Hak Anda Untuk Tahu! 1 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, tugas-tugas PPID Pemerintah Kabupaten Malang, dapat dilaksanakan dengan baik serta terus menerus berusaha membangun komitmen bersama dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi Badan Publik yang Informatif. Tentunya upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang telah dilakukan bersama, sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dan juga Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber kami, sebagai mitra utama kami dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Malang dalam koridor yang benar. Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus kami laksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2021. Kami menyadari laporan informasi publik yang telah kami susun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya itu, kami membuka diri untuk segala jenis 2 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Malang, April 2022 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG Selaku Ketua PPID Drs. M. NUR FUAD FAUZI, M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19731222 199201 1 001 3 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! DAFTAR ISI i Kata Pengantar ... iii Daftar Isi ... Daftar Gambar ... . iv Daftar Tabel ... ... v Daftar Diagram ... . v Executive Summary ... 1 I Bab Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik ... ... 3 II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ... . 5 Bab 1 Sarana dan Prasarana ... . 5 2 Sumber Daya Manusia ... . 26 3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik ... 58 III Rincian Data Pelayanan Informasi Publik ... . 60 1 Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) ... ... 60 2 Permohonan Informasi Publik ... 61 3 Permohonan Keberatan atas Informasi ... .. 63 4 Sengketa Informasi Publik ... ... 63 IV Prestasi dan Dokumentasi ... .. 64 Bab Bab V Hambatan dan Cara Mengatasinya ... . 70 1 Faktor Internal ... ..... ... 71 2 Faktor Eksternal ... . 72 Bab VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut ... .. 73 1 Regulasi ... . 73 2 Kelembagaan ... ... 73 3 Sumber Daya Manusia ... . 73 4 Perangkat Lunak ... . 73 5 Sarana Prasarana ... .. 73 6 Program ... . 74 7 Penganggaran ... . 74 Penutup... 75 Bab 4 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! DAFTAR GAMBAR Papan Nama PPID ... ... Gambar 1 Gambar 2 Meja Layanan Informasi ... . Gambar 3 Meja Layanan PPID ... . Gambar 4 Ruang Pelayanan PPID ... . Gambar 5 Ruang Arsip ... ... Gambar 6 Website Desa ... ... Gambar 7 Website PPID Kabupaten Malang ... Gambar 8 Aplikasi Surat Warga ... . Gambar 9 Aplikasi LAPOR!-SP4N ... .. Gambar 10 Media Sosial Pemkab Malang dan Dinas Kominfo Kab. Malang ... . Gambar 11 Aplikasi Si-HarKePo ... Gambar 12 LPPL Radio Kanjuruhan FM ... .. Gambar 13 Website Satgas Covid-19 Kabupaten Malang ... .... Gambar 14 Struktur Organisasi PLID Kabupaten Malang ... .. Gambar 15 Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021... ..... . Gambar 16 Pelaksanaan Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021 ... .. Gambar 17 Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021... . ... Gambar 18 Pelaksanaan Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021 ... . Gambar 19 Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Tahun 2021 ... Gambar 20 Pelaksanaan Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah ... . Gambar 21 Technical Meeting Duta Informasi ... .... . Gambar 22 Kelas Pembekalan Duta Informasi ... .... . Gambar 23 Kunjungan Finalis Duta Informasi ... .... .. Gambar 24 Penilaian Bakat Duta Informasi ... . Gambar 25 Pengumuman Pemenang Duta Informasi Kabupaten Malang tahun 2021 ... Gambar 26 Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Website Awards 2021 ... .... Gambar 27 Presentasi dan Wawancara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang ... . Gambar 28 Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang .... Gambar 29 Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021 ... . Gambar 30 Website PPID Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Cipta Karya Gambar 31 Anggaran PPID Desa pada APBDes Ardimulyo Kecamatan Singosari ... ..... .. Gambar 32 Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIPD) Tahun 2021 ... .. Gambar 33 Visitasi KI Awards oleh Tim dari KI Prov. Jatim ... .... . Gambar 34 Pengumuman Nominasi Penghargaan KI Awards secara Daring ... ..... Gambar Penyerahan Piagam Penghargaan KI Awards oleh KI Prov. Jatim ... .... 35 5 | P a g e 6 6 7 7 8 9 12 14 16 18 22 23 25 32 34 36 36 37 38 41 43 44 45 47 47 52 56 57 58 59 60 61 64 65 66
Hak Anda Untuk Tahu! DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Layanan Informasi Tahun 2021 ... . 11 1 SOP Penyusunan DIDP ... . 27 2 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ... 28 3 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ... .. 29 4 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ... . 30 5 SOP Fasilitas Sengketa Informasi ... . 31 6 Finalis/Juara KMWA Kategori PD ... . 52 7 Finalis/Juara KMWA Kategori Kecamatan ... .... 53 8 9 Finalis/Juara KMWA Kategori Desa/Kelurahan ... ..... .. 53 10 Finalis/Juara Finalis/Juara SP4N-LAPOR! Kab. Malang ... ..... .. 57 11 Data Permohonan Informasi Publik PPID Tahun 2021 ... ..... .. 61 63 12 Data Keberatan Atas Informasi PPID Tahun 2021 ... ..... .... .. 13 Data Sengketa Informasi PPID Tahun 2021 ... ..... .. 63 10 Finalis/Juara Finalis/Juara SP4N-LAPOR! Kab. Malang ... ..... .. DAFTAR DIAGRAM Diagram 1 Diagram Layanan Informasi Tahun 2021 ... 11 6 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! EXECUTIVE SUMMARY Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Berlakunya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. 7 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/a tau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggung jawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah membentuk PPID dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Malang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. 8 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Kabupaten Malang berupaya mengimplementasikan layanan permohonan informasi publik melalui PPID. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Kabupaten Malang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas. Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28(f) juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum berkaitang dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 9 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada Bidang Statistik dan Informasi. Terait penjabaran teknis dari PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Malang; b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang; c. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik; d. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; e. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/479/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021; 10 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut yang senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat layanan informasi melalui berbagai media, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Malang sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang professional dan proposional, selain itu masyarakat selaku pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Sarana dan Prasarana a. Desk Layanan Informasi (PPID Utama dan PPID Desa) 11 | P a g e
PPID UTAMA Gambar 1. Papan Nama PPID Gambar 2. Meja Layanan Informasi Hak Anda Untuk Tahu! 12 | P a g e
Gambar 3. Meja Layanan PPID Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID Hak Anda Untuk Tahu! 13 | P a g e
Gambar 5. Ruang Arsip DOKUMEN LAYANAN INFORMASI 1. Regulasi PPID Ada 2. Struktur PPID Ada 3. Formulir Layanan Informasi Ada 4. Daftar Informasi Publik Ada 5. Laporan Tahunan PPID Ada 6. Buku Reg Permohonan Informasi Ada 7. Alur layanan Informasi Ada 8. Jam Layanan Informasi Ada 9. Papan Pengumuman Ada 10. Telpon Ada Hak Anda Untuk Tahu! Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 14 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! PPID DESA DESA ARDIMULYO, KECAMATAN SINGOSARI Pemerintah Kabupaten Malang telah menyediakan wadah atau sarana kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Malang berupa website yang dapat dikelola oleh masing-masing Desa dan Kelurahan. Sebanyak 378 akun website desa dan 12 akun website kelurahan dikelola oleh operator website desa/kelurahan. Gambar 6. Website Desa Salah satu Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Malang yang telah membentuk PPID adalah Desa Ardimulyo yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Desa Ardimulyo memiliki peran aktif dalam keterbukaan informasi publik dengan cara mempublikasikan informasi apa saja yang dimiliki dan dikuasai oleh Desa Ardimulyo seperti informasi mengenai APBDes (DD/ADD) melalui akun website desa yang mereka 15 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! miliki dengan alamat website Desa Ardimulyo juga menggerakkan karang taruna disana untuk juga berperan aktif dalam mengumpulkan informasi mengenai potensi wisata, kuliner dan kegiatan-kegiatan maupun hal-hal apa saja yang terjadi di Desa Ardimulyo. b. Akses Informasi Layanan Informasi Berbasis Elektronik Rekapitulasi layanan informasi pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang selaku Pengelola Informasi Daerah tahun 2021 sebagai berikut : 1. LAPOR!-SP4N
Jumlah Total Laporan - Belum direspon/ditanggapi - Dalam proses - Sudah selesai : 226 laporan : 010 laporan : 120 laporan : 206 laporan 2. Surat Warga di web malangkab.go.id
Jumlah Total Laporan : 59 laporan Belum direspon - Sudah direspon : 13 laporan : 56 laporan 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Jumlah Total Laporan : 8 laporan Belum direspon/ditanggapi : 10 laporan Dalam proses : 1 laporan Sudah selesai : 7 laporan Adapun laporan pengaduan yang belum direspon dan masih proses Rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat periode 2021 sebagai berikut: 16 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Penanganan Aduan Tahun 2021 Layanan Informasi/Pengaduan Selesai Proses Belum total LAPOR!-SP4N 206 20 0 226 Surat Warga 56 0 3 59 PPID 7 1 0 8 Total 269 21 3 293 Tabel 1. Layanan Informasi Tahun 2021 LAYANAN INFORMASI TAHUN 2021 LAYANAN INFORMASI TAHUN 2020 226 379 59 33 9 8 Total LAPOR!-SP4N LAPOR!-SP4N LAPOR!-SP4N SuratWarga PPID Surat Warga PPID Diagram 1. Diagram Layanan Informasi Tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Kabupaten Malang telah mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik melalui aplikasi dan website. Layanan informasi berbasis elektronik pada website Pemerintah Kabupaten Malang dengan sub domain seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Khusus untuk informasi layanan PPID pada website PPID Utama dapat dilakukan pengisian form permohonan informasi secara online. Website PPID dapat diakses melalui alamat 17 | P a g e
Gambar 7. Website PPID Kabupaten Malang Hak Anda Untuk Tahu! 18 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Layanan Informasi PPID berbasis elektronik untuk melayani permohonan informasi dan permohonan keberatan dapat dilakukan secara online melalui website PPID yang dioperasionalkan melalui satu pintu pada alamat website ppid.malangkab.go.id. Admin website PPID dapat menerima permohonan informasi dan dapat meneruskan atau mendisposisi permohonan informasi yang masuk apabila informasi yang dimohonkan tidak dikuasai oleh PPID Utama. Website PPID OPD (PPID Pembantu) pada seluruh OPD (Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan dan Organisasi lain) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki website dengan alamat domain resmi Pemerintah Kabupaten Malang. OPD dapat mengisi Daftar Informasi Publik (DIP) dari masing-masing akun website OPD yang dimiliki yang kemudian akan terakumulasi pada halaman website PPID Utama. OPD juga dapat menanggapi dan memberikan jawaban permohonan informasi yang masuk pada halaman admin website OPD masing-masing setelah permohonan informasi diteruskan atau didisposisi ke Badan Publik yang membidangi informasi yang dimohonkan. 19 | P a g e
Surat Warga Gambar 8. Aplikasi Surat Warga Hak Anda Untuk Tahu! 20 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Surat warga adalah layanan interaktif Bupati Malang dengan Masyarakat Kabupaten Malang berupa aspirasi, pengaduan di lingkungan Kabupaten Malang. Dengan Surat Warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan tentang pelayanan, pembangunan maupun potensi di Kabupaten Malang pada alamat website suatwarga.malangkab.go.id. Menjawab surat warga dalam batas waktu maksimal 1 x 24 jam atas persetujuan Sekretaris Badan/Dinas atau Pejabat yang membidangi sesuai Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/479/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Malang. 21 | P a g e
Aplikasi LAPOR!-SP4N Gambar 9. Aplikasi LAPOR!-SP4N Hak Anda Untuk Tahu! 22 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Kabupaten Malang secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat -Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N). Berikut beberapa cara untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi LAPOR!: a. Menggunakan SMS : ketik Malangkan (spasi) isi laporan/pengaduan, kirim SMS ke 1708 serta lampirkan data pendukung (missal: foto, dan lain sebagainya) b. Melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android c. Melalui situs Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, baliho, banner, videotron, dan lain sebagainya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang selaku Pengelola Pengaduan, melakukan rilis laporan pengaduan melalui aplikasi LAPOR SP4N! akhir tahun 2021, (per tanggal 03 Januari 2022) dengan total pengaduan masyarakat yang terpantau dan dilaporkan mencapai 226 pengaduan. 23 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Media Sosial Pemerintah Kabupaten Malang Untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang juga menjalankan layanan informasi melalui Media Sosial. Saat ini ada 4 (empat) akun Media Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Selain Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga menjalankan layanan informasi melalui Media Sosial. Gambar 10. Media Sosial Pemkab Malang dan Dinas Kominfo Kab. Malang 1. Facebook Pemkab Malang Dinas Kominfo Kabupaten Malang 24 | P a g e
2. Instagram @malangkab Hak Anda Untuk Tahu! @kominfomalangkab 25 | P a g e
3. Twitter @Pemkab_Malang Hak Anda Untuk Tahu! @KominfoKabMlg 26 | P a g e
4. Youtube Humas dan Protokol Kab. Malang Hak Anda Untuk Tahu! Dinas Kominfo Kabupaten Malang 27 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (si-HarKePo) Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (si- HarKePo) adalah aplikasi berbasis web yang dibuat dalam rangka mendukung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang. Aplikasi ini berisi tentang informasi Komoditi pangan Kabupaten Malang yaitu harga bahan pokok baik itu harga saat ini, harga sebelumnya, dan selisih harga. Selain itu di aplikasi ini juga terdapat informasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Masyarakat dapat mengakses aplikasi ini melalui website dan tertaut dengan Gambar 11. Aplikasi Si-HarKePo Informasi yang tersedia pada aplikasi si-HarKePo mencakup informasi harga dan kebutuhan pokok dari 21 (dua puluh satu) pasar yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang. 28 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung aplikasi ini adalah: 1. Dinas Komunikasi dan informatika 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Bagian Perekonomian Program siar Radio Kanjuruhan FM Talk Show Interaktif Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2007 tentang PT Radio Kanjuruhan FM, telah ditetapkan Radio Kanjuruhan FM sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, namun pada perkembangan selanjutnya agar visi dan misi keberadaan radio sejak awal berdirinya masih dapat diwujudkan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peluang kesediaan kanal yang ada, maka RADIO KANJURUHAN FM diputuskan dalam bentuk LPP Lokal. Gambar 12. LPPL Radio Kanjuruhan FM Radio Kanjuruhan FM yang berada pada frekuensi 97,3MHz sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Milik Pemerintah Kabupaten Malang, 29 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! alamat di Jl. Kawi Nomor 1 Kepanjen Telp.(0341) 395156 - 393077 Kabupaten Malang - Jawa Timur. Maskot Radio Kanjuruhan 97,3FM diambilkan dari Maskot Fauna Kabupaten Malang yaitu Burung Cucak Ijo. Untuk mendukung siaran, ada empat penyiar yang melakukan aktifitas siaran. Selain menyajikan informasi berita seputar Kabupaten Malang, salah satu program siar yakni Talk Show Interaktif dilakukan sebagai media interaksi masyarakat dengan Badan Publik terkait materi yang dikuasai dan menjadi tema pembahasan pada saat itu. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pengaduan dan aspirasinya terkait informasi yang diinginkan. 30 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Satgas Covid19 Kabupaten Malang Informasi mengenai perkembangan persebaran kasus Covid- 19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dapat diakses melalui website satgascovid19.malangkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Gambar 13. Website Satgas Covid-19 Kabupaten Malang 31 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! 2. Sumber Daya Manusia a. Standar Operasional Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama serta PPID Pembantu pada Badan Publik. 32 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK Pelaksana Pendukung No. Kegiatan PPID Pembantu PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 2 Mengumpulkan dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- masing komponen di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, baik sendiri, yang dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, jawab pembuatan, penanggung tempat pembuatan, waktu dan serta bentuk yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. informasi diproduksi informasi informasi seluruh Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang telah dan dikumpulkan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan sebelum penuh menyatakan dan Dokumentasi tertentu dikecualikan oleh setiap pemohon, serta mengunggah ke Website PPID. selain itu katagori ketelitian Informasi Publik 1. 2. 3. 4. UU No Tahun 2008; UU No Tahun 2009; UU No Tahun 2014; PP 61 Tahun 2010; 14 25 23 5. Permendagri 3 Tahun 2017; 6. Perki No 1 Tahun 2013; 7. Perki No. 1 Tahun 2021; 8. Perbup Malang No. 25 Tahun 2021; 9. SK Malang 1178 2019. 1. UU No 14 Bupati No. Tahun Tahun 2008; 2. UU No 25 Tahun 2009; 3. UU No 23 Tahun 2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 6. Permendagri 3 Tahun 2017; 7. Perki No 1 Tahun 2013; 8. Perki No. 1 Tahun 2021. Secara berkala, serta merta setiap dan saat Secara berkala, serta merta dan setiap saat DDIP telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah yang DDIP telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah yang 3 Mendokumentasikan informasi public dari PPID Pembantu dalam bentuk softcopy sebagai back up data dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat dan dokumentasi yang dikecualikan informasi daftar Informasi Alat tulis kantor Secara berkala, serta merta dan setiap saat DIDP 4 Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat. Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani atasan oleh PPID Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan 5 Mengunggah DIDP ke Website Daerah Pemerintah resmi Kabupaten Malang maupun melalui sarana informasi lainnya. Website sarana lainnya dimiliki komponen Pemerintah Daerah dan informasi yang oleh dan Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID Adanya konten DIDP di website Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tabel 2. SOP Penyusunan DIDP 33 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Pelaksana Pendukung No. Kegiatan Pemohon Informasi Bagian Regristrasi PPID PPID Utama PPID Pembantu Kelengkapan Waktu Output 1 2 Pemohon dapatmenyampaikan permohonan yang : dibutuhkan (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi publik fotocopy (NIK), identitas diri (2) melalui website dengan telah mengisi diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID di website, yang tertera formulir fax (3) mengirim yang informasi permohonan telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. registrasi berkas Melakukan permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung pemohon diberikan kepada langsung informasi atau bisa pemohon diunduh informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu. Informasi informasi melalui formulir yang oleh (1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia meja pelayanan atau PPID yang di tampilkan di website, di (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari (NIK) pemohon informasi. Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. hari Pada dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung. hari Pada dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung. Formulir Permoho nan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK) DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy 3 PPID Utama meminta kepada Perangkat atau komponen Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang termasuk dalam DIP, sudah Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud informasi pemohon kepada dengan memberikan tembusan kepada PPID Utama. DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah. 10(sepuluh) hari kerja sejak permohona n informasi diterima oleh PPID. DIP 4 Memberikan atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah tanda bukti menandatangani penerimaan atau dokumen. informasi informasi Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi. Perpanjang an permohona n informasi adalah 7(tujuh) hari kerja. Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi. Tabel 3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 34 | P a g e Ket.
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK Pelaksana No. Kegiatan PPID dan PPID Pembantu Tim Pertimbang an Pelayanan Informasi Komponen atau Perangkat Daerah Pemohon 1 Melakukan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. kajian 2 Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan Umum. 3 Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen pemohon yang termasuk informasi, apakah terbuka. Jika rahasia atau yang informasi/dokumen dimaksud terbuka, adalah maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan yang informasi/dokumen status dimaksud. Jika olehTim informasi/dokumen Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. diminta 4 informasi yang Memberikan pemohon diminta dengan informasi menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan kepada surat pemohon status informasi/dokumen dinyatakan rahasia. oleh penolakan jika Tabel 4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu! Pendukung Kelengka pan Waktu Output Berkas permohon an informasi/ dokumen dari pemohon informasi Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021. Setiap saat Pada hari dan jam kerja Berkas permohon an informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/s can identitas diri (NIK) Surat Keputusa n Tim Pertimban gan Pelayana n Informasi. Informasi/ dokumen yangtelah dinyatkan terbuka untuk publik Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permoho nan informasi teregistra si. Informasi/ dokumen dari kompone n atau Perangkat Daerah. Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikatagori kan rahasia. Maksimal diberikan perpanja ngan pemenuh an permoho nan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberit ahu an tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanj ang lagi. Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolaka n. 35 | P a g e Ket.
Hak Anda Untuk Tahu! D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK Pelaksana Pendukung No. Kegiatan PPID dan PPID Pemba ntu Tim Pertim banga n Pelay anan Inform asi Kompo nen atau Perang kat Daerah Pemo hon Kelengkapan Waktu Output 1 2 informasi Pemohon pengajuan menyampaikan tidak keberatan permohonan terlayaninya dibutuhkan informasi melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan publik keberatan fotocopy dengan melengkapi identitas (NIK), (2) melalui website dengan telah mengisi diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID di website, yang tertera formulir fax (3) mengirim yang informasi permohonan telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. Melakukan formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID. atas yang informasi diri formulir yang registrasi (1) Formulir Pengajuan Keberatan InformasiPublik tersedia di yang pelayanan meja atau PPID ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari (NIK) pemohon yang mengajukankebera tan. data-data Semua pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan sofcopy. Pada hari dan jam kerja Pada hari dan jam kerja Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi yang lengkap dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK). publik telah diisi dan Daftar pengajuan keberatan pelayanan yang informasi telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 3 Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi. Berkas keberatan informasi yang diisi lengkap. pengajuan pelayanan telah Pada hari dan jam kerja. Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu. 4 5 Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi. Memberikan yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan mejawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika diinginkan informasiyang pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi. informasi informasi (1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan. Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang merupakan diminta informasi yang dikecualikan. Pada hari dan jam kerja. Pada hari dan jam kerja. perintah Surat tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi mengajukan keberatan pelayanan informasi publik. Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi. yang Tabel 5. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 36 | P a g e Ket.
E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI Pelaksana No. Kegiatan Pemoh on Inform asi PPID atau PPID Pemba ntu Atasan PPID Bagian Hukum 1 Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi dan diberikan. Perpanjangan permohonan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat di perpanjang lagi. teregistrasi 2 Atasan PPID menetapkan Tim informasi fasilitasi sengketa mengupayakan untuk sengketa penyelesaian informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. 3 Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang pejabat hukum, fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.Tim informasi fasilitasi sengketa pemanggilan melakukan informasi terhadap pemohon mediasi sebagai penyelesaian sengketa.Jika sengketa informasi masih belum dianggap terselesaikan maka tim fasilitasi sengketa informasi melanjutkan proses selanjutnya. upaya ke 4 Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa kepada informasi atasan PPID. 5 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi diajukan Publik kepada Komisi Informasi Pusat, Provinsi, Komisi Informasi Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam tidak keberatan proses memuaskan Pemohon Informasi. 6 Sengketa terselesaikan. Informasi telah Tabel 6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Komisi Inform asi Hak Anda Untuk Tahu! Pendukung Kelengkapan Waktu Output (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, Pada dan kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohona n informasi teregistrasi. hari jam Berkas permoho nan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK). (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajuka nkeberatan. Tanggap an tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan. Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID. 37 | P a g e Ket.
Hak Anda Untuk Tahu! b. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dalam Penyelenggaraan Desk Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang, bahwa Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah. Gambar 14. Struktur Organisasi PLID Kabupaten Malang 38 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! c. Penguatan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindakan penguatan Keterbukaan Informasi Publik khususnya PPID di tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang. "Rapat Koordinasi LAPOR!-SP4N dan PPID di Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2021" Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) dan Pelayanan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 bertempat d Hotel Sahid Montana Dua, Jalan Candi Panggung No. 2, Lowokwaru, Malang. Peserta terdiri dari Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan atau Pejabat yang membidangi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Narasumber kegiatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Konsultan PPID Provinsi Jawa Timur. Acara Rapat Koordinasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 39 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! (LAPOR!-SP4N) dan Pelayanan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si. Selanjutnya penyampaian sambutan oleh Bupati Malang yang diwakilkan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Malang sekaligus pembuka acara. Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan pengaduan informasi masyarakat dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gambar 15. Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021 Materi pertama tentang Tata Kelola Pengaduan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima oleh Rosikin, S.Si., M.M., Deputi Pelayanan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Materi ke-dua tentang Memahami Uji Konsekuensi & Pertimbangan Tertulis, Permohonan & Keberatan Perspektif Hukum Acara Komisi 40 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Informasi oleh Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik. Materi ke-tiga tentang Standart Layanan Informasi Publik disampaikan oleh Herma Retno Prabayanti,S.E, M.Med.Kom selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur. Gambar 16. Pelaksanaan Rakor LAPOR!-SP4N dan PPID tahun 2021 "Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2021" Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berencana mengadakan kegiatan Rapat 41 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 September 2021 bertempat di Radho Syariah Hotel, Jalan Raya Sengkaling No. 137, Sengkaling, Kec. Dau. Gambar 17. Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021 Acara Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Selanjutnya penyampaian sambutan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus pembuka acara, dengan peserta rakor berjumlah 65 (enam puluh lima) orang per harinya terdiri dari Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan atau Pejabat yang membidangi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang. Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah Bapak Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik. 42 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Tujuan dari Kegiatan Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini adalah untuk Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta penekanan tentang informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan hari pertama diisi dengan materi tentang penyusunan (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik) DIDP. Ada 4 (empat) jenis klasifikasi informasi publik : a. Informasi Berkala b. Informasi Serta Merta c. Informasi Setiap Saat d. Informasi Dikecualikan/dirahasiakan Kegiatan hari kedua peserta melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisir informasi apa saja pada masing-masing badan publik dalam kelompok yang kemudian dilakukan uji konsekuensi tentang dasar hukum yang melindungi informasi untuk ditutup atau diburamkan, serta bagaimana konsekuensinya apabila informasi tersebut dibuka dan bagaimana konsekuensinya jika informasi tersebut ditutup/dirahasiakan. Gambar 18. Pelaksanaan Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik tahun 2021 43 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! "Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Publikasi Informasi pada Website Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang" Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat, MM., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si., beserta jajaran struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang serta para operator website perangkat daerah, kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Malang. Gambar 19. Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Tahun 2021 Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang adalah operator website Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Malang. Narasumber pada kegiatan Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang adalah : 44 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! 1. Ibu Widiya Yutanti, M.A. (Hons), Dosen Universitas Muhammadiyah Malang; 2. Bapak Johan Dwijo Saputro, S.Sos., Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 3. Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom., Kasie Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; 4. Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., Kasie Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; 5. Bapak Zainuddin, S.H., Kasie Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Tujuan dari diadakannya Peserta Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang ini adalah : 1. Melaksanakan pengendalian internal terhadap Operator Pelaksana Sub Domain Situs Web pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Meningkatkan penguasaan dan pemahaman khususnya dalam pengelolaan website bagi operator website Perangkat Daerah; 3. Terciptanya kesepahaman tentang pentingnya media website sebagai media utama keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Malang; 4. Terciptanya konsep pengembangan website Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan Monev dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari monev yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tentang pengelolaan website perangkat daerah di Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian 45 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! internal terhadap pengelolaan website di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Ibu Widiya Yutanti, M.A. (Hons), narasumber Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, membawakan materi tentang bagaimana mengelola website sehingga website menjadi menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Pembuatan judul konten yang menarik, penyajian konten serta konten yang selalu update menjadi solusi. Bapak Johan Dwijo Saputro, S.Sos., narasumber dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, membawakan materi tentang bagaimana cara penulisan berita yang baik dan benar pada website perangkat daerah. Penulisan berita yang benar ini akan membuat pembaca nyaman dalam menggali informasi dari berita yang disampaikan. Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan materi tentang pengembangan website perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, para operator website berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung tentang keluhan dalam pengelolaan website selama ini, operator juga berkesempatan untuk menyampaikan saran terhadap pengembangan website kedepannya Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan website yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Dari hasil monev diketahui bahwa masih terdapat website perangkat daerah dan Kecamatan yang belum optimal dalam update website. Sedangkan website kelurahan, hampir semuanya belum terupdate. Oleh karena itu disampaikan bahwa para operator untuk rajin dalam melakukan update website, karena website merupakan sarana informasi di Pemerintah Kabupaten Malang untuk menunjang keterbukaan informasi. Pada kesempatan ini, disampaikan juga bahwa Dinas Kominfo akan mengadakan Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang 46 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! salah satu kriterianya adalah berita dan isi konten website yang selalu update. Bapak Zainuddin, S.H., narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, menyampaikan materi tentang aplikasi Notulen Berbasis Online (NBO). Acara dilanjutkan dengan diskusi perihal website. Pada acara diskusi para operator website langsung berinteraksi dengan narasumber tentang kesulitan pengelolaan website. Gambar 20. Pelaksanaan Monev Pembinaan Pengelolaan Website Perangkat Daerah "Duta Informasi Kabupaten Malang" Kebutuhan informasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia yang harus selalu update, terutama informasi tentang pelaksanaan berbagai program - program yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-undang no 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Dinas Komunikasi dan 47 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Pemilihan Duta Informasi di Kabupaten Malang. Maksud Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang adalah Duta Informasi dapat memberikan informasi secara lengkap, Update dan anti hoax sebagai perwujudan keterbukaan informasi dan komunikasi melalui website dan sosial media kepada Pemerintah Kabupaten Malang maupun masyarakat umum. Sedangkan tujuan Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga membantu menginformasikan potensi Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas. Dengan Tema "Mewujudkan Kabupaten Malang yang Informatif, Inovatif dan Kreatif, Duta Informasi Kabupaten Malang membuka pendafaran peserta dengan kategori pemuda-pemudi berusia 16-22 tahun dan berdomisili di Kabupaten Malang. Tahap seleksi presentasi dan wawancara 20 besar peserta Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Bertindak sebagai juri pada tahap ini adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu WIDIYA YUTANTI, M.A. (HONS) dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, Ibu IRMA MUFITA Y., S.I.Kom., M.I.Kom. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mengundang 10 Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 untuk mengikuti kegiatan Technical Meeting pada hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kbaupaten Malang, Jl, Ahmad Yani Utara No. 384 B Malang. 48 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 21. Technical Meeting Duta Informasi Technical meeting dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom. Para finalis menerima pembekalan awal untuk mengikuti tahap kelas pembekalan Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Pada tahap ini, juga dilakukan undian nomor urut dan materi presentasi yang harus dibawakan oleh finalis pada saat Grand Final Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Materi presentasi merupakan topik dari perangkat daerah di Kabupaten Malang dan berbeda setiap finalis. 49 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 22. Kelas Pembekalan Duta Informasi Kelas pembekalan diselenggarakan dengan tujuan memberikan pembekalan pengetahuan tentang publik speaking kepada finalis Pemilihan Duta Informai Kabupaten Malang Tahun 2021. Kemampuan publik speaking ini merupakan senjata utama dalam menjalankan peran sebagai seorang duta informasi nantinya. Selain itu, finalis juga diberikan pengetahuan mengenai Kabupaten Malang, baik di informasi pemerintahan secara umum, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kelas pembekalan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021 - 01 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Kertanegara Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang. Narasumber pada pembekalan ini berasal dari tenaga profesional, dosen dan perangkat daerah. 50 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 23. Kunjungan Finalis Duta Informasi Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, disela-sela kelas pembekalan, melakukan kunjungan ke Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Command Center Kabupaten Malang dan Radio Kanjuruhan. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, baik dengan pejabat eksekutif maupun dengan cara kerja nyata dalam pengelolaan informasi. Kunjungan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 13.00 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Namun disaat bersamaan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat MM., berhalangan dan diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Ibu Dra. Mursyidah Apt., M.Kes. Dengan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si. dan pejabat struktural, finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 memperkenalkan diri satu persatu. Kunjungan ke Wakil Bupati Malang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 08.00 di Ruang Sri Rajasa, Malang. Wakil Bupati Malang, Bapak Didik Gatot Subroto, SH., MH., menyapa para finalis 51 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Malang menyampaikan bahwa duta informasi ini nantinya akan menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi mengenai Kabupaten Malang kepada masyarakat secara benar. Wakil Bupati berpesan agar para finalis tidak bosan dalam mencari informasi melalui berbagai media sehingga nantinya selalu memahami informasi dan permasalahan terkini khususnya tentang Kabupaten Malang. Kunjungan ke Radio Kanjuruhan dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 11.00 di Kepanjen. Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 yang didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Trias Wahyuningastuti, S.Kom. beserta staf, diterima oleh penyiar radio kanjuruhan. Pada kesempata tersebut, para finalis mendapatkan kesempatan satu persatu untuk melakukan talkshow dan disiarkan secara langsung di radio kanjuruhan. Kunjungan terakhir dilakukan ke Ruang Command Center Kabupaten Malang di Jalan. Panji 158 Kepanjen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kunjungan diterima oleh Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Bapak Lukman Hadiyono, S.Pd. , M.Si., beserta pejabat struktural dan staf. Pada kesempatan tersebut Kasie Pengembangan Aplikasi Informatika, Bapak Tri Darmawan Sambodho, S.Kom., menjelaskan tentang produk aplikasi Kabupaten Malang yang berhubungan langsung dengan informasi terhadap masyarakat. Aplikasi yang diperkenalkan seperti, surat warga, kependudukan, UMKM dan sebagainya. 52 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 24. Penilaian Bakat Duta Informasi Penilaian Bakat Finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Kertanegara Jl. Merdeka Timur 3 Malang. Finalis menanpilkan bakat yang beragam, seperti teater monolog, story telling, puisi, menari, pencak silat, menyanyi, tembang dan juga menyeduh kopi khas malang. Bertindak sebagai dewan juri pada penilaian bakat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS). Dan Dosen Universitas Merdeka Malang, Ibu Irma Mufita Y., S.I.Kom., M.I.Kom. Gambar 25. Pengumuman Pemenang Duta Informasi Kabupaten Malang tahun 2021 53 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Grand final Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 06 April 2021 jam 09.00 sampai selesai, bertempat di Pendopo Kabupaten Malang, Jl. Panji Nomor 158 Kepanjen. Grand final dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Ir. Wahyu Hidayat, MM., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Ibu Aniswaty Aziz, SE., M.Si., perwakilan Perangkat Daerah, pendukung acara serta undangan. Bertindak sebagai dewan juri pada penilaian bakat ini adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS). Dan Dosen Universitas Merdeka Malang, Ibu Irma Mufita Y., S.I.Kom., M.I.Kom. Kegiatan berlangsung dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh dan jaga jarak. Pada grand final ini, finalis Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan berbusana batik khas Kabupaten Malang, mempresentasikan sebuah materi yang merupakan program kerja dari beberapa perangkat daerah di Kabupaten Malang. Pemilihan Duta Informasi Kabupaten Malang Tahun 2021, dilaksanakan dengan tujuan utama adalah untuk mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Malang. Selain itu Duta Informasi diharapkan nantinya mampu menjadi sarana informasi yang handal baik secara lisan maupun tulisan dalam menyebarluaskan informasi di Kabupaten Malang. Informasi pelayanan dan program kerja perangkat daerah dapat disampaikan kepada masyarakat luas. "Hari Jadi Kabupaten Malang" Sebagai bentuk partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dalam Hari Jadi Kabupaten Malang yang diperingati pada tanggal 28 November 2021, diadakan kompetisi Pengelolaan Website Terbaik yakni "Website Awards Tahun 2021" dengan peserta dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sampai ke tingkat Pemerintah Desa untuk mendorong minat dan keaktifan, kreativitas serta 54 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! inovasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Keterbukaan Informasi Publik. Selain Kabpaten Malang Website Awards Tahun 2021, untuk mendorong pelayanan pengaduan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga berpartisipasi dalam Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1261 dengan menyelenggarakan Kompetisi SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 yang juga diikuti oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sampai ke tingkat kecamatan. Kabupaten Malang Website Award Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabuaten Malang ke-1261 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mengadakan Kabupaten Malang Website Awards dan telah dibentuk Tim Penilai Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nomor:188.45/132/KEP/35.07.124/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021. Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 telah dilaksanakan sejak Tanggal 20 September 2021 sampai 27 November 2021. Penetapan pemenang dan pemberian hadiah Kabupaten Malang Website Tahun 2021 telah dilaksanakan pada acara Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021 Tanggal 28 November 2021 di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen. Dengan diselenggarakannya Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 ini, maka diharapkan web admin pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan akan lebih optimal lagi dalam mengelola informasi melalui website. Kebutuhan informasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia yang harus selalu update, terutama informasi tentang pelaksanaan berbagai program - program yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Malang. 55 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-undang no 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Lomba Website di Kabupaten Malang. Maksud Lomba Website Kabupaten Malang adalah Wujudkan Kabupaten Malang yang informatif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan Teknologi dan Komunikasi. Sedangkan tujuan lomba adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga membantu menginformasikan potensi Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas. Dengan tema "Mewujudkan Kabupaten Malang yang informatif, inovatif dan kreatif", Kabupaten Malang Website Award diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah sampai dengan desa di Kabupaten Malang sebanyak 479 website, yang terdiri dari 25 Dinas, 7 Badan, 12 Bagian, 12 Organisasi Lain, 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa. Jadwal Lomba Website Kabupaten Malang : a. Pelaksanaan : 20 September - 12 Nopember 2021 b. Penilaian : 13 - 27 Nopember 2021 c. Pengumuman pemenang : 28 Nopember 2021 d. Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kriteria penilaian Website Kabupaten Malang, meliputi : a. Aktif b. Jumlah dan kualitas berita terupload mulai 1 Januari sd 12 Nopember 2021 c. Kreatif d. Inovatif e. Adanya informasi emngenai covid 19 dan pelaksanaan vaksinasi akan mendapat nilai tambah f. Website terintegrasi dengan sosial media Perangkat Daerah 56 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Penilaian awal Kabupaten Malang Website Awards 2021 dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Penilaian dilakukan dengan kriteria aktif, kreatif dan inovatif serta adanya sosial media pada setiap kategori. Adapun rincian kategori penilaian dari Kabupaten Malang Website Awards 2021, ini adalah : 1. Aktif Keaktifan update menu website serta berita pada website. Selain itu juga dinilai keaktifan interaktif dengan masyarakat. 2. Kreatif Tingkat kreatifitas dalam mengelola website yang dinilai dari tampilan website. 3. Inovatif Tingkat inovasi yang ditampilkan pada webiste, inovasi bisa berupa program pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa /Kelurahan. 4. Media Sosial Tersedianya media sosial untuk menunjang proses komunikasi dan informasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan 10 Finalis Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang terpilih, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai profesional, yaitu : 1. Ibu Widiya Yutanti, M.A. (HONS), Dosen Program Studi Ilmu Sosial Komunikasi Fakultas Muhammadiyah Malang. Ilmu dan Politik Universitas 2. Bapak Ryan Gerry Patalo, S.M., MM., Dosen Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. 57 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 26. Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Website Awards 2021 Pengumuman dan pemberian hadiah Pemenang Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 dilakukan pada Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021 pada Tanggal 28 November 2021 di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen. Pemenang Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang pada tanggal 25 November 2021 Nomor:188.45/133/KEP/35.07.124/2021 dengan susunan sebagai berikut: Kategori Perangkat Daerah NO JUARA PERANGKAT DAERAH 1 Juara 1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 2 Juara 2 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 3 Juara 3 Dinas Kesehatan Tabel 7. Finalis/Juara KMWA Kategori PD 58 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Kategori Kecamatan NO JUARA PERANGKAT DAERAH 1 Juara 1 Kecamatan Tajinan 2 Juara 2 Kecamatan Gondanglegi 3 Juara 3 Kecamatan Karangploso Tabel 8. Finalis/Juara KMWA Kategori Kecamatan Kategori Desa / Kelurahan NO JUARA PERANGKAT DAERAH 1 Juara 1 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari 2 Juara 2 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari 3 Juara 3 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Tabel 9. Finalis/Juara KMWA Kategori Desa/Kelurahan Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1261 Tahun 2021, mempunyai tujuan untuk memacu tingkat keaktifan, kreatif dan inovatif dari web admin perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dalam mengelola website sehingga fungsi website sebagai media informasi dan komunikasi menjadi optimal. Mengingat pentingnya pelaksanaan Kabupaten Malang Website Awards Tahun 2021 ini, maka diharapkan Kabupaten Malang Website Awards dapat diselenggarakan lagi pada tahun berikutnya, sehingga nantinya akan mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi di Kabupaten Malang. Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang 2021 Dalam rangka mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N telah di rumuskan dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan platform SP4N-LAPOR!. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 59 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Nasional Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menyelenggarakan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021, Peserta Perangkat Daerah yang terhubung dengan aplikasi SP4N-LAPOR!. Proses Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 telah dilaksankan sejak Tanggal 11 Januari 2021 sampai 6 Agustus 2021. Penetapan pemenang Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 telah dilaksanakan pada acara Hari Jadi Kabupaten Malang Ke-1261 Tahun 2021. Dengan terpilihnya Pemenang Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ini, maka diharapkan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan mewujutkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu karakteristik Pemerintah di Negara-negara maju, dan Pengelolaan Pengaduan merupakan salah satu elemen utama menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pengelolaan pengaduan juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak masyarakat sebagai warga Negara sebagai pengguna pelayanan publik sesuai dengan prinsip new publik, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik diwajibkan menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Dalam rangka mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik mengakselerasi pencipta 60 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas, diselenggarakan lomba. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N telah di rumuskan dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan platform SP4N-LAPOR!. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Aplikasi Sp4n-Lapor! maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memberikan fasilitas Aplikasi Sp4n-Lapor! kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Malang. Maksud Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah untuk mendorongan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik dan berkualitas Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Pemerintah Kabupaten Malang, maupun masyarakat umum. Sedangkan tujuan lomba adalah untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan, dan juga mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dengan tema "Wujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan Teknologi dan Komunikasi", lomba SP4N-LAPOR! diikuti oleh peserta dari PD (Badan,Dinas,Bagian,Organisasi Lain dan BUMD) dan Kecamatan se- Kabupaten Malang. 61 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Jadwal Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Malang : a. Pelaksanaan : Januari - Juli 2021 b. Penilaian Mandiri : Juni 2021 c. Penilaian Pengamatan : Januari - Juli 2021 d. Penilaian akhir : 30 Juli 2021 e. Pengumuman pemenan : 6 Agustus 2021 Kriteria penilaian Lomba SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Malang: a. Penilaian Mandiri dengan Format penilaian pengelolaan lomba SP4N- LAPOR! b. Penilaian dengan Presentasi dan wawancara mendalam. c. Format penilaian terlampir. Gambar 27. Presentasi dan Wawancara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang Tahap seleksi dan wawancara 13 peserta Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Bertindak sebagai juri pada tahap ini adalah Dosen Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang, Bapak Prof. Dr AGUS SHOLAHUDDIN, MS. Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang, Ibu Dr KRIDAWATI SADHANA, MS dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Timur Ibu RIA AMALIA, S.Sos. 62 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Setelah melewati penilaian mandiri dan hasil presentasi dan wawancara, Pemenang Kompetisi SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juli 2021 Nomor:188.45/118/KEP/35.07.124/2021 dengan susunan sebagai berikut: No. Kategori Juara 1. Inspektorat Kab. Malang 1. Perangkat Daerah (PD) 2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kab. Malang 3. Dinas Kesehatan Kab. Malang 1. Kecamatan Tajinan Kab. Malang 2. Kecamatan 2. Kecamatan Pakisaji Kab. Malang 3. Kecamatan Tirtoyudo Kab. Malang Tabel 10. Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang Gambar 28. Penyerahan Penghargaan Finalis/Juara Kompetisi SP4N-LAPOR! Kab. Malang Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021, dilaksanakan dengan tujuan utama adalah untuk wujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 63 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! dengan Teknologi dan Komunikasi. Selain itu untuk mendorongan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik dan berkualitas melaui Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Pemerintah Kabupaten Malang, maupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya pengaduan pelayanan publik, maka diharapkan pelaksanaan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang dapat diselenggarakan lagi pada tahun berikutnya dengan konsep yang lebih baik, sehingga nantinya akan menghasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang lebih baik. Semoga hasil yang dicapai dari pelaksanaan Lomba SP4N-LAPOR! Kabupaten Malang Tahun 2021 ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Malang. 5. Anggaran Pelayanan Informasi Publik a. PPID Utama Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 pada uraian kegiatan Pelayanan Informasi dengan nominal sebesar Rp 250.000.000,- Gambar 29. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021 64 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! b. PPID Pembantu PPID Pembatu pada OPD di lingkngan Pemerintah Kabupaten Malang salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki anggaran berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggran 2021. Gambar 30. Website PPID Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Cipta Karya c. PPID Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari. Gambar 31. Anggaran PPID Desa pada APBDes Ardimulyo Kecamatan Singosari 65 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 3 RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Kabupaten Malang baik yang dating langsung melalui meja layanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial maupun melalui layanan elektronik website secara rinci dijelaskan sebagai berikut : 1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi yang ada dan dikuasai oleh Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Malang, PPID Kabupaten Malang maupun PPID Pembantu pada Perangkat Daerah telah melakukan pemutakhiran data dan telah mempublikasikan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada website masing-masing Badan Publik. Sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021, terhadap pengelolaan DIDP PPID Kabupaten Malang, telah mengacu pada ketentuan tersebut. a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala b. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta c. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat d. Informasi publik yang tidak dapat diberikan atau Dikecualikan DIDP Tahun 2021 dapat diakses di website PPID pada link : DIP%202021.pdf 66 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 32. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) Tahun 2021 2. Permohonan Informasi Publik Pada tahun 2021, informasi yang paling banyak dimohonkan melalui desk layanan informasi PPID dan juga melalui e-mail dan website adalah seputar anggaran baik APBD maupun APBDes (DD/ADD). Adapun rincian pelayanan informasi publik tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 11. Data Permohonan Informasi PPID Tahun 2021 NO No. Reg Tanggal Pemohon Permohonan Tanggapan Status Tanggapan Selesai Proses Belum 1 2 P050420210001 K220420210001 05-04- 2021 22-04- 2021 Kintanimas Prasintya, Universitas Brawijaya Malang Barisan Pemerhati Kinerja Publik (BPKP) Jaringan telekomunikasi Jaringan tetap (fiber optic, telepon) - Jaringan bergerak (stasiun transmisi dan menara BTS Pengelolaan penggunaan anggaran di beberapa satuan pendidikan (SMPN 3 Lawang, SMPN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang. Dinas Pendidikan Kab. Malang √ √ 67 | P a g e
3 4 5 6 P160620210001 P210620210003 P070920210001 P080920210002 16-06- 2021 21-06- 2021 07-09- 2021 08-09- 2021 Malang Corruption Watch (MCW) 1 Lawang, SDN 1 Kalirejo, SDN 5 Kalirejo) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Selorejo Tahun 2021 Pengurus Pusat Barisan Pemerhati Kinerja Publik Informasi mengenai pembayaran advertorial @Media dari Diskominfo Kab. Malang pada tahun 2018, 2019 serta 2020 - Berapa jumlah media yang terealisasi Diskominfo Kab. Malang pada tahun 2018, 2019 serta 2020 Data Aliyah Rahmah Pratiwi (Mahasiswi UB) Pengaduan Masyarakat tahun 2020- 2021 1. Dokumen Malang Corruption Watch (MCW) APBDes tahun 2019-2020 Desa Ampeldento Kec. Karangploso; 2. Dokumen laporan Realisasi APBDes tahun 2019-2020 Hak Anda Untuk Tahu! Dinas Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang √ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang. √ Buku KMDA terbitan tahun 2021 - Data Pengaduan yang sedang berjalan s/d Juni 2021 Dinas Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang √ √ 68 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! 7 P080920210003 08-09- 2021 Malang Corruption Watch (MCW) Desa Ampeldento Kec. Karangploso. - Dokumen izin pemanfaatan TKD Ampeldento (Kec. Karangploso) dengan pihak ketiga 1. Dokumen Dinas Pember- dayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang √ 8 P131220210001 13-12- 2021 Malang Corruption Watch (MCW) PAPBD 2021 2. DPA-APBD 2021 3. DPA-PAPBD 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah √ 3. Permohonan Keberatan atas Informasi Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan sesuai Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jumlah Tabel 12 Data Keberatan Atas Informasi PPID Tahun 2021 Ajudan Tanggapan Atasan Sengketa Mediasi Putusan Pengadilan Keberatan Memperkuat Membatalkan Informasi Sepakat Tidak Menolak Mengabulkan Menolak Mengabulkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Sengketa Informasi Publik Di tahun 2020 ada 2 (dua) permohonan keberatan atas informasi publik dan tidak ada sengketa informasi publik. Keseluruhan permohonan informasi dicukupi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. Tabel 13 Data Sengketa Informasi PPID Tahun 2021 NO No. Reg Tanggal Pemohon Permohonan Tanggapan Status Tanggapan Proses Selesai Belum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 4 PRESTASI DAN DOKUMENTASI "Komisi Informasi Awards Tahun 2021" Dalam rangka mengetahui kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan Monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi tahun 2021. Pembukaan Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sedangkan pelaksanaan Bimtek diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dengan dihadiri PPID Utama dan 2 (dua) orang Kepala Desa yang ditunjuk untuk mengikuti Bimtek. Tahapan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah Tahap Monev melalui Pengisian Self Assessment Questionnare (SAQ), Tahap Visitasi sekaligus Wawancara. Gambar 33. Visitasi KI Awards oleh Tim dari KI Prov. Jatim Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menerima visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perihal Kompetisi "KI Awards". Tim dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur diterima oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Dinas Kominfo serta jajaran pejabat struktural dan staf. Selanjutnya Tim tersebut melakukan pengecekan dokumendan kelengkapan sesuai dengan data yang mereka terima. 70 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Visitasi ini bertujuan untuk validasi dokumen pendukung Self Assessment Questionnaire (SAQ), sebagai tahap lanjutan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, yang telah dilengkapi dan dikirimkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Bukti pendukung SAQ telah dipenuhi semua oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Gambar 34. Pengumuman Nominasi Penghargaan KI Awards secara Daring Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan pada kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik "KI Awards" tahun 2021 yang berlangsung secara daring pada Rabu (1/12) siang. Wakil Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, S. H., M. H., mengikuti acara tersebut melalui zoom meeting dari Command Center Kabupaten Malang, dengan didampingi oleh Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maistuti, dan Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Drs. M. Nur Fuad Fauzi, M. T. 71 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Gambar 35. Penyerahan Piagam Penghargaan KI Awards oleh KI Prov. Jatim Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Malang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Award tahun 2021 secara langsung. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) awards tahun 2021 tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Herma Retno pada Rabu (15/12) pagi di Pringgitan Kabupaten Malang. KI Awards merupakan penghargaan atas keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada badan publik di Provinsi Jatim. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut, Wakil Bupati Malang Drs.H.Didik Gatot Subroto mengatakan hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan kinerja keterbukaan informasi publik di Kabupaten Malang. 72 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! "Koordinasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Kabupaten Malang" Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait PPID dan SP4N- LAPOR! Koordinasi ke Biro Hubungan Masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 73 | P a g e
Koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, terkait permohonan bantuan narasumber untuk kegiatan di Pemerintah Kabupaten Malang. Hak Anda Untuk Tahu! Koordinasi dengan Bapak Djoko Tetuko Abd. Latif, M. Si, Ketua Dewan Kehormatan, PWI Provinsi Jawa Timur Konsultan dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik. Koordinasi ke Kementerian PANRB-RI terkait pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi SP4N-LAPOR! 74 | P a g e
Studi Tiru Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ke Desa Murtigading, Kapanewon Sanden, Bantul. Hak Anda Untuk Tahu! Studi Tiru Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 75 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 5 HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA Dalam pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dibedakan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor, eksternal adalah factor dari luar yang dalam hal ini adalah masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut beberapa kendala dan solusi untuk menerapkan keterbukaan informasi publik antara lain: 1. Faktor Internal Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu menangani dan mencukupi permohonan informasi publik. Disamping itu, tersedianya informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Malang dan website OPD serta produk-produk dalam bentuk hard copy sehingga lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta. Masih ada beberapa PPID Pembantu pada OPD yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara rutin baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi maupun Rapat Penguatan PPID. 76 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! Belum semua Pejabat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualkan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai regulasi tentang pengklasifikasian informasi yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh atau disamarkan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Selain itu perlu dilakukan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi dikecualikan atau yang sifatnya rahasia sesuai dengan pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasan Informasi Publik. Adanya pergantian jabatan atau mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 2. Faktor Eksternal Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan. Peningkatan pelayanan adalah melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website PPID Kabupaten Malang dan PPID Pembantu pada OPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebarluasan informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan 77 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll). Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan Perlu dibuat regulasi untuk melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi pemohon informasi agar informasi yang diberikan tepat sasaran. Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi. Perlu adanya regulasi yang mewajibkan pemohon informasi untuk memberikan umpan balik setelah menerima informasi, misalkan memberikan hasil risetnya apabila informasi yang dimohonkan bertujuan untuk bahan penelitian atau riset. 78 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! BAB 6 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah : 1. Regulasi Mengevaluasi kembali akan kebutuhan dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah, sehingga menjadi pendorong lebih aktif penyelenggaran pelayanan publik di Tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa yang informatif. 2. Kelembagaan Mengevaluasi peleksanaan kelembagaan yang sudah ada dan menyusun kembali kelembagaan sesuai peraturan perundangan yang terbaru. 3. Sumber Daya Manusia Mengevaluasi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi, baik di Tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa. 4. Perangkat Lunak a. Menyesuaikan, perbaikan dan menambah konten/sub menu pada website PPID Kab Malang dan menambah sub menu PPID pada Web PPID Pembantu, maupun Website Desa. b. Meningkatkan peran PPID Pembantu untuk aktif mengupdate informasi dan memberikan pelayanan permohonan informasi. c. Pembuatan tutorial permohonan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ditampilkan di media publikasi. 5. Sarana Prasarana Mengusulkan ada Pusat Informasi Publik Kabupaten Malang dan menyediakan ruang pelayanan permohonan informasi di PPID Pembantu. 79 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! 6. Program Meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik kepada PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama. 7. Penganggaran Mengusulkan peningkatan anggaran dalam rangka meningkatkan Layanan Informasi Publik yang lebih informatif. 80 | P a g e
Hak Anda Untuk Tahu! PENUTUP Demikian kami sampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang tahun 2021 oleh PPID Utama, semoga tahun depan laporan kegiatan PPID Utama bisa lebih lengkap lagi dengan laporan dari masing-masing PPID Pembantu perihal laporan permohonan informasi, sengketa informasi dan penyelesaian sengketa informasi. 81 | P a g e