KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 912 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2019 tlntang P_enilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan {9nu1uyn Menteri Agama tentang Sistem Manajemen Kineda Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama; Mengingat : 1 2 3. 4 5 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 6g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol9 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2OlS Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 168); Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor r49s); Peraturan Menteri pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor g Tahun 2O2l tentang Sistem Manajemen Kinerja pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 l-No-o. Z\o1;
Menetapkan KESATU KEDUA KBTIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 2 MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA. TENTANG SISTEM NEGERI SIPIL PADA Menetapkan Sistem Manajemen Kinerja pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sebagaimani tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai: a. b. perenczrnazrn kinerja; pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kjnerja pegawai negeri sipil. c. d. e. dan Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: a. penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja pegawai dan penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2O2l; dan b. pen5rusunan sasaran kinerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang Ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator. Sistem Manqiemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan mulai tanggal I Juli 2O21. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 493 Tahun 2003 tentang pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp3) pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 71 {gustue 2O2'l MENTERI AGAMA RE LIK INDONESIA, CHOLIL QOUMAS ,
t 3- LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 912TAHUN2O21 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier, perlu dilaksanakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sesuai Pemerintah Nomor 3O Tahun 2019 tentang Penilaian Kine{a Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. B. Ttrjuan Keputusan ini mempunyai tujuan: 1. sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, dan pembinaan kinerja, penilaian kine{a, dan tindak lanjut penilaian kinerja; dan 2. alat kendali manajemen penilaian kinerja secara berjenjang. C. Pengertian Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Agama. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. 3. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 4. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan ke{a yang 5. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap 6. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau pelaksanaan tugas jabatan. melebihi Target. dicapai oleh setiap PNS.
4- 7. Perilaku Kerja ada-lah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan batas waktu yang ditetapkan ' 7. Perilaku Kerja ada-lah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan batas waktu yang ditetapkan ' 8. kuantitas adalah capaian target yang bisa direalisasikan sampai g. Kualitas adalah mutu output yang bisa dihadirkan' 1O. Waktu adalah realisasi waktu yang digunakan untuk mencapai 11. Biaya adalah Realisasi biaya yang diperlukan untuk mencapai 12. Pej;bai penitai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan' Target yang direalisasikan. tS. ilm Penilai Xine4a PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina klpegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhen[ian dalam j abatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. f+. iim Pengelola Kinerja PNS adalah tim yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS. 15. Kinerja FNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja' 16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adlhh pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangliatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil .r.git" a"t p.*bi.t"at manajemen aparatur sipil negara di instansi peirerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat foB adalah - yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pejabat pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil ,.g*u iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' 18. Peirantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian Target Kinerja yang terdapat dalam SKP. 19. Capaian Kinerja adalah perbandingan Realisasi Kinerja dengan 20. einibingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistemaiis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Target Kinerja. 2 1. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identihkasi dan membaniu penyelesaian masalah Perilaku Kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai Target Kinerja. 22. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala madrasah terdaftar dan melalsanakan tugas. 23. Konselor adalah pihak yang memberikan konseling. 24. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik. 25. Sistem Informasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi'
5 26. Satuan Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara. 27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 28. Menteri ada-lah menteri yang menyelenggarakan urusan 29. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat ppT Madya adalah jabatan setingkat Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Inspektur Jenderal pada Kementerian. 30. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat ppT Pratama adalah jabatan setingkat Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur pada Kementerian. BAB II PERENCANAAN KINERJA pemerintahan di bidang agzrma. pemerintahan di bidang agama. Perencanaan kinerja dilaksanakan melalui tahapan: a. pen5rusunan SKP; dan b. penetapan SKP. A. Penyusunan SKP 1 Penyusunan SKP dengan model dasar/inisiasi dilaksanakan secara bedenjang setiap tahun dengan ketentuan: a. SKP PPf Madya disusun berdasarkan rencana strategis dan pe{anjian kine{a, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja diambil dari sasaran program; 2) Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja 3) Target diambil dari perjanjian kinerja; sasaran program; dan b. SKP Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja diambil dari sasaran program; 2l Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja 3) Target diambit dari perjanjian kinerja. sasaran program; dan c. SKP PPT Pratama disusun berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan; 2l Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja 3) Target diambil dari perjanjian kinerja. sasaralt kegiatan; dan d. SKP Pejabat Administrator pada Unit Eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKp ppT pratama, dengan ketentuan: f) rencana kineda atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung,; 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu dilaksanakan;
· f h. 1. 6
- 4\ Penilaian aspek Biaya dilakukan hanya kepada pimpinan 5) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target Yang akan dicapai; dan 5) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target Yang akan dicapai; dan 6) Target diisi dengan satuan volume. SKP Pejabat Administrator pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Teknis disusun berdaiarkan rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Unit Pelaksana Teknis serta perj anjian kineda, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan; 2l Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan; dan 3) Target diambil dari perjanjian kinerja. Skp Pejabat Pengawas yang memiliki atasan Pejabat Adminisirator disusun berdasarkan SKP Pejabat Administrator, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2\ rencana kinerja diisi dengan kegiatan
-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4\ Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume. SKP Pejabat Pengawas yang tidak memiliki atasan Pejabat Adminstrator disusun berdasarkan SKP PPI Pratama, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan
-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume. SKP Pejabat Pengawas yang memiliki atasan pejabat fungsiona
-l disusun berdasarkan SKP atasannya, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan
-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume. SKP Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi disusun berdasarkan SKP Pt,f Pratama dan butir
-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung/ satuan kerja diambil dari Indikator Kinefa Individu atasan langsung,
J k I m 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan asPek Kxantitas, dapat ' diiamUatr dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume; S'Xf ee.laUat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaien/Kota dan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan SKP Pejabat Administrator dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan: rencana kinerja atasan langsung/ satuan kerja diambil il dari Indikator Kinerja Individu Atasan Langsung, 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Krrantitas, dapat ' dit-ambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume; ske felaUat Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKP Pejabat Fun-gsional dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan/ koordinator pada unitnya secara berjenjang dan tutii-trtir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dosen, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung/ satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2l renczuta kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume; SKP Pej;bat Fungsional Bukan Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKP PPT Pratama dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung/ satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume; SKP Kepala Asrama Haji bukan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan SKP PPI Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan Kinerja Individu atasan langsung; dilaksanakan;
8- 3) aspek, pa-ling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya' dan Waktu; 4l Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume. n. SKP Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang merupakan Satuan Kerja disusun berdasarkan rencana strategis, perjanjian kinerja dan butir- butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dengan ketetuan: 1) rencErna kinerja diambil dari sasaran kegiatan; 2l Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional guru; dan 3) Target diambil dari perjanjian kine{a. o. SKP Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang bukan Satuan Kerja dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disusun berdasarkan SKP Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan butir- butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung/ satuan keda diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung; 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu; 4\ Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai;dan 5) Target diisi dengan satuan volume; p. SKP Pejabat Pelaksana disusun berdasarkan SKP Pejabat Pengawas, dengan ketentuan: 1) rencana kinerja atasan langsung/ satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung, 2l rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, Dan Waktu; 4l Indikator Kinerja IndMdu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan 5) Target diisi dengan satuan volume. 2. PNS menyusun SKP berdasarkan kesepakatan dengan Pejabat Penilai Kineda PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun berjalan. 3. SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai oleh PNS, dan dapat memuat kinerja tambahan. a. Kinerja utarna merupakan penjabaran dari sebagian kine{a utama atasan langsung yang relevan dengan tugas dan fungsi PNS, dengan ketentuan: 1) Kinerja utama PPT Madya merupakan penjabaran dari sasaran program Satuan Kerja; 2) Kinerja utama Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja;
s) 4l s) 6) 7l 8) e) 10) 11) t2l 13) 14) 1s) 9- Kinerja utama PPf Pratama merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja; Kineda utama Pejabat Administrator pada Unit Eselon I Pusai, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Administrator pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja; Kinerja utama Pejabat Pengawas yang memiliki atasan Pejabat Administrator merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung; finerja utama Pejabat Pengawas yang tidak memiliki atasan Pejabat Adminstrator merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Pengawas yang memiliki atasan pejabat fungsional merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Fungsional yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusai dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPI Pratama yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Fungsional Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan/koordinator pada unitnya secara berjenjang yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Pejabat Fungsional Bukan Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Kepala Asrama Haji bukan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPf Pratama yang menjadi atasan langsung; Kinerja utama Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang merupakan Satuan Kerja merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Keda; Kinerja utama Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang bukan Satuan Kerja dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mempakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung;
10- 16) Kinerja utama Pejabat Pelaksana merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung; b. Kinerja tambahan diberikan dengan ketentuan: 1) disepakati antara pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan PNS dan telah direviu oleh Tim Pengelola Kinerja; 2l diformalkan dengan keputusan, surat penugasan, atau disposisi; 3) di luar tugas pokok jabatan; 4l sesuai dengan kompetensi/kapasitas yang dimiliki PNS; 5) keterkaitan langsung dengan tugas atau outryt dan/atau organisasi. 4. SKP yang telah disepakati antara PNS dengan pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dan telah direviu oleh Tim Pengelola Kine{a dituangkan dalam dokumen sesuai lampiran format 1. 5. Tim Pengelola Kinerja mereviu aspek: a. kesesuaian SKP dengan rencana strategis; b. kesesuaian SKP dengan pefanjian kine{a; c. kesesuaian SKP dengan organisasi dan tata ke{a; d. kesesuaian SKP dengan uraian jabatan/ tugas pokok jabatan; e. kesesuaian SKP PNS dengan SKP atasan langsung; f. SKP sudah memenuhi unsur: 1) spesifrk; 2) terukur; 3) realistis; 4) akuntabel; 5) memiliki batas waktu pencapaian, dan 6) menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. 6. Tim Pengelola Kinerja dibentuk pada setiap satuan kerja yang terdiri atas pejabat administrasi dan/ atau pejabat fungsiond dari unsur: a. kepegawaian; b. perencanaan; c. organisasi dan tata laksana; Susunan Tim Pengelola Kine{a. a. Pada Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota terdiri atas: 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Fungsional AhIi 2\ Anggota, dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya/Muda/Pertama atau keterampilan dibidang kepegawaian dan/ atau Pejabat Fungsional Ahli Madya/MudalPertarna dibidang perencanaan dan/atau Pejabat Pelaksana. Utama/Madya/Muda dibidang Kepegawaian; 7 b. Pada Unit Pelaksana Teknis terdiri atas: 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pejabat Administrator; 2) Anggota, dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya/Muda/Pertama atau keterampilan dibidang kepegawaian dan/ atau Pejabat Fungsional Ahli Madya/Muda/Pertama dibidang perencanaan dan/atau Pejabat Pelaksana.
1l - B Penetapan SKP SKP yang telah disusun dan disepakati ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pej abat Penilai Kinerja PNS pada setiap tahun pada bulan Januari. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja PNS belum menetapkan SKP sampai dengan akhir bulan Januari maka SKP dapat ditetapkan oleh Tim Pengelola Kinerja. PNS yang mengalami perpindahan tugas (mutasi, rotasi, dan promosi) maka SKP di tempat tugas yang baru disusun sesuai dengan tugas dan fungsi di tempat tugas yang baru, atau meneruskan SKP pegawai lama yang jabatannya digantikan saat ini. Selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS di tempat tugas yang baru. BAB III PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN PEMBINAAN KINERJA A. Pelaksanaan Kine{a PNS melaksanakan SKP yang telah ditetapkan dan didokumentasikan setiap bulan. Pelaksanaan SKP setiap bulan dituangkan dalam format sebagai berikut: Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai Bulan Tahun: No 1 1 Kegiatan Tugas Pokok Jabatan 2 Isikan Indikator Kinerja sebagaimana dalam dolstmen SKP Total Target Target total dalam sl(P Volume Output s.d Bulan ini sudah tercapai 4 Aiput sudah tercapai sd saat ini Sisa Target 5 Seh.sih (s-4) Rencana Bulan Ini 6 Rencana aang akan dilaksana kanbulan ini dst. 2021 Pelaksana SKP, Pejabat Penilai Kinerja, NIP NIP. *) Diisi di akhir bulan atau anual bulan beikutnga Realisasi Bulan Ini ") 7 Realisasi bulan ini
B C 12- Pemantauan Kinerja Pejabat Penilai Kinerja PNS atau Tim Pgngelola Kinerja melakukan pemintauan pelaksanaan SKP setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan: i. p"-.rrt^rro SKP bulan Januari-Maret dilaksanakan pada bulan 2. pit"ut t"".. SKP bulan AprilJuni dilaksanakan pada bulan Juli; a. i"-."t".,"r, SKp bulan Juli_september dilaksanakan pada bulan 4. pemantauan SKP bulan Oktober-Desember dilaksanakan pada April; Oktober; dan bulan Januari tahun berikutnYa' Hasil pemantauan pelaksanaan SKP yang dilakukan oleh Pejabat sebagai berikut: Pemantauan Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai s.d Bulan Bulan Tahun No Kegiatan Tugas Pokok Jabatan Ca Target 3 Realisasi bulan Ca o/o D iisi indikato r kine rj a utama seb ag aimana dalam dolcttmen SKP Alotmulasi rencana selama tiga bulan Als,tmulasi Realisasi selama tiga bulan Keterangan: Memuat-catatan Pejabat Penilai Kinerja/Tim Pengelola Kinerja 202r Pelaksana SKP, Pejabat Penilai Kinerja/ Tim Pengelola Kinerja, NIP NIP Hasil pemantauan kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti objektif dapat memuat rekomendasi perubahan SKP' Perubahan SKP Perubahan SKP dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perubahan Target Kinerja; 2. perubahan alokasi anggaran; 3. perubahan struktur organisasi dan tata keda; 4. perubahan jabatan; 5. PNS mengalami sakit terus menerus atau cuti selama lebih dari 1 (satu) bulan;
13- 6. PNS melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, meliputi: a. pengembangan kompetensi; dan/ atau. b. penugasan untuk mewakili institusi dan/ atau negara 7. Perubahan kebijakan; dan/atau 8. Kondisi tertentu lainnya. D. Pengukuran Kinerja PNS mengukur pelaksanaan SKP yang dicapai setiap bulan untuk mengetahui tingkat ketercapaian Target Kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Target Kinerja pada bulan yang sama. Nilai paling tinggi dalam pengukuran kinerja yang dapat diterima sebesar l2O (seratus dua puluh) dari rencana Target yang harus dicapai pada kurun waktu yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap: 1. SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kine{a yang telah ditetapkan; dan 2. Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku ke{a. E. Pembinaan Kinerja Pembinaan kinerja PNS dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin pencapaian Target Kinerja yang ditetapkan dalam SKP. Pembinaan Kinerja meliputi Bimbingan Kinerja dan Konseling Kine{a. 1 Bimbingan Kinerja Bimbingan Kinerja dilakukan oleh: a. Pejabat Penilai Kinerja PNS; atau b. pejabat fungsional dan/ atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang manajemen kinerja yang diberikan penugasan khusus oleh pimpinan Satuan Kerja. Bimbingan Kinerja dapat dilakukan secara individual atau kelompok dalam bentuk pendampingan dan/ atau tutorial. Pelaksanaan Bimbingan Kinerja wajib didokumentasikan dan hasilnya disampaikan kepada atasan Pejabat Penilai Kine{a PNS. 2 Konseling Kinerja Konseling Kinerja diberikan kepada PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja. Konseling Kinerja dilakukan secara individual dengan memperhatikan kerahasiaan dan tanggung jawab. Konseling Kinerja dilakukan oleh konselor independen yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Ke{a. Selain konselor independen, konseling kinerja dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang mendapatkan pelatihan konseling; atau b. Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling. Hasil Konseling Kinerja dilaporkan oleh: a. Konselor independen kepada SB atau pimpinan Satuan Kerja b. Pejabat Penilai Kine{a pNS kepada atasan dari pejabat penilai yang membidangi kepegawaian; Kinerja PNS; atau
A 14- c Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling kepada atasan langsung; Hasil Konseling Kinerja: a. Dapat disampaikan oleh atasan langsung kepada PNS yang bersangkutan; dan b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi PyB atau pimpinan Satuan Kerja yang membidangi kepegawaian untuk menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin. BAB IV PENILAIAN KINERJA Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Tim Penilai Kinerja PNS 1. Pejabat Penilai Kine{a PNS Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Pejabat Penilai Kine{a PNS mempunyai tugas: a. menetapkan SKP PNS setelah mendapat reviu dari Pengelola Kine{a; b. melakukan Pemantauan Kine{a; c. memberikan Bimbingan Kinerja; d. melakukan penilaian unsur SKP; e. melakukan penilaian unsur Perilaku Ke{a; dan f. menetapkan nilai kinerja pegawai. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja berhalangan, penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan dari pejabat Penilaian Kinerja PNS secara berjenjang. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat mendelegasikan kewenangan Penilaian Kinerja PNS kepada Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.). 2 Tim Penilai Kinerja PNS Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kine{a PNS, untuk: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan; b. pengembangan kompetensi PNS; dan c. pemberian penghargaan bagi PNS. Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari: a. unit kerja yang membidangi kepegawaian; b. unit kerja yang membidangi pengawasan internal; dan c. unit kerja lain yang diperlukan. Dalam hal satuan ke{a tidak memiliki unit pengawasan intemal, Tim Penilai Kinerja PNS untuk unsur pengawasan internal berasal dari inspektorat wilayah.
15- Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja PNS dapat dibanlu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit yang mengelola kepegawaian di setiap Satuan Kerja' PPK membentuk Tim Penilai Kinerja PNS yang terdiri atas: a. Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Kementerian, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja eeiaUat Pimpinan tinggi U"dya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama' Susunan keanggotaan tim terdiri atas: l) Ketua, dijabat oleh Menteri Agama; 2i Sekretaris, dijabat oleh Sekretaris Jenderal; dan 3) Anggota, terdiri atas: a) Pejabat PimPinan Tinggi Madya; Ui pejaUat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi KePegawaian; dan c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi b. tim penilai Xinerja PNS tingkat Eselon I Pusat, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerjl eeiaUat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional etili uadya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ada dibawahnya, Kepala Madrasah MAN IC (bagi Tim Penilai Kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), Kepals Teknis Asrama Haji (bagi Tim Penilai Kinerja Unit pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Kepala ga-lai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Kepala Lajnah Pentashihan Al-Quran (bagi Tim Penilai Kinerja pada Badan Litbang dan Diklat), Sekretaris Baznas dan Kepala Unit Percetakan Al-Quran (bagi Tim Penilai Kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbinga-n Masyarakat Islam). Susunan keanggotaan tim terdiri atas: 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2\ Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat unit eselon I; dan pengawasan. Pelaksana 3) Anggota, terdiri atas: a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Utama atau Madya di bidang kePegawaian; dan c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan etar* Auditor Ahli Utama atau Auditor Ahli Madya pada satua-n kerja yang membidangi pengawasan. c. Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Eselon II Pusat, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional jenjang keterampilan, dan pejabat pelaksana yang ada dibawahnya. Susunan keanggotaan tim terdiri atas: 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 2l Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan 3) Anggota terdiri atas: a) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau pejabat
16- Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian; dan b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan. d. Tim Penilai Kinerja Satuan Ke{a Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kineda pejabat fungsional dan pejabat administrasi. Susunan keanggotaan tim terdiri atas: l) Ketua, dijabat oleh Rektor atau Ketua; 2l Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator di bidang kepegawaian; dan 3) Anggota terdiri atas: a) Wakil Rektor atau Wakil Ketua di bidang Kepegawaian; b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (bagi Universitas dan Institut); c) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian; d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan; dan e) Satuan pengawasan internal. e. Tim Penilai Kinerja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja pejabat fungsional dan pejabat administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri. Susunan keanggotaan tim terdiri atas: 1) Ketua, dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 2l Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha; dan 3) Anggota terdiri atas: a) Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat, Pengawas di bidang kepegawaian, dan pejabat fungsional keahlian di bidang kepegawaian; b) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian; dan c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atar* Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan. f. Tim Penilai Kinerja Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kine{a Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelal<sana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Susunan keanggotaan tim terdiri atas:
B C 17- i) Ketua, dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama 2) Sekretaris, dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; dan 2) Sekretaris, dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; dan 3) Anggota terdiri atas: a) Kepala Seksi; b) Penyelenggara; c) Pejabat fungsional di bidang kepegawaian; dan d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi Pengawasan Penilaian SKP penilaian SKP paling sedikit dilakukan terhadap aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu' Contoh Penilaian SKP sesuai dengan Lampiran Format 2' Nilai akhir SKP bagi PNS yang mengalami mutasi pada tahul berjalan' merupakan rerata dari kumulasi nilai SKP masing-masing jabatan yang dihitung secara proporsional dengan rumus sebagai berikut: Bobot per bulan: L -x tooo/o Nilai Akhir SKP Per labatan Nilai SKP per labatan r Kumulasi Bobot per Bulan Penilaian Perilaku Kerja 1. Aspek Perilaku Kerja penilaian Perilaku Kerja PNS didasarkan pada aspek: a. orientasiPelaYanan; b. komitmen; c. inisiatif kerja; d. kerja sama; dan e. kepemimPinan. Penilaian Perilaku Kerja PNS terhadap aspek kepemimpinan dikecualikan bagi jabatan fungsional yang tidak diberikan tugas tambahan sebagli Koordinator atau Subkoordinator dan jabatan pelaksana. Penilaian Perilaku Kerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja 2. Penilaian Kineda PNS Nilai Kinerja PNS merupakan penggabungan antara nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Nilai Kinerja PNS dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja yang sudah selesai diproses, paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnYa. Contoh Penilaian Perilaku Kerja sesuai dengan lampiran format 3'
D. Pejabat Penilai SKP No Pegawai yang dinilai SKP 1 2. 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Mad Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator 4 5 6 Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Pejabat Fungsional bukan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pejabat Pengawas 7 8 9 Pejabat Pengawas yang tidak memiliki Pejabat Administrator Pelaksana 10. Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 11. a. Wakil Rektor; b. Dekan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Prata.ma; d. Direktur; e. Ketua kmbaga; dan f. Kepala Satuan Pengawasan Internal, pada Universitas/Institut 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis pqda Universitas/ Institut Dosen yang ditugaskan pada perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lain 14. a. Wakil Dekan; 13. b. Ketua dan Sekretaris Jurusan 18- Pejabat Penetap dan Penilai SKP Menteri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pej abat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Kepala Satuan Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Pej abat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pengawas Direktur Jenderal Rektor Universitas/ Institut Wakil Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya Wakil Rektor/Wakil Ketua yang membidangi akademik pada perguruan tinggi asal Dekan Atasan Pejabat Penilai SKP Menteri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rektor/ Ketua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Administrator Menteri Direktur Jenderal Rektor Rektor/Ketua Rektor
c. Ketua/Koordinator dan Sekretaris Program Studi; d. Kepala laboratorium; dan e. dosen, pada Fakultas 15. a. Wakil Direktur; dan b. Ketua dan Sekretaris Program Studi, pada Universitas/Institut 16. a. Sekretaris Lembaga; dan 16. a. Sekretaris Lembaga; dan b. Kepala Pusat atau Koordinator Pusat; da Universitas Institut t7. a. Wakil Ketua; b. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi; c. Kepala Pusat; dan d. Kepala Satuan Pengawasan Internal, 18 oada Sekolah Tingsr a. Kepala Bagian; dan b. Kepala Unit Pelaksana Teknis, pada Sekolah Tinggi 19. Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Program Studi pada Sekolah Tinggi 20. Sekretaris Satuan Pengawasan Internal Pada Universitas/ Institut/ Sekolah Tin 21. Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Administrator 21. Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Administrator 23. a. Pengawas madrasah negeri; dan b. Pengawas Pendidikan Agama 24 a. Kepala madrasah aliyah; b. Kepala madrasah aliyah kejuruan; c. Kepala sekolah menengah teologi Kristen; 19- Direktur Ketua l.embaga Ketua Sekolah Tinggi Wakil Ketua Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi Kepala Satuan Pengawasan Internal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Eselon I Pembina Kepala Kankemenag kabupaten/ kota Kepala Bidang/Pembimas Rektor Direktur Jenderal Ketua Sekolah Tinggi Ketua Sekolah Tinggi Rektor/ Ketua Sekolah Tinggi Menteri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
d. Kepala sekolah menengah agama Katolik, 25. rt swasta ne Guru dan Kepala Tata Usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah 27. aliyah/ madrasah aliYah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabu aten Kota Guru madrasah aliyah/ madrasah aliYah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah atiyah/ madrasah AliYah ke uruan ne rl 28. Pejabat pelaksana/ fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliYah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, 29. ne Kepala madrasah tsanawiyah/ madrasah ibtidaiyah negeri / swasta r1 30. Guru madrasah tsanawiyah/ madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah 32. tsanawiyah/ madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabu aten Kota Guru madrasah tsanawiyah/ madrasah ibtidaivah swasta denqan 20- a. Kepala madrasah Aliyah; b. Kepala madrasah aliyah kejuruan; c. Kepala sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala sekolah menengah agama Katolik, ne Kepala Seksi/ Penyelenggara Kepala madrasah aliyah / madrasah aliYah kejuruan negeri Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah AliYah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala madrasah tsanawiyah / ibtidaiYah satuan pendidikan keagamaan yang setara neqen Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala madrasah tsnawiyah/ madrasah ibtidai ne Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag
21 - 33 34 Satminkal madrasah tsnawiyah/ madrasah ibtidaiyah negeri Pelaksana/ fungsional bukan guru pada madrasah tsanawiyah negeri Pelaksana/ fungsional bukan guru pada madrasah ibtidaiyah n rl 35. Pegawai yang ditugaskan Satuan Kerja di Luar Kementerian Agama 36 a b c Penghulu; Penyuluh Agama Islam; dan Pelaksana 37. Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan a Kecamatan 38. Penyuluh Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu Kepala urusan tata usaha madrasah tsanawiyah negeri Kepala madrasah madrasah ibtidaiyah negeri Atasan langsung di Satuan Kerja tempat pegawai bertugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Kankemenag kabupaten / kota a. Kepala Seksi/Penyelenggara; atau b. Kepala Kankemenag kabupaten/ kota Kabupaten/ Kota Kepala madrasah tsnawiyah negeri Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Atasan atasan langsung pada satuan kerja tempat bertugas Kepala Kankemenag Kabupaten/ kota Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi a. Kepala Kankemenag kabupaten/ kota; atau b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Ii Penambahan Angka Kredit Penambahan Angka Kredit pada Penilaian SKP Tahunan diberikan kepada: a. Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima); dan b. Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator sebesar 25 (dua puluh lima). F. Penetapan Penilaian Kinerja Penetapan penilaian kineda PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: No 1 Pejabat yang melaksanakan Pejabat Penilai Kinerja PNS Uraian Pelaksanaan Kegiatan a. Penilaian Sasaran Kinerja PNS b. Penilaian Perilaku Kine{a PNS c. Menentukan Nilai Prestasi Kinerja PNS (NKP) Batas Waktu Akhir Desember atau paling lambat awal Januari
22- d. menandatangani dokumen penilaian kinerja e. men arn ke ada PNS tahun berikutnya 2 PNS yang dinilai a. Menyetujui dan menandatangani dokumen penilaian kinerja b. Jika tidak menyetujui, mengajukan keberatan dan alasannya c. Mengembalikan kepada Pejabat Paling lama 14 hari setelah penilaian J Pejabat Penilai Kine{a PNS Penilai Kine{a PNS a. Jika PNS menerima hasil penilaian, PNS meneruskan kepada Atasan Langsung Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk ditandatangani b. Jika PNS tidak menerima hasil penilaian, penyelesaiannya bisa diserahkan kepada Atasan Langsung Pejabat Penilai Kine{a PNS Paling lama 14 hari setelah penilaian 4 Pejabat Penilai Kinerja PNS Menyampaikan dokumen hasil Penilaian Kine{a PNS kepada PNS, Tim Penilai Kinerja PNS, dan PyB Paling lama akhir bulan Februari BAB V TINDAK LANJUT A. Dokumen Penilaian Kinerja Dokumen Penilaian Kinerja PNS ditandatangani oleh pejabat penilai Kineda PNS dan PNS yang dinilai. Dokumen Penilaian Kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja pNS dan grB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. SB menggunakan laporan Dokumen Penilaian Kinerja pNS untuk: a. mengidentilikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan b. mengembangkankompetensi; c. mengembangkankarier; d. pemberiantunjangan; e. pertimbangan mutasi dan promosi; f. memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan g. menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian dan/atau pelatihan; ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau SKP dan Perilaku Keda. Berdasarkan laporan Dokumen penilaian Kinerja pNS, ryB melalui Tim Penilai Kinerja PNS melakukan penetapan pemeringkatin Kine{a tahunan. l,aporan Dokumen Penilaian Kinerja pNS dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. B Keberatan 1 PNS memiliki hak 1 (satu) kali untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil penilaian SKp dari eeja6ai penilai Kinerja pNS.- -
23- 2. Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hasil penetapan SKP diterima PNS disertai dengan alasan. 3. Atasan Pejabat Penilai Kine{a PNS memeriksa hasil penilaian kine{a PNS. 4. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai Kine{a PNS dan PNS. 5. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat menetapkan atau mengubah hasil penilaian kine{a PNS berdasarkan hasil pemeriksaan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4. 6. Keputusan atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS bersifat final. BAB VI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PNS Untuk memberikan kemudahan kepada seluruh PNS dalam melakukan pen5rusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penetapan hasil penilaian Kineda PNS, dan pendokumentasian seluruh prosesnya, Biro Kepegawaian sebagai unit pengelola kepegawaian di Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk mengembangkan, mensosialisasikan, memantau implementasi sistem informasi penilaian kinerja PNS. Pengembangan sistem informasi penilaian kinerja PNS Kementerian Agama diselaraskan dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kinerja Nasional yang akan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagi Satuan Kerja yang telah mengembangkan sistem yang dapat digu.nakan untuk mengotomasi pen5rusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penetapan hasil penilaian Kineda PNS, dan pendokumentasian seluruh prosesnya, dapat tetap digunakan sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku. BAB VII PENUTUP Sistem Manajemen Kinerja ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh PNS Kementerian Agama daiam rangka meningkatkan kinerja yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, HOLrL QOUMAS I
24- Format I SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN PEGAWAI YANG DINILAI ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN .... PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN NAMA NIP /*opsionall PANGKAT/GOL ,RUANG JABATAN Kepala Biro Kepegawaian INSTANSI NO RENCANA KINERJA INSTANSI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (2t (1) A. KINERJA UTAMA JPT Madya Mengambil Dari Indikator Kinerja Sasaran Program Pada Renstra JPT Pratama dan Kepala Satuan Kerja Mengambil Dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Renstra 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) (3) (41 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan iabatan Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkate gori sedang (minimum 71) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu Persentase data ASN yang diupdate Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses 9Oo/o 8Oo/o 50% 5Oo/o 4Oo/o 9Oo/" 9Oo/o 7Oo/o
.) eningkatnya ASN yang M profesional 3 Meningkatnya kompeten pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama B NEKI ARJ TAM BAH AN Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NrP) 25- Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) Persentase ASN yang uhi memen ko m ten SI Jumlah aparatur di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang ti Diklat selesai m sentase alumni diklat Per administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kom It syara baa eveling (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pej abat Penilai Kinerja, (Nama) (NrP) 9Oo/o 7sVo 17350 8s%
26- SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI (NAMA INSTANSI) PENILAIAN PERIODE PEGA WAI YANG DINILAI ..... JANUARI SD... DESEMBER TAH uN .... PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN slona pala Biro rganisasi dan Tata INSTANSI NO RENCANA KINERJA INSTANSI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU sana TARGET 1 ,) B. KINERJA UTAMA JPT bil M JPT Kepala SSa i adya M Pratama dan anar engam nI d aS tuan tan Pada Re stra n Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi a11D .) 4 toka r Kerj Kin Ma a Sasaran bil erJ engam Program ndika Pad a Kine rto D arr I SRen tra arJ Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi 7 s%o Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan 75o/o ntase jabatan satuan Perse kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru 85o/o Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 7Oo/o Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 2Oo/o Jumlah standar publik yang dite pelayanan tapkan 3OYo
2 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi B KINERJA TAMBAHAN Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NrP) 27 - Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklan uti Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NrP) 95o/o 8Oo/o 19 510 461
28- SKP PE.JABAT ADMINISTRASI (NAMA INSTANSI) PENILAIAN PERIODE PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN .... PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi UNIT KERJA RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG N o. RENCANA KINERJA UNIT KERJA ASPEK INDIKATO R KINER JA INDIVI DU TARGET i 2 A. KINERJA UTAMA Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (wBBM) I 2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas .) Meningkatkan jumlah satuan ke{a yang di evaluasi implementasi reformasi birokrasinya Meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Meningkatkan jumlah satuan keq'a yang dibina dalam peningkatan zona integritas 4 Kuantita s Kuantita S Kuantita s 5 Jumlah satuan kerja yang di evaluasi implementasi reformasi birokrasinya Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBB Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona 6 60 satuan keda 19 satuan kerja 510 satuan kerja
29- 4 Jumlah agen perubahan dibina untuk mengimplement asikan program kerja Meningkatkan jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja Kuantita S ln tas umlah agen bahan dibina tuk pleme ntasikan . KIN ERJA TAMBAHAN a (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pegawai yang Dinilai, Pej abat Penilai Kineq'a, (Nama) (NrP) (Nama) (NrP) 461 agen perubaha n
30- SKP PEJABAT FUNGSIONAL (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN .... PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA PE.JABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Statistisi Ahli Mad Sekretariat Jenderal N o. RENCANA KINERJ NSA LANGSUNG/ UNIT RJA / RGANISASI RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATO R KINERJA INDIVIDU TARGET I ) A. KINERJA UTAMA 3 4 5 6 1 Persentase data ASN yang diupdate Meningkatkan jumlah PNS yang memutakhirkan data secara mandiri pada SIMPEG 5 Meningkatkan jumlah verifikasi data pada SIMPEG 5 Penyiapan l,aporan Statistik Pegawai Kuantita S Kuantita s Kuantita S Waktu Jumlah pegawai yang melakukan pemu data mandiri pada SIMPEG 5 Jumlah verifikator data yang melakukan verifikasi data pada SIMPEG 5 Laporan data pegawai Kemenag berdasarkan Satuan Keda, Jabatan, Pangkat, Pendidikan, Agama, Usia dan Gender Ketepatan waktu dalam melaporkan statistik pegawai Kem 100.oo0 Data 100.000 Data 6 Laporan emester I ulan juli tahun rjalan, mester 2 bulan
. KINERJA TAMBAHAN Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NIP) 31 - setiap semester (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pej abat Penilai Kinerja, (Nama) (NrP) anuarl un
32- SKP PEJABAT FUNGSIONAL (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN .... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat Jenderal N o RENCANA NERJA ATASAN GSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATO R KINERJA INDIVIDU TARGET I 2 A. KINERJA UTAMA I Persentase layanan administrasi kepegawaian berbas digital yang mudah diakses 3 Penyempumaan dan penambahan modul pemutakhiran data mandiri pada SIMPEG 5 Pengembangan sistem integrasi data antara SIMPEG Kemenag dan SAPK BKN Pengembangan SIMPEG Kemenag untuk pegawai non PNS (PPPK) 4 Kuantita s Kuantita S Kuantita S 5 Jumlah modul yang ditambahan pada SIMPEG 5 Jumlah modul data yang diinte Jumlah modul data yang dikembangka n 6 2 Modul (Data Keluarga, NIK dan NPWP) 6 Modul (Data Utama PNS, Jabatan, Pangkat, Pendidik an, Data Keluarga, S 4 Modul (Data Utama Pegawai Non PNS, Jabatan, Pendidik an, Data Kel I KIN RJE A TAM BAHAN Perumusan Naskah Rancangan utusan Menteri Menyiapkan draft RKMA Sistem Mana emen Kuantita S Jumlah draft naskah I Naskah.
Agama tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NrP) Kine{a Kementerian Agama 33- Kualitas Perbaikan yang dilakukan selama pembahasan (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kineg'a, (Nama) (NrP) 9Oo/o
34- SKP PEJABAT FUNGSIONAL (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN ..,.. JANUARI SD... DESEMBER TAHUN .... PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA PzuABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Analis SDM Aparatur Ahli Mad Sekretariat Jenderal N o RENCANA NERJA ATASAN GSUNG/ UNIT 1 KERJA/ ORGANISASI ) A. KINERJA UTAMA Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 1 RENCANA KINERJA 3 Percepatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat ASPEK 4 Kuantita S Waktu INDIKATO R KINERJA INDIVIDU 5 Jumlah SK Kenaikan Pangkat Penerbitan S Sebelum Periode Penetapan TARGET 6 15.o00 SK (Periode April dan Okto Terbit Bulan Maret Untuk Periode April dan Terbit Bulan Septemb er Untuk Periode Oktober 1000 sK Percepatan layanan pengakuan peningkatan pendidikan Kuantita S Waktu Jumlah SK Pengakuan Peningkatan Pendidikan Jumlah Hari Kerja Proses Selesai Dalam Jangka Waktu 20 Hari Ke a
. KINERJA TAMBAHAN Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NrP) 35- Percepatan penerbitan SK pindah pegawai Kuantita S Waktu Jumlah SK Pindah Pegawai Antar Instansi Jumlah Hari Kerja Percepatan penerbitan SK pensiun pegawai Kuantita s Waktu Jumlah SK Pensiun Jumlah Hari Kerja (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NrP) 1000 sK Proses Selesai Dalam Jangka Waktu 20 Hari Kerja 1000 sK Proses Selesai Dalam Jangka Waktu 40 Hari Kerj a
36- PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI AMA INSTANSI PEGAWAI YANG DINILAI PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN .... PE.IABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KER.IA NO RENCANA KINERJA (2t (1) A. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAINDIVIDU (3) NAMA NIP PANGKAT/ GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA TARGET (4) REALISASI (s) CAPAIAN IKI (6) KATEGORI CAPAIAN IKI (71 NILAI CAPAIAN IKI (8) B. KINERJATAMBAHAN NILAI AKHIR SKP KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NrP) Format 2 NILAI TERTIMBANG (e)
PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA PERSPEKTIF NO ral I A. KINERJA UTAMA RENCANA KINERJA 3 B. KINERJATAMBAHAN NILAI AKHIR SKP KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) 37 - PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 4 TARGET 5 REALISASI 6 APAIAN IKI 7 KATEGORI CAPAIAN IKI 8 NILAI CAPAIAN IKI 9 (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP) NILAI TERTIMBANG 10
(NAMA INSTANSI) D ESEMBER TAHUN .... PE GA wAI ANY NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA NO 1 RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNITKERJA/ ORGANISASI 2 RENCANA KINERJA 3 A. KINERJA UTAMA B. KINER.]ATAMBAHAN AKHIR SKP NILAI KETERANGANPEJ ABAT PENILAI 38- PENILAIAN SKP PBJABAT FUNGSIONAL G IND I LAI ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERIODE PENILAIAN: ""' JANUARI SD "' ARJEKI N ABA PET NILAI PEJ NAMA NIP eeNorarTCOL RUANG .]ABATAN UNIT KERJA REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA NILAI NILAl KATEGORI RTIMBANG 4 5 6 8 9 10 11 72 (tempat), (tanggal, bulan, tal.un) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP)