ISSN 1410 - 4830 E-ISSN 2502 - 1966 l Volume 19 No. 3 2017 a n r u J Terakreditasi No. 664/AU3/P2MI-LIPI/07/2015 Volume 19 No. 3 2017 website : jmb.lipi.go.id Naskah 8
Daftar Isi Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 20 No. 1 Tahun 2018 Pengantar Redaksi Topik: Eksploitasi Pekerja Anak Penambang Timah oleh Orang Tua di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia Putra Pratama Saputra "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, dan Tetap Melangkah Lokal": Prospek Kampung Naga Menjadi Desa Adat Maulida Illiyani Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa Rusman Nurjaman Meta-Etnografi Budaya Persalinan di Indonesia Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina Perdagangan Budak di Bali Pada Abad Ke XVII-XIX: Eksploitasi, Genealogi, dan Pelarangannya I Wayan Pardi "De Particuliere Sadja": Kelas Menengah Kota dan Politik Kewargaan di Kota Kolonial Surabaya Akhir Abad Ke-19 Andi Achdian, Erna E. Chotim Dekonstruksi Stereotip Eksklusivitas Etnis Tionghoa dalam Cerpen Clara Karya Seno Gumira Ajidarma Moch. Fikri Kerukunan Berlandaskan Tradisi dan Toleransi Keberagamaan: Pembelajaran dari Komunitas Desa Probur Utara, Nusa Tenggara Timur M. Azzam Manan Penelitian Sosial Budaya Maritim Pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan- LIPI dan Sumbangannya pada Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan Masyhuri Imron dan Ary Wahyono Kajian Awal Analisis Hub-Pengetahuan: Studi Tentang Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) Widjajanti M. Santoso Tinjauan Buku: Membungkus Api Dalam Puisi Bayu Teguh Pambudi Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 Halaman iii 1 15 31 49 61 75 91 105 123 143 165 i
ii Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia. Jurnal Masyarakat dan Budaya kembali hadir dengan edisi Vol. 20 No. 1 Tahun 2018. Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas kontribusi dan kerja keras dari para penulis yang telah mengirimkan tulisannya dan memperbaikinya hingga terbitnya edisi jurnal kali ini. Pada edisi kali ini, Jurnal Masyarakat dan Budaya tidak mengambil suatu tema khusus. Oleh karena itu, tulisan yang tampil mengangkat berbagai macam isu yang menarik seputar masyarakat dan budaya di Indonesia. Beberapa isu yang diangkat para penulis dalam edisi ini antara lain isu eksploitasi pekerja anak, desa adat, upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat, budaya persalinan di Indonesia, perdagangan budak di abad XVII-XIX, kelas menengah abad ke-19, dekonstruksi stereotip dalam karya sastra,dan toleransi keberagaman. Selain itu, terdapat dua artikel yang mengangkat sejarah penelitian di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Salah satu dari artikel tersebut mengangkat sejarah studi maritim di P2KK - LIPI. Sementara itu, satu artikel lainnya mengangkat kajian penelitian P2KK - LIPI secara umum dalam kaitannya dengan analisis awal Hub-Pengetahuan. Terdapat sepuluh tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini. Tulisan Eksploitasi anak pekerja tambang timah karya Putra Pratama Saputra memaparkan eksploitasi yang dihadapi pekerja anak di Kabupaten Bangka Belitung. Adanya eksploitasi anak tersebut memberikan efek negatif terhadap perkembangan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, eksploitasi terhadap anak tersebut diharapkan bisa dihentikan agar anak bisa berkembang dengan layak serta dapat melanjutkan sekolah demi masa depan yang lebih baik. Tulisan berikutnya merupakan karya Maulida Illiyani yang mengangkat topik prospek Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi desa adat. Tulisan ini menyuguhkan prospek dan tantangan Kampung Naga untuk menjadi desa adat ditengah perubahan jaman, modernsime, dan globalisasi. Penulis memaparkan kendala utama bagi Kampung Naga untuk menjadi desa adat adalah jumlah penduduk masyarakat Kampung Naga yang tidak memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat. Selanjutnya, tulisan Rusman Nurjaman yang mengangkat topik melawan korupsi dari "bawah" akan membawa pembaca pada kritik terhadap dominasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam tulisan ini, penulis tidak sekedar mengkritik tetapi juga menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif pencegahan korupsi dari bawah (fighting corruption from below). Strategi tersebut dilaksanakan dengan unsur masyakarat desa sendiri sebagai aktor utamanya, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, pembentukan forum warga, pembuatan sistem informasi desa, dan perancangan sistem atau mekanisme pengaduan warga adalah rekomendasi strategi dari penulis dalam usaha penguatan akuntabilitas di tingkat desa. Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina mengangkat sebuah isu yang menarik yang masih belum banyak dikaji, terutama oleh peneliti di bidang sosial. Kedua penulis tersebut mengangkat isu budaya persalinan di Indonesia. Dengan menggunakan metode meta-etnografi, tulisan ini menyoroti masalah tingginya angka kematian ibu dalam proses persalinan di Indonesia. Hasil dari metode meta-etnografi tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman di Indonesia. Penulis kemudian merekomendasikan bahwa program Kesehtan Ibu dan Anak (KIA) dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dan dukun bayi, serta melatih tenaga kesehatan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat di masing-masing daerah di Indonesia. Terdapat dua tulisan dengan tema sejarah dalam edisi kali ini. Tulisan pertama mengangkat isu perdagangan budak di Bali pada abad ke XVII-XIX. Tulisan karya I Wayan Pardi ini menganalisis dan melacak genealogi atau asal-usul budak Bali serta mengkaji upaya-upaya pelarangan dan penghapusan perdagangan budak di Bali pada abad XVII-XIX. Tulisan ini menarik Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 iii
untuk dibaca bagi yang berminat terhadap kajian sejarah perbudakan di Bali. Tulisan selanjutnya yang mengangkat tema sejarah adalah tulisan karya Andi Achdian dan Erna E. Chotim. Tulisan ini mengangkat isu kelas menengah di Kota Kolonial Surabaya pada abad ke-19. Di sini, penulis menguaklandasan penting kemunculan masyarakat sipil yang kuat untuk mewujudkan konsepsi ideal politik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari warga dengan seting lokasi di Kota Kolonial Surabaya pada abad ke-19. Lebih lanjut, terdapat dua tulisan yang bertema multikulturalisme dalam JMB edisi ini. Tulisan pertama adalah karya dari Moch. Fikri. Tulisan ini membahasdekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa, terutama yang tercermin di dalam cerpen karya Seno Gumira Ajidarma. Stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa memunculkan sikap benci pribumi terhadap etnis Tionghoa yang selanjutnya memunculkan banyak masalah di Indonesia. Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu bentuk representasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan strategi yang dilakukan untuk mendekonstruksi ekslusivitas etnis Tionghoa tersebut dan isu nasionalisme yang terdapat di dalam cerpen Clara karya Seno Gumira Ajidarma tersebut. Tulisan dengan tema multikulturalisme selanjutnya adalah karya M. Azzam Manan. Tulisan ini menggambarkan keberagaman yang ada di NTT, khususnya di Desa Probur Utara. Di sini, penulis menyatakan bahwa harmoni sosial dan persatuan dalam masyarakat tradisional dapat terbangun secara alamiah dan berkembang tanpa hambatan walaupun identitas warganya berbeda dari segi bahasa dan etnis. (SARA). Penulis memaparkan beberapa Dua tulisan terkahir menyuguhkan sejarah penelitian di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, yaitu sejarah studi maritim di P2KK-LIPI dan kajian awal analisis hub-knowledge berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh P2KK-LIPI. Tulisan pertama adalah karya Masyhuri Imron dan Ary Wahyono. Tulisan ini mengkaji perkembangan penelitian studi maritim di P2KK-LIPI dan sumbangannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sementara itu, tulisan tentang kajian awal hub-knowledge karya Widjajanti M. Santoso membahas posisi dari peneliti di Indonesia dan analisisnya yang menggunakan konsep hub-knowledge.Tulisan ini melihat kondisi penelitian yang ada di P2KK-LIPI dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti di alam aktivitas akademisnya. Dalam kesempatan ini, Dewan Redaksi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuannya. Semoga berbagai diskusi di edisi ini bermanfaat bagi para pembaca. Selamat membaca. iv Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH EKSPLOITASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH EKSPLOITASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, ORANG TUA DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA KABUPATEN BANGKA, BELITUNG, INDONESIA Putra Pratama Saputra Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung Abstrak Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang diterima akan mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metod e penelitian kualitatif dengan pendekatan tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Penentuan informan menggunakan dengan jumlah informan utama sebanyak 6 orang uan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan utama sebanyak 6 orang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang direkomendasikan dalam bentuk Penyuluhan Sosial tentang Perlindungan da n Hak-hak Pekerja Anak direkomendasikan dalam bentuk Penyuluhan Sosial tentang Perlindungan dan Hak Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. siko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. siko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Pekerja anak akan mengalami resiko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari hari. Pekerja anak sangat keperluan pribadi maupun untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pe mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan timah serta bisa melanjutkan sekolahnya. timah serta bisa melanjutkan sekolahnya. Eksploitasi, Pekerja Anak, Penambang Timah, Orang Tua Kata kunci: Eksploitasi, Pekerja Anak, Penambang Timah, Orang Tua BERFIKIR INTELEKTUAL, BERWAWASAN GLOBAL "BERFIKIR INTELEKTUAL, BERWAWASAN GLOBAL, DAN TETAP MELANGKAH LOKAL PROSPEK AN TETAP MELANGKAH LOKAL": PROSPEK KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT Maulida Illiyani Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Abstrak tempat tinggal sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara Kampung Naga adalah tempat tinggal benda modern, seperti listrik dan kompor hidup tradisional, diantaranya dengan tidak memperkenankan benda hidup tradisional, diantaranya dengan tidak memperkenankan benda-benda modern, seperti listrik dan kompor gas, untuk masuk wilayahnya. Tulisan ini ingin menjawab beberapa seputar Kampung Naga, gas, untuk masuk wilayahnya. Tulisan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar Kampung Naga diantaranya: Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan diantaranya: Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan diantaranya: Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan zaman? Bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan zaman? Bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan zaman? Bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara studi literatur dan wawancara. Berkaitan dengan benturan modernisme, Kampung teratur dan wawancara. Berkaitan dengan benturan modernisme, Kampung teratur dan wawancara. Berkaitan dengan benturan modernisme, Kampung an Tetap Melangkah Lokal". Pilihan ini Naga memegang prinsip "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global Naga memegang prinsip "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global,dan Tetap Melangkah Lokal". Pilihan ini melakukan intervensi terhadap semakin kuat eksistensinya, karena Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan semakin kuat eksistensinya, karena Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak n yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga melalui kebijakan yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat n yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga. Namun, prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU mlah warga Kampung Naga yang hanya 305 Desa memiliki beberapa hambatan. masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah jiwa yang masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa, yaitu 6000 jiwa. beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah jumlah warga Kampung Naga yang Kata kunci: Kampung Naga, pilihan hidup tradisional, perubahan , desa adat, modernisasi. : Kampung Naga, pilihan hidup tradisional, perubahan, desa adat, modernisasi. Jurnal Masyarakat & Budaya Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 v
MELAWAN KORUPSI DARI BAWAH: STRATEGI PENGUATAN AKUNTABILITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Rusman Nurjaman Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LAN Abstrak Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan akuntabilitas vertikal tersebut tidak efektif. Pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak seiring meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. Tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, menunjukkan kelemahan dan sekaligus mengkritik dominasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif pencegahan korupsi dari bawah (fighting corruption from below)-dengan dan oleh unsur masyakarat desa sendiri sebagai aktor utamanya-dalam pengelolaan keuangan desa. Model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari elite capture, juga justru memberi ruang pada jaringan pemburu rente (rent-seeking) di daerah dan desa. Tulisan ini menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal desa sebagai alternatif solusi untuk keluar dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga. Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian. META-ETNOGRAFI BUDAYA PERSALINAN DI INDONESIA Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes RI Abstrak Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) telah dilaksanakan dalam beberapa dekade tidak juga menurunkan AKI. Ditengarai masalah budaya kesehatan sebagai faktor dalam keberhasilan atau kegagalan program dan anggaran yang telah dicanangkan. Kajian ini menggunakan metode meta-etnografi untuk membandingkan antara pemaknaan persalinan aman menurut masyarakat dengan versi berdasarkan program KIA. Meta-etnografi dilakukan pada 22 buku Riset Etnografi Kesehatan bertema KIA. Hasil meta-etnografi menunjukkan bahwafaktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman. Budaya cukup berpengaruh pada pola persalinan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga. Muncul 7 tema budaya persalinan yaitu (1) makna persalinan, (2) penolong persalinan, (3) tabu, (4) nilai banyak anak banyak rejeki, (5) peran keluarga dalam pengambilan keputusan persalinan, (6) lingkungan fisik, dan (7) personal tenaga kesehatan. KIA dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dan dukun bayi, serta melatih tenaga kesehatan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat. Kata kunci: Kesehatan Ibu dan Anak, Budaya, Persalinan Aman vi Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
PERDAGANGAN BUDAK DI BALI PADA ABAD KE XVII-XIX: EKSPLOITASI, GENEALOGI, DAN PELARANGANNYA I Wayan Pardi Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis perdagangan budak di Bali pada abad ke XVII-XIX, melacakgenealogi atau asal-usul budak Bali, dan mengkaji upaya-upaya pelarangan dan penghapusan perdagangan budak di Bali.Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah. Temuan menunjukkan bahwa sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh VOC, pemerintah Hindia Belanda, serta raja-raja lokal. Budak asal Bali pada umumnya di jual di Batavia, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.Secara kualitas, mereka paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan di pasaran Nusantara. Hal tersebut terjadi dikarenakan misalnya pada kasus budak perempuan Bali, perempuannya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, keterampilannya memainkan musik, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan, sehingga budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurusi urusan dapur, sumur, dan kasur tuannya. Sedangkan, laki-lakinya dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi, sehingga sangat cocok diperkerjakan sebagai penjaga rumah, tentara, dan kuli- kuli diperkebunan milik pemerintah.Budak Bali dapat berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpin Thomas Stamford Raffles, ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda dan di Bali pada khususnya. Kata kunci: Perdagangan, Budak, Pergundikan, Bali, Hindia Belanda, Nusantara "DE PARTICULIERE SADJA": KELAS MENENGAH KOTA DAN POLITIK KEWARGAAN DI KOTA KOLONIAL SURABAYA AKHIR ABAD KE-19 Andi Achdian, Erna E. Chotim Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional, Jakarta Abstrak Dalam kepustakaan kontemporer di Indonesia, konsepsi tentang masyarakat sipil dan politik kewargaan telah menjadi tema penting yang mengisi kepustakaan ilmu sosial dan politik di Indonesia sejak dekade 1990an dalam menghadapi dominasi kekuasaan pemerintahan otoriter Orde Baru. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam perkembangan konsep tersebut dengan ketiadaan rujukan historis dalam pengalaman sejarah Indonesia. Dengan menguraikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, tulisan ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut dengan menunjukkan dimensi penting ruang kota dan praktik politik yang muncul di dalamnya sebagai landasan penting bagi kemunculan masyarakat sipil yang kuat untuk mewujudkan konsepsi ideal politik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari warga. Perspektif kesejarahan menjadi unsur penting dalam memberikan sumbangan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan penggalian terhadap sumber-sumber sejarah dari berbagai berita dan opini di dalam suratkabar berbahasa Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta analisis yang berangkat dari sudut pandang lokal di lingkungan Kota Surabaya yang berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan Batavia.Tulisan ini mengungkapkan bagaimana pengaruh konsepsi kewargaan modern dari pengalaman politik Eropa mendapatkan tempat pertumbuhan yang subur di lingkungan perkotaan Hindia-Belanda saat itu. Pembahasan yang muncul dalam tulisan ini diharapkan dapat merangsang pembicaraan dan debat akademis di Indonesia terkait konsepsi tersebut seiring konteks perkembangan masyarakat Indonesia yang secara demografis berkembang menjadi masyarakat kota dalam waktu satu dekade ke depan. Kata kunci: Surabaya, kota kolonial, kelas menengah, masyarakat sipil, politik kewargaan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 vii
DEKONSTRUKSI STEREOTIP EKSKLUSIVITAS ETNIS TIONGHOA DALAM CERPEN CLARA KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA Moch. Fikri Balai Bahasa Jawa Tengah Abstrak Stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa memunculkan sikap benci pribumi terhadap etnis Tionghoa, salah satunya ditandai dengan Tragedi Mei 1998. Tragedi tersebut mengakibatkan kegundahan dalam diri para sastrawan, sehingga di era tersebut mereka melahirkan beberapa karya sebagai bentuk representasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Salah satunya adalah cerpen Clara karya Seno Gumira Adjidarma. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini berupaya untuk memaparkan strategi yang digunakan tokoh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa. Teori sosiologi sastra dan identitas diri digunakan untuk mengidentifikasi beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh tokoh Clara, yaitu (1) Tokoh Clara lebih memilih untuk menjadi sosok yang nonesensialisme dan (2) Ia menjadi sosok yang inklusif dan nasionalis. Pengarang sendiri telah memposisikan Clara dalam pusaran realitas sosial politik yang dialami masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Kata kunci: Dekonstruksi, Stereotip, Eksklusivitas, Tionghoa KERUKUNAN BERLANDASKAN TRADISI DAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN: PEMBELAJARAN DARI KOMUNITAS DESA PROBUR UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR M. Azzam Manan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstrak Artikel ini merupakan bagian dari temuan penelitian di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Abarat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017. Tukisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa harmoni sosial dan persatuan dalam masyarakat tradisional dapat terbangun secara alamiah dan berkembang tanpa hambatan apa pun walaupun identitas warganya berbeda dari segi bahasa dan etnis. Pelajaran berharga dari kajian ini adalah bagaimana persatuan dan harmoni sosial dalam masyarakat dapat didorong dan diimplementasikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam perspektif sosiologis, kajian kualitatif ini menunjukkan bahwa tradisi dan toleransi kebergamaan sebagai dua pilar yang sangat penting memungkinkan terwujudnya harmonisasi sosial di kalangan komunitas Probur Utara. Ini berati bahwa keberlansungan tradisi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari warga sebagai modal kultural dan realitas menyatu dalam kehidupan warga yang sekaligus menjadi penanda identitas mereka. Di samping itu, agama sebagai modal sosial yang terlihat dari praktik ritual warga di satu sisi dan aspek-aspek kelembagaannya di sisi yang lain dalam arti struktur dan fungsi-fungsi sosial para pemimpin formal dan informalnya, juga sangat penting dilihat. Semua data primer terkait tujuan penelitian dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari para pejabat pemerintah lokal, guru-guru dan para pemimpin budaya dan pemuda. Kata kunci: kerukunan, tradisi lokal, toleransi keberagamaan, desa Probur Utara. viii Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA MARITIM PADA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN-LIPI DAN SUMBANGANNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Masyhuri Imron dan Ary Wahyono Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstrak Interaksi antara nelayan dengan lingkungan laut telah menimbulkan kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) - LIPI melakukan penelitian permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Fokus dari tersebut dansumbangannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian desk researchberupa penelusuran dokumen hasil penelitian kelautan dan perikanan yang sudah dilakukan di P2KK LIPI sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penelitian telah memberikan sumbangan terhadap kebijakan kepada pemerintah, seperti hak ulayat laut dan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3). Sumbangan terbesar penelitian adalah menyadarkan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan tidak cukup dilihat dari perspektif sumber daya, teknologi perikanan, dan sosial ekonomi, melainkan juga dari perspektif sosial budaya. tulisan ini adalah menjelaskanperkembangan penelitian Kata kunci: Masyarakat maritim, sosial budaya,pengelolaan, kelautan dan perikanan KAJIAN AWAL ANALISIS HUB-PENGETAHUAN: STUDI TENTANG PUSLIT KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN (P2KK-LIPI) Widjajanti M. Santoso Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstrak Dinamika perkembangan ilmu sosial mempengaruhi berkembangnya kegiatan pada pusat penelitian dan sebaliknya. Kajian awal dari capaian satuan kerja merefleksikan posisi ilmuwan, dalam kasus ini adalah ilmuwan sosial. Berbeda dari perkembangan ilmuwan sosial di Barat yang memposisikan ilmuwan sosial netral, tidak berpihak, penjaga gerbang, maka di Indonesia ilmuwan sosial sudah sejak awal membela posisi tertentu. Selebihnya berposisi merupakan bagian dari situasi politik internal, di mana ilmuwan adalah bagian dari dukungan terhadap pengelompokan tertentu. Akan tetapi hubungan dan empati kepada masyarakat turut mewarnainya. Analisis menggunakan hub-knowledge yang melihat kondisi yang ada dan beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti di alam aktivitas akademisnya. Di lapangan para peneliti tidak dapat melepaskan diri dari masalah masyarakat lokal dengan mengembangkan program bersama. Secara internal, ilmuwan sosial di lembaga penelitian menjadi ujung tombak capaian individu dan kelembagaan. Analisishub-knowledge menunjukan kebutuhan untuk dikembangkan, salah satu yang potensial adalah jejaring yang berdasar pada abstraksi pengetahuan lokal, melalui pola inter Asia referencing. Kata kunci: hub-pengetahuan, jejaring, inter Asia referencing, ilmu sosial Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 ix
x Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH ORANG TUA DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, INDONESIA CHILDREN EXPLOITATION AS MINING LABOUR: A CASE IN KACE VILLAGE, BANGKA BELITUNG Putra Pratama Saputra Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung Abstract One of the problems faced by child laborers is exploitation. Exploitation received will disrupt physical, psychological, and social development. This research goal is to gain an in-depth description of the exploitation of child laborers in tin mining by the parents. Method used in this research is qualitative research method with descriptive approach. The technique of data collection is in-depth interview, participative observation, and documentation study. This research takes place in Kace Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. Method of selecting informants is purposive sampling with six key informants (child laborers and parents/families), and three supporting informants. Recommended program is Social Elucidation about Protection and The Rights of Child Laborers in Tin Mining. The result of this research shows that child laborers in the tin mining of Kace Village experience exploitation. The children are asked by their parents to work for the sake of helping family economy. Child laborers will lose their studying and playing time, and risk their health. Management of the income is done by the child laborers and their parents. It is usually used for private needs and to fulfill daily needs. Child laborers really expect other jobs which can make more money and to stop working in tin mining and also to continue their studies. Keywords: Exploitation, Child Laborers, Tin Miners, Parents Abstrak Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang diterima akan mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan utama sebanyak 6 orang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang direkomendasikan dalam bentuk Penyuluhan Sosial tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerja anak akan mengalami resiko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak sangat mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan timah serta bisa melanjutkan sekolahnya. Kata kunci: Eksploitasi, Pekerja Anak, Penambang Timah, Orang Tua Pendahuluan Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Mereka berkeinginan untuk menikmati masa-masa saat mereka dapat mengeksplorasikan apa yang menjadi keinginan mereka. Anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak secara terpaksa maupun sukarela menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam keluarga. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 1
Anak-anak menjadi rawan untuk dipekerjakan oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Munculnya pekerja anak tidak terlepas dari sikap orang tua maupun masyarakat yang membiarkan mereka untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan kondisi orang tua maupun masyarakat yang memiliki rendah, perekonomian sulit, dan kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak. Keluarga pekerja anak sebagian besar tergolong miskin. Sehingga, untuk membantu perekonomian, keluarga cenderung memperlakukan anak sebagai aset produktif. Mewajibkan anak untuk bekerja adalah bagian dari mekanisme kelangsungan hidup keluarga. Selain itu, orang tua kurang memahami arti penting pendidikan dan hak-hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. tingkat pendidikan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 69 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, karena apabila langsung jam secara lebih dari 3 dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Gambaran tentang kondisi yang dihadapi anak dalam dunia pekerjaan tentu sangat memprihatinkan. Bukan saja bagi masa depan anak itu sendiri atau keluarganya, bahkan bisa menjadi penghambat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. tidak Jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang. Mereka merupakan pekerja anak yang berusia 7-14 tahun. Kebanyakan dari pekerja anak tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain, dan rekreasi. Anak yang bekerja masih bersekolah, tetapi waktu yang dihabiskan di dalam kelas jauh lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak bekerja. com, 2017) terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan permasalahan pekerja anak. Tercatat pada tahun Hal serupa juga 2015 terdapat 3.337 orang anak usia antara 15- 17 tahun yang bekerja di bawah umur (Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016). Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti buruh mencari ikan, bertani, dan buruh "teling timah" (buruh yang bertugas mencari sisa timah). Menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pekerja anak penambang timah sekitar 300 orang. Pekerja anak ini tersebar ke desa-desa yang berada di Kepualauan Bangka Belitung. Seperti yang terjadi di Pertambangan Timah Desa Kace terdapat 27 pekerja anak "teling timah", diantaranya 17 anak laki- laki usia antara 10-18 tahun dan sebanyak 10 orang anak perempuan usia antara 10-18 tahun. Sebagian dari mereka putus sekolah karena jam kerjanya banyak menyita waktu, yaitu antara pukul 08.00- 16.00 WIB. Salah satu penyebab munculnya pekerja anak di Desa Kace, yaitu lemahnya perekonomian keluarga. Para orang tua mengajak anak-anaknya untuk membantu penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, orang tua cenderung menyuruh anak untuk bekerja ketimbang bersekolah, sehingga tidak heran apabila banyak dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar. Menurut Gootear dan Kanbur dalam Suyanto (2010: 120) menyatakan bahwa "Secara empiris banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik disektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi. Terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak". Hal itu sama halnya dengan kondisi pekerja anak penambang timah di Desa Kace yang sungguh memprihatinkan. Kondisi lingkungan yang mengancam kesehatan mereka, meliputi limbah, debu, panas yang mengenai kulit secara langsung, dan bahan kimia lainnya yang dihasilkan dari tempat penambangan timah. Dampak darikeberadaan pekerja anak bukan saja menghambat perkembangan mentalnya tetapi juga perkembangan fisik. Perkembangan mental anak yang bekerja cenderung lebih adaptif dengan pola pikir orang dewasa dilingkungannya, seperti ketertarikan terhadap nilai uang dan pola pergaulan orang dewasa. Secara fisik, anak yang bekerja lebih rentan 2 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
terhadap gangguan kesehatan fisik, seperti kecelakaan kerja (luka dan risiko kematian), serta kondisi fisik menurun (kelelahan, kurang jam istirahat). Secara psikologis, dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu tua memiliki efek mendidik yang orang positif.Akan lingkungan keluarga miskin, sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. tidur, atau kurang tetapi, di Pekerja Anak dan Eksploitasi Hak-Haknya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara umum "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Berdasarkan Panduan Regional Working Group on Child Labour (2002: 8), yang dimaksud anak dalam panduan ini adalah "manusia yang berumur di bawah 18 tahun". Anak-anak yang bekerja umumnya diperlakukan salah oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang tenaga anak. memperoleh keuntungan dari Aspek sosial juga memberikan dampak, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, anak memiliki keluasan dalam berinteraksi dan membangun relasi dengan teman sekerjanya, lebih menghargai waktu, dapat membantu untuk memenuhi keluarga, memiliki pengalaman kerja, dan memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Secara negatif, anak kehilangan waktu bermain, gangguan relasi dengan kelompok bermainnya, menurunnya semangat belajar (rasa malas untuk bersekolah), gangguan pelaksanaan peran, dan statusnya sebagai anak secara wajar rentan terhadap eksploitasi. kebutuhan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa permasalahan besar yang dihadapi pekerja anak adalah rawan terjadi eksploitasi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar permasalahan tersebut, dan bagaimana rawan pekerja karakteristik mengalami eksploitasi. anak yang Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Eksploitasi Pekerja Anak Penambang Timah Oleh Orang Tua di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka". Selanjutnya, permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan, anak yaituBagaimana karakteristik pekerja penambang timah oleh orang tua?, Faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja di pertambangan resiko pekerjaan bagi pekerja anak penambang timah?, Bagaimana pengelolaan penghasilan yang didapatkan oleh pekerja anak penambang timah oleh orang tua?, dan Bagaimana harapan- harapan pekerja anak yang dieksploitasi oleh orang tua? timah?, Bagaimana Elizabeth B. Hurlock (1980), menyatakan bahwa "masa anak-anak dimulai setelah masa bayi yang penuh ketergantungan, yaitu kira-kira usia dua tahun sampai pada anak matang secara seksual, yaitu usia 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk laki-laki. Selama periode tersebut, terjadi banyak perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Masa anak-anak terbagi menjadi masa anak-anak awal yaitu dua sampai enam tahun, dan masa anak-anak akhir enam sampai 13 tahun". Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Tahun 1989, ada 4 hak-hak anak, yaitu "hak kelangsungan hidup, hak berkembang, hak memperoleh perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya". Orang tidak memahami bahwa dengan memperkerjakan anak berarti melanggar hak-hak anak, dan hal ini berarti tindakan melawan hukum khususnya Undang-Undang perlindungan anak. tua Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Menurut Suyanto (2010: 111), pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum, yaitu "anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak". Konsepsi pekerja anak juga dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO). Menurut ILO, yang dimaksud pekerja anak, yaitu "Anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan banyak waktu dengan menerima imbalan atau upah dan berakibat membahayakan kesehatan dan menghambat tumbuh kembangnya". Menurut Regional Working Group on Child Labour (2002: 8), Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 3
pekerja anak mengandung pengertian "kerja yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang menganggu pendidikan serta merusak perkembangan fisik dan mental meraka". 73) menyatakan (2009: pengertian eksploitasi, yaitu "tindakan dengan atau tidak tanpa persetujuan korban yang terbatas meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil". Menurut Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak (2011: 82), eksploitasi yaitu "sebuah perwujudan dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Eksploitasi merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan orang lain, gratifikasi atau keuntungan yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, kekejaman, dan perlakuan yang membahayakan anak. Aktivitas ini membahayakan kesehatan fisik, dan mental anak, pendidikannya, dan perkembangan moral atau sosial-emosinya. Ini meliputi manipulasi, penyalahgunaan, menjadikannya korban, tekanan atau perlakuan yang tidak baik". Waluyadi Tjandraningsih dan White (1992) dalam Suyanto (2010: 131) menyatakan bahwa "hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja pada umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, mereka pada umumnya berada pada kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang- wenangan orang dewasa". Terkait dengan pekerja anak tersebut, sebetulnya ada pekerja sosial yang bisa mendampingi pekerja anak dalam menghadapi perubahan fisik dan mental yang mereka alami. Beberapa ahli memberikan definisi pekerja sosial dengan jelas, seperti Siporin (1975), Fahrudin (2012), Pincus dan Minahan (1973), Muhidin (1992), Webb (2009), Zastrow (1982 dalam Huraerah, 2008), dan sebagainya. Peranan pekerjaan sosial menurut Webb (2009: 19-22), yaitu: (1) Fasilitator; Pekerja sosial berusaha membantu anak dan tidak bekerja dengan kekosongan; (2) Evaluator, Pekerja sosial memberikan penilaian terhadap interaksi dan hasil yang dicapai; (3) Konselor, Pekerja sosial bisa menjadi konselor bimbingan sekolah atau pelayanan perlindungan anak yang menginvestigasi dugaan kekerasan anak dalam keluarga anak tersebut; (4) Case Manager, Pekerja sosial sebagai case manager berperan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber dan monitoring terhadap kemajuan; (5) Konsultan, Pekerja sosial bertindak sebagai konsultan untuk memberikan konsultasi kepada anak dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi; dan (6) Advokator, Pekerja sosial mampu membela kepentingan yang diperlukan anak. Lebih lanjut menurut Zastrow, 1982 (dalam Huraerah, 2008:149-150) peranan pekerjaan sosial yang berkaitan dengan organisasi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan pekerja anak, yaitu: (1) Enabler, Membantu organisasi agar dapat mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan, atau mengungkapkan menjelaskan dan mengidentifikasi masalah- masalah, serta mengembangkan kemampuan agar dapat menangani masalah lebih efektif; (2) Broker, Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat; (3) Expert, Menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai (4) Social Planner, tentang masalah fakta-fakta Mengumpulkan sosial dan menganalisis fakta-fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah. area; dan Penambang Timah Inkonvensional) Desa Kace di TI (Tambang Desa Kace yang berada dalam wilayah Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari 13 desa, terdiri dari 6 dusun yang terbagi atas 18 RT. Adapun nama pemukiman yang terdapat di Desa Kace adalah Kace Awal, Kampung Tengah, Kace Ujung, Kampung Baru, dan Tarom. Tarom merupakan tempat timah melakukan aktivitas menambang. Bapak Sarbani H.S. selaku kepala Desa Kace menuturkan bahwa Desa Kace dalam sejarahnya diambil dari kata "Katje" (artinya Kacang Kace) yang tumbuh ditengah perkampungan penduduk. Pada para pekerja penambang 4 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
sekitar tahun 1970-an ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan. Oleh karena itu, Desa Katje diubah menjadi Desa Kace. Semenjak terbentuknya Desa Kace tahun 1945, desa ini sudah 6 (enam) kali mengalami pergantian Kepala Desa. Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kace yaitu H. Marzuki bin H. Arsyad (1945-1967), Bujang bin Sa'i (1967- 1984), Sakwin bin Djani (1984-1991), Armada bin Saok (1991-1999), Rusmin bin Yunus (1999- 2008), dan Sarbani H.S. (2008-sekarang). Desa Kace merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat yang timah. memiliki Pertambangan timah yang ada di Desa Kace merupakan TI (Tambang Inkonvensional) darat yang mendorong pekerja anak untuk bekerja di pertambangan tersebut. Selain pekerja anak, juga memiliki sebuah pertambangan dan pekerja dewasa menjalankan pertambangan tersebut. Penambangan yang dilakukan pekerja dewasa di TI darat adalah mulai dari menggali lobang dengan menggunakan eskapator (PC). Kemudian pekerja dewasa memulai pekerjaannya dengan timah dan menjalankan mesin penyedot penyemprot air untuk dioperasikan dalam lobang penggalian tersebut. Tanah yang ada di dalam lobang penggalian disemprot, lalu pasir hasil semprotan tersebut disedot menggunakan mesin TI yang telah dimodifikasi ke tempat pencucian timah (sakan). Setelah pasir ditempat pencucian timah penuh, pekerja dewasa mencuci pasir yang mengandung timah dengan mengaliri air dan diaduk dengan cangkul (yang tersisa hanya timahnya lainnya saja). Pekerja dewasa bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mesin TI. Biasanya pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Sangat yang dengan dilakukan oleh pekerja anak. Pekerja anak mengawali pekerjaan ini dari mengambil pasir timah yang berada di bawah tempat pencucian timah (pasir sisa pembuangan timah) untuk dibawa ke pinggir sungai menggunakan ember. Kemudian pekerja anak membuat tempat pencucian timah berukuran kecil (sakan mini) yang terbuat dari tumpukan pasir yang dialaskan dengan kertas/karpet pelastik. Pasir yang mengandung timah tersebut di cuci di atas sakan mini sampai bersih (tinggal timah saja). Sebagian dari pekerja anak juga ada yang membersihkan timah menggunakan piring plastik/seng dengan cara digoyang-goyangkan. Hal ini dilakukan banyak pertambangan timah yang mengelola timah berbeda pekerjaan dengan tujuan supaya pasirnya akan terpisah dengan timah. Masyarakat Desa Kace yang bekerja timah memperoleh sebagai tetap. Dilihat dari penghasilan yang penghasilan pekerja TI, yang penghasilan antara perkeja dewasa dan pekerja anak jauh berbeda. Penghasilan yang diperoleh Pekerja TI orang dewasa adalah 5-10 kg. Penghasilan mereka disesuaikan banyaknya timah yang didapatkan di pertambangan dan disesuaikan dengan jumlah penambang yang menimbang secara bersama-sama (kelompok). Demikian pula dengan penghasilan pekerja anak di TI hanya 1-2 kg timah, itupun timah yang didapatkan pekerja anak masih mengandung banyak pasir. Penghasilan pekerja TI tidak menentu setiap harinya, bahkan pernah dalam sehari tidak mendapat timah sama sekali. Pekerja anak tersebut harus bekerja dari pukul 08.00- 16.00 WIB bagi pekerja anak yang sudah putus sekolah. Bagi yang masih sekolah mulai bekerja dari jam 13.00-16.00 WIB. Tentunya timah yang dihasilkan oleh pekerja tambang dengan menggunakan mesin dan pekerja anak yang hanya mengambil dari sisa pasir pencucian timah sangatlah berbeda. Harga standar timah yang dijual adalah Rp.60.000,00. Timah yang dihasilkan dari mesin sedot bisa mencapai harga paling tinggi Rp.90.000,00/kg, sedangkan yang diperoleh pekerja anak adalah timah sisanya yang berbeda kualitas dan hanya dihargai Rp.40.000,00 - Rp.60.000,00/kg. penambang tidak diperoleh Pekerja Anak di Pertambangan Timah Menjadi pekerja anak di pertambangan timah merupakan hal yang tidak menyenangkan dan sangat melelahkan. Terlebih pekerja anak yang memiliki kemampuan berbeda dengan pekerja dewasa, baik itu secara fisik maupun mental. Berbagai alasan yang mengharuskan mereka untuk bekerja sebagai penambang timah, mulai dari keinginan sendiri sampai disuruh oleh orang tuanya. Berikut ini penjelasannya. Disuruh oleh orang tua. Faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pekerja anak yang bekerja di pertambangan timah. Anak yang berasal dari keluarga yang tergolong miskin, orang tua berpenghasilan minim, dan tidak adanya pekerjaan yang tetap menyebabkan anak ikut serta membantu orang tua untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, baik itu disuruh orang tua maupun atas dasar keinginan anak itu sendiri. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 5
ini terhadap kemauan anak untuk berpengaruh bekerja dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anak yang memiliki kondisi fisik maupun mental yang lemah sangat rentan untuk dieksploitasikan orang yang lebih dewasa darinya. Kondisi ekonomi keluarga. Hal Perasaan pekerja anak yang bekerja. Anak seringkali tidak siap untuk menerima situasi yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Namun, seiring berjalannya proses dari pekerjaan akhirnya menikmati apa yang mereka lakukan. Terlebih dengan bekerja anak dapat meringankan beban yang dialami orang tuanya. tersebut, anak pada Anak yang bekerja beresiko terhadap permasalahan yang didapat saat bekerja. Mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja, dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang- wenangan orang dewasa. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Beberapa resiko pekerja anak bekerja di pertambangan timah akan dijelaskan berikut ini. berakibat pada terganggunya relasi pekerja anak dengan teman bermainnya. Dipengaruhi oleh faktor kemiskinan yang mendorong anak untuk bekerja, membuat mereka beranggapan bahwa bekerja lebih penting daripada bermain. Anak bekerja dikarenakan keinginan untuk mendapat penghasilan sendiri dan membantu kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, mereka melibatkan orang tua dalam pengelolaan penghasilan yang didapatkan oleh pekerja anak. Pengelolaan penghasilan pekerja anak, yaitu: (1) Dikasih orang tidak menggunakan semua uangnya untuk kepentingan juga diberikan untuk orang pribadi, tuanya; (2) Disimpan sendiri, tidak semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Hasil yang diperoleh dari bekerja di pertambangan timah digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan keluarga. Sebagian anak mengelola keuangannya sendiri, akan tetapi ada juga yang dikelolakan oleh orang (3) Membantu orang tua, Penggunaan penghasilan digunakan anak-anak untuk membeli makanan, membeli mainan, dan juga ditabung.Selain itu penghasilan juga digunakan untuk membantu perekonomian keluarga. tua, pekerja anak tetapi tuanya; dan Kondisi anak saat bekerja, pekerja anak umumnya dalam posisi tak berdaya untuk melakukan pekerjaan, tidak seperti dirasakan orang dewasa pada umumnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang bekerja lebih rentan terhadap gangguan. Aktivitas saat bekerja sangat mempengaruhi kondisi pekerja anak, baik kondisi secara fisik maupun secara mental. Hambatan anak saat bekerja. Dalam proses bekerja di pertambangan timah tidak selamanya berjalan mulus. Anak sering mendapat masalah tak terduga dalam pengerjaannya. Masalah yang berkaitan dengan peralatan pekerjaan, sesama penambang, maupun dengan alam. Hambatan tersebut tentu sangat tidak diharapkan pekerja anak.Anak kehilangan waktu belajar. Anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti penting pendidikan juga anak bekerja. Faktor menjadi penyebab kemiskinan memaksakan anak lebih memilih untuk bekerja. Pekerjaan di pertambangan timah yang dijalani anak menyebabkan anak kehilangan waktu untuk belajarnya. Anak kehilangan waktu bermain.Pertumbuhan dan perkembangan harus diimbangi dengan kesempatan mereka untuk bermain. Hilangnya waktu bermain anak akan Setiap orang memiliki sebuah keinginan yang ingin dicapainya, lebih baik dari apa yang didapatnya pada saat ini. Keinginan tersebut untuk menjawab permasalahan yang sedang dialami. Dari wawancara dengan informan, pekerja anak itu masih memiliki beberapa keingingan, misalnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum sepenuhnya terpenuhi. Uang yang mereka hasilkan dari bekerja dapat meringankan beban keluarganya, meskipun penghasilanya tidak terlalu besar tetapi cukup membantu. Selain itu, mereka memiliki keinginan untuk bersekolah lagi layaknya teman- teman sebayanya. Akan tetapi, faktor kemiskinan menyebabkan anak yang seharusnya belajar dipaksakan bekerja membantu orang tua untuk kebutuhan keluarganya. Eksploitasi Pekerja Anak di Pertambangan Timah Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat dari kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Sulitnya mencari pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan rendah mengharuskan anak ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerja anak dituntut untuk melakukan pekerjaan 6 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang tuanya. Hal ini mereka lakukan agar kehidupan akan terus berlanjut. Masyarakat beranggapan bahwa keberadaan/kehadiran pekerja anak di pertambangan timah sangat membantu proses usia penambangan. Padahal, pertumbuhan dan perkembanganya diharuskan untuk belajar dan bermain, bukan bekerja. Selain itu, pekerja anak muncul sebagai akibat dari tingginya angka putus sekolah dan masih kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Bagi keluarga lebih baik bekerja yang menghasilkan uang daripada sekolah yang mengeluarkan biaya. Menyuruh seorang anak bekerja, dan bukkan belajar maupun bermain, merupakan salah satu bentuk eksploitasi. anak pada Eksploitasi merupakan hal yang sangat merugikan anak-anak. Anak mengalami penyalahgunaan dan penelantaran yang tidak mendukung terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut. Anak dimanfaatkan sebagai objek untuk mendapatkan kepentingan orang lain, salah satunya kepentingan ekonomi yang memaksakan anak untuk bekerja. Anak disuruh orang tuanya bekerja di TI untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, tanpa memikirkan kondisi anak apabila mereka bekerja. Anak juga tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua untuk dirawat, diasuh, dan dibimbing. Dari penjelasan di atas, terlihat berbagai resiko di pertambangan timah Desa Kace, antara lain sebagai berikut. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik sering dialami pekerja anak di TI. Kekerasan yang diperoleh anak seperti cubitan pipi, pukulan ditangan, dan tendangan dibadan. Lamanya waktu bekerja dan sedikit istirahat juga sangat berpengaruh pada kesehatan anak. Anak cepat letih saat bekerja di bawah panasnya matahari dan sangat mudah terkena penyakit, seperti demam, gatal-gatal, dan sebagainya.Lamanya jam kerja. Anak bekerja dengan kondisi jam kerja yang lama, tetapi tidak diimbangi dengan penghasilan yang diperoleh saat bekerja di TI. Lamanya tersebut menyebabkan banyak anak yang kelelahan dan akibatnya mengalami banyak kecelakaan. Kecelakan saat bekerja dapat berupa luka atau resiko kematian akibat ditimbun tanah longsor.Hilangnya waktu belajar dan bermain. Anak-anak pada hakikatnya berkesempatan memperoleh pendidikan dan waktu bermain. Namun, tekanan kemiskinan mengharuskan yang dialami pekerja anak jam kerja anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menambang timah di TI. Kebutuhan Pekerja Anak di Pertambangan Timah Berdasarkan masalah dan resiko yang dihadapi oleh para pekerja anak tersebut, sangat diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pekerja untuk menempuh masa pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa kebutuhan-kebutuhan dari pekerja anak, antara lain sebagai berikut. Kasih sayang orang tua Pekerja anak adalah manusia biasa yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuannya. Kasih sayang merupakan hal yang harus dipenuhi orang tua. Pemberian pengertian dan perhatian Pekerja anak yang bekerja di TI kebanyakan mau bekerja karena merasa kasihan dengan orang tuanya yang bekerja sendiri. Perkerja anak sangat memerlukan pengertian dan perhatian, terlebih bagi mereka yang sering mengalami tindak kekerasan secara fisik dari orang tua/kakaknya. Pendidikan Pekerja anak di pertambangan timah mayoritas sudah tidak bersekolah lagi. Akan tetapi, kebanyakan anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya dikarenakan tidak mempunyai biaya dan keharusan anak untuk membantu orang tuanya bekerja. Pemeliharaan kesehatan Kondisi tempat pertambangan timah yang berbahaya tentunya rawan akan kecelakaan kerja penyakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pekerja anak sangat membutuhkan pemeliharaan kesehatan lebih dari keluarga maupun lingkungan tempat anak bekerja. dan Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan Dalam bekerja anak memerlukan energi yang banyak, sehingga harus menerima asupan energi dari makanan yang sehat dan bergizi. Anak juga membutuhkan pakaian yang tinggal untuk berteduh selama bekerja di pertambangan timah. Kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari orang tua. layak dan tempat Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 7
Kebutuhan akan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah. Pekerja anak sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah. Sebuah solusi sangat diperlukan pekerja anak untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan maupun pemecahan masalah yang dialami pekerja anaktersebut, sistem sumber merupakan aspek penting yang ada. Adapun sistem sumber yang tersedia di Desa Kace berdasarkan konsep dari Pincus dan Minahan (1973) dalam Suharto (1977: 323-324) terbagi menjadi tiga macam, yaitu sistem sumber informal, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber informal adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan kedekatan, persaudaraan, dan ketetanggaan. Sistem sumber informal meliputi teman sesama pekerja anak masih memiliki rasa kegotong- royongan dan kekeluargaan yang tinggi yang bisa saling bekerjasama dan tolong menolong menyelesaikan masalah yang dihadapi baik dalam diluar lingkungan kerja, tokoh agama dan tokoh adat yang diharapkan dapat memberikan panutan, masukan, serta nasehatnya mengenai eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, serta Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat sebagai penasehat dalam eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI. lingkungan kerja, ataupun tuanya di TI, serta media informasi masyarakat sosialisasi mengenai sebagai eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, seperti media cetak, media televisi, dan radio. alat untuk Sistem sumber kemasyarakatan adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, siapa saja dapat Sumber memanfaatkan kemasyarakatan yang dapat diakses untuk meningkatkan, mengembangkan, atau memecahkan masalah dalam kaitannya dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di penambangan timah Desa Kace adalah karang taruna. Karang taruna sebagai wadah aspirasi pemuda dalam penanganan permasalahan tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI. sumber tersebut. Program Perlindungan Pekerja Anak di Pertambangan Timah Seperti dijelaskan di bagian awal, pekerja anak di TI yang ada di Desa Kace mengalami tindak eksploitasi. Pekerja anak yang mengalami tindak eksploitasi perlu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai pekerja anak. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hal terebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan semua pihak tentang bahayanya pekerja anak yang bekerja di pertambangan timah. Dengan demikian, pekerja anak akan mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan penjaminan ketenagakerjaaanmereka. Sistem sumber formal adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh anggota kelompok dalam suatu perkumpulan atau organisasi, atau oleh masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Sistem sumber formal meliputiKantor Pemerintah Desa yang bisa memberikan sarana dan prasarana pelaksanaa program yang berkaitan dengan eksploitasi timah oleh orang pekerja anak penambang tuanya di TI, Kantor Pemerintah Kecamatan yang bisa memberikan materi yang berhubugan dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bisa memberikan materi yang berhubungan dengan eksploitasi timah oleh orang pekerja anak penambang Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan orang tua maupun masyarakat. Usaha untuk mengatasi permasalahan pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi dibuat dengan memperhatikan sistem sumber yang ada di Desa Kace. Program yang mungkin dilakukan misalnyapenyuluhan sosial tentang perlindungan dan hak-hak pekerja anak penambang timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Tujuan umum program ini adalah untuk mengatasi masalah eksploitasi pekerja anak penambang timah di Desa Kace. Sementara itu, antara tujuan khusus dari program lainmeningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan pekerja anak, orang tua pekerja anak maupun masyarakat tentang perlindungan ini 8 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
dan anak,meningkatkan kemampuan pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat dalam mengupayakan anak-anak agar tidak bekerja di pertambangan timah yang membahayakan keselamatan pekerja anak, meningkatkan motivasi pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat dalam mengupayakan keberlanjutan pendidikan anak- anaknya, sertameningkatkan kesadaran pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat bahwa eksploitasi berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, intelektual maupun sosial pekerja anak. Sasaran program adalah pekerja anak, orang tua pekerja anak, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. hak-hak pekerja Metode yang digunakan dalam perencanaan program tersebut adalah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Community Development/ Community Organization). Community Development/ Community Organization merupakan istilah lain intervensi makro. Menurut Netting, et dari intervensi makro mengandung al(1993: 3) pengertian "bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan (2008:115-116) komunitas". Menurut Adi terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.Community Work. Istilah ini merupakan terminologi untuk praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang banyak digunakan di Inggris dan Australia, seperti yang digunakan oleh Thrope (1985), Mayo (1994), Popple (1995), dan Jones (1997). Community Organization. ini digunakan oleh Rothman, Tropman, dan Erlich sejak 1987-an (terminologi yang banyak digunakan di Amerika Serikat), sedangkan dari edisi kelima buku Community Organization, Rothman (1995) telah mengubah nama dari intervensi ini menjadi community intervention (intervensi komunitas). Di banyak terminologi digunakan pada dasawarsa 1970-1990-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Istilah intervensi komunitas adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an merespons perubahan dari istilah yang digunakan oleh Rothman.Di samping itu, Glen (1993) menggunakan istilah yang berbeda, yaitu community practice (praktik komunitas) untuk menggambarkan model intervensi yang serupa kesejahteraan sosial Terminologi 1960-an tahun hingga Indonesia, yang dengan apa yang dikemukakan oleh Rothman dalam intervensi komunitas. Penerapan metode Community Development/ Community Organization dalam pelaksanaan program dilakukan dengan mengajak orang tua pekerja anak dan masyarakat yang ada di Desa Kace untuk membicarakan dan membahas permasalahan eksploitasi yang dialami pekerja anak penambang timah dengan cara partisipatif. Terdapat tiga (3) teknik yang digunakan dalam metode tersebut, yaitu kolaborasi, kampanye, dan diskusi. Teknik kolaborasi dilakukan dengan menerapkan strategi yang digunakan pada saat sistem sasaran telah menyetujui bahwa suatu perubahan memang diperlukan, serta mendapatkan dukungan dari sistem-sistem sumber yang ada seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat, dan Desa Kace.Teknik kampanye dilakukan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang perlunya kegiatan ini dengan tentang tujuan memberikan perlindungan dan hak-hak pekerja anak.Teknik diskusi berupa tanya jawab antara peserta dengan ketua pelaksana program. Diskusi dilakukan agar peserta pelaksanaan program memiliki pemahaman, wawasan, dan pengetahuan tentang materi yang disampaikan. pengetahuan Untuk melaksanakan program tersebut, terdapat empat (4) tahap yang perlu dilakukan. Tahap Awal atau persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. (a) Membentuk tim kerja. Pembentukan tim kerja bertujuan untuk membangun partisipasi secara menyeluruh dari unsur pemerintahan, masyarakat, pekerja sosial dalam mensukseskan pelaksanaan program. (b) Sosialisasi program. Sosialisasi program perlu dilakukan terhadap seluruh pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan komponen masyarakat yang akan terlibat untuk mendapatkan informasi, motivasi, serta arahan terhadap pelaksaanan program ini. (c) Koordinasi program. Koordinasi ditujukan kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam program, serta menentukan materi yang akan disampaikan. (d) Pembentukan panitia pelaksana. Susunan panitia pelaksana meliputi penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. (e) Pembuatan jadwal dan materi pelaksanaan program.Jadwal dan materi tersebut merupakan jadwal dan materi kegiatan Penyuluhan Sosial Tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. (f) Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 9
Pembuatan rincian biaya pelaksanaan.Rincian biaya pelaksanaan kegiatan diambil sebanyak 60 peserta yang terdiri dari orang tua pekerja anak, tokoh masyarakat, aparat Desa dan panitia pelaksana. Tahap pelaksanaan. Ada beberapa hal tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan, antara lainpersiapan kegiatan dan pembagian undangan, persiapan ruangan, sarana, dan prasarana kegiatan,pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial, dan pendampingan sosial. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan seperti apa tingkat keberhasilannya. Tahap evaluasi terbagi menjadi dua (2), yaituevaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi proses, hal- hal yang perlu diperhatiakn antara lain waktu pelaksanaan kegiatan apakah sesuai atau tidak dengan jadwal yang telah ditetapkan, materi yang disampaikan apakah sesuai atau tidak dengan kondisi sasaran program, metode dan teknik yang digunakan apakah benar-benar sudah sasaran tepat dengan kemampuan program, dan faktor penghambat dan pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program selanjutnya. Selanjutnya, evaluasi hasil dilakukan untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, terutama terselesaikan atau tidaknya permasalahan eksploitasi pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace. keunggulan. Strength merupakan ciri-ciri dari dalam program yang bersifat positif dan merupakan dasar pertimbangan untuk melaksanakan program. Kekuatan yang dimaksud, meliputi motivasi dari peserta untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, keinginan orang tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya, serta keinginan orang tua untuk tidak memperkerjakan anak- anaknya sebagai penambang timah. faktor yang dijadikan tua untuk Kelemahan (weaknesses), diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan. Weakness merupakan ciri-ciri dari dalam program yang bersifat negatif yang ada hubungannya dengan program. Kelemahan yang dimaksud, meliputi besarnya anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan latar belakang pendidikan peserta yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan penyuluh mengalami dalam memberikan materi. Peluang (opportunities), diartikan sebagai peluang atau kesempatan. Opportunity merupakan faktor-faktor dari luar program yang bersifat positif yang ada hubungannya dengan program. Opportunity faktor yang juga merupakan dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan program. Peluang yang dimaksud, meliputi dukungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka untuk membantu melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dirancang oleh pekerja sosial dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Tahap pelaporanyang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan ini meliputi proses kegiatan, hambatan yang dialami, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program- program selanjutnya. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan suatu analisis kelayakan program. Dalam menganalisa kelayakan program ini menggunakan teknik analisisSWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Uraian analisis SWOT terhadap Program Penyuluhan Sosial Tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka, yaitu (strength), diartikan sebagai kekuatan, kelebihan, atau sebagai berikut.Kekuatan Ancaman (threats), diartikan sebagai ancaman atau gangguan. Threat merupakan faktor-faktor dari luar program yang bersifat negatif yang ada hubungannya dengan program. Ancaman yang dimaksud, meliputi hambatan dalam menghubungi pihak-pihak terkait yang kegiatan berkompeten penyuluhan danwaktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas penambang timah untuk bekerja. Dilihat dari analisis SWOT di atas, terdapat faktor faktor ekternal yang keduanya sangat berperan penting dalam keberlangsungan program. Adapun faktor internal dan ekternal sangat berkaitan erat dengan adanya kekuatan bisa menyelesaikan masalah yang menjadi kelemahan dan ancaman dengan cara menjalankan program tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan. dalam pelaksanaan internal dan dan peluang yang ada, 10 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Penutup Tarom adalah wilayah yang menjadi tempat pertambangan timah di Desa Kace. Jarak tempuh menuju Tarom sekitar 4 km dari pusat pemerintahan Desa. Wilayah Tarom merupakan salah satu tempat terjadinya eksploitasi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Data yang ada di lapangan menunjukkan jumlah pekerja anak sebanyak 27 orang dengan rata-rata usia antara 10-18 tahun, 17 diantaranya perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Mayoritas dari mereka sudah putus sekolah.Namun, tidak menutup kemungkinan bagi anak yang masih sekolah untuk bekerja di TI. Alasan paling mendasar yang mengharuskan anak bekerja adalah disuruh orang tuanya. Anak yang pada usianya belajar dan bermain dituntut untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang dewasa. Anak dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, anak harus dibebankan dengan pekerjaan yang berat, seperti mengumpulkan pasir timah, mengangkat air untuk pencucian timah, mengangkat timah (mini sakan), mengangkat pipa penyaluran, dan sebagainya. Pekerjaan yang ditekuni pekerja anak hanya mendapatkan beberapa kilogram timah saja, bahkan bisa saja tidak memperoleh penghasilan timah sama sekali. Penghasilan yang mereka dapatkan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Padahal mereka mengerjakannya dengan susah payah. Semua hal itu mengarah pada eksploitasi pekerja anak oleh orang tuanya. tempat pencucian Eksploitasi yang terjadi di pertambangan timah Desa Kace menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama. Selain faktor eksploitasi dalam hal ekonomi yang mengharuskan anak bekerja demi membantu perekonomian keluarga, pekerja anak tidak kekerasan saat bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak mendapat tindak kekerasa dari orang tua atau kakaknya. Tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja anak dapat berupa tamparan di muka, pukulan di tubuh, tendangan di kaki, dan sebagainya. Hal yang paling ringan yang didapatkan pekerja anak apabila tidak mau bekerja atau pekerjaannya tidak serius yaitu dimarahi oleh orang tuanya. Tindak kekerasan ini akan berpengaruh pada kondisi mental pekerja anak. Pekerja anak akan selalu merasa cemas dan takut, apalagi saat mereka tidak bekerja membantu orang tuanya. Anak yang juga sering mendapat seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan sebaginya harus menerima hal-hal tersebut. Ini jelas akan menggangu dan menghambat tahap perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Banyak kerugian yang diperoleh pekerja anak saat bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak dalam kondisi tidak berdaya rentan terhadap gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Pekerja anak bekerja di bawah panasnya matahari tanpa mengenakan pakaian yang benar-benar tertutup untuk melindunginya. Kebanyakan mereka melepaskan baju saat bekerja menambang timah di TI. Hal ini dapat menyebabkan suhu badan mereka meningkat dan mudah terkena deman atau penyakit lainnya. Selain itu juga, pekerja anak beresiko mengalami dikarenakan, ini kecelakaan banyaknya lubang-lubang besar, kayu yang tajam dan runcing, atau bebatuan besar di sekitar tempat pertambangan timah. Tanpa adanya pelindung tubuh yang dikenakan saat bekerja menambang sangat berbahaya bagi pekerja anak. Ditambah tidak adanya jaminan kerja bagi pekerja anak apabila mengalami kecelakaan kerja. Berbeda halnya yang mengalami dengan kecelakaan saat bekerja menambang timah. Mereka akan mendapatkan jatah lebih banyak dari penambang yang terjadi kecelakaan kerja. kerja. Hal timah, sewaktu-waktu orang dewasa lain apabila Uang yang didapatkan pekerja anak dari hasil penjualan timah sebagian mereka sisihkan untuk ditabung dan membeli barang keperluan mereka, seperti makanan, mainan, dan sebagainya. Sebagian lagi diberikan kepada orang tuanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang tersebut untuk membantu meringankan beban keluarga, terutama orang tua pekerja anak. Bagi mereka hanya ini yang bisa dilakukan sebagai tanda bakti terhadap orang tuanya. Selai itu juga, pekerja anak melibatkan orang tuanya untuk mengelola uang yang didapat dari hasil penjualan timah. Apabila tidak dilakukan seperti demikian, maka pengeluaran anak tidak akan terkontrol dengan baik. anak memiliki keinginan- keinginan yang ingin diwujudkannya. Pekerja anak ingin berhenti bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak yang dulunya berhenti sekolah, kini ingin bersekolah lagi. Mereka menganggap dengan bersekolah akan membuat mereka lebih teman- pintar dan dapat bermain dengan Pekerja Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 11
temannya. Sebagian dari mereka bahkan ingin membuka usaha dari uang hasil penjualan timah yang mereka peroleh. Meskipun tidak bekerja lagi menjadi penambang timah di TI, setidaknya dapat menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha yang mereka lakukan untuk mencapai semuanya itu dengan berusaha lebih baik, tetap terus belajar, dan menabung uang hasil penjualan timah. Beberapa hal yang bisa direkomendasikan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini, antara lainaparatur pemerintah dan masyarakat Desa Kace dan membantu kelancaran pelaksanaan program agar dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat perlu ikut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan kalangan tokoh masyarakat ataupun aparat desa. Tokoh masyarakat bisa jugamembantu memberikan fasilitas, baik sarana maupun prasarana, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program menempatkan penerima program bagi pekerja anak sebagai warga masyarakat yang harus diberi dukungan dalam meningkatkan untuk kesejahteraan mereka. Lebih lanjut,perlu adanya kesadaran dan kepercayaan akan potensi yang dimiliki penerima program yang menjadi sasaran kegiatan. Dengan demikian meraka akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program sehingga hasil dicapai dapat maksimal. Tim Kerja Masyarakat (TKM) bisa juga memmbantu meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program. Hal yang lebih penting adalah evaluasi program sebaiknya dilakukan secara intensif agar dapat diketahui sejauhmana perkembangan dari penerima program guna meningkatan kesejahteraan mereka. perlu mendukung kemampuan Muhidin, Syarif. (1992). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung. Pincus, Allen & Minahan, Anne. (1973). Social Work Practice: Model and Method. Illinois: F.F. Peacock Publishe, Inc Itasca. Siporin, Max. (1975). Introduction to Social Work Practice. New York: Mac Millan Publishing C., Inc. Suyanto, Bagong. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Predana Media Group. Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama. Hurlock, Elizabeth B. (1980). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. Netting, F. Ellen, Kettner, Peter M., & McMurtry, Steve L. (1993). Sosial Work Macro Practice. Boston: Pearson Eductaion, Inc. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju. Webb, Nancy Boyd. (2009). Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak. Jakarta: Pustaka Societa. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Ketenaga- kerjaan Republik Indonesia. Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Fahrudin, Adi. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama. Huraerah, Abu. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model, dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF. (2011). Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF. Regional Working Group on Child Labour. (2002). Menggalang Tindakan Menentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak. Jakarta: PT. Sastra Tjitra. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 2012. SPSI: Pekerja Anak Wajib Diberi Suplemen Pendidikan. Bangka Belitung: Serikat Indonesia Provinsi Pekerja Seluruh Kepulauan Bangka Belitung. 12 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
72_3149.html (diakses pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 20.00 WIB)) Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tri. (2017). Pekerja Anak di Indonesia Masih Tinggi. Jakarta: Pos Kota News. Yang diakses pada website com/2017/06/13/pekerja-anak-di- indonesia-masih-tinggi tanggal 9 April 2018 pukul 09.00 WIB Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 13
14 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
"BERFIKIR INTELEKTUAL, BERWAWASAN GLOBAL, DAN TETAP MELANGKAH LOKAL": PROSPEK KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT1 "THINKING INTELLECTUALLY, KNOWING GLOBALLY, AND ACT LOCALLY": THE PROSPECT OF KAMPUNG NAGA AS AN INDIGENOUS VILLAGE Maulida Illiyani Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstract Kampung Naga is a living space of a society's group that still maintain their local wisdom, for instance to not allow the present of the modern way of life like electricity and gas stove in their daily life. This paper aims to answer some questions related to Kampung Naga, such as how can Kampung Naga survive with their choice to maintain the local wisdom in the modern age? And what is the prospect of Kampung Naga to become indigenous society? This research combines the literature study and interview methods. Kampung Nagapeople claimed that they cannot avoid the possibility of clash between tradinional views and modernity with the change of age. Therefore, Kampung Naga has a jargon "Thinking Intellectually, Knowing Globally,andAct Locally". Their choice to maintain traditional views become stronger by the support of Tasikmalaya's Government through their policies which are not contradict with the local wisdom of Kampung Naga. Nevertheless, there are some challenges in the proccess of makingKampung Nagato become indigeneous village (desa adat) as ruled by The Act of Desa ( Undang-Undang Desa). The population of Kampung Naga is only 305 persons. It cannot reach the minimum standard 6000 population as the requirement of the establishment the new village in Java. Keywords : Kampung Naga, traditional way of life, changes, indigenous village, modernism. Abstrak Kampung Naga adalah tempat tinggal sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup tradisional, diantaranya dengan tidak memperkenankan benda-benda modern, seperti listrik dan kompor gas, untuk masuk wilayahnya. Tulisan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar Kampung Naga, diantaranya: Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan zaman? Bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara studi literatur dan wawancara. Berkaitan dengan benturan modernisme, Kampung Naga memegang prinsip "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global,dan Tetap Melangkah Lokal". Pilihan ini semakin kuat eksistensinya, karena Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan intervensi terhadap Kampung Naga melalui kebijakan yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga. Namun, prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Desa memiliki beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah jumlah warga Kampung Naga yang hanya 305 jiwa yang masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa, yaitu 6000 jiwa. Kata kunci: Kampung Naga, pilihan hidup tradisional, perubahan, desa adat, modernisasi. Pendahuluan1 (HAM) mulai bergelora di Indonesia sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satunya ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia 1Artikel ini merupakan hasil penelitian DIPA Ekosob 2016, yang mengalami pengembangan pada tahun 2017. (UUD) 1945 yang dianggap belum sempurna mengakomodasi kepentingan rakyat sebanyak empat kali. HAM ditambahkan pada amandemen kedua, secara khusus dalam BAB XA, yang diturunkan menjadi 10 pasal (28A sampai 28J). termasuk salah satu di Hak Atas Budaya dalamnya. Namun,hak budaya, selain terdapat dalam Bab XA, juga terdapat di dalam Bab XI tentang pemerintah daerah. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 15
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan serta hak-hak masyarakat hukum adat tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang. (18B UUD 1945) Pada perkembangannya, lahir beberapa turunan dari konstitusi terkait HAM,yaitu UU dengan spesifikasinya masing-masing. Salah satunya adalah Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang kemudian diratifikasi menjadi UU No 11 tahun 2005. Hak EKOSOB memiliki karakter yang berbeda dalam pemenuhannya. Banyak buku yang membahas mengenai Ekosob, salah satunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyani (2015) mengenai"Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Warga Negara". Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005 membawa konsekuensi bagi pemerintah RI untuk mulai memperhatikan terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh warga negaranya. Hak EKOSOB dalam hukum hak asasi manusia internasional merupakan bentuk hak positif di mana Negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan segala upaya (kebijakan, implementasi, dan monitoring) untuk memenuhi hak EKOSOB secara lebih merata bagi seluruh warga negaranya tak kecuali dan tanpa diskriminasi. Implementasi Hak EKOSOB telah disertai dengan standar minimum pemenuhannya yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala oleh pemerintah Negara anggota kepada perserikatan Bangsa-Bangsa. standar pemenuhan juga Dapat ditarik pengertian bahwa hak ekosob adalah hak positif, yaitu hak yang harus tataran dipenuhi oleh Negara, baik dalam kebijakan maupun implementasinya (Hardiyanto, 2009). Maka, penelitian ini akan melihat salah satu Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014, yaitu Undang- Undang No.6 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Undang-Undang Desa mengatur masalah-masalah terkait desa adat. Peraturan yang terbilang baru ini merupakan bentuk dari usaha Negara untuk memenuhi salah satu hak EKOSOB warga Negara, yaitu hak budaya. Hak budaya dalam EKOSOB memiliki dimensi sangat luas, yaitu mencakup hak warga negara atas bentuk-bentuk kebudayaan yang sifatnya fisik rumah adat) dan kebiasaan (bahasa, upacara adat dan lain sebagainya). (artefak, Dalam perkembangannya, hak budaya juga kemudian lebih banyak dikaitkan pada gerakan-gerakan masyarakat adat untuk memper- tahankan cara hidupnya yang seringkali dianggap "tidak sesuai" dengan cara hidup mayoritas warga negara lainnya atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya general. Misalnya keinginan kelompok masyarakat hukum adat atau lokal tertentu untuk mempertahankan cara hidup tradisional, yang tidak memper- kenankan benda-benda modern untuk masuk wilayahnya. Namun, seringkali pula gerakan masyarakat hukum atau masyarakat tradisional ini juga terkait dengan pemenuhan hak ekonomi sosial lainnya, Seperti hak atas tanah atau hak ulayat. Hal ini penting karena tanah tidak hanya menjadi wilayah tempat hidup tempat pengetahuan namun tradisional berasal dan dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Kehilangan tanah berarti kehilangan identitas dan warisan nenek moyang. adat juga merupakan Kampung Naga adalah salah satu dari banyak komunitas adat (masyarakat adat) di Indonesia yang masih mempertahankan cara- cara hidup tradisionalnya. Oleh karena itu, sudah sejak lama banyak akademisi yang menulis terkait Kampung Naga dari berbagai latar belakang keilmuan. Ningrum (2012) menulis tentang dinamika adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Naga, yang kemudian bertujuan untuk menemukan konsep pemberdayaan yang tepat ditengah masyarakat adat kampung naga. Kemudian, dari ilmu lingkungan, Yulianingsih (2014), (2002), Aziz Hermawan (2016) menulis tentang bagaimana kearifan warga Kampung Naga hidup bersama alam yang terwujud dalam konsep bangunan rumah ramah inovasi lingkungan, pengelolaan pertanian, yang semua itu terpolakan dalam anjuran dan larangan. Selain itu, ada juga akademisi yang menulis terkait makanan di Kampung Naga, yaitu Hidayatullah dan Fasya (2012) yang meneliti tentang konsep nasi, Jaenuddin, dkk. (2011) yang mengkaji konsep padi, serta Retno, dkk. (2011) yang mengkaji ragam jenis makanan tradisional di Kampung Naga. (2002), Utami, dkk. (2014), dan Darusman tumbuhan, 16 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Selain masalah pemberdayaan, lingkungan, dan makanan,topik lain seputar Kampung Naga yang pernah ditulis adalah terkait penetapan Kampung Naga sebagai kawasan strategis kabupaten cagar budaya dan menjadi kawasan peruntukan pariwisata budaya. Topik tersebut ditulis oleh Mudzakkir (2011) yang menjelaskan salah satu konflik yang muncul terkait pariwisata di Kampung Naga adalah pengelolaan lahan parkir. Tulisan tersebut memaparkan adanya solusi penanganan konflik tersebut dengan jalan konsensus yang tercipta antara pihak penduduk dan pemerintah dalam pengelolaan lahan parkir. tersebut kemudian Terciptanya semakin memperkuat argumen bahwa adat adalah sesuatu yang dinamis. Temuan Mudzakkir tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Purnama (2016) yang mengkhawatirkan, bahwa masuknya pariwisata ke Kampung Naga akan mengakibatkan pengikisan sosial budaya, akibat pengaruh yang dibawa masyarakat luar. konsensus Dari paparan di atas, belum terlihat adanya tulisan yang membahas prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat. Selain mengangkat isu tersebut yang merupakan sebuah issue yang baru, tulisan ini juga menjadi penting secara substantif karena berperan sebagai salah satu usaha untuk menjamin kepastian hukum Kampung Naga sebagai desa adat. Hal tersebut juga oleh aspirasi wakil kuncen dikuatkan Kampung Naga, Ucu Suherlin, yang diungkapkan kepada penulis pada saat penelitian lapangan. Beliau menyarankan bahwa sebaiknya Kampung Naga ditetapkan menjadi desa adat sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka, demi menanggapi prospek Kampung Naga menjadi desa adat berdasarkan UU Desa, lahirlah dua pertanyaan turunan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan zaman. Pertanyaan ini akan dipaparkan dalam dua sub judul, yaitu Kampung Naga dan wilayah adat serta kearifan lokal dan hukum adat. Pertanyaan kedua adalah bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Pertanyaan tersebut secara garis besar memuat dukungan dan hambatan jika Kampung Naga menjadi desa adat. Kampung Naga dan Wilayah Adat Jawa Barat memiliki beberapa identitas budaya ini masih lokal yang hingga saat dipertahankan. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat Kampung Naga yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hingga saat ini, baru ada dua Peraturan Daerah yang memayungi wilayah adat Kampung Naga. Pada tahun 2005 Kampung Naga ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan wisata budaya yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2005 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, peraturan terbaru adalah Peraturan No 01 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan ini diambil karena Kampung Naga dianggap unik sebagai komunitas adat dan dengan menjadi wisata budaya akan meningkatkan eksistensi identitas Kampung Naga. "Menjadikan Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang terdapat di dalam UU Desa telah muncul dalam niat dan ide saya. Namun, hal ini belum disampaikan kepada Kuncen sebagai tetua adat Kampung Naga. Saya duga dengan ditetapkannya Kampung Naga sebagai desa adat, akan menjadikan Kampung Naga memiliki kepastian hukum dan atas eksistensi Kampung Naga dimata pemerintah dan masyarakat umum lainnya.Kemudian, untuk kuncen, saya kira akan setuju dengan wacana ini. Selama lembaga adat tetap ada didalamnya. Oleh karena itu, tindak lanjut dari usaha untuk membentuk desa adat, saya akan mengajukan proposal studi banding ke Pulau Bali yang salah satu wilayahnya telah ditetapkan sebagai desa adat." (wawancara Ade Suherlin,11 Mei 2016). sebagai bentuk pengakuan Kampung Naga berasal dari kata "Nagawir" yang artinya lembah. Kampung Naga memang berlokasi di lahan miring berupa lembah. Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Tasikmalaya ke arah Garut atau sekitar 90 km dari Bandung. Batas wilayah kampung ini adalah di sebelah barat dibatasi oleh hutan keramat, sebelah selatan dibatasi oleh sawah penduduk dan sebelah utara serta timur dibatasi Sungai Ciwulan (Disbudpar Tasikmalaya, 2015). Luas tanah pemukiman di Kampung Naga adalah 1,5 hektar yang didalamnya terdapat 113 buah bangunan, yaitu 109 buah rumah, sebuah masjid, bale patemon (gedung pertemuan), bale ageng (rumah besar), dan leuit (lumbung padi). Komposisi bangunan harus sama yakni beratap ijuk atau rumbia, dengan dinding terbuat dari Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 17
serat-serat rotan yang disusun sedemikian rupa menyerupai tikar besar atau terbuat dari bilik bambu. Bangunan di Kampung Naga tidak boleh menggunakan cat kecuali kapur putih (Disbudpar Tasikmalaya, 2015). Perumahan di dalam Kampung Naga dihuni oleh 101 KK yang terdiri dari 305 jiwa.Sebenarnya, warga Kampung Naga terbagi tinggal di dalam wilayah dua, ada yang Kampung Naga dan ada yang tinggal di luar. Mayoritas warga berada di luar wilayah Kampung Naga. Perbedaan warga yang tinggal di dalam dan di luar hanya dari sisi bangunannya saja. Warga Kampung Naga yang tinggal di luar boleh menyesuaikan bangunan rumah mereka dengan tempat mereka berada. Demikian juga dengan fasilitas. Contohnya, warga yang berada di daerah parkir Kampung Naga. Mereka adalah warga Kampung Naga tetapi memiliki bangunan rumah modern pada umumnya, dengan fasilitas tambahan, seperti listrik. Sementara itu, bagi warga yang tinggal di dalam Kampung Naga, bangunan rumahnya harus dalam bentuk yang sama, bahan yang sama, walaupun ukuran boleh berbeda. Ukuran yang berbeda bukan untuk membeda-bedakan, tapi mengikuti luas lahan yang dimiliki oleh warga tersebut. Jika ada warga yang lahannya luas, maka luas juga bangunan rumahnya. lingkungan Di luar pagar kampung, terdapat wilayah adat lainnya,yaitu persawahan penduduk, kolam ikan, dan tiga jenis hutan, yaitu hutan larangan, hutan rahasia, dan hutan garapan. Hutan larangan adalah hutan yang tidak boleh disentuh atau dimasuki sama sekali oleh siapapun.Apabila ada orang yang melanggar hal itu, dipercaya orang itu akan mengalami yang disebut "kasarung" yang artinya gelap-gulita. Ada beberapa kemungkinan masalah ketika seseorang terkena kasarung. Pertama, orang bisa masuk hutan tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Kedua, orang bisa keluar hutan tetapi pikirannya menjadi tidak jernih. Ketiga, orang itu bisa gelap rejekinya. Hutan keramat adalah hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Adat sebab didalamnya terdapat empat makam. Salah satunya adalah Makam Sembah Dalem Singaparana (leluhur Kampung Naga). Ziarah ke ini hanya dilakukan pada upacara- makam upacara adat, pada hari-hari yang telah ditentukan (selain selasa, rabu, dan sabtu), serta bulan-bulan terlarang (safar dan ramadhan). Sementara itu, hutan garapan adalah hutan produktif milik perorangan dari warga Kampung Naga yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya kayu dari pohonnya digunakan untuk membangun rumah adat Kampung Naga. Hutan larangan dan hutan keramat, menurut pak Ade Suherlan selaku kuncen Kampung Naga, tidak perlu disertifikatkan sebagai milik komunal Kampung Naga. Sebab, bagi masyarakat Kampung Naga, hal yang utama dari kepemilikan tanah adalah asas dan manfaatnya bagi kehidupan, bukan penguasaan fisiknya. Oleh karena itu, hutan di Kampung Naga tetap lestari sebab berlaku pamali bagi yang berani mengganggu hutan. Keyakinan ini terus dipertahankan sebab warga Kampung Naga menyadari jika hutan rusak, maka yang akan merasakan akibatnya tidak lain adalah warga disekitar hutan itu sendiri. Kemudian, terkait pemerintahan yang berjalan di Kampung Naga, terjadi dualisme pemerintahan di Kampung Naga. Hal itu terjadi antara pemerintahan formal dalam bentuk Rukun Tetangga (RT) dan pemerintahan nonformal yaitu lembaga adat yang terdiri dari Kuncen, wakil Kuncen, punduh, lebe, dan para sesepuh. Kuncen bertugas sebagai pemangku adat, sedangkan wakil kuncen sebagai jabatan terbaru dalam lembaga adat dibuat untuk mengatasi urusan yang tidak bisa ditangani langsung oleh kuncen, seperti menerima tamu, termasuk para peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga. Hal tersebut perlu diatur, sebab tidak semua warga Kampung Naga boleh menceritakan tentang Kampung Naga pada peneliti. Selain itu, ada punduh yang bertugas ngurus laku memeras gawe (mengurusi hal-hal umum menyangkut masyarakat), seperti jika ada perubahan waktu tugas untuk upacara adat. Sementara lebeadalah ngurus mayitti awal dugi ka ngureubkeun (mengurusi jenazah dan upacara kematian) serta masalah keagamaan pada umumnya. Terakhir adalah para sesepuh yang berasal tidak hanya dari Kampung Naga tetapi juga dari kampung ini karena masyarakat Kampung Naga ada yang menetap di kampung lain. Wilayah pesebaran masyarakat Kampung Naga termasuk sangat luas, yaitu dari Kabupaten Tasik sampai Garut. Namun, kebanyakan dari mereka ada di Kabupaten Tasik Kecamatan Salawu dan Cigalontang. Para sesepuh ini akan diundang saat upacara-upacara adat atau rapat-rapat adat. itu, lain. Hal 18 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Meskipun warga Kampung Naga adalah masyarakat hukum adat, mereka juga mengakui diri sebagai warga negara Indonesia, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya. Hubungan diantara dua sistem pemerintahan formal dan adat berjalan dengan baik tanpa konflik. Sebab, menurut kepala RT, kebijakan adat lebih diutamakan daripada kebijakan RT, dan tidak ada masalah dengan hal ini (wawancara 11 Mei 2016). Jika ada program dari pemerintah yang masuk ke Kampung Naga maka akan disampaikan melalui desa kemudian diteruskan ke RT. Selanjutnya, apapun program tersebut semuanya akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat dianggap program tersebut tidak menyalahi pakem adat, maka akan diterima.Namun, bila tidak sesuai, akan ditolak. Jadi tidak semua program pemerintah dapat direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa posisi pemerintahan adat tinggi daripada sistem pemerintahan lebih formal. Pemerintahan di Kampung Naga sebenarnya sesuai dengan pemerintahan yang sudah dikonsepkan di dalam UU Desa. Diatur di bagian kedua tentang Lembaga Adat Desa Pasal 95. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa yang dibentuk merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Diagram 1 Susunan Pemerintahan Kampung Naga Pemerintahan Kampung Naga Lembaga Adat Pemerintahan Formal RT 01 (101 KK) 1. Kuncen 2. Wakil Kuncen 3. Punduh 4. Lebei Sumber: wawancara informan di Kampung Naga tahun 2016 Lembaga adat berjalan secara turun- temurun dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Sosok yang terpilih dalam lembaga adat tidak dipilih melalui suara terbanyak, tetapi dengan musyawarah. Kandidat didapatkan melalui wangsit yang hadir dalam mimpi. Wangsit biasanya muncul saat kuncen sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya atau yang selama ini terjadi adalah saat kuncen sudah mendekati ajalnya. Musyawarah untuk menentukan pengganti kuncen tidak hanya dihadiri oleh warga yang tinggal di Kampung Naga tapi juga ada perwakilan dari tiap kampung yaitu para sesepuh dan orang luar Kampung Naga yang itu, untuk mendapat wangsit. Oleh karena memutuskan siapa Kuncen selanjutnya tidak cukup dengan satu kali pertemuan. Ada beberapa kriteria untuk menjadi Kuncen. Pertama, tidak ada batasan usia, yang penting sudah menikah dan dewasa yang tidak diukur dengan umur. Meskipun umur sudah masuk kategori tua, tetapi jika sikap dan tingkah Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 19
laku tidak dewasa, maka tidak akan bisa menjadi Kuncen. Kedua adalah masih keturunan Kuncen. Dua kriteria ini muncul karena wangsit selama ini muncul dengan sosok semacam dua kriteria tersebut di atas. Seseorang yang terpilih menjadi Kuncen tidak boleh menolak. Menurut cerita Kuncen, bahwa sebenarnya keturunan juga tidak mau menjadi Kuncen karena tanggungjawab Kuncen berat sekali. Apalagi pada era sekarang. Posisi Kampung Naga yang dekat dengan kota dan sudah banyak dikunjungi tamu, perkembangan ilmu pengetahuan, informasi tegnologi, dan segala perkembangan zaman semakin membuat berat tantangan untuk tetap bisa bertahan dalam kebersahajaan adat. Sebenarnya Kuncen boleh mengundurkan diri, tetapi berdasarkan wawancara dengan wakil Kuncen, hal tersebut belum pernah ini, penyebab terjadi. Maka, hingga saat seseorang tidak lagi menjadi Kuncen adalah karena kematian. berkunjung sebagai tamu, tetapi Kampung Naga bukan objek wisata. Istilah "objek wisata" menurut warga Kampung Naga adalah merendahkan, bukan penghormatan dan penghargaan. Konflik tidak membesar, karena Pemkab Tasikmalaya tidak memaksakan niatnya tersebut. Pada akhirnya Pemkab hanya membangun lahan parkir yang diatasnya juga terdapat toko yang menjual souvenir khas Kampung Naga. Namun, sayangnya Mudzakkir tidak menyebutkan secara ekplisit di dalam artikelnya, apakah pembangunan lahan parkir ini atas persetujuan warga Kampung Naga atau tidak. Sebab pada perjalanannya, ada konflik diam-diam di atas lahan parkir tersebut. Menurut pemerintah, lahan parkir adalah tanah negara maka seluruh pengelolaan dan pendapatan dari parkir masuk pada kas daerah. Sementara itu, sebagian penduduk berpendapat bahwa pemerintah sewajarnya mengalokasikan sebagian pendapatan dari lahan parkir dengan pihak Kampung Naga. Kearifan Lokal dan Hukum Adat Walaupun berupa lembah, Kampung Naga memiliki letak geografis berada ditepi jalan lintas provinsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kampung Naga. Menurut Ade Suherlin, Kuncen Kampung Naga, benturan dengan berbagai macam kemajuan tidak bisa dihindari, seperti teknologi yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, tidak asing melihat warga Kampung Naga memegang handphone bahkan yang android. Tidak hanya teknologi, benturan dengan kebijakan pemerintah pun terjadi, yang kadangkala di luar karakter Kampung Naga. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga saat penelitian lapangan dilakukan, terdapat dua Perda yang dikeluarkan Pemerintah daerah atas Kampung Naga. Kebijakan pemerintah kabupaten dengan menetapkan Kampung Naga sebagai tujuan wisata budaya dalam perjalanannya menimbulkan beberapa konflik. Mudzakkir tentang konflik- (2011) pernah menuliskan konflik yang terjadi di Kampung Naga, yang kemudian dapat disimpulkan menjadi dua konflik yang terkait pariwisata. Diawali pada tahun 1976 ketika Pemkab Tasikmalaya ingin menjadikan Kampung Naga sebagai objek pariwisata dengan fasilitas pendukung didalamnya, seperti penginapan. Hal tersebut dianggap melecehkan oleh warga Kampung Naga, sebab warga merasa dijadikan tontonan. Pada intinya adalah para turis boleh Masih berkaitan dengan pariwisata, konflik yang muncul selanjutnya disebabkan rencana Pemda untuk menarik retribusi masuk Kampung Naga. Sebagaimana di atas, warga kembali merasa akan dijadikan tontonan, seperti "kebun binatang". Merespon penolakan tersebut, Pemkab Tasikmalaya kemudian membatalkan rencananya tersebut. Namun, usaha Pemkab untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dari Kampung Naga belum selesai. Tahun 2006, Pemkab Tasikmalaya mengeluarkan Perda No 16 yang menaikkan retribusi parkir. Hal ini kembali ditentang oleh warga Kampung Naga, karena warga Kampung Naga yang tidak tahu- menahu tentang kenaikan retribusi menjadi sasaran protes pengunjung dan hal tersebut memperlihatkan bahwa warga Kampung Naga tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang sangat berkaitan dengan keseharian warga Kampung Naga. Di luar benturan dengan pemerintah daerah terkait pariwisata. Kampung Naga juga pernah mengalami konflik terkait konversi minyak tanah ke gas dan pengadaan listrik. Di dalam bukunya, Mudzakkir tidak menjelaskan kapan penolakan terhadap pengadaan listrik terjadi, sedangkan konflik minyak tanah disebutkan terjadi pada itu, pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda diseluruh Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah menjadi gas. Hal tersebut menyebabkan harga minyak tanah tahun 2009. Pada saat 20 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
naik sangat tinggi. Kondisi tersebut mengganggu kestabilan ekonomi warga Kampung Naga. Sebab gas dan listrik adalah barang modern yang ditolak masuk oleh adat ke Kampung Naga. Alasan praktis selain ketentuan adat karena rumah warga yang terbuat dari kayu-bambu-atap rumbia akan sangat rentan kebakaran. Pada akhirnya, Mudzakkir memaparkan, pada tahun 2010 berdirilah koperasi yang dikelola oleh warga Kampung Naga, untuk mengurus retribusi parkir dan subsidi minyak tanah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemda melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mengakomodasi aspirasi atau kearifan lokal warga Kampung Naga. Selain beberapa kali terjadi benturan kepentingan dengan pemerintahan daerah, terdapat masalah geografis yang kemudian berdampak secara sosial. Intervensi budaya luar juga sangat pesat masuk kedalam Kampung Naga. Menurut Kuncen Ade Suherlin, Kampung Naga sampai saat ini masih bisa bertahan karena masyarakat Kampung Naga mengutamakan budaya yang telah diwariskan selama ini untuk dipelihara dalam kehidupan. Menurut Kuncen, seharusnya budaya adalah gaya hidup, bukan hidup gaya. Jika budaya yang diamalkan adalah hidup gaya, maka akan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. Sebab kehidupan duniawi tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, Kampung Naga di bawah pimpinan Kuncen, walaupun tetap menerima kemajuan jaman, tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidup tradisional/budaya yang selama ini diturunkan dari generasi ke generasi. manusia. Ini wujud nyata bahwa Kampung Naga sekalipun berada di lembah pinggir sungai tidak pernah terkena longsor dan banjir." (Wawancara Ade Suherlin, 10 Mei 2016) Kemudian masih dalam harapan Kuncen bahwa dengan berlandaskan budaya tidak akan ada sikap membeda-bedakan etnis, agama, dan akidah. Sebab, dari perspektif budaya, perbedaan itu bukan perdebatan atau pertentangan apalagi peperangan. Namun, perbedaan adalah warna kehidupan yang indah dan rukun. "Tidak seperti saat ini dimana sudah banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Saat budaya atau seni tradisional di klaim oleh budaya tersebut memperlihatkan bahwa rasa memiliki sudah hilang, tergantikan dengan rasa individual." (Wawancara Ade Suherlin, 10 Mei 2016) lain baru teriak. Hal Selanjutnya, mengenai asal-usul Kampung Naga. Menurut cerita Kuncen, warga Kampung Naga saat inipun telah kehilangan jejak. "Pada tahun 1956 Kampung Naga pernah dibumihanguskan oleh gerombolan DI/TII. Saat itu DI/TII ingin mendirikan negara islam di Indonesia. Sedangkan kiblat warga Kampung Naga dan sekitarnya adalah ke pemerintahan republik yang sah. Hal ini jelas bertolak belakang dengan keinginan DI/TII. Oleh karena itu, generasi terdahulu tidak bisa menyelamatkan benda/dokumen pusaka Kampung Naga, bahkan jiwapun ada yang tidak terselamatkan." (wawancara Ade Suherlin, 9 Mei 2016). "Jadi ada slogan yang kami terapkan, bahwa warga Kampung Naga "Berfikir intelektual, Berwawasan global, namun Melangkah lokal." (wawancara Ade Suherlin, 9 Mei 2016) Pedoman hidup berbudaya warga Kampung Naga adalah mendidik bukan hanya untuk pintar, tidak juga benar. Oleh karena itu, Kuncen mengharapkan di masa depan ada pengembalian budaya ketika pola hidup berbudaya adalah pola hidup bersama alam, bukan hanya hidup di alam dengan memper- lakukan alam semata menjadi objek. Alam seharusnya menjadi subjek sesuai dengan agama Kampung Naga yang mengajarkan bahwa alam adalah Rohmandan Rahim. "Alam tidak akan membuat bencana, justru yang menyebabkan bencana adalah keserakahan Namun, jika berdasarkan petilasan, di Kampung Naga ada beberapa petilasan yang sampai ini dikeramatkan. Misalnya, Petilasan Pangsolatan yang menunjukkan bahwa Islam turun dengan perintah solat. Kemudian Petilasan Lumbung, yang memperlihatkan bahwa nenek moyang Kampung Naga sudah memberikan suri tauladan untuk ketahanan pangan apabila menghadapi masa paceklik. Ada juga Bumi Ageng tempat dilaksanakannya upacara adat-dalam pelaksanaan upacara adat, tidak sembarang orang bisa masuk kesana. saat Kampung Naga masih menerapkan beberapa kearifan lokal, salah satunya adalah pengobatan. Walaupun telah menerima masuknya obat-obat tetapi masyarakat masih mempercayai obat-obatan yang bersifat magis, yaitu doa-doa. Misalkan ada orang sakit, maka yang pertama dilakukan adalah membawa air putih kepada Kuncen atau sesepuh lainnya untuk luar, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 21
meminta doa, kemudian dilanjutkan dengan obat tradisional setelah itu jika masih tidak berhasil baru diberikan pengobatan modern. Biasanya ketika bulan Mei di saat musim sibuk, yaitu musim panen, banyak orang yang ingin lekas sembuh agar dapat mengikuti kerja panen. Pengobatan tradisional di Kampung Naga tidak hanya untuk orang Kampung Naga saja.Orang luar juga diperkenankan untuk berobat dengan cara yang diyakini Kampung Naga, apalagi keturunan Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang tinggal di luar. Sistem teknologi dan peralatan yang digunakan untuk pertanian masih mengandalkan peralatan tradisional, seperti cangkul. Pemerintah pernah menyumbang traktor untuk mengembangkan hasil budidaya padi dengan mengurangi biaya operasional. Awalnya, traktor tersebut memng digunakan.Namun, pada musim kedua sudah tidak digunakan lagi karena menurut warga hasil panen menjadi tidak bagus. Pada akhirnya traktor ini tidak banyak digunakan lagi kecuali warga yang kesulitan mencari tenaga mencangkul tanah mereka. Traktor ini sifatnya alternatif terakhir. Selain pengobatan tradisional, terdapat pula upacara ritual khas Kampung Naga, diantaranya: (1) Pedaran, yakni upacara sakral yang dilaksanakan sewindu sekali setiap bulan Maulud tahun alif, (2) Syukuran tengah tahun pada bulan Jumadil Akhir, (3) Syukuran tengah bulan Sya'ban, dan (4) Lebaran Idul Fitri dan Idul Qurban (Disparbud Tasik, 2015). Selain itu, padaa bulan Mei ada acara Nisfu Sa'ban yang biasanya diadakan pada tanggal 14 ruwah yang biasa disebut hajadsasih. Saat perayaan ini berlangsung, lokasi Kampung Naga ditutup untuk umum atau rombongan. Hal itu karena segala bentuk acara diKampung Naga bukan untuk dipertontonkan atau menjadi ajang untuk menarik wisatawan. Upacara ini dilaksanakan untuk meneruskan amanat dari karuhun (leluhur) dan berjalan dengan hikmat. Semua Upacara adat tersebut dilaksanakan oleh kaum laki-laki termasuk warga yang tinggal di luar Kampung Naga yang datang kedalam Kampung Naga untuk melaksanakan upacara adat dan ziarah ke makam di Kampung Naga. Peran kaum perempuan dalam upacara adat ini adalah menyediakan makanan atau tumpeng yang khas pada upacara adat tersebut. Kemudian selesai ziarah, dilakukan doa bersama di masjid yang dipimpin oleh Kuncen. Aktifitas keseharian warga disini adalah bertani di sawah dan di ladang, yang hasilnya dikonsumsi oleh warga. Hasil panen tersebut akan dibawa keluar kampung apabila sudah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat minimal lebih untuk setengah musim. Jadi, warga mengutamakan stok pangan daripada hasil panen dijual. Kemudian untuk penghasilan tambahan, ada juga warga yang membuat kerajinan anyam- anyaman, menjadi pegawai, dsb. Mata pencaharian masyarakat Kampung Naga yang utama tetap pertanian, dengan sistem pertanian yang berbeda dengan tempat lain. Warga masih menggunakan budidaya padi varietas lama, yang panennya setiap enam bulan sekali dengan menggunakan ani-ani. Hal ini tetap dipertahankan sebab berhubungan dengan kelestarian alam. Warga menyadari bahwa mereka hidup bersama alam, jadi mereka harus merawat alam terlebih dahulu, barulah alam akan mengembalikan hasil yang baik bagi mereka. Warga berprinsip bahwa mereka tidak hanya mengambil tapi juga memelihara. Padi tinggi, tradisional yang ditanam berukuran sehingga telah jeraminya yang kemudian dipanend akan disebar di atas tanah dan bagus untuk menjadi pupuk. Oleh karena itu, terdapat aturan di Kampung Naga agar warga tidak boleh membakar jerami. Ada banyak jenis padi yang ditanam oleh masyarakat Kampung Naga, bahkan sampai puluhan jenis. Beberapa jenis padi tersebut adalah Pari Gede, Jamlang, Ocang, Sari Kuning, dan sebagainya. Penyimpanan padi setelah panen dilakukan dengan cara mengikat padi dengan rapi dan meletakkannya di dalam bale lumbung khas Kampung Naga. Daya tahan padi dengan sistem penyimpanan seperti itu lebih bagus dibanding dengan cara lain. Lebih lanjut, kebanyakan masyarakat di Kampung Naga masih menggunakan sistem penanaman organik atau semi organik. Namun, sebagian warga menggunakan semi organik karena mereka tidak hanya menggunakan abu untuk menyuburkan tanah persawahan, tetapi juga mengandalkan pupuk urea. Ada beberapa orang saja yang sama sekali tidak memakai urea, salah satunya adalah wakil Kuncen Ucu Suherlan. Beliau sejak dulu hingga sekarang selalu menggunakan sistem pertanian organik. Hal ini dilakukan bukan karena adat, tetapi karena ingin memelihara tanah agar tidak rusak. Menurut beliau saat ini kebanyakan petani ingin hasilnya banyak dan cepat sehingga menggunakan pestisida pupuk kimia. Hasilnya 22 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
memang baik tapi mengakibatkan tanah rusak (wawancara, 10 Mei 2016). Pola penanaman pertanian Kampung Naga tidak disela dengan kacang-kacangan, karena masyarakat memiliki lahan hanya sedikit dan makanan pokok disini adalah padi. Wakil Kuncen menyatakan nanti jika diselingi palawija, akan mengakibatkan defisit. Untuk irigasi, sumber air di Kampung Naga tidak pernah kekeringan, karena lokasi persawahan warga terletak ditepi/dekat dengan sungai dan sistem irigasinya bagus. Dasar dari pelestarian pertanian tradisional itu berakar pada budidaya padi. Padi di Kampung Naga dianggap sangat sakral. Jadi, proses menanam padi tidak dilakukan dengan sembarangan-semua ada prosesi dan ritualnya. Warga Kampung Naga pasti tidak akan meninggalkan bercocok tanam. Sebab anak laki- laki setelah tamat Sekolah Dasar atau setelah merasa dewasa akan belajar bagaimana menanam padi yang baik dan benar. Menanam padi memiliki ritualnya sendiri. Oleh karena itu, regenerasi petani di Kampung Naga ini masih terjadi dengan baik, tidak seperti di beberapa tempat lain di Indonesia yang kesulitan dalam regenerasi petani. Meskipun demikian, masih ada kesulitan yang dihadapi oleh warga Kampung Naga, yaitu dalam pengolahan tanah. Maksudnya adalah anak muda Kampung Naga mau mengolah untuk sawah sendiri, tetapi tidak mau jika diminta mengolah lahan orang lain. Hukum adat di Kampung Naga tidak banyak aturan, tetapi hanya ada satu larangan dalam satu kata yakni "pamali". Tidak ada sanksi fisik, semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pamali hidup di dalam petuah- petuah yang diyakini warga Kampung Naga, salah satunya adalah "Daging kasaabanruyung, keretpicen" yang artinya seperti daging yang tertusuk duri, maka durinya harus dibuang. Salah satu contoh untuk hal ini adalah saat ada warga Kampung Naga yang keluar dari Islam, maka sangsinya adalah dikeluarkan dari Kampung Naga dan tidak diakui sebagai keturunan. Contoh di atas sudah termasuk sanksi yang berat. Kampung Naga taat, patuh, dan sangat takut pada pamali. Jika pamali dilanggar, selain khawatir akan berakibat tidak baik pada diri sendiri, juga akan berdampak pada anak cucu. Namun, dalam realitanya ada saja yang pernah melanggar pamali yang biasanya dilakukan karena tidak disengaja atau tidak tahu. Hal ini nantinya dapat dibersihkan dengan mengadakan proses pengampunan atau bertobat yang biasa rarasul. Namun, untuk disebut upacara pelanggaran pamali yang dilakukan dengan sengaja, biasanya tidak ada ampunan, para sesepuh menyebutnya "pantas". Semisalkan sakit yang tidak sembuh-sembuh walaupun sudah melakukan pratobat. Upacara rarasul ini boleh diikuti oleh orang luar. Kapan pelaksanaan tergantung keluarga, biasanya saat keluarga merasa ada salah, baik itu terhadap alam, sesama atau kepada adat istiadat. sebagai Ada juga upacara yang diadakan setahun sekali yaitu tolak bala atau sawen. Upacara ini semacam ruwatan setiap bulan Muharam, ketika semua warga Kampung Naga berkumpul dan masing-masing membawa tolak bala yang disebut sebagai sawen yang nantinya akan diletakkan di atas palang pintu rumah masing- masing. Hal ini diyakini dapat menolak mara bahaya dan penyakit. Warga di luar Kampung Naga juga boleh memasang sawen di palang pintunya dengan mengikuti pelaksanaan upacara tolak bala terlebih dahulu di Kampung Naga. Setelah upacara di Kampung Naga dilaksanakan, selanjutnya baru di kampung-kampung lain juga mulai diadakan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kampung Naga menjadi tonggak adat bagi masyarakat disekitarnya. Contoh lain pamali yang khusus berlaku di Kampung Naga adalah adanya hari tabu, yaitu selasa, rabu, dan sabtu ketika masyarakat tidak boleh berziarah ke tidak boleh membuka makam silsilah (nenek moyang). Kemudian untuk ziarah hanya diperbolehkan di waktu-waktu tertentu saja, yaitu setahun 6 kali itu, hanya bagi orang-orang yang memenuhi syarat saja. Sementara itu, larangan pamali lainnya sama saja dengan yang ada diseluruh Tanah Sunda. leluhur dan tentang karuhun Contoh pelanggaran berat lainnya adalah jika ada perbuatan warga yang bersimpangan dengan adat istiadat. Misalnya punya ide atau paham dari luar yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Kampung Naga akan dikeluarkan. Namun dua contoh di atas selama ini belum pernah terjadi karena semua warga juga Hukum adat di Kampung Naga dalam hal ini "pamali" tidak dibuat tertulis, sebab menurut Kuncen dikhawatirkan bisa ditawar, sebagaimana yang biasa terjadi di Indonesia. "Ya mungkin kalau tertulis mungkin bisa ditawar. Seperti yang terjadi di negara kitakan KUHP gitu bisa ditawar. Kalau Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 23
inikan tidak ada adu tawar, kalau masalah sanksikan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Itu malah malah lebih kuat karena tertanam disetiap jiwa warga. Dan kami percaya meski tidak ada tulisan pasti ada penerusnya, percaya tidak akan punah." (wawancara, 11 Mei 2015) Keberlanjutan hukum adat ini diyakini oleh Kuncen akan terus hidup walaupun tidak tertulis sebab regenerasi Kampung Naga masih berjalan dengan baik. Hal ini terlihat ketika secara alamiah anak-anak Kampung Naga setelah tamat Sekolah Dasar sudah tampak rasa mencintai tradisi dan kampungnya. Hal ini menurut kuncen disebabkan oleh banyaknya ritual yang melibatkan anak-anak, baik turut menyaksikan upacara, ikut makan-makan, dan melakukan segala persiapannya. Hal tersebut menampakkan kerukunan yang memperkuat rasa memiliki dan kampungnya. anak-anak terhadap adat Kampung Naga Menjadi Desa Adat Peraturan yang terkait dengan desa telah melalui perjalan panjang. Dimulai dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa di masa Orde Baru. Menurut Nurul Hadi dalam artikelnya yang berjudul "Bangkitnya desa adat melalui UU Desa", keanekaragaman bentuk desa, nagari, kampung dan banyaknya sebutan lainnya bertahan sampai ratusan tahun, eksis dengan historikalnya masing-masing. Hingga pada tahun 1979 Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 Orde Baru melakukan upaya penyeragaman nama, bentuk, susunan pemerintahan, dan bahkan warna. Hal ini oleh sebagian pemerhati pemerintahan desa dianggap sebagai kesalahan fatal dalam pengelolaan desa. Pengertian desa adat di dalam UU Desa tidak berdiri sendiri, desa adat merupakan salah satu bentuk dari desa. Oleh karena itu, di dalam ketentuan umum UU Desa dijelaskan bahwa desa terdiri dari dua macam, yaitu desa dan desa adat. Syarat suatu wilayah disebut desa adalah terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsahak asal-usul dan hak tradisional masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Konstitusi yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang" (Pasal 18B, UUD 1945). Maksud dari Pasal 18 B UUD 1945 di atas dijelaskan secara lebih rigid dalam UU Desa Pasal 97 sebagai syarat substantif dari penetapan desa adat adalah memiliki wilayah, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan adat, benda adat, dan hukum adat. Kemudian maksud dari sesuai dengan "Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan perkembangan masyarakat" yaitu keberadaanya diakui UU yang bersifat umum/sektoral dan diakui oleh warga bersangkutan dan masyarakat pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Lebih lanjut, maksud "Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah tidak mengganggu keberadaan NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, dan tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI. dipandang sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan satu-satunya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Desa. UU Desa ini membawa angin segar bagi masyarakat hukum adat, dengan mengatur tentang jenis desa dengan wilayah yang masyarakatnya memiliki ciri khas. Borni Kurniawan menulis di dalam artikelnya yang berjudul "Keterpaduan Regulasi Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya" bahwa adanya UU Desa ini memperlihatkan kembalinya cara pandang negara kepada keragaman desa sebagai konsekuensi fakta sejarah adanya 250 kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda-beda (Kurniawan, 2015). terkait pembentukan desa adat, menurut UU ini, prosesnya sama saja dengan pembentukan desa, yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan desa adat, sebagimana desa, harus memenuhi 8 syarat yang ditetapkan oleh UU Desa, yaitu; (1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, (2) Jumlah penduduk wilayah jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga, (3) Wilayah kerja Kemudian 24 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
yang memiliki akses transportasi antarwilayah, (4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, (5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, (6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, (7) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan (8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sepetember 2016). Namun, pengajuan itu baru sampai pada tahap rancangan peraturan daerah ditingkat kabupaten/kota, belum sampai di tingkat gubernur ataupun kementerian (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri). Oleh karena itu, dua rancangan perda ini belum mendapatkan nomer register dan kode desa, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai perda. Padahal aturan dalam ketentuan peralihan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus sudah menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa adat (sudah dalam bentuk perda) paling lama satu tahun sejak undang-undang desa diundangkan yaitu 15 Januari 2015. Syarat pembentukan desa yang terkait jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga sedikit menyulitkan Kampung Naga. Jumlah penduduk Kampung Naga yang saat ini terdiri dari 305 Jiwa atau 101 kepala keluarga jauh dari setandar minimal pembentukan desa baru di Pulau Jawa. Jika berdasarkan wawancara bersama Staf Ahli Desa Adat Subdit Adat dan Budaya Kementerian Desa, Bapak Andik Hardiyanto, dibutuhkan suatu mekanisme baru untuk mempermudah pengakuan dan penetapan desa adat, untuk mewadahi kondisi khusus seperti kasus Kampung Naga tersebut (wawancara, 14 September 2016). Kontradiksi antara das sein dan das sollen di atas menurut Pak Andik disebabkan oleh kebijakan mengenai penetapan desa adat di tingkat kementerian masih diperdebatkan. Nomenklatur penetapan desa berdasarkan tupoksi kementerian tahun 2015 yang termaktub dalam Perpres Nomor 11 dan 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa menetapkan bahwa penetapan desa menjadi kewenangan Kemendagri dibawah Direktur Penataan Desa, bukan Kementerian Desa. Sementara itu, Kementerian Desa ada ditataran pemberdayaan desa. Pembentukan desa yang dimaksud dalam UU Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2014 yang masuk di bagian keempat dengan judul subtema penetapan desa dan desa adat. Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme pengidentifikasian dan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota bersama majelis adat. Berdasarkan hal di atas, kemudian bupati/walikota setempat melakukan penetapan dengan persetujuan paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa. Ketidakjelasan tupoksi ini pun tampak di dalam peraturan pemerintah tentang UU Desa dalam ketentuan umum yang menyebutkan bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri yang menaganidesa. Namun, hingga saat inipun di Kemendagri belum ada Permendagri tentang penetapan desa adat (Wawancara 14 Sepetember 2016). Bahkan, hingga saat penelitian dilakukan, ditingkat daerah belum nampat turunan regulasi atas UU tentang Desa khususnya terkait dengan desa adat. Yando Zakaria, Peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, mengatakan bahwa "kalau ada inisiasi dari kabupaten tentang pembentukan desa adat, seperti yang terjadi di Papua dengan penetapan 36 desa adat, namun Perda Provinsi juga belum tersedia, demikian yang terjadi di Bali, di Sumatera Barat dan Riau, ada inisiatif dari kabupaten, namun belum ada regulasi ditingkat provinsi" (Zakaria, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andik Hardiyanto, diketahui bahwa hingga saat ini baru ada dua desa yang ingin mengubah statusnya menjadi desa adat yang sedang (wawancara 14 memproses penetapannya Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaan dari keduanya hanyalah dalam pelaksanaan hak terutama menyangkut pelestarian asal-usul, sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 25
hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu wilayah yang telah mendapatkan penetapan sebagai desa adat akan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) Kewenangan lokal berskala desa, (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/ kota), (4) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan mengenai empat kewenangan di atas terbagi dalam dua karakter. Pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa itu sendiri,sedangkan kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan diurus oleh desa, tetapi ditentukan/ diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu, realita di lapangan, menurut Andik Khardiyanto, menunjukkan tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat karena resikonya saat menjadi desa adat adalah dia akan menjalankan fungsi-fungsi publik seperti desa biasa, yang belum tentu kesatuan tersebut mampu masyarakat hukum adat melaksanakannya. Fungsi-fungsi publik itu antara lain menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, dan hak-hak dasar lainnya. pertama dan kedua Pada dasarnya untuk pengembangan kapasitas personal,adat tidak boleh menghalangi, dan kebijakan baik lokal maupun nasional tidak boleh menghasilkan kemunduran. Oleh karena itu, dalam konteks hak ekosob mengenai adat, hal yang dilindungi adalah identitas dan wilayah adat. Klaim tidak boleh menghalangi setiap orang untuk mencapai masa depannya. Sebab, masa depan ditentukan oleh setiap individu, bukan tetua adat. Dalam hal ini jika dikontekskan dengan salah satu kebijakan lembaga adat yang berdasar kearifan turun- temurun Kampung Naga yang menolak listrik, menurut Andik Hardiyanto, akan menghambat pemenuhan kriteria Kampung Naga untuk menjadi desa adat, karena alat kesehatan dengan identitas adat standar pemerintah pasti membutuhkan listrik (Wawancara 14 September 2016). terjadi kesimpangsiuran dalam pengelolaan masyarakat antara hukum Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemendes), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Awal mula yang menjadi acuan dari penetapan wilayah adat dalam tulisan ini adalah Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satunya mengatur mengenai desa adat. Namun, setelah ditelusuri, ternyata ada kekosongan fungsi dari UU Desa. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Desa mengenai penetapan desa adat belum ada. Jika secara awam melihat UU Desa, sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa mengenai desa adat. Sampai saat ini, masih adat di Indonesia, yaitu Kemudian, kesimpangsiuran wewenang mengenai desa adat ini juga tampak dari tupoksi terbaru yang dikeluarkan oleh Jokowi pada tahun 2015. Di dalam tupoksi Kemendes dalam Perpres No 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tugas Kemendes adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Dalam proses pelaksanaan tugas tersebut ada beberapa langkah yang berhak dilakukan oleh Kemendes, salah satunya yang sesuai dengan judul tulisan ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, divisi yang relevan diantara empat belas divisi Kemendes, yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Direktorat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar. ini mempunyai Jika dilihat dari paparan di atas,terlihat bahwa kewenangan Kemendes untuk desa adat adalah pemberdayaan masyarakat hukum adat setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai desa adat. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah kementerian mana yang berwenang melakukan penetapan desa adat? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu mengkaji mengenai tupoksi Kemendagri. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari Kemendagri adalah 26 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
pembinaan pemerintahan desa. Untuk mencapai pelaksanaan tugas tersebut maka salah satu divisi yang terdapat di Kemendagri adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Salah satu tugas dari direktorat ini adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa. Untuk merealisasikan tupoksi tersebut, Kemendagri mengeluarkan peraturan Nomor 52 Tahun 2014 pada taggal 11 Juli 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dimana peraturan inipun merujuk pada UU Desa. Namun, hal yang menjadi pertanyaan besar dan kemudian memunculkan kerancuan adalah mengapa Kemendagri mengeluarkan peraturan mengenai "masyarakat hukum adat"-mengapa tidak konkrit ini memunculkan kesimpangsiuran, bahwa Kemendagri pun tidak melakukan penetapan atas desa adat melainkan masyarakat hukum adat. Hal ini jika dilihat dalam teks UU Desa, maka yang dimaksud desa adat adalah masyarakat hukum adat, sebagaimana terdapat di dalam pasal 97 UU Desa. tentang desa adat. Hal Sebab,Kampung Naga mampu bertahan dengan tradisionalnya ditengah pilihan-pilihan hidup perubahan karena mengutamakan warisan budaya. Kampung Naga dibawah pimpinan Kuncen menerima kemajuan tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidup tradisional/budaya yang selama ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian Kampung Naga memiliki modal yang sangat baik, yaitu eksistensinya dihormati oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang diambil pemda, berdasarkan aspirasi warga Kampung Nama. zaman, tetapi Namun, jika dilihat dari aspek formal UU Desa, proses Kampung Naga menjadi desa adat menghadapi beberapa kendala dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Jumlah warga Kampung Naga adalah 305 jiwa atau 101 KK. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa, yaitu 6000 Jiwa atau 1.200 KK. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi semacam inidibutuhkan suatu mekanisme baru dalam proses pengakuan dan penetapan desa adat. serta peraturan tupoksi kementerian di atas memperlihatkan adanya kesimpangsiuran kewenangan dalam penanganan desa. Kemendagri sebagai kementerian yang mengurus urusan dalam negeripun turut mengurus desa. Hal ini membuat kewenangan tata kelola atas desa maupun desa adat tidak terpusat di satu kementerian, yaitu Kementerian Desa. Kemendes pada tanggal 30 Januari 2015 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Ddn Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan ini merupakan turunan dari UU desa dan tiga Peraturan Pemerintah atas UU Desa tersebut. Namun, Permendes inipun belum mengatur mengenai prosedur penetapan desa adat. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan Jika peraturan menteri berdasarkan tupoksi yang dibuat presiden, maka penetapan desa adat menjadi wewenang Kemendagri. Pemaparan atas desa adat. Penutup Potensi Kampung Naga untuk menjadi terpenuhi. desa adat secara materiil telah Selain kendala dalam pemenuhan syarat sebagai desa adat menurut UU Desa, pilihan hidup warga Kampung Naga untuk menolak tidak semua listrik memperlihatkan bahwa program pemerintah dapat terlaksana di Kampung Naga. Mekanisme yang terjadi selama ini jika ada program pemerintah yang masuk ke Kampung Naga akan dimusyawarahkan bersama- sama lembaga adat. Jika secara adat program tersebut dianggap tidak sesuai dengan pakem adat, maka akan ditolak. Hal ini bertentangan dengan dua syarat kewenangan desa, yaitu saat sebuah wilayah telah ditetapkan sebagai desa adat, kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan yang diurus oleh desa, tetapi ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat. Lebih lanjut, indikator struktural dalam tataran kebijakan normatif mengenai desa adat memang sudah ada, tetapi masih tampak bias dan tumpang tindih dalam hal kewenangan penetapannya-apakah hal itu menjadi kewenangan Kemendagri atau Kemendes. Hal itu membuat penetapan desa adat hingga saat ini belum dapat Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 27
direalisasikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya ketentuan yang memperjelas dan mengunifikasi status hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Kemendes ataupun Kemendagri harus segera membuat peraturan pelaksana mengenai desa adat. Darusman, Y. (2016). Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan (studi kasus di kampung naga, kabupaten tasikmalaya dan di kampung kuta, kabupaten ciamis). Jurnal cendekiawan ilmiah PLS, 1(1). Selain itu, faktor lain yang menghambat terbentuknya desa adat adalah komitmen pemda untuk mengeluarkan Perda Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang disampaikan oleh Yuliana Ratnasari. Dia menyatakan bahwa komitmen Pemda belum maksimal terkait mengeluarkan Perda Pengakuan dan Perlindungan untuk masyarakat adat. Hal itu berdampak pada terganjalnya penetapan status desa adat hingga pemberian SK hutan adat berdasar MK 35 Tahun 2012. Perda Pengakuan Masyarakat untuk Hukum Adat menetapkan status desa adat di Kemendagri, penerbitan SK hutan adat (HA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN). sangat dibutuhkan Ada tiga kunci untuk mendorong agar pengakuan terhadap masyarakat adat oleh pemda bisa cepat terealisasi menurut Yando Zakaria, yaitu (1) Komitmen kepemimpinan kepala daerah, misalnya seperti yang terjadi di Luwuk Utara oleh Bupati Pak Lutfi Andi Mutti, (2) Kapasitas Pemda, yang mungkin sudah tahu tentang proses pengakuan, tapi perlu didorong lagi sampai terealisasi, dan (3) Perlu adanya kontrol sosial agar Pemda mau dengan cepat mengurus Perda pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat ini. (2016). Dinas pariwisata dan kebudayaan. Gambaran Umum kampung Adat "Kampung Naga" Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Pemkab Tasik. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. (2015). Pesona Wisata Dan Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya: Pemkab Tasik. Herdiyanto, A. (2009, 1 Agustus). Mengenal Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 10 Januari 2017, diunduh dari 2009/08/mengenal-kovenan- internasional-tentang.html. Hermawan, I. (2014). Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda. Sosio Didaktika: Science Education Journal, 1(2), 141-150 Social Hidayatullah, Rizki dan Mahmud fasya. (2012). Konsep Nasi dalam Bahasa Sunda: Studi Antropolinguistik di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Makalah pada Konferensi Linguistik. UPI. Jaenudin, dkk. (2001). Konsep Padi dalam bahasa sunda (kajian antropolinguistik). Jurnal kelas linguistic, 2(2), 1-17. Maka, penulis berpendapat bahwa Kemendagri sebagai kementerian yang berwenang atas Pemda, perlu melakukan stimulus aktif kepada segera mengeluarkan perda terkait Masyarakat Hukum langkah pemenuhanhak atas Adat sebagai budaya Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut nantinya akan menjadi unsur paling penting dari proses penetapan desa adat oleh Kemendagri. pemerintah daerah agar Daftar Pustaka Aziz, A. (2002). Analisis jaringan komunikasi dalam masyarakat tradisional kampung naga: kasus dalam usahatani padi. Tesis S-2 Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Kurniawan, B. 19 November). Keterpaduan Regulasi Desa dengan Peraturan Perundangan Lain. 10 Agustus 2016, 1/19/ peraturan-perundangan-lain/. (2015, diunduh dari Mudzakkir, A. (2011). Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga Tasikmalaya. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 13(1), 167- 184. Mulyani, L. (2015). Membingkai Hak Ekosob dengan Hukum Indonesia. Dalam J. Propiona, A.Suganda, S. Octaviana (Ed), 28 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Hak Ekosob Warga Negara dan Pemenuhannya di Tengah Perubahan Lokal, Nasional dan Global (hlm. 1-23). Jakarta: PT Gading Inti Prima. Ningrum, E. (2012). Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 47-54. Zakaria, Y. (2016, 13 November). Workshop Penyusunan Panduan Teknis Fasilitasi Pembanguan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi". Diunduh dari Perundang-Undangan Purnama, ESM. (2016). Identifikasi potensi dan kendala kampung naga sebagai kawasan strategis cagar budaya di kabupaten tasikmalaya. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, 1(1). Diunduh dari 21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Retno, dkk. (2011). Leksikon Makanan Tradisional (Kajian Etnolinguistik). Jurnal Kelas Linguistik, 2(2), 97-115. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Utami, MN, dkk. (2014). Kajian sustainable material bamboo, batu, ijuk dan kayu pada bangunan rumah adat kampung naga. Jurnal Reka Karsa, 2(2), 1-9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Yulianingsih, D. (2002). Etnobotani pada Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Skripsi S-1 Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 29
30 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
MELAWAN KORUPSI DARI BAWAH: STRATEGI PENGUATAN AKUNTABILITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA1 FIGHTING CORRUPTION FROM BELOW: A STRATEGY TO STRENGTHENING LOCAL ACCOUNTBILITY IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT Rusman Nurjaman Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LAN Abstract The mechanism of transparency and accountability of village financial management is currently regulated within vertical technical regulations. It can be seen from the regulation that require the accountability of village financial management to the local and central government. However, in practice, the vertical accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its main actor - in managing village finances. The supervisory model built up, in addition to not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment approach and institutionalization of democracy by strengthening existing channels and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening The Village Consultative Body (BPD), strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism. Keywords: village financial management, participation, local accountability, communitarian democracy. Abstrak Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan akuntabilitas vertikal tersebut tidak efektif. Pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak seiring meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. Tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, menunjukkan kelemahan dan sekaligus mengkritik dominasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif pencegahan korupsi dari bawah (fighting corruption from below)-dengan dan oleh unsur masyakarat desa sendiri sebagai aktor utamanya-dalam pengelolaan keuangan desa. Model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari elite capture, juga justru memberi ruang pada jaringan pemburu rente (rent-seeking) di daerah dan desa. Tulisan ini menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal desa sebagai alternatif solusi untuk keluar dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui 1Versi awal tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar dan Konferensi HUT LAN ke-60 yang bertajuk "Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara untuk Membangun World Class Government", pada tanggal 21-22 Agustus 2017, di Jakarta. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 31
pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga. Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian. Pendahuluan Pengelolaan keuangan desa kini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pascaimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN atau Dana Desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu, desa juga masih memperoleh dana dari sumber pendapatan lain. UU Desa menyebutkan terdapat 7 sumber pendapatan desa, antara lain: (1) Pendapatan asli desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (2) Alokasi dana dari APBN dengan besaran 10 % dari dan di luar dana transfer ke daerah; (3) Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota; (4) Alokasi dana perimbangan dari APBD Kabupaten/Kota (ADD); (5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Pendapatan desa lain-lain yang sah. Dengan sumber pendapatan desa beragamnya pos tersebut, setiap desa kini dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarannya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp1-4 miliar lebih. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2017, Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur Jawa Barat mengelola dana APBDes sebesar Rp.1,96 miliar. Sementara itu, Desa Lompulle, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mengelola APBDes sebesar Rp.2,6 miliar. Bahkan, desa-desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memperoleh sumber dana yang jauh lebih besar lagi. Desa Dermaji, misalnya, mengelola dana APBDes sebesar Rp.3,25 miliar, sedangkan Desa Taman Sari mengelola dana APBDes lebih besar lagi, yaitu Rp.4,34 miliar. Selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 1 berikut. Tabel 1 Struktur dan Besaran Pendapatan Desa Tahun 2017 (dalam rupiah) Sumber Pendapatan Desa Cikadu Dermaji Nama Desa Ciburial Lompulle PADes Dana Desa Bagi hasil pajak dan retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 30.825.000 907.174.000 8.407.600 84.000.000 867.755.698 28.688.030 585.355.000 165.000.000 273.000.000 - Hibah - Lain-lain pendapatan - Pembiayaan Jumlah 1.969.761.600 Sumber: ciburial.desa.id; cikadu.desa.id; dermaji.desa.id; Data diolah oleh penulis. 661.271.709 600.000.000 - 1.014.000.000 3.255.715.437 125.000.000 875.021.000 136.888.300 854.488.400 50.000.000 165.000.000 - 110.000.000 19.000.000 2.335.397.700 4.812.000 822.475.670 440.737.283 1.170.862.499 - 440.737.283 - 2.665.992.365 Tabel di atas menunjukkan bahwa porsi sumber pendapatan desa paling besar rata-rata berasal dari dana transfer, yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Khusus untuk Desa Dermaji, sumber pendapatan paling besar berasal dari bantuan keuangan Pemda Kabupaten Banyumas.Namun, hal ini karena faktor political will dan diskresi dari kepala daerah yang jarang terjadi pada kebanyakan daerah lain di Indonesia. Sementara itu, terlihat besaran Dana Desa dan ADD meningkat setiap tahun, begitu pula dengan rata-rata dana yang diterima desa setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut. 32 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Tabel 2 Rata-Rata Dana Desa per Desa tahun 2015-2017 (dalam rupiah) ) Mengacu pada Road Map Dana Desa Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2017. (data diolah oleh penulis) Jika mengikuti logika berpikir UU Desa, besarnya aliran dana transfer ke desa tersebut sesungguhnya mengikuti besarnya kewenangan yang kini dimiliki oleh desa. Bertumpu pada prinsip rekognisi dan subsidiarity, UU No. 6/2014 menegaskan dua jenis kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang terbagi ke dalam 4 (empat) bidang kewenangan, yaitu kewenangan dalam bidang pemerintahan desa, kewenangan dalam bidang pembangunan desa, kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan kewenangan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa. UU tersebut menegaskan pula karakteristik desa sebagai organisasi campuran (hybrid) yang bertumpu pada semangat self self governing government. commmunity dan local Namun demikian, di satu sisi, pengembangan kapasitas pemerintah desa yang merupakan supradesa wilayah kewenangan pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri) rupanya belum dilakukan secara optimal. Sehingga, di sisi lain, besarnya kewenangan dan dana yang dikelola oleh desa belum diimbangi oleh kapasitas pemerintah desa yang memadai. Artinya, pengaturan dan kontrol yang berlapis-lapis serta dukungan pengawasan Dana Desa dari banyak pihak tersebut belum program diimbangi pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang memadai. Begitu pula dengan kapasitas dengan agenda dan pendamping desa yang diterjunkan ke desa-desa dengan tujuan membantu memfasilitasi desa agar dapat melaksanakan UU Desa dengan baik.Pada kenyataannya, pendamping tersebut rata-rata tidak memiliki kemampuan yang mumpuni (PKDOD, 2016b; Rozaki, 2016). Padahal, hingga akhir 2016, tidak kurang dari 30.000 pendamping telah direkrut dan langsung ditugaskan mendampingi desa. Namun, keberadaan mereka selama ini belum banyak membantu desa. Sementara itu, dalam aras kebijakan dan organisasional (policy dan organizational level), dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa dihadapkan pada aturan administratif yang cukup ketat dan rigid serta pengawasan yang berlapis-lapis. Studi Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (2016) menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang lebih banyak bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Sementara itu, penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung tidak mendapat perhatian, alih-alih dilembagakan, dan lemahnya kapasitas dan kontrol Badan Permusyaratan Desa terkesan diabaikan. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 33
Dalam praktiknya di lapangan, permasalahan muncul ketika desa kini menjadi ladang korupsi baru. Peraturan teknis yang berlapis-lapis dan kontrol pengawasan Dana Desa yang begitu ketat dan melibatkan banyak aktor ternyata belum efektif dalam mencegah potensi dan praktik penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan keuangan desa melalui Dana Desa dan ADD yang semula ditujukan sebagai stimulus atau instrumen fiskal untuk memandirikan dan mensejahterakan desa dalam perkembangannya ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) (2016) mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa dengan kerugian negara mencapai Rp.18 miliar. Dengan kata lain, mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal belum ampuh karena tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas lokal desa. Persoalan lainnya terkait aspek kebijakan muncul karena tidak segeranya kabupaten mengeluarkan peraturan bupati tentang kewenangan desa, sehingga menghambat kinerja pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa. terkendala administratif tersebut (Kompas, 7 Agustus 2017). Kedua, terjadinya penyelewengan Dana Desa yang melibatkan baik unsur pemerintah desa maupun unsur pemerintah daerah dan kejaksaan (Kompas, 3-4 Agustus 2017). Ketiga, pemanfaatan Dana Desa tidak tepat sasaran (Kompak, 2016). tujuan. Pertama, menunjukkan kelemahan dari, sekaligus mengkritik, dominasi mekanisme transparansi, dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal sebagai alternatif (fighting pencegahan korupsi dari bawah corruption from below)-dengan dan oleh unsur masyakarat desa sendiri sebagai aktor utamanya - dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pertanyaan yang menjadi pokok diskusi dalam ini adalah: Mengapa dominasi pendekatan vertikal dalam mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa cenderung tidak efektif? Dapatkah penguatan akuntabilitas lokal dalam pengelolaan keuangan desa menjadi alternatif atas pendekatan yang dominan selama ini? Bagaimana strateginya? - Tulisan ini memiliki dua tulisan Padahal, pelibatan masyarakat dalam mengontrol pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 68 menegaskan bahwa warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Pasal ini mengatur bahwa akses atas informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi implementasi kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain BPD, UU Desa memang tidak menyebutkan secara eksplisit struktur kelembagaan desa dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat tersebut. Namun, hak masyarakat untuk berpartisipasi tentu dapat diwujudkan melalui organisasi mandiri sebagai wadah bagi keterlibatannya. Walhasil, semua pokok di atas pada gilirannya bermuara pada aras operasional (operational level) yang menyulitkan desa (PKDOD, 2016a; Kompak, 2017). Pertama, desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa, terutama dalam aspek perencanaan tersebut. dan pelaporan penggunaan dana Konsekuensinya, terpaksa sejumlah daerah menunda pencairan Dana Desa untuk desa yang Pengelolaan Keuangan Desa: Beberapa Konsep Penting Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, terdapat tiga konsep penting yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu good village governance, akuntabilitas sosial, dan demokrasi komunitarian desa. Ketiga konsep penting tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Good Village Governance Apa yang dimaksud dengan good village governance? Apakah terdapat keterkaitan antara good village governance dengan good governance? Bagaimana genealogi (silsilah) penerapan konsep ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Apakah UU Desa mengadopsi prinsip- prinsip good village governance? Konsep good village governance atau tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam konteks kajian ini merupakan hasil adopsi dari penerapan prinsip- prinsip konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemunculan good governance tidak lepas dari kritik terhadap (structural Program Penyesuaian Struktural adjustment program), seperti deregulasi dan debirokratisasi, pada dekade 1980-an. Pada saat itu, ada semacam tuntutan kuat untuk mengurangi 34 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi di satu sisi, serta tuntutan pelibatan pihak swasta dalam pembangunan. Di Indonesia, good governance mulai diperkenalkan pada lembaga donor dekade awal 1990-an oleh internasional (World Bank dan IMF) melalui program-program penanggulangan kemiskinan,- sepertiProgram Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Pendukung Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-desentralisasi, dan reformasi birokrasi. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang penataan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bab III terkait Penataan Desa, Pasal 7 menyebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa" (ayat 1) dan "Penataan bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa" (ayat 3 huruf d). Sementara itu, Bab V terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 26, ayat (4) huruf f menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme". Penerapan good governance juga sekaligus menandai pergeseran makna dalam penyelenggaraan pemerintahan dari "pemerintah" (government) menjadi "tata (kelola) pemerintahan" (governance). Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa posisi pemerintah aparatur pemerintah) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus negara dan menjalankan rakyat mulai bergeser. Sebagai kehendak gantinya, governance good paradigma menempatkan keterlibatan tiga pilar (aktor), yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiga aktor tersebut dalam posisi seimbang, saling mengontrol, dan tidak boleh ada dominasi satu sama lain. (lembaga pemerintah, Lebih lanjut, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa dalam tentang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa terikat dengan beberapa asas, yaitu: (1) Kepastian hukum, (2) Tertib penyelenggara pemerintahan, (3) Tertib kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7) Akuntabilitas, (8) Efektivitas, (9) Kearifan lokal, (10) Keberagaman, dan (11) Partisipatif. Kesebelas asas inilah yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam UU tersebut pelaksanaannya ditujukan untuk membentuk sebuah pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis. Good governance memiliki sejumlah unsur atau prinsip (Bappenas, 2007), yaitu: (1) Wawasan ke depan (visionary), (2) Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency), (3) Partisipasi masyarakat (participation); (4) Tanggung gugat (accountability); (5) Supremasi hukum (rule of law); (6) Demokrasi (democracy); (7) Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency); (8) Daya tanggap (responsiveness); (9) Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness); )10) Desentralisasi (decentralization); (11) Kemitraan dengan dunia usaha, swasta, dan masyarakat; (12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality); (13) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (commitment to environmental protection); (14) Komitmen terhadap pasar yang adil (commitmenttofair market). sebagaimana ditunjukkan oleh Ivanovich Agusta (tanpa tahun) dalam analisisnya tentang UU No. 6 Tahun 2014, kemunculan good village governance merupakan penyesuaian terhadap hampir seluruh prinsip-prinsip good governance tersebut. UU Dalam konteks desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa aspek, seperti: perencanaan pembangunan desa, penataan aset desa, pemilihan kepala desa, musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan desa, serta aspek lainnya. Namun demikian, kajian ini hanya akan memfokuskan pembahasan pada pengelolaan keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas (lokal) desa. Akuntabilitas Sosial Mengacu pada Ackerman (Chandra, 2015), akuntabilitas melibatkan pejabat publik untuk melaporkan dan menginformasikan kegiatan pemerintah bertalian dengan hak publik untuk menjatuhkan sanksi terhadap perilaku dan hasil kerja mereka. Namun, pada dasarnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghambat penyalahgunaan kewenangan dan perilaku korup. Sementara itu, Linberg (dalam Chandra, 2015), menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki lima unsur generik. Pertama, agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 35
jawab; kedua, domain atau cakupan kewenangan dan tugas yang dipertanggungjawabkan; ketiga, prinsipal, yaitu individu, posisi, dan lembaga yang menerima pertanggungjawaban dari agen; keempat, adanya hak prinsipal untuk meminta agen memberi informasi, menjelaskan, dan atau membenarkan keputusan terkait domainnya (kewajiban agen memberi informasi kepada prinsipal); kelima, adanya hak prinsipal untuk jika gagal memberi menyampaikan informasi, menjelaskan, dan/ atau membenarkan keputusan yang menjadi domainnya. Dengan kata lain, akuntabilitas pada hakikatnya adalah relasi kuasa antara agen dan prinsipal yang bersumber dari hubungan- hubungan hierarkis dan nonhierarkis resmi dan pendelegasian kewenangan dari prinsipal ke ranah politik, elektoral, dan agen dalam administratif. sanksi kepada agen Meski hubungan agen dan prinsipal merupakan hubungan resmi (legal-formal), tetapi lain yang mencerminkan terdapat dimensi hubungan sosial kedua aktor tersebut dalam suatu struktur sosial. Oleh karena itu, kendati telah dibatasi oleh mekanisme-mekanisme formal, konteks sosial politik yang melatari hubungan tersebut akan berdampak pada efektivitas akuntabilitas formal (Chandra, 2015). Hal ini sejalan dengan temuan studi AKATIGA yang menunjukkan bahwa pada desa-desa yang memiliki kelompok penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah desa cenderung memiliki sebaran informasi yang lebih baik dari pada desa yang kekuasaannya terpusat pada kepala desa dan/ atau pada sekelompok elite desa saja yang memiliki jaringan dan akses terhadap sumber daya yang ada di desa (Chandra, 2015). Mengacu pada teori tentang hubungan agen dan prinsipal, perilaku korupsi tata kelola pemerintahan yang buruk didefinisikan sebagai suatu keadaan yang diindikasikan oleh ketimpangan informasi dan bertemunya kepentingan antara agen dan prinsipal (Chandra, 2015). Oleh karena itu, dalam konteks desa jika terdapat persebaran informasi yang tidak merata karena absennya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keberadaan BPD dapat didikte oleh kepala desa, perlu diwaspadai sebagai tanda adanya perilaku korupsi atau tata kelola pemerintahan yang buruk. (ANSA-EAP)2 menyebutkan bahwa pendekatan akuntabilitas sosial mengandaikan setidaknya dua kriteria. Pertama, pemerintah memberi ruang untuk partisipasi masyarakat. Kedua, kebersediaan warga negara untuk terlibat dengan pemerintah. cara Keterlibatan interaksi yang dangkal. Ini tidak dapat ditarik kembali serta membutuhkan saling percaya dan keterbukaan antara kelompok warga negara dan pemerintah. Tujuan keterlibatan konstruktif adalah kemitraan jujur, terlibat, dan berkelanjutan yang menciptakan ruang untuk melanjutkan dialog dan negosiasi. konstruktif melampaui Lingkungan yang kondusif bagi penerapan akuntabilitas sosial perlu memper- timbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait yang menentukan ruang keterlibatan konstruktif dan akan berdampak pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Menurut ANSA-EAP, dalam hal ini terdapat empat prasyarat kondisional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ini, yang dikenal sebagai Empat Pilar Akuntabilitas Sosial: (1) Kelompok warga negara yang terorganisir dan mampu; (2) Pemerintah yang responsif; (3) Konteks dan kesesuaian budaya; dan, (4) Akses terhadap informasi.3 Demokrasi Komunitarian Desa Sutoro Eko, seorang pakar tentang desa, selalu mengutip ungkapan seorang pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta, berikut ini ketika berbicara tentang desa. "Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan keputusan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi" (Hatta, 1956; dalam Sutoro Eko, 2005:64-65 dan 2015:178). Lebih lanjut, menurut Sutoro, Hatta juga menegaskan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada tradisi demokrasi asli yang berlaku di desa. Lalu, apakah sesungguhnya demokrasi desa itu? Dari ungkapan Hatta tampak bahwa demokrasi desa tentunya berbeda dengan demokrasi modern yang diterapkan di era Sementara itu, The Affiliated Network for Social Accountability-EAP Foundation 36 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
sekarang. Tradisi demokrasi yang selama ini hidup di desa adalah demokrasi sosial komunitarian. Menurut Sutoro Eko, demokrasi komunitarian desa tersebut pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: (1) Demokrasi politik dalam bentuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah; (2) Demokrasi sosial dalam wujud solidaritas bersama melalui gotong royong, dan; (3) Demokrasi ekonomi dalam wujud kepemilikan tanah secara komunal. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (dalam Eko, 2005:65), demokrasi komunitarian desa tersebut dibingkai dengan tiga tata yang berbasis pada "kontrak sosial" masyarakat setempat. Pertama, tata krama (fatsun), dan, kedua, tata susila (etika), sebagai bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Ketiga, tata cara atau aturan main sebagai mekanisme untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Adapun dalam konteks pemerintahan, sejak zaman dulu desa sesungguhnya sudah menerapkan pembagian kekuasaan konsep sejalan Montesqiue tentang Trias Politica: eksekutif yang diperankan oleh pemerintah desa, legislatif dalam bentuk rembug desa, dan yudikatif dalam bentuk dewan morokaki. yang dengan Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto (1983, dalam Eko, 2005: 64; dan Eko, 2015: 181), demokrasi desa pernah mengalami kemunduran. Menurut mereka, gotong-royong dan musyawarah, dua kata kunci dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup, kini makin surut. Kemunduran demokrasi oleh desa, menurut mereka, perubahan sosial-ekonomi dan kepemimpinan kepala desa. Setidaknya terdapat empat bukti kemunduran demokrasi desa di era modern yang mereka catat. Pertama, lurah (kepala desa) tidak lagi menggunakan cara demokrasi, tidak lagi menjadi "bapak" bagi rakyatnya; Kades lebih cenderung menjadi administrator ketimbang menjadi pemimpin. Kedua, lagi tanah secara pemerataan dan kepemilikan komunal di desa karena keterbatasan lahan akibat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Ketiga, berubahnya struktur kekuasaan desa yang dipicu oleh masuknya partai-partai politik ke ranah desa. Keempat, timbulnya polarisasi masyarakat desa yang disebabkan oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi pascakemerdekaan, disebabkan tidak ada konflik landreform, dan meluasnya pembangunan perdesaan, yang menyebabkan berubahnya fungsi ekonomi kepala desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa. Menyusutnya praktik demokrasi desa terutama terjadi pada masa Orde Baru. Kuatnya nuansa korporatis dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa secara masif menghilangkan demokrasi desa. Meskipun ada Pilkades,tetapi demokrasi desa pada masa ini bersifat artifisial belaka karena setiap proses elektoral intervensi dari pemerintah supradesa. Dalam Pilkades, pihak kabupaten hanya akan meloloskan kandidat yang telah terbukti loyal kepada pembangunan dan partai penguasa maupun mereka yang benar- benar dinyatakan "patuh" kepada pemerintah. Kuatnya intervensi pemerintah supradesa juga mendominasi desa (LMD). Walhasil, dalam praktiknya, lembaga ini hanya menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan kades, serta bekerja tanpa berbasis pada aspirasi lokal dan tantangan nyata yang di desa (Eko, 2005: 66-67). telah selalu mendapat lembaga musyawarah Setelah mengalami kemunduran, kini orang cenderung romantis ketika berbicara tentang demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan benteng terakhir demokrasi ketika demokrasi nasional telah mati. Orang Minangkabau, misalnya, selalu membanggakan bahwa sejak lama nagari selalu merawat tradisi demokrasi komunitarian melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Begitu pula dengan keyakinan sebagian besar orang bahwa mereka masih meyakini adanya sisa-sisa demokrasi yang masih terpelihara di desa-desa di Jawa. Beberapa lain: pemilihan langsung kepala desa, tradisi forum- forum RT sampai rembug desa sebagai arena pembuatan keputusan kolektif yang demokrasi, terjaganya solidaritas komunal antarwarga dalam bentuk gotong-royong, dan kini telah terbentuk badan permusyawaratan desa yang anggotanya dipilih secara demokratis. Bahkan, khusus terkait keanggotaan BPD, kini UU No. 6/2014 tentang Desa mengharuskan keterwakilan perempuan dalam "parlemen desa" tersebut. indikatornya antara adanya Status Quo Pengelolaan Keuangan Desa Setelah mendeskripsikan tiga konsep penting terkait dengan pengelolaan keuangan desa di atas, bagian selanjutnya dari tulisan ini Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 37
akan membahas keadaan terkini dari pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa. Aspek Kebijakan level), pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa awalnya mengacu pada PP No. 60/2014 yang secara ekslusif mengatur hal ihwal tentang Dana Desa. Dari segi substansi, UU Desa sesungguhnya tidak mengamanatkan adanya PP tentang Dana Desa. Namun, secara teknis, kebijakan Dana Desa memang perlu pengaturan lebih lanjut, terutama terkait dengan formula alokasi/besaran pembagian Dana Desa untuk setiap desa, dan dalam hal ini PP No. 60/2014 hadir untuk itu. PP ini mengatur formula pembagian dana desa berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Setahun berselang, formula pembagian Dana Desa tersebut berubah seiring keluarnya PP No. 22/2015 sebagai revisi atas PP No. 60/2014. Dalam PP baru tersebut, formula pembagian/ alokasi besaran Dana Desa dilakukan berdasarkan rumus: 90% sama rata + 10% berdasarkan 4 indikator karakteristik desa. Hingga memasuki tahun ketiga implementasi UU Desa di tahun 2017, pembagian besaran Dana Desa tersebut masih masih mengacu pada formula menurut PP No. 22/2015. Di aras kebijakan (policy secara lebih rinci Kendati UU telah menegaskan adanya kewenangan desa, pemerintah tetap mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diperbaharui setiap tahun. tidak kurang dari 4 Hingga kini, Permendesa PDTT terkait; No. 5/2015, No. 21/2015, No. 22/2016, dan No. 4/2017. Terakhir, melalui Permendesa PDTT No. 22/2016 jo PP No. 4/2017, Pemerintah menentukan bahwa penggunaan Dana Desa dipriotaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa dalam 4 (empat) bidang, yaitu: (1) Pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan (Prudes/Prukades); (2) Pembentukan BUMDes; (3) Pembangunan embung desa; (4) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Di tingkat turut mengatur penggunaan Dana Desa sebagaimana terjadi, misalnya, di Kabupaten Pandeglang, Banten. Masalah krusial kemudian muncul manakala Pemerintah Kabupaten lamban dalam menerbitkan terdapat lokal, Bupati juga Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat ketentuan yang terkait dengan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, Permen ini menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dalam mengelola keuangan, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu perangkat desa. Adapun Sekretaris Desa berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara umum, pengelolaan keuangan desa dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama, tahapan perencanaan, yaitu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui mekanisme musyawarah desa. Kedua, tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Ketiga, tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam hal ini, bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. tahapan pelaporan. Kades melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa: laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa (disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan). Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada Januari tahapan tahun berikutnya. Kelima, pertanggungjawaban. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Keempat, 38 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesungguhnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang terbit sebelum UU No. 6/2014, yaitu Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, Permendagri No. 113/2014 masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Setelah dua tahun berjalan, beberapa hal substantif dalam Permendagri No. 113/2014 memang perlu disesuaikan kembali. Dalam pelaksanaannya, Permendagri No. 113/2014 dinilai masih terlalu berat karena mengasumsikan kemampuan aparatur desa dalam pengadministrasian sama dengan aparat pemerintah daerah (kabupaten/kota). Laporan yang harus disusun oleh aparat desa terlalu detail, rumit, sehingga mempersulit aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Walhasil, energi aparat desa pun banyak tersita untuk tugas-tugas ini karena administratif. Hal banyaknya kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh aparat desa. Selain itu, berbagai pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa itu sendiri belum terintegrasi. Beberapa sumber pendanaan desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Dana Desa), masing-masing diatur secara berbeda. Sebagai contoh, Permendagri No. 113 mewajibkan penyusunan laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir semester laporan penggunanan pertanggungjawaban APBDes pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2016 juga mewajibkan aparat desa menyusun laporan penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan desa memiliki prosedur yang beragam, tergantung pada sumber pendanaan. (Juli dan Januari) dan realisasi Aspek Organisasi Di aras organisasional (organizational level), pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah supradesa (kabupaten/ kota, provinsi, dan pemerintah pusat). Untuk kepentingan tersebut, sejak awal Kementerian Desa PDTT telah membentuk Tim Satuan Tugas juga Dana Desa. Selain melibatkan banyak pihak untuk mengawasi Dana Desa. Hingga saat ini, tercatat setidaknya 9 aktor yang turut lain: Pemerintah Daerah (melalui inspektorat daerah), Satgas Dana Desa, BPKP, Pendamping Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, Kejaksaan dan Kepolisian, Masyarakat, dan media massa. itu, pemerintah terlibat, antara Diagram 1 Aktor Pengawas Dana Desa Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 39
Dalam arti luas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, yang dilakukan oleh pemerintah supradesa-sebagaimana diamanatkan UU No. 6/2014, juga mencakup pengembangan kapasitas pemerintah desa. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal. Artinya, pengaturan dan kontrol yang berlapis- lapis serta dukungan pengawasan Dana Desa dari banyak pihak tersebut belum diimbangi dengan agenda dan program pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang memadai. Selain itu juga, berbagai regulasi di atas juga menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang lebih banyak bersifat vertikal. Aspek Operasional Dalam praktiknya di lapangan, berbagai pengaturan dan pengawasan yang dilakukan para pihak di atas belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sejumlah data berikut ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntabilitas vertikal menunjukkan berbagai kontradiksi di lapangan. Pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak seiring meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) (2016) mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa dengan kerugian negara mencapai Rp.18 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut. Grafik 1. Fenomena Korupsi Tahun 2016 Berdasarkan Instansi Sumber: Adnan Topan Husodo (ICW), 2017. Berdasarkan pantauan ICW, sebagaimana dilansir Koran Tempo (8 Agustus 2017, hal. 10), terdapat 12 (dua belas) modus sedikitnya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu (1) Membuat rancangan biaya di atas harga pasar; (2) Kepala desa membuat laporan pembangunan fisik yang disebut berasal dari Dana Desa, padahal dari sumber lain; (3) Meminjam sementara Dana Desa dengan menggunakan rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan; (4) Pemotongan Dana Desa oleh pegawai kecamatan (5) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya ke provinsi ataupun ke kabupaten atau kabupaten; dengan cara memalsukan tiket perjalanan atau penginapan; (6) Penggelembungan uang honorarium perangkat desa; (7) Pembayaran alat tulis kantor desa yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya; (8) Memungut pajak, tapi pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; (9) Pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa, tapi digunakan secara pribadi oleh kepala desa; (10) Menggunakan dana pembangunan desa untuk kepentingan pribadi; (11) Menggelapkan dana hasil lelang aset desa; (12) Menggelapkan dana pembangunan infrastruktur desa (jalan, sekolah, dll). 40 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
ini, yang patut menjadi terkesan ICW bahwa cacatan menyamaratakan korupsi yang melibatkan kepala desa dengan korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkatnya rata-rata tidak memiliki kualifikasi yang memadai, mengingat tingkat pendidikan yang rendah dan perolehan informasi yang terbatas. Sehingga, level korupsi mereka berbeda, karena di desa ada kemungkinan ketidaktahuan/ketidakpahaman dari perangkat desa yang kemudian "dimanfaatkan" oleh oknum di pemerintah kabupaten. Pada titik adalah Kritik terhadap Mekanisme Akuntabilitas Vertikal Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa mekanisme tranparansi dan akuntabilitas dalam peraturan teknis pengelolaan keuangan desa selama ini lebih banyak bersifat vertikal. Hal lain dari model pengawasan Dana Desa yang melibatkan banyak aktor pemerintah supradesa. Ironisnya, kasus korupsi dana desa yang belakangan mengemuka justru melibatkan pemerintah supradesa tersebut. Hal itu, misalnya, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan baru-baru ini (Kompas, 3 Agustus 2017, hlm. 1). ini terwujud antara aktor-aktor Kasus korupsi Dana Desa di Pamekasan selain melibatkan kepala desa juga melibatkan kepala daerah, kepala inspektorat, dan kepala kejaksaan. Dari ini, argumen yang mengatakan bahwa minimnya pengawasan segi (vertikal) sebagai salah satu faktor pemicu korupsi di desa rupanya kurang tepat, sebab yang menjadi pelaku korupsi Dana Desa justru adalah aktor-aktor yang secara resmi ditunjuk oleh undang-undang untuk berperan dan pengawasan jawab bertanggung pengelolaan keuangan desa itu sendiri. terhadap Dengan demikian, tampak bahwa sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa selama ini abai terhadap kenyataan bahwa aktor-aktor yang menjalankan peran sebagai pengawas adalah institusi yang tidak steril dari oknum- oknum yang korup atau pemburu rente. Berbagai instrumen pengaturan teknis dan adminitrasi terkesan dibuat dan dijalankan untuk mengelabui desa sekaligus sebagai modus untuk perburuan rente oleh aktor-aktor supradesa. Sehingga, menyerahkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, terutama Dana Desa, akan berpotensi menjadi "bancakan". Terkait dengan hal tersebut di atas, data hasil pemantauan ICW berikut ini juga menarik untuk diketengahkan. Menurut hasil pantauan ICW, sepanjang tahun 2016 sebanyak 60% tersangka korupsi adalah aparatur sipil negara (ASN). Aktor tersangka kedua terbanyak adalah pelaku usaha/swasta yang sebagian besar terlibat dalam manipulasi tender dan penyuapan. Sementara itu, masyarakat dan kepala desa menjadi aktor ketiga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Selengkapnya dapat dilihat dari Diagram 2 berikut. Diagram 2 Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016 Sumber: Adnan Topan Husodo, ICW (2017). Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 41
Dengan berpijak pada fakta-fakta di atas, sikap KPK yang menginginkan pengawasan Dana Desa diperkuat dengan mengusulkan pemotongan dana tersebut sebesar 2-5% untuk diberikan kepada inspektorat daerah agar kinerjanya lebih maksimal, tepat. Pertama, pelaksanaan pembinaan binwas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa, merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Artinya, penguatan kapasitas inspektorat, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, dalam mengawasi Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sekaligus akan menunjukkan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi upaya memajukan desa. Kedua, Dana Desa merupakan hak desa. Pemotongan Dana Desa untuk diberikan kepada aktor-aktor supradesa yang menjadi pengawas Dana Desa sama halnya dengan membenarkan praktik perburuan rente di daerah dan desa. Ketiga, korupsi di desa tidak bisa diatasi dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus menggunakan pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi di desa. tentu kurang Urgensi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa Sebagaimana diwartakan dalam berbagai media nasional dan lokal, desa kini memang telah menjadi ladang korupsi baru. Hal ini merupakan kondisi yang mendesak untuk segera diatasi. Jika tidak, niat mulia UU Desa untuk memperkuat dan memandirikan desa hanya sebatas di atas kertas saja alias tidak akan pernah terwujud. Sebesar apapun gelontoran dana dialirkan ke desa, tidak akan menorehkan jejak apa-apa, selain menyebar wabah korupsi. Sebagian besar solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kecenderungan ini adalah dengan mempercepat pengembangan kapasitas pemerintah desa. Mengacu pada UU Desa, pengembangan kapasitas merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah supradesa terhadap ini dilakukan melalui program- desa. Hal program fasilitasi, asistensi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kenyataanya di lapangan, sudah barang tentu hal ini sangat bergantung pada niat baik dan komitmen, serta keberpihakan pemerintah terhadap desa. Meskipun demikian, tanpa mengabaikan urgensi penguatan kapasitas pemerintah desa, tulisan ini menawarkan alternatif yang berbeda- meskipun juga masih berkaitan-sebagai solusi untuk mengatasi korupsi di desa. Tulisan ini berargumen bahwa upaya mengatasi korupsi di desa juga perlu dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi desa. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas lokal desa adalah satu agenda mendesak yang harus diwujudkan untuk mencegah potensi korupsi di desa. UU Desa sendiri mendefinisikan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Artinya, jika mengacu pada definisi tersebut, keuangan desa merupakan bagian dari sistem atau rezim desa. UU Desa juga memastikan skema demokrasi dan akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mekanisme akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa saluran, yaitu akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa, akuntabilitas sosial melalui partisipasi masyarakat desa, akuntabilitas horizontal melalui mekanisme kontrol, dan keseimbangan (check and balances) oleh Badan Perwakilan Desa, dan akuntabilitas vertikal melalui pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, akuntabilitas lokal merupakan jantung dan arena utamanya. Pertama, dalam Pasal 26 ayat 1 yang terkait dengan mekanisme secara substansi akuntabilitas lokal desa. Pasal ini mengatur bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, di dalam ayat 4 butir p, kepala untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa, selain bahwa warga desa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban. desa memiliki kewajiban dan dipilih, terkait dengan informasi. Pada prinsipnya penyebarluasan tersebut menegaskan kembali pokok pasal ketentuan di atas dengan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kedua, Pasal 27 42 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Pasal 26, Kepala Desa wajib memberi dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengingat pengetahuan merupakan prasyarat yang perlu dimiliki agar seseorang dapat (mampu) berpartisipasi. Dengan kata lain, melalui kebijakan tersebut secara legal formal masyarakat diberi ruang untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, karena UU menempatkannya sebagai kewajiban kepala desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa pada gilirannya memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga pengaturan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi active citizen, terutama dalam konteks pembangunan di wilayahnya. Komitmen UU untuk memperkuat akuntabilitas lokal desa tampaknya tidak main- main. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, setiap bentuk pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban tersebut dalam Pasal 26 ayat 4, memiliki konsekuensi hukum karena kepala desa dapat dikenai sanksi. Bahkan, sanksi yang dimaksud tidak hanya berupa sanksi administratif, berupa teguran lisan dan/atau tertulis, melainkan lebih dari itu. Kepala desa dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap. Ketiga, Pasal 68 ayat 1 butir (a) mengatur bahwa akses atas informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai hak masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi implementasi kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat desa. desa, dan Keempat, terkait dengan pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa. Bukan hanya hak tetapi masyarakat juga berhak mengawasi jalannya seluruh kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pengaturan terkait hak masyarakat ini dipertegas kembali dalam Pasal 203 yang mengatur hal serupa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran desa (APBDes). Sebagaimana kemudian diatur dalam butir (c) pasal dan ayat yang sama, masyarakat berhak atas informasi, akan menyampaikan aspirasi, baik secara lisan atau tulisan, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentang dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa juga diatur dalam Pasal 54. Sementara itu, Pasal 82 mengatur pelibatan unsur masyarakat dalam musyawarah desa, sebagai forum tertinggi di desa guna memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. peran masyarakat Sejumlah pasal di atas menegaskan bahwa sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiarity, sebagai paradigma yang mendasari UU Desa, penerapan akuntabilitas lokal desa semestinya menjadi mekanisme utama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah sebagai regulator, tetap diperlukan melalui pengaturan yang proporisonal, dengan lebih menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat desa. Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa telah diuraikan bahwa berbagai kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari elite capture, juga justru malah memberi ruang pada jaringan pemburu rente (rent-seeking) di daerah dan desa. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan kuangan desa akan lebih ampuh transparansi dan jika diimbangi dengan akuntabilitas untuk masyarakat yang bersifat lokal-horizontal. Akuntabilitas lokal desa selama ini belum berjalan optimal karena belum diatur dalam mekanisme pelembagaan. Padahal jika mengacu pada semangat UU Desa, akuntabilitas lokal kepada masyarakat ini harus diatur dalam bentuk aturan baku. Artinya, aturan teknis tentang pengelolaan keuangan desa perlu hanya mewajibkan bertanggungjawab kepada BPD juga secara secara terbuka kepada masyarakat berkala. Pemerintah desa juga harus membuka ruang-ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban. Hal ini lah yang sejauh ini belum terjadi di sebagian besar desa dari hampir 75 ribu desa yang berada di tanah air. Sebelumnya kepala desa tidak tetapi Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 43
Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa UU Desa telah memberi kerangka institusional bagi terbentuknya kelas menengah di perdesaan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa memuat sejumlah Pasal yang terkait dengan penguatan partisipasi dan kontrol melalui semangat "kewargaan aktif" (active citizens) sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 26, 27, 54, 68, dan telah diuraikan pada bagian 82, yang sebelumnya. Dari aspek sosiokultural, budaya demokrasi komunitarian desa turut berkontribusi bagi penguatan akuntabilitas lokal dalam pengelolaan keuangan desa. Kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan musyawarah, sebagai karakter sosiokultural masyarakat desa, mencerminkan nilai-nilai komunitarian yang telah diadopsi dalam UU Desa (Eko, dkk., 2017: 103). juga Hanya saja, harapan munculnya kelas menengah kritis di perdesaan akan sangat bergantung pada sumber daya manusia dan tingkat keterbukaan masyarakat desa itu sendiri. Pada umumnya, desa mengalami kelangkaan sumber daya manusia yang mumpuni. Paradigma dan praktik pembangunan bias kota yang ada tingkat selama urbanisasi dari desa ke kota. Selain itu, orientasi pendidikan yang tidak peka terhadap potensi dan tantangan lokal desa juga turut menyebabkan generasi muda yang potensial lebih memilih berkiprah di kota. Hal itu menjadi akar dari kondisi kelangkaan sumberdaya manusia di wilayah perdesaan tersebut-suatu hal yang sesungguhnya ingin coba diatasi melalui UU Desa. Terlebih lagi, masih kuatnya budaya patronasi dan clientelism juga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap upaya pengembangan budaya demokratis dalam konteks penguatan akuntabilitas lokal desa. ini menyebabkan tingginya Namun, semangat pembaharuan yang diusung UU Desa sesungguhnya melampaui pandangan romantis dan skeptis tentang demokrasi desa tersebut. Republik desa yang demokratis bisa diorganisasi dan diciptakan. Studi dari Institute for Research and Empowering (IRE) (Eko, dkk., 2013: 41) menemukan bahwa kombinasi fasilitasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dan para mitra dengan gerakan lokal, telah mengantarkan transisi perubahan desa-desa di Indonesia Timur menuju desa sipil yang bercorak inovatif, emansipatoris, demokratis dan inklusif. Studi ini menemukan ada tiga arus demokratisasi yang berlangsung di desa-desa hadirnya dampingan ACCESS. Pertama, kepemimpinan dan tatakelola baru yang demokratis. Kedua, kebangkitan organisasi warga dan organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Ketiga, tumbuhnya pertautan yang demokratis antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan organisasi masyarakat. Terinspirasi dari pengalaman desa-desa di Indonesia Timur tersebut, UU Desa telah memberikan kerangka institusional untuk melembagakan demokrasi desa, mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks penguatan akuntabilitas lokal desa, menjadi penting untuk mempraktikkan kembali audit sosial yang melibatkan elemen masyarakat dan budaya/ tradisi yang tumbuh desa. Dalam praktiknya, audit sosial dapat menempuh metode yang beragam karena dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang hidup di desa. Sebagai contoh, audit sosial dapat dilakukan antara lain melalui forum rembug desa, media penyiaran radio desa, atau kegiatan budaya yang lebih mudah dipahami penduduk desa. Berdasarkan pokok di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) agenda utama yang dapat ditempuh dalam memperkuat akuntabilitas lokal desa sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi desa guna mencegah potensi tindak pidana korupsi di desa. desa, Pertama, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). UU Desa mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut UU Desa, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Menurut Sutoro Eko (2015: 188), hal tersebut berarti pelemahan fungsi hukum (legislasi) BPD digantikan dengan penguatan fungsi politiknya melalui representasi, kontrol, dan deliberasi. Oleh karena itu, penguatan BPD menjadi sangat penting. Ketimbang memotong Dana Desa untuk dialokasikan dalam biaya operasional inspektorat daerah, lebih baik dana tersebut digunakan untuk memperkuat BPD sebagai upaya melembagakan demokrasi dan mendidik warga desa agar lebih paham terhadap anggaran. penguatan kelembagaan Agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, harus dilakukan penguatan secara 44 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
struktural, penguatan secara fungsional, dan penguatan secara sosial terhadap BPD (Tjandra dan Ninik, 2015: 53-55). Penguatan secara struktural dilaksanakan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang memastikan kewenangan BPD agar dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa secara optimal. Penguatan secara fungsional dilakukan melalui mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan sistem merit atau berdasarkan prinsip kualitas dan kapasitas calon anggota BPD yang sungguh-sungguh memeliki kompetensi utuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang BPD. Penguatan secara sosial dilakukan melalui upaya mendorong agar BPD tumbuh dan berakar di masyarakat desa yang menjadi penyangganya, sehingga memperkuat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BPD. Dengan demikian, BPD memiliki kekuatan sosial yang berpengaruh terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran desa. BPD juga harus mampu membuka ruang partisipasi dan menggali aspirasi dari warga desa. terkait pemotongan anggaran sebesar 2-5% dari Dana Desa sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas BPD dan warga melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini mengacu pada fakta bahwa banyak anggota BPD tugas dan kewenangannya. Keterlibatan warga juga penting agar BPD tidak menjadi aktor tunggal yang kuat di desa, mengingat saat ini banyak BPD diisi oleh lawan politik Kepala Desa. Selain itu, untuk mendorong keterlibatan warga (termasuk kelompok marjinal) agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menjadi panggung bagi elite-elite desa (elite capture). Oleh karena itu, gagasan tidak mengetahui Kedua, memperkuat musyawarah desa sebagai institusi proses demokrasi deliberatif berbasis desa. Menurut Eko (2015: 192), lain merupakan tidak musyawarah desa representasi dari asas self governing community yang menjadi landasan utama UU Desa. Untuk memperkuat musyawarah desa perlu diupayakan agar musyawarah desa tidak didominasi oleh elite-elite desa, mengupayakan perimbangan gender, dan melibatkan kelompok rentan (penduduk miskin). Selain itu, musyawarah desa setiap aspirasi dan harus memperhatikan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin menghindari dan meredam potensi konflik masyarakat. Sebagai wadah demokrasi deliberatif, tempat untuk musyawarah desa menjadi bertukar informasi, komunikasi, diskusi, dan musyawarah mufakat untuk mencari kebaikan bersama. Dengan terbukanya akses terhadap informasi yang berkaitan terhadap permasalahan desa, musyawarah desa akan secara efektif mendeteksi dan mengatasi potensi penyelewengan atau korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. forum warga. Forum warga merupakan arena publik yang memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat desa dapat menentukan keputusan-keputusan tentang cara mengendalikan dan memperoleh sumber daya bersama (Eka Chandra, 2003: xix- xx). Di dalam forum terdapat upaya pemecahan masalah bersama dan penyampaian kepentingan warga masyarakat desa kepada pemerintah desa, serta terdapat wakil-wakil dari kelompok masyarakat miskin. Lebih jauh, forum warga menjadi pangkal bagi penguatan musyawarah desa yang memungkinkan terjadinya sebuah perencanaan desa dari bawah (bottom up planning), termasuk dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa, sehingga penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ketiga, membangun Pada titik ini, forum warga yang sudah terbentuk dapat diarahkan pada dua isu utama, yaitu: (1) Melacak penggunaan atau pengalokasian belanja anggaran (budget tracking) pembangunan desa sebelum dan selama tahun anggaran berjalan, dan; (2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa setelah selesai tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip pelembagaan untuk mencegah potensi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa dengan berupaya mendorong demokratisasi melalui pembukaan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat. demokrasi Keempat, membangun sistem informasi desa yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk membangun mekanisme pengawasan (watch dog) yang dilakukan oleh warga sendiri. Dengan begitu, warga dapat melakukan kontrol dan pantauan terhadap kebijakan-kebijakan dan program pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, setiap desa di indonesa sebaiknya menerapkan teknologi informasi di desa untuk mendistribusikan informasi secara cepat. Terlebih karena pers sekali yang nasional dan daerah jarang Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 45
menjangkau desa, padahal pers berperan untuk mendudukkan masalah-masalah yang ada di desa dengan merunutkan kasus dan menemukan solusinya. informasi terkait jumlah dan penggunaan dana tersebut diakses oleh para pihak terkait. Penutup Warga desa dapat mengembangkan sistem informasi berbasis website untuk memantau jalannya pembangunan desa dan kondisi terjadi di desanya sendiri. Di masa depan, desa dapat mengembangkan sistem informasi atau laman website-nya sendiri yang dikelola oleh warga untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sekaligus untuk mempromosikan kekuatan desanya mengingat masih sulitnya menemukan informasi tentang desa-desa di mesin pencari seperti google. Kelima, membangun sistem dan mekanisme komplain/pengaduan. Pengelolaan pengaduan merupakan salah satu cara penerapan prinsip akuntabilitas lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem atau mekanisme pengaduan yang dibangun dapat dilakukan secara vertikal (kotak pengaduan, jajak pendapat, survei, dan demonstrasi) atau horisontal (berupa lingkaran kebajikan, yaitu sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan unsur-unsur eksternal di luar penyelenggara pemerintahan desa). Penerapan sistem pengaduan guna mengawal pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Sebagai peringatan dini (early warning) kepada para pemangku kepentingan di desa akan adanya masalah yang harus mendapat perhatian; (2) Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya melalui penyelesaian internal lebih dini di titik terdekat dengan sumber masalah; (3) Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akurasi pemanfaatan anggaran desa. pelaksanaan Keenam, membangun jejaring dengan lembaga atau institusi di luar penyelenggara pemerintahan desa, seperti organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal atau perusahaan yang ada di desa. Membangun hubungan dengan para pihak di luar pemerintahan yang ada di desa akan memperkuat akuntabilitas lokal desa. Sebagai contoh, jika di sebuah desa terdapat lahan perkebunan yang dikelola oleh suatu perusahaan (BUMN atau swasta), hubungan yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat desa dengan tersebut akan berdampak pada perusahaan akuntabilitas lokal desa. Misalnya, ketika perusahaan tersebut memberikan dana CSR terhadap pemerintah desa atau masyarakat, Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan pelaksanaan teknis yang bersifat vertikal. Hal ini, misalnya, tampak dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Namun, dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pendekatan akuntabilitas vertikal tersebut tidak efektif, mengingat kian merebaknya praktik penyelewengan dana dalam pengelolaan keuangan desa, seiring mengalirnya dana besar ke desa melalui kebijakan Dana Desa. Artinya, pengaturan yang berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa dalam mengekang dan mendikte desa, alih-alih memandirikannya. Sebaliknya, praktik korupsi di desa justru kian marak dan melibatkan aktor- aktor yang sebagai pengawas pengelolaan Dana Desa (sebagai bagian dari keuangan desa). Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas vertikal pengelolaan keuangan desa. terbukti hanya efektif seharusnya berperan Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, merebaknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa model pengawasan yang dibangun selama ini, selain tidak menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari elite capture, juga justru malah memberi ruang pada jaringan pemburu rente (rent-seeking) di daerah dan desa untuk penguatan titik beroperasi. akuntabilitas lokal menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk keluar dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga. Pada ini, 46 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Daftar Pustaka Buku Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: PKDOD LAN. Agusta, Ivanovich. Tanpa tahun (tt). Good Governance dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Bappenas. (2007). Penerapan Tata Pemerintahan Tjandra, W. Riawan dan Ninik Handayani. (2015). Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa yang Baik. Bappenas: Jakarta. Chandra, Eka, dkk. (2003). Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil. Bandung: Yayasan Akatiga. Chandra, Eka. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Analisis Sosial, Vol. 19, No. 2, Desember 2015. Eko, Sutoro. (2005). "Memperdalam Demokrasi Desa" dalam Sugeng Bahagijo dan Rusdi Tagaroa (Ed.). Orde Partisipasi: Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa. Peraturan Perundang-undangan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN juncto PP No. 22 Tahun 2015. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 juncto PP No. 47 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Eko, Sutoro, dkk. (2013). Mutiara Perubahan: Inovasi Desa Dari Indonesia Timur. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE). Eko, Sutoro. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Eko, Sutoro, dkk. (2017). Desa Baru, Negara Lama. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD APMD. Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT) No. 5 Tahun tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015. Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT) No. 21 Tahun tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 247 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa juncto PMK No. 49 Tahun 2016. Husodo, Adnan Topan/ICW. (2017). Menuju Desa Bebas Korupsi. Dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017. Artikel Media "Dana Desa Sumber Korupsi Baru. KPK Tangkap Bupati dan Kejari Pamekasan", Harian Kompas, 3 Agustus 2017, hal. 1. Tim Peneliti KOMPAK. (2017). "Dana Desa, Pembagian Alokasi, dan Penggunaan: Tinjauan KOMPAK". Jakarta: Kolaborasi untuk Masyarakat Kesejahteraan (KOMPAK). dan Pelayanan "Pengawasan Dana Desa Minim. KPK Sampaikan Rekomendasi",Harian Kompas, 4 Agustus 2017, hal. 1. "Miliaran Rupiah Dana Desa Mengendap", Rozaki, Abdul, dkk. 2016. Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment. Harian Kompas, 7 Agustus 2017, hal. 1 "Jokowi Perintahkan Usut Penyelewengan Dana Desa", Harian Koran Tempo, 8 Agustus 2017, hal. 10. Tim Peneliti Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) LAN. (2016). Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ ANSA-EAP. "The Four Pillars of Social Accountability". diakses pada 16 November 2017. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 47
48 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
META-ETNOGRAFI BUDAYA PERSALINAN DI INDONESIA META-ETHNOGRAPHY OF DELIVERY CULTURES IN INDONESIA Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes RI Abstract Indonesia's Maternal Mortality Rate (MMR) was 305 per 100,000 live births. Various Maternal and Child Health Care's programs have been implemented for decades but the MMR still in a stagnant level. Culture is seen as important factors for the succeed or failure behind the maternal and child care's program.This study used meta-etnography analysis on 22 books of Health EthnographyResearch in 2012-2015 by comparing the meaning of safe motherhood from the community and the MCH program. The results showed that socio-cultural in community and the competence of health worker were factors that related to safe motherhood. Delivery culture's themes showed 7 items: (1)the meaning of delivery, (2)birth attendant, (3)taboo, (4)the value of the fortune having many children, (5)the role of family in delivery's decision making, (6) physical environment, and (7) health worker's personality.Maternal and child health care could be improved by involving communities and traditional midwife. It was also important to teach heatlh workers about cross-cultural understanding, cultural communication, and public health behavior. Keywords: Maternal and Child Health Care, Culture, Safe Motherhood Abstrak Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) telah dilaksanakan dalam beberapa dekade tidak juga menurunkan AKI. Ditengarai masalah budaya kesehatan sebagai faktor dalam keberhasilan atau kegagalan program dan anggaran yang telah dicanangkan. Kajian ini menggunakan metode meta-etnografi untuk membandingkan antara pemaknaan persalinan aman menurut masyarakat dengan versi berdasarkan program KIA. Meta-etnografi dilakukan pada 22 buku Riset Etnografi Kesehatan bertema KIA. Hasil meta-etnografi menunjukkan bahwafaktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman. Budaya cukup berpengaruh pada pola persalinan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga. Muncul 7 tema budaya persalinan yaitu (1) makna persalinan, (2) penolong persalinan, (3) tabu, (4) nilai banyak anak banyak rejeki, (5) peran keluarga dalam pengambilan keputusan persalinan, (6) lingkungan fisik, dan (7) personal tenaga kesehatan. KIA dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dan dukun bayi, serta melatih tenaga kesehatan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat. Kata kunci: Kesehatan Ibu dan Anak, Budaya, Persalinan Aman Pengantar Persalinan dan kelahiran merupakan bagian penting dari siklus kehidupan manusia (life cycle). Pada beberapa budaya etnis di Indonesia, peristiwa persalinan bagi ibu hamil dianggap sebagai suatu proses penting yang sakral melibatkan pandangan dunia mikro dan makro seorang manusia dalam budayanya. Dengan demikian proses kelahiran dianggap alamiah, terjadi pada setiap perempuan yang hamil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wajar jika ditemukan ada beberapa tradisi di beberapa masyarakat yang memungkinkan persalinan dilakukan sendiri oleh ibu hamil. Penolong persalinan, baik itu dukun maupun bidan, seringkali hanya diperlukan perannya saat proses seperti memotong tali pusar, membersihkan bayi atau saat ibu bersalin mengalami kesulitan dalam proses persalinan. persalinan sudah selesai, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 adalah 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2016). Sejak berpuluh tahun lalu, program-program Kesehatan Ibu dan Anak Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 49
(KIA) telah banyak dilaksanakan untuk menurunkan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB).AKI penurunannya dari tahun ke tahun tidak signifikan dan berjalan lambat, bahkan meleset dari target capaian yang ditetapkan MDGs yaitu 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Mengapa hal tersebut di atas sulit diatasi?Selain kerja keras untuk mencapai target MDGs, adakah faktor budaya yang berperan? Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2013 berdasarkan data dari Direktorat Kesehatan Ibu yang disajikan oleh Pusat Data dan Informasi adalah kasus perdarahan (35,1%), hipertensi (21,5%),dan infeksi (5,8%)(Kemenkes RI, 2014). Pemerintah berusaha menangani masalah tersebut dengan mengembangkan program Safe Motherhood, yaitu persalinan aman oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keinginan ini diamanatkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal isinya menyatakan bahwa upaya 126 yang kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatanibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. fasilitas, Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa persalinan di fasilitas kesehatan adalah sebesar 70,4%dan masih terdapat 29,6%persalinan dilakukan di rumah atau lokasi lainnya. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (dokter spesialis, dokter umum, dan bidan) mencapai 87,1% dan sisanya 12,9% penolong persalinan dilakukan oleh selain tenaga kesehatan (melahirkan sendiri di rumah dan/atau dengan pertolongan dukun) (Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2014). Masih adanya persalinan yang dilakukan sendiri oleh ibu atau ditolong oleh dukun terjadi karena masih kuatnya peranan adat dan budaya masyarakat padabeberapa wilayah di Indonesia. Selain sebagian dikarenakan oleh masalah akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau, berbagai alasan lain seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi pilihan ibu untuk melakukan persalinan sendiri atau ditolong oleh dukun. Persalinan yang tidak tenaga kesehatan dan ditolong oleh tidak fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di menjadi salah satu faktor risiko penyebab kematian ibu dan anak di Indonesia. Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan beberapa kali riset etnografi kesehatan bertema KIA. Metode kualitatif digunakan (etnografi kesehatan) dengan tujuan menangkap budaya persalinan yang ada di masyarakat. Hasil Riset Etnografi Kesehatan tahun 2012-2015 menunjukkanbahwa persalinan yang dilakukan sendiri atau ditolong dukun terjadi karena faktor sosial budaya masyarakat setempat dan adaptasi masyarakat dengan kondisi lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian tersebut dengan menggunakan metode meta-etnografi. Meta-etnografi menurut Britten, et al. (2002) merupakan metode sintesis yang memberikan alternatif induksi dan interpretasi pada penelitian-penelitian kualitatif, dalam hal ini adalah penelitian etnografi kesehatan ibu dan anak. Produknya adalah sintesis dari translasi antar studi-studi yang mendorong peneliti untuk memahami dan mentransfer ide, konsep, dan metafora lintas studi yang berbeda.Translasi adalah menerjemahkan ulang pemaknaan dari beberapa studi yang memiliki tema sama dalam bentuk yang timbal balik. Translasi dalam meta- inilah yang membedakannya dari etnografi umumnya. literatur telaah metode Keunggulan translasi adalah memperbolehkan perbandingan antara studi yang berbeda tetapi tetap mempertahankan struktur hubungan antar konsep dan menekankan keutuhan makna. Interpretasi dan eksplanasi pada studi asli sebagai data dan ditranslasi diperlakukan kembali dengan beberapa studi yang lain sehingga menghasilkan sebuah sintesis. Ada tiga cara dalam mensitesis studi-studi yang berkaitan satu sama langsung lain, yaitu (1) Secara membandingkan sebagai translasi timbal balik, (2) Secara oposisi sebagai translasi penyangkalan satu dengan yang lain, dan (3) Mengambil semua bersama-sama untuk mewakili argumen yang sejalur pada Tulisan ini dihasilkan dari metode meta- etnografi terhadap 22 buku Seri Riset Etnografi Kesehatan yang diterbitkan oleh Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2012, 2014, dan 2015. Analisis dilakukan pada 22 buku Seri Riset Etnografi Kesehatan (REK) yang bertema KIA dengan klasifikasi 50 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
pemaknaan utama adalah persalinan aman. Pemaknaan persalinan aman di level masyarakat kemudian dibandingkan dengan pemaknaan persalinan aman versi program KIA pemerintah, yaitu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan ditempat fasilitas kesehatan. Melalui pembacaan klasifikasi utama tersebut, kemudian dilakukan sehingga memunculkan klasifikasi budaya persalinan, terkait penolong persalinan, dan nilai-nilai (ritual dan keyakinan). Sintesis persalinan sintesis klasifikasi, dilakukan dalam upaya mengurai masalah dan potensi kesehatan yang muncul karena faktor budaya. Gap yang terurai bisa terjembatani, dan diharapkan bisa menjadi masukan kebijakan program KIA. Kebijakan program agar memper- tetap timbangkan budaya masyarakat dan berkesinambungan.Tabel.1 di bawah ini adalah 22 judul buku hasil REK tema KIA, nama penulis, dan tahun terbit yang disintesis dengan metode meta-etnografi. Tabel 1 22 Buku Seri Riset Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2012-2015 Judul Buku Penulis Nomor Naskah 2012 Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Toraja, Kecamatan Sa'dan, kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Madura Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Gayo, Desa Tetinggi, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nangro Aceh Darussalam Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Imbodu, Kecamatan Randangan, Etnis Gorontalo. Desa Kabupaten Pohuwato, Prov. Gorontalo Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Mamasa. Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Jawa Desa Gading Sari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Ngalum Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Bali Banjar Banda Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Nias Desa Hilifadolo Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Alifuru Seram. Ds Waru Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Manggarai, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Prov. Nusa Tenggara Timur Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Dayak, Desa Dirung Bakung, Kabupaten Murung Raya (Lestari, W.,et al., 2012) (Widyasari, R., et al., 2012) (Fitriyanti, Y., et al., 2012) (Handayani, S., et al., 2012) (Indrawati, L., et al., 2012) (Kristiana, L., et al., 2012) (Kurniawan, A., et al., 2012) (Kurniawan, S.A., et al., 2012) (Manalu,H.S., et al., 2012) (Permana, M., et al., 2012) (Raflizar, et al., 2012) 12 6 9 14 11 5 22 20 10 16 19 (Syarifah, N., et al., 2012) 17 2014 Goyangan Lembut Jemari Dukun Bayi Oyog,Etnis Jawa, Kabupaten Cirebon Balutan Pikukuh Persalinan Baduy, Etnis Baduy Dalam, Kabupaten Lebak Hembusan Topo Tawui dalam Persalinan. Etnis Kaili Da'a, Kabupaten Mamuju Utara (Yuhandani, D.S., et al., 2014) (Ipa, M., et al., 2014) (Handayani, S., et al., 2014) 3 4 14 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 51
Judul Buku Perempuan Muyu dalam Pengasingan. Etnis Muyu, Kabupaten Boven Digoel Benteng Tradisi Bumi Serasan Sekate Etnis Anak Dalam, Kabupaten Musi Banyuasin Penulis (Laksono, A.D., et al., 2014) (Sari, I.D., et al., 2014) Nomor Naskah 21 7 2015 Maparaji dalam Lingkaran Hidup: Perempuan di Desa Panyusuhan, Etnis Sunda, Kabupaten Cianjur Belenggu Kokolot: Pada Ibu Hamil dan Melahirkan,Etnis Sunda, Kabupaten Pandeglang Daun Ro'Hili dan Air Gula Sabu Penyambut Bayi Baru Lahir, Etnis Sabu, Kabupaten Sabu Raijua Gia Biang Perawat Bayi di Pulau Obi, Etnis Tobelo, Kabupaten Halamahera Selatan Ibu dan Bayi, dalam Cengkeraman Penyakit Burung, Palasik dan Tatagua, Etnis Minangkabau, Jorong Sariak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat (Purwanto. E., et al., 2015) (Ramadhan. A., et al.,2015) (Nggoalemo, R., et al., 2015) (Putra, S., et al., 2015) (Saputra, F., et al., 2015) 1 2 18 15 8 22 buku Seri REK bertema KIA dibaca untuk mencari kesamaan tema utama tentang persalinan aman. Buku Seri REK tahun 2012 terdapat 12 buku, tahun 2014 5 buku, dan tahun 2015 5 buku. Total ada 22 wilayah kabupaten dengan 8 pembagian regional kepulauan yaitu Jawa (5 kabupaten), Sumatera (4 kabupaten), Sulawesi (4 kabupaten), Maluku (4 kabupaten), Kalimantan (4 kabupaten), Nusa Tenggara (2 kabupaten), Bali (1 kabupaten), Papua (2 kabupaten). Meta-etnografi Budaya Persalinan di Indonesia Faktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman. Masyarakat memiliki konsep dan nilai sendiri tentang kehamilan, persalinan, penolong persalinan, dan tentang nilai anak dalam suatu keluarga. Hal tersebut berbeda dengan pandangan pemegang program KIA yang menyatakan bahwa persalinan harus direncanakan mulai awal dengan melakukan pemeriksaan dan bersalin ditempat fasilitas pelayanan kesehatan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Riset etnografi budaya kesehatan telah dilaksanakan di 22 wilayah kabupaten di Indonesia. Hasil rieset menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya berbeda, memiliki pemahaman tersendiri terkait persalinan. Demikian halnya dengan pandangan tenaga kesehatan yang kompeten juga mempengaruhi keputusan tempat ibu akan bersalin. Hal itu seperti dipaparkan pada tabel 2 berikut. tentang Tabel 2 Determinan Budaya Persalinan pada 20 etnis di Indonesia Regional Jawa No. Naskah 1 2 3 4 5 6 Kabupaten Cianjur Pandeglang Cirebon Lebak Bantul Sampang Etnis Sunda Sunda Jawa Baduy Dalam Jawa Madura Determinan Sosial Budaya Kesehatan Persalinan ditolong oleh dukun bayi Bidan tidak selalu ada dan pendekatan interpersonal kurang Akses jalan desa buruk Biaya persalinan di dukun lebih murah. Merasa lebih nyaman dan lebih murah melahirkan di rumah. Kehamilan di usia muda (kurang dari 20 tahun) dan Kurang Energi Kronis (KEK) Pijat hamil oleh dukun bayi Proses persalinan sendiri tanpa dibantu dukun/tenaga medis. Tenaga medis dipanggil ketika mengalami kesulitan selama proses melahirkan. Paritas dan jarak antar kehamilan yang terlalu dekat karena menolak KB 52 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Regional No. Naskah Kabupaten Etnis Determinan Sosial Budaya Kesehatan Sumatera Sulawesi 7 8 9 10 11 12 13 14 Musi Banyuasin Pasaman Barat Gayo Lues Nias Selatan Mamasa Toraja Utara Mamuju Utara Pohuwato Anak Dalam Minangkabau Gayo Nias Mamasa Toraja Kaili Da'a Gorontalo Anggapan banyak anak banyak rejeki Tabu persalinan di tenaga kesehatan karena memperlihatkan organ intim. Akses terpencil Periksa hamil dan melahirkan ke dukun. Penggunaan obat tradisional pasca melahirkan. Persalinan sendiri atau ditolong dukun. Tabu memperlihatkan organ kewanitaan, sehingga ibu hamil memilih persalinan di dukun yang tidak membuka organ kewanitaan. Ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan yang muda. Ketidaknyamanan melahirkan di fasilitas kesehatan. Melahirkan harus diluar rumah, dibuatkan pondok kecil yang ditentukan letaknya oleh topo tawui (dukun). Maluku 15 16 Halmahera Selatan Seram Bagian Timur Tobelo Alifuru Seram Persalinan dirumah dengan bantuan dukun (mama biang). Keterpencilan, akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan informasi kesehatan minim. Tidak nyaman melahirkan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada enggan turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan alasan topografi dan transportasi. Kalimantan Nusa Tenggara 17 18 Murung Raya Dayak Sabu Raijua Sabu Persalinan ke dukun karena akses ke fasilitas kesehatan sulit. Ketiadaan tenaga kesehatan. Melahirkan sendiri di rumah dengan alat tidak steril. 19 Manggarai Manggarai Bidan tidak ada di desa (Pustu kosong), melahirkan dengan didampingi dukun (Banni Deo). Akses terhadap pelayanan kesehatan cukup sulit. Suami/Keluarga tidak terlalu peduli dengan kehamilan istri. Posisi melahirkan berjongkok atau telentang. Bali Papua 20 21 22 Gianyar Boven Digoel Pegunungan Bintang Bali Muyu Ngalum Peran lembaga adat tiap banjar Wanita yang melahirkan harus diasingkan karena adanya kepercayaan bahwa darah persalinan itu kotor dan merupakan pantangan. Total 22 Lokasi 20 Etnis 22 buku REK di atas terbagi menjadi 8 regional kepulauan dan terdapat 20 etnis. Regional Jawa 4 etnis (etnis Jawa, Sunda, Baduy Dalam, dan Madura), Sumatera 4 etnis (Etnis Anak Dalam, Minangkabau, Gayo, dan Nias), Sulawesi 4 etnis (etnis Toraja, Mamasa, Kaili Da'a, dan Gorontalo), Maluku 2 etnis (etnis Tobelo dan Alifuru Seram), Kalimantan 1 etnis (etnis Dayak), Nusa Tenggara 2 etnis (etnis Sabu dan Manggarai), Bali 1 etnis (etnis Bali), dan Papua 2 etnis (Etnis Muyu dan Ngalum). Dari determinan sosial budaya kesehatan pada tabel 2 bisa diklasifikasikan dalam tema budaya utama yang kemudian muncul sub tema sebagai translasi dari tema utama, seperti pada tabel 3 di bawah ini. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 53
Tabel 3 Klasifikasi Tema Budaya Persalinan 22 Buku REK Tema Budaya Persalinan Makna persalinan Penolong persalinan Sub Tema Melanjutkan generasi Kenyamanan dan psikologis ibu Alamiah dan biasa Peran sosial dukun bayi di masyarakat Nomer Naskah 1 s/d 22 1 s/d 22 1 s/d 22 Paraji/Maparaji (1,2,3), To'Mappakianak (11,12), Bidan Kampong (7,8,9), Mama Biang (15), Hulanggo (14) , Topo Tawui (13), Banni Deo (18), dukun (19) 1 s/d 22 Dukun bayi melayani pemijatan ibu hamil dan perawatan pasca persalinan Tabu Kepercayaan kepada bidan rendah Persalinan dilakukan sendiri Tabu memperlihatkan organ intim kepada orang luar Kepercayaan kepada bidan rendah Persalinan dilakukan sendiri Tabu memperlihatkan organ intim kepada orang luar Darah perempuan melahirkan dianggap kotor harus bersalin di luar rumah Darah perempuan melahirkan dianggap kotor harus bersalin di luar rumah Kepercayaan terhadap gangguan dari luar (gaib) apabila tidak mematuhi anjuran tetua 2, 8, 12, 13, 17 Nilai banyak anak banyak rejeki kehamilan usia muda 3,4,6,12, 15 Peran keluarga dalam pengambilan keputusan persalinan penolakan program KB Peran lembaga adat, tetua keluarga 6,9,12 1,4,13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 Posisi perempuan dalam keluarga yang patuh pada keputusan keluarga Posisi perempuan dalam keluarga yang patuh pada keputusan keluarga Lingkungan fisik Akses Fasyankes dan tenaga kesehatan terjangkau Akses Fasyankes dan tenaga kesehatan terjangkau Akses Fasyankes dan tenaga kesehatan tidak terjangkau 7 s/d 19, 21,22 Personal Tenaga Kesehatan Sarana prasarana minim Kompetensi bidan kurang 7 s/d 19, 21,22 1 s/d 19, 21,22 Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa budaya masyarakat di 22 lokasi REK pada 20 etnis cukup berpengaruhterhadap pola persalinan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga. Dari meta-etnografi muncul 7 tema budaya persalinan yaitu: (1) Makna persalinan, (2) Penolong persalinan, (3) Tabu, (4) nilai banyak anak banyak rejeki, (5) Peran pandangan keluarga dalam pengambilan keputusan persalinan, (6) Lingkungan Fisik, dan (7) Personal tenaga kesehatan. Budaya Persalinan di Indonesia Pemaknaan Persalinan Aman Kelompok sosial yang ada di 22 lokasi REK menyatakan bahwa persalinan bagi setiap perempuan adalah hal yang biasa dan alamiah. Dari pemahaman itu, terlihat tidak terdapat kekhawatiran akan komplikasi kehamilan atau masalah dalam persalinan. Pendampingan dari keluarga dan kepatuhan terhadap aturan-aturan adat yang berlaku juga merupakan faktor yang memberi rasa aman dan nyaman bagi ibu bersalin. Fungsi dari persalinan adalah untuk melanjutkan generasi kesukuan. Ritual dan proses persalinan dalam budaya masyarakat adalah simbol dari keberlangsungan suatu suku tertentu. Seperti yang bangsa atau etnis diungkapkan oleh Turner bahwa keselamatan atau kemalangan dalam proses kehamilan dan/atau persalinan terkait erat dengan simbol 54 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
ibu hamil dan keluarga pada masyarakat Ndembu di Afrika sebagai pengingat pada tradisi leluhur. Upacara atau ritual diadakan untuk mengingatkan kembali agar leluhur memberikan keselamatan pada proses persalinan (Turner, 2008). Pada 22 wilayah REK juga memiliki ritual dan proses budaya dalam menyambut generasi baru dalam lingkup kesukuannya. Keberlangsungan etnis dan seluruh pembelajaran perangkat budayanya bergantung pada generasi penerusnya. Oleh karena itu, kehamilan dan persalinan pada perempuan merupakan legitimasi konstruksi budaya dari siklus kehidupan seorang perempuan menjadi seorang ibu (Mccallum & Reis, 2007). Penolong Persalinan Pada 22 lokasi REK di 20 etnis yang ada sebagian besar mempercayakan penolong persalinan pada dukun bayi, dimana posisi dukun bayi pada masyarakat adat juga berperan sebagai tokoh yang sangat dipercaya, tokoh yang dituakan (sesepuh), memiliki hubungan interpersonal yang kuat dalam masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggorodi (2009), Media, et al. (2012), dan Parenden, et al. (2015) bahwa peran dukun dalam sosial budaya masyarakat masih kuat dikarenakan berbagai faktor sosial budaya yang ada di masyarakat. Kedudukan dukun bayi dalam budaya masyarakat masih tetap ada. Peran budaya yang melekat pada dukun bayi sebagai tokoh yang masih diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Keberadaan dukun bayi belum bisa tergantikan oleh tenaga kesehatan muda yang tidak memiliki kedudukan sosial budaya dalam masyarakat adat setempat. Dukun bayi tetap digunakan oleh masyarakat, baik yang tinggal di lokasi dengan akses mudah maupun sulit. ibu atau keluarga memilih dukun bayi meskipun tidak ada kendala akses adalah karena pertama dukun masih keluarga. Kedua Dukun memiliki tingkat sosial budaya yang tinggi di masyarakat. ketiga dukun dalam pelayanan lebih memberi rasa nyaman, dan terakhir dukun dapat memberi pijat kehamilan dan bayi. masalah keterkaitan akses yang jauh dengan pemilihan persalinan kepada dukun bayi didukung oleh penelitian Furi dan Megatsari (2014) yang menyatakan bahwa Ada hubungan signifikan antara keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan pemilihan persalinan pada dukun bayi (Furi dan Megatsari, 2014). Alasan Tabu Fershtman, et al. (2011) mendefinisikan tabu sebagai pelarangan terhadap suatu perilaku/ tindakan tertentu atas dasar keyakinan bahwa perilaku yang dilarang tersebut dianggap terlalu suci atau terlalu berbahaya bagi orang awam 22 lokasi REK pada 20 etnis menggambarkan pandangan budaya tabu, masalah kebiasaan kenyamanan persalinan ibu kurang dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan, seperti juga diungkapkan dalam penelitian Parenden,et al. (2015) dan Ratnaningtyas (2012) yang mengungkap tabu bersalin ditolong oleh orang lain karena memperlihatkan organ intim. Hal tabu tersebut bisa mendorong ibu hamil untuk bersalin sendiri. Tabu seperti ini dijumpai pada etnis Baduy Dalam, Toraja, Kaili Da'a, Sabu, Muyu, dan Ngalum. Darah persalinan bagi sebagian etnisdipercaya sebagai hal yang kotor, sehingga ibu bersalin ditempatkan di pondok luar rumah. Hal tersebut diyakini agar darah ibu bersalin tidak mengotori rumah induk atau tanah adat yang dianggap suci (Etnis Kaili Da'a, Gorontalo, Muyu, dan Ngalum). Nilai Banyak Anak Banyak Rejeki Nilai anak dalam suatu komunitas menurut Hoffman berupa fungsi anak dalam melayani atau memenuhi harapan orang tua. Harapan orang tua meliputi nilai psikologi (anak sebagai sumber kepuasan), nilai sosial (anak sebagai pencegah perceraian dan meningkatkan status sosial keluarga), dan anak nilai ekonomi (anak sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi keluarga di masa depan) (Hoffman dalam Kemma, 2004). Nilai anak dalam budaya masyarakat memicu kehamilan di usia muda dan penolakan atas KB karena terdapat nilai banyak anak banyak rejeki. Kehamilan usia muda dan jarak kelahiran yang dekat berisiko terhadap ibu. bagi masyarakat Jawa Cirebon, Baduy Dalam, Madura,Toraja dan Tobelo, memiliki banyak anak dengan hamil sedini mungkin dan jarak kelahiran adalah lebih penting dibandingkan dengan keselamatan ibu. tidak mengatur Peran Pandangan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Persalinan yang dilakukan oleh Behruzi, et al. (2013) menunjukkan bahwa kemungkinan faktor sosial budaya berkontribusi terhadap praktik persalinan di Berdasarkan telaah literatur Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 55
masyarakat. Faktor sosial budaya memberi pandangan bahwa ancaman fisik dan spiritual pada keberlangsungan kehamilan ibu terkait dengan pencarian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian ibu bisa jadi memilih pelayanan kesehatan konvensional bersamaan dengan terapi penyembuhan alternatif (terapi psikososial, spiritual maupun herbal). Walaupun kondisi fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup memadai untuk pertolongan persalinan, namun pola pencarian kesehatan yang terkait kebutuhan psikologis (kenyamanan) bisa menghentikan ibu untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini banyak terjadi pada ibu yang awalnya memeriksakan kehamilan di dukun bayi, maka kemungkinan besar ibu juga akan mengambil keputusan untuk melahirkan di dukun bayi (Dako-Gyeke, et al., 2013). Pada kasus di 22 wilayah REK, dukun bayi memiliki posisi sosial yang tinggi di masyarakat sehingga pengaruhnya dalam pengambilan keputusan masih sangat dipatuhi. Dukun bayi yang juga merupakan kerabat yang dituakan dalam kelompok sosial lebih mempengaruhi dalam keputusan tempat persalinan dan siapa yang akan menolong. Menurut Furi dan Megatsari ada hubungan signifikan antara kebudayaan (culture) ibu bersalin dengan pemilihan persalinan pada dukun bayi (Furi dan Megatsari, 2014). Faktor penghambat berdasar budaya masyarakat antara faktor kenyamanan dan lain adalah psikologis ibu. Dari 36% wilayah yang mengalami kesulitan akses terhadap fasilitas kesehatan, sebanyak 32% merupakan wilayah di luar Jawa, sedangkan 4% sisanya adalah wilayah yang berada di Pulau Jawa. Kondisi Akses keterjangkauan fasilitas pelayanan terhadap kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. tabu, Tabel 5 Akses Fasyankes di Pulau Jawa dan Luar Jawa Luar Jawa Akses ke Fasyankes Jawa Sulit 4,5% 31,8% Mudah 22,7% 40,9% Total 27% 73% Sumber: Hasil Meta Etnografi 2012-2015 Lokasi REK yang jauh dari Fasyankes dan ketiadaan tenaga kesehatan di desa membuat masyarakat beradaptasi dengan lingkungan dalam upaya pencarian pengobatan, termasuk dalam upaya pertolongan persalinan. Lingkungan Fisik Hasil Meta-etnografi pada 22 wilayah di Indonesia tercantum pada Tabel.3 menyatakan bahwa ada 15 lokasi tidak terjangkau akses terhadap Fasyankes dan tenaga kesehatan. hanya ada 7 lokasi terjangkau akses terhadap Fasyankes dan tenaga kesehatan. seperti Masyarakat umumnya tinggal di daerah yang jauh dari modernisasi bahkan tidak jarang mereka tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. tersebut berakibat pada minimnya Kondisi informasi kesehatan kepada masyarakat, sebagai dampak jalur transportasi, banyak tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di daerah terpencil. dari sulitnya akses dan Tabel 4 Faktor Penghambat Ibu Hamil Tidak bersalin di Fasyankes Faktor Penghambat Utama Faktor Budaya Masyarakat Akses Fasyankes sulit Tenaga Kesehatan minim Prosentase 37% 36% 27% Sebagian besar keterjangkauan akses ke Fasyankes di wilayah Jawa terbilang mudah dijangkau,namun pada kenyataannya masih ada ibu hamil di wilayah Jawa1 enggan melakukan persalinan di Fasyankes dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Mereka lebih nyaman bersalin ditolong oleh dukun bayi. di wilayah luar Jawa masih cukup berimbang, sulit dan mudahnya akses kepada Fasyankes, dan masih ditemui juga ibu bersalin yang melahirkan di rumah baik itu melahirkan sendiri, ditolong keluarga/kerabat ataupun ditolong oleh dukun bayi. Menurut Marsilia, et al. (2014) bahwa masalah akses tidak memiliki hubungan dengan pemilihan ibu bersalin di fasilitas kesehatan atau di rumah ditolong oleh dukun. Pada beberapa hasil REK juga menunjukkan meskipun di desa atau kecamatan yang aksesnya dekat dengan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, masih ada yang memilih bersalin dengan bantuan dukun dan melahirkan di rumah seperti di Kabupaten Toraja Utara (Lestari, et al., 2012), Kabupaten Cianjur (Purwanto, et al., 2015), Kabupaten Pandeglang (Ramadhan, et al., 2015), Kabupaten Cirebon (Yuhandini, et al., Sumber: Hasil Meta-etnografi 2012-2015 15 dari 6 wilayah REK di Jawa yaitu Cianjur, Pandeglang, Cirebon, Lebak, dan Sampang. 56 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
2014) , Kabupaten Lebak (Ipa, et al, 2014), dan Kabupaten Sampang (Widyasari, et al., 2012). Personal Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan dalam hal ini adalah bidan desa yang ditugaskan berada di tiap desa. Alasan masyarakat dalam suatu komunitas tidak melakukan persalinan di Fasyankes yang ada di desa antara lain ada tiga alasan utama: Alasan pertama komunitas tidak melakukan persalinan di Fasyankes adalah bidan tidak tinggal di desa. Kedua, sarana prasarana di Fasyankes minim. (3)Ketiga, personal bidan yang kurang di mata masyarakat. Alasan kurang dimata masyarakat antara lain kurang dipercaya karena orang lain, masih muda dianggap kurang pengalaman, kurang tidak seperti dukun bayi, perbedaan pandangan posisi cara ibu bersalin yang nyaman, dan biaya persalinan. telaten, meningkatkan hubungan ibu hamil dengan yang lain, dan memperkaya pengetahuan keluarga. Oleh karena itu, dalam hal intervensi kesehatan untuk ibu dan anak haruslah sensitif secara budaya untuk mendapatkan hasil yang positif bagi ibu dan keluarganya (Callister, 1995). Nilai, keyakinan, dan tradisi budaya secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku dalam persalinan, seperti pemaknaan yang berbeda mengenai persalinan dan keputusan untuk bersalin dimana dan dengan siapa. Dalam mengembangkan budaya dan keyakinan yang positif dalam persalinan, kesadaran perempuan penting untuk ditingkatkan melalui berbagai cara dan konsep-konsep salah mengenai persalinan yang aman sangat perlu untuk diperbaiki (Latifnejad, et al., 2015). Dilema Persalinan: Antara Tuntutan dan Persepsi Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun Safe 1994 meluncurkan Motherhood untuk mencapai kehamilan sehat dan persalinan yang aman tidak berisiko. Safe Motherhood adalah upaya untuk menyelamatkan perempuan agar kehamilan dan persalinannya dapat dilalui dengan sehat dan aman serta menghasilkan bayi yang sehat. Ada Empat Pilar terkait Safe Motherhood yaitu (1) Keluarga Berencana, (2) Asuhan Antenatal, (3) Persalinan bersih dan aman, dan (4) Pelayanan obstetri Esensial (Islam, 2007). program Komunikasi dan pelayanan persalinan pada ibu hamil dapat ditingkatkan apabila penyedia layanan kesehatan dapat menjembatani perbedaan antara budaya pengobatan, keyakinan dan praktek pengobatan yang membentuk sistem nilai pasien. Hal ini bisa berdasar pada warisan etnis, asal suku bangsa dari keluarga, usia, agama, orientasi seksual, kecacatan, atau status sosial ekonomi dari pasien. Setiap penyedia layanan kesehatan memberikan kesempatan untuk mendapatkan efek positif pada kesehatan pasien. Penyedia layanan kesehatan dapat memaksimalkan potensi tersebut dengan belajar lebih tentang budaya dari pasien (Committee Opinion, 2011). Penutup Empat pilar Safe Motherhood dari 22 lokasi REK tersebut terlihat masih kurang kokoh ditegakkan. Meskipun sudah banyak upaya dan program KIA terkait penurunan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Hasil meta-etnografi pada 22 wilayah REK menunjukkan bahwa banyak faktor yang menantang keberhasilan itu dari sisi budaya program KIA, baik masyarakat maupun dari sisi penyedia layanan kesehatan. Oleh karena itu, faktor-faktor budaya masyarakat terkait upaya peningkatan persalinan aman perlu diperhatikan. Sudut pandang keyakinan dan nilai budaya memberikan makna bagi ibu bersalin dalam konteks komunitas budaya masyarakat. Kesempatan untuk menyuarakan gambaran pemaknaan dari sudut pandang ibu bersalin dapat membantu perkembangan aktualisasi diri dari ibu, pencapaian promosi kesehatan ibu, Meta-etnografi budaya persalinan pada 22 lokasi REK di 20 etnis bisa disimpulkan bahwa budaya cukup berpengaruh pada pola persalinan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga. Dari meta-etnografi muncul 7 tema budaya persalinan yaitu: (1) Makna persalinan, (2) Penolong persalinan, (3) Tabu, (4) Nilai banyak anak banyak rejeki, (5) Peran pandangan keluarga dalam pengambilan keputusan persalinan, (6) Lingkungan fisik, dan (7) Personal tenaga kesehatan. Pemaknaan persalinan aman dalam konteks budaya masyarakat berbeda dengan apa yang dimaksud oleh program KIA. Perbedaan sudut pandang pemahaman mengenai konsep persalinan aman bisa menimbulkan salah paham dalam penanganan persalinan dan bisa berkontribusi pada risiko tinggi persalinan yang berujung pada kematian ibu dan/atau bayi. Ketidakpercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan dalam hal Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 57
ini adalah bidan desa dikarenakan faktor kurangnya hubungan interpersonal antara bidan dengan masyarakat, usia yang masih muda atau faktor senioritas dan umumnya bidan adalah bukan orang setempat, sehingga tabu memper- lihatkan organ intim pada orang lain, serta ketiadaan tenaga kesehatan di wilayah masyarakat karena akses yang terpencil. Dukun memiliki peran penting dalam posisi sosial keagamaan di masyarakat.Selain sebagai penolong proses persalinan, nasihat dan saran dari dukun memiliki pengaruh dalam penentuan fasilitas dan penolong persalinan. Program yang memperhatikan faktor budaya kesehatan di masyarakat akan dapat mengurai benang kusut masalah kesehatan di Indonesia, utamanya adalah persalinan yang aman bagi ibu hamil di berbagai etnis di Indonesia. Banyak hal terkait budaya, baik secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak, tinggi. sehingga AKI di Rekayasa sosial (social engineering) dapat dilakukan dalam intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis budaya lokal, dengan melibatkan masyarakat sebagai agent of change.Penting juga melibatkan peran dukunyang memiliki posisi sosial tinggi dalam budaya masyarakat untuk bermitra dengan bidan.Perlu memberi pelatihan yang berkesinambungan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat kepada tenaga kesehatan. Sebagai bekal tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di wilayah asal maupun wilayah yang berbeda, agar memiliki interpersonal skill. langsung maupun tidak Indonesia tetap Daftar Pustaka Dasar Tahun 2013. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI. Behruzi, R. et al. (2013) Understanding childbirth practices as an organizational cultural phenomenon: a conceptual framework, Journal of Bio Medical Central Pregnancy and Childbirth,2013, 13-205, diakses 21 Maret 2017. Britten, N. et al. (2002). Using Meta Ethnography To SynthesiseQualitative Research: A Worked Example, J Health Serv Res Policy Vol. 7 No. 4 October 2002, page: 209-215. Callister, L.C. (1995). Cultural Meanings of Childbirth, Journal of Obstetric, Ginecologic, & Neonatal Nursing, AWHONN, the Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses. Published by reserved. Elsevier 2175(15)33239-1/abstract, diakses 20 Maret 2017. Inc. All rights Committee Opinion. (2011).Cultural Sensitivity and Awareness in The Delivery of Health Care. Committee Opinion No. 493. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol Journal 2011;117:1258-61. Fitriyanti, Y., et al. (2012).Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Gayo, Desa Tetinggi, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Anggorodi, R. (2009). Dukun Bayi dalam Persalinan oleh Masyarakat Indonesia. Jurnal Makara, Kesehatan, Vol. 13, No. 1, Juni 2009: 9-14, Depok: Universitas Indonesia. Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. (2016). Angka Kematian Ibu Indonesia 2015 telah Disepakati. 2016, disepakati/ diakses tanggal 10 Agustus 2016. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI. Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. (2014). Laporan Nasional Riset Kesehatan Fershtman, C., U. Gneezy dan M. Hoffman. (2011).Taboos and Identity: Considering the Unthinkable, dalam American Economic Journal: Microeconomics 3 (May 2011): 139-164, ic.3.2.13, diakses tanggal 12 Januari 2018. Furi, L.T dan Hario Megatsari. (2014). "Faktor yang Mempengaruhi Ibu Bersalin Pada Dukun Bayi Dengan Pendekatan WHO di Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang", Jurnal Promosi Kesehatan. Vol. 2, No. 1, 77-88. 58 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Handayani, S., et al. (2012).Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Gorontalo. Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Prov. Gorontalo. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Handayani, S., et al. (2014). Hembusan Topo Tawui dalam Persalinan. Etnis Kaili Da'a, Kabupaten Mamuju Utara. Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014. Jakarta: LPB. Laksono, A.D., et al. (2014)."Perempuan Muyu dalam Pengasingan. Etnis Muyu, Kabupaten Boven Digoel." Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014. Jakarta: LPB. Latifnejad Roudsari R, Zakerihamidi M, Merghati Khoei E. (2015).Socio- Cultural Beliefs, Values and Traditions Regarding Women's Preferred Mode of Birth in the North of Iran. International Journal Community Based Nurse Midwifery (IJCBNM).2015;3(3):165-176. Indrawati, L., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Mamasa. Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Lestari, W., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Toraja Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ipa, M., et al. (2014). "Balutan Pikukuh Persalinan Baduy. Etnis Baduy Dalam, Kabupaten Lebak". Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014. Jakarta: LPB. Islam, M. (2007). The Safe Motherhood Initiative and Beyond. Bulletin of the World Health Organization. October 2007, 85 (10). Geneva. Switzerland. Kemma, A. (2004). "Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nilai Anak dalam Keluarga di Kabupaten Sidrap." Tesis. Universitas Hasanuddin. Kristiana, L., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Jawa Desa Gading Sari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kurniawan, A., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Ngalum, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kurniawan, S.A., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Bali, Banjar Banda Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Maccallum, C. & A.P. Reis. (2007). Childbirth as Ritual in Brazil: Young Mothers' Experiences. Journal of Anthropology, Volume 70, 2005-Issue 3 Pages 335- 360, Published online 17 February 2007 in 1080/00141840500294417, diakses 20 Maret 2017. Manalu,H.S.,et al. (2012).Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Nias Desa Hilifadolo Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Marsilia, I.D. , I.B. Akbar, dan F. Husin. (2014). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Dukun Beranak Sebagai Penolong Persalinan Pada Peserta Jaminan Kesehatan". Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 6, No.1. Nggoalemo, R.,et al. (2015). Daun Ro'Hili dan Air Gula Sabu Penyambut Bayi Baru Lahir, Etnis Sabu, Kabupaten Sabu Raijua. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Parenden, R.D.,G. D. Kandou, J. M. Pangemanan. (2015). "Analisis Keputusan Ibu Memilih Penolong Persalinan di Wilayah Puskesmas Kabila Bone". JIKMU, Vol. 5, No. 2a . Permana, M., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 59
Anak, Etnis Alifuru Seram. Ds Waru Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Phyllis Dako-Gyeke, Moses Aikins, Richmond Aryeetey, Laura Mccough and Philip Baba Adongo. (2013). The influence of socio-cultural interpretations of pregnancy threats on health seeking behavior among pregnant women in urban Accra, Ghana. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:211. Saputra, F., et al. (2015). Ibu dan Bayi, Dalam Cengkeraman Penyait Burung, Palasik dan Tatagua, Etnis Minangkabau, Jorong Sariak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sari, I.D., et al. (2014). Benteng Tradisi Bumi Serasan Sekate, Etnis Anak Dalam, Kabupaten Musi Banyuasin, Ida Diana Sari, Jakarta: Lembaga Penerbitan Balitbangkes. Purwanto, E., et al. (2015).Maparaji dalam Lingkaran Hidup Perempuan di Desa Panyusuhan Etnis Sunda, Kabupaten Cianjur. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Putra, S. (2015).Gia Biang Perawat Bayi di Pulau Obi, etnis Tobelo, kabupaten Halamahera Selatan. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sekretariat MDGs Nasional. (2015). Status Pencapaian MDGs di Indonesia. 2015. ge_id=1087, diakses tanggal 10 Agustus 2016. Syarifah, N., et al. (2012). Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Dayak, Desa Dirung Bakung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ratnaningtyas, T.O. (2012). Kejadian Pertolongan Persalinan Dukun Bayi (Non Tenaga Kesehatan) di Era Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2011 Studi Kasus Puskesmas pada Wilayah Kerja Bangsalsari Kabupaten Jember. Skripsi. Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Jember. Raflizar, et al. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Manggarai, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ramadhan, A., et al. (2015). Belenggu Kokolot pada Ibu Hamil dan Melahirkan, Etnis Sunda, Kabupaten Pandeglang. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Turner, V.W., (2008). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Second Published, Rutgers The State University USA. Yuhandini, D.S., et al. (2014)."Goyangan Lembut Jemari Dukun Bayi, Oyog. Etnis Jawa, Kabupaten Cirebon". Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014. Jakarta: LPB. Media, Yulfira , Zainal Arifin, Gusnedi. (2014). "Hambatan dan Potensi Sumber Daya Lokal dalam Upaya Mengurangi Risiko Kematian Ibu Di Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat". Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 5 No 1, Hlm: 1-13. Widyasari, R., et al. (2012).Buku Seri Riset Etnografi Budaya Kesehatan Ibu dan Anak, Etnis Madura Desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Surabaya: Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 60 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
PERDAGANGAN BUDAK DI BALI PADA ABAD KE XVII-XIX: EKSPLOITASI, GENEALOGI, DAN PELARANGANNYA BALI SLAVE TRADE IN THE 17TH - 19TH CENTURY: THE EXPLOITATION, GENEALOGY, AND ITS PROHIBITIONS I Wayan Pardi Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Abstract This article aims to analyze the slave trade in Bali in the XVII-XIX century, trace the genealogy or origins of Balinese slaves, and examine the efforts to ban and abolish slave trade in Bali. This study employs historical writing approach. The findings indicate that the history of slavery in the island of Bali lasted for the XVII-XIX century led by the VOC, the Dutch East Indies government, and local kings. Balinese slaves were generally sold in Batavia, and other areas of the archipelago, in South Africa, and islands in the Pacific Ocean and Indian Ocean. In the context of quality, they were most in demand among other slaves traded in the archipelago. This happened because, in the case of Balinese female slaves, they were known for their beauty, kindness, musical skills, and good knowledge of health, so that Balinese women slaves were ideally employed as housemaids to take care of the kitchen (cooking matter), well (washing dishes/clothes matter), and mattress (having sexual intercourse matter). Meanwhile, the menwere known to be well built, obedient and adaptable, so it was suitable to for them do work as house keepers, soldiers, and porters at government-owned plantations. Balinese slaves come from captives captured in battlefields, widows without children, debtors, and criminals. During Thomas Stamford Raffles' period, there was an attempt to eliminate the slave trade in the archipelago. Then, it was resumed during the Dutch East Indies government in 1860 which issued regulations to abolish the system of slavery in the Indies and in Bali in particular. Keywords: Trade, Slave, Concubinage, Bali, Netherlands Indies, Archipelago Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis perdagangan budak di Bali pada abad ke XVII-XIX, melacakgenealogi atau asal-usul budak Bali, dan mengkaji upaya-upaya pelarangan dan penghapusan perdagangan budak di Bali.Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah. Temuan menunjukkan bahwa sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh VOC, pemerintah Hindia Belanda, serta raja-raja lokal. Budak asal Bali pada umumnya di jual di Batavia, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.Secara kualitas, mereka paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan di pasaran Nusantara. Hal tersebut terjadi dikarenakan misalnya pada kasus budak perempuan Bali, perempuannya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, keterampilannya memainkan musik, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan, sehingga budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurusi urusan dapur, sumur, dan kasur tuannya. Sedangkan, laki-lakinya dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi, sehingga sangat cocok diperkerjakan sebagai penjaga rumah, tentara, dan kuli- kuli diperkebunan milik pemerintah.Budak Bali dapat berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpin Thomas Stamford Raffles, ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda dan di Bali pada khususnya. Kata kunci: Perdagangan, Budak, Pergundikan, Bali, Hindia Belanda, Nusantara Pendahuluan Sejak abad ke-17, Bali dapat dikatakan termasuk dalam jaringan lalu lintas perdagangan Internasional. Di pantai-pantai dan pesisir Bali telah berlangsung perdagangan dengan orang- orang luar (vreemdelingen). Di sana telah terjadi perdagangan secara teratur mengikuti angin musim. Saat itu, hasil-hasil dari Pulau Bali yang luar adalah bahan laku diperdagangkan ke Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 61
pakaian dari katun (kapas), dan minyak kelapa (Ardika, dkk., 2015: 309). Pada abad itu juga datang orang-orang Belanda pertama (tahun 1597) turun di Kuta dan bertemu dengan banyak penduduk yang membawa barang dagangan (Nordholt, 1980: 34), atau satu tahun setelah mendaratnya kapal pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1596 di Banten (Sudoyo, 2002: 8). Namun, dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil kerajinan dari Bali yang banyak diminati oleh pedagang, akan juga tertarik untuk membeli budak-budak Bali. Hal ini berlangsung terutama ketika terjadi kontak perdagangan antara penduduk Bali dengan para pedagang Belanda. Bahkan, Sutaba, dkk. (1983: 15) menjelaskan sebagai berikut. tetapi para pedagang "Perkenalan masyarakat Bali dengan Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya pada abad ke-17 dan ke-18 terutama terjadi karena perdagangan budak Bali. Budak-budak Bali banyak dikirim ke berbagai daerah seperti Batavia, Maluku, dan sebagainya. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa budak-budak Bali banyak dicari sejak abad ke- 17 karena didasari oleh kepentingan penguasa kolonial Belanda (Ardika, dkk., 2015: 310). Menurut Ricklefs (2008: 292) dan Atmadja (2010: 156) pemerintah VOC dan Hindia Belanda sangat membutuhkan Bali karena Pulau Bali adalah pemasok budak yang sangat terkenal sebagai tenaga pelayan dan prajurit. Setiap tahun Bali mengirimkan budak ke Batavia rata-rata sebanyak 1.000 orang (Nordholt, 2009: 52). Bahkan, menurut Robinson (2006: 34) budak Bali tidak hanya dijual di Batavia, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan di penjuru pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dalam hubungan itu, VOC juga tidak ketinggalan berperan dalam perdagagan budak. Pada tahun 1620 di Badung (Bali Selatan), sebuah loji dibangun oleh VOC sebagai pos untuk pembelian budak. Kemudian, disebutkan lima bulan setelah pendirian Batavia (1619), J.P. Coen menulis kepada Dewan 17 bahwa loji itu sibuk dikunjungi oleh Raja Bali, yang mungkin menawarkan budak untuk dijual (Nordholt, 1980: 34). Penulisan artikel ini menjadi menarik untuk dilakukan mengingat belum banyaknya masyarakat yang mengetahui bahwa pada abad ke XVII-IXX terjadi perdagangan budak berskala nasional bahkan internasional di Pulau Bali. Penggambaran keagungan Pulau Bali dewasa ini hanya berpusat pada berbagai sebutan megah yang disandangnya, seperti Pulau Seribu Pura (The Island of Thousand Temples) (Pitana, 1994: 5), atau Pulau Sorga di Bumi (The Paradise Island) (Hasibuan, 2002: 244), atau julukan yang diberikan oleh Nehru sebagai The Morning of The World, ataupun Gregory Bateson menyebutnya dengan nama The Steady State (Pitana, 1994: 5), tampaknya berbanding terbalik dengan realita kehidupan masyarakat Bali pada identik sebagai abad ke XVII-XIX yang penghasil budakdi Nusantara atau bisa dikatakan sebagaiPulau Seribu Budak. Perbudakan adalah suatu bentuk kontrol kerja beberapa orang yang secara legal memiliki dan menguasai hidup individu atau sekelompok manusia yang dipaksa bekerja untuk mereka, dan umumnya kehilangan semua atau sebagian besar (Sanderson, kebebasannya atau hak-haknya 2003: 359). Praktik perbudakan dapat diartikan juga sebagai bentuk ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi karena ia (budak) tidak punya pilihan lain saat berada dalam posisi tersebut (Mariana, 2015: 16). Narasi perbudakan di Bali pada abad ke XVII-XIX jarang sekali dianalisis oleh sejarawan sehingga dan diketahui oleh masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang sejarah Bali hanya besar ketokohan raja-raja dan peristiwa-peristiwa besar yang membanggakan. Ruang yang diberikan dalam buku sejarah tentang perbudakan bisa dikatakan dipersempit atau bahkan dihilangkan sama sekali dalam panggung sejarah Bali, ini dari perspektif manusia mengingat hal modern merupakan aib yang dapat mencoreng keagungan manusia dan pulau Bali. Namun, sebagai manusia masa kini dan manusia masa depan yang tidak bisa hadir tanpa adanya manusia masa lalu, menghadirkan kembali setiap peristiwa-peristiwa sejarah merupakan proyek penting untuk senantiasa dilakukan. Hal tu agar setiap manusia masa kini maupun manusia masa depan dapat belajar dari peristiwa masa lalu. terpusat pada narasi-narasi Apa yang terjadi di Bali tentu saja bukan fenomena khusus yang hanya dialami masyarakat lainnya di Bali, melainkan daerah-daerah Nusantara juga mengalami hal serupa. Selain itu, secara historis perbudakan juga sebenarnya juga sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan 62 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Romawi Kuno (Sanderson, 2003: 359). Namun, akan menjadi sangat menarik ketika ditelusuri penyebab budak-budak Bali menjadi sangat diminati untuk paling diperjualbelikan oleh para pedagang, dibandingkan lain di budak-budak Nusantara. Selain itu, artikel ini juga akan menelusuri genealogis (asal-usul) munculnya budak di Bali dan berusaha mengungkap peran dari pemerintah VOC, Hindia Belanda dan Inggris,serta raja-raja lokal dalam perdagangan budak di Bali. bahkan diminati lainnya dari daerah Ruang lingkup temporal yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari abad ke XVII- XIX. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan karena pada abad ke XVII dimulainya kontak intensif antara orang-orang Bali (dalam hal ini raja-raja lokal) dengan orang-orang Belanda (VOC) dalam perdagangan budak, bahkan selama abad ke XVII jumlah budak yang diekspor dari Bali mencapai 2.000 orang pertahunnya. Sementara itu, pada abad ke XIX intensitas perdagangan budak Bali mulai mengalami kelesuan karena adanya kebijakan- kebijakan dari Thomas Stamford Raffles dan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, pada peridode ini dapat dikatakan perdagangan budak Bali meraih popularitasnya juga tertingginya, menjadi akhir dari perdagangan budak di Nusantara. Walaupun demikian eksistensi budak Bali sudah sudah diperdagangkan jauh sebelum abad ke XVII, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Sukawana AI (804 Saka/882 Masehi) yang mencatat tentang adanya "budak". sekaligus sebenarnya ada dan populasi total budaknya kira-kira 18.000 jiwa dan sekitar separuhnya adalah orang Bali (Robinson, 2006: 34). Budak-budak Bali pada umumnya tinggal di rumah-rumah bangsawan atau birokrat Eropa, dan istana raja-raja, sebagai penjaga-penjaga dan pesuruh, pelayan, serta dalam kasus lainnya budak-budak tersebut juga dijadikan serdadu- serdadu Belanda. Mereka termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, menjual, dan mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak mampu dilakukan oleh suku-suku lainnya atapun oleh orang Eropa sendiri. Orang yang termasuk golongan budak tidak hanya terdiri dari kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan (Poesponegoro, 2008: 299). ke bandar-bandar budak di Bali untuk mengangkut budak-budak yang akan dijual ke pulau lain (Poesponegoro, 2008: 90). Meski yang umumnya teribat dalam tahap akhir transaksi budak adalah orang Belanda dan Cina, para Raja Bali dan kepala distrik bertanggung jawab memanen hasil yang paling menguntungkan ini (Robinson, 2006: 33-34). Perahu-perahu Belanda datang Budak-budak Bali yang sudah terjual dipasaran harus taat kepada majikannya, mereka harus menurut kepada kemauan pemiliknya untuk melakukan apa saja. Jelas bahwa nasib mereka tergantung kepada pemiliknya, kalau tidak disenangi suatu waktu dapat dijual lagi kepada orang lain (Poesponegoro, 2008: 302). Fenomena bahwa permintaan besar dari pedagang swasta dan pemerintah Belanda telah merangsang praktik perdagangan budak di Bali. tersebut menandakan Perdagangan Budak di Bali Abad ke XVII- XIX Pada abad ke XVII sampai abad ke XVIII Bali sudah menjadi pusat perdagangan budak (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 68). Lebih menariknya lagi, dalam geliat perdagangan di Nusantara justru intensitas pardagangan budak berhasil melampaui perdagangan hasil bumi dan kerajinan Bali lainya. Oleh karena itu, dapat dimengerti sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, ekspor utama Bali adalah budak. Jumlah budak yang diekspor dari Bali mencapai 2.000 orang pertahunnya selama abad ke-17 (Robinson, 2006: 33). Bahkan, di Batavia pada pertengahan abad ke-17, Harga-harga budak di pasar pelelangan terutama ditentukan oleh usia, kekuatan mereka, dan juga asal-usul mereka. Namun, pada akhir abad ke-18 harga beli seorang budak perempuan muda tiga kali lipat dari laki-laki. Penyebabnya semakin banyak imigran Cina dan lalu juga orang-orang Belanda yang datang ke Batavia dan mengawini para budak (Shahab, 2002: 25). Menurut Raffles (2014: 876), harga umum dari seorang budak laki-laki Bali adalah sepuluh hingga tiga puluh dolar, dan seorang budak perempuan seharga limapuluh hingga seratus dolar. Sementara itu, Medhurst (dalam Robinson, 2006: 34-35) menjelaskan mengacu pada sebuah kontrak Belanda tahun 1830 tentang pembelian 1.000 laki-laki dengan harga 20 dolar per kepala. Dia juga menyebut kedatangan kaum pedagang Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 63
budak Perancis Mauritius, yang membeli sekitar 500 perempuan Bali, dengan membayar 150 rupee untuk perempuan muda dan montok, dan 50 rupee untuk perempuan paruh baya. Harga budak Bali memang lebih mahal daripada harga budak lainnya, baik itu laki- lakinya pasaran Nusantara.Hal ini terjadi misalnya pada kasus budak wanita Bali,wanitanya sangat diminati orang-orang Eropa sebab budak wanita orang Bali dikenal karena kecantikannya, kebaikan hatinya, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan (Ardika, dkk., 2015: 310). Alasan lainnya dijelaskan oleh Raffles (2014: 35) karena"di Pulau Bali, beban wanita yang bekerja sebagai petani terlalu berat sehingga menampakkan paras yang lebih cantik dan terawat".Sementara itu, keadaan fisik wanita- wanita Jawa menurut penjelasan Raffles (2015: 35) yaitu, "...menurut orang-orang Eropa yang telah lama tinggal di sana (Jawa), wanitanya kurang menarik. Hal ini dipengaruhi oleh beban kerja mereka di sawah dan karena seringnya terbakar sinar matahari". ataupun perempuannyadi tidak Perbedaan penggambaran fisik wanita- wanita Bali dengan Jawa oleh Thomas Stamford Raffles, seorang Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda dari tahun 1811-1816 tersebut menyebabkan para budak wanita Bali lebih disukai dan diminati oleh orang-orang Eropa untuk diperkerjakan sebagai pembantu untuk mengurusi rumah mereka. Di lagi, "orang Jawa pada umumnya terlalu lamban untuk pekerjaan itu, dan disamping itu mereka enggan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Orang Cina lebih benci lagi dengan pekerjaan itu" seperti yang dipaparkan oleh Mayor William lanjut Thorn dijelaskan oleh Raffles (2014: 47) bahwa apabila orang Jawa asli pada suatu saat ditangkap dan dijual oleh Bajak Laut, kemudian terbukti bahwa mereka berasal dari Jawa, maka dapat menyebabkan pembelian mereka batal. tambah (2015: 270). Bahkan, lebih Ada beberapa kriteria-kriteria yang digunakan oleh orang-orang Eropa untuk memilih budak wanita yang akan dibeli dan dipekerjakan di rumah-rumah mereka, seperti yang dijelaskan oleh Thorn (2015: 270) sebagai berikut. "Dalam memilih budak wanita untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang menjadi perhatian utama adalah penampilan mereka dan kemampuan musiknya, serta kualifikasi-kualifikasi yang menjadi pertimbangan utama. Di sini para budak dinilai karena kecantikan mereka, keterampilan mereka dalam memainkan alat musik siter, dan suara merdu mereka. Kekhasan Asia ini begitu dijunjung tinggi, sehingga dibeberapa rumah- rumah orang kaya Eropa, juga di rumah orang-orang kaya pribumi, bisa ditemukan belasan budak perempuan yang mempesona, seolah-olah sang pemilik ingin mewujudkan ini seperti yang janji surga di dunia digambarkan agama Islam". Laris manisnya perdagangan budak perempuan Bali yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga juga kemungkinan tidak dapat dilepaskan dari adanya fenomena "pergundikan" di Nusantara. Hidayani (2016: 100) menyatakan para gundik ini biasanya berasal dari para budak yang berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin, yaitu mereka yang tidak berada pada posisi negosiasi atau dapat mengajukan tuntutan apa pun. Baay (2010: 2) juga berpendapat bahwa perempuan yang dijadikan gundik adalah para budak perempuan di rumah tangga Eropa yang kebanyakan melakukannya dengan terpaksa. Fungsinya yaitu all in, selain mengurusi rumah tangga, para perempuan itu juga mengurusi kebutuhan nafsu ranjang para tuannya. Mereka ini memang bukan pelacur yang memungut atas jasa yang telah diberikannya, tetapi mereka juga bukan istri yang sebenarnya, karena tak pernah menikah "secara resmi" (Hidayani, 2016: 100). Praktik pergundikan sebenarnya didorong oleh adanya kebijakan VOC (Verenigde Oost- IndischeCompagnie) pada pertengahan abad ke XVII yang membatasi imigrasi perempuan Belanda ke Nusantara (Hera, 2014: 50), sehingga menyebabkan lebih sedikit daripada laki-lakinya. Kebijakan ini jelas menimbulkan dampak psikologi bagi para pegawai- pegawai VOC beserta serdadunya karena tidak memiliki tempat untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga memperbudak perempuan lokal untuk dijadikan gundik merupakan solusi untuk mengatasi permasalah seks tersebut. Namun, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Hindia Belanda, tetapi juga terjadi di koloni Inggris, Portugis, Perancis, dan Spanyol (Hidayani, 2016: 99). jumlah wania Belanda Oleh karena itu, jika berangkat dari penjelasan di atas, masuk akal jika beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan budak perempuan Bali adalah karena kecantikannya, tampilannya yang mempesona, 64 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
keterampilanya memainkan musik dan pertimbangan umur. Hal ini disebabkan karena selain harus mengerjakan tugas di dapur, para budak tersebut (baca: gundik) juga harus melayani tuannya di kasur. Dengan demikian, perjalanan jauh orang- orang Belanda ke Pulau Bali untuk membeli budak sebenarnya hanya merupakan kamuflase, tujuannya utamanya adalah untuk mencari gundik untuk dijadikan pelayan seksual. Bila para gundik ini jatuh ke tangan serdadu dan kelasi (golongan pangkat paling rendah dalam angkatan laut) yang bukan keturunan terdidik di kalangan Eropa, maka mereka akan diperlakukan sewenang-wenang, dan tidak ada saling pengertian di antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, jika para gundik ini jatuh ke tangan para pejabat VOC, umumnya keduanya akan memiliki hubungan yang erat, baik sebagai istri ataupun gundik (Hidayani, 2016: 100). kedudukannya menjadi lebih baik karena ikatan dengan salah seseorang mempunyai anggota golongan yang berkuasa. Dengan melepaskan kebebasannya menjadi budak-budak itu, ia mendapat perlindungan, hidupnya boleh dikatakan baik, dekat kepada sumber kekuasaan, bebas dari kerja berat, bebas dari membayar apa- apa yang harus dibayar oleh sesamanya sebagai pajak. laki-laki Bali dikenal sangat loyal dan memiliki keinginan untuk memperlajari hal baru dan cocok untuk kegiatan ketentaraan (Ardika, dkk., 2015: 310). Lekkerkerker (1923) misalnya menyebutkan bahwa selama periode VOC dan Herman Willem Daendels (dalam Ramstedt, 1998: 28) banyak orang Bali merupakan bagian dari tentara Belanda yang dikenal sangat pemberani di medan perang. Sementara itu, budak Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti alasan pemerintah VOC dan pemerintah Hindia Belanda sebagai bangsa yang beradab memperbolehkan atau melegalkan dan ikut berperan aktif dalam bisnis haram perbudakan di Nusantara. Namun, selain pergundikan marak dilakukan oleh orang-orang Belanda (Eropa), para raja-raja lokal di Bali juga turut serta mengkonsumsi budak perempuan untuk dijadikan gundik. Hal ini terekam dalam catatan John Crawfurd (1820) salah seorang mantan residen Inggris di Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa di Bali lazim terjadi pengorbanan para janda ketika suami mereka meninggal dunia dengan cara membakar dirinya. Menurut Crawfurd, (2017: 210) "ketika seorang permaisuri mengorbankan dirinya, praktik ini disebut "satya". (Namun) ketika seorang gundik, budak, atau abdi lainnya, praktik ini disebut "bela" atau "pembalasan". Pergundikan atau perbudakan seksual merupakan bentuk eksploitasi atas tubuh perempuan yang tidak didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada sedikitpun imbalan yang diterima gundik dalam bentuk materi. Para gundik berkerja di bawah paksaan dan ancaman, serta kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang superior (laki- laki) untuk menjadi pemuas nafsu seks penjabat pemerintahan, kalangan sipil, ataupun militer. budak sebagai pembantu rumah tangga (gundik) tidak serta merta selalu berdampak negatif, karena menurut Steinberg (1983: 10) bagi para budak itu sendiri ada untungnya juga. Dalam teori ini, ia tetap orang bebas, bukan budak, kadang-kadang Pekerjaan seorang Selanjutnya, menurut Robinson (2006: 35) alasan kenapa budak laki-laki Bali begitu diminati Belanda karena lelaki Bali mempunyai reputasi sebagai serdadu yang garang. Para perwira militer Belanda pernah mendapat pelajaran berharga tentang kualitas prajurit Bali dalam tiga ekspedisi militernya (tahun 1846, 1848, dan 1849). Setelah menderita kekalahan pada 1846 dan 1848, Belanda menyerang Buleleng pada 1849 dengan sekitar 15.000 pasukan dan sejumlah kapal perang, dan saat itu pun hanya meraih kemenangan tipis setelah mengantongi bantuan para kolaborator Bali dari Sangsit, kerajaan tetangga Bangli, dan kerajaan Mataram di Lombok. Serangan berikutnya terhadap Klungkung pada 1849 terbukti gagal, yang mengakibatkan kematian komandan militer Belanda. Sebuah uraian kontemporer tentang ekspedisi 1849 menggambarkan orang Bali sebagai lawan militer paling tangguh yang pernah dihadapi tentara kolonial Belanda di Hindia (Robinson, 2006: 35). Thorn (2015: 341-342) juga menjelaskan mengenai karakter orang Bali yang sangat kuat, tangguh, dan mudah beradaptasi pada lingkungan barunya, yaitu sebagai berkut. "Penduduk Bali bertubuh kekar, sehingga perekrutan prajurit untuk militer kolonial di Jawa dan pulau-pulau di kawasan Timur, jika dikelola dengan baik, kemungkinan besar akan berhasil di tempat ini. Orang Bali tampaknya paling mudah beradaptasi, di antara suku-suku bangsa di kawasan timur, untuk menjadi tentara-tentara yang handal, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 65
karena mereka sudah biasa tunduk pada kedisiplinan". fisik seperti yang digambarkan oleh Thorn (2015) di atas, orang Bali sangatlah cocok digunakan sebagai penjaga- penjaga rumah-rumah orang Eropa, ataupun sebagai prajurit-prajurit yang handal di medan pertempuran. Disini dapat ketahui bahwa orang Bali secara lahiriah tidaklah hanya memiliki karakter lemah lembut seperti yang dikenal sekarang, tetapi di masa lalu sanggup melakukan kekerasan fisikdan daya tahan tubuh yang baik. Kebutuhan mempunyai budak laki-laki Bali pada khususnya didasari atas tuntutan akan terjadinya perang yang berlangsung antara Belanda dan Mataram di Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan istilah "Perang Diponegoro" atau "Perang Jawa" (Ardika, dkk., 2015: 310). Dengan ciri-ciri Jawa, budak dari Bali, dan cendana dari Timor diperdagangkan diseluruh jaringan kepulauan yang berpusat di Malaka". Oleh karena itu, masuk akal bagaimana pelbagai bagian perdagangan membantu mengikat wilayah menjadi satu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan ekonomi masing- masing daerah telah menjadi benang merah penghubung antara Jawa, Bali, dan daerah- daerah lainnya di Timur dan Barat Nusantara pada masa prakolonial. Mereka bertukar barang atas dasar saling menguntungkan dan membutuhkan. Hubungan perdagangan tersebut, selain melahirkan sebuah jaringan ekonomi yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya juga akan melahirkan jaringan kultural antardaerah (Ricklefs, 2008: 38-39). tenaga militer dan pembantu rumah tangga ataupun kuli, kompeni Belanda juga memerlukan tenaga budak dalam usahanya, misalnya untuk perkebunan di Banda yang diduduki VOC sejak tahun 1621. Setelah praktis melenyapkan penduduk di Pulau Banda, VOC lalu menyatakan bahwa kebun-kebun pala menjadi miliknya. Masalahnya adalah bagaimana membuat kebun-kebun itu menjadi produktif. Jalan keluar yang ditempuh VOC adalah dengan memberi hak pakai atas kebun-kebun itu kepada bekas tentara dan pagawai VOC. Tenaga kerja di kebun-kebun itu diusahakan oleh VOC melalui tenaga budak yang dikumpulkan dari segenap penjuru tanah air. Budak-budak ini kemudian "asli" Banda. Seperti menjadi penduduk diketahui, penduduk asli yang sebenarnya sudah diangkut ke Batavia sebagai budak, dan yang dapat lolos melarikan diri dari ke pulau-pulau sekitarnya di antaranya ada yang mendirikan kampung-kampung Banda di Kepulauan Kei (Poesponegoro, 2008: 137). Selain untuk Dengan demikian dapat dilihat peran orang Bali dalam aktivitas perdagangan dan perdagangan budak penting pada abad ke-XVII- XIX. Terlepas dari stigma negatif mengenai budak, perdagangan budak Bali secara umum telah membantu menyatukan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ricklefs (2008: 294), yaitu bahwa "jaringan perdagangan telah menyatukan kepulauan Indonesia dalam cara yang mencerminkan keunggulan komparatif daerah masing-masing. Dengan demikian, kapur barus dari Sumatera, berlian dari Kalimantan Selatan, beras dan tekstil dari Asal Usul Budak Bali Perdagangan Budak Bali meraih popularitasnya pada abad ke XVII-XIX, namun istilah yang (eksistensi) "budak" di Bali sebenarnya sudah ada jauh sebelum bangsa Barat menginjakkan kakinya di Nusantara. Dalam prasasti Sukawana AI yang berangka tahun 804 Saka/882 Masehi disebutkan sebagai berikut. perlu digarisbawahi bahwa IIb.1 "...ana krangan 2. Ampung ya marang hadan padangayana Habana maruna ditu, mas, pirak, kangsabhajana tanbrabhajana, hulu rbwang, karembo, sampi, mulya ma- 3. Saka 4 alapen marhantwangna sesan ya alapna marhantuangna paneken di hyang api kajadyan atithi, anada huma, parlak, padang, ngma- 4.1 kajadyan tmuan hyang tanda......" (Goris, 1954a: 53). Artinya: IIb.1 "...bila ada pasangan suami istri 2. tidak mempunyai keturunan semua harta miliknya yang dibawa bertempat tinggal di sana seperti mas, perak, bejana dari logam, bejana dari tembaga, budak, kerbau, sapi, diambil sejumlah 3.4 masaka untuk biaya upacara kematiannya. Sisa yang diambil dari biaya kematiannya dipersembahkan kepada Hyang Api sebagai persembahan. Bila ada sawah, ladang, tegalan, 4. kebun dipersembahkan sebagai 'milik' Hyang Tanda..." (Ardika, dkk., 2015: 180). Prasasti di atas memberikan penjelasan bahwa pada abad ke-9 di Bali sudah ada masyarakat yang telah memiliki budak dan memposisikan budak sebagai "barang" yang ekonomis. Dalam budaya memiliki nilai 66 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
masyarakat Bali (baca: Agama Hindu) juga dikenal adanya catur kasta yang mengelompokkan masyarakat sosial berdasarkan keturunannya di masyarakat, yakni kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Istilah catur kasta pertama kali ditemukan pada masa pemerintahan Anak Wungsu (971-999 Saka atau 1049-1077 Masehi) di Bali, seperti dalam prasasti Bila yang berangka tahun 995 Saka atau 1074 Masehi menyatakan tentang adanya catur kasta dalam masyarakat dari lapisan sosial lapisan sosial teratas hingga terbawah yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra (Ardika, dkk., 2015: 158). Selain empat kasta di atas, juga dinyatakan secara eksplisit tentang adanya kelas sosial di bawah kelas Sudra, yakni budak. Secara lebih lengkap isi prasasti tersebut adalah sebagai berikut. ke dalam kelas-kelas "apabila orang-orang tidak memperhatikan anugerah raja kepada desa Bila sewilayahnya, kaum brahmana, ksatria, wesya, sudra, budak tua muda, laki-laki, perempuan, kepala rumah tangga, pendeta, nayaka, pengawas dan para sandhibisa, yang mengubah-ubah raja, sampai akhir jaman, akan selalu diberitakan dengan kematianmu..." (Raharjo, dkk., 1998: 38). jahat yang anugerah paduka Isi prasasti di atas menjelaskan bahwa struktur masyarakat Bali pada masa pemerintahan Anak Wungsu dibedakan ke dalam empat kasta dan ditambah kelas budak. Oleh karena itu, pada dasarnya kelas budak lebih rendah/paling rendah dari empat kasta yang dikenal masyarakat. Prasasti Srokodan D = Sukawati C berangka tahun 999 Saka juga memberikan keterangan tentang keberadaan budak, yang berbunyi: "kunang ya tan aharp ya sumahwa hutangnya crakaknanya ikang rarai hulu, irikang pradana" (Artinya: Adapun andaikata sanggup membayar hutangnya, agar menyerahkan budak miliknya, kepada orang yang mau memberikan pinjaman) (Tim Proyek Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978: 41). seseorang tidak isi prasasti Srokodan D = Sukawati Cyang dikeluarkan pada masa pemerintahan Anak Wungsu di atas adalah kelompok catur kasta dapat berbuat semena- mena terhadap budak yang dimilikinya. Selain itu, isi prasasti Sukawana AI (804 Saka/882 Masehi) dan Prasasti Srokodan D = Sukawati C Hal yang menarik dari juga memberikan penjelasan penting bahwa pada Masa Bali Kuno budak telah diposisikan sebagai "barang dagangan" yang memiliki nilai jual/ berharga atau diperjualbelikan oleh masyarakat, sehingga ketika pemiliknya meninggal ataupun mengalami kesulitan keuangan, budak tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang ingin membeli budak maka ia harus membayar sejumlah uang kepada penjual budak. Eksistensi kelas budak pada masa Bali Kuno juga terekam dalam prasasti Jaya Pangus, yang menyatakan: "bila ada anak budak (rare kawula) pergi mengungsi ke desa Buyan- Sanding-Tamblingan, maka anak itu tidak boleh ditangkap, ditahan atau dipukul dengan "duru walatung (?)" dan dilukai tubuhnya. Jika memukulinya dengan "duru walatung", penduduk desa boleh merebutnya dalam hal ini tidak menyebabkan dosa dan menimbulkan hukuman gana-gana" (Raharjo, dkk., 1998: 39). Isi prasasti di atas dapat memberikan keterangan bahwa status anak budak dilindungi oleh raja. Meskipun demikian, pelanggaran/ kejahatan terhadap budak oleh empat kasta lainnya tidak mendapatkan sanksi hukum. Dari beberapa prasasti pada masa Bali Kuno di atas juga struktur masyarakat Bali Kuno tidak hanya terdiri dari empat kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra, tetapi juga terdapat kelas budak yang tidak termasuk di dalam empat kasta yang dikenal oleh masyarakat Bali pada umumnya.Pengelompokan masyarakat secara vertikal tersebut juga menyebabkan kelas budak tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga siapapun (utamanya catur kasta) dapat berbuat semena-mena terhadapnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa kelas budak pada masa Bali Kuno juga sudah diperjualbelikan di dalam masyarakat. dapat disimpulkan bahwa Asal-usul timbulnya kelas budak pada masa Bali Kuno tidak terekam secara jelas di dalam prasasti-prasasti yang ada.Namun, pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Nusantara, timbulnya kelas budak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Budak,menurut konvensi, sah untuk dijual dalam perbudakan termasuk para tertangkap di tawanan yang medan perang, janda-janda tanpa anak, para Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 67
penghutang, dan kriminal lainnya (Robinson, tersebut relevan dengan 2006: 33-34). Hal penjelasan Poesponegoro (2008: 299-300) yang menyatakan adanya golongan budak disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seseorang tidak dapat membayar utang sehingga anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayaran hutang, karena menjadi tawanan perang dan perdagangan budak. melunasi tidak dipenjarakan. Jika hal itu menyangkut soal pencurian atau penikaman, atau utang yang dibayar kepada pihak lainnya, si penjahat akan menjadi budaknya sampai utangnya lunas. Jika denda yang dibayar itu maksudnya untuk raja, penjahatnya bisa dijual untuk melunasinya atau dijadikan budak istana. denda dijadikan budak, Pendapat tersebut juga sejalan dengan penjelasan David J. Steinberg (1983: 10) yang menguraikan sebagai berikut. "Menjelang akhir abad ke-18 lazim sekali orang mengabdi karena tidak sanggup membayar hutang, lebih umum daripada perbudakan sepenuhnya, di mana ekonomi dusun makin banyak menggunakan uang. Seorang petani yang mengalami kesukaran ekonomi dan memerlukan uang kontan untuk perkawinan atau membayar kekalahannya dalam berjudi, bisa mencari pertolongan atau mendesak diberi pertolongan oleh tetangga atau kepalanya setempat, sehingga diperolehnya uang atau sesuatu barang. Apa yang dipinjamkannya itu harus dikembalikannya dalam masa tertentu. Jika tidak, maka dia serta orang-orang yang dihidupinya menjadi budak hutang sampai hutangnya itu dilunasi. Selama membudak itu, ia boleh tinggal di dusunnya, bekerja buat kreditornya atau memberi barang sesuatu kepadanya sebagai uang bunga, boleh juga ia bekerja di rumah kreditornya itu dengan diberi makan, pakaian dan perlindungan. Ia tidak digaji sedikitpun, maka beratlah cara membayar hutang yang demikian". Dalam kasus budak Bali, Poesponegoro (2008: 90) memberikan gambaran mengenai asal usul budak Bali tersebut, yaitu sebagai berikut. "Dipandang dari segi kasta, mereka termasuk golongan bawah. Dalam hubungannya dengan perbudakan di Bali perlu diketahui bahwa tidak semua budak dari golongan rendah. Tawanan- tawanan perang atau hasil tawan karang adakalanya berasal dari kasta atas. Budak-budak yang memang berasal dari kelas rendah dalam pandangan masyarakat berbeda dengan budak-budak karena tawanan perang. Umumnya mereka yang disebut belakangan lebih dihargai. Budak-budak, baik yang laki-laki (sepangan) maupun yang perempuan (sepangan luh), hidup dirumah tuannya dijamin kebutuhan pangannya". Lebih lanjut, seorang misionaris Inggris (dalam Robinson, 2006: 34) yang mengunjungi Bali pada awal abad ke-19, menjelaskan latar belakang muncul budak di Bali, yaitu sebagai berikut. Banyak budak hutang yang seumur hidupnya tidak dapat membebaskan dirinya. Budak hutang itu amat lazim di daerah yang tenaga manusia. Mereka amat kekurangan menguntungkan kaum kreditor karena merupakan tenaga yang murah, dapat dipergunakan sebagai kekuatan dalam peperangan atau dalam usaha (Steinberg, mendapatkan kekuasaan politik 1983: 10). Selain itu, oleh tuannya budak juga dimanfaatkan sebagai pelindung, seperti yang di jelaskan oleh Anthony (2014: xxiv) "di Asia Tenggara tidak mungkin seseorang mengumpulkan modal tanpa membeli loyalitas dari sejumlah budak, karena yang terakhir ini diperlukan untuk melindungi kekakayaannya". Seorang penjahat atau kriminal yang tertangkap juga berpeluang menjadi budak, seperti yang dijelaskan oleh Reid Anthony (2014: 163) bahwa penjahat yang tidak sanggup "Sasarannya tidak selalu orang yang bersalah ...tapi mereka yang kebetulan tidak memiliki teman yang berpihak kepadanya (juga ikut) ditangkap dan dijual, barangkali karena kesalahan yang amat sepele, atau bahkan atas alasan palsu atau ngawur. Betapapun, kenyataan harga tertentu yang ditawarkan per kepala, untuk pemuda yang kekar, akan lebih cepat menggoda para raja untuk menghukum itu supaya bisa dijual, atau terdorong memerangi tetangganya yang lebih lemah, hanya demi tujuan agar punya bahan untuk memasok pasar Belanda". (orang-orang) semacam Sebuah kuliah pada tahun 1909 yang disampaikan oleh G.F. de Bruyn Kops, Residen Bali dan Lombok (1905-1909) dikutip dalam Robinson tentang (2006: 40) memaparkan penyebab adanya budak Bali, yaitu "jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak lelaki, maka bukan saja hartanya menjadi milik raja, janda dan anak perempuannya pun tetapi 68 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
menjadi budak atau selir raja".Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab yang melatarbelakangi munculnya budak Bali yaitu para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Dalam struktur sosial masyarakat Bali, adanya fenomena membudak dan memper- sudah dilakukan dagangkan kelas budak sejakjaman Bali Kuno hingga mencapai puncaknya ketika para penguasa-penguasa lokal bersentuhan secara langsung dengan Belanda, sehingga kebiasaan raja-raja lokal mengeruk keuntungan ekonomi dari memperjualbelikan manusia (budak) bukanlah menjadi hal yang baru dan tabu dalam kehidupan masyarakat Bali. Adanya sistem kasta (warna) dan sistem stratifikasi sosial tertutup yang hidup subur pada masyarakat Bali mulai dari jaman Bali Kuno hingga periode kolonialisme dan imperislisme Belanda di Bali telah memberikan juga sumbangan besar terhadap kehidupan membudak dan termasuk perdagangan budak. Dalam masyarakat Bali, mobilitas sosial secara vertikal berdasarkan kasta agak sulit terjadi, apalagi pada kasus budak. Bahkan, pada masa Bali Kuno (juga pada masa setelahnya) pemerintah menerapkan aturan adanya larangan bagi golongan masyarakat lapisan bawah (terutama yang laki-laki) melakukan perkawinan dengan golongan lapisan masyarakat atas (Ardika, dkk., 2015: 158). Raharjo, dkk. (1998: 42-43) memberikan uraian mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut. dominan) untuk mengembangkan kultur hegemoni, yakni sistem kasta yang diselenggarakan dari penjabaran ajaran kitab suci (agama). Hagemoni budaya (ideologi dominan) "kasta" menggariskan bahwa tiap individu telah ditakdirkan pada kedudukan tertentu. Hal tersebut tentu membuat sistem kehidupan berada dalam tatanan sistem sosial tertutup. Pelarangan dan Penghapusan Perdagangan Budak Bali Perdagangan budak di Bali adalah perdagangan terbesar (Raffles, 2014: 876). Bali di abad ke XVII bebas dari tetap tangan VOC, berpengaruh atas kehadiran VOC. Kira-kira sebelum 1650, Bali masih merupakan wilayah jajahan Raja Gelgel. Bali tidak terlalu terlibat dalam perdagangan laut dibandingkan negara- negara lain di Indonesia, tetapi merupakan pengekspor sejumlah besar kapas, beras, babi, ternak, dan unggas. Namun kemudian, otoritas Gelgel runtuh dan Bali menjadi sekumpulan kerajaan kecil dan saling berperang satu sama lain. Pada saat yang sama, kehadiran VOC di Batavia setelah 1619 menciptakan pasar baru yang besar untuk perbudakan. Ekspor manusia ini memperkaya raja-raja di Bali dengancara menjual tahanan-tahanan, dan terutama tawanan perang mereka kepada VOC dan selanjutnya kepada pemerintah Belanda. Maka, perdagangan budak ikut andil dalam menciptakan disintegrasi politik di Bali dengan menyediakan sumber daya ekonomi untuk perang dan mengonsumsi tawanan perang antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. dengan kesuksesan campur tetapi telah "Perkawinan campur, khususnya antara laki- laki sudra dengan perempuan dari kasta yang lebih tinggi sangat dihindari. Hukuman bagi perempuan adalah dimasukkan ke dalam api "labuh geni" atau ditusuk dengan keris, sedangkan bagi laki-laki ditenggelamkan ke dalam laut dengan cara dibebani di dalam laut (labuh batu)". Adanya aturan tegas yang melarang mobilitas sosial secara vertikal (perkawinan) dan disertai dengan sanksi yang menyertainya memungkinkan status budak (dan berlaku pada kasus kasta) menjadi ajeg melekat pada diri seseorang. Aturan diskriminatif tersebut begitu dipertahankan oleh kelas sosial yang diuntungkan, seperti yang diungkapkan oleh Ari Dwipayana (dalam Ardika, dkk., 2015: 318), bahwa dalam masyarakat berkasta, para aristokrat tuan tanah berkolaborasi dengan kaum rokhaniawan (kelas Dinamika perdagangan budak Bali pada abad ke-17 melahirkan seorang tokoh sejarah yang menyita perhatian kerajaan-kerajaan di Jawa dan penguasa VOC di Batavia selama hampir 3 dasawarsa. Pada tahun 1684, mulai dipertimbangkan lebih keras ketika di sana datang seorang budak yang kelak menjadi musuh yang paling dibenci VOC ketimbang musuh manapun. Orang itu adalah Surapati, seorang budak Baliyang telah menetap di Batavia (Ricklefs, 2008: 181). "...Surapati adalah seorang budak yang berasal dari Bali yang pernah diangkat sebagai Luitenant oleh VOC", seperti yang dijelaskan oleh Poesponegoro (2008: 227). tindakan yang lainnya, Surapati melarikan diri ke dataran tinggi di Seperti kebanyakan budak Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 69
sebelah selatan Batavia dan menjadi pemimpin segerobolan perampok. Pada tahun 1683, secara tidak terduga dia menyerah dan masuk dinas militer VOC. Dia kemudian membantu menangkap seorang putra Sultan Ageng dari Banten yang melarikan diri. Namun, pada Januari 1684, dia menyerang sebuah pasukan VOC, membunuh 20 dari 39 serdadu bekebangsaan Eropa, kemudian melarikan diri ke arah timur setelah terjadi serangan balasan VOC yang menimbulkan banyak korban di kalangan anak buahnya (Ricklefs, 2008: 181). Pada saat Herman Willem Deandels berkuasa di Hindia Belanda, ia mengirim Van den Bahl ke Bali untuk mendapatkan calon-calon prajurit. Boleh dikatakan ia berhasil membuat suatu perjanjian dengan Raja Badung, I Gusti Ngurah Pemecutan, pada tanggal 28 Oktober 1808. Di samping bertugas sebagai utusan, ia juga bertugassebagai konsul atau subandar yang bertugas mengawasi pembesar-pembesar orang asing, sebagai importer tunggal yang menentukan jenis-jenis barang yang diimpor (Sutaba, dkk., 1983: 15) perbudakan di Nusantara (Thosibo, 2002: 15). tentang Setelah pelarangan perdagangan budak di wilayah yang dikuasasi Inggris, pemerintah mulai menangkap kapal-kapal yang membawa budak, sehingga populasi budak secara bertahap mulai berkurang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Major Willam Thorn "sejak penaklukan Jawa, UU Inggris mengenai penghapusan perdagangan budak telah dibuat dan diberlakukan di perairan ini, akibatnya beberapa kapal yang mengangkut budak ditangkap oleh kapal patroli kita (Baca: Inggris), dan ini berpengaruh besar menaikkan harga budak yang sudah berada di pulau (Nusantara)" (Thorn, 1815: 271). Jika menyimak penjelasan di atas, maka salah satu dampak dari diterapkannya kebijakan pelarangan perdagangan budak adalah melonjaknya harga budak yang telah sampai di tempat tujuannya. Tentu naiknya harga budak tersebut merupakan hal yang wajar karena dengan semakin sedikitnya orang yang berani menjual-belikan jumlah budak dipasaran akan budak maka semakin sedikit, sedangkan permintaan akan budak tetap stabil. dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan Pada tahun 1811, pemerintahan Deandels berakhir, kemudian digantikan oleh Thomas Stamford Raffles. Di bawah pemerintahan Raffles timbul perubahan besar dalam bidang kebijakan pemerintahannya. Salah satu diantaranya adalah usaha Raffles untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara, yang dalam kepustakaan dikenal dengan istilah pandelingschap (Thosibo, 2002: 15). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Thomas Stamford Raffles dalam bukunya berjudul "The History of Java", yaitu sebagai berikut. "Pendudukan pulau ini oleh Inggris tahun 1811 menyebabkan masalah budak menjadi perhatian utama, meskipun kita tidak bisa langsung melarang atau membebaskan para budak yang ada, namun kita bisa sedikit memperbaiki dan mengubah peraturan menyangkut praktik ini sehingga di masa depan seluruh budak dapat dibebaskan. Langkah-langkah darurat diambil untuk mencegah pengiriman budak lebih lanjut, dan setelah dikeluarkannya peraturan yang menganggap perbudakan sebagai praktek kejahatan, maka sejak saat itu wilayah yang dikuasai Inggris akan melarang adanya perbudakan. Praktik perbudakan di Jawa dianggap sia-sia dan bodoh" (Raffles, 2014: 47). perbudakan Raffles dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam usaha penghapusan Kebijakan ituakhirnya juga sampai di Bali. Namun, larangan-larangan perdagangan budak oleh pemerintahan Raffles sangat ditentang oleh Raja Buleleng dan Karangasem, terbukti pada tahun 1814 tentara kedua kerajaan ini menyerang orang-orang Sepoy (Inggris) yang berdiam di Banyuwangi. Pada tahun itu juga Thomas Stamford Raffles mengutus Jenderal Nightingale ke Bali untuk membalas dendam raja Buleleng dan atas Karangasem. Walaupun pada akhirnya Raja Buleleng tunduk kepada Nightingale, rupanya masalah perdagangan budak di Bali masih ada yang melakukan,terutama oleh orang-orang Cina (Sutaba, dkk., 1983: 15; Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 93-94). Hal tersebut ditekankan juga oleh Ricklefs (2008: 292) bahwa "pemerintah Inggris di Jawa telah berperang dengan raja-raja Buleleng dan Karangasem pada tahun 1814 dalam usaha mengakhiri perdagangan budak. Pihak Bali menyerah, tetapi perdagangan budak berjalan terus". tindakan-tindakan Penghapusan resmi perdagangan budak selama masa peralihan pemerintahan Inggris (1811-1816) menyebabkan pukulan ekonomi yang serius kepada para raja Bali (Robinson, 2006: 34). Setelah terjadinya perpindahaan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintah 70 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
kolonial Belanda pada tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai usaha untuk membujuk raja-raja Bali (yang pada tahun 1839 berjumlah sepuluh orang) agar bersedia menerima kekuasaan Belanda akan tetapi tidak berhasil. Walaupun Raja Badung setuju untuk menyediakan prajurit-prajurit untuk angkatan perang kolonial, tetapi tetap saja Belanda tidak memiliki pengaruh besar di Pulau Bali (Ricklefs, 292-293). "Pada tahun 1824 pemerintah Belanda mengutus seorang keturunan Arab bernama pangeran Said Hasan al Habeschi untuk mengadakan perundingan dalam hal sewa- menyewa budak untuk masuk tentara. Tetapi raja-raja Bali tidak terpikat oleh bujukan- bujukan tersebut, hanya raja Badung yang mau menerima. Oleh karena kegagalan ini, tahun 1826 pemerintah mengirim pada Kapten J.S. Wetters. Dia tinggal untuk sementara waktu di Kuta, satu-satunya tempat perdagangan yang ramai di Bali Selatan pada waktu itu. Pada tahun 1827 dia berhasil mengadakan kontrak dengan raja Badung untuk mendapatkan calon-calon tentara" (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 94). Kebutuhan tentara yang begitu banyak dari budak-budak Bali pada awal abad ke XIXjuga didasari oleh adanya perang yang berlarut-larut antara Belanda dengan Pangeran Diponogoro, dan Belanda dengan kaum Padri. Oleh karena itu, ketika Perang Diponogoro berakhir dengan kemenangan mutlak Belanda pada tahun 1830, Belanda merasa tidak perlu lagi mencari calon tentara (Sutaba, dkk., 1983: 16). Hal ini tentu saja berdampak pada lesunya perdagangan budak setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Sebenarnya pada tahun 1665 Belanda pernah mengeluarkan sebuah regulasi yang melarang perdagangan budak kepada pegawai VOC, tetapi hanya diperkenankan kepada orang asing (Ardika, dkk., 2015: 311). Selain itu, pemerintah Inggris bahkan mengadakan pemilihan untuk membuat perdagangan budak illegal yaitu berdasarkan Slave Act tahun 1807. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Inggris memainkan peranan penting dalam munculnya perbudakan dan perdagangan budak, dan Inggris sendiri akhirnya melarang perdagangan budak di wilayah Kerajaan Inggris dengan dilaksanakannya The Slavery Abolition Act pada tahun 1833 (Ardika, dkk., 2015: 311). Menurut Virginia Thompson (dalam Poesponegoro, 2008: 394) bahwa penjualan budak-budak di muka umum telah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1854, sedangkan dalam tahun 1860 telah dikeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sama sekali sistem perbudakan di Hindia Belanda. Di lain pihak, selama abad ke XIX, Bali mengalami serangkaian tragedi alam, budaya, ekonomi, dan politik yang telah mengubah arah kebijakan raja-raja lokal mengenai perdagangan budak. Dramanya bermula dari ledakan alam terbesar yang pernah diketahui umat manusia, yang akibatnya dirasakan oleh Bali bersama pulau-pulau tetangganya. Dari April hingga Juli 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus, menewaskan lebih banyak orang dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang lebih terkenal. Sepuluh ribu nyawa melayang, 38.000 orang diperkirakan mati akibat kelaparan yang menyusul letusan tersebut, dan total korban yang meninggal mungkin mencapai 117.000 orang di Sumbawa, Bali, dan Lombok. Sedikitnya, 25.000 orang mati di Bali. Pulau ini ditutupi oleh abu gunung berapi setebal 20 cm atau lebih, yang menghancurleburkan lahan persawahan. Tragedi ini disertai oleh sejumlah penyakit pes, yang merusak pasokan makanan, dan kelaparan dan wabah cacar datang mengamuk pada tahun 1828. Antara tahun 1850 dan 1888 muncul 7 kali wabah cacar, 5 kali wabah kolera, 4 kali pes, beberapa kali disentri, dan akhirnya pada tahun 1888 sebuah gempa bumi. Korban tewas terburuk terjadi dalam wabah cacar tahun 1871, menghabiskan 15.000-18.000 orang (Ricklefs, 2008: 293). Pada awal abad ke XIX, ekonomi Bali masih sangat tergantung pada ekspor budak. Sekitar 2.000 orang dijual oleh para bangsawan Bali setiap tahunnya. Sebaliknya, raja-raja lokal Bali mengimpor terutama koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu, yang dikonsumsi luas oleh masyarakat Bali. Sejak masa pemerintahan sementara Inggris (1811-1816), pemerintah Belanda di Batavia berusaha membatasi dan akhirnya menghapuskan perdagangan budak. Hal ini tentu saja akan mengancam pendapatan tepat ketika gunung para bangsawan Bali, Tambora sedang melancarkan aksi penghancurannya atas ekonomi pertanian Bali (Ricklefs, 2008: 293). Tetapi, perkembangan ekonomi dan ekologi yang lebih kondusif kemudian menghasilkan transformasi ekonomi. Timbunan abu suatu Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 71
gunung tambora segera menaikkan kesuburan tanah, sementara Singapura menjadi pasar ekspor Bali yang baru. Dalam dua dasawarsa, Bali berubah dari daerah pengekspor budak menjadi pengekspor hasil bumi (khususnya beras, kopi, nila) dan daging babi. Bukannya menjual rakyatnya, para raja Bali sekarang membutuhkan mereka untuk menggarap lahan-lahan pertanian (Ricklefs, 2008: 294). khususnya pernah mengalami pengalaman pahit terjerat dalam bisnis perdagangan manusia (budak) yang dilakukan oleh penguasa. Dewasa ini pengalaman-pengalaman tersebut harus mampu dijadikan pelajaran berharga oleh generasi muda agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia (Historia Magistra Vitae). Daftar Pustaka Penutup Sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh pemerintah VOC, kolonial Belanda, serta raja-raja lokal. Secara kualitas, budak Bali paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan dipasaran Nusantara. Hal terjadi dikarenakan, misalnya pada tersebut kasus budak perempuan Bali, wanitanya dikenal dengan hatinya, keterampilannya memainkan musikdan pengetahuan yang baik tentang kesehatan. Oleh sebab itu, budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang mengurusi urusan dapur, sumur dan kasur tuannya. Sementara itu, laki-lakinya dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi sehingga sangat cocok diperkerjakan sebagai penjaga rumah, tentara, dan kuli-kuli diperkebunan milik VOC dan pemerintah Belanda. kecantikannya, kebaikan Anthony, Reid. (2014). Asia Tenggara dalam Kurun Waktu Niaga 1450-1680. Penerjemah: Mochtar Pabottingi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Ardika, dkk. (2015). Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern. Ed. I Gde Parimartha. Denpasar: Udayana University Press. Atmadja, Nengah Bawa. (2010). Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baay, Reggie. (2010). Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda. Terjemahan Siti Hertini Adiwoso. De Njai: Het Concubinaat in Nederlands-Indië. Jakarta: Komunitas Bambu. Perdagangan budak sebenarnya sudah ada sejak zaman Bali Kuno yang dibuktikan dengan adanya istilah budak yang tercatat di dalam beberapa prasasti yang ada.Namun, ketika bangsa-bangsa Barat mulai menginjakkan kaki di Nusantara, perdagangan budak Bali baru menemukan momentumnya untuk berkembang ke seluruh penjuru Nusantara dan bahkan ke seluruh dunia. Pada abad ke XVII-XIX asal-usul budak Balidapat berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpina Thomas Stamford Raffles ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda. Goris, R. (1954). Prasasti Bali I. Bandung: NV. Masa Baru. Hasibuan, Hj. Sofia Rangkuti. (2002). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep. Jakarta : Dian Rakyat. Hera, FX. Domini BB dan Daya Negri Wijaya. (2014). Terasing Dalam Budaya Barat dan Timur: Potret "Nyai" Hindia Belanda, Abad XVII-XX. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JAISB). Vol. 16, No. 1. Halaman 49-55. Hidayani, Fika dan Isriani Hardini. (2016). Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda. Jurnal Muwazah. Vol. 8, No.1. Halaman 98-105. Kuntowijoyo. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. Pengalaman historisperbudakan di Pulau Bali yang berlangsung selama adab ke-XVII- XIX memberikan gambaran bahwa pada masa lalu bangsa Indonesia dan masyarakat Bali pada Mariana, Anna. (2015). Perbudakan Seksual: Perbandinan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Ed. Ninus D. Andatnuswari. Tanggerang: CV. Marjin Kiri. 72 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Nordholt. H.G.S. (1980). Macht, Mensen, en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische Politiek, 1700-1840. Tesis Doktoral Vrije Universiteit Amsterdam (UNPL). Sanderson, Stephen K. (2003). Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo. Shahab, Alwi. (2002). Robinhood Dari Betawi. Jakarta: Republika. Nordholt. H.G.S. (2009). The Spell of Power, "Sejarah Politik Bali 1650-1940". Penerjemah: Ida Bagus Putrayadnya. Jakarta: KITLV. Sudoyo. (2002). Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan. Penerjemah: Farid Wajini dan S. Menno. Jakarta: PT Rineka Cipta. Pageh, I Made. (2000). Pengantar Ilmu Sejarah (Buku Ajar). Bali: STKIP N Singaraja. Pitana, I Gde. (1994). "Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali". Dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali (Editor: I Gde Pitana). Denpasar: Ofset BP. Halaman: 3-16. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (2008). Sejarah Nasional Indonesia IV. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka. Raffles, Thomas Stamford. (2014). The History of Java. Penyunting: Hamonangan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa. Yogyakarta: Narasi. Raharjo, Supratikno, dkk. (1998). Sejarah Kebudayaan Bali: Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata. Jakarta: CV. Eka Dharma. Sutaba, Made, dkk. (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Steinberg. (1983). Alam Kehidupan Petani, dalam "Elite: Dalam Perspektif Sejarah". Penyunting: Sartono Kartodirdjo. Jakarta: LP3ES. Halaman 1-23. Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978). Sejarah Daerah Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Thorn, William. (1815). Memories of The Conquest of Java; with the Subseqent Operations of Britsh Forces in the Oriental Archipelago, "Sejarah Penaklukan Jawa". 2015. Penerjemah: Asnawi. Yogyakarta: Indoliterasi. Ramstedt, Martin. (1998). Weltbild, Heilspragmatik und Herrschafts legitimationin vorkolonialen Bali. Frankfiurt am Main dan Berlin: Peter Lang. Ricklefs, M.C. Indonesia (1994). Sejarah Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Robinson, Geoffrey. (2006). Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKiS. Thosibo, Anwar. (2002). Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX. Magelang: IndonesiaTera. Widja, I Gede. (1988). Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana. Widja, I Gede. (1991). Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah. Bandung: Angkasa. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 73
74 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
"DE PARTICULIERE SADJA": KELAS MENENGAH KOTA DAN POLITIK KEWARGAAN DI KOTA KOLONIAL SURABAYA AKHIR ABAD KE-19 "DE PARTICULIERE SADJA": URBAN MIDDLE CLASS AND THE CITIZEN POLITICS IN THE COLONIAL CITY OF SURABAYA IN THE LATE OF 19TH CENTURY Andi Achdian, Erna E. Chotim Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional, Jakarta Abstract In the last three decades, civil society and citizenships has become key terms that entered the debates and dicussions about the prospects of democtratization in Indonesian society under the New Order regime in 1990s. However, due to the lack of historical perspectives and evidences, the debates and discussions about civil society and citizenships tems in the academic discourse in Indonesia has increasingly been left behind in the literatures. By focusing its analyses to the development of colonial city of Surabaya in the late nineteenth to the early twentieth century under the Dutch colonialism, this article seeks to highlight an interesting aspects that was neglected in the debates. This article presented the idea that the spatial aspect of the city and the dynamic development of city politics has become a crucial aspect in the development of strong civil society and the politics of citizenships in the Dutch colony at the time. Keywords: Surabaya, colonial city, middle-class, citizenships, civil society Abstrak Dalam kepustakaan kontemporer di Indonesia, konsepsi tentang masyarakat sipil dan politik kewargaan telah menjadi tema penting yang mengisi kepustakaan ilmu sosial dan politik di Indonesia sejak dekade 1990an dalam menghadapi dominasi kekuasaan pemerintahan otoriter Orde Baru. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam perkembangan konsep tersebut dengan ketiadaan rujukan historis dalam pengalaman sejarah Indonesia. Dengan menguraikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, tulisan ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut dengan menunjukkan dimensi penting ruang kota dan praktik politik yang muncul di dalamnya sebagai landasan penting bagi kemunculan masyarakat sipil yang kuat untuk mewujudkan konsepsi ideal politik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari warga. Perspektif kesejarahan menjadi unsur penting dalam memberikan sumbangan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan penggalian terhadap sumber-sumber sejarah dari berbagai berita dan opini di dalam suratkabar berbahasa Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta analisis yang berangkat dari sudut pandang lokal di lingkungan Kota Surabaya yang berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan Batavia.Tulisan ini mengungkapkan bagaimana pengaruh konsepsi kewargaan modern dari pengalaman politik Eropa mendapatkan tempat pertumbuhan yang subur di lingkungan perkotaan Hindia-Belanda saat itu. Pembahasan yang muncul dalam tulisan ini diharapkan dapat merangsang pembicaraan dan debat akademis di Indonesia terkait konsepsi tersebut seiring konteks perkembangan masyarakat Indonesia yang secara demografis berkembang menjadi masyarakat kota dalam waktu satu dekade ke depan. Kata kunci: Surabaya, kota kolonial, kelas menengah, masyarakat sipil, politik kewargaan Apakah kita harus terus-menerus memohon kepada pemerintah untuk mengatasi bau hawa beracun yang keluar dari pipa air dari sungai Krambangan yang tidak layak bagi kesehatan di lingkungan tempat tinggal kita? Apakah kita harus kembali meminta penambahan jumlah tempat tinggal bagi orang- orang Eropa yang terpaksa menyewa tempat tinggal mereka dari penduduk lokal dengan harga yang mahal? Apakah kita akan terus membiarkan hidup dalam kegelapan ketika malam tiba? ... Apakah semua urusan itu dapat diselesaikan hanya dengan dua wakil pemerintah pusat, yang pertama sebagai pegawai keresidenan yang membawahi jutaan penduduk, dan satunya lagi kepala polisi yang membawa korps polisi dengan sedikit orang-orang Eropa di dalamnya? Apabila memang persoalannya Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 75
terletak pada ketiadaan dana lokal untuk mengurus semua itu, apakah masuk akal jika pemerintah meminta dukungan warga kota, untuk bersama-sama membentuk dewan kota. Bagaimana jika kemudian dewan kota itu mengeluarkan aturan memungut pajak lokal untuk membiayai penerangan kota, polisi, dan pemeliharaan infrastruktur kota? ("Het Gemeenteleven Op Java in de Europeesche Maatschappij", De Oostpost, 03 Juni 1858) Pendahuluan studi dalam kepustakaan sejarah Indonesia modern telah memfokuskan perhatian dan analisisnya terhadap bekerjanya kekuasaan kolonial dan tanggapannya terhadap kemunculan kaum terpelajar dan ide nasionalisme Indonesia sepanjang empat dekade akhir kekuasaan kolonial Belanda. Fokus perhatian tersebut membentuk kerangka pengetahuan yang mempertentangkan antara aparat kekuasaan negara kolonial yang berpusat di Batavia sebagai pusat administrasi pemerintah kolonial berhadapan dengan agenda politik kaum nasionalis Indonesia sejak kemunculan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di kalangan terpelajar pribumi. Tidak dapat disangkal, sejak berkembangnya, konsepsi penulisan sejarah nasional yang menempatkan orang-orang Indonesia sebagai aktor utama dalam panggung sejarah, atau yang dikenal dengan nama pendekatan Indonesiasentris, pandangan tentang bagaimana bekerjanya politik kolonial telah dibangun dalam kerangka yang mempertentangkannya dengan kedudukan dan Indonesia di dalamnya. posisi orang-orang Dalam kerangka ini, pergerakan antikolonial dari orang-orang Indonesia adalah antitesis utama dari politik kolonial pemerintah Hindia-Belanda. Sejumlah Meski pendekatan ini telah menghasilkan sejumlah karya penting dalam melihat perkembangan politik Indonesia modern akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ini meniadakan sama sekali kisah tentang orang- orang Eropa atau Belanda dalam pembentukan modernitas kolonial abad ke-19 dan awal abad ke-20 hanya memberikan satu sisi saja kekayaan pengalaman sejarah yang membentuk wujud Indonesia modern sekarang ini. Dengan berfokus pada perkembangan yang terjadi di Kota Surabaya pada paruh kedua abad ke-19, dan menggali sumber-sumber yang tersedia tentang kiprah warga Eropa partikelir di lingkungan kota itu, tulisan ini menawarkan suatu gambaran lain yang menarik tentang persoalan penting yang melatari proses pembentukan kota-kota modern di Indonesia, terutama Kota Surabaya yang pada periode itu muncul sebagai pusat industri dan perdagangan yang utama di koloni Hindia- Belanda. Seperti disampaikan Onghokham tetapi pendekatan (1985) dalam ulasannya tentang runtuhnya Hindia-Belanda, mengangkat kembali kiprah dan posisi orang-orang Eropa dalam proses awal yang mengiringi perkembangan modernitas kolonial ini menunjukkan bahwa paling tidak "mereka pernah ada" dan turut menjadi bagian yang perkembangan modern membentuk masyarakat Indonesia. di Hindia-Belanda, tulisan arah Awal Perkembangan Modern Surabaya Meski Kota Surabaya memiliki sejarah panjang yang menyusur sampai akhir abad ke- 13, seperti yang kemudian menjadi hari jadi kota itu sekarang ini, tetapi perkembangan modern secara cepat di bawah kota kolonialisme Belanda pada abad ke-19 sampai beberapa dekade awal abad ke-20. Sebagai upaya memberi konteks seluruh perkembangan yang terjadi pada awal abad ke- 20, bagian ini akan menguraikan pola-pola utama yang muncul dalam perkembangan sejarah kota tersebut. Bagian pertama tulisan ini akan menyampaikan awal perkembangan kota sepanjang periode prakolonial yang menyusur sampai abad ke-14 ketika kota itu masih menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan pedalaman Majapahit sebelum kemudian ia menjadi negara keruntuhan kota Majapahit. itu terjadi terhadap yang merdeka setelah Sejarawan kota Surabaya, G.H. von Faber (1931), menyebutkan bahwa Surabaya sebagai kota pelabuhan di ujung timur pulau Jawa memiliki riwayat panjang yang menyusur sampai 1275 M, ketika Raja Kertanegara membentuk pemukiman bagi pasukannya di wilayah Surabaya sekarang setelah penumpasan pemberontakan Kemuruhan pada 1750 M. Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menetapkan hari jadi kota itu pada 31 Mei 1293 yang bertepatan dengan kemenangan pasukan di bawah pimpinan Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol yang bersauh di muara sungai Kalimas sekarang ini. tersebut dalam kaitan ini memberi petunjuk tentang riwayat sejarah panjang kota tersebut sepanjang periode Angka-angka tahun 76 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
prakolonial. Sumber-sumber sejarah lama yang berasal dari abad ke-14 memberikan keterangan tentang arti penting kota tersebut sebagai bagian kerajaan Majapahit yang mengarah ke selatan di sekitar wilayah Mojokerto sekarang ini seperti disebutkan dalam Prasasti Trawulan I dan Kakawin Nãgarakrtāgama, termasuk juga dalam uraian sumber-sumber Tionghoa era dinasti Yuan dan Ming yang menyebut kota-kota pelabuhan seperti Tuban (Tu-ping-tsuh), Sidhayu (Sugalu), Grêsik (Ts'e-ts'un), Surabaya dan Kalimas (Patsieh) (Djafar, 2009: 73-74). terjadi sepanjang periode sejarah prakolonial Surabaya adalah peralihannya sebagai wilayah bawahan Majapahit menjadi negara kota merdeka seiring dengan perkembangan kejayaan perdagangan maritim di nusantara. Perkembangan tersebut terekam dalam sumber-sumber Eropa abad ke-16 yang menyebutkan bahwa di kota itu terdapat sekitar "tiga puluh tentara" bersiap menghadapi ancaman militer kerajaan perdalaman Mataram. Sementara jumlah penduduk seperti tercatat dalam Daghregister diperkirakan mencapai sekitar "lima puluh sampai enam puluh ribu orang" (Schrieke, 1966: 19-25). Perubahan penting yang ribu itu, perdagangan maritim nusantara. Pertama adalah lingkungan kota yang tumbuh di sekitar muara sungai awal perkembangan kota Surabaya. Kedua adalah gambaran yang menampilkan tata-kelola masyarakat perkotaan yang sebanding dengan pola kehidupan kota-kota abad pertengahan di Eropa dengan tembok-tembok kota di bawah perlindungan seorang bangsawan atau raja sebagai dasar perkembangan modernitas Eropa menuju revolusi industri abad ke-17. 1 Ketiga adalah sistem pembagian kerja dalam masyarakat yang telah berkembang melalui keberadaan industri skala rumahan seperti jahitan bordir, pemintalan, pembuatan batik, kerajinan emas dan perak. Sistem pembagian kerja ini juga terdistribusi di wilayah-wilayah kota yang berbeda di seperti para tukang dan tenaga ahli perkapalan di wilayah pertukangan, para pembuat jam di Tjantian, produksi furnitur di Pasepan, pembuatan batik di Kampung Baru, penjahit pakaian di Ampel dan sebagainya yang mengesankan kehidupan kota praindustri melalui kehadiran para artisan yang trampil dalam bidang-bidang teknis tertentu. 2 Dalam kaitan ini, satu ciri penting perkembangan Kota Surabaya sepanjang periode prakolonial menampilkan gambaran menarik perkembangan kota praindustri di Jawa saat itu. Kalimas sebagai pusat Sisi menarik dari catatan itu adalah perkiraan jumlah penduduk yang menggambarkan kehidupan lingkungan kota pelabuhan yang ramai dengan jumlah mencapai setengah jumlah penduduk penduduk Kota Surabaya memasuki awal yang mengesankan perkembangan kota tersebut sebagai kota yang cukup ramai. Laporan lain dari abad ke-17 memberi gambaran menarik tentang kehidupan perkotaan di pulau Jawa yang menyebutkan keberadaan pemukiman dalam garis lingkar seluas "lima mil" sampai batas Jembatan Merah yang dikeliling tembok pertahanan dan separuhnya lagi dengan onggokan tanah (baluwarti) yang berfungsi sebagai pertahanan militer. Tembok kota dilindungi benteng-benteng kecil yang sampai 20 meriam yang dilengkapi 10 melindunginya dari serangan pihak luar. Tempat tinggal raja terdapat di bagian barat sungai Kalimas dengan pasar dan bengkel konstruksi untuk membuat meriam. Di dalam laporan ini pula disebutkan keberadaan orang-orang Eropa yang turut membantu pertahanan kota itu (De Graaf, 2002: 16-19). abad ke-20 Bagaimanapun, kedudukan Surabaya sebagai negara-kota merdeka tidak bertahan lama. Kota itu pada akhirnya takluk menjadi bawahan kerajaan perdalaman dari dinasti Mataram di Jawa Tengah setelah menghadapi serangkaian invasi militer pada awal abad ke-18. Kekuasaan dinasti Mataram di kota itu bagaimanapun tidak mengakhiri gejolak yang menjadi faktor instabilitas yang mengancam 1Boomgard dalam ulasannya tentang sejarah sosial-ekonomi masyarakat Jawa pada abad 18 dan 19 menyatakan bahwa ia lebih suka menggunakan istilah kota yang merujuk "kota kecil, dan tidak memiliki tembok yang konotasi Eropa berupa adanya (Lihat mengelilingi, benteng dan Boomgard, 2004: 192).Bagaimanapun, laporan- laporan tentang perkembangan kota Surabaya sebelum terbentuknya pemukiman orang-orang Eropa sudah memberi kesan tentang bentuk kehidupan perkotaan prakolonial dengan tembok dan benteng pertahanan yang melindungi kota. seterusnya." Sumber-sumber Eropa dalam kaitan ini memberikan dua hal penting terkait perkembangan Kota Surabaya sepanjang periode kejayaan 2Sukko Kim dalam makalahnya memberikan gambaran menarik kaitan antara sistem pembagian kerja di dalam masyarakat dengan pertumbuhan kota- kota pada masa awal industrialisasi Amerika Serikat. (Kim, 2006). Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 77
kekuasaan dinasti Mataram seperti ditunjukkan melalui pemberontakan Trunajaya. Dengan dukungan VOC, Susuhanan Surakarta menumpas pemberontakan tersebut. Sebagai balas jasa, Susuhunan Surakarta menyerahkan wilayah pelabuhan laut yang penting itu kepada VOC dalam sebuah traktat yang ditandatangani bersama Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff, pada 1743. "Revolusi Modern Kota Surabaya Industri" dan Transformasi kemudian pemerintah kolonial Hindia-Belanda, Surabaya memasuki lembaran sejarah baru yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kestabilan politik jangka panjang di bawah kekuasaan baru menjadi dasar tranformasi modern Kota Surabaya menjadi perdagangan terkemuka di Hindia-Belanda sampai awal abad ke-20. Seiring tegaknya kontrol kolonial atas wilayah itu, Surabaya berkembang dari wilayah yang sebelumnya penuh gejolak menjadi sebuah wilayah yang stabil dan siap melakukan "revolusi industrinya". Di bawah VOC, dan kota industri dan Ada tiga faktor penting berperan besar dalam proses ini. Pertama adalah pengembangan instalasi militer dan pangkalan angkatan laut serta pembangunan bengkel artileri di Surabaya pada 1802 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels sebagai langkah menghadapi pasukan Inggris dibanding keberhasilannya dalam mempertahankan diri dari serangan militer Inggris, bengkel konstruksi dan galangan kapal lebih memberi sumbangan besar terhadap tahap awal industrialisasi kota Surabaya. Momentumnya terjadi pada 1837 saat Gubernur Jenderal De Eerens melanjutkan rencana Daendels akibat pendudukan Inggris di Hindia-Belanda. Sebuah komisi dibentuk dan mulai bekerja pada 1837 dengan agenda pembentukan kompleks maritim di bagian kanan Kalimas sebagai pusat pusat perkembangan industri galangan kapal dan persenjataan berat yang dibangun melalui mesin- mesin bertenaga uap dan batubara. Dalam catatan perjalanan seorang jurnalis awal di Hindia-Belanda, W.R. Van Hoevel, gambaran perkembangan pembangunan kompleks maritim tersebut menurutnya "hampir sama dengan yang dibangun di Amsterdam, tetapi di sini jauh lebih besar dan kolosal" (Faber: 135). Perkembangan industri galangan kapal dan persenjataan di sekitar pelabuhan ini membentuk satu kompleks di Jawa. Namun, yang terhenti industri awal di Kota Surabaya yang terus sebelum berkembang kemudian pemerintah mengembangkan kompleks industri baru di Ngagel karena wilayah sekitar pelabuhan lagi mampu menampung tidak perkembangan industri baru. sampai abad ke-20 terus menjadi faktor penting sampai awal abad ke-20, adalah berkembangnya eksploitasi tanaman keras dan sekitar Surabaya dan produksi gula di perdalaman Jawa Timur sejak ditetapkannya kebijakan Tanam Paksa di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch pada 1830 dan mencapai puncaknya pada era liberal yang membuka Hindia-Belanda bagi modal swasta kolonial. Perubahan wilayah perdalaman menjadi tempat produksi tanaman keras dan eksploitasi gula untuk ekspor ke pasar dunia menjadi pijakan penting industrialisasi di kota tersebut. Catatan H. Van Kol, yang datang mengunjungi Kota Surabaya pada awal abad ke-20 menuturkan bahwa di sekitar keresidenan Surabaya, Pasuruan, Besuki dan Jombang, terdapat sekitar 37 pabrik gula yang menyewa tanah penduduk dan 25 persil lahan untuk tanaman kopi. Di sekitar Pasuruan dan Besuki saja, jumlah total tanah penduduk yang digunakan sebagai ladang tebu dan perkebunan mencapai 22.445 bouw atau 22 persen dari seluruh perkebunan tebu yang ada di Jawa (Van Kol, 1903). Kedua, dan ini Pabrik-pabrik gula di sekitar Surabaya dan wilayah perdalaman seperti Pasuruan, Kediri, Jombang, dan Mojokerto, membutuhkan perbaikan dan penggantian perangkat mesin produksi. Kebutuhan ini awalnya dipasok langsung dari Eropa. Namun, dengan pertimbangan efisiensi, kebutuhan ini mulai dipasok secara lokal dengan berkembangnya pabrik mesin di kota Surabaya. Semakin banyak pabrik gula dan usaha perkebunan berkembang, semakin banyak pula kebutuhan dan perbaikannya dilakukan, dan semakin berkembang pula industri metal dan permesinan di kota tersebut. Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi gerbang ekspor-impor dari dan menuju pasar Eropa, berkembang menjadi semakin penting sebagai titik penghubung antara Kota Surabaya dengan kota-kota besar lainnya di dunia seperti Amsterdam, New York, London, Singapura, Jepang, Tiongkok dan Australia. Sampai awal abad ke-20, perkembangan industri, khususnya terkait dengan produksi mesin, telah menampilkan sebuah struktur industri yang sama sekali tidak menggambarkannya sebagai wilayah koloni Eropa seperti ketiga di ditammpilkan dalam tabel di bawah ini. untuk perawatan mesin dunia 78 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Tabel 1 Komposisi Kegiatan Industri Manufaktur sesui jumlah pabrik dan pekerja di Surabaya, 1921 Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Pabrik roti Makanan Lainnya Es dan Soft-drink Minuman Alkohol Rokok dan Sigar Tekstil, Pakaian dan Sepatu Tenun, batik Penjahit Penyamakan Kulit Kayu Furniture Pemotongan kayu Perkapalan Kertas dan Percetakan Kimia & Farmasi Sabun Lainnya Bahan Bangunan Bata dan Keramik Gamping Lainnya Mesin dan Baja Bengkel Mesin Pandai besi dan peleburan baja Bengkel perbaikan kendaraan Perhiasan Jumlah Pabrik 44 11 5 22 3 3 19 2 12 5 57 42 8 7 18 35 12 23 51 41 5 5 69 23 18 15 13 293 Pekerja 1.495 127 419 (-) 640 171 (+) 138 (+) 783 (+) 98 (+) - 685 965 (+) 665 (+) 300 - 1.172 (+) 243 (+) 94 (+) 149 (+) 2.136 1.962 158 (-) 16 (+) 11.460 10.326 395 682 57 (+) 18.254 Rumahan < 5 Pekerja 20 6 5 5 2 2 14 7 2 5 65 57 1 7 11 5 1 4 66 26 (?) 37 (?) 3 47 - 33 9 5 228 Total Sumber: Howard Dick (2003). Surabaya. City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000. Singapore, National University of Singapore. Halaman 268. Ketiga adalah perkembangan industri kereta api di Hindia Belanda yang menempatkan Surabaya sebagai pusat kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kereta api milik jawatan kereta api negara (Staatspoorwagen) di Kota Surabaya memasuki akhir abad ke-19. Pembangunan jalur kereta api Surabaya-Pasuruan-Malang adalah pekerjaan pertama perusahaan kereta api negara tersebut di Hindia. Sebelumnya, pembangunan- pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah telah diupayakan perusahaan swasta seperti (NIS). Nederlandsch Namun, problem keuangan yang menimpa perusahaan itu menyebabkan serangkaian agenda pengembangan Jawa mengalami hambatan.Berdasarkan Staatsblad 141 tahun 1875 pemerintah pun membentuk jawatan keretanya yang memelopori pembangunan jalur-jalur baru di Hindia. Indisch Spoorwegen jalur kereta api di Gambaran menarik dari perkembangan kapitalisme kolonial abad ke-19 menampilkan bukan saja peralihan ekonomi kolonial dari sistem ekonomi dengan negara sebagai kekuatan utama, menjadi sebuah praktik ekonomi yang semakin banyak dari orang-orang Belanda, tetapi juga perkembangan kekuatan modal swasta yang berpengaruh dalam pembentukan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya saat itu menggantikan peran negara. Praktik ini menjadi pola umum yang muncul dalam proses perkembangan indutrialisasi di kota Surabaya. Kisah sosok "raja baja" Frans Jacob Hubert Bayer yang menjadi pionir industri swasta di Surabaya menjadi tentang kiprah warga partikelir dalam perkembangan yang terjadi di kota pada pertengahan abad ke- 19. Sebelum mengembangkan pabriknya sendiri, adalah pegawai pemerintah yang Bayer ilustrasi menarik Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 79
mengawasi pekerjaan di bengkel konstruksi artileri di dalam benteng tempat hunian warga Eropa ia mengajukan diri untuk berhenti dan membangun sendiri nama industri Stoomfabriek yang kemudian berganti menjadi Phoenix. Menyadari arti strategis pabrik yang didirikan Bayer, pada 1844pemerintah membeli pabrik itu dengan nilai f. 100.000 uang perak. Bayer sendiri tetap menjadi pemimpin dalam perusahaan itu. Namun, dengan modal baru yang dimilikinya, Bayer membangun lagi pabrik baru yang menghasilkan produk baja bernama De Volharding. Pabrik ini terus bertahan sampai awal abad ke-20. Agen-agen perusahaan besar seperti Handelsvereeniging Amsterdam (HvA); Nederlandsch Handelsmaatschappij, De Javasche perwakilan Bank membuka mereka di Kota Surabaya (Faber, 1931). tinggal. Pada September 1841, bengkel dengan kantor-kantor Di luar pengusaha Belanda, sejumlah warga Eropa dalam turut perkembangan ekonomi baru di koloni seperti ditunjukkan melalui pembentukkan perusahaan Firma Fraser Eaton & Co, perusahaan milik orang Inggris di kota itu yang secara khusus menangani impor barang-barang dari Eropa, seperti katun dan produk manufaktur, selain juga ekspor produk-produk lokal seperti gula, kopi, karet, minyak sitrun, dan kina ke pasaran Eropa. Kemudian perusahaan milik orang Armenia, Joakim & Co. dan Thomas & Co., yang menjadi dasar perkembangan kelompok orang-orang Armenia di kota Surabaya. Pada 1851, para pengusaha itu membentuk Soerabaiasche (Perkumpulan Dagang Handelsvereeniging Surabaya) yang kemudian berubah nama menjadi Kamer van Koophandel en Nijverheid (Kamar Dagang dan Industri) pada 1863 sebagai kepentingan-kepentingan upaya melindungi usaha mereka. Di sektor jasa, perkembangan yang terjadi ditunjukkan melalui pembentukan firma hukum Anemaet milik Jhr. C.G. van Haeften, J.C.A van Haeften dan A.J.W van Delden (Faber, 1931). Dalam kaitan ini, orang- orang Belanda dan Eropa lainnya tampil sebagai kekuatan utama dalam arus perubahan yang terjadi di Kota Surabaya dan menampilkan wajah kosmopolitan Kota Surabaya pada paruh kedua abad ke-19. Catatan statistik tentang penduduk kota memberikan gambaran sejauh mana sifat kosmopolitan kota itu.3 lain serta 3 Di luar warga Belanda yang menjadi kelompok besar dalam perkembangan populasi warga Kota Kolonial dan Kelas Menengahnya Sampai awal abad ke-20, industri dan perdagangan telah menjadi daya dorong utama yang mengubah posisi Surabaya sebagai salah satu wilayah pinggiran di dalam struktur kekuasaan tradisional menjadi pusat orientasi baru di Hindia-Belanda. Capaian perkembangannya dalam waktu kurang dari satu abad bahkan melampaui kota Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial saat itu. Gambaran tentang sejaun mana Surabaya melampaui kota Batavia dalam hal kemajuan ekonomi dan karakter budaya penduduk yang tinggal di dalamnya diuraikan dengan menarik oleh Moses van Geuns, redaktur Soerabajasch Handelsblad, surat kabar berhaluan liberal yang terbit di kota itu. Van Geuns menyatakan apabila di Batavia orang segera "mendapatkan formalitas dan kekakuan para birokrat" dan "kesantunan serta kebersihan ala negeri induk", di Surabaya yang muncul adalah "kebebasan dan segala sesuatu yang berjalan di luar aturan" mewakili "watak kosmopolitan dan pikiran yang terbuka"(Van Geuns. "Batavia Nouvelles" dalam Soerabaja Handelsblad, 26 April 1907). Ciri tentang sikap warga kota yang merdeka dan bebas dari pengaruh negara dalam kaitan ini bukan saja terbatas pada kalangan warga partikelir Eropa, tetapi juga di kalangan orang-orang Indonesia yang tinggal di kota itu. Uraian Parada Harahap dalam perjalanan jurnalistik kelilingnya pada 1939 menyebutkan bahwa 'sikap ke-ambtenaar-an' tidak terlihat di antara penduduk pribumi di dalam lingkungan kota Surabaya. Menurutnya "pengaruh dagang" adalah salah satu faktor yang menjadi dasar keluwesan dan kemerdekaan pribadi arek Suroboyo (Harahap, 1952: 183. dikutip dari Basundoro, 2011). Gambaran ini yang menjadi dasar bagi William Frederick (1989) merumuskan konsepsi priyayi baru yang membentuk sosok Eropa, , beberapa warga asing lainnya yang tinggal di Surabaya ditunjukkan melalui keberadaan warga Jerman yang menjadi populasi Eropa terbesar kedua (844 jiwa) setelah orang-orang Belanda, disusul Armenia (388 jiwa), Inggris (383 jiwa), Prancis (85 jiwa), Swiss (67 jiwa) dan beberapa warga Eropa lainnya. Di luar kategori Eropa, warga asing lainnya sebagai penghuni kota dengan jumlah cukup signifikan adalah Jepang (720 jiwa), Amerika Serikat (31 jiwa) dan Filipina (26 jiwa). Bersama mayoritas penduduk pribumi (265.872 jiwa); Tionghoa (38.797 jiwa); Arab dan Timur Asing lainnya (5.682 jiwa) (Von Faber, 1936). 80 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
sosial baru dalam kepemimpinan revolusi Indonesia di Kota Surabaya dengan karakter penduduk yang 'berkeinginan kuat, suka merasa bebas dari kewajiban sosial dan kewaijban lainnya,' dan 'secara samar bersifat "kelas menengah" dalam ideal-ideal mereka' (8). kaitan ini penggunaan istilah de particuliere seringkali sadja dipertentangkan dengan golongan ambtenaar mewakili mereka yang bekerja di dalam birokrasi kolonial dengan patronase politiknya terhadap warga di koloni. atau warga partikelir Apabila para penulis Belanda dan para peneliti telah sejarah kota menggambarkan satu karakter khusus yang mewarnai karakter penduduk kota yang berjarak terhadap aparat birokrasi kolonial di pusat dan daerah, atau disebut para ambtenaar, maka landasan perkembangannya terdapat pada proses sejarah pembentukan kelompok sosial baru yang terjadi di lingkungan Kota Surabaya sejak pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke- 20. Kemajuan ekonomi kota dan proses industrialisasi telah menjadi basis kemunculan lapisan sosial baru di kota kolonial dari penduduk kalangan Eropa yang "merasa terlalu tinggi untuk berhubungan dengan lapisan bawah industrialis, penduduk, pedagang besar atau pegawai pemerintah." Mereka adalah pengacara, dokter, akuntan, pedagang, jurnalis, agen asuransi, guru, seniman, dan profesi modern lainnya, termasuk juga pensiunan pegawai yang memutuskan untuk menetap setelah lebih menyelesaikan tugas mereka. tentang itu tetapi juga bukan lama di koloni Lapisan menengah perkotaan ini bukan saja datang ke Hindia dengan tujuan mencari penghidupan seiring pertumbuhan kemajuan ekonomi di Kota Surabaya, tetapi juga membawa kebudayaan negeri induk yang berkembang di tempat mereka yang baru. Wujudnya bisa dilihat melalui pembentukan klub-klub dan kafe (Societeit atau Soos), gedung pertunjukkan dan kegiatan seni, asosiasi-asosiasi dan utamanya media cetak yang mewakili konsepsi dan pandangan ideologis warga Eropa partikelir di terhadap persoalan-persoalan yang Surabaya muncul di masyarakat saat itu. Klub menjadi institusi penting tempat mereka lainnya menghabiskan waktu dalam pembicaraan- pembicaraan panjang sore sampai malam hari adalah soos atau kafe, membahas situasi paling mutakhir di koloni, perkembangan dunia sastra dan kemajuan-kemajuan di dunia luar di Eropa. Ini adalah "ruang publik" yang membentuk inti masyarakat koloni dan sipil Eropa di melembagakan wacana-wacana kepentingan umum dari individu-individu yang setara di luar dominasi negara (Habermas, 1996: 367). Kelompok ini seringkali disebut atau menyebut diri sebagai "orang particulier sadja" yang di kemudian hari menjadi inti kekuatan perubahan yang ada di lingkungan perkotaan istilah de (Faber 1931:61). Penggunaan particuliere secara sadja sederhana mengacu pada sosok orang-orang Eropa, Bumiputera, Tionghoa, Arab, dan lainnya yang memiliki kedudukan dan pekerjaan di luar birokrasi pemerintahan (Faber, 1931). Namun, dalam perkembangannya kemudian, konsepsi itu meluas menjadi sebuah citra ideal tentang kelas menengah di kota-kota kolonial yang memiliki selera estetis, budaya, dan pandangan serta sikap politik yang lebih bebas dari pengaruh kekuasaan negara dan memiliki keleluasaan menanggapi masalah yang dibanding para terikat pada struktur pejabat kolonial yang birokrasi dan kepatuhan terhadap atasan.4 Dalam pada awalnya 4 Seperti yang dilakukan Utsa Ray dalam menganalisis perkembangan kelas menengah dan kaitannya dengan budaya kuliner di kota kolonial India, pengertian konsepsi kelas menengah dalam uraian ini mengacu pada konsepsi kelas menengah seperti dikemukakan Pierre Bourdie yang melihat Klub yang paling awal hadir di kota itu adalah Concordia yang berdiri pada 1843 yang awalnya menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi para perwira yang bertugas di kota tersebut, termasuk para pejabat pemerintah kolonial.Studi Peter Clark (2000) tentang klub dan perkembangan sosial politik masyarakat Inggris abad ke-17 memberikan gambaran menarik tentang posisi klub yang menjadi wadah kelompok-kelompok sukarela di dalam masyarakat. Dalam itu menjelma sebagai suatu lembaga sosial yang "menyumbangkan integrasi politik dan budaya" industrialisasi yang warga perkembangannya, klub-klub seiring proses pengelompokkan kelas ini bukan sekedar pada akumulasi kapital ekonomi, tetapi juga pada 'modal sosial dan budaya' yang membentuk selera, konsepsi budaya dan pandangan politik di antara kelompok ini. Lihat Utsa Ray. Culinary Culture in Colonial India. A Cosmopolitan Platter and the Middle-Class. 2015. Cambridge University Bandingkan juga konsepsi ini dalam ulasan Pierre Bourdieu. Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge University Press, Massachusets. 1984. Hal. 101-112. Press, Delhi. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 81
menjadi kekuatan utama pembentukan kota-kota modern di Inggris sepanjang periode kajiannya (Clark: 471). Dalam lingkungan pengalaman kontemporer sebuah kebudayaan baru kota Surabaya, berkembang di lingkungan kota itu menyerupai kehidupan di negeri induk. Pusat orientasi kota adalah gedung teater Schouwbourg dengan berbagai pertunjukan kesenian kontemporer dunia, termasuk pertunjukkan Waltzraum terbaru dari Wina, yang menjadikan gambaran kehidupan lingkungan perkotaan kolonial Surabaya sebagai "Mekahnya warga Eropa" dan sekaligus menjadi harapan bagi warga Eropa lainnya di koloni untuk ditempatkan di kota itu dalam tugas mereka di Hindia (Elout, 1930). Dalam lingkup perkembangan tersebut klub dan budaya asosiasi menjadi bagian dari perkembangan kelas menengah perkotaan di Surabaya saat itu. Gambaran tentang profil warga partikelir dan kesadaran tentang peran mereka dalam masyarakat diunjukkan melalui sosok Adriaan Paets tot Gonsaijen, seorang pengacara sukses dan duduk dalam beberapa jabatan penting di Surabaya seperti menjadi ketua Algemeene Syndicaat van Suikerfabrieken (Sindikat Pabrik Gula) dan Kamar Dagang di Surabaya. Kiprah dan perhatian Gansoijen dalam memajukan kepentingan warga Kota Surabaya membuat Paets menjadi salah seorang kandidat yang diajukan dari kalangan partikelir untuk duduk sebagai wakil warga kota di Dewan Kota Surabaya (Gemeenteraad Soerabaja) yang dibentuk pada 1906. Aktivitas politik dan kedudukannya dalam beberapa organisasi menjadi jembatan kedekatan Paets Gansoyen dengan kelompok bisnis di Surabaya. Hal ini ditunjukkannya dalam penggalangan dana di antara pengusaha untuk pemberantasan wabah pes di Surabaya yang menyebabkan Paets tot Gansoyen mendapat anugerah medali kehormatan Orde van Oranje Nassau dari pemerintah Kerajaan Belanda. Kiprah Gansoijen bisa dilihat dalam perannya membentuk "Perkumpulan Untuk Memajukan Kepentingan Warga Kota Surabaya" (De Vereeniging tot Bevordering van de Belangen van Soerabaja) yang merupakan sebuah perkumpulan warga kota mewakili persoalan- kepentingan mereka persoalan di dalam kota. Statuta organisasi itu menyebutkan perkumpulan "mewakili kepentingan warga Kota Surabaya terhadap bahwa tujuan melalui cara-cara sesuai aturan hukum yang setelah pembentukannya, berlaku." Segera agenda adalah dilakukan yang pertama mengkampanyekan perbaikan sanitasi kota yang mengatur pembuangan limbah, kotoran manusia, sampah dan genangan air di musim hujan yang dianggap sebagai penyebab utama menyebarnya wabah penyakit kolera di kota itu (Soerabajasch Handelsblad, 1 Juli 1897 & 7 Agustus 1897) Selain Gansoijen, sosok-sosok penting di balik perkumpulan itu adalah Fabius yang menjadi ketuanya. Sementara jabatan bendahara dipegang oleh J.H. Scholten yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Surabaya, dan sekretarisnya W.F. Schimmel, redaktur Nieuwe Soerabaja Courant. Di sini kita mendapatkan gambaran menarik tentang sikap dan imajinasi politik kelas menengah perkotaan yang senantiasa mengambil jarak dari kekuasaan negara dan berpandangan kritis terhadap pemerintah dalam upaya mereka memajukan kepentingan-kepentingannya sebagai warga kota kolonial Surabaya pada saat itu. Paets tot Gonsaijen dalam kaitan ini gambaran menarik tentang sosok orang particulier sadja yang mewakili saling kaitan antara posisi sosial kelas menengah perkotaan dan aktivitas mereka di ruang publik.5 Kemunculan kelas menengah perkotaan di lingkungan Kota Surabaya pada akhirnya menjadi landasan kemunculan budaya politik liberal dan tradisi kritik terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang berlebih di dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini pula yang menjadikan Surabaya menjadi kiblat kemajuan 5 Adriaan Paettot Gansoyen meraih gelar doktor bidang hukum di Universitas Rijks pada 1891 sebelum kemudian berangkat ke Hindia-Belanda dan mendirikan kantor pengacara yang sukses di Surabaya. Sosok pribadi dan riwayat hidupnya sendiri cukup kontroversial. Sebagai anggota dewan, ia terkenal dengan posisinya yang keras dalam mengkritik pemerintah. kebijakan-kebijakan Bagaimanapun, kiprahnya dalam mempelopori pembentukan Komite Pemberantasan Pes di Surabaya menyebabkan pemerintah memberinya medali kehormatan Orde van Oranje Nassau dari Kerajaan Belanda pada 1908. Sosoknya pribadinya sendiri dikenal sebagai seorang pendiam dengan "watak aristokrat" dan karakter impulsif yang menjadikannya sering berbenturan dengan rekan-rekan sesama anggota dewan. Ia mengundurkan diri pada 1913 dari kedudukan sebagai anggota dewan karena sikapnya yang keras terhadap skandal korupsi di lembaga tersebut telah menjauhkannya dari rekan-rekannya, meski tuduhan yang dilontarkannya dianggap keliru. 82 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Gambar 1. Adriaan Paets tot Gansoyen di beranda rumahnya di Kampung Sawahan, Surabaya. Sumber: Dok-KITLV. dan perkembangan intelektual di Hindia- Belanda. Tradisi ini pula yang dianggap menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Surabaya yang memberi ruang lebih besar bagi kaum perempuan di ruang publik. Di kafe-kafe, klub dan tempat hiburan lainnya di kota itu, kehadiran perempuan Eropa cukup menyolok yang memberi suasana berbeda dengan kota-kota kolonial lainnya di Hindia saat itu. Penulis kolom budaya Bataviasch Nieuwsblad, menguraikan catatan causerien-nya bahwa "Surabaya adalah kota dengan keistimewaan berbeda bagi kalangan termasuk perempuan dibanding kota Batavia." Di Batavia, kecuali saat pertunjukan musik sore, kaum perempuan tidak terlihat duduk di dalam klub Harmonie atau Concordia. Suasananya berbeda ditunjukkan di Klub Simpang yang tidak pernah sepi dengan kehadiran perempuan sejak sore sampai malam hari. Setelah menonton pertunjukan atau konser musik, mereka tidak mampir ke restoran Grim atau Hellendorn, tetapi lebih ke Simpang untuk menikmati minuman segar, duduk bersama dengan kaum pria di taman. "Saya melihatnya tanda zaman yang menyenangkan. sebagai Paling tidak mencegah suara berisik kaum lelaki di dalam klub tersebut ini," (Soerabaja Causerien). dalam lain, tulis artikel Politik Air Bersih dan Kesadaran Politik Kewargaan Warga Kota kelas menengah perkotaan telah muncul menjadi kekuatan sosial dan politik penting di lingkungan kota, tetapi sistem birokrasi pemerintahan sentralistis yang mengabaikan partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan kota mereka menjadi ciri utama kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda sampai awal abad ke-20. Landasannya didasarkan pada konstitusi negara kolonial yang tercantum dalam Regeering Reglement 1854 (RR1854) yang memberikan Gubernur Jenderal kekuasaan besar menentukan berbagai urusan pemerintahan dan setiap pejabat kolonial di tingkat pusat sampai daerah wajib menjalankan perintah-perintah Gubernur Jenderal. Gambaran ini yang kemudian membentuk sikap umum di kalangan para pejabat kolonial yang senantiasa menekankan peran penting birokrasi pemerintah kolonial dalam mengelola koloni. Pandangan ini tidak menekankan bahwa situasi di koloni pernah dapat dijalankan dalam model politik negeri induk yang memberikan hak-hak demokratis bagi warga mereka, baik dari kalangan warga partikelir Eropa maupun penduduk Bumiputera, untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan (medezegenschap) yang otonom di tingkat lokal (Wignjosubroto, 2005) Meski golongan Ilustrasi tentang sikap ini ditunjukkan melalui sebuah surat yang ditulis Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge kepada Menteri Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 83
Koloni di Belanda pada 1876 memberi ilustrasi tentang pandangan yang berlaku. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan apakah situasi di koloni sudah cukup matang untuk digulirkannya sebuah pemerintahan lokal yang otonom, "Keperluan Lansberge menjawab berpartisipasi dalam kehidupan publik di sini belum terasa." Lebih lanjut ia menyatakan bahwa di kalangan penduduk Pribumi ia tidak "karena melihat masyarakatnya memang belum berkembang." Pandangan yang sama juga berlaku terhadap penduduk warga partikelir Eropa. Lansberge mengatakan bahwa warga Eropa di koloni tidak terlalu pembentukan pemerintahan di tingkat lokal "karena mereka bukan warga di negeri ini." Mereka datang ke Hindia "lebih karena pekerjaan dalam dinas pemerintah" dan "mencari kehidupan seiring perkembangan industri dan perdagangan" (Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1968: 36). bahwa keinginan adanya itu perduli terhadap Pernyataan Lansberge dalam suratnya bagaimanapun hanya mewakili sisi pandangan dari kalangan pejabat tinggi kolonial terhadap situasi di koloni. Hindia-Belanda Sebuah peristiwa yang terjadi di Kota Surabaya memberi petunjuk tentang bagaimana pandangan Lansberger sepihak saja. Titik tolaknya dimulai dengan kekhawatiran warga Eropa di dalam lingkungan kota terhadap wabah kolera yang berulang-ulang melanda yang menimbulkan korban dari kalangan warga Eropa. Sebagai tanggapan terhadap persoalan itu, warga kota membuat sebuah petisi agar pemerintah di pusat tangan untuk membangun infrastruktur air bersih sebagai cara mengatasi wabah kolera. Namun, kelambanan birokrasi pemerintah kolonial dalam menanggapi ini menimbulkan sentimen yang membangkitkan antipati terhadap cara pemerintah kolonial di pusat menangani masalah-masalah yang dihadapi warga kota. Gambarannya ditunjukkan dalam terbit di editorial Surabajasch Handelsblad mengomentari sifat tidak tanggap pemerintah pusat sebagai berikut. satu Surabaya turun yang sebuah Satu-satunya penyelesaian yang paling mungkin adalah pembentukan pemerintah kota dan otonomi yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal. Sentralisasi pemerintahan yang berlebihan, yang kita alami sekarang ini, tidak bisa memberi kebaikan apapun. Pengalaman telah menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan atas dasar pengalaman itu kita bisa menyimpulkan bahwa akhir dari sentralisasi pemerintahan adalah revolusi. ("De Week", Soerabajasch Handelsblad. 16 Januari 1897). kolonial menyebabkan warga Kota Surabaya menggalang aksi protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pada Maret 1897 sekitar 300 warga kota menandatangani kepada Gubernur Jenderal memohon pembangunan fasilitas air bersih sekaligus meminta kejelasan apakah pemerintah pusat akan menindaklanjuti permintaan mereka sebelumnya (Algemeen Handelsblad, 2 Maret 1897). Namun, petisi itu pun sekali lagi diabaikan. Pada akhir April 1897, atas inisiatif W.F. suratkabar DeSoerabaja Courant, dan E. Fabius, pensiunan perwira angkatan darat yang juga pemegang tersebut, mengadakan saham serangkaian pertemuan bersama warga kota gedung teater pusat kota (Schouwbourg), untuk menyusun sebuah petisi yang kali ini dikirim langsung ke Ratu di negeri Belanda. "Kita tahu bahwa Residen telah menyampaikan persoalan ini untuk segera diputuskan Gubernur Jenderal," tulis seorang warga dalam surat pembaca di Soerabajasch Handelsblad. "Namun, kita juga tahu Gubernur Jenderal bukan orang yang mampu melakukan perubahan apapun."6 Untuk membangkitkan perhatian publik, rancangan petisi terlebih dahulu diterbitkan di surat kabar itu sebelum yang kemudian dikirim ke Ratu Belanda. Sikap pemerintah abai petisi Schimmel, redaktur surat kabar terbit di Surabaya saat Kepada Yang Mulia Ratu Pemerintah Belanda di Den Haag, Dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ratu dari warga kota Surabaya, Wabah kolera dan demam sporadis yang berujung pada kematian menjadi gambaran hari ini. Usulan pembangunan fasilitas air minum, seperti tertuang dalam rencana Birnie dan Eijdmann untuk memberikan warga kota air bersih di rumah mereka tetap tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat... bahwa dalam waktu yang cukup lama kami langkah telah menunggu dengan sia-sia Pemerintah menyediakan layanan air bersih bagi warga Surabaya; bahwa permintaan-permintaan yang kami tujukan kepada Gubernur Jenderal dan 6"Drinkwatervoorziening voor Soerbaja," De Locomotief, 18/03/1897. 84 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Menteri Kolonial dari rangkaian diskusi terkait yang publik pembangunan tidak mendapatkan tanggapan apapun; kami lakukan layanan air bersih bahwa wabah kolera yang mengerikan terus- menerus mengancam Kota Surabaya sejak tahun lalu dan menimbulkan kebutuhan mendesak penyediaan air bersih untuk mengatasi wabah yang terus datang; tidak bahwa pemerintah bersedia atau hanya mau memberikan dukungan kepada konsesi pembangunan layanan air bersih dengan biaya serendah mungkin; sama sekali bahwa kami, warga kota dan keluarga yang terancam kehidupannya, sangat memohon kesediaan Yang Mulia untuk memberikan dukungannya agar Kota Surabaya segera memiliki fasilitas layanan air bersih. ("Watervoorziening Soerabaja", Soerabajasch Handelsblad. 1 Mei 1897) warga di Surabaya. Namun, bantahan terhadap posisi pemerintah muncul di surat kabar Soerabajasch Handelsblads. Baertelds menulis bahwa persoalannya justru terletak pada sikap bimbang Gubernur Jenderal dalam memutuskan apakah pelaksanaan proyek pengadaan air bersih di Surabaya akan dilakukan pihak swasta atau pemerintah. Akhir tersebut menunjukkan kemenangan warga kota dalam pertentangan mereka berhadapan dengan kekuasaan sentralistik birokrasi kolonial. Ada waktu sekitar empat tahun setelah petisi tersebut pekerjaan pembangunan proyek air bersih bagi warga kota selesai pada November 1903. Dalam sambutan perayaan peresmian fasilitas tersebut, asisten- residen menyatakan bahwa keberadaan layanan air bersih menjadi "penyelamat" Kota Surabaya dan menyampaikan pesan selamat melalui telegram dari Ratu dan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom kepada warga Surabaya atas dimulainya layanan air bersih di kota mereka (Algemeen Handelsblad, 04 November 1903). pertentangan Di negeri Belanda petisi warga Kota Surabaya mendapat tanggapan cepat. Sebuah komisi segera dibentuk dibawah pimpinan H.P.N Helbertsma yang diharapkan bekerja rencana cepat mempelajari usulan pembangunan proyek air bersih bagi warga kota Surabaya. 7 Petisi itu pada akhirnya menjadi tamparan bagi Gubernur Jenderal C.H.A van der Wijck yang baru setahun menduduki posisinya. Pemerintah pusat di Batavia hanya bisa membela diri dengan mengatakan bahwa petisi warga Kota Surabaya sesungguhnya hanya mewakili segelintir penduduk Eropa di kota itu. Argumen yang dengan itu senantiasa menjadi posisi pemerintah kolonial dalam menghadapi kritisisme warga Eropa di koloni bahwa "tuntutan tersebut tidak mewakili kepentingan penduduk bumiputera yang merupakan mayoritas penduduk di kota Surabaya". terkait dilengkapi pandangan Pemerintah juga menyatakan bahwa yang lebih diperlukan di Surabaya adalah limbah yang memperbaiki saluran got dan menjadi penyebab tercemarnya sumur-sumur 7Di parlemen Belanda, rencana pelaksanaan proyek tersebut sempat memunculkan kritik tajam dari wakil parlemen H. Van Kol tentang distribusi pasokan yang tidak seimbang antara warga Eropa yang mencapai 150 liter perhari, sementara penduduk pribumi yang tinggal di kota itu hanya mendapat 50 liter pasokan dan penduduk desa sekitar mata air hanya mendapat 5 liter pasokan setiap harinya (Lihat Soerabajasch Handelsblad, 18 Mei 1900) Dewan Kota dan Otonomi Politik Warga Peristiwa yang terjadi terkait aksi warga kota menggalang petisi melawan pemerintah pusat menandai sebuah perkembangan politik baru di koloni yang tidak dapat lagi ditunda oleh para pembuat kebijakan di pusat dan negeri cara mengatur induk kehidupan politik di koloni. Apabila pada pertengahan abad tersebut ide tentang politik kewargaan pembentukan pemerintahan kota yang otonom menjadi dasar pembicaraan warga Eropa di koloni, memasuki akhir abad ke-19 tuntutan terhadap kebutuhan sistem politik yang dapat menampung aspirasi warga bentuk kongkritnya. Di bagian ini akan diuraikan pula wujud ekspresi lainnya yang mengukuhkan praktik kewargaan modern melalui kehadiran dewan kota sebagai wujud kelembagaan prinsip kewargaan tersebut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu tema sentral yang membentuk sifat hubungan ambivalen antara aparat negara kolonial dan warga Eropa di tentang pada koloni pelaksanaan otonomi kekuasaan di daerah, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi konsentrasi pemukiman warga Eropa, di dalam sistem birokrasi kolonial yang sentralistik. tentang bagaimana bagaimana dan mendapatkan semakin berpusat desakan Memasuki awal abad ke-20, ketegangan dan pertentangan yang mewarnai hubungan antara warga partikelir Eropa dan kalangan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 85
ambtenaar yang mewakili birokrasi kolonial mendapatkan jalan keluarnya melalui reformasi politik kolonial dengan lahirnya Undang- Undang Desentralisasi 1903 (Decentralisatie Wet 1903) dan Ordonansi Dewan Lokal (Local tahun 1905. Undang- Raaden Ordonantie) Undang ini menjadi dasar pembentukan lembaga politik kunci di kota-kota kolonial Hindia- Belanda melalui pembentukan lembaga dewan kota (gemeenteraad) sebagai lembaga kolegial yang mendampingi pembentukan pemerintah kotapraja (gemeente), sekaligus sebagai langkah pemerintah mengakomodasi tuntutan yang lahir terkait partisipasi warga partikelir Eropa dalam urusan lokal (medezegenschap). pemerintahan di tingkat Dengan memperhatikan perkembangan terjadi sebelumnya, dinamika politik yang pembentukan pemerintahan kotapraja dan dewan Kota Surabaya pada 1906 dibanding sekedar sebuah produk kebijakan yang datang dari atas seperti disebut dalam ulasan Howard Dick (2003) dalam kajiannya tentang perkembangan kota Surabaya, juga sesungguhnya melibatkan sebuah pertentangan panjang antara warga dan negara dalam kasus Surabaya dan lebih mewakili sebuah kebijakan yang datang terlambat dari harapan-harapan yang telah berkembang sebelumnya tentang sebuah pemerintahan yang otonom di tingkat lokal. Pembentukan dewan kota lahir dalam konteks sentimen antibirokrasi dan sentralisme pemerintah pusat dalam mengurus koloni telah menjadi tema umum yang dibicarakan warga kota. Uraian selanjutnya dalam bagian ini akan menggambarkan bagaimana perkembangan dewan kota sebagai sarana mewujudkan partisipasi politik warga di dalam konsepsi kewargaan modern. perkembangan itu perkembangan ketika Sejak 1 April 1906, Dewan Kota Surabaya secara resmi mulai terbentuk dan menjalankan lingkungan kota Surabaya. Sesuai dengan mandat yang terdapat dalam Staatsblad No. 149/1906, pembentukan Gemeente (Pemerintah Kotapraja) berjalan seiring dengan Gemeenteraad (Dewan Kota) lembaga yang menetapkan yang menjadi keputusan-keputusan penting menjadi program kerja pemerintah kotapraja. Seorang walikota diangkat untuk memimpin pelaksanaan fungsi eksekutif di dalam pemerintah kotapraja dan sekaligus menjadi pemimpin dewan kota yang menetapkan secara kolegial bersama anggota tugasnya di dewan program pemerintah kota. lain keputusan-keputusan penting Di dalam ketetapan tersebut, disebutkan juga cakupan wewenang lembaga pemerintah kota yang mencakup pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu lalu-lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, toilet, rumah potong hewan dan gudang pasar (Staadsblad No. 149/1906). Bentuk kelembagaan dan wewenang ini akan terus berkembang dalam proses perjalanan waktu sampai berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda. Dengan segala keterbatasannya, lembaga tersebut bagaimanapun telah menandai suatu langkah awal pembentukan sebuah tata kelola pemerintahan kota modern (urban governance) di koloni Hindia-Belanda yang melibatkan partisipasi warga kota dalam menentukan arah dan orientasi kebijakan pemerintah kota. Gambaran yang menarik dari proses politik tersebut-dengan memperhatikan koloni sebagai wilayah yang tertutup untuk kegiatan politik yang berlaku juga bagi warga Eropa- tokoh-tokoh yang muncul mengisi kedudukan wakil warga di dalam kota datang dari sejumlah warga partikelir hasil pemilihan warga kota. adalah Fenomena menarik yang muncul dibanding mewakili sebuah ikatan dengan ideologi dan organisasi politik tertentu, sosok- sosok individu yang duduk di dewan kota mewakili orang-orang yang telah menjalani kehidupan di Hindia memasuki akhir abad ke-19 ekspor-impor, ketika perbankan, firma hukum dan penerbitan surat kabar menjamur yang sekaligus menjadi basis pertumbuhan kelompok sosial baru orang-orang Eropa di koloni. Dalam latar belakang seperti ini, wakil warga lebih mewakili kiprah sebagai sosok idealisme pribadi masing-masing wakil menjadi pokok yang membentuk pandangan mereka tentang kota sebagai tempat yang layak huni dari sudut pandang warga Eropa. Tidak mengherankan bila isu-isu terkait kesehatan publik, sanitasi, jalan- jalan, dan pemukiman di ruang kota menjadi perhatian utama dalam pembahasan mereka. industri, perusahaan individu yang menjadikan Sepanjang tahun-tahun awal itu, para anggota dewan telah berdebat tentang genangan air di sekitar Krembangan yang menjadi pusat penyebaran penyakit tropis dan merumuskan langkah kebijakan memperbaiki sanitasi di lingkungan tersebut. Dalam sebuah mosi yang 86 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
diajukan Campbel, yang mempersalahkan kelambanan pekerjaan para terkatung-katung dan hanya berkembang dari satu tanpa pekerjaan bersifat teknis di lapangan. Dari sudut pandang wakil-wakil kalangan partikelir, seperti disampaikan Paets tot Gansoyen dalam salah satu pernyataannya, para birokrat di koloni tidak lain adalah "bencana" di dalam kehidupan masyarakat sipil Eropa di kota kolonial Surabaya saat itu ("Soerabajasch Causerieen", BN. 7 April 1910). Mereka hanya menunda dan menjadikan kepentingan warga menjadi urusan sampingan di luar urusan pemerintah. birokrat yang membuat laporan ke laporan berikutnya Di dalam konteks ini catatan perdebatan di dalam kota menampilkan wacana menarik tentang pertentangan klasik dari dekade-dekade sebelumnya antara kaum ambtenaar di dalam birokrasi kolonial dengan kalangan partikelir mewakili warga kota sebagai burgerij yang memiliki banyak tuntutan dan sadar atas hak mereka sebagai warga kota pembayar pajak. Pembicaraan-pembicaraan warga partikelir di lingkungan tentang pertentangan politik di dalam dewan memberikan perbandingan menarik terhadap apa yang terjadi di dewan dengan kisah Antigone melawan tirani RajaCreon dalam drama Sophocles. Tidak ada fraksi, kelompok, atau partai politik yang menentukan arah dan bentuk perdebatan dalam rumusan kebijakan dewan kota. Suara yang muncul individu lebih mewakili pandangan dengan pendapat masing-masing tentang apa yang mereka anggap mewakili kebaikan umum di kota mereka. Tidak ada politik kaum liberal atau tidak ada pembagian dari masing-masing anggota dewan atas dasar perbedaan kelompok politik dan partai. Mereka ibarat ksatria abad pertengahan yang membawa misi perbaikan di dalam kehidupan publik sesuai sudut pandang pribadi masing-masing, berdebat di antara kalangan sendiri, tanpa memiliki ikatan apapun dengan praktik politik kolektif melalui partai atau perkumpulan politik lainnya ("Politieke Don- Quichotterie", SH, 5 Maret 1908). soos Kota Surabaya juga sosial-demokrasi dan kelembagaan yang menampung sejumlah besar perbincangan dan perdebatan dari kalangan warga Eropa yang beredar di ruang-ruang publik perkotaan kolonial seperti soos, kafe, gedung teater, dan termasuk media surat kabar cetak dengan para editornya berulang kali menghadapi kasus persdelik karena tulisan-tulisan yang dianggap menggangu ketentraman dan ketertiban kolonial. Warga kota pun dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam dewan, membaca argumen dan posisi masing-masing individu yang menjadi wakil mereka, dan mengikuti bagaimana arah perdebatan-perdebatan tersebut suatu rumusan yang melatari bentuk kebijakan publik yang lahir. Informasi ini tersedia melalui buletin rutin yang dikeluarkan dewan kota, dan juga notulen persidangan dewan yang secara rutin muncul di surat kabar kolonial. Keseluruhannya menjadi sumber informasi menarik bagi para sejarawan untuk melihat awal perkembangan praktik demokrasi di tingkat lokal pada masa awal perkembangannya dalam era kolonial di Indonesia saat itu.8 sebelum akhirnya menjadi Suatu pertentangan menarik yang muncul mewakili sebuah konflik dan ketegangan lama antara kalangan ambtenaar dan warga parikelir muncul pada Juli 1914, terkait usulan dari Residen Surabaya, A. Van Aalstuntuk membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun sebuah rencana kerja pembentukan Commissie voorhet Soerabaja Werkplan (Komisi Pembangunan Lingkungan Kota) dengan empat agenda utama sebagai berikut. (1) Perbaikan Jalan: Pembangunan jalan yang menghubungkan rangkaian jalur tram dan kereta dengan jalur lalu lintas umum kota; (2) Perbaikan Perumahan: Membangun kompleks perumahan bagi warga Pribumi yang semakin tersingkir oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Timur Asing; (3) Perbaikan Kesehatan: Pembangunan got dan perbaikan rumah milik warga Pribumi dan Tionghoa, saluran pembangunan air dan limbah; Bagaimanapun, dewan kota tidak dapat disangkal telah berkembang menjadi institusi baru dalam sistem politik kolonial yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan antara perkotaan Surabaya, komunitas Eropa yang jumlahnya bertambah dua kali lipat sepanjang dua dekade awal abad ke-20. Keberadaan dewan kota mewakili sebuah bentuk terutama di (4) Perbaikan Perdagangan: Memindahkan kantor pemerintahan ke bovenstad dan menjadikan 8Sejak pembentukan dewan kota, suratkabar Soerabajasch Handelsblad memiliki liputan khusus yang mencantumkan notulensi perdebatan yang terbit sehari setelah persidangan dewan dilakukan. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 87
benedenstad sebagai wilayah perdagangan (Locale Belangen. 33. 2e Jaargang. Juni 1914). tersebut,Van Aalst telah menyadari kemungkinan munculnya perlawanan dari anggota dewan, terutama dari wakil kalangan partikelir. Metode yang dilakukannya dalam menggulirkan ide tersebut langsung melalui secara dilakukan pembicaraan resmi dengan anggota dewan, tetapi terlebih dahulu disampaikannya melalui pressuntuk melihat reaksi yang muncul kemudian. Seperti yang diantisipasi sebelumnya, usulan ini pada akhirnya memang menimbulkan perdebatan tajam dan perpecahan di dalam tubuh dewan kota saat ("De Soerabajasche itu Gemeenteraad en de residen" Het Niuews van den Dag, 4 Agustus 1914). Saat menggulirkan ide tidak Dari pihak yang mendukung, diwakili perwakilan pemerintah yang duduk di dalam dewan kota seperti Koning dan Pronge, menyampaikan beberapa argumen yang yang menjadikan usulan residen nampak masuk akal dan layak untuk dipertimbangkan. Menurut Pronge, usulan itu memiliki manfaat terhadap dewan kota dalam dua hal. Pertama, pemerintah kota dapat menjalankan sebuah agenda yang berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan badan-badan yang langsung dengan memiliki Binnenlandsch Bestuur di Batavia seperti Burgerlijk Openbare Werken (Dinas Pekerjaan Umum), Havenwerken (Dinas Pelabuhan) dan Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara). Sampai sekarang ini, ujar Pronge, setiap lembaga menjalankan agenda kerjanya masing- masing tanpa kaitan dengan pihak lainnya. Melalui sebuah komisi khusus di bawah residen, diharapkan koordinasi dapat berjalan di antara masing-masing (Locale Belangen, 1914). Dalam kaitan ini, Pronge menyampaikan sebuah fakta keras yang tidak dapat dibantah tidak yang menjadi dasar kelambanan dan efektifnya rencana-rencana kerja pemerintah kota. Pronge menyampaikan pula poin kedua yang menurutnya untuk menjadi pertimbangan dewan kota. Apabila dewan kota menerima rencana kerja tersebut, maka ada kemungkinan tersebut mendapatkan dana pinjaman tambahan dari pemerintah pusat sebesar f 10.000.000,- dan sumbangan tahunan sebesar f 3.000.000,- (163). Sekali ini Pronge menyampaikan sebuah problem klasik penundaan pemerintahan berbeda ikatan vertikal lembaga layak bagi lembaga lagi melalui argumen proyek-proyek karena persoalan kekurangan dana yang dimiliki pemerintahan kota. Persoalan terbesar yang menjadikan usulan itu mengundang perlawanan keras dari anggota dewan adalah kenyataan bahwa komite yang dibentuk akan berada langsung di bawah residen bersama dua atau tiga wakil dari dewan kota dengan anggota terdiri dari perwakilan pengusaha di kota Surabaya, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Pelabuhan Kepala Dinas Jawatan Kereta Api Jalur Timur; Bupati Surabaya; Inspektur Dinas Pekerjaan Umum; Kepala Pembangunan Teknik dan Pemberantasan Pes; dan Kepala Dinas Perusahaan Trem Jawa Timur. Suara mendukung datang dari wakil-wakil dewan dari kalangan birokrasi pemerintahan seperti disampaikan Pronge yang menyatakan manfaat usulan itu bagi dewan. Menurut Pronger, pertama pemerintah kota dapat dengan mudah melakukan koordinasi terhadap badan-badan pemerintahan berbeda lebih mudah mengingat wewenang dengan Residen untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintahan seperti Burgerlijk Openbare Werken (Dinas Pekerjaan Umum), Havenwerken (Dinas Pelabuhan) dan Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara). lainnya yang Penolakan keras terhadap rencana Van Aalst diwakili pernyataan Drijber, dalam surat residen sebagai rencana tertulisnya berikut. terkait Ketua Sidang Yang Terhormat terkait Saya menyampaikan pandangan, rapat di dalam dewan kota untuk menyusun sebuah langkah kerja di bawah Residen, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut: (1) Rencana umum tentang pekerjaan yang akan dilakukan Dewan Kota di bawah arahan ambtenaar (pejabat pemerintah) adalah lazim dan melanggar tidak perundang-undangan; (2) Keterlibatan anggota Dewan Kota dalam pekerjaan yang ditugaskan komisi tersebut, terlepas keahlian yang mereka miliki, adalah tidak layak dan tidak sah; tanpa melibatkan keputusan publik, yang sekarang ini telah berada setengah jalan, sangat tidak diharapkan; (3) Pembahasan agenda penting (4) Dalam tahap ini, usulan pemungutan suara terhadap isu yang datang dari pihak luar, adalah langkah keliru. 88 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Dalam poin pertama sanggahannya, Drijbe menegaskan sebuah tema lama dalam perdebatan-perdebatan di dewan kota tentang prinsip kota sebagai milik warga, sementara para birokrat dan ambtenaar "tempatnya di Batavia". pernyataan Drijbers Prinsip menegaskan bahwa "intervensi" atas otonomi dewan adalah pelanggaran prinsipil di dalam sistem demokrasi lokal di dalam dewan kota. Ia juga menyatakan bahwa anggota dewan tidak perlu melakukan pemungutan suara setuju atau tidak setuju terhadap usulan residen karena sejak awal kebijakan tentang pembangunan perkotaan, sejak awal bukan wewenang para birokrat. Surat Drijber yang menjadi konsep utama dalam pidato di dewan kota, membuktikan sejauh mana kedalaman aspirasi kemandirian di kalangan wakil-wakil Eropa dari golongan partikelir. utama dari Momen itu akhirnya menjadi ajang baru bagi anggota dewan kota yang menolak usulan residen untuk mengkampanyekan arti penting lembaga dewan kota sebagai sebuah unit pemerintahan yang mandiri dan menyalahkan langkah para pejabat kolonial yang mencoba mematikan inisiatif warga membangun kekuatan politik melalui dewan kota. "Biarkan saya sampaikan sekali lagi, bahwa saya menolak keras dalam rapat komite terhadap usulan yang digulirkan, yang memaksa anggota dewan untuk melakukan pemungutan suara, dan pemungutan suara akhirnya berujung pada kebuntuan," ujar Dribbe dalam pembukaan pidatonya yang panjang terkait isu tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan sebuah pandangan penting tentang "kota sebagai milik warga" dan menjadi urusan warga, bukan para birokrat atau ambtenar di dalam birokrasi kolonial yang mewakili kepentingan pemerintah pusat di Batavia (Locale Belangen. 2e Jaargang, 16 September 1914. 161- 162). yang menciptakan dinamika ekonomi yang mendorong kemandirian ekonomi kelompok kelas menengah penting sebagai munculnya sikap politik yang kritis terhadap kekuasaan negara. Ketiga, kota menjadi unit analisis penting disamping negara bangsa sebagai arena utama perwujudan kekuatan kelompok dalam menyuarakan visi dan praktik politik kewargaan modern melalui keberadaan lembaga dewan kota sebagai institusi politik yang otonom bagi warga. Keempat, kesadaran sosial atas kondisi kota dan bentuk kota telah muncul khususnya dari kelas menengah yang diwakili oleh partikelir saja sebagai dasar dialog dan tekanan pada pemerintah kolonial. Dalam hal ini, masyarakat telah memiliki visi terhadap kota di luar rancangan kota yang dibentuk pemerintah kolonial. Kelima, keberadaan bentuk dialog lain yang dibuka pemerintah kolonial - di luar konfrontasi - antara kelompok kelas menengah dengan pemerintah kolonial dalam memperjuangkan legitimasi kepentingan warga kota menjadi penting muncul dan aktifnya kelas menengah kota dan lembaga kota pada fase itu. unsur kelas menengah kota ideal Dengan melihat unsur-unsur penting dalam perkembangan kelas menengah perkotaan pada awal abad ke-20 dan visi politik mereka, tulisan ini menyampaikan bagaimana unsur- unsur tersebut dapat menjadi kerangka yang berguna dalam melihat kemunculan dan perkembangan kelas menengah Indonesia sekarang ini dan kemungkinan visi politik mereka vis a vis negara. Sejauh mana unsur- unsur itu hadir dalam proses pembentukan kelas menengah dan sejauh mana ketiadaan salah satu dari unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap sikap dan visi politik kelas menengah Indonesia dengan kontemporer perkembangan kota modern di Indonesia. Unsur- unsur penting tersebut sekaligus dapat menjadi alat berguna dalam penilaian di atas. dalam kaitannya Penutup Tulisan di atas menunjukkan beberapa faktor penting yang menandai dinamika politik kolonial awal abad ke-20 seiring kemunculan kelas menengah perkotaan di kota-kota kolonial itu. Pertama, adalah Hindia-Belanda kemunculan kelas menengah kota. Hal itu terjadi seiring dengan proses industrialisasi dan kemajuan ekonomi kota-kota kolonial yang semakin terintegrasi dengan ekonomi global akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kedua, perkembangan industri dan perdagangan yang didorong sektor swasta telah menjadi landasan saat Daftar Pustaka Surat Kabar Algemeene Handelsblad (AH), De Oostpost, 1850 - 1858 Het Nieuws van den Dag (HN), 1910 - 19 Soerabajasche Handelsblad (SH), 1890 - 1942 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 89
Buku & Artikel Basundoro, Purnawan. (2014) Merebut Ruang Kota. Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an. Jakarta: Marjin Kiri. Bourdieu, Pierre. Distinction (1984). A Social Critique of the Judgment of Taste. Massachusets: Cambridge University Press. Boomgard, Peter. (2004) Anak Jajahan Belanda. Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795- 1880. Jakarta: KITLV Jakarta. Clark, Peter. (2000). British Clubs and Societies, 1580-1800. The origins of Associational World. Oxford: Clarendon Press. Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 - 1946).Jakarta: PT. Gramedia. Habermas, Jürgen. (1991). The Structural Transformastion of the Public Sphere. An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge & Massachussets: MIT Press. Kidambi, Prashant. (2007). The Making of the Indian Metropolis. New York: Ashgate. Kim, Sukkoo. (2006). "Divison of Labor and the Rise of Cities: Evidence from U.S. Industrialization, 1850-1880." Working Paper. Cambridge-Massachusets Avenue: National Bureau of Economic Research. Dick, Howard. (2003). Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000. Athen: Ohio University Press. Kol, H. Van. (1903, 24 Desember) "Uit Onze Soerabajasch Kolonie," Handelsblad. Surabaya: De Graaf, H.J. (2002). Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Jakarta: Grafiti Press. Departement van Economische Zaken. (1938). Statistische Zakboekje Voor Nederlandsch- Indie. Mededeeling No. 156. Batavia: G. Kolf & Co. Elout. C.K. (1930). De Groote Oost. Reisbrieven van C.K. Elout. Den Haag: N.V. Boekhandel. Faber, G.H. von. (1931). Oud Soerabaja: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad va de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad (1906). Surabaya: Gemeente Soerabaia. Onghokham. (1989). Runtuhnya Hindia-Belanda. Jakarta: KPG. Ray, Utsa. (2015).Culinary Culture in Colonial India. A Cosmopolitan Platter and the Middle-Class.Delhi: Cambridge University Press. Reid, Anthony. (1993). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. New Haven & London: Yale University Press. Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. (2015). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Dari Marx sampai Agamben. Jakarta: Marjin Kiri. Schrieke, B. (1966). Indonesian Sociological Studies. The Hague: W. Van Hoeve. __________, (1936). Nieuw Soerabaja: De geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1936. Surabaya: Gemeente Soerabaia. Frederick, William H. (1989). Pandangan dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya Wignjosoebroto, Soetandyo. (2005). Pasang surut otonomi daerah: sketsa perjalanan 100 tahun. Jakarta: Yayasan Tifa. Yeoh, Brenda S.A. (2003). Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations the Urban Built Environment. and Singapore: NUS Press. 90 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
DEKONSTRUKSI STEREOTIP EKSKLUSIVITAS ETNIS TIONGHOA DALAM CERPEN CLARA KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA THE DECONSTRUCTION OF CHINESE EXCLUSIVITY STEREOTYPE: "CLARA" SHORT STORY BY SENO GUMIRA AJIDARMA Moch. Fikri Balai Bahasa Jawa Tengah Abstract The Chinese exclusivity stereotype has triggered hatred among the Indonesian people toward them. The peak was marked with the "Tragedy of May 1998". This drove strong agitation among the writers to create various literary works criticizing the government's failure in term of managing the ethnicity, religion, and group diversity. One of those work is a short story by Seno Gumira Adjidarma entitled "Clara". Descriptive qualitative in nature, this paper discusses the strategy of Clara in deconstructing the Chinese exclusivity stereotype. Using sociology of literature and identity theory, the strategy of Clara in deconstructing the Chinese exclusivity stereotype is analyzed. There were two strategies, namely (1) preferring to be a non-essentialist and (2) being an inclusive nationalist figure. In general, the author has placed Clara in the complex socio-political context experienced by most Chinese in Indonesia . Keywords: Deconstruction, Stereotype, Exclusivity, Chinese Abstrak Stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa memunculkan sikap benci pribumi terhadap etnis Tionghoa, salah satunya ditandai dengan Tragedi Mei 1998. Tragedi tersebut mengakibatkan kegundahan dalam diri para sastrawan, sehingga di era tersebut mereka melahirkan beberapa karya sebagai bentuk representasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Salah satunya adalah cerpen Clara karya Seno Gumira Adjidarma. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini berupaya untuk memaparkan strategi yang digunakan tokoh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa. Teori sosiologi sastra dan identitas diri digunakan untuk mengidentifikasi beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh tokoh Clara, yaitu (1) Tokoh Clara lebih memilih untuk menjadi sosok yang nonesensialisme dan (2) Ia menjadi sosok yang inklusif dan nasionalis. Pengarang sendiri telah memposisikan Clara dalam pusaran realitas sosial politik yang dialami masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Kata kunci: Dekonstruksi, Stereotip, Eksklusivitas, Tionghoa Pengantar Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnis yang keberadaannya di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Pada awalnya mereka hadir di Indonesia untuk berdagang. Hubungan antara pribumi dan etnis Tionghoa sangat harmonis, sampai Belanda masuk ke Indonesia dan menciptakan strata sosial sebagai media untuk menjalankan politik devide et impera etnis (Setiono, 2002). Kelompok Tionghoa menduduki sosial kedua, Belanda strata sosial pertama, dan pribumi strata sosial ketiga. Langkah yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan strata politik devide et impera adalah menyewakan tanah untuk digarap. Orang Tionghoa mengambil peluang ini untuk membeli tanah sehingga mereka menjadi tuan tanah. Orang Tionghoa juga diberi hak untuk mengelola pajak dan gerbang tol. Strata sosial tersebut pada akhirnya memunculkan beberapa stereotip yang melekat pada setiap tersebut. Kaum Tionghoa tingkatan mendapatkan stereotip sebagai antek Belanda. Pada masa itu, kaum Tionghoa mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan roda perekonomian. Akibatnya pada saat Belanda kalah dan menyerah kepada Jepang terjadi kekosongan pemerintahan. Hal strata Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 91
tersebut mengakibatkan terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh kaum pribumi terhadap kaum Tionghoa sebagai salah satu bentuk tindakan balas dendam kaum pribumi. Kaum pribumi menjarah, merampas, membunuh, dan memperkosa wanita-wanita Tionghoa. Peristiwa tersebut menyebabkan roda perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran. Kemudian pada masa Orde Baru, berbagai peraturan diskriminatif diberlakukan pada etnis Tionghoa, seperti penggantian sebutan Tionghoa menjadi Cina, agama, kepercayaan, dan adat istiadat secara terbuka, penggantian nama berbau Cina, dan pelarangan penggunaan bahasa Cina. Etnis Tionghoa hanya diberi ruang untuk berbisnis hingga muncul beberapa konglomerat yang menjalin kolusi dan menjadi kroni penguasa. Hal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Leo Suryadinata (2005) bahwa pemerintahan orde baru menjalin hubungan yang harmonis dengan etnis Tionghoa untuk kepentingan ekonomi. Menurut Setiono (dalam Sungkowati, 2009), hal itu menimbulkan stereotip negatif semua etnis Tionghoa adalah makhluk ekonomi yang tidak itu, aksi kekerasan bermoral. Oleh karena terhadap kelompok etnis Tionghoa di Pulau Jawa pada masa Orde Baru meningkat dan mencapai puncaknya pada kerusuhan di Jakarta pada 13-14 Mei 1998 . seolah-olah terjadi karena adanya yang prasangka-prasangka negatif dilekatkan pada kelompok etnis Tionghoa. Prasangka yang melekat sedemikian kuat tidak serta merta muncul, tetapi dibangun dalam sebuah rentang waktu yang lama. Menurut Alo Liliweri (dalam Rahmawati & Wahyudi, 2013), salah satu bentuk prasangka adalah stereotip. Stereotip merupakan bentuk prasangka yang menunjukkan perbedaan kategori, yaitu (a) "kami" dengan "mereka" dan dikaitkan dengan rasa superioritas dan inferioritas, serta (b) proses kategori sosial yang sifatnya sering menyenangkan kelompok sendiri dan mengevaluasi orang lain dengan cara pandang kelompok "kami". Di Indonesia, prasangka terhadap minoritas etnik lebih Cina cukup besar, penyebabnya kompleks ketimbang sekedar posisi mayoritas- minoritas. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan sejarah turut menyumbang terhadap tumbuhnya prasangka terhadap mereka (Mendatu, 2004). Kekerasan umumnya jauh (dalam Mendatu, 2004), mendefinisikan stereotip sebagai Sementara itu, Matsumoto generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang, terutama karakter psikologis atau sifat kepribadian. Stereotip berfungsi menggambarkan realitas antarkelompok, mendefinisikan kelompok dalam kontras dengan yang lain, membentuk image kelompok lain (dan kelompok sendiri) yang menerangkan, merasionalisasi, dan menjustifikasi hubungan antarkelompok dan perilaku orang pada masa lalu, sekarang, dan akan datang di dalam hubungan itu. Melalui stereotip kita bertindak menurut apa yang sekiranya lain. Stereotip kelompok etnis Tionghoa adalah pelit dan pekerja keras (Mendatu, 2004). sesuai terhadap kelompok Stereotip sekarang pun masih melekat secara permanen dalam pola pikir masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut menjadi suatu untuk media memunculkan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus kelompok etnis Tionghoa, mereka diberi stereotip yang lebih eksklusif jika dibandingkan pribumi. yang memiliki potensi Tragedi Mei 1998 bahkan meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi kelompok etnis Tionghoa yang banyak menjadi korban. Tragedi kegelisahan tersebut pengarang persoalan Indonesia mengenai identitas diri. Karya yang lahir pada saat itu, seperti Mei Hwa dan Sang Pelintas Zaman (Afifah Afra) dan Pulang (Leila S Chudori), merefleksikan keadaan sosial politik serta kritik terhadap keadaan bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga Clara karya Seno Gumira Adjidarma yang mengisahkan nasib seorang perempuan etnis Tionghoa yang keluarganya habis dibantai dan menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh beberapa pribumi hanya karena dia seorang Cina. Seno melalui karyanya yang berjudul Clara mencoba untuk menawarkan alternatif subjektifnya mengenai kelompok etnis Tionghoa dengan cara menampilkan watak tokoh Clara yang sangat bertentangan dengan stigma yang ada. Suatu karya sastra, apapun genrenya, dapat mencerminkan perspektif dan ideologi pengarangnya, serta merefleksikan ideologi masyarakat yang ada pada suatu tempat dan waktu (Todorov, 1993). banyak menggugah Cerita pendek (cerpen) Clara sudah pernah dikaji oleh penulis lain. Resnitriwati (2014), misalnya, menggunakan kajian stilistika untuk menyoroti segi pemakaian bahasa untuk merepresentasikan penderitaan tokoh Clara yang beretnis Tionghoa. Rakhman (2014) dalam 94 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
makalahnya Ambivalensi Nasionalisme dalam Cerpen "Clara Atawa Wanita yang Diperkosa" menunjukkan bahwa nasionalisme yang dimunculkan oleh penulis hadir dalam beberapa wajah. Kajian ini juga menunjukkan bahwa nasionalisme bukanlah tunggal, tetapi justru sebaliknya, ia bisa hadir dalam sosok yang fasistik xenophosis, liberatif- emansipatoris, dan lain-lain, yang kesemuanya sangat tergantung pada siapa yang memaknai. Sementara itu, Saputro (2013) menegaskan bahwa cerpen Clara adalah catatan sejarah tentang kekerasan kepada perempuan Tionghoa di Indonesia pada 1998. yang berjudul mengangkat masalah rasialisme dalam suatu karya sastra, pengarang menempatkan persoalan sebuah persoalan yang rasisme menjadi memerlukan kemudian memunculkan alternatif subjektif untuk memecahkan tersebut merupakan persoalan sebuah strategi pengarang melalui tokoh yang diciptakan untuk mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa. Alternatif-alternatif subjektif yang ditawarkan oleh pengarang dalam karya yang diciptakannya merupakan representasi pandangan pengarang terhadap persoalan yang diangkatnya. solusi. Pengarang tersebut. Hal Dari tulisan-tulisan tersebut, belum ada tulisan yang membahas persoalan dekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa. Padahal, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab munculnya dikotomi antara kaum pribumi dan Tionghoa. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mendiskusikan bagaimanakah tokoh utama mendekonstruksi stereotip eksklusivitas kaum Tionghoa yang terefleksi dalam cerpen Clara karya Seno Gumira Ajidarma. Tulisan ini berbeda dengan ketiga tulisan sebelumnya karena penulis ingin menunjukkan suatu ideologi kaum Tionghoa yang ingin meleburkan diri dengan pribumi (Saputro, 2013). Untuk menganalisis permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan teori sosiologi sastra. Damono (1997) memberikan definisi sosiologi sastra sebagai telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Ia juga menggarisbawahi bahwa sosiologi sastra berhubungan dengan masyarakat dalam menciptakan karya sastra, sehingga tidak lepas dari pengaruh budaya tempat karya sastra dilahirkan. Lebih lanjut, Damono (1997) menyatakan bahwa karya sastra diciptakan bukan dari sesuatu yang kosong. Sastra juga hadir bukan semata-semata hanya sebagai sebuah media hiburan bagi masyarakat yang memiliki kesenangan membaca (Damono, 1997), melainkan juga sebagai salah satu alat untuk memberikan ajaran dan pendidikan kepada masyarakat (Mahayana, 2001). Teori dekonstruksi menurut Derrida adalah penolakan terhadap logosentrisme dan fonosentrisme yang secara keseluruhan melahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarkis dikotomis. Dekonstruksi merupakan pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun, sebagai bentuk yang baku. Dengan kata lain, dekonstruksi adalah cara-cara pengurangan terhadap suatu intensitas konstruksi, yaitu gagasan, bangunan,dan susunan yang sudah baku, bahkan universal (Ratna, 2004) Dekonstruksi dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk teknik cara membongkar suatu ideologi yang ada dalam teks. Oleh karena itu, Derrida (1976) menyatakan bahwa dekonstruksi selalu dilakukan dari dalam teks. Hal tersebut tersurat dalam pendapat Derrida tentang dekonstruksi seperti kutipan berikut. "The movements of deconstruction do not destroy structures from the outside. They are not possible and effective, nor can they take accurate aim, except by inhabiting those structures . Inhabiting them in a certain way, because one always inhabits, and all the more when one does not suspect it. inside, Operating necessarily borrowing all the strategic and economic resources of subversion the old structure, borrowing them structurally, that is to say without being able to isolate their the enterprise of elements and atoms, deconstruction always in a certain way falls prey to its own work".(Derrida, 1976: 24) from the from dapat ditransformasikan melalui karya sastra adalah masalah rasialisme. Sastra dapat digunakan untuk melakukan sebuah pendekonstruksian terhadap konstruksi budaya yang telah "membumi" mengenai persoalan rasialisme yang ada dalam dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, Salah satu ajaran yang Kajian terhadap cerpen Clara karya Seno Gumira Ajidarma ini adalah kajian kualitatif. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Arikunto (2010), metode deskriptif analisis adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan faktor pendukung, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya terhadap hasil. Faktor Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 95
pendukung diperoleh dari internal atau fakta- terdapat dalam cerpen maupun fakta yang eksternal atau peristiwa yang melatarbelakangi penciptaan cerpen tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah (a) membaca cerpen Clara secara utuh dan seksama; (b) mendeskripsikan fakta-fakta tentang strategi tokoh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa yang ditemukan di dalam cerpen Clara; (c) melakukan analisis dan interpretasi terhadap fakta-fakta strategi tokoh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa yang berhasil diidentifikasi. Data primer dalam tulisan ini adalah Cerpen "Clara" yang terdapat dalam antologi cerpen yang berjudul "Iblis Tidak Pernah Mati" karya Seno Gumira Ajidarma yang diterbitkan oleh Galang Pres, Yogyakarta. Antologi cerpen tersebut berisi 15 cerpen Seno yang dibuat dari tahun 1994 - 1999 (Ajidarma, 1999). Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, berupa dokumen tertulis, baik yang membahas cerpen "Clara" maupun tulisan lain yang dianggap berkaitan. Kelompok Etnis Tionghoa di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah Sebelum Indonesia berdiri, kelompok etnis Tionghoa sudah mendatangi Indonesia. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa pedagang Tionghoa datang ke pesisir laut Cina selatan sejak 300 tahun sebelum masehi. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa pedagang kaum Tionghoa datang ke Asia Tenggara lama setelah tahun tersebut. Dalam catatan kuno tersebut juga menyebutkan bahwa pedagang etnis Tionghoa telah menjalin hubungan perdagangan yang sangat baik dengan kerajaan- kerajaan kuno di Jawa. Kelompok etnis Tionghoa datang dengan misi perdagangan. Barang-barang dagangan yang dibawa pada saat itu adalah kain-kain sutera dan barang pecah belah atau gerabah yang diproduksi dari material keramik. Kondisi yang ada pada saat itu, hubungan pribumi dengan kelompok etnis Tionghoa cukup harmonis (Dahana, 2000). Lebih lanjut, di era kolonialisasi atau masa penjajahan Belanda, kaum Tionghoa memiliki jika yang dibandingkan dengan kaum pribumi. Hal tersebut disebabkan kaum Tionghoa mayoritas memiliki profesi sebagai pedagang sehingga mereka menjadi rekan perdagangan dengan nasib lebih baik penguasa Belanda. Sistem kolonialisasi yang diciptakan oleh Belanda mengakibatkan mereka juga itu, eksploitasi sumber daya manusia untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia yang melibatkan etnis Tionghoa juga dan non-Tionghoa membuat mereka termarjinalkan dari sistem kolonisasi Belanda. termarjinalkan. Selain Indonesia merdeka, kondisi kelompok etnis Tionghoa masih sama. Pada masa Orde Lama, aktivitas mereka tetap sebagai pedagang. Oleh karena itulah, dalam kehidupan keseharian muncul sebutan "cukong". Istilah "cukong" adalah pengusaha Tionghoa yang kaya dan biasanya memiliki hubungan dekat pihak penguasa (Suryadinata, 2005). Setelah tampuk tangan Presiden kepemimpinan berada di Soeharto, sejarah atau dalam periodisasi Indonesia disebut dengan masa Orde Baru, mayoritas etnis Tionghoa masih bergerak di dunia niaga dibandingkan di segi kehidupan yang lainnya. Jumlah etnis Tionghoa yang berkiprah di ranah politik masih sangat terbatas. Pada masa ini muncul pembatasan-pembatasan bagi masyarakat, khususnya etnis Tionghoa, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pelarangan terhadap penggunaan bahasa etnis Tionghoa untuk berkomunikasi sesama etnis Tionghoa, pelarangan pagelaran budaya Tionghoa, dan etnis Tionghoa diwajibkan memiliki nama dalam ada bahasa pembatasan-pembatasan di bidang usaha yang dapat membuat keleluasaannya mengembangkan usahanya. Ailiyawati (2006) menyatakan bahwa persepsi etnis Tionghoa pada masa Orde Baru merupakan sindrom minoritas kompleks yang menyatakan bahwa pencitraan etnis Tionghoa di Indonesia adalah negatif atau buruk. Setelah Indonesia. Selain itu, juga kaum Tionghoa tidak Era reformasi dapat dikatakan sebagai catatan kelam tentang kelompok etnis Tionghoa. Masalah rasis muncul di era tersebut dengan munculnya Tragedi Mei 1998. Suryadinata (2005) menyatakan bahwa tersebut meninggalkan bekas luka dan trauma yang sangat mendalam bagi kaum Tionghoa. Pada toko-toko, terjadi penjarahan tragedi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta tindakan asusila yang dialami perempuan keturunan etnis Tionghoa (Suryadinata, (2005) 2005). Lebih menyebutkan bahwa tragedi tersebut menjadi alasan yang sangat mendasar bagi kaum Tionghoa untuk pergi dan meninggalkan tragedi itu lanjut, Suryadinata 96 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Indonesia dan pindah ke negara yang dianggap lebih aman, seperti Singapura. terhadap etnis Tionghoa muncul karena stereotip eksklusivitas yang (2016) melekat pada diri mereka. Dhani menyatakan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh penguasa, baik Belanda maupun Jawa. Dalam sejarah, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa, mulai dari Chinezenmoord 1740 sampai Mei 1998. Dalam konteks Perang Jawa, masyarakat Jawa saat itu membenci orang Tionghoa karena menjadi bandar-bandar pemungut pajak. Pada masa kerajaan, orang-orang Tionghoa oleh para Sultan Jawa dijadikan bandar-bandar pemungut pajak di jalan-jalan utama, jembatan, pelabuhan, pangkalan di sungai-sungai, dan pasar. Melihat efektifnya orang-orang Tionghoa memungut pajak, Belanda dan Inggris melakukan hal yang sama di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Tragedi pembantaian Perang Jawa membuat kebencian antara Etnis Jawa dan Tionghoa berkembang. Orang Tionghoa menjadi takut terhadap Orang Jawa, sedangkan orang Jawa menganggap orang Tionghoa sebagai mata duitan dan pemeras. Kebencian ini mendarah daging, menyebar tanpa sempat ada luas, rekonsiliasi atau penjelasan. Kebencian menahun ini yang kemudian berkembang di Indonesia (Dhani, 2016). Kebencian 2010). Lebih lanjut, Lippman (dalam Sunarto, 2009) menyatakan bahwa stereotip secara kultural menentukan gambaran yang mendistorsi bagian kognitif individu dan persepinya tentang dunia atas realitas. Oleh karena itu, apa yang hendak ditampilkan atau dibangun oleh media mengenai stereotip tertentu memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Masyarakat cenderung menganggap benar apa yang dikonstruksi oleh media (Sunarto, 2009). Dalam cerpen Clara, etnis stereotip Tionghoa terepresentasi dalam diri tokoh utama, Clara. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. eklusivitas Di hadapanku duduk wanita itu. Rambutnya dicat merah. Coklat sebetulnya. Tapi orang- orang menyebutnya merah (hlm. 69). ... Saya tancap gas. BMW melaju seperti terbang. Di kiri kanan jalan terlihat api menerangi malam. Jalan tol itu sepi, BMW terbang sampai 120 kilometer per jam. Hanya dalam sepuluh menit saya akan segera tiba di rumah. (hlm. 71) ... Saya masih ngotot. Jadi Papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Macao diperbesar (hlm. 71). Stereotip Eksklusivitas Tionghoa dalam Cerpen Clara Identitas diri adalah kesadaran terhadap diri sendiri tentang sebagai apa. Pelekatan identitas diri bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesis dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh (Stuart and Sundeen, 1991). Lebih lanjut, Rawlin dan Heacock (1993) mendefinisikan identitas sebagai anasir dari konsep diri yang individu untuk memelihara memungkinkan pendirian yang konsisten. Mereka menyebutkan bahwa identitas memberikan peluang kepada seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang dinamis dalam lingkungan sosialnya. identitas seringkali membuat "diri" membangun "stereotip pada yang lain". Stereotip merupakan bentuk pengelompokan yang secara mental mengatur pengalaman kita dan mengarahkan sikap kita dalam menghadapi orang-orang tertentu (Samovar, Permasalahannya, Kutipan tersebut merepresentasikan eksklusivitas etnis Tionghoa di Indonesia. Seno Gumira Ajidarma mendeskripsikan keeksklusifan tersebut dengan fenomena penampilan yang modis, kepemilikan mobil mewah, dan bisnis atau usaha yang sudah menginternasional. Eksklusivitas etnis Tionghoa dapat tokoh Clara. dilihat dari penampilan fisik Rambut yang dicat merah menunjukkan bahwa perempuan etnis Tionghoa digambarkan oleh pengarang sebagai kaum-kaum yang terlihat modis. Penampilan modis, baik dari segi pakaian maupun penampilan fisik, hanya dapat dilakukan jika keadaan ekonomi sudah mapan sehingga mereka memiliki dana untuk merias diri sesuai dengan keinginan mereka. Penampilan yang berbeda inilah yang pada akhirnya menempatkan mereka di zona eksklusif. Mobil merk BMW juga menunjukkan tingkat ekonomi yang sudah mapan. BMW merupakan salah satu merk mobil yang harganya sangat mahal dan hanya orang-orang kaya yang Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 97
dapat membelinya. Orang yang menempati zona tidak akan mampu menengah ke bawah menjangkau mobil merk tersebut menyebabkan pemilik BMW adalah orang-orang yang eksklusif. ini. Hal internasional merupakan suatu indikator atau tolok ukur tentang keberhasilan seseorang di bidang ekonomi. Tidak dapat dinafikan bahwa kelompok etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia, sehingga sebagian besar dari mereka berlebih materinya. Tokoh Clara memiliki usaha yang sudah menginternasional dan mayoritas yang menjadi pegawainya adalah orang-orang pribumi. Hal tersebut menempatkan Clara pada zona ekonomi menengah ke atas dan lebih eksklusif dibandingkan dengan pribumi. Usaha yang berskala Monica dan Sinta, telah dilempar ke dalam api setelah diperkosa. Mama juga diperkosa, lantas bunuh diri, melompat dari lantai empat." (hlm. 76) Saya tidak tahu apakah di dalam kamus besar Bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang - karena dia seorang wanita Cina. (hlm. 76) "Periksa! Masih perawan atau tidak dia!" Tangan refleks bergerak memegang rok span saya, tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Ternyata sudah ada dua orang yang masing-masing memegangi tangan kanan dan tangan kiri saya. Terasa rok saya ditarik. Saya menyepak-nyepak. Lagi-lagi dua pasang tangan menangkap kedua kaki saya. saya secara Hal tersebut dibahas Revida (2006: 24) sebagai penyebab stereotip pada kelompok etnis Tionghoa. Revida menyatakan, "Stereotip golongan terhadap golongan etnis Tionghoa pribumi diakibatkan perbedaan sumber-sumber ekonomi, karena banyaknya pemukiman elit yang didominasi oleh etnis Tionghoa, serta perbedaan gaya hidup yang mencolok, sehingga membuat berbagai etnik yang ada di Medan umumnya mereka mempunyai kesamaan sikap dalam menghadapi kelompok orang Cina". Tragedi Mei 1998 merupakan catatan kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kekerasan yang terjadi dan menimpa Clara beserta keluarganya menyisakan kepedihan yang tidak akan terlupakan. Cerpen Clara merupakan satu kepingan kisah pilu yang terjadi ketika zaman peralihan dari Orde Baru menuju Reformasi pada tahun 1998. Huru-hara yang terjadi dengan kisah pilunya menarik perhatian dunia, bahkan sempat dimuat di berita lokal, nasional, hingga internasional. Tokoh Clara dan keluarganya yang merupakan keturunan Tionghoa menjadi korban pemerkosaan pada peristiwa tersebut. Clara mengalami tindak kekerasan dan pemerkosaan. Selain itu, dua adik Clara juga diperkosa dan dibunuh dengan dilempar ke dalam api, sedangkan ibunya setelah diperkosa akhirnya bunuh diri melompat dari lantai empat rumahnya. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut ini. "Kalau kamu dengar pesan ini, mudah- mudahan kamu sudah sampai di Hongkong, Sidney, tidak Singapore. Tabahkanlah hatimu Clara, kedua adikmu, atau paling "Aaaahhh! Tolongngng!" Saya menjerit. Mulut saya dibungkam telapak kaki berdaki. Wajah orang yang menginjak mulut saya itu nampak dingin sekali. Berpuluh-puluh tangan menggerayangi dan meremas-remas tubuh saya. "Diem lu Cina!" Rok saya sudah lolos. Celana dalam sampai robek...(hlm.74) saya direnggut Kutipan di atas merupakan representasi dari kekerasan dan pemerkosaan yang menimpa Clara. Clara dan keluarganya yang merupakan keturunan Tionghoa menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998. Sang pengarang, Seno Gumira Ajidarma, yang merupakan seorang wartawan, memberinya ruang yang lebih luas untuk mengetahui secara mendalam berbagai peristiwa kekerasan pada tahun 1998 itu. Hanya selang satu bulan setelah Tragedi Mei, Seno menulis cerita pendek Clara (tertanggal 26 Juni 1998). Cerita ini dipublikasikan pertama kali ketika dibacakan oleh Adi Kurdi dan Ratna Riantiarno, di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki (TIM), 10 Juli 1998, yang kemudian dimuat pada harian Republika, 26 Juli 1998. Cerpen berkisah tentang Clara, seorang perempuan Tionghoa korban perkosaan Mei 1998. Pada waktu itu berkembang polemik yang cukup panas tentang ada tidaknya perkosaan atas perempuan Tionghoa. Pemerintah dengan tegas menolak dan membantah peristiwa tersebut, atas dasar tidak adanya laporan yang masuk dari korban. Seno sebagai seorang penulis menjadi 98 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
geram dengan sikap tersebut. Dia kemudian menulis kisah Clara. Seno sebagai seorang penulis yang sadar bahwa ketika pers tidak bebas untuk mengungkapkan fakta, maka adalah tugas sastra untuk bicara. Clara: Menarik Keindonesiaan di Tengah Tragedi Eksklusivitas Tionghoa Dekonstruksi dapat dikatakan sebagai suatu teknik membongkar sebuah bentuk ideologi yang teks. Seperti ada dalam dikemukakan sebelumnya, dekonstruksi menjadi ruang untuk membongkar ideologi dalam teks. Cara ini pula yang tampaknya digunakan oleh Ajidarma dengan Clara sebagai tokoh utamanya untuk membalik stereotip yang melekat pada kelompok strategi digunakan Ajidarma melalui tokoh utamanya untuk mendekonstruksi stereotip eksklusif yang selama ini melekat dalam diri kelompok etnis Tionghoa. etnis Tionghoa. Dua dikelolanya mengalami kemunduran. Clara menentang keputusan papanya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang mayoritas adalah kaum pribumi. Bahkan, demi menghindari PHK, Clara menerima tetap mempekerjakan tanggung pegawai, walaupun pabrik sudah tidak berproduksi. Dia bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mondar-mandir ke luar negeri demi mencari dana untuk menggaji pegawainya. Kebanggaan dan pengorbanan tersebut dinyatakan secara eksplisitdalam kutipan berikut. jawab untuk Belum sempat berpikir, kaca depan BMW itu sudah hancur karena gebukan. Aduh, benarkah sebegitu bencinya orang-orang ini kepada Cina? Saya memang keturunan Cina, tapi apa salah saya dengan lahir sebagai Cina? "Saya orang Indonesia," kata saya dengan gemetar. (hlm. 72) Pertama adalah menjadikan tokoh utama sebagai sosok yang nonesensialisme. Stuart Hall (1997) mengemukakan ada dua buah cara dalam membentuk identitas budaya, yaitu identitas budaya esensial dan identitas budaya nonesensial. Pembentukan identitas budaya esensial ditandai oleh persamaan latar belakang (oneness) yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang tinggal di tempat yang sama, seperti persamaan ras, etnis, dan budaya. Sebaliknya, pembentukan budaya nonesensialime ditandai oleh berbagai perbedaan (difference). Dalam cerpen Clara, penulis cerita menempatkan tokoh utama, Clara, dalam dua identitas yang bertolak belakang. Setiap identitas masih kuat berada pada posisi masing-masing yang sulit untuk dileburkan menjadi satu. Di satu bagian, tokoh Clara dilahirkan sebagai sosok yang diidentifikasi sebagai keturunan kelompok etnis Tionghoa, bermata sipit, dan berkulit kuning. Di bagian lain, tokoh Clara dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. tidak dapat menafikan bahwa dirinya memang keturunan etnis Tionghoa. Namun, Clara dalam waktu yang bersamaan juga selalu berjuang dan memposisikan diri sebagai orang Indonesia. Dia bahkan lebih bangga menjadi orang Indonesia daripada Tionghoa. Clara menganggap bahwa kaum pribumi adalah kaumnya juga. Apa yang menjadi penderitaan kaum pribumi akan menjadi penderitaannya. Hal tercermin pada saat pabrik yang tersebut Clara Saya memang luar negeri belakangan ini. Pontang-panting mengurusi perusahaan Papa yang nyaris bangkrut karena utangnya dalam dolar tiba-tiba jadi bengkak. Saya ngotot untuk tidak mem-PHK para buruh. Selain kasihan, itu juga hanya akan menimbulkan kerusuhan. Papa marah- marah. (hlm. 70-71) sering ke ... Saya masih ngotot. Jadi Papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Macao diperbesar. Tetesannya lumayan untuk menghidupi para buruh, meskipun produksi kami sudah berhenti. Itu sebabnya saya sering mondar- mandir ke luar negeri dan selalu ada paspor di tas saya. (hal. 71) Apa yang dilakukan oleh Clara ternyata tidak membawa perkembangan yang positif agar dia diakui sebagai orang Indonesia seutuhnya Hal tersebut disebabkan karakteristik fisik yang ada dalam dirinya tidak akan pernah mengubah stereotip buruk tentang dirinya sebagai sosok dari kelompok etnis Tionghoa. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Setelah berhenti, saya lihat ada sekitar 25 orang. Semuanya laki-laki. "Buka jendela," kata seseorang. Saya buka jendela. "Cina!" "Cina!" Mereka berteriak seperti menemukan intan berlian. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 99
Belum sempat berpikir, kaca depan BMW itu sudah hancur karena gebukan. Aduh, benarkah sebegitu bencinya orang-orang ini kepada Cina? Saya memang keturunan Cina, tapi apa salah saya dengan lahir sebagai Cina? (hlm. 72) .... "Kamu pernah sama dia?" Saya diam saja. Apa pun maksudnya saya tidak perlu menjawabnya. Plak! Saya ditampar. Bibir saya perih. Barangkali pecah. "Jawab! Pernah kan? Cina-cina kan tidak punya agama!" Saya tidak perlu menjawab. Bug! Saya ditempeleng sampai jatuh. (hlm. 73) dapat diidentifikasi dari bahasa yang dikuasai oleh Clara. Clara lebih menguasai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Bahasa Inggris dipakai hanya semata-mata sebagai media untuk berdagang dengan mitra bisnisnya di luar negeri. Penguasaan Clara terhadap bahasa Indonesia dinyatakan secara eksplisit oleh petugas yang mencatat laporannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Strategi nonesensialis juga Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan oleh Clara seperti dalam kutipan berikut ini. Saya tidak punya bahasa. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk urusan bisnis. Kata orang, bahasa Cina sangat kaya dalam hal menggambarkan perasaan, tapi saya tidak bisa bahasa Cina sama sekali dari dialek manapun, kecuali yang ada hubungannya dengan harga- harga.(hlm. 76) Kedua, menjadikan tokoh utama sebagai sosok yang inklusif dan nasionalis. Clara memang memiliki identitas personal yang dikategorikan ke dalam kelompok etnis Tionghoa. Dia dilahirkan sebagai sosok yang masuk dalam kategori kelompok etnis Tionghoa. Namun demikian, Clara tidak pernah memandang dirinya berbeda dengan komunitas sosial yang ada di sekelilingnya yang secara notabene dapat disebut sebagai pihak pribumi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Di dalam dompet ada foto pacar saya. Orang yang mengambil dompet tadi mengeluarkan foto itu, lantas mendekati saya. ... "Huh! Pacarnya orang Jawa!" Saya teringat pacar saya. Saya tidak pernah peduli dia Jawa atau Cina, saya cuma tahu cinta (hal. 73 - 74) (Ajidarma, 1999) Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti. Bukan karena bahasa Indonesianya kurang bagus, karena bahasa itu sangat dikuasainya, tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya seolah- olah tidak terkalimatkan. Wajahnya yang cantik sarat dengan luka batin yang tak terbayangkan. Aku hampir-hampir terharu bahkan sebelum bisa dia Tidak kubayangkan bisa mengalami beban penderitaan seberat itu justru karena dia lahir sebagai manusia. Ceritanya terpatah-patah. Kalimatnya tidak nyambung (hlm. 69 - 70). bercerita. pernah bahwa manusia Bahasa Cina tidak dikuasai oleh Clara, kecuali untuk kata-kata yang berkaitan dengan nomina nilai uang. Clara lebih menguasai bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Clara adalah sebagai suatu bukti bahwa dia lebih mencintai dibandingkan dengan identitas fisik ke-Tionghoa-an yang melekat dalam dirinya. Clara berusaha membaurkan dirinya dalam komunitas sosial Indonesia dan meleburkan identitas etnis Tionghoanya. Clara membentuk identitas budayanya secara nonesensial. keindonesiaannya Dari kutipan tersebut dapat dinyatakan bahwa dari sisi identitas, Clara dapat dikategorikan sebagai sosok yang inklusif. Clara mencoba meleburkan batas etnis Tionghoa dan pribumi. Clara mencoba berbaur dan menyatu dengan pribumi melalui hubungan asmara bukan dari kelompok etnis Tionghoa, melainkan dengan laki-laki yang beretnis Jawa. Tindakan Clara mencerminkan bahwa dikotomi Cina dan pribumi tidak ada dalam kehidupannya. Clara sangat terbuka untuk menjalani interaksi dengan siapa pun tanpa memandang etnis ataupun suku. Dengan adanya tindakan tersebut maka stereotip eksklusif dalam dirinya akan hilang dengan sendirinya. Sikap positif nasionalisnya lebih kuat dibandingkan ekslusivitas etnisnya. Langkah yang diambil Clara untuk mendekonstruksi stereotip ekslusivitas kaumnya adalah dengan cara keluar dari tradisi etnisnya. Konstruksi yang ada, kelompok etnis Tionghoa umumnya mencari jodohnya dari kalangan atau etnis yang sama. Clara menemukan jodohnya bukan dari etnisnya, melainkan dari etnis Jawa. antara kelompok 100 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Selain itu, inklusif dalam diri Clara tampak pada saat dia berusaha untuk memper- tahankan bisnisnya agar tidak gulung tikar. Oleh karena itu, Clara rela harus selalu pergi ke negara tetangga untuk menjalin hubungan bisnis rekan-rekannya agar usahanya di dengan Indonesia dapat dipertahankan. Semua itu dilakukan karena ia memikirkan nasib karyawannya, yang sebagian besar adalah pribumi. Identitasnya jiwa nasionalisme yang yang dimiliki oleh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa mendorong Clara untuk mengambil tindakan apapun guna tetap berada dalam jalur inklusivitas dirinya dengan masyarakat pribumi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. inklusif dan yang melanda bangsa Indonesia saat itu tidak yang menjadikan Clara menjadi mengkhianati bangsanya dengan meninggalkan negara ini. Padahal Clara memiliki keempatan untuk pergi ke Hongkong ataupun Singapura. Clara menganggap Indonesia adalah negerinya. Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi di Indonesia, Clara tetap bertahan. Pepatah yang menyatakan 'Hujan batu di negeri sendiri lebih lain' baik daripada hujan emas di negeri terepresentasi dengan tindakan Clara yang tetap bertahan daripada meninggalkannya. Hal tersebut terepresentasi dalam kutipan berikut ini. sosok di untuk Indonesia Saya memang luar negeri belakangan ini. Pontang-panting mengurusi perusahaan Papa yang nyaris bangkrut karena utangnya dalam dolar tiba-tiba jadi bengkak. Saya ngotot untuk tidak mem-PHK para buruh. Selain kasihan, itu juga hanya akan menimbulkan kerusuhan. Papa marah- marah. "Kita tidak punya uang untuk membayar buruh. Selain produksi sudah berhenti, yang beli pun kagak ada. Sekarang ini para buruh hidup dari subsidi perusahaan patungan kita di luar negeri. Mereka pun sudah mencak-mencak profitnya dicomot. Sampai kapan mereka sudi membayar orang- orang yang praktis sudah tidak bekerja?" sering ke Api sudah berkobar di mana-mana ketika mobil BMW saya melaju di jalan tol. Saya menerima telepon dari rumah. "Jangan pulang," kata Mama. Dia bilang kompleks perumahan sudah dikepung, rumah-rumah tetangga sudah dijarah dan dibakar. Papa, Mama, Monica, dan Sinta, adik-adikku, terjebak di dalam rumah dan tidak bisa ke mana-mana. "Jangan pulang, selamatkan diri kamu, pergilah langsung ke Cengkareng, terbang ke Singapore atau Hong Kong. Pokoknya ada tiket. Kamu selalu bawa paspor kan? Tinggalkan mobilnya di tempat parkir. Kalau terpaksa ke Sydney tidak apa- apa. Pokoknya selamat. Di sana kan ada Oom dan Tante," kata Mama lagi. ... Saya masih ngotot. Jadi Papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Macao diperbesar. Tetesannya lumayan untuk menghidupi para buruh, meskipun produksi kami sudah berhenti. Itu sebabnya saya sering mondar- mandir ke luar negeri dan selalu ada paspor di tas saya. (hlm. 70-71). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam diri Clara tidak ada stereotip eksklusif seperti yang selama ini dipikirkan oleh pribumi. Bagi Clara, identitas fisiknya yang masuk dalam kategori etnis Tionghoa dan lingkungannya yang mayoritas pribumi adalah sesuatu hal yang tidak berbeda. Bagi Clara, dia dan pribumi adalah sama, sesuatu yang setara dan berimbang. Clara bersikeras untuk mempertahankan bisnisnya di Indonesia karena semata-mata perhatiannya kepada karyawannya yang mayoritas adalah masyarakat pribumi. tinggi terhadap Indonesia juga ditunjukkan dalam kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Kekacauan Sikap nasionalismenya yang Tapi, kenapa saya harus lari sekarang (hlm. 70-71). Seno Gumira Ajidarma dalam cerpen Clara ini ingin mengungkapkan peristiwa nyata yang terjadi pada waktu itu. Dia ungkapkan lewat karya sastra karena keterbatasannya sebagai seorang wartawan. Dia mengetahui banyak peristiwa tragis yang ditutup-tutupi oleh pemerintah pada waktu itu. Selain itu melalui cerpen ingin ini Seno Gumira Ajidarma mengubah pendapat masyarakat atau stigma mengenai stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa. Stereotip eksklusivitas etnis Tionghoa yang akhirnya menimbulkan kebencian yang mendalam di masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Padahal nyatanya, tidak semua orang Tionghoa sesuai dengan stereotip tersebut, salah satunya tokoh Clara dalam cerpen ini. Melalui tokoh Clara, Seno mencoba mendekonstruksi stereotip atau wacana tentang kaum Tionghoa. Selama ini kaum Tionghoa dianggap sebagai etnis yang egois dan mementingkan dirinya sendiri, Etnis yang tidak pernah memiliki jiwa nasionalisme. Tindakan dan perilaku Clara yang ditampilkan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 101
dalam cerpen Clara menunjukkan bahwa wacana atau stereotip tentang etnis Tionghoa selama ini tidaklah benar. dibutuhkan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. dalam Peristiwa kekerasan yang terjadi dalam diri Clara menunjukkan potret kehidupan masyarakat Indonesia di era reformasi sangat mengerikan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa prilaku masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa tidaklah perilaku yang sejalan dengan aturan-aturan norma sosial yang berlaku. Sifat toleransi yang menjadi salah satu ciri prilaku masyarakat Indonesia lenyap di era tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya konflik nonrealistik antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Konflik nonrealistik muncul bukan disebabkan oleh kompetsi yang dipicu oleh keinginan dalam mencapai suatu asa tertentu dari dua etnis tersebut. Konflik muncul dan terjadi karena keinginan pribumi untuk melepaskan ketegangan terhadap etnis Tionghoa. Konflik yang terjadi akibat keinginan untuk melepaskan ketegangan tersebut adalah konflik kekerasan yang menjadi tujuan. Seno Gumira Ajidarma menghadirkan peristiwa Mei 1998 dalam karyanya ini. Konflik kekerasan ditampilkan melalui peristiwa yang menimpa Clara dan keluarganya. Clara merupakan gambaran etnis Tionghoa yang mengalami konflik kekerasan fisik dan psikis melalui prilaku penjarahan, perampokan, pelecehan seksual, pemerkosaan masal, penyiksaan hingga berujung pada penghilangan nyawa. Semua tindakan tersebut dianggap wajar hanya karena ini Clara beretnis Tionghoa yang selama dianggap sebagai pemicu munculnya kesenjangan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Padahal dalam menjalani kehidupan di dalam suatu komunitas sosial sudah disepakati secara bersama mengenai aturan-aturan yang mengarahkan prilaku individu atau prilku sosial ke arah yang lebih baik sehingga akan tercapai ketentraman kehidupan sosial yang terwujud dalam bentuk norma-norma sosial. Norma sosial itulah yang akan mengatur tindakan-tindakan kelompok komunitas sosial terhadap anggota- anggotanya. Akan tragedi Mei 1998 tetapi menggambarkan bahwa norma-norma sosial yang telah disepakati secara bersama dalam suatu komunitas sosial tidak mampu untuk meredam ataupun mencegah munculnya konflik nonrealistik yang terjadi antara etnis pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal tersebut dapat terjadi toleransi pada masa karena sangat reformasi. Padahal, Penutup Persoalan SARA menjadi suatu hal yang sangat potensial untuk menjadi persoalan yang luar biasa di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan Indonesia adalah multi etnis yang setiap etnis memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Dikotomi antaretnis seharusnya akan dapat dikikis dengan menghilangkan stereotip dari setiap etnis yang ada di Indonesia. Tidak setiap etnis nonpribumi nyaman dengan kondisi struktur budaya yang dibentuk dan atau dibumikan sebagai sebuah identitas personal. Untuk itulah nonpribumi selalu berusaha untuk melebur dan menjadikan dirinya sebagai warga negara Indonesia secara utuh. Mereka memupuk rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsanya. Namun, ketika mereka berusaha untuk "menjadi Indonesia", warga negara lain yang bukan berentitas yang sama, masih berada pada pandangan lama yang belum berubah. Pandangan ini muncul sebagai buah pengalaman dan trauma yang dibentuk oleh sistem kolonial, pemerintah Orde Lama, dan Pemerintah Orde Baru. Pandangan lama tersebut telah mendorong munculnya berbagai stereotip atas eksklusivitas orang-orang Tionghoa di Indonesia. lama Stereotip terhadap etnis Tionghoa yang terbentuk merupakan dampak dari kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa sejak zaman kolonial hingga orde baru. Stereotip yang menimbulkan kebencian terhadap etnis Tionghoa sehingga menyebabkan secara keseluruhan ketidakharmonisan etnis Tionghoa dan etnis-etnis lain di Indonesia. Kebencian-kebencian yang menumpuk tersebut menyebabkan terjadi tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa salah satunya Tragedi Mei 1998. Kebencian terhadap etnis Tionghoa yang muncul karena stereotip eksklusif yang melekat pada diri mereka. Melalui ideologi pengarang yang terepresentasi dalam diri tokoh Clara, diharapkan masyarakat akan mampu menghilangkan kecemburuan sosial yang dipicu oleh kebencian terhadap etnis Tionghoa. hubungan antara lemahnya sifat sikap toleransi dapat diidentifikasi sebagai seorang yang selalu berjuang Dalam diri tokoh Clara 102 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
dan memosisikan diri sebagai orang Indonesia. lebih bangga menjadi orang Indonesia Dia daripada Tionghoa. Clara digambarkan lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris dan bahasa Cina.Selain itu, tokoh representasi dari golongan Clara nonpribumi (Tionghoa) yang mencoba untuk meleburkan dirinya menjadi warga negara Indonesia secara utuh. Tokoh ini mencoba untuk mendekonstruksi stereotip eksklusif etnis Tionghoa dan menghilangkan dikotomi antara pribumi dan etnis Cina. Langkah atau cara yang diambil oleh tokoh ini adalah dengan menjadi sosok yang nonesensialis dan menjadi sosok yang inklusif dan nasionalis. adalah Paparan terhadap pribadi tokoh Clara diharapkan dapat menghadirkan konstruksi "baru" etnis Tionghoa untuk tentang kelompok mengurangi (jika belum bisa melebur) prasangka- prasangka atau sikap stereotip pribumi terhadap kelompok etnis Tionghoa. Selain itu, etnis Tionghoa juga harus menanggalkan stereotip eksklusivitasnya sebagai bentukan penguasa sejak zaman lampau. Perbedaan selayaknya disikapi secara arif dan bijaksana karena perbedaan akan menghasilkan kekayaan khasanah budaya bangsa Derrida, J. (1976). Of Grammatology, terj. Gayatri C. Spivak. Baltimore: The John Hopkins University Press. Dhani, A. (2016). Rasisme Terhadap Etnis Tionghoa dari Masa ke Masa. Retrieved August 9, 2017, from masa-ke-masa-bZQN Mahayana, M. S. (2001). Akar Melayu Sistem Sastra & Konflik Ideologi di Indonesia & Malaysia. Magelang: Indonesiatera. Mendatu, A. (2004). Prasangka Etnik. Retrieved 2017, August achmantomendatu.blogspot.co.id/2014/0 7/prasangka-etnik.html 17, from Ratna, N. K. (2004). Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme: Perspektif Wacana Naratif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Samovar, Larry A., dkk. (2010). Komunikasi Lintas Budaya. Jakarta: Salemba Humanika. Saputro, G. (2013). Jakarta 2039: Membangun Monumen Ingatan Tragedi Kekerasan. Jentera, 2. Dengan demikian, perlu kiranya kritik terhadap karya sastra yang berhubungan dengan identitas, karya-karya yang bersifat kritik dekonstruksi, dan anti SARA agar diperbanyak atau ditingkatkan. Dengan kritikan tersebut maka prasangka-prasangka maupun kebencian-kebencian di tengah masyarakat Indonesia dapat diminimalisasi perkembangannya. Setiono, B. G. (2002). Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: elkasa. Stuart and Sundeen. (1991). Principles and Practice of Psychiatric Nursing (4th ed.). St Louis. Sunarto. (2009). Televisi, Kekerasan, dan Perempuan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Daftar Pustaka Ajidarma, S. G. (1999). Iblis Tidak Pernah Mati (Pertama.). Yogyakarta: Galang Press. Dahana, A. (2000). Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia. Wacana, 2. Sungkowati, Y. (2009). Hubungan Etnis Jawa dan Tionghoa dalam Novel Tunggak- Tunggak Jati. Diksi, UNY, 16. Retrieved from php/diksi/article/view/6568 Damono, S. D. (1997). Sosiologi Sastra: Suatu Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suryadinata, L. (2005). Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia. Jakarta: LP3ES. Todorov, T. (1993). Tata Sastra. Jakarta: Djambatan. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 103
104 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
KERUKUNAN BERLANDASKAN TRADISI DAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN: PEMBELAJARAN DARI KOMUNITAS DESA PROBUR UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR HARMONY BASED ON TRADITIONS AND TOLERANCE IN RELIGIOUS LIFE: LESSON LEARNED FROM PROBUR UTARA COMMUNITY, EAST NUSA TENGGARA M. Azzam Manan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstract This article is a part of research findings in North Probur village, North-West Alor district of Alor region, East Nusa Tenggara Province in 2017. This paper aims to explain that social harmony and unity in a traditional society is natural and develops without any disturbance even though the languages and ethnics is quite different. From this paper, we can learn how unity and social harmony in community could be promoted and implemented both in local and national levels. In term of sociological perspective, this qualitative study found that tradition and tolerance in religiosity as two prominent pillars which makes social harmony within North Probur community possible. This means that the continuation of tradition in people's daily life activities as cultural capital and cultural reality are embedded in their life and become their identity. In addition, religions as social capital, which are considered from ritual practices of people in one hand and institutional aspects in terms of social structure and social functions of their formal and informal leaders on the other hand, are also quite important. All primary data related to research objective collected through field observation and in-depth interview with some relevant informants of the local governmental officials, teachers, and religiuos, cultural, and youth's leaders. Keywords: Harmony, Local Tradition, Religious Tolerance, Probur Utara Village. Abstrak Artikel ini merupakan bagian dari temuan penelitian di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Abarat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017. Tukisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa harmoni sosial dan persatuan dalam masyarakat tradisional dapat terbangun secara alamiah dan berkembang tanpa hambatan apa pun walaupun identitas warganya berbeda dari segi bahasa dan etnis. Pelajaran berharga dari kajian ini adalah bagaimana persatuan dan harmoni sosial dalam masyarakat dapat didorong dan diimplementasikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam perspektif sosiologis, kajian kualitatif ini menunjukkan bahwa tradisi dan toleransi kebergamaan sebagai dua pilar yang sangat penting memungkinkan terwujudnya harmonisasi sosial di kalangan komunitas Probur Utara. Ini berati bahwa keberlansungan tradisi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari warga sebagai modal kultural dan realitas menyatu dalam kehidupan warga yang sekaligus menjadi penanda identitas mereka. Di samping itu, agama sebagai modal sosial yang terlihat dari praktik ritual warga di satu sisi dan aspek-aspek kelembagaannya di sisi yang lain dalam arti struktur dan fungsi-fungsi sosial para pemimpin formal dan informalnya, juga sangat penting dilihat. Semua data primer terkait tujuan penelitian dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari para pejabat pemerintah lokal, guru-guru dan para pemimpin budaya dan pemuda. Kata kunci: kerukunan, tradisi lokal, toleransi keberagamaan, desa Probur Utara. Pendahuluan Probur Utara adalah sebuah desa yang cukup unik. Ia termasuk desa terpencil di antara 17 desa di Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang memunyai karakteristik multietnis dan multikultural yang khusus.1 Secara administratif desa ini terbagi atas dua dusun, yakni Dusun A yang 1Desa Probur Utara merupakan perkembangan kemudian dari Desa Probur yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada era 1990-an, Camat Abdulrachim Malaum memekarkan desa-desa di Kecamatan ABAD dari 14 desa menjadi 28 desa sebagai Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 105
berpusat di Kampung Lola dan Dusun B yang berpusat di Habollat dengan empat Rukun Wilayah (RW). Dusun A yang terletak di pesisir pantai Pulau Alor memiliki kekhasan karena terdiri atas beberapa kampung, yakni Kampung Padembag (RT 01), Kampung Lanleki (RT 02), Kampung Kelibeng (RT 03), dan Kampung Petaben (RT 04). Adapun Dusun B (Habollat) sebagai ibu kota desa yang berada di perbukitan terdiri atas dua RT, yakni RT 05 dan RT 06. Jarak antara dua dusun tersebut sekitar 3.5 km yang dibatasi oleh hutan lebat (Patji, 2014: 2-3, 9). Garis pantai wilayah Lola berseberangan dan berhadapan langsung dengan garis pantai Pulau Pantar, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL) yang dapat saling terhubung dalam waktu 30 menit menggunakan perahu motor. Posisi geografis saling berhadapan ini membuka ruang bagi suku-suku yang ada berinteraksi dan berasimilasi dengan warga Probur Utara melalui aktivitas ekonomi kerakyatan di Pasar Lola yang berlokasi di Kampung Padembag, termasuk dengan warga dari Alor Kecil dan Alor Besar. Pasar Lola adalah satu-satunya pasar di Desa Probur Utara Pasar Lola yang beroperasi hanya setiap Hari Kamis. Perjumpaan banyak orang dari beragam suku, bahasa, dan agama di Pasar Lola memberi mereka peluang untuk saling memahami satu sama sama lain menggunakan bahasa lokal tertentu, yakni umumnya Bahasa Kelon sebagai bahasa yang dominan di Lola dan Bahasa Indonesia. Mendoza-Denton, Norma, dan Osborne (2010: 113-122) menyebut masyarakat seperti ini masyarakat multilingual karena dapat bertutur minimal dalam dua bahasa, yakni bahasa ibu kelanjutan dari upaya yang telah dirintis oleh camat sebelumnya. Tujuan pemekaran adalah untuk memajukan desa-desa di Kecamatan ABAD yang cukup luas wilayahnya dan terpecil. Pemekaran desa di Kecamatan ABAD diikuti oleh kecamatan- kecamatan lain yang berimplikasi pada pemekaran kecamatan. Dari Sembilan kecamatan dengan pembagian enam kecamatan penuh dan tiga kecamatan pembantu, Kabupaten Alor kemudian terdiri atas 17 kecamatan dan 175 desa/ kelurahan. Target awal pemekaran adalah menjadi 30 desa, akan tetapi para temukung dan sebagian masyarakat Desa Maiwal menolak desa mereka dimekarkan menjadi tiga desa karena terpengaruh pandangan yang keliru bahwa pemakaran desa akan berimplikasi pada status kepemilikan pengurangan kewenangan mereka. tanah warga dan atau bahasa etnis dan bahasa resmi negara. Mereka juga menyakan bahwa berdasar pada model "brought along meaning" bahasa suatu etnis sekaligus menjadi penanda identitas etnis yang bersangkutan. Dalam interaksi antarwarga, Pasar Lola memainkan peran penting lainmya, yakni sebagai agen pemersatu yang memungkinkan warga bersatu menjadi satu kesatuan komunitas pasar yang tidak lagi terbedakan, suku, bahasa dan agamanya. Dari sisi kelompok etnis dan keberagamaan Dusun B dengan penduduk yang terdiri atas etnis tunggal, yakni Etnis Kafoa yang seluruh warganya beragama Kristen. Identitas ke-Kristen-an orang Kafoa ditandai dengan keberadaan Gereja Zoar. Adapun Dusun A yang heterogen penduduknya terdiri atas beragam etnis seperti etnis Kelon, Beilel, Alor Pantar, Alor Kecil, dan etnis-etnis lokal di sekitarnya. Di samping karena faktor migrasi lokal penduduk sekitar, homogenitas Lola juga disebabkan karena perkawinan campur antaretnis termasuk dengan pendatang dari etnis- etnis lokal Alor. Beilel termasuk etnis asli di Lola meskipun nenek moyang mereka berasal dari daerah perbukitan di sekitar Habollat. Salah satu keluarga keturunan Etnis Beilel yang bermukim dan menjadi penduduk Lola sekarang adalah "tuan tanah" yang sejatinya menguasai seluruh tanah ulayat di Lola. sepenuhnya homogen Meskipun heterogen di tingkat dusun, kampung-kampung di Dusun A lebih homogen berdasar pada suku dan agama. Kampung Petaben didiami oleh Suku Kelon yang bergama Kristen. Kampung Lanleki adalah kampung komunitas Kelon yang Muslim. Adapun Kelibeng juga merupakan kampung Muslim meskipun secara kekelompokan etnis warganya terdiri atas etnis Kelon, Beilel dan etnis-etnis lokal sekitar. Ciri ke-Kristen-an Petaben ditandai dengan keberadan Gereja Sion, sementara ciri ke-Islam-an Kelibeng ditandai dengan berdirinya Masjid Babul Fatah dan ciri ke-Islam-an Lanleki ditandai dengan keberadaan Masjid Rahmatullah. Seperti akan diuraikan kemudian, rumah-rumah ibadah ini menjadi simbol kuat kerukunan antarwarga. Adapun identitas kultural komunitas Probur Utara ditandai dengan kesetiaan kepada tradisi dan kepercayaan/ agama lokal (local knowkedge/ local wisdom) peninggalan nenek moyang yang masih berbekas di pandangan dunia (world view) sebagian penduduk. 106 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
ini melihat bagaimana kait- mengait antarketiga unsur, yakni kuatnya ikatan kesukuan, aktualisasi tradisi/ budaya tradisional untuk pelestarian, dan toleransi keberagamaan warga berinteraksi menjadi faktor-faktor perekat dan pemersatu di kalangan komunitas Probur Utara yang pada gilirannya mengantarkan mereka ke kehidupan sosial budaya dan agama yang solid, bersatu, rukun dan harmonis. Bentuk kehidupan seperti itu dapat dijadikan contoh dalam membangun kerukunan antarwarga di lingkungan terbatas komunitas desa untuk dikembangkan menjadi model kerukunan di tinggi dengan cakupan tingkat yang wilayah pemukiman/administrasi pemerintahan yang lebih luas dan komposisi etnis, budaya dan agama yang beragam. Tulisan lebih etnisitas kesukuan tersebut secara konseptual merujuk pada istilah primordialisme yang juga berkaitan dengan semangat keagamaan. Sesuai temuan ilmiahnya Geertz (1969) mengemukakan bahwa konflik tingkat akar rumput masyarakat politik di Mojokuto berakar pada perbedaan ideologi/ aliran keagamaan antara NU dan Masyumi di satu pihak dan PNI dengan PKI di pihak yang lain. sendiri dapat dipersamakan dengan nationalisme etnis atau ethnic nationalism seperti dikemukakan Buck (1994: 5-6). Ia menyatakan, "... ethnic or culturally based nationalism calls upon those elements of identity that we have limited ability to deny or alter, such as language, religion, place of origin or residence, skin color and gender." Perkembangan selanjutnya menunjukkan konsep nasionalisme etnis mampu mengidentifikasi gerak perubahan dari identitas yang besar, yakni bangsa ke yang bersifat lokalitas dan terbatas. Semangat atau Istilah primordialisme dianggap usang. Karenanya bagi para antropolog pembagian umat manusia ke dalam berbagai etnisitas yang bersifat lintas-seksional dan tak terkungkung waktu relevan daripada nasionalitas yang berkembang dalam sejarah. lebih Budaya sebagai unsur kedua perekat persatuan komunitas Probur Utara oleh van Peursen (1994: 10-11) dirumuskan sebagai manifestasi kehidupan manusia, baik indiviudal maupun kelompok, yang meliputi seluruh perbuatan dan tingkah-laku dalam cara bergaul dan mempertahankan hidup cara mengolah makanan melalui kreasi penciptaan alat-alat yang mereka butuhkan. Budaya juga melingkupi tradisi, kesenian, ilmu pengetahuan. Tegasnya, kebudayaan adalah sistem nilai yang dihayati suatu bangsa seperti Indonesia yang lebih menekankan aspek human dan bukan aturan sehingga mampu membedakan antara keadilan dan kesewenang-wenangan, baik dan buruk, betul dan keliru, cara dan tujuan. Nilai- nilai itu bukanlah entitas yang abstrak melainkan ketentuan, ukuran dan norma yang seyogyanya dihayati sebagai panduan bagi manusia dalam berperilaku (Joesoef, 2017: 6) Secara sangat simplistik ia membedakan antara budaya yang mengacu pada aspek spritualitas dari kehidupan manusia dengan "peradaban" yang merujuk pada aspek teknologisnya (Joesoef, 2017: 6). Namun demikian umum dipahami bahwa kebudayaan (culture) lebih bersifat lokalitas atau terbatas (Indonesian seperti kebudayaan (civilization) culture) mencakup entitas yang luas seperti peradaban Islam (Islamic civilizaton), peradaban Barat (Western civilization) dan sebagainya. seperti Indonesia sementara peradaban lebih Kleden (2001: 23) memperkaya istilah tentang nasionalisme etnik atau nasionalisme primordial dengan nasionalisme tradisional. Mengutip Arvind Das (2001), ia menyatakan bahwa nasionalisme etnis yang awalnya muncul di Eropa Timur dan belakangan disaksiksan juga di kawasan lain termasuk Asia terjadi karena faktor globalisasi yang menerobos batas-batas teritorial suatu bangsa sehingga identitas dicari pada entitas lain, yaitu etnisitas. Munculnya usaha untuk merumuskan kembali identitas dengan cara baru, yakni berbasis etnisitas adalah akibat dari kondisi dunia yang bersifat unipolar di bawah bayangan ideologis globalisasi kapitalis. Dampak ikutannya mengakibatkan ide tentang "bangsa" dalam konsepsi sejarawan Kesetiaan yang kuat terhadap tradisi dengan tetap menjalankan dan mengaktualisasikannya sesuai perkembangan masa dan kondisi sosial- ekonomi masyarakat merupakan sebuah upaya yang dapat disebut "invented tradition" dalam konsepsi Obsbawn (2015: 1). Mereka menyatakan "invented tradition" adalah sebuah upaya untuk membangkitkan kembali budaya asli leluhur yang mulai luntur dimakan waktu untuk duterapkan dalam praktik kehidupan masa kini interaksinya dengan kompleksitas kerumitan antara kondisi di masa silam dengan suasana dan tuntutan masa kini.Tradisi yang dianggap tua seringkali muncul dan ditemukan kembali dalam bentuk aslinya. Terkadang ia sengaja digali atau dicari kembali (re-invented) dengan maksud semata-mata untuk melestarikan dan bukan apalagi menunjukkan untuk membanding Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 107
keunggulannya dengan budaya lain. Terminologi "invented tradition" itu sendiri umum digunakan di mana-mana tetapi dengan pengertian yang tidak sama, sehingga ada tradisi yang sungguh- sungguh digali, dikonstruksi dan diinstitusionalisasi secara formal yang kesemuanya itu muncul dalam cara-cara yang tidak begitu mudah dan dalam waktu tradition dilakukan secara berulang-ulang sebagai perangkat tindakan yang ditata dengan ketentuan-ketentuan (rules) menjadi ritual dan alam simbolik guna mencari nilai-nilai tertentu dan norma-norma perilaku yang selalu terkait dengan masa lampau. tradition" adalah upaya Tegasnya, "invented membangun kesinambungan norma, nilai-nilai dan perilaku dengan masa lampau. tertentu. Invented sendiri, termasuk bahasa dan agama leluhur atau halaik dan kesetiaan menerapkannya dalam kehidupan individual maupun komunal bagi terbangunnya kerukunan dan persatuan antarwarga merupakan bagian dari modal kultural (cultural capital) masyarakat Probur Utara yang sangat penting. Seperti dinyatakan oleh Turner (1998, 512), modal kultural meliputi kebiasaan, gaya bahasa atau pengucapan, kepercayaan, rasa, gaya hidup dan keterampilan tertentu yang dimiliki seseorang. Karenanya, manusia yang berpendidikan misalnya, atau dalam konteks Probur Utara yakni warga yang berbudaya tradisional tentu memiliki karakter dan kepribadian yang baik dan terpuji, yang memperlakukan orang lain sesuai norma dan nilai-nilai luhur tradisi yang dipegangnya. Kecintaan terhadap budaya sejumlah terkemuka yang sosial memungkinkan konsep ini diterapkan untuk mengukur tingkat modal sosial yang dimiliki sebuah masyarakat (bonding social capital) dan modal dalam hubungan antarkelompok masyarakat (linking atau bridging social capital). ilmuan sosial yang dimanfaatkan Struktur Sosial Lembaga-Lembaga Informal Warga Desa Probur Utara tergolong komunitas adat yang menempatkan adat/ tradisi di atas nilai-nilai dari luar atau apa yang disebut sebagai nilai-nilai modernitas. Agama, kecuali agama nenek moyang bagi sebagian warga, kedudukannya tata nilai kehidupan dalam aspek-aspek tertentu bahkan tidak lebih tinggi dari budaya. Adat adalah yang mengandung sokoguru semangat persatuan seperti dalam ungkapan "adat hidup tolong-menolong, adat mati tunggu- menunggu". Sungguhpun demikian, struktur sosialnya sebagai sebuah komunitas adat tidak begitu terlihat misalnya karena ketidakjelasan keberadaan lembaga adat, para pemimpin/ petinggi adat dan fungsi-fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dari dulu sampai sekarang peran Kepala Desa sebagai pemimpin formal sangat menonjol. Mantan Camat ABAD, Abdulrachim Malaum menegaskan bahwa temukung yang menjadi pemimpin informal setingkat kepala desa sudah lama tidak memiliki peran sosial di masyarakat. Keberadaan mereka di tengah- tengah masyarakat lebih bersifat simbolik tanpa berbuat banyak bagi masyarakat, termasuk dalam pelestarian bahasa dan budaya. sebagai rujukan kehidupan Adapun keberagamaan warga yang toleran sebagai unsur pemersatu warga yang ketiga terlihat dari sikap saling mendukung dan membantu kerja-kerja sosial mereka sejatinya merupakan kekuatan persatuan komunitas Probur Utara yang secara konsep disebut kekuatan modal sosial (social capital). Woolcock dan Naraya, 2000: 225-249) menyatakan bahwa konsep modal sosial merupakan paradigma baru pembangunan yang menggeser teori modernisasi yang menganggap institusi sosial tradisional faktor penghambat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebaliknya, dalam konsep modal sosial kelembagaan tradisional justru menjadi sangat fungsional dan sebagai sarana pembangunan yang efektif. Kepemimpin informal yang berperan adalah yang berbasis agama di bawah otoritas Gereja Kristen dan Masjid. Struktur kepemimpinan (lembaga) Geraja mengacu pada yang digariskan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sebagai induknya yang berpusat di Kota Kupang.2 Di Probur Utara, rumah gereja pertama kali dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 1994 di Dusun B (Habollat) yang kemudian terdaftar ke dalam organisasi gereja yang membangun Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) menggantikan gereja yang pertama. Zaenuddin dkk. (2003: 10) menyatakan bahwa konsep modal sosial dicetuskan pertama kali oleh James Coleman dan Pierre Bourdieu. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh 2GMIT adalah institusi keagamaan Kristen yang menaungi seluruh Gereja Kristen di NTT yang berpusat di Kota Kupang. Semua Gereja Kristen di Alor dengan sendirinya berada di bawah GMIT, termasuk Gereja Zoar di Habollat dan Gereja Sion di Petaben. 108 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Jemaatnya pada tahun tahun 2011 berjumlah semuanya kurang penduduk Habollat. Di dusun Lola terdapat juga gereja di bawah naungan GMIT yang keberadaannya lebih awal dari gereja di Habollat (Farida, 2014: 112) lebih 700 orang yang Berbeda dengan Kristen yang berindukan GMIT, Islam di Probur Utara tidak mempunyai hubungan hierarkhi dengan organisasi-organisasi keagamaan Islam seperti Majlis Ulama Indonesia Wilayah Alor, Ikatan Remaja Masjid Indonesia dan sebagainya. Kelembagaan Masjid Babul Fatah di Kampung Kelibeng dan Masjid Rahmatullah di Kampung Lanleki, sederhana sekali. Dalam ibadah khusus (ibadah makhdhah) seperti shalat, figur-figur yang bertanggung jawab adalah Imam yang memipin shalat berjamaah, Khatib yang menyampaikan pesan- pesan agama dalam khutbah dan Bilal, yakni sebutan populer kepada muadzdzin yang mengumandangkan adzan pangggilan untuk shalat. Adapun aktivitas keagamaan secara luas dalam konteks syiar dan pengembangan dakwah Islam ditangani oleh ta'mir (pengurus) masjid di mana imam, khatib dan Bilal ikut menjadi anggotanya. yang sakit dan keberkahan atau ampunan bagi yang meninggal.Tanggung jawab Diaken cukup besar. Ia bertugas membantu ibadah kebaktian di gereja, mengatur ritual ibadah rumah tangga anggota sel, mengurus ibadah untuk pemuda, ibadah khusus perempuan, ibadah untuk anak- anak dan ibadah persekutuan doa. Saat Pendeta meminpin kebatian yang diawali dengan ajakan lokal Kafoa seperti "dikabalai dalam tatotunuku, serangfuhu welkal maifitonuku, amalia wotan wotean welulu woko"(kakak adik, bapak anak basaudara, sebagai anak-anak tuhan mari kita bersatu dan menyiapkan hati untuk menyatakan kebesaran tuhan melalui ibadah), Penatua dan Diaken dapat melanjutkannya dengan membaca doa, membaca al-Kitab dan membantu mengumpulkan "persembahan"/ donasi rutin dari anggota jemaat. Diaken juga bertanggung jawab memimpin Kebaktian Usbuh setiap malam minggu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan terhadap hidup yang diterima selama seminggu sebelumnya, yakni sejak Senin sampai Sabtu. ibadah usbuh juga merupakan ibadah untuk persiapan menjalankan ibadah utama di Hari Minggu pagi. tutur Kerukunan Berbasis Ikatan Etnis Ke-Kristen-an komunitas Kafoa di Habollat dan komunitas Kelon di Petaben ditandai dengan simbol keberadaan Gereja Zoar dan Gereja Sion. Sebagai mata jemaat, Gereja Zoar di Habollat dan Gereja Sion di Petaben jemaatnya bersatu padu di bawah bimbingan dan pimpinan seorang pendeta. Masing-masing mata jemaat terbagi ke dalam beberapa sel sesuai jumlah kepala keluarga dan warganya. Jemaat Kristen Habollat terbagi ke dalam delapan sel. Satu sel tangga. terdiri atas 15-25 rumah Masing-masing sel melakukan ibadah harian di rumah-rumah warga yang dipimpin oleh seorang Penetua dan dua Diaken. Ibadah puncak mingguan setiap Hari Minggu dilakukan di gereja yang dipimpin oleh pendeta. Adapun jemaat Gereja Sion terdiri atas empat sel dengan masing-masing sel diurus oleh sekurang-kurang seorang Diaken atau Ketua sel dan dua orang tenaga tambahan. Kepengurusan Gereja Sion terdiri atas empat Penetua, enam Diaken dan tiga Koster atau pegawai yang menjadi pesuruh atau mandor gereja. Seperti disinggung dipermulaan, Masyarakat Probur Utara adalah masyarakat multietnis yang terdiri dari banyak suku. Orang Kafoa di Dusun Habollat saja, misalnya, terdiri atas 12 suku atau sub-suku (Patji, 2014: 84). Latar belakang sejarah dan sensitifitas kesukuan menjadi salah satu faktor kunci warga Habollat dan Lola bersatu padu dalam ikatan persaudaraan yang kokoh. Bersatu adalah karakter masyarakat ABAD pada umumnya yang menjunjung tinggi persahabatan dan persaudaraan termasuk dengan orang luar. Kristen Habollat dan Petaben di satu satu pihak dengan Kelibeng dan Lanleki yang Muslim di pihak lain adalah bersaudara bagaikan "kakak" dan "adik". Status sebagai "kakak" dilekatkan kepada Habollat sementara Lola adalah "adik". Hubungan bersifat "kakak" dan "adik" itu disandarkan pada genealogis kesukuan berdasar pada keyakinan asal-usul dari leluhur yang sama.3 Sebelum kedatangan agama-agama4 dan Penetua bertugas membantu pendeta dalam memimpin kebaktian dan memberikan pelayanan rumah tangga kepada jemaat dan mendoakan kesembuhan bagi anggota jemaat 3Menurut Imam Masjid Babul Fatah, sepanjang yang dapat diidentifikasi warga Desa Probur Utara Suku Kelon adalah keturunan dari tiga nenek moyang, yakni Lakalou, Bantun dan Quilal. Mereka hidup rukun mengikuti budaya leluhur yang terkandung dalam frasa "tom nuku, tatoko nuk, wailei gewai," yang berarti seiya sekata tanpa akhir dengan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 109
sebelum lingkungan fisik dan sosial Kelibeng terbentuk dan terkondisikan dengan keberadaan komunitas Muslim, wilayah perbukitan Habollat dan sekitarnya menjadi tempat kediaman bersama penduduk yang ada di wilayah tersebut. Orang- orang yang ada wilayah tersebut hidup rukun secara komunal tanpa sekat-sekat kepemilikan ruang geografis yang ketat sebagaimana pada masa sekarang. Contoh ilustrasi adalah kejadian sederhana masa lalu pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Probur tahun 1987 dengan pengawasan ketat dari aparat yang didatangkan dari Jawa. Suatu malam, seorang petugas dari Jawa menyambangi rumah Thomas Lobang untuk bersilaturrahim dan membicarakan hal-hal terkait pilkades. Ia enggan menerima karena kedatangan tamu tersebut terkait pilkades. Ketika disampaikan bahwa yang datang adalah warga, maka ia segera membukakan pintu rumah dan menyambut hangat tamunya tersebut.5 Karim..6 Ia mengadopsi dua anak kanak-kanak laki-laki warga Habollat yang masih ada pertalian kekeluargaan dengan dirinya sebagai anak asuh. Mereka diadopsi karena terlantar akibat ditinggal mati kedua orangtua mereka yang beragama Kristen. Guna menjaga persatuan dan kerukunan dengan komunitas Kristen Habollat, Karim tidak ingin bertindak sepihak dengan hanya mempertimbangkan identitasnya sebagai Muslim. Karenanya, hanya seorang, yakni sang adik yang ikut menjadi Muslim dengan nama baru, Rahmat Lafaibel, sedangkan sang kakak dengan nama baru Musa Lafaibel tetap dalam Kristen. Sebaliknya ia pun tidak membiarkan kedua kakak-beradik itu beragama Kristen guna menghindari tuduhan miring dari komunitas Muslim tentang kemantapan aqidah Islamnya. Nama "Rahmat" diberikan karena ia merupakan rahmat dan pembawa berkah bagi keluarganya dan nama dari masjid di Lanleki tempat ia di-muslim-kan. Adapun Lafaibel adalah nama marga dari keluarga Karim. ini adalah tindakan bijaksana dari sesepuh komunitas Kelibeng yang Muslim bernama Contoh lain belakangan seorang siapa pun juga terutama dengan mereka yang sudah akrab. 4Sebuah dokumen yang tidak diterbitkan yang disusun oleh Muhammad Asri, Ibrahim Mobang, Marhum Mobang dan Ahmad Kawule dengan narasumber Abubakar Ali, Lema Tehing, Martinus Beli dan Abdullah Beka menyatakan bahwa Agama Islam di Pulau Alor masuk pertama kali di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut pada tahun 1470 dan terus berkembang dengan pesat sampai tahun 1527. Islam pertama kali diperkenalkan oleh Oil Lelang yang bergelar Sultan Najamudin, yakni penduduk Kampung Hulnani yang terletak di bawah puncak Gunung Raja dan Gunung Inbang, Kota Pari atau Kokar. Awalnya, Oil Lelang secara tidak sengaja dibawa oleh sebuah perahu nelayan dari tanah Jawa yang sedang berlabuh di Pantai Belelang, Perak Aloiy, Alor Barat Laut pada tahun 1440. Oil Lelang adalah anak pertama Lelang Aumail (ayah) dan Lilolape (ibu). Ibunya adalah keturunan ke- 27 dari Raja Tanah atau Fa'ai Afan. Saat itu Oil Lelang baru berusia 15 tahun. Di usia sangat muda ia dibawa ke Gresik, Jawa bagian timur dengan menyinggahi Pulau Palika atau Pulau Batar. Di Gresik Oil Lelang dipertemukan dengan Sultan Giri. Ia tinggal di istana Sultan sambil mempelajari ilmu agama dengan Sultan Giri Islam pertama kali didakwahkan Oil Lelang di Kampung Baupalola di kawasan Gunung Raja, Alor Besar, yang diperintah oleh Raja Bao Lolong Beng. selama 29 tahun. 5Wawancara Ibrahim, mantan Kepala Desa adalah karakter dasar Orang Probur Utara. Mereka sangat mudah bersahabat dengan siapa pun termasuk dengan orang luar. Setiap tamu yang datang ke rumah mereka terima dengan terbuka dan menjamunya sesuai kemampuan, sekurang-kurangnya dengan dengan teh hangat atau kopi susu. Adakalanya juga dengan menyuguhkan ubi rebus. Jika tamu yang datang sehari jumlahnya banyak dan di waktu yang berbeda-beda, sebanyak dan sesering itu pula hidangan teh panas/ kopi susu dan penganan ubi harus mereka suguhkan. Seperti tamu diungkapkan Ibrahim, sikap melayani seperti ini adalah cerminan sesungguhnya harga diri orang Probur Utara. Inklusifisme Rukun, bersatu dan saling menguatkan berdasar pada semangat kesukuan dan persaudaraan adalah budaya warisan leluhur yang dipegang 6Karim adalah sesepuh Desa Probur Utara yang tinggal di Habollat ketika masih beragama Kristen. Setelah memeluk Islam, ia "turun gunung" dan tinggal di Kelibeng. Dari status sosial, Karim bukan warga biasa pada umumnya. Sebagian besar wilayah Habollat dan Kelibeng awalnya adalah warisan dari leluhurnya. Karena itu ia juga disebut "tuan tanah." Meskipun demikian, ia termasuk pribadi yang berjiwa sosial tinggi, sehingga banyak sekali lahan perkebunan miliknya yang ia berikan secara sukarela kepada pendatang yang ingin menetap. Baginya hidup bersama-sama berdampingan dengan yang lain lebih indah, bermakna dan mendatangkan kebahagiaan dibandingkan hidup sepi sendirian. Probur Utara, Habollat, Mei 2017. 110 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
kuat hingga sekarang oleh warga Probur Utara.7 Kuatnya sensifitas kesukuan Orang probur Utara semakin terlihat dari ungkapan pengandaian bermakna simbolis, yakni "seandainya longsor, air bah dan angin ribut muncul dari gunung, sang "kakak" siap menahannya dengan dua bangunan gereja (Zoar di Habollat dan Sion di dataran tingggi Petaben) agar "sang adik" di pantai Kelibeng jika gelombang besar di laut naik ke darat, maka "sang adik" di pesisir akan mencegahnya dengan tameng dua masjid (Babul Fatah di Kelibeng dan Rahmatullah di Lanleki) agar "sang kakak" tidak terdampak." Sebagai frasa metaforis maka yang dimaksud jelas bukan fisik bangunan masjid dan gereja serta fenomena alam melainkan komitmen warganya untuk saling membela dan melindungi dari berbagai bencana dan musuh yang mengancam. tidak terdampak. Sebaliknya, Kerukunan Berbasis Pelestarian Budaya saat laki-laki akan menanyakan jenis dan jumlah belis8 yang harus mereka sediakan. Pihak keluarga perempuan bebas menentukan jenis dan jumlahnya seperti moko, gong, anak panah dan kain sesuai persepsi mereka tentang tinggi-rendahnya harkat dan martabat diri serta kelebihan-kelebihan anak gadisnya, baik fisik maupun non-fisik seperti kecerdasan, pendidikan dan pekerjaan. Belis adalah representasi martabat dan harga diri bagi kedua pihak sehingga jarang ditawar-tawar atau dinegosiasi ulang. Di samping hal yang esensial cerminan status sosial, belis menjadi titik temu yang menyatukan kedua keluarga dalam ikatan perkawinan. Belis memiliki makna simbolis pengganti "pengeluaran/ pembiayaan" orangtua selama membesarkan anak gadisnya. Belis berupa kain tenun simbolis dari pengganti "kain ibu yang basah" saat melahirkan anak gadisnya. Jika membutuhkan, paman juga memunyai hak belis karena sebab hubungan nasab dengan ibu sang gadis, bisanya berupa perabotan rumah tangga. Hak belis ke atas paman bisa batal demi adat disebabkan hubungan kekerabatan tertentu.9 lamaran keluarga pihak suatu komunitas terpenting dari kebudayaan/budayanya yang dapat dilihat penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Kebiasaan dengan seperangkat aturan tentang kehidupan berkeluarga/berumah tangga, ritual terkait keyakinan transendental kepada Sang Maha Pencipta dan norma-norma dalam hubungan sosial antarsesama merupakan aspek- aspek penting tradisi dari komunitas Probur Utara, khususnya di komunitas Etnis Kafoa, Beilel dan Kelon. Hidup berdampingan secara rukun dengan sesama warga merupakan kekuatan budaya komunitas desa ini. Perkawinan dengan sisi-sisi pentingnya di satu sisi dan Tari Lego-Lego di sisi yang lain adalah dua bentuk domain budaya yang mencerminkan konsistensi tradisi yang erat kaitannya warga terhadap dengan budaya rukun dan persatuan. Tradisi warisan masa termasuk bagian lalu Perkawinan dengan segala aspeknya adalah bagian terpenting dari kebudayaan. Salah satu aspek terpentingnya bagi Orang Probur Utara adalah belis atau mas kawin sebagai hak budaya bagi pihak keluarga perempuan. Pada 7Tempat asal mula Orang Kafoa adalah Makong Afeng, yakni dA'erah pegunungan di sekitar Kampung Habollat sekarang. Orang Kafoa meyakini mereka berasal dari 12 suku yang mendiami Makong Afeng, yang hidup rukun bagaikan bersaudara. Kini mereka saling menguatkan rasa persaudaraan tersebut berdasar pada sentimen tempat asal dan keturunan dari nenek moyang yang sama. Masyarakat Kecamatan ABAD, termasuk sebagian warga Probur Utara menerapkan ketentuan adat tentang belis secara ketat dan apa adanya. Belis yang disanggupi saat lamaran mutlak tersedia sebelum akad nikah dilangsungkan. Mempertimbangkan dampak sosial batalnya 8Belis terdiri dari benda-benda budaya (material culture) seperti moko, gong, anak panah, tangga seperti kain tenun dan peralatan rumah mebeler kursi dan meja. Moko adalah benda budaya peninggalan masa lalu yang terbuat dari kuningan dengan beragam bentuk seperti mangkok yang bersusun-susun. Tinggi-rendahnya juga berbeda-beda antara satu moko dengan moko lainnya. Sebagai benda peninggalan masa lalu moko tidak diproduksi lagi. Jenisnya banyak, namanya pun bervariasi, seperti Moko Fung, Moko Jawa dan Moko Makassar. Moko Makassar dianggap moko terbaik berkualitas tinggi yang berharga jutaan rupiah. 9Dalam budaya Alor hak belis ke atas paman gugur apabila laki-laki yang melamar keponakannya berkedudukan sebagai "istri rumah" bagi laki-laki yang melamar yang tiada lain adalah anak pamannya sendiri. Predikat sebagai "istri rumah" dilekatkan jika perempuan keponakannya tersebut dulu ketika masih kecil/ kanak-kanak pernah tinggal bersama paman dan keluarganya. Jadi, paman dari calon istri adalah ayah kandungnya sendiri. Batalnya belis ke atas paman sangat masuk akal karena bagaimana mungkin, belis yang ia minta justru sesungguhnya dari dirinya sendiri. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 111
perkawinan karena terpenuhinya belis rasa malu dan potensi munculnya seperti prasangka-prasangka negatif yang merusak kerukunan antarwarga, maka toleransi diberikan asalkan waktu pelunasannya disepakati kedua pihak. Sebagian warga yang Muslim bersikap netral. Imam Masjid Babul Fatah menegaskan keluarga Muslim Kelibeng tidak mewajibkan belis dalam bentuk moko, gong dan sebagainya tetapi cukup dengan mahar semampunya sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Meskipun demikian, sikap kontra produktif terhadap pelestarian budaya ini tidak mempengaruhi kerukunan dan persatuan di kalangan warga karena agama merupakan ruang privat. Nilai persatuan dan kerukunan terkait belis karena bagi yang tidak mampu warga dapat membantunya secara individual ataupun kolektif. Kepala Desa Probur, Thomas Lobang, pernah memberi contoh menyediakan belis kepada laki- laki yang meminang anaknya dengan maksud mendorong tolong-menolong di kalangan warga untuk persatuan. tidak Konsistensi penerapan ketentuan adat tentang belis mengalami pergeseran di beberapa daerah Alor. Abdulrachim Malaum menegaskan, di terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Kalabahi dan sekitarnya, moko saat ini bisa dikonversi dengan uang. Nilainya pun mengalami degradasi tajam dari jutaan rupiah menjadi hanya ratusan ribu rupiah. Andaikan belis yang diminta adalah mobil, tetap tidak boleh ditolak karena bisa dikonversi nilainya menjadi sekitar satu juta rupiah saja atau lebih. sejumlah daerah Belis sebagai ekspresi praktik budaya semakin penting karena memiliki muatan magis sesuai kepercayaan para leluhur. Mengabaikannya secara pada akan ketenteraman keluarga yang baru terbangun dengan munculnya pelbagai kesulitan dan masalah dalam kehidupan. Misalnya kasus dua orang anak dari sebuah keluarga yang sakit karena suhu tinggi tubuh yang tidak kunjung turun, di teganggunya hubungan mereka dengan orang tua istri. Secara medis rumah sakit tidak menemukan kelainan apa pun yang menyebabkan mereka sakit. Muncullah kemudian dugaan dari karena "tiup-tiup" ilmu sihir karena penjelasan tanggungan belis berupa sebuah moko, dua buah gong, sehelai sarung dan sehelai selimut tenun sengaja berdampak samping sampai dukun khas Kui10 yang dijanjikan saat perkawinan tiga tahun lalu belum tertunaikan. Jika kewajiban belis dilanggar nenek-moyang akan menuntut dengan cara "ambil orang"/ "ambil nyawa". Sebaliknya, penyakit yang diderita anak-anak tersebut akan hilang tanpa "tiup-tiup" dan tanpa "jarum suntik" jika kewajiban belis ditunaikan. Mereka juga meyakini bahwa arwah nenek moyang makanannya adalah darah kambing yang disembelih dan uap nasi yang dimasak karena semua itu kepunyaan arwah. Kegalauan dalam keluarga tersebut sirna setelah sang mertua dengan kearifan dan jiwa besarnya ikhlas dengan satu moko belis yang akan diterimanya pada pelaksaan kenduri yang mereka sepakati. Ini membuktikan peran belis sebagai perekat kerukunan antarwarga dan antarkeluarga. ini dapat disebut agama lokal. Di komunitas Probur Utara, Kepercayaan yang dianut sejak nenek moyang itu disebut halaik, atau dengan istilah lain, terkait "agama batu-kayu" karena ritualnya dengan penyembahan terhadap batu-batu yang mereka sebut mesbah. Istilah mesbah adalah perkembangan kemudian yang ada kaitannya dengan masuknya pengaruh Agama Kristen yang menggunakan kosa-kata ini sebagai altar tempat persembahan (Farida, 2014: 103). Kepercayaan lokal seperti Budaya Probur Utara yang juga kuat daya rekatnya bagi kerukunan dan persatuan adalah ini familiar sekali dengan kehidupan Orang Alor pada umumnya dari beragam etnis dan jumlah keyakinan agama. Tanpa batasan tertentu, tua-muda, kanak-kanak, laki-laki dan perempuan menarikannya dengan riang gembira mengikuti pantun-pantun yang mengiringinya tangan sambil berpegangan dan bersilangan membentuk konfigurasi lingkaran. Gerakannya memutar ke samping kiri atau kanan dan sekali- sekali maju ke depan menjadikan lingkarannya lebih rapat dan mengecil. Lamber (sekitar 60 tahun) dan Nadus (sekitar 60 tahun) adalah dua sosok warga komunitas Kristen Gereja Sion tari tradisional Lego-Lego. Tari 10Sejak dulu kain tenun Kui dipandang sebagai tenun kualitas terbaik dan prestisius di Alor. Orang yang mengerti tentang seluk-beluk pertenunan Alor mudah mengenali Tenun Kui dari motif dan kombinasi warna hitam dan pink yang menjadi ciri khasnya. Saat ini, selain Tenun Kui, banyak tenun berkualitas tinggi dengan beragam motif dan paduan warna dihasilkan oleh perajin Alor sesuai tingkat kemahirannya. 112 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
yang sanggup berjam-jam melantunkan pantun- pantun Lego-Lego dalam Bahasa Kelon yang di sana sini disisipi dengan Bahasa Abui. adalah komunitas penutur bahasa karena merekalah yang mengfungsikannya sebagai alat komunikasi.11 Pilihan jenis pantun bergantung pada suasana dan konteks ditarikannya Lego-Lego. Pantun bernada gembira biasanya dilantunkan pada saat pernikahan. Jika suasananya sedih, pantun-pantunnya pun bernada sedih seperti saat perpisahan dengan pendeta yang akan bertugas di tempat yang lain. Baik dalam suasana gembira maupun suasana sedih, kepiawaian pelantun pantun sangat menentukan tinggi-rendahnya semangat, suasana kebatinan penari/ penonton dan waktu yang dihabiskan. Pelantun yang piawai seperti Lamber dan Nadus mampu melantunkan bait-bait pantunnya sedemikian dinamis, kreatif dan spontan yang mengalir tanpa henti. Lego-lego untuk merayakan perpisahan dengan pendeta berlangsung cukup lama karena pelantun sisi kehidupan sang pendeta dan suka-dukanya bersama jemaat yang ia pimpin. Pelantun pantun dapat berpanjang-panjang mengisahkan kembali suasana awal kedatangan pendeta dan sambutan suka-cita jemaat, ketekunan, kesabaran dan keikhlasannya dalam melayani jemaatnya. akan mengisahkan semua Jika bahasa adalah bagian atau subordinat dari kebudayaan seperti dinyatakan oleh Masinambow dalam Alfian (1985, 173-174), maka dalam konteks Probur Utara bahasa-bahasa lokal khususnya Bahasa Kelon sebagai bahasa dominan dan Bahasa Kafoa juga berperan sebagai alat perekat kerukunan dan persatuan antarwarga. Ketegangan antara dua pihak yang masih terjalin hubungan kekeluargaan karena perkawinan itu, misalnya, yakni antara keluarga Etnis Beilel dari Probur Utara dengan keluarga berbahasa A'e dari Wolwal Barat, reda karena penyelesaiannya menggunakan Bahasa Kafoa. Bahasa A'e memiliki kekerabatan dengan Bahas Kafoa, sehingga kedua pihak saling mengerti dan memahaminya. Penyelesaian "konflik" seperti ini dapat disebut penyelesaian "secara adat", karena bahasa lokal yang digunakan sarat dengan frasa kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai adat dan tradisi. Di samping sebagai lokal faktor pemersatu, penggunaan bahasa seperti ini merupakan cara pelestarian budaya di ranah bahasa dalam konteks "invented tradtion" di atas. Seperti dinyatakan Haugen (1972), bahasa selalu berhubungan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun masyarakat pengguna bahasa sebagai lingkungan sosialnya. Lingkungan kebahasaan yang sesungguhnya Kuatnya ikatan kesukuan dan kecintaan terhadap tradisi, bahasa dan kepercayaan lokal atau halaik merupakan modal kultural (cultural capital) masyarakat Probur Utara yang sangat penting bagi terbangunnya kerukunan dan persatuan antarwarwa. Ke depan komunitas Probur Utara sepertinya akan berhadapan dengan tantangan menggerus modal kultural mereka tersebut yang gejalanya sudah muncul sejak tahun 1990-an atau lebih awal lagi. Seperti dinyatakan oleh Suseno (1992: 29-31), berbagai pihak terkesan berusaha menjadikan kebudayaan komoditas perekayasaan dalam arti diapropriasi oleh elit politik, elit intelektual, elit birokrat, elit sistem pendidikan atau elit budaya sendiri dengan dalih kebudayaan masyarakat tidak mendukung pembangunan nasional. Perekayasaan kebudayaan jika dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga segi-segi positifnya dari pengaruh buruk dari luar seperti pakaian nasional, tari-tarian, sopan santun, kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya. Perekayasan mengakibatkan kebudayaan tertimbun, statis dan terhambat pertumbuhannya. Tantangan dari luar membutuhkan integritas elite dan penguasa bersama-sama dengan masyarakat sesuai potensi yang mereka miliki melalui penataan, pengurusan dan pengadministrasian kebudayaan khususnya oleh elite atau penguasa sepanjang tidak mengakibatkannya terkekang. Di samping itu penataan harus bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. sah Rukun Melalui Perkawinan Antarsuku dan Antaragama Umum diketahui bahwa ahli ilmu-ilmu sosial memaknai keluarga dalam sistem kekerabatan sebagai unit sistem sosial yang terkecil yang disebut dengan banyak istilah seperti basic family, nuclear family, conjugal family. family, elementray family, primary 11Mbete (2011) menyatakan, bahasa dan komunitas penutur dalam pendekatan ekolinguistik merupakan organisme yang eksis secara bersistem dalam suatu kehidupan bersama organisme yang lain. Karenanya, daya hidup atau vitalitas bahasa-bahasa etnis apakah sehat, kuat dan berkembang dengan baik atau sebaliknya, sakit, lemah dan terancam punah, dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 113
Perkawinan membuka jalan bagi terbentuknya kekerabatan keluarga yang lebih luas (extended family). Bagi Orang Probur Utara perkawinan merupakan terbangunnya kerukunan antarwarga dari beragam etnis/ suku dan agama. Betapapun agama merupakan aspek terpenting dari kehidupan manusia yang beriman, perkawinan pasangan berbeda agama di tetap dapat kalangan warga Probur Utara ruang dilangsungkan karena agama adalah privat. jalan masuk bagi Marten Gurakal menikah dengan muslimah saudara perempuannya Lanleki, menikah dengan warga Muslim Kelibeng. Kedua orang saudara Penetua Yunus juga berpindah agama menjadi Muslim dan muslimah. Perpindahan agama ternyata juga berimplikasi pada perubahan nama depan saja sementara nama belakang yang menunjukkan nama keluarga, tetap melakat. Setelah memeluk Islam, Marten Gurakal berganti nama menjadi Muhammad Gurakal sementara nama baru saudara perempuannya adalah Sumiati. sementara Sejak dulu hingga sekarang, perkawinan silang/ campur antaretnis dan antaragama lazim terjadi, baik di kalangan jemaat Kristen Habollat (Suku Kafoa), jemaat Kristen Petaben (Suku Kelon) maupun warga Muslim Kelibeng (Suku Beilel dan Kelon) dan warga Muslim Lanleki (Suku Kelon). Karena merupakan ruang privat, maka bebas berbeda menentukan pilihan setelah menikah, apakah tetap dalam agama yang mereka anut atau dengan keasadran sendiri pindah ke agama salah satu pasangannya. Tidak sedikit contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata di Probur Utara tentang terjadinya perkawinan antara warga Habollat yang beragama Kristen dengan warga Kelibeng yang beragama Islam. Demikian juga perkawainan antara warga Kelibeng Muslim dengan warga Kelibeng Kristen dari jemaat Gereja Sion. Komposisinya bervariasi. Adakalanya laki-laki yang Muslim, perempuan yang Kristen, demikian juga sebaliknya. Perpindahan agama salah satu pasangan ke agama pasangannya biasanya sudah dibicarakan jauh sebelum perkawinan dilangsungkan. pasangan agama Realitas sosial perkawinan pasangan berbeda agama di Probur Utara bagian dari budaya masyarakatnya yang telah dipraktikkan oleh generasi terdahulu. Tanpa tendensi untuk mengusik masa lalu seseorang, mantan Kepala Desa Probur, Thomas Lobang yang Kristen dan kharismatik adalah salah satunya. Di antara istri- istrinya ada juga yang muslimah dari Alor Kecil. Setelah menikah istrinya pindah ke agama Kristen. Pelajaran menarik terkait kerukunan dan toleransi adalah konsistensi mereka menjalankan budaya cukur rambut sesuai ajaran Islam bagi anak balita mereka. Contoh pada generasi sekarang bisa dilihat misalnya pada keluarga Penetua Yunus dari komunitas Kristen Petaben. Dua orang saudara kandungnya menikah dengan warga yang Muslim. Saudara laki-lakinya bernama Perkawinan berbeda suku antara Orang Probur Utara dengan pendatang luar seperti dari Pulau Pantar, Alor Kecil, Alor Besar dan bahkan dari Sumatra terjadi di masa-masa belakangan ini. Misalnya Karim dari suku Beilel Kelibeng beristrikan perempuan dari Pulau Pantar. Latif, seorang SD Kelibeng, beristrikan Orang Minang. Warga Muslim Kelibeng juga ada yang menikah dengan warga berbeda suku dan desa di Kecamatan ABAD seperti Suku A'e di Desa Wolwal Barat.12 juga Perkawinan bagi komunitas Probur Utara yang multietnis memiliki dimensi adat yang sangat kental melebihi dimensi kegamaannya. Peran adat menonjol dibandingkan agama yang terlihat dari tata cara dan persayaratan sebuah perkawinan, khususnya belis. Di samping itu, adanya ungkapan "agama dibawa oleh air laut; adat tumbuh dari perut bumi" mengandung penegasan betapa adat dalam pandangan dunia (world view) mereka lebih penting dan lebih utama sebagai soko guru kehidupan di bumi warisan nenek moyang yang mereka diami dibandingkan agama sebagai ajaran dan nilai- nilai yang datang dari luar. Persentuhan dengan adat dan pendalaman akan nilai-nilainya lebih dulu terjadi dan lebih membumi dibandingkan dengan agama meskipun agama sejatinya hal 12Desa Wolwal Barat, Kecamatan ABAD terletak di sebelah utara Kelibeng. Sebagian wilayah desa ini berada di sepanjang jalan utama Desa Wolwal Barat yang menghubungkan Kalabahi dengan Kehibeng. Warga desa ini umumnya beragama Islam dan berbahasa A'e sebagai bahasa ibu yang secara kekerabatan bahasa lebih dekat kepada Bahasa Kafoa Orang Habollat. Menurut Rahman, salah seorang pemuka warga Suku A'e, leluhur SukuA'e dulunya tinggal di wilayah pegunungan yang berdekatan dengan pemukiman Orang Kafoa. Agama Islam lah yang menyebabkan leluhur Orang A'e turun gunung untuk menetap di wilayah sekitar pantai yang sekarang bernama Desa Wolwal Barat. 114 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
paling esensial dalam kehidupan. Pandang dunia seperti ini terlihat juga dengan kadar kekentalan yang bertingkat-tingkat di seluruh Kecamatan ABAD dan bahkan Alor. Saat ini Gereja Sion bergabung dalam tiga gereja jemaat wilayah bersama Gereja Iglesia Watakika di Desa Wolwal Selatan dan Gereja Immanuel Inka di Desa Wolwal Barat, Kecamatan ABAD di bawah pimpinan Pdt. Elisabeth Halfani. Dalam hal perkawinan campur, keberadaan Pasar Lola di Pantai Kelibeng sebagai tempat berkumpulnya banyak pedagang dari berbagai suku di Alor secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor pendukung terjadinya perkawinan lintas-agama dan lintas-suku yang dimungkikan karena intensitas hubungan dan komunikasi antarsesama. Di samping peran Pasar Lola, migrasi penduduk, baik migrasi keluar maupun migrasi masuk penduduk ke Probur Utara turut berperan lintas- terjadi perkawinan campur agama dan lintas-suku. Budaya kawin lintas-agama dan lintas- suku menjadi faktor perekat persatuan dan persaudaraan antarwarga di Probur Utara. Pernikahan lintas-agama dan lintas-suku sejak generasi terdahuku sampai generasi sekarang tidak sedikitpun menyisakan persoalan terkait persatuan warga. Beda agama, beda gereja, beda jemaat wilayah, beda bahasa dan bahkan beda suku dan asal-usul semuanya justru menjadi unsur-unsur yang menandai identitas dan budaya warga dalam harmonisasi kerukunan antarwarga. Kerukunan Antarjemaat Kristen Kemandirian Gereja dan Cita-cita luhur setiap gereja mata jemaat adalah ingin berkembang menjadi gereja yang mandiri. Jika sebelum mandiri ada satu atau jemaat yang lebih dari satu gereja mata bergabung, maka konsekuensi ikutannya adalah gereja-gereja yang semula tergabung mencari sandaran baru kepada gereja induk yang lain. Pada tahun 2017 terjadi perekembangan baru Kristen Habollat dan Petaben dengan mandirinya Gereja Zoar. Akibatnya Gereja Sion lepas ikatan kelembagaannya dari Gereja Zoar, termasuk ibadah. kebersamaan Kesatupaduan antara jemaat Gereja Zoar dan jemaat Gereja Sion yang telah terbina sejak lama memudar dengan status baru Gereja Zoar sebagai gereja mandiri. Gereja Sion yang keberadaannya lebih dulu daripada Gereja Zoar tetap berstatus sebagai gereja mata jemaat.13 dalam pelaksanaan 13Menurut narasumber, informasi Agama Kristen di wilayah Probur pertama kali masuk di Amaleken bersamaan dengan kehadiran Gereja Bethlehem. Kehadiran ajaran Kristiani di Petaben dan selatan merupakan di wilayah Helerman dari Perjuangan Gereja Zoar menjadi gereja yang mandiri didahului dengan pengajuan proposal ke Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada tanggal 20 Januari 2017. Ibrahim, mantan Kepala Desa Probur Utara, adalah salah seorang arsitek yang berada di balik pencapain Gereja Zoar. Ia adalah figur kunci yang memimpin dalam menyampaikan proposal ke Sinode GMIT. Pada tanggal 28 Februari 2017 turun keputusan Sinode GMIT yang menetapkan status baru Gereja Zoar sebagai gereja mandiri dan yang pertama dalam satu abad iman Kristiani hadir di Alor sejak tahun 1916. Padahal GMIT telah mencanangkan bahwa pada tahun 2011 seluruh 15 gereja mata jemaat di Alor sudah mandiri. delegasi jemaat Zoar Kemandirian gereja didahului dengan sejumlah persyaratan, seperti kemampuan gereja bersama jemaatnya untuk membiayai semua kegiatan gereja termasuk memenuhi kebutuhan Pendeta dan pelayanan yang baik kepada jemaat.14 Pendeta menerima gaji dari Sinode melalui skim Sentra Gaji Pendeta (SGP), akan tetapi gereja yang mandiri harus memenuhi sebagai bentuk semua kebutuhan pendeta pemenuhan kesejahteraannya. Jumlah anggota jemaat juga menjadi pertimbangan mandirinya sebuah gereja, meskipun tidak ada ketentuan bakunya. Mandirinya sebuah gereja berarti bahwa gereja bersangkutan memiliki pendeta sendiri sebagai pemimpin spritual dan pemimpin ritual ibadah bagi jemaatnya. Sesuai ketentuan organisasi gereja yang dikeluarkan oleh Sinode, kemandirian gereja pada dasarnya hanya membatasi sinergitas ritual ibadah pokok gereja- gereja mata jemaat di tingkat Klasis. Kegiatan- perkembangan dari Amaleken. Dari Petaben dengan gerejanya, yakni Gereja Sion, ajaran Kristiani berkembang ke Habollat di sebelah utara dengan berdirinya Gereja Zoar. 14Meskipun Gereja Zoar telah mandiri, Orang Habollat menyatakan bahwa tidak mudah menakar secara tepat tingkat kemampuan ekonomi warga jemaat mereka yang umumnya petani. Dibandingkan jemaat Sion yang juga petani, jemaat Zoar mempunyai kemampuan lebih sehingga sanggup membiayai aktivitas gereja termasuk menanggung uang tunjangan kesejahteraan pendeta dan sumbangan wajib rutin ke Sinode. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 115
kegiatan sosial yang bernuansa dan bermuatan nilai-nilai agama tetap dapat berjalan antara gereja mata jemaat dengan gereja yang sudah mandiri. Fenomena sosial keagamaan saat ini di Petaben, Kelibeng, Habollat dan Lanleki terkait mandirinya Gereja Zoar menunjukkan sebuah perkembangan baru, yakni mulai merenggangnya hubungan antara Gereja Zoar dan Gereja Sion. Indikasinya ditandai dengan tidak diikut- sertakannya Gereja Zoar dalam kegiatan gabungan Syukur Paskah dan Peringatan Isra' Mi'raj antara komunitas Muslim Kelibeng dan Lanleki dengan komunitas Kristen Petaben. Puncak peringatan dilakukan pada Jumat malam, 5 Mei 2017 di Masjid Rahmatullah, Lanleki. Kedekatan waktu antara peringatan Paskah (wafatnya Isa Al Masih) yang jatuh pada tanggal 14 April 2017 dan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 24 April 2017 telah menginspirasi para pemuka kedua agama untuk mengadakan acara gabungan tersebut. Gereja Sion sengaja tidak melibatkan Gereja Zoar karena sudah mandiri. Absennya Zoar telah menimbulkan spekulasi di kalangan warga dan berharap ini bukan karena maunya Gereja Sion yang "jatuh hati" atau kecewa ditinggalkan oleh Zoar yang lebih dulu mandiri. itu warga komunitas Muslim Sementara Kelibeng dan Lanleki, terutama pimpinan pengrus masjid bersikap netral dalam arti tidak mengusulkan keikut-sertaan Gereja Zoar tetapi juga tidak menentang sikap Gereja Sion yang tidak melibatkannya. terindikasi memunculkan masalah baru yang tidak hanya sekadar bersifat struktural pengindukan bagi Gereja Sion melainkan renggangnya hubungan antara keduanya yang potensial mengarah kepada konflik "tersembunyi" yang merugikan kedua pihak, termasuk warga pada umumnya sebagai imbasnya. Isu konflik terkait langkah- langkah untuk mengurangi risiko umumnya berbentuk pengelolaan konflik, resolusi konflik, transformasi pencegahannya (Tryatmoko dkk, 2011: 9). Mandirinya Gereja Zoar konflik dan Warga bahkan saling mengingatkan dan membantu pelaksanaan dan penyebaran/ syiar agama masing-masing, baik di tingkat individu maupun komunitas. Ibrahim adalah contoh sosok yang memberikan teladan tentang hal ini. Selama 16 tahun menjadi Kepala Desa Probur/ Probur Utara, mantan Kepala Desa yang bergama Kristen ini tidak ragu mengingatkan warganya yang Muslim agar taat terhadap kewajiban agamanya sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugrah Tuhan yang berlimpah. Dengan pendekatan persuasif ia sering mendatangi warga Muslim yang sibuk berkebun agar segera mengerjakan shalat Jumat saat mendengar adzan dari Masjid Rahmatullah di Lanleki Hal yang sama juga ia tunjukkan kepada seorang guru perempuan muda dari Jawa yang diperbantukan di SMP Habollat. Selama lebih kurang satu setengah tahun tinggal di rumahnya, ia mengingatkan agar guru tersebut tidak segan- segan meminta keluarganya untuk menyediakan kebutuhannya sebagai seorang muslimah, seperti kebutuhan saat sahur di Bulan Ramadhan dan setiap ingin melaksanakan Puasa Sunnah Senin dan Kamis. Sikapnya tentang toleransi dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama yang lingkungan/ berlainan pengalaman saat dibesarkan di lingkungan komunitas Muslim Alor Kecil. agama dipengaruhi Hidup rukun dan saling menopang sebagai sebuah komunitas yang bersatu padu terlihat pula pada pembangunan rumah ibadah masing-masing. Dua buah masjid dan dua buah gereja Desa Probur Utara pembangunannya dikerjakan melibatkan partisipasi warga yang Muslim dan Kristen. Sejak awal berdiri, Gereja Sion di Kelibeng dan Gereja Zoar di Habollat pembangunannya melibatkan kontribusi tenaga dan material bangunan dari komunitas Muslim. Perkembangan terbaru adalah bagian depan/ beranda menara Gereja Zoar di awal tahun 2017 pembangunannya melibatkan warga Muslim, termasuk Karim selaku pelindung/ penasehat.15 Rukun dan Bersatu Melalui Kerja Sama Pembangunan Rumah Ibadah Jika diamati secara obyektif kehidupan sosial keagamaan di Probur Utara maka terlihat kerukunan antarwarga berbeda agama dan suku di desa ini terpelihara dengan baik karena agama dan keberagamaan seseorang sangat dihormati. 15Penunjukan Karim sebagai penasehat/ pelindung dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai tokoh di komunitas Muslim Kelibeng yang memiliki wibawa kuat di masyarakat. Kedua, sebagai "saudara tua" Orang Kafoa dari Suku Beilel. Kehadiran Orang Kafoa di Habollat ada kaitannya dengan ajakan Suku Beilel untuk hidup bersama dan berdampingan di Habollat yang sejatinya merupakan wilayah kediaman mereka. Nenek moyang Orang Kafoa dulu tinggal di tersebut. gunung-gunung di sekitar wilayah 116 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Karim turut menyumbang kayu-kayu material bangunan. Di luar struktur kepanitiaan, warga Muslim pun aktif bergotong-royong sehingga pengerjaan bangunan tambahan tersebut cepat terselesaikan. Terkait Gereja Sion fase pertama pembangunannya melibatkan peran komunitas Muslim Kelibeng dengan Ketua Panitia, Rahim Bantun dan Wakil Ketua, Muhammad Ridho. Demikian sebaliknya, warga komunitas Kristen Zoar dan Sion turut membantu pengerjaan renovasi Masjid Babul Fatah yang terletak di pesisir Pantai Kelibeng. Masjid tersebut awalnya hanyalah bangunan kecil sederhana yang terbuat dari kayu. Belakangan akibat terdampak gempa dilakukan renovasi total dengan mendirikan bangunan beton permanen. Bangunannya kemudian juga diperluas. Ketua Panitia pembangunannya adalah Pendeta Cornelis Lakalu dari Gereja Sion. Seiring perjalanan waktu, Masjid Babul Fatah mengalami perbaikan di seperti pengecatan ulang dan penggantian atap seng yang bocor. Melihat hal ini, lagi-lagi jemaat Kristen Zoar dan Sion ikut turun tangan.16 sana-sini Fenomena kerja sama pembangunan infrastruktur rumah ibadah antara komunitas Muslim dan Kristen bukan sebatas lokalitas Probur Utara. Alor yang dikenal dengan ikatan kesukuan dan kekerabatannya yang kuat menerapkan mekanisme kebersamaan ini di banyak tempat. Ketua MUI Kabupaten Alor, H. Abdul Kadir Kawali menyatakan bahwa di Kota Kalabahi lazim ditemukan masjid dan gereja dibangun dengan struktur kepantiaan bersama antara orang Muslim dan Kristen. Misalnya Masjid Ismail yang penamaannya memakai nama perorangan guna mengenang identitas agama Ketua Panitianya. Ini sebuah penamaan silang yang bermaksud hendak menunjukkan kepada publik tentang toleransi, kerja sama dan kerukunan antarumat beragama yang terbina dengan sangat baik sejak di tingkat Desa sebagai basisnya hingga tingkat Kabupaten Alor.17 Ishaq dan Gereja Memberi nama masjid dengan Masjid Ishaq dan gereja dengan nama Gereja Ismail adalah karena Ketua Panitia pembangunan masjid tersebut adalah Orang Kristen sementara ketua pembangunan gereja adalah seorang Muslim. Ismail adalah representasi Islam/komunitas Muslim yang dinisbahkan kepada Nabi Ismail AS yang berujung pada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sedangkan Ishaq adalah representasi Kristen/komunitas Kristen yang dinisbahkan kepada Nabi Ishaq AS yang menurunkan nabi-nabi Allah sampai Nabi Isa AS. Fenomena toleransi, saling mendukung dan membantu kerja-kerja sosial keagamaan di atas sejatinya merupakan kekuatan modal sosial (social capital) dalam merajut persatuan di pada kalangan khususnya dan masyarakat Alor pada umumnya Di antara kategori komplementernya yang relevan dengan kondisi kerukunan dan tolong- menolong di komunitas Probur Utara adalah adanya hubungan horisontal dan vertikal yang menghasilkan kepercayaan (trust), solidaritas, kerja sama, kesediaan membantu sebagai faktor dinamis dan ekspektasi yang mengarah kepada perilaku kooperatif yang mendatangkan manfaat bagi semua warga (Zaenuddin, dkk, 2003: 13, disarikan dari Uphoff, 2000). komunitas Probur Utara Rukun dan Bersatu Melalui Hajatan Kenduri tempat berseminya persatuan dan kerukunan antarwarga berbeda agama adalah pelaksaan hajatan kenduri keluarga dan kenduri mensyukuri selesainya pembangunan rumah ibadah. Kenduri keluarga banyak seperti kenduri perkawinan, aqiqah dan kenduri cukur rambut bagi anak balita Muslim. Masjid dan gereja aktif menjaga terkait kenduri melalui mekanisme dan kemasan pelaksanaan yang proporsional. Dalam tradisi hajatan keluarga Kristen terdapat babi, anggur dan minuman berakohol sebagai menu utama yang haram bagi orang Muslim. Ruang potensial yang lain ragam bentuknya, toleransi "Persaudaraan" antarakedua suku ini berlanjut ke generasi sekarang. 16Penetua Yunus dari Gereja Sion menyatakan bahwa kerukunan antarwarga berbeda agama di Probur Utara selalu terjaga dengan baik seperti yang diwariskan oleh orang-orang tua generasi pendahulu. 17Ketua MUI Alor, H. Abdul Kadir Kawali menyatakan bahwa kepantiaan bersama pembangunan Masjid Ishaq dan Gereja Ismail cukup fenomenal sehingga menarik perhatian Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama RI. Fenomena unik Karenanya bagi warga Muslim disediakan menu khusus yang tidak tercampur sedikitpun ini menginspirasi Kementerian Agama RI memilih dan menetapkan Kabupaten Alor penerima sertifikat tingkat penghargaan kehidupan dan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Kabupaten Alor menerima penghargaan prestisius tersebut pada paruh awal 2017. sebagai daerah dengan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 117
dengan yang haram. Demikian juga tempat atau ruang makan tersendiri bagi warga Muslim, baik rumah maupun area terbuka, guna memastikan terjaganya mereka dari kemungkinan sentuhan yang haram. Proses pembuatan hidangan dilakukan secara terpisah menggunakan peralatan tersendiri. Sungguh langka kisah tentang adanya keluarga Kristiani Petaben dan Habollat yang sengaja menyediakan peralatan masak khusus bagi warga Muslim seperti piring, gelas, wajan dan sebagainya sebagai barang simpanan yang digunakan hanya dalam acara-acara kenduri keluarga yang mengikutsertakan warga Muslim. sedikitpun Sekat-sekat mengurangi makna kebersamaan di antara mereka. Perbedaannya, dalam kenduri keluarga Muslim warga Kristiani membaur dengan warga tanpa pengkhususan menu maupun Muslim tempat karena tidak satu jenis pun menu orang Muslim terlarang bagi Orang Kristen. Mereka menyebut "makanan nasional" menu kenduri keluarga Muslim seperti daging kambing/ sapi, daging ayam, ikan dan sebagainya. seperti ini tidak Rukun dan Bersatu Melalui Kebersamaan di Hari-Hari Besar Agama Natal setiap tanggal 25 Desember adalah Hari Raya paling agung dan paling semarak dirayakan oleh umat Kristiani. Natal adalah saat di mana umat Kristiani melakukan ibadah kebaktian paling spesial yang berlangsung sejak malam dan pagi di hari berikutnya. Suasananya menggema ke seluruh wilayah nusantara seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam. Di Kampung Habollat dan Kampung Lola warga Muslim bisa terlibat dalam rangkaian perayaan Natal. Pengurus gereja mengundang warga Muslim untuk menampilkan kesenian lagu-lagu Islami qasidah di dalam gereja pada malam Natal. Penetua Yunus menegaskan, pelibatan aksi kesenian Muslim dalam rangkaian ibadah malam Natal dibolehkan karena semua yang terlibat hakekatnya sedang memuliakan Tuhan. Sesuai konteks dan suasananya, grup qasidah Muslim Kelibeng/ Lanleki memilih lagu-lagu bermuatan pujian dan syukur kepada Allah SWT. Tidak seorang jemaat pun merasa penyebutan kata "Allah" dalam lirik qasidah sesuai pelafalan dalam Islam, terdengar sumbang di telinga jemaat gereja. Para penyanyinya pun tampil percaya diri di tengah-tengah anggota jemaat dan pengurus gereja. memberi kesempatan saudara Kristen mereka untuk ikut serta. Mereka bisa mendengarkan khotbah dan menyaksikan pelaksaan shalat sunnah 'Idul Fitri dan 'Idul Adha di sekitar kawasan masjid. Usai shalat 'Id mereka juga boleh mengadakan hiburan kesenian dengan lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh grup vokal gereja. Seperti qasidah di perayaan natal, lagu-lagu rohani di suasana Idul Fitri juga bermuatan puji-pujian dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Penyebutan "Yesus" dan pengucapan kata "Tuhan" yang ada dalam lirik lagu-lagunya terdengar biasa saja bagi warga Muslim. Pada Hari Raya 'Idul Adha terdapat perintah keras agama untuk melaksakan "udhiyyah" atau penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Warga Muslim yang berkemampuan dan terpanggil hatinya dengan perintah "udhiyyah" dengan menyembelih hewan kurban. Dagingnya dibagi-bagikan merata kepada warga termasuk kepada saudara mereka yang Kristen. Pada 'Idul Adha 1437 lalu, keluarga Muslim Kelibeng menyembelih 22 ekor kambing kurban yang dagingnya turut dibagikan ke warga Kristen Petaben. Warga Kristen Habollat tidak mendapat bagian karena daging kurban terbatas. Penetua Yunus menyatakan seluruh keluarga di lingkungan jemaat Gereja Sion menerima daging hewan kurban dari keluarga Muslim dengan gembira dan rasa syukur. tersebut melaksakan tahun Hari-hari besar Islam dan Kristen pada saat jatuh temponya diperingati/dirayakan oleh komunitas masing-masing melalui berbagai kegiatan. Namun ada yang mereka peringati baru-baru ini secara kolaboratif antara Muslim Kelibeng dan Lanleki dengan Kristen Petaben, yakni perayaan Paskah dan peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 2017. Kegiatan ini diperingati secara serentak dan sinergis oleh tiga unsur lembaga agama, Gereja Sion, Masjid Babul Fatah, Kelibeng dan Masjid Rahmatullah, Lanleki dengan tema "Syukur Paskah dan Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW." Kegiatan bersama ini mereka lakukan untuk mengokohkan persatuan dan kerukunan anatarwarga dan atarumat beragama. Saat perayaan hari-hari besar Islam, juga warga Muslim Kelibeng dan Lanleki ini acara berlangsung sejak minggu pertama Mei 2017 tanggal 5 Mei 2017. dan berakhir pada kesenian, Kegiatannya terdiri dari hiburan Rangkaian kolaboratif 118 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
pertandingan olah raga futsal dan tausyiah agama. Seluruh kegiatan dilangsungkan secara terpusat di Masjid Rahmatullah, Lanleki di bawah kepanitiaan bersama dengan Ketua Bento, yakni adik kandung Penetua Yunus selaku Ketua Pemuda jemaat Gereja Sion. Dua orang wakilnya adalah Mustaqim Quilal selaku pengurus Masjid Rahmatullah dan Arsat selaku pengurus Masjid Babul Fatah. Pertandingan final futsal antara skuad Masjid Rahmatullah dan skuad Gereja Sion dimenangkan oleh skuad futsal Gereja Sion. Puncak acara berlangsung setelah Shalat Isya', mundur yang direncanakan guna memprioritaskan Shalat Maghrib dan Shalat 'Isya bagi warga yang Muslim. Acara puncak diisi dengan sambutan pengantar oleh ketua panitia penyelenggara, sambutan kehormatan dan pesan-pesan oleh Kepada Desa Probur Utara, tausyiah agama oleh da'i Muslim dan hiburan kesenian. Kesenian yang ditampilkan sangat beragam, terdiri dari lagu-lagu rohani oleh grup vokal jemaat Sion, lagu-lagu qasidah dan irama gambus oleh grup kesenian Masjid Babul Fatah dan Masjid Rahmatullah dan tari-tarian tradisional yang lokal dan daerah dari diiringi Minangkabau. dari jadwal sore lagu-lagu Bento selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan puji syukurnya kepada Tuhan dan terima kasih yang mendalam kepada para pengurus tiga rumah ibadah (Gereja Sion, Masjid Babul Fatah dan Masjid Rahmatullah) yang memberi kepercayaan kepada generasi muda mengemas dan menyelenggarakan perayaan keagamaan Ini merupakan format acara yang sangat tinggi nilainya bagi menumbuh-kembangkan kerukunan, persatuan dan semangat persaudaraan antarsesama warga Probur Utara yang berbeda suku dan agama. Kepala Desa juga mengapresiasi kegiatan tersebut yang ia yakini akan meningkatkan persatuan, kerukunan dan kerja sama antarwarga. tersebut secara terpadu. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan termasuk peneliti LIPI spontan masuk ke gelanggang meraih dan melingkarkan tangan- tangan mereka untuk menarikan Lego-Lego dengan riang-gembira. Mereka asyik menarikan Lego-Lego semalam suntuk hingga menjelang subuh. terpadu Syukur Paskah dan Peringatan Isra' dan Mi'raj yang dilaksanakan oleh tiga komunitas rumah ibadah tersebut merupakan kebijakan cerdas para pengurusnya untuk mendatangkan bagi penguatan kerukunan dan kebersamaan di desa mereka. Pertandingan futsal dengan skuad yang terdiri dari anak-anak dan remaja secara khusus memiliki nilai tambah mulai ditanamkannya nilai-nilai dan budaya rukun dan bersatu di kalangan warga dari awal sejak generasi kanak- kanak. Acara nilai tambah Penutup Probur Utara di Kecamatan ABAD, Kabupaten Alor adalah desa multikultural dengan kepelbagaian bahasa, suku dan agama. Setiap sendiri, suku memiliki bahasanya Islam dan Kristen serta sementara agama kepercayaan lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari keyakinan, budaya dan pandangan dunia (world view) warganya. Sebagai komunitas tradisional dan "orang desa" yang tinggal di perdesaan dengan infrastruktur minim dan penghidupan yang sederhana, pembangunan dan modernisasi yang menjanjikan kemakmuran dan kenyamanan hidup merupakan hal jauh dari jangkauan angan mereka. Dengan basis kebergamanan etnis/ suku, bahasa dan agama mereka justru hidup rukun dan bersatu dengan saling menolong, perilaku menguatkan dan melindungi dalam kondisi kehidupan sosial ekonomi yang bersahaja. dan budaya Grup vokal Sion, grup qasidah Babul Fatah dan grup qasidah Rahmatullah lirik-lirik lagunya mengandung puji-pujian dan syukur serta permohonan kepada Tuhan agar warga diberi kekuatan untuk terus menegakkan persatuan dan kerukunan. Keyakinan masing- masing akan agamanya terskspresikan dengan bebas untuk menjadi landasan kuat bagi membangun kerukunan dan toleransi. Di akhir acara, warga melanjutkan kegembiraan dengan menarikan tari tradisional khas Alor, Lego-Lego. Kondisi ini tidak terlepas dari peran sinergis pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam mendudukkan dan mengelola modal kultural (cultural capital) dan modal sosial (social capital) warga sesuai peran-peran yang mereka miliki. sosial Keyakinan tempatkan di ruang privat sementara tradisi dan budaya dibiarkan hidup subur di ruang publik yang menjadi milik bersama sehingga memantik terjalinnya kerja sama dan kolaborasi berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Kecerdasan, kepiawaian dan kearifan mereka membimbing keagamaan individual mereka Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 119
warga dengan identitas kultural yang berbeda- beda menuju kerukunan dan persatuan sedemikan apiknya sehingga menafikkan potensi benturan antara tradisi yang lahir di "bumi" atau tanah leluhur dengan modernitas dan nilai-nilai baru yang datang dari "air laut" atau dunia luar. terhirdarkan, Bukan saja benturan budaya kebebasan berprinsip dan identitas masing- masing pun tidak sedikitpun terkorbankan. Patiji (ed.), Bahasa, Kebudayaan dan Pandangan. Jakarta: LPI Press. Geertz, Clifford. (1969). "The Javanese Village" in G. William Skinner (ed.), Local, Ethnic and national Layalities in Village Indonesia: A Symposium. Yale University Cultural report Series, Southeast Asian Studies. Gambaran kerukunan dan persatuan di tingkat mikro Desa Probur Utara merupakan miniatur dan basis kerukanan dan persatuan di tingkat makro Kecamatan ABAD dan Kabupaten Alor. Inilah sebuah pembelajaran berharga tentang kiat merajut kerukunan dan persatuan antarwarga yang multikultural, multilingual dan multikeyakinan berbasiskan tradisi dan kearifan lokal warisan nenek moyang. Terkait munculnya potensi konflik langkah-langkah pencegahannya antisipatif penting didlakukan sehingga konflik tidak sampai terjadi. Untuk itu warga seyogyanya mampu membangun ketahanan diri dengan mengenali potensi ancaman dan analisis peringatan dini (early warning analysis) menuju proses dan kondisi yang disebut peacebuilding. Dalam hal ini, komunikasi antarwarga melalui penggunaan bahasa lokal atau "bahasa adat" yang efektif meredam konflik mesti dipertahankan. Daftar Pustaka Asri, Muhammad, dkk. (Tanpa Tahun). Sejarah Singkat Makam Tua/Kuburan Tua Almarhum Oil Lelang (Sultan Najamudin) di Desa Hulnani Pembawa/Penyiar Agama Islam Pertama di Kecamatan Alor Barat Laut Desa Alor Besar Tahun 1471 s/d 1527 Masehi. Das, Arvind. (2001). "The End of Geography: Nationalism in the Times of Globalization," makalah pada konferensi internasional bertemakan Cosmopolitanism & The Nation State. Patna, 22-26 Februari 2001. Haugen, Einar. (1972). The Ecology of Language. Standford: Stanford University Press. Joesoef, Daoed. (2017). "Strategi Kebudayaan," artikel dalam kolom opini Kompas, 30 November 2017. Kleden, Ignas. (2001). "Nasionalisme tradisional & Masyarakat Baru," Orasi Ualang Tahun pada Peringatan Ulang Tahun LP3ES ke-30. Jakarta: 20 Agsustus 2001. Masinambow, E.K.M. "Perspektif Kebahasaan terhadap Kebudayaan" dalam Alfian. (1985). Perspektif Masyarakat terhadap Kebudayaan. Jakarta: Gramedia. Mbete, Aron Meko. (2011). "Refleksi Ringan tentang Problematika Ke-etnikan dan Kebahasaan dalam Perspektif Ekolingyistik" dalam oleh Abdul diunduh sebagaimana Rachman Patji pada tanggal 2 Oktober 2011 yang dimuat di bagian "Pendahuluan" dalam M. Alie Hamedi (ed.). 2013. Mekanisme Internal Pelestarian Bahasa & Budaya Kafoa. Jakarta, PT. Gading Inti Prima. Mendoza-Denton, Norma and Dana Osborne. (2010). "Bilingualism: Two Languages, Two Identities"? dalam Carmen Llamas and Dominic Watt (eds.), Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press. Suseno, Franz Magnis. (1992). Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Buck, David D. (1994). "Dimension of Ethnic and Cultural nationalism in Asia - A Symposium, Editor's Introduction." The Journal of Asian Studies, Vol. 53, No. 1, Februari 1994. Wisconsin: The Association for Asian Studies Inc. Obsbawn, Eric. (2015). "Introduction: Inventing Traditions" dalam Eric Obsbawn dan Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition. cetakan ke-24. Cambridge: Cambridge University Press. Farida, Sihol. (2014). "Bahasa dan Sistem Religi Orang Kafoa," dalam Abdul Rachman Patji, Abdul Rachman. (2014). "Sistem dan Struktur Sosial Masyarakat Penutur 120 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Bahasa Kafoa," dalam dalam Abdul Rachman Patiji (ed.), Bahasa, Kebudayaan dan Pandangan. Jakarta: LIPI Press. Tryatmoko, Mardyanto Wahyu, Sri Yanuarti, dan Thung Ju Lan (perumus). (2011). Laporan Akademik Kerangka Pencegahan Konflik di Indonesia. Jakarta: diterbitkan atas kerja sama Pusat Penelitian Politik LIPI, BAPPENAS, Peace Through development PMU Nasional (PTD) dan United Nations Development Programme Indonesia (UNDP). Turner, Jonatan H. (1998). The Structure of ke-6). Sociological Theory Wadsworth Publishing Comapny. (edisi Uphoff, Norman (2000) "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation," makalah pada Staff Seminar, Mansholt Institute, Wageningen, 13 September 2000. van Peursen, CA. (1994). Strategi Kebudayaan, diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius. Woolcock, Michael dan Deepa Narayan. (2000). for "Social Capital: Development Theory, research and Policy" dalam The World Bank Research Observer, Vol. 15, No. 2. Implications Zaenuddin, Dundin (ed.). (2003). Modal Sosial untuk Penguatan Masyarakat Sipil di Era Otonom Daerah. Jakarta: Pusat Peneltian dan Kebudayaan- Kemasyarakatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 121
122 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA MARITIM PADA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN-LIPI DAN SUMBANGANNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN RESEARCH ON MARITIME SOCIO CULTURE AT RESEARCH CENTER FOR SOCIETY AND CULTURE AND ITS CONTRIBUTION FOR GOVERNMENT POLICY IN MARINE AND FISHERIES ASPECT Masyhuri Imron dan Ary Wahyono1 Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstract The interaction between fishermen and marine environment has led to its own culture. Therefore, the Research Center for Society and Culture (P2KK) - LIPI conducted research on marine and fishery issues in Indonesia, particularly related to socio-cultural issues of fishing communities and coastal communities. The focus of this paper is describing the development of the research and its contribution to government policy in marine and fisheries sector in Indonesia. This paper is the result of a desk research in the form of tracing documents of marine and fisheries research results that have been done in P2KK LIPI since 1991 until 2016. The results showed that some studies have contributed to the government policy, such as marine tenure (hak ulayat laut)and right of coastal waters exploitation (HP-3)research. The biggest contribution of the research is to realize that the management of marine and fishery is not enough to be seen from the perspective of resources, fishery technology and socio-economic, but also from a socio-cultural perspective. Keywords: Maritimecommunity, social cultural, management, marine and fisheries Abstrak Interaksi antara nelayan dengan lingkungan laut telah menimbulkan kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) - LIPI melakukan penelitian permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Fokus dari tersebut dansumbangannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian desk researchberupa penelusuran dokumen hasil penelitian kelautan dan perikanan yang sudah dilakukan di P2KK LIPI sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penelitian telah memberikan sumbangan terhadap kebijakan kepada pemerintah, seperti hak ulayat laut dan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3). Sumbangan terbesar penelitian adalah menyadarkan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan tidak cukup dilihat dari perspektif sumber daya, teknologi perikanan, dan sosial ekonomi, melainkan juga dari perspektif sosial budaya. tulisan ini adalah menjelaskanperkembangan penelitian Kata kunci: Masyarakat maritim, sosial budaya,pengelolaan, kelautan dan perikanan Pendahuluan1 Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia lebih dari dua pertiga wilayah merupakan lautan. Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa 1Peneliti dan anggota Kelompok Studi Maritim pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. pada tahun 2013 luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km2, terdiri dari: wilayah perairan pedalaman dan kepulauan 3,09 juta km2, wilayah perairan laut teritorial 0,28 juta km2, wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,97 juta km2, dan wilayah perairan landas kontinen 2,75 juta km2. Kondisi itu diperkaya dengan keberadaan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 99,093 km (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2014). Karena itu Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 123
sangat layak jika negara Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara bahari. Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan bahwa pada tahun lokasinya 2013 terdapat 12.827 desa yang berada di tepi laut. Dengan kondisi geografis yang demikian, maka banyak masyarakat yang kehidupannya tergantung pada laut dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Data dari sumber yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Indonesia terdapat 671.625 rumah laut) subsektor perikanan tangkap dan 192.871 RPP budidaya laut. Adapun jumlah nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap sebanyak 2.164.969 dan perikanan budidaya sebanyak 601.286 (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2014). tangga perikanan laut (RPP Manusia dan lingkungannya mewujudkan interaksi timbal balik, yaitu manusia mempengaruhi lingkungannya dan lingkungan akan mempengaruhi manusia (Ahimsa, 1994). Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu yang memunculkan kebudayaan tersendiri, berupa strategi adaptasi (Marzali, 2003). Begitu pula interaksi antara nelayan dengan lingkungan lautnya juga menimbulkan kebudayaan tersendiri yang dilakukan oleh para nelayan. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan kebudayaan (P2KK)-LIPI sebagai lembaga yang melakukan penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan penelitian juga melakukan permasalahan kelautan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya. Penelitian permasalahan kelautan dan perikanan itu juga dipicu oleh fakta tentang kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan. Hasil penelitian yang dilakukan di Muncar, Banyuwangi 2001 menunjukkan pengakuan buruh nelayan slerek2 di Muncar, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa rata-rata pendapatan per bulannya hanya sekitar Rp250.000 - Rp400.000 (Indrawasih, Imron, dan Antariksa, 2002). Bahkan beberapa nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu. pada tahun (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) juga menunjukkan bahwa pendapatan keluarga nelayan masih rendah, yaitu rata-rata Rp.507.122,50 per bulan, bahkan pendapatan per kapita per bulan hanya sebesar Rp.126.380,06. Kondisi tersebut jauh dari ukuran kemiskinan yang sangat ditentukan PBB, yaitu sebesar satu dolar per orang per hari atau sekitar Rp.270.000 per orang per bulan (Imron dan Soetopo, 2009). Secara kasatmata kemiskinan yang dialami oleh nelayan itu juga dapat dilihat pada saat memasuki permukiman nelayan. Kondisi permukiman yang kumuh, kondisi rumah yang umumnya jauh dari layak, serta perabotan yang sangat sederhana menunjukkan kondisi kemiskinan yang dialami oleh nelayan. Semua itu semakin lengkap dengan tingkat pendidikan nelayan yang umumnya rendah, bahkan ada yang tidak tamat SD. Melihat kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, maka diperlukan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penelitian kelautan dan perikanan dari perspektif sosial budaya. Penelitian sosial budaya masyarakat maritim Penelitian oleh yang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK)-LIPI sejak tahun 1991 itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa topik penelitian, yaitu: (1) Penelitian tentang aspek-aspek sosial budaya masyarakat maritim, (2) Penelitian tentang hak ulayat laut, (3) Penelitian tentang kooperatif manajemen (ko-manajemen), (4) Penelitian tentang tentang pengelolaan konflik, (5) Penelitian sumber daya laut dalam era otonomi daerah, (6) Penelitian tentang perubahan iklim, (7) Penelitian tentang peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan manusia, dan (8) Penelitian tentang pelayaran rakyat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan penelitian maritim di P2KK-LIPI mulai dari tahun 1991 sampai sekarang dan sumbangannya pada kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan data meta-etnografi berupa penelusuran dokumen hasil penelitian maritim yang sudah dilakukan di P2KK-LIPI sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2016. dilakukan Pusat Hasil penelitian di dua desa di pulau kecil wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur 2Slerek adalah alat tangkap jenis purse seine yang digunakan oleh nelayan Muncar, dan pengoperasiannya menggunakan dua perahu ukuran antara 20 - 30 GT. 124 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Tahap Awal Penelitian Sosial Budaya Maritim dan Pengenalan tentang Hak Ulayat Laut Penelitian aspek-aspek sosial budaya masyarakat maritim merupakan titik awal dari penelitian tentang kelautan dan perikanan di P2KK-LIPI, bahkan di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI. Penelitian yang dilakukan di tiga daerah, yaitu Papua (Demta dan Tobati), Maluku (Tual dan Hitu), dan Sulawesi Utara (Pulau Bebalang dan Beo, Sangihe Talaud) itu dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maritim, terutama nelayan. Dalam penelitian yang dilaksanakan selama itu dipotret berbagai permasalahan dalam kehidupan nelayan, seperti yang peralatan tradisional maupun akses terhadap wilayah penangkapan, permodalan, dan pemasarannya. tiga tahun penangkapan baik nontradisional, ikan, Melalui penelitian ini juga diungkap masalah pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan kenelayanan, seperti pengetahuan tentang navigasi, cuaca, lokasi ikan, dan sebagainya, serta simbol-simbol, kepercayaan, dan tradisi yang dilakukan oleh nelayan dalam melaut, termasuk upacara adat kelautan. Melalui penelitian ini juga berhasil dipotret kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan. Karena merupakan penelitian awal yang merupakan pengenalan terhadap masyarakat maritim, maka permasalahan- permasalahan yang berhasil diungkap masih berupa permasalahan umum yang bersifat makro (Wahyono dkk., 1991; Retnowati dkk., 1991; Antariksa dkk, 1991; Wahyono, dkk., 1992). penelitian di kedeputian lain di LIPI, yaitu Pusat Penelitian Oceanografi (P2O), Pusat penelitian Geoteknologi (P2Geo), dan Pusat Penelitian Biologi (P2Bio). Melalui penelitian terpadu tersebut, bukan hanya masalah sosial budaya masyarakat pesisir yang dikaji, melainkan juga potensi perikanan, potensi lahan, potensi pertanian, dan potensi pasar yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir. lanjut dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya laut oleh kelompok- penguasaan wilayah kelompok masyarakat terutama di tertentu, Indonesia Timur, maka penelitian wilayah tentang hak ulayat laut dilakukan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui lebih lanjut praktik pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh suatu komunitas, dinamika hak ulayat laut, serta fungsi hak ulayat laut, terutama bagi ekosistem perikanan. Kajian tentang hak ulayat laut sebelumnya memang lembaga sudah dilakukan oleh beberapa swadaya masyarakat (LSM) di daerah, tetapi masih terbatas pada diskusi-diskusi di antara anggotanya, dan masih terfokus pada sasi (salah satu bentuk praktik hak ulayat laut di Maluku). Sebagai tindak di yang berbagai wilayah tersebut3 telah memotret dan memetakan hak ulayat Indonesia, walaupun belum semua praktik hak ulayat laut berhasil diidentifikasi. Kajian tentang hak ulayat laut tersebut mengacu pada konsep Sudo tentang (sea tenure) (Sudo, 1983), yang mendefiniskannya sebagai suatu sistem tempat beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut dan mengatur tingkat eksploitasi di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan laut di Penelitian yang dilakukan selama tiga tahun tersebut juga diikuti dengan program bantuan kepada masyarakat pesisir dan nelayan, bekerjasama dengan Badan Pengkajian Teknologi Tepat Guna (BP TTG)-LIPI. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat program perpipaan penyaluran air bersih di tiga tempat, yaitu di Hitu (Maluku), Bebalang (Sulawesi Utara), dan Tobati jenis program tersebut didasarkan pada hasil musyawarah dengan masyarakat setempat. (Papua). Penentuan Menyadari bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir diperlukan pengenalan potensi masyarakat pesisir baik yang ada di darat maupun di laut, maka dilakukan kegiatan penelitian terpadu dengan Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) dan beberapa pusat Melalui penelitian ini diketahui berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut, mulai dari wilayah laut yang dikelola dan batas-batasnya, bentuk-bentuk pengelolaanyang dilakukan (aturan-aturan yang diberlakukan), lembaga yang mengelola, sanksi bagi pihak yang melanggar aturan, legalitas pengelolaan, 3Lokasi penelitian dilaksanakan di Maluku (Desa Latuhalat, Desa Haruku, Kei Kecil), Sulawesi Utara (Desa Ratatotok Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa, Desa Salurang dan Desa Para Kabupaten Sangihe Talaud), Papua (Desa Endokisi Kecamatan Demta, Desa Tablasufa Kecamatan Depapre, Desa Bindusi Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak), dan di Nusa Tenggara Timur (Desa Alor Kecil Kabupaten Alor). Belakangan penelitian dilakukan juga di Aceh. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 125
konflik-konflik yang menyertai pengelolaan, fungsi pengelolaan dalam menjaga serta kelestarian perikanan. Melalui penelitian ini juga diketahui bahwa ada beberapa tipe hak ulayat laut yang dipraktikkan di masyarakat. Di wilayah Maluku, hak ulayat laut didasarkan pada klaim atas wilayah laut oleh desa yang disebut petuanan laut. Pada bagian tertentu dari petuanan laut juga terdapat sumber daya yang berada di kawasan tertentu yang dilindungi dengan sistem sasi,4yaitu larangan menangkap sumber daya tertentu pada waktu yang telah ditentukan (Abdussomad, Supriadi, dan Indrawasih, 1994; Antariksa, 1995). ekosistem Di wilayah Papua, klaim atas wilayah laut juga dilakukan oleh desa. Bedanya dengan di Maluku, di Papua terdapat klaim pemilikan wilayah laut oleh suku-suku di dalam satu desa. Baik di Maluku maupun di Papua, tidak ada batas yang jelas wilayah laut yang diklaim, karena batas di tengah laut adalah itu berbeda sejauh mata memandang. Hal dengan batas wilayah laut di darat, yang umumnya berupa pohon, sungai, atau bahkan batu yang terdapat di pinggir laut. Dari tanda di darat itulah kemudian ditarik garis imajiner ke tengah laut, yang merupakan batas wilayah laut yang dikelola. Karena batas di laut hanya berupa garis jarang memicu terjadinya konflik antara nelayan yang dipicu oleh perbedaan persepsi karena dianggap telah memasuki wilayah orang lain (Imron, Laksono, dan Surmiati Ali, 1993; Laksono dan Surmiati, 1995). juga imajiner, maka tidak Berbeda dengan kedua daerah tersebut, hak ulayat laut di Sulawesi Utara didasarkan pada perpaduan antara pengelolaan wilayah dan pengelolaan jenis sumber daya ikan tertentu. Di Desa Salurang, misalnya, dikenal istilah malombo,yaitu penangkapan jenis ikan tudeyang terdapat di wilayah nyare yang berdekatan dengan desa, yang penangkapannya hanya boleh dengan dilakukan menggunakan jaring, dan dipimpin oleh seorang secara bersama-sama 4Secara harafiah "sasi" berarti larangan, yaitu tidak diperbolehkan mengambil sumber daya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam "sasi" dikenal istilah tutup dan buka sasi. Tutup sasi adalah waktu tertentu yang orang tidak boleh mengambil suatu sumber daya di wilayah yang disasi, biasanya berlangsung sekitar enam bulan. Adapun buka sasi adalah dibukanya itu untuk mengambil sumber daya yang disasi, dengan aturan-aturan tertentu tempat tonaas (Wahyono, Thufail, dan Antariksa, 1994). Adapun di Pulau Para, dibedakan antara dua wilayah penangkapan,yaitu wilayah penangkapan menggunakan seke dan yang khusus menggunakan soma tatenda. Walaupun wilayah tangkap kedua alat tangkap tersebut memiliki kondisi ekologis yang sama, tetapi penggunaan seke di wilayah tangkapsoma tatenda atau sebaliknya dianggap sebagai pelanggaran berat yang harus diberi sanksi adat (Wahyono, Thufail, dan Antariksa, 1994). Sementara di Aceh hak ulayat laut itu didasarkan pada persekutuan hukum yang disebut lhok dan/atau muara, yang memiliki batasyang membentang di sepanjang pesisir pantai dan/atau muara yang kedua ujungnya ditarik garis vertikal ke arah laut. Wilayah persekutuan hukum atau lhok itu merupakan suatu wilayah di pesisir tempat nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Wilayah lhok bisa terdiri dari satu desa (gampong) atau beberapa gampong. Di setiap lhok kemudian dibuat peraturan bersama (bisa tertulis bisa tidak) yang mengatur kegiatan penangkapan ikan, yang disebut hukum adat laot, yang dibuat oleh kelembagaan adat yang dipimpin oleh panglima laot lhok (Adhuri, Indrawasih, dan Wahyono, 2006). Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa laut efektivitas pengelolaan berbasis masyarakat adat merupakan realitas sosial yang terdapat di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Selama ini, pengelolaan perikanan berbasis hukum adat tidak pernah diakomodasi dalam rezim pemerintahan yang sentralistik, sehingga mengundang banyak kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah pengelolaan yang sentralistik kurang memperhatikan kondisi ekosistem dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di berbagai wilayah, sehingga pengelolaan yang dijalankan kurang efektif. Dengan diakuinya pengelolaan yang berbasis hukum adat, maka melahirkan harapan baru terhadap efektifitas pengelolaan sumber daya laut. Harapan ini lahir karena ternyata asumsi Hardin (1968) yang menyatakan bahwa manusia cenderung bergerak sendiri-sendiri tidaklah benar. Praktik hak ulayat laut oleh masyarakat adat telah membuktikan bahwa masyarakat adat mampu bekerja sama dan menahan diri dari tindakan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. sumber daya 126 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Beberapa kelebihan yang dapat dicatat dari penggunaan praktik hak ulayat laut oleh masyarakat adalah: (1) Masyarakat adat lebih dekat dengan sumber daya laut yang diaturnya, karena itu mereka dianggap mengetahui banyak tersebut, (2) tentang kondisi sumber daya Masyarakat adat juga mampu membuat isntitusi yang memungkinkan mereka mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya laut secara efisien dan distribusi merata (equity), (3) Hubungan-hubungan personal yang terjalin antar anggota komunitas mengarahkan pada terbentuknya pola-pola kerjasama yang baik di antara mereka (ini juga berarti konflik lebih mudah diatasi), dan (4) Karena fungsi manajemen dilakukan sendiri oleh komunitas masyarakat adat, maka biaya pelaksanaan manajemen relatif rendah (Johannes, 1978; Bailey dan Zerner, 1992). Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat merupakan realitas sosial yang tidak boleh diabaikan begitu saja dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Pengabaian terhadap hal itu dapat mengakibatkan munculnya ketidakpedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya yang ada di sekitar mereka, yang dalam jangka panjang berakibat pada rusaknya lingkungan laut. Jika itu terjadi maka tragedy of the common sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardin (1968) itu akan terbukti kebenarannya. Berkaitan dengan realitas sosial dalam pengelolaan sumber daya laut tersebut, maka penelitian tentang pengelolaan sumber daya laut secara terpadu atau ko-manajemen merupakan konsentrasi studi yang selanjutnya dilakukan. Dalam hal ini ko-manajemen diartikan sebagai pengelolaan bersama antar stakeholder. Dalam penelitian ini dilihat apakah pengelolaan sumber daya laut, termasuk pengelolaan perikanan yang selama ini dilakukan sudah mengikuti prinsip- prinsip ko-manajemen. Dahuri (1999) menunjukkan adanya delapan prinsip penting dalam ko-manajemen yang harus diikuti dalam pengelolaan sumber daya, yaitu: (1) Pendelegasian wewenang kepada para stakeholder; (2) Mengutamakan peran nelayan, dalam arti nelayan dan pihak lain yang kehidupannya laut memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan laut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya; tergantung pada (3) Melibatkan masyarakat; (4) Setiap unsur yang terkait diaudit oleh masyarakat (mendapatkan kepercayaan masyarakat); (5) Setiap unsur yang terlibat dideskripsikan peranannya terhadap kegiatan yang dilakukan; (6) Pengambilan keputusan dalam pengelolaan didasarkan pada konsensus semua pihak yang terlibat; (7) Setiap keputusan yang diambil memperhatikan dua unsur, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan (8) Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil dan jujur antara para pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilaksanakan selama empat tahun di berbagai wilayah itu melihat pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri perikanan, dengan mengambil lokasi di Tuban dan (Jawa Timur), Rembang dan Bayuwangi Pekalongan (Jawa Tengah), serta Belitung. Selain itu, penelitian ini juga melakukan evaluasi praktik ko-manajemen dalam pengelolaan model co-fish (Coastal Cummnunity Development and Fisheries Resources Management Project), yang dilaksanakan di Lombok Timur dan di Tegal. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang dijalankan di berbagai daerah, termasuk sumber daya perikanan, masih belum dilaksanakan dengan pendekatan ko- manajemen. Pengelolaan masih bertumpu pada tanpa melibatkan kebijakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Lebih celaka lagi, yang disebut pengelolaan oleh pemerintah itu dalam realitasnya bukan oleh pemerintah daerah yang lebih tahu tentang kondisi sumber daya di wilayahnya, tetapi oleh pemerintah pusat. Akibatnya praktik pengelolaan yang dijalankan tidak sesuai dengan kondisi daerah. Tersentralisasinya pengelolaan oleh pusat mengakibatkan kontrol atas pelaksanaan kebijakan itu tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Program-program yang disusun pemerintah juga cenderung berorientasi pada proyek dan bersifat sektoral, sehingga hasilnya kurang optimal. Akibatnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan juga rendah (Adhuri, dkk., 2003). pemerintah, Hal yang agak berbeda ada pada pengelolaan model co-fish, yang berusaha melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pengelolaan model Co-Fish dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang ada di wilayah itu Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 127
di dalam wadah yang berupa organisasi pengelola, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Sebutan organisasi pengelola bisa berbeda, tergantung pada daerahnya. Di Tegal misalnya, organisasi pengelola di tingkat desa disebut kelompok PSBK (Pengelolaan Perikanan Berbasis Komunitas), sedangkan di Lombok disebut KPPL (Komite Pengelola Perikanan Laut). Organisasi pengelola itulah yang bertugas menyusun pengelolaan sumber daya laut yang ada di wilayah desa, seperti penanaman dan pengelolaan mangrove dengan berbagai larangan dan sanksinya, pengelolaan abrasi pantai, pengelolaan terumbu karang, pengelolaan konflik peralatan tangkap (arad), upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembuatan awig-awig (peraturan) kawasan konservasi laut yang dilakukan di Lombok (Indrawasih, 2004). Permasalahan utama dari pengelolaan model Co-Fish dilihat dari kacamata ko- manajemen adalah terletak pada aspek keterwakilan stakeholder, sebagaimana dikemukakan oleh Hernes dan Sandersen (tanpa tahun). Di Tegal misalnya, lembaga pengelola yang dibentuk sebagai wadah perwakilan para stakeholder itu dalam realitasnya dibentuk tanpa memperhatikan unsur-unsur stakeholder yang diwakilinya, tetapi keanggotaannya bersifat terbuka. Dengan keanggotaan seperti itu, maka anggotanya tidak lagi merupakan representasi dari orang-orang yang memiliki komitmen terhadap permasalahan perikanan dan lingkungan pantai, melainkan sebagian besar justru diisi oleh orang-rang yang memiliki matapencaharian di sektor perikanan. Akibatnya program yang dilakukan tidak terfokus pada pengelolaan lingkungan laut tapi pada pembangunan desa secara umum. Adapun di Lombok, lembaga pengelola hanya legitimasi bagi pemerintah dalam dijadikan melakukan dalam perjalanan waktu keterlibatan masyarakat mulai ditinggalkan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pengelola itu sering diabaikan oleh pemerintah. luar pengelolaan, karena Seiring dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kota diberi wewenang untuk mengelola laut yang ada di wilayahnya sejauh sekitar empat mil dari garis pantai.5 Menyikapi masalah itu, dilakukan penelitian tentang manajemen sumber daya laut dalam perspektif otonomi daerah. Penelitian yang dilakukan di daerah Kota Padang (Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Buleleng (Bali), Kota Tidore (Maluku Utara), Kota Bengkulu, dan Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan) itu bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dan implementasinya dalam mengelola sumber daya laut di wilayahnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta dampak kebijakan terhadap pengelolaan yang berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota umumnya memahami pengelolaan kelautan masih terbatas pada sektor perikanan, sehingga sektor lain di luar perikanan masih kurang diperhatikan. Hal itu dapat dilihat pada beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah pesisir dan laut, yang lebih terkait dengan masalah retribusi sektor perikanan, dengan orientasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun mereka melakukan konsentrasi pengelolaan pada sektor perikanan, tetapi pada umumnya mereka tidak memiliki data tentang potensi sumber daya perikanan yang ada di wilayah mereka, dan pengetahuan tentang potensi perikanan hanya berdasarkan data yang dimiliki oleh provinsi. Pengelolaan perikanan yang dilakukan juga masih mengacu pada pusat, dan tidak disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan sistem pengelolaan seperti itu, maka pengelolaan perikanan yang dilakukan bukan hanya tidak melibatkan masyarakat, bahkan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang sudah ada di suatu daerah juga cenderung diabaikan (Imron, dkk, 2005; Imron, dkk, 2006; Imron, dkk., 2008; Wahyono, 2007). lain yang mengemuka dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang kelautan adalah timbulnya konflik-konflik kenelayanan, yang dipicu oleh pemahaman otonomi daerah yang keliru, yaitu bahwa kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengelola wilayah laut itu dianggap sebagai pengavelingan laut. Akibatnya banyak nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan di suatu wilayah perairan kabupaten/kota. Walaupun larangan itu tidak dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Sisi luar daerah yang 5Di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit 4 mil, tapi sepertiga dari wilayah laut milik provinsi sejauh maksimal 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. 128 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
daerah, tetapi dilakukan oleh kelompok- kelompok nelayan yang ada di suatu daerah. Praktik itu kemudian mengakibatkan terjadinya konflik nelayan antardaerah (Imron, 2009). Hasil penelitian ini merekomendasikan laut yang agar pengelolaan sumber daya dilakukan oleh pemerintah daerah lebih melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu pengelolaan kelautan harus menggunakan prinsip-prinsip demokratisasi, partisipasi, dan transparansi, yang dilakukan bisa sesuai dengan kondisi ekologis dan kondisi sosial masyarakatnya (Imron, 2009). sehingga pengelolaan pemberian HP-3 tidak dapat direalisasikan. Bukan itu saja, bahkan praktik pengavelingan laut yang sudah terjadi di beberapa daerah juga perlu ditinjau kembali, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Walaupun HP-3 ditolak, tapi masyarakat diharapkan diberikan kewenangan mengelola wilayah laut yang ada di sekitarnya, karena hal itu justru dapat membantu pemerintah kerusakan dalam mengatasi lingkungan laut (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2011). Konflik Nelayan sebagai Realitas Sosial Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menarik perhatian peneliti untuk menyikapinya, terutama dengan dicantumkannya hak ketentuan pengusahaan perairan pesisir (HP-3). Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3 yang meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut (Pasal 16). HP-3 tersebut dapat diberikan kepada orang perorangan warga negara Indonesia, badan hukum, dan masyarakat adat (Pasal 18), dalam jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Pasal 19). Adapun dalam Pasal 20 disebutkan bahwa HP-3 tersebut dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan hutang dengan dibebankan hak tanggungan. Semua ketentuan tentang HP-3 tersebut dianggap merupakan ancaman bagi masa depan kehidupan nelayan, karena akan muncul pengavelingan laut yang dilakukan oleh pengusaha. tentang Laut Indonesia dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi hukum international, diakui bahwa Indonesia merupakan wilayah berdaulat dengan wilayah laut sejauh 12 mil ditarik dari garis pantai terluar (UNCLOS, 1982). Jika dilihat dari sisi terjadinya Indonesia mengakui pengavelingan laut oleh negara. Namun di sisi juga menerapkan Wawasan lain, Indonesia laut Nusantara, yang menentukan bahwa Indonesia itu merupakan satu kesatuan, sehingga tidak boleh ada pengavelingan terhadap laut. Dalam konteks ini maka laut menjadi common property resources, yaitu sebagai sumber daya milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh siapa pun kecuali oleh negara. ini, Perikanan sebagai common property resorces berarti bahwa semua orang boleh menangkap hasilnya di manapun berada, kecuali yang diatur oleh negara. Dalam konteks itulah maka terjadi persaingan antara nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan, yang sering mengakibatkan konflik antarnelayan. timbulnya tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir di Pulau Sebatik bertujuan untuk mengetahui persepsi, aspirasi masyarakat terhadap HP-3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju jika hak pengelolaan diserahkan kepada investor atau kepada badan hukum, karena bisa merugikan nelayan, yaitu berkurangnya fishing ground yang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2010). Hak pengelolaan bisa saja diberikan kepada perorangan atau badan hukum jika kawasan itu tidak dimanfaatkan nelayan untuk kegiatan produktif, tetapi tetap harus ada benefit yang diperoleh nelayan. Akan tetapi, karena hampir tidak ada wilayah laut di pesisir yang bukan merupakan fishing ground nelayan, maka Penelitian sikap dan Di Indonesia, konflik kenelayanan sudah lama terjadi dan tampaknya akan semakin terus meningkat. Studi-studi yang dilakukan oleh Kelompok Studi Maritim PMB-LIPI sejak tahun 1990 juga hampir selalu menemukan konflik- konflik kenelayanan di berbagai provinsi di tanah air (Wahyono, dkk, 1992, Adhuri, 1993). Demikian pula dari studi-studi setelah runtuhnya Orde Baru, tampak bahwa konflik kenelayanan tetapi semakin mengeras tidak mengendur (Adhuri, Wahyono, dan Sudiyono, 2002; Adhuri, dkk., 2003). Hasil studi yang dilakukan di Madura, Aceh, Maluku Tenggara, Kupang, Nunukan, dan Kepulauan Riau menunjukkan bahwa ada beberapa tipe konflik nelayan, yaitu konflik antara nelayan lokal dengan nelayan asing, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 129
konflik antara nelayan lokal dengan nelayan dari daerah lain, dan konflik antara nelayan dengan peralatan tangkap yang berbeda (baik nelayan dari wilayah yang sama maupun dari wilayah lain). konflik yang lebih kecil, tetapi diabaikan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif akan sangat sulit dilakukan tanpa ada upaya memahami dan menyelesaikan konflik-konflik yang kecil. Konflik antara nelayan lokal dengan nelayan asing biasanya terjadi di wilayah perbatasan, baik karena masuknya nelayan dari luar ke fishing ground mereka, seperti kasus di di Kepulauan Riau dan Aceh, atau karena penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah laut milik negara tetangga seperti kasus nelayan NTT dan Sumenep di Australia (Indrawasih, Wahyono, dan Hadi, 2008). Konflik antara nelayan lokal dengan nelayan dari daerah lain cenderung dipicu oleh perebutan wilayah tangkap (fishing ground) lain daerah dari sementara menggunakan peralatan tangkap yang lebih tinggi. Konflik seperti inilah yang semakin berkembang pada era otonomi daerah. Adapun konflik antar nelayan dengan peralatan tangkap yang berbeda selain terjadi karena nelayan lain menggunakan lebih eksplotatif tangkap yang digunakan bersifat merusak (destructive fishing). nelayan tangkap juga karena alat alat yang Alternatif solusi yang ditawarkan agar konflik lain sebagai tidak berulang antara berikut.Pertama, dengan melihat penyebab timbulnya konflik. Kedua, mempertemukan para pihak untuk membuat kesepakatan bersama, misalnya dengan kesepakatan bahwa diperbolehkan menangkap di wilayah mereka, tapi tidak di fishing ground yang menjadi favorit mereka. Dengan demikian penyelesaian konflik tidak harus mengacu pada aturan resmi penerintah tentang hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut (Adhuri, Indrawasih, dan Wahyono, 2006). Sementara itu, terkait dengan konflik karena destructive fishing, alternatif solusinya adalah sosialisasi kepada pelaku destructive fishing dengan menekankan pada kerugian yang dialami dalam jangka panjang dan penegakan hukum yang adil. yang berkonflik nelayan pendatang Kecenderungan yang terjadi sampai saat ini adalah kesadaran perlunya menyiasati konflik hanya lahir setelah terjadi konflik yang besar (kompleks). Selain itu, belum tampak usaha-usaha yang sistematis untuk mencegah timbulnya konflik yang sekecil apa pun. Padahal tidak tertutup kemungkinan konflik-konflik yang besar itu merupakan akumulasi dari konflik- Pemberdayaan Nelayan Indonesia kaya akan sumber daya perikanan, mulai dari ikan, kerang- kerangan, udang, kepiting, dan berbagai sumber daya untuk dieksploitasi oleh nelayan. Walaupun sumber daya melimpah, tetapikenyataan menunjukkan bahwa nelayan tetap miskin, terutama nelayan kecil, sehingga bisa diibaratkan seperti ayam yang mati di lumbung padi. Jumlah nelayan kecil itu sangat besar, sekitar 611.432 unit perahu/kapal atau sekitar 95,57% dari jumlah seluruh kapal perikanan di Indonesia. Mereka itu terdiri dari nelayan yang menggunakan motor tempel dan nelayan tanpa motor serta nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 10 GT ke bawah. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa dari jumlah kapal perikanan sebanyak 639.707 unit, sebanyak 175.510 unit merupakan perahu tanpa motor, dan 237.625 unit menggunakan motor tempel. Adapun yang menggunakan motor dalam (inboard motor) sebanyak 198.297 memiliki kapasitas ≤10 GT (Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2014). Wilayah laut perikanan lain yang siap untuk memberdayakan nelayan, mulai dari program yang bertujuan langsung untuk meningkatkan program kesejahteraan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mina, maupun program penunjang kegiatan lainnya seperti yang terdapat dalam program MCRMP (Marine and Coastal Resources Management Project), PLBPM (Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis/ Pemberdayaan Masyarakat), Co-Fish (Coastal Fisheries Community Development Resources Management Project), dan Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Meskipun demikian, semua itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2015). Sudah banyak kebijakan nelayan seperti and Penelitian yang dilakukan di Cirebon, Cilacap, Juwana, dan Sukabumi menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan tidak 130 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
masyarakat, tentang kebutuhan masyarakat dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini penyelenggara negara. Padahal, satu hal penting yang perlu dipahami dalam pemberdayaan adalah adanya analisa kebutuhan masyarakat (needs assessment). Mulai dari analisa kebutuhan masyarakat itulah maka akan dapat dirumuskan siapa yang perlu diberdayakan, apa yang diberdayakan dan bagaimana cara memberdayakannya. Sebagai contoh adalah pengembangan teknologi penangkapan. Sama- sama diketahui bahwa kunci kemiskinan nelayan adalah teknologi penangkapan yang rendah, sehingga hasil tangkapan tidak banyak. Namun teknologi apa yang perlu dikembangkan, tentunya nelayan akan lebih tahu, karena mereka yang tahu persis kondisi lingkungannya (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2016). karena pendefinisian Terkait dengan pengembangan teknologi penangkapan, banyak bantuan yang sudah diberikan kepada nelayan.Namun, baik jenis maupun kapasitasnya sering tidak disesuaikan dengan kebutuhan nelayan lokal. Oleh karena itu, disarankan agar pengembangan alat tangkap perikanan tidak dilakukan secara nasional, tetapi itu, memerhatikan aspek melihat sistem bagi hasil yang sangat timpang antara nelayan juragan dengan buruh nelayan, maka pengembangan alat tangkap perikanan juga disarankan agar pemilikannya dilakukan secara kolektif, sehingga di dalam satu kapal tidak ada lagi buruh dan majikan. Dengan cara demikian maka disparitas pendapatan antar nelayan semakin lama akan semakin terkurangi. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan, maka perbaikan struktur bagi hasil juga perlu dilakukan (Wahyono, dkk., 2001). lokalitas. Selain Pemberdayaan dengan berbasis pada tidak semacam needs assessment menempatkan masyarakat objek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek penentu masa depannya sendiri. Pandangan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Adams Robert yang mengartikan pemberdayaan sebagai "the user participation to self-help in services and movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services" (Imron, Wahyo, dan Solihin, 2015). Senada dengan itu, Cholisin (2011) menyatakan bahwa di dalam konsep pemberdayaan itu mengandung itu sebagai tiga arti, salah satunya adalah empowering atau memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.6 Selain tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, banyak juga program bantuan yang sesuai dengan pola kerja nelayan. tidak Pembukaan akses nelayan untuk meminjam uang melalui jalur perbankan, atau program- program bantuan yang harus diangsur mengikuti pola perbankan, jelas tidak cocok dengan budaya kerja nelayan. Banyaknya terjadi kredit macet pada nelayan bukan disebabkan nelayan tidak mampu membayar, sistem angsuran dalam pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan budaya kerja nelayan. tetapi karena Sebagaimana diketahui, dalam satu tahun nelayan tidak selalu dapat melaut karena kendala cuaca. Dengan demikian dalam satu tahun terdapat bulan-bulan tertentu (kadang bisa sampai dua bulan lebih) ketika nelayan tidak dapat melaut. Dalam kondisi seperti itu nelayan tidak memperoleh penghasilan, sehingga tidak untuk membayar memungkinkan angsuran pinjaman setiap bulannya. Oleh karena itu, pembukaan akses lembaga keuangan terhadap nelayan tidak akan mampu memberdayakan nelayan jika skema pengembalian pinjaman tidak diubah. Selain berisiko terjadinya kredit macet, nelayan juga akan terjebak dalam utang yang tidak terbayarkan. nelayan Satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan angsuran pinjaman dari nelayan yang disesuaikan dengan pola kerja nelayan, sebagaimana yang dirintis di Kabupaten Sukabumi. Melalui jasa Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (LKKMB), dilakukan negosiasi mekanisme angsuran yang sesuai dengan pola kerja nelayan, antara pihak bank dengan nelayan. Hasil negosiasi adalah pembayaran angsuran disesuaikan dengan tingkat fluktuasi pendapatan nelayan, sehingga pada saat musim ikan nelayan akan membayar angsuran yang besar, sedangkan jika musim paceklik pembayaran angsuran bisa ditunda (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2015). Dalam kerangka itu, pihak bank akan menghitung jumlah pembayaran angsuran yang 6Dua makna lain dari pemberdayaan adalah enabling, yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dan protecting (melindungi masyarakat agar mampu bersaing dengan pihak lain, sehingga keberpihakan terhadap yang lemah itu merupakan suatu keharusa yaitu menciptakan suasana Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 131
harus dilakukan oleh nelayan peminjam dalam tahun, misalnya Rp12.000.000. Untuk satu mengantisipasi musim paceklik ketika nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan, maka jumlah angsuran per bulan tidak dibagi 12 tetapi dibagi 9, dengan asumsi tiga bulan itu musim paceklik (nelayan tidak bisa melaut). Dengan cara demikian, nelayan akan bisa mengangsur secara rutin selama sembilan bulan, dan yang tiga tidak perlu bulan, karena musim paceklik, mengangsur. Sementara itu, pihak bank tidak dirugikan, karena angsuran yang diterima oleh bank dalam setiap tahunnya tidak berkurang. jumlah Indonesia. Walaupun sampai saat ini masih terjadi perdebatan apakah saat ini sudah terjadi perubahan terjadi perubahan alam yang sesaat yang belum dapat dikategorisasikan sebagai perubahan iklim, tetapi menurut prediksi Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), masyarakat pesisir memiliki potensi paling besar terkena dampak perubahan iklim (IPCC,2007). Hal itu dapat dipahami karena lokasi mereka yang berhadapan dengan terkena terjangan angin yang besar dari arah laut. Selain itu, banyak kehidupan masyarakat pesisir yang tergantung pada hasil laut, sehingga perubahan kondisi laut akan mempengaruhi perubahan pendapatan mereka. iklim ataukah hanya laut, yang sangat rentan Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, aspek pemasaran juga disarankan untuk diperhatikan. Terkait dengan itu, peran KUD Mina dan TPI juga perlu ditingkatkan, dengan cara mengintensifkan sistem lelang, sehingga pembelian harga ikan dari nelayan bisa lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dari itu, agar masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemberdayaan perlu dilakukan secara serentak baik yang bersifat ekonomi maupun yang non-ekonomi (Imron, Wahyono, dan Solihin, 2016). tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sudah banyak nelayan yang menderita karena terjadi perubahan lingkungan, yang diindikasikan oleh datangnya musim hujan yang tidak menentu, juga datangnya perubahan musim dari musim barat ke musim timur, dan sebaliknya. Perubahan-perubahan seperti itu menyulitkan kehidupan nelayan, karena pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan itu sangat sensitif terhadap terjadinya perubahan cuaca maupun perubahan lingkungan laut. Terlepas dari perdebatan Dengan demikian pemberdayaan nelayan harus dilihat secara menyeluruh. Dalam proses pemberdayaan tersebut, nelayan mesti diperlakukan sebagai subjek yang ikut mendefiniskan kebutuhan- kebutuhannya, mulai dari kegiatan praproduksi, produksi (penangkapan ikan maupun budidaya ikan), pascapanen, sampai pada dukungan kegiatan lainnya seperti pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan, akses terhadap teknologi, penyuluhan, aspek pemasaran, dan kelembagaannya. Berbagai kebijakan juga perlu mempertimbangkan heterogenitas nelayan, baik yang menyangkut alat tangkap, jumlah ABK, struktur hubungan kelompok kerja, wilayah tangkap, status penguasaan, dan jenis sumber daya yang diinginkan, juga hubungan antara nelayan lokal dan pendatang dan pluralitas etnis. Kurangnya pemahaman terhadap heterogenitas nelayan menyebabkan upaya pembangunan perikanan tidak menyentuh sasaran program (target group). jasa lembaga keuangan, Penyikapan terhadap Perubahan Iklim Sejak tahun 1980-an, perubahan iklim termasuk telah menjadi perhatian dunia, Memahami permasalahan tersebut, maka penelitian tentang kerentanan nelayan dalam menghadapi perubahan iklim dilakukan di Lombok, Jawa Timur (Banyuwangi, Pacitan), dan Sulawesi Utara. Dalam hal ini kerentanan dilihat dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Tuller (2008), yang melihat kerentanan sosial dari tiga aspek, yaitu (1) Exposure atau keterpaparan bencana perubahan iklim pada masyarakat, (2) Sensitivitas masyarakat dalam menghadapi bencana perubahan iklim, dan (3) Kapasitas adaptif, yaitu kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kondisinya dari bahaya perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan sudah mengalami anomali caca yang mereka sebagai perubahan musim, terutama terkait pergeseran dari musim barat ke musim timur dan sebaliknya, walaupun belum ada kejelasan apakah perubahan tersebut sebagai akibat dari perubahan iklim. Bagi nelayan, pergeseran perubahan musim sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, karena jumlah hari melaut dalam setahun lebih sedikit. Musim barat yang lebih panjang dari biasanya sebut itu 132 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
mengakibatkan mereka tidak dapat melaut dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga jika sebelumnya mungkin hanya dua bulan dalam setahun mereka tidak dapat melaut, dengan perubahan musim tersebut bisa bertambah menjadi tiga atau empat bulan. Dalam masa- masa itulah nelayan mengalami paceklik sehingga sulit untuk memperoleh pendapatan. Walaupun secara umum nelayan sangat peka terhadap anomali cuaca, tetapi tingkat sensitivitas mereka berbeda-beda antara satu kelompok nelayan dengan kelompok nelayan lainnya. Tidak seperti yang diduga sebelumnya, nelayan yang menggunakan armada penangkapan yang besar ternyata cenderung lebih rentan dalam menghadapi perubahan iklim, karena mereka tidak dapat melaut setiap saat. Sebaliknya, nelayan kecil ternyata justru lebih memiliki kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Hasil penelitian di Banyuwangi, misalnya, menunjukkan bahwa nelayan slerek dan ijo-ijo dengan armada penangkapan yang cukup besar,7 lebih sensitif terhadap munculnya gelombang besar, yang terjadi pada musim barat. Hal itu karena penangkapan yang dilakukan oleh dua jenis armada tersebut berada di tengah laut yang gelombangnya cukup besar. Jika gelombang besar datang, mereka tidak punya waktu untuk mencari tempat berteduh dan menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pada saat terjadi perubahan musim barat yang lebih dari enam bulan di wilayah itu, maka nelayan slerek dan ijo-ijo tidak melaut dan menjadi lebih memilih pengangguran. Hal itu berbeda dengan nelayan jukung. Walaupun perahunya kecil, tetapi karena penangkapan ikan hanya dilakukan di pinggir, maka tidak terpengaruh oleh angin barat yang menimbulkan ombak besar di tengah laut. Selain itu, penangkapan menggunakan armada jukung juga menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap, selalu bisa melakukan penangkapan sesuai dengan jenis ikan yang dominan pada saat itu. Kondisi demikian bukan hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga pada nelayan kecil di Pacitan dan Sulawesi Utara (Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014a; Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014b). sehingga 7Perahu slerek memiliki ABK antara 40-50 orang, sedangkan jumlah ABK ijo-ijo antara 2-25 orang (Imron, 2014). Menyikapi hal tersebut, agar nelayan memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan iklim, maka direkomendasikan agar juragan perahu besar juga menyediakan armada kecil yang bisa dioperasikan oleh ABK-nya pada saat sebagaimana yang terjadi musim dilakukan oleh nelayan slerek dan ijo-ijo di Banyuwangi. Dengan cara demikian maka ABK yang mengelola jukung tetap akan memperoleh pendapatan walaupun pada musim barat, dan pemilik slerek dapat memperoleh keuntungan dari pembelian ikan yang dijual oleh jukung yang dikelola oleh ABK yang sudah dibantu. barat, Selain antara satu kelompok nelayan dengan kelompok nelayan tingkat sensitivitas mereka juga berbeda-beda antara nelayan dalam satu kelompok penangkapan itu sendiri, tergantung pada statusnya. Nelayan buruh jelas lebih sensitif dalam menghadapi perubahan musim dibanding juragan pemilik kapal, karena juragan umumnya memiliki tabungan yang diperoleh dari akumulasi bagi hasil yang diterima, yang cenderung menguntungkan juragan.8 lainnya, Selain perbedaan sensitivitas antara nelayan buruh dengan juragan pemilik kapal, perbedaan sensitivitas juga terjadi antara nelayan buruh itu sendiri, terutama antara nelayan yang berstatus sebagai nakhoda dan ABK lainnya. Hal itu karena bagi hasil yang diterima oleh nakhoda lebih besar dari ABK lainnya, sehingga seorang nakhoda masih memiliki kemampuan untuk menabung (Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014a). Aspek lain yang berpengaruh terhadap sensitivitas nelayan dalam menghadapi perubahan musim adalah keberadaan matapencaharian alternatif sebagai diversifikasi usaha. Nelayan di Desa Sidomulyo misalnya, kurang terpengaruh oleh perubahan musim karena selain sebagai nelayan mereka juga memiliki usaha sampingan bertani padi dan berkebun kelapa. Hal itu berbeda dengan nelayan Desa Grajagan, yang 8Juragan pemilik kapal di Banyuwangi menerima bagi hasil 50% dari pendapatan bersih hasil penangkapan ikan, sementara pendapatan ABK hanya 50% dibagi jumlah seluruh ABK. Dengan jumlah pendapatan yang hanya seperlima puluh dari pendapatan sulit untuk juragan maka ABK menabung, sebaliknya juragan dengan bagi hasil yang cukup besar sangat memungkinkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung (Wahyono, Imron dan Daraini, 2014b). Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 133
walaupun perubahan musim, tetapi mereka sangat tergantung pada hasil laut dan sama sekali tidak memiliki matapencaharian lain, sehingga mereka lebih sensitif, walaupun keduanya sama-sama di wilayah Pacitan dan mereka juga memiliki lokasi penangkapan ikan (fishing ground) yang relatif sama (Wahyono, Imron, dan Daraini, 2014a). sama-sama terpapar Dari tingkat sensitivitas yang berbeda tersebut dapat diketahui kapasitas adaptif masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk mempertahankan bahaya perubahan iklim. Nelayan kecil dengan tingkat sensitivitas lebih mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Begitu pula nelayan yang memiliki diversifikasi usaha, juragan pemilik kapal, dan ABK yang berstatus sebagai nakhoda. Walaupun pendapatan mereka juga turun, tetapi tidak sedrastis jika dibandingkan nelayan lainnya, terutama ABK yang bekerja di kapal kondisinya dari yang rendah, dengan kelompok perikanan yang relatif besar dan tidak memiliki usaha sampingan. indikator kerentanan sosial-budaya komunitas pesisir akibat perubahan ini. iklim, yang dihasilkan dari penelitian Indikator tersebut merupakan kombinasi antara tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut maka akan dapat diketahui apakah sebuah komunintas di desa pesisir termasuk dalam kategori rentan terhadap perubahan iklim. Ada beberapa juga Kerentanan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dilhat pada level komunitas tetapi tangga. Berdasarkan kerentanan rumahtangga maka dapat ditentukan bentuk kegiatan program aksi untuk adaptasi sosial-budaya masyarakat, yang didasarkan pada rumusan tingkat kerentaan masyarakat persisir berdasarkan indikator pokok sebagai berikut. juga pada tingkat rumah Gambar 1 Kerentanan Masyarakat Pesisir Dilihat dari Indikator Eksposure, Sensitivitas,dan Kapasitas Adaptasi Keterparan (Exposure): Gelombang Besar Salinitas air laut Cuaca ekstrim (Angin Ribut) Sensitivity: Peralatan Tangkap Rusak Gagal dalam fishing trip Gagal panen Penghasilan menurun Cuaca Ekstrem Potential Impact: Perkembangan jumlah tangkapan Ketergantungan matapencaharian Kapasitas merespon (Adaptive Capacity): Asset fisik (peralatan dan berbasis SDL Ketimpangan distribusi sarana penangkapan tabungan); Asset alam (posisi fishing ground) Asset sosial (jaminan sosial, pranata bagi hasil tangkapan) Asset Manusia (ketrampilan dan posisi dalam unit penangkapan) Tingkat Kerentanan (Vulnerability) Nelayan Sumber: Pengolahan data oleh penulis. 134 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Peningkatan Peran Nelayan dalam Mengatasi Penyelundupan Manusia penyelundupan manusia (human smuggling)9lewat laut telah menarik perhatian untuk meneliti peningkatan peran nelayan penyelundupan laut, mengingat kehidupan manusia melalui nelayan sehari-hari berada di laut. Banyaknya penyelundupan manusia lewat laut itu terjadi karena wilayah Indonesia memiliki garis pantai yang panjang (99,093 km), dengan posisi geografis yang banyak berbatasan dengan wilayah lain. Dengan kondisi wilayah laut Indonesia yang luas dan cukup terbuka seperti itu, dan tidak didukung oleh jumlah aparat yang memadai untuk mengawasi wilayah laut, maka terjadinya penyelundupan manusia melalui laut hampir tidak terhindarkan. Banyaknya dalam mengatasi tengah laut negara Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 8.262 orang imigran ilegal yang Imigrasi (Rudenim) di seluruh Indonesia. Adapun jumlah imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia sampai bulan Maret 2014 kurang lebih sekitar 10.623 orang yang terdiri dari 7.218 orang pencari suaka dan sisanya 3.405 berstatus pengungsi. Angka tersebut diyakini selalu meningkat, mengingat konflik di negara bagian Afrika dan Asia terus berlangsung10. Lebih-lebih saat ini Indonesia kedatangan pengungsi dari Rohingya (Myanmar) yang jumlahnya cukup besar. tinggal di Rumah Detensi Di Indonesia juga banyak imigran gelap dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan yang ingin mencari suaka politik ke 9Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian penyelundupan manusia didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Australia, yang melalui wilayah perairan Indonesia dan terdampar di wilayah pantai Indonesia, khususnya pantai selatan Jawa. Selain itu, terdapat pula para imigran yang menjadikan Indonesia transit untuk bermukim sementara. sebagai wilayah Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigran gelap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, dan orang Indonesia yang keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal. Imigran gelap yang berasal dari luar, beberapa menggunakan jasa nelayan untuk membantu melakukan penyelundupan manusia melewati laut, dengan menyewa perahu nelayan, terutama di pantai selatan Jawa. Sementara itu, imigran gelap yang keluar dari wilayah Indonesia tidak meng- gunakan jasa nelayan, karena dilakukan secara terorganisasi dengan menggunakan speed boat dan memiliki jaringan yang melibatkan oknum di negara Indonesia dan negara tujuan, yaitu Malaysia. Ada dua hal yang menyebabkan nelayan mau membantu mengangkut imigran gelap. Pertama, karena tergiur dengan imbalan yang cukup tinggi yang ditawarkan, apalagi jika tawaran tersebut diberikan pada musim paceklik. Hal itu juga didukung oleh kondisi ekonomi nelayan yang umumnya masih miskin. Kedua, karena nelayan hanya tahu bahwa mereka orang asing, tidak tahu bahwa mereka itu imigran gelap. Selain itu, mereka juga tidak tahu bahwa membantu imigran gelap itu melanggar hukum, karena belum pernah ada sosialisasi tentang hal itu. Sosialisasi baru dilakukan di wilayah Sukabumi pada tahun 2014 oleh Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Polri. Sejak saat itu mereka mengaku tidak mau lagi jika diminta untuk membantu mengangkut orang asing yang belum jelas statusnya. tetapi tinggalnya berada di pinggir laut, dan kehidupannya juga banyak dilakukan di tengah laut, sebetulnya memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu menangani laut, dengan penyelundupan manusia melaporkan jika ada orang asing yang mendarat secara mencurigakan di wilayah mereka. Hal itu juga ditopang oleh keberadaan 12.827 desa pesisir di seluruh wilayah Indonesia, yang (511 tersebar di 2.118 kecamatan pesisir kabupaten), dengan jumlah nelayan sekitar 2,6 Nelayan, karena tempat lewat Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 135
juta orang (Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014). Potensi besar yang dimiliki oleh nelayan dan masyarakat pesisir ternyata belum itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengawasi penyelundupan manusia melalui laut. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebetulnya sudah membentuk kelompok pengawasan masyarakat (Pokwasmas) di setiap desa pesisir, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terjadinya untuk mencegah perusakan laut. Melalui sinergi antara Kantor Imigrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka peran Pokwasmas yang sudah ada itu dapat diperluas untuk mengawasi terjadinya penyelundupan melalui laut. Peningkatan fungsi Pokwasmas itu tidak sulit dilakukan, karena fungsi tambahan itu masih terkait dengan pengawasan di laut. Untuk itu maka diperlukan peningkatan fungsi sosialisasi anggota dan nelayan kepada tentang perlunya pengawasan Pokwasmas, terhadap masuknya imigran gelap. lingkungan sangat berguna dalam penanganan imigran gelap di Indonesia, khususnya laut. Pentingnya penanganan yang melalui berbasis komunitas karena keberadaan masyarakat yang lebih dekat dengan lokasi kejadian. Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan terhadap imigran gelap, aparat kepolisian agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat pesisir, melalui sistem kemitraan. 11 Mengingat di wilayah pesisir sudah ada kelompok pengawasan masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka penanganan imigran gelap dapat bekerjasama dengan kelompok tersebut, sekaligus menjadikan kelompok tersebut sebagai Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayah pesisir. Kajian ini yang disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pada hakekatnya ada dua unsur utama yang terkandung dalam Polmas, yaitu membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat, berbagai dan menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat. 12 Sumbangan terhadap Kebijakan Pemerintah di Sektor Kelautan dan Perikanan Beberapa penelitian sudah memberikan sumbangan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Penelitian tentang hak ulayat laut, misalnya, telah memunculkan pengakuan negara terhadap pengelolaan perikanan yang berbasis hukum adat, yang terdapat pada Pasal 61 ayat 1 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Sementara itu, dalam Ayat 2 disebutkan bahwa pengakuan tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. juga dinyatakan tersebut dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, implementasi dari pengakuan tersebut sampai saat ini masih jelas. Beberapa daerah yang di belum wilayahnya laut sudah terdapat hak ulayat mengimplementasikannya melalui peraturan Pengakuan ikan dan pembudidayaan Kemitraan polisi-masyarakat atau yang sering disebut perpolisian masyarakat (Polmas) pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia, karena yang dengan terkandung dalam sistem pengamanan swakarsa, sejalan nilai-nilai 11Di Jepang, model pendekatan seperti ini lebih dikenal dengan istilah Koban, yang mulai dikembangkan sejak masa Meiji sekitar 110 tahun silam. Sistem ini menggantikan pola Samurai yang sangat militeristik. Sistem ini banyak diterapkan di Asia. Di Indonesia, model perpolisian masyarakat (Polmas) sudah digulirkan sejak tahun 1970-an, berupa tugas-tugas pre-emtif yang dilakukan melalui pembinaan masyarakat. 12Sebagai suatu strategi, Polmas menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.Sedangkan sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna sebagai model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung dan menampilkan sikap saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang fungsi menunjang kelancaran penyelenggaraan kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (lihat Buku Panduan Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006). nilai-nilai sosial/kemanusiaan 136 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
daerah, seperti di Wilayah Papua dan Sulawesi Tenggara. Namun, beberapa daerah lain belum belum mengimplementasikannya. diimpelementasikannya tersebut menyebabkan masyarakat adat sangat dirugikan. Karena jika terjadi konflik-konflik kelautan dan perikanan yang melibatkan masyarakat adat, mereka akan selalu dikalahkan. Dengan pengakuan telah memberikan makna bahwa hak pengusahaan perairan pesisir yang bisa diberikan kepada perorangan sangat atau badan hukum bertentangan dengan upaya konstitusi untuk melindungi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. HP-3 tidak lain merupakan sebuah komersialisasi yang dicantumkan dalam regulasi negara yang pada dasarya melemahkan atau mengaburkan kewajiban negara melindungi masyarakat yang marjinal. Tidak adanya perlindungan negara terhadap warga masyarakat marjinal untuk bisa berkontestasi dalam pemanfaataan sumber daya alam menyebabkan pelemahan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut. Penelitian tentang HP-3 juga sumber daya alam Permasalahan HP-3 tersebut kemudian mendapatkan gugatan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa LSM yang peduli terhadap nasib nelayan, dan berujung pada dibatalkannya pasal-pasal yang berkaitan dengan HP-3oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.Keputusan tersebut kemudian diikuti dengan pembuatan Undang-Undang tentang Perubahan Nomor 1 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang di dalamnya tidak lagi mencantumkan tentang HP-3, karena dinilai pengaturan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.13 Tidak semua penelitian yang sudah kebijakan dilakukan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, beberapa penelitian telah berhasil menyadarkanstakeholder (terutama tentang perlunya melakukan pemerintah) pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berdampak terhadap 13Pasal-pasal dalam yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 meliputi Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 dan Pasal 75. dibatalkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian tersebut. Penelitian tentang pemberdayaan nelayan, langsung tidak secara misalnya, walaupun terhadap kebijakan pemerintah berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan nelayan, tetapi telah menyadarkan pemerintah bahwa bantuan yang diberikan kepada nelayan perlu disesuaikan dan dengan mempertimbangkan nelayan. Selain itu, juga disadari bahwa sistem kredit nelayan pengembaliannya tidak didasarkan pada sistem perbankan konvensional (pembayaran pinjaman secara flat bulanan), tetapi disesuaikan dengan pola kerja nelayan yang pada musim tertentu tidak bisa melaut, walaupun untuk merealisasikannya terkendala dengan aturan perbankan. Begitu pula tentang peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan manusia, juga diakui bahwa karena tempat tinggalnya berada di pinggir laut dan kehidupannya juga banyak laut, maka nelayan dilakukan di selayaknya dilibatkan untuk mengawasi keberadaan orang asing yang diduga illegal migrant.Adapun sumbangan terbesar penelitian yang sudah dilakukan oleh P2KK LIPI adalah memberikan kesadaran kepada para stakeholder bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan tidak cukup hanya dilihat dari perspektif sumber daya, teknologi penangkapan, dan aspek sosial- ekonominya, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif sosial budaya. kebutuhan nelayan riil heterogenitas tengah Penutup Penelitian sosial budaya masyarakat maritim yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI telah menempuh perjalanan panjang dengan melihat berbagai dengan yang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Hasil-hasil penelitian maritim tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. aspek terkait Penelitian tentang hak ulayat laut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pemahaman pemerintah mengenai otonomi masyarakat di kawasan pesisir dalam mengelola wilayah laut di sekitarnya. Pemahaman tersebut terhadap terwujud dalam bentuk pengakuan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 137
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Meskipun demikian, dalam realitasnya pengakuan dan penghormatan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat tersebut belum diimplementasikan secara utuh. Di beberapa wilayah, masyarakat hukum adat masih disamakan dengan entitas sosial lainnya, sehingga mereka terpaksa harus berkompetisi dengan kelompok masyarakat lainnya dalam pemanfaatakan sumber daya laut. Kajian hak ulayat laut juga mengingatkan negara bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat harus dilihat dalam perspektif individual communal property right, bukan property rights. Dalam konteks itulah maka penerapan hak pengusahaan pesisir (HP-3) juga mendapatkan perlawanan, karena kepentingan ekonomi dan politik masih mewarnai kebijakan tersebut. Dalam kebijakan tentang HP-3, seharusnya bukan hak pengusahaan yang ditonjolkan, melainkan hak pengelolaan. Itu pun dengan prioritas pada masyarakat hukum adat, yang telah terbukti berhasil melakukan pengelolaan wilayah laut di sekitarnya. Dengan demikian HP- 3 harusnya merupakan kebijakan negara untuk melindungi masyarakat yang lemah, yang terbukti telah membantu pemerintah dalam mengelola wilayah laut. Perlawanan terhadap HP-3 telah membuahkan hasil dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menghapus pasal- pasal yang berkaitan dengan HP-3, sebagaimana diamanatkan olah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Berbeda dengan pemberdayaan nelayan pada umumnya, pemberdayaan nelayan yang diakibatkan oleh bencana perubahan iklim memerlukan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, kajian kerentanan masyarakat pesisir akibat perubahan iklim sangat membantu dalam penyusunan program strategi adaptasi perubahan iklim. Kajian perubahan iklim yang banyak dilakukan selama ini lebih banyak menyoroti dimensi kerentanan fisik, belum banyak yang menyoroti masalah kerentanan sosial. Penyusunan indikator kerentanan masyarakat pesisir dapat memberikan manfaat apabila memiliki policy relevancy, yakni memberikan informasi tentang arah kebijakan yang dapat dipengaruhi atau perlu dirubah. Indikator yang dihasilkan diharapkan dapat dipergunakan oleh orang yang berbeda, dan memberikan hasil yang konsisten. Indikator kerentanan sosial yang dihasilkan diharapkan juga dapat memberikan dasar berupa kriteria-kriteria yang mudah diidentifikasi guna mengukur tingkat kerentanan dan resiliensi masyarakat akibat perubahan indikator kerentanan sosial-budaya masyarakat pesisir juga diharapkan dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam waktu yang berbeda. iklim. Penyusunan Dalam kaitannya dengan penyelundupan manusia yang melewati laut, hasil penelitian ini telah mengingatkan kepada pemerintah tentang posisi strategis masyarakat pesisir dan nelayan, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengawasi keberadaan orang asing. Keberadaan masyarakat pesisir dan nelayan merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengawasi penyelundupan manusia lewat laut, karena tempat tinggalnya yang berada di kawasan pantai, dan sehari-hari para nelayan hidup di laut. laut maupun penghapusan HP-3 pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memberdayakan nelayan, terutama nelayan kecil yang identik dengan kemiskinan. Memang upaya memberdayakan nelayan kecil tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan.Namun, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu hasil penelitian nelayan merekomendasikan agar intervensi pengentasan kemiskinan supaya dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, mulai dari yang bersifat fisik seperti alat tangkap ikan atau mesin perahu, sampai dengan yang bersifat kelembagaan, termasuk aspek pemasarannya. Pengakuan terhadap hak ulayat selama selalu ini berbagai tentang pemberdayaan Penelitian konflik kenelayanan, walaupun tidak banyak,tetapi dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk memahami kasus-kasus juga di mengingatkan kepada pemerintah perlunya melakukan pemetaan konflik kenelayanan berdasarkan distribusi, pola, serta akar masalahnya, untuk mengantisipasi terjadinya konflik kenelayaanan di masa depan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut maka dapat dilakukan evaluasi upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik kenelayanan dan mencari alternatif penyelesaian konflik yang lebih efisien, efektif dan sistematis. Dengan demikian kemungkinan Indonesia. Hasil penelitian ini 138 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
terjadinya peningkatan intensitas dan kualitas konflik dapat segera diantisipasi. Institutions in Indonesia, in Maritim Antrhopological Studies 5 (1): 1-7. Ke depan, penelitian masalah sosial budaya masyarakat maritim lebih digiatkan. Ini perlu dilakukan, karena banyak permasalahan kelautan dan perikanan yang tidak cukup dilihat dari perspektif sumber daya, teknologi penangkapan dan sosial ekonominya, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif sosial budayanya. perlu aspek Daftar Pustaka Buku Panduan Pelatihanuntuk Anggota Kepolisian Negara Republik (2006). Diterbitkan di Jakarta atas Kerjasama Polri, IOM dan Kedutaan Australia. Indonesia. Cholisin.(2011). Pemberdayaan Masyarakat. Makalah pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman. disampaikan Abdussomad, Dedi Supriadi, dan Ratna Indrawasih. (1994). Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur. Hak Ulayat Laut Desa Haruku, Maluku Tengah. Jakarta: PMB-LIPI. Adhuri, Dedi S, Ary Wahyono, dan Sudiyono. (2002). Studi \Model-Model tentang Institusi Kemitraan pada Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Pelajaran dari Beberapa Konflik Kenelayanan. Jakarta: PMB-LIPI. Dahuri, Rakhmin. (1999). Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadi Berbasis Masyarakat. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Indonesia, Ditjend Bangda Depdagri. Hardin, G. (1968). Tragedy of the Common. Science 162: 1243-1248. Adhuri, Dedi S., dkk. (2003). Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Terpadu. Pelajaran dari Praktek Pengelolaan Sumber Daya Laut di Bangka-Belitung, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Jakarta: PMB-LIPI. Adhuri, Dedi, Ratna Indrawasih, dan Ary Wahyono. (2006). Konflik-Konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya. Studi Kasus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kep. Riau. Jakarta: LIPI Press. Ahimsa, NSP. (1994). Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia XX (4): 1-44. Antariksa, I GP dkk. (1991). Tobati: Kehidupan Nelayan di Atas Laut. Jakarta, PMB - LIPI. html Imron, Masyhuri.(1995). Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim. Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Jakarta: PMB-LIPI. Imron, Masyhuri (ed). (2009). Pengelolaan Sumber Daya Laut di Era Otonomi Daerah. Respons Daerah terhadap Kompleksitas Permasalahan Kenelayanan. Jakarta: LIPI Press. Imron, Laksono dan Surmiati Ali.(1993). Aspek- Aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur. Hak Ulayat Laut Desa Endokisi-Kecamatan Demta - Jayapura. Jakarta: PMB-LIPI. Imron, Masyhuri, dkk. (2005). Manajemen Sumber Daya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah.Pengelolaan Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press. Antariksa, I GP. (1995). Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim Kecamatan Pulau- Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Jakarta: PMB-LIPI. Imron, Masyhuri, dkk. (2006). Manajemen Sumber Daya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah.Kasus Kota Padang dan Kota Tidore. Jakarta: LIPI Press. Bailey, Conner dan Charles Zernes. (1982). Community Based Fisheries Management Imron, Masyhuri, dkk. (2008). Manajemen Sumber Daya Laut dalam Perspektif Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 139
Otonomi Daerah. Respons Daerah terhadap Kebijakan Otonomi di Sekjtor Kelautan. Kasus Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jakarta: LIPI Press. Their Demise, in Annual Review of Ecology and Systematics 9: 349-364. Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014. (2014). Jakarta, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Imron, Masyhuri dan Toni Soetopo.(2009). Potret Kesejahteraan Masyarakat di Dua Desa Pesisir. Jakarta: LIPI Press. Imron, Masyhuri, Ary Wahyono, dan Akhmad Solihin.(2010). Studi Penerapan Hak Pengusahaan Pesisir (HP-3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik. Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat. Jakarta: LIPI Press. Laksono, DS. dan Surmiati Ali.(1995). Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim. Desa Bindusi, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Irian Jaya. Jakarta: PMB-LIPI. Marzali, Amri.(2003). Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Imron, Masyhuri, Ary Wahyono, dan Akhmad Solihin (2011). Permasalahan Pengelolaan Kelautan di Pulau Sebatik. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Rekomendasi Kebijakan. Jakarta, PT. Gading Inti Prima. Imron, Masyhuri, Ary Wahyono, dan Akhmad Solihin.(2015). Nelayan Sukabumi dan Problematika Pemberdayaan. Jakarta: PT. Gading Inti Prima. Imron, Masyhuri, Ary Wahyono, dan Akhmad Solihin.(2016). Problematika Pemberdayaan dalam Program Minapolitan Perikanan Tangkap. Jakarta, PT. Gading Inti Prima Retnowati, Endang dkk. (1991). Nelayan Hitu: Perubahan Orientasi Kerja. Jakarta: PMB-LIPI. Sudo, Ken-ichi.(1983). Social Organization and Types of Sea Tenure in Micronesia, dalam Ruddle, Kenneth dan Johannes, R.E (ed): Traditional Marine Resources Management in the Pacific Basin: an Anthology. Jakarta: UNESCO/ROSTSEA. Tuller, Seth, (2008). Assessing Vulnerability: Integrating Informations about Driving Forces that Affect Risk and Risilience in Fishing Communities, in Human Ecology Review Vol 5 No. 2. et. al. Indrawasih, Ratna (ed)., 2004. Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Terpadu (Co- Management: Evaluasi Pengelolaan Model Co-Fish. Jakarta: PMB-LIPI. Indrawasih, Ratna, Masyhuri Imron, dan Antariksa, I, GP. (2002). Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan. Jakarta: PMB-LIPI. Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, dan Aulia Hadi.(2008). Konflik-Konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya. Penelusuran Nelayan Pelintas Batas dan Konflik Antar kelompok Sumenep- di Kabupaten Nelayan Madura. Jakarta: LIPI Press. Wahyono, Ary (ed).(2007). Manajemen Sumber Daya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah. Respons Daerah terhadap Kebijakan Otonomi di Sektor Kelautan: Kasus Kota Bengkulu dan Kabupaten Tanah Laut. Jakarta: LIPI Press. Wahyono, Ary, dkk. (1991). Bebalang: Memudarnya Fungsi Seke. Jakarta: PMB-LIPI. Wahyono, Ary, dkk. (1992). Nelayan dan Strategi Menghadapi Ketidakpastian (di Beo, Sathean dan Demta). Jakarta: PMB - LIPI. Wahyono, Ary dkk. (2001). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media Pressindo. IPCC. (2007). The Fourth Assessmen Report, Working Group I. Johannes, RE. (1978). Traditional Marine Conservation Methodes in Oceania and Wahyono, Ary, Masyhuri Imron, dan Ibnu Nadzir Daraini.(2014a). Studi Kerentanan Masyarakat Pesisir Akibat Perubahan Iklim: Kasus Nelayan Tangkap di Kabupaten Pacitan. Jakarta: PT. Gading Inti Prima. 140 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Wahyono, Ary, Masyhuri Imron, dan Ibnu Nadzir Indikator Kerentanan Daraini. Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Akibat Perubahan Iklim. Sintesa Empat Daerah: Kabupaten Probolinggo, Minahasa Utara, Banyuwangi dan Pacitan. Jakarta: PT. Gading Inti Prima. (2014b). Daya pada Nelayan Pulau dan Nelayan Pantai). Jakarta: PMB-LIPI. Daftar Perundang-undangan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Wahyono, Ary, Fadjar Ibnu Thufail, dan Antariksa, I GP. (1994). Hak Ulayat Laut di Sangihe Talaud (Studi Kasus tentang Sistem Pengelolaan Sumber Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 141
142 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
KAJIAN AWAL ANALISIS HUB-PENGETAHUAN: STUDI TENTANG PUSLIT KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN (P2KK-LIPI) PRELIMINARY STUDY OF HUB-KNOWLEDGE: STUDY OF RESEARCH CENTRE FOR SOCIAL AND CULTURE - INDONESIA INSTITUTE OF SCIENCES (P2KK-LIPI) Widjajanti M. Santoso Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI Abstract The position and function of academics in Indonesia, historicaly is always takes sides. Contemporary social and political dynamic, enhances it further, therefore it differs from the western's academic which function as guardian of the netrality. There always some power relation that puts academics as supporters, but still on the other hand, balancing support and academic expertise are important. As academic, they build their integrity through field work and their empathy toward the subject's community. The use of hub knowledge as tool to analyse the dynamic of research institute shows the need for developing networks. One of the possibility is through inter Asia referencing, practicaly for academic activities, strategically is for developing dialog between the existent of old knowledge authority and inter Asia referencing. Keywords: hub-knowledge,network,inter Asia referencing, social science Abstrak Dinamika perkembangan ilmu sosial mempengaruhi berkembangnya kegiatan pada pusat penelitian dan sebaliknya. Kajian awal dari capaian satuan kerja merefleksikan posisi ilmuwan, dalam kasus ini adalah ilmuwan sosial. Berbeda dari perkembangan ilmuwan sosial di Barat yang memposisikan ilmuwan sosial netral, tidak berpihak, penjaga gerbang, maka di Indonesia ilmuwan sosial sudah sejak awal membela posisi tertentu. Selebihnya berposisi merupakan bagian dari situasi politik internal, di mana ilmuwan adalah bagian dari dukungan terhadap pengelompokan tertentu. Akan tetapi hubungan dan empati kepada masyarakat turut mewarnainya. Analisis menggunakan hub-knowledge yang melihat kondisi yang ada dan beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti di alam aktivitas akademisnya. Di lapangan para peneliti tidak dapat melepaskan diri dari masalah masyarakat lokal dengan mengembangkan program bersama. Secara internal, ilmuwan sosial di lembaga penelitian menjadi ujung tombak capaian individu dan kelembagaan. Analisishub-knowledge menunjukan kebutuhan untuk dikembangkan, salah satu yang potensial adalah jejaring yang berdasar pada abstraksi pengetahuan lokal, melalui pola inter Asia referencing. Kata kunci: hub-pengetahuan, jejaring, inter Asia referencing, ilmu sosial. Pendahuluan Di Indonesia, perkembangan ilmu sosial1 merupakan isu penting tetapi jarang dijadikan subjek kajian. Di dalam diskusi akademis maupun percakapan umum, isu ini muncul di 1Menurut Mestika Zed (2014), ilmu budaya termasuk di dalam ilmu sosial dalam makalah ini ilmu sosial termasuk ilmu budaya. Pembedaan di antara dua rumpun ini sering terjadi dan dapat dilihat dari penamaan satker P2KK (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan), yang mensiratkan pembagian tersebut. Walaupun di dalam kegiatannya, pembatasan tersebut runtuh dan kegiatan bersifat multidisiplin, sudah dalam wacana tentang sumbangan ilmu sosial, yang kurang terasa. Umumnya akan ada komentar bahwa ilmu sosial penting untuk menjawab isu-isu masa kini, seperti merosotnya sopan santun, pendangkalan kesadaran nasionalisme, rendahnya lainnya. jiwa wira usaha, dan Pandangan asumtif bahwa diskusi tentang hal ini jarang dilakukan, didasarkan pada kecenderungan mengukur capaian pembangunan berdasarkan indikator yang dapat dilihat oleh panca indera. Wacana tentang lemahnya nilai dan hubungan sosial muncul dalam bentuk keluhan-keluhan, tetapi jarang dijadikan perhatian program pembangunan. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 143
Pada kenyataannya, konteks perkembangan ilmu sosial jauh lebih dinamis dan penuh lika liku.Tulisan ini memaparkan dua hal. Pertama, gambaran tentang perkembangan keilmuan dan posisi akademisi atau cendekiawan ilmu sosial secara umum, yang mempengaruhi posisi, kontribusi, serta kegiatan akademis. Di dalam penjelasan di bawah ini, diperlihatkan posisi ilmuwan yang cenderung berpihak, tetapi akan sosial diilustrasikan Indonesia juga memiliki jarak terhadap kekuasaan. Tulisan cendekia, ini menggunakan kata akademisi, dan akademia secara bergantian, tanpa melihat perbedaannya. Oleh karena itu, paparan pertama adalah mengenai konteks teoritis dan implikasinya di Indonesia. juga bahwa ilmuwan Dalam mencapai upaya tersebut dibutuhkan kebesaran hati untuk melakukan analisis. Analisis di dalam tulisan ini menggunakan skema Evers (2008) tentang knowledge hub, knowledge cluster, dan knowledge architecture. Skema tersebut menunjukan peran dan fungsi individu, lembaga, serta kegiatan mereka. Skema tersebut digunakan sebagai kerangka untuk membantu memaparkan dan mengeksplorasi kegiatan masa kini dalam kaitannya dengan masa lalu, dan untuk masa depan. Penulis mengadopsi kerangka Evers dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan pada bahan yang ada. Tujuannya adalah mengangkat problematika, menganalisis menggunakan analisis jaringan, serta mengatasi keterbatasan yang ada. ilmu sosial yang dilihat dari konteks kekuasaan dapat dilihat pada tulisan Daniel Dhakidae (2003) yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Buku ini memotret sumbangan para ilmuwan yang dikelompokkan dalam kelas cendekiawan, baik dalam konteks diskusi teoretik maupun di dalam jejak-jejak sumbangan mereka. Satu hal menarik dari paparan Dhakidae adalah tentang posisi cendekiawan. Di Barat mereka diposisikan sebagai penjaga moral dan penjaga keseimbangan antara modal dan kekuasaan. Di Asia atau Dunia Ketiga pada umumnya dan di Indonesia, untuk kasus ini, cendekia merupakan bagian dari kekuasaan. Posisi mereka sangat penting karena keterkaitan isu-isu nasionalisme.Konteks mereka dengan kesejarahan dan sosial dari akademia di Indonesia ternyata memperlihatkan perubahan, menyesuaikan dengan situasi kekuasaan dan kebebasan (Zed, 2014). Paparan komprehensif tentang Analisishub-knowledge menggunakan skema di atas dengan melihatperkembangan P2KK, menggunakan katalog penerbitan buku dari tahun 2005 hingga 2015 dan LKJ (Laporan Kinerja) P2KK 2016. LKJ adalah rekam jejak dari kegiatan penelitian maupun kegiatan akademis lainnya dalam satu tahun anggaran, sedangkankatalog merekam perkembangan buku yang masuk ke ruang publik. Laporan kinerja, dahulu disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan laporan tentang perkembangan dan dinamika kegiatan, yang juga mencakup capaian dalam bidang akademis. Di dalam laporan ini, kita bisa melihat kontribusi di dalam sitasi, presentasi di seminar dalam dan luar negeri, bimbingan akademis seperti tesis dan disertasi, serta penerbitan buku dalam pengembangan kompetensi individual. tahunan terhadap kegiatan Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), khususnya melalui kegiatan penelitian, terbitan buku, dan kegiatan akademis lainnya, sebagai kasus keberlanjutan dari ilmu sosialdi LIPI khususnya dan sebagai kasus kasus problematika perkembangan ilmu sosial secara umum. Eksplorasi ini penting untuk mengembangkan tidak hanya kegiatan dari lembaga tetapi juga jejaring dan posisinya sebagai hub-pengetahuan, dalam area yang lebih luas. Dalamvisinya, LIPI sendiri ingin menjadi world class institution, dan tulisanini untuk diharapkan menggambarkan mewujudkan cita-cita tersebut. Kedua, eksplorasi upaya Setiap tahun LIPI menghasilkan banyak laporan penelitian dalam berbagai versi, yang saat ini terdapat dorongan untuk menerbitkan di dalam bentuk buku dan policy paper, sesuai dengan kebutuhan stakeholders yang berbeda- beda. Selain sebagai pertanggungjawaban akademis, buku dan jenis terbitan lainnya merupakan akuntabilitas lembaga terhadap publik. Penerbitan buku berkembang dari stensilan yang tebal dan berat pada masa tahun 80-an, hingga menjadi cetakan buku seperti yang kita ketahui saat ini. Masalah yang dihadapi oleh kegiatan penerbitan, tidak hanya berkaitan dengan urusan distribusi buku yang masih terbatas, tetapi juga bentuk buku yang perlu ramah pembaca.Dengan demikian,letak permasalahannya adalah sejauh mana tersebut berkontribusi pada jejaring keilmuan yang ada. Pencetakan buku harus berjuang dalam konteks hasil kegiatan akademis 144 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
pembiayaan, karena jumlah dananya tidak bisa menunjang penerbitan buku secara profesional. Perubahan ini terlihat pada perubahan desain sampul dari yang sederhana menjadi yang "ramai" dengan berbagai ilustrasi. Selain itu, pembuatan buku dengan penerbit korporat LIPI Press selain membuka kesempatan untuk menerbitkan melalui penerbit lainnya. sangat dianjurkan, Peran Cendekia Sejarah Indonesia menunjukan bahwa cendekia berperan penting dalam mendefinisikan negara bangsa yang berhadapan dengan penjajah Belanda. Tulisan berjudul Kalau Saya Seorang Belanda (Als ik eens Nederlander was)2, karya Suwardi Suryaningrat, merupakan salah satu contohnya (Anderson, 2006; Dhakidae, 2003). Para cendekia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang berposisi, memihak, dan melihat melalui kacamata negara bangsa pembentukan Indonesia. Mereka mulai dari pertanyaan-pertanyaan tentang kolonialisme dan mengapa perlu merdeka. Posisi ini tidak asing, dengan menggunakan konsep intelektual organik dari Gramsci (1971), Dhakidae menggambarkan bahwa cendekia dianggap berperan justru jika mereka memihak.Dari ini wacananya menjadi membingungkan.Contoh yang paling jelas di dalam konteks ini adalah pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dianggap merupakan cerminan sektarianisme (Dhakidae, 2003).Dalam kaitan ini Zed (2014) mengatakan bahwa pengkajian tentang Indonesia pada masa lalu berkaitan dengan "kebutuhan" pemerintah kolonial. Oleh karena itu, sebutan untukitu adalah indologi. Kajian-kajian indologi cenderung multidisiplin, berubah-ubah, dan sangat kental dengan pendekatan sejarah ilmu bangsa-bangsa. Bahkan Mestika Zed menyatakan bahwa hasil-hasil kajian tersebut telah membuka kemungkinan dan peluangbagi Belanda untuk menjajah Indonesia. sisi Vedi Hadiz (2017) menunjukan bahwa ilmuwan berposisi terbawa oleh arus pembangunan. Pembangunan adalah diskursus dominan pada masa Orde Baru di mana kebutuhan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan mempengaruhi kegiatan dan capaian akademis. Hadiz mengungkapkan bahwa pada masa pasca Orde Baru, pasar menentukan kegiatan dan kajian. Jika pada masa program lalu yang pembangunannya, maka berkembang adalah kajian melalui LSM yang beroposisi pada pemerintah dan kepentingan pasar (Hadiz, 2017; Dhakidae, 2003). Pada sisi lain, universitas menghadapi masalahnya sendiri. Para dosen menghadapi serangkaian beban akademis dengan mengajar mata kuliah dengan jam yang sangat panjang, beserta keharusan administratif mengisi borang-borang yang sangat banyak. Sehingga, menurut Hadiz, para dosen kehabisan waktu dan energi untuk melakukan penelitian dan pendalaman ilmu mereka. Pendalaman ilmu juga bermasalah karena ekspose pada pengajar terhadap perkembangan ilmu juga terbatas. Di lain pihak, para peneliti yang mayoritas adalah pegawai pemerintah, "cenderung" atau dapat disebut sebagai pembawa suara pemerintah. pemerintah mengutamakan kemudian Pada kenyataannya fungsi dan peran ilmuwan tidak sederhana seperti gambaran di atas. Rochman Achwan (2016) melihat perkembangan ilmu sosial melalui gambaran tentang peran akademisi sebagai aktor. Achwan menggunakan kategorisasi Buroway yang mendiskusikan public sociology, dan lainnya. Public sociology adalah Public sociology brings sociology into a conversation with publics, understood as people who are themselves involved in conversation. It entails, therefore, a double conversation (Buroway, 2005). 2Isi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang menganjurkan dan rakyat merayakan kemerdekaan Belanda dari tangan Spanyol. Suwardi Suryaningrat menggugat keinginan pemerintah colonial Belanda, dengan pertanyaan "Apa tidak malu menyuruh merayakan kemerdekaan kepada rakyat yang dijajah?". Karena tulisan ini, Suwardi Suryaningrat dihukum buang, ke Belanda. Terima kasih kepada M. Hisyam yang telah mengingatkan pentingnya keterangan ini. tulisan ini adalah kritik negeri jajahannya memperingati ini menggambarkan bahwa diskusi tentang public sociology merupakan refleksi terhadap kecenderungan kajian sosiologi yang menggarap diskusi teoritik dan metodologi. Selain ini memaparkan bahwa perkembangan keilmuan tidak lagi memungkinkan untuk melihat ilmu sebagai menara gading semata. Fungsi ilmu sudah berkembang menjawab berbagai pertanyaan. Kritik membangun ini kemudian dengan melihat kegiatan para sosiolog yang dibagi seperti tabel di bawah ini. Meskipun mengambil ilustrasi melalui pengetahuan sosiologi, tabel tersebut merefleksikan posisi para akademis Kutipan itu, tulisan dikembangkan tetapi Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 145
secara umum. Diskusinya memperlihatkan kaitan antara perhatian keilmuan sosiologi terhadap masalah masyarakat, masalah perkembangan ilmu, dan juga kebutuhan dari birokrasi. Dalam hal ini, kategorisasi Buroway mendeskripsikan bahwa setiap perhatian sosiologis memper- lihatkan fokus dan juga kebutuhan yang berbeda. dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sosiologi publik memiliki posisi ekstra karena dia tidak hanya bergerak pada kebutuhan menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki kemampuan ini menghendaki sosiologi untuk berkaitan dengan masalah dan tidak berdiam pada "menara gading" saja. reflektif. Pola seperti Tabel 1 Peran Sosial Ilmu Pengetahuan Kalangan Akademik Kalangan Non Akademik Pengetahuan Instrumental Pengetahuan Reflektif Sumber: Buroway penulis) Profesional Kritikal (2005) Kebijakan Publik (terjemahan bebas Sosiologi dapat dilihat sebagai kegiatan akademik sebagai pengajar dan juga kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang disebut Buroway sebagai non-akademik, seperti mereka yang terlibat di NGO (Non- Government Organization). Selain itu, dalam konteks keilmuan, terdapat dua kecenderungan. Pertama, pengetahuan yang digunakan secara langsung menghadapi masalah, yaitu pengetahuan instrumental. Kedua, pengetahuan reflektif, ketika sosiologi digunakan untuk mengkritisi situasi, merenungkannya dan memikirkan masa depan. tersebut, para sosiolog yang bergerak di bidang pengajaran dan pendidikan disebut sebagai profesional. sosiologi kritikal menggunakan Kemudian perspektif untuk melihat kesenjangan antara konsep dan realitasnya. Mereka memposisikan masalah sosial dalam posisi-posisi kekuasaan. Kegiatan ini dimasukkan ke dalam kegaitan akademik, karena kajian kritis merupakan olah pikir dan realitas, yang bisa memiliki jarak terhadap masyarakat. Berdasarkan kecenderungan Lebih lanjut, sosiologi kebijakan adalah penggunaan sosiologi untuk mengatasi secara langsung masalah sosial yang berkaitan dengan aturan dan hukum dan berkaitan dengan kebijakan. Sosiologi kebijakan berusaha mengatasi masalah dan mencoba melihat dalam kerangka yang luas untuk menghindari yang memarginalkan salah satu kelompok masyarakat. adanya efek sosiologi memang ini digunakan oleh beberapa kalangan yang berbeda- beda dan penggunaan tersebut memiliki implikasi terhadap penyelesaian masalah dan meningkatkan keilmuannya perkembangan sendiri. Menurut Achwan, sosiolog di Taiwan merupakan satu contoh bagaimana kategorisasi-kategorisasi tersebut dapat bekerja secara bersama-sama, yang mengatasi kecenderungan masing masing aktor untuk berkiprah hanya pada ranah mereka masing-masing. Dalam hal salah Jika menggunakan kata publik secara lebih luas, potensi perkembangan ilmu sosial di Indonesia menjadi lebih besar. Chua Beng Huat (2015) mengkritisi posisi akademisi dan kegiatan akademik di Asia yang cenderung menerapkan pendekatan teori dan metodologi yang dihasilkan oleh akademisi di Barat. Idealnya, para akademisi Asia perlu mengembangkan pendekatannya sendiri dan berkontekstualisasi dengan situasi sosial budaya masyarakatnya. Pendekatan yang mereka peroleh ketika belajar di Barat atau dari Barat kemudian berinteraksi dengan masalah sosial yang dihadadapinya, sehingga menghasilan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat "Timur". Chua Beng Huat mengutarakan pentingnya, apa yang disebutnya sebagai,inter- Asia referencing, sebagai penghargaan terhadap capaian akademisi di tingkat lokal, tetapi pada tidak melupakan juga saat yang referensinya dengan akademisi di dunia global. Konteks seperti ini merupakan bagian dari perjuangan poskolonial, yang berposisi terhadap Barat, berefleksi terhadap dominasi pengetahuan dan aktivitasnya. Pemikiran Chua Beng Huat ini, merupakan konteks reflektif, seperti yang dibahas Buroway pada sosiologi publik. Bahkan, Chua Beng Huat menguatkan pandangan ini dengan menyodorkan apa yang perlu dilakukan oleh akademisi di Timur. Pemikiran seperti ini melihat keilmuan dalam konteks kekuatan dan kekuasaan, perlu ditanggapi dan digunakan sebagai bagian dari perkembangan keilmuan yang dapat dilakukan dan dilaksanakan. sama Sementara itu, sosiologi publik merupakan penggunaan cara pandang sosiologi untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, untuk menjelaskan dan mendiskusikan perkembangan 146 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
perkembangan ilmu dalam kaitannya dengan masalah sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia juga menjadi pertanyaan kalangan akademisi di Indonesia.Salah satunya dipotret melalui buku Indonesia, yang berjudul Perkembangan dan Tantangan (Santoso, 2016). Buku tersebut terinspirasi oleh kebutuhan akan diskusi ilmu sosial, mengingat bahwa pada masa Orde Baru yang dilihat sebagai rejim yang represif, ternyata ilmu sosial berkembang. Perhatian ini juga dilakukan oleh ilmuwan sosial pada masa Orde Baru karena beberapa buku tentang perkembangan ilmu sosial berkaitan dengan kegiatan YIIS Ilmu-Ilmu Sosial) dan HIPIIS (Yayasan (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial). Tema-tema yang dibahas antara lain adalah "Etika Pembebasan" (1984) dan "Kemiskinan Struktural" (1980), "Kualitas ManusiaDalam Pembangunan" (1986), dan "Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga" (1984). Pada masanya diskusi seperti ini, mencerminkan kepedulian ilmuwan sosial terhadap masalah sosial dan juga pada perkembangan keilmuwan sosial di Indonesia. Kepedulian terhadap Ilmu Sosial di tentang perkembangan Pertanyaan historis muncul dengan alasan yang sederhana seperti mengapa ketika rejim Orde Baru yang disebut otoritarian, ilmu sosial berposisi dalam perkembangan dan pembangunan, tetapi malah seperti kehilangan jejaknya pada masa Orde Reformasi. Romantisme hubungan dan relasi peer group antarakademia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari perkembangan dan kegiatan YIIS dan HIPIIS. Hal tersebut salah satunya direkam oleh M. Hisyam di dalam tulisan tentang pelatihan ilmu- ilmu sosial yang dilaksanakan oleh YIIS (Yayasan Ilmu Ilmu Sosial) yang mendapatkan para pengajar berkelas dunia (Hisyam, 2012). Kegiatan ini mencetak ilmuwan sosial, pada saat itu menjadi critical mass, di lembaga penelitian, universitas dan lainnya, yang kemudian berkiprah di dalam pengembangan ilmu sosial, sebagai ilmuwan, sebagai birokrat yang bertanggungjawab atas pengembangan ilmu sosial seperti rektor, kepala Badan Litbang, dan sebagainya, serta sebagai pegiat ilmu sosial, dalam tingkat lokal, nasional dan internasional. Mereka menjadi aktor yang berperan mengembangkan atau aktivitas ilmu sosial. Mereka yang beruntung mendapatkan pendidikan di mancanegara, di Eropa, Australia maupun di Amerika, menjadi mediator kegiatan global dan kegiatan nasional. kegiatan Kemudian beberapa jawaban terhadap pertanyaan di atas terdapat di dalam buku "Paradigma Ilmu Sosial di Indonesia" (2017). tersebut dibuat oleh Ignas Pengantar buku Kleden dengan sangat bagus menyoroti pandangan dari Taufik Abdullah tentang ilmu pengetahuan di Indonesia. Taufik Abdullah membagi ilmu pengetahuan di Indonesia atas (1) a system of scientific thought, (2) a branch of applied sciences, dan (3) a system of critical discourse (Kleden dan Abdullah: 2017). Pembagian ini menurut Ignas Kleden terlihat pada program yang berkaitan dengan pembangunan dan bahkan cenderung pada konsep social engineering yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya sedang membangun masyarakat modern, sehingga kebutuhan akan applied sciences lebih menonjol dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya. Sementara itu, kajian dengan penekanan yang critical, menurut Kleden, tidak terbentuk. Hal itu karena ilmu yang berkembang memiliki kecenderungan justifikasi pembangunan (Kleden dan Abdullah, 2017: Santoso, 2016). Selain itu, tentu saja karena suasana membangun kurang memberi ruang untuk kritik. Ulasan Kleden sangat mengena, tidak saja membuat pemetaan baik dalam konteks akademis perkembangan pengetahuan dan keilmuan sosial dan humaniora, tetapi juga memberikan pemetaan yang komprehensif tentang perkembangan yang terjadi di Indonesia. sebagai elemen Kembali kepada penjelasan Abdullah yang memperlihatkan bahwa ideologi pembangunan pada masa Orde Baru telah memberi warna terhadap berkembangnya applied science yang apa yang bisa selalu dikaitkan dengan disumbangkan oleh ilmu pengetahuan bagi masyarakat, patut dicatat bahwa sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan langsung yang berkaitan dengan kebijakan atau program di lapangan. Sebagai akibatnya, ilmu dasar menjadi kurang berkembang. Abdullah melihat bahwa perkembangan selanjutnya (baca setelah Orde Baru) dari ilmu sosial adalah kajian yang tidak membedakan ketiga karakter di atas, dan melihatnya dalam hubungan yang saling berkaitan, sehingga sebenarnya terdapat kebutuhan untuk melakukan pemetaan dengan mempertimbangkan hal tersebut, untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 147
TaufikAbdullah (2007) juga mencatat adanya perubahan kebudayaan sebagai bagian dari perhatian para akademisi pada masa itu, dari tradisi lisan berupa "petatah petitih", kemudian berubah menjadi tertulis. Masa tertulis tersebut merekam bagaimana anak-anak muda seperti Soekarno, Hatta, dan Cokroaminoto mengembangkan pemikiran mereka dengan mengkritik kebijakan atau konsep yang dikembangkan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tulisan mereka muncul di dalam buku-buku yang kemudian dapat membangun perkembagan kesejarahan tentang Indonesia (Anderson, 2006). Dengan demikian, kita melihat bahwa penerbitan buku adalah langkah kebudayaan yang penting untuk didiskusikan dalam konteks yang lebih luas. Intinya adalah, pola kritisi sebagai cara berpikir pernah hadir dan mampu menghadirkan alternatif diskursus terhadap kolonialisme. Selain itu, kekuasaan menjadi bagian dari peran dan fungsi dari akademisi di Indonesia, sebagai bagian dari keterkaitan mereka terhadap publiknya. Situasi Ilmu Sosial di Indonesia Bagi Indonesia secara umum, produksi ilmu pengetahuan perlu mendapatkan perhatian penting. Zed melihat produksi ilmu pengetahuan sosial berubah dari tipe indologi pada masa kolonial menjadi developmentalis pada masa Orde Baru, ini perhatian tetapi pada saat terhadap sejarah sedang sangat lemah.Menurut Zed, tulisan-tulisan yang dihasilkan dikategorikan sebagai ahistoris (Zed, 2014). Evers dan Gerke (2005: 80-81) melihat bahwa pengetahuan tentang Indonesia lebih banyak dihasilkan oleh peneliti asing dibandingkan oleh peneliti Indonesia lembaga bekerja (penelitian) di Indonesia. Kelemahan tersebut yang terekam di dalam paparan statistik memperlihatkan kecilnya dana penelitian di Indonesia dan terdapat ketergantungan terhadap informasi dan pengetahuan global. Artinya peneliti Indonesia masih menggarap pendekatan yang diperoleh dari Barat dan pengembangan pengetahuan dari Indonesia sendiri masih terbatas. Kemudian kemampuan mereka terbelenggu dengan dukungan pendanaan yang kurang baik, yang mempengaruhi luasan dari perkembangan yang mereka hasilkan. Mengelola pengetahuan, menurut Evers dan Gerke, diawali dengan kemampuan untuk mendapatkan dan kemudian menerapkan dan selanjutnya memproduksi pengetahuan yang baru. yang pada Situasi sosial perkembangan pengetahuan di Indonesia tidak sederhana, salah satunya adalah pengaruh kerjasama. Jika Evers dan Gerke melihat sebagai penyebabnya, Dhakidae melihat dari prosedur penelitian di Indinesia yang berdasar pada birokrasi pemerintah (Dhakidae, 2003: 760). Informasi tersebut diperoleh dari appendix yang menunjukkan ketelitian Dhakidae akan informasi skema proses yang penting, yang berisi penelitian yang dibuat oleh Taufik Abdullah. Prosedur isu penelitian diperoleh dari inisiasi kementrian melalui Dirjen (direktur jendral) yang bersangkutan, yang menjadi prioritas program pemerintah yang diturunkan melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Dari Bappenas, lembaga topik penelitian diserahkan pada penelitian dan litbang yang kemudian melakukan penelitian dan membuat laporan. Laporan diserahkan pada pihak pemerintah dan kemudian menggarapnya menjadi kebijakan. Prosedur ini digambarkan oleh Taufik Abdullah dalam tulisan sehingga kita mendapatkan tahun 1983, gambaran tentang mekanisme dan bersifat forecasting. Prosedur itulah yang digunakan pada masa itu. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Melly G. Tan (2012), misalnya, banyak berkaitan dengan pertanyaan dari pemerintah tentang program pemerintah, seperti nutrisi dan pembangunan. Penelitian itu sebetulnya melangkah lebih jauh dari perkembangan masyarakat seperti penelitian tentang satelit Palapa. Satelit Palapa merupakan intervensi perkembangan teknologi informasi yang mendahului perkembangan masyarakat di dalam adopsi teknologi. Ketika itu televisi masih menjadi barang mewah, tetapi sebagai medium penting untuk dianggap "mencerdaskan" bangsa, dan ketika itu pemerintah mengembangkan komunikasi dalam konteks negara kesatuan. Di banyak daerah, pemerintah memberi bantuan televisi untuk warga yang dapat ditonton secara bersama-sama di depan kantor kelurahan atau kecamatan. terbatasnya dana tersebut menunjukan bahwa Sejarah perkembangan keilmuan sosial di Indonesia berkaitan dengan kegiatan global, ketika hubungan ilmuwan sosial di Indonesia dengan mereka yang di manca negara sangat kuat dan sangat mempengaruhi. Dalam konteks ekonomi, pengaruh ini muncul pada jargon seperti adanya "Mafia Berkeley", mengacu pada lulusan universitas tersebut dan pengaruhnya di Indonesia. Hubungan ini, untuk beberapa isu, 148 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
merupakan yang memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada program seperti Colombo Plan yang mendorong atau mencari orang Indonesia dan dari negara lain, yang akan disekolahkan ke luar ini merupakan negeri. Menurut Zed, hal gambaran adanya perubahan orientasi ilmuwan sosial dari kontinental (baca Belanda) menjadi Amerika. Bahkan, Zed menggambarkan bahwa Indonesia adalah kawasan yang paling penting di Asia. Program ini menghasilkan pemikir ilmu sosial seperti Clifford Geertz, Ben Anderson, dan mempengaruhi perkembangan tokoh tokoh ilmu sosial di Indonesia. kegiatan Kerangka Kelembagaan dengan Knowledge dalam Melihat Hubungan ini melihat dan mengamati perkembangan P2KK melalui kerangka Evers. Dalam konteks kelembagaan, Evers menunjukkan bahwa mengetahui potensi dan posisi serta peran aktor cendekia bagi lembaga sangatlah penting. Evers mengusulkan konsep seperti Knowledge Hub, Knowledge Clusters, dan Knowledge Architecture (hub- pengetahuan, kluster pengetahuan, dan arsitektur pengetahuan)untuk menilai sumbangan lembaga pada suatu kawasan di dalam perkembangan Seperti telah disebutkan, tulisan keilmuan. Tabel di bawah ini diambil dari Evers (2008), yang digunakan untuk membantu memetakan kegiatan individual dan kelembagaan dari P2KK. Analisisnya barangkali tidak dapat menyamai Evers (2008). Namun, kerangka Evers dapat digunakan sebagai alat untuk memetakan dan menganalisis konteks internal dalam kaitannya dengan konteks eksternal lembaga. Kerangka yang diajukan oleh Evers merupakan alat analisis yang melihat berbagai macam lembaga penghasil ilmu pengetahuan dalam kawasan analitik. Alat analisis ini membutuhkan data besar berupa hasil dan serta hubungan yang kegiatan berkembang di kawasan tersebut. Skema Evers yang besar ini tetap dapat digunakan dalam lingkup yang kecil sebagai langkah eksplorasi. Analisis ekplorasi inidilakukan melalui catatan kinerja P2KK (2017), dengan mendaftar dan terlibat di mengelompokan organisasi yang dalam pekerjaan dan kegiatan akademis. Tujuannya adalah untuk memetakan hasil kegiatan akademis yang dilakukan dalam konteks, satker yang dilihat sebagai hub-knowledge. Tabel di bawah ini menunjukan definisi dan indikator dari skema Evers, ketika satker dapat diletakan dalam kategori hub. akademis, Tabel 2 Struktur dan Kontribusi Kelembagaan dalam Produksi Ilmu Pengetahuan Knowledge Hub Knowledge Cluster Knowledge Architecture k-cluster K-hub k-architecture Epistemic landscape agglomerations of organisations emphasizing knowledge as output or input local innovation systems that are nodes in networks of knowledge production and knowledge sharing the structures and institutions of communication and the related type and intensity of knowledge flows areas of high or low knowledge intensity Number of organisations per location Number of knowledge workers and their products (patents, papers, software) ICT governance regimes, regular meetings, k-sharing incentives Regional R&D expenditure, location of k-clusters and k-hubs Sumber: Evers, (2008) Analisis struktur ini melihat dari capaian kelembagaan dan bagaimana lembaga yang setara menghasilkan pengetahuan (Evers, 2008). Hub merupakan alat untuk membantu memetakan kontribusi lembaga.Evers memperlihatkan bahwa knowledge hub, cluster, dan knowledge architecture dapat menganalisis peran dan produksi ilmu pengetahuan di dalam analisis geospasial dari keberadaan lembaga lembaga tersebut. Analisis hub pengetahuan merupakan analisis awal dari serangkaian analisis knowledge lainnya, yang dapat dilakukan setelah beberapa syarat diketahui. Analisi hub dapat berdiri sendiri, meskipun di dalam analisisnya dikaitkan ini dilakukan lainnya. Hal dengan analisis mengingat kebutuhan untuk melihat posisi dan keuntungan (comparative advantage) dari lembaga dan keberadaan data. tersebut di atas merupakan analisis makro dengan data yang besar namun dalam tulisan ini difokuskan pada Selain itu analisis Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 149
peran lembaga yang akan dilihat dalam konteks knowledge hub yaitu sebagai berikut. "Knowledge hubs are innovation systems that are nodes in networks of knowledge production and knowledge sharing. They are characterised by high connectedness and high internal and external networking and knowledge sharing capabilities. As meeting points of communities of knowledge and interest, knowledge hubs fulfil three major functions: to generate knowledge, to transfer knowledge to sites of application; and to transmit knowledge to other people education and through training" (Evers, 2008). local lembaga penelitian sebagai bagian dari sumbu-sumbu produksi ilmu pengetahuan dan jejaringnya. Di internal dalam analisisnya, dilihat kegiatan maupun eksternal, dengan tiga fungsi utama yaitu menghasilkan pengetahuan, mentransfernya di dalam penggunaan, dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Konsep ini membantu melihat posisi dari P2KK melalui aktivitas dan hasil kegiatan para penelitinya. Selain itu, konsep ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LIPI, yaitu mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini melihat konteks kelembagaan yang terpisah dari yang terhadap analisis dikembangkan oleh aktivitas dan hasil kegiatan lembaga, walaupun di dalam tulisan ini beberapa komentar dan kritik tetap digunakan. Knowledge hub melihat seperti kritis substansi Pentingnya Buku Berkaitan dengan hub pengetahuan, kluster pengetahuan dan arsitektur pengetahuan seperti di atas, buku dan kegiatan sosial merupakan bentuk dari bangunan pengetahuan. Bagian ini memperlihatkan bangunan tersebut melalui buku. Pentingnya buku, dibahas juga oleh Anderson (2006) yang menggambarkan tentang communities". Imagined communities adalah naskah tentang nasionalisme, akan tetapi ada beberapa hal penting yang diperlihatkan dan dapat dikaitkan dengan buku sebagai salah satu medium pengembangan yang berkembang melalui surat kabar dan novel. Dengan tampilnya berita atau pemikiran di tidak akan dalam medium-medium hilang dan dapat muncul dalam kesempatan lain. Selain itu, terbitan tersebut merupakan representasi konsep "imagined "shared knowlege", tersebut dari pasar yang mengonsumsinya (Anderson, 2006: 33-34). Di dalam bahasanya, Anderson mengatakan bahwa "The book, however - and here it prefigures the durables of our time - is a distinct, exactly contained reproduced on the large scale" (Anderson, 2006: 34). self object, Dalam skala yang lebih terfokus, Jeroen (1998) menggunakan terbitan dari penerbit Islam di Indonesia untuk menjelaskan perubahan sosial dalam konteks pengetahuan keberagamaan yang terjadi. Di dalam paparannya, sebagai pioner, di Indonesia penerbit buku-buku Islam adalah Bulan Bintang yang memberikan porsi pada penulis Indonesia. Pada masa Orde Baru, berkembang penerbit Mizan yang banyak menterjemahkan pemikiran Islam dari luar Indonesia. Gambaran lain tentang pentingnya buku di Indonesia, diperoleh dalam fragmen-fragmen, seperti yang diceritakan di dalam sejarah Penerbit Obor (2017). Penerbit Obor merupakan penerbit dengan fokus pada ilmu sosial termasuk menerbitkan buku-buku terjemahan. Sejarah Penerbit Obor memperlihatkan bahwa Indonesia pernah masuk di dalam indikator darurat buku. Indikator tersebut kemudian menghasilkan program penerbitan buku dalam jumlah yang dianggap mencapai "critical mass" juga untuk ilmu sosial. Sebagai ilustrasi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), misalnya, terdapat mata kuliah seperti Sistem Sosial, Sistem Politik, Sistem Hukum, dan Sistem Budaya, dan bacaan wajibnya salah satunya mengacu pada buku-buku terbitan Obor. Pada saat itu mereka yang mengajar mata kuliah tersebut, merupakan bagian dari peer group yang terlibat baik langsung maupun tidak dengan YIIS dan HIPIIS. Dalam konteks yang sejaman, sejarah LP3ES menghasilkan gambaran yang serupa, ketika Prisma menjadi rujukan penting dari isu dan tema yang dibahas di dalam mata kuliah tersebut (Dhakidae, 2003). Buku merekam perubahan sosial. Dalam hal terlihat pentingnya mendefinisikan kembali posisi akademisi, sebagai pendorong perkembangan dalam perkembangan ilmu sosial terdapat dua fungsi buku, yang pertama adalah untuk melacak orthodox ideas dan yang kedua adalah untuk menyuarakan ide yang baru (Hobsbawn, 2013: 8). Obor, LP3ES, dan juga YIIS dan HIPIIS, pada masa Orde Baru merupakan institusi yang ini, ilmu sosial. Di 150 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
penting di dalam pengembangan ilmu sosial. Sebagai ilustrasi pengalaman sebagai mahasiswa sosiologi pada tahun 80-an di UI terdapat mata kuliah dengan judul utama adalah Sistem yang dilihat dari isu sosial, budaya, politik, hukum. tersebut memiliki serangkaian Mata kuliah bahan bacaan (wajib) termasuk buku dengan isu Indonesia yang umumnya diterbitkan oleh Obor. "Kemiskinan di Perkotaan" tulisan Parsurdi Suparlan adalah salah satu contohnya. (1993) ini penting bagi Obor sebagai penerbit dan juga para akademisi sebagai penggunanya. Beberapa buku yang diterbitkan Obor merupakan buku teks, akan tetapi kita melihat kaitan antara buku teks tersebut dengan penggunanya di universitas. Di dalam ulang tahun Obor yang ke 49 pada tahun 2017, Ignatius Haryanto menceritakan aktivitasnya ketika menjadi mahasiswa, dengan membuat resensi buku-buku bermutu yang diterbitkan Obor. Salah satu tugas P2KK-LIPI secara umum adalah mengembangkan komunitas ilmiah, melalui kegiatan siar akademik melalui buku. Hal ini berkaitan dengan minat dan kemampuan membaca cepat yang dimiliki oleh peer group ini, serta dukungan bahwa membangun komunitas akadamis penting adanya. Selain itu, menekankan pada para mahasiswa bahwa buku ini perlu dibaca merupakan sesuatu yang penting untuk dikembangkan. Beberapa kalangan mendahulukan terbitan dari luar negeri dengan alasan kebaruan dan juga otoritas keilmuan yang dimiliki oleh penulisnya. Tentu ini benar, karena terdapat kesenjangan dari konsep-konsep yang sudah berkembang pesat, dengan kecepatan kita tetapi hal mengakses ini merupakan salah satu tantangan di dalam pengembangan pengetahuan di Indonesia. Peer group informasi. Akan LIPI sebagai Sebuah Konteks Pengetahuan Berkaitan dengan pandangan di atas, maka pembedaan tentang kepentingan public, academic, dan beuracrautic yang muncul di dalam pembagian basic dan applied menjadi menarik karena dapat berfungsi ganda dan ada pula yang berjalan berdampingan. Diskusi tentang hal ini menarik karena LIPI sendiri mencanangkan bahwa peran ilmu adalah bisa science for science, science for stakeholders, dan science yang pembagiannya menjadi sulit jika dipilah-pilah dengan rigid. Science for science menunjukkan kegiatan peneliti yang tercurah pada perkembangan keilmuannya, science for stakeholders adalah for scientific community, peneliti mampu memberikan jawaban terhadap scientific stakeholders-nya, dan kebutuhan community adalah bagian dari diseminasi dan tanggungjawab akademik terhadap peer group keilmuan masing-masing. Tantangan peneliti dan satuan kerjanya (satker) adalah menyeimbangkan antara ketiga kepentingan tersebut. Bagaimana keterkaitan ketiga hal di atas dapat dilihat dari pengalaman tentang proses penelitian kompetensi individu dapat diperoleh dari informasi Melly G. Tan. Berdasarkan paparan tentang penelitian yang tentang dilakukan, pembangunan, merupakan bagian dari sejarah (Melly G. Tan, 2012). Tulisan refleksif Melly G. Tan merupakan bagian dari pembahasan kegiatan P2KK-LIPI khususnya dan di LIPI pada umumnya (Santoso, 2012). Berdasarkan paparannya, kegiatan penelitian dapat dilihat dari kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah, dampak pembangunan pada masyarakat, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi networking internasional yang dikembangkan dan kajian tentang etnis Cina yang merupakan bagian dari kepakaran yang bersangkutan. dan perkembangan pernah tema nutrisi dan seperti dengan berkaitan Barangkali hal yang menarik adalah cerita Melly G. Tan tentang komentar Harsya Bachtiar (Melly G. Tan, 2012: xi) bahwa kajian etnis Cina yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Melly G. Tan secara eksklusif karena dapat membatasi kajiannya sendiri dari perkembangan tersebut ilmu yang diperhatikan oleh Mely G. Tan, walaupun sebenarnya kegiatan tentang kajian Cina yang membawanya sebagai fellow di Kyoto (Santoso, etnis Cina 2012: xi). Saat dikembangkan oleh Thung Ju Lan yang mampu mengaitkannya dengan internasional dalam International Workshop "Making Global Trajectories of Chinese Diaspora Studies in Asia",2017. Sebagai sebuah kajian yang penting, P2KK membutuhkan revitalisasi dari kajian Cina sehingga isu ini bisa terus berkembang. lebih luas. Nasehat ini kajian jejaring Dalam konteks kelembagaan, Dhakidae mencatat pandangan pemerintah terhadap ilmu sosial melalui kutipan sambutan Presiden Soeharto pada peresmian gedung LIPI. Kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut. "Penelitian bidang sosial hendaknya makin banyak mendapatkan perhatian kita, karena pada akhirnya kemampuan manusia dan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 151
perkembangan masyarakat yang terencana dan terarah akan menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan... [K]eberhasilan pembangunan juga membawa masalah masalah baru yang perlu dipecahkan bersama. Kemajuan pembangunan tidak saja membawa perbaikan hidup, juga membawa harapan harapan baru, tantangan- tantanganbaru dan bahkan juga persoalan- persoalan baru" (Dhakidae,2003: 331). tetapi Ketika itu, menurut Dhakidae, peran LIPI adalah sebagai pemandu perkembangan yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Dhakidae, 2003: 332). Kata pemandu perkembangan dan seterusnya tersebut merupakan kutipan lanjutan Dhakidae terhadap kata-kata Soeharto. Sebagai konsekuensinya perkembangan ilmu sosial sangat berat karena "...otonomi ilmu dan riset praktis tidak ada" (Dhakidae, 2003: 333). ini memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah, menjadi akademisi di bagian dari proses kekuasaan yang terjadi. Di dalam ini menggunakan basis keilmuan, sehingga tidak semata-mata mengikuti kata pemerintah, terlebih lagi mereka melakukan penelitian pada sisi yang berbeda dari yang dilakukan pemerintah. Hubungan kekuasaan juga berubah sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kebebasan peneliti mengemukakan ide dan melaksanakan di dalam proses penelitian yang ada, terlihat dari beragamnya kajian yang ada. Kesulitan yang terjadi adalah di dalam kedalaman atau keluasan dari kajian yang dilakukan, peneliti terpaksa melakukan penyesuaian diri karena dukungan finansial yang terbatas. Paparan profesinya, para akademia P2KK sebagai Sebuah Cluster Perkembangan Ilmu Sosial Apakah seperti itu pada kenyataannya, terutama ketika peran pemerintah mengontrol ilmu pengetahuan melalui penelitian pesanan sudah menurun drastis? Hal ini dapat dilihat dari proses pengajuan penelitian. Prosedur pengajuan penelitian berubah setelah reformasi dengan berubahnya peran dari Bappenas. LIPI dapat mengelola keuangannya dan kajian yang ingin dikembangkannya. Oleh karena itu, di dalam tema-tema penelitian setelah tahun 1998 terdapat ide. Pengelolaan keuangan yang beragam mandiri memberikan kebebasan dan meningkatkan kreativitas dari penelitinya, meskipun terdapat isu-isu yang masih bertahan. Tema seperti hubungan industri dengan masyarakat disekitarnya, merupakan salah satu contoh dari tema yang bersinambungan dari penelitian pada tahun 80- an. Peneliti sebagai sebuah kelompok sudah berusaha untuk mengkritisi diri mereka sendiri. Pada tahun 1998, peneliti LIPI menginisiasi petisi terhadap kekuasaan Orde Baru. Dikomandani oleh beberapa peneliti politik-LIPI, pada 18 Mei 1998 mereka pergi ke DPR, dan Presiden lengser pada 21 Mei3. Meskipun Soeharto diwakili oleh 19 peneliti politik LIPI, petisi peneliti tersebut memperlihatkan sebenarnya berposisi terhadap kekuasaan. Peristiwa itu tidak hanya peristiwa politik, tetapi juga memperlihatkan bisa bagaimana berposisi ketika melihat situasi yang genting. bahwa peneliti 3Terima kasih pada Adriana Elizabeth atas Latar belakang sejarah kelembagaan ilmu sosial di LIPI dimulai dari masa Leknas (Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional) dan LRKN (Lembaga Riset Kebudayaan Nasional), yang berdiri tahun 60-an.Pada 1986 terjadi re-organisasi yang melanda Leknas dan LRKN. Dari situ kemudian terbentuklah 4 (empat) satuan kerja, (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), (2) Puslitbang Politik dan Kewilayahan, (3) Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (4) Puslitbang Ekonomi. Pada tahun 2001 nama Puslitbang diubah menjadi Puslit saja, dan satuan dengan bertambah ditambahkan satu Puslit, yaitu PSDR. Perubahan ini terjadi karena perubahan kelembagaan pada tingkat LIPI. Di dalam proses ini, terjadi kritik terhadap perubahan nama. Karena publik sudah ini dan menjadi agak kenal dengan nama bingung ketika namanya berubah. Selain itu, fokus-fokus kajian juga berubah. Dalam hal ini perlu membaca kembali kebutuhan akan re- organisasi yang barangkali cenderung pada kepentingan birokrasi dibandingkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, hal ini tidak dibahas di dalam ini karena perbedaan fokus. kerja yaitu tulisan Ketika masih bernama PMB-LIPI (Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan), perkembangan pada bidang, sehingga terbentuk 2 bidang, yaitu bidang Dinamika dan bidang Religi dan Filsafat. Baru kemudian pada tahun 1986 ditambah satu lagi, yaitu bidang Hukum dan bidang keilmuan ditampung informasinya. 152 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya, di PMB-LIPI dibuat fokus kajian yang disebut sebagai balai; Balai Litbang Religi dan Filsafat dan Balai Litbang Sistem dan Dinamika Sosial Budaya (BSDSB). Pada tahun 2002, penamaan balai diubah menjadi bidang, penamaan bidang menjadi Bidang Dinamika Masyarakat, dan ditambah bidang Hukum dan Masyarakat. Pada 2004 bidang Religi dan Filsafat diganti menjadi bidang Humaniora4. Tahun 2015 PMB-LIPI berubah menjadi P2KK LIPI. Pada proses perubahan tersebut, penekanan terhadap kebutuhan diseminasi, mengubah bidang yang awalnya berdasar pada pengembangan keilmuan kemudian dihapuskan dan menjadi kelti (kelompok penelitian) dan bidang memfokuskan pada fungsi Pengelolaan Diseminasi dan Hasil Penelitian (PDHP). Diskusi tentang kebutuhan pengelompokan berdasarkan kelti mengemuka, mengingat perkembangan isu dan tema yang bergerak dengan cepat. Selain itu, di dalam proses penelitian, telah dibahas kebutuhan untuk mengembangkan analisis multidisiplin, mengingat kompleksitas dari masalah dan kebutuhan Indonesia akan analisis yang komprehensif. Pengembangan Kelompok Penelitian (Kelti) atau Kekeltian untuk menampung pengelompokan multi disiplin. Proses pengelompokan ini cukup ramai karena variasi disiplin keilmuan.Namun, akhirnya di P2KK tersepakati adanya 4 kelti, yaitu Kelti Agama dan Filsafat, Kelti Ekologi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (ESKM), Kelti Hukum dan Masyarakat, serta Kelti Multikulturalisme. Di kelti, peneliti dari berbagai disiplin bisa terlibat, tetapi mereka bertanggungjawab untuk tema tertentu.Misalnya, kelti Agama dan Filsafat membawahi penelitian agama yang terdiri dari isu pluralitas-minoritas, syariah Islam, dan agama lokal, kelti ESKM merupakan gabungan dari tema-tema besar seperti hutan, maritim, dan perkotaan, kelti Multikulturalisme menggarap tema Media Sosial, Bahasa,dan STS (science, technology and society), dan kelti Hukum dan Masyarakat menggarap isu Hak EKOSOB (Ekonomi Sosial dan Budaya). upaya menyinergikan kegiatan melalui kelti-kelti di P2KK-LIPI untuk menggarap isunya yang dikaitkan dengan kebangsaan, yang menghasilkan 2 FGD. Pertama, gabungan Kelti Multikulturalisme dan Agama dan Filsafat (Thung Ju Lan, et.al., Pada tahun 2017 terjadi 2017) pada 18 Oktober 2017 dan kedua, kelti ESKM dan EKOSOB pada 19 Oktober 2017 (Sudiyono, et.al., 2017). Dua FGD tersebut menghasilkan beberapa masukan, antara lain adanya kebutuhan untuk mengaitkan antara lapangan dengan penelitian kebutuhan abstraksi yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat untuk memaparkan perkembangan keilmuan dari kajian. Kedua hal ini menjadi penting karena di Indonesia terdapat perubahan struktur sosial dan data tentang hal tersebut tersebar dan sangat beragam. empiris dari kebutuhan Oleh karena itu, situasi di dalam lembaga yang hubungan antarindividu dan tampaknya bermasalah sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial yang belum dieksplisitkan. Ada beberapa usulan yang muncul di dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah perlunya membaca kembali kajian etnografi tentang Indonesia, untuk memper- lihatkan perubahan yang sudah terjadi (Afiff, 2017). Perubahan ini penting karena, pada umumnya, pada tingkat masyarakat sudah terjadi hubungan saling memahami. Masalahnya ternyata terdapat pada representasi politik pada tingkat nasional yang berimbas pada politik tingkat lokal dan memiliki dampak pada tingkat global. Oleh karena itu, dalam hal ini, kajian yang dilakukan diharapkan memberi usulan dalam tingkat rekomendasi untuk mengatasi atau memberikan alternatif solusi. Selain itu, ada beberapa konsep yang muncul dari FGD tersebut, seperti pentingya mengggarap kembali konsep negara; dominasi sebagai agama; serangkaian elemen yang sulit dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. 2017) pada 18 Oktober 2017 dan kedua, kelti ESKM dan EKOSOB pada 19 Oktober 2017 (Sudiyono, et.al., 2017). Dua FGD tersebut menghasilkan beberapa masukan, antara lain adanya kebutuhan untuk mengaitkan antara lapangan dengan penelitian kebutuhan abstraksi yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat untuk memaparkan perkembangan keilmuan dari kajian. Kedua hal ini menjadi penting karena di Indonesia terdapat perubahan struktur sosial dan data tentang hal tersebut tersebar dan sangat beragam. empiris dari kebutuhan Oleh karena itu, situasi di dalam lembaga yang hubungan antarindividu dan tampaknya bermasalah sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial yang belum dieksplisitkan. Ada beberapa usulan yang muncul di dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah perlunya membaca kembali kajian etnografi tentang Indonesia, untuk memper- lihatkan perubahan yang sudah terjadi (Afiff, 2017). Perubahan ini penting karena, pada umumnya, pada tingkat masyarakat sudah terjadi hubungan saling memahami. Masalahnya ternyata terdapat pada representasi politik pada tingkat nasional yang berimbas pada politik tingkat lokal dan memiliki dampak pada tingkat global. Oleh karena itu, dalam hal ini, kajian yang dilakukan diharapkan memberi usulan dalam tingkat rekomendasi untuk mengatasi atau memberikan alternatif solusi. Selain itu, ada beberapa konsep yang muncul dari FGD tersebut, seperti pentingya mengggarap kembali konsep negara; dominasi sebagai agama; serangkaian elemen yang sulit dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. sejarah; serta globalisasi Dalam konteks memahami kajian dan pemetaan terhadap fokus dan perhatian, P2KK dilihat sebagai sebuah hub di dalam kancah kajian ilmu sosial di Indonesia. Tulisan ini menggarap hasil kajian dan tulisan yang terekam di dalam kegiatan, terutama buku, meskipun ada bentuk kegiatan lain seperti video. Dalam hal ini upaya analisis dilakukan melalui kategorisasi dari judul buku sejak tahun 2000-2015; melalui Katalog Buku Hasil Penelitian (2017) dan juga melalui LKJ. Melalui LKJ terlihat kerjasama yang tercatat adalah seperti di dalam tabel di bawah indikator Knowledge Cluster yang digunakan baru memperlihatkan kecenderungan, walau sudah terlihat sebarannya. Pada dasarnya kegiatan akademis masih bertumpu pada kegiatan ini yang menunjukkan 4Keputusan Kepala LIPI No 1151/M/2004 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 153
individual, bahkan dalam kegiatan public lectures, mereka yang hadir merupakan bagian dari jejaring individu yang kebetulan bertemu dan membuka peluang untuk memberikan masukan ke kalangan akademik melalui lecturesmerupakan kegiatan lembaga. Public yang dapat dikembangkan sebagai hal-hal yang berkaitan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, informasi atau perkembangan ilmu dapat lebih cepat dibandingkan keterlambatan, yang umum terjadi dalam kisaran 5-10 tahun tahun dari sebuah konsep. Paparan Suraya Afiff (2017) setelah melihat paparan tentang konsep tragedy of the commons, yang masih digunakan sebagai konsep utama, walaupun konsep tersebut telah mendapatkan kritikan disebabkan karena adanya pengalaman yang berbeda. dengan perkembangan Di bawah ini adalah tabel yang diperoleh dari daftar tentang kerjasama P2K LPI. Di situ terlihat bahwa daerah atau individu atau organisasi yang bekerjasama dengan P2KK umumnya berada di Jakarta. Kemudian beberapa tim penelitian sudah dapat mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa diantaranya diinisiasi oleh tim Bahasa yang ketika itu merupakan kegiatan PN atau Prioritas Nasional, yang memiliki lebih banyak dukungan finansial yang mendukung kreativitas mereka. Penelitian bahasa Pagu mampu membangkitkan kesadaran etnis yang ada di tempat itu melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, melalui ketua adatnya,Ibu Ida. Tim penelitian di Kao berhasil membuat buku ajar.Kegiatan lainnya menghasilkan kasus, video, dan cerita anak. Cerita anak ini ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa etnis yang bersangkutan dan bahasa Indonesia. Tabel 3 KerjasamaKelembagaan P2KK Pengelompokan lembaga Kementrian LSM, Pokja, asosiasi, foundation Litbang sejenis Pemerintah daerah (kabupaten) Universitas dalam negeri Universitas luar negeri Kluster Pengetahuan 15 21 7 2 23 7 Arsitektur Pengetahuan Jakarta Jakarta, daerah, Jakarta Daerah penelitian Jakarta, Yogjakarta, Purwokerto, Banjarmasin Amerika, Jepang, Singapur Jurnal 16 Jakarta, Bandung, Bali, Palembang Media (media baru) Sumber: Diolah dari LKJ P2KK (2016) 5 Jakarta Data dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan terbesar masih bertumpu pada kegiatan akademis, seperti menjadi narasumber di kementrian, LSM, jurnal, dan universitas dalam dan luar negeri. Kegiatan dengan universitas luar negeri, terutama adalah public lecture, dan hanya beberapa yang berupa peserta aktif dalam kegiatan seminar dan menjadi fellow. Aktivitas untuk terlibat pada seminar-seminar dengan tema spesifik berkaitan dengan peer group yang dikembangkan individu dan belum menjadi kelembagaan. LKJ sebenarnya merupakan laporan tahunan, tetapi data tidak dipaparkan pada ini karena dokumentasi belum kesempatan lengkap. tujuan dari tahun 2016 informasi lainnya diperlakukan sebagai data, sehingga ada untuk yang dua menganalisisnya. Pertama, membuat pengelompokan berdasarkan cross cutting issues dari beberapa tema penelitian. Kedua, menggarap isu-isu yang digunakan untuk membuat analisis lanjutan, walaupun merupakan paparan kasus tertentu. Katalog ini dibuat dengan upaya yang keras karena dokumentasi yang kurang tertata dan proses perubahan kelembagaan dan juga perpindahan kantor yang membuat data tercerai berai. Pengelompokan yang diperoleh dari katalog dibuat berdasarkan tunggal, berdasarkan isu seperti penelitian kelompok isu perempuan, terdiri dari marginal yang disabilitas, anak jalanan, minoritas agama, isu perkotaan, isu ekologi, isu keagamaan, isu bahasa, isu kebudayaan, isu komunikasi dan media, serta isu pembangunan. Pada 29 November 2017 telah diadakan acara ekspose hasil kegiatan yang dinamakan "Temu Mitra". Dalam acara ini ditampilkan pameran hasil-hasil kegiatan P2KK melalui poster judul buku dan foto. Kegiatan ini menampilkan Dr. Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas yang tentang prioritas memberikan kuliah umum Indonesia (Kompas, 30 November 2017). Temu Mitra merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjadi ruang diskusi yang mengemukakan Katalog sebagai data dan hal besar dilakukan tulisan 154 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
kegiatan dengan harapan dapat berdialog dengan diharapkan stakeholders. Melalui pengembangan kegiatan akademis yang lebih terfokus dan mampu menjawab pertanyaan dari stakeholders. dialog itu, dalam konteks hub, kegiatan P2KK dapat disarikan dalam tabel di bawah ini. Tabel itu memperlihatkan antara lain nama peneliti yang tersitasi cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki. Sementara Tabel 4 Jejaring Pengetahuan Berdasarkan pada Kegiatan Akademis Sistem, hub kerjasama dan knowledge sharing Kluster Pengetahuan Arsitektur Pengetahuan Membangun kesadaran Kegiatan akademis Bahasa sampai pada penyediaan bahan untuk daerah; Isu agama, berjejaring secara individual dalam dan luar negeri, walaupun isu sudah menjadi isu di dalam lembaga; berjejaring di dalam negeri, gender, maritim, perkotaan, berjejaring di dalam pengajaran dan aktivitas akademis -media, berjejaring dalam dan luar negeri dalam isu spesifik - etnisitas- kajian Cina; Pendanaan dan kebutuhan keilmuan menjadi alasan untuk kerjasama akademis Buku: Tematik 9, terbitan eksternal 8, local wisdom buku cerita anak, bahan Mulok, kumpulan peribahasa Sitasi: perempuan 12, laki laki 21 Menjadi dewan pakar dan kegiatan sejenis 8 orang Kegiatan asosiasi Dilakukan secara individual berdasarkan kepentingan yang dikembangkan individu bersama sama dengan asosiasi Kepengurusan dalam organisasi 2 orang. Individu yang memiliki kegiatan asosiasi, merupakan individu yang memberikan perhatian kepada kebutuhan kerjabersama Kegiatan dengan konteks masyarakat cenderung berkaitan dengan kepedulian, dan hasil riset dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Masyarakat terlibat di dalam pengembangan isu dan tema penelitian Kepengurusan dalam kegiatan ilmiah 3 orang Karya tulis ilmiah Lembaga memfasilitasi penerbitan jurnal dan program penulisan KTI Bagian dari buku 27; jurnal nasional 19; jurnal internasional 7; prosiding nasional 25; prosiding internasional 6 Indeks Perlu fasilitasi bagi peneliti untuk masuk ke laman laman seabgai akses pengukuran indeks dunia global seperti akun google scholar Terindeks global sitasi 8 orang, impact 3 orang Sumber: diolah dari LKJ P2KK 2016. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa di dalam kegiatan sudah mulai terlihat adanya kecenderungan walaupun masih terbatas pada kegiatan di dalam danluarnegeri. Kegiatan di luar negeri seperti bekerjasama dengan lembaga lain terkait dengan isu spesifik seperti agama, kajian etnisitas seperti etnis Cina, dan maritim. Representasi dalam konteks kegiatan di luar negeri masih terbatas, sehingga masih bertumpu pada individu dan isu tertentu yang menjadi bahan diskusi dan program, di beberapa kalangan peer group. Dengan demikian terlihat bahwa isu dan peer group menjadi penting di dalam pengembangan kegiatan dan kontribusi lainnya. akademis dan kegiatan berjejaring Terutama dalam penerbitan jurnal internasional, sangat berkaitan dengan jejaring melalui peer group internasional. Potensi kerjasama yang kondusif untuk dikembangkan titik terlihat di beberapa diantaranya adalah pada isu agama, gender, perkotaan, maritim, dan etnis Cina. Meskipun demikian, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan seperti kajian Cina yang sangat spesifik dan di lembaga hanya ada beberapa orang saja yang menjadi pemerhatinya. Dalam isu Cina, Thung Ju Lan melakukan workshop international dengan tema "Making Global Trajectories of Chinese Diaspora Studies in Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 155
Asia". Sementara itu, isu agama sudah lebih luas cakupannya, tetapi masih harus membuka diri dengan mengaitkan berjejaring antarlembaga. Kegiatan ini tidak hanya penting untuk memfokuskan kajian tetapi juga menjadi isu dan fokus yang dapat saling melengkapi. Kegiatan bertema agama baru saja bekerja samamenggarap peran Hadrami di dalam seminar internasional, bekerjasama dengan The Hadhramaut Center for Historical Research Documentation and Publication, Menara (Study and Research Center of Arab Descents in Indonesia), dan Balai Litbang Agama Jakarta, Kementerian Agama RI.Pengalaman kajian penerapan syariah Islam, menunjukan bahwa analisis berkaitan dengan rezim seperti ASEAN atau dunia global terbit). Pengaruh ini tidak dapat dihindari dan bahkan harus masuk menjadi salah satu elemen di dalam penelitian. kegiatan (Santoso,belum Dari skema knowledge sharing, data yang digunakan sebagai wahana eksplorasi tidak memungkinkan membuat pemetaan dan analisis dalam konteks knowledge architecture dan juga epistemic landscape yang akan menjadi agenda selanjutnya. Meskipun demikian, dari cluster dan hub, kita bisa memetakan kebutuhan dan tantangan yang harus dikembangkan secara bersamaan dengan melihat kegiatan dan jejaring dengan lembaga lain. Dalam skala terbatas, sharing dilakukan oleh PDHP knowledge dengan mengirimkan Jurnal Masyarakat dan Budaya dan berbagai terbitan pada beberapa lembaga pendidikan di daerah. Knowledge sharing juga dilakukan melalui kegiatan magang mahasiswa di P2KK dariuniversitas. Dari katalog buku-buku P2KK, terlihat adanya beberapa kategori yang penting, seperti tulisan para tokoh yang mengacu pada ilmuwan pionir seperti Mely G. Tan (2012), Taufik Abdullah (2017), "Beberapa Dimensi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kenang-Kenangan Purna Tugas untuk Hilman Adil dan RI Wahono", "Beta Orang Kupang Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat". Jurnal Masyarakat dan Budaya menerbitkan untuk tugas menghormati redaksinya yang purna seperti Rusydi Syahra dengan tema metode penelitian sosial dan Rusdi Muchtar dengan tema komunikasi. isu khusus Membaca diri sendiri merupakan upaya strategis untuk mengaitkan masa lalu dan masa kini untuk foresight masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu melihat modal sosial yang ada, seperti katalog buku memperlihatkan modal pemikiran yang ada, berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, hubungan sosial - akademik, baik secara individu maupun kelembagaan merupakan salah satu modal yang ada. Hubungan sosial seperti ini memperlihatkan jejaring dalam konteks P2KK sebagai cluster dalam kajian ilmu sosial. Dalam sisi aktivitas ini umumnya menjadi individual, tesis dan disertasi pendukung pada proses sebagai sebagai supervisor pendukung. Di dalam proses analisis ini ternyata tidak mudah membuat pengelompokan yang rigid, karena terdapat kecenderungan untuk saling berkaitan antar- berbagai isu. jejaring pembaca ahli, maupun Selain itu, terdapat penerbitan buku oleh penulis tunggal yang mengacu pada keahlian individu. Penerbitan buku masing-masing penulis lain oleh Riwanto Tirtosudarmo dengan kajian migrasi yang dikaitkan dengan isu keIndonesiaan; Herman Hidayat dan politik pengelolaan hutan; Nina Widyawati dengan politik identitas; Ahmad Najib Burhani dengan isu Muhammadyah; Anas Saidi dalam perkembangan keberagamaan; Henny Warsilah pada isu perkotaan; Endang Turmudi dengan fokus Kyai, M. Hisyam dengan kajian sejarah-sosiologi tentang penghulu; dan Widjajanti M. Santoso dengan fokus pada isu gender. Tentu saja mereka merupakan penerus dari penulis tunggal para pioner yaitu Taufik Abdullah, AB Lapian, Mely G. Tan, dan lainnya. Pada umumnya penulis yang aktif juga menjadi editor dari berbagai buku. Beberapa editor merupakan representasi terhadap tokoh atau isu tertentu, seperti Thung Ju Lan yang menjadi editor buku bagi Yohana Paramita yang memberikan perhatian terhadap pengaruh Portugis di Indonesia. tunggal antara dengan lingkungan Buku dengan penulis tunggal menunjukkan kemungkinan lebih besar untuk melakukan upaya mengkritisi dan/atau mendiskusikan dalam konteks pengembangan keilmuan. Beberapa diantaranya dimungkinkan karena berkembang dari disertasi yang sudah mengalami perubahan. Walaupun sebagian masih di dalam upaya untuk mendeskripsikan dan memaparkan pandangan atau teori tertentu. Hal ini berkembang dari kegiatan dan pembacaan yang dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan, antara lain Judul "Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa 156 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Orde Baru dan Reformasi" ataupun "Penelitian Sebuah dan Pengantar" (2017). Pengarusutamaan Gender; Upaya membaca diri sendiri muncul di buku berjudul "Mencari Indonesia" buku 1 dan 2. Buku tersebut merupakan kumpulan karangan (Tirtosudarmo, 2015), berupa rangkaian manik- manik.Meskipun masih memiliki kecenderungan sebagai kumpulan karangan, tetapi keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang substantif sudah berjalan. Aulia Hadi menulis tentang perkembangan kajian komunikasi di P2KK (Hadi, 2016). Pendapatnya adalah bahwa kajian masih terbatas pada deskripsi, dan kemungkinan untuk membuat generalisasi teoritis terbatas, jenis baik karena sampel penelitian kualitatif.Di dalam buku tentang refleksi terhadap tokoh Melly G. Tan (2012), digambarkan paparan tentang perkembangan kajian wanita dan saat ini biasa disebut dengan kajian perempuan. terbatas maupun lainnya yang ada di dalam katalog adalah tulisan yang berkaitan dengan program LIPI, antara lain ketahanan pangan, kebencanaan, energi, Taman Nasional, isu pengobatan, ketahanan pangan, fokusnya adalah pada kelembagaan sosial yang berperan sebagai safety valve terjadi kekeringan. Konsep ini dikembangkan dari konsep lumbung desa yang menjadi tempat penyimpanan. Sebagai institusi, lumbung padi tidak populer ketika terjadi pembangunan, bahkan cenderung menghilang. Lumbung berdasar pada kehidupan di dalam komunitas yang berkaitan dengan dampak pembangunan. Pembangunan yang memiliki ciri perkembangan individu-individu. tampak dari pudarnya Perubahan keluarga luas yang digantikan dengan keluarga batih. Dalam bentuk keluarga batih, unit keluarga hanya bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Hal yang sama terlihat di dalam diskusi tentang pengobatan tradisional. Penelitian yang menggunakan pandangan dari individu pengobatan tradisional menceritakan tidak hanya dari sisi mereka yang berhasil tetapi juga dari mereka yang gagal. Tulisan-tulisan serta konflik. Di dalam institution ketika juga ini yang menggunakan lokal, pengungsi Timor Timur, budaya lokal, dan lansia. Dalam kebencanaan, salah satu fokus kajian adalah pada penyandang disabilitas. Salah satu dampak dari bencana adalah adanya penyandang disabilitas yang seringkali terlupakan di dalam penerimaan bantuan atau perhatian. Selain itu fokus kebencanaan digarap oleh tim perkotaandengan tema kota tangguh bencana. Di dalam masalah dalam energi, pengembangan micro-hidro, konteks masyarakat menjadi penting, sebagai penerima dan pengguna, ataupun sebagai kelompok yang harus memelihara teknologi tersebut. terutama Penelitian strategis lainnya adalah yang bertemakan taman nasional. Taman nasional merupakan salah satu unggulan LIPI. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengangkat keunikan dari daerah yang bersangkutan, tetapi juga berkontribusi isu-isu lingkungan. Penelitian unggulan IPSK dalam konteks sosial dan budaya mencakup berbagai tentang konflik pertanahan isu, diantaranya setelah reformasi. Isu tersebut terdiri dari banyak konflik, misalnya konflik antara industri dengan masyarakat sekitar, sikap anarkis, serta peran LSM di dalam konflik SDA. Konflik SDA ini terutama berkaitan dengan masyarakat adat, yang terpaksa menerima masukan industri yang merusak ekosistem di tempat mereka berada. secara global pada Berkaitan dengan konflik sosial, kajian yang ada mengembangkan isu gerakan (movement) yang berkaitan dengan kawasan aliran sungai, korban konflik seperti yang terjadi di Aceh, dan masalah agraria.Kajian yang cenderung bertahan bertahun tahun dalam isunya adalah maritim. Ketika isu ini diangkat pada akhir1980-an, belum banyak orang yang melihat bahwa isu ini penting dan strategis. Kajian lainnya adalah hutan dengan fokus yang berubah-ubah berdasarkan tipologi atau kategorisasi pemerintah tentang hutan, seperti HTI - atau Hutan Tanaman Industri, hingga Taman Nasional. Perubahan sosial yang dikategorikan sebagai contemporary issues adalah fashion muslimah, media cyberdemokrasi, nasionalisme, trafficking, dan korupsi. Isu lain yang selalu hangat adalah masalah perkotaan, misalnya konteks aglomerasi di Pantura hingga masalah kewargaan. sosial, Dari segi penelitian tentang kelompok, kelompok rentan yang diacu adalah kelompok penyandang disabilitas, perempuan, minoritas keagamaan, anak jalanan generasi muda, agama tim Isu yang diangkat di dalam penelitian juga berkaitan dengan perkembangan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang budaya Melayu dilakukan Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 157
dengan menggunakan metode penelitian tradisi ini menghasilkan beberapa lisan. Kegiatan tulisan, dan juga berhasil mengembangkan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). ATL merupakan kegiatan lembaga yang memberikan perhatian kepada tradisi lisan. Tradisi lisan sendiri merupakan upaya yang berkejaran dengan yang mendesak perubahan dan memarginalisasi tradisi dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Program dan kegiatan ATL diharapkan bisa menjadi upaya mengangkat identitas keindonesiaan melalui tradisi yang pernah berkembang atau diharapkan terus berkembang di masyarakat. lintas sosial Kajian agama merupakan salah satu ciri dari P2KK. Pada tahun 80-an terdapat kelompok diskusi Selasaan yang diampu oleh Nurcholish Majid. Pertemuan ini membahas berbagai isu yang mengundang pakar, dalam dan luar negeri untuk berbagi, baik pengalaman penelitian maupun konsep yang digunakan. Martin Van Bruinessen pernah hadir untuk menentukan proses penelitian yang dilakukannya. Kegiatan berbagi untuk memperkaya perspektif, kemampuan analisis, dan juga etos kerja peneliti. Dalam proses penelitian, terdapat berbagai irisan, sehingga sulit membedakan antara kajian humaniora dengan ilmu sosial, bahkan dengan ilmu agama. Misalnya isu pesan keagamaan di media massa merupakan irisan dari isu humaniora dan isu ilmu sosial. Isu lain yang berkembang adalah hubungan negara dan agama yang problematik, termasuk di dalamnya isu keutuhan sosial yang seakan-akan mengasumsikan bahwa agama memicu perpecahan. Tentang hal ini ada kajian mengenai radikalisme. pengalaman ini penting Isu yang berkaitan dengan Syariah Islam juga menarik perhatian para peneliti pada bidang agama sehingga ada beberapa penelitian dengan topik tersebut, antara lain Pemetaan Penerapan Hukum Syariah dalam Konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional (2010) dan Dinamika Hukum Agama dan Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional Studi Dinamika Perilaku Kehidupan Masyarakat dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah (2007). Kajian terdahulu telah membukakan jalan, tetapi pada saat itu Syariah belum menjadi konteks yang dikaji secara khusus. Temuan yang menarik pada penelitian terdahulu adalah adanya deskripsi tentang UU Raja Banjar yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani pertentangan antara agama lokal dan agama Islam. Raja bertindak bijaksana untuk menerima keberagaman dari masyarakatnya dan memberi solusi terhadap konflik yang mungkin terjadi. Penelitian juga tentang hukum Syariah bernafaskan dukungan terhadap perkembangan Islam yang masih berkaitan dengan situasi euforia perubahan rezim Orde Baru. ini Kata Syariah digunakan karena kata tersebut tersebar di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saat ini konteks Syariah Islam menjadi semakin penting karena keberadaanya dan pengaruhnya sudah ada pada tingkat kehidupan keseharian. Konteks seperti ini yang dikembangkan lebih lanjut di dalam penelitian tentang Dinamika Penerapan Syariah Islam. Penelitian Syariah 2015-2019 ini menghadapi tantangan yang lebih besar karena meng- gabungkan antara aturan normatif yang tidak dapat dihindarkan dengan situasi perubahan sosial (Hefner,1993; Chandra, 2011). Penerapan Syariah dikomodifikasi oleh sosial yang berusaha kelompok-kelompok memberikan dan menyebarkan pemahaman tentang Islam yang dianggap "benar". Pada situasi ini, kehidupan keseharian memainkan peran besar, misalnya di dalam fashion muslimah terjadi komodifikasi yang merupakan cerminan dari kelas menengah (muslim) yang berkembang (Hisyam, et.al., 2016).Namun, pada isu perkawinan, terlihat situasi yang mendua, dengan melihat masalah ini di dalam pertentangan antara masalah-masalah sosial seperti kawin muda, kawin siri, ataupun pemahaman dengan kawin keagamaan yang normatif seperti diskursus poligami(Usman,et.al.,belum terbit). Di dalam pembahasan tentang dua sisi seperti itu, masalah tidak hanya menjadi komprehensif, karena menyodorkan hasil juga tetapi lapangan, persoalannya memberikan gambaran tentang diskursus yang berkembang terkait isu tersebut. seperti kontrak isu Pada kenyataannya, berbagai masalah yang digarap tidak dapat dipisahkan dengan jelas dan tegas, seperti hukum yang menjadi salah satu bagian dari problematik yang ada. Misalnya dalam konteks perempuan, hukum menjadi penting untuk melindungi perempuan. Hukum adalah bagian dari sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum memiliki spektrum yang sangat luas, dari hukum yang berkaitan dengan agama seperti syariah Islam, UU Pemerintah Daerah, HP3 atau Hak Penguasaan struktur 158 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
Perairan Pesisir, atau masalah penanaman modal. Kajian yang awalnya bermula dari kajian tentang pertanahan, sudah berkembang dengan pesat hingga mencakup masalah HAM dan akhir-akhir ini difokuskan pada hak EKOSOB - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada isu perempuan, tema yang diangkat adalah berupa seri penelitian tentang perlindungan hukum perempuan seperti pada buruh migran, perempuan dan properti, perempuan dan pengetahuan, serta perempuan dalam konflik sosial. Penelitian bertema gender di P2KK sudah ada sejak dilakukannya penelitian tentang penyebaran konsep gender di perguruan tinggi dan tentang ideologi gender dan tranformasi sosial pada 2004. Sejak 2007-2009, dilakukan penelitian berbentuk time series dengan isu gender dan buruh migran dalam berbagai sisi, seperti dari daerah pengirim, maupun dari daerah asal. Pada 2010-2014, dilakukan penelitian gender yang berada di bidang hukum dan masalah perempuan dilihat atas dasar isu, seperti pembagian perempuan dan tubuh, perempuan dan kerja, perempuan dan properti, serta perempuan dalam konflik sosial.Pada tahun terakhir kajian ini membuat rangkaian dari keseluruhan isu yang ada dengan penekanan pada representasi perempuan.Tim perempuan dan hukum di P2KK menetapkan untuk menggunakan pendekatan dengan perspektif perempuan, walaupun melepaskan pemahaman atas perspektif tersebut kepada masing-masing peneliti. Masalah yang dihadapi oleh tim adalah bentuk tulisan yang beragam, dari tulisan yang tanpa perspektif, tulisan yang mengikuti wacana posisi perempuan berdasarkan pemahaman umum, hingga tulisan yang mencoba melihat dari perspektif perempuan. Penelitian dengan tema ini sulit dilakukan, antara lain karena anggota tim berubah-ubah karena merasa tidak sesuai dengan temanya, atau terlibat di dalam kegiatan tim lainnya. Sejak 2015, tim gender bersepakat untuk off dahulu melakukan refresing dengan menggunakan pola PUG, yaitu para peneliti masuk di dalam penelitian yang berbeda-beda, seperti di tim syariah dan media baru. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ideografis yang memaparkan subjek yang diteliti secara mendalam. Penelitian jenis ini membutuhkan beberapa tahapan lagi sebelum menjadi sebuah penjelasan teoretis. Kajian yang ada bergerak dari berbagai isu dan tema, yang dimulai dari kajian komunikasi massa, komunikasi budaya, dan sekarang ini media sosial. Isunya beragam, televisi, pers daerah, persepsi mulai dari penonton, tayangan Islami, dan lainnya. Salah satu faktor yang berpengaruh nyata terhadap kajian adalah kecenderungan menggunakan kajian komunikasi dalam konteks applied sciences. Paparan teoretisdigunakan untuk membuat kerangka dan membantu analisis, beberapa diantaranya menggunakan pendekatan perkembangan untuk menangkap kontemporer. isu-isu M. Hisyam memberikan gambaran kerjasama ilmu pengetahuan sejarah yang melibatkan sejarawan di LIPI, diantaranya peneliti dari P2KK. Di dalam paparannya terlihat bahwa penulisan sejarah berkaitan dengan pandangan yang berkembang pada masyarakat yang ditangkap secara akademis. Situasinya adalah setelah Reformasi 1998, ketika diskursus yang berkembang adalah adanya "kesalahan" dalam penulisan sejarah Indonesia. "Kesalahan" ini berkaitan dengan pandangan atau diskursus pada rezim sebelumnya terhadap peristiwa sejarah. Oleh karena itu, perubahan rezim menghendaki penulisan yang lebih akurat. Berbekal metode sejarah lisan, program ini berjalan, sejalan pula dengan program kerjasama internasional dengan Nederlands Institut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), yang melihat "Indonesia Accros Order". Penelitian yang monumental di dalam konteks keluasan dan variasi hasil penelitian diperoleh dari penelitian bahasa sejak 2003. Perkembangan kajian ini mulai dari kajian tematik dengan menyasar bahasa di wilayah Timur berkembang menjadi penelitian bahasa non-Austronesia dengan pendanaan yang cukup besar melalui skema dalam perjalanannya, tema lain yang dikembangkan adalah penelitian tentang bahasa yang hampir punah. Penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi kebijakan di Indonesia tentang bahasa daerah yang hampir punah. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa daerah seperti daerah suku Oirata di Pulau Kisar, Gamkonora, Kui, Pagu, Kao, dan Kafoa. Program ini merupakan kegiatan multidisiplin yang menggabungkan tidak hanya linguistik tetapi juga ilmu sosial lainnya. Beberapa linguis yang menjadi sumber daya satker, mengembangkan kegiatan bersama dengan Universitas yang memiliki kajian bahasa seperti Universitas Indonesia, Atmajaya, Universitas Lampung, dan lainnya. Di dalam Indonesia, kemudian penelitian nasional. Di Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 159
prosesnya tim-tim ini memiliki mentor para ahli bahasa dan budaya, seperti Benny Hoed dan Multamia Lauder. Untuk mengolah data bahasa, tim menggunakan software, sehingga semua peneliti yang terlibat belajar menggunakan software ini, meskipun pada kenyataannya hanya beberapa tim yang mampu secara konsisten melaksanakannya. Kerjasama penelitian model multidisiplin ini menghasilkan berbagai bahan akademis seperti senarai kata (kamus), film tentang kebiasaan budaya, cerita anak, komik, serta bahan ajar untuk muatan lokal pada kelompok bahasa yang diteliti. Bersama masyarakat, tim melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, seperti mendirikan sanggar, melakukan lomba pidato dengan menggunakan serta lokal yang hampir punah, bahasa melakukan penguatan kebahasaan dan budaya dengan mengajakserta stakeholders yang ada di tempat tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan subjek penelitiannya. Kegiatan tersebut telah menghasilkan lulusan S3 seperti Katubi dan Dahlan Perangin Angin, saat ini menyusul rekan dari tim bahasa lainnya. tim seperti AR Patji, kemudian terlibat di dalam tim untuk membahas bahasa lokal dengan DPD. Dalam kegiatan akademisnya, anggota tim juga bekerja sama dengan lembaga pada tingkat nasional dan lokal, yang memberikan masukan dan mendiskusikan problematika yang situasi kebahasaan di lokasi penelitian. Kegiatan ini terpaksa mengurangi jumlah tim-nya karena terdapat perubahan perencanaan dan pendanaan. Fokus kajiannya juga kemudian berubah dengan melihat konteks bahasa dalam kebangsaan melalui kebijakan kebahasaan. Kegiatan ini juga menghasilkan hubungan sosial yang baik dengan tokoh adat setempat, seperti dengan ibu Afrida Erna Ngato yang ketika penelitian dilaksanakan adalah kepala suku adat di Pagu. Hubungan terus berlangsung, bahkan setelah kegiatan penelitian berhasil mengembangkan kesadaran berbahasa yang berbasis penelitian P2KK-LIPI. Sementara itu, beberapa penelitian di dalam tim bahasa berhasil membuat bahan ajar bagi mulok (muatan lokal) untuk tingkat pendidikan dasar Koordinator terkait dengan selesai. Ibu Ida Penutup Tiga fungsi hub-pengetahuan menunjukan bahwa produksi ilmu pengetahuan merupakan kegiatan yang dominan, diikuti oleh diseminasi ketrampilan dan ilmu melalui magang, sedangkan transfer pengetahuan dilakukan bersama dengan masyarakat dilakukan. Hubungan antara peneliti dengan masyarakat saat ini sangat dekat, karena kebutuhan dan masalah secara langsung melibatkan peneliti di dalamnya. Keterlibatan itu sangat bervariasi, ditentukan oleh kondisi yang ada dan dukungan kelembagaan, dalam program dan keuangan. lembaga pada masyarakat marginal Fokus isu-isu memperlihatkan perhatian publik yang membutuhkan upaya lebih untuk mengangkatnya sebagai sebuah problematika yang membutuhkan solusi. tempat penelitian terhadap pada masalah juga dan Analisis hub-pengetahuan merupakan awal yang penting karena memposisikan LIPI, dalam hal ini P2KK, di dalam perkembangan ilmu sosial. Terlihat bahwa pada kegiatan yang berkaitan dengan arsitektur pengetahuan ilmu sosial, para founding fathers - melalui lembaga seperti YIIS, HIPIIS, Penerbit Obor; menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Peta tersebut sudah berubah, perubahan sedang terjadi dan berbagai pertanyaan bermunculan berkaitan sosial dan kebutuhan dengan perubahan masyarakat yang terjadi. Selain itu,kajian seperti ini berguna untuk membuka mata tentang tantangan "baru" yang perlu ditanggapi bersama. Sebagai sebuah hub, P2KK memperlihatkan kegiatan akademis yang perlu mengembangkan jejaring sehingga menjadi kluster di dalam arena geospasial tertentu. Selain itu, kajian yang sudah inter-Asia dilakukan perlu memperhatikan referencing untuk mengembangkan kaiian epistemik yang menjawab pertanyaan dari masyarakat dan internasional. pada tingkat nasional Di dalam perubahan sosial tersebut, posisi kelembagaan berpengaruh, karena lembaga penelitian dipengaruhi oleh model pendanaan sehingga para dan perencanaan nasional, penelitinya memiliki tugas dan fungsi berganda. Selain itu, di dalam amanat UU, lembaga penelitian memiliki mandat untuk mengembangkan hub-pengetahuan yang memediasi kegiatan lainnya. penelitian dan kegiatan akademis Hubungan kerjasama dengan lembaga akademis dari luar Indonesia merupakan kegiatan yang 160 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
penting dan perlu dikembangkan secara egaliter. Sebagaimana hubungan kerjasama akademis, diharapkan juga nama nama peneliti atau akademisi dari Indonesia bisa lebih banyak memiliki akses ke dunia global. Kerjasama akademis pada umumnya masih terpusat di Jakarta, sedangkan kegiatan bersama yang dikembangkan di daerah umumnya hanya berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan. Proses penelitian bahasa yang dilakukan secara bersama-sama dengan pendanaan yang komprehensif memberikan kesempatan untuk berkembang secara simultan dengan kegiatan masyarakat di lapangan. Di dalam kegiatan dengan daerah, peneliti melakukan proses penelitian yang saling menguntungkan, ketika peneliti tidak meninggalkan subjek penelitiannya, bahkan mengembangkan identitas dan kedirian daerah. Perkembangan ini perlu diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan metodologi yang dilakukan. Meskipun masih berskala kecil, tetapi kegiatan ini memper- lihatkan adanya ide, embrio dari kepekaan dan tanggungjawab akademis yang dimiliki peneliti dan lembaganya. penguasaan juga tentang keilmuan kemampuannya untuk memediasi dan memasukan ide-ide inklusi di dalamnya. tetapi Kegiatan peer group, baik dengan universitas maupun dengan masyarakat sipil, penting untuk mengangkat isu bersama. Beberapa kajian dimulai dengan cara itu, dengan tujuan "akademik" yang bisa saja secara ini birokrasi mendapatkan dukungan. Cara mempermudah sebuah isu untuk ditanggapi oleh birokrat, karena pentingnya ide tersebut.Kajian komunikasi cenderung bertahan menghadapi tantangan untuk mampu melihat perubahan sosial yang terjadi sangat penting dilakukan karena adanya perubahan teknologi dan jejaring dunia. Kajian Penerapan Syariah Islam memper- lihatkan bahwa kesinambungan isunya menjadi penting karena memiliki konteks yang berkaitan dengan perbedaan pemaknaan yang terjadi. Meski sama-sama berbicara tentang syariah Islam, namun konteks sosialnya berbeda, sesuai seperti dengan perubahan rejim dari Orba menjadi Orde Reformasi dan juga perubahan eksternal karena globalisasi. situasi internal Indonesia Di dalam kerjasama, peneliti banyak bekerjasama dengan universitas sebagai mitra dan masyarakat sipil untuk mengembangkan temanya. Beberapa peneliti P2KK-LIPI seperti Ahmad Najib Burhani menjadi tenaga ahli untuk menggarap kebijakan yang berkaitan dengan agama minoritas, Dedy Adhuri dengan masyarakat adat, dan A.R. Patji dengan bahasa daerah. Kegiatan seperti ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan akademis, berkaitan dengan pilahan yang dibuat oleh Buroway, maka terlihat bahwa irisan- irisannya mewarnai kehidupan akademis yang ada. Pilahan-pilahan yang digambarkan oleh Buroway, tampaknya tidak dapat diterapkan secara rigid, karena di dalam kegiatannya semua pilahan tersebut berbaur. Peneliti tidak hanya diharapkan membuat tulisan akademik tetapi juga diharapkan untuk membuat policy paper dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Tugas yang sama sekali tidak mudah, karena para akademisi seakan punya dua kaki yang saling tarik menarik. Kegiatan peneliti dan penelitian yang dikembangkan di P2KK pada umumnya berkaitan dengan kelompok marginal yang memiliki problematika di dalam hubungan kekuasaan. Peneliti harus melakukan dialog dengan dua kepentingan yang bisa saja tidak hanya dalam berbeda.Beban peneliti Analisishub-pengetahuan merupakan langkah yang penting untuk menunjukan proses menghasilkan, mentrasfer pengetahuan, dan membangun jejaring akademis melalui kegiatan ini merupakan awal dari ilmiah. Langkah penelitian dengan menggunakan mekanisme Evers yang lebih lengkap sangat dibutuhkan untuk menunjukan porsi saling berjejaring dan bekerjasama yang menjadi asumsi dari perkembangan dunia global dan milenial. Kegiatan berjejaring merupakan langkah yang penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Tantangannya sangat besar, misalnya inter-Asia referencing, merupakan pemikiran yang penting di dalam konteks ini. Mampukah kita mengembangkan hal itu, meskipun sudah ada embrio dari kegiatan yang dilakukan. Namun, pengembangannya berkaitan dengan kegiatan berjejaring akademis yang sadar akan posisi Dunia Ketiga atau Asia sebagai lokus keilmuan yang tidak hanya berupa sesuatu yang dapat keinginan melainkan dikembangkan dan dikerjakan. Secara umum, analisis struktur seperti memberikan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang bisa dikembangkan selanjutnya. Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan terutama untuk melihat secara substantif penggunaan perspektif, pandangan, metodologi, dan hasil dari kajian, lengkap. Pemetaan yang Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 161
untuk mengembangkan potensi perkembangan keilmuan menjadi perkembangan pemikiran. Daftar Pustaka Evers, Yue Wah Chay.Governing and Asia. Knowledge Managing Singapore: World Scientific Publishing Co. in Abdullah, Taufik. (2017). Tiga Dimensi Ilmu Sosial dalam Dinamika Sejarah Bangsa. Kleden Ignas dan Taufik Abdullah (eds). Ilmu Pengetahuan dan Paradigma Ilmu Sosial dan Ilmu Penelitian, Humaniora di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Evers, Hans-Dieter. (2008).Knowledge Hubs And Knowledge Clusters:Designing A Knowledge Architecture For Development. ZEF Working Paper Series, No. 27. 0202-20080911278, diakses 23 Oktober 2017. Achwan, Rochman. (2016). "Ilmu Sosial di Indonesia, Peluang, Persoalan dan Tantangan", dalam dalam Widjajanti M.Santoso. Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Buku Obor. Ghatak, Saran dan Andrew Stuart Abel. (2013). "Power/Faith: Governmentality, Religion and Post Secular Societies". International Journal of Politics, Culture and Society Vol 26 No 3 September, 2013. Afiff, Suraya. (2017). Seminar CBFM-LIPI. Jakarta, 19 Oktober 2017. Anderson, Benedict (Revised Edition). (2006). Imagined Communities, Reflection of the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. Buroway, Michael.(2005). "Public Sociology", American Sociological Review. Feb 2005, Vol 70, Iss 1. Gramsci, Antonio. (1971). Selections from Prison Notebooks. London: Elec Book. diakses 11 April 2018. Hadi, Aulia. (2016). "Dinamika Studi Komunikasi di Indonesia, Sebuah Meta Analisis Kualitatif Hasil Hasil Penelitian LIPI" dalam Widjajanti M. Santoso, Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Buku Obor. Chua Beng Huat. (2015). "Inter-Asia Refencing and Shifting Frames of Comparison" dalam Carol Johnson, Vera Mackie, Tessa Morris-Suzuki (eds), The Social Sciences in The Asian Century, Australia: ANU Press. Hadiz, Vedy.(2016). "Ilmu Sosial dalam Konteks Otoritarianisme, Demokrasi dan Tuntutan Pasar", dalam Widjajanti M. Santoso Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Buku Obor. (ed). Chandra, Dilip. (2011). "The Role of Islam in Contemporary Indonesia: Search for a New Paradigm", dalam Paul Van der (eds). New Velde, Alec McKay Developments in Asian Studies: an Introduction. New York, Routledge. Dhakidae, Daniel. (2003).Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Elga, Andina. (2011). "Buku Digital dan Pengaturannya". Jurnal Aspirasi Vol. 2 No. 1 2011. diakses 6 September 2017. Evers, Hans Dieter dan Solvay Gerke. (2005). "Local and Global Knowledge: Social Science Research on Southeast Asia", dalam Thomas Menkoff, Hans Dieter Hefner, Robert W, (1993). "Islam, State and Civil Society: ICMI and the Strugle for the Indonesian Middle Class". Indonesia No 56 (Oct,1993) pp1-35. Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Hisyam, M. (2016). "Penulisan Sejarah Indonesia Sebuah Refleksi", dalam Widjajanti M Santoso.Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan.Jakarta: Buku Obor. Hobsbawn, Eric dan Terence Ranger (ed). (2013). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Kleden, Ignas dan Taufik Abdullah (eds). (2017). Paradigma Ilmu Pengetahuan 162 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
dan Penelitian, Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Soedjatmoko, J.L. Tamba, et. al. (1980). Kemiskinan Struktural - Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Melly, G Tan. (2012). LIPI "Tempat Dimana Karir Saya Berkembang", dalam Widjajanti M. Santoso, Ana Windarsih (eds). Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan, Perspektif Perempuan dan Pembangunan. Jakarta: Gading Inti Prima. Soedjatmoko, et. al. (1984). Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga. Jakarta: Pusat Latihan, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat. Soedjatmoko. (1984). Etika Pembebasan. Jakarta: Miller, Claire Cain. (2011).E-books Outsell Print Books dalam nyt.pdf, diakses 6 September 2017. in Amazon, LP3ES. Soedjatmoko.(1986). Dimensi Manusia Dalam Pembangunan: Pilihan Karangan. Jakarta: LP3ES. Peeters, Jeroen. (1998). "Islamic Book Publishers in Indonesia: A Social Network Analysis". Paul Van der Velde, Alex Mckay.New Developments in Asian Studies: an Introduction. London: Routledge. P2KK.(2016). Laporan Akuntabilitas Kinerja Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Penerbit Obor. Thung Ju Lan, et. al. (2017). Tulisan tidak diterbitkan. Problematika Menempatkan Tradisi-tradisi dan Kepecayaan Lokal dalam Kebangsaan Indonesia yang Multikultural. Jakarta: P2KK-LIPI. Instansi Pemerintah. Jakarta. P2KK. (2017). Katalog Hasil Penelitian P2KK- LIPI 2000-2015. Jakarta: P2KK-LIPI. Tim Penulis Sejarah Obor. (2017). 40 Tahun Pustaka Obor, Turut Menerangi Zaman. Jakarta: Penerbit Obor. Rainie, Lee dan Maeve Duggan. (2012). E-books Reading Jumps, Print Book Reading Declined, print-book-reading-declines/, diakses 6 September 2017. Riyanto, Geger. (2017).'Brave New World' Perbukuan Indonesia, September 8, 2017 5.43pm WIB, com/brave-new-world-perbukuan- indonesia-82083?utm_ medium. Zed, Mestika.(2014). Konstruksi Historis Ilmu Sosial Indonesia dalam Perspektif Komparatif Menggali Ilmu Sosial Bercorak Keindonesiaan. Seminar Nasional bertajuk" Kontruksi Ilmu Sosial di Indonesia Perspektif Komparatif: Menuju Ilmu Sosial 'Keindonesiaan', diselenggarakan oleh Fakultas (FIS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam rangka Dies Natalis UNY ke-50, Yogyakarta, 30 April 2014. Ilmu Sosial Santoso, Widjajanti M. dan Ana Windarsih (ed). (2012). Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan, Perspektif Perempuan dan Pembangunan. Jakarta: Gading Inti Prima. Kompas. 30 November 2017. Kebijakan SDG's Kurang Didukung Kajian Ilmiah, Organisasi Masyarakat Sipil Pertanyakan Komitmen Pemerintah. Santoso, Widjajanti M. (ed). (2016). Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Buku Obor. diakses 11 Desember 2017. Santoso, Widjajanti M, (2017). Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar. Jakarta: LIPI Press. diakses 11 April 2018. Sudiyono, et.al. (2017).Tulisan tidak diterbitkan. Peningkatan Semangat Kebangsaan melalui Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat. Jakarta: P2KK-LIPI. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 163
164 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
MEMBUNGKUS API DALAM PUISI EXPRESSING RAGE IN POEMS Bayu Teguh Pambudi Universitas Brawijaya Judul : Perlawanan Politik & Puitik Petani Tembakau Temanggung Penulis : Mohamad Sobary Penerbit : Kepustakaan Popular Gramedia ISBN : 978-602-424-075-2 Cetakan : 2017 Pengantar Tembakau merupakan sebuah komoditi yang tidak pernah usang untuk diperbincangkan di negeri ini dari zaman ke zaman. Pembicaraan mengenai tembakau tidak jauh dari rokok/kretek bagi masyarakat pada umumunya. Tembakau juga diperbincangkan oleh lapisan masyarakat - dari kelas bawah sampai kelas atas, pemerintah,bahkan dunia internasional. Dikutip dari laman bahwa dari 10 orang kaya di Indonesia, di peringkat pertama (Michael dan adalah Hartono bersaudara Budi).Siapakah mereka? Mereka adalah pemilik perusahaaan rokok raksasa Grup Djarum dan Bank Central Asia. Selain itu, industri rokok di Indonesia seperti Djarum, Gudang Garam, dan lain-lainnya juga menyumbang banyak bagi pembangunan Indonesia.Mulai dari sumbangan pajak cukai rokok sampai penyerapan ribuan tani, petani, seperti buruh tenaga kerja, pedagang, sopir, tenaga kerja, dan banyak lagistakeholder yang dilibatkan dari hulu sampai hilir pada industri tembakau. Lebih lanjut, tidak lokasi lagi dapat dipungkiri perkebunan tembakau terbaik di dunia berada di Indonesia yaitu di Temanggung. segara salah satu pertanian. Salah satu hal yang merisaukan petani tembakau adalah regulasi pemerintah tentang kesehatan. Kebijakan pemerintah yang tidak pernah melibatkan para petani tembakau terus dibuat dengan dalih kesehatan. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan peran pemerintah yang seharusnya membela masyarakat kecil, khususnya para petani tembakau, tetapi malah membuat kebijakan yang menyulitkan mereka. Sudah menjadi hal umum, menurut aktivis yang membela petani tembakau seperti APTI, bahwa di balik kebijakan-kebijakan tentang tembakau dan kretek oleh pemerintah terdapat kepentingan asing di belakangnya. Petani tidak tinggal diam dengan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyudutkan dan mengancam hajat hidup mereka secara sosial, politik, dan budaya. Kekhawatiran tersebut membuat para petani melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada petani tembakau, bentuk perlawanan tersebut dilakukan bukan dengan cara kekerasan tetapi dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Buku Perlawanan Politik & Puitik Petani Tembakau Temanggungini diharapkan akan menambah refleksi dan dinamika kajian gerakan petani di era kontemporer atas peran pemerintah yang kurang berpihak kepada kaum petani tembakau di Indonesia. Harumnya asap tembakau, tidak begitu saja memberi keharuman bagi masyarakat, khususnya para petani tembakau.Banyak hal mereka hadapi, baik hal yang positif maupun negatif, supaya tembakau tetap hijau di lahan ini menceritakan perlawanan petani tembakau di wilayah Temanggung pada Buku Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 165
hari Kamis Kliwon, 26 april 2012. Perlawanan dan dengan biasanya pemberontakan. Namun, petani Temanggung menggunakan sarana seni budaya berupa puisi sebagai bentuk perlawanan mereka. Pengumpulan ini dihadiri oleh berbagai elemen massa masyarakat, mulai dari menteri, wakil gubernur jawa tengah, komunitas pembela tembakau dari berbagai daerah, serta sekitar 10.000 petani tembakau. Mereka berkumpul dan menghisap rokok kretek bersama-sama. Aksi perlawanan ini munculakibat keluarnya PP No. 109 Tahun 2012 tentang anti tembakau, yang dianggap oleh petani tidak memihak kepada petani tembakau dan dibuat tanpa adanya dialog dengan stakeholder dalam tembakau, khususnya petani tembakau. identik kekerasan itu kemudian dinamakan Deklarasi Laskar Kretek yang dimotori oleh APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) danbekerjasama dengan berbagai organisasi pembela dan komunitas tembakauserta petani di seluruh tanah air pembela kretek untuk memobilisasi gerakan petani. Kegiatan Buku ini diawali dengan pengantar dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan tujuh bab. Pengantar penulis berupa gambaran tentang keresahan petani atas diterbitkannya PP No. 109 Tahun 2012 dan ritus-ritus adat yang dipakai dalam perlawanann yang berupa ekspresi puitik. Bab 1 menceritakan tentang sebab awal dan gambaran gerakan yang terjadi pada 26 april 2012 serta pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat petani dan aktivis petani tembakau. Bab 2 membahas tentang kebudayaan petani yang mencangkup alam dan manusia, serta hubungan dealektis di antara keduanya. Bab 3 membahas tentang kepemimpinan gerakan dan analisis fungsi-fungsi kepemimpinan dalam perlawanan petani tembakau di Temanggung. Bab 4 membahas tentang gambaran ideologi- ideologi yang dianut oleh para stakeholder terkait tentang tembakau. Bab 5 mendeskripsikan perlawanan politik dan puitik melalui sastra dan bentuk perlawanan petani temanggung dengan cara terbuka. Bab 6 membahas tentang analisis gerakan petani Temanggung tentang kegigihan dan perhitungan kalah menang dalam gerakan. Bab 7 merupakan kesimpulan yang menggambarkan awal mula gerakan sampai dengan amarah para petani tembakau yang berbentuk "Deklarasi Laskar Kretek" sebagai wujud sosok yang diharapkan dapat membela dan melindungi petani, ditengah absenya negara yang melindungi lingkungan mereka. Dijelaskan dalam kesimpulan bahwa gerakan puitik bukan berarti lari dari dunia politik ke dunia seni, tetapi sebagai sebuah praktik kehidupan yang sudah lama mapan dalam tradisi mereka. Dalam halaman-halaman terakhir disajikan lampiran tentang data-data komoditas tembakau dari tahun ke tahun dan PP Nomor 109 Tahun 2012. Anomi Petani Tembakau Gerakan perlawanan petani Temanggung muncul ketika adanya peraturan pemerintah tentang pelarangan tembakau yang dimulai ketika Presiden Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengeluarkan PP No. 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan pengamanan rokok ditunda dan tidak bisa dijalankan dikarena adanya pergantian kekuasaan dan adanya PPNo. 38 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman selanjutnya, dengan Wahid. Pada periode dipimpin Presiden Megawati Sukarno Putri, kedua kepres sebelumnya dicabut dan diganti dengan PP No 19. Tahun 2003.Hal tersebut memperlihatkan sikap pemihakan oleh pemerintah yang lebih condong kepada petani tembakau dan industri nasional. Namun, kegembiraan petani tembakau tidak bertahan lama karena PPNo. 19 Tahun 2003tersebut dicabut oleh presiden SBY dan diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 yang disebut UU kesehatan. Terbitnya UU No. 36 Tahun 2009 tersebut menimbulkan gejolak peralawanan di kalangan petani tembakau, khususnya di Temanggung, dan kelompok-kelompok yang berhubungan dengan industri rokok.Oleh karena itu, SBY mengantinya dengan PP No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung tembakau bagi zat adiktif berupa produk kesehatan. semakin membuat resah para petani dan menjadi sumber ancaman bagi kehidupan para petani.Petani mencurigai asing di adanya kepentingan dalamnya karena ada kesamaan aturan di dalam PPNo.109 Tahun2012 dengan aturan yang ada di FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Kemiripan kebijakan tentang tembakau tersebut dicurigai memiliki kepentingan asing di dalam peraturan tentang pertembakauan di Indonesia. Hal tersebut membuat petani meragukan peran pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya, tetapi dalam hal ini malah sebaliknya. Seharusnya, pemerintah yang berdaulat memperlihatkan Perubahan kebijakan 166 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
kemandirian bukan malah mengutip dan meniru kebijakan dari lembaga atau negara lain yang tidak menguntungkan rakyatnya sendiri. langsung dalam pembuatan kebijakan, padahal seluruh itu diterapkan kepada kebijakan stakeholder yang terlibat. Permasalahan yang berkepanjangan ini menimbulkan gerakan perlawanan dengan mobilisasi massa dan perlawanan simbolis dengan seni budaya sebagai unsur idiologis yang melatarbelakanginya. Perlawanan simbolis melalui tersebut salah satunya adalah seni budaya melalui puisi. Puisi merupakan ungkapan batin atas keprihatinan mereka. Simbol memainkan peran yang penting dalam sebuah gerakan perlawanan.Simbol merupakan bentuk ungkapan atau ekspresi atas kenyataan yang terjadi. Inilah yang membuat masyarakat petani menggunakan ideologi dan simbol sebagai roh dan jiwa yang melatarbelakangi gerakan perlawanan petani dengan mengemasnya melalui media seni. Perlawanan petani tembakau Temanggung melalui jalur puitik dan politik merupakan wujud perjuangan politik untuk kesejahteraan seluruh petani tembakau di Indonesia dan bukan hanya petani tembakau Temanggung semata. Perjuangan ini bertujuan untuk menuntut keadilan publik semua masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang sejati di negeri ini. Peran pemerintah, yang secara konstitusi adalah wakil dari rakyat dan melindungi rakyat dengan seluruh tumpah darah, tersebut telah hilang. Hal yang terjadi sekarang malah kebalikanya.Pemerintah malah menindas rakyat kecil dan tidak melindunginya, rakyat dalam hal inikhususnya adalah para petani tembakau. Perlawanan puitik yang dibingkai tradisi menjadi sebuah keluhuran yang tetap terjaga karena didalamnya mengandung kekuatan dan harapan atas peristiwa yang dihadapi masyarakat. Harapan kemenangan yang bukan untuk menghinakan pihak lain, tetapi kemenangan untuk dinikmati bersama dan membuka ruang diskursus bersama mereka yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan selalu dirugikan. Kebijakan tentang pertembakauan yang kurang berpihak kepada masyarakat disinyalir memiliki konspirasipihak asing yang bermain untuk mematikan industri rokok Indonesia. Hal tersebut tergambar dalam buku karya DM, Ary, & Harlan (2011) berjudul "Membunuh Indonesia" yang menjelaskan bahwa nasib tembakau di Indonesia bisa jadi sama dengan komoditas yang musnah sebelumnya.Sejarah telah menyaksikan kehancuran komoditas Indonesia seperti, kopra nasional hancur, gula nasional remuk, garam nasional tak berkutik. Kemungkinan besar, tembakau akan menyusul seperti komoditas-komoditas di atas, karena kita tidak pernah belajar dari sejarah kehancuran komoditas kita yang ditunggangi kepentingan asing. Perusahaan multinasional menguasai raksasa perdagangan rokok di Indonesia serta kehadiran Philip Morris membuat kran impor rokok putih dan kretek berada pada perusahaan tersebut dengan sistem akuisisi perusahaan dalam negeri. Lemahnya kebijakan impor rokok tembakau membuat rugi petani dalam dan negeri. Regulasi mengenai rokok selayaknya tidak kehilangan daya membangun manusia Indonesia yang mampu memahami hak-hak ekonomi, sosial, dan masyarakat serta mampu resolusi konflik dan mencegah memahami disintegrasi bangsa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan peradaban global yang semakin kapitalistik monopoli itu karena kita kepentingan ekonomi. Hal berbicara mengenai tembakau, kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi tetapi juga berbicara tentang tradisi dan penghidupan. terpuruk, dan jamu dan banyaknya Menilik Tembakau dalam Tradisi Secara Legal,draft kebijakan PP No. 109 Tahun 2012 tersebut bermasalah karena tidak demokratis dalam pembuatannya. Tidak demokrastis dalam hal ini karena masyarakat petani atau perwakilannya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan diajak bicara oleh pemerintah. APTI dan aktivis tembakau tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah sebagai salah perwakilan dari petani tembakau. Maka, dalam pertembakauan tidak terwakili aspirasinya secara stakeholder yang terlibat Petani dan lingkungan alam memiliki hubungan yang dialektis. Hal itu berkaitan dengan kehidupan petani dalam mengelola alam yang memiliki sejarah, baik sosial, tradisi, mitologi maupun sistem kepercayaan. Pada mulanya tembakau merupakan tanaman yang ditemukan oleh orang tua yang mendaki bukit dan menggagapnya sebagai obat. Dalam cerita itu, orang tua tersebut merupakan orang suci yang meninggalkan petilasan di atas bukit Temanggung. Karena ada kepercayaan bahwa petilasan tersebutbersifat magis dan sakral, banyak masyarakat datang untuk memperoleh berkah. Dari sinilah awal penemuan tanaman Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 167
tembakau menurut masyarakat Temanggung. Selain cerita tersebut, terdapat buku karya Wisnu Brata (2012)dengan judul "Tembakau atau Mati" yang menceritakan juga tentang asal- usul tembakau. Para petani tembakau di sekitar Tiga Gunung di Jawa Tengah itu meyakini bahwa tembakau berasal dari salah satu Wali Sembilan (Wali Songo) di Nusantara, yakni Sunan Kudus. Oleh karena itu, para petani tembakau selalu mengadakan prosesi selametan, yang selama ini sudah menjadi budaya petani Temanggung. diproduksi dunia, baik yang dibuat tradisional oleh tangan, maupun oleh mesin. Peranan mitologi, sejarah, dan tradisi sangat erat kaitanya dengan petani di Temanggung. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan perlawanan mereka yang tidak meninggalkan ideologi dan tradisi yang telah berlangsung lama sejak leluhur tidak hanya mereka. Gerakan perlawanan juga tetapi menyangkut masalah ekonomi menyangkut tradisi budaya yang sudah ada, yaitu budaya leluhur yang sangat komplek yang membentuk sebuah gerakandemi melawan kondisi yang mengancam aspek kehidupan mereka. Petani Temanggung memiliki sejarah sosial tentang perlawanan terhadap pemerintahan penjajah. Hal tersebut tergambar dalam Perang Diponegoro yang dulu berbasis di Kedu, tetapi perang sebuah tersebut berakhir dengan pengkhianatan. Petani beranggapan bahwa dalam permasalahan tembakau, pemerintahlah yang menjadi pengkhianat, karena pemerintah tidak berpihak pada petani lokal dan malah berpihak kepada kepentingan asing. Perlawanan masyarakat Temanggung dalam sejarah juga dalam perang lainnya yaitu perang kemerdekaan yang menggunakan bambu runcing pada waktu itu.Perang tersebut telah membuktikan bahwa mereka adalah laskar legendaris yang tidak akan pernah mundur untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Laskar bambu runcing merupakan wujud perlawanan yang nyata, yang meng- gambarkan sejarah panjang perjuangan masyarakat Temanggung, yang merupakan kolaborasi kyai dan masyarakat dalam perlawanan terhadap ketidakadilan. tergambar Menyiapkan Bungkusan Dalam gerakan sosial apapun yang berkaitan dengan mobilisasi massa, pasti ada tokoh pemimpin hebat dan tangguh yang tak kenal terus berjuang. Karakter pemimpin tersebut menentukan karakter massa yang dibawanya, karena berposisi menghalau dan menggerakkan massa.Hal itu juga berlaku pada gerakan perlawanan petani tembakau Temanggung. Tokoh-tokoh yang dijuluki tritunggal tersebut ada, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan Deklarasi Laskar Kretek. Mereka merupakan tokoh yang membawa massa serta mengordinasi massa untuk memperjuangkan nasib petani yang sedang terancam. Tritunggal juga yang selama ini membantu masyarakat petani tembakau untuk berkembang dan berusaha menyejahterakan kehidupan petani tembakau dengan kemampuan yang dimilikinya. Tokoh Tritunggal tersebut bernama Mamuja Semedi, Batara Sentanu, dan Dewa Brata. lelah untuk Selain hal mitologi, sejarah dan tradisi rokok kretek dan cara menikmatinya bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat. terlihat dalam buku karya Hal Sunaryo (2013) dengan judul "Kretek Pusaka Nusantara" yang menggambarkan rokok kretek merupakan produk asli Indonesia yang unik dan diakui dunia. Bahan baku rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh yang sebagian besar menggunakan hasil alam Indonesia. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara. Konsumen tembakau Indonesia terbilang unik, mengingat mayoritas perokok (sekitar 90%) mengonsumsi rokok kretek yang merupakan rokok tradisional yang dibuat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu (saus). Jenis rokok ini merupakan satu-satunya yang semacam itu seperti lokal Mamuja Semedi adalah seorang kepala desa yang menjadi panutan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.Setiap tindakannya selalu dipertimbangkan masyarakatnya. Beliau memiliki prinsip "pemimpin itu mewakili aspirasi rakyatnya". Oleh karena itu, pemimpin harus mewujudkansetiap kemauan mayoritas rakyat dengan tindakan nyata untuk menghasilkan bukti yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat. Salah satu usaha beliau yang terlihat adalah adanya beasiswa APTI peduli pendidikan untuk anak-anak petani tembakau Temanggung dan kredit mandiri perbankan petani tembakau yang dulunya tergantung kepada rentenir. Usaha-usaha itulah yang membuat masyarakat selalu memper- timbangkan apa yang dikatakannya. Batara Sentanu juga seorang kepala Desa. Salah satu dedikasi beliau kepada 168 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
masayarakat yaitu melakukan pelatihan kepada petani tembakau supaya melek politik, melalui pemikiran yang strategis untuk melindungi hak politik mereka supaya tidak diambil orang lain. Dengan melek politik, para petani bisa menaikan posisi tawar mereka dalam segala hal, baik sosial, ekonomi,maupun politik. Usaha penyadaran politik kepada petani tembakau tersebut membuahkan hasil, yaitu gerakan perlawanan. Perlawanan petani terhadap hal yang mengancam kehidupan sosial budaya semakin kokoh dan lebih keras karena pendapat mereka tidak mendapat respon dari pemerintah pusat. Peran beliau sangat penting karena mewadahi aspirasi masyarakat dan menghimpun para petani dalam wadah organisasi,. Selain itu, beliau juga mempunyai jaringan dan lobi kepada pihak pabrik guna memaparkan kondisi petani, baik hasil panen atau kemajuan petani, karena petani dan pabrik hubunganya sama dengan petani dengan petani. Advokasi melalui lobi demi lobi membuahkan hasil, meskipun sedikit. Semua perjuangan yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membela dan memperjuangkan kedaulatan ekonomi dari petani jabatannya sebagai kepala desa. tembakau terlepas Dewa Brata adalah seorang sarjana UII dan seorang kepala desa. Setiap gerakan dan perjuangan yang dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan petani tembakau. Tidak kalah dengan kedua tokoh sebelumnya,beliau memiliki jargon "Ngerokok matek, gag ngerokok matek, luwih becik ngerokok sampek matek".Jargon tersebut merupakan sebuah perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mengancam keberlangsungan hidup petani tembakau. Petani memilih hidup serta melestarikan budaya leluhur mereka.Jika pemerintah tidak bisa melindungi, biar petani yang melindungi dirinya sendiri. Petani memilih jalan perlawanan sebagai jalan melindungi kehidupan mereka. Dewa Brata dan para petani tembakau lain melakukan usaha mendorong petani untuk terus berkembang dalam perekonomian. Usaha-usaha yang dilakukan misalnya advokasi beasiswa untuk anak petani dan negosiasi hasil panen tembakau dengan pabrik. Hal-hal kecil inilah yang dapat membuat petani bangga dengan ketiga tokoh tersebut yang tidak pernah lelah memperjuangkan aspirasi petani. berjalan dengan baik, aman, dan lancar, tanpa adanya keributan atau kekacauaan. Hal tersebut merupakanperan ketiga tokoh tritunggal yang juga menjabat sebagai pimpinanAsosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Ketiga tokoh tersebut bisa sekolah, hidup, dan dibesarkan dari tembakau. Mereka berasal dari keluarga petani dan sekarang mereka menjabat sebagai kepala desa di desa masing-masing. Inilah yang membuat mereka tidak pernah lupa akan petani dan tembakau. Ikatan emosional dengan petani dan pertanian tembakau inilah yang menjadikan mereka tetap gigih dalam berjuang. Setiap demontrasi yang dipimpin oleh APTI selalu berjalan dengan tertib. Begitu juga ketika demontrasi yang dilakukan di Jakarta. Polisi yang disiagakan adalah polisi Jawa tersebut Tengah, bukan polisi Jakarta. Hal karena Jawa Tengah mengetahui penangaanan demontrasi tanpa provokasi dan penanganan yang efektif, dengan latar belakang demontasi yang terjadi di daerah sebelumnya. Pendemo dan aparat keamanan memiliki persepsi yang sama, yaitu saudara, dan polisi dianggap sebagai pembantu keamanan bukan penghalang. Keamaan saat demontrasi sudah dijaga oleh demonstran sendiri. Dengan sinergi inilah setiap demontrasi dan deklarasi yang dilakukan selalu berakhir dengan aman dan damai. polisi Adanya Tokoh pemimpin yang memberi keteladanan, memberi inspirasi, bekerja keras untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, memiliki komitmen kuat yang selalu dijaga, serta memiliki kewibawaan untuk mengendalikan dan memobilisasi massa untuk selalu aman dan damai merupakan ciri khas setiap aksi petani tembakau Tembakau. tergambar ketika ada Komitmen mobilisasi massa dari satu desa ke desa lain untuk melakukan diskusi dan koordinasi akibat keadaan yang mengancam nasib petani tembakau. Koordinasi yang tidak mengenal rasa lelah terus dilakukan untuk mewujudkan aksi yang baik dan berkesan untuk membela kaum yang lemah, yaitu petani tembakau. Pengorbanan dan dedikasi tersebut bisa mengubah kemauan menjadi sebuah tindakan massa untuk menyelamatkan budaya dan keadilan bagi rakyat. tersebut Peran ketiga tokoh tersebut sangar besar dalam gerakan "Laskar Kretek" dan gerakan demontrasi petani, baik di daerah mau pun di Jakarta, mulai dari persiapan sampai selesai. Seluruh kegitan petani Temanggung selalu ikut bergerak melakukan perlawanan pasti memiliki ideologi atau cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi dalam buku ini bukan ideologi pergerakan atau pun ideologi ekonomi, tetapi ideologi yang mereka Setiap petani yang Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 169
punyai sendiri. Hal terlihat dari kreativitas pemikiran para petani yang sudah menjadi tradisi turun temurun dan menjadi kearifan lokal. Seperti kata "kretek" yang diambil dari suara, corak identitas, dan sebuah diri sendiri. Laskar Kretek adalah wujud reinkarnasi dari laskar bambu runcing yang dulunya berawal dari gerakan masyarakat Temanggung melawan penjajah. Kedua hal tersebut membentuk sebuah ideologi yang bersal dari diri mereka sendiri, yang dimanisfestasikan dalam gerakan petani saat ini. tersebut Dalam buku ini, digambarkan bahwa perlawanan para petani tembakau Temanggung belum redup karena pertaruhan antara hidup dan matinya pertanian tembakau,pertaruhan terhadap diri mereka sendiri atas kebijakan yang tidak berpihak dan mengancam mereka, serta pendirian para petani tentang perlawanan terus terdengar sampai sekarang, dan bahkan semakin kuat, seiring terjadinya internalisasi kata-kata "ngerokok matek gag ngerokok matek" di masyarakat. Aksi merokok massal di lapangan deklarasi Laskar Kretek sebagai wujud perlawanan terbuka petani tembaku atas kebijakan di bidang kesehatan. Membungkus Demonstrasi dalam Puisi Puisi dari zaman ke zaman menjadi salah satu alat perlawanan, karena seni puisi muncul dari dalam diri manusia/kelompok akibat peristiwa yang dialami. Petani Temanggung melakukan perlawanan dengan menggunakan puisi akibat sebuah luka, duka, resah karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Seni yang berupa mantra, syair, kidung, tarian yang semuanya menggungkapkan rasa perlawanan akibat hal yang menindas atau yang merugikan. Ketika berbicara mengenai seni, kita akan berbicara juga tentang politik serta tentang kekuasaan dan penyampaiaan aspirasi kelompok/ individu. Ketika seseorang tidak punya keberanian untuk langsung berteriak "lawan!" atau jalan demokrasi dengan demontrasi tidak didengarkan oleh penguasa, maka seni merupakan media untuk membungkus persoalan menjadi alternatif metode penyampaian. Hal tersebut memang tidak mudah, butuh formulasi yang tepat, strategi yang jitu, dan harus disesuaikan dengan keadaan tempat yang akan digunakan sehingga pesan akan tersampaikan dengan baik. Puisi adalah salah satu jenis medium seni yang digunakan dalam perlawanan petani Temanggung untuk menyampaikan keresahan dan kegelisahan akibat kebijakan yang kurang berpihak kepada petani tembakau. Dengan cara perlawanan yang terbuka inilah petani melawan dengan cara kesatria tetapi secara halus, lembut, estetis, dengan ungkapan puitiknya yang tampak dominan dalam setiap sejarah perlawan mereka. Sejarah perlawanan tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi dahulu, ketika petani melakukan perlawanan dengan pura-pura dan tidak terang-terangan. Perlawanan terbuka dengan penuh estetika adalah ciri khas petani tembakau yang abadi dan dikenang oleh banyak masyarakat. Perlawanan atas kebijakan tersebut bukan sebuah tanda takluk dan bukan tanda menyerah, karena mereka masih punya jalan lain untuk melakukan perlawanan. Secara birokratis petani memang kalah, tetapi secara perlawanan belum bisa dikatakan kalah, karena kalah dan menang itu sangat komplek. Dalam hal ini, tidak berubahnya regulasi rokok tidak mengandung pengertian bahwa aksi gagal/kalah. Namun, kemenangan tentang mobilisasi massa, koordinasi massa,aksi Laskar Kretek, serta penyaluran aspirasi merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa. Kekuatan organisasi menjadi alasan penting gerakan perlawanan yang tidak lepas dari nilai disiplin organisasi petani dan peran pemimpin gerakan yang terlihat dari awal grakan dan sampai akhir gerakan untuk memobilisasi sumberdaya. Hal yang perlu ditekankan dalam gerakan ini adalah sikap gigih dan pantang menyerah para petani untuk melakukan perlawanan, dengan media apapun, salah satunya seni. Seni sebagai media perlawanan dengan menggunakan seni pertunjukan tergambar juga dalam buku karya Sutiyono (2017) "Happening Art Sebuah Seni Pertunjukan Perlawanan". Dalam buku ini dijelaskan pertunjukan happening art dalam suatu aksi demonstrasi massa telah menjadi representasi dari seluruh lapisan massa yang ikut ambil bagian atau pun melihat aksi demonstrasi massa. Posisi happening art menjadi nilai tambah yang amat signifikan dalam aksi demonstrasi massa. Hal ini menunjukkan happening art bukan sekedar bentuk seni teater yang dipentaskan sebagai media perlawanan. Ketika negara tidak melakukan hegemoni terhadap seni pertunjukan, maka hampir tidak ada satu pun kesenian yang melakukan perlawanan (resistensi) terhadap kekuasaan. Hal tersebut sama dengan perlawanan yang dilakukan melalui pertunjukan puisi yang 170 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
dilakukan oleh masyarakat Temanggung.Seni yang dijadikan sebagai alat perlawanan yang murni berasal dari ekspresi mereka merupakan ungkapan rasa prihatin atas penguasa yang tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satunya misalnya puisi "mengadukan penguasa bumi kepada penguasa langit" ketika penguasa bumi dianggap sudah tidak bisa menyejahterakan dan melindungi mereka. Jalan satu-satunya adalah mengadu pada Sang Maha Kuasa. Seni sebagai media perlawanan sangat berharga untuk penyampaiaan aspirasi bagi masyarkat. Oleh karena itu, karya Sutiyono ini layak untuk dijadikan bahan bacaan untuk melihat posisi seni dalam perlawanan, dengan menggunakan media seni dalam demontrasi. Selain karya Sutiyono, pembaca juga direkomendasikan membaca buku karya Pandoyo, dkk. (2015) "Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu (Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen)" yang menceritakan tentang konflik agraria antara masyarakat dan aparat negara ketika masyarakat melawan menggunakan kesenian dan sastra yang berupa drama. Buku karya Pandoyo ini perlu dibaca untuk melengkapi buku karya Mohamad Sobary ini yang teralu datar dalam memperlihatkan gerakan sosial melalui seni dan sastra. Pandoyo, dkk menggambarkan gerakan sosial melalui seni dengan tajam.Dalam buku tersebut diceritakan dengan detail mulai dari sejarah permasalahan dari waktu ke waktu, pembingkaiaan gerakan, pemilihan seni sebagai alat perlawanan, dan tahapan-tahapan dari konsep sampai penampilan yang menyentuh dan berkesan kepada para stakeholder yang terlibat. Seni menjadi simpul bagi perjuangan antara masyarakat dan gerakan sosial lainnya, dengan berbasis pada gerakan seni kerakyatan. Gerakan sosial melalui seni memiliki kekuatan napas yang lebih panjang karena memiliki estetika dan pesan yang didokumentasikan oleh banyak pihak. Selain itu, mengundang apresiasi publik, baik dalam wacana, gerakan, atau simpatisan sebagai penonton dan menambah variasi gerakan sosial perlawanan atas ketidakadilan dan perjuangan hidup rakyat yang termaginalkan. Buku karyaMohamad Sobaryini terlalu singkat dalam melihat kebijakan yang diberlakukan dan stakeholder yang terlibat dalam pertembakuaan. Seolah-olah stakeholder yang ada hanya terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan pihak asing, yang dalam kasus ini organisasi kesehatan internasional dalam pertembakauan. Buku ini melupakan peran korporasi internasional dalam mengakuisisi perusahaan rokok internasional. Agar pembaca mengetahui secara utuh problematika kehidupan petani, tentang kebijakan, dan stakeholder yang terlibat dalam permasalahan petani tembakau, pembaca juga perlu membaca buku-buku lain. Pertama, untuk melengkapi kajian kebijakan di Indonesia tentang kepentingan asing yang terselip dalam kebijakan pasca pemerintahan orde baru. Pembaca dapat membaca buku "Kudeta Putih" karya Pratiwi dan Nataprawira (2012) yang menggambarkan tentang amandemen terhadap Undang-Undang yang diwarnai semangat liberalisasi, deregulasi, privatisasi dalam banyak hal yang memberikan kesempatan bagi kekuatan asing untuk mendominasi ekonomi Indonesia. Khususnya Trio kapitalis dunia IMF, WB,WTO yang mendekte kebijakan di indonesia. Kedua, untuk memahami regulasi tembakau di Indonesia dan kepentingan asing, pembaca dapat membaca buku "Tembakau, Negara Dan Keserakahan Modal Asing". Dalam buku ini sangat jelas digambarkan kepentingan asing yang ada di dalam kebijakan-kebijakan tentang tembakau dan perbandingan regulasi pertanian tembakau di beberapa negara dan penghasil tembakau tersebesar di dunia. Buku ini juga akan memberikan informasi dan fakta-fakta mengenai bagaimana serakahnya aktor-aktor asing yang memiliki misi menguasai tembakau Indonesia juga tentang bagaimana pemerintah Indonesia hanya menjadi boneka perusahaan tembakau asing (Kinasih, Febriani, & Sulistyoningsih, 2012). industri Ketiga, untuk memahami problematika petani dan paradoksnya, pembaca perlu membaca buku "Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan" karya Markus, dkk (2015). Buku tersebut, khususnya Bab I, II, dan III, mendeskripsikan paradoks kehidupan petani tembakau dan posisi petani tembakau yang dihadapkan pada banyak kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu antara lain lingkungan yang kurang memadai akibat perubahan iklim, tata niaga industri tembakau yang kurang baik, serta budidaya tanaman tembakau yang secara turun temurun tergantung kepada tengkulak yang menentukan harga tembakau sesuai kemauannya. Selain itu, pembaca bisa jugga membaca buku karya Wisnu Brata "Tembakau Atau Mati" (2012). Dalam buku tersebut, Wisnu Brata menceritakan detail tentang kehidupan para petani tembakau di Temanggung dengan perspektif Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 171
kehidupan petani tembakau Temangung. Cerita tentang kehidupan keluarga petani tembakau dan ketergantungan para petani terhadap tembakau juga dapat ditemukan dalam buku ini. Dalam tata kebijakan pertembakauan, terdapat hal yang miris. Indonesia yang selama ini mengkalim diri sebagai negara agraris, malah membiarkan para petaninya mengalami kemiskinan dan memiliki posisi tawar yang rendah di saat para pengusaha rokok dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Pengusaha rokok yang menjadi orang paling kaya versi majalah Forbes yakni (1) Klan Hartono (Bos Djarum) dan (2) Susilo Wonowidjojo (Bos Gudang Garam). Lemahnya kebijakan pengendalian tembakau, oleh pemerintah terhadap pengusaha rokok dan pasar Indonesia yang sangat menjanjikan, mengundang daya tarik perusahaan asing seperti, Philip Morris dan BAT, untuk mengakuisisi pabrikan besar rokok Indonesia. Oleh karena itu, buku-buku tersebut sangat layak dibaca untuk menutupi kekurangan buku "Perlawanan Politik & Puitik Petani Tembakau Temanggung" yang datar dalam menceritakan gerakan perlawanan dan lemahnya kajian sejarah problematika kebijakan pertembakauaan di Indonesia. tembakau di Gerakan melalui seni akhir-akhir menjadi tren tersendiri dalam gerakan sosial baru, salah satunya gerakan For Bali: Bali Tolak Reklamasi yang dimotori oleh salah satu band punk Indonesia yaitu Superman is Dead dan bergabungnya pasubayan desa adat, membuat lakukan bertajuk perlawanan yang mereka Parade Budaya bukan lagi dengan nama demontrasi. Mereka beranggapan melawan tidak hanya dengan kekerasan, juga dilakukan dengan seni karena seni punya warna dan sangat cair untuk menumbuhkan kesadaran kolektif banyak pihak, mulai dari pelukis, penari, musisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, medium seni sebagai bingkai perlawanan dinilai sangat efektif dan memberi warna gerakan sosial perlawanan terhadap marginalisasi oleh penguasa. tetapi bisa teruji kearifannya. Hal yang diperjuangkan oleh petani bukanlah untuk mereka sendiri dan merugikan yang tetapi kemenangan bersama untuk masa depan budaya leluhur. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa melawan dengan puisi bukan berarti lari dari kenyataan politik yang ada. Puisi sebagai jalan perlawanan merupakan gerakan perlawanan yang aman, damai, dan hikmat. Kehikmatan dan kedamaian memperlihatkan bahwa seni itu sangat cair dan penuh warna kehidupan. Perlawanan melalui seni ini juga membuktikan pemerintah yang tidak akomodatif dan tidak mendengar suara lain, selain suaranya sendiri. Oleh karena itu, hal yang harus ditekankan adalah pemerintah harus akomodatif untuk mewujudkan good gavernance dan pembanguan yang partisipatif. lain, Penutup Buku ini memberikan gambaran tentang gerakan petani dengan bingkai seni dan kultur masyarakat lokal. Meskipun masih kurang tajam dalam mengupas gerakan sosial dan paradoks kebijakan pertembakauan di Indonesia, tetapi buku ini sangat cocok dibaca oleh pemula yang tertarik pada isu gerakan sosial melalui seni. Tradisi kearifan lokal sangat menonjol dalam perlawanan yang dilakukan oleh petani tembakau Temanggung. Buku ini dikemas dengan bahasa yang sangat ringan sehingga mudahdibaca oleh pemula atau masyarakat awam yang tertarik pada antropologi seni. Di dalam buku ini tergambar jelas bahwa seni digunakan untuk melakukan perlawanan yang dikordinasi oleh laskar kretek dan APTI dalam deklarasi demonstrasi yang dilakukan oleh petani tembakau. Puisi dan karya seni lainnya yang memiliki kearifan untuk menggambarkan nasib mereka yang terancam akibat regulasi pemerintah PP No. 109 Tahun 2012 yang didorong kepentingan asing. Meskipun buku ini masih kurang tajam dalam membahas gerakan sosial mau pun dalam memaparkan kebijakan dalam bidang tembakau, tetapi buku ini layak untuk dibaca dengan menambahkan rekomendasi-rekomendasi buku lain yang telah disebutkan di atas sebagai sumber bacaan tambahan. lokal mereka tampilkan sangat Dari gambaran di atas, terlihat bahwa seni sangat akomodatif dalam menyampaikan kepentingan dan pesan atas marginalisasi penguasa. Buku karya Mohamad Sobary ini menceritakan bahwa suara petani merupakan suara politis yang wajib didengar, layak dipertimbangkan, dan diberi tempat, karena pada hakikatnya rakyat adalah raja yang sebenarnaya. Perlawanan puitik merupakan wadah yang sudah Buku ini menambah wawasan pembaca bahwa seni puisi tidak hanya sebagai sebuah renungan atau hiburan tetapi bisa menjadi alat perlawanan. Sangat menarik untuk membaca peristiwa demi peristiwa yang tergambar dengan jelas di dalam buku ini, mulai dari sejarah, aktor, 172 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018
dan gambaran kehidupan masyarakatnya, sampai menghasilkan sebuah perlawanan akibat pemerintah tidak bisa melindungi kepentingan rakyatnya. Suara mereka tidak pernah didengar dan mereka tidak pernah diajak dialog dalam kebijakan pertembakauan. Oleh karena itu, ketika suara dari masyarakattidak didengar, maka biarlah seni yang berbicara. Daftar Pustaka Brata, W. (2012). Tembakau atau Mati (Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau). Jakarta: Indonesia Berdikari. Cahyati, D.D. (2014). Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik. Yogyakarta: STPN Press. DM, A., Ary, H., & Harlan, M. (2011). Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek. Jakarta Selatan: Kata-kata. Hadi, S., Daeng, S., Afrimadona, Darmastuti, S., Pratiwi, E., & Nataprawira, I. (2012). Kudeta Putih (Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia). Jakarta: Indonesia Berdikari. 8a7de029f/Petani-Tembakau-di- pdf Pandoyo, A., Luthfi, A.N., Junda, A., Mariana, A., Putra, A.P., Batubara, B., Utomo, W.P. (2015). Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen. Yogyakarta: Literasi Press. Perlawanan Sembilan Penjuru Mata Angin dalam Nawa Sanga Bali Tolak Reklamasi Art Event 2015. (2015, Desember 17). Retrieved September 2, 2017, from ForBali: reklamasi-art-event-2015/ Semiada, P. (2017, Agustus 31). Melawan dengan Seni Di Bali Tolak Reklamasi. Retrieved September 2, 2017, from Balebengong: reklamasi.html Hasan, F., & Darwanto, D.H. (2013, September). Prospek dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura. Sepa, 10, 63-70. from Retrieved Agustus 17, 2017, DAN-TANTANGAN-USAHATANI- TEMBAKAU-MADURA Semiada, P. (2017, Juni 13). Rumus Konsistensi dalam Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Retrieved September 2, 2017, from Balebengong: reklamasi.html Sunaryo, T. (2013). Kretek Pusaka Nusantara. Yogyakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia. J, E. N., & Darmadji. (2003). Prospek Pasar Tembakau Jawa Timur. Jurnal Widya Agrika, 1, 77-89. Retrieved Agustus 12, 2017, uploud/2013/06 from Kinasih, H. N., Febriani, R., & Sulistyoningsih. (2012). Tembakau, Negara dan Keserakahan Modal Asing. Yogyakarta: Diandra Primamitra. Konglomerat Terkaya Indonesia (2016). [Motion Picture]. Retrieved September 5, 2017, from v=eP3DxYWau_w Markus, S., Sapartinah, T., Kurniawan, D. W., Jayadi, A., Ahsan, A., Malik, A., Wiyono, N. (2015). Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan. Jakarta: Indonesian Institute for Social Development. Retrieved from Suriyani, L. D. (2016, Juni 13). Aktivis Tolak Reklamasi Merespon Kekerasan dengan Seni. Retrieved Agustus 9, 2017, from Mongabay: 2016/06/13/aktivis-tolak-reklamasi- merespon-kekerasan-dengan-seni/ Sutiyono. (-). Happening Art Sebuah Seni Pertunjukan Perlawanan. Jurnal Universitas Negri Yogyakarta. Retrieved Agustus 12, 2017, from 667 Ubaidillah, K. (2014, Mei 11). Art Prek: Antara Seni dan Perlawanan. Retrieved Agustus 6, 2017, from Etnohistoris: Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 1 Tahun 2018 173