Opini TAJUK Mengubah Perilaku BABS A DA hal yang menarik dari kegiatan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (Oase KIM) memberikan bantuan 1.000 jamban di tiga kecamatan di Kota Serang, Senin (24/2/2020). Salah satunya masih banyaknya warga yang belum memiliki jamban. Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat, di Kota Serang ada 30 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki jamban, de- ngan jumlah terbanyak di Kasemen. Sudah dipastikan selama kurang lebih 30 tahun sebagian warga Kota Serang menjalani aktivitas buang air besar sembarangan (BABS) karena tidak memiliki jamban. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Kasemen, Taktakan, dan Cipocok Jaya. Bantuan 1.000 jamban dari Oase KIM yang disalurkan ke tiga kecamatan di Kota Serang, yaitu Kecamatan Kasemen, Tak- takan, dan Cipocok Jaya oleh Ibu Negara Republik Indonesia Iri- ana Joko Widodo, merupakan bentuk perhatian agar persoalan jamban ini menjadi perhatian Pemkot Serang, Pemprov Banten maupun elemen masyarakat. Dengan status sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang pasti disorot. Sebagaimana disampaikan Iriana agar masyarakat penerima bantuan menjaga, merawat dan membiasakan diri mereka menggunakan jamban tersebut. Hal tersebut demi pe- ningkatan kualitas kesehatan di Provinsi Banten, khususnya Ko- ta Serang. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan BABS di sembarang tempat. Pesan dan harapan Iriana sangat penting diperhatikan. Mengingat, kebiasaan masyarakat, jika diberi bantuan, maka ku- rang dirawat dengan baik sehingga cepat rusak dan akhirnya tidak bisa digunakan. Dalam kaitan ini, peran RT/RW maupun kelurahan harus bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan jamban tersebut terawat dan bisa digunakan secara baik. Jika diperlukan, bisa dibentuk pengelola sehingga penggunaan jam- ban tersebut bisa dirawat secara baik untuk kepentingan masyarakat. Tak kalah penting, bantuan jamban harus dijadikan stimulus bagi Pemkot Serang untuk menggerakkan semua elemen masyarakat dalam penyediaan jamban keluarga. Selain itu juga gerakan penyadaran akan manfaat menggunakan jamban. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), salah satunya diukur dari ketersediaan jamban keluarga. Budaya BABS, baik di kebun maupun di sungai merupakan hal yang harus diubah. Me- mang butuh kerja keras untuk mengubah budaya tersebut. Oleh karena itu, peran semua elemen masyarakat sangat penting un- tuk memberikan edukasi pentingnya meninggalkan BABS de- ngan jamban. Kita berharap masyarakat yang memperoleh bantuan jamban untuk menjaga serta merawat kebersihan lingkungannya dari buang air di sembarang tempat. Saat ini warga harus sudah mu- lai sadar betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan. Selain pemerintah, peran elemen masyarakat untuk bergotong royong membangun jamban juga patut didorong. Hal itu akan mempercepat pembangunan jamban pada daerah-daerah yang masih minim warganya yang memiliki jamban. Sejumlah gerakan gotong royong, mengumpulkan dana yang digagas sejumlah elemen masyarakat untuk membangun jam- ban merupakan hal yang sangat positif. Di era sekarang, partisi- pasi aktif masyarakat justru mempercepat program pembangu- nan dan menjadi pemicu pemda untuk bekerja lebih baik lagi.*** KEROK
30 ribu keluarga tak punya jamban -- Waduh Kota Serang zona kuning -- Siap-siap saja HARIAN UMUM Kabar Banten Kritis dan Santun KOMISARIS UTAMA: H. Tb. Dien Nugraha KOMISARIS: Dadang Kurnia, Sutrisno DIREKTUR: Rachmat Ginandjar PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Maksuni Husen REDAKTUR PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB ONLINE: Syair Asiman REDAKTUR PELAKSANA: Yadi Jayasantika REDAKTUR: Hakiki Yasin, Tb. Nurhidayatullah,Tono Soemarsono, Endang Mulyana, Prima Astriani (Bahasa), Yayan Sugiana (Penata Letak) STAF REDAKSI: Yomanti, Rifki Suharyadi, Yandri Adiyanda, Dindin Hasanudin, Tresna Mulyanawati, Sutisna, Denis Asria, Rizki Putri (Serang), Himawan Sutanto, Sigit Angki Nugraha (Cilegon), Dini Hidayat, Nana Djumhana, Indra Bayu Lugay (Lebak), Galuh Malviana, Iman Fathurrohman (Pandeglang), Dewi Agustini (Tangerang), M Hashemi Rafsanjani (Fotografer), Ridwan Kirdiat (Kabar Banten TV). STAF PENATA LETAK: Dadi Rosadi, Gito Waluyo, Indra Pambudi DEWAN REDAKSI: Rachmat Ginandjar, Maksuni Husen, Syair Asiman SEKRETARIS PERUSAHAAN: Rahmat Jamaludin MANAJER KEUANGAN: Nani Susilawati MANAJER PEMASARAN: Ucu Mutmainah TARIF IKLAN HITAM PUTIH: 1. Iklan Mini Baris: Rp 15.000/baris. Minimal 3 baris, maksimal 7 baris; 2. Iklan Satu Kolom: Rp 17.500/mmk (s.d. 200 mmk); Lebih dari 200 mmk Rp 20.000/mmk; 3. Iklan Amal/Keluarga/Duka Cita: Rp 20.000/mmk (s.d. 300 mmk). Lebih dari 300 mmk Rp20.000/mmk; 4. Iklan Display Umum: Rp 20.000/mmk; Display Umum Hal 1: Rp 30.000/mmk. TARIF IKLAN BERWARNA: Full Colour: Rp 30.000/mmk; Full Colour Hal 1: Rp 45.000/mmk; TARIF IKLAN ADVERTORIAL/PARIWARA: 1. Hitam Putih: Rp 20.000/mmk; 2. Full Colour: Rp 30.000/mmk. TARIF IKLAN KUPING: 1. Hitam Putih: Rp 1.200.000/terbit; 2. Full Colour : Rp 2.000.000/terbit. HARGA LANGGANAN: Rp70.000,-/Bulan. PENERBIT: PT Fajar Pikiran Rakyat Alamat Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Jln. Ahmad Yani No. 72, Kota Serang-Banten, Telp. (0254) 216123 (hunting) Faks. (0254) 216124. E-mail: REKENING BANK: Bank Jabar-Banten Cab. Serang No. Rek.: 0005888581001, a/n PT Fajar Pikiran Rakyat. PERCETAKAN: PT Media Nusantara Press [ isi di luar tanggungjawab percetakan ] WARTAWAN HU KABAR BANTEN SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA ATAU MEMINTA UANG SERTA IMBALAN APAPUN DARI NARASUMBER TERKAIT DENGAN PEMBERITAAN Kabar Banten RABU, 26 FEBRUARI 2020 8 Dari Untirta Untuk Banten Kolom ini untuk para civitas academica dan alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tulisan, saran dan kritik dapat dikirim ke: humas@untirta.ac.id Sertifikasi Halal Produk dalam Omnibus Law Cipta Kerja Oleh Irhamni, M. Si Dosen Pendidikan Kimia FKIP Untirta Wadir LPPOM MUI Banten T ERMINOLOGI Om- nibus Law pertama kali diperkenalkan Presiden Joko Widodo saat pida- to pertamanya setelah dilantik menjadi Presi- den Repulik Indonesia periode 2019- 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Satu regulasi baru dibentuk sekaligus meng- gantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini bisa sa- ja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Jokowi menyebut omnibus law terdiri atas dua UU besar, yakni UU Cipta La- pangan Kerja dan UU Perpajakan. Pre- siden Jokowi menjelaskan bahwa om- nibus law ini akan menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbe- lit dan diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan mem- perbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidak- pastian ekonomi dunia. RUU Omni bus law cipta kerja ini akan merevisi beberapa undang-undang dan salah satunya adalah UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada draf RUU Omnibus law cip- ta kerja pada pasal 49 menyatakan bah- wa pasal-pasal dalam UU No. 33/2014 yang akan mengalami penyesuaian an- tara lain Pasal 1, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13-16, Pasal 22, Pasal 27-35, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58. Adapun Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 yang mengatur kewajiban sertifikasi ha- lal untuk seluruh produk yang masuk dan beredar di tanah air tidak termasuk dalam pasal penyesuaian. Hal itu mene- gaskan bahwa RUU omnibus law tidak menghapus sertifikasi halal produk yang beredar di seluruh Indoneia. RUU Om- nibus Law Cipta Kerja dalam konteks mandatori sertifikasi halal ditekankan tiga hal berikut. Pertama, penyederhanaan alur dan proses sertifikasi halal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini se- mangatnya pada percepatan waktu pro- ses sertifikasi halal, baik di BPJPH, Ma- jelis Ulama Indonesia (MUI), maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu dalam taha- pan proses sertifikasi halal produk. Pada pasal 29-36 UU No. 33 tahun 2014 mengatur tentang tata cara mem- peroleh sertifikat halal. Pelaku usaha melakukan registrasi melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH memverifikasi keleng- kapan dokumen dan menyerahkan do- kumen pelaku usaha ke LPPOM MUI se- laku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selanjutnya LPPOM MUI melakukan au- dit lapangan untuk memeriksa dan / atau menguji kehalalan produk. Hasil pe- meriksaan dan pengujian kehalalan pro- duk selanjutnya disampaikan oleh LP- POM MUI ke Komisi Fatwa MUI melalui BPJPH. Selanjutnya Komisi Fatwa MUI akan mengeluarkan Fatwa berupa kepu- tusan syariah tentang penetapan halal produk dan Fatwa ini akan menjadi lan- dasan untuk dikeluarkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH. Untuk memudahkan proses dan alur sertifikasi, BPJPH mem- bentuk Koordinator dan Satuan Tugas (satgas) layanan sertifikasi daerah yang berkedudukan di Kementerian Agama provinsi dan kabupaten. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan pendaf- taran melalui koordinator dan satgas ini. Pembentukan koordinator dan satgas ini diharapkan dapat mempersingkat alur proses sertifikasi halal. Berdasarkan RUU omnibus lawa Cip- ta Kerja yang sudah dikirimkan peme- rintah ke DPR RI menyebutkan bahwa pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH dengan me- lengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya BPJPH mem- verifikasi dokumen yang diajukan pelaku usaha. Apabila telah dinyatakan lengkap maka BPJPH akan menunjuk LPH yang akan melakukan audit lapangan untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Penetapan LPH sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap (pasal 30 ayat 2). Selanjutnya pemeriksaan dan/atau pengujian ke- halalan produk oleh Auditor halal LPH paling lama 15 (lima belas) hari kerja (pasal 31). Sidang Fatwa halal yang di- lakukan oleh komisi fatwa MUI dan or- mas Islam lain paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pe- meriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH ( pasal 33 ayat 3). Selanjut- nya, sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan keha- lalan produk (Pasal 35). Jika melihat alur proses sertifikasi halal ini maka pa- ling tidak diperlukan waktu kurang lebih 20 hari kerja. Durasi waktu ini masih terbilang lama, maka diperlukan tero- bosan lain untuk mempersingkat durasi waktu proses sertifikasi. Digitalisasi proses sertifikasi halal merupakan salah satu solusi yang bisa memangkas durasi waktu. Digitalisasi registrasi, proses audit, rapat komisi fatwa dan penerbitan sertifikat. LPPOM MUI sudah melakukan proses digita- lisasi sertifikasi halal melalui aplikasi Cerol yang sudah memasuki cerol versi 3. Melalui proses sertifikasi online ini dapat mempersingkat durasi proses ser- tifikasi. Jumlah auditor halal yang tidak se- banding dengan jumlah produk yang harus disertifikasi halal yang sudah men- jadi mandatory sejak 17 Oktober 2019. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia terdapat sekitar 4,6 juta produk yang harus di- sertifikasi halal dalam kurun lima tahun sesuai dengan tahapan kewajiban ser- tifikasi halal produk makanan dan minu- man. Maka paling tidak terdapat 920 ribu produk yang harus disertifikasi per tahunnya. Dari 4,6 juta itu diperkirakan ada 1,6 juta adalah produk UKM. Bera- pa auditor halal yang dibutuhkan untuk mengaudit jumlah produk sebesar itu? Ini adalah tantangan kita bersama. Jika mengacu pada UU No. 33 tahun 2014 BPJPH bertanggung jawab untuk membentuk LPH baru, namun sampai sekarang LPH yang dimaksud belum tersedia. Karenanya, Kementerian Aga- ma RI mengembalikan kewenangan tersebut kepada LPPOM MUI melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang layanan serti- fikasi halal yang beirisi delapan poin yang intinya mengembalikan kewena- ngan sertifikasi halal dari hulu hingga hilir ke LPPOM MUI. Menurut Kepala BPJPH, hingga kini pihaknya telah memiliki 226 auditor ha- lal. Namun, BPJPH masih menunggu uji kompetensi auditor oleh Majelis Ula- ma Indonesia (MUI). Kalau satu LPH dalam ketentuan undang-undang ada tiga (auditor), berarti 226 dibagi tiga, maka ada 70 LPH seluruh Indonesia yang akan berdiri. Namun, sampai sekarang belum ada satupun LPH yang sudah diakreditasi dan melakukan tu- gasnya kecuali LPH LPPOM MUI. Hing- ga saat ini, auditor yang tercatat di LP- POM MUI berjumlah 1800-an. Padahal untuk meng-cover seluruh produk yang wajib bersertifikasi halal, LPPOM MUI membutuhkan setidaknya 25 ribu au- ditor, meskipun telah didukung lebih dari 1.800 auditor halal. Kedua, kewenangan mengeluarkan fatwa halal RUU omnibus law Cipta Kerja pasal 49 menjelaskan, dalam menjelaskan perannya BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan /atau lembaga terkait, MUI dan LPH serta Ormas Islam yang berbadan hukum (pasal 7). Kerja sama BPJPH dan MUI ini dalam hal peneta- pan kehalalan produk dapat juga di- lakukan oleh Ormas Islam berbadan hukum. Jadi, penetapan kehalalan pro- duk diterbitkan oleh MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum melalui sidang fatwa halal (pasal 10 dan pasal 33). Berdasarkan RUU omnibus law Cip- ta Kerja ini Fatwa halal produk dapat di- lakukan oleh MUI dan Ormas Islam berbadan hukum lainnya. Padahal dalam UU No. 33 tahun 2014 Kerja sama BPJPH dengan MUI seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal b. Penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. Ayat (2) Penetapan kehalalan Produk sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kewenangan mengeluarkan fatwa ha- lal produk menjadi hak preograftif MUI. Hal itu dapat dipahami karena MUI se- bagai wadah musyawarah para ulama yang mewakili ormas-ormas Islam di- seluruh Indonesia, zu'ama dan cen- dekiawan muslim. Selama ini semua fat- wa keagamaan yang berlaku di Indone- sia dinaungi dan dikeluarkan dalam diskusi komisi fatwa MUI. Apabila ma- sing-masing ormas Islam dapat me- ngeluarkan fatwa, maka akan terjadi benturan dan silang pendapat yang cukup tajam. Andaipun disetujui maka perlu dirumuskan standar jaminan ha- lal dan standar fatwa yang disetujui oleh semua pihak. Namun penulis berharap kewenangan mengeluarkan fatwa masih berada di MUI sebagaimana biasanya. Ketiga, pembebasan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) Pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil dalam pasal 44 ayat 2 UU No. 33/2014 sebelumnya menggunakan is- tilah fasilitasi oleh pihak lain, bisa oleh pemerintah atau oleh perusahaan besar berupa subsidi silang. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sema- ngatnya adalah pembebasan biaya ser- tifikasi halal untuk Usaha mikro dan Ke- cil (UMK). Pemerintah harus sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi halal. Pemerintah harus memastikan bahwa opsi biaya sertifikasi halal untuk UMK berasal dari subsidi dari Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Negara (ABPN) atau subsidi silang dari usaha besar. Pe- merintah harus berupaya keras untuk membuat skema pembiayaan agar selu- ruh UMK dapat diberikan fasilitasi pem- biayaan sertifikasi halal secara berta- hap. Fasilitasi bisa dilakukan oleh ke- menterian di tingkat pusat yang ber- singgungan langsung dengan UMK melalui penganggaran dalam APBN ataupun oleh dinas di tingkat provinsi maupun daerah yang bersinggungan de- ngan UMK melalui penganggaran dalam APBD. Berdasarkan data LPPOM MUI Pro- vinsi Banten, pada tahun 2019 terda- pat 490 UMK di Provinsi Banten yang telah dibantu pembiayaan sertifikasi ha- lalnya oleh berbagai instansi pemerin- tahan di Provinsi Banten. Di antaranya Dinas Kopersai dan UMKM Provinsi Banten, Disperindag Provinsi Banten, DKP Provinsi Banten, Dinkop dan UKM Kabupaten Serang, Disperindag Kabu- paten Lebak, Disperindag Kota Tange- rang, Disperindag Kota Tangsel, Dis- perindag Kabupaten Tangerang. Melalui program fasilitasi oleh instansi peme- rintah dapat menumbuhkembangkan keberadaan UMKM, terutama di dae- rah. Angka ini sangat kecil dibanding- kan dengan jumlah UMKM yang ada di Provinsi Banten sebanyak 984 ribu UMKM. Namun data ini menunjukkan bahwa ada political will yang cukup baik dari pemerintah untuk membantu UKM dalam pembiayaan sertifikasi Halal. Ji- ka semua instansi pemerintah meng- anggarkan fasilitasi sertifikasi halal UMK, maka permasalahan pembiayaan sertifikasi halal UMK akan dapat terse- lesaikan. Semoga dengan Omnibus Law Cipta Kerja proses sertifikasi halal berjalan dengan baik dan lancar sehingga kon- sumen di Indonesia dapat terlindungi haknya untuk memperoleh produk yang halal. Amin.*** Foto Kiriman Pembaca Redaksi menerima kiriman foto dan video kegiatan dari pembaca tanpa dipungut biaya. Kirim via email ke: atau WhatsApp 087745572295 dilengkapi dengan keterangan foto dan video kegiatan dan identitas pengirim. KAPOLDA Irjen Nana Sujana bersama Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meninjau banjir di wilayah Gebang, Kecamatan Periuk, Selasa (25/2/2020). Bersama unsur Muspida, Kapolda memberikan bantuan langsung ke warga yang terkena musibah.* DISDUKCAPIL Kota Tangerang kembali membuka layanan sehari jadi di Tangerang Expo, CBD Ciledug, Kota Tangerang.*