Agan supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peratunan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Benita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 30 -11 - 2006 PLT. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA cap/ttd H. YUSRAN A. SILONDAE Diundangkan di Kendari Pada tanggal 30 -11 - 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, cap/ttd ZAINALABIDIN Berita Derah Tahun 2006 Nomor: 10 158 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 37 TAHUN 2006 TBNTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA BADAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA PROV. SULTRA TAHUN 2006 159
PERATURANGU BERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 37TAHUN 2006 THVfTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA BADAN PARIWISATA DAN SENIBUDAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Badan Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Badan Panwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor RI Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 T.L.N. Nomor 2687); 160 2. Undang-undang Nomor 32Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, TLN Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, T.L.N. Nomor 3952); 5. Instruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 33/PL. 303/MKP/2004 tentang Museum; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas- Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara. 161
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; d. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; e. Badan Pariwisata dan Seni Budaya adalah Badan Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara; f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Badan Pariwisata dan Seni Budaya Prov. Sultra; h. Museum adalah Lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda materi hasil budaya manusia serta alam dan Iingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Badan Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. BABn TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Badan Pariwisata dan Seni Budaya adalah merupakan unsur penunjang operasional Badan Pariwisata dan Seni Budaya Prov. Sultra dilapangan; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Badan Pariwisata Seni dan Budaya Prov. Sultra mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas teknis tertentu dibidang kerjanya masing-masing. 162 BAB in KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Organisasi Pasal 3 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Badan Pariwisata dan Seni Budaya Prov. Sultra terdiri atas : a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Badan Pariwisata Prov. Sultra masing- masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pariwisata dan Seni Budaya Prov. Sultra. Bagian Kedua Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya Pasal 4 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendayagunaan kegiatan seni sebagai unsur budaya di daerah, serta mengamati dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 diatas Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi karya seni; b. Pelaksanaan pergelaran dan pameran seni; c. Pelaksanaan ceramah, temu karya, sarasehan, Iokakarya, dokumentasi, publikasi dan inforrnasi seni; d. Pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 6 (1) Susuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Dramaturgi; 163
d. Seksi Kurator; e. Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni; f. KelompokJabatan Fungsional. (2) Masing-masing Sub Bagian, Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis DinasTaman Budaya; (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perancangan/ program, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan rumah tangga Taman Budaya serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; (2) Seksi Dramaturgi mempunyai tugas menyusun rencana pementasan seni tari, seni musik dan teater, memdesain, pertunjukan dan membantu seniman mempersiapkan kemasan yang tepat; (3) Seksi Kurator mempunyai tugas menyiapkan tulisan untuk melaksanakan suatu pameran, membina dan menyelamatkan seni yang punah, mengerjakan kontektualisasi (ilmu keteateran), dekontektualisasi, tekontektualisasi (manfaatnya), menyeleksi hasil karya seni rupa dan memonitoring tim kerja pelaksanaan pameran seni rupa; (4) Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni mempunyai tugas menyusun rencana program pelatihan seni, menyusun kalender kegiatan pelatihan seni dan informasi seni, membuat petunjuk teknis pelatihan dan membuat laporan serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengolahan aspek kebudayaan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Pasal 8 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, ÿ pelatihan koleksi dan penerbitan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional. Pasal9 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8 diatas Unit Pelaksana Teknis Dinas 164 Museum Negeri mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; b. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah; c. Pelaksanaan penyebarluasan hasil penelitian koteksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; d. Pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 10 Susuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Koleksi; d. Seksi Konservasi/Preparasi; e. Seksi Bimbingan Edukatif; f. KelompokJabatan Fungsional. Masing-masing Sub Bagian, Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri; Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 11 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga perancangan/program, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan rumah tangga Taman Budaya serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; (2) Seksi Koleksi mempunyai tugas menyusun rencana dan program secara berkala, pengadaan koleksi, pemeliharaan, pendeskripsian, penginventarisasian koleksi museum; (3) Seksi Konservasi/Preparasi mempunyai tugas menyusun rencana dan program secara berkala, perawatan koleksi museum; (4) Seksi Bimbingan Edukatif mempunyai tugas menyusun rencana dan program secara berkala, penyebaran informasi koleksi museum. Bagian Ketiga KelompokJabatan Fungsional Pasal 12 165
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional Iainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukoleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. BABm TATA KERJA Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 15 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Iangkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 17 166
Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab, memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengadakan rapatsecara berkala. Pasal 18 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Iebih lanjutdan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. BAB IV KETENTUAN PENUTliP Pasal 19 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Negeri yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 425 Tahun 2001 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur didalam peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 167
Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 7 Desember 2006 PLT. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA cap/ttd H. YUSRAN A. SILONDAE Diundangkan di Kendari Pada tanggal 7 Desember 2006 SEKRETARIS DAE RAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, cap/ttd ZAINALABIDIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2006 NOMOR: 11 168 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 27 TAHUN 2006 TANGGAL : 7 Desember 2006 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PLT. GUBERNURSULAWESI TENGGARA cap/ttd H. YUSRAN A. SILONDAE 169