TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: Nisya Febrianka 11170454000017 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2022 M / 1443 H
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: Nisya Febrianka NIM: 11170454000017 Pembimbing 1 Pembimbing 2 Afwan Faizin, M.A Mufidah, S.Hi., M.H NIP. 197210262003121001 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2021 M/1443 H i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam. Jakarta, 14 April 2022 Mengesahkan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A. NIP : 19760807 200312 1 001 PANITIA UJIAN MUNAQASAH 1. Ketua : Qosim Arsadani, M.A NIP. 196906292008011016 ( ... .. ) 2. Sekretaris : Mohamad Mujibur Rohman, M.A NIP. 197604082007101001 (... ) 3. Pembimbing I : Afwan Faizin, M.A NIP. 197210262003121001 (... ) 4. Pembimbing II : Mufidah, S.Hi., M.H (... ) 5. Penguji I : Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.H NIP. 196810141996031002 (... ) 6. Penguji II : Dr. Kamarusdiana, M.H NIP. 197202241998031003 (... ) ii
LEMBAR PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nisya Febrianka NIM : 11170454000017 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 02 April 1999 Program Studi : Hukum Pidana Islam Fakultas : Syari'ah dan Hukum Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 14 April 2022 Nisya Febrianka iii
ABSTRAK Nisya Febrianka, NIM 11170454000017, TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun, yang terdapat di dalam putusan perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh dengan pidana 50 bulan di LPKA Banda Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh dan Pertimbangan Hakim terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari beberapa perspektif hukum, yaitu: hukum positif, hukum Islam, dan Qanun Jinayah Aceh. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, Qanun Jinayah Aceh, putusan Mahkamah Syariah dan bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Setelah data diperoleh kemudian penulis menganalisis secara kualitatif terhadap putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif pelaku pemerkosaan anak dikenakan pasal 285 KUHP dengan pidana 12 tahun dan 287 ayat 1 KUHP dengan pidana 9 tahun. Dikarenakan pelaku masih tergolong sebagai anak maka untuk dijatuhi pidana memperhatikan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara dijatuhkan kepada anak maksimal ½ dari hukuman orang dewasa, menurut hukum pidana Islam pelaku pemerkosaan anak jika anak sudah berumur 15 tahun maka dianggap sudah baligh dan dikenakan had zina, dan menurut Qanun Jinayat Aceh pelaku pemerkosaan anak dikenakan Pasal 50 dengan maksimum penjara 200 bulan dan dikarenakan pelaku masih belum berumur 18 tahun atau masih anak maka sesuai Pasal 67 maka mendapatkan hukuman sepertiga dari hukuman orang dewasa. (Kata Kunci Pembimbing Daftar pustaka : 2005 s.d 2020 : Pemerkosaan Anak, Hukum Nasional, dan Hukum Islam ) : Afwan Faizin, M.A. dan Mufidah, S.Hi., M.H iv
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa petunjuk bagi umat Islam ke jalan yang terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan baik secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan, masukan, kritik, saran, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada yang terhormat: 1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Qosim Arsadani, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam. 3. Mohamad Mujibur Rohman, M.A. Selaku Sekretaris Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam. 4. Afwan Faizin, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I dan Mufidah, S.Hi., M.H Selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak masukan dan arahan serta telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada penulis. 5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Paling istimewa teruntuk kedua orang tua penulis, Papa Andi Irwan M dan Mama Leonita Darsa yang tidak pantang menyerah dalam v
memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa yang tiada henti-hentinya selama penulis menempuh studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian ini adalah persembaha istimewa saya untuk papa dan mama. 7. Kepada suami tercinta Muhammad Rizki Ramdhani pria yang hebat, motivator pribadi, partner hidup terbaik yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materiil, yang selalu mampu menjadi tempat berkeluh kesah dan rumah untuk pulang melepas penat. 8. Kepada anak tersayang penulis Kay Shaquille Ramdhani dan Keenan Esequille Ramdhani, terima kasih telah menjadi malaikat kecil, penyejuk hati, dan selalu menjadi penyemangat dalam segala hal. 9. Kepada teman terbaik Dany Ryzka Maulidya, S.H, teman yang selalu ada disisi penulis baik dalam keadaan senang maupun sedih, terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan kepada penulis hingga saat ini dan sampai nanti. Terima kasih telah menjadi teman terbaik di dunia. 10. Kepada teman seperjuangan Inarotul Insyaniyah, S.H dan Annisa Al-Aufia, S.H terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan. Jakarta, 07 Desember 2021 M 3 Jumadil Awal 1443 H Nisya Febrianka vi
DAFTAR ISI PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ... ii LEMBAR PERNYATAAN ... iii ABSTRAK ... iv KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI ... vii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah ... 5 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 6 D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan ... 7 E. Kerangka Teori dan Konseptual ... Error! Bookmark not defined. F. Metode Penelitian... 8 G. Sistematika Penulisan ... 10 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR ... 16 A. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ... 16 1. Pengertian Pemerkosaan ... 16 2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pemerkosaan ... 17 B. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam ... 20 1. Pengertian Pemerkosaan ... 20 2. Dasar Hukum dan Unsur Pemerkosaan ... 22 C. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh ... 27 D. Anak Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam... 29 1. Anak Menurut KUHP ... 29 2. Anak Menurut Hukum Islam ... 30 BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS.ACEH TENTANG KASUS PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR ... 35 A. Duduk Perkara ... 35 B. Dakwaan/Tuntutan Jaksa ... 41 C. Amar Putusan ... 42 vii
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS.ACEH TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ... 44 A. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak ... 44 B. Pertimbangan Hakim ... 52 C. Analisis Putusan Perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh Tentang Jarimah Pemerkosaan Dengan Anak... 55 1. Analisis Putusan Menurut Hukum Positif ... 55 2. Analisis Putusan Menurut Hukum Islam ... 59 3. Analisis Putusan Menurut Qanun Jinayah Aceh ... 62 BAB V PENUTUP ... 67 A. Simpulan ... 67 B. Saran ... 68 DAFTAR PUSTAKA ... 69 viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan legalitas dari Pemerintah Pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tertera di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama." Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum Pidana Islam merupakan hukum Allah atau hukum yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.1 Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh anak. Seseorang yang dikatakan sebagai anak ialah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.2 Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Anak juga merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam kenyataannya upaya 1 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 77. 2 Hilmawati dan Ainal Hadi, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.3 Agustus 2020, h. 442 1
pengembangan generasi muda acap kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun kebawah.3 Dalam pandangan Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berat. Ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena itu, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, Apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan. 4 Jarimah pemerkosaan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Pasal 50 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."5 Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak, yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak." Pasal 67 Ayat 1 dan 2 dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan Uqubat 3 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 77. 4 Ali Abu Bakar dan Zulkarnanin Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2019) h. 107. 5 Hilmawati dan Ainal Hadi, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.3 Agustus 2020, h. 442 2
paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tata cara pelaksanaan Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam padangan Islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam persetubuhan yang haram. Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah 114 zina. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.6 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua, fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak bebanding lurus dengan usia pelakunya.7 Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Sebagaimana data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 6 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018) Edisi ke-1Cetakan ke-1, h. 58-59. 7 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 77-78. 3
dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 8 Kekerasan seksual terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya.9 Oleh sebab itu, keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.10 Salah satu contoh kasus pemerkosaan oleh anak terdapat pada Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh. Dimana seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan ini membawa anak korban ke dalam suatu ruangan dan pelaku memaksa anak korban dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban, lalu memeras payudara dan menciumi leher anak korban. Setelah melakukan perbuatan jahatnya itu lalu pelaku mengantarkan anak korban pulang. Setelah itu pelaku menghubungi teman-temannya dan memberitahu bahwa ada anak korban yang dapat disetubuhi. Lalu, anak korban dijemput dan diarahkan ke rumah teman pelaku untuk menyetubuhi kembali dengan penisnya masuk ke dalam vagina anak korban dengan cara mendorong dan menggoyangkan penisnya hingga keluar sperma. Setelah melalui tahapan-tahapan di persidangan maka majelis hakim menjatukan uqubat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama masa anak menjalani penahanan. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pemerkosaan oleh anak dengan judul: 8 (Diakses pada Minggu, 13 Juni 2021 pukul 12:01 WIB) 9Virdis Firmanillah Putra Yuniar. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Media Iuris: Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 261. 10 Selviyanti Kaawoan, Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam, Irfani Volume 11 Nomor 1Juni 2015, h. 128-129. 4
5 "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh)" B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba menerapkan untuk menguraikan identifikasi masalah sehingga mempermudah untuk mengambil rumusan masalah. terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut : a. Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya telah melanggar ketantuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, mengingat pelakunya adalah anak-anak maka perlu penanganan yang khusus. b. Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, adanya kesempatan, hawa nafsu yang tinggi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan. c. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak karena anak belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. d. Perbedaan hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Qanun Jinayah Aceh terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dikenakan Uqubat Ta'zir paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
6 e. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. 2. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dari inti pembahasan serta memfokuskan pada pokok pembahasan agar spesifik. Maka penulis dengan segala keterbatasannya membatasi ruang lingkup pembahasan ini yaitu difokuskan membahas tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam serta penerapan qanun jinayah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh. 3. Rumusan Masalah Dari hasil identifikasi masalah dan pembatasan masalah-masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: a. Bagaimana Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam di Aceh Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh? b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan Qanun Jinayat Aceh? C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis mengangkat judul ini ialah sebagai berikut: a. Untuk menjelaskan ketentuan mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur menurut tiga perspektif hukum, yaitu: hukum nasional, hukum pidama Islam, dan qanun jinayat Aceh dalam Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh. b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara putusan 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh menurut tiga perspektif hukum,
yaitu: hukum nasional, hukum pidana Islam, dan qanun jinayat Aceh. 2. Manfaat Penelitian a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya dan menjadi referensi khususnya dalam bidang hukum pidana islam mengenai kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak. b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai sanksi tindak pidana kejahatan pemerkosaan serta dapat dijadikan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut perspektif hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh. D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan Sejumlah penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur sudah banyak dilakukan, penulis merujuk kepada skripsi dan jurnal yang mencakup materi yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan-bahan materi. Berikut paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut: 1. Skripsi Intan Retnowulan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diterbitkan tahun 2018 berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". Skripsi tersebut membahas bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai jarimah ta'zir. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan uqubah ta'zir antara cambuk, denda atau penjara. 2. Jurnal karya Fitri Wahyuni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang diterbitkan tahun 2016 berjudul "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Jurnal ini membahas mengenai dalam hukum 7
pidana Islam tidak menyebutkan secara tegas tentang perkosaan, namun perkosaan dalam hukum pidana Islam dapat di golongan ke dalam jarimah zina bahkan lebih kejam. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkosaan merupakan had hirabah (QS. Al maidah:33). Sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan. Jadi, formulasi sanksi dalam pembaharuan hukum pidana terhadap pemerkosaan anak dapat diadopsi dengan pilihan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana Islam. 3. Jurnal karya Hilmawati dan Ainal Hadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang diterbitkan tahun 2020 berjudul: "Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Tapaktuan)". Jurnal ini membahas mengenai faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam pemilihan 'uqubat ta'zir penjara terhadap pelaku, dan dampak yang diakibatkan oleh pelaku pemerkosaan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan ketiga sumber penelitian di atas yang membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan yang membedakan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis akan membahas mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak tentunya berdasarkan dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh berdasarkan Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh. E. Metode Penelitian Penelitian skripsi ini dilakukan dengan ditunjang oleh sekumpulan data, untuk memperoleh data-data yang akurat, maka dilakukan langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan data sebagai berikut : 1) Pendekatan Penelitian 8
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum nomatif atau bisa dsebut penelitian hukum doktrinal. dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.11 Oleh karena itu, penulis akan mengkaji aturan-aturan mengenai pemerkosaan oleh anak yang terdapat pada aturan hukum pidana islam dan Qanun Jinayat Aceh tentang Hukum Jinayat. 2) Jenis Penelitan Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.12 3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer Sumber primer atau bahan hukum primer yang bersifat autoratif atrinya mempunyai ororitas. 13 Yakni, Al-Qur'an, Hadits, Hukum Acara Jinayat, Qanun Jinayat Aceh, KUHP, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Putusan Pengadilan Nomor 3/Jn.Anak/2021/MS. Aceh b. Bahan Hukum Sekunder Sumber sekunder atau bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. 14 Yakni, artikel atau jurnal terkait pokok pembahasan pemerkosaan oleh anak. 11 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 124 12 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h.8 13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 181. 14 Ibid, h. 181 9
4) Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.15 5) Analisa Data Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu, memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada keadaan tertentu.16 F. Sistematika Penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan buku "Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017" dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menuliskan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana pidana pemerkosaan dari tiga sudut 15 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2. 16 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,( Jakarta: Kencana, 2017), h. 152. 10
BAB III BAB IV BAB V pandang hukum, yaitu hukum positif, hukum islam, dan Qanun Jinayah Aceh, serta anak menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam. : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS. ACEH TENTANG KASUS PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Dalam bab ini penulis akan menguraikan duduk perkara, dakwaan dan tuntutan jaksa yang tercantum pada putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh Tentang Pemerkosaan oleh Anak Di Bawah Umur. :ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS. ACEH TENTANG KASUS PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Dalam bab ini penulis akan menguraikan sanksi tindak pemerkosan anak menurut hukum Islam, berikut ketentuan peraturanya sesuai dengan Qanun Jinayat Aceh beserta ancaman pidananya. Serta menganalisa putusan bagaimana penerapan hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/MS. Aceh perspektif hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh. : PENUTUP Dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok-pokok hasil penelitian dalam suatu kesimpulan dan juga penulis akan memberikan saran-saran terkait kegunaan penelitian untuk kedepannya. 11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR A. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1. Pengertian Pemerkosaan Pemerkosaan (rape) berasal dari bahasa latin rapare yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan itu artinya, "menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol". Pemerkosaan artinya "proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan". Memperkosa berarti "menundukkan dengan kekerasan, menggagah, melanggar dengan kekerasan'. Hal itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan, yaitu adanya prilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.1 Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata "memaksa" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis. 2 Perkosaan merupakan perbuatan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan 1 Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105. 2 Ibid, h. 105-106 16
tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lainyang mempengaruhinya.3 Perkosaan sudah terjadi sejak zaman dulu, dan muncul akibat adanya. dorongan seksual pelaku yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, pada banyak kasus ditengarai suburnya budaya patriarkhi yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah juga memicu munculnya tindak perkosaan.4 Kejahatan tentang pemerkosaan dan kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, akan tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.5 Di dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (rechtsdelicten) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerrkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (misdrijven tegen de zeden), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.6 2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pemerkosaan Tindak pidana pemerkosaan tentunya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: 3 Juniarto Onesimus Egi Supit, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Crimen Vol. IV No. 4 Juni 2015, h. 124. 4 Bunda Hana, Right From The Start, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 203. 5 Zuleha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 126. 6 Ramiyanto dan Waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018, h. 322. 17
"Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun." Secara yuridis, kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsurnya sebagai berikut7: 1) Barang Siapa Sebagian pakar berpendapat bahwa "barang siapa" bukan merupakan unsur, hanya memperlihatan si pelaku adalah manusia tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas tersebut harus jelas. 2) Dengan Kekerasan Menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. 3) Memaksa Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain, 4) Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Maksudnya kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapakan pasal 285 KUHP. Pengertian "bersetubuh memnurut Tirta Amidjaja, yang dikutip Leden Marpaung dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" adalah persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umunya dapat menimbulkan kehamilan. 5) Di Luar Perkawinan Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 153. 7 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN 18
Artinya bukan istrinya. Banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, suami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri dengann istri. Adapun menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut8: 1) Barangsiapa 2) Dengan kekerasan atau 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan 4) Memaksa 5) Seorang wanita (perempuan) 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan 7) Dengan dirinya Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.9 Menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa bagian inti tindak pidana perkosaan (delicts bestanddelen), yaitu10: 1) Dengan kekerasan atau acaman kekerasan 8 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, ( Jakarta: SInar Grafika, 2009), h. 97. 9 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, ( Jakarta: SInar Grafika, 2009), h. 322. 10Ibid, h. 323. 19
20 2) Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3) Memaksa 4) Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan. 5) Dengan perempuan yang bukan istrinya 6) Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahinya secara sah 7) Terjadi persetubuhan 8) Melakukan persetubuhan berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah, suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan, perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuanya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.11 B. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam 1. Pengertian Pemerkosaan Perkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Segala penindasan, apapun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemashlahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala 11 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6 No. 2-September 2018, h. 128
21 macam tirani, penindasan, dan juga perbudakan. Dalam hukum islam pun perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.12 Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan; tetapi termasuk segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.13 Dari karakternya pemerkosaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu: Pertama, pemerkosaan yang dilakukan orang yang dikenal korban, bisa teman, pacar, rekan kerja, anggota keluarga, maupun tetangga. Akan tetapi, pemerkosaan sering juga dilakukan orang yang sama sekali tidak dikenal korban. Kedua, pemerkosaan saat berkencan, yakni pemerkosaan yang dilakukan pacar atau teman dekat saat korban saat sedang berkencan. Ketiga, pemerkosaan dengan ancaman yang halus, yakni pemerkosaan yang dilakukan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang korban, seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid, atau polisi terhadap tahanan. Dan keempat, pemerkosaan dalam ikatan perkawinan, atau ang disebut dengan istilah marital rape. Suami memaksa dilayani hasrat seksnya tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan istri. Wacana marital rape merupakan bentuk kesadaran baru akan pentigny perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya dalam kehidupan rumah tangga.14 Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Alquran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Karena perbuatan ini dikategorikan sebagai paksaaan, sehingga merupakan perbuatan yang terjadi atas kemauan seseorang lain, dimana 12 Ali Abu Bakar, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1 2019), h.107. 13 Ali Abu Bakar, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1 2019), h.108. 14 Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h.72.
perbuatan itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut. Dalam bahasa Arab memperkosa disebut كھتنا sedangkan dalam sumber-sumber fiqh, seperti al-Qur'an dan hadist dipahami tidak banyak mengungkapkan pengertian tindak pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.15 2. Dasar Hukum dan Unsur Pemerkosaan Adapun mengenai pemerkosaan di dalam pandangan Islam disamakan dengan zina. Zina adalah bersetubuh dengan orang yang tidak sah antara pria dan wanita. Perbuatan tidak sah ini karena hubungan ini tidak terikat oleh pernikahan dan perkawinan. Secara umum, perbuatan zina bukan hanya ketika manusia telah melakukan hubungan seksual, akan tetapi segala perbuatan seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.16 Zina menurut para ulama, yaitu17: 1) Menurut ulama Malikiyah, zina adalah me-wati-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. 2) Menurut ulama Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. 3) Ulama Zahiriyah mendefinisikan zina dengan wati yang diharamkan zatnya. 15 Asyifa, Tinjauan Hukum Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 148-149. Islam Terhadap Putusan PN 16 Selviyanti Kaawoan, Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam, Irfani, Volume 11 Nomor 1Juni 2015, h. 129 Asyifa, Tinjauan Hukum Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 149-150 17 Islam Terhadap Putusan PN 22
4) Zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan. Dari beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai zina, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah memasukkan dzakar seorang laki- laki mukallaf ke dalam kemaluan wanita yang bukan miliknya dan dengan tidak subhat disertai dengan hawa nafsu.18 Bahkan tidak hanya perbuatan zina saja yang haram mendekatinya zina pun diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: ًليِبَس َء ٓا َس َو ًةَش ِح َٰ زلٱ ٓاو ب َرْقَت َلَ َو Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Para ulama menetapkan unsur-unsur perkosaan atau rukun dari perbuatan َف َناَك ۥ هَّنِإ ٓ ٓ َٰىَن ِ zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut19: 1) Perzinahan adalah hubungan seks yang dilarang. Islam menyatakan bahwa prinsip dasar hubungan seksual antara pria dan wanita adalah Haram. Hanya ada satu cara untuk memperbaiki atau membenarkan ilegalitas hubungan seksual dan itu adalah melalui pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan disebut akad yang menghalalkan hubungan yang semula terlarang antara seorang pria dan seorang wanita. 2) Hubungan seksual disengaja dan ilegal. Artinya jika hubungan seksual itu tidak disengaja karena masing-masing pelaku meyakini bahwa pasangannya adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas dasar pemaksaan (pemerkosaan), maka perbuatan itu disebut perzinahan. Dalam fiqh, hubungan seksual yang tidak disengaja disebut subhat. Sifat subhat inilah yang membuat hubungan seksual ilegal dan dikenakan hukuman. 18 Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020 h. 150 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN 19 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 151-152 23
Adapun pendapat para ahli hukum Islam menunjukkan bahwa konsep zina harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya persetubuhan. 2) Perkawinan yang disengaja berarti penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk anus dan mulut). 3) Seks terjadi di luar perjanjian pernikahan yang sah (bukan istri atau suami). 4) Hubungan seksual terjadi atas dasar persetujuan suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak. Sedangkan unsur paksaan, menurut Ulama Hanafi juga ada empat syarat: 1) Kehendak orang yang membebankan kepadanya apa yang mengancam, baik kekuasaan maupun kejahatan. 2) Ada ketakutan terhadap apa yang dipaksakan, yaitu sebelum ada perlawanan terhadap tindakan yang telah dikenakan padanya. 3) Keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum ada perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan. 4) Keadaan orang yang terpaksa, baik dengan paksaan, orang yang terpaksa kehilangan jiwanya atau anggota-anggotanya.20 Seorang pemerkosa dapat dikatakan pemerkosa muhsan bila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Dia adalah seorang mukallaf, yang berakal, waras, dan sudah balig. 2) Dia adalah seorang yang merdeka. 3) Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. Tindak pidana pemerkosaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Muhsan dan Gairu Muhsan. Pemerkosa muhsan adalah pemerkosa atau orang yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan 20 I Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 152 24
miliknya dengan paksaan atau kekerasan atau bukan atas kehendak pihak perempuan. Sedangkan pemerkosa Gairu Muhsan masih lajang dan melakukan hubungan seksual melalui kekerasan atau ancaman di luar perkawinan yang sah dan tanpa persetujuan pihak perempuan.21 Para Fuqaha (Imam Syafi'i, Malik, Auza'i dan Abu Hanifah) berpendapat bahwa hukuman bagi orang seperti itu adalah rajam. Mereka berpegang teguh pada otentisitas hadits tentang rajam, yakni perkataan Umar bin Khattab dalam khutbah Ibnu Abbas. Disamping itu, mereka beralasan pula dengan hadis Ali ra. Yang dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lainnya, bahwa Ali ra tetap menjatuhkan dera terhadap Syarakah al Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian merajamnya pada hari jum'at, ia berkata: "Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul- Nya".22 Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukuman bagi setiap orang yang berbuat zina adalah dera, mereka berpegangan dengan keumuman, firman Allah SWT. Adapun dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2 yang berbunyi: ة َد ْل َج َةَئا ِم ا َم ه ْن ِم د ِحا َو َّل ك او دِل ْجاَف يِنا َّزلا َو ةَيِنا َّزلا Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." Ayat ini merupakan ayat yang disepakati sebagai ayat hukum oleh ketiga mufassir (Ibnu Al-'Araby, Muhammad 'Ali As-Says dan Muhammad 'Ali Ash-Shahbuni). Ayat ini merupakan penjabaran lebih lamjut dari surat An- nisa' ayat 15 dan 16, yang berkaitan dengan hukuman untuk orang yang melakukan zina.yang berbunyi: 21 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 154 22 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 155 25
ن نِم َةَش ِح َٰ م ًةَعَب ْرَأ َّنِهْيَلَع ۖاو دِهْشَتْسٱَف ْم كِئ ۖاَسِ َفْلٱ َنيِتْأَي ىِت ۖ ْم كن ِ َّلٱ َو َّللَّٱ َلَع ْجَي ْوَأ ت ْوَمْلٱ َّن ه َٰىَّف َوَتَي َٰىَّتَح ِتو ي بْلٱ ىِف َّن هو كِسْمَأَف ۖاو دِهَش نِإَف ًليِبَس َّن هَل Ar t in ya: " Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." َيِتْأَي ِناَذَّلٱ َو َّللَّٱ َّنِإ ۖ Artinya: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Sedangkan terkait hukuman Bagi Pezina Gairu Muhsan, para ulama telah ۖاَم هْنَع ۖاو ض ِرْعَأَف اَحَلْصَأ َو اَباَت نِإَف ۖ اَم هو ذأَـَف ْم كن ِم اَهِن َٰ اًمي ِح َّر اًبا َّوَت َناَك َ sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan dan jejaka merdeka yang melakukan zina adalah seratus kali dera. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat AnNur ayat 2, yang berbunyi: م كْذ خْأَت َلَ َو ۖ ةَدْلَج َةَئ ۖاِم اَم هْن ِ َو َّل ك ۖاو دِل ْجٱَف ىِنا َّزلٱ َو ةَيِنا َّزلٱ َّللَّٱ ِنيِد ىِف ٌةَفْأ َر اَمِهِب م ٌةَفِئ ۖاَط اَم هَباَذَع Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman" Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, م د ِح َٰ َّللَّٱِب َنو ن ِم ْؤ ت ْم تن ك نِإ ِ ْدَهْشَيْل َو ۖ ِر ِخاَءْلٱ ِم ْوَيْلٱ َو ِ َنيِن ِم ْؤ مْلٱ َن ِ bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum orang yang melakukan zina (Gairu Muhsan) berupa hukuman buangan selamanya satu tahun dan pukulan seratus kali. Imam Muslim dari Ubaddah bin Samit, disebutkan bahwa nabi Muhammad saw. bersabda: "Ketahuilah....ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan 26
untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam".(HR Muslim). Imam Malik dan Auza'i berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan bagi pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada perempuan karena mereka menganggap perempuan adalah aurat yang harus dilindungi atau disembunyikan. Imam Abu Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak ada pengasingan sama sekali. C. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Qanun secara etimologis, berasal dari bahasa yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa siryani yang artinya alat pengukur. Dalam bahasa inggris Qanun sendiri berarti canon dengan sinonim artinya dengan peraturan (regulation), hukum (law), norma (norm), Undang-undang (statue) dan peraturan dasar (basic rule).23 Para fuqaha sering kali menggunakan kata Jinayah dengan maksud jarimah. merupakan bentuk suatu kata verbal noun dari kata jana. Secara etimologi, kata Jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memtik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan atau mujna'alaih. Kata Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.24 Pengertian pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai koban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.25 23 Virdis Firmanillah Putra Yunia , Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh , Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 262 24 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenamedia Grup 2016), h. 2. 25 Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Banyumas: CV.Pena Persada, 2020), h. 119. 27
Memahami definisi pemerkosaan ini secara sempurna tidak cukup dibaca sekali-dua kali, melainkan harus dibaca berulang kali. Apabila dijabarkan secara detail, maka dapat disebutkan bahwa bentuk-bentuk tindakan jarimah pemerkosaan yang terkandung dalam Qanun Aceh Jinayat adalah berikut26: a. Memasukkan zakar pelaku ke dalam faraj korban. b. Memasukkan zakar pelaku ke dalam dubur korban. c. Memasukkan benda lain ke dalam faraj korban. d. Memasukkan benda lain ke dalam dubur korban. e. Memasukkan mulut pelaku ke dalam faraj korban. f. Memasukkan zakar korban ke dalam mulut pelaku. g. Memasukkan zakar pelaku ke dalam mulut korban. Qanun Hukum Jinayah membagi kategori sasaran pemerkosaan kepada tiga macam, yaitu: a. sasaran pemerkosaan terhadap orang dewasa, b. pemerkosaan terhadap anak, c. pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Ketiga kategori ini memiliki 'uqubat tazir yang berbeda satu sama lain. 'Uqubat ta'zir yang diancam kepada pelaku pemerkosaan adalah sangat berat dan bahkan melampui 'uqubat hudud zina. Pertimbangannya adalah pada jarimah pemerkosaan terdapat unsur pidana pemaksaan dan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.27 Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerkosa dapat berupa memasukkan zakar atau benda lain terhadap faraj atau dubur, sehingga dapat merusak kedua organ tubuh ini. Allah SWT meminta umat Islam untuk menjaga anggota tubuh dan tidak merusak segala ciptaan-Nya. Faraj merupakan alat reproduksi yang terdapat pada perempuan, sehingga perlu dijaga kehormatannya. Demikian pula dengan organ bilogis lainnya semisal dubur.28 26 R. Fakhrurrazi, Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I No. 3 January 2020, h. 420-421 27 Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018), h. 75. 28 Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018), h.76. 28
D. Anak Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 1. Anak Menurut KUHP Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.29 Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-Undang denga Undang-Undang yang lain menyagkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.30 Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan menurut KUHP mengenai kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut31: 1) Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (pasal 330 ayat (1) KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang 29 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 5. 30 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 14. 31 Asyifa, Tinjauan Hukum Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 158-159. Islam Terhadap Putusan PN 29
tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, begitu juga Undang- undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang No.4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam hukum perdata. 2) Undang-undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No.12 tahun 1984) pasal 1 mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 3) Undang-undang pokok perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawa kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."32 4) Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (menderjaring) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.33 2. Anak Menurut Hukum Islam Demikian halna dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia semata. Para ulama membagi 32 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 15. 33 I Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),, h. 17. 30
masa-masa yang dilewati manusia dilihat dari segi kelayakannya menerima kewajiban dan melaksanakannya kepada empat fase sebagai berikut34: 1) Fase Pertama Fase atau marhalah pertama adalah masa ketika belum dilahirkan, yakni ketika ia masih berupa janin dalam rahim ibunya. Manusia, dalam fase demikian dapat dinilai dari dua pertimbangan (i'tibar). Pertimbangan pertama dari sisi bahwa ia adalah bagian dari ibunya. Ia bergerak dengan gerakannya, berpindah denga kepindahannya, dan seakan-akan merupakan salah satu anggota dari anggota badan ibunya. Atas dasar itu, maka ia akan merdeka jika sang ibu merdeka, dan akan menjadi budak sahaya jika sang ibu pun seorang budak sahaya. Bahkan ia juga akan termasuk yang dijual, jika sang ibu dijual. Oleh sebab itu maka anak kecil kehilangan ahliyyah (kelayakan/keahlian) dalam mengemban kewajiban atau tugas-tugas yang mesti ia tunaikan. Hal itu merupakan kasih sayang syar'i dan demi kebaikan serta kemashlahatannya. 2) Fase Kedua Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa tamyiz. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Manusia pada fase ini merupakan sosok yang merdeka dari berbagai tuntutan. Ia secara mutlak mesti mendapatkan jaminan (dzimmah). Ditetapkan baginya hak-hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain (ahliyyah al-wujud). Yakni, bahwa ada kewajiban-kewajiban atas yang lain yang harus dipenuhi demi kemashlahatannya. Sedang syarat ditetapkannya ahliyyah al-wujud yang sempurna adalah bahwa anak kecil, karena ia mesti ditanggung atau 34 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 20-23 31
mempunyai hak dzimmah, maka ia harus layak atau mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya dan ditetapkan pula atasnya (untuk melaksanakan) kewajiban-kewajibannya. Itu berarti sang anak yang kecil itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang lain sebagaimana hak-hak tersebut pun diwajibkan atas orang-orang dewasa. Sebab dzimmah nya ada secara sempurna dan sebabnya pun jelas. 3) Fase Ketiga Fase ini dimulai sejak usia tamyiz yakni, senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa. Manusia pada usia demikian tidak memiliki kelayakan al- ada (pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna sebagaimana disebutkan memerlukan dua kemampuan. Yakni, kemampuan memahami khithab yang akan terbukti dengan adanya akal dan kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan (yang kuat) Pada fase ini, manusia belum mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dari segi akal dan fisik. Karena ia lahir sejak permulaanya tidak memiliki (kesempurnaan) akal dan badan. Meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan untuk memiliki kedua kemampuan tersebut sedikit demi sedikit, sampai pada gilirannya mencapai kesempurnaannya; yakni, dewasa dan berakal secara sempurna. Yang jelas, pada masa tamyiz itu manusia telah mempunyai ahliyyat al-wujud secara sempurna dan ahliyyat al-ada' yang minim karena mempunyai kemampuan yang minim sebagai konsekuensi dari kelemahan akalnya. 4) Fase Keempat Fase keempat, dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah nampaknya salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. 32 telah
Pada masa ini, seorang anak manusia sudah dianggap memiliki ahliyyat al-wujud (kelayakan mendapat tugas) dan ahliyyat al-ada' (kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna). Ia harus menjalankan segala ketentuan-ketentuan syara', seperti keharusan beriman, melakukan ibadah, bermuamalah, bermasyarakat dengan baik dan lain-lainnya. Anak yang telah dewasa diakui sah untuk melakukan berbagai akad atau transaksi dan segala tindakan yang berhubungan dengan syariat dengan segala konsekuensinya. Ia berhak mendapatkan segala manfaat dan faedah dari segala tindakan baiknya. Ia pun wajib dan berhak dituntut, secara sempurna, mengenai segala tindakanya yang salah. Ditegakkan padanya had atau hukuman jika ia melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman, seperti berzina, mencuri, memnimum khamar, menuduh zina, dan lain-lainnya, kecuali jika ada tanda tada atau bukti mengenai kelemahan akal atau keabnormalannya. Pada usia ini, segala kewajiban dapat gugur bahkan tidak dapat dihukum bila seorang itu gila. Balig (al-bulugh) yaitu dewasa secara etimolotis diartikan mengenal/memahami. Tanda-tanda balig menurut jumhur ulama yatitu al-ihtilam atau bermimpi berhubungan suami istri (pria- wanita). Disamping itu, tanda khusus bagi anak wanita yaitu haid atau menstruasi. Sedangkan pendapat mengenai batasan usia balig yang sempurna, Imam Abu Hanifah membedakan antara anak kecil pria dan wanita. Menurutnya kesempurnaan balig bagi pria adalah delapan belas tahun dan bagi wanita adalah tujuh belas tahun. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak membedakan batasan usia balig bagi anak pria dan wanita, menurut mereka batasan usia balig anak pria dan wanita yaitu lima belas tahun. 33
34 Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balih merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang empunyai kewajiban melaksanakan syariat Islamdalam kehidupan sehari- harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum islam. E. Kerangka Teori 1. Teori Keadilan Teori keadilan menurut Aristoteles diantaranya ialah: a. Keadilan Komulatif Keadilan yang memberikan masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang menjadi hak seseorang. Keadilan komulatif berkenaan dengan hubungan antar individu. b. Keadilan Distributif Keadilan yang memberikan masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Subyek dalam hal ini yaitu individu. Sedangkan yang menjadi subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat. c. Keadilan Legal Keadilan yang berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal ialah tata masyarakat. Tata masyarakat ini dilindungi dengan undang-undang. d. Keadilan Vindikatif Keadilan yang memberikan masing-masing orang denda atau hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
e. Keadilan Reaktif Keadilan yang dapat memberikan masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki. f. Keadilan Protektif Keadilan memberikan perlindungan kepada pribadi dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.35 2. Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum menurut Sudikno Mertukusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum pada perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.36 3. Teori Kemaslahatan Menurut Al-Ghazali ialah menarik kemanfaatan atau menolak sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan adalah tujuan atau maksud dari makhluk. Kemaslahatan atau kebaikan mahkluk terletak pada tercapainnya tujuan mereka. Tetapi, yang dimaksud dengan maslahat ialah menjaga atau memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang berhubungan dengan mahluk ada lima. Yaitu: pemeliharaan atas mahluk terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, harta mereka. Setiap sesuatu yang mencakup 35 keadilan. Diakses pada tanggal 15 july 2022. 36 Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 35
pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat. Akan tetapi jika menolaknya dari kelima pokok dadar tersebut adalah maslahat.37 37Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, al-Musthfa, (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1997) Juz I, hal, 416. 36
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS.ACEH TENTANG KASUS PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR A. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syariah Nomor 3/JN.Anak/2021 adalah berkas putusan jarimah pemerkosaan dengan anak. Adapun kronologis perkara perkara yang terdapat pada putusan ini adalah sebagai berikut1: Pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 10.00 Wib saksi A dan B menemui anak saksi C di depan MAN Kota Langsa untuk menagih utangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah). Lalu mengatakan "Kau sediakan aja baneng, utang lunas" dan saksi X mengatakan "Bisa juga" dan dijawab anak saksi X "Ya udah, liat nanti malam" dan dijawab saksi X "Ya udah". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib anak saksi X menghubungi anak korban X untuk mengajak jalan namun ditolaknya sehingga anak saksi X menghubungi anak saksi lainnya untuk membujuk anak saksi X mau pergi jalan sedangkan anak saksi X meminta temannya yaitu saksi X ikut menemaninya menjemput anak korban X dan anak saksi X di rumah anak korban X di Jalan Kota Langsa tibatiba saksi X mengirim pesan di Mesengger (yang sudah dihapus) "Dimana?" dan dijawab anak saksi X "Lagi diluar" dan saksi X bertanya "Ada cewe ga?" dan dijawab anak saksi X "Iya" dan saksi X menyuruh saksi anak X agar perempuan (anak korban X) dibawa ke rumah kosong di Gampong Kota Kota Langsa. Setelah itu anak saksi X dan anak saksi X tiba di rumah anak korban X bertemu dengan anak korban X dan saksi X langsung saksi anak X memboncengi anak korban X dengan menggunakan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Kharisma tanpa nomor 1 Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh 35
kendaraan, namun anak saksi X memboncengi anak saksi Imelka. Selanjutnya di perjalanan saksi anak X memisahkan diri dari anak saksi X dan anak saksi X. Saksi anak X membawa anak korban X ke sebuah rumah kosong yang berada di Gampong Kota Langsa. Kemudian tiba di tempat tersebut anak saksi X menghubungi saksi X mengatakan anak saksi X telah berada di tempat tersebut bersama dengan anak korban X (perempuan) yang dijanjikan. Pada pukul 20.30 WIB, saksi anak X dan anak korban X duduk di depan rumah tersebut tiba-tiba datang saksi X bersama dengan X. Setelah itu saksi X mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak saksi X dan anak korban X telah diduga berbuat mesum ditempat tersebut. Kemudian saksi X mengatakan akan melaporkan perbuatan mereka kepada masyarakat setempat namun tidak akan dilaporkan apabila anak korban X melakukan sesuatu kepadanya. Setelah itu anak korban merasa terpaksa akan menyanggupi permintaan tersebut namun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya saksi X menyuruh anak korban X agar masuk ke dalam rumah kosong tersebut berdua dengannya namun berusaha ditolaknya sedangkan anak saksi X menarik paksa tangan anak korban membawa masuk ke dalam rumah tersebut sesuai permintaan saksi X langsung saksi X membawa paksa anak korban X ke dalam ruangan kosong di dalam rumah tersebut sedangkan anak saksi X bersama dengan X menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang mencurigai perbuatan mereka. Lalu saksi X terus mengancam akan melaporkan kepada warga setempat apabila tidak mau mengikuti perkataan dan permintaannya sehingga anak korban X merasa takut dan terancam terpaksa mengikuti permintaannya untuk berbaring di atas alas kain didalam ruangan tersebut dan korban X membuka celananya langsung saksi X membuka celananya. Kemudian saksi X membuka paksa baju dan BH anak korban X langsung saksi X meremas-remas payudara anak korban X dengan tangan kirinya lalu saksi X menyuruh anak korban X agar menghisap penisnya namun anak korban menolaknya langsung saksi X menarik paksa kepala dan mulut anak korban X membuka mulut hingga masuk penis saksi X ke dalam mulut anak korban X dan menggunakan tangan kirinya 36
menggerakkan kepala anak korban Xxxxx maju mundur hingga mengeras penis saksi X sambil tangan kanannya meremas payudara anak korban X. Setelah itu saksi X menyuruh anak korban untuk berbaring terlentang diatas alas kain tersebut langsung saksi X membuka kaki anak korban X agar mengangkang dan saksi X berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X dengan menindih tubuhnya namun anak korban X berusaha menolaknya. Selanjutnya saksi X memposisikan tubuh anak korban menungging dan saksi X berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X namun ditolaknya. Lalu anak korban X berusaha berdiri dan merebut celananya namun saksi X menarik tangan anak korban X dengan memaksa agar menghisap penisnya lagi dan ditolak anak korban X. Kemudian saksi X menarik paksa kepala anak korban X dan membuka mulut anak korban X dengan memasukkan penisnya. Setelah itu masuk ke ruangan tersebut yaitu Xxxxx memaksa anak korban dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban X, lalu X meremas payudaranya dan menciumi leher anak korban X dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X Selanjutnya masuk ke ruangan tersebut saksi X, anak saksi X dan X. Lalu saksi X memangku kepala anak korban X dipahanya sambil meremas payudara anak korban X sedangkan anak saksi X Permana memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X sambil meremas payudara anak korban X. Lalu bergantian saksi X menghisap payudara anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X. Kemudian bergantian juga dengan saksi X memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban X, yang mana anak korban X berusaha melepaskan dan berteriak menjerit sehingga menyudahi perbuatannya memperkosa/menyetubuhi anak korban X dan meninggalkannya diruangan tersebut. Kemudian anak saksi X bertanya kepada X siapa yang akan mengantarkan pulang anak korban Xdan dijawab X yang akan mengantarkan pulang anak korban X. Setelah itu saksi X, saksi X, anak saksi X dan saksi X meninggalkan 37
rumah kosong tersebut dikarenakan perbuatan mereka telah selesai dan Xakan mengantarkan anak korban X. Setelah itu anak saksi X berusaha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh X memboncengi anak korban X. Selanjutnya diperjalanan anak saksi X kehilangan jejak dengan X yang telahmemisahkan diri langsung anak saksi Raihan pulang ke rumahnya. Lalu X yang memboncengi anak korban X membawa dan meninggalkannya di sebuah Mesjid di Sungai Pauh Kota Langsa yang mana agar anak korban menunggu sementara di Mesjid tersebut langsung X pulang ke rumah untuk mengecas handphonenya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib tiba dirumah X menghubungi kawannya yaitu anak atas nama X dengan mengatakan ada perempuan yang dapat dipake/disetubuhi juga meminta tempat untuk menyetubuhinya dan dijawab anak atas nama X agar perempuan tersebut/anak korban X dibawa ke rumahnya di Lorong Permai Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, yang mana anak atas nama X sedang bersama dengan saksi X. Setelah itu anak atas nama X mengajak saksi X agar menemaninya menjemput X dirumahnya dan akan membawaperempuan yang dapat dipake/disetubuhi yaitu anak korban X yang ditinggalkan X di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa untuk dibawa ke rumah anak atas nama X sehingga saksi X yang akan ikut juga akan menyetubuhi perempuan tersebut ikut bersama dengan anak atas nama X. Selanjutnya anak atas nama X bersama dengan saksi X bersama dengan pergi ke rumah X. Lalu tiba di rumah X langsung tidak lama anak atas nama X dengan saksi X juga X pergi menjemput anak korban X di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa. Kemudian tiba di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa, X memboncengi anak korban X sedangkan anak atas nama X bersama dengan saksi X pergi ke rumah anak atas nama Nuzul Shahjahan. Setelah itu sekira pukul 02.30 Wib tiba di rumah anak atas nama X di Kota Kota Langsa langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan anak korban X sedangkan anak atas nama X bersama dengan saksi X menunggu diluar kamar mengawasi apabila orang tua dari anak atas nama X terbangun dan mencurigai 38
perbuatan mereka. Selanjutnya di dalam kamar tersebut X memaksa kembali agar menyetubuhi anak korban X dengan memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban X dengan cara mendorong dan menggoyangkan penisnya hingga keluar spermanya. Selanjutnya keluar X dari dalam kamar tersebut langsung anak atas nama X masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saksi X diluar bersama dengan X menunggu dan mengawasi apabila orang tua anak atas nama X terbangun. Lalu didalam kamar tersebut anak atas nama X memaksa anak korban agar melakukan persetubuhan dengan cara memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban X dan menggoyangkannya hingga keluar spermanya. Kemudian tiba-tiba sekira pukul 05.00 Wib terbangun orang tua dari anak atas nama Xsehingga anak atas nama X dengan saksi X akan mengantarkan anak korban X pulang ke rumahnya sedangkan X tidur di rumah tersebut. Setelah itu sekira pukul 05.00 Wib saksi X menghubungi kawannya yaitu saksi X dengan mengatakan ada perempuan dapat dipake/disetubuhi agar dijemput di Simpang Tugu Kota Langsa dan saksi X mengatakan akan menjemputnya. Selanjutnya saksi X yang sedang berada dengan saksi X meminta agar mengantarkan dirinya ke Simpang Tugu Kota Langsa. Lalu saksi xxxx mengantarkan saksi X langsung pergi ke tempat simpang Tugu Kota Langsa. Kemudian tiba di simpang Tugu Kota Langsa saksi X bertemu dengan anak atas nama Xserta saksi X. Setelah itu saksi X meminta uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk beli rokok kepada saksi X langsung anak atas nama X dan saksi X pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi X mengetahui tujuan saksi X akan menjemput perempuan yang akan dipake/disetubuhi yaitu anak korban X langsung saksi X mengendarai sepeda motor tersebut memboncengi anak korban X sedangkan X bonceng dibelakang anak korban X dibawa pergi ke rumah saksi Xxxxxdi Gampong xxxxx Kota Langsa. Lalu tiba di rumah saksi X langsung saksi X dan anak korban X turun sedangkan saksi X pergi menggunakan sepeda motornya pulang ke rumahnya. 39
Kemudian saksi X membawa masuk anak korban X masuk ke dalam kamarnya dengan memaksa melakukan persetubuhan namun ditolaknya. Setelah itu saksi X memaksa membuka baju dan BH anak korban X langsung menghisap dan meremas-remas payudara anak korban X. Selanjutnya saksi X membuka paksa celana jean dan celana dalam anak korban X lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban Xxxxx yang merintih kesakitan dan memaksa anak korban untuk menghisap penisnya ke dalam mulut anak korban X. Lalu sekira pukul 09.30 Wib saksi X menghubungi saksi Xagar menjemput anak korban dirumahnya. Kemudian anak atas nama X menghubungi anak saksi X agar menjemput anak korban X yang sudah diketahuinya X dapat dipake/disetubuhi dirumah saksi X di Timbang Langsa Kota Langsa. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib anak saksi X datang kepada anak saksi X meminta tolong diantarkan ke rumah saksi X di X Kota Langsa. Setelah itu anak saksi xxxxx mengantarkan anak saksi xxxx ke rumah saksi X di X Kota Langsa. Selanjutnya di simpang empat Jl.TM. Bahrum saksi X turun sehingga anak saksi X yang menjemput anak korban X sedangkan anak saksi X dijemput temanya. Lalu anak saksi X menjemput anak korban di rumah saksi X di Timbang Langsa Kota Langsa langsung membawanya ke Warnet di belakang Cek Li Jl. xxxx Kota Langsa. Kemudian didalam bilik warnet tersebut anak saksi X meraba-raba paha anak korban X sambil memaksa tidur kepala anak korban X dipangkuannya dan memaksa agar anak korban tidur dirumahnya. Setelah itu anak korban Xmemaksa agar pulang hingga anak korban dengan berjalan kaki pulang ke rumahnya. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama Xxxxx Nomor: 445/918/2017 tanggal 03 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), S.p.F diperoleh kesimpulan : dijumpai memar berwarna kemerahan di leher bagian kiri, depan dan kanan. Dijumpai memar berwarna kemerahan di bibir kecil bagian dalam kanan dan kiri. Dijumpai luka robek pada liang senggama arah pukul dua sampai ke dasar disertai memar 40
berwarna kebiruan, arah pukul empat dan lima sampai ke dasar, arah pukul enam, tujuh tidak sampai ke dasar disertai memar berwarna kemerahan, arah pukul delapan tidak sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan di liang senggama arah pukul enam (vestibulum). B. Dakwaan/Tuntutan Jaksa Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya Nomor Reg. PERKARA PDM-06/LNGSA/Eku.2/04/2021 tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Anak XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxx dengan "Uqubat Ta'zir" penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1816 Type Y91 warna Hitam Biru IMEI 1 : 867906049127 IMEI 2 : 867906049127905. Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih; 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun; 1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda; 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda; 1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah marun berbahan karet; 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos. Dipergunakan dalam perkara XXXXX 41
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). C. Amar Putusan Dalam amar putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh mengenai pemerkosaan terhadap anak adalah sebagai berikut: Memperhatikan Undang Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini: MENGADILI: Menerima permohonan banding Pembanding Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 3/JN.Anak / 2021/MS.Lgs tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, DENGAN MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Anak xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxx dengan Uqubat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1816 Type Y91 warna Hitam Biru IMEI1 : 867906049127 IMEI 2 : 867906049127905. Dikembalikan kepada Anak Korban; 42
1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih; 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun;
1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda; 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda;
1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah Marun berbahan karet; 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos. Dipergunakan dalam perkara xxxxx 4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/JN.ANAK/2021/MS.ACEH TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR A. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak 1. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Penerapan sanksi pidana terhadap korban merupakan jalan terakhir yang harus diupayakan agar korban mendapatkan keadilan. Dimana penderitaan korban akan sedikit berkurang jika adanya sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana. Pelaku kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang berat untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban, bahkan diperlukan adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Perasaan tidak adil yang dimiliki korban tindak pidana pemerkosaan, wajib diutamakan. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembalian hak anak untuk hidup normal dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan berperikemanusiaan. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur. Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.1 Negara kita telah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun." 1 Astrid Ayu Pravitria, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak, Media Iuris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, h. 412 44 tidak
Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dinikahi yang demikian telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi: "Barang siapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita. yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya. Wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya sembilan tahun" Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini pengaturannya dikhususkan ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga Pasal yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut2: Pasal 76D yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Pasal 76E yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Pasal 81 yang berbunyi: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. lama 15 (lima belas) 2 Brenda Gabriela Tangkawarouw, Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017, h. 80 45
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 yang berbunyi: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan tahun dan denda paling banyak paling Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan lama 15 (lima belas) pidana maksimum umum dan minum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidaka mengaulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.3 Namun dikarenakan pelaku tindak pidana pemerkosaan ialah masih dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 tahun maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketetapan Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaku harus diadili sesuai dengan ketentuan Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan khusus untuk menangani kasus anak-anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman 3 Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 100. 46
47 pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) penjara.4 2. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan al wath'u (Al wath'u dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. Bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi5: َنو كَي نَأ ۖ َّلَِإ ۥ ه مَعْطَي مِعاَط َٰىَلَع اًم َّرَح م َّىَلِإ َى ِحو أ ۖاَم ىِف د ِجَأ ۖ َّلَ ل ق َّللَّٱ ِرْيَغِل َّلِه أ اًقْسِف ْوَأ ٌس ْج ِر ۥ هَّنِإَف ري ِزن ِخ َم ْحَل ْوَأ اًحو فْسَّم اًمَد ْوَأ ًةَتْيَم ٌمي ِح َّر ٌرو فَغ َكَّب َر َّنِإَف داَع َلَ َو غاَب َرْيَغ َّر طْضٱ ِنَمَف Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang ۖ ۦ ِهِب ِ 4 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 87 5 Ibid, h.102
48 yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al An'aam (6):145). Adapun hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiry muhsan) didasarkan pada ayat AlQur"an Surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi: اَمِه ِب م كْذ خْأَت َلَ َو ۖ ةَدْلَج َةَئ ۖاِم ا َم هْن ِ اَم ه َباَذَع ْدَهْشَيْل َو ۖ ِر ِخاَءْلٱ ِم ْوَيْلٱ َو ِ َو َّل ك ۖاو دِل ْجٱَف ىِنا َّزلٱ َو ةَيِنا َّزلٱ َّللَّٱ ِنيِد ىِف ٌةَفْأ َر م ٌةَفِئ ۖاَط م د ِح َٰ َّللَّٱِب َنو ن ِم ْؤ ت ْم تن ك نِإ ِ َنيِن ِم ْؤ مْلٱ َن ِ Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagai berikut6: 1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi"i dan Imam Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan. 6 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89
271 2) Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa. Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. 3) Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi"i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli. Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahiyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan seacara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah anatara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al ada al kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.7 7 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 49
50 3. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayah Aceh Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, merupakan hasil revisi terhadap Qanun Jinayat yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. Salah satu Qanun yang dimaksud adalah Qanun Nomor 14/2003 tentang Khalwat serta pelanggaran syriat Islam lainnya. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, disahkan melalui rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014. Ada dua alasan dilakukan revisi terhadap qanun tersebut, yakni8: 1. Untuk menyempurnakan kekurangan hukum material dalam Qānūn Nomor 14 dan pelanggaran syari'at Islam lainnya. Di antaranya adalah: (a) Kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam Qānūn sebelumnya, (b) Belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak, (c) Belum ada logika yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda, (d) Batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam kepada pelanggar terlalu ringan. Ditambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung, fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana, (e) Belum ada hukum acara Jināyat yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukum cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah, (f) Pengaturan terhadap tindak pidana yang belum diatur seperti ikhtilat, muṣāhaqah, liwaṭ, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. 2. Disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum Jināyat di Aceh. 8 Nurhayati, Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh, Al-Manahij Vol. XII No. 1 Juni 2018, h. 23-24
Qanun Hukum Jinayah membagi kategori sasaran pemerkosaan kepada tiga macam, yaitu sasaran pemerkosaan terhadap orang dewasa, pemerkosaa terhadap anak, dan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Ketiga kategori ini memiliki 'uqubat takzir yang berbebda satu sama lain. Uqubat takzir yang diancam kepada pelaku pemerkosaan adalah sangat berat dan bahkan melampai uqubat hudud zina. Pertimbangannya adalah pada jarimah pemerkosaan terdapat unsur pidana pemaksaan dan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.9 Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerkosa dapat berupa memasukkan zakar atau benda lain terhadap faraj atau dubur, sehingga dapat merusak kedua organ tubuh ini. Allah SWT meminta umat islam untuk menjaga anggota tubuh dan tidak merusak segala ciptaannya. Faraj meruakan alat reproduksi yang terdapat pada perempuan, sehingga perlu dijaga kehormatannya. Demikian pula dengan organ biologis lainnya semisal dubur. Pertimbangan lain uqubat bagi pemerkosaan lebih berat dari uqubat zina, karena prilaku seksual dilakukan dengan kkekerasab dan cara paksa, sehingga unsur pidana yang daoat memberatkan pelaku jarimah pemerkosaan terdiri atas dua unsur, yaitu prilaku seksual secara tidak sah da dilakukan dengan kekerasan atau dibawah ancaman, sehingga korban tidak berdaya sama sekali.10 Uqubat pemerkosaan yang telah diatur qanun hanya tertentu pada ta'zir saja, dengan pengertian bahwa pelaku pemerkosaan diancam dengan sanksi ta'zir bukan had. Sedangkan bentuk dan jumlahnya berbeda-beda bergantung pada status korban yang meliputi anak-anak. Adapun qanun 'uqubat pemerosaan yang objeknya anak-anak dalam Pasal 50 yang berbunyi11: "Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau benda paling sedikit 1.500 (seribu lima 9 Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 75 10 Ibid,. h. 76 11 R. Fakhrurrazi, Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I No. 3 January 2020, h. 426. 51
52 ratus) gram emas murni, paling banyaj 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan." Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang sanksinya tidak ada ketentuannya di dalam nash. Oleh karenanya, bentuk dan ukuran sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku, ditentukan oleh kebijakan seorang imam (pemerintah). Pemerintah mempunyai otoritas dan kebijakan penuh di dalam menentukan sanksi tindak pidana pemerkosaan. Namun demikian pemerintah tidak boleh memberikan keputusan ta'zir secara semena-mena, ta'zir harus dirumuskan dengan pertimbangan maslahat secara holistik. Seperti mempertimbangkan sebab-sebab kejadian, status sosial pelaku ataupun korban dan kerugian yang diderita korban. Dalam sebuah kaidah disebutkan12: ةحلصملا عم ر ودي ري زعتلا Artinya: "Sanksi ta'zir (jenis dan ukurannya) berputar sesuai dengan kemashlahatan." Filosofi diterapkan uqubat yang cukup berat terhadap pemerkosaan, karena pemerkosaan merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kehormatan, organ tubuh tertentu yang dilakukan secara paksa, kekerasan dan di bawah ancaman. Tujuannya adalah untuk melindungi organ biologis dan alat reproduksi pemerkosaan dari tindakan kekerasan. Ada sisi lain pemerkosaan adalah perbuatan keji karena menggunakan alat kelamin secara paksa dan tidak sah, serta penggunaan mulut terhadap faraj orban atau mulut korban terhadap zakar pelaku.13 B. Pertimbangan Hakim Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomoe 3/JN.Anak/2021/Ms. Aceh antara lain14: Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai yudex factie pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan 12 Ibid., h. 426 13 Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 77-78 14 Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh
Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam dengan 'uqubat sesuai dengan ketentuan dalam qanun tersebut, dan menurut pasal 178 angka (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat "uqubat yang dijatuhkan oleh hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah uqubat yang diajukan Penuntut Umum", bahkan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut Umum jika Uquba tjarimah tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut pada Pasal 178 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut dinilai masih belum memberikan efek jera pada diri Anak sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Anak korban apabila jumlah uqubat tersebut dipertahankan. Bahwa jarimah yang dilanggar oleh Terdakwa adalah pemerkosaan terhadap anak korban, hal ini terungkap berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan dari pengakuan Anak sendiri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa Anak telah melakukan jarimah pemerkosaan di bulan Maret 2021, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa perbuatan Anak tidak menghargai nilai-nilai Hukum Islam yang dianut oleh Anak sendiri dan yang ditegakkan oleh Pemerintah Aceh, serta bila tidak di beri uqubat yang dapat memberi efek jera dikhawatirkan Anak akan terus melakutan perbuatan bejat tersebut kepada anak korban, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat jumlah uqubat yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa beralasan secara hukum untuk ditambahkan. Bahwa terlepas dari keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut dengan 'uqubat Penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan ancaman 'uqubat yang tercantum dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat paling banyak 200 bulan penjara, paling singkat 150 53
bulan penjara, maka uqubat yang layak terhadap Anak dalah sepertiga dari 150 sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah 50 (lima puluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban. Hal-hal yang meringankan : Anak belum pernah dihukum. Anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya. Bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Bahwa karena pada tingkat pertama Anak telah dibebankan untuk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M 14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Anak dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 54
55 C. Analisis Putusan Perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh Tentang Jarimah Pemerkosaan Dengan Anak 1. Analisis Putusan Menurut Hukum Positif Berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Aceh dengan nomor pekara 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh terdakwa yang beridentitas seorang laki-laki berumur 17 tahun di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun terkait pasal pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap anak terdapat dalam Pasal 285 dan 287 Ayat 1KUHP berbunyi: Pasal 285 "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pasal 287 Ayat 1 "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun." Setelah melihat semua fakta yang tertulis di dalam putusan dan oleh karena semua unsur dakwaan telah teperuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut. Menurut penulis, terkait amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku karena telah mempertimbangkan beberapa peraturan perundang- undangan, seperti pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa: "Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana" Akan tetapi ada pertimbangan yang lain dalam hal ini, mengingat pelaku tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai
anak dimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa: "Anak nakal adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Oleh sebab itu, anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan anak bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap korban saja melainkan pelaku yang masih dikategorikan anak juga dapat perlindungan hukum. Dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka hakim harus menjatuhkan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengenai penjatuhan pidana yang akan ditetapkan oleh Hakim semua berdasarkan pertimbangan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi disini yang menjadi pertimbangan adalah usia pelaku yang masih tergolong sebagai anak. Maka, ancaman pidana penjara yang akan dijatuhi kepada pelaku tindak pidana adalah ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Dimana hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan amar putusan pertama dengan nomor 4/JN.Anak/2021/MS.Lgs hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa hanya 40 bulan kemudian hal itu tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dinilai masih belum memberikan efek jera pada diri anak sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi anak korban apabila hukuman itu dipertahankan dan dikhawatirkan jika tidak memberikan efek jera maka anak akan terus melakukan perbuatan bejat terhadap anak korban. Kemudian penuntut umum menunut dengan pidana penjara 55 bulan. Adapun dalam perkara banding nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh dimana menyebutkan bahwa anak dijatuhkan pidana penjara 50 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh. Hakim dalam menjatuhkan pidana 56 pekara telah
memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim juga menerapkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana menyebutkan15: a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan, pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Tentunya hal ini telah sesuai juga dengan ketentuan peraturan sistem peradilan pidana anak. Dimana penjatuhan pidana terhadap anak lebih ringan dari pelaku dewasa dikarenakan pelaku yang tergolong masih muda dan diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari. Selain itu, ada hal-hal yang dapat meringankan pelaku, yaitu: anak belum pernah dihukum dan anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang 15 Bambang Heri Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2 2015, h. 166 57
mengakui perbuatannya. Jadi, Jika ditinjau dari sudut pandang anak maka pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah sesuai porsinya. Selain itu penulis juga sependapat dengan putusan hakim pada perkara nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh karena dalam memutus perkara telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya, ialah: dakwaan penutut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, dan pasal-pasal pidana. sedangkan pertimbangan non yuridisnya, ialah: latar belakang terdakwa yang melakukan perbuatan bejatnya dan teman-temannya dengan cara memaksa anak korban untuk memuaskan nafsunya, kemudian kondisi terdakwa yang masih tergolog anak, terdakwa juga terus terang kepada hakim mengenai perbuatannya, dan akibat perbuatan terdakwa dan teman- temannya anak korban mengalami luka dan memar dibagian tubuhnya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa tidak mendukung program pemeritah Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Provinsi Aceh kemudian terdakwa juga telah merusak masa depan korban. Adapun meringankan terdakwa, yaitu: terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa dinilai kooperatif pada saat persidangan berlangsung. Dalam perkara ini hakim dinilai telah sesuai dalam memberikan putusan terhadap pihak korban dan pelaku. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan 58
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.16 2. Analisis Putusan Menurut Hukum Islam Menurut ketentuan hukum Islam, pemerkosaan disamakan dengan perzinahan. Maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan diatas bahwasannya pelaku pemerkosaan terhadaap anak di bawah umur ialah tergolong sebagai anak juga atau dapat dikatakan pemerkosa ghairu muhsan, yakni pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Maka hukuman bagi pelaku perzinahan ghairu muhsan adalah didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga. Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan perkosaan secara langsung. Akan tetapi, dalam Surat al- Nū r ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah kepada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana disebutkan17: ْن ِم َّاللَّ م هَيِنْغ ي َٰى َّت َح ا ًحاَكِن َنو د ِجَي َلَ َني ِذَّلا ِفِفْعَت ْس َيْل َو ْم هو بِتاَكَف ْم ك نا َمْيَأ ْتَك َل َم ا َّم ِم َباَت ِكْلا َنو غَتْبَي َني ِذَّلا َو ٓ ِهِل ْضَف َلَ َو ٓ ْم كاَتآ ي ِذَّلا ِ َّاللَّ ِلا َم ْن ِم ْم هو تآ َو ٓ ا ًرْي َخ ْم ِهيِف ْم ت ْمِلَع ْنِإ َض َرَع او غَتْبَتِل اًن ُّص َح َت َن ْد َرَأ ْنِإ ِءاَغِبْلا ىَلَع ْم كِتاَيَتَف او ه ِر ْك ت َّاللَّ َّنِإَف َّن هْه ِر ْك ي ْن َم َو ٓ اَيْن ُّدلا ِةاَي َحْلا ٌمي ِح َر ٌرو فَغ Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia- Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. َّن ِه ِها َر ْكِإ ِدْعَب ْن ِم َ 16 Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016, h. 85 17 Nur Arifah B, Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak, diakses melalui pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 10.28, h. 3 59
60 Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." Dalam Hukum Islam pemerkosaan terhadap anak masuk dalam kategori Zina dengan pemaksaan dimana unsur-unsur pemerkosaan hampir sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan zina. Unsur-unsur pemerkosaan adalah diantaranya adalah18: a. Adanya pelaku pemerkosaan b. Adanya korban pemerkosaan c. Adanya kekerasan atau ancaman d. Terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan e. Tidak adanya unsur syubhat (perkara yang masih samar) Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahiyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan seacara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah anatara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al ada al kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai 18 Min Nuthfatin Nadlifah, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017, h. 14
61 pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.19 Terkait pengaturan sanksi mengenai pemerkosaan maka ada pendapat beberapa ulama, seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mereka sependapat mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosa seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia sebagai bentuk hukuman tambahan.20 Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok, yaitu21: a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata, jika pelakunya belum menikah maka dijatuhi hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. b. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata, Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Dalam perkara Nomor 3/JN.Anak/20121/Ms.Aceh ini, pelaku yang berusia 17 tahun. Dimana menurut para ahli fiqh masa kemampuan berpikir penuh dimulai sejak anak mencapai 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq bahwasannya batas anak ketika ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Adapun salah satu tanda baligh 19 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 271 20 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89 21 Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016, h. 102-103
ialah telah sampai umur 15 tahun.22 Maka dalam hal ini seharusnya jika anak tersebut dapat dikatan sudah baligh maka mendapatkan hukuman sama dengan hukumann hadd zina. Dimana para ulama juga telah bersepakat mengenai ketentuan diberlakukannya hukum hadd pemerkosaan jika terdapat bukti yang kongkret dan dijatuhi hukuman hadd apabila pelaku mengakui perbuatannya. Jadi, sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina). 3. Analisis Putusan Menurut Qanun Jinayah Aceh Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dengan harapan atau tujuan untuk memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh bagi masyarakat di Aceh. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh ialah dengan adanya peraturan perundang- undangan untuk daerah Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh. Kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan bhineka tunggal ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda namun tetap mengutamakan kepastian hukum.23 Menurut penulis, berdasarkan putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh dalam hal ini hakim telah mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayah Aceh dimana pelaku pemerkosaan anak diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayah Aceh yang berbunyi: 22 Nety Hermawati, Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 19.43, h. 17 Diakses melalui 23 Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 264 62
" Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan." Adapun dalam hal ini pelaku berusia 17 tahun ketika melakukan tindak pidana pemerkosaan maka sesuai dengan Pasal 66 yang mengatur mengenai Uqubat bagi anak-anak, ialah: "Apabila anak yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan sistem peradilan pidana anak." Penulis juga sependapat kepada hakim terkait hukuman yang berikan kepada pelaku, yakni 50 bulan di penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Dengan dijatuhkannya hukuman penjara di LKPA maka anak bisa dibina sesuai dengan usianya dan kebutuhannya, sehingga anak tetap mendapatkan hak-haknya. Hukuman bagi pelaku yang masih tergolong anak berbeda terhadap pelaku orang dewasa. Dimana anak hanya mendapat hukuman sepertiga dari hukuman orang dewasa yang melanggar ketentuan Pasal 67 Ayat 1 Qanun Jinayat ini. Ketua Mahkamah syariah dalam mengadiili seluruh ketentuan Syariat Islam di Aceh dapat juga telah melaksanakan hukum Islam yang tertuang pada Qanun Jinayah. Adapun ketua Mahkamah Syariah menangani kasus pidana anak berpedoman kepada Pedoman Mahkamah Syariah, sebagai berikut24: 1. Mahkamah Syar'iah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak. 24 Mahkamah Syariah Aceh, Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syariah Di Aceh, h.68-71 63
2. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 1 (9delapan belas) tahun dan belum menikah. 3. Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi. 4. Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 5. Pemeriksaan Perkara: a. Dalam hal anak melakukan tindak jarimah sebelum 18 tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syar'iah setelah anak yang bersangkutan melampui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan kesidang anak. b. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iah Aceh. c. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syar'iah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa. d. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman uqubat atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum ta'zir lain yang setara dan sulit pembuktiannya. e. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa. f. Acara Pesidangan anak dilakukan sebagai berikut: 1) Persidangan dilakukan secara tertutup. 64
65 2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak menggunakan toga. 3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan uqubat dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah. 4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Syar'iah menetapkan Hakim. 5) Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 6) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. 7) Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orangtua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. 8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang khusus anak. 9) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. 10) Dalam persidangan, Terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau Majelis hakim. 11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. g. Penahanan. 1) Hakim berwewenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan
66 masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa. h. Putusan. 1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak. 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. 3) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau uqubat.
BAB V PENUTUP A. Simpulan 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta didalam persidangan, baik itu saksi, barang bukti, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Hukuman/ Uqubat bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, ditinjau dari beberapa sudut pandang hukum, ialah: a. Hukum Positif: Apabila Anak belum berumur 18 tahun ketika melakukan tindak pidana maka, diancam dengan pidana penjara ½ dari maksimum penjara bagi orang dewasa. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Hukum Islam: Apabila anak sudah berumur 15 tahun ia tergolong baligh kemudia ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan mengakui perbuatannya. Maka para ulama mewajibkan hukuman hadd zina bagi anak tersebut. c. Qanun Jinayah Aceh: Apabila anak yang belum berusia 18 tahun melakukan Jarimah pemerkosaan maka hukuman yang akan diberikan oleh Anak dikurangi 1/3 dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Dan akan dipenjara di Lembaga Khusus Penanganan Anak. 67
B. Saran 1. Kepada aparat penegak hukum, penulis memberikan saran bahwa ketika menganangi, mengadili, dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Khususnya di Aceh yang diberikan kewenangan istimewa untuk dapat mengurus daerahnya sendiri oleh Pemerintah Aceh. maka hakim harus menerapkan hukuman yang sesuai dengan Qanun Jinayat Aceh agar dapat selalu menjunjung tinggi dan menerapkan syariat Islam kepada masyarakat. Dan hakim dalam memutus perkara harus memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum khususnya bagi pelaku dan korban. 2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Anak- anak yang melakukan tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktir, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, adanya kesempatan, hawa nafsu yang tinggi. Sehingga sebagai orang tua harus memberikan wawasan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan karena akan diancam dengan pidana. Karena apabila tidak diberikan edukasi sejak dini maka kasus-kasus kejahatan oleh anak dan terhadap anak akan terus meningkat. 3. Kepada masyarakat, penulis juga memberikan saran bahwasannya harus turut serta dalam memperhatikan anak. Apabila ada anak-anak yang nakal maka harus diberi nasihat agar anak tidak melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. 68
DAFTAR PUSTAKA Buku: Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005) Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) Ali Abu Bakar, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1 2019 Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019 Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Banyumas: CV.Pena Persada, 2020) Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014) Bunda Hana, Right From The Start, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,( Jakarta: Kencana, 2017) Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, (Depok: Prenada Media Group, 2016 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) Mahkamah Syariah Aceh, Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syariah Di Aceh. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007) P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, ( Jakarta: SInar Grafika, 2009 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017) 69
70 Sahid HM, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016) Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018) Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenamedia Grup 2016) Jurnal: Astrid Ayu Pravitria, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak, Media Iuris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018 Asyifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al- Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020 Bambang Heri Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2 2015 Brenda Gabriela Tangkawarouw, Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017 Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Media Hukum Vol. 23 No.1 Juni 2016 Hilmawati dan Ainal Hadi, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.3 Agustus 2020 Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6 No. 2-September 2018 Juniarto Onesimus Egi Supit, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Crimen Vol. IV No. 4 Juni 2015
71 Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020 Min Nuthfatin Nadlifah, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017 Munandar, Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017 Nety Hermawati, Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Diakses melalui pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 19.43 Nur Arifah B, Persepektif Hukum Pidana Islam & Positif Terhadap Uqubah (Hukuman) Pemerkosaan Terhadap Anak, diakses melalui pada Senin, 06 Desember 2021 pukul 10.28 R. Fakhrurrazi, Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I No. 3 January 2020 Ramiyanto dan Waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 -Desember 2018 Selviyanti Kaawoan, Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam, Irfani, Volume 11 Nomor 1Juni 2015 Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019 Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016
Zuleha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015 Putusan: Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Aceh Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms.Lgs Internet: (Diakses pada Minggu, 13 Juni 2021 pukul 12:01 WIB) keadilan. (Diakses pada tanggal 15 juli 2022 pukul 14:00). Kitab: Al-Qur'an Hadits Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, al-Musthfa, (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1997) Juz I, hal, 416. 72