjektif dan kondisi objektif pada parpol yang ada (sekalipun tidak semuanya) bahwa tingkat pe- ngen dalian parpol kepada masyarakat sangat minim dan sebaliknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol-parpol yang ada sangat rendah. Persoalannya karena dalam undang-undang pilkada ada salah satu klausul yang mengharuskan bahwa setiap bakal calon bupati harus lewat parpol. Jadi mereka suka atau tidak suka dengan orang parpol maka mau tidak mau mereka harus berhubungan dengan parpol. Sehingga mun cul spekulasi sehebat-hebat calon bupati (cabup) jika tidak mampu bermain dalam tataran ini, bisa-bisa ia akan kandas obsesinya untuk menjadi bu pati. Sebaliknya seorang calon bupati yang tidak diunggulkan akan berhasil lolos dan akan memenangkan pertarungan pada etape berikutnya. Inilah yang disebut pertempuran dalam etape pertama, yakni bagaimana setiap cabup berhasil memenangkan dalam pertarungan dalam tahap ini, yaitu untuk mendapatkan kendaraan politik. Sekalipun pertempuran pada tahap ini tidak identik atau tidak sama pada per- tempuran etape berikutnya (yaitu untuk mendapatkan dukungan massa) baik pola maupun pendekatan serta strateginya. Sedangkan dalam pertempuran etape pertama ini ciri yang menonjol adalah bersifat elitis 120
(karena yang banyak menentukan elit politik, baik tingkat pusat sampai ranting), menggunakan pendekatan struktural (karena terkait dengan aturan dan mekanisme parpol) dan mengandalkan pelobian serta tentunya juga dana yang tidak sedikit. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan cabup dalam memenangkan pertempuran dalam etape pertama ini, terkait dengan aturan dan mekanisme parpol. Tentunya masing-masing parpol mempunyai perbedaan dan spesifikasi, atau mempunyai kelebih an dan kekurangan. Karena faktor ini adalah format bagaimana parpol tetap menjaga soliditasnya. Mereka (orang-orang parpol) tentunya ber- pikir keras bahwa pilkada di samping sebagai momentum untuk masa depan parpolnya, juga bagaimana dengan pilkada ini untuk momentum menjaga soliditas struktur maupun para kadernya, bukan sebaliknya akan melahirkan perpecahan pada parpol tersebut. Ini salah satu pentingnya aturan dan mekanisme pada masing-masing parpol, termasuk tidak tersusupinya unsur luar yang bisa merusak tatanan parpol yang ada. Kedua, adalah faktor karakteristik elit atau pengambil kebijakan dalam konteks pilkada. Misalnya, dalam Partai Demokrat dikenal Tim Sembilan, dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikenal Tim Lima, di PDI-P disebut Rakercabsus (tahap I), DPD I (tahap II) dan DPP (tahap III), di Golkar disebut Tim Pilkada dan di PKB disebut MANTAP (Majelis Penetapan). Artinya, orang-orang yang ditunjuk atau dipilih dalam tim pengambilan kebijakan tersebut oleh masing-masing parpol tersebut, apakah berorientasi idealisme ("golek pimpinan") atau berorientasi pragmatisme ("golek dhuwit"). Mereka itulah yang akan menentukan lolos atau tidaknya seorang cabup bisa bermain pada etape berikutnya. Ketiga, adalah faktor karakteristik massanya. Mestinya juga perlu dihitung bagaimana karakteristik dan tingkat loyalitas massa pada masing-masing parpol. Karakteristik massa PDI-P tentunya akan berbeda dengan karakteristik massa PKB, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, atau sebaliknya. Karena ini juga terkait dengan pola strategi pemasaran dan pembiayaannya. Memang ada massa yang tidak peduli dengan dinamika parpolnya, tetapi ada juga massa yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap parpolnya. Lebih dari itu, karena dalam pilkada nanti tidak ada satu pun parpol yang bisa memenangkan pertandingan tanpa dukungan 121
atau koalisi dengan kekuatan lain, baik parpol maupun kekuatan sosial lainnya (apalagi langsung). Keempat, terkait dengan konstelasi cabup pada parpol tersebut. Karena setiap cabup akan berhitung bagaimana ia harus memenangkan pertarungan dalam parpol tersebut yang ingin dijadikan kendaraan politiknya. Sebab jika gagal dalam parpol tersebut, mereka tentunya akan gagal pada pertaruangan etape berikutnya. Artinya, jika seorang cabup akan bermain dalam parpol tertentu ia sudah berhitung kekuatan dan peluangnya pada parpol tersebut, kecuali yang hanya sekadar mencari "sensasi" karena sudah mendapat restu dari dukun ini dan itu atau mimpi ini dan itu. Kalkulasi penulis yang kuat sebenarnya tinggal tiga atau dua calon. Itu pun tergantung pasangan serta momentumnya, seiring dinamika politik di masing-masing parpol, mereka tidak mustahil akan muncul dan tenggelam. Hitungannya sudah harian. Wallahu A'lam. SELAMAT SUPRIYANTO, KETUA DPRD TERPILIH Memang terpilihnya Drs. Supriyanto sebagai ketua DPRD Kabu- paten Ponorogo tidak serta-merta berpengaruh terhadap peningkatan performance DPRD ke depan. Apalagi imbas dari kiprah DPRD periode sebelumnya (1999 - 2004) masih sangat terasa, antara lain pertama, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sudah pada titik nadir (sangat rendah sekali). Kedua, di samping lembaga legislatif tidak solid, juga senantiasa berada dalam pengendalian eksekutif. Ketiga, tidak adanya perda yang muncul dari inisiatif DPRD. Keempat, tidak atau kurang adanya prestasi legislatif yang cukup dibanggakan. Kelima, justru mewariskan berbagai kesemrawutan tata pemerintahan, baik dalam mewujudkan clean government dan penegakan hukum. Maka wajar, jika banyak kalangan berharap dengan terpilihnya DPRD baru dan ketua DPRD baru di samping mengembalikan lembaga legislatif sesuai dengan harapan konstitusi dan konstituen, juga setidak- nya membangun performance atau kinerja DPRD yang agak lebih baik dari sebelumnya. Semangat perubahan konstitusi, (jika kita paham dan sadar) adalah mendorong terwujudnya lembaga-lembaga demokrasi 122
(termasuk, legislatif) sebagai suatu lembaga yang berwibawa, terhormat, profesional, dan efektif. Adapun implementasinya adalah terwujudnya kekuatan pembangunan yang tidak berporos pada legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga keterlibatan publik (civil sosiety). Juga tidak berporos pada sekelompok orang (elitis, korporatis), tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagai konsekuensi logis dari harapan itu muncul gerakan rakyat sebagai antitesis dari ketidakberdayaan (powerless) legislatif dan rakyat di hadapan eksekutif dan sebagai bentuk respons dan antisipasi berbagai permasalahan pemerintahan dan hukum ke depan di Ponorogo, yaitu dalam bentuk gerakan pengawalan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka terikat oleh isu yang sama, yaitu kebaikan dan kemajuan Ponorogo lima tahun ke depan. Maka sudah sewajarnya, jika mereka mempunyai kepedulian dalam jangka pendek ini adalah pemberdayaan legislatif. Intinya, bagaimana legislatif (baca: DPRD) ke depan perjalanannya nanti senantiasa berada di jalan konstitusi dan sesuai harapan konstituen serta publik. Salah satu agenda besarnya, yaitu memperjuangkan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan politik ada payung hukum. Tidak sekadar tersirat pada undang-undang yang ada, tetapi diformulasikan pada pasal-pasal dalam Tatib DPRD. Di antara yang melatarbelakangi, pertama, bahwa fungsi dan tugas DPRD tidak bisa dipisahkan, apalagi dijauhkan dari wilayah publik. Kedua, telah terjadi penjungkirbalikan kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat. Maka sudah seharusnya menempatkan masyarakat/ konstituen sebagai pemilik yang sah, bukan terjadi selama ini justru adanya peng- khianatan dari DPRD terhadap konstituennya, yaitu dalam bentuk menjadi kan konstituen/ masyarakat sebagai komoditas politik. Ketiga, adanya kecenderungan segelintir orang (elit) yang menyeret persoalan publik (pemerintahan) kepada persoalan elit, individu, atau kepentingan kelompok dan perorangan. Sehingga akibatnya dinamika pembangunan di Ponorogo di samping terasing dengan dinamika masyarakat yang semakin tidak berdaya, juga memunculkan sikap apatisme masyarakat Ponorogo terhadap proses pembangunan. Akibat lemahnya kontrol masyarakat juga melahirkan berbagai anomali (ketidak-beresan) dalam proses pembangunan. 123
Akan tetapi, dinamika masyarakat tersebut kurang diimbangi oleh para elit tersebut yang kebetulan duduk sebagai anggota dewan yang terhormat itu. Indikasinya antara lain, pertama mereka sangat alergi dengan se suatu yang berbau publik. Sehingga tuntutan masyarakat yang meng harap kan partisipasi publik dalam setiap proses pengam bilan kebijakan publik di lembaga yang terhormat ini bukan dipahami sebagai momen tum untuk membangun pola komunikasi yang dialogis antara kons tituen dengan wakilnya, tetapi justru dipahami sebagai momok dan bahkan sebagai ancaman mereka. Sehingga mereka mati-matian untuk menghalaunya agar partisipasi publik tadi jauh atau tidak dalam posisi ber dampingan dengan lembaga terhormat tadi (DPRD). Jika ini dibiarkan hubungan antara konstituen dengan wakilnya bukan dalam bentuk dialogis dan akademis, tetapi senantiasa dalam situasi kete gang an. Siapa yang rugi? Jika bukan lembaga tersebut dan akhirnya masya rakat luas?! Kedua, peluang keberadaan Badan Kehormatan mestinya disikapi oleh lembaga legislatif sebagai fenomena yang positif. Sehingga hubungan antara konstituen dan wakilnya (DPRD) selama ini dalam suasana ketegangan itu bisa berubah menjadi yang harmonis, dialogis, dan sinergis. Itu pun suasana kejiwaan sebagian besar anggota DPRD kita memahami sebagai momok dan ancaman. Bahkan mereka menganggapnya ke- beradaan itu sebagai hal yang mengada-ada. Kalau toh harus dipaksa sifatnya formalitas, jauh dari keinginan untuk membangun lembaga yang terhormat, berwibawa, profesional, dan efektif. Maka keinginan masyarakat untuk mempunyai DPRD baru dengan visi baru dan format yang baru untuk bersabar. Karena mereka tampaknya mempunyai 'Agenda' yang tidak mau diketahui oleh publik. Inilah sekilas berbagai permasalahan yang sudah berada di hadapan Drs. Supriyanto, sebagai ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ke depan. Cukup berat, rumit, kompleks, dan butuh stamina yang tinggi. Dugaan penulis bukan banyak hal yang kita dapatkan, tetapi yang jelas banyak pengorbanan. Dengan catatan, jika kita paham dan sadar kondisi objektif lembaga legislatif kita yang terhormat ini. Selamat Pak Supriyanto. Jika paham dan sadar akan kondisi ini, kita bisa mengelolanya. Saya berharap posisi Drs. Supriyanto, sebagai ketua DPRD bukan sebagai 'kuburan', tetapi sebagai 'jembatan' karier politiknya. Semoga Drs. Supriyanto tidak salah pilih. Wallahu A'lam. 124
BADAN KEHORMATAN DPRD PONOROGO Ada suatu yang baru dan berbeda dalam performa DPRD ke depan yang merupakan mandat konstitusi, yaitu keberadaan Badan Kehormatan DPRD. Badan tersebut juga merupakan alat kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan tentunya DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK-Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa alat kelengkapan DPRD Kabupaten itu terdiri atas pimpinan, panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan (BAB VIII, bagian pertama, Pasal 98, ayat (4), juga diperkuat PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2004 tentang penyusunan peraturan Tatib DPRD. Di mana secara terperinci keberadaan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang penyusunan peraturan Tatib DPRD, antara lain bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna DPRD (Pasal 50 ayat (1), anggota Badan Kehormatan tersebut diusulkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dengan jumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang, terdiri atas 1 orang anggota DPRD, dan 2 orang dari luar DPRD, serta sebanyak-banyaknya 7 orang, terdiri atas 3 orang anggota DPRD dan 4 orang dari luar DPRD (Pasal 50, ayat (2) a.b.). Pada klausul yang lain bahwa pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD (Pasal 50 ayat (4)), anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi untuk unsur DPRD dan unsur luar DPRD, dipilih setelah dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu panitia (Pasal 50, ayat (5)). Badan Kehormatan mempunyai tugas, antara lain pertama, meng- amati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD 125
dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Kedua, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan per- aturan tatib DPRD. Ketiga, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih. Keempat, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan merekomendasi untuk pemberhentian anggota DPRD antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, me- nyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih (PP Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 52). Jadi semangat keberadaan Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD untuk mengawal DPRD agar senantiasa berada dalam jalur konstitusional. Sama sekali tidak benar, jika keberadaan badan tersebut untuk 'ngriwuki', sebagai momok, apalagi sebagai ancaman anggota DPRD. Maka sudah seharusnya semua pihak, termasuk DPRD memberikan apresiasi terhadap badan tersebut secara memadai, serius, positif, proporsional, dan dengan cara-cara yang elegan atau bermartabat. Kata kunci keberadaan badan tersebut adalah ingin menambah bobot dan kredibilitas DPRD, baik di mata konstitusi maupun konstituen (rakyat pemilih, pemberi mandat). Konsekuensinya, memang dengan keberadaan badan tersebut seluruh anggota dewan harus ber- usaha untuk melaksanakan mandat tersebut dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Maka agar keberadaan Badan Kehormatan tersebut sinergis (padu) dengan alat kelengkapan lainnya dan supaya efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama, melakukan regulasi, yaitu menentukan aturan main yang diformulasikan dalam Tatib DPRD, sehingga jelas apa yang menjadi tujuan dari keberadaan badan tersebut, juga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta koridor lainnya. Kedua, menyusun suatu mekanisme yang menyinergiskan antara regulasi, dinamika DPRD, dan aspirasi masyarakat (konstituen). Maka diharapkan dengan cara ini ketika badan ini dihadapkan suatu kasus bukan melahirkan bibit- bibit disharmoni, tetapi sebaliknya untuk meningkatkan soliditas DPRD. 126
Ketiga, hendaknya semua pihak mempunyai kesadaran akan urgensi atau pentingnya badan tersebut dalam penguatan lembaga demokrasi (legislatif), sehingga tumbuh kesadaran untuk saling mengisi dan melengkapi, bukan saling menistakan. Sebagai konsekuensi keinginan untuk mewujudkan Badan Kehormatan DPRD yang sinergis dan efektif karena kekhususan badan tersebut, tidak sebagaimana alat kelengkapan lain, seperti pimpinan, panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, atau alat kelengkapan lain yang dibutuhkan (sekalipun juga bukan hal yang tabu) maka pelibatan peranan publik adalah suatu keharusan, baik dalam tataran perumusan format, model rekrutmen, dan bahkan figur yang akan duduk dalam Badan Kehormatan tersebut. Jika alat kelengkapan DPRD yang lain tadi lebih berkutat internal DPRD, tetapi Badan Kehormatan ini mau tidak mau performanya harus "memublik". Artinya, faktor publik menjadi faktor penting. Lebih-lebih anggota Badan Kehormatan yang diambil dari luar DPRD. Pada PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang penyusunan peraturan Tatib DPRD, khusus di Pasal 50 ayat (5) bunyinya, "Anggota Badan Kehormatan... dari unsur luar DPRD, dipilih setelah dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu panitia. Yang perlu didiskusikan di sini adalah tentang keberadaan panitia yang tertuang dalam PP tersebut dari DPRD sendiri atau justru panitia dari luar DPRD. Tidak mustahil hal tersebut akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebagai jalan tengah menurut penulis bahwa panitia yang dibentuk dan yang bertugas melakukan penelitian dan uji kemampuan bagi calon anggota Badan Kehormatan (terutama dari luar DPRD) nanti tentunya diambil dan yang menggambarkan komposisi anggota Badan Kehormatan, yaitu dari internal dan eksternal DPRD dengan perbandingan 3 : 4 atau 1 : 2. Akhirnya, hendaknya dipahami dan disadari oleh semua pihak bahwa Badan Kehormatan di samping merupakan mandat konstitusi, juga merupakan fenomena baru. Artinya, sebagai wahana pembelajaran politik untuk semua pihak, baik masyarakat luas maupun para elit politik. Jadi komitmen dan kedewasaan serta kesungguhan kita dalam proses peningkatan kualitas kehidupan demokrasi akan diuji dan disaksikan oleh publik dalam waktu dekat ini. Tentunya kita ingin termasuk kelompok yang lulus dalam ujian ini, bukan?! Wallahu A'lam. 127
RAPBD 2004: SEBAGAI TARUHAN ELIT PONOROGO Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemkab Ponorogo tahun 2004 ini mempunyai arti khusus. Pertama, akan diselenggarakan pemilu, sehingga tidak hanya menguras tenaga dan pemikiran, tetapi juga biaya yang tidak kecil. Kedua, terutama para wakil kita merupakan tahun terakhir dari masa jabatannya. Yang tidak mencalonkan lagi butuh dana untuk persiapan masa purna. Sedangkan yang akan maju lagi, tentunya butuh dana yang tidak sedikit. Karena kalkulasi penulis untuk bisa jadi kembali anggota legislatif di Ponorogo, dana yang dibutuhkan minimal 100 juta rupiah. Ketiga, tahun 2004 ini bisa dijadikan sebagai wahana Bupati Markum, apakah menjadi khusnul khotimah (berakhir dengan baik) atau justru su'ul khotimah (berakhir dengan cacat)? Artinya, bisa sebagai kuburan karier politik Bupati Markum atau sebaliknya menjadi jembatan emas untuk karier politiknya yang lebih tinggi. Misalnya, menjadi menteri. Oleh karena itu, dalam merumuskan RAPBD tahun 2004 harus amanah, profesional, dan tidak gegabah. Karena masyarakat akan menyaksikan karya luhur eksekutif maupun legislatif kita ini. Jangan menggunakan prinsip aji mumpung, jika tidak ingin berhadapan dengan masyarakat. Sekalipun ini berat, ini sebagai wahana perjuangan bagi elit kita di Ponorogo. Janji-janji mereka lima tahun yang lalu itu janji tinggal janji atau apakah benar-benar untuk rakyat atau untuk kepentingan golongannya atau kepentingannya sendiri. Sedangkan bagi rakyat sebagai titik tolak untuk menentukan sikap, apakah elit kita ini masih pantas untuk dipercaya atau tidak? Singkatnya, RAPBD tahun 2004 ini mestinya harus dipahami sebagai taruhan bagi elit dan rakyat Ponorogo. Isu Pesangon Dewan 100 juta? Apalagi isu yang beredar di masyarakat (dan semoga isu itu tidak benar) bahwa anggota dewan kita akan minta pesangon 100 juta rupiah per anggota dewan. Yang sebelumnya tahun 2003 telah mendapatkan 25 juta per anggota dewan. Selain itu program pemerataan pembangunan 128
masih bertumpu di kota dan cenderung mengabaikan pembangunan desa. Dan di sisi lain berbagai problem pembangunan, baik dalam bidang hukum, politik, serta persoalan ketenagakerjaan masih dalam kondisi carut-marut. Kesenjangan ekonomi dan sosial, terutama antara elit dan rakyat semakin jauh. Para elit berusaha berlomba-lomba untuk memperkaya diri dan kondisi rakyat yang serbakekurangan. Berbagai permasalahan di atas juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi kualitas perumusan RAPBD Pemkab Ponorogo tahun 2004. Untuk diketahui bahwa sejak orde baru, APBN (termasuk di dalamnya APBD) disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu prinsip berimbang (balance budget), prinsip dinamis dan prinsip fungsional (Widodo, 1990). Yang dimaksud anggaran berimbang adalah sisi penerimaan dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang bank melainkan dengan bantuan/ pinjaman/ utang luar negeri (Official Development Assistance = ODA), atau dalam APBN dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip anggaran dinamis ada dua pengertian, yaitu anggaran dinamis absolut dan relatif. Anggaran dinamis absolut diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus anggaran rutin), sehingga kemampuan menggali sumber daya dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Indikator ini bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah selalu positif dalam perkembangannya. Anggaran dinamis relatif diartikan sebagai semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. Adapun prinsip anggaran fungsional, bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin. Penulis yakin terkait tiga prinsip tersebut secara teoretis bahwa para pengelola keuangan daerah tersebut, khususnya di Pemkab Ponorogo (baca: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/ eksekutif dan Panitia Anggaran/ legislatif) sangat paham dan bahkan hafal karena mereka 129
digaji oleh rakyat untuk bekerja dari tahun ke tahun terkait dengan persoalan itu. Masalahnya adalah dalam tataran implementasinya. Sering dalam perumusan RAPBD tidak didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan profesional, tetapi lebih menggambarkan kecenderungan- kecenderungan perorangan dan kepentingan golongan. Jika memang persoalan RAPBD itu merupakan produk politik. Mestinya politik yang digunakan adalah politik yang berorientasi kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik. Sehingga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan segelintir elit. Sekali lagi rakyat Ponorogo menunggu karya besar dan luhur Anda. Selamat bekerja dan berjuang untuk RAKYAT. Wallahu A'lam. 130
BAB 2. PEMERINTAHAN MUHADI SUYONO Bagian 1 Wajah Pemerintahan Muhadi A. Disiplin Anggaran dan Dingin KECENDERUNGAN PEMERINTAHAN MUHADI Dengan dilantiknya pasangan Muhadi-Amin, pada hari Jumat, 12 Agustus 2005, pukul 14.00, tentunya masyarakat Ponorogo berharap lahirnya pemerintahan baru dengan motivasi, semangat, dan suasana serta paradigma baru, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun dalam menata kehidupan politik Ponorogo ke depan. Setidaknya, per- tama, adalah kejelasan arah dan prioritas pembangunan, juga tentunya masyarakat berharap untuk lebih memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang memang telah menjadi komitmennya yang akan terformulasi dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun ke depan. Kedua, terwujudnya sistem dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertumpu pada figur seseorang, tetapi kepada institusi/ kelembagaan yang modern, bersih, sehat, dan profesional (berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabili- tas, asas efisiensi, dan asas efektivitas) sebagaimana yang diamanahkan 131
oleh konstitusi. Singkatnya, suatu sistem pemerintahan yang mempunyai pemihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) yang merupakan amanah dari cita-cita terselenggaranya otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari tuntutan demokrasi. Ketiga, terbentuknya team work pemerintahan yang terformulasi dalam promosi, proyeksi, dan penempatan pejabat dalam organisasi peme rintahan yang memprioritaskan pada personal yang mempunyai ko mitmen terwujudnya Clean Government dan Good Governance, baik posisi sekretaris kabupaten, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan direktur, serta camat di lingkungan Pemkab Pono rogo. Ukurannya bukan semata-mata gelar akademik yang mereka sandang, tetapi sejauh mana kontribusi dan visi mereka dalam mambangun sistem pemerintahan tersebut dan peningkatan kinerja pemerintahan. Keempat, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), di samping dilakukan dengan cara peningkatan pengelolaan pajak, retribusi, dan perusahaan daerah serta eksplorasi/ pendayagunaan sumber daya alam (SDA), juga yang tidak kalah penting dengan melakukan efsiensi APBD, antara lain, efisiensi dana taktis, pengadaan dan pemeliharaan barang, biaya dinas, termasuk mobil dinas dan sebagainya dan optimalisasi/ efektivitas pembangunan. Sehingga dikemudian hari masyarakat tidak mau lagi disuguhi oleh pembangunan yang berorientasi wah-wahan (mercuar) atau terbengkelainya (nglangkrak) berbagai bangunan yang dibiayai oleh uang rakyat. Kelima, bisa mengembalikan posisi rakyat sebagai pemilik yang sah dalam sistem pemerintah dan sistem politik di Ponorogo. Di mana rakyat berperanan secara maksimal dalam proses politik di Ponorogo, baik dalam tataran kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Tidak lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujud- kan perlu menumbuhkan kedewasaan lembaga-lembaga demokrasi di Ponorogo, antara lain, eksekutif, legislative dan yudikatif. Mereka tidak lagi mengasingkan diri, bersikap eksklusif dan apalagi bersikap angkuh dengan gegap-gempita rakyat atau dinamika masyarakat. Singkatnya, terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis serta transparan dan saling percaya antara rakyat dan pemerintahan dalam proses politik dan proses pembangunan di Ponorogo. 132
Persoalan, apakah harapan masyarakat tersebut bisa dilaksanakan oleh Bupati Muhadi dalam lima tahun ke depan? Ada beberapa faktor harapan itu bisa dilaksanakan atau tidak, pertama apakah kepemimpinan Muhadi di Pemkab Ponorogo bisa menciptakan situasi yang kondusif dalam membangun soliditas dan dinamika Pemkab. Mengubah dari kebiasaan sebagai administratur (Sekab), (yang membutuhkan ketelitian, kehati-hatian dan kerapian) dan untuk menjadi pemimpin (Bupati), (yang membutuhkan sikap yang reponsif dan antisipatif) bukanlah persoalan gampang. Juga untuk menjadi seorang pemimpin memang tidak perlu banyak bicara. Tetapi juga akan menjadi persoalan jika terlalu bersikap pasif dan pendiam, apalagi minim dalam aksi. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan komunikasi politik menjadi penting untuk mewujudkan semua obsesi tersebut. Membangun komunikasi dalam arti, dengan jajaran birokrasi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan, dengan kekuatan- kekuatan politik, kalangan akademisi dan aktivis serta dengan wong cilik. Karena hal ini menjadi salah satu syarat utama seorang pemimpin yang akan memfungsikan sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator Pembangunan dalam era global sebagai salah satu konsekuensi dari tipe pemimpin yang demokratis. Kedua, latar belakang Pak Muhadi sebagai Sekretaris Kabupaten Probolinggo memungkinkan sebagai modal awal untuk mewujudkan dan peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintahan. Sedangkan latar belakang Pak Amin sebagai Kepala Desa memungkinkan sebagai modal awal Pemkab Ponorogo mempunyai sensitivitas terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah menjadikan komitmennya dan sekaligus janjinya selama dalam Pilkada. Persoalan, adalah sejauh mana kemampuan dalam mengelola potensi internal dan potensi eksternal Pemkab Ponorogo, juga secara khusus dalam mengelola konflik internal dalam mewujudkan tujuan tersebut. Ketiga, juga sangat tergantung sejauh mana pembinaan dan pe- nataan SDM pemerintahan yang tentunya dari segi mental, moral, dan cara berpikir, serta cara kerjanya masih terpola dengan pemerintahan sebelumnya. Yang bercirikan, sangat berorientasi kepada kepentingan politik, daripada kepentingan pembangunan, tidak punya prioritas yang 133
jelas/ terukur dan banyak kebijakan lebih bertumpu pada kemauan personal daripada hajat orang banyak (institusi). Implikasi lain terhadap 'punggowonya' adalah yang dituntut adalah loyalitas, bukan pemikiran- pemikiran yang cerdas dan inovatif. Ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi Bupati Muhadi dan apalagi mereka masih menduduki jabatan-jabatan penting di Pemkab Ponorogo saat ini dan konon yang banyak memberi kontribusi kemenangan Bupati Muhadi dalam Pilkada. Wallahu A'lam QUO VADIS PEMERINTAHAN MUHADI Memang masyarakat sudah muak dengan janji-janji politik. Maka tidak ada alasan sedikit pun kita untuk obral janji politik tersebut. Tetapi masyarakat akan lebih bingung lagi manakala pemimpinnya tidak mempunyai kebijakan dan program yang jelas dalam pengelolaan pemerintahan ke depan. Atau mempunyai kebijakan dan program, tetapi belum jelas dan belum tampak sejauh mana implementasinya dalam tataran kebijakan maupun programnya. Semenjak terhitung mulai dilantik hari Jumat, 12 Agustus 2005 hingga sekarang (Ahad, 3 Oktober 2005) atau sekitar 52 hari ini belum ada satu gebrakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Ponorogo. Sebagaimana umumnya pejabat atau pemerintahan baru. Sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat bukan hal-hal yang bersifat spektakuler, tetapi sederhana dan bisa dirasakan. Justru yang muncul adalah lahirnya disharmoni antara eksekusif dan legislatif, misalnya dalam masalah Sekretaris Kabupaten (atau Sekda) dan masalah PAK 2005. Dan yang lebih seru lagi isu (semoga tidak benar) lahirnya hubungan yang tidak serasi antara bupati dengan wakilnya. Konon kabarnya, Wakil Bupati semenjak tanggal 12 Agustus 2005 belum pernah diajak bicara oleh Bupati, kecuali sekali. Itu pun bukan terkait dengan pengelolaan Pemkab Ponorogo ke depan, jika itu benar adalah suatu fenomena yang sangat memprihatinkan, alias tidak begitu menggembirakan dan tentunya sesuatu yang harus segera diselesaikan secara cepat dan indah. Penulis setuju tidak harus menggunakan istilah program 100 hari sebagaimana yang dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga yang dilakukan oleh Kapolri dan 134
para pejabat yang lain. Tapi suatu kelaziman, sebagaimana pendapat kaum akademisi maupun praktisi bahwa memang waktu 100 hari ini tidak akan bisa mengubah kondisi secara fundamental, tetapi ada resep mujarap yang memberi gambaran bagaimana mengatasi problem pemerintahan, khususnya di Ponorogo secara jelas dan terukur serta bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Yang lebih dikenal dalam dunia kedokteran sebagai terapi kejut (stock therapy). Walaupun penyembuhan penyakit tersebut sebagaimana lazimnya obat itu bersifat bertahap dan butuh waktu. Tapi ada terapi kejut (shock therapy), sebagaimana yang dicontohkan Kapolri Jenderal Soetanto yang beriktikad untuk melakukan pemberantasan perjudian. Memang dalam waktu 100 hari para penjudi tidak bisa langsung sembuh dan jera, tetapi gambaran tentang kebijakan dan program Kapolri, cukup jelas dan terukur, serta bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Juga hal yang sama sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden SBY dengan program 100 harinya itu menjadikan pejabat mulai kader atau harap untuk sementara waktu tidak melakukan kebiasaan korupsi. Ternyata itu bisa dirasakan oleh semua ini, sekalipun masih terbatas pada tataran sikap mental pejabat tersebut. Sebenarnya apa yang tertuang dalam visi dan misi Bupati Muhadi dengan tema, "Menuju Ponorogo Mukti Wihowo 2010", secara tersirat maupun tersurat bahwa apa yang ingin dicapai oleh Bupati Muhadi bawah waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misinya itu terukur, yakni hingga tahun 2010. Adapun penjabaran atau sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang amanah; 3. Memantapkan ketahanan pangan; 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 5. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama; 6. Melestarikan apresiasi seni dan budaya; 7. Menciptakan lapangan kerja dan memperluas usaha baru. Dengan lima faktor yang dijadikan landasan, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat; 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor; 3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur; 4. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 5. Mantapnya ketahanan pangan. 135
Maka berdasarkan visi dan misi serta beberapa faktor yang dijadi- kan landasan, ada sembilan kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu: 1. Meningkatkan anggaran pendidikan; 2. Memprioritaskan pembangunan prasarana dasar untuk pusat-pusat produksi; 3. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan; 4. Memantapkan standar kompetensi dalam jabatan; 6. Meningkatkan anggaran pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; 7. Memantapkan jabatan fungsional tenaga medis; 8. Meningkatkan anggaran sektor pertanian. 9. Memfasilitasi kemudahan kredit sektor pertanian. Ringkasnya yang akan menjadi fokus Bupati Muhadi pada lima tahun ke depan, yaitu: pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan. Persoalannya adalah dari mana dan kapan agenda itu di mulai? Juga bagaimana konsekuensi terhadap penataan manajemen pemerintahan- nya? Kebijakan dan program apa yang menjadi prioritas? Dalam berbagai forum Bupati Muhadi belum pernah menjelaskan dan menjawab berbagai permasalahan di atas, kecuali beliau senantiasa menyampaikan akan menyelesaikan program sebelumnya. Karma masih pendapat beliau bahwa di saat menjabat sebagai Bupati, APBD sudah tersusun dan menjadi kebijakan Pemerintahan sebelumnya. Sekalipun sebenarnya peluang Bupati Muhadi untuk melakukan berbagai terobosan itu bisa melalui PAK 2005. Sebagai penutup menurut penulis belum ada kata terlambat untuk menyampaikan kebijakan dan program Bupati Muhadi secara jelas, komperehesif dapat terukur. Apalagi dalam UU pemerintahan terbaru dan kemudian berimplikasi dengan lahirnya pemilihan, Bupati langsung bahwa visi dan misi Bupati terpilih menjadi dasar berbagai kebijakan dalam lima tahun ke depan, sekalipun juga tidak diharamkan, masih menerima berbagai input dari berbagai pihak. Terutama adanya gebrakan atau berbagai terobosan dalam tata dan supremasi hukum, tata pemerintahan dan peningkatan kinerja pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik. Kita tunggu. Karma belum ada kata terlambat. MENHUT M.S. KABAN, KH ABDULLAH SUKRI, DAN BUPATI MUHADI Ada satu hal yang dicatat penulis dari acara Buka Bersama Pimpinan Pondok Modern Gontor, Menteri Kehutanan M.S. Kaban bersama 136
Masyarakat Ponorogo yang juga dihadiri Bupati Muhadi, Sabtu 22 September 2007/ 10 Ramadhan 1428 H, yaitu salah satu sambutan yang disampaikan Bapak Dr. K.H. Abdullah Sukri Zarkazy, M.A. yang ditanggapi berulang-ulang oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban yang juga Wali Santri bahwa suatu pekerjaan, jika hanya dipikirkan saja tidak akan habis-habisnya, kecuali dikerjakan satu demi satu. Maka pekerjaan sebanyak apa pun akan selesai. Sebagaimana apresiasi Menteri Kehutanan M.S. Kaban bahwa nasihat Bapak Kiai Sukri bukanlah pernyataan kosong, tetapi muncul dari perjalanan dan pengalaman panjang sebagai seorang kiai yang mengelola Pondok Pesantren, baik di Ponorogo, Kediri, Magelang, Banyuwangi, Mantingan-Ngawi, Lampung, Kendari, Aceh, dan mungkin di tempat lain dengan sekitar 14 ribu santri dengan berbagai persoalan yang menyertai dari urusan kualitas pengasuhan, guru, pembangunan, dan sarana prasarana. Alhamdulillah, setidaknya yang diketahui penulis hampir semua agenda dan program pondok relatif bisa diselesaikan secara baik. Belum termasuk bagaimana menyinergiskan para alumni baik di NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk mewujudkan kemashlahatan umat, bangsa, dan negara ini dari ancaman perpecahan. Kata kuncinya adalah bekerja, bekerja, dan bekerja yang berkah dan mendapatkan rida Allah swt. Penulis sendiri merasakan betapa relevannya nasihat Bapak Kiai Abdullah Sukri tersebut dan untuk siapa pun orang yang biasa bergulat dan berkiprah urusan umat, bangsa, dan negara, tentunya termasuk Bupati Muhadi. Mengurus jumlah penduduk 907.859 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo lebih kurang 1.371,78 km2 terdiri dari lahan sawah 348,67 km2, dan lahan kering 1.023,11 km2, 26 kelurahan, 277 desa atau 303 kelurahan/ desa, 21 kecamatan, 69 pesantren, 290 taman kanak-kanak, 625 sekolah dasar, 80 sekolah tingkat pertama negeri/ swasta, 23 sekolah tingkat menengah, dan 18 sekolah tingkat menengah kejuruan, 6 perguruan tinggi negeri/ swasta dengan 812 dosen, dan 7.061 mahasiswa. Selain itu kondisi tenaga kerja dengan perincian 15.580 PNS, 19.376 jiwa pegawai swasta, 1.274 TNI/ Polri, 4.860 pensiunan, 229.141 petani, 144.222 buruh tani, 30.429 pedagang, dan 137.849 yang tidak jelas pekerjaannya (2002). 137
Tidak hanya itu termasuk kekayaan alam, hutan, dan berbagai potensi alam lainnya. Juga sisa berbagai permasalahan dalam menyelenggaraan pemerintahaan daerah sebelumnya, seperti, Terminal Seloaji, Pasar Songgolangit, Gedung Singodimendjo, CPNS 2003, Waduk Embung, dan lain-lain, juga persoalan yang kini sedang dihadapi, seperti, relokasi RSUD, persoalan PNS-isasi Sekretaris Desa, dan lain-lain, juga masalah yang akan dihadapi ke depan, antara lain seperti Pemilu 2009, pilkada 2010 dengan berbagai agenda lain. Juga bagaimana mengelola anggaran yang tidak kecil, yaitu: Rp620.855.187.577,- (enam ratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk tahun anggaran 2007 adalah bukan pekerjaan mudah. Untuk menyelesaikan berbagai agenda dan program tersebut yang memang sejak awal Bupati Muhadi telah menebar janji, setidaknya waktu Pilkada 2005, menurut penulis rasanya kecil kemungkinan bisa merealisasinya hingga 2010 jika hanya sebatas kerja dan bekerja saja, kecuali dilandasi oleh beberapa hal: Pertama, kerja yang dilandasi oleh visi dan misi yang jelas. Untuk kepentingan masyarakat Ponorogo atau hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, atau kepentingan pri badi. Jawabannya bukan pada tataran diplomasi, setidaknya terlihat dalam APBD. Bagaimana alokasi untuk kepentingan elit dan publik? Bagai- mana prioritasnya dalam pembangunan kota dan desa, di mana banyak dihuni sebagaian besar penduduk di Ponorogo? Bagaimana komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, setidaknya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan lapangan pekerjaan? Kedua, bekerja dengan motivasi untuk mendapatkan keberkahan dan keridloan dari Allah swt. serta kebesaran jiwa Bupati Muhadi. Memang untuk menjalankan berbagai agenda dan program tersebut tidak mudah. Kita berusaha untuk komitmen dengan aturan saja tetap saja permasalahan ada, apalagi hanya dengan nafsu kita. Artinya, bekerja tidak dilandasi oleh aturan yang jelas. Belum termasuk kontrol masyarakat yang merupakan amanat konstitusi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang akuntanbilitas, bertanggung jawab, dan transparan. Jadi, motivasi dan kebesaran jiwa seorang pemimpin mutlak dibutuhkan. 138
Ketiga, bekerja yang dilandasi oleh semangat belajar dan mengambil teladan kebaikan dari siapa pun. Karena dengan semangat itu di samping senantiasa memperbaharui dan bisa dilakukan penyegaran motivasi dan wawasan, juga skill. Berbagai kerumitan bisa diurai sedikit demi sedikit. Berbagai masalah bisa diatasi satu demi satu. Berbagai agenda dan program bisa dilaksanakan satu per satu. Tidak sebatas bekerja, tetapi bekerja yang dilandasi oleh konsep dan model yang jelas. Tidak dalam angan-angan, tetapi membumi di alam nyata dengan gagasan yang segar dan inovatif. Insya Allah, berbagai landasan itu bisa kita dapatkan pada bulan Ramadhan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan. Hanya orang-orang yang menang dan beruntung yang bisa memanfaatkan bulan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu, segolongan orang yang mengapresiasi bulan ramadhan dengan kegembiraan, optimisme, dinamika, dan produktivitas. Bukan segolongan orang yang mengapresiasi rama- dhan ini biasa-biasa saja, apalagi segolongan orang yang mengapresiasi ramadhan ini dengan beban. Maka yang mereka dapatkan adalah beban dan kehinaan saja. Atau hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah Min Dzalik. B. Arah dan Warna Pemerintahan MENIMBANG RENCANA PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN MUHADI TAHUN 2005 - 2010 Ada tiga agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerin- tahan Muhadi untuk tahun 2005 - 2010 sebagai implementasi dari visi dan misi, "Ponorogo Mukti Wibowo 2010", yaitu: Pertama, mewujudkan Pemerintahan Daerah yang amanah. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasar nilai-nilai luhur. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bab II - 37). Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang amanah maka prioritas pembangunan di- letakkan pada, 1. perwujudan pemerintahanan daerah yang bersih dari KKN. 2. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Daerah. 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 4. Peningkatan 139
kuantitas dan kualitas pelayanan umum (Bab III, hal. 44 - 53). Dengan menggunakan tiga (3) indikator kinerja: (1). Efektivitas Perda yang dihasilkan. (2). Penanganan pengaduan di DPRD. (3). Penanganan terhadap pengaduan pelayanan publik (Bab II - 40). Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya ma- nusia berdasar nilai-nilai luhur maka prioritas pembangunan diletakkan pada, 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang ber- kualitas. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (Bab III, hal. 55 - 75). Dengan menggunakan sepuluh (10) indikator kinerja: (1). Indeks pembangunan manusia. (2). Angka buta huruf penduduk umur 10 - 44 tahun. (3). Angka partisipasi sekolah SD/ MI (%). (4). SLTP (%). (5). SLTA (%). (6). Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. (7). Angka harapan hidup (tahun). (8). Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. (9). Prevalensi kurang gizi pada anak (%). (10). Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%) (Bab II, hal. 40 - 41). Dalam rangka mewujudkan meningkatkan kesejahteraan masya- rakat maka prioritas pembangunan diletakkan pada, antara lain, 1. Pe- ningkatan kualitas kehidupan beragama, 2. Penanggulangan kemiskinan, 3. Revitalisasi pertanian, 4. Peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata, 5. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan me- nengah, 6. Peningkatan daya saing industri manufaktur, 7. Peningkatan pengelolaan BUMD, 8. Percepatan pembangunan infrastruktur, 9. Pem- bangunan perdesaan, 10. Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah, 11. Perbaikan iklim ketenagakerjaan, 12. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, 13. Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, 14. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 15. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga (Bab III, hal. 86 - 244). Ada 10 indikator kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi (%), (2). PDRB per Kapita, (3). Peningkatan nilai tambah UKM dalam PDRB (%), (4). ICOR, (5). ILOR, (6). Peranan APBD terhadap PDRB (%), (7). Nilai Tukar Petani (NTP), (8). Rasio penduduk miskin terhadap total penduduk, (9). Tingkat pengangguran terbuka, dan (10). Pertumbuhan penduduk (Bab - 42). 140
Catatan Kritis Ada beberapa catatan penulis terkait dengan Rencana Pembangunan Pemerintahan Muhadi Tahun 2005 - 2010, yaitu: 1. Dengan terumuskannya Rencana Pembangunan Pemerintahan Muhadi Tahun 2005 - 2010 adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Di samping ada kejelasan akan dibawa ke mana Ponorogo, tentunya juga jelas apa yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Muhadi untuk perubahan dan kemajuan Pemkab dan Ponorogo ke depan (tahun 2005 - 2010). Sekaligus menepis keraguan sebagian masyarakat terhadap Pemerintahan Muhadi yang lambat, kurang greget dan kurang jelas programnya. 2. Secara umum dalam tataran konsepsional bahwa draf Rencana Pembangunan Pemerintahan Muhadi Tahun 2005 - 2010 sudah baik, tetapi masih bersifat makro, tidak fokus, dan semangatnya adalah memaksimalkan dan memfungsikan yang ada, jika tidak boleh disebut, "yang penting jalan". Belum terungkap dalam draf tersebut program unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung Kabupaten Ponorogo. Memang implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004 bahwa salah satu program pembangunan daerah ada- lah merupakan penjabaran dari program pemerintahan pusat, tetapi tidak serta-merta mengabaikan spesifikasi dan karakteristik daerah. 3. Belajar dari penyelenggaraan pemerintahan Bupati Markum kenapa tidak ada hasil pembangunan yang diakui dan dihargai oleh lembaga- lembaga independen yang punya konsen terhadap terwujudnya clean government dan good governance (seperti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP), Bung Hatta Award, WHO, dan sejenisnya) sebagaimana prestasi yang diraih oleh Pemkab/ Pemkot lain, seperti, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dan sebagainya. Karena pada masa Pemerintahan Markum banyak hal yang ingin diraih, yang merupakan konsekuensi dari politik mercusuar. Sehingga tidak fokus, bahkan bersifat personal, bukan representasi lembaga. 4. Penulis sepakat bahwa program pembangunan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, pertama yang diarahkan untuk memenuhi 141
hak-hak dasar masyarakat atau bisa disebut program populis, seperti pangan, sandang, dan papan (pertanian), juga pendidikan dan kesehatan. Kedua, program unggulan yang menjadi fokus, terutama yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung Kabupaten Ponorogo, seperti TKI dan pendidikan pesantren. Ketiga, program strategis, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas, serta akuntabilitas. 5. Jika perlu untuk mewujudkan program tersebut perlu adanya rasionalisasi badan/ instansi/ dinas/ kantor di lingkungan Pemkab Ponorogo dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, seperti kantor pertambangan tidak harus berdiri sendiri, bisa masuk di Bappeda atau dimerger/ digabung dengan bagian lingkungan hidup atau sebaliknya. Juga Dinas KBKS bisa masuk atau dimerger dengan Dinas Kesehatan atau Kependudukan dan Cacatan Sipil. Persoalan yang muncul memang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pejabat Eselon II. Tetapi akan semakin krusial dalam masalah efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan dan anggaran, jika tetap dipaksakan. 6. Dalam tataran operasional ada beberapa hal yang perlu diperhati- kan, pertama, hendaknya program tersebut diarahkan dan dilak- sanakan dalam rangka mewujudkan Clean Government dan Good Governance serta kesejahteraan masyarakat. Kedua, hendaknya program tersebut harus diikuti oleh sikap mental aparatur peme- rintahan yang menunjukkan keteladanan dan mempunyai sense of crisis serta hidup yang sederhana. Ketiga, hendaknya setiap proses pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, apalagi dalam konteks pemilihan langsung bahwa masalah ini akan semakin relevan. BUPATI MUHADI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PONOROGO Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Jawa Pos Institute of Pro Otononomi (JPIP) memberi otonomi award kepada kabupaten/ kota se-Jatim yang berprestasi, terutama dalam inovasi bidang ekonomi, pelayanan publik, partisipasi publik, dan pelembagaan politik. Untuk 142
tahun 2008 yang teristimewa di samping tambahan penghargaan bidang pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta untuk konteks pemenangnya adalah pemberian penghargaan kepada Kabupaten Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Muhadi dalam anugerah utama (grand category) daerah dengan Terobosan Paling Menonjol Bidang Pengembangan Ekonomi. Untuk diketahui Otonomi Award 2008 pada daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi diberikan Kabupaten Magetan, untuk bidang pemberdayaan ekonomi lokal diberikan kepada Kota Blitar. Sedangkan daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan kesehatan diberikan Kabupaten Pasuruan, bidang pelayanan pendidikan diberikan Kabupaten Pamekasan, bidang pelayanan administrasi dasar diberikan untuk Kota Malang, bidang pemenuhan sarana dan prasarana umum diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, bidang akuntabilitas publik diberikan kepada Kabupaten Jombang, bidang partisipasi publik untuk Kabupaten Lumajang, bidang pelembagaan politik untuk Kota Batu, bidang pengentasan kemiskinan untuk Kabupaten Jember, dan bidang pengelolaan lingkungan hidup diraih Kota Surabaya. Sekarang, apa yang istimewa dalam Otonomi Award 2008 yang diselenggarakan oleh JPIP (Rabu, 30/4) untuk Kabupaten Ponorogo? Pertama, jika tahun lalu (2007) untuk bidang yang sama mendapatkan kategori khusus, sedangkan untuk tahun ini mendapatkan kategori utama (grand category). Kedua, di tengah apatisme di kalangan aktivis dan akademisi di Ponorogo tentang kinerja pemerintahan dan dinamika pembangunannya, justru seakan dihentakkan dengan penghargaan itu. Maka wajar jika banyak pihak bertanya-tanya. Salah satunya adalah yang diajukan salah seorang aktivis LSM di Ponorogo kepada penulis tentang apa yang menjadi dasar dan parameter penilaian, sehingga Ponorogo mendapatkan penghargaan tersebut, juga hal yang sama pertanyaan salah seorang politikus di Ponorogo untuk penghargaan tahun lalu. Suatu saat, penulis pernah diskusi dengan Redhi Setiadi, adik kelas di FISIP Unair dan kini sebagai Wakil Direktur Eksekutif JPIP tentang bagaimana apresiasi kalangan akademisi dan aktivis terkait dengan dasar dan parameter JPIP dalam penentuan penghargaan tersebut. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan Redhi memang ada semacam bias antara output 143
di satu sisi dan di sisi lain hasil atau perubahan yang terjadi. Opini yang berkembang umumnya mengatakan bahwa ketika kabupaten/ kota yang mendapatkan penghargaan, misalnya pertumbuhan ekonomi dengan serta-merta akan diiringi perkembangan ekonomi secara riil di lapangan, misalnya, dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal, konsep dasar yang dipergunakan oleh JPIP adalah dengan menggunakan kata kunci terobosan inovatif. Artinya, tidak serta-merta diiringi oleh kondisi riil di masyarakat, tetapi bahwa program atau gagasan tersebut mempunyai potensi atau cenderung mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan tentunya dengan mempertimbangkan variabel lain, misalnya komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Jika variabel itu tidak ada maka tidak mustahil inovasi tersebut hanya terbatas wacana dan bukan suatu program yang bisa melahirkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Begitu pula pemberian Otonomi Award 2008 JPIP kepada Pemkab Ponorogo dengan kategori utama dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Dasar penilaian adalah strategi pembangunan yang difokuskan di kawasan pedesaan, yaitu dengan menciptakan 16 ribu wirausahawan baru. Ada tiga langkah yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo, yaitu: Pertama, sertifikasi tanah bagi pemilik usaha kecil dan menengah (UKM). Tujuannya agar UKM mendapat akses modal dari lembaga perbankan. Kedua, penyaluran kredit senilai Rp10 M untuk semua jenis UKM. Khusus pengusaha gurem yang tidak memiliki agunan, terdapat alokasi APBD Rp700 juta sebagai kredit tanpa bunga dengan tenor dua tahun. Ketiga, Pemkab menggelar acara lelang hasil pertanian. Sekali lelang, transaksi yang berlangsung bisa mencapai lebih dari Rp40 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruhnya akan pertumbuhan ekonomi Ponorogo secara makro, tentunya belum terlihat. Tetapi gagasan dasar dari program ini cukup istimewa dan mempunyai potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Ponorogo dan aspek ini yang dinilai oleh JPIP. Persoalan riil bahwa program tersebut belum banyak dikenal oleh kalangan aktivis dan akademisi di Ponorogo, juga persoalan apakah nantinya bisa mendorong pertumbuhan makro di Ponorogo. Sekali sangat terkait dengan komitmen dan konsistensi aparat pemerintah dalam hal ini Bupati Muhadi untuk mengawal dan mengimplementasikan program 144
tersebut, termasuk tentunya adalah partisipasi masyarakat. Sekalipun demikian, penulis mempunyai keyakinan bahwa penghargaan tersebut bisa memberi motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk perubahan dan kemajuan di Ponorogo. Selamat! Semoga kita semua senantiasa diberi kebaikan dan keutamaannya. PENGUSAHA MALAYSIA BERINVESTASI DI PONOROGO? Pada suatu kesempatan Dr. H. Hamid Fahmi Zarkazyi, M.Phil, Pembantu Rektor Kesiswaan Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dan juga Direktur CIOS (Central Islam and Occidentalism Study) bertanya pada penulis, "Apa yang bisa dijual dari Ponorogo?" Karena beliau pernah mempertemukan jaringan beliau dari Jepang maupun Timur Tengah dengan Pemkab Sumbawa Barat, NTB, dan disepakati bentuk kerja sama dalam eksplorasi tambang. Yang menarik dari hasil kerja sama tersebut bisa menggratiskan pendidikan di Sumbawa Barat. Terlepas ada kaitannya atau tidak dengan gagasan Dr. H. Hamid Fahmi Zarkazyi, M.Phil. tersebut, setelah dikomunikasikan dengan Bupati Muhadi dan Ir. H. Nyoto Wiyono, M.S., Kepala Bappeda Ponorogo memandang perlu adanya profil potensi dan peluang investasi Kabupaten Ponorogo sebagai referensi atau informasi awal bagi pelaku usaha, baik dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi dalam rangka menumbuhkan iklim investasi di Ponorogo. Ada beberapa hal yang dicatat dan menarik dikemukakan di sini dari hasil pemetaan dan kajian penulis (sejak April 2009) bersama Tim LP2BM dan Bappeda Ponorogo. Pertama, bahwa ada perbedaan cara pandang antara birokrat, masyarakat, dan pelaku usaha di Ponorogo. Pelaku usaha di Ponorogo memandang bahwa Ponorogo adalah daerah yang sangat potensial. Di sisi lain, cara pandang birokrat cenderung pesimisme, prosedural, dan kurang jelas. Kedua, harus diakui bahwa 1. Orientasi keuntungan (profit oriented), maksudnya setiap investor atau pelaku usaha dalam bidang apa pun yang menjadi pertimbangan pertama dan utama dalam melakukan usaha adalah besarnya keuntungan yang diperoleh, baik yang berupa finansial maupun bentuk lain, misalnya lapangan pekerjaan. 145
2. Orientasi kemudahan (easy and simple oriented), maksudnya kemudian setelah pertimbangan keuntungan adalah kemudahan usaha, misalnya perizinan usaha dan sejenisnya. Sekalipun dilihat dari segi keuntungan cukup menjanjikan, namun jika dalam perizinan harus melampui prosedur yang rumit dan bertele-tele maka tidak mustahil mereka akan mengurungkan usahanya tersebut. 3. Orientasi kemandirian (authonomy oriented), maksudnya yang sama penting di samping keuntungan dan kemudahan adalah kemandirian. Artinya, investor atau pelaku usaha harus diberi kepercayaan penuh dan tidak terlalu dicampuri usahanya secara detail. Cukup dengan garis-garis kebijakan atau aturan yang jelas dan pasti. 4. Orientasi keamanan dan kenyamanan usaha (save oriented), maksud- nya selain keuntungan, kemudahan, dan kemandirian, yaitu keamanan dan kenyamanan usaha. Artinya, aman dan nyaman dari gangguan alam, kriminal, resistensi masyarakat, pungli (birokrat), dan sebagainya. 5. Orientasi keberlanjutan usaha (sustainable oriented), maksudnya yang sama penting dan menjadi pertimbangan investor dalam berbagai bidang usaha dan lebih-lebih dalam bidang pertambangan, yaitu: keberlanjutan usaha, terutama dalam ketersediaan bahan produksi maupun prospek pasar. Sedangkan dari penerima investasi, dalam hal ini pemerintah, baik posisinya sebagai mediator, pendamping mau- pun pelaku usaha maka ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu: a. Mempunyai visi dan misi, maksudnya pemerintah selaku pene- rima investasi harus mempunyai visi dan misi pendanaan modal yang jelas agar terukur, baik dari segi target, posisi, dan aturan sebagai wujud komitmen pemerintah. b. Mempunyai peta potensi dan peluang investasi secara kom pre- hensif, maksudnya dengan memberi informasi tentang bidang usaha, keuntungan, aturan, dan kemudahan prosedur usaha secara lengkap dan komprehensif akan membantu investor untuk memilih usaha yang dengan daya dukung yang sesuai mereka miliki. c. Mempunyai peta potensi dan peluang investasi secara akurat, maksudnya dengan adanya peta potensi dan peluang inves- tasi yang akurat akan membantu investor untuk menghitung 146
keuntungan atau kerugian yang akan mereka terima secara tepat dan terukur. d. Mempunyai peta potensi dan peluang investasi secara up to date, maksudnya dengan adanya peta potensi dan peluang investasi yang up to date (mutakhir) akan membantu investor untuk me- respons dan.mengantisipasi perkembangan dan dinamika usaha serta menghindari kesalahan yang tidak perlu. Bagaimana dengan pengusaha Malaysia yang bergabung di Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) yang telah menyatakan siap bekerja sama dengan pengusaha lokal yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ponorogo guna memajukan hasil produksi kedua negara? Semoga saja tidak mengulang sebagaimana investor sebelumnya yang menggebu-gebu untuk investasi di Ponorogo dan kemudian seakan-akan menghilang ditelan bumi, alias tidak muncul lagi. Pengusaha Malaysia sebagaimana umumnya manusia biasa, yaitu butuh keuntungan, juga yang sama penting butuh kemudahan, keamanan, dan kenyaman berusaha, juga tidak mau diintervensi (Jawa: diriwuki/ dirusuhi). Insya Allah, jika persyaratan minimal tersebut dipenuhi, mereka pantang mundur. Wallahu A'lam. KOMITMEN BUPATI MUHADI TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS Kebijakan pemerintah (2009) terhadap pendidikan gratis (hingga SLTP) memang harus diapresiasikan ke semua pihak, baik yang telah menjadi komitmen Presiden SBY dan Gubernur Jatim, Soekarwo. Artinya, harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian yang tinggi. Tidak perlu ditafsirkan macam- macam, apalagi mencari celah dan pembenar berbagai bentuk penarikan dengan berbagai dalih yang nyaris masuk akal. Karena menurut penulis sebenarnya kebijakan tersebut tidak harus menunggu negara Indonesia berusia 64 tahun (terhitung dari 1945). Sekalipun demikian harus tetap diapresiasi dan tidak perlu ada kata terlambat. Yang dimaksud pendidikan gratis memang benar bahwa bukan berarti pendidikan tidak butuh biaya. Sebagaimana yang terjadi selama 147
ini di sekolah tingkat dasar maupun sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, Bali; Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; ter- masuk di negara-negara Timur Tengah dan Kuba, di mana biaya (yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan) ditanggung oleh negara/ pemerintah, bukan masyarakat. Harus diakui bahwa biaya yang di- tanggung negara/ pemerintah tidak kecil. Sudah bukan rahasia jika pendidikan itu membutuhkan biaya tinggi. Sekadar ilustrasi, ketika penulis masuk Program Studi Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya (1985/ masa orde baru) memang hanya membayar Rp54 ribu per semester, tetapi negara/ pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp1,5 juta. Jadi, biaya penyelenggaraan pendidikan yang pokok (Rp1,5 juta) ditanggung oleh negara/ pemerintah, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat (Rp54 ribu) itu posisinya sebatas biaya parti- sipasi (bukan pokok). Artinya, jika 'terpaksa' memungut dari masyarakat sifatnya bukan pokok, tidak memberatkan, kepentingannya jelas (tidak mengada-ada), dengan aturan jelas dan penuh dengan tanggung jawab. Kenapa negara/ pemerintah harus menanggung penyelenggaraan pendidikan? Pertama, tidak semata-mata karena tuntutan konstitusi se- mata (Pasal 31), tetapi karena konsekuensi asas pemanfaatan. Ketika ada kader bangsa yang potensial dan terdidik kemudian dimanfaatkan oleh negara/ pemerintah maka sudah seharusnya biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh negara/ pemerintah, bukan rakyat. Justru aneh jika yang memanfaatkan itu negara/ pemerintah, tetapi yang me- nanggung rakyat. Kedua, dari segi manajemen pemerintahan. Sudah diketahui ber- sama bahwa urusan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan sifatnya nonprofit. Konsekuensinya menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan mendorong urusan ekonomi, perdagangan, dan keuangan untuk meningkatkan kinerjanya, yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah mencari dana. Di samping untuk jalannya pemerintah dan yang sama penting adalah jalannya pembangunan, termasuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (baca: kesehatan dan pendidikan). Sebaliknya, jika urusan pendidikan, juga bertugas mencari dana, pertanyaannya apa yang menjadi tugas urusan ekonomi, perdagangan, dan keuangan?! 148
Jadi, pendidikan gratis itu sangat rasional, baik dari segi konstitusi dan anggaran negara. Mestinya, bukan dalam dunia mimpi-mimpi. Bukan persoalan mampu atau tidak, tetapi lebih terkait dengan kemauan (good- will). Kenapa negara Kuba yang komunis bisa menggratiskan dalam pendidikan dan kesehatan? Kenapa negara kita pada masa orde baru bisa menggratiskan sekolah tingkat dasar? Kenapa Kabupaten Jembrana bisa menggratiskan kesehatan dan pendidikan? Juga kenapa Kabupaten Sumbawa Barat, NTB bisa menggratiskan pendidikan? Jawabnya karena mereka ada kemauan (good-will). Kepala daerahnya mempunyai komitmen dan kemauan serta kreativitas, yaitu mengutamakan urusan pendidikan dan (kesehatan) daripada urusan lain. Mereka lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan diri dan golongannya. Persoalannya, mengapa di antara mereka (kepala daerah) belum bisa melaksanakan pendidikan gratis? Selain belum ada kemauan (good- will). Berdasarkan hasil kajian penulis, pertama, karena banyak anggaran pemerintah/ negara digunakan untuk biaya politik, baik yang resmi (KPU/ KPUD) maupun yang dikeluarkan oleh kandidat. Hasil penelitian dari 17 kabupaten di Jatim (2005) bahwa biaya politik yang dikeluarkan oleh kandidat di luar yang resmi (KPUD) yang paling kecil Pilkada Situbondo (Rp3 M) dan paling banyak pilkada di Kabupaten Mojokerto (sekitar Rp100 M), jika kita mengambil jalan tengah katakanlah sekitar Rp20 M. Padahal kalau kita menghitung gaji bupati dibuat rata-rata Rp50 juta per bulan (jadi sekitar Rp3 miliar per 5 tahun). Berarti ada selisih Rp17 miliar. Artinya, dana sekitar Rp17 miliar yang seharusnya untuk pendidikan dan (kesehatan) harus dialokasikan untuk biaya politik (?!). Tragis memang. Kedua, terkait dengan efisiensi anggaran (APBD). Jika kita asumsikan dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, (ini belum termasuk pengadaan dan pemeliharaan barang), misalnya, 30 persen dari nilai APBD (misalnya, Rp600 miliar). Berarti ada sekitar Rp200 miliar. Setelah diambil PPN 10% dan keuntungan kontraktor, belum termasuk biaya pengamanan dan lain sebagainya. Realisasinya 50% itu sudah bagus. Artinya, ada anggaran sekitar Rp100 miliar per tahun yang tidak jelas larinya atau pertanggungjawabannya. Artinya, jika uang ini (sekitar Rp100 miliar) dialokasikan untuk pendidikan dan (kesehatan) sudah lebih dari cukup (mubra-mubru). 149
Sekali lagi tidak terselenggaranya pendidikan gratis bukan karena tidak ada dana dari pemerintah/ negara, bukan juga karena tidak mampu, tetapi belum ada kemauan (good-will) dari pimpinan daerah. Penulis ber- harap Bupati Muhadi dalam sisa waktunya ini berusaha mempersiapkan terselenggaranya pendidikan gratis secara baik dan konsisten. Salah satu atau setidaknya yang dilakukan dalam jangka pendek ini adalah terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kepala sekolah, baik tingkat sekolah dasar dan SLTA dalam program penerimaan siswa baru (PSB) tahun anggaran 2009 ini dengan bentuk mengeluarkan aturan atau standar PSB yang berpihak kepada rakyat, sebagaimana Kota Surabaya dan kabupaten lain. Insya Allah, belum terlambat. BUPATI MUHADI, HASTOMO, DAN PARWOTO DALAM KONFIGURASI DUNIA PENDIDIKAN DI PONOROGO Pada tingkat SLTA di Kota Surabaya yang sering disebut sebagai sekolah favorit adalah sekolah kompleks, khususnya SMA Negeri II dan SMA Negeri V. Sedangkan untuk tingkat SLTP adalah SMP Negeri I di Jl. Pacar Surabaya. Mereka (SMA Negeri I dan V, juga SMP Negeri I Surabaya) telah berhasil melahirkan banyak tokoh nasional dan berbagai prestasi akademik, kesenian, dan olahraga di tingkat nasional maupun internasional juga tidak mengecewakan. Namun, di saat penerimaan siswa baru (PSB) tidak menggunakan cara yang aneh-aneh, tetapi juga sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain di Surabaya. Pertama, dari segi rekrutmen menggunakan cara yang sama se- bagaimana yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, tidak menggunakan cara-cara aneh yang berpotensi untuk main-main, terutama cara-cara yang tidak fair, tranparan, dan elegan. Kedua, dalam penarikan anggaran untuk siswa baru juga tidak menggunakan cara-cara aneh, tetapi dengan mengikuti ketentuan umum, yaitu tingkat SD tidak boleh menarik siswa baru lebih dari Rp500 ribu, untuk tingkat SLTP tidak boleh lebih Rp750 ribu, dan tingkat SLTA tidak lebih dari Rp1 juta. Juga hal yang sama di SMA Negeri di Kota Madiun, tidak lebih dari Rp600 ribu. Bukan karena mereka (pengelola sekolah) tidak butuh dana dalam pe nyelenggaraan pengajaran di masing-masing sekolahnya, tetapi 150
mereka memang berusaha taat dan (juga tidak mustahil dipaksa taat oleh masyarakat) terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan pemerintah sen diri (Pemkot Bambang D.H.), melalui Diknas, Drs. Sahudi, M.Pd. mem punyai visi dan sikap yang jelas dan tegas dalam melakukan pem- bina an dan pengawasan sekolah-sekolah yang ada di Pemerintahan Kota Sura baya melalui SK Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 422/1806.1/436.5.6/ 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dan Siswa pada TK/ SD/ SDLB/ SMP/ SMPLB/ SMA/ SMALB/ SMK di Kota Surabaya Tahun Pelajaran 2007/2008. Artinya, pihak peme - rintah cukup jelas dan tegas dalam melakukan regulasi, sedangkan pihak penye lenggara pendidikan tidak terjebak pada kondisi "aji mumpung". Bagaimana dengan Kabupaten Ponorogo? Ada dua sekolah yang banyak disorot oleh pengamat dan praktisi pendidikan, bahkan oleh media nasional, yaitu SMA Negeri I Ponorogo, di bawah kepemimpinan Drs. Hastomo, M.Pd. dan SMP Negeri I Ponorogo, di bawah kepemimpinan Drs. Parwoto. Disorot bukan karena prestasinya, tetapi "kreasi" baik dalam penerimaan siswa baru (PSB) maupun dalam penarikan anggaran dari siswa baru yang bervariatif yang kemudian melahirkan kontroversi dalam dunia pendidikan di Ponorogo, bahkan di Jawa Timur. Kebijakan ini diperburuk dengan "sikap diam" pemerintah dan legislatif. Perbedaannya tahun ini dengan tahun lalu, jika tahun lalu masih berupa improvisasi lembaga yang bersangkutan dan tentunya dengan berbagai argumentasi yang menyertainya, tetapi untuk tahun ini "lebih diformalkan", artinya, ada keterlibatan (setidaknya, didiamkan) eksekutif dan legislatif. Penulis berharap bahwa fenomena ini tidak dilatarbelakangi karena alasan-alasan rendahan, misalnya supaya posisinya aman dan tidak dimutasi, sehingga terkesan jor-joran untuk memberi upeti pejabat atau elit politik. Penulis tahu benar kepribadian dan visi Pak Hastomo dan Pak Parwoto dalam pendidikan, setidaknya jika dilihat dari berbagai kebijakan dan pandangan beliau dalam pendidikan. Ketika penulis pernah diundang sebagai wali murid di SMP Negeri I Ponorogo (undangan pertama dan yang terakhir) menyampaikan,"Untuk menjadi kepala sekolah, terutama di SMP Negeri I, jangan mengharapkan lain-lain. Kecuali untuk berprestasi dan berprestasi. Peluang untuk meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, seperti, kepala dinas pendidikan dan sebagainya, bukan hal yang mustahil. Prinsipnya adalah senantiasa untuk berusaha berprestasi dan berkarya 151
dengan konsep dan langkah yang jelas, sehingga melahirkan siswa-siswa yang berprestasi." Pesan yang sama juga kepada Pak Hastomo, Kepala SMA Negeri I Ponorogo, dalam berbagai kesempatan. Bahwa bahan dasar, baik SMA Negeri I dan SMP Negeri I Ponorogo sudah baik. Guyonannya teman- teman aktivis, siapa pun yang menjadi kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut peluang untuk mengukir prestasi tetap besar. Karena sudah mempunyai bahan dasar yang bagus. Akan semakin lancar jika dikelola secara baik dengan kebijakan yang kondusif bagi kemajuan pendidikan di Ponorogo. Namun, jika kita salah dalam mengambil kebijakan tidak mustahil tidak hanya merugikan sekolah dan siswa, tetapi juga pemerintahan kabupaten. Cepat atau lambat sekolah favorit akan bergeser ke sekolah lain yang kebijakannya lurus-lurus saja. Sebagai indikasi, dari segi pencitraan dan hasil, sekolah favorit sekarang tidak hanya didominasi oleh SMA Negeri I Ponorogo, tetapi dalam banyak hal sudah bergeser ke SMA Negeri II Ponorogo. Juga di tingkat SMP Negeri, munculnya SMP Negeri I Jetis, Ponorogo. Menghadapi kondisi ini penulis yakin Bupati Muhadi tidak terus tinggal diam. Melalui Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Bapak Dwikora, akan senantiasa untuk melakukan pembinaan, supervisi, dan evaluasi kepada semua sekolah, terutama SMA Negeri I dan SMP Negeri I Ponorogo, sebagai aset/ kakayaan pemerintahan daerah, juga berusaha bersikap jelas dan tegas menyangkut kebijakan pendidikan di Ponorogo, sebagaimana yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Bambang D.H., melalui Kepala Dinas Pendidikan Drs. Sahudi, M.Pd. tidak hanya persoalan makro, tetapi juga menyangkut persoalan mikro, terutama menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya wong cilik. Apa yang penulis sampai kan sedikit pun bukan karena didasari rasa kebencian, tetapi rasa hormat dan sayang penulis kepada Bapak Bupati Muhadi, Bapak Hastomo, dan Bapak Parwoto. Wallahu A'lam. C. Isu-Isu Krusial POLITISASI SEKAB PONOROGO Penulis sepakat bahwa kita tidak perlu memperpanjang kontroversi "siapa" yang seharusnya menjadi sekretaris kabupaten (sekab) Ponorogo. 152
Maka sebuah keniscayaan bahwa posisi tersebut (sekab) untuk segera diisi. Ada beberapa pertimbangan, pertama, kepentingan dalam pengendalian administrasi pemerintahan. Karena jika tidak segera diisi tidak mustahil akan ada banyak urusan administrasi pemerintahan akan menumpuk dan terbengkelai. Sekalipun yang terakhir ini untuk sementara bisa ditangani oleh para asisten, tapi tetap tidak bisa optimal. Kedua, pertimbangan politis. Karena jika tidak segera diisi akan memberi peluang berbagai kepetingan politik masuk, sehingga sangat rentan terjadinya politisasi birokrasi. Sebab terkait dengan fungsi sekab sebagai pengawal dan pengendali kebijakan bupati. Persoalannya, akhir-akhir ini mucul fenomena dalam masyarakat, pertama, betapa tinggi partipasi masyarakat dalam menentukan "siapa" yang seharusnya menjadi sekab. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dan menurut penulis hal ini suatu kecenderungan yang positif, yakni sebagai bentuk tanggung jawab publik dalam proses politik. Apalagi diketahui bahwa posisi sekab mempunyai kedudukan yang penting dan strategis setelah bupati. Artinya, wakil bupati pun dalam batas-batas tertentu tidak sekuat posisi sekab. Maka apresiasi masyara- kat itu bisa kita maklumi. Kedua, adanya upaya politisasi sekab untuk kepentingan tertentu. Indikasi adanya upaya politisasi sekab terlihat, pertama, isu-isu yang diangkat lebih bernuansa politis daripada upaya keinginan untuk membangun suatu birokrasi yang modern, sehat, profesional, dan ber- komitmen pada good governance. Kedua, munculnya kelompok kepen- tingan (interest group) yang merupakan kolaborasi antara kepentingan lama dan kepentingan baru, serta kolaborasi antara kepentingan birokrat dan kalangan nonbirokrat. Bukan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat, tetapi untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Ketiga, adanya keinginan untuk memaksakan kehendak oleh kelompok tertentu terkait dengan Sekab yang mereka inginkan. Sesuatu hal yang tidak lazim dalam perspektif manajemen pemerintahan. Akibatnya, pertama, keinginan banyak pihak akan terwujudnya suatu pemerintahan yang profesional dan keinginan untuk meningkat kinerja pemerintahan serta pelayanan publik akan menjadi angan-angan. Kedua, keinginan banyak pihak agar birokrat menjaga jarak dengan politik 153
(praktis) juga akan sulit diwujudkan. Sehingga keinginan terwujudnya birokrasi yang solid dan profesional serta tidak adanya faksi-faksi (pengelompokan) hanyalah sekadar wacana atau mitos. Ketiga, harapan masyarakat agar proses dan hasil pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu juga akan sulit direalisasikan. Ada beberapa faktor terjadinya politisasi sekab, pertama, bisa jadi merupakan konsekuensi dari performance birokrasi Ponorogo selama ini yang terlalu berorientasi kepada politik praktis. Sehingga mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan paradigma baru dan kesulitan untuk mengendalikan syahwat politiknya, yakni keinginan yang mencoba menggiring birokrasi untuk melayani kepentingan politik tertentu, se- bagaimana dalam era orde baru. Kedua, bisa juga merupakan konsekuensi dari pilkada, di mana ada faksi (kelompok) tertentu dalam birokrasi yang "merasa" memberi kontribusi kemenangan Bupati Muhadi. Sehingga bagi mereka bahwa sekab dipahami sebagai kompensasi politik dagang sapi antara birokrat tersebut dengan calon bupati saat itu. Atau keinginan kelompok tertentu yang ingin mengendalikan bupati melalui posisi sekab. Oleh karenanya, mereka berjuang habis-habisan jika perlu memobilisasi kekuatan nonbirokrat untuk kepentingan tersebut. Ketiga, adanya kekuatan politik tertentu yang masih memandang bahwa posisi sekab mempunyai kedudukan penting untuk agenda politik 2009, baik dalam pemilu maupun pilkada. Sehingga politisasi birokrasi tidak bisa dihindarkan. Menurut penulis, dalam menyikapi fenomena ini, pertama, untuk segera mempercepat proses penentuan Sekab Ponorogo, tentunya dengan mempertimbangkan aturan dan mekanisme, serta yang sama penting untuk kepentingan terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan amanah. Karena beberapa alasan sebagaimana yang tersebut di atas. Kedua, hendaknya semua pihak perlu mengembangkan paradigma baru dalam penataan birokrasi ke depan, yaitu dengan bingkai birokrasi yang independen, profesional, bersih, dan amanah, serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan mengutamakan pelayanan publik. Ketiga, terkait dengan personal, "siapa pun" yang menjadi sekab tidak ada masalah. Idealnya, pertama, yang rendah syahwat politiknya, sekalipun ia seorang yang paham sekali masalah politik, (baik dalam 154
perspektif keilmuan maupun dalam politik praktis). Karena posisinya yang rentan dijadikan sebagai alat dan pelayan kepentingan politik tertentu. Kedua, ia yang terbaik dan relatif bisa diterima oleh semua pihak, terutama yang di birokrasi. Tidak berpotensi memunculkan faksi-faksi (pengelompokan) baru dalam birokrasi, tetapi yang bisa sebagai mediator dan fasilitator berbagai potensi yang ada dalam birokrasi. Ketiga, yang paling memahami visi dan misi bupati serta mempunyai dedikasi terhadap tupoksi dan tentunya loyalitas terhadap pemimpin (baca: bupati). SEKAB LUHUR KARSANTO DAN KECENDERUNGAN POLITIK TAHUN 2006 Ada yang menarik dalam pemilihan Sekab Luhur Karsanto, pertama, dari segi proses melalui proses yang sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama (sekitar empat bulan). Menurut penulis tidak lepas dari tarik-menarik antarcalon, antarlembaga di lingkungan Pemkab Ponorogo dan antara Kabupaten Ponorogo dengan provinsi dan Depdagri. Kedua, dari sisi pihak yang bermain, melibatkan banyak kalangan. Tidak hanya terbatas kalangan birokrat dan politikus, tetapi juga kalangan elit politik dan LSM. Ketiga, dari segi muatan, tidak semata-mata kepentingan birokrasi, tetapi juga lebih dominan untuk kepentingan politik. Tampaknya telah terjadi politisasi sekab. Karena tidak lepas posisi sekab yang strategis dan menentukan dalam penataan birokrasi dan kinerja pemerintahan. Maka dengan segala kekurangannya, siapa pun Sekab Ponorogo, termasuk Pak Luhur Karsanto adalah suatu yang patut disyukuri bagi masyarakat Ponorogo. Pertama, diharapkan berbagai kebijakan penting di Ponorogo segera bisa dijalankan dengan baik dan efektif, termasuk penyelesaian dan rekrutmen PNS. Kedua, diharapkan jalannya roda pemerintahan di Ponorogo berjalan dengan baik dan efektif. Ketiga, performa pemerintahan Bupati Muhadi sudah bisa dibaca secara jelas dan utuh. Keempat, tidak lagi memberi peluang bagi kepentingan lain untuk bermain-main di birokrasi. Kelima, terbangunnya manajemen pemerintahan yang efektif, solid, dan tertib yang terlihat terkoordinasi dan optimalnya potensi SDM dan SDA dalam proses pembangunan di Ponorogo. 155
Sekalipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa proses pemilihan Sekab di Ponorogo masih menyisakan persoalan, salah satunya, hubungan antarcalon yang kebetulan sama-sama mempunyai posisi penting di Pemkab Ponorogo. Tidak ada sikap yang lebih baik untuk kepentingan masa depan Ponorogo, kecuali sikap legowo dan sportif. Maka sesuatu yang harus dikembangkan oleh Bupati Muhadi adalah berusaha untuk mengakomodasi berbagai potensi tersebut (baca: Ir. H. Nyoto Wiyono M.Si. dan Moch Sofwan S.H., M.M.) untuk membangun Ponorogo ke depan. Sebagaimana yang dilakukan Presiden SBY terhadap Alwi Shihab dan Mantan Menteri Keuangan, tidak dibuang, tetapi dimaksimalkan potensinya. Apalagi beliau berdua (Ir. H. Nyoto Wiyono M.Si. dan Moch Sofwan S.H., M.M.) mempunyai jasa dan kontribusi tidak sedikit bagi kemajuan Ponorogo. Penulis sendiri berharap dengan terpilihnya Sekab Luhur Karsanto itu menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan Pemkab Ponorogo, baik dalam konsolidasi birokrasi, peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama, hendaknya jabatan sebagai sekab dipahami sebagai amanah, bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena kondisi Ponorogo jauh berbeda dengan kondisi Probolinggo. Ponorogo kabupaten miskin, sedangkan Probolinggo kabupaten yang kaya. Jadi seharusnya banyak hal yang akan kita korbankan untuk kemajuan Ponorogo, bukan mendapatkan sesuatu. Sehingga peluang untuk membangun prestasi dengan berbagai keterbatasan yang ada di kampung sendiri lebih besar. Karena prestasi itu umumnya akan tampak dalam kondisi yang serba terbatas, tetapi kita tetap bisa banyak berbuat. Bukan sebaliknya. Kedua, bersama bupati, hendaknya Sekab Luhur Karsanto mampu sebagai teladan bagi pejabat lain, terutama dalam masalah ke seder- hanaan hidup dan sense of crisis. Karena masih banyak kita jum pai mentalitas pejabat kita berperilaku jauh dari kondisi Ponorogo yang miskin. Mereka jor-joran dalam masalah fasilitas (rumah, kendaraan, dan lain-lain) dengan tidak mempertimbangkan prestasi kerjanya, kondisi daerah nya, dan keadaan PAD-nya. Yakni sebenarnya perilaku yang pan tas di per tunjukkan oleh pejabat yang hidup di kabupaten yang kaya dan dengan berbagai prestasi kerja yang telah mereka ukir. Memang ini per soalan yang tidak mudah. Tapi harus dimulai karena masyarakat 156
Pono rogo ingin tahu bagaimana putra-putra terbaik Ponorogo berkarya untuk daerah nya. Ketiga, hendaknya Sekab Luhur Karsanto bisa memosisikan dan memfungsikan sebagai pemersatu dan perekat pejabat Pemkab Ponorogo. Tidak dengan pernyataan-pernyataan verbal. Tetapi ditunjukkan dengan kearifan, kejernihan, dan kedewasaan dalam memahami persoalan. Juga agar terciptanya suasana yang kondusif perlu berpegang prinsip "mikul dhuwur, mendhem jero". Jika ada persoalan, biar diselesaikan dengan jalur dan mekanisme hukum yang berlaku. Maka yang dibutuhkan adalah kemampuan mendukung bupati untuk membangun komunikasi, baik di internal birokrat maupun dengan elemen-elemen masyarakat lain, terutama kalangan akademisi, LSM, politikus, dan pers, juga hubungan antarlembaga. Keempat, bersama bupati hendaknya Sekab Luhur Karsanto segera membuat terobosan-terobosan, terutama dalam masalah penggalian dana. Sebab kalau hanya mengandalkan kekuatan dana APBD rasanya sulit untuk menjadi Ponorogo lebih baik dari kondisi sekarang. Sekalipun persoalan APBD masih tetap mendapat porsi, terutama yang menyangkut efisiensi anggaran dan efektivitas pembangunan. Kalau perlu anggaran- anggaran yang di luar kewajaran aturan, seperti anggaran pembahasan Perda dan sebagainya itu perlu dibenahi kembali. Karena dalam aturan di BPK memang dapat insentif, tetapi seperlunya. Bukan jutaan sebagaimana yang diterima selama ini, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Akhirnya, kami mengucapkan selamat. Semoga berhasil mengemban amanat yang cukup berat ini. Sekali lagi masyarakat Ponorogo merindukan karya putra-putra terbaik Ponorogo untuk perubahan dan kemajuan Ponorogo. WACANA BERDIRINYA CARREFOUR DI PONOROGO (Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi) Semoga saja kabar ini tidak benar, yaitu berdirinya Carrefour (usaha retail asal Prancis) di Ponorogo. Bahkan kabarnya tinggal tanda tangan Bupati Muhadi. Namun seandainya Bupati Muhadi telah menerima proposal pendiriannya, penulis yakin bahwa Bupati Muhadi akan me- nolaknya. Sekalipun hitungan jangka pendek akan menguntungkan. 157
beliau, termasuk elit politik Ponorogo yang lain (baca: ketua DPRD, ketua Komisi B, dan umumnya anggota DPRD yang lain). Misalnya, popularitas dan tentunya kompensasi lain yang menggiurkan. Memang tidak salah berdirinya Carrefour di Ponorogo itu meng- untungkan. Pertama, bagi masyarakat Ponorogo yang dikenal konsumtif (dibanding daerah lain) akan semakin dimanjakan. Kedua, bahwa berdirinya setiap unit usaha apa pun bentuknya, tidaklah gratis. Mereka harus membayar mahal seimbang dengan keuntungan yang akan mereka peroleh. Ketiga, bagi elit (baca: eksekutif dan legislatif), terutama yang berpikir jangka pendek dan jalan pintas bahwa momentum (berdirinya Carrefour) merupakan kesempatan berharga. Persoalannya, bagaimana dengan pengusaha lokal di Ponorogo, termasuk bagaimana dengan masa depan 16 ribu pengusaha lokal yang dibina oleh Pemkab Ponorogo dan telah mendapatkan apresiasi dari JPIP Award (2008)? Penulis akan memberi beberapa ilustrasi bahwa dalam konteks masyarakat tertentu bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melindungi pengusaha lokal. Sebaliknya jika tidak dilakukan akan terjadi keterpurukan. Contoh- nya, dalam bidang pertanian. Ketika pupuk yang semula dalam pengen- dalian pemerintah dan untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masya- rakat petani, termasuk peran pemerintah dalam stabilitas. Harga Maka produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani cukup baik. Kini, ketika pupuk diserahkan pada mekanisme pasar bebas dan dikendalikan oleh tengkulak (bukan pemerintah atau petani) maka yang terjadi biaya produksi pertanian menjadi tinggi (karena harga pupuk yang tinggi) dan kesejahteraan petani semakin terpuruk. Hal yang sama dengan kasus yang berbeda, yaitu petani jagung di Gorontalo, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam kebijakan perberdayaan pengusaha lokal. Artinya, dengan peran pemerintah yang proporsional dan terukur menjadikan petani dan pengusaha yang lemah menjadi petani dan pengusaha yang kuat sebagai pilar kemandirian negara, tanpa mengganggu atau menghambat pengusaha besar untuk mengembangkan potensinya. Hal yang sama ketika Carrefour berdiri di Ponorogo maka yang paling dirugikan adalah pengusaha retail di Ponorogo, seperti swalayan Surya dan sejenisnya. Apalagi peluang usaha retail di Ponorogo masih sangat potensial. Menurut Saudara Muryono S.E., M.M., Direktur Pemasaran PT 158
Daya Surya Sejahtera dalam suatu kesempatan berpendapat bahwa jika usaha retail ini mendapatkan insentif dana sekitar Rp500 miliar masih kondusif. Jadi, sebenarnya tidak salah Carrefour berdiri di Ponorogo mengingat potensi tersebut, tetapi di sisi lain berpotensi membunuh pengusaha lokal (pengusaha retail). Joko Putra Solo, pengusaha lokal dalam bidang konveksi (Pos Mode) dan rumah makan (Joglo) di tempat terpisah memberi ilustrasi sederhana, bahwa dengan berdirinya Carrefour di Ponorogo sama dengan mempertandingkan Manchester United (MU) dengan Putra Katong (salah satu nama klub sepak bola lokal). Suatu kompetisi yang tidak seimbang, baik dari segi modal dan jaringan. Sekalipun secara pribadi beliau (Pak Joko) tidak merasa terancam dengan kehadiran Carrefour di Ponorogo (karena produk atau pangsa pasar yang berbeda). Karena kita tahu, bahwa Carrefour yang merupakan usaha retail asal Prancis telah menggurita di berbagai negara, termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Bukan pekerjaan yang sulit bagi mereka untuk mencengkeramkan usahanya, seperti di kota Ponorogo, asal mendapat izin dari bupati setempat. Sekali lagi di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi usaha lokal, sebagaimana banyak dilakukan oleh kepala daerah di berbagai tempat, termasuk Bupati Ngawi. Jadi demo- kratisasi politik tidak selalu berbanding lurus dengan demokratisasi ekonomi. Bisa jadi demokratisasi politik dalam batas-batas tertentu akan bisa mengoptimalisasikan potensi yang ada. Sebaliknya, demokratisasi ekonomi dalam batas-batas tertentu justru akan menjadi sarana efektif untuk membunuh potensi lokal. Sebagaimana yang dirasakan hingga sekarang oleh kaum petani kita. Jadi, tidak perlu coba-coba, jika tidak ingin pengusaha lokal kita terbunuh, baik dengan cara pelan-pelan atau dengan cara yang mengenaskan. Wallahu A'lam. MR. DIONO, JUDI, DAN MOBIL DINAS Memang tidak ada kaitannya, antara kasus Saudara Diono, soal judi dan masalah mobil dinas. Kasus Saudara Diono adalah pelajaran aktivis dan tantangan bagi penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan Pramono tidak pandang bulu. Apakah kasus itu besar atau kecil? Yang kecil saja direspons secara cepat dan berani, apalagi 159
nanti yang besar dan krusial bagi tata pemerintahan dan tata hukum di Ponorogo? Begitulah pemikiran yang berkecamuk dalam benak para pendamba keadilan. Maka masih dalam benak mereka bahwa kasus tersebut tentunya akan diikuti oleh langkah-langkah yang lebih responsif, berani, dan strategis oleh aparat hukum dalam menuntaskan berbagai persoalan hukum di Ponorogo. Wallahu A'lam. Sedangkan judi adalah suatu persoalan yang diyakini sebagai sumber bencana bagi negara dan martabat bangsa. Sehingga bagi Kapolri Baru, Jendral (Pol) Sutanto menjadi agenda pertama dan utama. Maka sudah sepantasnya menjadi musuh bersama (common enemy, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Sebagai konsekuensinya bagi kapolda, kapolwil, dan kapolres yang tidak melaksanakan dan mengamankan kebijakan tersebut harus merelakan jabatannya untuk ditarik kembali. Sebagai bentuk komitmen mereka seakan berkejaran dengan waktu untuk menumpas para penjudi. Menurut kapolri, "Untuk tahap pertama jangan dilihat hasilnya, tetapi rikad awalnya dan kemudian langkah-langkah kelanjutannya." Menurut penulis sebagai bentuk komitmen kapolri yang tidak main-main. Sekarang bagaimana dengan masalah mobil dinas di Pemkab Ponorogo? Persoalan ini penulis masih bingung. Bukan masalah karena tidak bisa dicerna oleh 4 sehat. Jika kita tahu kondisi pemkab di Ponorogo. Pertama, dari kondisi keuangan daerah. Ketika Pemkab Ponorogo mengadakan rakorbang di bawah kepemimpinan Pjs. Bupati Suwanto melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Soejarno bahwa program pembangunan yang bisa dibiayai pemkab hanya 50%. Ternyata mereka (eksekutif) berani mengeluarkan dana sekitar 2 miliar untuk keperluan mobil dinas (mobnas) tersebut?! Maka dalam benak penulis, ketika Pak Jarno bilang tidak ada anggaran kemarin itu main-main atau guyon? Wallahu A'lam. Kedua, dari segi efektivitas dan efisiensi kegunaan mobil tersebut. Menurut penulis bahwa di saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengampanyekan untuk hemat BBM. Apakah kebijakan pengadaan mobil dinas tersebut di Pemkab Ponorogo sebagai bentuk implementasi, atau ketidakacuhan pemkab terhadap pemerintah pusat atau justru sebagai bentuk perlawanan? 160
Kenapa kita tidak mau belajar di Kabupaten Solok (Sumatra Barat) atau Kabupaten Jembrana (Bali)? Mereka menggunakan sistem rental. Toh dalam kenyataannya banyak mobil dinas lebih banyak digunakan untuk urusan pribadi daripada urusan kantor? Jadi lebih menjadi beban negara (rakyat). Ketiga, dari aspek peningkatan kinerja. Memang idealnya, pengadaan mobil dinas itu terkait dengan ketersediaan anggaran dan peningkatan kinerja. Persoalannya selama ini tidak ada evaluasi sejauh mana mobil dinas tersebut dalam peningkatan kinerja? Justru Belanda dan China serta Korea Utara para pejabat tidak diperkenankan menggunakan mobil dinas ketika pulang ke rumah. Jadi mereka berangkat kantor naik bus umum, bahkan naik sepeda (pancal-Jawa) dalam kasus Belanda. Tetapi mereka lebih produktif dan lebih maju dalam banyak hal daripada kita. Kesimpulannya adalah persoalan gengsi atau masalah tumpulnya sense of crisis kita. Dari tiga kasus di atas, yaitu kasus Saudara Diono, perang melawan judi, dan pengadaan mobil dinas mengandung beberapa makna, pertama, secara sistemik tidak adanya gayung bersambut antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dalam penegakan supremasi hukum dan hidup yang sederhana. Aparat hukum berusaha mati-matian untuk menegakkan hukum, jika pertaruhannya nyawa. Justru sebaliknya aparat pemerintah (kasus Pemkab Ponorogo) tidak atau kurang mempunyai sense of crisis baik secara hukum, politik, dan sosial. Mereka malah berlomba-lomba dalam mengekspresikan gengsinya. Kedua, menunjukkan inkonsistensi aparat, bahkan menjurus kepada kepribadian yang terbelah (split of personality). Mereka (aparat) mengatakan tidak ada dana ketika membahas program-program pem- bangunan, tetapi mereka seakan-akan jor-joran dalam masalah fasilitas (kasus mobil dinas). Hal lain terlihat dalam bangunan rumah para pejabat dan pesta-pesta yang mereka selenggarakan. Suatu hal yang ironis dilakukan pejabat pemkab yang gajinya (mestinya) tidak lebih dari tiga juta per bulan. Te- tapi mereka harus menanggung pemeliharaan berbagai fasilitas ter sebut dengan pengeluaran dana yang mestinya tidak kecil, jika mereka (pejabat) 161
tidak merangkap bekerja sebagai pengusaha atau juga mempunyai sawah dan ladang. Siapa yang menanggung pemeliharaan berbagai fasilitas tersebut, jika bukan negara (rakyat)? Padahal masyarakat Ponorogo berharap dengan lahirnya pemerintah baru yang dipilih langsung oleh rakyat itu bisa melahirkan pemimpin baru dengan semangat baru, suasana baru, motivasi baru, dan etos kerja yang baru, yaitu perubahan dan perbaikan Ponorogo lima tahun ke depan. Apakah kita sudah lupa dengan wewarah para leluhur kita, yaitu ing ngarso sun tulodho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani. Atau aji mumpung belum ada bupati definitif. Merdeka!!! BAPAK MOCH. SOFWAN DAN KOMITMEN PEMERINTAHAN BERSIH Ada beberapa hal yang bisa dicatat penulis terkait dengan penahanan Bapak Moch. Sofwan dalam kasus dugaan tindak korupsi pengadaan seragam hansip pada Pemilu 2004, pertama, akan bisa menepis keraguan publik selama ini atas kinerja aparat hukum di Ponorogo yang selama ini dipahami kurang sungguh-sungguh dan tidak mempunyai nyali dalam menangani kasus korupsi. Menurut penulis bahwa bagaimana pun langkah ini merupakan suatu kemajuan yang harus didukung oleh semua pihak. Sekalipun tidak bisa dihindari adanya kesan tebang pilih dan belum menyentuh substansinya. Oleh karena itu, belum ada kata terlambat bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar didorong komitmen terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kedua, juga bisa dihindarkan kesan langkah yang dilakukan oleh aparat hukum di Ponorogo tidak sekadar langkah "pantes-pantesan". Di pemkab lain, seperti Magetan, Nganjuk, Jember, Banyuwangi, dan lain-lain saja aparat hukum menunjukkan kesungguhan, mengapa di Ponorogo tidak? Atau di Pemkab Ponorogo itu memang "bersih, tidak ada kasus korupsi", atau menunjukkan tumpul dan kecilnya nyali aparat hukum menghadapi kasus tindak korupsi yang melibatkan banyak pejabat pemerintahan kabupaten? Ternyata, di Pemkab Ponorogo sebagaimana di pemkab/ pemkot lain ada kasus tindak korupsi dan aparat hukum mempunyai komitmen untuk memberantasnya. 162
Ketiga, karena sedang dalam proses hukum maka sudah sepantas- nya bagi semua pihak tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence). Karena belum tentu yang dilakukan oleh Bapak Moch. Sofwan salah. Atau kalau toh mungkin yang dilakukan Pak Sofwan merupakan suatu kesalahan, belum tentu itu dilakukannya sendiri. Karena kita tahu bahwa Pak Sofwan sekalipun pejabat penting di Pemkab Ponorogo pada masanya, bukanlah sebagai top leader (pejabat puncak). Artinya, bisa saja yang bersangkutan sebagai inisiator atau hanya sebatas pelaksana. Jadi dalam kasus Pak Moch. Sofwan belum bisa ditentukan siapa yang paling bersalah. Maka proses hukum yang akan memutuskan siapa yang paling bersalah. Di sini komitmen dan integritas aparat penegak hukum di Ponorogo akan dipertaruhkan. Keempat, tentunya kasus ini akan memberi pelajaran berharga bagi elit politik, tidak hanya pejabat pemerintahan dan termasuk juga kalangan politikus. Penulis yakin bahwa apa yang dialami oleh Bapak Moch. Sofwan suatu yang tidak akan pernah diharapkan oleh siapa pun, pejabat pemerintahan. Suatu kesombongan jika di antara mereka, para pejabat pemerintahan bersikap "nyukurne" karena hal itu akan bisa saja terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Dalam suatu kesempatan Pakde Karwo, Sekretaris Provinsi Jatim dalam acara Seminar Sehari yang diselenggarakan JPIP di Surabaya bahwa pejabat sekarang sangat dekat dengan "kecek". Artinya, sewaktu-waktu bisa saja dihukum akibat hukum yang dilakukan sebagai pejabat publik. Maka sudah seharusnya kalau pejabat pemerintahan lebih berhati-hati dan senantiasa mengedepankan aturan dalam bertindak, syukur mengedepankan keberkahan. Prinsipnya aman dari segi hukum, aman dari segi prosedur, dan aman secara politik. Insya Allah, keberkahan hidup akan mereka nikmati, bukan keterpurukan dan kehinaan. Belajar Bupati Sragen Untung Wiyono Kelima, bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih bukanlah proyek yang populer dan mudah. Oleh sementara kalangan dipahami sama saja dengan menghancurkan negara atau pemerintahan. Karena keterlibatan banyak pihak, bahkan di negara-negara lain tidak jarang harus berhadapan dengan mafia pengadilan dan mafia politikus, sebagaimana di Hongkong, India, dan Korea (sebelum direformasi). 163
Solusinya, model Hongkong adalah membuat demarkasi (pembatas) antara masa lalu dengan masa depan. Mereka menggunakan orang baru dan manajemen baru. Sehingga pemerintah Hongkong sekarang tidak terbebani masa lalu. Yang mereka pikirkan dan agendakan adalah Hongkong masa depan, sedangkan Hongkong masa lalu menjadi tanggung jawab dan tugas aparat hukum. Kita ketahui kemudian mereka menjadi negara yang maju dan berpengaruh di kawasan Asia. Bagaimana dengan Indonesia? Banyak model, misalnya Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad menerapkan konsep pembangunan berbasis komoditas, bukan berbasis infrastruktur sebagaimana umumnya di Indonesia. Kabupaten Solok di bawah ke- pemimpinan Gamawan Fauzi, yang kini sebagai Gubernur Sumatra Barat menerapkan konsep pemerintahan bersih. Sedangkan model Kabupaten Jembrana dan model Kabupaten Indramayu lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan kemudahan kesehatan dan pendi- dikan. Adapun model Bupati Sragen Untung Wiyono dalam melakukan gebrakan dalam mereformasi birokrasi tidak diragukan lagi. Badan Pelayanan Terpadu (BPT) telah menjadi rujukan nasional adalah salah satu buktinya. Bukan berarti mereka tidak mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Kuncinya mereka tegas, tetapi mempunyai konsep yang jelas. Lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan segolongan elit. Bisa memberi keteladanan, tidak sombong, sabar, dan telaten. Punya rasa hormat kepada orang tua atau pendahulu serta santun kepada semua pihak. Tetapi mempunyai komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Mau belajar kegagalan dan keberhasilan orang lain. Dan yang sama penting memberi kontribusi yang jelas dan konkret bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, mereka berhasil. 164
Bagian 2 Wajah Demokrasi A. Arena Pemilu 2009 TREN PEMILU 2009 DI PONOROGO Memang terlalu dini untuk menbaca tren Pemilu 2009 di Pono- rogo, namun jika dilihat bagaimana parpol peserta Pemilu 2009 dalam mengelola parpol baik pada tahapan pendaftaran parpol maupun pada tahapan pencalegan (pendaftaran caleg ke KPUD) bisa dijadikan sebagai petunjuk awal untuk membaca tren Pemilu 2009 di Ponorogo, setidaknya, Pertama, bagaimana parpol dalam melakukan konsolidasi dan mengelola konflik internal, yang terlihat dalam proses pencalegan. Kedua, gambaran pola permainan dan konstelasi legislatif periode 2009 - 2014 yang terlihat profil personel caleg yang ada. Pertama, secara umum bahwa dasar penentuan nomor urut ("kursi jadi") di samping karena loyalitas terhadap parpol, juga yang sangat menentukan adalah "kesiapan anggaran caleg" yang modus operandi- nya macam-macam, misalnya dengan menunjukkan rekening atau ada yang menyebutnya sebagai "dana kampanye". Implikasinya, bahwa caleg untuk periode 2009 - 2014 di samping didominasi pengurus parpol adalah kelompok pebisnis. Kedua, jika dilihat dari caleg yang muncul untuk konteks di Ponorogo masih banyak didominasi orang-orang lama, misalnya Golkar dari 12 aleg 165
2004 - 2009 yang maju lagi 10 aleg, yaitu: 1) Yuni Widyaningsih (Mbak Ida) dan 2) Ali Mufti (DP-2), 3) Hizbul Wathon, 4) Niken Anggraini (DP-3), 5) Atika Bonowati dan 6) Ahmad Fauzi (DP-4), 7) Farid Hidayat dan 8) Nunik Sri Purwaningsih (DP-5), 9) Drs. Asmuni dan 10) Yetty Kusmiati (DP-6). Jadi ada 83 persen, sedangkan 2 aleg atau 17 persen: 1) Dra Mariani (DP-1) masih dalam proses hukum. Dan 2) Boking Hasan (maju Caleg DPRD Provinsi Jatim 2009 - 2014). Sedangkan PDIP dari 12 aleg yang 3 aleg yang tidak maju sebagai caleg DPRD Kab. Ponorogo 2009 - 2014, yaitu: 1) Drs. Supriyanto (DP-1) maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Jatim Periode 2009 - 2014. 2) Pujo Widodo Irianto (Ngebel, DP-3, kabarnya pindah ke Partai Demokrasi Pembaharuan) 3) Budi Widayo (Jenangan, DP-2). Sedangkan 9 aleg atau 75 persen yang lain maju lagi untuk Caleg DPRD Kab. Ponorogo 2009 - 2014, yaitu: 1) Agung Priyanto (DP-1), 2) Triliantoko (Sawo, DP-3), 3) Agus Darmawan (Pulung, DP-3), 4) Misnanto (Slahung, DP-4), 5) Agus Widodo (Ngrayun, DP-4), 6) Adi Sumritro (DP-5), 7) Rachmat Hendro Tanoyo (DP-5), 8) Agus Suprapto (Sukorejo, DP-6), 9) Sutyas Hadi Riyanto (Sukorejo, DP-6). Untuk PKB dari 8 kursi, 2 aleg yang tidak maju, yaitu: 1) Drs, Multazam (DP-6) yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dan Rachmat Irianto (DP-1 karena dinamika politik. Sedangkan 6 aleg atau 75 persen yang lain maju laju lagi, yaitu: 1) Slamet Harianto (DP-1), 2) Dwi Agus Prayitno (DP-2), 3) Faruq Samtohana (DP-3), 4) Moh. Erkhamni (DP-4), 5) Mujiono (DP-4), dan 6) Supriono (DP-5). Partai Demokrat dari 6 aleg yang tidak maju 1 orang saja, yaitu Dyah Antarukmi (DP-1). Sedangkan yang 5 aleg atau 83 persen maju lagi sebagai caleg DPRD Kab. Ponorogo 2004 - 2014, yaitu: 1) Sunoto (DP-2), 2) Miseri (Pulung, DP-3), 3)Budiyono (Sawoo, DP-4), 4) Marjuki (DP-5), dan 5) Jabang Tetuko (DP-6). Partai Amanat Nasional (PAN) 4 orang atau 100 persen dan PPP 2 orang atau 100 persen maju lagi, yaitu: 1) Puryono (Pulung, DP-1, maju di DP-3), 2) Suparno (Kota, DP-2), 3) Wihananto (DP-3), dan 4) Burhanudin (DP-4). Adapun untuk PPP, yaitu: 1) Beny Sulistyo (DP-3) dan 2) Syaifudin (DP-6). Juga PKS 1 orang atau 100 persen juga maju lagi: Drs. Samsudin, Lc. (DP-2). Jadi dari 45 caleg periode 2004 - 2009 yang 166
maju lagi ada 38 aleg atau 84 persen, sedangkan yang 16 persen ada yang meniti karier di DPRD Provinsi Jatim (PDIP dan Golkar), ada yang mau meniti karier di DPR RI (PKB), juga karena konsekuensi dinamika politik (PKB), pindah parpol (PDIP), dan karena proses hukum (Golkar). Artinya, dengan masih dominannya orang-orang lama di DPRD 2009 - 2014 bisa jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Sekalipun tidak ada jaminan, bahwa mereka bisa mengamankan kursinya karena konsekuensi dinamika politik pada masing-masing internal parpol dan konsekuensi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 yang dengan ketentuan bahwa aleg 2009 - 2014 harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP. Konsekuensi dari UU (baru) ini bisa jadi akan muncul pendatang baru dengan catatan mereka bisa mempertahankan, syukur bisa menambah suara yang sudah mereka bangun sebelumnya, antara lain: 1) Subanul Wathoni (Jetis, PKB, 3.314 suara, DP-2), 2) Hermino (PDIP, 4.734 suara, DP-2) 3) Suwendi, SH (PDIP, 4.288 suara, DP-2), 4) Sukirno (Golkar, 8.158 suara, DP-2), 5) Edy Iswahyudi (Demokrat, 4.449 suara, DP-3), 6) Edy Purnomo (Sawoo, PDIP, 3.705 suara, DP-3), 7) Hadi Sasmito (Bungkal, PDIP, 5.647 suara, DP-4), 8) H. Achmad Thobroni (Golkar, 5.104 suara, DP-4), 9) Eko Wasuka (Bungkal, Golkar, 3.250 suara, DP-4), 10) Eko Priyo Utomo (Sambit, Golkar, 5.046 suara, DP-4), 11) Drs. Hadi Purwanir Sungkowo (Kota, PDIP, 4.658 suara, DP-5), 12) Drs. Setiawan (Balong, Golkar, 4.432 suara, DP-5), 13) Drs. Imam Sujarot (Jambon, Golkar, 3.119 suara, DP-5), 14) Mashudi (Sukorejo, PKB, 5.668 suara, DP-6), dan 15) Drs. Kamsun (Sampung, PDIP, 3.573 suara, DP-6). Dari 15 caleg tersebut umumnya latar belakangnya pengusaha, pengurus parpol atau politikus dan ada aktivis LSM. Sedangkan calon lain sebagai pendatang baru (new comer) dan berada di nomor urut 1 yang aktivis LSM dan terlepas apakah mereka bisa lolos, yaitu: 1) Budi Purnomo (DP-2, PPP), 2) Apriyanto (nomor urut 2, DP-4, PAN), 3) Sunarto (Nomor urut 1, DP-6, PAN), dan 4) Damanhuri (Nomor urut 2, DP-4, Demokrat). Artinya, jika berhasil lolos, kekuatan mereka hanya 16 persen. Jika kekuatan lama bergabung, seperti Wihananto (DP-3, PAN). Artinya, memang kita harus bersabar mengharapkan keajaiban perubahan yang mendasar dan substansial di legislatif periode 2009 - 2014. Penulis sendiri berharap ada perubahan signifikan, setidaknya berbeda dengan 167
sebelumnya di lembaga kita yang terhormat, sehingga fungsi legislasi, budget dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerinatahan di Ponorogo bisa berjalan lebih baik. Wallahu A'lam. KONDISI PARTAI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH DI PONOROGO Penulis sengaja tidak menganalisis berapa banyak parpol yang sudah mendaftar di KPUD, tetapi dari subjektivitas penulis dalam melihat greget dan kiprah parpol di lapangan dalam mempersiapkan Pemilu 2009. Secara umum, pertama, dari segi jumlah cukup banyak sebagaimana gambaran di pusat. Hal ini diharapkan lebih bisa menampung aspirasi masyarakat yang semakin beragam, sekalipun realitasnya justru menimbulkan kebingungan dan apatisme masyarakat dalam politik. Indikasinya, masyarakat bahkan tidak mustahil ada pengurus parpol (politikus) yang tidak tahu berapa jumlah persis peserta pemilu (parpol) 2009. Apalagi semangat UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu adalah pengurangan kewenangan parpol dan berusaha berbagi dengan pemilih (Pasal 214). Tidak sekadar menghafal jumlah parpol, tetapi calon legislatif yang diharapkan pemilih. Artinya, masalah terbesar yang menyita waktu dan tenaga, serta biaya dari pemilu 2009 bagi parpol adalah masalah sosialisasi. Kedua, fenomena lain yang juga memberikan kontribusi kebi ngung- an masyarakat dan meningkatkan tensi politik Pemilu 2009 adalah kepengurusan ganda. Dari 51 parpol tersebut 5 parpol yang mengalami kepengurusan ganda, yaitu PKB, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Karya Pembangunan Indonesia, dan Partai Damai Sejahtera. Namun yang masih menunggu putusan pengadilan tentang kepengurusan ganda hanya PKB dan PNI Marhaenisme, 3 lainnya sudah selesai. Bisa jadi dari segi proses hukum sudah selesai, tetapi persoalan sosial politiknya sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu. Wujudnya, bisa golput (sikap apatisme dalam politik) atau bisa jadi menjadi kerusuhan sosial. Ketiga, di samping kepengurusan ganda dan juga cukup mewarnai Pemilu 2009 adalah pecahnya parpol yang merupakan konsekuensi konflik antarkader parpol yang bersangkutan dan tidak kunjung terselesaikan. Misalnya, munculnya PKNU yang merupakan konsekuensi dari dinamika 168
internal PKB, juga munculnya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang merupakan konsekuensi dari dinamika politik Muhammadiyah dalam PAN, juga munculnya PDP yang merupakan konsekuensi dari dinamika internal PDIP dan bisa jadi kemudian akan menyusul yang lain. Artinya, tidak hanya menambah daftar sumber-sumber konflik dalam politik, lebih dari itu mendorong lahirnya disorientasi parpol yang cenderung pragmatisme. Lahirnya parpol bukan dilatarbelakangi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi negara, tetapi lebih karena interes individu atau kelompok. Menarik dan perlu dikemukakan di sini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh LSI-Saiful Mujani belum lama ini (tepatnya dua pekan sebelum ditulis artikel ini) diketahui bahwa Golkar, Demokrat, Gerindra mengalami kenaikan, PDIP, PKB, PAN, dan PPP mengalami penurunan, sedangkan PKS dan Hanura mengalami kondisi stagnatif (mandek). Penulis sepakat bahwa hasil penelitian ini belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya, setidaknya untuk konteks di Ponorogo. Namun, setidaknya hasil penelitian ini memberikan informasi awal atau pendahuluan. Pertama, bahwa parpol yang gencar melakukan sosialisasi dalam berbagai aksi nyata yang lebih diterima oleh masyarakat, termasuk dalam membangun reputasi, jaringan, dan kontribusi, serta pemilih akan kepada masyarakat pemilih. Kedua, bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih semakin hari semakin cerdas secara politik. Misalnya, dalam kasus pemilihan gubernur Jatim. Banyak calon gubernur yang mendapatkan jaminan tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur terhadap Achamdy, juga hal yang sama Megawati terhadap Ir. Sutjipto dan masih banyak lagi. Hasilnya tidak sepadan dengan kebesaran tokoh maupun parpol yang mengusungnya. Memang banyak orang beralasan bahwa antara pilgub dan pileg berbeda, namun setidaknya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pemilih semakin cerdas dan kritis terhadap tokoh maupun parpol. Atau dengan kata lain bahwa pemilih sudah semakin mandiri dan tidak tergantung dengan tokoh atau parpol tertentu. Jadi, tidak bisa lagi dalam melakukan pendekatan kepada pemilih dengan cara-cara atau pola lama yang manipulatif (jurus tipuan) dan bersifat sloganistis (janji kosong), tetapi akan lebih efektif dengan pola pendekatan yang lebih manusiawi dan profesional. 169
Ketiga atau terakhir, bahwa fenomena tersebut mengharuskan kepada para politikus tidak hanya berusaha bagaimana meningkatkan empaty (sambung roso) dan meningkatkan kemampuan untuk memberi apresiasi (nguwongne) kepada pemilih, juga yang sama penting adalah sikap cerdas para politikus dalam membaca kekuatan diri atau kekuatan lain. Bisa jadi hasil Pemilu 2009 bahwa PKB tidak terpuruk sebagaimana dibayangkan banyak orang atau sebaliknya, atau PAN tidak kreatif dan solid sebagaimana yang dibayangkan orang selama ini atau sebaliknya, atau PKS tidak besar atau sebersih sebagaimana bayangan orang luar selama ini atau sebaliknya, atau Demokrat dan Golkar tidak sesolid atau digdaya sebagaimana digambarkan banyak orang atau sebaliknya. Karena fenomena politik itu tidak bersifat tunggal dan sederhana. Artinya, harus banyak variabel yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Tapi, yang pasti penulis percaya bahwa politik adalah sebagai ajang pembuktian dan hasil akumulasi kebaikan atau keburukan yang kita bangun selama ini. Wallahu A'lam. PROFIL CALEG NOMOR URUT SATU DI PONOROGO Menurut hasil kajian Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) bahwa caleg yang lolos untuk Pemilu 2009 karena berdasarkan posisi nomor urut satu dan faktor lain ada 34 caleg atau 34 kursi. Sedangkan karena berdasarkan formulasi lebih 30 persen dari BPP atau karena perolehan suara signifikan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu ada sekitar 16 caleg atau 16 kursi, sebagaimana yang dibahas pada tulisan sebelumnya (Ponorogo Pos, No. 370 Th. VIII, 20 - 26 November 2008). Ada baiknya, sebelum mempresentasikan siapa saja 34 caleg ter- sebut yang berpotensi memperebutkan 34 kursi yang tersisa, terlebih dahulu dikemukakan di sini gambaran profil caleg posisi nomor urut satu, terutama dari partai-partai politik dan Dapil yang potensial di Ponorogo. Jadi, ada banyak caleg nomor urut satu, tetapi tidak disinggung dalam tulisan ini. Bisa jadi disebabkan karena parpolnya tidak potensial (belum teruji mendapatkan kursi di Dapil tersebut) atau karena Dapil termasuk zona panas (kompetitornya lebih kuat dari yang bersangkutan, sekalipun merasa mempunyai dukungan yang signifikan). 170
Menurut LP2BM ada lima kategori profil caleg posisi nomor urut satu di Ponorogo. Pertama, caleg yang pernah running pada pemilu sebelumnya (termasuk Pemilu 2004) dan mempunyai modal suara signi- fikan (di atas 3 ribu suara), ada 5 caleg, antara lain: 1) Yuni Widya ningsih (Golkar, Aleg 2004 - 2009, Dapil 1, modal 3.038 suara), 2) Sukirno, S.H. (Golkar, Dapil II, modal 8.158 suara), 3) Drs. Asmuni, M.H. (Golkar, Aleg 2004 - 2009, Dapil VI, modal 4.218 suara), 4) Mashudi (PKB, Dapil VI dengan modal 6.868 suara), dan 5) Edy Iswahyudi, S.E. (Demokrat, Dapil I, modal 4.449 suara). Mereka yang telah teruji (Pemilu 2004) berhasil mendapatkan simpati pemilih dengan suara signifikan dan sebenarnya ditempatkan pada posisi di mana pun insya Allah, mereka jadi. Kategori kedua, caleg yang pernah running pada pemilu sebelumnya (termasuk Pemilu 2004) dan mempunyai modal antara 1,5 - 2,9 ribu suara, ada 5 caleg, yaitu: 1) Agus Prasetyo, S.E., M.M. (PDIP, Dapil 1, Kota, modal 2.040 suara), 2) Misranto (PDIP, aleg 2004 - 2009, Dapil IV, modal 1.738 suara), 3) Beny Sulisyanto (PPP, aleg 2004 - 2009, Dapil III, modal 1.759 suara), 4) Samsudin, Lc. (PKS, aleg 2004 - 2009, Dapil III, modal 2.600 suara), 5) Slamet Hariyanto, S.H. (PKB, aleg 2004 - 2009, Dapil I, modal 1.579 suara). Kategori ketiga, caleg yang pernah running pada pemilu sebelum- nya (termasuk pemilu 2004) dan mempunyai modal antara 1 - 1,5 ribu suara, ada 6 caleg, antara lain, yaitu: 1) Agus Farid Hidayat Hadi, S.Pd. (Golkar, Dapil V, Badegan, modal 1.286 suara), 2) Tri Liantoko (PDIP, aleg 2004 - 2009, Dapil III, modal 1.436 suara), 3) Adi Sumitro, S.E. (PDIP, aleg 2004 - 2009, Dapil V, modal 1.458 suara), 4) Agus Suprapto, S.H. (PDIP, Aleg 2004 - 2009, Dapil VI, modal 1.388 suara), 5) Dwi Agus Prayitno, SH (PKB, Aleg 2004 - 2009, Dapil II, modal 1.449 suara), 6) Ir. Moh. Erkhamni, M.Si. (PKB, aleg 2004 - 2009, Dapil 4, modal 1.367 suara). Untuk kategori dua dan tiga bisa disebut jalur optimistik, lebih- lebih kategori dua. Karena di samping mendekati suara signifikan, juga tentunya karena pada posisi nomor urut. Kategori keempat, caleg yang pernah running pada pemilu sebelum- nya (termasuk Pemilu 2004) dan mempunyai modal kurang 1 ribu suara, ada 6 caleg, yaitu: 1) Hj. Atika Banowati, S.H. (Golkar, aleg 2004 - 2009, Dapil IV, modal 929 suara), 2) Moh Agus Setiawan (PKS, Dapil II, modal 145 suara) 3) Drs. Saefudin (PPP, Aleg 2004 - 2009, Dapil VI, modal 593 171
suara), 4) Puryono, S.Ag. (PAN, aleg 2004 - 2009, Dapil III, modal 709 suara), 5) Drs. Budi Cahyono (PAN, Dapil 1, modal 732 suara), 6) Arif Yeni Varianto, S.P. (PKS, Dapil I, modal 97 suara, dengan rincian kota 74 suara dan Babadan 23 suara). Untuk kategori ini disebut jalur gelap dan jika mereka tidak kerja keras peluang mereka akan mudah diambil oleh caleg lain, bisa caleg dari partai yang sama atau digantikan posisinya oleh caleg partai lain dengan formulasi 30 persen dari BPP. Kategori kelima, mereka yang belum pernah running dalam pemilu (new comer), tetapi berada pada posisi nomor urut satu karena pengurus parpol, atau mempunyai kedekatan dengan pengurus elit politik, atau yang mempunyai kontribusi besar pada parpol, sehingga masih sulit diukur kekuatannya. Ada 5 caleg, yaitu: 1) Nur Hammid (PAN, Dapil II, domisili di Jetis), 2) Rachmat Taufiq, S.Sos. (Golkar, Dapil III, domisili di Kota), 3) Sukamdi Ary, B.A. (PKB, Dapil V, domisili Badegan), 4) Widodo (Demokrat, Dapil IV), 5) Jemono (PAN, Dapil IV, domisili di Bungkal). Kategori ini bisa disebut jalur abu-abu. Mereka sudah seharusnya untuk Pemilu 2009 berusaha untuk mencapai 30 persen dari BPP, jika tidak mau digusur oleh caleg dari partai yang sama atau caleg dari parpol lain. Mereka bisa dikatakan sebagai pertaruhan (perjudian) parpol. Maklum mereka berada pada posisi yang panas. Berdasarkan pemaparan di atas dari 27 caleg yang berada pada posisi nomor urut satu setelah dikurangi 5 kursi (jalur aman) tinggal 22 caleg dan itu pun tidak semuanya otomotis lolos. Adapun yang potensial lolos ada 20 caleg, dengan perincian 11 caleg dari jalur optimistik, terutama kategori kedua (5 caleg); 5 caleg dari jalur abu-abu, dan 4 caleg dari jalur gelap, yaitu: 1) Hj. Atika Banowati, S.H. (Golkar, Dapil IV), 2) Drs. Saefudin (PPP, Dapil VI), 3) Agus Setiawan (PKS, Dapil II), dan 4) Puryono, S.Ag. (PAN, Dapil 3). Namun yang maju bisa bersangkutan, atau caleg dari parpol yang sama, misalnya bukan Puryono, S.Ag. yang maju, tetapi Wihananto (sama-sama dari PAN) atau digusur parpol lain, bukan Agus Setiawan (PKS), tetapi yang maju M. Ekhwan Hariarso, S.H. (PAN, sama-sama Dapil II), juga hal yang sama bisa terjadi pada Widodo (Demokrat), Rachmat Taufiq, dan lain-lain. Jadi, masih ada 14 kursi lagi (setelah dikurangi 16 kursi berdasarkan perolehan caleg yang memperoleh suara signifikan (formulasi 30 persen 172
dari BPP) dan 20 kursi karena berdasarkan posisi nomor urut satu dari 50 kursi yang diperebutkan) yang tidak semata-mata karena faktor posisi nomor urut satu, tetapi di samping karena nomor urut dua juga karena faktor kekuatan jaringan, modal sosial, integritas caleg dan tentunya karena faktor kekuatan dana. Mereka tidak harus nomor urut satu, tetapi potensial memperebutkan 14 kursi tersebut dan umumnya mereka pendatang baru (new comer), baik secara personal maupun parpolnya. PROFIL CALEG PONOROGO (Analisis Kekuatan Jaringan, Personal, dan Dana) Jika sebelumnya diuraikan profil calon legislatif (caleg) Ponorogo berdasarkan modal hasil Pemilu 2004 dengan harapan diketahui sejauh mana tingkat pengalaman caleg dalam politik praktis (dukungan pemilih), kemudian pada edisi berikutnya diuraikan profil caleg nomor urut satu di partai politik (parpol) dan daerah pemilihan (Dapil) potensial dengan harapan diketahui gambaran kualitas kader yang ditawarkan oleh parpol maka pada kesempatan ini dibahas profil caleg Ponorogo berdasarkan analisis kekuatan jaringan, personal, dan kekuatan dana. Memang tidak bisa dipahami secara hitam putih karena antara faktor yang satu dengan yang lain sangat terkait. Konkretnya, terlepas seberapa besar persentasenya, bahwa caleg yang telah berhasil dalam Pemilu 2004 itu juga sekaligus menggambar- kan kekuatan jaringan, personal, dan dana. Adapun yang membedakan adalah kondisi subjektif dan kondisi objektifnya. Maka dalam konteks ini yang akan dibicarakan adalah kecenderungan yang domiman, terutama kekuatan jaringan, personal, dan dana. Sekaligus diketahui profil caleg yang potensial menggeser caleg di parpol yang sama, atau parpol lain atau menjadi kekuatan baru (karena baik caleg dan parpol belum mem- peroleh kursi), sekalipun di antara mereka kebetulan juga berada nomor urut satu, namun yang terakhir ini bukan menjadi faktor dominan. Untuk kemudahan analisis profil caleg berdasarkan kekuataan jaringan, personal, dan dana dalam pembahasan ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, caleg yang potensial menggeser caleg di parpol yang sama untuk PAN ada 4 caleg, yaitu 1) Eny Yulianti Latif, nomor urut 7 Dapil I karena faktor jaringan dan dana dengan modal 2.431 suara. 2) M. 173
Ekhwanudin Hariarso, S.H., nomor urut 5 Dapil III karena faktor personal dan jaringan Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Gontor. 3) Wihananto, nomor urut 2 Dapil 3 dengan modal 1.372 suara, aleg 2004 - 2009 karena faktor jaringan pemberdayaan masyarakat. 4) Setipramujo (nomor urut 2 Dapil VI) karena faktor kekuatan dana dan jaringan berangkulon. Artinya, bahwa caleg tersebut potensial menggeser caleg PAN lain di Dapil yang sama, bahkan ada sebagian yang bisa menggeser parpol lain. Sedangkan untuk Golkar, antara lain: 1- Winingsih, S.H. (nomor urut 2 Dapil 1) karena faktor kekuatan jaringan (RT dan RW) dan dana. 2- Juga hal yang sama, Imam Mustafa, S.H. (nomor urut 2 Dapil 3 dengan modal 1.543 suara), 3- Drs. Setiawan, M.M. (nomor urut 7 Dapil 4 dengan modal 4.432 suara), 4- Drs. Ahmad Fauzi (nomor urut 4 Dapil 4 dengan modal 2.458 suara, aleg 2004 - 2009), 5- Hj. Yeti Kusmiati, S.H .(nomor urut 3 Dapil 6 dengan modal 1.847 suara, aleg 2004 - 2009). Artinya, di Golkar kompetisi antar ader cukup berat, apalagi terbukti bahwa caleg Golkar banyak yang berpengalaman dalam pengumpulan suara, lebih- lebih Dapil 4 (Sambit, Ngrayun, Slahung, & Bungkal) terutama karena faktor kekuatan jaringan dan dana. Adapun PDIP ada 2 caleg: 1- Drs. Purwanir (nomor urut 3 Dapil 5 dengan modal 4.658 suara) karena faktor jaringan, 2- Sendy Nicholas (nomor urut 3 Dapil 6 dengan modal jaringan Drs. Supriyanto, Ketua DPC PDIP dan Ketua DPRD). Untuk PKB ada 3 caleg, yaitu: 1- Moh. Mujiono (nomor urut 3 Dapil 4, aleg 2004 - 2009 dengan modal 2.960 suara), faktor kekuatan jaringan komunitas NU. 2- Siti Andanah (caleg PKB nomor urut 2 Dapil 5) karena faktor kekuatan dana. 3- Mursid Hidayat (caleg PKB nomor urut 2 Dapil 3) karena faktor jaringan. Sedangkan Demokrat, ada 2 caleg, yaitu: 1- Drs. Damanhuri, M.M. (nomor urut 2 Dapil 4) faktor kekuatan jaringan, tetapi harus diakui bahwa kompetitornya tidak ringan. 2- Thoriq Hartono (caleg Demokrat, nomor urut 2 Dapil 6 dengan modal 1.664 suara) karena faktor jaringan. Artinya, dengan sedikitnya caleg yang berpotensi menggeser kader lain, baik di PKB, PDIP dan demokrat, bahwa tingkat kompetisi tidak terlalu tajam sebagaimana di Golkar dan PAN. Kategori kedua, yaitu caleg yang berpotensi menggeser caleg dari parpol lain, antara lain: 1- H. M. Maherudin (caleg PKNU, nomor urut 174
1 Dapil 1) yang berpotensi menggeser celeg PKB, karena faktor jaringan yang dibangun dan juga terbantu kondisi PKB yang kurang kondusif. 2) Ratih Larasati, SH (caleg PDP nomor urut 1 Dapil 1) yang berpotensi menggeser caleg dari PDIP, karena faktor jaringan dan pemilih setia. 3) Drs. Budi Purnomo (caleg PPP, nomor urut 1 Dapil II) yang berpotensi menggeser caleg PKB atau caleg PKS atau berpotensi meraih kursi tambahan di Dapil II (yang semula 8, kini 9 kursi), terutama faktor kekuatan personal dan jaringan LSM dengan catatan didukung dana yang memadai, sekalipun untuk terakhir bukan satu-satunya faktor yang dominan, tetapi jika tidak ada sama sekali cukup berat. 4) Samsudin, Lc. (caleg PKS, aleg 2004 - 2009, nomor urut 1 Dapil III) yang berpotensi menggeser caleg dari PAN atau PKB, atau berpotensi memperebutkan kursi tambahan Dapil 3 (sebelumnya 8, kini 9 kursi). Dari tahapan sosialisasi sudah cukup baik, tetapi masih sangat tergantung pengawalan dan pengamanan konstituen di Dapil 3 yang berbeda karakternya di Dapil 2 (Jenangan, Siman, Mlarak, & Jetis). 5) Agus Wasono (caleg PKNU, nomor urut 2 Dapil III) yang berpotensi menggeser caleg PKB karena faktor jaringan dan terbukti mendapatkan 2.969 suara. 6) Imam Syafii (Balong, caleg PPP nomor urut 1 Dapil V) yang berpotensi menggeser caleg dari PKB atau berebut tambahan kursi Dapil 5 dengan caleg dari PAN karena faktor kekuatan jaringan dan personal. Adapun kategori ketiga, caleg yang berpotensi menjadi kekuatan baru baik di parpol atau Dapil tertentu, terutama dalam memperebutkan kursi tambahan Dapil, antara lain, 1) Taslan (caleg Patriot nomor urut 1 Dapil III karena faktor kekuatan jaringan dan dana, serta, 2) Budi Wiyono, Bc.Hk. (caleg Patriot nomor urut 1 Dapil IV) karena faktor kekuatan personal, jaringan dan dana, 3) Agus Musthofa Latief H (caleg PAN, Ketua DPD PAN nomor urut 1 Dapil V) karena faktor kekuatan jaringan, personal dan dana. 4) Jayadi, SE, MM (caleg PKPI nomor urut 1 Dapil V) karena faktor kekuatan dana, mereka berpotensi untuk memperebutkan kursi tambahan di masing-masing Dapil. Akan lebih detail dan terukur untuk membaca kekuatan dan peluang caleg akan kita bahas edisi depan, yaitu: Analisis Peta dan Konstelasi Caleg Ponorogo Berdasarkan Daerah Pemilihan. 175
CALEG POTENSIAL 2009 (Analisis Berdasarkan Hasil Pemilu 2004 di Ponorogo) Tulisan ini merupakan hasil kajian Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) yang tujuannya melakukan analisis atau menghitung seberapa besar peluang 527 caleg (calon legislatif) yang terdaftar di KPUD Ponorogo yang potensial lolos sebagai pemenang (winner) atau yang berpotensi mendapatkan salah satu tiket dari 50 kursi yang tersedia di DPRD Ponorogo dengan harapan bisa memberi informasi, input, dan warning tentang kekuatan kompetitor, kesiapan diri caleg dan kerasnya medan pertempuran. Tulisan ini murni kajian ilmiah. Jadi, bisa benar atau bisa salah. Bisa tepat atau bisa meleset. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran eksperimental. Secara metodologis, kajian ini sengaja menggunakan kata kunci "potensi" karena sangat tergantung kondisi subjektif dan kondisi objektif calon tersebut. Artinya, bisa saja sekarang dikatakan berpotensi, kemudian bisa berubah tidak potensi karena ada perubahan situasi. Atau, sebaliknya sekarang dikatakan tidak mempunyai potensi, kemudian nanti berpotensi karena perubahan kondisi yang mendukungnya. Pada kajian ini sebagai dasar untuk menentukan caleg potensial atau berpotensi berhasil dalam Pemilu 2009, ada tujuh faktor atau parameter, yaitu: pertama, modal perolehan hasil Pemilu 2004. Kedua, performa (reputasi dan kredibilitas) caleg. Ketiga, modal dan jaringan sosial. Keempat, soliditas dan efektivitas Tim Sukses, termasuk kondisi parpol. Kelima, Kekuatan dana. Keenam, popularitas dan apresiasi publik. Ketujuh, posisi nomor urut. Berdasarkan hasil Pemilu 2004 dan jika dikaitkan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 (terkait dengan ketentuan 30 persen dari BPP), baik yang menjadi caleg atau tidak menjadi aleg, tetapi mempunyai suara signifikan dan kini maju sebagai caleg 2009, 1) H. Agung Priyanto, S.E. (Aleg dan caleg PDIP, Dapil I, dengan modal perolehan secara individu: 3.264 suara dan 16.595 suara Dapil 1 Pemilu 2004), 2) Yuni Widyaningsih (Aleg Golkar Dapil 2 dan caleg Golkar Dapil 1) modal perolehan secara individu: 3.038 suara dan 12.899 suara Dapil 1 pemilu 2004), 3) Hj. Niken Anggraeni (aleg dan caleg Golkar Dapil III dengan perolehan individu 3.249 suara dan 16.908 suara Dapil III Pemilu 2004), 4) dr. H. Burhanuddin (Aleg dan caleg PAN Dapil IV, dengan perolehan secara 176
individu 3.029 suara dan 11.717 suara Dapil 4 Pemilu 2004), 5) Drs. Asmuni (Aleg dan caleg Golkar Dapil VI, dengan perolehan individu 4.218 suara dan 17.976 suara Dapil 6 Pemilu 2004). Kemudian, 6) Suwendi, S.H. (PDIP & Dapil 2 dengan perolehan 4.288 suara, kini caleg 2009 di parpol dan dapil yang sama), 7) Sukirno (Golkar, Dapil II, modal perolehan individu 8.158 suara dan kini caleg 2009 Dapil 2 serta nomor urut 1), 8) Edy Iswahyudi (Demokrat, Dapil 3: 4.449 suara & kini caleg 2009 Dapil I serta nomor urut I), 9) Drs. Hadi Sasmito (PDIP, Dapil IV: 5.647 suara dan kini sebagai caleg 2009 di Dapil 4), 10) Eko Wasuko (Golkar, Dapil IV, 3.250 suara), 11) Eko Priyo Utomo (Golkar, Dapil IV, 5.046 suara), 12) Drs. Hadi Purwanir Sungkowo (PDIP, Dapil V, perolehan 4.658 suara), 13) Drs. Setiawan (Golkar, Dapil 5, 4.432 suara), 14) Drs. Imam Soejarot (Golkar, Dapil 5, 3.119 suara), 15) Mashudi (PKB, Dapil 6, 5.668 suara & sekarang nomor urut 1), 16) Drs. Kamsun (PDIP, Dapil 6, 3.573 suara dan kini sebagai Caleg Hanura). Jadi, dari faktor hasil dan modal perolehan Pemilu 2004 ada sekitar 16 caleg sebagaimana yang tersebut di atas yang berpotensi mendapatkan tiket ke gedung DPRD Ponorogo Periode 2009 - 2014, apalagi beberapa nama berada pada nomor urut aman, seperti Yuni Widyaningsih dan Sukirno (masing-masing dari Golkar Dapil 1 dan 2), Edy Iswahyudi (Demokrat, Dapil I) dan Mashudi (PKB, Dapil VI). Atau dari 16 tiket/ kursi dari modal hasil Pemilu 2004: Golkar mendapat 8 kursi atau 50 persen dari 16 kursi. Artinya, para kadernya berpotensi pengumpul suara; kemudian PDIP: 4 kursi dengan catatan untuk Drs. Hadi Purwanir ada suport dana, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi, Hanura (pindahan dari PDIP, Drs. Kamsun) 1 kursi, dan PKB 1 kursi. Belajar dari kasus 16 caleg tersebut bahwa yang menjadi dasar pertimbangan utama adalah perolehan suara (dengan formulasi 30 persen dari BPP). Mereka umumnya yang rata-rata mendapatkan perolehan lebih dari 3 ribu suara pada Pemilu 2004. Jika, mereka bisa menge lola dengan baik akan bisa menjadi modal besar bagi pemenangan Pe milu 2009.Untuk Ponorogo sebenarnya masih banyak yang berpotensi, te tapi karena pertimbangan tertentu mereka tidak maju Pemilu 2009 (DPRD Ponorogo), antara lain Dyah Antarukmi (Demokrat, 4.096 suara), H. 177
Achmad Thobroni (Golkar, 5.104 suara), Rachmat Irianto (PKB, 4.122 suara), Subanul Waton (PKB, 3.314 suara), Hermino (PDIP, 4.374 suara), dan Edi Purnomo (PDIP, 7.705 suara). Di mana pun posisi mereka sekarang tetap harus kita apresiasi. Karena mereka telah teruji dan berhasil menarik simpati masyarakat. Kemudian 34 kursi lain sangat ditentukan posisi nomor urut dan faktor lain. Siapa mereka? Baca Edisi Pekan depan! B. Arena Pilkada 2005 dan 2010 KECENDERUNGAN PILKADA 2010 Hingga saat ini, kita sebagai masyarakat umum belum melihat semaraknya baliho dan baner bertebaran. Penulis setuju bahwa suasana Pilkada Ponorogo sekalipun kurang sekitar 4 bulan (jika dihitung 3 Juli 2010 hari pelaksanaan) terkesan adem ayem dibanding daerah lain yang begitu gegap sempita dan penuh dengan intrik. Semoga hal ini sebagai indikasi kedewasaan politik elit politik Ponorogo, terutama yang berminat calon Bupati maupun sebagai Wakil Bupati. Dengan kata lain mereka utnuk menentukan apakah mereka berpartisipasi atau tidak dalam pilkada dengan pertimbangan matang dan rasional. Ada beberapa faktor pendukung. Pertama belajar dari Pilkada 2005, pileg dan pilpres 2009 telah terjadi proses transformasi dari model politik simbolik pada model politik yang bersifat fungsional. Kemenangan politik tidak lagi ditentukan oleh simbol dan warna, tetapi sangat ditentukan oleh konstribusi yang diberikan. Konsekuensinya, untuk menentukan apakah seseorang maju atau tidak, tidak bisa lagi berdasarkan asumsi dan subjektivitas individu (baca: perasaan), tetapi harus menggunakan ukuran yang jelas. Konkretnya, misalnya dalam masalah anggaran politik, seorang calon (bupati atau wakil Bupati) harus jelas berapa (angka) anggaran yang disediakan yang bersangkutan, tentunya di luar hitungan-hitungan yang bersifat spekulatif, seperti, peran dan janji botoh. Kedua, konsekuensi lain dari transformasi politik tersebut adanya kecenderungan politik yang semakin pragmatik. Kelebihan pragmatisme politik akan menghilangkan fanatisme politik. Batas-batas politik semakin 178
cair. Tetapi dampak negatifnya, setiap tindakan politik dibitung dengan uang atau kompensasi tertentu (seperti, jabatan). Sehingga menjadikan politik biaya tinggi (high cost). Jadi, tidak sekadar bermodalkan jaringan dan dukungan massa, tetapi termasuk ketersediaan dan kekuatan dana. Ketiga, melihat kecenderungan pemilih yang semakin hari semakin mandiri. Di samping tidak tergantung oleh tokoh, mereka mempunyai pandangan dan sikap tersendiri yang kadang lebih berani, tidak punya beban, dan bersifat spontanitas. Tidak jarang komitmen yang sudah dibangun dalam waktu lama dengan biaya yang tinggi bisa berubah dalam hitungan detik. Fenomena inilah yang ditangkap oleh para calon bupati dan wakil di mana politik tidak lagi ditentukan oleh citra dan kontribusi, tetapi terkait dengan kecerdasan calon bupati/ wakil dalam membaca tingkat pengkhianatan pemilih (baca: perilaku pemilih). Ketiga, terkait dengan kalkulasi risiko politik. Pengalaman Calon Bupati H. Yuli Nursanto (2005) tidak hanya memberi pelajaran yang berharga pada diri dan keluarganya, tetapi juga memberi inspirasi calon bupati/ wakil lain (2010). Selama ini calon bupati/ wakil dalam menentukan sikap dan langkah politik hanya menggunakan faktor kemungkinan menang dan mengabaikan faktor kemungkinan kalah. Mereka umumnya berpikir untuk mengembalikan utang bisa diatasi (dengan mudah) dengan proyek-proyek pemerintah (yang dibiayai oleh APBD). Ternyata tidak sederhana, apalagi keberadaan KPK/ penegak hukum menjadi momok yang menakutkan. Maka wajar hingga sekarang ada calon bupati/ wakil yang hingga kini masih utuh utangnya. Keempat, konsekuensi dari berbagai kondisi di atas justru melahir- kan sikap objektif dan realistis calon dalam menghitung kekuatan dan kesiapan. Umumnya, hampir semua calon berhitung jika maju maunya menang. Tidak sekadar main-main dan partisipatif, apalagi untuk kalah. lmplikasi untuk saat ini tidak mudah untuk memprovokasi calon. Di samping yang pasti biayanya tidak sedikit, tetapi kemenanganya tidak ada yang bisa memastikan (gamblingnya tinggi). Maka tidak salah mereka (tidak sernua) dalam posisi wait and see. Mencoba melihat kekuatan lawan secermat-cermatnya. Menurut penulis bahwa fenomena ini justru lebih bagus dan meru- pakan pendidikan politik yang cerdas, tidak hanya bagi elit politik, tetapi 179
juga masyarakat (pemilih). Pertama, dinamika masyarakat Ponorogo tidak hanya tersedot pada urusan politik, tetapi justru akan berpikir pada urusan lain, seperti pembenahan ekonomi keluarga, memperkuat sektor riil (bagi pengusaha), peningkatan kualitas pendidikan (bagi guru), dan hal-hal lain yang lebih produktif. Kedua, dengan sendirinya secara tidak langsung akan mengurangi biaya politik bagi calon. Karena melakukan penggalangan dan pembinaan kader tidak ada yang gratis. Artinya, semakin lama dalam melakukan penggalangan dan pembinaan akan semakin mahal biaya politiknya. Sebaliknya jika semakin cepat akan semakin menekan biaya politiknya. Adapun pelajaran berharga bagi calon Bupati/ wakil (elit politik) memang sudah saatnya dalam Pilkada. Ini (2010) harus dikembangkan pola-pola pemikiran objektif, realistik, dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang kurang lengkap dan analisis yang dangkal. Menyenangkan sesaat, tetapi mendapatkan penyesalan yang tidak terlupakan sepanjang hidupnya. Memang dalam, politik itu yang lebih dominan pengelolaan emosi (terutama untuk pemilih). Tetapi untuk menghitung kesiapan dan kekuatan politik itu harus bersifat matematis (terukur). Tidak semata-mata menggunakan asumsi, apalagi perasaan yang seringkali menipu kita. Wallahu A'lam **** PELUANG MUNCULNYA CALON ALTERNATIF DALAM PILKADA 2010 Ada beberapa faktor peluang munculnya calon baru atau alter natif, antara lain, pertama, kegagalan kekuatan lama dalam mem pertahankan kekuasaannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan sebagian besar orang berpikir konservatif. Salah satu implementasinya adalah munculnya pemikiran, "Kenapa jika yang ada ini sudah baik kita mesti mencari yang lain dan belum tentu teruji? Setidaknya, dalam pemikiran mereka bahwa yang lama ini yang "penting sudah bisa jalan". Di sisi lain tidak ada calon lain yang lebih menjanjikan dan lebih-lebih tidak ada jaminan lebih baik dari yang ada. Situasi inilah yang sebenar nya menguntungkan calon incumbent, baik sebagai Bupati maupun sebagai Wakil Bupati. 180
Maka wajar jika incumbent (baik Bupati/ Wakil Bupati) akan selalu diperhitungkan dalam setiap Pilkada. Apalagi mereka (incumbent) mampu menjaga dan meningkatkan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki. Antara lain citra, popularitas, jaringan, Tim Sukses, donator (penyandang dana), dan kendaraan politik, serta konstituen (pemilih). Bagaimana dalam konteks Pilkada Ponorogo 2010? Penulis sebelumnya mengatakan bahwa kekuatan incumbent, dalam hal ini Muhadi Suyono (incumbent Bupati) dan Amin (incumbent Wakil Bupati) masing-masing mempunyai kekuatan, namun jika tidak dikelola secara baik akan memunculkan kekuatan baru atau alternatif. Idealnya (dengan segala kekurangan) jika incumbent tersebut bersatu (Muhadi-Amin) sebagaimana salah satu skenario awal Mbah Imam Sudrajat maupun teman-teman PKB. Namun, dalam kenyataannya tidak mudah. Karena terkait dengan hati dan perasaan orang. Artinya, telah terjadi keretakan atau kegagalan awal kekuatan lama (incumbent) dalam mempertahankan kekuasaannya. Sebenarnya, ini bisa diatasi dengan me- rangkul kekuatan lama (bukan incumbent) dalam hal ini kekuatan Supri- yanto (PDIP), misalnya dengan format Muhadi (incumbent)-Supri yanto, atau sebaliknya, Supriyanto-Amin (incumbent), atau sebaliknya. Penulis tidak memberi opsi Amin-Supriyanto karena terkait dengan kendaraan politik dan kesiapan serta kekuatan dana Amin, sebagai incumbent. Ternyata mengawinkan kekuatan incumbent dan kekuatan lama tidak mudah. Misalnya, antara Muhadi-Supriyanto. Karena lebih terkendala faktor psikologis (sama-sama pernah sebagai unsur Muspida) dan faktor politik (merasa sama-sama kuatnya). Apalagi berdasarkan hasil Pilkada 2005 belum ada satu pun kesimpulan bahwa kemenangan Bupati Muhadi karena fakor kekuatan individunya. (Karena tahun 2005 belum banyak yang mengenal beliau). Banyak pihak lebih percaya karena faktor Mbah Imam Sudrajat dan juga bukan karena faktor PKB dan NU. Juga hal yang sama kegagalan dalam mengawinkan kekuatan Supriyanto dan Amin sebagai incumbent. Faktor yang dominan adalah sikap kurang realistis Amin dan tim suksesnya dalam masalah kendaraan politik dan kesiapan serta kekuatan dananya. Kedua, di sisi lain masih banyak (ada) berbagai kekuatan politik yang belum terakomodasi (terserap) dalam proses pilkada secara signifikan 181
(berarti), misalnya Golkar (9 kursi, atau lebih 1 kursi dari ketentuan), Demokrat (7 kursi, kurang 1 kursi dari ketentuan), PAN (6 kursi, atau kurang 2 kursi dari ketentuan), dan partai-partai lainnya. Tentunya, mereka tidak mau sebagai KEKUATAN PELENGKAP PENDERITA. Umumnya, mereka masih tersandera oleh tiga figur calon (Muhadi, Amin, dan Supriyanto) yang belum tentu menguntungkan mereka, baik secara politis maupun secara finansial (spekulatif). Berbeda dengan PKB (7 kursi), PKNU (3 kursi), dan Hanura (2 kursi) yang telah membuat keputusan untuk mundukung Muhadi dengan segala konsekuensinya, apakah menjadi bagian pemenang atau sebagai pecundang dalam Pilkada 2010. Artinya, berbagai kekuatan politik tersebut (Golkar, Demokrat, PAN, dan lain-lain) jika menemukan momentumnya tidak mustahil akan menjadi kekuatan yang dahsyat serta tidak harus tergantung tiga figur di atas. Ketiga, adanya kekuatan perubahan yang selama ini tidak diuntung- kan oleh kekuatan lama. Bisa dari unsur akademisi atau kalangan kampus, birokrat, pengusaha, botoh, ormas, LSM, dan calon potensial (tetapi belum declare). Termasuk di dalamnya adalah berbagai kelompok kepentingan yang tidak puas pada kepemimpinan yang ada. Mereka tidak mau yang itu lagi-itu lagi. Kedudukan mereka sangat independen dan belum terikat oleh calon yang ada. Mereka memang masih menjadi kekuatan yang berserakan, tetapi secara tidak langsung terikat terhadap isu perubahan dan perbaikan Ponorogo ke depan. Tidak mustahil mereka akan bertemu dan bersinergi dengan kekuatan lain pada suatu momentum yang tepat, termasuk dengan calon potensial, partai politik, dan penyandang dana yang tidak fiktif (dalam khayalan). Jadi, membesar dan mengecilnya kekuatan baru atau yang bisa disebut sebagai kekuatan alternatif sangat tergantung dari sejauh mana kemampuan kekuatan lama, baik incumbent atau pemain lama (dalam hal ini Muhadi, Amin, dan Supriyanto) mengonsolidasikan diri dan meng- akomodasi unsur-unsur kekuatan perubahan/ alternatif sebagai kekuatan signifikan (berarti) dalam Pilkada 2010. Jika dalam satu bulan ke depan (hingga akhir Februari 2010) ini mereka gagal maka tidak mustahil akan muncul kekuatan baru atau alternatif yang lebih dahsyat, lebih efektif, dan menjanjikan. Bisa muncul dari Golkar, Demokrat, dan PAN, serta partai-partai kecil lain, atau gabungan dari berbagai kekuatan tersebut. Wallahu A'lam. 182
KEKUATAN JARINGAN, PROPAGANDA, DAN GERILYA POLITIK Usai sudah pembentukan dan pembinaan kader serta upaya sosiali sasi (baca: kampanye) dengan ditutup kampanye akbar oleh masing-masing kandidat. Sejak pendaftaran (5 April) hingga masa tenang (30 Juni). Tidak terhitung lagi pemikiran, tenaga, dan biaya yang dikeluar kan, yang merupakan wujud dari usaha dan perjuangan para kandidat. Juga usaha yang akan dilakukan oleh semua kandidat di masa tenang (30 Juni - 3 Juli) dengan berbagai pola pendekatan. Adapun hasilnya terserah Sang Pencipta. Tidak perlu nggege mongso dan ada baiknya semua pihak mempersiapkan mental, yaitu "siap menang dan siap kalah". Toh, semua sudah berusaha maksimal. Tergantung apakah takdir baik ada pada kita atau pada saudara yang lain. Dari hasil pembacaan dan kajian LP2BM selama tiga bulan (5 April - 29 Juni 2010) ada tiga strategi yang menonjol yang digunakan oleh masing-masing kandidat untuk memenangkan pertarungan, yaitu pertama, pasangan yang lebih menonjolkan kekuatan jaringan, (tentunya dengan tidak serta-merta mengabaikan pola strategi lain), sebagaimana yang digunakan oleh pasangan Muhadi-Yusuf (HAYU) dengan nomor punggung satu. Strategi ini terbukti efektif di berbagai tempat. Kekuatan strategi ini tidak bertumpu pada figur calon, tetapi figur kader di lapangan sebagai ujung tombak kemenangan. Adapun efektivitas strategi ini sangat tergantung pada tingkat loyalitas kader. Karena sangat berpengaruh pada tingkat kebocoran anggaran. Jadi, yang menjadi momok dari strategi ini adalah tingkat pengkhianatan kader. Ini, setidaknya yang harus diperhitungkan masak-masak oleh kandidat dan tim suksesnya. Kedua, pasangan yang lebih menonjolkan strategi propaganda politik, sebagaimana yang digunakan oleh pasangan Amin-Yuni Widyaningsing (ADA) dengan nomor punggung dua. Ciri yang me nonjol dari strategi ini tidak hanya berhasil membangun komunikasi politik di tingkat bawah, tetapi juga afektif di kalangan politikus (minus akademisi). Banyak berbagai isu politik yang berhasil diolah dengan baik oleh pasangan ini. Hal ini bisa dimaklumi karena salah satu arsiteknya adalah mantan Bupati Markum Singodimedjo yang dikenal sebagai ahli propaganda politik karena background sebagai pejabat dinas penerangan Jawa 183
Timur pada masa orde baru. Efektivitas strategi ini tergantung konteks masyarakatnya dan konsistensi (pembuktian) dari kandidat. Adapun yang perlu diwaspadai oleh kandidat dan tim suksesnya (TS) ada fenomena yang kelihatan besar (berbusa), tetapi kecil atau ringan. Ketiga, pasangan yang lebih menonjolkan strategi gerilya politik, sebagaimana yang digunakan oleh pasangan Supriyanto-Nyamut Suseno (PRIMUS) dengan nomor punggung tiga (3). Ciri yang menonjol dari strategi ini adalah cenderung menggunakan operasi tertutup dan mengabaikan citra atau atribut. Sebagai perbandingan, jika yang lain bisa ratusan ribu atribut, sedangkan pasangan ini (PRIMUS) mungkin hanya menggunakan ribuan atribut saja. Jadi terkesan over convidence (terlalu percaya diri). Kurang komunikatif, terutama dengan kalangan media massa. Efektivitas dari strategi ini adalah sangat tergantung loyalitas kader dan kekuatan pendanaan. Pola ini pernah efektif digunakan oleh Mbah Imam Sudrajat dalam mengantarkan keberhasilan pasangan Muhadi- Amin (2005). Bagaimana efektivitas tiga pola strategi tersebut? Hasilnya, secara sederhana bisa dilihat dari kampanye akbar masing-masing kandidat. Memang bukan satu-satunya parameter. Tetapi bisa untuk melihat sebagai indikasi awal. Karena semua kandidat menjadikan kampanye akbar di samping untuk unjuk gigi (show of force), juga bisa dijadikan sebagai evaluasi akhir atas hasil pembinaan dan sosialisasi selama ini. Salah satu indikasi, misalnya, PRIMUS (3) yang selama ini tidak menggunakan haknya dalam kampanye terbuka. Untuk kampanye akbar mengguna- kan data yang diolah oleh LP2BM di samping berdasarkan observasi (pengamatan langsung), juga komentar para penjual di sekitar alun-alun (yang dipilih secara acak/ random). Dari segi jumlah relatif sama, tetapi tetap ada selisih, yaitu paling tinggi PRIMUS (3), kemudian HAYU (1), dan ADA (2). Hasilnya, memang berbeda jauh dengan poling (baca: pendapat pembacanya) yang dilakukan oleh salah satu media ternama di Ponorogo, Di mana HAYU mendapat 52,7 persen, ADA memperoleh 46,3 persen, dan PRIMUS mendapat 1 persen. Adapun dari segi kualitas, untuk HAYU (1) dari segi jumlah kendaraan banyak (hal ini menunjukkan kekuatan dana), tetapi dari segi jumlah penumpang minim. Karena ditambah sound sistem dan juga Reog serta 184
gajah-gajahan, sehingga menunjukkan bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh HAYU. Sedangkan ADA (2) dari segi jumlah yang hadir di lapangan relatif lebih kecil atau sama dengan HAYU (1), tetapi sulit dibedakan antara penonton musik ADA BAND dengan pendukung yang sesungguhnya. Adapun PRIMUS (3) di samping jumlahnya paling banyak, baik kendaraan (indikator kekuatan dana) maupun jumlah penumpang dengan berbagai atribut PRIMUS (indikator loyalitas dan militansi pendukungnya). Jadi, dari tiga pola strategi tersebut, setidaknya berdasarkan data tersebut hasilnya yang paling efektif adalah strategi yang menggunakan gerilya politik, kemudian diikuti oleh strategi yang mengandalkan kekuatan jaringan, dan yang paling buncit menggunakan strategi yang mengandalkan propaganda politik. Sekalipun selisihnya tidak terlalu jauh. Apakah hasilnya ini sama dengan hasil pemilukada pada tanggal 4 Juli nanti? Bisa sama dan bisa tidak. Karena dalam politik ini sifatnya relatif. Tapi kalau PRIMUS (3) dapat 1 persen sebagaimana yang diekspos oleh media yang ternama tersebut tidak mungkin atau tidak bisa diterima oleh nalar politik. Wallahu A'lam. PEMOSISIAN PAGUYUBAN KEPALA DESA DALAM PILKADA Setidaknya ada 5 kepala desa dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2010. Tiga yang masih aktif, yaitu Nyamut Suseno, Kepala Desa Bancar, Bungkal, dan Ketua PKD; Kateni, Kepala Desa Jambon sekaligus Wakil PKD, dan Imam Mubasir, Kepala Desa Mojorejo, Jetis, serta Penasihat PKD. Semuanya berkeinginan menjadi calon wakil bupati. Sedangkan yang sudah tidak aktif Amin, Wakil Bupati (incumbent) dan mantan Kepala Desa Tosanan, Kauman dan Suwito, mantan Kepala Desa Carat, Sukorejo. Untuk bergulat baik sebagai calon bupati atau wakil. Yang menarik bahwa hampir semua kepala desa tersebut, (kecuali Imam Mubasir), dikenal sebagai kader dan Tim Inti Mbah Imam Sudarajat dan berhasil atas kemenangan pasangan Muhadi-Amin (Pilkada 2005). Fenomena ini mengandung makna, pertama, sebagai indikasi ketidakberhasilan Wakil Bupati Amin yang waktu itu diharapkan 185
mampu mengemban amanat PKD. Salah satunya adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bukan berita gembira, tetapi berita yang menyedihkan. Hampir selama 5 tahun se- bagai Wakil Bupati kurang mampu mensinergiskan PKD dalam proses pembangunan di Ponorogo. Justru sebaliknya berita-berita yang muncul adalah ketidakharmonisannya dengan Bupati. Maka wajar, jika tidak semua kepala desa mendukung Amin, baik mencalonkan sebagai wakil maupun bupati pada Pilkada 2010. Tidak sebagaimana pada Pilkada 2005. Kedua, sebagai indikasi bahwa Mbah Imam Sudrajat belum bisa menjadi "orang tua" yang baik yang ucapannya digugu dan ditiru. Justru sebaliknya tidak lebih sebagai seorang pemain yang seakan-akan mendorong semua peminta restu. Implikasinya, masing-masing merasa didukung atau sebaliknya merasa tidak mendapatkan kepastian. Maka tidak mustahil di antara pada kader dan loyalis Mbah Imam Sudrajat dalam Pilkada 2010 bercerai-berai, bahkan bertubrukan antara satu dengan yang lain. Kecuali beliau (Mbah Imam Sudrajat) segera mengumpulkan kader- kadernya tadi dan menentukan sikap yang jelas. Insya Allah, mereka tidak akan berani membantah titah Mbah Imam Sudrajat, apalagi beliau sembodo (konsekuen antara kata, tindakan, dan kontribusinya). Suatu saat penulis berkomunikasi dengan salah satu kepala desa tersebut. Penulis mengatakan (hal yang sama juga pada kalangan aka- demisi) bahwa mereka akan menjadi kekuatan yang signifikan (berarti) dalam pilkada jika bersatu dan bersinergi. Namun, mereka tidak akan menjadi "garapan" jika yang ditonjolkan ambisinya masing-masing. Implikasinya, di samping mereka akan gagal membangun komunikasi secara internal (di kalangan PKD), juga tentunya akan menjadi kekuatan yang terpinggirkan dalam Pilkada 2010. Mestinya mereka berkumpul dan berembuk untuk membuat keputusan terbaik untuk kepentingan dan masa depan institusinya (PKD). Bukan menonjolkan ego dan mendemontrasi- kan kekuatannya masing-masing yang sebenarnya semu. Jika akhirnya, mereka (PKD) gagal mengonsolidasikan kekuatan - nya. Hal ini membenarkan dugaan sementara kalangan bahwa kekuatan mereka tidak lebih dari perpanjangan pemilik modal yang tidak mempu- nyai visi yang jelas terhadap masa depan Ponorogo, kecuali keuntungan 186
sesaat. Jadi, kalau menjadi wakil bupati sekadar menjadi wakil bupati. Tidak jelas yang mereka perbuat. Bisa jadi, jika menjadi bupati yang sekadar menjadi bupati. Tidak jelas apa yang mereka perbuat bagi masa depan Ponorogo. Maka sesungguhnya kekuatan mereka rentan. Sebagaimana ketika membangun kekuatan dengan mantan Bupati Markum Singodimedjo. Kekuatan mereka diperhitungkan karena ada faktor Bupati Markum (waktu itu). Namun, ketika Bupati Markum tidak berkuasa lagi, mereka (PKD) bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak jelas yang menjadi panutan. Maka tidak mustahil, fenomena tersebut akan berulang beriring dengan pasang-surutnya Mbah Imam Sudrajat, sebagai salah satu kekuatan politik dalam konteks pilkada di Ponorogo. Wallahu A'lam. QUO VADIS GOLKAR DALAM PILKADA 2010? Ada satu hal yang menonjol dari kepemimpinan Yuni Widyaningsih, S.H. atau Mbak Ida di Golkar, yaitu terbangunnya soliditas internal. Salah satu indikatornya, pemilihan ketua Golkar yang dilakukan secara aklamasi. Juga terkesan kompak dalam berbagai hal. Apalagi semua komponen diakomodasi pada kepemimpinannya. Tentunya ini sebagai indikasi kemajuan Golkar di Ponorogo. Persoalannya, apakah kondisi ini bisa berlanjut hingga pada acara Pilkada 2010? Maksudnya, apakah Golkar sekarang sama dengan Golkar periode sebelumnya atau lebih maju atau justru mundur? Setidaknya akan diketahui secara jelas dalam lima hari ke depan, tepatnya tanggal 11 April 2010, yaitu batas akhir pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati di KPUD. Hal ini akan terlihat bagai- mana kualitas permainan politik Golkar dalam pilkada. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tentunya semua komponen di Golkar berharap bahwa Golkar menjadi faktor penting, baik dalam pilkada 2010 dan pada kelanjutannya dalam pemerintahan periode yang akan datang (2010 - 2015). Konsekuensinya, Golkar akan all-out pada pilkada 2010. Jadi, sebagaimana harapan semua kekuatan politik, termasuk Golkar bahwa jagonya (kader internal atau eksternal) harus jadi. 187
Untuk mewujudkannya, setidaknya ada beberapa agenda yang dilakukan Golkar. Pertama, dari segi figur yang diusung. Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga penelitian belum ada yang diandal- kan sebagai bakal calon bupati, kecuali untuk wakil. Nama-nama yang sering disebut untuk calon Wakil Bupati dari Golkar adalah Mbak Ida dan Soekirno, masing-masing mempunyai prestasi pengumpul suara ter besar di pemilu legislatif Ponorogo (baik tahun 2004 dan 2009). Adapun untuk calon Bupati yang banyak disebut-sebut dari kader luar, yaitu Muhadi, Amin dan Supriyanto. Siapa yang paling berpotensi dalam perspektif Golkar? Yang me- mungkinkan adalah Amin, Wakil Bupati (incumbent). Karena Muhadi sudah hampir dipastikan menggunakan kendaraan politik PKB dan Hanura. Sedangkan Supriyanto menggunakan kendaraan politik PDIP atau parpol lain, (bisa Demokrat atau dengan Partai Koalisi). Faktor lain di antara tiga calon tersebut, jika dilihat dari basis politik dan dana yang terlemah adalah Amin. Jadi, tingkat ketergantungan Amin dibanding calon lain sangat tinggi terhadap Golkar. Sehingga diharapkan keberadaan Amin (jika berhasil menjadi bupati) akan reraltif mudah dikendalikan oleh Golkar. Kedua, selain itu, Golkar akan efektif jika berkoalisi dengan partai- partai lain, misalnya Demokrat, PAN, dan Partai Gabungan (PPP, PKNU, PKPI, & Marhaen). Namun, tidak mudah untuk kembali lagi dengan Demokrat yang sudah menyatakan talak (berpisah) tiga kepada Amin. Jadi, yang memungkinkan dengan PAN dan Partai Gabungan. Tentunya tidak gratis. Kompensasinya untuk PAN adalah calon wakil bupati (antara Agus Mustofa, Ketua PAN atau dr. Burhan, Ketua Fraksi PAN). Adapun untuk Partai Gabungan juga tentunya tidak mungkin gratis. Kecuali Golkar all-out masalah anggaran. Sehingga nyaris pemerintahan Amin (jika menjadi bupati) akan sangat mudah dikendalikan oleh Golkar. Ketiga, yang sama pentingnya adalah masalah konstituen. Artinya, apakah komitmen elit Golkar dengan serta-merta akan diikuti oleh kon- stituennya? Dalam hal ini Golkar mempunyai pengalaman yang kurang menggembirakan. Misalnya, dalam kasus pemilihan presiden. Ketika struktur telah menentukan Wiranto sebagai calon Golkar (2005) tidak serta-merta diikuti oleh elit (kasus menyempalnya Jusuf Kala ke SBY) dan 188
konstituennya. Juga ketika struktur Golkar telah menentukan JK sebagai calon presiden (2009) tidak serta-merta diikuti oleh konstituen. Juga hal yang sama dalam pilkada (2005) ketika Golkar menentukan Asmuni sebagai calon Golkar, juga tidak serta-merta diikuti oleh pemilihnya. Sekalipun dari pemilu legislatif (2004) Golkar di Ponorogo sebagai runner-up, tetapi dalam pilkada menjadi juru kunci (nomor 5). Padahal calon Golkar tidak hanya kader, tetapi ketuanya (Asmuni). Bagaimana jika yang menjadi calon bukan kader (Amin)? Ini tentunya menjadi pertanyaan besar dan sekaligus menjadi tantangan Golkar dalam Pilkada 2010. Insya Allah, DPD Golkar Ponorogo tidak akan mengulangi peristiwa yang sama, sebagaimana derita yang dialami oleh Wiranto, Jusuf kala, dan Asmuni, sebagaimana Pilkada 2005. Wallahu A'lam. FAKTOR IMAM SUDRAJAT DALAM PILKADA 2010 DI PONOROGO Jagat politik di Ponorogo sangat mengenal kiprah Mbah Imam Sudrajat, atau orang-orang yang sudah sepuh mengenalnya dengan julukan tunggak. Terutama dalam pilkada 2005 yang menjadi faktor penting keberhasilan pasangan Muhadi-Amin dalam meraih kekuasaan politik tertinggi di Ponorogo. Di samping karena kekuatan dana adalah kekuatan jaringan yang telah teruji. Maka wajar jika semua pemain politik (baca: calon bupati & wakil bupati) berkepentingan kepada beliau, terutama dukungan dana dan jaringan yang dimilikinya. Persoalannya, dalam politik (Pilkada 2010) untuk konteks Mbah Imam Sudrajat sangat tergantung momentum dan agenda beliau sendiri. Artinya, sekalipun beliau masih menemukan momentum dalam politik, tetapi karena beliau masih kondisi sakit atau tidak memungkinkan untuk bermain secara optimal. Maka momentum tersebut akan kurang berarti. Apalagi, pengalaman beliau di pilkada tidak semuanya mulus sebagaimana di Pilkada Ponorogo (2010). Misalnya, di Magetan dan Kabupaten Madiun. Jika benar Mbah Imam Sudrajat untuk Pilkada 2010 absen. Tidak cawe-cawe karena dengan kiprahnya pada Pilkada 2005 sudah cukup sebagai wujud atau bukti kepedulian dan tanggung jawab beliau, sebagai 189
putra daerah untuk perubahan dan kemajuan Ponorogo. Insya Allah, kiprah dan kontribusi beliau dalam Pilkada 2005 akan dicatat dalam sejarah politik di Ponorogo. Tentunya, tidak dipungkiri dengan absennya beliau ada yang dirugikan dan diuntungkan. Menurut penulis, di antara keuntungannya, dari segi pendidikan politik akan terbangun suatu sistem politik yang tidak tergantung pada diri seseorang, tetapi karena sistem, misalnya citra, jaringan, dan kekuatan dana (persyaratan objektif). Adapun dari segi politik praktis, yang dirugi- kan Wabup Amin (yang konon akan maju running sebagai calon Bupati 2010) yang selama ini memosisikan diri sebagai "pembawa kepentingan" Mbah Imam. Sedangkan yang diuntungkan adalah pasangan Muhadi- Luhur, yang konon kabarnya akan diusung oleh PKB (7 kursi), Hanura (2 kursi), dan Golkar (9 kursi). Jadi, sekitar 18 kursi atau 36 persen, lebih dari yang disyaratkan oleh undang-undang (sekitar 16 persen). Kenapa pasangan Muhadi-Luhur yang paling diuntungkan dengan absennya Mbah Imam Sudrajat dalam Pilkada 2010? Pertama, sebagai incumbent atau posisi yang sedang berkuasa. Sehingga sumber-sumber kekuasaan, mereka yang mengendalikan. Bisa disebut sebagai calon terkuat dari segi dana dan jaringannya. Kedua, konsekuensi pertama, berbagai prestasi Pemkab Ponorogo bisa mereka klaim sebagai jerih payah dan hasil karya mereka. Ketiga, anggaran Pemkab Ponorogo (APBD) bisa mereka kelola untuk membangun citra, jaringan, dan kontribusi dalam rangka untuk mendapatkan dukungan masyarakat Ponorogo. Ini adalah konsekuensi logis yang diterima oleh setiap incumbent. Sekalipun demikian bahwa pasangan ini tanpa ada catatan. Salah satunya mungkin karena sudah merasa mendapatkan dukungan PKB, Hanura, dan Golkar, sehingga melahirkan performa high profile, me- rasa cukup dengan apa yang sudah mereka bangun dan terkesan me- ngecilkan kekuatan lain, bahkan terkesan kurang membutuhkan dengan komponen-komponen penting di masyarakat Ponorogo. Juga yang mengkhawatirkan dari pasangan ini adalah para pejabat Pemkab yang sakit hati yang merupakan konsekuensi logis dari penataan struktur organisasi (SO). Biasanya kelompok ini lebih banyak dari kelompok yang diuntungkan dari penataan SO tersebut. Yang terakhir ini mestinya tidak bisa dianggap remeh oleh pasangan Muhadi-Luhur karena sama 190
efektifnya yang akan bisa menggerus kekuatan pasangan Muhadi-Luhur, sebagaimana situasi yang hampir sama pernah dialami oleh Mantan Bupati Muryanto (2005). Juga yang tidak bisa dianggap remeh adalah munculnya kekuatan Heri Ahmadi atau kekuatan Supriyanto? Lebih-lebih jika kekuatan ini mampu membangun sinergi dan bisa sebagai antitesis kelemahan pasangan Muhadi-Luhur. Namun, sebaliknya jika akhirnya kekuatan ini pecah, justru yang akan diuntungkan adalah pasangan Muhadi-Luhur. Sekaligus akan memperkuat dugaan bahwa pasangan ini (Muhadi-Luhur) tidak hanya kuat dalam membangun kendaraan politik, tetapi juga berhasil mengacak-acak kekuatan lawan. Jadi, sangat tergantung sejauh mana kemampuan PDIP dalam melakukan konsolidasi internalnya. Di satu sisi Heri Ahmadi kuat untuk lobi ke pusat dan lemah aksesnya ke grassroot (dibanding Supriyanto), sedangkan Drs. Supriyanto lemah dalam lobi ke pusat (dibanding Heri Amadi), tetapi tidak bisa diremehkan dalam membangun jaringan grassroot (akar rumput). Namun, perkembangan terakhir di PDIP dengan terpilihnya Agus Widodo S.E. sebagai Ketua DPRD Ponorogo (2009 - 2014) mengindikasikan bahwa kekuatan Drs. Supriyanto di DPP belum habis, atau masih bertaji. Uraian di atas diasumsikan, jika Mbah Imam Sudrajat absen. Bagai- mana jika ternyata ada yang berhasil memprovokasi Mbah Imam Sudrajat turun gunung dalam Pilkada 2010? Bisa jadi peta dan konstelasinya menjadi buram. Maksudnya, bisa berubah. Apalagi tingkat keterlibatan- nya maksimal sebagaimana dalam Pilkada 2005. Maka tidak mustahil akan muncul skenario politik yang tidak terduga-duga, sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada 2005? Wallahu A'lam. PERKEMBANGAN KONSTELASI CALON BUPATI (Muhadi versus Supriyanto) Kegagalan calon bupati Amin untuk mendapatkan kendaraan politik dari Partai Demokrat (7 kursi) tidak hanya menunjukkan berakhirnya dukungan Mbah Imam Sudrajat terhadap yang bersangkutan, tetapi juga sebagai indikasi bahwa permainan pilkada berada dalam pengendalian 191
calon bupati Muhadi. Setidaknya untuk saat ini. Jika bisa dikalahkan di luar ring, kenapa harus di dalam ring? Istilahnya, ngalahne tanpo ngasorake. Nglurug tanpo bolo. Memenangkan politik tidak harus dengan kekuatan massa dan fisik, tetapi dengan kekuatan strategi. Suatu permainan politik yang lazim/ wajar di mana pun, terutama dalam sejarah politik di Jawa. Implikasinya, tidak mustahil kecenderungan ke depan bahwa jumlah calon bupati tidak bertambah, tetapi mengerucut pada satu atau dua calon bupati. Jika bertambah sifatnya hanya sekadar penggembira. Tergantung dinamika politik ke depan. Jika sebelumnya berpusar pada cabup Muhadi, cabup Amin, dan cabup Supriyanto. Maka tidak mustahil muncul hanya dua pusaran, yaitu pusaran cabup Muhadi dan cabup Supriyanto (asumsinya yang sudah jelas kendaraan politiknya). Sedangkan nasib calon bupati Amin tidak mustahil seperti yang dialami oleh Nurcholis Madjid, Sri Sultan Hamengku Buwono X, atau Sutiyoso dalam konteks pemilihan presiden. Awalnya heboh, namun kemudian tenggelam tidak jelas posisinya. Di antara faktor penyebab utama bahwa politik bukan semata-mata dikuasai atau dikendalikan oleh pemilik modal (sponsor), tetapi kaum politikus (pimpinan parpol). Hal ini yang kelihatanya belum disadari sepenuhnya oleh calon bupati Amin dan orang-orangnya. Sehingga terkesan asyik dengan genderang orang lain. Suatu hal yang tidak aneh dalam dunia politik. Memang masih mungkin akan muncul calon baru, misalnya Letkol (TNI) Asmono, Mantan Dandim Ponorogo, dan Sugiri (Aleg DPRD Jatim dari Partai Demokrat). Setidaknya wacana yang beredar di Partai Demokrat pasca"perceraian" dengan calon bupati Amin. Termasuk suara- suara sayup (timbul tenggelam) Sekretaris Kabupaten (Sekab) Luhur Karsanto, terlepas peluangnya. Juga agenda beberapa kepala desa yang merasa belum diakomodasi oleh paguyuban kepala desa yang berpeluang menghadirkan calon baru. Karena kemunculan mereka agak terlambat maka rasanya sulit menyaingi calon-calon lama yang sudah beredar (seperti Muhadi, Amin, dan Supriyanto). Bagaimana dengan posisi cabup Muhadi dan cabup Supriyanto? Setidaknya dari segi kendaraan politik sudah relatif nyaman. Setidaknya untuk saat ini, cabup Muhadi dengan PKB dan Hanura. Sedangkan 192
cabup Supriyanto dengan PDIP-nya. Jikalau rekomendasi hingga kini belum turun lebih disebabkan karena belum definitifnya calon wakil bupati (baca: wabup). Yang memang menjadi kesibukan atau agenda kedua calon tersebut untuk pekan-pekan ini. Wacana yang berkembang di seputar calon bupati Muhadi untuk calon wakil bupati, antara lain Amin (Wabup incumbent), Supriyanto (PDIP), Sukirno, dan Mbak Ida (keduanya dari Golkar), Marjuki (Demokrat), dan Luhur Karsanto (Sekab). Dan akan mengerucut dengan parameter yang digunakan, antara lain pertama, harus sebagai representasi parpol, bukan individu. Kedua, disetujui oleh PKB sebagai parpol pengusung cabup Muhadi. Ketiga, syarat lain yang tersirat (tidak tertulis). Sedangkan wacana yang berkembang di seputar cabup Supriyanto untuk calon wakil bupati, antara lain Amin (wabup incumbent), Suwito (mantan Kepala Desa Carat), Seno (Kepala Desa Crabak dan Ketua Paguyuban Kepala Desa), Kateni (Kepala Desa Jambon dan Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa). Juga ada satu nama, yaitu Imam Mubasir, tetapi dengan calon bupati lain. Yang kabarnya untuk keputusan terakhir di samping mekanisme yang ada di paguyuban desa, juga di tangan Mbah Imam Sudrajat. Sekalipun beliau tidak terlibat langsung dalam Pilkada 2010, tetapi karena posisi beliau sebagai penjamin sponsor. Jadi, jika analisis itu benar setidaknya berdasarkan acuan konteks politik sekarang akan muncul dua calon yang signifikan (tanpa meng- abai kan peluang Amin, Asmono, PGRI, dan lain-lain), yaitu pasangan cabup Muhadi dan pasangan cabup Supriyanto. Format birokrat-politikus versus politikus-paguyuban kepala desa. Tingkat keberhasilan nya sangat tergantung kemampuan dalam melakukan konsolidasi pada masing- masing kekuatan calon tersebut. Wallahu A'lam. MENIMBANG KEKUATAN PASANGAN HAYU Salah satu kelebihan pasangan nomor punggung 1, Muhadi-Yusuf Pribadi (HAYU) dibanding pasangan lain (ADA & PRIMUS) adalah posisinya sebagai incumbent (pihak yang sedang berkuasa). Lebih-lebih dalam catatan penulis, pertama, dari segi hukum, tidak ada persoalan yang membelit selama masa pemerintahannya (2005 - 2010). Kedua, dari segi prestasi banyak penghargaan dari berbagai lembaga independen, 193
seperti JPIP. (Terlepas yang bersifat karikatif atau yang subtantif). Ketiga, dari segi pembangunan juga berjalan lumayan, setidaknya jalan-jalan desa. Artinya, tidak terlalu jelek, sebagaimana berbagai tuduhan dari lawan-lawan politiknya. Ada beberapa keuntungan sebagai incumbent, antara lain pertama, dari segi popularitas tentunya cukup tinggi 88,63 persen (terlepas elektabilitasnya: hasil penelitian LP2BM, akhir April 2010). Karena posisi sebagai bupati memungkinkan untuk bersosialisasi di berbagai acara, baik formal maupun informal. Kedua, memungkinkan untuk mengendalikan sumber-sumber kekuasaan, baik dari segi politik dan ekonomi. Artinya, soal pendanaan tidak menjadi masalah yang serius. Ketiga, posisinya sebagai bupati itu identik dengan kondisi pemerintahan yang berjalan. Jadi, sangat tergantung tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan selama ini. Menurut penulis tidak ada yang istimewa, tetapi juga tidak mengecewakan (bukan hasil penelitian). Artinya, kondisi Bupati Muhadi masih lebih baik dibanding Bupati Moch. Salim (Rembang) sebenarnya pada titik nadir (mengkhawatirkan) dan ternyata berhasil memenangkan pemilukada di Rembang belum lama ini (awal Mei 2010). Apalagi dari lawan-lawan politiknya di samping tidak ada yang menjanjikan atau tidak ada yang istimewa baik dari segi performa, juga kelebihan dari segi strategi dan kekuatan dana. Bisa dikatakan jika pasangan HAYU itu berhasil menang pada Pemilukada 2010 bisa jadi justru disebabkan oleh faktor ketidaksiapan lawan-lawan politiknya. Sekalipun demikian ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dari pasangan HAYU. Pertama, pola komunikasi yang dingin dan minimalis. Istilahnya dalam bahasa Jawa adalah kurang grapyak, semanak, dan sumrambah. Ini yang menyebabkan posisinya kurang populis atau kurang dikenal oleh masyarakat awam. Kedua, kebijakan yang kurang melibat- kan bawahan dan cenderung nepotisme. Ini yang menyebabkan antipati kalangan birokrat yang merasa dirugikan dan ini yang akan menjadi musuh potensial Bupati Muhadi. Kelompok ini jumlahnya tidak kecil. Ketiga, untuk kalangan tertentu kurang omber. Terutama untuk politikus tertentu yang biasa nyembranakne terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Maka muncul istilah di kalangan mereka mencari pemimpin yang "enak diatur", sekalipun tidak cerdas atau tidak jelas visinya. 194
Faktor lain yang lebih mengkhawatirkan adalah pecahnya kongsi Bupati Muhadi dengan Mbah Imam Sudrajat. Menurut penulis dampak- nya bukan semata-mata persoalan dana, tetapi menyangkut jaringan lama yang telah teruji menghantarkan Bupati Muhadi pada periode awal (2005 - 2010). Sekalipun harus diakui bahwa jaringan ini tidak bersatu lagi, di mana sebagian bergabung di pasangan ADA (2) dan sebagian lain ada yang bergabung di PRIMUS (3). Namun, yang pasti jaringan itu umumnya (tidak semua) tidak lagi bersama pasangan HAYU. Jadi, bagi pasangan HAYU untuk bisa mengalahkan kelompok tersebut seharusnya tidak semata-semata mengandalkan kesiapan dan kekuatan dana, tetapi yang sama penting adalah kesiapan dan kekuatan jaringan serta strategi. Dan satu lagi faktor lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah fenomena pengkhianatan yang merupakan konsekuensi dari pecahnya kongsi dengan kekuatan lama dan konsekuensi dari kebijakan restrukturisasi (mutasi) di Pemkab Ponorogo. Salah satu ekses mungkin banyaknya gambar-gambar dan dana HAYU yang hilang yang tidak jelas larinya. Maka ada istilah, "bukan jauh, tetapi dekat di hati". Mungkin yang terjadi, "kelihatannya dekat, tetapi jauh di hati", bahkan potensial menelikung dari belakang. Terakhir, bagaimana peluang pasangan HAYU? Menurut penulis yang sangat menentukan adalah justru dari faktor kesiapan, performa dan permainan kompetitor (lawan-lawan politiknya). Jika kompetitornya hanya bermodalkan semangat, tetapi lemah dari logistik dan pendanaan. Maka pasangan HAYU akan unggul. Juga jika kompetitornya siap dari logistik dan pendanaan, tetapi arogan (komunikasinya tidak bagus). Terlalu percaya diri dan kurang memperhitungkan (menganggap) komponen- komponen pemenangan lain, misalnya, kekuatan media massa dan kelompok akademisi. Tidak mustahil pasangan itu hanya akan membuang- buang dana. Dan pasangan HAYU akan unggul. Wallahu A'lam. MENIMBANG KEKUATAN ADA Sekalipun pada mulanya pasangan nomor punggung dua (2), Amin- Yuni Widyaningsih (ADA), yang diusung Partai Golkar ini, terseok-seok pada etape pertama, terutama untuk mendapatkan kendaraan politik. Hal ini mengindikasikan kekuatan dan sekaligus kelemahannya. Kekuatan atau kelebihan pasangan ini antara lain, pertama, tidak bisa lagi dianggap 195
sebagai pemain figuran. Tidak mudah untuk "melumpuhkan" pasangan ini (baca: Amin) sekalipun dalam kondisi yang kritis. Indikasinya tidak mudah bagi kekuatan tertentu untuk "memaksa" Amin (ADA) untuk mengembalikan pada posisi semula sebagai wakil bupati incumbent. Jadi, untuk konteks di Ponorogo termasuk faktor penting dalam dinamika Pemilukada 2010. Kedua, bahwa kekuatan atau kelebihan lain dari pasangan ini justru belum pernah memegang posisi penting di eksekutif tingkat kabupaten. Sehingga belum atau tidak bisa dibaca kekurangan pasangan ini oleh masyarakat dari sisi pengalaman dalam pemerintahan. Memang mem- punyai pengalaman di pemerintahan tingkat desa (Tosanan), tetapi tidak menonjol sebagaimana Desa Jurug, Sooko atau Desa Plalangan, Jenangan. Artinya, selama sebagai Kepala Desa Tosanan, Kauman catatannya biasa-biasa saja. Kecuali kiprahnya sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa di masa Bupati Markum, yang bisa kita sebut sebagai kelebihan ketiga dari pasangan ini. Keempat, dibanding calon lain (terutama HAYU) bahwa performa pasangan ini cukup menonjol, terutama dari sisi komunikasi, yaitu grapyak, semanak, dan sumrambah. Dan terlepas visinya, dengan performa itu akan mudah dikenal oleh masyarakat awam (setidaknya perangkat desa ke bawah). Bisa disebut sebagai antitesis (Jawa: kosok balene) dari performa pasangan HAYU (baca: Muhadi). Tidak mustahil jika calon itu hanya dua pasang, yaitu HAYU (1) dan ADA (2). Pihak-pihak yang tidak berkenan dengan performa HAYU secara otomatis akan memberi dukungan kepada pasangan ADA. Persoalannya menjadi lain dalam konteks pemilukada 2010 karena muncul kekuatan lain, yaitu PRIMUS (3). Artinya, pihak-pihak yang tidak berkenan pada performa HAYU tidak otomatis ke ADA, tetapi bisa jadi ke PRIMUS. Ini yang mungkin harus dipikirkan masak-masak oleh pasangan ADA. Adapun yang mengkhawatirkan dari pasangan ADA, antara lain pertama, kesan yang menonjol adalah terjebak pada semangat ASAL BUKAN MUHADI. Pada kesempatan lain di kalangan kadernya menyebut sebagai BOMM (Barisan Ora Milih Muhadi). Memang hal ini akan melahirkan militansi di kalangan tim sukses dan pendukungnya, terutama yang antipati terhadap HAYU (baca: Muhadi). Hanya saja kelemahan dari 196
semangat ini mereka akan "buta" segala kekurangan pasangan ADA dan di sisi lain akan "buta" segala kelebihan pasangan HAYU (atau pasangan yang dianggap lawan atau musuh ADA). Bagi mereka tidak penting, apa itu visi dan apakah Ponorogo ke depan lebih baik atau tidak? Yang penting jagonya menang atau yang penting musuhnya kalah. Kedua, kelemahan pasangan ini berpotensi sebagai kuda troya, yaitu sebagai muatan berbagai kepentingan. Apalagi jika calonnya tidak mempunyai visi dan pendirian (sikap) serta lebih-lebih kualitas SDM belum terukur. Padahal format kekuatan tersebut dibutuhkan pemim pin yang kuat (strongman), seperti mantan Bupati Markum. Jadi, persoalan ini yang seharusnya menjadi perhatian pasangan ini untuk mengatur ulang. Hal ini mengingatkan penulis pada Bupati Malang (Sujud) (2005 - 2010) Di mana selama menjalankan pemerintahan banyak dikendalikan oleh kekuatan "luar", yang merupakan konsekuensi dari kekuatan penting dari pihak-pihak yang merasa berjasa yang mengantarkan calon ini sebagai bupati. Jadi, tidak mustahil pemerintahan ke depan yang mengen dalikan bukan bupatinya, tetapi tim suksesnya. Juga sebagaimana yang terjadi di Pemkab Jember (2005 - 2010) dan Pemkab Situbondo (2000 - 2005). Ketiga, kondisi pasangan ini diperparah dengan keberadaan Mbah Imam Sudrajat tidak dalam barisan ini. Indikasinya, jika Mbah Imam berada dalam barisan ini mestinya untuk mendapatkan kendaraan politik tidak serumit (lelakonnya) itu. Hal ini terlihat dengan fenomena pisah kawin politik Amin, misalnya dengan Partai Demokrat, kemudian ke Golkar, kemudian lari ke PDIP, kemudian ke aliansi dan kembali lagi di Golkar. Mungkin oleh pendukungnya disebut sebagai bentuk ketangguhan Amin (ADA). Namun, bagi musuh-musuh politik sebagai indikasi bahwa Amin tidak mempunyai pendirian politik. Karena terjebak dengan permainan atau genderang atau langgam orang lain. Tidak punya agenda politik yang kokoh. Mungkin belum terlambat bagi pasangan ini untuk meluruskan citra ini. Keempat, persoalan lain yang sama mengkhawatirkan adalah masa lah logistik dan dana. Mungkin banyak orang berharap bahwa persoalan ini akan diatasi oleh calon wakilnya, Yuni Widyaningsih, S.H. (Mbak Ida). Persoalannya, ada dua persoalan yang mengganjal. Pertama, logis atau etiskah Golkar yang telah memberi kendaraan politik, juga sekaligus me- 197
mikirkan "bensin & ransumnya"? Kedua, jika dianggap etis dan mungkin, siapa yang harus memikirkan? Di satu sisi kondisi manajemen usahanya Mbak Ida (baca: Pak Sugeng) saat ini justru sangat membutuhkan suntikan dana yang tidak kecil, misalnya pembangunan rumah, pengembangan rumah sakit, dan perusahaan gas elpiji. Di sisi lain, jika meng andalkan Amin, Mbah Imam Sudrajat tidak lagi dalam barisan ini. Jadi, menurut penulis masih gelap, tetapi bukan tidak mungkin bisa diatasi. Bagaimana dengan peluang pasangan ini? Sebagaimana yang lain, pasangan yang mempunyai nomor punggung dua ini mempunyai pe luang yang sama. Terutama dituntut kemampuan pasangan ini untuk meng atasi berbagai kelemahan atau kekurangan di atas, terutama kejelasan visi dan format pemerintahan ke depan yang ditawarkan, sehingga men dapat kan dukungan dan apresiasi dari kelompok menengah ke atas. Dan lebih- lebih persoalan logistik dan pendanaannya, yang merupakan kom ponen penting untuk mengantarkan pasangan ini. Sehingga setelah tanggal 4 Juli nanti sudah "ADA" bupati definitif untuk periode 2010 - 2015. Wallahu A'lam. MENIMBANG KEKUATAN PRIMUS Ada satu hal yang menonjol dari pasangan nomor punggung tiga, Supriyanto-Nyamut Suseno (PRIMUS), yaitu sebagai politikus ulung. Ciri- ciri yang dimiliki antara lain ulet, pantang menyerah, tahan bantingan, berani mengambil risiko, dan yang sama penting adalah kemampuan dalam mengatasi kebuntuan. Dan ini sudah dibuktikan permainannya di PDIP. Sekalipun melahirkan kontroversi suatu yang lazim dalam dunia politik. Oleh lawan-lawan politiknya disebut sebagai "lompat pagar". Sedangkan bagi pendukungnya bisa dimaknai berbeda, yaitu sebagai konsekuensi logis dari sikap perlawanan di pihak yang dizalimi. Prestasinya tidak diragukan dalam menjaga dan meningkatkan kebesaran PDIP di kawasan Matraman (Ponorogo dan sekitarnya). Ketika daerah-daerah lain PDIP mengalami kemorosotan, seperti Madiun, Pacitan, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja menurut pendukungnya bahwa Supriyanto adalah satu-satunya yang direkomendasi PDIP melalui musyawarah cabang Ponorogo. Sekalipun dalam sejarah politik PDIP bukan hal yang baru. Sebagaimana dialami oleh Pakde Karwo, Gubernur 198
Jawa Timur, sekalipun pemenang dalam konvensi PDIP Jatim, tetapi ternyata rekom DPP jatuh ke Ir. Sutjipto, kader gaek PDIP. Namun, nasibnya di PDIP itu membawa "berkah" dan mengantarkan Pakde Karwo berhasil mencapai posisi Jatim-1 (Gubernur) tidak bersama PDIP, tetapi bersama Demokrat dan PAN. Itulah kira-kira pelajaran besar yang dicoba dihayati oleh pasangan PRIMUS dan para pendukungnya. Bisa jadi hal ini akan menjadi energi yang luar biasa. Tidak hanya dalam konteks motivasi, tetapi secara politis. Di satu sisi pasangan PRIMUS belum habis sepenuhnya di PDIP, tetapi justru di sisi lain dengan kendaraan politik Demokrat dan PAN, juga PKPI akan memperluas spektrum dukungannya. Juga tidak mustahil Demokrat sebagai partai penguasa tidak akan tinggal diam. Artinya, modal awalnya cukup meyakinkan. Sekalipun sikap ini mendorong pasangan PRIMUS (baca: Supriyanto) dalam situasi gambling. Jika tidak hancur kariernya di PDIP, justru sebaliknya PDIP yang akan hancur (melorot suaranya) di Ponorogo. Memang terlalu dini kesimpulan ini. Lebih-lebih Mbah Imam Sudrajat dan sebagian jaringan berada dalam barisan ini. Tentunya ini adalah tambahan energi lain. Salah satunya adalah faktor Nyamut Suseno (calon Wabup PRIMUS) yang diketahui di samping sebagai ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD), Purnawirawan TNI, juga bahwa beliau (bersama Pak Suwito, mantan Kades Carat) adalah sebagai pilar penting (kelompok pemikir) dari kekuatan Mbah Imam Sudrajat yang berhasil mengantarkan Muhadi-Amin pada pilkada sebelumnya (2005). Jadi, tidak bisa dianggap remeh. Tidak mustahil dengan format ini Mbah Imam sangat mungkin menunjukkan pangeram- eram (sebagaimana Pemilukada 2005). Boleh kalah di beberapa daerah lain, tetapi tidak boleh kalah di kampungnya. Begitu kira-kira yang dipikirkan Mbah Imam Sudrajat. Satu kelebihan lain dari pasangan PRIMUS adalah gerakannya yang sulit dibaca oleh lawan-lawan politiknya. Misalnya, pada saat etape pertama untuk mendapatkan kendaraan politik. Banyak pihak menyangka bahwa PRIMUS (Supriyanto) akan mudah "dibunuh" di kandang Banteng. Tetapi justru sebaliknya bisa hidup dan "mbrosot" ke kandang politik yang tidak bisa dianggap remeh, (yaitu Partai Demokrat, sebagai parpol penguasa). Termasuk oleh lawan-lawan politiknya dianggap tidak "gableg" duwit, yang terjadi justru mendapat dukungan dari Mbah 199
Imam Sudrajat. Juga kini banyak lawan-lawan politiknya menyangka bahwa basis dukungan PRIMUS sudah hancur, tetapi juga belum bisa dibuktikan. Karena pemilihan masih enam pekan lagi. Apalagi posisinya sebagai runner-up pada Pemilukada 2005. Jadi, masih banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan oleh pasangan PRIMUS. Adapun kelemahan dari pasangan PRIMUS, antara lain per tama, kurang bersahabat dengan teman-teman wartawan lokal, bahkan sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Kita tahu selama ini yang di andalkan sosialisasi melalui JTV yang sukses memublikasikannya de ngan istilah Kang Pri itu. Sehingga berbagai opini yang negatif ten tang pasangan PRIMUS ini tidak serta-merta mudah segera dinetralisasi di Pono rogo. Kedua, dari segi performa terkesan "semau gue" atau sak karepe dhewe. Memang menarik untuk kalangan tertentu, tetapi men jadikan kurang bersahabat dengan sebagian birokrat dan akademisi. Ketiga, le mah dalam memegang komitmen. Ini kemungkinan yang melahir kan re sis tensi di kalangan sebagian internal PDIP. Keempat, tidak jarang me ngecilkan persoalan atau nyembranakne. Sehingga persoalan yang di cipta kannya sendiri kadang yang bersangkutan tidak bisa me ngen dali kan nya. Terakhir, bagaimana peluang PRIMUS untuk Pemilukada 2010? Ada dua hal yang menentukan kemenangan PRIMUS. Pertama, tergantung kemampuan dalam mengelola anggaran. Jika tidak hati-hati dalam kon teks ini akan bisa diungguli oleh pasangan HAYU (Muhadi-Yusuf). Kedua, dari segi dukungan grassroot (akar rumput), jika tidak hati-hati akan mudah diungguli oleh pasangan ADA (Amin-Ida). Artinya, faktor dana politik dan dukungan grassroot yang signifikan akan menentukan keber hasilan pasangan ini (PRIMUS). Namun, sangat tergantung dari pola penge- lolaanya. Satu hal yang menurut penulis belum terlambat untuk segera diatasi oleh pasangan PRIMUS adalah masalah pencitraan yang tidak kalah penting untuk mendulang dukungan pemilih menengah ke atas, terutama kalangan birokrat, akademisi, dan sebagainya. Wallahu A'lam. MENGUJI EFEKTIVITAS STRATEGI MASING-MASING KANDIDAT PEMILUKADA 2010 Berdasarkan kajian pilkada LP2BM (2005 & 2010) di berbagai tempat bahwa aset atau kekayaan politik bagi kandidat dalam pemilukada ada 200
dua, yaitu citra dan uang. Dan aset atau kekayaan ini menjadi kekuatan yang signifikan tergantung pengelolaannya. Maka pengelolaan yang dimaksud dalam konteks inilah yang disebut sebagai strategi. Sekalipun dananya besar jika tidak bagus strateginya hanya akan membuang-buang dana. Juga hal yang sama sekalipun mempunyai citra yang baik, tetapi tidak dikelola dengan baik hanya akan membuang-buang tenaga. Secara umum bahwa strategi itu sangat tergantung tantangan yang dihadapi atau kondisi subjektif dan kondisi objektif masing-masing kandidat. Antara lain, pola strategi lawan, kecenderungan pemilih, kekuatan dana yang dimiliki. Jadi, strategi itu sifatnya tidak kaku. Secara sederhana ada tiga pola strategi yang digunakan oleh masing-masing kandidat, yaitu pertama open strategy. Maksudnya, strategi yang digunakan sangat terbuka. Cirinya, sangat mengandalkan pola komunikasi yang mengandalkan atribut (perang udara) dan lebih berorientasi pada politik pencitraan. Yang bisa dimasukkan kategori ini adalah pasangan Amin-Ada (ada) dengan nomor punggung 2. Kita tahu dari segi propaganda politik yang relatif lebih menonjol daripada calon lain di samping atributnya yang paling banyak. Untuk yang terakhir ini relatif bersaing dengan pasangan HAYU (1). Kedua, closed strategy, yaitu strategi yang digunakan sangat tertutup. Pola ini sulit dibaca oleh lawan, baik dari segi personal, jaringan, dan kekuatan anggaran serta pola pendekatan kepada pemilih. Mengandalkan gerakan intelijen dan cenderung mengabaikan publikasi dan politik pencitraan. Yang bisa dimasukkan kategori ini adalah pasangan Supriyanto-Nyamut Suseno (PRIMUS) dengan nomor punggung 3. Kita tahu hingga sekarang belum ada gerakan yang signifikan. Bisa jadi ini merupakan konsekuensi konflik di PDIP. Atributnya bersifat sekadarnya, kecuali gencar di JTV dengan iklan Mas Pri dan akhir-akhir ini dengan menampilkan Mbah Imam Sudrajat. Ketiga, combination, yaitu memadukan strategi terbuka dan tertutup. Strategi ini masih menganggap penting atribut dan politik pencitraan, tetapi juga menggunakan operasi tertutup (gerakan intelijen). Yang bisa dimasukkan kategori ini pasangan Muhadi-Yusuf (HAYU) dengan nomor punggung 1. Pasangan ini tidak hanya gencar dari segi atribut (perang udara), tetapi gerakan di lapangan (baca: perang darat) yang tidak bisa 201
dianggap remeh. Bahkan masing-masing TPS dan RT para kadernya cukup gencar. Belum termasuk berbagai jaringan lainnya yang tidak kalah gencar. Pertanyaan, di antara tiga strategi tersebut mana yang efektif? Jawabannya sangat tergantung dari kecenderungan dan tipe pemilih. Secara umum bahwa kecenderungan dan tipe pemilih itu ada tiga, yaitu pertama, pemilih yang berorientasi pada politik pencintraan. Umumnya adalah masyarakat terdidik dan perkotaan (metropolis). Mereka memilih pemimpin bukan karena orientasi pragmatisme, tetapi didasarkan oleh "idealisme". Keterikatan pemilih dengan kandidat karena ide-ide dan program. Pada konteks pemilih seperti ini yang efektif adalah kandidat yang menggunakan open strategy, sebagaimana yang pernah digunakan oleh Mantan Bupati Bangka Belitung, Basuki Tjahaja Purnama dan Mantan Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi yang kini sebagai Mendagri. Jadi, jika kecenderungan pemilih Ponorogo pada politik pencitraan maka yang unggul adalah pasangan ADA (2). Kedua, pemilih yang berorientasi pada politik pragmatisme. Yaitu tipe pemilih yang semata-mata berorientasi uang atau kita sebut politik uang (tidak harus diartikan money politic). Tipe pemilih seperti ini yang dibutuhkan bukan ceramah-ceramah, atribut, citra, dan sebagainya. Yang mereka butuhkan kompensasi (baca: uang). Mereka mungkin akan bosan pada kandidat, tetapi mereka tidak bosan dengan uangnya. Ini adalah khas tipe pemilih masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mempunyai budaya politik mataraman. Pada konteks tipe pemilih seperti ini yang efektif adalah kandidat yang menggunakan closed strategy, yaitu strategi yang mengandalkan gerakan intelijen, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Wali Kota Madiun, Bambang. Lebih-lebih jika kompetisinya sangat ketat dan membutuhkan kecerdikan. Jadi, jika kecenderungan pemilih Ponorogo seperti ini maka yang unggul adalah pasangan PRIMUS (3). Ketiga, tipe pemilih yang semata-mata bukan program atau sebalik- nya, atau tipe pemilih yang semata-mata bukan karena uang atau sebaliknya. Tetapi tipe pemilih di samping karena motif pencitraan, juga karena faktor uang. Pada konteks tipe pemilih seperti ini yang efektif adalah kandidat yang menggunakan combinated strategy, yaitu yang 202
menggabungkan sisi pencitraan dan pragmatisme politik, sebagaimana pola Bupati Rembang Moch. Salim, pasangan Kanang di Ngawi dan pasangan Mulyadi-Kholoiq Trenggalek dan masih banyak lagi. Jadi, jika kecenderungan pemilih Ponorogo sebagaimana tipe ini maka yang unggul adalah pasangan HAYU (1). Bagaimana kecenderungan dan tipe pemilih di Ponorogo? Berdasar- kan hasil penelitian independent bahwa tipe pemilih yang kategori "idealisme", dalam arti tidak memerhatikan pertimbangan kompensasi atau pragma tisme politik sekitar 10 - 19 persen. Artinya, ada sekitar 81 - 90 persen, atau sebagaimana penelitian LP2BM ada sekitar lebih 75 persen adalah pemilih pragmatisme, yakni mereka memilih karena uang. Jika kesimpulan ini benar bahwa pertarungan yang sesungguhnya adalah HAYU (1) versus PRIMUS (3), tanpa mengabaikan potensi ADA (1). Per tarungannya tidak bisa dilihat sedikit banyaknya atribut (perang udara), tetapi hanya bisa dilihat dalam perang darat, bahkan lebih pada "gerilya politik". Wallahu A'lam. C. Pendidikan Politik MEMBANGUN PARPOL YANG VISIONER Salah satu pilar tegaknya pemerintahan demokratis adalah keberadaan partai politik yang sehat dan fungsional, antara lain pertama, bisa menjalankan fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik. Artinya, diharapkan dengan partai politik lahir para pemimpin politik, baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, bisa menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu diharapkan dengan keberadaan partai politik bisa mengeksplorasi, menampung, dan menyalurkan problem dan aspirasi masyarakat dalam proses politik, sehingga masyarakat tidak hanya merasa terlibat, tetapi juga merasa bertanggung jawab terhadap keberadaan dan masa depan sistem politik yang diharapkan. Ketiga, bisa menjalankan fungsi agregasi kepentingan, yaitu dengan keberadaan partai politik berbagai problem dan aspirasi masyarakat ditampung dan diolah menjadi keputusan atau konsensus politik. Keempat, bisa menjalankan fungsi komunikasi politik, yaitu dengan keberadaan partai politik berbagai kebuntuan dan stagnasi politik bisa 203
diurai dan diselesaikan, sehingga intrik dan sejenisnya bisa diminimalisasi dalam kehidupan politik. Terakhir, bisa menjalankan pendidikan politik, yaitu dengan keberadaan partai politik bisa melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan, tetapi menjadi subjek politik. Persoalan yang terjadi dalam implementasinya partai politik tidak hanya kurang bisa menjalankan berbagai fungsi di atas, tetapi telah berubah menjadi institusi yang menyeramkan, yaitu tidak lebih sebagai arena konflik, baik terkait positioning kader dalam struktur dan juga tarik- menarik kader parpol dalam perebutan posisi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk konflik perebutan berbagai proyek pemerintah dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah mereka membangun partai tidak berdasarkan visi yang jelas, tetapi karena berdasarkan kekuasaan oriented. Sebenarnya orientasi ini tidak salah karena politik tidak bisa dipisahkan dengan persoalan kekuasaan. Namun karena tidak dikawal dengan pendidikan dan pendewasaan politik, konsekuensinya bahwa politik identik dengan konflik. Implikasinya image yang muncul di masyarakat bahwa parpol bukan bagian problem solving (unsur perbaikan), tetapi problem maker (sumber persoalan) berbangsa dan bernegara. Konsekuensi lain bahwa pergantian pemimpin tidak berpengaruh pada perubahan yang signifikan terhadap kualitas kepemimpinan dan kondisi pemerintahan. Konkretnya yang terjadi hanya pergantian orang, selebihnya hanyalah perebutan kekuasaan, perebutan jabatan, perebutan proyek, dan seterusnya. Sehingga harapan masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan hanya sebatas slogan, cita-cita, bahkan fatamorgana politik. Kalau toh hingga sekarang partai politik itu masih eksis karena diselamatkan oleh aturan atau perundang-undangan yang ada, antara lain pertama, bahwa siapa pun baik politikus atau bukan jika berkeinginan menjadi pemimpin politik (presiden, gubernur, bupati/ wali kota atau kepala desa) harus melalui atau keterlibatan partai politik. Sekalipun ada wacana calon independen, tetap saja peranan partai politik tidak berkurang. Karena aturan dan perundang-undangan dibuat oleh sebagian besar orang partai. Kedua, siapa pun yang berkeinginan menjadi penyelenggara pemilu/ pilpres (KPU/ KPUD) sekalipun aturannya harus 204
independen, tetapi juga tidak lepas dari peranan orang partai politik (parpol). Ketiga, bagaimana pun warna dan arah pemerintahan, apakah berpihak pada masyarakat luas atau sebatas untuk kepentingan kelompok juga tidak lepas dari peranan parpol. Sekali lagi bahwa ini merupakan konsekuensi dari pilihan sistem demokrasi, sehingga keberadaan parpol menjadi faktor penting. Jadi, jika mengharapkan pemerintahan yang baik, sehat, dan efektif untuk sementara waktu bukan mengubah sistemnya, tetapi yang diubah adalah cara pandang dan apresiasi politikus (pengurus dan kader parpol) ter- hadap parpol, bukan sebagai arena konflik, tetapi sebagai fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan, komunikasi, dan pendidikan politik. Sebaliknya jika parpol dilepas di pasar bebas, sebagaimana keberadaan LSM dan ormas, tidak mustahil tidak hanya ditinggal dan dikubur oleh masyarakat, tetapi juga dikubur dan ditinggal- kan oleh para pendiri, pengurus, dan para kadernya. Wallahu A'lam. TIGA PILAR PILKADA 2010 Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan ada yang berbeda Pilkada 2010 dari Pilkada 2005. Jika Pilkada 2005 sangat bertumpu pada dua pilar, yaitu pemilik modal dan partai politik. Yang menonjol dari format ini adalah semata-mata berorientasi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Tidak jelas bagaimana mereka mengelola kekuasaan ketika kekuasaan itu didapatkan. Maka tidak salah, jika ada yang menyebut pilkada 2005 tidak lebih sebagai arena permainan judi. Posisi akademisi tidak lebih sebagai alat pelengkap penderita. Jadi, kekuasaan yang dibangun adalah kaya intrik, tetapi miskin gagasan. Sedangkan Pilkada 2010 kecenderungannya akan bertumpu pada tiga pilar, yaitu pemilik modal, partai politik, dan akademisi se bagai suatu kekuatan. Bisa dikatakan bahwa format ini sebagai bentuk koreksi dari format lama. Antara pemilik modal, politikus, dan akademisi tidak dalam posisi berseberangan, tetapi bersinergis. Bisa dikatakan bahwa proses dan hasil Pilkada 2010 merupakan hasil komunikasi, dialogis, dan sinergisitas dari tiga kekuatan tersebut, yaitu perpaduan antara kekuatan dana, kekuatan politik, dan kekuatan gagasan sebagai representasi dari kekuatan dana masih pemain lama, yaitu Mbah Imam Sudrajat, alias 205
Tunggak. Tangan mengabaikan sponsor lain, seperti Yuli (Jakarta), Iwan (Malang), dan sebagainya. Penulis setuju bahwa kini positioning Mbah Imam Sudrajat berbeda dengan Pilkada 2005. Jika pada Pilkada 2005 lebih menonjolkan pada semata-mata kekuatan dana dan jaringannya, atau wataknya sebagai warokan. Maka pada Pilkada 2010 telah muncul kearifannya. Keterlibatan dalam pilkada tidak lagi bersifat emosional, tetapi dengan perhitungan yang matang. Bahkan berusaha memosisikan sebagai "orang tua". Namun, jika salah pendekatannya tidak mustahil akan mengeluarkan jurus "pangeram-eram" sebagaimana Pilkada 2005. Untuk Pilkada 2010 di Ponorogo bagi Mbah Imam Sudrajat dan jaringannya, tentunya mereka tidak mau mengulangi kekalahannya sebagaimana pilkada di Magetan, Kabupaten Madiun, dan Nganjuk. Jadi, untuk pilkada di Ponorogo (2010) hitungannya harus menang, tetapi dengan biaya dan tenaga sekecil-kecilnya. Apalagi kondisi kesehatan dan keuangan beliau tidak sebagaimana Pilkada 2005. Maka wajar pada pilkada 2010 beliau tidak semata-mata lagi mengandalkan fisik (dan emosi), tetapi juga dibutuhkan strategi dan hitungan yang matang. Sedangkan yang sebagai representasi kekuatan politik, yaitu keber- adaan parpol yang signifikan, terutama PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat. Persoalannya ada parpol yang signifikan, tetapi tidak mempunyai calon, seperti Golkar, PKB, dan Demokrat. Tidak Mustahil hanya sebatas sebagai kendaraan politik calon (yang bukan kader). Mungkin satu-satunya calon parpol yang signifikan dan mempunyai calon adalah PDIP. Memang masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Bagi parpol yang belum mempunyai calon akan menjadi pintu yang strategis bagi calon-calon di luar yang beredar selama ini. Namun jika dikaitkan dengan pemilihan langsung maka munculnya calon lain tidak lebih sekadar penggembira. Persoalan lain konsekuensi dari semakin tinggi tingkat rasionalitas elit politik (calon bupati atau wakil bupati) menjadikan parpol tidak booming sebagaimana Pilkada 2005 atau sebagaimana pilkada di daerah lain. Ini, fenomena yang khas dari Pilkada 2010 di Ponorogo. Sedangkan yang menjadi representasi kekuatan akademisi adalah dosen, peneliti, konsultan, atau pengamat politik yang mempunyai kepedulian terhadap proses Pilkada 2010 di Ponorogo. Kelebihan 206
kekuatan akademisi ini adalah sikap politiknya tidak bersifat personal, atau berangkat dari calon tertentu. Tetapi bertitik tolak dari gagasan. Tidak terikat pada seseorang, tetapi terikat oleh visi yang dibawanya. Sehingga mereka (akademisi) lebih leluasa dalam menentukan sikap politiknya. Bukan karena keterikatan emosional, tetapi berdasarkan ukuran-ukuran rasional dalam kerangka perubahan dan perbaikan pemerintahan ke depan. Jadi yang didukung oleh akademisi adalah siapa saja calon yang mempunyai komitmen dan menerima gagasan yang disodorkan aleh akademisi berdasarkan hasil kajian dan penelitiannya. Jika diilustrasikan dalam permainan sepak bola maka Pilkada 2010 di Ponorogo tidak sebagaimana pemain Italia yang hanya mengandalkan kekuatan dan juga bukan pemain Inggris yang mengandalkan kekuatan dan strategi, tetapi sebagaimana permainan Brazil yang memadukan kekuatan, seni, dan skill atau strategi. Wallahu A'lam. NY. MARIANI, HUKUM DAN POLITIK (Pendidikan Moral Politik) Kasus hukum yang melibatkan Ny. Mariani bisa dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya dari perspektif politik yang merupakan konsekuensi dinamika dan kerasnya kehidupan politik. Bisa jadi apa yang diperbuat Ny. Mariani sebenarnya juga diperbuat oleh politikus yang lain. Jika kemudian hanya Ny. Mariani yang kena batunya, sedangkan yang lain masih aman-aman saja. Inilah, politik. Termasuk, apakah kemudian kasus hukum Ny. Mariani, anggota legislatif dari Golkar bisa dijadikan pintu bagi aparat hukum untuk membuka persoalan lebih jelas dan terang, sebagaimana yang terjadi di pusat dengan pemain utama Agus Condro, Aleg DPR RI dari PDIP, hanyalah proses politik dan proses hukum yang akan menjawabnya. Ada baiknya dengan momentum Ramadhan 1429 H ada sisi lain yang perlu diungkapkan pada kesempatan berharga ini. Allah swt. berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman, ayat 33 yang artinya, "Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka jangan sekali-kali kamu teperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu teperdaya oleh penipu dalam (menaati) Allah." Terkait dengan ini Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya, 207
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Said Alkhudry r.a. berkata bersabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya dunia ini indah dan manis, dan Allah akan menyerahkan kepadamu. Maka berhati-hatilah kamu dari godaan dunia, dan hati-hatilah kamu dari godaan perempuan." Jika dikaitkan beberapa riwayat lain, bisa diartikan bahwa dunia yang dimaksud itu adalah tahta, harta, dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hati-hati terhadap dunia. Sebab, jika tidak hati-hati mengelola dunia (baca: politik) ini, bukan dunia yang kita kendalikan justru se- baliknya dunia/ politiklah yang mengendalikan kita. Tidak jarang orang baik-baik bisa menjadi jahat juga karena dunia/ politik. Menurut Ibnu Khaldun, sejarawan dan ilmuan politik dunia Islam, bahwa dunia politik itu bisa menjadikan orang terlena, tidak saja menjadikan lupa pada orang lain, tetapi bisa menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Penulis mempunyai pengalaman berharga yang perlu dikemukakan dalam kesempatan ini, sebagai pelajaran untuk siapa pun, terutama yang ingin kiprah dalam dunia politik. Penulis pernah mempunyai binaan dalam politik. Sebagai pembina, tentunya berusaha telaten dan sabar, sekalipun pada mulanya ia ber- sama keluarganya memfitnah dan menuduh dengan bermacam-macam tuduhan, seperti, syi'ah, Islam jama'ah dan sebagainya. Penulis tetap sabar dan telaten. Alhamdulillah, justru dengan kesabaran dan ketelatenan itu berbuah. Tidak hanya yang bersangkutan, tetapi adik-adiknya juga kita bina, termasuk dalam membangun rumah tangga, bahkan orang tua dan saudara-saudaranya sangat baik dengan penulis hingga sekarang. Namun, ada satu hal yang belum dipersiapkan secara matang oleh penulis ketika yang bersangkutan mendapatkan jabatan publik (atau berhadapan dengan kilauan dunia). Maka wajar sebagai kakak, saudara, dan pembina untuk terus memantau dan wanti-wanti supaya tidak terjerumus atau teperdaya oleh manis dan kilauan dunia tersebut. Yang terjadi bukan ucapan terima kasih yang diterima oleh penulis, tetapi sumpah serapah dan fitnah. (Mungkin ia sudah merasakan manisnya dunia/ politik). Maka ia akan berusaha menyingkirkan siapa saja (tidak peduli kepada orang yang membesarkannya) dengan segala cara (Maxiaveli) yang mengganggunya dalam mengeruk manisnya dunia 208
(politik). Jika perlu menjilat, manipulasi fakta, menipu, dan bahkan menghasut. Memang jika dirasakan pahit dan getir, tetapi itulah dunia politik. Orang tidak hanya lupa pada orang lain, tetapi juga lupa pada dirinya sendiri. LUPA SIAPA YANG MEMBESARKANNYA. Semoga dengan momentum Ramadhan ini Allah swt. membukakan pintu hati dan nuraninya. Semoga Allah swt. tidak membutakan hatinya dengan kerakusan dunia dan kebusukan hatinya. Penulis sendiri berharap bahwa Ny. Mariani tidak seperti orang yang pernah saya bina itu, tetapi benar-benar karena khilaf. Suatu hal yang biasa dilakukan oleh siapa pun. Bedanya jika Ny. Mariani sudah dalam proses hukum, tetapi binaan saya tadi masih dilulu (Jawa: diujo) sama Allah swt. dengan berbagai manufer dan polah ambisi dunianya. Mungkin ini bentuk pendidikan politik yang berharga tidak hanya untuk Ny. Mariani, tetapi untuk para politikus yang lain. Politik tidak hanya mengasyikkan, tetapi bisa menjerumuskan seseorang pada kehinaan dan kehancuran. Politik tidak hanya mempunyai misi agung dalam pemberdayaan dan perubahan pemerintahan yang lebih baik, tetapi bisa mencelakakan orang lain, bahkan juga pada dirinya sendiri. Politik itu bisa menjadi madu, tetapi juga bisa menjadi racun. Hati-hatilah saudaraku! Wallahu A'lam. HMZ YULI NURSANTO DAN DUNIA POLITIK (Mutiara Hikmah Politik) Dalam dunia politik hubungan politik dan ekonomi sifatnya saling memengaruhi, tetapi tidak bersifat konstan atau bersifat situasional. Pada saat tertentu politik yang memengaruhi ekonomi dan pada saat lain justru ekonomi yang memengaruhi politik. Artinya, kaidah-kaidah ekonomi/ bisnis menjadi dasar aturan atau kaidah dalam berpolitik. Maka dalam situasi ini konstelasi politik banyak dimainkan oleh kalangan pebisnis/ pengusaha. Atau, dengan kata lain dengan kondisi politik seperti ini yang paling siap dan efektif dalam politik adalah kalangan pebisnis/ pengusaha. Setidaknya dalam persepktif inilah munculnya HMZ Yuli Nursanto atau yang lebih dikenal dengan Yuli Gong akan memberi warna dan harapan baru dalam perpolitikan di Ponorogo, setidaknya dalam kasus Pilkada (2005). 209
Penulis melihat bahwa kecenderungan ini akan terus juga mewarnai Pemilu Legislatif 2009. Dalam catatan penulis yang akan banyak bermain dalam Pemilu Legislatif 2009 di Ponorogo akan banyak didominasi oleh pengusaha (terutama PJTKI dan usaha keuangan usaha kecil, seperti Koperasi Simpan Pinjam), kemudian politikus/ pengurus parpol (baik pemain lama maupun pemain baru) dan kemudian teman-teman LSM, namun yang terakhir ini belum banyak dan itu terjadi dihampir semua daerah pemilihan (DP 1 - 6). Waktu itu penulis berharap hadirnya pemain politik yang berlatar belakang kepala desa mewarnai Pemilu Legislatif (2009), sehingga apresiasi terhadap permasalahan desa lebih fokus dan terukur. Namun, kelihatannya belum nampak secara signifikan, sekalipun Wakil Bupatinya (kini) berlatar belakang dari komunitas itu. Namun, belum terlambat. Fenomena pengusaha/ pebisnis dalam politik bukah hal yang perlu dikhawatirkan, justru sebenarnya menjanjikan, setidaknya sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Fadel Muhammad sebagai Gubernur Gorontalo, Bupati Untung (Kabupaten Sragen), Bupati Masfuk (Kabupaten Lamongan), dan masih banyak lagi. Anggapan bahwa kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha/ pebisnis hanya akan menjadikan pemerintahan sebagai lahan bisnis, ternyata tidak sepenuhnya benar, bahkan banyak memberi inspirasi bagi kepala daerah lain, terutama dalam mewujudkan Reinventing Goverment, yakni pembenahan konsep, paradigma, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ringkasnya memang harus didorong para pengusaha/ pebisnis dalam politik yang memang sudah teruji konsep dan pemgalaman dalam bisnis serta kedewasaan dalam politik. Sehingga memberi warna dan harapan baru dalam konstelasi politik, khususnya di Ponorogo. Bagaimana dengan fenomena Saudara Yuli Gong? Penulis sepakat dengan berbagai pendapat, termasuk dr. Achmad Sunarno, bahwa per- soalan Yuli Gong bukan masalah bisnis/ ekonomi semata, tetapi yang paling dominan disebabkan karena masalah keluarga. Sekalipun demikian permasalahan yang terakhir tidak lepas dari konsekuensi rentetan panjang keterlibatan yang bersangkutan dalam Pilkada (2005). Artinya, Saudara Yuli Gong mungkin dalam batas-batas tertentu cukup teruji dalam dunia bisnis, tetapi masih baru dan bahkan asing dalam dunia politik, sehingga mudah terporvokasi atau diperalat oleh broker atau petualang politik. 210
Jika, dianggap suatu kesalahan, pada titik inilah yang belum dihitung oleh Saudara Yuli Gong secara objektif dan jernih dengan penelitian serta kajian yang mendalam. Pada tahun 2005 penulis pernah diundang oleh Radio Gong FM untuk sebuah acara obrolan politik dan yang terpenting ingin mengetahui bagaimana dengan kesiapan Saudara Yuli Gong dalam pilkada melalui orang dekatnya. Ternyata motivasi dan latar belakang keinginan dalam politik (pilkada) sangat sederharana sekali. Salah satunya karena keberhasilan Saudara Yuli Gong dalam menyelenggarakan Jalan Sehat yang diikuti jumlah peserta yang cukup besar. Waktu itu, yang kurang dihitung, apakah jumlah besar perserta dalam jalan sehat itu karena termotivasi atau tertarik karena figur Saudara Yuli atau karena sekadar untuk hiburan atau ingin mendapatkan hadiah? Sehingga sempat terlontar ungkapan penulis dengan orang dekatnya, "Mas, kok ora mesakne (kasihan). Sekalipun Saudara Yuli itu kaya dan berhasil (waktu itu), tetapi kan masih awam dalam politik?" Respons orang dekatnya, "Lho, sekalipun kalah, beliau kan berhasil mengalahkan Pak Asmuni, Ketua DPD Golkar yang menggunakan kendaraan besar (Golkar) dalam Pilkada 2005." "Oh, itu to?! Kalau hanya untuk itu saja, kenapa harus mengeluarkan anggaran sebesar itu," pikir penulis waktu itu. Pertanyaan berikutnya, "Begitu mahalkah dan besarnya ongkos yang harus dibayar untuk pendidikan politik tersebut? Dari pertanyaan tersebut, kemudian memberi banyak pelajaran politik pada kita. Pertama, ada suatu kaidah yang harus dipegang oleh politikus bahwa jika membuat rumah itu harus bersusah payah (ngoyo), jika mencari pendamping hidup prinsip yang harus dipegang adalah alon-alon janji kelakon (karena kita berharap sebagai pendamping seumur hidup), tetapi dalam politik prinsipnya "mengalir saja". Pelajaran pasangan Heriawan-Dede Yusuf (Hade) secara manusiawi Heriawan yang menargetkan sebagai Wakil Gubernur saja (Dany, incumbent atau Agum Gumelar), tetapi ditolak oleh keduanya. Namun yang terjadi dalam riil politik yang bersangkutan malah mendapatkan posisi sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi, politik/ kekuasaan jika memang sudah hak/ milik kita tidak akan lari, sebaliknya jika bukan milik kita dengan dicapai dengan cara apa pun tidak juga 211
bisa terkejar oleh siapa pun. Itulah yang disebut dengan misteri dalam politik/ kekuasaan. Pelajaran kedua bahwa tidak ada tujuan besar yang bisa dicapai dengan cara instan (siap pakai), termasuk dalam dunia politik. Politik instan adalah cara politik yang mengandalkan citra. Padahal, dalam riil politik bahwa kemenangan dalam politik bukan semata-mata bermodalkan citra, tetapi reputasi. Sebab, citra dengan political entertaiment sese- orang bisa cepat populer, tetapi juga dengan mudah juga cepat runtuh/ terpuruk, setidaknya, terlihat dalam kasus A'a Gym, sekalipun dalam ranah yang berbeda. Artinya, popularitas A'a Gym disebabkan oleh citra yang dibangun oleh media, sebaliknya popularitasnya menjadi terpuruk juga karena peranan pencitraan media massa (political entertaiment). Jadi, pemenang politik ke depan sangat ditentukan karena reputasi, jaringan, juga konstribusi dan ini tidak bisa dibangun dengan cara instan, tetapi dengan kerja keras, dibutuhkan stamina dan waktu lama dalam berkontribusi dan berbuat baik, ketelitian dan kecerdasan membaca lawan dan kawan, sehingga dengan cara ini bisa diminimalisasikan (dikurangi) intrik dan jebakan politik, baik yang dilakukan oleh elit politik (baca: broker & petualang politik) atau oleh konstituen yang semakin cerdas dan pragmatis. Akhirnya, penulis sendiri berharap Saudara Yuli bisa mengatasi keterpurukannya. Penulis yakin Saudara Yuli bisa mengatasi karena telah teruji, setidaknya bagaimana yang bersangkutan mengubah dirinya dari seorang sopir truk menjadi pengusaha sukses karena mental sebagai pebisnis sudah dimilikinya, apalagi usianya masih muda. Sikap baja/ tangguh, ulet, dan kualitas dalam komunikasi sebagai seorang pengusaha setidaknya bisa diterapkan untuk mengatasi problem rumah tangganya. Apalagi mempunyai motivasi yang luhur bahwa keterlibatan Saudara Yuli Gong dalam politik adalah sebagai sarana ibadah. KEDEWASAAN POLITIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Penulis setuju bahwa suasana pilkada Ponorogo sekalipun kurang sekitar 7 bulan (jika dihitung 20 Juni 2010 hari pelaksanaan) terkesan adem ayem dibanding daerah lain yang begitu gegap gempita dan penuh 212
dengan intrik. Semoga hal ini sebagai indikasi kedewasaan politik elit politik Ponorogo, terutama yang berminat sebagai calon bupati maupun sebagai wakil bupati. Dengan kata lain mereka untuk menentukan apakah mereka berpartisipasi atau tidak dalam pilkada dengan pertimbangan matang dan rasional. Ada beberapa faktor pendukung, pertama, belajar dari Pilkada 2005, Pileg 2008, dan PPP Pilpres 2009 telah terjadi proses transformasi dari model politik simbolik pada model politik yang bersifat fungsional. Kemenangan politik tidak lagi ditentukan oleh simbol dan warna, tetapi sangat ditentukan oleh kontribusi yang diberikan. Konsekuensinya, untuk menentukan apakah seseorang maju atau tidak, tidak bisa lagi berdasarkan asumsi dan subjektivitas individu (baca: perasaan), tetapi harus menggunakan ukuran yang jelas. Konkretnya, misalnya, dalam masalah anggaran politik, seorang calon (bupati atau wakil bupati) harus jelas berapa (angka) anggaran yang disediakan yang bersangkutan, tentunya di luar hitungan-hitungan yang bersifat spekulatif, seperti, peran dan janji botoh. Kedua, konsekuensi lain dari transformasi politik tersebut adanya kecenderungan politik yang semakin pragmatis. Kelebihan pragmatisme politik akan menghilangkan fanatisme politik. Batas-batas politik semakin cair. Tetapi dampak negatifnya, setiap tindakan politik dihitung dengan uang atau kompensasi tertentu (seperti, jabatan). Sehingga menjadikan politik biaya tinggi (high-cost). Jadi, tidak sekadar bermodalkan jaringan dan dukungan massa, tetapi termasuk ketersediaan dan kekuatan dana. Ketiga, melihat kecenderungan pemilih yang semakin hari semakin mandiri. Di samping tidak tergantung oleh tokoh, mereka mempunyai pandangan dan sikap tersendiri yang kadangkala lebih berani, tidak punya beban dan bersifat spontanitas. Tidak jarang komitmen yang sudah dibangun dalam waktu lama dengan biaya yang tinggi bisa berubah dalam hitungan detik. Fenomena inilah yang ditangkap oleh para calon bupati dan wakil bupati. Di mana politik tidak lagi ditentukan oleh citra dan kontribusi, tetapi terkait dengan kecerdasan calon bupati/ wakil dalam membaca tingkat pengkhianatan pemilih. Atau kecerdasan dalam membaca perilaku pemilih. 213
Ketiga, terkait dengan kalkulasi risiko politik. Pengalaman calon Bupati H. Yuli Nursanto (2005) tidak hanya memberi pelajaran yang berharga pada diri dan keluarganya, tetapi juga memberi inspirasi calon bupati/ wakil lainnya (2010). Selama ini calon bupati/ wakil dalam menentukan sikap dan langkah politik hanya menggunakan faktor kemungkinan menang dan mengabaikan faktor kemungkinan kalah. Mereka umumnya berpikir untuk mengembalikan utang bisa diatasi (dengan mudah) dengan proyek-proyek pemerintah (yang dibiayai oleh APBD). Ternyata tidak sederhana, apalagi keberadaan KPK/ penegak hukum menjadi momok yang menakutkan. Maka wajar hingga sekarang ada calon bupati/ wakil yang hingga kini masih utuh utangnya. Keempat, konsekuensi dari berbagai kondisi di atas justru melahirkan sikap objektif dan realitas calon dalam menghitung kekuatan dan kesiapan. Umumnya, hampir semua calon berhitung jika maju maunya menang. Tidak sekadar main-main dan partisipatif, apalagi untuk kalah. Implikasi, untuk saat ini tidak mudah untuk memprovokasi calon. Di samping yang pasti biayanya tidak sedikit, tetapi kemenanganya tidak ada yang bisa memastikan (gambling-nya tinggi). Maka tidak salah mereka (tidak semua) dalam posisi wait and see. Mencoba melihat kekuatan lawan secermat-cermatnya. Menurut penulis bahwa fenomena ini justru lebih bagus dan merupakan pendidikan politik yang cerdas tidak hanya bagi elit politik, tetapi juga masyarakat (pemilih). Pertama, dinamika masyarakat Ponorogo tidak hanya tersedot pada urusan politik an-sich, tetapi justru akan berpikir pada urusan lain, seperti, pembenahan ekonomi keluarga, memperkuat sektor riil (bagi pengusaha), peningkatan kualitas pendidikan (bagi guru) dan hal-hal lain yang lebih produktif. Kedua, dengan sendirinya secara tidak langsung akan mengurangi biaya politik bagi calon karena melakukan penggalangan dan pembinaan kader tidak ada yang gratis. Artinya, semakin lama dalam melakukan penggalangan dan pembinaan, akan semakin mahal biaya politiknya. Sebaliknya jika semakin cepat, akan semakin menekan biaya politiknya. Adapun pelajaran berharga bagi calon bupati/ wakil (elit politik) memang sudah saatnya dalam pilkada ini (2010) harus dikembangkan pola-pola pemikiran objektif, realistis, dan tidak mudah terprovokasi 214
dengan informasi yang kurang lengkap dan analisis yang dangkal. Menyenangkan sesaat, tetapi mendapatkan penyesalan yang tidak terlupakan sepanjang hidupnya. Memang dalam politik itu yang lebih dominan pengelolaan emosi (terutama untuk pemilih). Tetapi untuk menghitung kesiapan dan kekuatan politik itu harus bersifat matematis (terukur). Tidak semata-mata menggunakan asumsi, apalagi perasaan yang seringkali menipu kita. Wallahu A'lam. PELAJARAN PILPRES 5 JULI 2004 UNTUK PILBUP TAHUN 2005 DI PONOROGO Mestinya berdasarkan logika elit politik, bahwa pemenang Pilpres 5 Juli 2004 adalah Wiranto-Sholahuddin. Karena pasangan ini mendapat dukungan dari Golkar, PPNUI, PKPB, Patriot, PPD, dan sebagian PKB dengan taksiran modal suara 27,17%. Kemudian diikuti oleh pasangan Megawati-Hasyim dengan dukungan PDI-P, PDS, dan sebagian NU dengan taksiran modal suara 20,66%. Kemudian pasangan Amien- Siswono yang didukung oleh PAN, PSI, PBR, PNI, PNBK, PBSD, Merdeka, dan PKS dengan taksiran modal suara 20,01%. Kemudian SBY-Kalla dengan dukungan PD, PBB, PKPI, PPDI, dan sebagian Golkar dengan taksiran modal suara 12,08% dan baru kemudian Hamzah-Agum dengan dukungan PPP dengan taksiran modal suara 9,15% (Saksi No. 16 Tahun VI, 9 Juni 2004). Sedangkan hasil sementara pilpres versi Quick Count LP3ES dan NDI prediksi hasil akhir Sby-Kalla 33,2%, Mega-Hasyim 26%, Wiranto-Wahid 23,3%, Amien-Siswono 14,4%, dan Hamzah-Agum 3,1%. Versi tim sukses Mega-Hasyim: Sby-Kalla 31,58%, Mega-Hasyim 23,5%, Wiranto-Wahid 22,5%, Amien-Siswono 17,94%, dan Hamzah-Agum 4,47%. Versi tim Wiranto-Wahid: Sby-Kalla 30,9%, Wiranto-Wahid 25,6%, Mega-Hasyim 24,8%, Amien-Siswono 15,4%, dan Hamzah-Agum 3,3%. Sedangkan versi KPU: SBY-Kalla 33,5%, Mega-Hasyim 26,76%, Wiranto-Wahid 22,13%, Amien-Siswono 14,37%, dan Hamzah-Agum 3,24%. (Jawa Pos, Rabu, 7 Juli 2004) Berdasarkan data di atas dalam catatan penulis, pertama, telah terjadi penjungkirbalikan asumsi dan peran massa, yang sebelumnya sebagai objek atau komoditas politik, kini massa sebagai subjek, penentu dalam 215
proses politik. Kedua, adanya kecenderungan massa yang semakin tidak bisa dikendalikan oleh elit politiknya. Faktor penyebabnya beragam, salah satunya adalah konflik elit. Contoh yang menarik adalah pemilih PKB, yang memilih SBY 37%, sedang yang memilih Hasyim (Megawati) 14% dan yang memilih Wahid (Wiranto) 27% dan yang memilih Amien Rais 10% Hal yang sama untuk pendukung Golkar 15% bergeser ke SBY, dan masing-masing 11% ke Megawati dan Amien Rais (Muhammad Asfar, Rabu 7 Juli 2004). Catatan ketiga atau terakhir, berbagai versi menempatkan Sby-Kalla sebagai winner atau pemenang. Motivasi pemilih terhadap Sby-Kalla, jika dijelaskan dengan teori kepemimpinan klasik, yaitu karena faktor fisik (Jawa: dedeg piyadeg). Kalau faktor visi dan ideologis dalam banyak TPS, terutama di lingkungan kampus dan pondok modern banyak dimenang- kan oleh pasangan Amien-Siswono. Bukti riil di TPS 1 Teguhan, dekat Lokalisasi Gude Madiun Sby-Kalla mendulang suara 123 atau 45%. Motivasi kedua setelah faktor fisik adalah kedekatan etnis-emosional kedaerahan. Pemilih tidak peduli siapa tim suskses Sby-Kalla, pemilih juga tidak peduli bagaimana track record politik Sby selama menjadi Menkopolkam dan tidak begitu peduli bagaimana visi dan perlakuan SBY terhadap umat Islam dalam tataran kebijakan politiknya nanti yang penting adalah kedekatan emosional kedaerahan. Bukti riil di hampir semua daerah Matraman (Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan sebagainya) Sby unggul, lebih-lebih di Pacitan, suara sementara mendapatkan 83,52%. Bagaimana Pilbub di Ponorogo? Belajar dari "kemenangan" SBY bahwa pilbup di Ponorogo nanti logika politik pilihan massa tidak jauh berbeda sebagaimana pilpres, yaitu motivasi pemilih banyak dipengaruhi faktor fisik atau dedeg piyadeg cabup dan faktor kedekatan emosional daerah serta faktor massa, bukan elit politik. Silakan parpol-parpol besar di Ponorogo melakukan bargaining atau aliansi dalam pilbup. Efektivitasnya sebatas pencalonan. Sedangkan penentu akhir adalah massa atau grassroot. Dalam perspektif pendidikan politik faktor ketiga, yaitu bahwa proses politik ditentukan oleh massa, bukan elit politik adalah suatu 216
hal yang patut disyukuri. Setidaknya sebagai bentuk koreksi atas olah pialang atau badut-badut politik yang selama ini menempatkan massa sebagai komoditas politik. Sedangkan kecenderungan faktor pertama dan kedua, yaitu faktor fisik dan kedekatan emosional kedaerahan memang sebagaimana pisau bermata dua. Di satu sisi menunjukkan rapuh dan gagalnya pendidikan politik. Sedangkan di sisi lain menunjukkan sense of belonging massa kepada figurnya. Jadi pendekatan dan isu serta figur populis adalah kunci keberhasilan dalam pilbup di Ponorogo. Singkatnya, daripada biaya dihambur- hamburkan untuk melakukan bargaining tokoh atau elit, lebih baik jika dialokasikan untuk program-program populis atau yang merakyat. Apalagi terbukti bahwa massa semakin tidak peduli dengan kelakuan elitnya. Wallahu A'lam. JULIA PEREZ KONSEKUENSI ENTERTAINMENT POLITIK Munculnya fenomena Julia Perez (Jupe) dalam pilkada Pacitan me- rupakan antitesis dari hegemoni Presiden SBY dalam pers dan konstelasi politik di Pacitan. Artinya, bahwa pemenang pilkada di Pacitan seakan sudah hampir dipastikan, yaitu siapa yang direstui Presiden SBY. Atau yang menggunakan kendaraan politik Partai Demokrat (PD). Belajar dari Pilkada 2005, di mana posisi Bupati Soetrisno sekalipun incumbent (yang sedang berkuasa waktu itu) dengan didukung partai besar (PDIP) dan dana yang besar serta jaringan yang kuat tidak cukup untuk bisa mengimbangi kekuatan "calonnya presiden", Soejono. Apalagi kini, PD mendapatkan 18 atau 40 persen dari 45 kursi di DPRD Pacitan. Implikasinya, justru pertarungan yang sesungguhnya dalam Pilkada Pacitan adalah pertarungan di antara orang-orang di sekitar Presiden SBY untuk mendapatkan rekomendasi PD. Berdasarkan data yang sudah masuk, calon bupati yang berkompetisi di PD sekitar sembilan calon. Antara lain, Soejono (incumbent), Mardiono (pengusaha sukses dan Ketua Paguyuban Masyarakat Pacitan di Jakarta) juga Subroto dan dr. Tatik (keluarga Aneka Jaya) yang telah melakukan penggalangan tokoh desa dan perangkat desa seluruh Pacitan. Berikut- 217
nya Brigjen (TNI) Azis Ahmadi (termasuk orang dekat Presiden SBY dan tim sukses Bupati Soejono 2005) dan beberapa kolonel, salah satunya Kolonel (Purn.) Yudho Samekto, juga calon lain Indartarto (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan), serta Wimpi (Staf BPPT), dan yang terakhir juga Jupe. Implikasi lain bagi lawan-lawan Presiden SBY (baca: PD) terhadap kekuatan Presiden SBY di Pacitan, ada yang menyikapi dengan serius, ada sebagian lain yang menyikapi dengan main-main dan ada pula yang menyikapi dengan bersensasi baja. Toh, dalam pikiran mereka yang akan menang adalah jagonya Presiden SBY. Dalam perspektif inilah fenomena Jupe dalam pilkada Pacitan. Kalau boleh disebut ini adalah bentuk kecerdasan atau kreativitas Partai Hanura yang memanfaatkan popularitas Jupe. Targetnya memang bukan menang, (tapi syukur bisa menang). Tetapi yang pasti "berkah" dengan mencalonkan Jupe, Partai Hanura (dengan perolehan satu kursi di DPRD) akan semakin dikenal masyarakat Pacitan. Atau kita sebut sebagai konsekuensi dari entertainment politik. Jadi, jika orang yang memahami politik di Pacitan dengan muncul- nya fenomena Jupe itu mestinya menyikapi biasa-biasa saja. (Tanpa mengurangi apresiasi dan sikap hormat penulis terhadap APP yang mungkin melihat dari sisi lain). Sebaliknya, jika menyikapi dengan serius maka yang diuntungkan adalah Jupe dan Partai Hanura. Bisa-bisa yang semula motivasinya hanya sensasi bisa menjadi kekuatan yang serius. Karena pada setiap saat dan tempat menjadi pembicaraan masyarakat Pacitan. Wallahu A'lam.***(sad) 218
Bagian 3 Dinamika dan Partisipasi Masyarakat DIALOG BERSAMA MARKUM SINGODIMEDJO Pada hari Jumat, 30 November 2007, jam 21.30 - 23.00 di rumah Bapak Muqodas di Jl. Bathorokatong Ponorogo diselenggerakan dialog Eksklusif antara Mantan Bupati Markum Singodimedjo dengan kalangan akademisi, aktivis LSM, dan kalangan pers, termasuk aparat kepolisian. Tentunya, terlepas materi yang dibicarakan banyak melahirkan spekulasi. Menurut penulis sangat wajar, pertama, bahwa pertemuan itu melibatkan orang yang pernah berkuasa di Ponorogo hampir 10 tahun. Yang menarik bahwa pertemuan itu melibatkan beberapa pihak yang selama ini sering mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintahan Bupati Markum pada saat berkuasa dan Di mana yang bersangkutan dipahami sementara pihak masih mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai persoalan hukum di Ponorogo akhir-akhir ini, misalnya, termasuk dalam kasus Moch. Sofwan. Kedua, pertemuan itu bersamaan dengan momentum isu dugaan penyalahgunaan dana reses (seharusnya, dana bantuan Bupati ke masya- rakat yang alokasinya berdasarkan referensi/ rekomendasi DPRD, Rp100 juta per Aleg) oleh kalangan DPRD. Maka hal yang wajar jika pertemuan itu dikait-kaitkan dengan persoalan tersebut. Hal ini terlihat dari salah satu tanggapan seorang Tokoh Pemuda di Ponorogo, M. Taufik yang 219
mengirimkan sms kepada penulis, katanya, "Aduuuuh iki piye mas ikiii ...??? Iki yang main bapak apa panjenengan??? Ha ... ha ... ha .. Ponorogo sudah gegerrr .. yang terhormat para wakil rakyat pada tambah ketakutan ... !! Informasi tentang pertemuan ini ... SUDAH TEREXPOST SAMPAI PELOSOK NEGERI, SAK ALAMAT2E PERTEMUAN MRK PADA TAHU !!! Mereka meraba-meraba apa hasil dari pertemuan itu !!! EDHHAN TENAN MAS IKI ...!!!" (Tulisan sengaja tidak diubah sesuai aslinya). Ketiga, bahkan pertemuan itu tidak hanya melahirkan kontroversi di kalangan pihak yang diundang, tetapi juga kalangan yang kebetulan tidak sempat diundang, yaitu FMPP dengan Mas Nardi sebagai komandannya. Sebagaimana dibenarkan oleh Kasat IPP Polres, Ustadz Bahrun, bahwa Mas Nardi dengan kawan-kawan FMPP akan berpartisipasi pada acara tersebut, yang semula diselenggarakan di Tambak Kemangi, dengan mengerahkan massa. Juga dibenarkan sendiri oleh bersangkutan (Mas Nardi) akan membawa 10 orang pilihannya untuk ikut serta dalam acara tersebut. Karena berbagai pertimbangan teknis belum bisa diakomodasi. Fenomena ini tentunya ikut mendramatisir dan melahirkan berbagai spekulasi tersebut. Maka sudah sewajarnya penulis yang kebetulan termasuk salah seorang penanggung jawab pertemuan tersebut untuk melakukan klari- fikasi dan mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang menjadi latar belakang, tujuan, dan hasil dari pertemuan itu. Sebelum menjawab hal tersebut, penulis ingin menegaskan bahwa forum tersebut sengaja disetting independen, terbuka, dan berprinsip fair play. Sebagaimana penulis tegaskan kepada salah seorang pemrakarsa lain bahwa acara ini sulit ditarik-tarik pada kepentingan sempit dan rendahan, terutama karena faktor pesertanya yang mempunyai integritas, mereka bukan orang bodoh (yang mudah diperalat dan didikte) dan berlatar belakang warna-warni politik, termasuk keberadaan pihak aparat. Di samping memang tidak ada agenda yang perlu disembunyikan, juga karena agenda yang dibicarakan lebih terkait dengan keberadaan dan masa depan Ponorogo. Artinya, sebenarnya bisa saja diikuti oleh siapa pun. Jika terbantas diikuti oleh tujuh belas orang semata-semata hanya masalah pertimbangan teknis. Sekalipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang perlu di- kemukakan di sini, dan syukur sekaligus menjawab apa yang menjadi 220
latar belakang, tujuan, dan hasil dialog eksklusif dengan mantan Bupati Markum. Pertama, bahwa mantan Bupati Markum masih menjadi feno- mena di Ponorogo dan sekaligus potensi melahirkan kontroversi, di sam- ping mempunyai daya tarik sendiri. Tidak sedikit yang tidak suka dan tidak sedikit pula yang siap mati-matian membelanya. Maka tidak bisa dihindarkan bahwa forum tersebut di samping sebatas untuk silaturahmi dan kangen-kangenan, juga menjadi forum buka-bukaan. Misalnya, terkait rencana tahun 2010, agenda yang tersisa dua tahun sebagai anggota legislatif dan termasuk berbagai persoalan hukum di Ponorogo. Kedua, apa pun hasilnya bagi penulis bahwa membangun komuni- kasi antargenerasi, antar berbagai pihak yang berseberangan, dan antar berbagai komponen masyarakat Ponorogo adalah sama pentingnya dari semua itu, yang merupakan bagian penting dari pendidikan politik. Perbedaan politik dan kepentingan tidak harus menjadi penghalang kita untuk membangun komunikasi. Sekalipun tidak salah sebagian kalangan para akademisi, aktivis LSM, dan pers yang memahami bahwa perbedaan pandangan politik dan kepentingan diposisikan vis to vis (berhadap-hadapan). Apakah dengan cara demikian lebih efektif dalam mengatasi berbagai persoalan di Ponorogo, termasuk proses politik dan proses hukum? Menurut penulis hanya proses waktu dan sejarah yang akan membuktikan. POSITIONING AKADEMISI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PONOROGO Suatu saat penulis pernah dalam satu forum yang diselenggarakan oleh Pemkab Ponorogo (2005) dengan para Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo. Salah satu pembicaraan yang disinggung adalah pelibatan akademisi dalam proses pembangunan di Pemkab Ponorogo. Juga hal yang sama adalah diskusi penulis dengan Bapak Suratno, Rektor Universitas Merdeka (Unmer) Ponorogo (2008) sepakat bahwa agenda besar akademisi Ponorogo adalah melakukan transformasi peran yang selama ini dilakukan oleh akademisi monco (dari luar Ponorogo) bisa dimainkan oleh para akademisi di Ponorogo. Persoalannya yang muncul, Pertama, siapa yang disebut akademisi? Kedua, peran apa yang bisa dimainkan dan bagaimana kemampuan para akademisi Ponorogo. 221
Pada tahun sekitar 1999-an pernah muncul Forum Perguruan Tinggi di Ponorogo, di mana dari segi personal yang banyak terlibat, antara lain Drs. Sugianto, M.Ag. dari STAIN, Drs. Budi Purnomo dari IKIP PGRI, Dr. Suyudi, M.A. dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar, Drs. Sulthon, M.Si. dari Unmuh (yang kini sebagai rektor), dan sebagainya. Karena di lapangan tidak jelas antara kecenderungan personal dan kelembagaan, sehingga potensial melahirkan kesalahpahaman dan karena tidak dikelola secara baik kemudiaan muncullah korban Drs. Sulthon, M.Si. yang dilengserkan dari jabatannya sebagai pembantu Rektor I Unmuh (waktu itu). Menurut penulis bahwa persoalan utamanya adalah adanya ke- senjangan antara visi pimpinan perguruan tinggi dengan personal yang mewakili lembaga tersebut dalam proses pembangunan di Ponorogo. Persoalan yang sama muncul pada fenomena Drs. Budi Purnomo dengan IKIP PGRI, apakah yang bersangkutan sebagai representasi lembaga atau personel? Mungkin, persoalan di IKIP PGRI (sekarang menjadi STKIP PGRI) tidak menjadi krusial sebagaimana di Unmuh (tahun 2000- an) karena dua hal, di satu sisi, STKIP PGRI mungkin tidak merasa berkepentingan dengan persoalan itu. Dan di sisi lain secara personal Drs. Budi Purnomo memang mempunyai kemampuan secara personal, di samping mempunyai kendaraan lain, yaitu sebagai aktivis LSM, sehingga hingga sekarang masih eksis, ketika yang lain sudah "berguguran". Konsekuensinya menjadi tidak jelas, apakah saudara Drs. Budi Purnomo itu sebagai representasi aktivis LSM atau sebagai representasi akademisi atau representasi personal. Namun, harus diakui bahwa kapa- sitas beliau secara personal tidak bisa diragukan. Bahkan oleh kalangan birokrat di Ponorogo justru dengan kehadiran Saudara Budi Purnomo bisa banyak melakukan pencerahan dan dalam batas-batas tertentu bisa sebagai pengaman (jika tidak boleh disebut bumper) berbagai kebijakan Pemkab Ponorogo dari serangan atau kritik dari para akademisi atau LSM atau kekuatan lain. Penulis sendiri, mengapa teman-teman birokrat merasa nyaman dengan keberadaan Drs. Budi Purnomo, di antaranya sikap profesionalisme, kemampuan konsepsional dan kemampuan teknis Saudara Budi Purnomo di atas rata-rata yang lain. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa kehadiran yang bersangkutan tidak hanya 222
sekadar "ngasak" sebagaimana dituduhkan aktivis lain yang tidak suka, tetapi memang mengemban misi pencerahan dan pemberdayaan birokrasi dalam proses pembangunan di Ponorogo. Penulis sendiri sepakat dengan Drs. Sugianto, M.Ag., mantan Rektor STAIN dan Bapak Suratno, Rektor Unmer bahwa para akademisi di Ponorogo harus dilibatkan dalam proses pembangunan di Pemkab Ponorogo. Apalagi dari segi latar belakang pendidikan di kalangan mereka adalah alumnus dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Universitas Jember (Unej) Jember, dan dari berbagai perguruan tinggi lain yang tidak mungkin disebut satu per satu di sini dengan beragam studi yang sebenarnya menjadi kekuatan yang signifikan dalam proses pembangunan di Ponorogo. Mereka yang rata-rata aktif sebagai pengajar di perguruan tinggi di Ponorogo, baik di Unmuh, Insuri, ISID Gontor, Unmer, STKIP PGRI, dan sebagainya. Jika masalah kemampuan menjadi persoalan, tentunya tanggung jawab bupati dan jajarannya untuk melakukan pemberdayaan dan optimalisasi potensi mereka (akademisi) sesuai standar kinerja, terutama soal kepercayaan dan keterbukaan. Jika bapaknya sendiri tidak atau kurang percaya pada anaknya kapan lagi mereka mampu atau terlibat dalam proses pembangunan. Yang terjadi adalah bukan menjadi kekuatan pembangunan, tetapi bisa menjadi beban pembangunan. Karena potensinya tidak diapresiasi menjadi aset/ kekayaan pemkab, tetapi menjadi beban, bahkan sebagai ancaman pembangunan. Di sisi lain, di pihak pemkab sendiri jika terus bersikap demikian, akan terus bergantung dengan kekuatan luar (akademisi monco) yang belum tentu secara emosional mempunyai rasa kepedulian dan tanggung jawab secara moral akan kemajuan Ponorogo, kecuali profit oriented. Persoalan lain, apa kira-kira peran yang dimainkan oleh akademisi dalam proses pembangunan di Ponorogo? Suatu saat penulis pernah diskusi dengan Drs. Luhur Karsanto, M.Si., Sekkab Ponorogo (via telepon), Drs. Budi Warsito, M.M., Asisten I, Ir. Nyoto Wiyono, M.M., Kepala Bappeda; Drs. Pujo Santoso, S.H., M.M.; kepala bagian pemerintahan desa dan masih banyak lagi. Kita sepakat bahwa tugas akademisi tidak 223
mencari kebrobokan pemerintah. Karena untuk tugas itu cukup anak SMP saja. Untuk mengetahui kebobrokan pemerintah tidak perlu lagi mengguna kan pisau analisis yang njlimet. Karena kebobrokan itu kini dilakukan secara telanjang. Maka bagi akademisi mampu mengungkapkan ke bobrokan pemerintahan adalah bukan sebuah kebanggaan. Para akademisi kini ditantang untuk berperan sebagai problem solving, yaitu peran mengatasi masalah pembangunan. Menurut penulis banyak peran yang bisa dimainkan oleh para akademisi sebagai problem solving, terutama dalam perencanaan dan pengawalan pembangunan. Sedangkan untuk peran pengawasan pembangunan dengan bekerja sama dengan teman-teman pers/ media sudah cukup apresiatif. Harus diakui bahwa selama ini peran dalam problem solving dalam perencanaan dan pengawalan pembangunan dalam bentuk gagasan masih banyak dimainkan oleh saudara Budi Purnomo, Ari Trisulo, mantan Rektor Unmer, Damanhuri, Al-Gheins, sekalipun dua yang terakhir tidak seintensif saudara Budi Purnomo, terlepas representasi akademisi, aktivis LSM, atau representasi individu. Sedangkan yang dalam bentuk pembangunan fisik ada 300-an CV yang banyak bermain di Ponorogo. Hal ini tidak masalah dan tidak perlu dipermasalahkan, tetapi ke depan perlu dirumuskan pembagian tugas/ peran, sehingga tidak tersentral ke satu orang atau satu kelompok. Sehingga tumbuh rasa peduli dan tanggung jawab bersama kekuatan akademisi akan perubahan dan kemajuan pembangunan di Ponorogo. MERASIONALISASIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA: (In Memoriam Mbah Jolego dan Pergolakan Kades) Memang tidak ada hubungan antara wafatnya Mbah Jolego atau Imam Al-Ghozali atau Mbah Soimin (30 Juni 1942 - 1 April 2006, 64 tahun) dengan pergolakan kades akhir-akhir ini. Yang pertama adalah seorang prototipe politikus kepolitikan desa. Tidak ada satu acara pun dalam perpolitikan desa yang tidak lepas dari peran Mbah Jolego. Hal ini tidak lepas dari latar belakang beliau sebagai warok dan mantan kades (22 tahun) Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo serta terakhir menjadi ketua kelompok INTI (Insan Taqwa Illahi), sebagai wadah warok atau 224
satuan keamanan swasta yang membantu keamanan dan ketertiban Pemkab Ponorogo. Penulis sendiri mengenal secara langsung dengan Mbah Jolego baru akhir tahun 2003 melalui beberapa event. Pertama, ketika Mbah Jolego memberi sambutan pada saat acara silaturahmi kelompok INTI dan paguyuban kepala desa se-Ponorogo dengan KH Abdullah Sukri Zarkazy, M.A. di Wisma Gontor Ponorogo. Kedua, bersama tim peneliti LP2BM dan Biro Riset dan Kajian Ilmiah ISID Gontor untuk mewawancarai Mbah Jolego tentang politik desa dan peta politik prapilkada. Ketiga, kemudian dilanjutkan dengan diskusi-diskusi kecil terkait dengan pilkada serta obsesi Mbah Jolego, baik terkait dengan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. Berdasarkan interaksi penulis dengan Mbah Jolego dengan segala kekurangan, ada beberapa hal yang sempat penulis catat, pertama, Mbah Jolego adalah seorang yang mempunyai pemahaman dan kesadaran politik yang tinggi, terlepas motivasinya. Sebelum metode penelitian menjadi alternalif dalam membaca peta politik, beliau adalah salah satu sosok yang patut didengar dan diperhitungkan pendapatnya. Tidak hanya menjadi narasumber para Botoh dan Politikus Desa, tapi juga kalangan akademisi. Kedua, dengan caranya sendiri, Mbah Jolego adalah sosok yang mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemajuan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Salah satu bentuk adalah mengawinkan kultur "abangan" dengan kultur "santri", yang intinya mereka sepakat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu perlu dikawal oleh moral atau nilai-nilai luhur. Ketiga, dalam perjalanan religius telah mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Menurut pengakuan Mbah Jolego (ketika masih sugeng), baik yang dilontarkan pada acara silaturahmi di Wisma Gontor maupun dalam pertemuan-pertemuan khusus katanya dengan bimbingan KH Abdullah Zarkazy beliau telah menemukan jati dirinya. Puncaknya bahwa perasaan "semende neng murbeng dumadi" benar-benar telah diraihnya ketika telah menyempurnakan rukun Islam kelima (tahun 1987) dan terakhir bukti kecintaannya kepada Islam, yaitu dengan memprakarsai berdirinya Masjid Sunan Kalijogo di Desa Karanglo Lor dengan biaya yang tidak kecil dari beliau. Semoga menjadi amal jariyahnya. 225
Maka sudah sewajarnya kalau masyarakat Ponorogo merasa ke- hilangan salah satu tokoh panutannya. Dengan berpegang prinsip "mikul dhuwur, mendhem jero" sudah seharusya kita melanjutkan cita-cita perjuangan beliau. Mengambil pelajaran dari perjalanan beliau yang penuh onak dan duri, baik sisi gelap maupun terang. Karena di dalam perjalanan beliau sebenarnya banyak hal yang perlu digali. Penulis sendiri sebenarnya merasa terlalu singkat dalam berkawan, bergaul dan ingin banyak tambahan waktu untuk "ngangsu kawruh". Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah swt. mengampuni dosa-dosanya, khusnul khotimah, dan segala darma baktinya kepada masyarakat dan agama ini bisa mengantarkan beliau untuk mendapatkan rahmat dari Allah swt. Bersamaan waktu dengan hari berkabungnya Mbah Jolego muncul pergolakan kades se-Jawa dan Bali, termasuk Ponorogo yang fenomenal dalam sejarah penyelenggaran pemerintahan desa. Ada banyak tuntutan yang diajukan, misalnya dari persoalan masa jabatan, kompensansi/ kesejahteraan, keadilan (dalam kasus sekdes), dan sebagainya. Jika boleh penulis istilahkan tuntutan mereka (dulur-dulur kades) adalah keinginan untuk melakukan rasionalisasi sistem pemerintahan desa. Karena masih dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan posisi sebagai Kades cukup rumit, berliku-liku dan memakan biaya yang tidak kecil. Apalagi ditambah dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang tidak ringan. Namun di sisi lain kompensasi mereka (gaji/ bengkok) sangat-sangat tidak seimbang. Bisa saja kita mempertahankan tatanan lama, tapi rasanya sulit untuk menuntut mereka agar bekerja secara maksimal dan profesional serta efektif. Maka sudah sewajarnya jika mengharapkan pemerintahan desa efektif perlu segera dilakukan rasionalisasi pemerintahan desa. Salah satu bentuk rasionalisasinya adalah menyinkronkan antara aturan, kelembagaan dan kesejahtaraan kades serta kultur politik pedesaan. Maksudnya dalam kasus masa jabatan enam (6) tahun. Tentunya tidak realistis kalau calon kades memikul semua biaya pilkades, juga tentunya perlu dihitung kembali kompensasi (gaji/ bengkok) dengan beban tugas mereka. Juga kesiapan dan kesanggupan masyarakat dalam menerima konsekuensi sistem pilkades pola baru. Juga dalam kasus rencana mem- PNS-kan sekdes sebenarnya cukup ideal, yaitu dalam rangka menjaga 226
keberlanjutan pemerintahan desa. Atau mencoba untuk memisahkan urusan politik dan urusan birokrasi. Tetapi karena sosialisasinya kurang maksimal menjadi bergeser ke isu politik (baca: ketidakadilan). Sekali pun harus diakui bahwa pergolakan kades untuk konteks di Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi limbah pilkada dan tidak segera diantisipasi banyaknya (lebih dari 30 persen dari jumlah kades di Ponorogo) memasuki purna tugas, bisa jadi hal ini juga merupakan salah satu sebab keresahan dulur-dulur kades. Alhamdulillah berkat perjuangan panjang dan serius serta tulus dari dulur-dulur kades segera direspons baik oleh pemerintahan pusat. Sekarang tergantung bagaimana pemerintahan daerah mengimplementasikan, mengawal dan mengamankan kebijakan atau komitmen pemerintahan pusat dengan dulur-dulur kades. Apakah kita akan terus-menerus berkutat pada aturan yang kaku dengan tidak diimbangi dengan pola komunikasi yang hangat, semanak, elegan, suasana yang saling membutuhkan, tidak saling meremehkan? Tentunya berpulang kepada yang berwenang, dalam konteks ini tentunya adalah Bupati Muhadi Suyono. Wallahu A'lam. MBAH WO KUCING (In Memoriam -Tokoh Reyog Ponorogo) Inalillahi Wainailahi Rojiun. Mbah Wo Kucing yang mempunyai nama asli Kasni Gunopati telah mengembuskan napasnya terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono Ponorogo, pada hari Rabu (13/8), jam 15.15 dalam usia 74 tahun dan tentunya meninggalkan banyak kenangan dan catatan bagi keluarga dan secara umum bagi masyarakat Ponorogo serta khususnya bagi komunitas Reyog Ponorogo. Pertama, Mbah Wo Kucing identik dengan Reyog Ponorogo, sekalipun masih ada nama tokoh lain, seperti H. Thobron Turejo, Budi Santrijo, dan tokoh-tokoh lain, adalah sebagai narasumber utama/ penting untuk mengetahui lahir dan berkembangan Reyog Ponorogo oleh para peneliti dan teman-teman pers. Maka tidak salah jika posisinya berbanding lurus dengan apresiasi pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Reyog. Karena apresiasi Pemkab Ponorogo cukup besar, baik dari segi pendanaan dan yang lain, terutama semenjak Bupati Markum hingga sekarang, Bupati Muhadi. Maka wajar posisi Mbah Wo Kucing menjadi penting. 227
Kedua, dari dunia kebatinan mempunyai posisi penting, terutama Aliran Kebatinan Purwoayu yang konon mendapat kekancing (Surat Tugas) dari Keraton Surakarta yang semula sebenarnya diberikan kepada Ki Joko Sutrisno (Ketua Partai Merdeka Ponorogo) yang masih mem- punyai hubungan keturunan Yogjakarta dari jalur pengging.Tidak jelas, apa alasannya, sehingga kekancing itu akhirnya diserahkan kepada Mbah Wo Kucing. Sehingga tidak salah jika posisi Mbah Wo Kucing bisa disejajar kan dengan Mendiang Mbah Darwi (Babadan) dan Mbah Bikan (Pulung) (Aliran Kebatinan Perjalanan). Ketiga, terkait dengan aliran politik sebagai tokoh warok di Ponorogo, yaitu aliran politik Negara, yakni akan senantiasa menjadi bagian politik penguasa. Hal ini mempunyai akar sejarah yang panjang, misalnya pada masa akhir kekuasaan Kerajaan Wengker (Ki Ageng Kutu) ada beberapa tokoh, antara lain Ki Honggojoyo (Sukasewu/ Sukorejo, Ponorogo Barat), Ki Setrajaya (Gunung Loreng, Ponorogo Timur), Warok Suromenggolo, Surohandoko, Ki Surogentho (Gunung Pegat, Ponorogo Selatan), Singo- kubro, Singobowo, Gunoseco, dan Ki Ageng Mirah atau Jaka Waleri. Ketika masa Raden Bathorokatong semua tokoh tersebut diako- mo dasi (diserap dan dioptimalkan) dalam Pemerintahannya, termasuk anak nya Ki Ageng Kutu, di samping Niken Gandini dijadikan sebagai istri, anak tertua Ki Ageng Kutu yang bernama Suromenggolo dijadi kan Demang Kertosari dan sebagai pengawal pribadi Raden Bathorokatong, juga Suryongalim atau Surohandoko diangkat menjadi Demang Kutu, me lanjut kan atau menempati posisi ayahnya, Ki Ageng Kutu sebelum- nya. Kecuali dua dua warok yang tidak tunduk, yaitu Warok Surogentho dan Singokrobro yang berada di sekitar Bukit Klotok dan tetap men jadi brandal menentang pemerintahan Raden Bathorokatong. Jadi, wajar jika para warok di Ponorogo, ketika masa orde baru menjadi bagian ke- kuasaan pemerintah dan mendukung Golkar dan tidak terkecuali Mbah Wo Kucing. Secara sederhana bisa dipetakan bahwa kekuatan warok itu menjadi dua keterlibatannya dalam politik, yaitu pertama yang mengambil peran di ranah budaya atau kultural, yaitu dengan munculnya Yayasan Reog Ponorogo dengan tokohnya Mbah Wo Kucing. Kedua, warok yang meng- ambil jalur struktural, yaitu munculnya INTI dengan tokohnya Almarhum 228
Mbah Jolego, yang kemudian secara institusional dilanjutkan oleh pagu- yuban desa dan kemudian hari berhasil mengantarkan kader terbaiknya sebagai orang nomor dua di Ponorogo, Amin, Wakil Bupati Ponorogo. Maka hal yang wajar jika keberadaan warok tidak bisa dipisah kan de- ngan berbagai kepentingan politik di Ponorogo, sebagaimana kiai dalam konstelasi politik di tlatah Madura. Jika pada perkembangan kemudian peranan warok semakin menu- run atau efektif di lingkungan terbatas karena lebih disebabkan berbagai konsekuensi. Pertama, terkait dengan efektivitas peranan warok yang semakin hari semakin menurun dalam mengapresiasi masyarakat yang terus berubah (karena tuntutan demokratisasi (pilihan langsung) dan kecenderungan pragmatisme maka warok tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya kekuatan perubahan, tetapi menjadi salah satu kekuatan perubahan di Ponorogo sebagaimana yang lain, misalnya, kekuatan akademisi, LSM, pengusaha atau media massa. Singkatnya, tidak lagi memegang "hak monopoli" di masyarakat. Misalnya, dalam politik masyarakat tidak lagi percaya pada peranan warok semata, tetapi mulai terbagi pada banyak pihak, seperti pengusaha, akademisi, peneliti, dan teman-teman pers. Kedua, disebabkan masyarakat yang semakin mandiri dan tidak lagi tergantung pada tokoh (baca: warok) karena faktor pendidikan dan akses informasi. Konsekuensinya di ranah politik dan budaya yang dulu banyak didominasi oleh warok, kini banyak diperankan oleh tokoh lain, apalagi di ranah lain, seperti dalam pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi, mulai diperankan oleh para akademisi, aktivis LSM, pengusaha, birokrat, kelompok pendidikan, dan teman-teman pers. Bahkan untuk konteks politik pilkada banyak ditentukan oleh kalangan botoh, bukan warok, dan juga bukan kiai. Ketiga, karena konsekuensi kecenderungan masyarakat yang prag- matis positif. Artinya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang tidak lagi simbol, tetapi isi, tidak lagi mitos, tetapi fungsi dan kontribusi. Bukan lagi dongeng-dongeng, tetapi solusi. Maka dalam konteks masyarakat seperti inilah yang mengantarkan posisi Mbah Wo Kucing di akhir hayatnya hanya efektif di lingkungan terbatas (baca: dunianya), kemudian tergantikan oleh kekuatan dan konsep baru serta dengan tantangan baru. Bagaimana pun 229
Mbah Wo Kucing adalah seorang tokoh yang telah berkarya dan besar di masanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai generasi muda tentunya harus berpegang pada prinsip, "Mikul dhuwur mendhem jero". Artinya, kita harus melanjutkan prestasi dan kontribusi kebaikan yang telah dibangun oleh Mbah Wo Kucing dengan generasinya di Ponorogo ini dan sebaliknya kita berusaha menutup atau mengubur berbagai kekurangan dan kesalahan masa lalu Mbah Wo Kucing. Akhirnya, kawulo sekeluarga nderek belo sungkowo. Mugio ketampi sedoyo amal ing ngarsonipun Gusti Ingkang Maringi Urip. Amien. POLITIK PONDOK MODERN GONTOR Memang tidak mudah memahami ke mana arah, aliran, atau mazhab politik Pondok Modern Gontor Ponorogo, termasuk sekalipun di kalangan kader, ustadzah, guru, dan dosen ISID Gontor. Tentunya disebabkan karena memang Pondok Modern Gontor bukan sebagai institusi atau kekuatan politik, tetapi sebagai lembaga pendidikan. Namun, harus diakui bahwa keberadaan dan kiprah serta pengaruhnya melampui apa yang dimiliki oleh suatu kekuatan politik, baik dari kiprah dan daya tariknya. Menurut penulis, setidaknya ada beberapa faktor penyebab, per tama, kiprah KH Abdullah Sukri yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, baik di level nasional maupun lokal dalam permasalahan ke umatan, bangsa, dan negara. Beliau tidak hanya aktif dan peduli mem bangun jaringan Gontor secara nasional, seperti rencana pendirian seribu pondok modern Gontor di Indonesia, tetapi beliau juga aktif meng adakan berbagai pertemuan dengan para pejabat dan berbagai tokoh nasional, bahkan kepedulian terhadap persoalan-persoalan dunia Islam. Namun, di sisi lain beliau juga tidak lupa dengan persoalan-persoalan lokal, misalnya kesediaan beliau menjadi ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, kepedulian beliau terhadap pendidikan TPA dengan Harsono sebagai komandan lapangannya, kemudian berkembang terhadap paguyuban kepala desa dengan Amin sebagai wakil bupati, dan kepala Desa Imam Mubasir sebagai motor, Kelompok Warok dengan tokohnya Mbah Jolego (Almarhum), termasuk kesediaan beliau berdialog dengan aktivis LSM, para pejabat daerah, baik legislatif dan eksekutif. Menurut catatan penulis hampir semua elemen di Ponorogo 230
pernah berinteraksi dengan beliau, kecuali kalangan pengusaha dan para pendekar bela diri. Sekalipun dalam berbagai kesempatan KH. Abdullah Sukri menyata- kan bahwa kiprahnya itu bukan representasi (mewakili) institusi Pondok Modern Gontor, tetapi lebih sebagai bentuk improvisasi dan kreasi sebagai salah satu pimpinan Pondok Modern Gontor (PMG). Bagaimana pun kebanyakan orang akan memahami sebagai kebijakan dan program PMG secara institusional. Yang pasti dengan kiprahnya itu PMG tidak semata-mata berwajah lembaga pendidikan, tetapi menjadi berwajah lain, tergantung yang mengapresiasi. Jika yang mengapresiasi kalangan aktivis LSM, mereka berpendapat bahwa PMG (baca: KH Abdullah Sukri Zarkazy) sedang memainkan peran aktivis LSM, terutama dalam pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Namun, bagi kalangan politikus mempunyai apresiasi atau penilaian lain, yaitu bahwa PMG (baca: KH Abdullah Sukri Zarkazy) sedang memainkan berbagai agenda politik. Lebih-lebih jika hal ini dikaitkan dengan peta dan konstelasi politik nasional, di mana para alumni Gontor menempati posisi penting dan strategis yang bisa kita sebut sebagai faktor kedua, misalnya Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR RI, Maftuh Basuni, sebagai Menteri Agama RI, Lukman Hakiem sebagai Wakil DPR RI dan di sektor nonpemerintah, Dien Syamsudin sebagai Ketua PP Muhammadiyah, KH Hasyim Muzadi sebagai Ketua PB NU dan masih banyak lagi alumni Gontor menjadi pejabat di daerah, baik di legislatif maupun eksekutif. Maka wajar jika PMG mempunyai daya tarik bagi siapa pun, termasuk politikus dan pejabat daerah dan pusat. Rasanya belum lengkap jika mereka belum mendapatkan restu dan dukungan dari PMG. Suatu hal yang menarik jika dikaitkan PMG dengan Pemkab Ponorogo terkait dengan maraknya para pejabat yang datang ke Ponorogo, baik kalangan tokoh nasional, menteri, dan bahkan presiden di mana secara jumlah dan intensitas seakan telah menenggelamkan Pemkab Ponorogo. Sebelum dan sesudah reformasi hampir semua presiden pernah berkunjung ke PMG, tidak ke Pemkab Ponorogo, seperti Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan yang terakhir ini sudah sekian kali. 231
Tidak tanggung-tanggung pada hari Rabu, 10 Ramadhan 1429 H, yang bertepatan pada 10 September 2008 dengan membawa punggowo kabinetnya, antara lain, Menteri Koordinasi Politik dan Hukum Widodo AS, Menteri Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Sri Mulyani, Menko Kesra Abu Rizal Bakrie, Menteri Infokom Muh Nuh, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Jayusman, juga Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng, Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum, Deny, Staf Khusus Korupsi, dan masih banyak lagi rombongan lain yang tergabung dalam Majelis Dzikir Nusantara. Suatu hal yang langka dilakukan oleh Presiden SBY untuk sejenis kunjungan di pesantren dan hal ini mempertegas daya tarik PMG bagi politikus, pejabat, dan tokoh nasional. Dengan kata lain, bahwa PMG dipahami sebagai sumber-sumber kekuasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja secara politis, sekalipun sekali lagi bahwa PMG sebagai lembaga pendidikan. Pertanyaannya, kemudian apa yang ingin dicapai PMG dalam politik? Ternyata sederhana. Dalam berbagai kesempatan baik saat diskusi dengan pejabat daerah maupun sambutan ketika pejabat pusat ke Gontor, KH Abdullah Sukri Zarkasy menyatakan bahwa PMG tidak mengharapkan secara materi dari pemerintah RI, tetapi rasa kenyamanan dan tidak dirusuhi dalam mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan yang telah terbukti menghasilkan banyak kader dan mengambil bagian penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Inilah yang kalau boleh disebut sebagai mazhab politik adiluhung (high politics), yakni jalan atau cara lain (tidak menggunakan jalan konvensional partai politik) untuk mencapai kedudukan penting dalam berbangsa dan bernegara dengan menyumbangkan putra atau kader terbaik Gontor untuk negara RI. Wallahu A'lam. KAPOLRES AKBP ETIK MARGAWATI, S.KM. Pada saat Bupati Muhadi melakukan mutasi besar-besaran, mungkin yang kedua selama beliau menjabat sebagai bupati di lingkungan Pemkab Ponorogo, yaitu mutasi 356 pejabat (195 pejabat struktural, 161 pejabat fungsional, 7 pejabat eselon II, 38 posisi pejabat eselon III, 150 pejabat eselon IV, dan 161 jabatan fungsional ada peristiwa yang sebenarnya menarik untuk dicermati, yaitu kehadiran Kapolres AKBP Etik Margawati 232
sebagai salah satu komandan supremasi hukum di Ponorogo, di samping Kejari dan Kepala Pengadilan Negeri, serta Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo. Pertama, Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati, jebolan Jurusan Ke sehatan Masyarakat UI, sebelumnya menjabat Kapolresta Mojokerto, yang sekarang menggantikan AKBP Moch Seno Putro adalah putri asli Kanten, Babadan, Ponorogo serta alumnus SMP Negeri I dan SMA Negeri I Ponorogo. Artinya, menambah daftar panjang putra/ putri terbaik Pono- rogo yang menduduki posisi penting di pemerintahan, menyusul Drs. Supriyanto, putra Bungkal, sebagai Ketua DPRD (komandan yudikatif), Bupati Muhadi, putra Sumoroto sebagai Bupati Ponorogo (komandan eksekutif), dan mungkin akan menyusul yang lain. Kedua, hal ini menunjukkan kecenderungan yang positif bahwa putra/ putri terbaik di Ponorogo mengalami mobilisasi vertikal yang menjanjikan dan menggairahkan. Ponorogo, insya Allah tidak hanya dikenal sebagai daerah asal pejuang devisa (TKI/ TKW), tetapi telah berhasil mendorong dan melahirkan putra-putri terbaiknya untuk ambil bagian dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsanya dengan menduduki posisi-posisi strategis dan menentukan terhadap arah dan warna bangsa ini. Persoalannya, dengan munculnya banyak kader, putra/ putri terbaik Ponorogo, apakah berbanding lurus dengan perubahan dan kemajuan Ponorogo? Tentunya, merupakan proses waktu yang menjanjikan. Masya- rakat Ponorogo dengan kondisi ini sebenarnya sudah bersyukur akan kemajuan prestasi putra terbaiknya. Setidaknya, akan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terdorong belajar, berkarya, dan berprestasi sebagai ruh bagi kebangkitan pendidikan Ponorogo yang mulai kehilangan arahnya ini. Akan lebih membanggakan lagi jika putra-putri terbaiknya, baik yang di eksekutif dan legislatif, termasuk amanah yang diemban oleh Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati di jajaran yudikatif. Penulis, sering ditanya oleh kalangan wartawan dan aktivis tentang masalah clean govermenment dan good governance di Ponorogo dengan dikaitkan daerah-daerah lain, yaitu mengapa di Ponorogo adem ayem saja, sedangkan di Jember, Banyuwangi, Nganjuk, Magetan, Surabaya, dan masih banyak lagi para pejabatnya berurusan dengan aparat penegak hukum? Jawabannya, ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang di 233
Ponorogo tidak ada KKN di kalangan pejabatnya, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kedua, bisa jadi ada fenomena KKN, tetapi karena aparat hukumnya tidak punya nyali atau tumpul. Mereka memang bekerja dan mempunyai keberanian, tetapi mengurus persoalan-persoalan kecil. Jika, harus mengurus pejabat adalah yang sudah tidak punyai kekuatan, baik secara politis dan ekonomi. Semoga tidak benar. Penulis dan masyarakat Ponorogo sendiri tentunya berharap, memang di Ponorogo tidak ada KKN, yaitu tindakan penguasa yang merugikan negara dan rakyat Ponorogo. Inilah, suatu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati, sebagai putri terbaik Ponorogo. Sekaligus, menepis keraguan sebagian masyarakat akan keberanian dan kemampuannya seorang perempuan sebagai Kapolres di Kota Reog ini. Sekaligus, sebagai ajang pembuktian dan menepis pesimisme akan tegaknya supremasi hukum di Ponorogo. Apalagi, Suparno, S.H., putra terbaik Bungkal yang sudah hampir sepuluh tahun sebagai Ketua Komisi A. Maka tidak salah jika sementara orang beranggapan bahwa tahun/ periode ini sebagai barometer atau ukuran, apakah di Ponorogo masih "hidup" dalam agenda supremasi hukum. Penulis yakin bahwa Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati, S.KM. sadar dan sangat sadar akan posisi ini. Beliau tentunya tidak mau dikenang oleh masyarakat Ponorogo hanya sekadar pernah menjadi Kapolres di kampung sendiri. Ini adalah suatu pertaruhan, apakah putra-putri terbaik Ponorogo bisa membuktikan kepada adik-adiknya, kerabat, dan handai tolan, serta pada para gurunya, bahwa ketika mendapatkan amanah itu mempunyai "nilai tambah", tidak hanya sekadar sebagai Ketua DPRD, tidak hanya sekadar sebagai Ketua Komisi A, tidak hanya sekadar bupati, dan tidak hanya sekadar sebagai kapolres, tetapi akan menjadi kapolres yang mempunyai nilai tambah. Karena sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab, setidaknya di kampung halamannya sendiri. Selamat Mbak Etik Margawati, sebagai Kapolres Ponorogo. Semoga Allah swt. senantiasa dengan amanah itu diberi karunia kebaikan, keberkahan, dan keutamaan untuk kita semua. Selamat berjuang, berkarya, dan berprestasi. 234
Bagian 4 Wajah Legislatif DI MANA PERAN LEGISLATIF DALAM PEMERINTAHAN MUHADI? Ada beberapa faktor yang memengaruhi hubungan legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo. Pertama, proses pilkada, apakah bupati terpilih menjadi rival ketua DPRD, seperti Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari versus Ketua DPRD Ir. Ahmad Wahyudi, juga hal yang sama antara Bupati Sumenep, KH Ramdhan versus Ketua DPRD, KH Abuya Busro Karim, juga kasus Ponorogo antara Bupati Muhadi dan Ketua DPRD Drs. Supriyanto. Memang belum ada penelitian yang serius sejauh mana signifikansinya, tetapi dengan logika sederhana rival dalam pilkada akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut, ter utama dalam kebijakan penataan birokrasi dan promosi jabatan, kebijakan APBD dan alokasi pembagian kue (baca: proyek) dan berbagai bantuan-bantuan ke masyarakat. Kedua, masih terkait dengan proses pilkada, sejauh mana beban yang ditanggung oleh bupati terpilih dalam pilkada juga akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan tersebut. Memang tidak ada data yang pasti, namun sebagai perkiraan awal bisa dikemukakan di sini, misalnya Bupati Mojokerto Drs. H. Achmady, M.Si. hingga Rp100-an miliar, Bupati Lamongan H. Masfuk hingga Rp60-an miliar, Bupati Tuban Haeny 235
Relawati hingga Rp50-an miliar, belum termasuk biaya konsekuensi dari dampak pilkada, Bupati Jember MZA Djalal hingga Rp40 miliar, lebih kecil yang dikeluarkan olen Mantan Bupati Jember Samsul Hadi hingga Rp60-an miliar. Sedangkan Bupati Ponorogo "hanya" sekitar Rp12-an miliar. Diakui atau tidak, persoalan ini tidak hanya menjadi beban yang bersangkutan (bupati terpilih), tetapi tidak mustahil akan menjadi beban anggaran pemerintah. Ketiga, faktor posisi antara eksekutif dan legislatif. Jika posisi eksekutif lebih kuat dibanding dengan legislatif, sebagaimana dalam kasus Pemkab Ngawi dan sejenisnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan banyak ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). Kelebihan pola ini, banyak kebijakan penataan birokrasi, distribusi kue (proyek) dan berbagai bantuan pemkab lebih memerhatikan aspek kebutuhan objektif masyarakat. Sebaliknya, jika posisi eksekutif (bupati) dan legislatif (DPRD) berimbang (bukan yuridis, tetapi secara politis) sebagaimana Kabupaten Ponorogo maka banyak berbagai kebijakan penting didasarkan oleh kepentingan politik dagang sapi, jika tidak boleh disebut kepentingan elit. Konsekuensinya, masyarakat bukan lagi sebagai subjek pemba- ngunan (sebagaimana amanat konstitusi), tetapi sebagai objek, bahkan bulan-bulanan pembangunan. Tidak mustahil menjadi komoditas politik. Masyarakat hanya diperhatikan dalam event politik tertentu (pil kada dan pemilu), tetapi kurang menyapa atau kurang memerhatikan kepen tingan masyarakat dalam proses pembangunan. Di sisi lain, para eksekutif maupun legislatif disibukkan oleh bagi-bagi proyek untuk kepentingan jangka pendek maupun kepentingan pribadi serta kepen tingan golongan. Artinya, anggaran yang mestinya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat justru untuk kepentingan elit politik. Konkret nya, mestinya anggaran negara yang mestinya bisa untuk meringankan beban pendidikan dan kesehatan rakyat, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), dan sebagainya, tetapi untuk ongkos politik para elit yang tidak jelas jluntrung dan manfaatnya. Konsekuensi lain, yang semestinya legislatif bisa melaksanakan fungsi legislasi (pengkajian dan pembuatan perda), budget (pengelolaan dan kebijakan anggaran dengan jumlah berkisar Rp600-an miliar per tahun 236
2007) dan pengawasan, dalam kondisi tersebut tidak bisa mak simal. Karena politik dagang sapi sedikit pun tidak memberi manfaat kepada rakyat, sebagai pemilik yang sah negeri ini, kecuali hanya kepada para elit. Implikasinya, melahirkan kehidupan yang glamor bagi pe nguasa. Sedangkan keadaan masyarakat menjerit di tengah ketidak berdayaan (powerless) dan kepapaan. Lebih-lebih saat menjelang tahun baru pendidikan, di mana rakyat yang harus bersusah payah untuk men danai pendidikan akan sangat merasakan. Karena anggaran yang mesti nya bisa dialokasikan untuk meringankan beban biaya pendidikan dan ke sehatan masyarakat dibelokkan secara sepihak untuk ongkos politik para elit?! Perlu kita renungkan, bagaimana jalan pemikiran yang salah kaprah dan kemudian menjadi lazim (wajar), yaitu "bagaimana bisa terjadi rakyat yang cerdas dan potensial itu yang memanfaatkan negara, tetapi yang harus membiayai adalah rakyat." Jika hal ini terjadi, apa hak rakyat yang mendasar yang harus diberikan oleh negara? Jika persoalan yang mendasar saja (pendidikan dan kesehatan) harus ditanggung sendiri oleh rakyat, pertanyaan kemudian di mana keberadaan dan fungsi negara? Bukan lagi pemikul beban rakyat, tetapi justru negara menjadi beban rakyat. Apa yang salah dalam pengelolaan negara ini, Pak Dewan?! POLITIK BUDGET DPRD KABUPATEN PONOROGO Ada ciri yang menonjol DPRD Kabupaten Ponorogo di bawah kepemimpinan Drs. Supriyanto juga Ketua DPC PDIP. Pertama, mengedepankan politik akomodatif, sekalipun yang jadi korban adalah Golkar, yang tidak satu pun kadernya menduduki posisi penting di DPRD, kecuali sebagai Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Boking Hasan. Kedua, konsekuensi dari politik akomodasi adalah menggunakan prinsip yang penting "semua kebagian". Sedikit-sedikit, asal semua merasakan. Ketiga, lembaga legislatif (fenomena umum tidak hanya di Ponorogo) sebagai lembaga yang populis, yaitu masyarakat begitu dekat dan pada mulanya masyarakat mempunyai keyakinan bahwa lembaga tersebut yang bisa merespons dan mengapresiasi aspirasi masyarakat. Bisa jadi sebagai antitesis sikap eksekutif (bupati) yang dingin dan kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. 237
Jika fenomena tadi dianggap sebagai perkembangan yang positif, di sisi lain dan tidak tahu karena pertimbangan politik lebih dominan daripada pertimbangan lain (aturan), legislatif di bawah kepemimpinan Drs. Supriyanto kurang greget dan kurang peka terhadap tuntutan kon stitusi, yakni keinginan menjadikan lembaga legislatif sebagai lembaga terhormat, yaitu sikap abai (cuek) terhadap keberadaan Badan Kehormatan di DPRD yang tugasnya tidak sederhana, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan legislatif serta mendorong untuk berkomitmen dan konsisten terhadap etika dan aturan penyeleng garaan pemerintahan. Menurut penulis, inilah titik terlemah ke pemim pinan Drs. Supriyanto. Sekalipun dari sisi lain, misalnya berbagai jurus dan manufer politik tidak diragukan keandalannya. DAN INI BELUM TERLAMBAT, walau sudah berlangsung hampir empat tahun. Ketiga, konsekuensi dari perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, salah satu implementasinya adalah pemilihan langsung kepala daerah. Implikasinya kewenangan DPRD (fenomena umum) menjadi berkurang, misalnya dalam pengawasan (LPJ Bupati). Peluangnya tinggal pada kewenangan legislasi (pembuatan undang-undang) dan budget (kebijakan anggaran). Karena terkait dengan kesiapan SDM untuk kewenangan legislasi tidak bisa dijalankan secara maksimal maka satu-satunya yang bisa dimainkan adalah kewenangan budget. Jadi titik krusial hubungan antara eksekutif dan legislatif tinggal di wilayah budget (kebijakan anggaran). Dari penelitian penulis di 19 kabupaten di Jawa Timur ada beberapa pola hubungan eksekutif dan legislatif dengan budget. Pertama, posisi eksekutif lebih kuat daripada legislatif (kasus Ngawi, Banyuwangi, dan lain-lain) maka yang dominan bermain adalah Badan Perencanaan Pembangunan. Kelebihannya, berbagai kebijakan penting dalam anggaran banyak menggunakan pertimbangan objektif dan kajian ilmiah, sekalipun tetap tak bisa dihindari bias-bias politik. Kedua, eksekutif lemah karena legislatifnya kuat atau kelompok kepentingan (kasus Kabupaten Malang, Jember, dan lain-lain) maka posisi eksekutif yang sebagai pelaksana semata dan pertimbangan politik dan bisnis sangat dominan. Pola ketiga, adanya hubungan seimbang (seperti, kasus Ponorogo) dalam kebijakan anggaran yang menarik dengan alasan berbagi 238
kekuasaan terkesan berbagi pengelolaan anggaran. Bahkan ada keinginan untuk ke bijakan pengelolaan anggaran mengarah pada kebijakan fifty- fifty antara eksekutif dan legislatif (semoga tidak benar). Salah satu implementasi nya ketika legislatif mempunyai "binaan" LSM maka eksekutif mempunyai "binaan" LSM (mungkin, maksudnya kontraintelijen... eh, bukan... kontra-LSM). Implikasinya, arah pembangunan menjadi tidak jelas (secara makro). Juga persoalan pembangunan menjadi masalah elit (segelintir elit), sedang kan masyarakat melalui LSM diberi "permen- permen" pem bangunan. Masyarakat menjadi masa bodoh terhadap proses pem bangunan. Ada suatu paradoksal, saat Pemkab Ponorogo mendapat penghargaan Otonomi Award dari JPIP (2008) berkategori utama sebagai Kabupaten berinisiatif pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi di sisi lain tidak melakukan regulasi terhadap swalayan, mall, dan sejenisnya. Andai kita jujur dan objektif sesungguhnya keberadaannya membunuh usaha kecil rakyat. Memang belum ada penelitian, tapi dilihat secara faktual dari trennya, usaha kecil rakyat berupa toko kelontong dan lain-lain jadi tak berdaya, bahkan berguguran. Mengapa ini terjadi? Bukan semata-mata kesalahan eksekutif, tetapi legislatif sudah tak lagi menjalankan fungsi kontrol secara memadai dan profesional. Mereka sibuk berbagi kekuasaan (proyek) dengan eksekutif. Yang terhormat, Bapak Drs. Supriyanto, guru sekaligus kawan, setidaknya penulis dan mungkin masyarakat Ponorogo lain masih optimis dan masih berharap menunggu karya putra terbaik Ponorogo untuk membangun Ponorogo yang lebih baik. Waktu masih ada. Jika tak ingin dikenang keluarga, saudara, dan kawan-kawan kita... sebagai elit yang kurang peka akan aspirasi dan "pulatan" rakyat. Saya kira Mas Pri, lebih paham akan itu. Wallahu A'lam. DANA RESES PEMILU 2009 kurang sekitar satu bulan per tanggal 9 April 2009. Ada banyak isu yang diangkat para calon legislatif (caleg), Seperti, isu putra daerah (wonge dhewe), isu keluarga (bocahe dhewe), dan akhir-akhir ini yang cukup kuat adalah isu dana reses, terutama senjata yang diguna- kan caleg incumbent. Ada yang menyebut Rp100 juta, bahkan Rp200 239
juta. Bagai mana se benar nya dana reses? Berdasarkan kajian Lembaga Penelitian Pem ber dayaan Birokrasi dan Masyarakat, bahwa dana yang dimaksud adalah kreasi dari masing-masing daerah. Jadi, ada daerah yang tidak ada fenomena itu, seperti Kabupaten Magetan. Atau Mungkin ada, tetapi tidak semua anggota legislatif dapat fasilitas itu. Namun, memang ada di beberapa daerah, tetapi istilah dan jumlahnya berbeda. Di DPRD Jatim ada istilah 'biaya penunjang ko munikasi intensif' jumlahnya cukup besar (hingga sekitar Rp1 miliar). Namun apakah semua anggota DPRD mendapatkan fasilitas itu? Wallahu a'lam. Istilahnya sama, yaitu Biaya Penunjang Komunikasi Intensif, tetapi khusus untuk pimpinan DPRD (kasus DPRD Wonogiri), sedangkan untuk anggota DPRD menggunakan istilah Biaya Penyerapan Aspirasi yang besarnya sekitar Rp50 juta per tahun dan itu tidak berlaku setiap tahun. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Magelang sebesar Rp350 juta per tahun. Kalau Kabupaten Madiun tak ada istilah seperti di atas, tetapi disebut Dana Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp20 juta. Masuk pos Sekretaris Kabu paten. Dana-dana tersebut memang tidak masuk pos di DPRD, tetapi di pos sana penyalurannya berdasarkan rekomendasi anggota DPRD. Sebagaimana di Magetan bukan dalam bentuk uang, tetapi pengaspalan (2009). Istilah yang digunakan bukan rekomendasi, tetapi koordinasi dengan DPRD. Bagaimana dengan di Kabupaten Ponorogo? DPRD Magetan menyebut DPRD Ponorogo itu sangat dimanjakan eksekutif. Memang dana tersebut tidak masuk anggota DPRD, tetapi disebut Dana Bantuan Bupati dan posnya tetap, di sekda yang realisasinya atas rekomendasi atau koordinasi dengan DPRD yang jumlahnya berbeda-beda per tahunnya. Tahun 2009 sebesar Rp100 juta. Sedangkan tahun sebelumnya pernah Rp200 juta dan juga pernah Rp150 juta. Jadi, setiap tahun berubah. Bisa disebut dana ini adalah bentuk "kemurahan eksekutif' kepada legislatif atau bisa jadi merupakan kreativitas DPRD. Sekalipun demikian, salah satu syarat pencairan harus ada proposal. Jika tidak hati-hati kasus Ny Mariani (anggota FPG DPRD Ponorogo) bisa berulang. Wallahu A'lam.*(sad) 240
BAB 3. PEMERINTAHAN AMIN Bagian 1 Wajah Pemerintahan Amin A. Pemerintahan Tanpa Judul PERFORMA PEMERINTAHAN AMIN Pada suatu kesempatan ada seorang aktivis pendidikan yang me- laku kan audiensi dengan Bupati Amin. Ia memaparkan tentang berbagai kondisi pendidikan di Ponorogo, termasuk berbagai permasalahan di sekolah-sekolah yang ada. Tentunya respons yang diharapkan aktivis pendidikan tersebut adalah solusi yang bersifat konseptual dan strategis. Justru yang mengejutkan jawaban dari Bupati Amin sebagaimana respons seorang ayah terhadap anaknya. "Ya, Mas. Nanti seluruh kepala sekolah di Ponorogo saya kumpulkan. Tak omongane. Ben ojo ngono." Persis jawaban orang tua ketika anaknya pulang dalam kondisi menangis. "Jangan nangis, Nak. Nanti tak jewere yang nakal." Apakah jawaban tersebut salah? Tidak ada yang salah dari jawaban tersebut. Jawaban itu memang diperlukan, terutama terkait dengan masalah-masalah personal. Tetapi untuk penyelenggaraan pemerintah tentunya harus diikuti dengan pengkajian yang mendalam dan diikuti oleh berbagai kebijakan yang tepat dan bersifat solutif (pemecahan masalah). Atau jawaban itu cocok untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di mana semua permasalahan bertumpu pada seorang kepala desa, bukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana yang mempunyai 241
perangkat lunak (soft ware) berupa visi, misi, kebijakan, dan program dan perangkat keras (hard ware) berupa aparat di tingkat kabupaten hingga desa. Hal yang sama menarik sebagaimana yang dilakukan oleh Wakil Bupati Yuni Widyaningsih (Mbak Ida). Ketika banyak pihak menunggu- nunggu perubahan apa yang dilakukan atau sesuatu yang baru dari pemerintahan Amin dibanding pemerintahan sebelumnya (Mantan Bupati Muhadi dan Markum Singodimedjo). Tiba-tiba ada program Sambang Deso dan Sambang Sekolahan. Tidak ada yang salah dari program ini, terutama untuk kepentingan, membangun pencitraan, atau untuk kepentingan pilkada (politik). Tetapi untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak sampai di situ, namun dibutuhkan langkah-langkah konkret, bukan karikatif atau simtomatis (solusi sesaat, bukan bersifat substantif). Satu lagi yang menarik dari pemerintahan Amin adalah tidak menetapkan program 100 hari (3 bulan, 10 hari). Memang tidak ada ketentuan dalam undang-undang atau peraturan lain. Sebagaimana ketentuan dalam ilmu manajemen bahwa setiap hal perlu direncanakan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dievaluasi. Program 100 hari adalah konsekuensi dari perkembangan ilmu manajemen pemerintahan. Artinya, bahwa setiap pemerintahan harus punya kebijakan dan program dalam lima tahunan. Untuk itu dibutuhkan skala prioritas dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk merealisasikan. Untuk mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dan program unggulan pemeritahan Amin bisa dilihat dalam waktu 100 hari pertama. Perubahan yang dimaksud dalam program 100 hari tidak dalam pengertian operasional/ fisik (suatu hal yang tidak mungkin), tetapi perubahan dalam arti skala prioritas dan program unggulan yang bisa membedakan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi, jika pemerintahan Amin tidak menetapkan program 100 hari berarti tidak akan kita ketahui apa yang menjadi skala prioritas dan program unggulannya. Sehingga akibatnya banyak berbagai program penting di luar pengendalian Bupati Amin dan arah pemerintahan menjadi centang-perenang. Bupati, Wakil Bupati, dan dinas-dinas lain terkesan berjalan sendiri-sendiri (dalam kebijakan), sekalipun secara verbal dan jargon-jargon terkesan kompak. Misalnya, satu dinas sebagai perpanjangan dinas lain (BKD). Suatu yang tidak lazim dalam manajemen pemerintahan. 242
Satu hal yang krusial manakala tidak jelas skala prioritas dan program unggulan, tidak mustahil pemerintahan Amin akan berada dalam tarik- menarik antara kepentingan politik (pemilu dan pilkada) atau istiqomah untuk kepentingan pembangunan (rakyat). Pilihan ini tidak perlu jawaban verbal, akan bisa dilihat dalam mutasi dan alokasi anggaran APBD. Benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau untuk kepentingan politik (pemilu dan pilkada)? Pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu diajukan, apakah benar dalam mutasi pada pemerintahan Amin lebih sederhana dan ringan dibanding dengan pemerintahan sebelumnya? Benarkah penempatan pejabat tertentu berdasarkan kualifikasi profesional dan untuk kepentingan pembangunan (rakyat) daripada kepentingan politik, apalagi untuk ajang balas dendam? Menurut penulis bahwa pemerintahan Amin belum genap satu tahun. Bukankah kesempatan itu telah diberikan. Semangat yang patut dihargai para pendukung pasangan Ada, waktu itu adalah mau dan tidak malu belajar serta mendengar yang diharapkan terhadap Bupati Amin. Belum terlambat untuk melakukan berbagai pembenahan dan pembuktian. Bukan untuk tebar pesona, tetapi bekerja keras untuk perubahan dan perbaikan Ponorogo. PEMERINTAH AMIN DAN KARAKTERISTIK BIROKRASINYA Salah satu untuk mengetahui sejauh mana komitmen dalam me- wujud kan pemerintahan yang bersih bisa dilihat dari upaya dalam me- negakkan birokrasi yang modern dan rasional. Yakni suatu birokrasi yang jelas siapa yang mempunyai kewenangan. Setiap pengambilan kebijakan alurnya jelas dan transparan berdasarkan aturan dan meka nisme yang ada. Ada kejelasan dan kepastian hukum (aturan), tidak manipulatif. Bagaimana dengan pemerintahan Amin? Konsekuensi dari dominan- nya kekuatan politik (maksudnya bukan kalangan profesional) dalam peme rintahan Amin maka kecenderungan mengarah pada birokrasi tradisional. Pejabat-pejabat formal tidak merepresentasikan kewenangan dan tugasnya. Justru yang dominan adalah sebagai pelayan dari berbagai kepentingan politik. Banyak pejabat yang tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. 243
Misalnya, dalam kasus mutasi. Tentunya berdasarkan aturan yang mempunyai kewenangan adalah sekda, sebagai ketua badan per- timbangan jabatan dan sekaligus sebagai pembina pejabat birokrasi. Persyaratan dan kualifikasinya jelas. Kemudian mendapatkan pengesahan dan keputusan dari bupati. Jadi, dengan alur ini bahwa sekda mempunyai kewenangan objektif (penegakan aturan dan profesionalisme), sedang- kan bupati mempunyai kewenangan subjektif. Artinya, bukan hal yang mustahil dalam setiap pengambilan kebijakan bupati mempertimbangan dan mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan kelompok. Persoalannya dalam konteks pemerintahan Ponorogo posisi bargaining Bupati Amin sangat lemah. Sehingga kewenangan subjektif banyak dimainkan oleh kekuatan politik tertentu, bahkan melampui dan meng- gantikan kewenangan objektif sekda. Inilah yang kemudian pada per- kembangannya dikenal dengan "Sekda Bayangan". Berbanding lurus dengan pernyataan Bupati Amin dalam berbagai kesempatan (terlepas sadar atau tidak dari konsekuensi pernyataannya tersebut), "Mengapa harus sekda definitif, jika politik sekda yang ada bisa berjalan? Artinya, siapa pun yang menjadi sekda tidak terlalu signifikan bagi pemerintahan Amin. Karena toh semua kewenangan dan tugas sekda sudah di-handle oleh "Sekda Bayangan". Jadi, pernyataan Fraksi Golkar yang akan menolak pejabat ADA (asal dekat Amin) adalah pernyataan verbalistik. Atau makna lain pernyataan itu merupakan dinamika dalam internal pemerintahan Amin. Yakni, sebagai proses bargaining atau transaksi dari berbagai kekuatan pendukung ADA (Amin-Ida). Atau lebih jelasnya tidak ada yang gratis dalam pemberian jabatan, sekalipun pejabat yang disinyalir sekalipun dekat Bupati Amin (semoga saja salah dugaan ini). Hal ini sekaligus menunjukkan lemahnya posisi Bupati Amin dalam proses pengambilan kebijakan, sekalipun sebenarnya mempunyai kewenangan subjektif sebagai bupati. Berdasarkan fenomena di atas mengindikasikan bahwa Bupati Amin mempunyai mahkota, tetapi tidak punya kuasa. Dalam konteks birokrasi tidak jelas siapa yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Ada kekuatan-kekuatan informal yang jauh lebih kuat dari- pada pejabat formal. Inilah yang disebut sebagai birokrasi tradisional. Implikasinya, berbagai kebijakan penting banyak diputuskan di "lorong 244
gelap", tidak transparan. Dasar kebijakan bukan aturan, tetapi kepentingan. Pola kebijakan banyak menggunakan pendekatan transaksional (tawar- menawar), bukan jalur karier yang berdasarkan kualifikasi yang objektif. Jadi, arah pemerintahan Amin semakin gelap?! Wallahu A'lam QUO VADIS PEMERINTAHAN AMIN Sangat besar harapan masyarakat Ponorogo akan terwujudnya pe- merintahan baru sebagaimana yang terlihat dalam hasil Pilkada 2010. Di mana pasangan ADA (Amin-Yuni Widyaningsih) yang mendapatkan dukungan lebih dari 40 persen dari "pemilih yang berpartisipasi" (minus yang golput). Artinya, tidak salah jika masyarakat Ponorogo menghendaki suatu perubahan yang mendasar, tidak karikatif. Bukan pemerintahan yang terjebak pada program-program seremonial (TP, Tebar Pesona), tetapi pemerintahan yang benar-benar berpikir strategis dan mendasar, terutama menyangkut terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government), efisiensi anggaran (menurunnya tingkat korupsi) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Kini pemerintahan Amin sudah berlangsung 368 hari (atau 1 tahun, lebih 3 hari, kini 15 Agustus 2011). Semua pihak tahu bahwa peme- rintahan ini sudah berjalan sebagaimana yang sudah sudah. Berbagai pelayanan publik juga berjalan sebagaimana biasanya. Penggajian atau honor kepada PNS juga lancar-lancar saja. Para petani secara rutin juga bekerja di sawahnya, sebagaimana biasanya. Juga para pedagang, para guru dan para kuli. Namun, tidak ada yang baru baik dari segi substansi dan nuansanya. Maka sangat wajar, jika spekulasi terus berkembang dan bahkan liar. Secara umum berpandangan karena masih beradaptasi. Ada sebagian lain berpandangan karena Bupati Amin masih dalam proses mendapat berbagai pembekalan dari Mendagri, termasuk Wakil Bupati (di luar agenda umrohnya). Dan yang paling liar adalah spekulasi bahwa deal Bupati Amin dengan Golkar, sebagai partai pengusung belum kelar. Konsekuensinya, berbagai kebijakan terasa setengah-tengah. Implikasinya, tampak tidak jelas konsep dan arah pemerintahannya. Kondisi inilah yang menjadikan sumber kekecewaan sponsor politik- nya yang konon termasuk kekuatan yang memengaruhi aliran dana APBN 245
untuk proyek-proyek di berbagai daerah, termasuk di Ponorogo. Tidak sederhana memang konsekuensinya. Tidak hanya tersendat, bahkan terhenti proyek-proyek tersebut. Juga raibnya dana sekitar 40 miliar belum lama ini di samping kesemrawutan manajemen pemerintahan Amin, juga tidak lepas dari akibat kekecewaan sponsor politik tersebut. Tidak mustahil akan berlanjut pada sektor-sektor lain. Selama Bupati Amin tidak segera menentukan sikap yang jelas dan terukur. Jika dalam perjalanan pemerintahan Amin selama ini tampak tidak jelas arahnya, sering muncul kebijakan-kebijakan yang aneh dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan ada beberapa kontradiksi. Penyebab utama karena konsekuensi dari beban biaya politik pilkada. Jadi, secara makro kondisi keuangan pemerintahan Amin cukup berat. Situasi keuangan bertambah buruk di mana deal antara Golkar dan Bupati Amin belum menghasilkan win-win solution. Faktor inilah yang menyebabkan Bupati Amin dalam masalah sekda berpikiran dan berperilaku aneh. Misalnya pernyataan, "Mengapa harus sekda definitif, jika sekda politik sudah jalan". Maka bisa diartikan bahwa posisi sekda itu hanya sebatas boneka, sedangkan yang riil adalah "sekda bayangan". Jadi, siapa pun yang menjadi sekda tidak ada pengaruhnya. Karena yang mempunyai kewenangan dan tugas riil adalah "sekda bayangan" tersebut. Inilah bahayanya pemikiran seorang pejabat pemerintah yang mengabaikan prinsip dan semangat legalitas dan transparansi. Proses- proses pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme, tetapi banyak dipengaruhi oleh kepentingan. Hal yang sama terlihat pada pergantian pejabat di tingkat dinas/ badan (Eselon II) di mana Bupati Amin tampak tidak siap, dengan bentuk penunjukan Plt. Artinya, kurang siap dari segi mapping dan kesiapan konsep proses pergantian pejabat. Sehingga jabatan-jabatan yang mestinya lebih mengedepankan profesionalisme justru sangat kental dengan berbagai kepentingan dan tarik-menarik politik. Persoalannya fenomena ini berada di wilayah publik di mana konsekuensinya tidak menyangkut kepentingan pribadi dan keluarga serta berbagai kelompok kepentingan Bupati Amin, tapi mau tidak mau akan berpengaruh kepentingan masyarakat luas. Misalnya, konsekuensi buruknya pengelolaan dalam dunia pendidikan tidak hanya yang 246
dirugikan kepentingan pribadi dan keluarga serta berbagai kelompok kepentingan Bupati Amin, tetapi masyarakat luas. Pendidikan semakin tidak terjangkau oleh rakyat kecil, juga hal yang sama dalam dunia usaha dan sebagainya. Atas dasar itulah maka undang-undang membenarkan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kontrol jalannya pemerintahan yang merupakan inti dan semangat dari pemerintahan yang demokratis. Kecuali kita ingin membalikkan situasi pemerintahan diktator, otoriter. Persoalan publik menjadi berubah menjadi urusan pribadi atau kelompok. Negara dan pemerintahan pada dasarnya milik masyarakat menjadi milik segelintir elit yang berkuasa. Tentunya kita tidak menginginkan perubahan dari pemerintahan otoriter, diktator berubah menjadi pemerintahan yang demokratis kembali dengan cara-cara memprovokasi kemarahan rakyat dengan bentuk revolusi, sebagaimana yang terjadi adanya revolusi Inggris, Prancis, dan sebagainya. Jadi, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis perlu dibuka ruang-ruang publik agar terjadi adanya dialog antara rakyat dan penguasa, baik media massa, forum dialog. Tidak sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Masyarakat susah bertemu dengan pemimpinnya. Media massa (tentunya tidak semua) bukan sebagai alat pencerahan dan kontrol jalannya pemerintahan, tetapi sebagai alat dan bahkan corongnya segelintir elit yang berkuasa. Jika ini terjadi tidak mustahil maka penguasa akan berjalan dengan visinya sendiri dan di sisi lain masyarakat akan berjalan dengan caranya sendiri. Karena telah tertutup ruang dialog antara penguasa dan rakyatnya. Inikah model pemerintahan yang diinginkan, yang berusaha menutup telinga, mata, dan hati dari aspirasi masyarakat? Siapa yang rugi?! Apakah hukum besi politik yang harus berbicara? Wallahu A'lam. PEMERINTAHAN TANPA JUDUL (Catatan Pemerintahan Amin dalam Tahun Anggaran 2012 - 2013) Mulai terhitung per 14 Agustus 2010 hingga sekarang (Desember 2012) belum ada gebrakan yang berarti dari pemerintahan Amin, terutama dalam arah dan pengelolaan pemerintahan. Panggung pemerintahan Amin lebih banyak diwarnai oleh hiruk-pikuk politik. Tidak terkecuali dalam 247
rekrutmen CPNS 2010, mutasi pejabat Pemkab Ponorogo, ter masuk perpanjangan masa kerja pejabat tertentu, proses pengangkatan sekretaris kabupaten (sekab) Agus Pramono, penyusunan APBD 2012 dan 2013, juga ingar-bingar inisiatif penyusunan Raperda Pendidikan. Ujung-ujungnya jika tidak balas budi politik adalah proyeksi agenda politik 2014 (pemilu) dan 2015 (pilkada). Bahkan yang lebih parah munculnya berbagai anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, penempatan pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi dan kom- petensi, munculnya pegawai siluman, munculnya "penguasa bayangan", lemahnya koordinasi antarlembaga/ instansi, persaingan antaroknum pejabat dilakukan secara terbuka dan tidak punya rasa malu lagi. Inefisiensi anggaran masih terjadi di mana-mana. Fenomena terakhir adalah "drama" sikap kritis partai penguasa (Golkar) terhadap bupatinya menambah keganjilan dari pemerintahan ini. Fenomena ini menggambarkan bahwa pemerintahan Amin bisa ditarik ke mana-mana. Tergantung yang peduli dan berkepentingan. Hal ini mengindikasikan bahwa di samping lemahnya kepemimpinan dan manajemen pemerintahan Amin, juga mengindikasikan tidak jelasnya visi pemerintahan Amin. Itulah yang disebut dengan pemerintahan tanpa judul. Implikasinya berbagai program cenderung setengah-tengah, dari misalnya, program Kampoeng Reog, program pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan terkesan kurang empati (mulat saliro) terhadap keluh- kesah Kepala dan Perangkat Desa. Seakan tidak punya pengaruh apa- apa bupati yang berlatar belakang kepala desa dan wakil bupati yang berlatar belakang pengusaha terhadap arah dan warna pemerintahan Ponorogo. Pemerintahan memang berjalan, tetapi sekadar berjalan dan tidak jelas arahnya. Lebih naif lagi (semoga saja salah dugaan ini) yang penting menghabiskan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per tahunnya. Bisa jadi ini menjadi tema besar pemerintahan ini. Selebihnya, seakan tidak peduli apakah program-program yang ditawarkan ini menyentuh atau tidak bagi kepentingan masyarakat luas. Program-program tersebut memberi perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Para elit politik dan pemerintahan sibuk dengan agendanya masing-masing. Di sisi lain kelihatannya masyarakat (grassroot) juga sudah tidak peduli terhadap 248
perilaku para pemimpinnya. Pikiran mereka, diingatkan atau tidak. Sami- mawon, "kelakuannya". Tidak punya iktikad untuk berbenah. Boleh dikatakan, pemerintahan Amin sudah kehilangan momentum. Penyusunan Anggaran 2012 yang diharapkan untuk menunjukkan jati dirinya, namun kenyataannya disia-siakan saja. Tidak ada yang istimewa, alias biasa-biasa saja, termasuk penyusunan anggaran 2013. Penunjukkan Sekda Agus Pramono yang diharapkan untuk membenahi manajemen pemerintahan Amin, belum menunjukkan langkah-langkah yang nyata. Terbukti masih terjadinya kesimpangsiuran, baik dalam tataran kebijakan dan implementasinya. Belum bisa memerankan sebagai seorang manajer yang kuat dan visioner. Jadi, perlu keajaiban untuk membawa peme- rintahan ini kembali ke jalan yang benar. Wallahu A'lam. B. Arah dan Warna Pemerintahan ARAH DAN WARNA PEMERINTAHAN AMIN DALAM KASUS REKRUTMEN CPNS DAN MUTASI Langkah Bupati Amin untuk melakukan mutasi sudah benar. Se - tidaknya bisa diketahui arah dan warna pemerintahannya ke depan. Sekalipun sangat terlambat, setidaknya bisa untuk membedakan dari peme rintahan sebelumnya. Lazimnya dari pemerintahan baru adalah ter susunnya "kabinet" dengan perspektif baru. Sebagaimana terjadi pada pe merintahan sebelumnya. Sekalipun mungkin dari segi personal sama antara pemerintahan Markum Singodimedjo dan Pemerintahan Muhadi, tetapi kedua nya secara substansial bisa dibedakan dari "formulasi" kabinetnya. Jika pada masa pemerintahan Markum banyak menyebut arah dan warna pemerintahannya berorientasi pada pembangunan kota dan politik mercusuar. Bisa dilihat tidak semata-mata dari segi program, tetapi pihak- pihak siapa saja yang menjadi tim dan tim pendukung dari formulasi kabinetnya. Juga hal yang sama pada masa pemerintahan Muhadi, banyak pihak orang menyebut bahwa arah dan warna pemerintahannya lebih menekankan pada pelayanan publik. Di samping karena latar belakang beliau sebagai sekretaris daerah, juga terlihat dari tim inti dan tim pendukungnya dalam formulasi kabinetnya. 249
Sekarang bagaimana arah dan warna pemerintahan Bupati Amin? Setidaknya ada dua event penting yang bisa dijadikan alat baca, yaitu pada event mutasi ini dan sebelumnya rekrutmen CPNS 2010. Menurut penulis ternyata tidak semata-mata dominasi faktor Bupati Amin, juga bukan semata-mata faktor Wakil Bupati Yuni Widyaningsih, juga ternyata bukan faktor Rahmat Taufiq. Hal ini terlihat dengan tersingkirnya Nyoto Wijono dari Bappeda, masih digunakannya orang-orang lama (bahkan mau pensiun) dan masih diakomodasinya pejabat-pejabat bermasalah (baik dari segi hukum dan moral) dalam kabinet ini, serta kurang diakomodasinya semua tuntutan Rahmat Taufiq dalam CPNS, termasuk pernyataan Ketua Komisi A, Sukirno yang berasal dari Golkar yang menilai kurang puas terhadap mutasi tersebut. Jika tidak boleh disebut sebagai faktor dominan, menurut penulis dalam kasus rekrutmen CPNS dan mutasi adalah masuknya faktor Sekda Luhur Karsanto dalam Kabinet Amin, dengan tetap mengakodomasi sebagian aspiransi Golkar dan sebagian aspirasi Bupati Amin. Misalnya, kasus pengangkatan Camat Bungkal itu asli bukan murni keinginan Bupati Amin. Hasil CPNS juga tidak sepenuhnya memenuhi keinginan Golkar. Juga masih terakomodasi dan bertahannya orang-orang lama dan sebagainya, sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai pembenar dugaan di atas. Jika kemudian yang muncul kesan yang dominan adalah faktor Sekda Luhur Karsanto? Apakah ini akan berlanjut pada perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah Luhur Karsanto? Ini tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan ke depan. Hanya pertanyaan- nya kenapa justru faktor Luhur Karsanto dan padahal yang bersang kutan mau purna tugas? Apa kepentingannya? Apalagi selama ini beliau dikenal sebagai "anak manis" mantan Bupati Muhadi? Memang banyak spe kulasi, di antaranya misalnya, adanya keinginan untuk membangun kem bali "Klik IPDN yang sebelumnya dikenal dengan klik Akademi Pemerin tahan Dalam Negeri" di Pemkab Ponorogo. Spekulasi lain, misalnya dalam rangka pengamanan diri dan jaringannya dan berbagai spekulasi lainnya. Bisa saja berbagai spekulasi itu berkembang, tapi menurut penulis yang mungkin mendekati kecenderungan di atas, ada beberapa alasan, pertama, justru sebagai reaksi atas belum berhasil komunikasi atau 250
negosiasi, baik yang dilakukan oleh Bupati Amin dan Golkar. Kedua, Di sisi lain bahwa proses pemerintahan terus berjalan. Maka wajar kalau arah dan warna pemerintahan bukan diwarnai baik oleh faktor Bupati Amin maupun faktor Golkar, tetapi justru yang dominan adalah faktor Luhur Karsanto sebagai Sekda, yang berhasil mengambil posisi sebagai "mediator" antara Bupati Amin versus Golkar. Jadi, bisa dikatakan munculnya kembali birokrasi sebagai kekuatan politik yang kurang begitu disadari oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan politikus. Sekali lagi bahwa mutasi yang dilakukan oleh Bupati Amin sudah benar, sedangkan yang tidak jelas arahnya. Mungkin dengan rekrutmen CPNS dan mutasi itu yang diuntungkan adalah pihak-pihak tertentu, tetapi yang kena "getahnya" Bupati Amin. Sebagaimana reaksi "ulama-ulama Bungkal" yang terlihat dari beredarnya sms,"KAMI ALIM ULAMA SEKEC. BUNGKAL SIAP MELAKUKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA BUPATI PONOROGO AMIN YANG TELAH MENGANGKAT (teks asli menyebut nama) SEBAGAI CAMAT BUNGKAL. TERLIBAT KASUS PERJUDIAN, DITANGKAP POLISI DAN 2 X SEMINGGU WAJIB LAPOR. MORAL BOBROK MASIH DIPAKAI. PONOROGO BUBRAH KARENA SEMUA DINILAI DENGAN DUIT. AYO MELEK (Pengirim tidak dikenal). Jadi, menurut penulis dalam politik itu tidak semata-mata bagaimana mendapatkan kekuasaan, tetapi yang sama penting bagaimana mengelola kekuasaan itu sendiri. Itulah. Setidaknya yang perlu direnungkan oleh Bupati Amin. Wallahu A'lam. ARAH DAN KECENDERUNGAN PEMERINTAHAN AMIN DALAM PERSPEKTIF APBD TAHUN ANGGARAN 2011 Memang benar bahwa pemerintahan Amin tidak mandek, tapi sekadar berjalan. Itu pun sifatnya seremonial. Belum ada langkah-langkah yang bersifat strategis dan mendasar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Jika untuk sekadar menjalankan pemerintahan, termasuk dalam batas-batas tertentu, seperti mutasi dan termasuk penyelenggaraan ritual grebeg syuro (tanpa target, tanpa skala prioritas) tidak perlu bupati baru. Cukup dijalankan oleh sekretaris daerah saja. Apalagi jika hanya 251
sekadar datang ke kelompok-kelompok pengajian, atau datang ke sekolah- sekolah, atau acara-acara seremonial lainnya. Mendatangi kelompok-kelompok pengajian, sekolah-sekolah dan simpul-simpul masyarakat lain itu penting jika sudah jelas arah pemerintahan ini. Terutama dalam rangka untuk melakukan sosialisasi program pembangunan, sehingga tidak terkesan sekadar tebar pesona. Jadi, yang ditunggu-tunggu adalah kebijakan strategis yang mempunyai implikasi terhadap bidang pembangunan lain. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Bupati Jembrana, Bali (1999 - 2004) dengan melakukan kebijakan efisiensi anggaran (APBD) implikasinya tidak hanya berhasil menyelenggarakan program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi menjadikan Kabupaten Jembrana sebagai kabupaten yang diperhitung- kan dalam pentas nasional. Juga hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Sragen, Jateng (2001 - 2011) dengan membuat kebijakan pelayanan publik secara prima, tidak hanya berdampak dalam menumbuhkan mentalitas aparat pemerintahan untuk bekerja lebih profesional, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan pada akhirnya menumbuhkan iklim pembangunan yang kondusif dan produktif. Sebagai ilustrasi, hasil dari perbaikan kebijakan dalam investasi ini adalah: 1) Mengantarkan Kabupaten Sragen sebagai peraih pelayanan investasi terbaik. 2) Nilai investasi yang semula Rp526 miliar pada tahun 2002 berkembang menjadi Rp1,350 triliun pada tahun 2009 (di luar APBD). 3) Jumlah investor yang melakukan kegiatan investasinya di wilayah Kabupaten Sragen hingga saat ini mencapai 10.106 orang. Untuk konteks pemerintahan Amin sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak harus sama yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen maupun Kabupaten Jembrana. Salah satunya yang bisa dilaku- kan adalah kebijakan efisiensi anggaran. Kita ketahui bahwa untuk anggaran tahun 2011 ini besarnya APBD Ponorogo sekitar Rp1 triliun- an lebih (tepatnya pendapatan Rp1.055.149.085.712,- dan belanja Rp1.107.692.843.784,- Jadi, defisit Rp52.543.758.082) atau setara Rp1 juta per penduduk per satu tahun. Suatu jumlah yang tidak kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, jika tidak dikelola secara baik maka tidak mempunyai dampak apa-apa bagi perubahan dan perbaikan pembangunan di Ponorogo ke depan. 252
Hal yang sama adalah melakukan pemetaan aset (kekayaan) Pem kab Ponorogo. Dengan melakukan efisiensi dan pemetaan aset Pemkab Ponorogo akan diketahui sejauh mana kekuatan daya beli Pemkab Ponorogo, baik dalam bentuk individu-individu maupun secara kelembagaan. Sehingga kebijakan anggaran belanja sebesar Rp1.107.692.843.784,- (satu triliun lebih) bukan akal-akalan atau awu-awu saja, tetapi didasarkan oleh problem dan kebutuhan riil yang mendasar untuk Ponorogo ke depan. Karena pada saat sekarang bukan suatu pekerjaan yang sulit untuk menentukan apakah arah APBD 2011 itu menuju pada program-program yang bersifat seremonial atau memang mengarah pada program-program yang bersifat substansial dan strategis bagi perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan. Jadi, penyusunan APBD tidak semata-mata memerhatikan peng- amanan dari aspek hukum saja (artinya, bisa lolos dari jerat KPK atau sejenisnya), tetapi yang sama penting di samping aspek kepatutan dan kewajaran, juga aspek pemihakan untuk kepentingan masyatakat luas sebagaimana komitmen pemerintahan ini sejak awal. Artinya, ada upaya yang sama penting untuk mengetahui komitmen pemerintahan Amin tidak dalam tataran verbal dan seremonial, tetapi bagaimana komitmen pemerintahan Amin dalam fungsi budgeting (pengelolaan anggaran) untuk kepentingan seluas-luasnya bagi masyarakat Ponorogo. Bukankah kesempatan itu sudah diberikan untuk dibuktikan? KOMITMEN PEMERINTAHAN AMIN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT Menarik wawancara khusus antara Ibu Wabup Yuni Widyaningsih, S.H. dengan tiga media lokal (sifatnya advertorial), baik terkait dengan kinerja, dukungan keluarga, dan sikap profesionalisme, (yakni bisa membedakan antara kepentingan/ fasilitas pemerintah dan kepentingan partai politik). Sayang dari wawancara tersebut belum menjawab sejauh mana pemerintah Amin dalam menciptakan clean government, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Sekadar mengingatkan bahwa visi yang diangkat dari pasangan ADA, yang tentunya kini men- jadi visi dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Amin adalah terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, dan 253
berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujud- kan "Rayahuning Bumi Reog". Ada tiga program kunci, yaitu pemenuhan pelayanan dasar ma sya- rakat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan meningkatkan serta memelihara stabilitas pembangunan (dalam papasan visi dan misi ADA). Jadi, secara verbal mestinya pemihakan Pemerintah terhadap masyarakat cukup menjanjikan. Namun di lapangan support/ pemihakan pemerintahan terhadap pengusaha kecil/ lokal masih jauh dari harapan. Kita ketahui dalam satu tahun terakhir ini Pemkab Ponorogo dengan mudahnya memberi izin kepada IndoMart dan AlfaMart (sebelumnya Luwes, dan lain-lain) di luar batas wajar. Memang bagi konsumen cukup menyenangkan, tapi bagi pelaku bisnis lokal bisa merugikan. Rata-rata mengalami penurunan omzet 50%, bahkan ada yang gulung tikar. Ada beberapa respons menarik dari pengusaha lokal terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, memandang dengan ritme logika, bagaimanapun sehebat kota yang terjajah investor pasti ekonomi kerakyatan runtuh. Izin tanpa batas realitas di lapangan, tiap-tiap lorong jalan ada outlet Indo & AlfaMart di pola pendiriannya tiap 2.100 M, bahkan tiap-tiap kecamatan. Wow kota PO hidup! Megah mewah, cash flow-nya tinggal pepesan kosong, isinya setiap hari dibawa kabur keluar, lima tahun ke depan bagaimana nasib pasar tradisonal/ pribumi? Hitungan kasar mari kita perhatikan PAD dari 2 sumber pendapatan (tradisional & modern)? Kalo mau jujur mari kita petakan. Bukan rahasia lagi begitu ada investor masuk, kantong-kantong penguasa (oknum kale...) serentak terisi, apa tidak menjadi beban moral kita? Kedua, menurut pengusaha lain bahwa pemerintah baik pusat dan daerah sedang mengalami euforia menjadi agen kapitalis. Mereka sudah menganggap maju apabila sudah bisa mendatangkan kaum kapitalis liberal di tengah masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menghancurkan perekonomian pribumi kita. Padahal sebenarnya kita mampu. Cuma kadang pemerintah mencari instannya saja tidak me- mikirkan dampak ekonomi rakyat. Maklum pemerintah bukan pelaku ekonomi. Dia hanya bisa menghabiskan anggaran. Dia tidak peka terhadap dampak yang dirasakan rakyat kita. Satu-satunya jalan cuma menolak kalau melindungi rakyatnya. Tidak ada alasan apa pun. 254
Ketiga, menurut pengusaha retail, katanya, "Saya sebagai pengusaha lokal, pemerintah (dan DPRD) perlu membuat aturan permanen untuk melindungi pengusaha daerah, antara lain membatasi jumlah pengusaha besar masuk daerah, mengatur/ membatasi pendirian IndoMart (dan sejenisnya). Karena pengalaman kami 1 Luwes saja sudah memengaruhi penurunan omzet lebih dari 50% seluruh mini market di kecamatan kota, apalagi kalau ada lagi setingkat Luwes di Ponorogo. Pertanyaan saya di mana hati nurani Bupati/ Wakil Bupati dan DPRD yang sudah diamanahi rakyat tahu pengusaha kecil sudah tidak bisa cari nafkah didaerahnya sendiri." Persoalannya kita hidup dalam anarki (hutan rimba) ekonomi. Jadi, tidak ada dalam kondisi itu kelinci akan bisa menang dengan harimau. Jepang dalam ekonomi disebut sebagai MACAN ASIA masih memperlakukan kebijakan dumping (perlindungan terhadap pengusaha kecil), juga Malaysia, bahkan Amerika Serikat dikenal dengan AFTA. Jadi, pemerintah masih menjadi faktor penting sebagai pelindung pengusaha kecil atau stabilisator dalam dunia usaha. Atau KITA MUNGKIN SUDAH BERPIKIR BAHWA PONOROGO SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI Jepang, Malaysia, dan Amerika? Wallahu A'lam. C. Pergumulan Pemerintahan Amin MENGATASI KEBUNTUAN PEMERINTAHAN AMIN Diketahui bersama bahwa usia Pemerintahan Amin sudah lebih dua bulan, tepatnya 68 hari setelah dilantik (tanggal 11 Agustus s.d. 18 Oktober). Memang terlalu prematur untuk menilainya, tetapi juga bukan waktu yang singkat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Maka wajar jika banyak pihak bertanya-tanya atau berspekulasi atas kondisi tersebut. Sebagian ada yang mengatakan karena dibutuhkan kehati- hatian dan ketelitian dalam bertindak. Sebagian lain mengatakan karena disebabkan belum tuntasnya dalam melakukan konsolidasi (sharing) dengan Golkar. Adapun sebagian lain yang mengatakan karena Bupati Amin tidak tahu apa yang memang harus dilakukan. Karena targetnya sudah tercapai, yaitu menjadi Bupati dan telah berhasil mengalahkan Mantan Bupati Muhadi yang dulu sebagai "atasannya". Jadi, untuk selanjutnya tidak jelas apa yang dilakukannya. 255
Menurut penulis memang tidak boleh spekulasi itu dibiarkan tidak berkesudahan, apalagi menjadi bola liar. Tidak hanya merugikan Pe- merintahan Amin, tetapi juga tentunya masyarakat Ponorogo. Publik Ponorogo tentunya berharap dengan pemerintahan baru ada perubahan. Apalagi visi yang diangkat dari pasangan ADA, yang tentunya akan menjadi visi dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Amin adalah terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujud kan "Rayahuning Bumi Reog". Ada tiga program kunci, yaitu pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang trans paran, dan meningkatkan serta memelihara stabilitas pembangunan (dalam papasan visi dan misi ADA). Menurut penulis ada momentum penting yang tidak dimanfaat- kan oleh Bupati Amin, sehingga spekulasi itu tidak bisa dihindari, yaitu penyusunan kabinet baru dalam pemerintahannya. Sebagai indikasi dari pemerintahan baru. Jadi sekalipun punya visi dan program yang baik, tetapi kabinetnya masih "orang dan lama". Bagaimana visi dan program itu bisa diwujudkan? Mungkin bisa dilaksanakan, tetapi dengan per spektif lama. Bisakah menciptakan suasana baru dalam pemerintahan- nya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mestinya dijawab oleh Bupati Amin. Memang jika dilihat dari perspektif "modal" politik posisi Bupati Amin kurang menggembirakan. Dalam ilustrasi sederhana bahwa posisi Bupati Amin tidak lebih sebatas "sopir". Adapun pemilik bus, kondektur, kernet, dan penumpang mempunyai warna tersendiri, yakni dalam pengendalian Golkar. Maka mudah kita bayangkan bahwa posisi Bupati Amin secara politik tidak leluasa dalam proses pengambilan kebijakan. Bisa jadi, lambatnya pemerintahan Amin (dalam istilah teman-teman Demokrat dan PDIP) di samping faktor kapabilitas personal, juga karena lemahnya posisi tawar (bargaining position) dalam konteks politik Golkar. Jadi, kondisi pemerintahannya menjadi "gojag-gajig". (Maju tidak, mundur juga tidak. Yang tepat dalam persimpangan jalan). Bagaimana mengatasi kebuntuan tersebut? Penulis yakin bahwa Bupati Amin tidak bisa hanya bermodalkan "legalitas" sebagai bupati, tetapi lemah posisi tawarnya dalam politik. Sebaliknya Golkar juga tidak 256
bisa hanya bermodalkan "kekuatan politik", tetapi tidak jelas performa pemerintahan yang diinginkan. Jadi, satu-satunya cara adalah melakukan sinergisitas (mengawinkan). Hal ini bisa dilakukan secara efektif, jika Bupati Amin tidak semata-mata mengandalkan sebatas "legalitas" sebagai Bupati, tetapi perlu ditingkatkan kecakapan dalam kepemimpinanya. Di sisi lain, Golkar tidak semata-mata mengandalkan "kekuatan politik", tetapi juga dibutuhkan garis politik yang jelas, proporsional, elegan, dan terukur dalam mewujudkan performa pemerintahan yang diinginkannya. Jika keduanya tidak bisa melakukan, tidak mustahil perjalanan pemerintahan Bupati Amin menuju pada "ketidakjelasan" yang pada gilirannya yang akan dirugikan masyarakat luas. Salah satu wujud ujian pertama dari pemerintahan Amin, apakah Bupati Amin dan Golkar (baca: bukan wakil bupati) bisa melakukan konsolidasi akan bisa dilihat dalam menyusun kabinet baru. Di mana kabinet ini yang akan membedakan pemerintahan sebelumnya. Sekali- pun penulis sepakat bahwa kabinet baru bukan berarti harus dipaksa- kan munculnya personal baru. Bisa saja orang lama, tetapi yang mem- punyai pandangan dan perspektif baru. Konkretnya, aparat yang mampu menjelaskan visi dan misi Bupati Amin tentunya dengan memer hatikan kondisi subjektif dan objektif, serta daya dukungnya (termasuk aspirasi Golkar). Sekali lagi, dengan tersusunnya kabinet baru, tentunya berbagai visi, misi dan program pemerintahan baru akan bisa dilaksanakan. Kemudian ujian berikutnya dari Pemerintahan Bupati Amin adalah bagaimana menerjemahkan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan manifestasi dari visi dan Misi sebagai Bupati ke dalam program tahuanan yang dituangkan dalam kebijakan anggaran (APBD) dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam rekrutmen CPNS. Di situ akan terlihat bagaimana pemihakan Bupati Amin? Apakah tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya? Lebih berorientasi melayani rakyat atau sponsor politik atau hanya sebagai bentuk daftar keinginan dari para tim suksesnya? Jadi, Bupati Amin dan Golkar harus bisa menjawabnya. Bukahkah kesempatan ini sudah diberikan? Tinggal menunggu Pemerintahan Amin untuk membuktikannya. Wallahu A'lam. 257
MANAJEMEN PEMERINTAHAN AMIN DAN PERGUMULAN SEKDA PONOROGO Sudah seharusnya bahwa pola pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ponorogo (baca: pemerintahan Amin) ke depan tidak lagi bertumpu pada logika atau pendekatan politik, tetapi bertumpu pada logika atau pendekatan pembangunan. Yang dimaksud dengan logika atau pendekatan politik adalah segala tindakan dan kebijakan yang bermuara untuk membangun citra dan kekuatan politik. Pendekatan politik itu hanya cocok untuk menghadapi pilkada/ pemilu, tapi tidak tepat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena logika atau pendekatan politik hanya bisa menghasilkan citra dan kekuatan politik, bukan kesejahteraan masyarakat. Ukurannya, suka tidak suka (like and dislike), bukan ukuran-ukuran yang bersifat objektif. Implementasi logika atau pendekatan politik, dalam banyak hal, termasuk rekrutmen dalam CPNS atau mutasi aparat pemerintahan lebih didasarkan karena faktor kompensasi (imbalan) politik daripada sebagai bentuk respons dan jawaban serta kebutuhan dalam rangka terwujudnya suatu organisasi pemerintahan yang modern (yang merupakan manifestasi dari logika pembangunan). Juga hal yang sama dalam penentuan prioritas pembangunan (baca: APBD) lebih didasarkan pada imbalan politik daripada memenuhi kebutuhan atau jawaban berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensinya, di samping terjadi pemborosan anggaran pem- bangunan. Karena banyak anggaran belanja dialokasikan untuk kepen- tingan politik. Tidak mustahil yang terbangun adalah kekuatan hegemoni politik ketimbang pencerahan dan pemberdayaan masyarakat luas. Infrastruktur pembangunan, seperti jalan-jalan utama atau fasilitas umum (yang merupakan hak dasar masyarakat) terbengkalai atau tidak terurus. Program-program penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan pelayanan publik serta akses dan pendidikan murah hanya sebatas janji-janji politik. Jadi, proses dan hasil pembangunan yang hanya dinikmati oleh elit politik saja, sedangkan masyarakat hanya sebagai penonton. Maka menurut penulis bahwa kecenderungan pengelolaan pe- merintahan dengan mendasarkan logika atau pendekatan politik semata harus dihentikan dan ini belum terlambat. Satu-satunya pembuktian 258
bahwa terjadi perubahan menuju pola pengelolaan berdasarkan logika atau pendekatan pembangunan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Amin adalah terkait dengan masalah sekretaris kabupaten yang tempo dulu dikenal dengan sekda (sekretaris daerah). Realisasinya, kebijakan memperpanjang atau mengganti sekab/ sekda dengan logika atau pendekatan pembangunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertama yang harus diubah adalah cara berpikir bahwa kita tidak sedang membangun citra dan kekuatan politik, tetapi ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena masing-masing mempunyai karak- teristik dan pendekatan serta instrumen yang berbeda. Citra dan ke- kuatan politik hanya bisa dibangun dengan ukuran-ukuran yang bersifat subjektif. Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus menggunakan ukuran-ukuran yang objektif. Citra dan kekuatan politik lebih berorientasi jangka pendek, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih berorientasi jangka panjang. Citra dan kekuatan politik cenderung berpikir mikro dan kelompok/ golongan. Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus berpikir makro dan semua golongan masyarakat. Kedua yang harus diubah adalah team work dan kabinetnya, ter- masuk para pembisiknya. Karena yang dibangun tidak lagi citra dan kekuatan politik, tetapi penyelenggaraan pemerintahan. Maka pihak- pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi tipe pembisik yang memungkinkan menjadikan bupati bisa terdistorsi (kabur) dalam memahami persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Maka seharusnya berbagai bentuk tim sukses dan sejenisnya itu berakhir bersamaan dengan berakhirnya pilkada. Jadi, yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah personel-personel yang bisa berpikir objektif dan konsepsional serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Jika terpaksa masih menggunakan tim sukses dan sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak masalah, tetapi paradigma dan cara pandangnya yang diubah, yaitu tidak sedang membangun citra dan kekuatan politik, tetapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam konteks inilah seharusnya pemerintahan Amin berbicara dan mengelola persoalan perpanjangan/ pergantian sekda/ sekab, tanpa 259
mengabaikan kompleksitas persoalan yang ada, misalnya, jasa/ kontribusi Sekda Luhur Karsanto dalam pilkada, faktor titipan Gubernur Soekarwo, kepentingan bupati dan wakil bupati dalam konstelasi pilkada ke depan, tarik-menarik Golkar dan Demokrat (partai penguasa pusat, yang kabarnya akan menjadi kendaraan politik Bupati Amin dalam pilkada ke depan), juga faktor Yulianto dan Sugeng Parwoto (pengusaha dan juga suami wakil bupati), serta mantan Bupati Markum dan juga tidak bisa kita abaikan adalah faktor pragmatisme dalam konstelasi sekda. Memang tidak mudah untuk menyikapi dalam konstelasi sekda bagi Bupati Amin. Apa pun pilihannya (memperpanjang atau mengganti dengan siapa pun), jika menggunakan logika dan pendekatan politik maka proses dan hasilnya akan mudah diduga, yaitu hanya akan menguntungkan kepentingan politik tertentu. Konsekuensinya, perpanjangan/ terpilihnya sekda (siapa pun) justru akan menjadi pemicu "letupan politik" yang sangat tidak kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan/ pembangunan di Ponorogo. Sebaliknya, jika Bupati Amin lebih mengedepankan sikap kenegara- wanannya atau logika /pendekatan pembangunan yang digunakan maka hal ini sebagai awal baik atau sebagai titik tolak bahwa memang Pemerintahan Amin sedang melakukan perubahan ke arah lebih baik dari Pemerintahan sebelumnya, bukan sebaliknya menuju pada kemunduran. Sekalipun, akhirnya dengan langkah itu bisa berbuah terhadap citra dan kekuatan politik juga. Wallahu A'lam. PERLUKAH SEKDA DROP-DROPAN DI PEMKAB PONOROGO? Kini Pemerintahan Amin hampir masuk satu tahun, jika dihitung mulai tgl 12 Agustus 2010. Titik terlemah Pemerintahan Amin adalah dari sisi manajemen pemerintahan, sehingga implikasinya belum terselenggara- nya pemerintahan secara efektif dan efesien. Program Tilik Desa, pro- gram tilik sekolahan, mutasi, anugerah Adipura, dan gelar Kanjeng Aryo Tumenggung (KRAT) kepada Bupati Amin (11/7) dan program serta prestasi sejenis lebih cocok untuk kepentingan politik (pilkada) daripada untuk mengukur prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 260
Jadi, program yang menonjol lebih kuat untuk kepentingan politik (pencitraan) daripada penyelenggaraan pemerintahan yang berusaha menjalankan program-program mendasar dan bersifat substantif yang mengarah pada perbaikan kondisi yang lebih baik. Misalnya, upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih masih jauh dari harapan, setidaknya terlihat dalam kasus CPNS dan mutasi pejabat pemerintah. Bahkan kondisinya lebih parah dari pemerintahan sebelumnya. Juga dalam pelayanan publik, arah pembangunan, efisiensi anggaran, dan pertumbuhan ekonomi. Implikasi lain dari lemahnya manajemen pemerintahan Amin adalah kondisi aparat yang centang-perenang. Lemah dari sisi koordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri antara dinas satu dengan yang lain. Antara Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan tidak nyambung. Dinas Pendidikan dengan dinas terkait (misalnya, Dinas Sosial) juga tidak nyambung. Klimaksnya adalah kebijakan dinas berhubungan yang merekrut pegawai honorer tanpa sepengetahuan BKD maupun Bupati. Puncak atau sumber kesemrawutan dari manajemen pemerintahan Amin adalah belum definitifnya Sekretaris Kabubaten (yang lebih dikenal dengan Sekda) hingga sekarang. Namun kondisi ini tidak cukup dijadikan alasan bagi Pemprov Jawa Timur dalam hal ini Gubernur Soekarwo untuk melakukan drop-dropan Sekda (dari luar Kabupaten Ponorogo). Sekalipun dari segi yuridis bukan hal yang diharamkan. Pengalaman sebelumnya dalam kasus Sekab Luhur Karsanto menunjukkan bukan solusi ideal untuk meningkatkan soliditas dan kinerja pemerintahan waktu itu. Jadi, Bupati Amin harus berani melakukan pemetaan kembali, terutama SDM pemerintahan Eselon II yang mempunyai kualifikasi sebagai Sekda Ponorogo. Penulis yakin dari sekitar tiga belas ribu-an PNS di Ponorogo ada yang mempunyai kualifikasi sebagai Sekda yang diharapkan oleh masyarakat Ponorogo dan mampu memperbaiki kondisi pemerintahan (manajemen) di Ponorogo. Sebagai gambaran saja jika dilihat dari pejabat struktural yang ada sekarang: Drs. Pudjo Santoso, S.H., M.M,. Asisten I; H. Yusuf Pribadi, M.M., Asisten II, yang kini menjabat sebagai Politik Sekda dan sebelumnya sebagai rival Bupati Amin dalam Pilkada; Ir. Nyoto Wiyono, M.S., Asisten III dan sebelumnya sebagai Kepala Bappeda; Drs. Najib 261
Susilo, M.M., Kepala Bapemas & Pemdes; Drs. Saifurrahman, M.M., Kepala BKD; Drs. Budi Warsito, M.M., Kepala Bakesbanglinmas; Ir. Winarko Arif, M.M., Kepala Bappeda. Juga Drs. Edy Rahardja, M.M., Kepala Badan Keluarga Berencana (BKB), Drs. Soejarno, M.M., Kepala DPPKAD, Ir. Harmanto, M.M., Kepala Dinas Pertanian; Drs. Dwikorahadi, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Nasional; Drs. Edy Wiyono M.M., Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, dr. Andi N., M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan; Drs. Gunardi, M.M., Kelapa Dinas Budaya dan Pariwisata; Widhi Wahyu, S.H., M.M., Kepala Dinas Perhubungan; Heru Purwanto, S.H., M.M., Kepala Dinsosnakertran; Sukarni, S.H., M.M., Sekretaris DPRD. Jadi, siapa pun dari mereka berpeluang menjadi Sekda, asal: 1) yang mampu memahami dan menerjemahkan visi dan misi Bupati Amin. 2) yang mampu merangkul dan menyinergiskan potensi SDM pemerintah dan unsur masyarakat lain untuk mewujudkan soliditas dan kinerja pemerintahan Ponorogo. 3) yang rendah resistensi (penolakan), baik secara politik dan hukum. 4) yang paling diterima di kalangan birokrasi, berbagai kekuatan politik dan kelompok kepentingan masyarakat serta publik Ponorogo. 5) yang lebih kuat dalam mengembangkan pro- fesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daripada sekadar pelayan manufer dan ambisi politik. 6) yang mempunyai karakter dan bisa ngemong serta melengkapi berbagai kekurangan bupati dan wakil bupati, terutama dari sisi manajemen pemerintahan. Atas dasar itu sebaiknya diurungkan saja pikiran, apalagi kebijakan Gubernur Jawa Timur untuk melakukan drop-dropan sekda yang belum tentu membawa kebaikan dan pembenahan di Pemkab Ponorogo. Tidak mustahil, justru memunculkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Ponorogo. Wallahu A'lam. SEKDA AGUS PRAMONO, (Suatu Solusi atau Uji Coba?) Persoalan yang paling krusial pada manajemen pemerintahan Amin, di samping telah terjadi disorientasi/ ketidakjelasan arah (antara tuntutan profesionalisme dan transaksional politik), juga menyangkut persoalan 262
koordinasi. Sering terjadinya berbagai kebijakan penting di luar kontrol bupati, misalnya menyangkut ketlensutnya (terselipnya) dana Rp39, M; juga rekrutmen pegawai honorer daerah (honda) di beberapa dinas; juga terciptanya situasi yang kurang kondusif di birokrasi Ponorogo, di samping menggambarkan lemahnya manajemen pemerintahan, juga menunjukkan tidak adanya figur panutan. Tokoh sentral sebagai pengendali pengawal dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Ponorogo. Konsekuensi lainnya, yaitu tidak adanya mapping (pemetaan) terkait dengan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan di Ponorogo. Salah satu implikasinya adalah penempatan pejabat tidak sesuai dengan kompetensinya, misalnya dalam kasus dokter hewan menjadi komando di lingkungan instansi dokter manusia. Sehingga terkesan coba-coba (trial and error) tidak bisa dihindarkan, sebagaimana diakui oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Saifurrohman. Di samping juga munculnya gejala hubungan yang tidak sehat di tingkat elit birokrasi. Artinya, memang setelah mantan Sekda Tony Sunarto, tidak ada lagi figur yang kuat dan menjadi panutan di lingkungan birokrasi di Ponorogo. Sehingga muncullah kembali, di antaranya, istilah kelompok APDN dan non-APDN dengan segala konsekuensinya. Maka sangat wajar dengan kondisi pemerintahan seperti ini ma- syarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berharap banyak birokrasi pemerintahan di Ponorogo dipimpin oleh Sekda Ponorogo yang tidak hanya kuat dari segi integritas, karakter, kapasitas, dan profesionalisme, tetapi tentunya yang kaya pengalaman di birokrasi. (Setidaknya pernah menjabat sebagai sekda, sekalipun dari daerah yang kurang maju dibanding Ponorogo). Sehingga di samping menjadi panutan, juga bisa melakukan berbagai solusi dalam rangka membangun performa dan kinerja pemerintahan di Ponorogo yang lebih baik, setidaknya, dalam mengejar ketertinggalan standar pengelolaan pemerintahan. Salah satu indikator adalah berjalannya aturan dan mekanisme sebagaimana lazimnya dalam pengelolaan pemerintahan di daerah-daerah lain. Kenyataan yang terjadi justru terpilihnya pejabat yang masih baru menjadi sekda (belum punya pengalaman menjadi sekda) dengan track record atau rapor dalam pemerintahan sebelumnya yang biasa-biasa 263
atau lempang-lempang saja (kurang menonjol), baik ketika posisinya di Litbang, Susunan Program Pembangunan (di bawah PU), Bakesbang- linmas, Asisten II di Pemkab Madiun, jika dibandingkan dengan pejabat- pejabat di lingkungan Ponorogo atau di Kota Madiun sekalipun. Apalagi diperparah dengan aroma transaksional dalam penunjukkannya. Maka wajar jika banyak pihak bertanya-tanya, apakah penunjukkan Agus Pramono sebagai Sekda di Ponorogo itu sebagai suatu solusi dalam mengatasi berbagai persoalan birokrasi di Ponorogo atau sebaliknya hanya sebagai uji coba (Jawa: jajalan) sebagai sekda? Jika sebagai uji coba menjadi sekda di Ponorogo, betapa malang nasib Ponorogo. Artinya, telah mengalami degradasi posisi pemerintahan Ponorogo. Posisi Pemkab Ponorogo tidak lebih layaknya pemerintahan- pemerintahan yang masih baru atau pemerintahan yang terpencil yang biasa dijadikan sebagai uji coba promosi pejabat baru. Sekalipun demikian, penulis yakin bahwa keputusan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Amin tidak untuk uji coba, tetapi benar-benar untuk mencari solusi. Tetapi bukan hal yang mudah untuk meyakinkan atau menepis berbagai persepsi publik terhadap sekda, yang mungkin termuda di Indonesia, (42 tahun). Sekaligus ini sebagai momentum pembuktian bahwa pengangkatan Sekda Agus Pramono bukan untuk uji coba, tetapi sebagai solusi. Wallahu A'lam. PERGUMULAN POLITIK DI BALIK PENGANGKATAN SEKDA AGUS PRAMONO (Catatan yang Tertinggal) Ada dua persoalan yang berbeda untuk memahami suatu kebijakan publik, seperti pengangkatan Sekda Agus Pramono, yaitu antara komu- nikasi politik dan permainan politik. Komunikasi politik sering dikait kan dengan masalah pencitraan politik. Jadi dalam konteks komunikasi politik sudah seharusnya antara elit politik, terutama bupati dan wakil bupati berusaha sekuat tenaga mencitrakan sebagai suatu pasangan yang kompak, serasi, seia sekata, dan berusaha saling mengisi atau saling melengkapi. Dalam batas-batas tertentu keduanya (Bupati Amin dan Wakil Bupati Yuni Widyaningsih) telah berhasil mewujudkannya (citra politik itu). 264
Di mana hampir semua keputusan terkesan tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Misalnya, dalam APBD 2012 dan 2013, dalam arti alokasi proyek, CPNS, mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, dan yang paling menonjol terutama terlihat dalam gambar di baliho-baliho atau di kalender yang diterbitkan oleh Pemkab Ponorogo. Memang dalam kenyataannya tidak ada konflik yang muncul dipermukaan, sebagaimana kabupaten/ kota lain yang oleh Kemendagri disinyalir ada sekitar lebih 70% antara pimpinan daerah dan wakilnya tidak kompak. Persoalan akan berbeda jika kita melihat dengan perspektif per- mainan politik. Ukurannya bukan lagi citra politik, tetapi hitung-hitungan (kalkulasi politik). Pertanyaan yang mendasar dan harus mereka sikapi (bupati dan wakilnya), apakah mereka akan tetap bertahan hingga 2015? Lebih tegasnya, apakah benar untuk pilkada 2015 mereka (bupati dan wakilnya) mempunyai agenda yang sama? Pertanyaan lain dari segi ke- partaian, apakah antara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan selalu sejalan dalam konteks konstelasi politik di Ponorogo? Lebih konkret lagi, benarkah Pak Martono yang dulu sebagai tim sukses Pakde Karwo dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan kini sebagai Ketua DPW Golkar Jawa Timur akan tetap sejalan dengan Gubernur Soekarwo yang kini sebagai Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur? Menurut penulis, sebenarnya inilah pintu masuk dan mulai terlihatnya pergumulan Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam konstelasi politik di Ponorogo dalam kasus pengangkatan Sekda Agus Pramono. Tampak halus, (maksudnya tidak kasar) dan terlihat elegan. Bahkan Partai Golkar tidak merasa "kecolongan". Maklum pemainnya bukan lagi politikus daerah, tetapi politikus Jawa Timur. Jika sebelumnya Bupati Amin menerima tawaran sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo. Apa kata orang? Banyak orang akan menghujat sebagai politikus yang tidak tahu diri, sebagai politikus yang aji mumpung (laku) dan sederet hujatan lain yang mungkin tidak termaafkan oleh teman-teman Golkar. Persoalan, orang akan menganggap berbeda jika isunya lain. Bukan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo, tetapi hanya sekadar meloloskan "sekda titipan" dari Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur yang notabene sebagai Gubernur Jawa Timur. Masih kata mereka, "Ini bukan politik, tetapi masalah penyelenggaraan pemerintahan." 265
Banyak pihak tahu, bahwa strategi kemenangan partai pemerintah umumnya (termasuk Partai Demokrat) adalah merekrut kader-kader eksekutif. Jika tidak berhasil mendapatkan bupati, mereka berusaha untuk mendapatkan wakilnya. Jika tidak berhasil mendapatkan wakil bupati, satu-satunya sasaran adalah jabatan sekda. Sekalipun sebagai jabatan karier, semua orang tahu bahwa sekda juga mempunyai posisi strategis dalam memuluskan kepentingan politik tertentu. Kembali pada posisi Bupati Amin. Memang beliau tidak menjadi pengurus Partai Demokrat. Tetapi dalam konteks pengangkatan Sekda Agus Pramono, beliau telah membuktikan loyalitas dan kontribusinya terhadap Partai Demokrat, suatu hal yang tidak akan dilupakan oleh Partai Demokrat. Tentunya juga tetap tergantung dinamika Partai Demokrat ke depan. Wallahu A'lam. KAPOLRES AKBP YUDA GUSTAWAN Di saat kondisi eksekutif dalam keadaan status quo, menarik untuk dicermati berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Yuda Gustawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tidak hanya terkait dengan tugas utama kapolres sebagai penegak hukum, tetapi juga terkait dengan tugas-tugas pendukung. Misalnya, pada saat Hari Bhayangkara (29/5) melakukan kunjungan ke Kampung Idiot Desa Karang Patihan dan Pandak, Kecamatan Balong, juga dilanjutkan di Kampung Miring di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan. Tidak sampai di situ, Kapolres yang kelahiran Magetan ini "berani" menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat untuk terus membangun kemitraan dalam berbagai aspek, utamanya aspek keamanan dan ke- tertiban masyarakat (kamtibmas) (Jumat, 23/9). Bahkan terakhir dengan sangat cantik menyelesaikan persoalan yang berbau "Radio SARA" (Jumat, 30/9). Tentunya berbagai gebrakan lain yang memberikan harapan banyak pihak bagi kemajuan Ponorogo, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peduli, bersih, dan aspiratif. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolres AKBP Yuda Gustawan bukan suatu yang baru jika dilihat dari kiprah beliau sebelumnya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Antara lain, upaya membongkar 266
praktik prostitusi gigolo atau pria pekerja seks yang melibatkan anak laki-laki di bawah umur (12/11-2010) dan termasuk gebrakan beliau dalam menangani perkara illegal logging (3/4-2011) yang konon kabarnya sebagai salah satu penyebab beliau ikut dimutasi bersama 24 perwira menengah (pamen), Ajun, Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang kemudian posisi beliau digantikan oleh AKBP Jayadi yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsprimpim Polda Jatim. Sedangkan Kapolres Ponorogo sebelumnya AKBP Mas Gunarso dimutasi sebagai Kabag RBP Rorena Polda Jatim. Pelajaran penting dari berbagai gebrakan Kapolres AKBP Yuda Gustawan, pertama, bagi eksekutif dan legislatif. Bahwa berbagai per- soalan di Ponorogo tidak terus-menerus tersandera oleh berbagai lobi dan negosiasi politik, tetapi dibutuhkan kebijakan yang cepat, tepat, terukur, dan lebih mengedepankan profesionalisme. Sekadar perbandingan masa jabatan Kapolres AKBP Yuda Gustawan, jika dihitung mulai dari 12 April 2011 hingga sekarang adalah waktu yang sangat singkat. Tetapi banyak hal yang telah beliau perbuat. Di sisi lain kerja eksekutif dalam posisi status quo dan terkesan dihantui kegamangan. Maju tidak, mundur juga tidak. Sehingga sering ketinggalam momentum dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, bahkan dalam program tertentu terkesan tergopoh-gopoh, alias kurang direncanakan secara matang. Hal ini terlihat, misalnya dalam masalah sekda, mutasi pejabat pemkab, pembangunan gedung bersama (dinas kesehatan, Kantor Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KBKS), dan Dinas Pendidikan) dan termasuk dalam hal melakukan finishing RSUD. Yang tidak mustahil akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Ponorogo. Kedua, pelajaran penting bagi peningkatan kinerja Polres sendiri, sebagai salah satu pilar penting dalam supremasi hukum. Tentunya banyak pihak berharap bahwa berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Kapolres AKBP Yuda Gustawan sebagai momentum penting untuk menangani berbagai persoalan hukum di Ponorogo yang lebih mendasar, sungguh- sungguh dan profesional dalam konteks untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam supremasi hukum yang selama ini dalam situasi "masa bodoh". Artinya, apa yang dilakukan oleh Kapolres AKBP Yuda 267
Gustawan bisa dijadikan sebagai energi baru dan teladan bagi aparat di bawahnya. Selamat Bapak Kapolres di Bumi Reog. Semoga kebaikan menyertai kita semua. GOLKAR, SEKDA DEFINITIF, DAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN AMIN Sudah jadi pengetahuan umum, bahwa setiap kebijakan dan program pemerintahan, termasuk mutasi dan juga proses pemilihan sekda definitif yang tidak lama lagi bisa men jadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa memperkuat pemerintahan, tentunya asal dilakukan secara benar. Sebaliknya justru akan memperlemah, bahkan tak mustahil mengakibatkan "ambruknya" suatu pemerintahan (semoga saja tak terjadi), jika dilakukan secara asal-asalan, apalagi dengan sengaja berusaha menutup hati, mata, dan telinga dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Semua orang tahu bahwa pemerintahan Amin identik dengan Golkar. Karena yang terakhir ini sebagai pengusung utama Bupati Amin dalam ilkada (2010). Jadi, buruknya citra pemerintahan Amin juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi Golkar, baik langsung atau tidak langsung, juga baik dalam arti yang positif maupun yang negatif. Prestasi Bupati Amin adalah prestasi Golkar. Sebaliknya buruknya kon- disi pemerintahan Amin juga tidak salah jika dimaknai buruknya Golkar dalam mengelola pemerintahan ini. Sekalipun dalam kenyataannya bahwa logika politik itu berbeda dengan logika akademik. Bisa saja dalam logika politik bahwa buruknya pemerintahan Amin itu justru memberi manfaat "jangka pendek" kepentingan politik Golkar. Ini sangat tergantung permainan Golkar, kecakapan Bupati Amin, dan kecerdasan masyarakat. Namun, dalam logika akademik (apalagi logika hukum), bahwa buruknya pemerintahan Amin sedikit banyak, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan peran serta Golkar. Mau tidak mau, suka tidak suka, Golkar harus berusaha mendukung pemerintahan Amin ini secara benar, apalagi semua orang tahu bahwa Golkar menempatkan salah satu kader terbaiknya sebagai wakil bupati dalam pemerintahan. Maka dalam konteks mutasi atau nanti dalam waktu dekat adalah proses penunjukan sekda definitif bentuk support Golkar terhadap pemerintahan Amin adalah mengembalikan 268
proses pengambilan kebijakan berdasarkan aturan dan mekanisme yang benar. Tidak seperti yang terjadi dalam proses mutasi belum lama ini. Di mana kepentingan politik dan transaksional jauh lebih kuat daripada prinsip-prinsip menegakkan profesionalisme birokrasi. Hitungan jangka pendek sebenarnya yang dirugikan akibat mutasi tersebut adalah Bupati Amin, tetapi hitungan jangka menengah dan jangka panjang justru akan merugikan kepentingan masa depan Golkar. Bagi masyarakat awam belum bisa menangkap jelas fenomena tersebut. Tetapi bagi kalangan akademisi dan aktivis tidak sulit membacanya. Se- tidaknya stereotip pemerintahan orde baru sebagaimana yang dicitrakan se lama ini akan tampak kembali. Bahwa suatu pemerintahan yang dikendali kan Golkar cenderung hegemonik. Kurang mengembangkan dialogis. Implikasinya tidak sederhana terhadap citra pemerintahan Amin. Bentuk hujatan, cemoohan... sampai bentuk keprihatinan telah terjadi di mana-mana, baik di media massa, bahkan yang paling dahsyat di jejaring sosial dunia maya (facebook), di warung-warung atau kelompok-kelompok diskusi. Baik yang sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan. Menarik kasus ketika dalam acara silaturahmi antara Bupati Amin dan PWRI Cabang Ponorogo yang beranggotakan para mantan pejabat di Ponorogo (Artinya, sudah sepuh-sepuh, tidak mempunyai kepentingan apa-apa). Mereka berani mengkritik secara terbuka pemerintahan Ponorogo di hadapan Bupati Amin. Belum termasuk berbagai pernyataan dari teman- teman birokrat dalam menyikapi mutasi, "ingin membangun Ponorogo atau rusak-rusakan yang dimauinya." Runyam bukan? Sekalipun demikian menurut penulis bahwa kondisi ini masih belum terlambat, baik bagi Bupati Amin maupun Golkar untuk menyelamatkan keadaan ini agar tidak semakin menjadi-jadi yang berakibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (Amin dan Golkar). Yaitu menegakkan aturan dan mekanisme secara benar. Tidak terjadi overlapping kekuasaan. Tidak ada intervensi antara timur alun-alun (legislatif) terhadap utara alun-alun (eksekutif), atau sebaliknya. Masyarakat Ponorogo ingin tahu adanya "perubahan" pada masa pemerintahan ADA ini tidak dalam tataran verbal dan di spanduk-spanduk, tetapi ingin melihat dalam tataran kebijakan dan program pemerintahan 269
Amin, setidaknya dalam penunjukan sekda definitif ke depan. Bukan atas dasar relasi dan transaksional, tetapi atas dasar kualifikasi dan prestasi dalam rangka menegakkan birokrasi modern, yang bersifat akuntabilitas, transparan, dan aspiratif. Bukankah kesempatan ini sudah diberikan oleh masyarakat Ponorogo? Penulis yakin, Bupati Amin dan Golkar tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan kesempatan ini, termasuk dalam urusan sekda definitif yang tidak lama lagi ini kita tunggu. Wallahu A'lam. 270
Bagian 2 Wajah Demokrasi KONFIGURASI DPRD PONOROGO PERIODE 2009 - 2014 Hasil Pemilu Legislatif 2009 di Ponorogo di samping sebagaimana banyak diduga banyak kalangan, juga memunculkan banyak kejutan dan spekulasi. Misalnya di tataran parpol, semakin terpuruknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekalipun secara umum semakin dikenal oleh publik karena citra "profesional, bersih, dan peduli". (Sekalipun ada penambahan 5 kursi di DPRD Ponorogo (yang sebelumnya 45 kursi), tetapi nyaris tidak mendapatkan). Sebaliknya PAN di Ponorogo mengalami kenaikan yang signifikan (dari 4 kursi menjadi 6 kursi), sekalipun secara nasional mengalami "penurunan". Juga hal yang sama dalam perspektif lain kenaikan PPP (yang semula 2 kursi menjadi 3 kursi) dan penurunan PKB (yang sebelumnya 9 kursi menjadi 7 kursi). Ini yang sudah banyak diduga oleh banyak kalangan. Sedangkan yang mengejutkan adalah fenomena Hanura (mendapat- kan 3 kursi sebagai parpol baru) dan fenomena PNI Marhaen (mendapat- kan 1 kursi), juga PKNU (mendapatkan 3 kursi) dan di sisi lain turunnya perolehan Golkar dan PDIP (yang masing-masing sebelumnya 12 kursi menjadi 9 kursi). Fenomena yang sama juga terjadi di tataran personal, sebagaimana yang banyak diduga adalah masih bertahannya Yuni Widyaningsih (Golkar), dr. Burhanudin (PAN), Triliantoko, S.H. (PDIP), 271
Misranto, S.H. (PDIP), Adi Sumitro (PDIP), dan munculnya kekuatan baru, seperti, Sukirno (Golkar), M. Ekhwanudin Hariarso, S.H. (PAN), H. Agus Musthofa (PAN), Evi Devitasari (PDIP), dan Budi Hartini (Hanura) yang berhasil menyodok Drs. Budi Purnomo, tokoh LSM Ponorogo di DP 2. Yang mengejutkan dalam tataran personal adalah munculnya kekuatan baru, yaitu Supriadi (PNI Marhaen dengan basis Ngebel, DP 3), yang berhasil mengecoh Samsudin (PKS) dan Wihananto (PAN), se- bagaimana keberhasilan Mursid Hidayat terhadap Faruq Samtohana, S.H. (koleganya di PKB DP 3), masing-masing sebagai incumbent, Muryanto (Kades, PKPI, DP 6) yang berhasil mengalihkan perhatian Jayadi, S.E., M.M. (koleganya di PKPI DP 5), Rahmad Hendro Tanoyo (Hanura, DP 6) yang berhasil menggeser Drs. Kamsun (koleganya di Hanura, yang keduanya sama-sama keluar dari PDIP) dan keberhasilan Sunarto, S.Pd. yang berhasil menggeser Seti Pramujo (koleganya di PAN, DP 6). Penulis sendiri berharap bahwa munculnya fenomena ini membawa perubahan dan kebaikan masa depan Ponorogo, bukan sebaliknya membawa "musibah politik", yang tentunya tidak kita harapkan. Tulisan ini akan berusaha melihat bagaimana kecenderungan DPRD Ponorogo periode 2009 - 2014, terutama dari segi performa (idealisme), hubungan dengan eksekutif, pemihakannya dengan rakyat? Ada tiga faktor untuk melihat kecenderungan tersebut, pertama berdasarkan kekuatan parpol. Berdasarkan hasil Pemilu 2009 diketahui bahwa penyebaran 50 kursi itu antara lain, Golkar dan PDIP, masing-masing 9 kursi atau 18 persen, Demokrat dan PKB masing-masing 7 kursi atau 14 persen, PAN mendapatkan 6 kursi atau 12 persen, Hanura, PPP dan PKNU, masing-masing 3 kursi atau 6 persen, PNI Marhaen, PKPI, dan PKS, masing-masing 1 kursi atau 2 persen. Yang menarik tidak ada parpol yang dominan. Faktor ini yang akan memengaruhi kepemimpinan DPRD Ponorogo ke depan, termasuk konfigurasi fraksi-fraksi yang ada. Maka hampir sudah bisa dipastikan bahwa kepemimpinan DPRD Ponorogo akan diperebutkan kembali antara Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKB (empat parpol suara terbanyak, jika mengacu Susduk lama). Jadi, tergantung kemampuan lobi mereka terhadap parpol lain. Faktor kedua adalah dari sisi kelembagaan. Artinya, apakah dengan penambahan 5 kursi dan menjadi 50 kursi yang semula 45 kursi akan 272
menjadikan lembaga legislatif semakin berbobot dan efektif dalam membawa Ponorogo yang lebih baik? Memang belum ada penelitian. Yang jelas dari segi anggaran akan lebih besar dari sebelumnya (2004 - 2009). Sekadar mengingatkan bahwa performa DPRD 2004 - 2009 dengan jumlah 45 kursi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor personal, daripada faktor lain, sekaligus ini disebut sebagai faktor ketiga. Di mana dalam ba nyak kebijakan banyak dipengaruhi faktor personal, seperti, Drs. Supri yanto (Ketua DPRD, PDIP), Drs. Multazam (Wakil DPRD, PKB), Beny Sulisyo (PPP), Suparno, S.H. (PAN) dengan dukungan Miseri, S.H., M.H. (Demokrat), Sutiyas Hadi Riyanto (Ketua Komisi D, PDIP), Wihananto (PAN), Ali Mufti, S.Ag. (Golkar), Agus Suprapto, S.E., M.M. (Ketua Fraksi PDIP). Kombinasi kekuatan personal tersebut melahirkan performa DPRD 2004 - 2009 yang sebenarnya berhasil mendekatkan lembaga legislatif dengan masyarakat, tetapi karena sangat pragmatis, tidak jelas visinya maka kita gagal untuk membaca ke mana arah DPRD Ponorogo 2004 - 2009. Konsekuensi lain hubungan antara legislatif dan eksekutif tidak dilandasi oleh visi yang jelas, tetapi yang menonjol adalah politik "dagang sapi". Biasanya yang diuntungkan hanyalah elit politik, sedangkan yang dikorbankan adalah rakyatnya. Jika rakyat mendapatkan kue pembangunan, hanya mendapatkan permen-permen politik (simtomatis). Tidak substansial. Bagaimana dengan performa DPRD 2009 - 2014? Tidak mustahil sebagian aleg 2009 - 2014 akan berusaha menjadikan faktor personal menjadi faktor penting dalam membentuk performa DPRD Ponorogo ke depan. Sekalipun hal ini tidak mudah karena disebabkan dengan menyebarnya kekuatan politik tidak sebagaimana periode 2004 - 2009 dan yang sama penting adalah faktor eksekutif yang sejak awal mem- punyai performa yuridis-formal oriented. Yakni kepemimpinan administratif adalah suatu kepemimpinan yang lebih mengedepankan pertimbangan hukum dan prosedur daripada hitungan-hitungan politik. Sekalipun demikian tidak bisa dihindari bahwa faktor personal masih sangat memengaruhi DPRD (2009 - 2014) ke depan, apakah menuju kebaikan atau stagnasi, bahkan kemunduran, (baik dalam fungsi legislasi, budget, dan pengawasan), misalnya Rahmat Taufik, S.Sos., Sukirno, S.H., 273
dan Ali Mufti, S.Ag. (Golkar), Sutiyas Hadi Riyanto S. dan, Triliantoko, S.H. (PDIP), Miseri, S.H., M.H. dan Drs. Marjuki (Demokrat), Dwi Agus Praseto, S.H., Mursid Hidayat, Ir. Moh Erkhamni, M.Si. dan Mashudi (PKB), Sunarto, S.Pd,, Agus Musthofa dan M. Ekhwanudin Hariarso, S.H. (PAN), Rahmat Hendro Tanoyo (Hanura). Semoga saja performa Supriyadi (PNI Marhaen, DP 3), dan Muryanto (PKPI, DP 6) yang telah lama dibangun sebagai mantan kepala desa dengan segala prestasi dan dedikasinya sedikit memberi harapan performa DPRD Ponorogo ke depan. Syukur menjadi alternatif. Wallahu A'lam. DPRD PONOROGO DULU DAN KINI DPRD periode 2004 - 2009 telah bekerja secara maksimal. Salah satu prestasinya adalah mendekatkan hubungan emosional masyarakat dengan lembaga terhormat ini. Masyarakat pada mulanya sangat berharap berbagai persoalan bisa diatasi, setidaknya direspons dan diapresiasi secara memadai. Hal tersebut telah mereka buktikan, misalnya persoalan listrik Bekiring Pulung, bahkan mendorong munculnya kesadaran Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) untuk cawe-cawe. Tentunya masih banyak lagi. Sekalipun pada perkembangannya masyarakat semakin pesimistis, bahkan tidak peduli dengan lembaga tersebut. Hal ini tidak lepas dari dinamika di dalamnya, juga terkait dengan kondisi subjektif dan kondisi objektifnya. Salah satu faktor adalah dominannya koalisi PDIP dan terkucilnya Golkar serta gaya kepemimpinan Drs. Supriyanto (PDIP) yang lentur dan pragmatis, termasuk sinergisitas antara Drs. Multazam (PKB), Suparno, S.H. (PAN), dan Dr. Boking Hasan (Golkar), serta ditambah style aleg lain seperti Wihananto (PAN), Beny Sulistyo (PPP) (kini semuanya telah tiada, maksudnya alih tugas) dan lain-lain, seperti Ali Mufti, S.Ag. (Golkar) Triliantoko, S.H. (PDIP), Miseri, S.H. (Demokrat), dan lain-lain telah memberi warna dan arah serta performa lembaga dewan yang terhormat ini. Salah satu implikasinya, pertama, performa dewan yang kurang mempunyai komitmen pada penegakan etika dan moral dalam men- jalankan tugas kedewanan. Salah satu indikatornya, tidak terbentuknya Badan Kehormatan hingga purnatugas. LUAR BIASA. Implikasi yang kedua, terkait dengan pola hubungan legislatif dan eksekutif dalam posisi 274
berimbang. Konsekuensinya, melahirkan kebijakan politik "dagang-sapi", yang penting "merata". Kelebihannya tidak ada arogansi (kesewenang- wenangan) eksekutif terhadap legislatif. Tetapi kelemahan format ini tidak jelas arah dan target pembangunan. Bagaimana dengan DPRD periode 2009 - 2014? Memang terlalu dini untuk dibaca arahnya. Namun, jika dilihat secara umum, Pertama, bahwa arah dan kebijakan DPRD 2009 - 2014 akan banyak diwarnai oleh PDIP (10 kursi), Golkar (9 kursi), Demokrat dan PKB (masing-masing 7 kursi) dan PAN (6 kursi). Jumlahnya sekitar 39 kursi atau 78%. Jadi, menjadi kekuatan mayoritas. Tidak hanya berpengaruh terhadap kepemimpinan DPRD, termasuk di dalamnya alat kelengkapan, misalnya di Komisi, Pansus, Panggar, dan termasuk ada atau tidaknya Badan Kehormatan (BK) nanti. Kata kuncinya, soliditas dan kemampuan dalam membangun komunikasi dengan kekuatan lain. Penulis yakin, bahwa Golkar pada periode sebelumnya yang terkucil akan menjadi faktor penting jika bisa mengambil pelajaran dari kasus sebelumnya dan melakukan konsolidasi internal serta bisa membangun dengan kekuatan lain. Tidak hanya menentukan pada dinamika inter nal lembaga dewan, bisa jadi akan berlanjut dalam pilkada sebagai mo- mentum dalam mewarnai lembaga eksekutif ke depan. Apalagi dengan munculnya wajah-wajah baru yang cukup menjanjikan. Juga hal yang sama dengan PAN (yang bertambah 1 kursi) dan tentunya juga Demokrat dan PKB. Asal mereka bisa menekan egoisme personal dan kelompok akan menjadi kekuatan yang signifikan dan memberi manfaat bagi perubahan dan kemajuan Ponorogo. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu diagendakan. Pertama, membangun performa dewan yang secara emosional memang pantas mendapat kepercayaan (trust) masyarakat Ponorogo, bukan lembaga yang berada di menara gading. Terangsing dengan ingar-bingar dan denyut masyarakat. Kedua, berkomitmen menegakkan etika dan moral dalam menjalankan tugas dengan membentuk Badan Kehormatan (BK), sehingga melahirkan anggota dewan yang memang pantas dihormati. Ketiga, merumuskan pola hubungan dengan eksekutif yang elegan dan sinergis serta produktif, dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Sehingga menjadi kekuatan bagi perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan. Selamat Perjuang! 275
KEPEMIMPINAN DPRD PONOROGO PERIODE 2009 - 2014 Berdasarkan Susduk lama (UU No. 22 Tahun 2003) bahwa pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/ Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/ Kota (Pasal 73). Sedangkan yang berhak adalah tiga parpol pemenang pemilu dalam hal ini adalah PDIP, Golkar, dan PKB (2004), sedangkan pemilihan dilakukan oleh pleno DPRD. Artinya pimpinan DPRD tidak hanya sekadar mendapatkan dukungan parpol yang bersangkutan, tetapi juga harus mendapatkan dukungan parpol lain. Sekadar mengingatkan bahwa terpilihnya Drs. Supriyanto tiak hanya didukung oleh PDIP, tetapi merupakan hasil lobi/ deal parpol-parpol lain (selain Golkar). Hal ini juga berimplikasi dalam pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris komisi. Konsekuensinya Golkar tidak mendapatkan posisi apa pun, kecuali posisi wakil DPRD. Pengalaman tahun 2004 bahwa ketua DPRD tidak hanya mendapatkan dukungan parpol yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai nilai jual di parpol lain. Bagaimana dengan kecenderungan kepemimpinan DPRD 2009 - 2014? Jika menggunakan aturan lama maka yang berhak adalah PDIP (9 kursi atau 91.390 suara), Golkar (9 kursi atau 80.009 suara), dan Demokrat (7 kursi atau 68.131 suara). Namun, jika menggunakan rancangan baru, yaitu bahwa parpol pemenang pemilu otomatis yang berhak sebagai ketua DPRD. Maka yang paling berpeluang sebagai ketua DPRD Ponorogo adalah calon dari PDIP. Adapun wakil DPRD dari Golkar dan Demokrat (ini akan menguntungkan PDIP untuk konteks Ponorogo, tetapi buntung di tingkat nasional. Karena dengan aturan ini akan banyak didominasi Demokrat). Sekarang bagaimana peta dan konstelasi pada tingkat ketua? Jika mengacu rancangan baru maka untuk konteks PDIP yang mempunyai peluang adalah Agus Widodo (Ngrayun, 7.738 suara), Triliantoko (Sawoo, 6.084 suara), Agus Dermawan (Pulung, 5.098 suara), dan Sutyas Hadi Riyanto (Kauman, 4.326 suara). Dan siapa yang berpeluang, sangat ter gantung aturan main dan mekanisme internal PDIP. Yang jelas secara umum adalah semangatnya siapa yang dianggap mampu mengemban 276
amanat partai (PDIP). Implikasinya, yang menjadi ketua DPRD Pono rogo adalah yang dipercaya oleh elit PDIP (DPC, DPD & DPP) atau yang mampu meyakinkan elit PDIP untuk bisa menjalankan amanat tersebut. Dan yang sama penting sekalipun tidak mutlak (dalam perebutan Ketua DPRD) adalah apresiasi dan dukungan serta tingkat penerimaan dari parpol lain, terutama Golkar (9 kursi), Demokrat (7 kursi), PKB (7 kursi), dan PAN (6 kursi). Juga tidak bisa diabaikan adalah PPP, Hanura, dan PKNU, masing-masing mendapatkan 3 kursi. Namun menjadi signifikan (berarti) jika dikaitkan dengan penataan komisi-komisi, Panitia Anggaran (Panggar), Panitia Musyawarah (Panmus), Badan Kehormatan (BK), yang merupakan kelengkapan DPRD. Tentunya dalam konteks ini yang dipertimbangkan atau berpengaruh adalah konstelasi nasional (baca: pilpres) yang konsepnya ke depan dijadikan model tidak hanya pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran provinsi dan daerah. Jadi, berdasarkan beberapa faktor di atas yang sangat berpeluang adalah Agus Widodo (PDIP, Ngrayun), apalagi didukung dengan latar belakang intelektual (Alumnus Universitas Jember) dan pemecah rekor suara terbanyak di PDIP (artinya, legitimasi dan dukungan rakyat cukup tinggi), juga pengalaman di DPRD tidak diragukan (3 periode). Sekalipun kandidat lain, seperti Triliantoko, Sutyas Hadi Riyanto, dan Agus Dermawan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam perspektif konstelasi politik PDIP. Sekali lagi tergantung kebijakan elit politik PDIP dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut (konstelasi di DPRD yang melibatkan parpol lain), termasuk setting kepemimpinan PDIP pasca Drs. Supriyanto (baca: DPC PDIP Ponorogo). Bagaimana petanya dalam perebutan Wakil DPRD Ponorogo? Untuk konteks Golkar yang berpeluang Yuni Widyaningsih, S.H. (pemecah rekor suara terbanyak di Ponorogo, bahkan di Jatim 7 dengan perolehan 10.169 suara. Artinya, mempunyai legitimasi dan dukungan dari rakyat cukup tinggi, Atika Banowati, S.H. (Kota dan Sekretaris Golkar), dan se- bagai kuda hitam Ali Mifti, S.Ag. Sebenarnya yang patut diperhitungkan Sukirno, pemecah rekor suara terbanyak di Ponorogo tahun 2004 dengan perolehan suara 8.158 suara dan kini sebagai runner up dengan perolehan 8.530 suara, tetapi sebagai pendatang baru di DPRD dan pengurus relatif baru di Golkar. Juga hal yang sama di Demokrat, memang pilihannya 277
tidak sebanyak di parpol lain, yaitu antara Drs. Marjuki, sebagai ketua DPD Demokrat Kabupaten Ponorogo dan Miseri Efendy, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Ponorogo dengan perolehan 6.298 suara. Pada konstelasi perebutan wakil DPRD secara umum tidak jauh berbeda dengan perebutan ketua DPRD, tetapi justru lebih kompleks. Faktor penentu di samping dukungan parpol yang bersangkutan (dalam hal ini Golkar dan Demokrat), juga kedekatannya dengan calon ketua DPRD terpilih dan yang sama penting adalah setting DPRD Ponorogo ke depan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut yang berpotensi menjadi wakil DPRD dari Golkar adalah Yuni Widyaningsih, S.H., sekalipun Atika Banowati dan Ali Mifti tidak bisa diabaikan saja. Sedangkan yang satu lagi tentunya Drs. Marjuki karena posisinya sebagai ketua DPC Demokrat Kabupaten Ponorogo atau Miseri Efendy dengan pertimbangan lain, sekalipun kansnya dan kecenderungan ke sana kecil. Penulis sendiri berharap bahwa siapa pun ketua dan wakil DPRD Ponorogo tidak masalah yang penting adalah kemampuan dalam mengoptimalkan potensi dan dinamika internal DPRD Ponorogo yang semakin beragam dan yang sama penting kemampuan dalam men- jalankan fungsi-fungsi DPRD (legislasi, budget, dan pengawasan) serta kemampuan menyinergiskan berbagai lembaga-lembaga pemerintahan di Ponorogo, terutama dengan eksekutif dan yudikatif serta kekuatan rakyat yang semakin cerdas dalam perubahan dan perbaikan Ponorogo yang lebih dinamis, baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, yang diharapkan ke depan DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai visi dan arah yang jelas dalam proses politik dan pembangunan. Tidak terkesan suatu lembaga sebagai ajang perebutan proyek yang hanya merendahkan martabat DPRD, baik secara personal maupun kelembagaan. 278
Muhamad Fajar Pramono. Lahir 19 April 1966, Ponorogo. Alamat rumah: Jl. Gabah Sinawur 30-D Cokromenggalan. Alhamdulillah sudah berkeluarga, mempunyai lima anak dari istri tercinta, Binti Maesaroh Abdullah Mukti. Anak-anaknya bernama Mahshunah, Rumaisha, Salman, Fathi, dan Mutiara. Setelah lulus SMA Muhammadiyah I Ponorogo, ia melanjutkan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya (lulus tahun 1990), kemudian melanjutkan Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Pemerintahan Program Pascasarjana Unair Surabaya (lulus tahun 2003). Kini sebagai kandidat doktor Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, S-3 UGM, Yogyakarta (2012). Sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya (Ponorogo), sejak tahun 1994 selalu aktif menulis di berbagai media massa (lokal) sebagai bentuk respons berbagai permasalahan atau isu-isu yang berkembang, terutama dalam bidang politik lokal dan pemerintahan daerah yang kemudian didokumentasikan dalam buku, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah-Studi Kritis Pemerintahan Markum, Muhadi, dan Amin (2000 - 2012). Sebelumnya (2006) menulis buku, Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo dan satu tahun sebelumnya (2005) menulis buku, Muhammadiyah dan Politik: Doktrin, Kebijakan, dan Implementasinya di Ponororogo. Sayang hingga sekarang belum terbit. Kini ia sedang melakukan penelitian disertasinya untuk program doktor Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, S-3 UGM dengan judul, "Penataan dan Pembinaan PKL dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta". Kini, di samping aktif sebagai Dosen Institut Studi Islam (ISID) Gontor (Kampus Siman, Gontor, Mantingan/ Ngawi dan Magelang), juga Ketua/ Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah dan sebagai peneliti dan Direktur di Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM). Juga sebagai Pengelola Sekolah Politik di Surabaya, Jember, Trenggalek, Gresik, Pacitan, dan 279
Ponorogo (1999 - sekarang). Sebelumnya pernah mendapat amanah dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) sebagai Manajer Proyek BSMI di Aceh yang berkantor di Jakarta (2006 - 2007). Pernah menjadi wartawan Majalah Sabili - Jakarta (1998 - 1999) dan reporter Majalah Tarbawi dan Majalah Ghoib Wilayah Jawa Timur (1999 - 2003). Oleh Ponorogo Pos pernah dinobatkan sebagai tokoh 2004 Ponorogo, kategori Non-Pemerintah di Ponorogo dan tiga tahun kemudian (2007) sebagai tokoh Ponorogo 2007, kategori Tokoh Akademisi. SEKILAS LEMBAGA PENELITIAN PEMBERDAYAAN BIROKRASI DAN MASYARAKAT (LP2BM) Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (Institute for Research and Empowerment of Bereuaucracy and Society) dalam rangka mendorong lahirnya masyarakat madani (civil society) dan pemerintahan yang efektif (good government) serta tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, kajian strategis, konsultan, advokasi, dan penerbitan, sekaligus sebagai wadah para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan aktivis yang mempunyai kepedulian akan perubahan dan perbaikan politik dan pemerintahan. Sekretariat: Jl. Gabah Sinawur 30-D Ponorogo (63411), Jawa Timur, Indonesia. No. Kontak: 089679306390/ 08123249764 lppbmmfpramono@ yahoo.co.id 280