MENGUNTAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Edisi 3 2021 D A F T A R I S I 5 Tajuk Untuk mengintensifkan program pendidikan antikorupsi, pada tahun 2021, KPK telah memiliki Kedeputian baru yaitu Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 14 Agar Guru Antikorupsi Para pendidik berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, baik melalui pendidikan formal oleh guru dan non formal oleh orang tua dan keluarga serta masyarakat. 16 Berkompetisi Meramu Data agar Layanan Publik Membaik Menganalisa data untuk perbaikan layanan publik sangat penting dilakukan. Menurut Ari Kuncoro Director of Creative Analytics IYKRA data jadi sumber segala sumber agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih mendasar dan tepat. 20 Data Implementasi Pendidikan Antikorupsi Sebagai salah satu trisula pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi memegang peran yang penting dalam membangun budaya antikorupsi. 22 Dalam kurun dua tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi serius mengawal implementasi pendidikan antikorupsi dari tingkat pendidikan dasar hingga tinggi. Menguntai Pendidikan Antikorupsi o t i r g e n t I h e o l i s a r t s u l I 1
D A F T A R I S I 40 Satu Data Statistik Kriminal Indonesia Kunci sukses pembangunan sebuah negara dapat terlihat dari angka kriminal. Adanya kebijakan satu data Indonesia sesuai Peraturan Presiden No.39 'memkasa' Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyimpan data dalam wadah yang sama. Tahun 20219 44 Dedikasi Merawat Generasi 49 Gagasan Komunikasi Wimar Witoelar 62 Apa Rasanya Jadi Penyidik KPK ? Dongeng bukan hanya sekedar karya sastra tapi telah jadi bagian dari tradisi lisan manusia Mendengar seorang Wimar Witoelar berbicara rasanya seperti melihat dan mendengar seorang Gus Dur, gagasan dan pemikirannya serupa bahkan penyampaiannya Bekerja sebagai penyidik kasus korupsi banyak sekali tantangan, terutama narasi-narasi negatif yang dimunculkan pihak yang merasa terganggu oleh kerja pemberantasan korupsi KPK. 68 Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International, Indonesia menempati urutan ke-102 negara terkorup dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi sebesar 37. Korupsi menyentuh berbagai sektor strategis, termasuk kehutanan. Dalam laporan tahunan KPK tahun 2017. Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Meinardy; Redaktur Pelaksana: Hanifatun Nisa Nurrohmatia; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Afriyeni. Kontributor: Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; Desain & Layout & Grafis: Iman Santoso; Fotografer: Sheto Risky Prabowo; Sirkulasi: Sheto Risky Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@KPK.go.id; Website: Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK_RI; Instagram: @official.KPK; Youtube: KPK RI 2 3
WARGANET TAJUK MENEBAR SEMANGAT PENDIDIKAN ANTIKORUPSI @adamkhoponk Cek transparansi dana bansos covid bisa ga min? @eri_indriani_a Pak tanya untuk anak2 sekolah di Madrasah g dapat ya? Apa haru sekolah di Negeri? @bangradi_official Saya selaku penerima bantuan kip pernah sihhh dipotong gitu tanpa saya ketahui itu dibuat apa @wndi_whysa saya rasa berat kami para akademis mendidik menunjukan pemeberantasan korupsi dilemahkan dan para koruptor tidak diberi efek jera dan malah di fasilitasi dibanding terpidana lainnya.. saya termasuk dosen PAK, tp dengan perkembangan KPK yg skrg dan proses penegakan hukum yg tidak sesuai dengan sosiologis hukumnya maka ada ketidaksesuaian antara das sein das solen.. semoga KPK dan para pemimpin bisa cepat tersadar @aksara_kuno98 Saya harap, OSIS di sekolah swasta atau negeri untuk bisa diberi akses pada informasi keuangan sekolah... Lalu diinformasikan pada seluruh siswa sebagai bentuk transparansi, anggap saja sebagai pelatihan pada mereka bahwa pengelolaan tengah serius melakukan upaya sektor korupsi melalui pemberantasan pendidikan. Setelah meresmikan Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) pada 2018 silam, pada tahun yang sama KPK juga telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi. Komitmen antikorupsi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh KPK bersama Kemdikbud, Kemristekdikti, Kemenag, Kemdagri pada kegiatan tersebut menjadi batu loncatan bagi KPK untuk terus mengupayakan pendidikan antikorupsi terimplementasi dengan baik di Indonesia. KPK KPK kemudian menggunakan strategi trisula dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi, yaitu dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem melalui pencegahan korupsi, dan penindakan. Untuk mengintensifkan program pendidikan antikorupsi, pada telah memiliki Kedeputian baru yaitu Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang di dalamnya terdapat Direktorat Jejaring Pendidikan yang fokus mengembangkan program-program pendidikan antikorupsi di segala jenjang. tahun 2021, KPK ini Direktorat Jejaring Pendidikan telah melakukan advokasi regulasi pendidikan antikorupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Tercatat telah terbit 349 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait implementasi pendidikan antikorupsi, yaitu 17 Perkada di tingkat Provinsi, 75 Perkada di Tingkat Kota, dan 257 Perkada di tingkat Kabupaten (data per 5 November 2021). Sejauh Selain itu telah diterbitkan pula regulasi- regulasi terkait pendidikan antikorupsi untuk satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, Kemendikbud Ristek, Kemenkes, Kemenperin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenhub. Pada tahun ini, KPK juga telah melaksanakan kuliah umum pendidikan atikorupsi di berbagai perguruan tinggi dengan jumlah peserta mencapai 4.8787 orang (data per 5 November telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pengajar antikorupsi yang bekerjasama dengan Kemdikbud Ristek, Kemenag, 16 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan 15 Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagaaman Islam Swasta (Kopertais) di seluruh Indonesia. KPK juga agar generasi milenial utk menerapkan prinsip keuangan itu harus benar dan jelas antikorupsi, sementara fakta di lapangan 4 5
R A N A R A N A KERJA SAMA - Ketua KPK Firli Bahuri bersama pimpinan lainnya menerima rombongan Kedutaan Besar (Kedubes) Swiss di Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi. 6 7
R A N A R A N A PENAHANAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR RI (AZ) setelah diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. 8 9
R A N A KERJA SAMA - Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Pertemuan ini digelar dalam rangka kerja sama KPK dengan BNPT terkait pencegahan radikalisme 10 11
R A N A PELANTIKAN PENYIDIK - Ketua KPK Firli Bahuri melantik 78 penyelidik dan 112 penyidik yang bertugas pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi sebagai Aparatur Sipil Negara. 12 13
KOLABOR ASI Edward Silaban Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 AGAR GURU ANTI KORUPSI K Korupsi tidak secara kebetulan. Sistem yang ada tak bekerja paripurna sehingga perilaku korup sulit dicabut hingga terjadi ke akar-akarnya. Meskipun pelaku korupsi ditangkap dan dipenjara, godaan korupsi masih membayangi generasi berikutnya. Lalu bagaimana memutus rantai korupsi tersebut? Upaya pencegahan dapat dilakukan agar perilaku antikorupsi dapat terintegrasi dengan penindakan. jadi satu cara untuk salah menyembuhkan penyakit korupsi. Pada pendidikan usia dini harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, rasa tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, kerja keras dan bersikap adil. Oleh karena itu, para pendidik berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi tersebut, baik melalui pendidikan formal oleh guru dan non formal oleh orang tua dan keluarga serta masyarakat. Edward Silaban, peserta Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 menelusuri upaya pendidikan anti korupsi di jalur formal, yaitu sekolah. Dia menemukan bahwa kurikulum terkait antikorupsi belum menjadi bagian dari pembelajaran penting di sekolah. Pendidikan Selama ini tugas untuk menanamkan nilai-nilai tersebut hanya diserahkan kepada antikorupsi guru agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan sosial. Padahal seharusnya semua guru mendapatkan kesempatan mengajarkan mata pelajaran antikorupsi tersebut. "Artinya, mata pelajaran tersebut tidak hanya dititipkan kepada guru dengan mata pelajaran tertentu saja, namun setiap guru diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai integritas tersebut," sebut Edward. menyontek, atau membuat daftar hadir dengan motto "aku sudah disiplin". Intinya, banyak kegiatan antikorupsi yang dapat diaplikasikan para guru di sekolah yang dapat berperan penting bagi pencegahan korupsi. temuannya, Edward Silaban menggagas Kelas Intensif Edukator Antikorupsi. Dengan peran guru sebagai pengajar maka penyampaian nilai-nilai antikorupsi juga akan maksimal. Nilai-nilai antikorupsi tak hanya ditanamkan kepada siswa (pelajar), tetapi juga kepada sesama guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berasal dari berbagai sekolah dan juga masyarakat tempat para guru tinggal. Beranjak dari Intensif Edukator Antikorupsi ini berasal dari 2 sekolah latar belakang pendidikan dengan yang berbeda-beda yaitu Guru SMP Negeri 6 Medan dan Guru SD, SMP dan SMA Swasta Methodist 5 Medan. "Saya memilih kedua sekolah ini karena Kepala SMP Negeri 6 Medan sangat intens berkomunikasi dengan saya setelah sebelumnya dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Yayasan Methodist 5 Medan saya pilih karena saya pernah menjadi guru di sekolah tersebut sehingga komunikasi masih berjalan intens dan masih mengundang saya jika ada kegiatan sekolah," jelas Edward bersemangat. Peserta Kelas Indonesia Problematika Pendidikan di yang dipaparkan oleh Litbang KPK Zahwa, BOS oleh Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITA SUMUT) 2011-2019 Rurita Ningrum, dan terakhir tentang Peran Guru sebagai Pengawas dengan narasumber Edward Silaban, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Transparansi Dana Selama kelas berlangsung, terungkap bahwa selama tidak mengetahui apakah dalam pengelolaan dana BOS tersebut guru dilibatkan atau tidak. Para guru juga kurang percaya ini para guru saat mengadukan perilaku pungutan liar atau praktek korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan. "Jadi selama ini, menurut pengakuan peserta kelas, apabila ada pelanggaran di sekolah mereka kebanyakan diam karena tidak tahu harus mengadu ke mana, selain ke KPK," ungkap Edward. Selama kelas berlangsung, para peserta sangat termotivasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan di instansi lain yang menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan. berharap, mendapatkan pengetahuan guru dan siswa yang mengikuti kelas tersebut juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai aksi nyata sebagai bentuk penanaman nilai- nilai anti korupsi. Edward selain lanjut dari penanaman nilai-nilai anti korupsi tersebut, guru juga dapat membuat sebuah aksi nyata seperti membuka kantin kejujuran, membuat tugas mandiri tanpa Ia mengusulkan, sebagai tindak Kegiatan ini berlangsung secara virtual dengan berbagai materi pendidikan anti korupsi. Diantaranya mengenai 14 15
SOROT BERKOMPETISI MERAMU DATA AGAR LAYANAN PUBLIK MEMBAIK T Tak selamanya data membingungkan, rumit dan sulit dimengerti. Selama ini data tersaji dalam sekumpulan angka, grafik, skema, diagram dan lainnya hingga memusingkan untuk dimengerti orang awam. Namun, jika diulik dengan benar, ia bisa jadi sangat berharga. Apa lagi di era digital saat ini, siapa yang menguasai data akan menguasai dunia. Data yang diolah dengan baik mampu membawa perubahan pada berbagai bidang di tataran lokal hingga internasional. Misalnya dalam ecommerce, semua data aktivitas sosial media pelanggan, riwayat penjelajahan browser, dan keranjang belanja pelanggan ecommerce jadi data yang sangat berguna untuk menganalisis perilaku belanja konsumen. Dengan cara tersebut, ecommerce mampu merancang strategi pemasaran yang langsung menembak preferensi konsumen. Dalam pelayanan publik, data yang diolah dan dianalisa dengan baik mampu memberi gambaran real sehingga muncul rekomendasi yang tepat untuk perbaikan pelayanan publik itu sendiri. "Salah satu aspek pencegahan korupsi itu adalah transparansi, dimana pemerintah membuka akses data yang yang dimilikinya secara online atau digital supaya masyarakat bisa berpartisipasi memantau jalannya pelayanan publik. Jadi tujuan kompetisi ini untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik," ujar Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembukaan kompetisi JAGA Data Challenge (JDC) 2021 secara online (22/09). JAGA Data Challenge (JDC) 2021 digelar KPK untuk mengajak masyarakat memanfaatkan data pelayanan publik yang tersedia di Aplikasi JAGA KPK sebagai upaya pencegahan korupsi. Aplikasi JAGA menyediakan data dan informasi dari sektor pelayanan publik yaitu sektor Pendidikan, Desa, Fasilitas Kesehatan, Perizinan, dan Penanganan Covid-19 seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "Silahkan menggunakan data yang ada di Aplikasi JAGA dan jika dirasa belum cukup untuk pengolahan dan analisisnya, silahkan dikolaborasi dengan data dari sumber lain, misalnya data BPS," jelas Pahala. Rekomendasi peserta kompetisi akan KPK sampaikan pada pihak terkait dan selanjutnya akan dipantau implementasinya, tambah Pahala. Menganalisa data untuk perbaikan layanan publik sangat penting dilakukan. Menurut Ari Kuncoro Director of Creative Analytics IYKRA data jadi sumber segala sumber agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih mendasar dan tepat. data, orang-orang yang melihat kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan data tidak bisa mengomel karena ada dasarnya. Selanjutnya pemerintah bisa mengenal masyarakat dengan lebih baik berdasarkan data- data yang tersedia. Selain itu, kebijakan yang diambil berdasarkan analisa data, mengefesienkan anggaran karena bisa lebih tepat guna menurut prioritasnya," papar Ari. Selama "Karena dengan adanya tersebut kompetisi, KPK proses menyelenggarakan rangkaian diskusi/ webinar dengan berbagai topik terkait pelayanan publik khususnya sektor kesehatan, dan pendidikan selama Oktober 2021 keuangan desa, juga membuka kompetisi Desain Maskot JAGA. Kompetisi terbuka untuk kategori masyarakat umum dan mahasiswa. Untuk Selain pengolahan data, KPK 2 kompetisi tersebut, KPK menyediakan hadiah uang tunai untuk pemenang. Pahala berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan tentang pengolahan data pelayanan publik. "Dari kompetisi langsung dari masyarakat sehingga menjadi informasi penting dalam upaya pencegahan ataupun deteksi dini korupsi dengan memanfaatkan situs dan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK," pungkasnya. literasi masyarakat ini hari rekomendasi Sejak diluncurkan tahun 2016 sampai saat ini, JAGA telah mengumpulkan lebih dari 400.000 profil sekolah dan informasi lainnya di bidang pendidikan. Selain itu, juga terdapat 13.000 profil rumah sakit dan puskesmas, serta 74.000 profil desa di seluruh Indonesia. Untuk mengakses JAGA, masyarakat dapat mengunduhnya pada Play Store dan App Store atau melalui situs JAGA.ID. 16 17
BINCANG BANSOS DIPOTONG, KE MANA MINTA TOLONG? S Sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) masih jadi persoalan utama yang berujung pada penundaan penyaluran bantuan, selain hadirnya penyesuaian, saat ini kita lebih mudah cek apakah sudah menerima atau belum dengan scan kartu," papar Risma. pungutan liar yang dilakukan para pendamping di berbagai tempat. lapangan temuan dan permasalahan di terkait penyaluran bansos selama ini, mengemuka dalam webinar "Bantuan Sosial dan Peran Pencegahan Korupsi Dalam Masa Pandemi" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditayangkan di Youtube KPK RI . Sejumlah Dia menambahkan perbaikan DTKS ini membuat masyarakat bisa memeriksa bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kemensos dan melakukan usul serta sanggahan. "Selain itu Kemensos juga bekerja sama dengan KPK terkait Whistle Blowing System, jika ada aduan terkait korupsi bansos dan juga melalui aplikasi JAGA Bansos," ungkap Risma. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjadi narasumber webinar tersebut. Dalam paparannya, para narasumber menyampaikan apa saja upaya agar bansos tepat sasaran, serta bagaimana agar korupsi bansos tidak terjadi. Tri Rismaharini mengungkap bahwa awal mula menjabat, pihaknya menganalisis kendala yang dihadapai dalam penyaluran bansos. Ternyata, permasalahannya ada di data. "Dari masing-masing kementerian atau instansi yang mengeluarkan bantuan sosial, kita temukan ternyata masing-masing punya data sendiri-sendiri. Kemudian yang saya lakukan, adalah bagaimana menjadikan data dari berbagai kementerian atau lembaga ini menjadi satu," jelasnya. Data yang dimaksud Risma di antaranya ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan data BKM. Oleh karena itu, Kementerian Sosial melakukan pembenahan sejumlah data tersebut untuk menghindari terjadinya overlapping. "Akhirnya kita tahu ada data yang ganda karena tidak padan dengan data kependudukan dibandingkan dengan data yang disebutkan di atas. Setelah dilakukan Sebelumnya, pada April tahun 2020, KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat agar tepat sasaran, dalam upaya mengatasi dampak Covid-19. Rekomendasi itu hadir dalam bentuk Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non- DTKS yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). tersebut, KPK merekomendasikan agar kementerian lembaga dan pemda dapat atau melakukan pendataan di lapangan dengan tetap merujuk kepada DTKS. Di antara usulan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan. Namun data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial, Jika ditemukan untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku. jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusdatin untuk perbaikan DTKS. Selanjutnya, Menyambut perbaikan DTKS yang dilakukan Kemensos, Pahala Nainggolan mengatakan, "Saat Bu Risma masuk, kita bilang bahwa data ini harus diintegrasikan, dan kami sampaikan juga, jika tidak ada partisipasi dari daerah untuk perbaikan data ini, tentu akan kesulitan karena teriak soal bansos, yang masyarakat pasti kena adalah Kemensos. Padahal ada peran pemerintah daerah untuk memadukan data ini agar bantuan bisa tersalurkan." Dia menambahkan, sejak bansos mengatasi dampak Covid-19 disalurkan, KPK sudah memetakan korupsi bansos terkait penerima bantuan fiktif dan data yang tidak diperbarui. "Penerima bantuan fiktif solusinya adalah pemadanan data NIK. Selanjutnya adalah updating, exclusion dan inclusion error, baik yang meninggal, atau pindah. Misalnya, ada satu NIK yang pindah daerah, ketika bantuan datang, orangnya tidak ada, hal ini kemudian jadi opini bahwa salah sasaran, padahal di lapangan orangnya memang pindah, tapi belum ada padanan data itu tadi. Ini yang harus diakomodir oleh DTKS," papar Pahala. juga menyediakan Aplikasi JAGA ID. Aplikasi ini tidak hanya buat penerima bansos saja, masyarakat juga bisa melaporkan untuk tetangganya yang kurang paham teknologi. KPK akan memverifikasi laporan untuk mengantisipasi laporan fiktif dengan cara menelpon balik pelapor. "Ketika tidak ada jawaban dari si pelapor, maka laporan ditangguhkan. Verifikasi juga dilakukan dengan memeriksa berdasarkan NIK," papar Pahala. Selain mengeluarkan rekomendasi, KPK Sementara itu Walikota Tangerang Arief Wismansyah dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga memaparkan sejumlah temuan terkait upaya pembenahan data dalam penyaluran bansos dalam webinar "Bantuan Sosial dan Peran Pencegahan Korupsi Dalam Masa Pandemi". Jka semua upaya perbaikan penyaluran bansos sudah dilakukan, namun yang diterima tetap tidak sesuai atau dipotong, kemana bisa minta tolong? Cari tahu jawabannya di Webinar Jaga: Bansos Dipotong ke Mana Harus Minta Tolong? pada laman YouTube KPK. 18 19
DATABICAR A DATA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Pengajar Antikorupsi pada: Sebagai salah satu trisula pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi memegang peran yang penting dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK telah menyusun strategi pendidikan antikorupsi dan peningkatan peran serta masyarakat bersama tenaga ahli dan pakar. KPK meminta setiap daerah menerbitkan regulasi sebagai dasar implementasi pendidikana antikorupsi dengan data sebagai berikut: 16 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 15 Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) 1.695 Orang tahun ini sudah mengikuti peningkatan kapasitas tersebut, peserta terdiri dari dosen, guru, dan mahasiswa penggiat anti Data Jenjang Pendidikan korupsi. Penerbitan 311 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Implementasi Pendidikan Antikorupsi, terdiri dari: Data Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 16 Perkada tingkat 66 Perkada tingkat 229 Perkada tingkat 8.302 Prodi yang sudah menerapkan 186 Tambahan penyuluh antikorupsi yang disertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) 1.516 Orang Penyuluh Antikorupsi provinsi kota kabupaten Pendidikan Anti tersertifikasi pada semester 1-2021 bertambah 55 orang dan tersertifikasi tercatat per 30 Korupsi di berbagai menambah total menjadi 159 Juni 2021 Perguruan Tinggi. orang API tersertifikasi 20 21
UTAMA MENGUNTAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAL AM KURUN DUA TAHUN TERAKHIR, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SERIUS MENGAWAL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DARI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR HINGGA TINGGI. TIDAK HANYA MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI, TAPI JUGA MEMBANGUN EKOSISTEM YANG BERINTEGRITAS. 22 23
UTAMA R RAPAT daring menjadi rutinitas Aida Ratna Zulaiha selama pandemi hampir dua tahun terakhir ini. Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus memastikan pelbagai program di bawahnya berjalan lancar. Pada 2021 ini misalnya, Aida dan tim menggelar pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas jejaring pendidikan yang selama ini berkontribusi dalam program Pendidikan Antikorupsi (PAK). "Pemberdayaan pada 2021 sudah dilakukan terhadap 5.822 personil," kata Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha. Mereka berasal dari berbagai macam profesi seperti widyaiswara, dosen, guru, mahasiswa, kepala sekolah, pengawas sekolah, hingga unsur pemerintah daerah serta penyuluh antikorupsi (Paksi), ahli pembangun integritas (API), hingga asesor keduanya. Aida berharap 5.822 personil yang sudah mendapatkan program pemberdayaan KPK ini akan membantu mengembangkan dan menyebarluaskan pendidikan antikorupsi di lingkungan formal. "Sehingga akan semakin banyak pendidikan generasi yang berintegritas yang dihasilkan," ujar Aida. Materi pelatihan berupa pengenalan hukum tindak pidana korupsi. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan teori hukum tindak pidana korupsi, contoh dari kasus dan modus korupsi yang banyak terjadi di perguruan tinggi, serta upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan. Ada pula implementasi pendidikan antikorupsi dengan pendekatan insersi/sisipan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang metode, contoh, dan cara menyusun rencana pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan pendekatan insersi. Tim KPK juga menyiapkan materi pendidikan antikorupsi dengan pendekatan mandiri serta mendesain pembelajaran jarak jauh. KPK menggandeng para akademisi yang berkapabilitas di bidang masing- masing sebagai narasumbernya. Aida dan tim juga menggelar penguatan stakeholders yang berkontribusi dalam Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan webinar. Workshop dan sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam mendorong, melaksanakan, dan memberdayakan pendidikan antikorupsi. Peserta yang dilibatkan dalam penguatan stakeholders ini merupakan jejaring KPK yang telah memiliki pemahaman dan kontribusi awal dalam pendidikan antikorupsi. Pelatihan ini sekaligus sebagai pengayaan dan pembaruan informasi maupun metode dalam pendidikian antikorupsi. "Tujuannya adalah pemberdayaan yang lebih optimal untuk para peserta dalam mengimplementasikan dan memperluas program dan aksi pendidikan antikorupsi di komunitas atau wilayahnya," ujar Aida. Segala rupa program Direktorat Jejaring tersebut merupakan Pendidikan KPK mandat dari Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Kartika Chandra pada 11 Oktober 2018. Ketua KPK saat itu Agus Rahardjo bersama empat menteri menandatangani implementasi nota kesepahaman pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Empat menteri itu yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Komitmen ini juga diikuti perwakilan pejabat dari seluruh kabupaten dan provinsi di Tanah Air. kesepakatan itu, harus diimplementasikan di satuan pendidikan. Ada dua bentuk implementasi yakni dimasukkan ke mata kuliah/mata pelajaran yang sudah ada atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. "Universitas yang relatif independen dalam menentukan mata kuliah, jadi cukup banyak yang mengimplementasikan dalam bentuk mata kuliah sendiri atau mata kuliah wajib umum," ujar Aida. Satu tahun pendidikan setelah antikorupsi Di tingkat pendidikan dasar menengah, menurut Aida, mayoritas menerapkannya berupa insersi dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti di Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. juga beberapa daerah yang menjadikan PAK sebagai muatan lokal seperti di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Lampung, dan lainnya. "Provinsinya yang melakukan pendekatan ke kabupaten/kota, ada Tapi ada usaha dari mereka," ucap Aida. ini melalui banyak program, Aida mengatakan harus ada hasil berupa lulusan sekolah yang berintegritas dan memiliki nilai- nilai antikorupsi sehingga mereka tidak terpikirkan apalagi melakukan korupsi. Hal ini berkaitan dengan strategi penindakan KPK. Sedangkan menyangkut strategi pencegahan KPK, PAK ini diharapkan bisa melahirkan generasi-generasi yang ini menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam perbaikan sistem pemerintahan maupun di bidang bisnis. Dari implementasi PAK Selain berupa mata pelajaran atau mata kuliah, KPK juga berupaya menciptakan sistem yang berintegritas di lingkungan sekolah maupun kampus. Jejaring ini mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang termasuk perilaku korup sehingga atau ditinggalkan, harus dihindari seperti mencontek, datang terlambat, guru tidak terbuka dalam memberikan nilai kepada siswa, orang tua menyuap pihak sekolah agar anaknya diterima, dan berbagai perilaku lain. "Kami tidak hanya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, juga membangun ekosistem yang berintegritas," ujar Aida. tapi Untuk menuju ke sana, KPK mendorong pembuatan regulasi di tiap daerah maupun kementerian/lembaga, memastikan hasil implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mendorong ekosistem pembangunan pendidikan. Tercatat per November 2021, telah terbit 349 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait implementasi pendidikan antikorupsi, yaitu 17 Perkada di tingkat Provinsi, 75 Perkada di Tingkat Kota, dan 257 Perkada di tingkat Kabupaten regulasi hingga integritas bersungguh-sungguh dalam program ini dengan membentuk yakni Kedeputian kedeputian baru Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. "Kami akan meluncurkan Rakornas KPK juga Pendidikan Antikorupsi saat memperingati hari antikorupsi pada Desember ini," kata Aida. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyambut baik program PAK Ia mengatakan pendidikan antikorupsi di lingkup perguruan tinggi telah difasilitasi. Nadiem menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di semua universitas. "Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk dalam kurikulum kita," kata Nadiem. ini. Menurut dia, perguruan tinggi harus bisa membentuk karakter antikorupsi terhadap mahasiswa. "Karakter adalah hal yang bisa dan harus dilatih, penanaman karakter yang berintegritas dan transparansi harus dilakukan dengan kuat, itu harus dilatih moralitasnya," ucap Nadiem. Selain Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 Kemendikbud juga telah mengeluarkan beberapa penunjang untuk menjalankan pendidikan antikorupsi di lingkup kampus. Salah satunya, penerbitan tiga buku pendidikan antikorupsi. Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu prioritas aksi Menteri Agama Fachrul Razi. Tindak lanjut dari prioritas aksi itu, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjalin kerja sama dengan KPK dalam membangun platform bersama dalam pemantauan implementasi pendidikan antikorupsi di Madrasah. Direktur KSKK, Ahmad Umar, bersama tim berkunjung ke KPK pada Maret 2020 lalu. Umar mengatakan lembaganya telah menyiapkan program substansial yang menjadi satu rangkaian dengan Penerbitan KMA 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, KMA 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, dan KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum di Madrasah. Strategi pengembangan pendidikan antikorupsi sudah diramu dalam tiga dokumen itu, sehingga diproyeksikan pihak pengelola pendidikan mulai dari PAUD atau RA, MI, MTs, dan MA sudah bisa menerjemahkannya dalam dokumen buku 1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan penjabarannya di buku 2 KTSP. "Dengan memasukkan atau insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran semua mata pelajaran di madrasah," ujar Umar. Ia mengatakan penguatan pendidikan antikorupsi di tahap awal ini berupa menyiapkan ekosistem secara masif sehingga bisa menciptakan atmosfer serta habituasi perilaku antikorupsi di setiap civitas akademika madrasah. 24 25
UTAMA MENGUKUR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI bahwa ini harus kita laksanakan," tuturnya. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mencarikan kewarganegaraan serta guru lintas agama yang teladan serta berprestasi. Ia juga meminta ada guru yang ahli dalam bidang teknologi informasi. guru Total sembilan orang yang menjadi pionir pendidikan antikorupsi di Provinsi Lampung. Program yang tak direncanakan sebelumnya itu berimbas pada terbatasnya anggaran. Guru-guru yang masuk tim awal tersebut mayoritas berasal dari lintas kabupaten di Lampung. Mereka harus menggunakan anggaran masing-masing untuk ke Kota Bandar Lampung guna merumuskan modul dan kerangka pembelajaran. Meski ada sejumlah rintangan, toh mereka berhasil menyusun modul dan kerangka implementasi pembelajaran yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 mengenai pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran wajib bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. "Selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak lebih dari 10 hari kami selesaikan modul dan kerangka pembelajaran ini," ujarnya. Sulpakar meminta mata pelajaran antikorupsi harus diterapkan pada semester itu juga. Namun ia mendapat laporan dari kepala sekolah mengenai adanya masalah paling krusial: guru. Akhirnya Dinas Pendidikan Lampung memberi pembekalan kepada 240 guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN). "Narasumbernya juga dari KPK. Kami berharap KPK sering turun ke lapangan," tutur Sulpakar. Hingga kini, sudah 300 guru di Lampung yang mengikuti bimbingan teknis dan pembekalan lainnya. Dari 15 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung, 12 di antaranya sudah menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib bagi Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. "Tiga kabupaten lainnya masih insersi karena belum siap. L AMPUNG MENJADI SAL AH SATU PROVINSI YANG PROAKTIF MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI MATA PEL AJARAN MUATAN LOKAL WAJIB. SECARA UMUM, TENAGA PENDIDIK MASIH TERBATAS UNTUK MENDAPATKAN PEL ATIHAN. MEREKA MENGINGINKAN KEHADIRAN KPK SECARA INTENS DI SEKOL AH DAN KAMPUS. S SEPULANG dari Jakarta pada Desember 2018 lalu, pikiran Sulpakar tersita untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di wilayahnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama kepala dinas pendidikan lainnya beserta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dengan tuan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk menyisipkan nilai integritas di beberapa mata pelajaran. itu sebelumnya Menindaklanjuti komitmen di Jakarta itu, Pemerintah Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2019 mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dengan menyisipkannya di beberapa mata pelajaran. Namun di tengah perjalanan, Sulpakar menimang-nimang betapa pentingnya menanamkan sikap antikorupsi terhadap generasi muda. "Kalau hanya insersi, khawatirnya tidak fokus," kata Sulpakar pada pertengahan November lalu. Apalagi ini merupakan hal baru di kalangan pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi tak pernah ia maupun generasi sebelumnya alami. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera, Sulpakar yakin setiap warga negara harus memegang teguh nilai-nilai integritas. dengan pemikirannya itu, Sulpakar mengundang seluruh kepala bidang di bawah naungannya dan melontarkan ide untuk menjadikan antikorupsi pendidikan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib. "Saat itu ada tiga pendapat: oke bisa, mungkin bisa, ada yang bilang sulit Pak," ucapnya. Rampung bergumul Mengawali karier sebagai lurah hingga wali kota yang banyak bertugas di lapangan, tak ada kata tidak bisa di dalam kamus hidup Sulpakar. "Saya setengah jajaran saya, terhadap memaksakan 26 27
UTAMA Ke depannya KPK mengupayakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dapat terintegrasi dengan sistem pendataan pendidikan di Kemdikbudristek Ramah Handoko Tapi tahun ini kami dorong mereka untuk menjadikannya muatan lokal wajib," janji Sulpakar. "Konsep kami ini juga diminta oleh provinsi lain. Mereka tentu akan lebih baik mengimplementasikannya," ujar Sulpakar. Provinsi Lampung merupakan contoh daerah yang langsung serius berkomitmen mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di wilayahnya. Penerbitan regulasi tersebut menjadi salah satu tolok ukur KPK untuk menilai daerah mana saja yang telah memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, baik materi sisipan ataupun mata pelajaran mandiri. tim Direktorat Jejaring Pendidikan memonitor implementasi pendidikan antikorupsi secara kuantitatif melalui jaga.id dan google form. "Ke depannya KPK mengupayakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dapat terintegrasi dengan sistem pendataan pendidikan di Kemdikbudristek," kata Ramah Handoko, anggota Direktorat Jejaring Pendidikan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Per 1 November, belum begitu banyak yang mengisi form pelaporan implementasi pendidikan antikorupsi, yakni 26.000 sekolah dan 260 perguruan tinggi. Pada 2021 ini, KPK juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitatif untuk menjawab tiga pertanyaan: apakah implementasi pendidikan antikorupsi sudah memberikan dampak yang diharapkan; kebutuhan dukungan apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan agar implementasi PAK dapat berjalan dengan baik; dan kendala- kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan PAK. Metode yang digunakan adalah wawancara secara mendalam kepada pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, dosen, guru, mahasiswa dan siswa. Kegiatan ini dilakukan di lima lokus yakni, Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. "Kami melihat nilai-nilai antikorupsi di mereka. Kejujuran siswa gimana? Kalau belajar antikorupsi, apa yang bisa menginspirasi mereka, kami gali," ujar Ramah. Anggota Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Zulfadhli mengatakan saat proses wawancara satuan pendidikan, ada responden yang sempat kekhawatiran mengenai mengalami di beberapa ruang lingkup monitoring dan evaluasi. Mereka menduga-duga hal apa yang akan dimonitor atau "diperiksa". Citra penindakan KPK masih cukup tertanam. Penerimaan responden semakin tinggi setelah mengetahui dan mengalami bahwa evaluasi ini terkait implementasi pendidikan budaya antikorupsi. karakter dan Selama dua tahun program ini berjalan, tim Direktorat Jejaring Pendidikan juga menemukan banyak responden yang salah paham terkait pendidikan antikorupsi. sering dipersepsikan "PAK masih tindak terkait dengan pembelajaran pidana korupsi dari sisi hukum," ujar Zulfadhli. Saat menjawab pertanyaan pertama kali, mereka menyampaikan belum mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Namun saat ditanyakan dan apakah penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian, disampaikan sudah dilakukan. ada pembelajaran Berdasarkan hasil wawancara saat monitoring dan evaluasi, tim KPK menjumpai secara umum tenaga pendidik belum pernah mendapatkan pelatihan terkait implementasi pendidikan antikorupsi. Informasi dari mahasiswa dan siswa, mereka menginginkan adanya keterlibatan KPK sebagai narasumber di sekolah atau kampus dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi supaya lebih menarik. Pihak kampus dan sekolah juga memerlukan lebih banyak materi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam bentuk digital seperti buku digital, video, dan permainan. "Mereka meminta monitoring dan evaluasi sering dilakukan sehingga mereka merasakan bahwa program-program ini sungguh diperhatikan," ucap Zulfadhli. tentang penyelengaraan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah seperti Lampung tadi menunjukkan adanya pelaksanaan komitmen dalam penyelenggaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang disepakati di Rakornas 2018. "Aktualisasi komitmen ini perlu dituangkan lebih lanjut ke program dan kegiatan yang lebih luas, seperti penguatan kapasitas, pengembangan media pembelajaran, dan lainnya," ujar Zulfadhli. Dengan terbitnya berbagai regulasi 28 29
UTAMA DEMI GENERASI MUDA, KAMI JADIKAN MATA PELAJARAN WAJIB Bagaimana tanggapan peserta didik/ lingkungan sekitar dengan adanya penambahan PAK di sekolah? Siswa, terus terang saja, begitu kita lakukan PAK, langsung pandemi. Kami tidak sekolah. Sekarang baru ada angin segar bisa sekolah. Jadi belum ada tanggapan yang siginifikan dari siswa. Kami masih meningkatkan motivasi ke siswa. Dengan belajar dari rumah, cenderung malas siswa lebih tinggi. Saat pembelajaran daring, bagaimana implementasi PAK? Kalau memungkinkan, karena fiskal kami terbatas, KPK membuat semacam program bimbingan teknis kepada guru, melatih operator-operator akun sekolah baik SD hingga SMA secara bertahap. Kapasitas kemampuan keuangan daerah terbatas, tidak mungkin kita lakukan. Apa harapan ke depan dengan adanya PAK di sekolah? Kami berharap KPK merumuskan satu keseragaman untuk 34 provinsi, baik insersi maupun mata pelajaran khusus. Capaian mata pelajarannya harus dikejar. Dengan nilai-nilai antikorupsi tertanam di generasi kita, Indonesia akan lebih sejahtera karena tidak ada lagi perilaku korup yang merugikan masyarakat.** KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar mengadakan bimbingan teknis terhadap 60 orang guru pendidikan antikorupsi di Hotel Arinas, Bandar Lampung pada pertengahan November lalu. Hingga November 2021, sudah 300 guru yang mendapat bimbingan teknis. Ia terus mengupayakan bimbingan teknis ini terus berjalan guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dengan kemampuan untuk membentuk sembilan sikap anak-anak didik agar jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. "Nilai-nilai integritas ala Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang diharapkan tertanam kepada siswa dari adanya pendidikan antikorupsi," ujar Sulpakar kepada Integrito. Berikut penjelasan Sulpakar mengenai sikap proaktifnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal, tak sekadar insersi, di Provinsi Bandar Lampung: Kami melaksanakannya satu minggu satu jam. Baik belajar di ruang kelas maupun daring. Kami tidak bisa praktek, tapi bisa kami tayangkan video-video tentang pendidikan antikorupsi. Salah satu guru kami, Pak Haris, kami perintahkan keliling kabupaten/kota untuk sosialisasi. Kami sangat berharap pendampingan dari KPK kepada instruktur yang kami tunjuk. Bagaimana KPK seharusnya mendukung proses implementasi PAK di sekolah? Bagaimana upaya Pemerintan Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi? Awalnya kami menyusun insersi, tapi di tengah perjalanan saya berpikir kembali, betapa pentingnya menanamkan sikap antikorupsi terhadap generasi kita. Karena produk saat ini, saya dan banyak orang lainnya, tidak pernah tahu atau tidak pernah merasakan seberapa seriusnya lembaga pendidikan menanamkan antikorupsi kepada anak-anak. Kita menerima pendidikan agama, kewarganegaraan, dan lainnya. Saya kemudian mengajak jajaran saya untuk berbicara, bagaimana kalau kita buatkan mata pelajaran muatan lokal wajib. Tahap awal di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dari 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung, 12 kabupaten dan kota ikut provinsi menjadikan mata pelajaran muatan lokal wajib bagi sekolah dasar dan menengah. Tiga kabupaten sisanya masih insersi, karena belum siap. Tetapi kemarin, kami sudah bicara dengan bupatinya, untuk kebaikan generasi muda, ayo kita lakukan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib supaya ini terfokus. Apa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pendidikan antikorupsi? Kami menerapkan e-raport. Ada pertanyaan bagaimana memasukkan dalam e-raport? Ini kan baru. Karena kami menjadikan muatan lokal wajib ,dan kebijakan di kami, ya sudah kami buat. Tantangan lainnya guru. Pak, gimana gurunya tidak ada? Ya sudah kami gunakan guru PPKN dan lintas agama. Kami bekali mereka. Dengan yang semalam, sudah 300 guru yang mendapatkan bimbingan teknis. Tapi kami belum punya anggaran, jadi masih terkendala untuk melakukan bimbingan teknis selanjutnya. Mata pelajaran ini belum masuk dalam pelajaran Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan. Ini perlu mendapat dukungan dari KPK. Mengapa? Guru, di samping mereka tugas untuk mengajar melaksanakan dan mendidik, mereka punya hak untuk tunjangan sertifikasi. Mereka tidak dapat tunjangan dan sertifikasi kalau tidak bisa kami buatkan dalam format form yang disediakan Kementerian Pendidikan. Nah ini harus didorong oleh KPK. Selain ini, kami berharap KPK membuat semacam program, akun kami sudah berjalan dari tingkat SD, SMP, dan SMA SMK, hampir 100 persen, ada 12 sekolah yang belum bikin akun karena ada kendala dari jaringan KPK. Ini perlu kita bina terus. Sulpakar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 30 31
JEJAKKASUS SUNAT DANA PENDIDIKAN 137 SEKOLAH Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2018 terhadap mantan Bupati Kabupaten Cianjur Irvan Rivano Putra disambut baik oleh warga setempat. Ribuan orang tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman pendopo Bupati Cianjur. Mereka menggelar syukuran dan makan bersama untuk merayakan penangkapan Bupatinya. Apa yang dilakukan Irvan sehingga warga Cianjur 'bersuka cita' atas OTT yang menjerat dirinya? 5 Pada 9 September 2020, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Irvan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 12 Huruf F UU Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Irvan Rivano Muchtar pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Irvan 8 tahun penjara 6 Irvan kemudian mengajukan kasasi namun ditolak Mahkamah Agung (MA). MA malah menambah pidana denda yang harus dibayar Irvan menjadi Rp 450 juta subsidair 1 tahun penjara. 3 Dari hasil penyelidikan sejak Agustus 2018, KPK menemukan sejumlah bukti dan petunjuk untuk melakukan OTT di Kabupaten Cianjur pada 12 Desember 2018. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang Rp 1,5 miliar. 4 Total uang yang diterima Irvan dalam kasus ini mencapai Rp 6,9 miliar, dimana sebelum dilakukan OTT, Irvan sudah menerima dana tersebut beberapa kali sesuai dengan jadwal pencairan DAK tersebut. 1 Kasus korupsi itu bermula saat Kabupaten Cianjur menerima bantuan dana APBN senilai Rp 48 miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk 137 SMP di Cianjur tahun anggaran 2018. Adanya rencana kucuran dana dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) ini dilaporkan Cecep (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur) ke Bupati Irvan. 2 Dari Informasi masyarakat, KPK menemukan setidaknya 14.5% anggaran (DAK) yang seharusnya digunakan oleh sekitar 137 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium atau fasilitas yang lain justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 32 33
INKR AH Muhammad Tamzil Bupati Kudus Periode 2018-2023 Dzulmi Eldin S Wali kota Medan Periode 2016-2021 PERKARA Lasito Hakim Pengadilan Negeri Semarang PERKARA Muhammad Nasir Sekertaris Daerah Pemkot Dumai Riau (mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis) PERKARA Menerima suap dan gratifikasi VONIS Pidana 8 tahun penjara, denda Rp250 Menerima suap dari para Kepala Organisasi Menerima suap Rp700 juta untuk gugurnya dari Pelaksana juta subsider 4 bulan Perangkat Daerah (OPD) / Pejabat Eselon II status tersangka Ahmad Marzuqi dalam kasus PERKARA Tugas Sekretaris penjara serta uang Pemkot Medan dengan total Rp2,155 miliar dugaan korupsi penggunaan dana bantuan Memperkaya diri sebesar Rp2 miliar dari Dinas Pendapatan, pengganti kerugian dengan maksud mempertahankan jabatan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara perkara korupsi peningkatan Jalan Batu Pengelolaan Keuangan, negara Rp2,125 miliar masing-masing di Pemkot Medan 2011-2014 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten dan Aset Daerah Tengah Bengkalis yang merugikan negara sebesar (DPPKAD) Kabupaten VONIS Rp105 miliar Kudus, Akhmad Shofian Pidana 6 tahun penjara, denda Rp500 juta VONIS agar dia dan istrinya subsider 4 bulan penjara Pidana 4 tahun penjara, denda Rp200 juta VONIS Rini Kartika diangkat subsider 3 bulan penjara Pidana 10 tahun 6 bulan penjara, denda dan mendapat jabatan Rp600 juta subsider 6 bulan penjara serta baru setingkat eselon III uang pengganti Rp2 miliar Jonson Siburian Pengacara PERKARA Agus Winoto Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Aspidum Kejati DKI) Kayat Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Menyuap Hakim PN Balikpapan Kayat dalam PERKARA perkara kliennya, Sudarman. Menerima suap Rp200 juta dari pengusaha PERKARA sekaligus pihak yang berperkara bernama Meminta fee senilai Rp500 juta untuk vonis VONIS Sendy Pericho dan pengacaranya Alfin bebas Sudarman Pidana 5 tahun 6 bulan penjara dan pidana Suherman. Suap dilakukan agar menurunkan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan rencana tuntutan perkara yang melibatkan VONIS pihak Sendy Pericho dan koleganya Hary Pidana 7 tahun penjara dan pidana denda Suwanda serta Raymond Warung selaku Rp500 juta subsider 4 bulan penjara pendiri Chaze Trade Ltd. VONIS Pidana 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara 34 35
# % ! EDISI 3 TAHUN 2021 | INTEGRITO INTEGRITO | EDISI 3 TAHUN 2021 SINIAR INT RIK # % ! Pulang, sepenggal kata yang penuh makna. Pulang sangat subjektif, tergantung siapa yang mengatakannya. Karenanya pulang tak P melulu soal tempat. Pulang juga berarti kembali pada sebuah kondisi nyaman, ketenangan dan kebahagiaan, seperti seseorang yang telah menetap di Jakarta, tapi mengatakan pulang saat berkunjung menemui orang tuanya di desa. Pulang bagi Bima adalah dimana sang ibu berada menunggunya di Jakarta, rumah mereka. Berbulan- bulan sudah ia tinggalkan keluarga demi wujudkan hajat: mengelana mencari pengalaman hidup sebelum berjibaku di dunia kerja. Telah beberapa tempat pula ia singgahi sebelum akhirnya sang ibu menghubungi dan memintanya pulang. "Pulanglah dulu sebentar, ayahmu akan berangkat tugas keluar negeri beberapa bulan. Di rumah tidak ada laki-laki yang bisa membantu ibu, nak. Lagian mau sampai kapan kamu keluyuran kaya gini," bujuk Nala Cahyani, sang ibu. 37 36
SINIAR Kini pemuda 22 tahun itu tengah duduk di pesawat. Butuh 2 jam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, sampai ia menginjakkan kaki di Jakarta. "Kota yang sudah 4 bulan ditinggalkan. Ada kerinduan tersendiri dengan kota ini. Aku lahir dan tumbuh di kota ini, tapi kota ini juga yang kadang membuatku sumpek," batinnya sambil memperhatikan kesibukan jalan yang dilaluinya. Sesampai di rumah, aroma sayur asem kegemaran Bima menyeruak dibarengi terbukanya pintu dan munculnya sosok wajah perempuan paruh baya yang cantik dan anggun. "Bima, ibu mulai khawatir karena handphonemu tidak bisa dihubungi. Eh, tahu-tahu sampainya bareng gadis cantik yang manis,"ujar Bu Nala kaget sekaligus senang melihat anaknya kembali dalam keadaan sehat. "Ini Arumi, bu. Arumi, kenalkan ibuku. Orang yang paling rajin mengingatkanku untuk selalu menjunjung kejujuran dimana pun aku berada," Kata Bima penuh senyum sambil memeluk dan mencium tangan yang dirindunya. Arumi, mahasiswa semester 3 jurusan ilmu gizi itu menyambut uluran tangan Nala dan memperkenalkan dirinya, "Saya Arumi tante. Maaf bikin tante kaget. Bima tadi membantu saya saat kecopetan. Karena sudah membantu dan kebetulan juga perjalanannya searah, saya memaksa Bima untuk mau diantar sampai rumah." Mendengar penjelasan Arumi, di wajah Nala tersirat rasa syukur. Anak laki-laki satu-satunya tumbuh jadi pria yang mau membantu orang yang tengah kesulitan. Dengan gembira ia mengajak Arumi masuk dan berbincang, memulai perkenalannya dengan gadis itu. Melihat ibunya memandang lekat Arumi, Bima bertanya, "kaget ya bu lihat temanku cantik banget? Yang jelas dia bukan artis bu. Kalo dia artis, pasti si mbok kaget pas ngantar minuman tadi. Arumi ini calon anak pejabat, bu, karena ayahnya bakal ikut pemilihan legislatif tahun ini." Penjelasan Bima disambut cibiran manja Arumi. Ia tersenyum penuh makna, keraguan mengambang di garis bibirnya yang melengkung saat mendengar ayahnya, Kumolo berhasrat jadi anggota legistlatif. Sementara itu di kantor Kumolo, sekelompok pemuda tengah sibuk mengamati layar laptop masing-masing di sebuah ruangan. Seorang diantaranya mendadak berdiri, keluar menuju lift sambil bicara melalui handphone. Keluar lift, ia masuk ke ruang besar yang elegan dan duduk di depan seorang pria mapan yang karismatik. Pemuda itu adalah Dodi, ketua tim sukses pencalonan legislatif Kumolo yang tengah duduk didepannya. "Mengenai berita penolakan saya di beberapa media tolong dimanfaatkan. Buatlah saya seolah dizalimi, lempar playing victim dan kerahkan pasukan sosmedmu Ini uangnya, jumlahnya sesuai kesepakatan. Saya nggak mau ada transaksi bank loh, ya. Dan satu lagi, ingat, ini jadi rahasia kita berdua, Dodi," ucap Kumolo penuh tekanan dan menatap lurus ke arah Dodi. untuk membelaku. "Beres Pak," ujar Dodi sambil tersenyum puas melirik isi amplop yang diterimanya. Ia lantas bergegas keluar ruangan, terus menuju parkiran motornya. Dodi siap menuju rumah seorang teman yang diyakininya akan sangat membantu menjalankan misi. Rumah bercat putih yang asri itu kembali kedatangan tamu. Dodi teman seangkatan Bima datang berkunjung. Suasana di rumah Bima mendadak canggung. Arumi yang terlihat tidak begitu suka dengan Dodi, buru-buru pamit, "Aku pamit dulu Bim. Papa menungguku di kantornya. Aku duluan Dod," katanya sambil lalu. terkejut melihat Arumi, anak bosnya, ada di rumah Bima, menjawab dengan gagap, "Eh, ya, iya Arumi. Hati-hati." Dodi yang masih Dengan ekspresi heran, Dodi bertanya bagaimana Bima bisa mengenal Arumi. Setelah mendengar penjelasan Bima, ia mulai menyampaikan tujuannya datang berkunjung. "Tugasmu hanya me-like setiap berita bagus yang dibuat tim medsos Pak Kumolo, dan memberi komen yang positif. Terus kalau ada berita yang kurang baik, kamu hanya perlu memberi opini yang berbeda yang menggiring orang untuk tidak percaya berita tersebut," terang Dodi penuh semangat. "Kerjanya nggak berat kan? Tapi duitnya besar, Bim. Lebih dari lumayan untuk orang yang belum dapat kerjaan kaya kamu," tambanya. Beralih ke Arumi yang masih kesal bertemu Dodi di rumah Bima, sampai di kantor ayahnya. "Papa ada urusan apa sih sama Dodi. Nggak tahu kenapa pa, aku punya firasat kalau Dodi itu punya niat yang nggak baik," seru Arumi kesal. tidak mau papa nyaleg tapi dengan cara-cara yang kotor. Arumi hanya mengingatkan pa. Jangan sampai papa justru dimanfaatkan oleh orang- orang yang nggak jelas," tambahnya dengan gusar. "Aku "Kamu tahu apa sih Arumi? Papa bisa ngurus semuanya sendiri. Justru papa yang memanfaatkan mereka. Tanpa Dodi dan timnya, papa tidak akan bisa dikenal masyarakat. Kalau papa tidak dikenal masyarakat, bagaimana papa bisa terpilih," jelas Kumolo dengan tenang. Arumi menyerah. Dia menanyakan apa keperluan papanya sampai memintanya datang ke kantor. Setelah menggela nafas, Kumolo menyebut dia butuh pendamping, menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Nama Sofia pun disebut Kumolo sebagai calon pendampingnya. Mendengar nama itu disebut ayahnya, Arumi meradang. "Kenapa harus artis kontroversial yang usianya tidak jauh dari aku itu yang papa pilih? Aku juga ingin ada sosok yang menggantikan mama. Tapi kalau papa pilih Sofia, hanya papa yang dapat kesenangan. Dan apa pantas aku memanggilnya mama?" seru Arumi pedas menatap ayahnya. Kebalikan Arumi, Kumolo menjawab dengan tenang, "Kenapa tidak? Lagi pula kalau papa menikahi Sofia, popularitas papa akan naik dan papa dengan mudah akan mendapat dukungan massa." "Jadi itu tujuan papa? Arumi masih belum bisa terima pa," teriak Arumi marah dan meninggalkan papanya. Di lain tempat, Sofia, sang artis kontroversial yang jadi sumber pertengkaran Arumi dengan ayahnya itu juga tengah berdebat dengan kenalannya. "Kalo hanya Pak Kumolo nggak cukup buatku. Kamu cari pengusaha atau pejabat yang lain deh. Kamu kan tahu kebutuhan seorang artis seperti aku," rengek Sofia. Pria flamboyan yang sedari tadi mendengar keluhan Sofia, menyahut, "Pak Kumolo sudah lumayan loyal padamu Sofia. Semua permintaanmu sudah dia penuhi. Nanti kalo kamu sudah jadi istrinya kan kamu bisaaaaa.." "Dodi, nggak ada ya perjanjian kalau aku harus sampai menikah dengannya! Aku cuma mau duitnya. Dan aku nggak mau terikat dengan satu orang. Enak di dia, rugi di aku! Dan satu lagi, aku nggak suka dengan anak Pak Kumolo yang nyolot itu," potong Sofia dengan sewot. Dodi? Ya, sosok pria flamboyan yang bersama Sofia adalah Dodi ketua tim sukses Kumolo yang juga teman seangkatan Bima. Dodi juga yang mengenalkan Sofia kepada Kumolo dan menyarankan Kumolo agar menikahi Sofia untuk mendongkrak popularitas. "Sabar sedikit Sofia. Kamu harus pandai mengambil hatinya. Masih banyak yang belum kita dapat dari Pak Kumolo kan?". Intrik apa yang sedang dilakoni Dodi? Apakah Kumolo akan menikahi Sofia dan berhasil menjadi anggota legislatif? Lantas bagaimana dengan Arumi? Apakah Bima menerima tawaran Dodi untuk menjadi buzzer Kumolo? Cari tahu jawabannya di Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode Intrik pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK. Sampai jumpa. 38 39
MOZAIK SATU DATA STATISTIK KRIMINAL INDONESIA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN SEBUAH NEGARA DAPAT TERLIHAT DARI ANGKA KRIMINAL. ADANYA KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA SESUAI PERATURAN PRESIDEN NO.39 TAHUN 2019 "MEMAKSA" KEMENTERIAN/ LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH MENYIMPAN DATA DAL AM WADAH YANG SAMA . harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN." "Setiap ASN Pernyataan di atas merupakan pesan Joko Presiden Republik Widodo saat peluncuran Core Values ASN 'Berakhlak' dan Employer Branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa. Dalam pesan tersebut Jokowi menyebut bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu beradaptasi di tengah dunia yang penuh disrupsi. Guru Ekonomi Indonesia Rhenald Kasali Universitas pernah menyampaikan pandangannya mengenai disrupsi pada 1 November 2018 di Gedung Merah Putih KPK, katanya, disrupsi ialah inovasi yang mengubah kehidupan yang membuat segala yang lama menjadi obsolete (ketinggalan zaman). Indonesia Besar Fakultas inilah yang menuntut pemerintahan untuk dapat secara berkala memberikan informasi yang aktual kepada ialah masyarakat, dalam Era disrupsi kaitannya pengelolaan data. Adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 mau tidak mau "memaksa" kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk berkolaborasi mewujudkannya bersama- sama, yaitu punya data dalam wadah yang sama. Satu Data Indonesia terdiri dari banyak data, termasuk salah satunya ialah Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI). Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditunjuk sebagai Pembina Statistik Sektoral berdasarkan amanah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik) berperan untuk mengawal agar SDSKI sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. Deputi Bidang Statistik Nasional Ateng Hartono mengatakan urgensi SDSKI merupakan tolok ukur dan acuan dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. "Kondisi keamanan yang kondusif akan menciptakan iklim investasi yang baik, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Itu ada dalam Laporan Indeks Keamanan Investasi-nya Bappenas tahun 2016," ujar Ateng pada webinar Kolaborasi Bersama Menuju Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI) pada 8 September 2021. Mencegah lebih baik daripada mengobati - pepatah tersebut sering kita dengar di bidang kesehatan, biasanya ada langkah pencegahan yang dilakukan agar masyarakat tidak gampang sakit. Begitu pula adanya SDSKI ini, kata Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Ni Made Martini, SDSKI penting untuk dibentuk sebagai modal untuk menyusun kebijakan mencegah kejahatan dengan berbasis data dan bukti. Mengawal SDSKI Sesuai Prinsip SDI Prinsip Satu Data Indonesia Standar Data Meta Data Data Induk Interoperabilitas 40 41
MOZAIK "Peristiwa kejahatan terjadi dimana saja, gejalanya umum, dan luas, tapi biasanya selama ini kejahatan dijelaskan dengan menyebut kasus. Misalnya, ketika pergi ke suatu wilayah disebut daerah itu rawan kejahatan dengan mengacu pengalaman terjadinya berbagai kasus. Seharusnya ada yang menjadi dasar, kenapa daerah itu disebut rawan dan angka kejahatannya tinggi," kata Martini. Martini juga menjelaskan lima tahapan yang perlu dilakukan terkait kebijakan SDSKI. Pertama, menemukenali instansi yang memiliki mandat mencatat peristiwa kejahatan/ tindak pidana. Kedua, menyamakan konsep, persepsi, dan sistem pencatatan. Ketiga, melakukan pelatihan teknis. Keempat, melakukan uji coba integrasi data. Kelima, penyusunan indeks kejahatan (index of crime) dengan mengurutkan indeks kejahatan mulai dari paling ringan ini menjadi pedoman untuk sampai berat. tinggi dan membandingkan wilayah kejahatan yang Indeks rendah. Keenam, mengingat ada juga korban kejahatan yang tidak melaporkan kasusnya, maka perlu dilakukan survei terhadap korban (victim survey). ada beberapa tantangan mengenai kebutuhan data statistik kriminal, pertama hasil kompilasi dari BPS masih ditemukan standar dan klasifikasi data yang berbeda antarinstansi data yang memproduksinya. Ateng menyebut "Tetapi kita patut bersyukur karena kita saat ini sudah memiliki satu klasifikasi internasional yang terkait dengan statistik kriminal yaitu International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS) yang digunakan oleh United Nations Statistical Commision (UNSC)," ujarnya. Identifikasi Kebutuhan Data Kriminal Berdasarkan RKP 2021 Contoh Fokus Pemanfaatan Data pada Indikator Polhukhankam PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 5 PP 2 MP 5 PP 2 MP Sinergi berbagai pihak penting untuk mewujudkan Satu Data Statisik Kriminal Indonesia (SDSKI) Indikator : Data Kriminalitas Kementerian/Lembaga : POLRI Indikator : Jumlah kejahatan terkait narkoba Jumlah kejahatan terkait pencurian kendaraan Kementerian/Lembaga : POLRI K/L Penyedia Statistik Kriminal Akademisi/ Universitas Kebutuhan Data: • Jumlah kejahatan (crime total), tingkat Kebutuhan Data: • Jumlah narapidana kasus narkotika Kemenkumham (Dirjen PAS) SINERGI Mahkamah Agung kejahatan (crime rate) dan selang waktu terjadinya kejahatan (crime clock). (Statistik) (Statistik) Jumlah penyalahgunaan/pengedaran narkoba di Indonesia (Statistik) Jumlah pencurian kendaraan bermotor di Indonesia (Statistik) Kopolisian RI Kejaksaan Data Kriminal dipakai untuk indikator di RKP bidang kamtibnas, misalnya crime rate dan cleareance rate untuk mendukunag KP penguatan keamanan dan ketertiban masyarkat Kemenko Polhukam Bappenas BPS Ilustrasi proses identifikasi kebutuhan data kebutuhan berdasarkan ukuran-ukuran capaian pembangunan sesuai dengan Dokumen Perencanaan di tingkat pusat, sebagaimana tujuan Satu Data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, pemantauan dan pengendalian pembangunan 42 43
TATAPMUKA DEDIKASI MERAWAT GENERASI Made Taro Pendongeng dan Penulis M Malin Kundang, Timun Mas, Bawang Merah dan bawang Putih, Si Kancil, adalah dongeng nusantara yang mungkin pernah diceritakan orang tua kepada anaknya atau dibaca saat duduk di bangku sekolah dasar. Pengalaman mendengarkan dongeng tentu sangat berbeda dengan pengalaman membacanya. Itu karena dongeng bukan hanya sekedar karya sastra tapi telah jadi bagian dari tradisi lisan manusia berabad lamanya. Lewat dongeng, berbagai nilai-nilai luhur diwariskan dari generasi ke generasi, baik itu nilai karakter, pengetahuan, sejarah, budaya, dan agama. Semua ada dalam dongeng. Saat pendongeng mengisahkan sebuah cerita pada anak-anak, saat itu pula dia tengah mengajar anak-anak tersebut untuk bisa meneladani tokoh protagonis dalam cerita, dan menjauhi sikap tercela tokoh antagonis. Itulah yang dilakoni Made Taro, pendongeng dan penulis asal Bali. 40 tahun lebih mendongeng, pensiunan guru ini yakin bahwa dongeng adalah salah satu cara mewariskan nilai-nilai luhur agar tertanam sebagai karakter generasi penerus bangsa. Memperingati Hari Dongeng Nasional 28 November, Integrito berkesempatan mewawancarai Made Taro di sebuah acara di Bali. Di usianya yang menginjak 81 tahun, ia masih penuh semangat dan keyakinan untuk terus mendedikasikan dirinya mendongeng. Berikut wawancaranya, 44 45
TATAPMUKA Puluhan tahun mendongeng, sepertinya itu sudah jadi panggilan hidup Anda? Mungkin karena pengalaman, di itu juga karena dari kecil tua mendongeng. samping memang karena hobi dan sudah biasa mendengar orang Sejak kapan Anda mulai serius jadi pendongeng? Seriusnya mulai tahun 1973 setelah saya punya 3 orang anak. Jadi saya mulai mendongeng pada anak-anak, ternyata mereka menyenanginya. Setelah itu saya lihat anak tetangga bengong lalu saya coba ajak bermain, ternyata dia senang sekali bermain dengan mainan yang saya buatkan. Setelahnya saya tanya lagi, apakah anak tetangga ini mau mendengarkan dongeng? Kalau mau kumpul di kamar saya bersama anak yang lain. Ternyata banyak anak yang datang, sekitar 8 orang kumpul di kamar yang kemudian saya beri nama kamar dongeng. itu saya mendongeng seminggu sekali, rutin. Setelahnya saya terdorong untuk mengumpulkan dongeng. Bukan hanya dongeng dari Bali, tapi juga dongeng- dongeng nasional dan juga dongeng dari luar negeri, saya kumpulkan untuk anak-anak. Anak-anak merasa senang dan sejak jadi kegiatan yang tertarik dengan dongeng-dongeng mengandung pendidikan moral. Terutama pendidikan karakter. Misalnya kejujuran, percaya diri, kerja keras, toleransi, kasih sayang, menghargai pendapat orang lain. Saya Mengapa Anda memilih tema-tema seperti itu? Tema-tema itu saya pilih karena anak-anak belum tahu karakternya, karena belum dewasa jadi sebaiknya kita bentuk sejak dini. Apalagi jaman korupsi di Indonesia, saya kumpulkan dongeng-dongeng yang ada muatan agar orang itu tidak korupsi. Dongeng anti korupsi ini baru berhasil saya kumpulkan jadi buku tahun 2020. Anda pernah mendongeng untuk usia berapa saja? Saya pertama mendongeng untuk anak-anak SD. Lalu ada yang mengundang untuk mendongeng di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), saat itu hal baru bagi saya mendongeng di PAUD dan itu sangat sulit. Setelahnya ada anak remaja juga yang mengundang saya untuk mendongeng. Terakhir saya dikejutkan karena ada orang yang mengundang untuk mendongeng sambil bermain dengan lansia usia 70 sampai 90 tahun, sementara saya berumur sekitar 78 tahun. Jadi akhir-akhir ini saya sering diundang oleh lansia karena itu bukunya juga saya terbitkan. Dongeng apa yang Anda sampaikan di depan lansia? Saat kita berusia lanjut, pikiran kita ingin mulai mengarah untuk melepas keduniawian berpikir menghadapi panggilan Tuhan. Karena itu dalam buku saya bagi jadi 3 bagian. Pertama hidup harmonis dengan keluarga, tetangga dan masyarakat termasuk pemerintah supaya tidak ada beban. Yang kedua lepaskan keduniawian sebab apa yang kita cari, yang kita kumpulkan justru itu tidak kita bawa saat menghadap tuhan. Yang ketiga baru mengenai pasrah, kapan kita dipanggil oleh tuhan kita pasrahkan. dan mulai Sudah berapa buku yang Anda tulis? 47 buku dongeng. Dongeng lansia itu yang terakhir, setelah buku dongeng anti korupsi. Apa yang membuat Anda tetap yakin bahwa dongeng mampu berdampak positif pada karakter anak? Pertama saya semakin merasa jengah karena lisan dongeng hampir punah, dilupakan oleh bangsa kita sendiri. Itu harus dibangkitkan karena nilainya sangat luhur. Mengapa yang luhur ini justru ditinggalkan? Saya melihat banyak fenomena saat ini dimana orang ingin mencapai hasil dengan cara mudah tanpa kerja keras, korupsi juga kan demikian. Saya juga lihat sekarang banyak anak- anak yang tidak hormat pada orang tua, dan orang tua banyak yang membunuh anaknya. Ada apa dengan nilai-nilai di tengah masyarakat kita? Mengatasi persoalan tradisi tidak bisa seorang diri, harus dikerjakan bersama- sama orang tua, pendidik atau guru, masyarakat dan pemerintah juga, jadi bukan hanya tugas pendongeng. Berdasarkan pengalaman saya setelah semakin tua, semakin saya koreksi diri, dan hati sanubari saya berkata, nilai-nilai itu ditanamkan pada saya sejak usia dini. ini Saya mengingat karakter itu ditanamkan salah satunya lewat dongeng. Jadi saya belajar dari sana. Apa impian Anda yang belum tercapai? (regenerasi Kesinambungannya pendongeng). Terus terang banyak orang yang meremehkan pekerjaan ini, dianggap barang kuno. Padahal ini merupakan penanaman karakter sedari dini. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini memang peninggalan dongeng asli nenek moyang kita, tapi dalam penyampaiannya tetap harus up to date. Seperti yang saya lakukan berdongeng dengan menggunakan musik, melibatkan penyimak dongeng dan lainnya. Apakah Anda merasa terkenal? Untuk menjadi orang terkenal itu bukan tujuan. Tapi memang saya mendapat kesempatan keluar negeri gara-gara saya mendongeng. Yang paling berkesan saya diundang ke Afrika Selatan. Saya sendiri tidak pernah membayangkan mendongeng di sana. Saya diundang lewat kedutaan besar yang bekerja sama dengan salah satu universitas disana. Saat itu saya diminta mendongeng dengan cara tradisional Bali. Saya mendongeng sambil memukul Angklung Bali. Saya mengira saya mendongeng di depan anak-anak, ternyata pendengar saya peserta seminar dari seluruh dunia dan perwakilan pendongeng saat itu hanya 3 yaitu dari Kamerun, Argentina dan saya dari jadi pendongeng tertua yang tampil saat itu. Indonesia. Saya Masih percaya diri mendongeng di usia saat ini? ini kata orang-orang ya. Kata orang-orang kalau saya mendongeng di depan anak-anak, anak- anak mau mendengar dan tunduk pada saya. Berarti saya punya kemampuan merangkul anak-anak tanpa harus melakukan sesuatu yang keras, mungkin Terus terang, karena latar belakang saya sebelumnya seorang pendidik. Bagaimana Anda melihat dongeng di tengah-tengah generasi muda? Saya merasa optimis bahwa ada harapan untuk generasi masa depan. Dalam pengalaman saya mendongeng, banyak orang tua mengundang saya karena anaknya kecanduan gadget bahkan ada yang sampai tidak bisa diajak komunikasi. Saya diundang untuk mendongeng dan bermain. Sayangnya setelah mendongeng itu saya tidak melakukan evaluasi lagi apa perubahannya. Tapi kesan orang tua memang anak yang kecanduan gadget harus disembuhkan dengan cara diajak bermain, ini saya alami ketika saya mendongeng bersama KPK. Selain itu, baru-baru ini ada pertemuan Bali Mendongeng dan anak-anak muda Bali pada pertemuan itu banyak sekali yang bersemangat mendongeng. Mereka banyak yang minta ijin mengambil dongeng-dongeng saya untuk berdongeng. Saya juga beberapa waktu lalu diundang mendongeng virtual oleh para pemuda dari Jogja. Jadi generasi muda kita masih mau mendongeng. Saya merasa sangat senang, berarti saya tidak sendiri dalam mewariskan nilai-nilai luhur lewat dongeng. BIODATA
NAMA Made Taro TEMPAT, TANGGAL LAHIR Denpasar, 1940 KARYA 1979 mendirikan Sanggar dan Teater Kukuruyuk
Menulis 47 buku dongeng diantaranya Dongeng Goak Maling Taluh, Dongeng Goak Maling Pitik, Dongeng Karmaphala, Bawang dan Kesuna (Balai Pustaka, 1997), Traditional Balinese Game (Taksu Foundation, 2000), Randu dan Sahabatnya (Kanisius, 2002), Balingkang (Grasindo, 2004), Bebek Punyah (Balai Bahasa, 2004), 1. PENGHARGAAN Rare Award dari komunitas Penggak Men Mersi 2. Penghargaan Adi Karya dari IKAPI tahun 1998 3. Anugerah Sastra Rancage 2005 4. Lifetime Achievement Award dari UWRF 2019 46 47
TEL ADAN Wimar Witoelar 14 Juli 1945 - 19 Mei 2021 GAGASAN KOMUNIKASI WIMAR WITOELAR M Melihat dan mendengar seorang Wimar Witoelar berbicara rasanya seperti melihat dan mendengar seorang Gus Dur, gagasan dan pemikirannya serupa bahkan penyampaiannya pun sama-sama dibalut dengan guyonan namun menyentil. Mungkin itu satu dari beberapa alasan mengapa Wimar dipanggil Gus Dur lalu kemudian diangkat menjadi juru bicara kepresidenan pada masa pemerintahannya. Sebelum bercerita mengenai kisah Wimar sebagai juru bicara kepresidenan, berikut perjalanannya dalam gagasan komunikasi yang ia lakukan semasa hidupnya. Wimar pernah kuliah di Institut Teknologi Bandung (1963) pada jurusan teknik elektro hanya sampai semester tiga dan tidak pernah dia selesaikan. Dalam artikel di dengan judul Meninggal Dunia, Berikut Profil Wimar Witoelar, dituliskan bahwa Wimar lebih suka menjadi aktivis ketimbang mahasiswa. "Tadinya tak pernah memikirkan kehidupan politik, lalu menjadi aktivis mahasiswa dan menjadi pimpinan. Dan itu lebih menarik dan serius daripada kuliah. Kebetulan kuliah saya di bidang elektro, sangat teknis. Sementara kegiatan saya sudah setingkat menteri. Artinya kalau ingin bertemu menteri bisa dengan 48 49
TEL ADAN mudah, sementara bila menghadap asisten dosen tidak mengerti apa-apa" kata Wimar. Pada Mei 1994, sebuah program televisi Perspektif yang disiarkan SCTV muncul dan Wimar menjadi tuan rumahnya. tersebut dengan penyampaian Ia mengemas acara jernih dan kecerdasannya langsung, wawasan yang yang lembut. Acara itu dikenal sebagai oase di tengah gersangnya tekanan politik pada masa itu. Acara itu juga sangat disukai publik namun membuat rezim Suharto tidak nyaman sampai-sampai program itu pun dihentikan pada September 1995 dengan vonis di mana isi acara tersebut merugikan pemerintahan Orde Baru Suharto. Pria kelahiran Padalarang, 14 Juli 1945 itu sebelumnya juga sempat merasakan jeruji besi kala dituding melawan pemerintah. Namun demikian, Wimar mencoba mencari gebrakan baru dengan memandu acara yang berisikan kritik yang dikemas dengan guyonan cerdas dalam acara 'Selayang Pandang' pada 1997-2000 di Indosiar. tayangan di kanal Youtube Perspektif Wimar TV berjudul Mengalami Humanisme Gus Dur - Wimar Witoelar, Wimar bercerita tentang awal mula dirinya dipanggil untuk menghadap orang nomor satu di Indonesia, kala itu. Jauh sebelum dirinya ditunjuk menjadi juru bicara kepresidenan, Wimar bercerita sudah mengidolakan Gus Dur sejak lama. Ia pun kerap menulis tentang Gus Dur terutama, katanya, ketika Gus Dur sering disalahtafsirkan oleh banyak pihak. Dalam sebuah Alumnus George ini mengaku di awal Washington perjalanan kariernya sebagai Juru Bicara Presiden periode 2000-2001 mengalami ketidakpercayaan diri dalam menghadapi para elit politik. Namun, seiring dengan adaptasinya dengan situasi istana dan kondisi bangsa saat itu, Ia kemudian mulai berani bersikap tegas dalam perannya sebagai penyambung informasi antara presiden dan rakyat Indonesia. Universitas "Lama-kelamaan saya menjadi percaya diri juga bahwa mereka (elit politik) itu sebenarnya tidak ada substansinya maka saya berani berdiri tegak melawan mereka," katanya. Di sana ada orang-orang yang saya kagumi lainnya, yang biasanya saya cuma lihat di TV saja. Tapi sampai akhir Gus Dur gak ngomong apa-apa ke saya, jadi saya pikir ini saya diundang karena mau mengapresiasi tulisan saya barangkali namun ternyata beberapa hari kemudian saya dihubungi kalau sebenarnya Gus Dur berniat mengangkat saya sebagai juru bicaranya Wimar Witoelar Dengan latar belakang Wimar di dunia pers, juga sosoknya yang tak asing bagi publik hingga tulisan-tulisannya tentang Gus Dur, membuat Wimar mendapat perhatian tersendiri di hati Gus Dur dan juga keluarganya. "Dari anaknya, Yeni, dari penasihatnya, macam-macam, sehingga saya lama-lama diperkenalkan sama Gus Dur terutama saat beliau sedang diserang oleh DPR, oleh partai-partai, oleh ormas-ormas. Saya selalu kasih komentar, ini baiknya begini, menanggapinya seperti ini, akhirnya saya diperkenalkan dan dibawa ke ruang teh untuk minum bersama Gus Dur di Hilton," cerita Wimar. Meski sangat mengagumi Gus Dur, jika Wimar mengaku memang ada kesempatan untuk bertemu sang presiden pemersatu bangsa, "Saya merasa sangat rendah dan tidak tahu mau ngomong apa," kenang Wimar. tidak semangat Dan benar saja, saat bertemu dengan Gus Dur di Hotel Hilton, membuat dirinya mengalami kebingungan di awal. "Di sana ada orang-orang yang saya kagumi lainnya, yang biasanya saya cuma lihat di TV saja. Tapi sampai akhir Gus Dur gak ngomong apa-apa ke saya, jadi saya pikir ini saya diundang karena mau mengapresiasi tulisan saya barangkali namun ternyata beberapa hari kemudian saya dihubungi kalau sebenarnya Gus Dur berniat mengangkat saya sebagai juru bicaranya," bebernya. Dilansir dari perspektif.net, Wimar telah menulis banyak artikel dan sering dikutip dalam Time, Newsweek, The International Herald Tribune, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, The Straits Times, Sydney Morning Herald dan Australian Financial Review. Dia adalah seorang kolumnis untuk surat kabar TODAY Singapura, surat kabar Australia, dan The Guardian dari Inggris. Wimar telah menerbitkan beberapa buku mulai dari karya akademis seperti Ancillary Firm Development in Asia terbitan Jepang dan Small and Medium Business Development in Indonesia. Karyanya yang paling populer di dunia internasional adalah No Regrets, memoar hari-harinya bersama Presiden Gus Dur yang diterbitkan oleh Equinox Publishing dan tersedia di Istrinya, ahli saraf Suvatchara Witoelar, meninggal dunia pada 2003. Bersama Suvatchara, Wimar memiliki dua putra Satya Tulaka (1975) seorang arsitek dan pengembang web yang pernah bekerja di Yahoo dan Aree Widya (1978), PhD di bidang matematika dan ilmu komputer. Lama-kelamaan saya menjadi percaya diri juga bahwa mereka (elit politik) itu sebenarnya tidak ada substansinya maka saya berani berdiri tegak melawan mereka, Wimar Witoelar 50 51
KILAS KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator KPK Minta Pemerintah Daerah Kuatkan APIP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepakat akan memperkuat kerja sama dalam hal perlindungan saksi dan korban, termasuk di dalamnya justice collaborator. Pemberdayaan dan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah hal krusial sebagai upaya membendung potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah. Lebih jauh lagi, APIP diharapkan dapat berperan besar untuk memastikan efektif dan efisiennya pengelolaan pemerintah daerah. Kesepakatan itu disampaikan saat kunjungan audiensi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bersama enam Wakil Ketua Antonius PS Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania Iskandar, Maneger Nasution, Susilaningrum dan Achmadi beserta jajaran LPSK lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/4) ini disampaikan Wakil Ketua Komisi (KPK) Nawawi pemberantasan Korupsi dalam Koordinasi Pomolango Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kamis, (20/5). Hal Rapat Firli menyebut sebelumnya LPSK juga telah dilibatkan dalam kerjasama terkait whistle blowing system (WBS). "LPSK dilibatkan dalam kerjasama antara KPK dengan 23 mitra kementerian atau lembaga dan pemda terkait koneksi WBS tindak pidana korupsi," jelasnya. Dalam sambutannya, Beberapa topik lainnya yang dibahas adalah keinginan LPSK untuk belajar bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas yang kental dengan budaya KPK. "Saat ini LPSK sedang berusaha menanamkan nilai-nilai dan berharap meniru keberhasilan KPK dalam menanamkan nilai-nilai dan budaya KPK kepada seluruh pegawai," ungkap Hasto. Selain itu, terkait manajemen kepegawaian KPK dan lainnya, LPSK juga ingin meniru praktik baik yang dilakukan KPK dalam hal sistem performance appraisal, proses peralihan status kepegawaian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Salah satu area intervensi yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah adalah penguatan APIP, bekerja sama dengan BPKP," tutur Nawawi. rata-rata area Penguatan APIP di seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK pada tahun 2020 berkisar antara 50 sampai 75 persen. Skor ini masih relatif rendah dibandingkan target minimal yang diharapkan KPK, yaitu 85 persen. Skor Nawawi menyebutkan, ada beberapa kondisi mengapa APIP harus diperkuat, yaitu minimnya kompetensi, jumlah personil, terbatasnya kesempatan pelatihan, rendahnya anggaran operasional, tidak ditindak-lanjutinya rekomendasi APIP, adanya intervensi kepala daerah kepada APIP, independensi APIP yang belum kuat, dan tak optimalnya pembinaan APIP. kurangnya 52 53
KILAS Dorong Peran Serta, KPK Bekali Napi Materi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program pembekalan materi antikorupsi terhadap 25 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung pada Rabu (31/3/2021). Kegiatan penyuluhan bertema Mengenal, Menyadari, dan Membangun Diri untuk Berperan Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi ini berlangsung sejak pagi hingga pukul tiga sore. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Dirjen Pemasyarakatan KemenkumHAM Reinhard Silitonga, Kepala Kanwil KumHAM Jawa Barat beserta jajarannya. "KPK melakukan penyuluhan ini memiliki keyakinan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat, KPK menganggap warga binaan juga bagian dari anak bangsa yang bisa dimanfaatkan untuk pemberantasan korupsi," ujar Firli. Dikatakan Firli, masih adanya pelabelan negatif terhadap mantan narapidana di tengah masyarakat, hal itu membuat para mantan napi sulit untuk beradaptasi dan melakukan perubahan, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan asimilasi. Kegiatan inilah yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. KPK berharap, para WBP menjadi manusia baru, manusia yang hijrah untuk melakukan perbaikan guna ikut andil dalam mewujudkan tujuan negara yang bebas dari korupsi 54 55
KILAS KPK Dorong BPJS Ketenagakerjaan Terapkan Tata Kelola Bebas Korupsi Modus Korupsi Makin Rumit, Pegawai KPK Tingkatkan Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar meminimalisir lahirnya perilaku koruptif di institusinya. Pengelolaan investasi pun harus dilakukan secara bertanggung terjadi jawab agar benturan kepentingan. Badan tak Hal ini mengemuka dalam audiensi Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dengan KPK (28/04). Ketua KPK Firli Bahuri yang didampingi oleh 3 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menerima kunjungan jajaran direksi BPJS serta Dewan Pengawas di Gedung Merah Putih KPK. terkait program investasi langsung atau terkait penyertaan modal negara. Harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," jelas Firli. "BPJS Ketenagakerjaan harus berhati-hati itu Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menyampaikan komitmennya mendorong penyelenggaraan organisasi untuk berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta mengawasi kesehatan keuangan lewat pertumbuhan aset dengan berkolaborasi dengan jajaran direksi di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) International bekerja (IACA) Anti-Corruption menyelenggarakan bagi penyelidik, penyidik, penuntut dan pegawai KPK lainnya untuk meningkatkan kompetensi mengungkap dalam suatu tindak pidana korupsi, melalui pemanfaatan data dan informasi yang bersumber dari internet dan media sosial. sama dengan Academy pelatihan Plt. Juru Bicara bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut saat ini modus kejahatan korupsi semakin beragam dan rumit, baik yang hanya melibatkan pelaku domestik maupun antar-negara. "Sehingga sangat penting bagi KPK untuk terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pegawainya dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi yang semakin kompleks tersebut." Pelatihan yang digelar pada 23 Maret - 1 April 2021 itu merupakan program Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. "Melalui peningkatan kapasitas pegawainya, KPK berharap dapat mengungkap berbagai modus korupsi yang semakin rumit secara optimal. Agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan memberikan pengembalian aset yang maksimal bagi negara," pungkas Ipi. Jurnal INTEGRITAS, Sinergi KPK Bersama Akademisi Jurnal INTEGRITAS, jurnal akademik bertema antikorupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menumbuhkan tantangan yang kian besar dalam pengelolaannya. Karenanya, KPK terus mempererat jalinan sinergi dengan para akademisi demi meningkatkan kualitas dan manfaat jurnal ini bagi upaya pemberantasan korupsi. Akreditasi yang diraih Saat bertemu dengan para akademisi dan mitra bestari Jurnal INTEGRITAS di Yogyakarta, Rabu (7/4), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan harapannya agar sinergitas yang ada terus diperkuat. Akreditasi Shinta 2 yang diperoleh di tahun 2020 juga menjadi pelecut KPK. hukum dari dunia akademisi," kata Nurul Ghufron. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pergantian Editor in Chief Jurnal INTEGRITAS yang sebelumnya dijabat oleh Laode M. Syarif pada tahun 2018-2020 kepada Nurul Ghufron. "Pak Laode tetap membantu di jurnal sebagai mitra bestari," lanjut Ghufron. Ghufron berharap dengan beragamnya akademisi yang terlibat dalam pengelolaan Jurnal INTEGRITAS ini, isi dari jurnal juga semakin beragam dari sisi disiplin ilmu dan yang penting menjaga independensi jurnal ini sendiri. "Jika ada tulisan yang mengkritisi KPK dan memang itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, kami akan sangat memperhatikan itu." "Kami ingin Jurnal INTEGRITAS bisa inspirasi penegakan menjadi sumber 56 57
KILAS KPK Terima Kunjungan Kedutaan Besar Austria Perempuan Berdaya Bentuk Karakter Anak Peduli Sosial Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Duta Besar Austria untuk Indonesia H.E. Dr. Johannes Peterlik. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi perspektif dan inovasi baru bagi KPK dan Indonesia untuk belajar, dan saling berbagi praktik baik dalam pemberantasan korupsi. Didampingi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar serta Deputi Informasi dan Data Hadiyana, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kunjungan Duta Besar Johannes Peterlik ke KPK, Senin (10/5). Menurutnya, Austria merupakan tempat belajar antikorupsi yang baik karena termasuk dalam 20 besar negara dengan CPI (Corruption Perception Index) terbaik. Sampai dengan saat ini belum ada kerja sama langsung antara KPK dan Pemerintah Austria termasuk dengan lembaga antikorupsi Austria, yaitu Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (Federal Bureau to prevent and to fight corruption) atau disingkat dengan BAK. Namun, Firli memandang terbuka potensi kerja sama ke depan dalam hal bertukar pengalaman pada bidang pencegahan khususnya terkait strategi, praktik baik dan metode dalam pencegahan korupsi. Sedangkan, dalam bidang penindakan, KPK memandang perlu berbagi pengalaman, metode dan cara penanganan kasus korupsi. KPK juga siap untuk bekerja sama jika ada kasus korupsi lintas negara yang sedang ditangani. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar memandang perlunya pendampingan terhadap anak untuk membentuk karakter anak yang peduli dengan lingkungan sosialnya. Hal ini disampaikan Lili dalam 'Menjadi Perempuan diskusi daring Berdaya yang Berintegritas' dan diselenggarakan Biro Humas KPK (23/04) dalam rangka memperingati Hari Kartini. "Saat ini anak memiliki banyak kegiatan les atau belajar yang dapat menjauhkan anak-anak dari dunia sosial atau dunia luar. Padahal pendidikan karakter untuk anak sangat penting dan di sini perempuan berperan sangat penting untuk mendampingi," ujar Lili. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah yang menjadi salah satu narasumber berpendapat tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Lili. "Saya juga tidak harus menarget anak saya untuk menjadi juara 2, tetapi karakternya yang harus baik dan hebat," jelasnya. Sementara itu CEO Queenriders Iim Fahima yang turut menjadi narasumber diskusi tersebut melihat perempuan berdaya adalah perempuan yang mempunyai suara terhadap apa yang ia suarakan dan terhadap fokus yang dia inginkan. "Hal ini memungkinkan saat perempuan mampu berdaya secara ekonomi. Perempuan berdaya juga terkait terhadap kemampuan finansial," jelasnya. Pendidikan Demi Bebasnya Negeri dari Jerat Korupsi yang diperingati setiap tak sekadar menjadi hari untuk mengenang jasa pahlawan pendidikan di masa lalu. Nilai-nilai yang diwariskan mereka juga selayaknya diterapkan, melalui pembangunan karakter dan integritas yang dapat diperoleh dari pendidikan antikorupsi. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan (KPK) pemikirannya rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 di Jakarta (2/5). Menurut Firli, teladan yang diberikan Ki Hadjar Dewantara dan para pejuang lainnya menjadi nilai yang diemban KPK, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. tersebut dalam "KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu "national interest" dalam road map 2011-2023. Bukan hanya itu, KPK juga menempatkan pendidikan sebagai strategi pertama dari 3 strategi pemberantasan korupsi lainnya, yang menjadi core bussiness KPK," papar Firli. formal maupun nonformal mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Peguruan Tinggi, KPK telah memasukkan unsur dan nilai- nilai pendidikan antikorupsi kepada masyarakat, untuk membentuk dan menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar terbebas dari laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini. Dengan menggunakan jejaring pendidikan 58 59
KLINIK MENGUBAH DATA PRIBADI DI E LHKPN HENDRI via Twitter Dalam data pribadi di E LHKPN, saya salah menulis nomor NIK dengan nomor NIP. Sekarang saya ingin mengubahnya dengan NIK yang diminta LHKPN. Bagaimana cara mengubahnya? Bagi penyelenggara negara yang ingin mengubah NIK dapat menghubungi admin masing-masing instansi atau dapat menghubungi admin KPK dan call centre KPK di 198 dengan menyampaikan nama, NIK yang salah dan NIK yang benar. Apakah KPK pernah menerima pelaporan gratifikasi berupa jasa? Jika pernah dalam bentuk jasa apa? KPK pernah menerima laporan gratifikasi mirip jasa misalnya pemberian fasilitas penginapan, tiket pesawat dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Terkait pemberian jasa tersebut, bila penerima sudah menerima jasa tersebut lalu baru dilaporkan, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai milik negara, maka si penerima harus mengganti jasa tersebut dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh KPK. Misalnya anda menerima paket liburan senilai 15 juta rupiah lalu digunakan dan setelahnya dilaporkan ke KPK. Kemudian KPK menetapkan paket liburan anda itu sebagai milik negara sehingga anda harus mengganti nilai paket liburan tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan KPK yaitu sebesar 15 juta rupiah. PELAPORAN GRATIFIKASI JASA TRI MULYANI via Twitter KESALAHAN NOTIFIKASI PEGAWAI NON AKTIF SAAT LAPOR LHKPN Saya baru akan melapor untuk tahun kedua tapi tidak muncul menu untuk membuat LHKPN baru karena keluar notifikasi "anda dalam kondisi non aktif sebagai PN". Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Jika mengalami kondisi demikian silahkan menghubungi admin instansi atau dapat menghubungi admin KPK dan call centre KPK di 198 dengan menyampaikan nama, NIK dan instansi. Apakah penerima gratifikasi bisa diberi sanksi penurunan pangkat oleh Kementerian Dalam Negeri? Proses hukumnya bagaimana? Penerimaan gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang dapat diberikan sanksi bila tidak melapor penerimaannya kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja. Sanksi dan hukuman tersebut diserahkan kepada instansi, instansi dapat memberikan sanksi administrasi ataupun sanksi hukum pidana dengan diserahkan kepada pihak berwenang. Ini perlu diatur secara jelas dalam aturan internal instansi sendiri. SANKSI PENERIMA GRATIFIKASI DANDY PRADANA via Twitter AR TOY via Twitter Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950 Call Center : 198 Fax : (021) 2557 8413 Email: elhkpn@KPK.go.id 60 Layanan Pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 Call Center 198 Email: 61
AKU KPK APA RASANYA JADI PENYIDIK KPK? Gawai milik salah seorang penyidik yang sedang beristirahat selepas melakukan pemeriksaan saksi tiba- tiba berdering. Di layar tertera panggilan berasal dari istrinya di rumah. Dengan sigap, Agung meraih gawai tersebut, ia kemudian mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan istrinya dari ujung telepon dengan seksama. Ia kemudian menarik nafas panjang dan berusaha menenangkan sang Istri. Rupanya, sang istri melaporkan bahwa rumah mereka disatroni orang yang tidak dikenal dengan gerak gerik yang mencurigakan. Orang asing tersebut kemudian bertanya ke tetangga Agung tentang kepastian rumah rumahnya. Agung mengerti, tersebut merupakan ini merupakan salah satu risiko dari pekerjaan yang sedang ia lakukan. terutama terhadap keadaan keluarganya. Selepas kejadian tersebut, ia membawa keluarganya untuk 'mengungsi' sementara, agar terhindar dari hal buruk yang tidak diinginkan. Agung sempat didera kekhawatiran Namun hal tersebut tidak pernah sedikitpun membuat Agung menyesali pekerjaannya. Baginya menjadi penyidik KPK merupakan sebuah kebanggaan. "Saya senang jadi penyidik KPK karena independen, artinya kami dengan profesional diberikan kewenangan untuk menilai kasus yang sedang kami tangani," tuturnya. Bekerja sebagai penyidik kasus korupsi menurut Agung juga memiliki terutama banyak sekali narasi-narasi negatif yang dimunculkan pihak yang merasa terganggu oleh kerja pemberantasan korupsi KPK. tantangan, "Beberapa kali dimunculkan narasi ini adalah penyidik bahwa kami bodong, superior dan seenaknya. Namun bisa saya pastikan, di KPK ada aturan yang selalu kami junjung tinggi dalam melakukan pemeriksaan. Ditambah lagi, jalannya pemeriksaan dipantau penuh oleh kamera CCTV yang bisa diakses oleh pejabat struktural di KPK," terangnya. Agung pemeriksaan menuturkan, di Gedung standar KPK juga sebisa mungkin dipenuhi jika pemeriksaan dilakukan di luar gedung KPK. Misalnya saja ketika penyidik melakukan pemeriksaan di daerah yang tempatnya tidak terdapat CCTV, penyidik sebisa mungkin akan tetap merekam pemeriksaan tersebut meskipun hanya melalui kamera telepon. jalannya "Ini jadi pegangan kami, jika ada pihak yang menyebarkan narasi yang tidak benar tentang proses penyidikan tinggal membuka di KPK, kami rekaman pemeriksaannya saja. Saya bersyukur, sistem yang ada di KPK membuat kami bekerja sesuai dengan jalur yang benar," jelas Agung. Sementara terkait proses penyidikan lakukan di KPK, Agung yang ia yang memiliki latar belakang seorang polisi dulunya mengganggap proses yang ia jalani hampir sama. Jadi di awal karirnya sebagai penyidik KPK, ia tidak terlalu banyak menemukan hambatan berarti. Pekerjaan seorang penyidik menurut Agung sesuai KUHAP adalah melakukan penyidikan dan menemukan tersangka. Namun karena di KPK menggunakan undang - undang khusus, jadi alat bukti ditemukan di proses penyelidikan. Sementara di proses penyidikan itu hanya melegkapi alat bukti saja karena alat bukti sudah ditemukan minimal 2 di proses penyelidikan. "Di proses penyidikan kami sempurnakan, kami lakukan pemeriksaan, pemanggilan saksi, dan penyitaan barang bukti," 62 63
JEDA Penerima penghargaan berskala internasional di ajang Asian Televison Awards ini bercerita sekilas mengenai caranya untuk memegang teguh sebuah keyakinan bernama integritas. SANDRINA MALAKIANO Ditemui di sebuah kedai kopi di Bali, Sandrina mengenang masa-masa dirinya dan sang suami saat mendirikan sebuah perusahaan konsultan politik sejak 2009, Polmark Indonesia. Di awal Ia mengaku merintis, untuk kesulitan mendapatkan klien, karena belum adanya serta jejak rekam kepercayaan publik atas perusahaan baru. "Kami waktu TAK MAU GADAIKAN INDEPENDENSI BAGI KAMI YANG NAMANYA INTEGRITAS, INDEPENDENSI, DAN NAMA BAIK ITU TIDAK AKAN PERNAH KAMI GADAIKAN , ITU VALUABLE DAN TIDAK BISA TERGANTIKANL AH, WAL AUPUN DIA VALUABLE BAYAR BERAPA SAJA itu istilahnya PT Rindu Order, karena klien belum tapi ada operational cost sudah berjalan. Lalu kami berhadapan dengan unik, yang kondisi ada klien yang datang dengan mengatakan: berapapun saya akan bayar yang penting saya menang," kenang Sandrina kepada integrito. Tak tawaran diterima serta merta tersebut dengan gembira karena akhirnya mendapatkan calon klien. Sandrina menolaknya. malah Lalu, integrito m e m p e r t a n y a k a n istri alasan politik komentator Indonesia Universitas Eep Saefullah Fatah ini. Katanya, p e r u s a h a a n n y a selalu melakukan riset terhadap calon klien terlebih dulu sebelum sah mengikat kontrak. kaget tim sang setelah mengecek silang langsung ke Komisi P e m b e r a n t a s a n Korupsi (KPK) nama mengenai tersebut. Ternyata calon klien yang menawarkan uang besar itu sedang bersinggungan kasus dengan perkara yang tengah ditangani oleh KPK. Ia "Bagi kami yang namanya integritas, independensi, dan nama baik itu tidak akan pernah kami gadaikan, itu valuable dan tidak bisa tergantikanlah, walaupun dia bayar berapa saja. Akhirnya dengan santun kami bilang: Mohon maaf kami khawatir tidak bisa berkomitmen karena kami sudah ada kerja sama dengan pihak lain," tegas ibu dengan dua putri ini mengakhiri perbincangan. 64 65
EKSPRESI MENUNAIKAN TUGAS AKHIR DALAM KEGIATAN AKADEMI JURNALIS LAWAN KORUPSI TAHUN 2021, ANWARI SEBAGAI SALAH SATU PESERTA AJLK 2021 MENGGELAR LOMBA PANTUN LAWAN KORUPSI BAGI GENERASI MILENIAL. KEGIATAN DILAKSANAKAN ATAS KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIDOARJO. BERIKUT HASIL KARYA PESERTA LOMBA PANTUN LAWAN KORUPSI. Karya Aisya Dhea Kirana Putri, SMP Negeri 5 Sidoarjo Pagi pagi ke rumah desa Siangnya melihat biri biri Hari gini kok masih korupsi Bagaimana bisa membangun damainya negeri Jalan-jalan melihat bunga daisy Lihat ratna lagi baca puisi Mari kita menjadi generasi muda berprestasi dan bersama-sama memberantas korupsi Karya siswi SMP 2 Sidoarjo Menulis cerpen cerita fiksi Gajah monyet dan angsa Ayo semua berantas korupsi Jangan sampai merusak bangsa. makan ayam dengan nasi tidak lupa memakai sambel terasi katakan tidak pada koreksi karena generasi maju generasi tanpa korupsi Ikan bandeng bumbu racik Dimasak di musim semi Koruptor akalnya memang licik Jaksa dan hakim eh diajak kompromi. Buah naga bukan buah markisa Pesawat kertas tanpa baling-baling Koruptor bukan manusia biasa Tapi manusia bernama maling. Karya: Nadya Lila, SMP YPM 1 Taman, Sidoarjo Tengok menengok di kota santri Kanan kiri banyak yang mengamini Jangan suka kau mencuri Uang-uang kecil dari kami Dia manusia bukan binatang Ular terbang bernama naga Ketika demo teriak lantang Ketika menjabat eh korupsi juga. Ibu pergi kala malam Perginya ke kota mataram Jangan kamu makan uang haram jika kamu ingin hidup tentram Ke sekolah berangkat pagi Berangkatnya naik motor Buat apa sekolah tinggi-tinggi Kalau ujung-ujungnya jadi koruptor. Pagi-pagi makan nasi Siangnya pakai lauk ikan teri Jangan kamu berbangga diri jika memang memang masih hasil korupsi 66 67
GAGAS Muhammad Haidar Daulay, S.Hut, M.Sc Alumni AJLK 2020 KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA persepsi korupsi yang dirilis Transparency International, Indonesia menempati urutan ke-102 negara terkorup dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi sebesar 37. Korupsi menyentuh berbagai sektor strategis, termasuk kehutanan. Dalam tahunan KPK tahun 2017, disebutkan bahwa lima sektor strategis yang menjadi fokus KPK adalah minyak dan gas, infrastruktur, kesehatan, pangan, dan kehutanan. Kekayaan Berdasarkan indeks laporan yang terkandung di dalam sumber daya Indonesia menjadikan sektor hutan kehutanan sarat akan kepentingan dan sangat rentan terhadap korupsi. Korupsi sumber daya hutan tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, namun juga dari segi ekologi. Penelitian dari Indonesia Corruption Watch memperkirakan kerugian negara dari sektor non-pajak kawasan hutan mencapai Rp 169,791 triliun selama 2004-2007. Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) tersebut terdiri dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sementara itu, Human Rights Watch dalam laporannya tahun 2013 menyebutkan korupsi dan kesalahan tata kelola kehutanan Indonesia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 triliun sepanjang 2007-2011. Besarnya angka tersebut belum termasuk kerusakan ekologis yang ditimbulkan dari korupsi di sektor kehutanan. melimpah Korupsi di sektor kehutanan erat kaitannya dengan kerusakan hutan. Menurut data statistik Kementerian Kehutanan tahun 2011, laju deforestasi Indoneisa pada periode 2000-2010 mencapai 1,2 juta hektar hutan alam tahun. Diindikasikan bahwa tiap tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia sebanding dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. yang signifikan dalam mendorong ekploitasi berlebihan terhadap hutan. Dampak ekologi dari eksploitasi hutan berlebihan terganggunya siklus air, antara lain spesies, jenis kehilangan berbagai mengganggu keseimbangan ekosistem, dan ancaman pemanasan global. Satwa terancam punah akibat habitatnya dirusak, contoh spesies harimau sumatera yang dulunya masih berjumlah ribuan, kini spesies tersebut masuk dalam kategori endangered species. Korupsi memiliki dampak juga menjadi perhatian dunia dalam dekade ini. Pada 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meratifikasi Paris Agreement yang memiliki konsekuensi bagi bagsa Indonesia untuk mengurangi emisi karbonnya. Keberadaan hutan sebagai penyerap karbon kemudian menjadi penting dalam mencegah pemanasan global. Di sisi lain, kasus deforestasi menyumbang 6-17% terhadap emisi global, penyumbang terbesar kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil. Sayangnya, kerusakan ekologis ini tidak dapat dikalkulasi. Selain itu, pemanasan global Praktik korupsi di sektor kehutanan saat ini diduga terjadi dalam beberapa tahap dalam rantai pasokan industri kayu, mulai tahap perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan, dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi. Dari berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, terdapat banyak celah yang dimanfaatkan koruptor yaitu korupsi dalam bentuk penebangan kayu di hutan tanpa adanya izin pemanfaatan, menebang kayu di luar area yang telah diizinkan, menanam sawit di hutan lindung atau konservasi, penambangan secara terbuka di hutan lindung atau konservasi, pembukaan cara membakar, menyeludupkan kayu secara ilegal, memberikan suap kepada kepala lahan dengan daerah untuk mengeluarkan izin, dan tidak membayar pajak kepada negara atas usaha yang dijalankan di atas hutan negara. Terdapat 7 tipologi korupsi di sektor kehutanan yaitu transcactive corruption, investice corruption, extortive corruption, nepotic corruption, defensive corruption, dan supportive corruption. Tipologi ini ditentukan berdasarkan jenis kasus korupsi yang dilakukan mulai dari zaman orde baru, reformasi, sampai dengan pasca reformasi. Berdasarkan tipologi tersebut, setidaknya dapat dirumuskan 4 strategi untuk mencegah korupsi di sektor kehutanan menurut pandangan pribadi penulis. Pertama, perlunya pengawasan ketat oleh KLHK terhadap pemerintah daerah dalam proses pembuatan izin usaha di kawasan hutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan surveyor dengan integritas yang jujur pada setiap permohonan izin usaha di kawasan hutan untuk mencegah terjadinya transactive corruption. Kedua, melindungi dan memberikan reward kepada pelapor kegiatan yang terindikasi terdapat kasus korupsi. Perlindungan dan pemberian penghargaan ini untuk mencegah extortive corruption dan investive corruption. Reward yang diberikan dapat berupa penghargaan wana lestari, karena secara tidak langsung telah melindungi hutan dari ancaman kerusakan. Ketiga, mengawasi program Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk mencegah pembalakan liar. Program SIPUHH diharapkan dapat menekan kasus defensive corruption. Dalam laporan KPK tahun 2017 disebutkan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadinya potensi kehilangan PNBP sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Hal inilah yang melatarbelakagni dibentuknya program SIPUHH. Hasilnya, PNBP dari SIPUHH per September 2017 telah mencapai Rp 3,4 triliun. Keempat, perlu ketegasan dari KLHK terhadap usaha yang tidak berizin di dalam kawasan hutan. Selain ilegal, usaha ini akan memicu timbulnya supportive corruption. Dilansir dari Tribun News, pada tahun 2018 terdapat 7 perusahaan tambang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Untuk melakukan keseluruhan strategi tersebut, diperlukan sinergi antara KLHK, KPK, aparat penegak hukum, kepala daerah, masyarakat sekitar hutan, dan LSM dalam upaya pemeberantasan korupsi di sekor kehutanan Indonesia. 68 69
B U K U R E S E N S I FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT COMPLIANCE GUIDEBOOK: Judul: FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT COMPLIANCE GUIDEBOOK: Protecting Your Organization from PROTECTING YOUR ORGANIZATION FROM BRIBERY AND CORRUPTION Bribery and Corruption Editor: Martin T. Biegelman; Daniel R. Biegelman Penerbit: Wiley ISBN: 978-0-470-52793 Tebal: xxvi+358 Bahasa: Inggris Korupsi dan penyuapan terjadi di berbagai bidang, termasuk sektor bisnis. Guna menangani kasus korupsi, pemerintah Amerika Serikat pada 1977 membuat Undang-Undang Praktik Korupsi Asing atau yang kita kenal dengan istilah the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) K FCPA merupakan UU yang dibuat Senat Amerika Serikat sebagai peraturan federal yang membahas dua hal, yaitu transparansi akunting bagi perusahaan Amerika dan masalah penyuapan juga korupsi bagi investasi di luar AS oleh perusahaan AS. UU tersebut melarang perusahaan asal negeri Paman Sam untuk menyuap pegawai pemerintah di suatu negara agar dapat melakukan investasi di negara tersebut. UU ini berlaku baik bagi lembaga atau individu yang melakukan tindak pidana korupsi di AS. terkait penyuapan oleh perusahaan atau yang kita kenal korupsi korporasi di sektor swasta tersebut masih jarang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini membahas lebih lanjut mengenai FCPA yang mungkin dapat menjadi pertimbangan pembuatan hukum di Indonesia. Buku ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa FCPA telah berkembang dan sangat penting bagi perusahaan AS yang berbisnis di lingkup global serta perusahaan asing yang memasok atau memiliki perjanjian kontrak dengan perusahaan AS. Buku ini juga memberikan gambaran umum mengenai risiko bisnis dan panduan mengenali tanda bahaya terkait pelanggaran FCPA. Dari buku ini para pebisnis diberikan panduan praktis tentang mengelola persyaratan FCPA sebagai bagian dari program kepatuhan secara keseluruhan. Buku ini dapat dibaca maupun dipinjam oleh masyarakat umum hanya di Perpustakaan KPK RI. Silakan datang ke Perpustakaan KPK RI yang terletak di Gedung Merah Putih KPK, Lt 1, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan. telah memiliki undang-undang yang berupaya memerangi korupsi di sektor swasta. Namun, dalam praktiknya pemidanaan Indonesia sendiri sejak 1980 70 71
RESENSI FILM R E S E N S I GIVE Sang Ayah memperlihatkan gawainya tentang berita terkini bahwa ada pasien anak-anak yang terpapar Corona namun mengalami kebosanan saat melakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian, sang Ayah menyarankan anaknya untuk berbuat nyata ikut memerangi Covid-19 dengan salah satunya beberapa menyumbangkan mainan untuk membantu anak- anak yang sedang menjalani karantina. Sang anak pun akhirnya dan merapikan beberapa serta dimasukkan ke dalam kotak yang siap untuk didonasikan ke rumah sakit. tayangan pembuat Di akhir animasi ingin menyampaikan sebuah pesan yaitu, "Berbuat Tinggal Baik Bagaimana Kita Memulainya. Dengan Melawan Rasa Takut Kita Bisa Kuat" Film animasi ini merupakan salah satu pilihan dari karya Anti- mainan koleksinya Itu Mudah Corruption Film Festival 2020 yang diadakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Saksikan tampilan visual animasi keren ini selengkapnya di YouTube KPK RI dengan memilih judul ACFFEST 2020: Give. Judul Film : GIVE Durasi : 3 menit/00:03:25 Bahasa : Indonesian Format : MP4 (Full HD) Rumah Produksi : Little Bee Animation Tim Produksi : Aga Zakaria Putra, Firman Yoga Pratama, Rio Armadiansyah Alan D.W, Petrus Kristiyanto, J.K wijaya Salah satu finalis ACFFEST 2020 kategori film pendek animasi ini mengambil tema mengenai situasi masyarakat di mana kala itu virus Covid-19 masih menjadi momok yang menakutkan ditambah dengan tingginya jumlah angka masyarakat yang terpapar termasuk anak-anak. Diceritakan dalam animasi yang ringan dengan gambar dan suara yang menarik, ada seorang anak kecil sedang berimajinasi menjadi pahlawan yang berperang melawan virus Covid-19 menggunakan baju perang buatannya yang terbuat dari kardus. Anak itu begitu terbawa oleh suasana dengan baju S pahlawan yang mendukung aksinya. Suara dan tampilan visual layaknya film animasi pahlawan-pahlawan dari luar negeri coba tersendiri disuguhkan dalam ciri khas karya anak bangsa. Begitu menarik untuk disaksikan bersama anak-anak. Film animasi berdurasi tiga menit ini juga menyimpan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam keluarga, seperti yang dilakukan sang Ayah di mana ketika melihat aksi anaknya sedang mengeluarkan jurus-jurus khayalan lantas mengajarkan pemahaman lain soal virus corona. 72 73
TA H U K A H A N DA ? TEMUKAN Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas FILM KORUPSI TENTANG DUNIA PENDIDIKAN INI LAYAK TONTON! B Bad Education kisah merangkum berdasarkan nyata Bad berita yang Superintendent diterbitkan New York Magazine pada 2004 silam. Berita intinya tersebut pada membahas kasus korupsi yang terjadi pada 2002 yang dilakukan oleh Frank Ia adalah Tassone (Hugh Jackman). pengawas pendidikan tersohor dari sekolah negeri North Shore di Long Island, Amerika Serikat. bertajuk karena kepedulian dan kepiawaiannya mengasah kemampuan murid hingga membuat tingkat pendidikan di kawasan kecil tersebut masuk dalam empat besar di AS. Namun di balik itu semua, Tassone ternyata dan wakilnya, Pam Gluckin, Tassone begitu dicintai memanfaatkan sistem sekolah untuk kolusi dan korupsi yang merugikan negara hingga US$11,2 juta. Keduanya menggunakan uang jutaan dolar tersebut untuk berbagai keperluan pribadi mereka. Bahkan mereka menggunakannya untuk membeli mobil mewah, liburan mewah dan lainnya. rumah mewah, tiket Di Amerika Serikat, reputasi tingkat pendidikan daerah sangat berpengaruh terhadap perekonomian kawasan, karena akan berdampak pada harga properti di sekitarnya. Salah satu fakta menarik lagi di balik film ini adalah penulis naskahnya bernama Mike Makowsky ternyata merupakan murid sekolah menengah di North Shore pada tahun 2004. 74 75
Anti-Corruption Learning Center Corruption Eradication Commission of Indonesia Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center) Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 DKI Jakarta Indonesia Tel. : +62 21 2550 8300 e-mail: informasi@kpk.go.id 76 Web.: