KONFLIK DALAM PROSES PENYALURAN BANTUAN REINTEGRASI ACEH ( STUDI KASUS 2006 - 2008 ) TESIS Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia Oleh LISTON ARIFIN SIMANJUNTAK Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101012 Program Studi Strategi Perang Semesta Sekolah Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA 2010
LEMBAR PENGESAHAN KONFLIK DALAM PROSES PENYALURAN BANTUAN REINTEGRASI ACEH ( STUDI KASUS 2006 - 2008 ) Oleh : LISTON ARIFIN SIMANJUNTAK Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101012 Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada program studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Agustus 2010 DISAHKAN OLEH: 1. Dr.Iur.Liona Nanang Supriatna, S.H,M.H ( ) Pembimbing I 2. Eddy K.Koesma, MDA ( ) Pembimbing II 3. Bonggas Adi Chandra, MSI ( ) Penguji I 4.. Prof.Dr. Susanto Zuhdi ( ) Penguji II 5. Dr.U.H. Harahap,M.SI ( ) Penguji III Mengetahui Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta Sonny ES Prasetyo, MA Brigadir Jenderal TNI ABSTRACT ii
Name : Liston Arifin Simanjuntak Program : Total War Strategy Title : The Conflicts in Aceh Reintegration Aid Disbursement Process (case study period from 2006 to 2008). This thesis explores the conflict between the BRA, PETA/FORKAB, and conflict-affected communities in Aceh Reintegration aid distribution process within the framework of Helsinki MoU (peace agreement) that was signed by Indonesian Government and Aceh Separatist Movement (GAM). Helsinky MoU as mandated by the BRA in its implementation implicitly gives more attention to the ex-combatants in the process of reintegration assistances, which is simplified by giving aid or capital funds, housing and jobs. Failures that occur due to there are no valid data, injustice, discrimination, lack of transparency, and corruption in the process of reintegration assistances. The process of assistance distribution has shown signs - signs of horizontal conflicts between groups and within groups itself, as well as vertical conflicts between the BRA to those who are eligible to receive assistances, so that frustration of many parties would evoke and even if they are not aware of it, there could be many conflicts in bulk. This study uses a qualitative approach with descriptive method. Focused on these thoughts, then the expected result of this research is to identify factors that caused the conflicts and whether it can interfere / mess up the peace process as agreed. KEYWORDS: Increasing conflic potential from injustice, discrimination, lack tranparancy, and corruption. iii
ABSTRAK Nama : Liston Arifin Simanjuntak Program Studi : Sekolah Strategi Perang Semesta Judul : Konflik dalam Proses Penyaluran bantuan Reintegrasi Aceh (Studi kasus periode 2006 - 2008) Tesis ini membahas terjadi konflik antara BRA, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik dalam proses penyaluran bantuan reintegrasi Aceh dalam kerangka perdamaian MoU. Helsinky. BRA yang diamanatkan oleh MoU. Helsinky dalam pelaksanaannya secara tersirat lebih banyak memberi perhatian pada mantan kombatan dalam proses pemberian bantuan reintegrasi, yang disederhanakan dengan memberi bantuan dana atau modal, perumahan dan pekerjaan. Kegagalan yang terjadi akibat tidak validnya data, ketidakadilan, diskriminasi, kurangnya transparansi, serta korupsi dalam proses penyaluran bantuan reintegrasi. Dalam proses pemberian bantuan, telah menunjukkan tanda-tanda konflik horisontal antar kelompok dan inter kelompok- kelompok, maupun konflik vertikal antara BRA dengan mereka yang berhak menerima bantuan, sehingga membangkitkan frustrasi banyak pihak dan bahkan apabila tidak diwaspadai akan dapat menjadi benturan secara massal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka hasil penelitian yang diharapkan yaitu teridentifikasinya faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik tersebut dan apakah dapat mengganggu / menggagalkan proses perdamaian yang telah disepakati. KATA KUNCI: Berpotensi meluasnya konflik dari ketidakadilan, diskriminasi, tidak transparan dan korupsi.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Nama : Liston Arifin Simanjuntak NPM : 120090101012 Tanda Tangan : Tanggal : iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan, saya bertanda tangan di bawah ini : Nama NPM Program Studi : Sekolah Strategi Perang Semesta Departemen Fakultas Jenis Karya : Liston Arifin Simanjuntak : 120090101012 : Pertahanan : Strategi Perang Semesta : Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Konflik dalam proses penyaluran bantuan reintegrasi Aceh dalam studi kasus 2006-2008. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemiliki Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Pada tanggal : Jakarta : ........... Yang menyatakan Liston Arifin Simanjuntak v
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Strategi Perang Semesta pada Universitas Pertahanan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : (1) Dr.Iur.Liona Nanang Supriatna, S.H,M.H (2) Eddy K.Koesma,MDA (3) Para dosen Sekolah Strategi Perang Semesta yang telah memberikan membantu berupa arahan dan referensi. (4) Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan (5) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembangunan ilmu. Jakarta, Agustus 2010 Penulis Liston Arifin Simanjuntak vi
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Agustus 2005 adalah sebuah perdamaian tidak hanya antara sebuah gerakan separatis dengan pemerintah, akan tetapi juga bagi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. (Naskah Perjanjian MoU Helsinky 15 Agustus 2005) Perjalanan yang ditempuh menuju perdamaian Aceh sesungguhnya relatif panjang, memakan waktu, menguras tenaga dan pikiran, dan melibatkan aktor yang relatif banyak, baik pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Semenjak kehadiran Henry Dunant Center (HDC) pada penghujung tahun sembilan puluhan sampai dengan keterlibatan Crisis Management Initiative (CMI), hampir sebagian besar negara dan lembaga Internasional berpengaruh terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu secara terbuka maupun secara tertutup hampir semua pihak mengerti bahwa Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Bank Dunia, dan bahkan lembaga PBB ikut mempromosikan dan berperan untuk sebuah perdamaian yang adil dan bermartabat di Aceh. Dari berbagai peta konflik global, hanya Pelestina dan Balkan saja yang berdasarkan jumlah dan perhatian internasional melebihi dari apa yang terjadi di Aceh. Keterlibatan itu menjadi legendaris seiring dengan terjadinya bencana alam maha dahsyat Tsunami, yang merupakan musibah kawasan Samudera Indonesia dan terbesar di dunia dalam seratus tahun terakhir. Tsunami sendiri sesungguhnya juga merupakan penyumbang besar bagi perdamaian di Aceh, sehingga tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa perdamaian para pihak di Aceh hanya dapat tercapai setelah terjadinya "invasi dan intervensi" dari Yang Maha Kuasa. Banyak pengamat konflik dan perdamaian mengatakan bahwa tindakan militer yang terjadi dalam tiga tahun terakhir sebelum Tsunami terjadi telah membuat para pihak sangat lelah, baik karena kehilangan personil maupun pembiayaan. Kenyataan yang ada pada saat itu adalah Universitas Pertahanan Indonesia
bahwa Gerakan Aceh Merdeka tidak berhasil menguasai sebuah wilayah secara total, ataupun mengusir TNI dari bumi Aceh, dan sebaliknya pemerintah Negara Republik Indonesia dengan kekuatan senjata dan politis juga tidak berhasil menundukkan dan melumpuhkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Dibalik semua itu yang terjadi adalah penderitaan panjang masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik, yang ditandai dengan kekerasan yang terus berlanjut, ketidakpastian hukum, angka kemiskinan yang semakin meningkat, dan keberlanjutan serta diperparah oleh pemerintahan yang tidak bersih dan bahkan korup. Butir-butir perjanjian Helsinky yang telah disepakati memperlihatkan ada suatu proses "take and give" dari para pihak. Sekalipun kedua pihak memperoleh tantangan yang cukup keras dari kalangan dalam mereka sendiri, akan tetapi kedua pihak telah dengan berani bersikap untuk berdamai dengan masing-masing mundur selangkah. Pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan lugas telah melepaskan sejumlah kewenangan pemerintahan, hukum, politik, sumberdaya alam, ekonomi, dan beberapa butir penting lainnya kepada Pemerintah Aceh. (Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh). Kewenangan itu ditafsirkan dalam istilah "self-government " yang pada esensinya lebih bernuansa otonomi yang sangat luas dan bahkan cenderung memasuki wilayah federasi. Sebagai imbalannya Gerakan Aceh Merdeka secara serta merta menyatakan tidak lagi menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia. Pada intinya sekalipun Aceh memiliki kewenangan yang amat luas, dan bahkan sangat unik; namun oleh mereka, Aceh tetap diakui menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat kesepakatan Helsinky telah menunjukkan bukti-bukti awal yang menggembirakan. Jumlah korban dan pelanggaran di lapangan menurun drastis. Kehadiran AMM pada bulan-bulan pasca MoU telah semakin mempercepat proses "decommissioning", penyerahan senjata GAM. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penarikan pasukan keamanan dan pertahanan pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang yang menyangkut dengan pemerintahan Aceh sesuai dengan kesepakatan MoU telah selesai dibuat oleh DPR RI. Memang, disana sini masih terjadi beberapa perdebatan minor yang belum selesai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun mereka bersepakat untuk Universitas Pertahanan Indonesia 2
menyelesaikannya secara damai di hari-hari mendatang. Dalam proses perdamaian tersebut selalu saja ada komponen yang masih mempersoalkan tentang substansi Undang-Undang, baik dari pihak pemerintah maupun dari Gerakan Aceh Merdeka sendiri, akan tetapi itulah dinamika sebuah perdamaian yang mesti dilalui dengan tekun dan sabar untuk sampai kepada titik akhir yang abadi. Kemajuan lain yang telah dicapai adalah berlangsungnya proses demokrasi yang diamanahkan oleh kesepakatan Helsinky, yakni Pilkada yang memilih Bupati/Walikota di 18 Kabupaten/Kota dan Gubernur untuk pemerintahan Provinsi. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pilkada Aceh 2006 telah berhasil memilih para pemimpin Aceh secara langsung, dalam suasana yang relatif bersih dan damai. Pilkada juga telah berhasil mengakomodir calon independen yang pada umumnya adalah mantan aktivis dan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), baik untuk pimpinan tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Provinsi dengan perolehan dari 23 kabupaten dan kota, 18 kepala daerah dimenangkan dari mantan aktifis GAM serta Gubernur berhasil dari mantan GAM. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam masa-masa sebelumnya, setelah perdamaian telah dapat diterima sebagai sebuah kenyataan. Hal lain yang sangat penting dalam penjabaran MoU Helsinky adalah transformasi GAM kedalam masyarakat yang perlu diwaspadai, yang merupakan amanat kesepakatan Helsinky dan kemudian melahirkan Badan Reintegrasi Aceh atau BRA, yang dibentuk pemerintah berdasarkan Surat Seputusan Gubernur pada 13 April 2006. (Inpres No. 15 Tahun 2005 : Agar Gubernur Propinsi NAD merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM kedalam masyarakat mulai dari Penerimaan, Pembekalan, Pemulangan kekampung halaman dan menyiapkan pekerjaan, lihat juga, Direktif Menko Polhukkam : No.DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005 tentang optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, serta Keputusan Gubernur Prov. NAD : Membentuk BRA dgn SK No.330/032/2006 Tgl. 11 Pebuari 2006). Proses reintegrasi selanjutnya kemudian mulai dilakukan di bawah koordinasi BRA. Lembaga ini bertugas untuk menetapkan kebijakan, merumuskan kebutuhan, melaksanakan program serta kegiatan reintegrasi damai Aceh secara Universitas Pertahanan Indonesia 3
bersama-sama dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan usul, saran, dan pendapat dari masyarakat guna tercapainya sasaran dan tujuan dari maksud reintegrasi damai sebagaimana diamanatkan oleh MoU Helsinki. Proses reintegrasi, yang secara formal ditangani oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Secara umum BRA dapatlah dilihat sebagai instrumen yang disepakati untuk menangani proses reintegrasi, paling kurang sesuai dengan butir-butir yang telah disepakati dalam kesepakatan Helsinki. Secara lebih khusus proses reintegrasi yang ditangani oleh BRA lebih ditujukan kepada : Mantan kombatan (Mantan pasukan GAM, GAM non pasukan, tapol yang dapat Amnesti) dan masyarakat imbas konflik (Janda korban, ahli waris korban, anak yatim korban, harta yang hancur, dan pengungsi) serta organisasi masyarakat pada saat konfrontasi yang melawan GAM yang disebut PETA ( Pembela Tanah Air ) dan anggota GAM yang menyerah sebelum MoU yang disebut FORKAB/Forum Komunikasi Anak Bangsa. BRA dalam programnya menggunakan pendekatan ekonomi sebagai entry point, dengan kemudahan Ekonomi yang meliputi : pemberian perumahan, jaminan sosial, dan pemberian pekerjaan bagi korban konflik Aceh, sesuai dengan program kerja BRA (BRA (Badan Reintegrasi Aceh) presentasi BRA pada acara kerja TPPNK di Banda Aceh pada 26 April 2006). Proses reintegrasi memang baru saja dimulai dan bahkan masih baru sedikit saja yang ditangani oleh BRA. Sementara itu tantangan yang akan dilalui masih sangat banyak dan berat, akan tetapi salah satu ukuran keberhasilan proses damai di Aceh akan sangat bergantung kepada seberapa cepat tuntasnya proses reintegrasi ditangani. Ancaman terhadap perdamaian dan reintegrasi Aceh masih sangat tinggi, khususnya dampak kegagalan reintegrasi perlu mendapat perhatian yang serius dimana potensi ancaman yang mungkin terjadi dalam bentuk konflik horisontal maupun konflik vertikal. Reintegrasi bukanlah hanya sekedar distribusi uang seperti yang dilakukan selama ini oleh BRA, ataupun proses pendekatan ekonomi semata, tetapi sejatinya harus bertumpu kepada pendekatan multi sektoral, ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Tujuan mulia dari proses reintegrasi adalah proses kembalinya kombatan dan elemen yang terkait Universitas Pertahanan Indonesia 4
5 dengannya ke komunitas masyarakat Aceh dan diharapkan semua komponen akan memulai hidup normal dan damai dalam makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses pembinaan, peningkatan ketrampilan sesuai bidang yang diminati, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan bagi yang mau dan memungkinkan merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian. Dalam konteks Aceh, Pemerintah Indonesia melalui BRA secara tersirat lebih banyak memberi perhatian pada mantan kombatan dan proses reintegrasi, yang disederhanakan dengan memberi bantuan dana atau modal. Kegagalan yang terjadi akibat ketidakadilan, diskriminasi, kurangnya transparansi, korupsi dalam pemberian bantuan telah menunjukkan tanda-tanda konflik horisontal antar dan inter kelompok-kelompok, maupun konflik vertikal kepada BRA diantara yang berhak menerima bantuan, sehingga membangkitkan frustrasi banyak pihak dan bahkan apabila tidak diwaspadai akan dapat menjadi benturan secara massal. Kita semua tidak pernah mampu membayangkan seandainya perdamaian Aceh kali ini akan gagal, apalagi jika kegagalan telah kita sadari dari awal melalui indikasi- indikasi yang telah kita ketahui dan kita sepakati, namun tak pernah mampu atau tidak kita tangani secara baik. Alangkah tidak beruntungnya masyarakat kalau mengalami tragedi konflik kembali, khususnya konflik horisontal akibat dampak dari ketidakberhasilan BRA melaksanakan misi membawa mantan GAM dapat membaur ke dalam kehidupan masyarakat dengan hidup berdampingan secara damai dalam arti yang sebenarnya . Pentingnya untuk mengkaji situasi pasca konflik yang terjadi dan mewujudkan perdamaian abadi di Aceh adalah sebagaimana yang dinyatakan Responding to Conflict bahwa setelah terjadinya konflik maka akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sebuah konflik yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan gedung-gedung atau rumah-rumah yang dibakar, penduduk yang tergusur dan harus mengungsi, hilangnya layanan masyarakat, ataupun banyaknya korban yang luka, cacat, hilang, dan tewas akan mudah sekali terlihat. (Kartikasari, 2001: 125). Namun kerusakan lain yang ditimbulkan oleh suatu konflik yang terjadi, yang tidak terlihat di permukaan, adalah yang terjadi dalam pikiran dan hati masyarakat, terutama sekali mereka yang menjadi korbannya. Dalam situasi pasca konflik dan setelah tercapainya perdamaian, fokus kegiatan biasanya lebih banyak Universitas Pertahanan Indonesia
terfokus kepada kegiatan rekonstruksi infrastruktur fisik dan sistem penyaluran layanan masyarakat. Tidak dapat diingkari bahwa hal ini memang penting bagi suatu proses pemulihan dan pengembangan suatu masyarakat yang baru, namun yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah akibat dari konflik tersebut terhadap manusia, yakni bagaimana akibat dari konflik yang terjadi tersebut terhadap daya ingat mereka yang terlibat ataupun menjadi korban di dalamnya. Hal ini seringkali terlewatkan oleh para pembuat kebijakan dalam penanganan situasi pasca konflik hingga menjadi semakin parah dan berpotensi untuk menciptakan konflik baru. Keadaan serupa ini juga tampaknya terjadi dalam penanganan situasi pasca konflik di Aceh di mana program-program sosial dan psikologis untuk mengatasi berbagai kerusakan akibat konflik masih belum banyak mendapatkan perhatian. Sehingga tidak heran jika diantara pihak-pihak yang pernah terlibat konflik masih belum dapat untuk melupakan hal-hal kelam yang pernah terjadi di masa lalu sewaktu konflik berlangsung dan mengancam terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Menurut Responding To Conflict pula ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan ketika kita memikirkan untuk membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat konflik. Jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan dapat dijembatani oleh tiga konsep; yakni kebenaran, belas kasihan, dan keadilan. (Kartikasari, 2001: 132). Dengan mencari keseimbangan di antara ketiga unsur ini maka rekonsiliasi pasca konflik dapat diusahakan, dan rekonsiliasi inilah yang akan menjadi pondasi bagi pengembangan perdamaian positif. Rekonsiliasi adalah suatu proses sekaligus sasaran dan merupakan langkah yang harus diambil oleh masyarakat yang pernah terlibat konflik dengan mempertemukan konsep-konsep kebenaran, belas kasihan, serta keadilan setelah kekerasan terjadi. Kebenaran dalam proses pencariannya dapat merupakan peluang bagi korban kekerasan untuk mengkonfrontasi dan mengalahkan rasa takutnya. Bagi pelakunya sendiri dapat menjadi kesempatan untuk mengakui dan memahami tindakan mereka. Sedangkan bagi masyarakat adalah untuk masuk ke dalam proses kesadaran sosial yang mau mengkaji sebab-sebab dan akibat kekerasan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi mereka untuk menghindari berulangnya sejarah. Memang banyak orang berpendapat bahwa membuka luka Universitas Pertahanan Indonesia 6
lama itu lebih merusak, sehingga lebih baik 'memaafkan dan melupakan' saja. Namun Roberto Cabrera tidak menyetujui hal ini (dalam Kartikasari, 2001: 134) karena tidak mengingat bukan berarti memaafkan dan menyangkal masa lalu juga tidak akan pernah mengarah kepada penyembuhan terhadap luka-luka masa lalu. Menurutnya luka-luka akibat kekerasan dalam suatu konflik itu masih ada dan masyarakat harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya. Demikian pula menurut Human Rights Watch (Human Rights Watch, 2001: 134) kebenaran mengenai masa lalu yang kelam dalam suatu konflik perlu ditetapkan secara resmi karena mustahil mengharapkan adanya 'rekonsiliasi' jika bagian dari warganya menolak bahwa ada sesuatu yang salah di masa lalu dan warga yang lainnya tidak pernah menerima pengakuan atas penderitaan yang dialaminya atau siapa yang bertanggungjawab terhadap kesengsaraan yang mereka alami. Namun mencari kebenaran dengan mengingat masa lalu ini hanya merupakan sebagian dari proses menuju rekonsiliasi. Mengetahui kebenaran masa lalu tanpa mengetahui bagaimana cara melanjutkannya ke arah visi masa depan hanya akan berhenti pada kepahitan dan dendam. Oleh sebab itu konsep mengenai belas kasihan dan keadilan mulai berperan dalam proses rekonsiliasi. Belas kasihan tidak hanya sekedar mencakup konsep pengampunan dan memaafkan tetapi juga termasuk kemampuan orang-orang yang telah menjadi korban atau terlibat dalam konflik untuk tetap menghargai sesamanya dan mengakui bahwa mereka masih dapat tetap hidup bersama. Sekalipun masih ada kemarahan, ketakutan, rasa bersalah dan kecurigaan adalah penting bagi pihak- pihak yang pernah terlibat atau menjadi korban dalam konflik untuk mengakui bahwa mereka harus membagi tanggung jawab bersama atas apa yang terjadi di masa lalu dan untuk memiliki visi yang sama tentang masa depan. Proses pencapaian visi ini juga dapat menjadi proses penyembuhan bagi setiap orang. Belas kasihan juga perlu terjadi di tingkat pimpinan dan mereka yang menjadi anak buah. Memang akan ada oposisi terhadap tindakan yang menunjukkan belas kasihan pasca suatu konflik dan prosesnya terkadang dimulai dari sistem peradilan atau dengar pendapat untuk memutuskan apakah pelaku kekerasan di masa lalu akan dihukum atau diampuni. Belas kasihan dapat merupakan suatu proses awal untuk mendefinisikan hubungan sosial yang normal di masa depan. Universitas Pertahanan Indonesia 7
Keadilan tidak dapat dipandang sekedar sebagai ganti rugi atau pembayaran atas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, namun keadilan lebih merupakan sebagai suatu pemulihan yang memfokuskan pada penyembuhan hubungan sosial di antara mereka yang pernah terlibat atau menjadi korban konflik. Bila keadilan dipandang sebagai ganti rugi atau pembayaran, maka akan bertentangan dengan prinsip belas kasihan dan khususnya dengan pemberian amnesti. Keadilan, khususnya keadilan sosial, juga melibatkan pembagian sumber daya secara adil dan merata di antara mereka. Dari sinilah selanjutnya pondasi yang kuat untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi akan dapat dibangun. Sebuah studi kasus terhadap bagaimana membangun perdamaian pasca penyelesaian perang atau bagaimana konflik di Aceh mentransformasikan dirinya, kemudian memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan melakukan rekonsiliasi dan mentransformasikan pertentangan mereka ke dalam kegiatan tanpa kekerasan yang diikuti dengan tindakan pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, yang meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan dan menjembatani posisi dari pihak-pihak yang pernah bertikai dan berseberangan di Aceh telah dilakukan oleh Wahyudi dalam penelitiannya di Langsa Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif di Aceh masih perlu waktu karena hambatan-hambatan sentimen etnis dan kedalaman konflik (dikotomi Aceh dan Jawa), perbedaan kepentingan dan harapan warga Aceh terhadap perdamaian dan perubahan struktur aktor konflik serta potensi konflik laten (situasi anomi). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan peran serta warga Aceh secara luas termasuk unsur-unsur di luar GAM karena aktor-aktor konflik juga telah berubah, bukan antar "siapa" namun bisa meluas menjadi antar "situasi". Langkah-langkah yang disarankan untuk menuju penyelesaian konflik yang komprehensif menuju perdamaian positif adalah dengan berfokus ke rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik; dalam hal ini adalah transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personal. Sebab itu diperlukan langkah-langkah integrasi berupa transformasi ekonomi, pendidikan, social-budaya, akses politik dan kepastian Universitas Pertahanan Indonesia 8
hukum. Berdasarkan alasan-alasan bahwa masih diperlukan adanya program- program lain yang bersifat pendidikan, social-budaya, psikologis maupun lainnya di luar yang telah diterapkan selama ini melalui program-program bantuan BRA, dan juga masih belum banyaknya kajian tentang rekonsiliasi pasca konflik di Aceh, terutama yang berkenaan dengan masalah penyaluran bantuan, maka penelitian tentang konflik dan potensi meluasnya konflik dalam proses penyaluran bantuan BRA ini dirasa masih perlu untuk dilakukan. Setelah hampir dua tahun berjalan, telah banyak program BRA digulirkan kepada para korban konflik di Aceh. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pendaftaran mereka yang berhak menerima bantuan reintegrasi telah muncul permasalahan, dimana terlihat adanya ketidak adilan dan diskriminasi di antara mantan GAM dan mantan GAM yang menyerah sebelum MoU Helsinky (FORKAB) yang telah ikut NKRI sejak menyerah, serta organisasi masyarakat Pembela Tanah Air (PETA). FORKAB dan PETA oleh mantan GAM lainnya masih sangat sulit untuk diterima sebagai masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan reintegrasi dan bukan dianggap sebagai korban konflik, sehingga ada kecemburuan di kalangan masyarakat korban konflik yang berasal dari FORKAB dan PETA ini. Selain itu data yang tertera dari BRA juga terlihat masih tidak akurat karena masih banyak masyarakat korban konflik non-GAM yang belum terdata. Warga biasa yang termasuk menjadi korban konflik tidak banyak yang mendapat bantuan reintegrasi, data tentang mereka pun tidak rinci. Dalam verifikasi di lapangan ditemukan pula banyak data yang sama (sekitar 22 persen), yang berarti banyak korban konflik yang mengirimkan lebih dari satu proposal sehingga membuat banyak kecurigaan di antara para korban konflik. Ketidak jelasan angka-angka ini telah memicu berbagai hal, mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai dengan kekecewaan masal karena merasa diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari unsur-unsur GAM. Dalam hal pemberian Dana Santunan, dana yang diberikanpun berbeda, dimana mantan GAM diberikan bantuan sebesar 25 juta/orang, sedangkan PETA & FORKAB hanya diberikan 10 juta/orang. Dalam penyaluran dana untuk pembangunan rumah korban konflik, juga timbul permasalahan yang membuat Universitas Pertahanan Indonesia 9
para penerima bantuan menjadi marah dan kurang mempercayai pelaksana- pelaksana dari pihak BRA. Dana bantuan pembangunan rumah yang rencananya akan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima bantuan, nyatanya ditujukan ke rekening Bupati diteruskan ke rekening Dinas Sosial Kabupaten dan diteruskan ke Camat dan Geuchik. Rencananya pembangunan rumah bantuan juga dengan sistem swakelola oleh masyarakat, namun nyatanya dilakukan melalui proses tender oleh Geuchik dan Camat. Demikian pula dalam hal jumlah besarnya dana, yang seharusnya Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap rumah tangga, setelah ditangani Geuchik diakui sebagai Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut pekerja bangunannya setiap unit rumah dikontrakkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan upah pekerja per unit Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Ini berarti banyak pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi yang ada. Dana yang sudah dibagikan melalui unsur-unsur pimpinan wilayah baik itu mantan GAM, FORKAB, dan PETA juga tidak tersalurkan kepada personal anggota-anggota yang berhak secara semestinya. Ada penyelewengan dana dari unsur-unsur pimpinan wilayah yang nakal dan bertujuan memperkaya diri mereka saja. Berkembangnya ketidakpuasan dan kekecewaan para mantan kombatan tingkat rendah terhadap kemajuan bantuan reintegrasi ini juga dinyatakan oleh Bhakti (2008 : 24) dimana banyak pemimpin mereka yang telah memiliki mobil baru dan bertelepon genggam sementara mereka jauh dari hal itu. Demikian pula kecemburuan antar kelompok khususnya kelompok mantan GAM dengan kelompok mantan FORKAB maupun kelompok mantan PETA. Konflik dalam skala kecil telah terjadi yang disebabkan oleh perlakuan BRA dalam pemberdayaan ekonomi, dimana mantan GAM sangat menonjol. Arogansi kelompok GAM yang menguasai sektor ekonomi yang secara tertutup di dukung para Kepala Daerah juga merupakan pemicu lainnya. Sebagai sesama mantan GAM dan sekaligus sebagai balas jasa karena pada saat Pilkada memberikan batuan moril dan suara yang signifikan dalam pemenangan pemilihan Kepala Daerah, maka mantan GAM mendapat prioritas untuk kesempatan berusaha. Sehingga tidak heran bila korupsi, kolusi, dan nepotisme gaya baru telah menjadi Universitas Pertahanan Indonesia 10
praktek umum setelah tiga tahun penandatanganan MoU Helsinky (Bhakti, 2008 : 28). Kondisi-kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya konflik antara BRA dengan unsur-unsur penerima bantuan dan konflik internal antara pimpinan GAM dengan anggotanya, internal pimpinan FORKAB dengan anggotanya, dan internal pimpinan PETA dengan anggotanya. Selain itu juga, terjadi konflik antara mantan GAM dengan FORKAB / PETA yang dipicu oleh perlakuan BRA dalam pemberdayaan ekonomi yang mengutamakan mantan GAM dan juga ingatan terhadap konflik di masa lalu yang masih belum dapat dilupakan. Konflik-konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horisontal, inter dan antar kelompok dalam proses penyaluran bantuan oleh BRA ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila proses penanganan situasi pasca konflik atau rekonsiliasi pasca konflik dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh telah dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang bagi keperluan tersebut, baik itu sewaktu MoU Helsinky disepakati ataupun pada saat MoU itu mulai diimplementasikan di lapangan. Terutama sekali untuk aspek-aspek yang bersifat non-fisik yang menyangkut aspek-aspek seperti : sosial-budaya, pendidikan, psikologis, hukum, dan lain-lainnya. Namun tampaknya aspek-aspek ini masih diabaikan dan belum diperhitungkan dan ini tercermin pula dalam program-program bantuan yang diberikan melalui BRA sehingga proses rekonsiliasi pasca konflik di Aceh masih belum dapat terwujud dan banyak mengalami kendala. Terdapat kesan bahwa program-program BRA lebih ditujukan kepada korban konflik dari kelompok eks GAM, kemungkinan besar muncul setelah pengangkatan Nur Djuli sebagai ketua BRA di mana mengingat latar belakangnya sebagai salah satu juru runding dari pihak GAM dalam proses penanda tanganan MoU lalu. Fakta bahwa MoU yang disepakati adalah perjanjian antara pihak Pemerintah RI dan pihak GAM, bukan berarti perhatian hanya difokuskan pada kelompok GAM saja. Sejalan dengan kondisi ini terjadi suatu diskriminasi oleh BRA dengan mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan kepentingan GAM dibandingkan dengan para korban konflik lainya seperti PETA, FORKAB dan masyarakat korban konflik lainnya seperti janda-janda, serta anak-anak yatim khususnya yang menjadi korban akibat perlakuan GAM pada semasa konflik. Universitas Pertahanan Indonesia 11
Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi baik secara vertikal antara kelompok-kelompok penerima bantuan di Aceh dengan BRA maupun secara horisontal antar kelompok, yakni antara KPA/GAM dengan FORKAB/PETA dan inter kelompok antara anggota dengan pimpinan dari masing-masing kelompok, maka permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1.2. Rumusan Masalah. a. Mengapa kembali terjadi konflik diantara pihak-pihak yang pernah terlibat dalam konflik di Aceh dalam proses penyaluran bantuan, meskipun pada saat ini masih dalam skala yang relatif kecil, baik itu konflik secara vertikal antara BRA dengan kelompok-kelompok KPA/ GAM dan FORKAB/PETA serta masyarakat korban konflik lainnya, maupun konflik secara horisontal antar dan inter kelompok penerima bantuan tersebut dan bagaimana bentuk konflik itu terjadi ? b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kembali konflik- konflik tersebut ? 1.3. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi meluasnya konflik dalam penyaluran bantuan reintegrasi di Provinsi Aceh oleh BRA. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan mengapa konflik kembali terjadi diantara pihak- pihak yang pernah bertikai atau menjadi korban konflik di Aceh. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Mengkaji terjadinya kembali konflik diantara pihak-pihak yang penah bertikai meskipun masih dalam skala yang relatif kecil, baik itu konflik yang bersifat vertikal maupun konflik yang sifatnya horisontal dan bagaimana proses berlangsungnya konflik terjadi antar penerima bantuan dengan BRA (Badan Reintegrasi Aceh). b. Mengkaji faktor - faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut. Universitas Pertahanan Indonesia 12
1.4. Manfaat Penelitian. 1.4.1. Manfaat Teoritis. Sebagai bahan referensi tambahan bagi studi sosiologi konflik mengenai fenomena konflik sosial dan konsekuensi dari perdamaian yang dilakukan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis (GAM) serta rekonsiliasi pasca konflik dari pihak-pihak yang pernah bertikai. 1.4.2. Manfaat Praktis. Agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mencari latar belakang penyebab terjadinya konflik dan mengantisipasi serta menyelesaikan potensi meluasnya konflik sosial di Aceh sebagai dampak dari perjanjian MoU Helsinki. Dengan kata lain kajian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam mengelola konflik yang terjadi di Aceh pasca perdamaian MoU Helsinky agar tidak meluas menjadi konflik dalam skala yang lebih besar sehingga merusak perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan dapat mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. 1.5. Batasan Penelitian. Penelitian ini akan dibatasi pada masalah konflik yang bersumber dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi serta korupsi dalam penyaluran bantuan reintegrasi Aceh; khususnya yang menyangkut pemberian bantuan ekonomi berupa bantuan perumahan, pekerjaan dan usaha, serta bantuan dana kepada mereka yang menjadi korban konflik tersebut serta kemungkinan yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dari BRA selaku pengemban MoU Helsinky untuk menciptakan kondisi masyarakat Aceh yang adil, damai, aman, sejahtera, dan bermartabat secara berkelanjutan dalam bingkai NKRI dan juga keserakahan serta korupsi dari para pimpinan kelompok penerima bantuan reintegrasi. Lokasi penelitian adalah Provinsi Aceh dan kurun waktunya adalah periode tahun 2006 hingga tahun 2008. Namun bukan berarti kajian terhadap masalah konflik pada fase sebelum dan sesudahnya sama sekali tidak Universitas Pertahanan Indonesia 13
14 disentuh. Kajian mengenai masalah konflik di Aceh pada era sebelum tahun 2006 tetap dianggap penting untuk memberikan gambaran bagaimana konflik yang terjadi di Aceh. Begitu pula halnya dengan gambaran mengenai konflik yang terjadi pada periode tahun 2009, atau perkembangan paling akhir dari situasi konflik yang ada di Aceh. 1.6. Sistematika Tulisan. Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, yakni : Bab I Pendahuluan, memberikan gambaran pembahasan tesis secara umum. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan konteks penelitian, konsep dan teori, penjelasan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan mekanisme penelitian, cara penulisan, dan keterbatasan penelitian Bab IV Proses Pemberian Program Bantuan Reintegrasi dan Konflik di Aceh. Dalam bab ini diuraikan sejarah ringkas terjadinya konflik di Aceh sejak jaman kemerdekaan, khususnya konflik yang menyangkut antara Pemerintah RI dan GAM, proses penyaluran bantuan reintegrasi di Aceh, program-program bantuan reintegrasi bagi GAM, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik. Serta konflik-konflik dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. Bab V Pembahasan. Dalam bab ini dibahas dan dianalisis secara mendalam Konflik-konflik Vertikal antara BRA dengan KPA/ GAM, FORKAB/PETA, dan kelompok-kelompok masyarakat korban konflik lainnya dan konflik horisontal inter dan antar kelompok, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi meluasnya konflik dalam pemberian bantuan reintegrasi. Bab VI Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini, yang juga menguraikan Universitas Pertahanan Indonesia
15 bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik yang terjadi dalam pemberian bantuan reintegrasi bila tidak dikelola atau diatasi dengan benar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun para stakeholder lainnya akan dapat menyebabkan konflik dalam skala yang lebih luas serta merusak perjanjian damai yang telah disepakati. Universitas Pertahanan Indonesia
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konteks Penelitian. Proses rekonsiliasi pada masa pasca konflik di Aceh atau setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinky tampaknya masih belum dapat berjalan dengan mulus dengan masih adanya berbagai hambatan yang berujung kepada terjadinya kembali konflik di antara para pihak yang sebelumnya pernah terlibat atau menjadi korban dari konflik. Konflik ini terjadi dalam kerangka proses penyaluran bantuan reintegrasi yang diberikan oleh Pemerintah RI melalui BRA, karena adanya distorsi dalam proses pemberian bantuan tersebut maka perdamaian yang diharapkan dapat terwujud di Aceh sesuai dengan MoU Helsinky menjadi semakin jauh dari kenyataan. Bahkan dari sejumlah peristiwa konflik yang telah terjadi dalam proses penyaluran bantuan reintegrasi di Aceh ini, ada indikasi bahwa konflik-konflik tersebut berpotensi untuk meluas dan dapat mengganggu atau menggagalkan kesepakatan damai yang telah dibuat. Sebab itu penanganan dan pengelolaan yang tepat terhadap konflik yang sudah berlangsung serta antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dalam skala yang lebih luas harus segera diambil oleh para pihak terkait, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Aceh. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa konflik bila dikelola dengan benar akan dapat menjadi kekuatan positif untuk terjadinya perubahan ke arah suatu masyarakat baru yang lebih baik. Namun ketika konflik itu berubah menjadi tindak kekerasan maka secara otomatis konflik akan menjadi sesuatu yang merusak (Kartikasari, 2001 : 103). Intervensi atau antisipasi yang dilakukan oleh para pihak terkait dalam suatu situasi pasca konflik adalah dengan alasan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan mencegah gagalnya proses rekonsiliasi setelah disepakatinya perjanjian damai. Sebab itu pula perhatian harus difokuskan pada bagaimana menghindari kembali terjadinya tindak kekerasan pada konflik-konflik yang terjadi pada masa pasca konflik di Aceh ini. Memang ini bukanlah suatu hal yang Universitas Pertahanan Indonesia 16
mudah karena sebuah insiden kecil dapat dengan cepat dilihat sebagai bukti bahwa tidak mungkin ada rasa percaya oleh mereka yang sebelumnya pernah terlibat dalam konflik. Sebab itu menjadi penting pula menemukan cara untuk mengelola setiap insiden agar tidak merusak kepercayaan yang harus ditumbuhkan tersebut, sebagaimana pentingnya pula usaha untuk membangun kepercayaan di antara para pihak (Kartikasari, 2001 : 104). 2.2. Konsep dan Teori. Wacana pemikiran tentang analisis konflik dalam kehidupan modern adalah sebagai konsekuensi dari realitas konflik yang terjadi pada masyarakat industrial. Menurut Susan (2008:48) pemikiran kontemporer tentang konflik ini dibagi menjadi empat aliran; yakni mazhab positivis, mazhab humanis, mazhab kritis, eklektik dan multidisipliner. Penganut positivis adalah Rahl Dahrendorf dengan Dialektika Konflik Kekuasaannya, Lewis Coser dengan Fungsi Positif Konflik, dan Bartos dan Wehr dengan Tindakan Koersif dan Fase Konflik. Penganut mazhab positivis lainnya, yakni Otomar J. Bartos dan Paul Wehr yang melihat bahwa konflik itu sesungguhnya berkaitan dengan tujuan- tujuan dari seseorang maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan-tujuan ini akan diperjuangkan manakala bergesekan dengan tujuan dari orang dan kelompok lainnya dan sebab itu kedua ilmuwan ini mendefinisikan konflik sebagai "situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan" (Bartos dan Wehr, 2002:13). Perilaku konflik ini selanjutnya dibagi ke dalam tindakan koersif dan non koersif, dimana tindakan koersif adalah tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Selanjutnya tindakan koersif ini juga dibagi menjadi dua, yakni actual coercion (koersi nyata) yang bertujuan untuk menghentikan kemampuan lawan meneruskan konflik dan threat coercion (koersi ancaman) yang bertujuan menekan agar lawan menurunkan keinginan mencapai tujuan pada tingkat tertentu. Non coercive action sementara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mencari jalan keluar dari hubungan konflik. Menurut Bartos dan Wehr pula, ada tiga model non coercive action; yaitu persuasi, menjanjikan Universitas Pertahanan Indonesia 17
penghargaan, dan murni kerjasama. Tindakan model ini dilakukan dalam suatu negosiasi yang seluruh pihak menyadari pentingnya pemecahan masalah, meskipun model tindakan non coercive action ini juga bisa muncul sebagai strategi konflik sebelum suatu kelompok menggunakan coercive action. Tingkat tindakan koersif ketika berada dalam suatu hubungan konflik akan menciptakan dinamika konflik yang ditandai terlebih dahulu oleh fase-fase konflik. Bartos dan Wehr membagi konflik menjadi dua fase, yaitu fase solidaritas konflik (conflict solidarity) dan fase sumber-sumber konflik (conflict resources). Solidaritas konflik adalah fase terciptanya konflik, menuju kompleksitas, melalui keterlibatan individu-individu yang lain. Solidaritas konflik dicirikan oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin dan semangat perlawanan yang selanjutnya terdapat pengorganisasian anggota dan struktur sehingga bisa dirumuskan berbagai strategi konflik. Terakhir adalah mobilisasi massa dengan mengefektifkan seluruh sumber dayanya untuk memenangkan konflik (Bartos dan Wehr, 2002). Adapun fase sumber-sumber konflik adalah proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrumen tertentu untuk menghadapi konflik, seperti misalnya suatu negara yang akan berperang dengan negara lain maka yang dibutuhkan adalah tentara, peralatan tempur, dan logistik. Dinamika konflik itu sendiri menurut Bartos dan Wehr akan ditandai oleh eskalasi dan deeskalasi konflik. Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai tindakan koersif kedua belah pihak berkonflik sehingga aksi kekerasan timbal balik bisa muncul dalam situasi ini. Hal ini selalu ditandai dan disebabkan oleh meningkatnya solidaritas, pergerakan sumber daya konflik, dan eskalasi strategis. Adapun deeskalasi konflik akan muncul dengan ditandai dan disebabkan oleh penurunan aktivitas solidaritas konflik, sumber daya konflik, dan eskalasi strategis. Penganut humanis dalam pemikiran tentang konflik terbagi atas aliran interpretasi simbolis dan sangat dimungkinkan untuk menganalisis konflik mikro dalam masyarakat, yakni konflik antar-individu dan individu terhadap kelompok. Analisis interaksi simbolik melihat berbagai fenomena konflik pada skala mikro dan lingkungan spesifik karena simbol bisa dimaknai secara variatif oleh masing- masing aktor dalam interaksi sosial. Pemberian makna yang negatif dalam bentuk Universitas Pertahanan Indonesia 18
kebencian bisa membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action). Mazhab humanis lainnya adalah mereka yang menganut pemikiran konstruksi sosial dan melihat konflik sebagai manifestasi sosial dari dialetika kenyataan. Menurut pemikiran aliran ini kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat memiliki kehendak dalam membangun realitas sosial dimana setiap kehendak tersebut harus berhadapan satu sama lain dan berusaha saling mendominasi. Karena masyarakat dalam dunia kehidupan mereka selalu terlibat dalam usaha saling mendominasi, maka pertikaian di antara kelompok-kelompok sosial sering muncul (Susan, 2008:67). Lederach kemudian juga menyatakan bahwa pandangan konstruksionis mengusulkan bahwa manusia bertindak pada basis suatu pemaknaan yang ada pada mereka, yang diciptakan melalui pengetahuan bersama dan terakumulasi. Menurutnya konflik sosial politik pun didorong oleh proses pemaknaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik sehingga dalam menganalisis konflik, bahasa dalam struktur hubungan sosial menjadi sangat penting (Lederach, 1996). Mazhab kritis dalam pemikirannya tentang konflik memiliki kepentingan untuk mewujudkan emansipasi yang membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial yang menindas yang dikuasai oleh kelompok kekuasaan. Mazhab ini terdiri dari aliran dominasi struktural dan komunikasi oleh Jurgen Habermas (Jerman) yang melihat bahwa konflik adalah tidak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial di mana sifat dari kekuasaan tersebut adalah mendominasi dan diperebutkan. Menurut Habermas (1998) komunikasi yang diciptakan dari kondisi ini selalu dimuati oleh kepentingan menguasai dan menundukkan, yang disebutnya sebagai komunikasi instrumental. Kondisi inilah yang menciptakan ketertindasan masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan berpendapat mengenai keinginan mereka. Pemikiran Habermas ini kemudian juga memberi pengaruh pada pendekatan transformasi konflik diskursif (discursive conflict transformation) dari Vivienne Jabri (Susan, 2008 : 71), yang menekankan pada kemampuan aktor dalam menciptakan wacana-wacana keadilan dan tentang hak-hak mereka bersamaan dengan dibukanya ruang-ruang dialog bebas dari dominasi kekuasaan dan harus bersedia menggunakan komunikasi yang setara. Universitas Pertahanan Indonesia 19
Penganut mazhab kritis lainnya yang menganilisis masalah konflik adalah C Wright Mills sekalipun sesungguhnya tidak secara langsung disebutkan pemikirannya adalah mengenai teori konflik. Penganut mazhab kritis lainnya adalah Pierre Bourdieu dari Perancis yang menggunakan istilah field (lapangan) untuk menganalisis masyarakat dan dinamikanya. Field menurut Bourdieu adalah arena sosial di mana orang-orang menciptakan berbagai manuver, strategi, dan perjuangan demi sumberdaya yang diinginkan. Ada tiga sumber modal yang menjadi sumber kekuasaan, yakni modal ekonomi, sosial, dan budaya. Modal ekonomi adalah sumber kekuasaan dari kekayaan material, modal sosial merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui jaringan (network) dan pengaruh sosial. Adapun modal budaya (cultural capital) merujuk pada cara seseorang merasakan dan mempersepsikan sesuatu, menimbang hal baik dan buruk, boleh atau tidak. Legitimasi modal budaya menjadi sangat penting dalam proses reproduksi-dominasi karena legitimasi inilah yang sering melahirkan kekerasan simbolik, yaitu kekerasan terhadap agen sosial lain melalui praktik bahasa yang bisa dipahami melalui praktik habitus, yang merupakan suatu sistem dari skema persepsi (pikiran dan tindakan) yang diciptakan oleh kondisi obyektif tetapi cenderung terus berlangsung walaupun ada perubahan-perubahan pada kondisi obyektif. Dalam perkembangan kontemporer analisis konflik bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang bisa disatukan secara pragmatis seperti penggabungan mazhab kritis dan humanis, yang menghasilkan analisis konflik berfokus pada dominasi wacana dan konflik. Melalui pendekatan eklektik ini wacana dan dominasi kekuasaan menjadi tema sentral serta konflik menjadi terlihat lebih rumit dan dinamis. Ketika elite kekuasaan menyatakan kepentingannya maka orang akan merasa itu juga sebagai kepentingannya sendiri. Para elite menekankan kepentingannya dengan mengelola masyarakat sebagai kekuatan politisnya melalui pembentukan opini dengan menggunakan media massa sebagai alat indoktrinasi dan persuasi (Susan, 2008). Wacana yang dibangun oleh para elite tertanam dalam dalam benak setiap orang yang terhegemoni dengan mengikuti dan membenarkannya serta terlibat dalam perdebatan wacana dengan orang-orang lain yang berbeda. Kepentingan para elite Universitas Pertahanan Indonesia 20
dalam wacana itu tanpa sadar telah menjadi selaras dengan kepentingan masyarakat dengan tidak menyadari bahwa dibalik itu semua telah terjadi penindasan oleh para elite terhadap kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Selain pendekatan eklektik, analisis terhadap konflik juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidisipliner. Pendekatan multidisipliner ini adalah analisis yang dilakukan terhadap masalah konflik dengan menggabungkan pemikiran-pemikiran dari ilmuwan sosial penganut mazhab positivis, humanis, dan kritis. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggabungkan pemikiran- pemikiran dari mazhab humanis dan kritis untuk menganalisis konflik yang terjadi antar dan inter kelompok yang pernah terlibat konflik di Aceh dalam proses pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA. Dalam penelitian ini pemikiran mazhab humanis dari aliran interpretasi simbolis dipergunakan untuk menganalisis bagaimana konflik yang terjadi antara pimpinan masing-masing kelompok dengan anggotanya, baik itu dari kalangan KPA/GAM maupun dari kalangan PETA/FORKAB. Analisis interaksi simbolik melihat berbagai fenomena konflik yang terjadi antara pimpinan dari masing- masing kelompok dengan para anggotanya dalam bentuk simbol pemaknaan yang diberikan oleh para anggota masing-masing kelompok terhadap pimpinan mereka dalam proses pemberian bantuan reintregrasi. Pemberian makna yang negatif dalam interaksi antara pimpinan dan anggota kelompok, seperti pimpinan mereka melakukan korupsi terhadap bantuan yang menjadi hak dari para anggota masing- masing kelompok, kemudian membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action) antara anggota dengan pimpinannya. Kemudian pemikiran mazhab humanis dari aliran pemikiran konstruksi sosial dipergunakan untuk menganalisis kelompok-kelompok yang terlibat konflik dalam proses pemberian bantuan reintegrasi di Aceh, di mana masing-masing kelompok memiliki kehendak dalam membangun realitas sosial dan setiap kehendak tersebut harus berhadapan satu sama lain serta berusaha saling mendominasi. Karena usaha untuk saling mendominasi dalam proses pemberian bantuan reinregrasi inilah maka pertikaian muncul di antara mereka. Universitas Pertahanan Indonesia 21
Pemikiran mazhab kritis aliran dominasi struktural dan komunikasi dari Jurgen Habermas dipergunakan dalam menganalisis konflik vertikal yang terjadi antara BRA dengan KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan kelompok masyarakat korban konflik lainnya. Sesuai dengan kepentingan pemikiran aliran ini untuk mewujudkan emansipasi yang membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial yang menindas yang dikuasai oleh kelompok kekuasaan, maka analisis dilakukan dengan melihat bagaimana fakta hubungan kekuasaan dalam proses pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA yang bersifat mendominasi dan diperebutkan. Bilamana ditinjau dari teori yang dikembangkan oleh Habermas pada kondisi dari dominasi struktural, maka BRA yang berada dalam struktur dengan berbagai perangkat wewenang dalam proses pemberian bantuan reintegrasi memiliki kemampuan untuk mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan kelompok masyarakat korban konflik lainnya yang berada di luar struktur wewenang tersebut. Karena komunikasi yang diciptakan dari kondisi ini selalu dimuati oleh kepentingan menguasai dan menundukkan (komunikasi instrumental) maka terciptalah ketertindasan dari mereka yang didominasi, yang pada akhirnya dapat bermuara pada kekerasan dalam perlawanan politik. Selain itu pemikiran mazhab kritis lain yang dipergunakan dalam analisis adalah pendekatan transformasi konflik diskursif (discursive conflict transformation) dari Vivienne Jabri, yang menekankan pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam menciptakan wacana- wacana keadilan dan tentang hak-hak mereka, bersamaan dengan dibukanya ruang-ruang dialog bebas dari dominasi kekuasaan dan harus bersedia menggunakan komunikasi yang setara. Berdasarkan teori keadilan distributif aliran egalitarianisme, keadilan baru berlaku adil bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal). Membagi dengan adil berarti sama rata. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian yang sama, menurut pandangan egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul. Masih dalam kerangka teori keadilan distributif pula, namun berdasarkan pendapat aliran sosialistis maka masyarakat telah diatur dengan adil jika kebutuhan semua warga telah terpenuhi seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Namun bertentangan dengan itu adalah pandangan yang Universitas Pertahanan Indonesia 22
dimiliki oleh kaum liberalis yang justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan dan mengganggapnya sebagai tidak adil. Karena manusia adalah makhluk bebas, maka kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Mereka yang tidak berusaha tidak memiliki hak pula untuk memperoleh sesuatu Pendapat lain tentang keadilan adalah teori keadilan prosedural karena prinsip keadilan ditarik dari suatu prosedur tertentu, di mana prosedur berkaitan dengan justifikasi dan legitimasi. Justifikasi dan legitimasi suatu sidang misalnya ditentukan oleh prosedur dalam mengambil keputusan yang sudah disetujui sebelumnya. Teori keadilan prosedural terbagi tiga: sempurna, tidak sempurna, dan murni. Teori keadilan prosedural murni hanya dapat dicapai dengan keharusan membangun dan mengelola sistem institusi-institusi yang adil pula dan keadilan lahir dari prosedur itu sendiri bila dilaksanakan. Sedangkan keadilan prosedural sempurna menghasilkan keadilan seperti yang diharapkan dan prosedural tidak sempurna tidak menjamin dihasilkannya suatu keadilan Untuk menjawab apa yang menjadi penyebab dari sebuah konflik maka teori yang dipergunakan dalam menganalisa konflik yang terjadi adalah Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini menegaskan bahwa konflik yang berakar dalam adalah disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Dalam teori ini masalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi menjadi inti dari pembahasan. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Aceh agar mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain itu juga agar pihak-pihak yang mengalami konflik dapat mencapai kata sepakat dalam memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Selain itu dipergunakan juga Teori Transformasi Konflik yang berpandangan bahwa konflik terjadi sebagai akibat adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran dari teori ini adalah untuk melakukan perubahan terhadap berbagai struktur dan kerangka kerja yang menjadi sebab dari ketidaksetaraan dan Universitas Pertahanan Indonesia 23
24 ketidakadilan, dalam konteks ini adalah masalah kesenjangan dalam pemberian bantuan antara mereka yang mantan GAM dengan mereka yang mantan FORKAB/PETA serta kelompok masyarakat korban konflik lainnya. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik dan mengembangkan berbagai proses serta sistem yang dapat mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, maupun pengakuan. Untuk mencegah meluasnya konflik yang telah terjadi di Aceh, maka dipergunakan teori tentang perilaku konflik Blake dan Mouton, Filley, Hall, Thomas dan Kilmann (Thosi, H.L. et al. 1990:531) yang menyatakan bahwa terdapat lima macam cara orang dalam menanggapi konflik, yaitu: menghindar, akomodasi, kompetisi, kompromi, dan bekerjasama. Menghindar adalah reaksi terhadap konflik di mana salah satu atau keduanya berupaya agar tidak terlibat dengan masalah-masalah yang dapat menimbulkan perbedaan atau pertentangan. Mengakomodasi berarti mengalah terhadap berbagai kehendak/kemauan pihak lain. Kompetisi adalah suatu bentuk perjuangan secara damai yang terjadi apabila dua pihak berlomba atau berebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kompetisi dapat bersifat menjadi sesuatu yang merugikan apabila perjuangan individu atau kelompok dalam mencapai keinginannya dilakukan dengan cara mengorbankan kepentingan pihak lainnya. Kompromi sementara itu adalah dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak berusaha mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian perselisihan. Salah satu pihak bersedia mengerti dan merasakan keadaan pihak lain serta kedua kubu tidak ada yang menang atau kalah, di mana masing-masing memberi kelonggaran atau konsesi. Kedua pihak dalam kompromi mendapatkan apa yang diinginkan tetapi tidak penuh dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya. Penyelesaian konflik dalam proses pemberian bantuan reintegrasi di Aceh ini sedapat mungkin dapat dilakukan dengan jalan kompromi ini, namun bila tidak dimungkinkan maka cara kolaborasi yang dapat dijadikan sebagai pilihan. Adapun kolaborasi atau kerjasama adalah kesediaan untuk menerima kebutuhan pihak lain, di mana ada peluang untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak di Universitas Pertahanan Indonesia
25 dalam konflik. Kolaborasi ini sangat berguna bila masing-masing pihak yang sedang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda dan kompromi tidak mungkin dilakukan. Kolaborasi memungkinkan kedua pihak yang terlibat konflik untuk bekerjasama dan mencari pemecahan masalah secara tuntas serta memuaskan dengan dipenuhinya semua keinginan dari masing-masing kelompok sehingga kedua belah pihak menang dan tidak ada yang dikalahkan. Kolaborasi juga dapat memperkuat hubungan dan menimbulkan rasa saling menghormati pada kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik (Wahyudi dan Akdon, 2005: 49-51). Dalam semua kehidupan sosial, interkasi sosial adalah merupakan kunci dari seluruh kehidupan sosial tersebut. Ini disebabkan tanpa adanya interkasi sosial maka tidak mungkin pula akan ada kehidupan bersama. Sebab itu tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa interaksi sosial adalah syarat utama untuk terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok- kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat, di mana interkasi tersebut juga jadi lebih menyolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok maupun kepentingan kelompok dengan kelompok. Berdasarkan bentuknya interaksi sosial terdiri atas kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertikaian (conflict). Konflik adalah proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat yang bersumber dari perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk khusus dari konflik ini adalah konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, konflik politik yang menyangkut golongan-golongan dalam suatu masyarakat maupun antar negara, dan konflik internasional yang bersumber dari perbedaan kepentingan dan merembes kepada kedaulatan negara. Dalam konteks di Aceh maka konflik yang terjadi adalah konflik politik yang terjadi antara golongan-golongan dalam masyarakat, yakni antara KPA/GAM dengan PETA/FORKAB; konflik pribadi antara anak buah dengan pimpinannya, dan Universitas Pertahanan Indonesia
konflik kelas antara BRA dengan KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik lainnya karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari dana bantuan maupun diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh BRA terhadap mereka yang berada di bawah wewenangnya. Dalam penyaluran bantuan reintegrasi sebagai suatu program, seyogyanya dipergunakan tahap-tahap yang lazim dipakai dalam melaksanakan suatu kebijakan maupun program. Tahap-tahap tersebut adalah tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta redesign (Dunn, 1998:22-26). Dalam perencanaan program ini dirumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran penerima bantuan reintegrasi ini. Kemudian juga dirumuskan alternatif-alternatif yang dapat diambil untuk memecahkan permasalahan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap para penerima program. Masih dalam tahap perencanaan, dari sejumlah alternatif yang ada kemudian dipilih satu alternatif untuk diadopsi sebagai program. Selanjutnya program tersebut mulai diimplemetasikan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan reintegrasi. Monitoring berguna untuk membantu dalam menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi serta pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap program. Sedangkan evaluasi terhadap program memberikan pengetahuan yang relevan mengenai ketidaksesuaian antara kinerja program yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak semata memberikan kesimpulan seberapa jauh masalah telah terselesaikan, namun turut menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari suatu program. Evaluasi juga membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali suatu program (redesign). Dalam konteks program Bantuan Reintegrasi Aceh, keseluruhan tahap-tahap ini perlu pula untuk dilaksanakan oleh BRA dalam program bantuan reintegrasinya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik diantara sesama para penerima bantuan reintegrasi maupun konflik dengan BRA itu sendiri. Universitas Pertahanan Indonesia 26
2.3. Penelitian Terdahulu. Penelitian mengenai rekonsiliasi pasca konflik di Aceh telah dilakukan oleh sejumlah kalangan, dari kalangan akademisi hingga mereka yang berasal dan berlatar belakang dari LSM. Studi kasus oleh Wahyudi dari FISIP-UI di Langsa misalnya, yang melihat bagaimana membangun perdamaian pasca konflik di Aceh untuk memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan melakukan rekonsiliasi dan mentransformasikan pertentangan mereka ke dalam kegiatan tanpa kekerasan yang diikuti dengan tindakan pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan serta menjembatani posisi dari pihak-pihak yang pernah bertikai dan berseberangan di Aceh. Studi ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif di Aceh masih perlu waktu karena hambatan-hambatan sentimen etnis dan kedalaman konflik (dikotomi Aceh dan Jawa), perbedaan kepentingan dan harapan warga Aceh terhadap perdamaian dan perubahan struktur aktor konflik serta potensi konflik laten (situasi anomi). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan peran serta warga Aceh secara luas termasuk unsur-unsur di luar GAM karena aktor-aktor konflik juga telah berubah, bukan antar "siapa" lagi, namun telah menjadi lebih meluas lagi kepada antar "situasi", yakni bagaimana situasi yang sedang dihadapi pada saat itu. agendapasca/bambangwahyudi/). Kajian lain dilakukan oleh Aceh Institute terhadap peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik di Aceh, yang menganalisa kegagalan Henry Dunant Center dan prospek damai MoU Helsinky. Penelitian yang menggunakan metode Focus Group Discussion ini memiliki kesimpulan agar implementasi kesepakatan damai Helsinky terlaksana, para praktisi resolusi konflik jangan hanya memfokuskan pada deeskalasi dan negosiasi, tapi juga pada fairness dan durabilitas dari kebijakan yang dihasilkannya. Keberhasilan implementasi damai di Aceh sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik. Agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para pembuat kebijakan, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat harus mendukung, termasuk para pemimpin militer dan elit politik Universitas Pertahanan Indonesia 27
sipil di parlemen. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik. Agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para policy makers, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat juga harus memberikan dukungannya Sebuah penelitian dari International Organization for Migration dan Harvard University (2007) dalam studi pertama yang mencakup seluruh Aceh mengenai trauma dan depresi yang terkait dengan konflik menemukan bahwa hampir dua tahun sejak kesepakatan perdamaian Helsinky ditandatangani banyak warga sipil Aceh masih menderita trauma konflik tingkat tinggi. Penelitian yang mengevaluasi kebutuhan kesehatan jiwa mereka yang terkena dampak konflik selama 29 tahun antara TNI dan GAM ini dibantu oleh Universitas Syiah Kuala, Departemen Kesehatan RI dan didanai oleh Bank Dunia - Fasilitas Dukungan Desentralisasi, dan IOM. Penelitian yang dilakukan di komunitas-komunitas berkonflik tinggi di 14 kabupaten di Aceh ini juga menemukan bahwa 35 persen responden menduduki peringkat tinggi untuk gejala depresi, 10 persen pada Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan 39 persen untuk gejala kecemasan. Hampir tiga perempat (74 persen) dari sampel yang dipilih secara acak, yang terdiri dari 1972 warga sipil dari 105 desa menyatakan telah mengalami peperangan, 28 persen telah mengalami pemukulan, dan 38 persen memiliki anggota keluarga atau teman yang tewas dalam konflik. Para peneliti juga menyatakan bahwa bagian dari populasi Aceh yang menderita trauma itu dapat memicu kekerasan lebih lanjut jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian juga merekomendasikan kepada Pemerintah RI untuk mendanai pelayanan kesehatan mental yang sangat dibutuhkan mereka yang menderita trauma dan seringkali berada di desa-desa yang tersebar luas serta terisolir UNDP telah melakukan penelitian pula tentang kasus tanah dan persoalan ketidakadilan hukum lainnya yang dialami perempuan di daerah konflik di Aceh. Penelitian mengenai akses terhadap keadilan ini dilakukan sejak Januari hingga April 2006 dengan mengambil sampel pada sejumlah kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Kota Banda Aceh. Universitas Pertahanan Indonesia 28
29 Penelitian yang dilakukan tepat empat bulan setelah penandatanganan damai itu memperlihatkan dengan jelas keberanian masyarakat untuk mengungkapkan persoalan hukum yang dialaminya, padahal sebelumnya masalah tersebut tidak berani diungkapkan kepada orang lain, terutama di daerah-daerah terpencil. Masyarakat lebih senang diam ketika menghadapi masalah daripada mencari penyelesaian karena takut dengan anggota GAM maupun aparat keamanan. Hal ini diakui oleh masyarakat di beberapa kabupaten yang terkena konflik; bahwa semua persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum, seperti masalah tanah, kekerasan, hutang-piutang, diselesaikan dengan pendekatan adat yang terkadang diakui mereka tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak Penelitian lain dilakukan oleh Waizenegger (2006) dari Jerman mengenai relasi antara bencana alam, konflik dan penyelesaian atau resolusi konflik. Penelitian ini berlatarbelakang pada munculnya opini luas bahwa perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM disebabkan karena adanya bencana alam Tsunami di Aceh. Sebagaimana yang dilansir oleh surat kabar dan artikel di seluruh dunia bahwa terdapat hubungan antara gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia pada 26 Desember 2004 dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinky. Dengan adanya opini seperti ini maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya dalam penelitian tersebut, yakni apakah benar terdapat hubungan antara damai dan bencana? Jika ya, bagaimanakah tepatnya hubungan bencana alam yang terjadi dengan resolusi konflik itu sendiri? Dan juga bagaimana hal itu terjadi di Aceh? Apakah bencana alam tsunami merupakan potensi yang kuat untuk keberlanjutan perdamaian, baik secara langsung maupun tidak. Penelitian bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pemegang kebijakan untuk mengetahui bagaimana menjadikan bencana alam yang terjadi di daerah konflik bersenjata sebagai medium untuk perdamaian. Penelitian mempergunakan empat pendekatan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian di atas, yakni studi empiris, studi pustaka, penelitian lapangan, dan diskusi terbuka. Untuk mengetahui apakah benar terdapat hubungan antara resolusi konflik dan bencana dipergunakan studi empiris. Untuk Universitas Pertahanan Indonesia
30 mengetahui ketepatan hubungan bencana alam yang terjadi dengan resolusi konflik maka dipergunakan studi pustaka. Sementara untuk mengetahui tepatnya hubungan bencana alam dengan resolusi konflik di Aceh adalah mempergunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk melihat potensi yang jelas terhadap keberlanjutan perdamaian secara langsung dipergunakan diskusi terbuka. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah konflik sudah menunjukkan situasi yang positif setelah terjadinya Tsunami di Aceh. Perkembangan setelah 18 bulan menunjukkan bahwa Tsunami telah mempercepat dan memperkuat proses perdamaian yang sudah ada, dibandingkan sebelum terjadinya Tsunami. Sekalipun demikian, disana-sini masih terdapat potensi yang bertolak belakang terhadap keberlanjutan perdamaian baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai dampak dari Tsunami 2.4. Kerangka Pemikiran. Gambar 1 Kerangka Pemikiran Konflik Institusi Organisasi Kemasyarakatan yang Berhak Menerima Bantuan PEMERINTAH/PEMDA MoU Helsinky B R A ( BADAN REINTEGRASI ACEH ) KPA / GAM KOMITE PERALIHAN ACEH / GERAKAN ACEH MERDEKA PETA / FORKAB PEMBELA TANAH AIR / FORUM ANAK BANGSA MASYARAKAT KORBAN KONFLIK LAINNYA Universitas Pertahanan Indonesia
Dalam pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA fakta hubungan kekuasaan yang berlaku adalah bersifat mendominasi. BRA yang berada dalam struktur dengan berbagai perangkat wewenang dalam proses pemberian bantuan reintegrasi memiliki kemampuan untuk mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan kelompok masyarakat korban konflik lainnya yang berada di luar struktur wewenang tersebut. Karena komunikasi vang diciptakan dari kondisi ini dimuati oleh kepentingan menguasai dan menundukkan (komunikasi instrumental) maka terciptalah ketertindasan dari pihak KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik lainnya. Ketertindasan ini pada akhirnya bermuara pada kekerasan dalam perlawanan politik yang berujung kepada konflik. Sebab itu dalam hubungan antara BRA dan KPA/GAM, PETA/ FORKAB, dan masyarakat korban konflik lainnya perlu diciptakan wacana- wacana keadilan dan pemberian hak-hak mereka oleh BRA, di samping dibukanya ruang-ruang dialog bebas dari dominasi kekuasaan BRA dengan dibukanya komunikasi yang setara antara BRA dengan KPA/GAM, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik lainnya. Konflik yang terjadi di antara kelompok KPA/GAM dan PETA/FORKAB dalam proses pemberian bantuan reintegrasi di Aceh dapat terjadi karena masing- masing kelompok memiliki kehendak dalam membangun realitas sosial dan setiap kehendak tersebut harus saling berhadapan satu sama lain serta berusaha saling mendominasi. Dalam hal konflik horisontal yang berlangsung antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB ini pihak KPA/GAM secara nyata berusaha membangun realitas sosial bahwa PETA/FORKAB bukanlah korban konflik sehingga tidak layak atau berhak atas bantuan reintegrasi Aceh. Meskipun pada akhirnya mereka mendapatkan, namun jumlahnya tetap saja tidak setara dengan yang diterima oleh mereka yang berasal dari KPA/GAM. Begitu pula dalam proses penyaluran bantuan tersebut, terkesan jalan yang ditempuh oleh KPA/GAM lebih mudah bila dibandingkan mereka yang berasal dari PETA/FORKAB. Konflik yang terjadi secara internal antara pimpinan masing-masing kelompok dengan para anggotanya, baik dari KPA/GAM maupun PETA/ FORKAB terjadi dalam bentuk simbol pemaknaan yang diberikan oleh para anggota masing-masing kelompok terhadap pimpinan mereka dalam pemberian Universitas Pertahanan Indonesia 31
32 bantuan reintegrasi. Pemberian makna yang negatif dalam interaksi antara mantan pimpinan dan anak buah ini, seperti pimpinan mereka melakukan korupsi terhadap bantuan yang menjadi hak dari para anggota masing-masing kelompok, selanjutnya membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action) antara anggota dengan pimpinan atau mantan komandan tersebut. Konflik yang terjadi antara BRA dan Masyarakat korban konflik lainnya terjadi karena dominasi kekuasaan yang dilakukan BRA terhadap masyarakat korban konflik cenderung lebih merugikan pihak masyarakat dan lebih menguntungkan KPA/mantan GAM atau mereka yang memiliki afiliasi dengan KPA/GAM tersebut. BRA yang berada dalam struktur dengan berbagai perangkat wewenang dalam proses pemberian bantuan reintegrasi memiliki kemampuan untuk mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada kebijakan yang menguntungkan pihak KPA/mantan GAM atau mereka yang memiliki afiliasi dengannya serta cenderung untuk merugikan pihak masyarakat yang menjadi korban konflik. Karena komunikasi yang diciptakan dari kondisi ini dimuati oleh kepentingan mengutamakan pihak KPA/mantan GAM dan menomorduakan kepentingan masyarakat korban konflik maka terciptalah ketertindasan dari pihak masyarakat korban konflik, misalnya yang rumahnya dibakar. Berikutnya ketertindasan masyarakat yang menjadi korban konflik kemudian berwujud ke dalam bentuk perlawanan kepada BRA dari pihak masyarakat korban konflik tersebut. Dalam skala yang paling minimal perlawanan masyarakat korban konflik lainnya ini terwujud dalam bentuk demo-demo yang mereka lakukan terhadap BRA. Dalam skala yang lebih besar konflik terhadap BRA diwujudkan oleh masyarakat korban konflik melalui tindakan-tindakan anarkhi dan kekerasan. Universitas Pertahanan Indonesia
33 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Mekanisme Penelitian. Penelitian terhadap konflik dan potensi meluasnya konflik dalam pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA ini bersifat eksploratif deskriptif dan kualitatif karena berusaha menggali serta mendeskripsikan data secara kualitatif melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada para informan dalam penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah desain studi kasus, di mana dalam desain studi ini peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu aktivitas, proses, program, atau seseorang atau sekelompok orang. Kasus-kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan mempergunakan bermacam prosedur pengumpulan data pada suatu periode waktu tertentu (Stake, 1995 dalam Creswell, 2003: 15). Jenis pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) atau wawancara semi terstruktur kepada para informan dari kelompok-kelompok yang bertikai (GAM, PETA, FORKAB, Masyarakat korban konflik lainnya dan BRA) mempergunakan pedoman wawancara (interview guide) serta dilakukan secara tatap muka dan melalui telepon. Selain itu dipergunakan juga pengumpulan data melalui dokumen (Creswell, 1994:140-141 dalam Patilima, 2004:78-79), yaitu dokumentasi umum yang berasal dari Kodam, Polda, BRA, dan LSM di Aceh. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan ini adalah dokumen yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, seperti peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, alokasi bantuan ekonomi yang telah disalurkan oleh BRA. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah informan kunci (key informant) dari pihak- pihak yang terlibat langsung atau mengetahui tentang konflik di Aceh; baik itu dari Kodam, Polda, BRA, KPA/GAM, FORKAB/PETA, dan LSM. Dalam analisis terhadap data penelitian maka dipergunakan metode kerangka analisis yang terdiri atas lima tahapan. Pertama, adalah pengenalan Universitas Pertahanan Indonesia
dengan membaca transkrips hasil wawancara dan data yang bersumber dari dokumen. Kedua, adalah mengidentifikasi tema kerangka yang merupakan tahap mengkoding kerangka dan disusun dari hasil bacaan di tahap pengenalan. Tema kerangka dapat disusun dan dirumuskan kembali selama tahapan analisis berlangsung. Ketiga, adalah pengkodean di mana dalam proses penyusunan tema kerangka data digunakan angka atau kode huruf untuk mengidentifikasi bagian khusus dari data dengan persesuaian tema yang berbeda. Keempat, adalah dengan kartu yang menggunakan judul dari tema kerangka pada kartu untuk data sehingga mudah membaca data. Kartu berbentuk tematik untuk setiap persilangan semua informan. Dan kelima, adalah interpretasi yang dimasudkan untuk mencari pola, asosiasi, konsep, dan penjelasan data. Pada tahap ini juga akan dilakukan interpretasi pengujian. 3.2. Cara Penulisan. Cara penulisan dalam penelitian ini akan lebih banyak berbentuk analisis kualitatif di mana data primer yang tersedia dianalisa. Data itu dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur yang selanjutnya diproses melalui perekamanan, pencatatan, pengetikan dan selanjutnya dianalisis menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Untuk data yang berupa dokumen sebagian juga berbentuk analisis kualitatif bagi dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai peristiwa konflik yang terjadi di Aceh dalam proses pemberian bantuan reintegrasi ini. Namun demikian untuk data yang berupa alokasi jumlah bantuan yang diberikan oleh BRA kepada mereka yang terlibat atau menjadi korban konflik, analisis dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dengan teknik presentase. 3.3. Keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terletak pada sifat penelitian yang kualitatif sehingga harus lebih berhati-hati dalam generalisasi yang dilakukan terhadap temuan yang diperoleh dalam penelitian. Karena sifatnya yang kualitatif dan disain penelitian juga adalah studi kasus dan bukannya disain survey yang mengambil sampel dari suatu populasi maka harus diakui bahwa ada kelemahan Universitas Pertahanan Indonesia 34
dari aspek representativitasnya. Keterbatasan lainnya dari penelitian ini adalah karena sifatnya yang sensitive maka ada kemungkinan informan sulit untuk dapat diwawancara, terutama sekali mereka yang berasal dari mantan GAM. Dari aspek pengumpulan data karena wawancara juga dilakukan melalui telepon kepada para informan maka mereka ini memberikan informasi di tempat yang sudah direncanakan dan bukan di lapangan. Sekalipun wawancara dilakukan secara tatap muka maka informasi yang diberikan juga sifatnya adalah tidak langsung karena peneliti tidak secara langsung melihat apa yang dikatakan oleh informan tersebut. Universitas Pertahanan Indonesia 35
BAB IV PROSES PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN REINTEGRASI DAN KONFLIK DI ACEH 4.1. Sejarah Konflik Pemerintah RI - GAM. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI telah berlangsung sejak tahun 1976 atau telah berlangsung selama tiga puluh tahun hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) pada 5 Agustus tahun 2005 di Helsinky, Finlandia. Dengan merujuk kepada latar belakang sejarahnya, Aceh pada masa lalu adalah bangsa yang merdeka dan pemberontakan merupakan tema konstan sejak jaman penjajahan Belanda dan demikian pula setelah Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Menurut Bhakti (2008 : 8) selama empat abad sebagian masyarakat Aceh meyakini bahwa mereka adalah bagian dari sebuah negeri, negara merdeka. Masyarakat Aceh telah mengetahui bahwa ada negara yang lebih kuat yang dapat melindungi mereka. Hal ini terlihat pada masa lalu Kerajaan Pasai di Aceh dulu memberikan upeti kepada kekaisaran di Cina. Demikian pula pada periode 1538-1568 sebagai upaya untuk melindungi diri dari Portugal, Aceh mengirim upeti kepada Turki Utsmaniah (Ottoman Turki). Pada masa abad ke-19 Kesultanan Aceh menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Inggris, yakni pada tahun 1819. Aceh lebih bersahabat dengan Inggris dan tidak menyukai Belanda. Setelah tampak bahwa Inggris juga tidak dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman Belanda, maka Aceh berupaya mengadakan perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat pada tahun 1873. Dengan demikian secara implisit sebagaimana Burma, Vietnam atau Siam di abad 19, Aceh menganggap dirinya sebagai negara merdeka yang memiliki pilihan untuk bersekutu dengan negara lain. Kondisi ini cukup berbeda dengan penguasa di sekitar Laut Jawa yang lebih cenderung bekerjasama dengan Belanda, maka Aceh memilih untuk melakukan hal yang bertolak belakang. Selama kurun waktu 1873-1914 Perang Aceh melawan Belanda telah menimbulkan korban sebesar 100.000 orang Aceh Universitas Pertahanan Indonesia 36
meninggal dan korban dari pihak Belanda sebanyak 16.000 jiwa. Demikian pula ketika Jepang menginvasi Kepulauan Indonesia pada tahun 1942, pejuang Aceh berhasil mengusir Belanda dari bumi Aceh. Sekalipun pada awalnya pejuang Aceh menyambut baik kedatangan Penguasa Militer Jepang, pemberontakan yang sengit dan paling berdarah kembali muncul terhadap pihak militer Jepang pada tahun 1944. Identitas dari ke-Aceh-an atau ke-Islam-an di Aceh mulai bergeser menjadi identitas yang meng-Indonesia ketika nasionalisme mulai dikembangkan di Aceh dan daerah lain di Indonesia pada kurun waktu 1919-1922 oleh Syarekat Islam. Kecenderungan atas nasionalisme Indonesia kemudian mencapai puncaknya terjadi pada akhir tahun 1945 di mana generasi baru ulama Aceh yang kebanyakan alumni dari mazhab Islam pembaharu membujuk para ulama senior yang menjadi guru mereka untuk mendukung berdirinya republik baru di Indonesia. Selanjutnya empat orang tokoh pemimpin organisasi reformasi di Aceh atas nama seluruh ulama di Aceh mendeklarasikan bahwa segenap komponen masyarakat Aceh bersatu dan mendukung Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada 15 Oktober 1945. Tidak terkecuali Hasan Muhammad Tiro yang pada waktu itu masih berusia 22 tahun dan sedang belajar di Yogyakarta, ikut mengakui bila Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Bila kemudian Hasan Muhammad Tiro nantinya mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 1976, setelah ia belajar di New York di tahun 1960-an, adalah sebagai akibat kekecewaannya terhadap cara pemerintah di Jakarta dalam memperlakukan Aceh. Apalagi dengan ditemukannya cadangan gas alam dalam jumlah besar tahun 1971 di Arun, Lhokseumawe. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi perang saudara sesama masyarakat Aceh di mana elit politik dan masyarakat Aceh terbelah dua; kelompok pertama dipimpin oleh Teuku Nyak Arif (Gubernur Aceh pertama), yang mendukung Pemerintah Soekarno-Hatta di Jakarta, dan kelompok kedua dipimpin oleh pemimpin lokal Teuku Muhammad Daud Cumbok yang menginginkan Aceh menjadi Negara merdeka. Konflik antara dua kelompok ini yang menimbulkan perang saudara dan dikenal sebagai Perang Cumbok 1945- 1946 (El Ibrahimy, 1982 dalam Bhakti, 2008:11). Setelah Perang Cumbok konflik Universitas Pertahanan Indonesia 37
38 berikutnya mengenai keinginan bergabung dengan Republik Indonesia atau menjadi negara merdeka timbul ketika Mr. Syafruddin Prawiranegara mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948 di mana Wali Negara Sumatera Timur Tengku Mansyur mengusulkan tiga pilihan: mendirikan Negara Sumatera, mendirikan Negara Aceh, atau tetap sebagai bagian dari RI. Pada masa itu Gubernur Militer Aceh Teuku Daud Beureueh menolak kedua pilihan pertama dan tetap dengan pilihan Aceh sebagai bagian dari RI. Penghapusan Provinsi Aceh pada 8 Agustus 1950 yang diatur dengan Perpu No. 5/1950 dan digabungkan dengan Provinsi Sumatera Timur serta menggantikan Keputusan PDRI No. 8/Des/WKPH yang dikeluarkan pada 17 Desember 1949 yang mensahkan pendirian Provinsi Aceh di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh menimbulkan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta. Kekecewaan ini bersumber dari tiga hal: pertama, masyarakat Aceh merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan sumbangan dalam pembelian pesawat Dakota (DC-3), yang dinamakan Seulawah, kepada Pemerintah Pusat di Jakarta; kedua, Aceh yang mayoritas penduduknya muslim digabungkan dengan Provinsi Sumatera Timur yang mayoritas berpenduduk Kristen; ketiga, pada saat kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, ia bersumpah atas nama Tuhan akan memberikan status otonomi khusus dan kebebasan untuk menjalankan Syariah Islam. Pada 21 April 1953 saat Konggres Ulama se-Indonesia di Medan, Sumatera Utara, pemimpin Aceh mengutarakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Sebagai kelanjutan dari konggres tersebut pemimpin Aceh mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan mensosialisasikan keputusan itu kepada masyarakat. Teuku Daud Bereueh pada 21 September 1953 mendeklarasikan dukungannya terhadap NII yang pertama kali diproklamasikan oleh Karto Soewirjo di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini dikenal juga dengan sebutan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan sekalipun bukan gerakan separatis dengan maksud hanya mendirikan Negara Islam Indonesia, Soekarno memiliki kekhawatiran bila gerakan ini dapat memicu wilayah lain yang Universitas Pertahanan Indonesia
mayoritas penduduknya non-muslim untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebab itu untuk meredam separatisme di Aceh pada tahun 1950-an maka Presiden Soekarno melakukan dua pendekatan yang dikenal dengan pendekatan militer yang dilengkapi pendekatan diplomatis. Untuk meredam pemberontakan bersenjata di Aceh digelar operasi militer dengan nama "Operasi 17 Agustus". Selain itu pendekatan politik dan diplomatis diterapkan dengan jalan memberikan amnesti kepada seluruh pendukung NII di Aceh dan memberikan status daerah istimewa kepada Aceh. Pemerintah pusat pada waktu itu menunjuk pula Ali Hasjmy sebagai gubernur baru Aceh dengan mandat penuh untuk menjalankan pemerintahan dan Letkol Sjamaun Gaharu sebagai panglima Kodam di Aceh pada 27 Januari 1957. Kebijakan ini secara efektif berhasil meredam pemberontakan di Aceh. Namun demikian perdamaian yang terwujud di Aceh ini hanya berlangsung sementara. Ketika pemimpin sipil dan militer di Sumatera dan Sulawesi mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Pemerintahan Semesta (Permesta) di Sulawesi atau lebih dikenal dengan pemberontakan PRRI/Permesta pada 15 Pebruari 1958 maka pemimpin Aceh juga ingin bergabung karena kedekatan antara pemimpin DI/TII dan PRRI. Melalui pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin pemberontak di Jenewa, Swiss, pada Desember 1958 maka muncul ide untuk mendirikan Republik Persatuan Indonesia (RPI). Pemerintah pusat di Jakarta kembali membujuk pemimpin Aceh untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan jalan memberikan status daerah istimewa kepada Aceh dengan Keputusan Pemerintah SK No. 1/Missi/1959 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi. Kemudian RPI ini bubar dengan sendirinya karena perbedaan ideologi di antara mereka sendiri, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Konflik antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul pada masa Orde Baru di mana Presiden Soeharto sekalipun melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status daerah istimewa dan penerapan Syariah Islam, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Sebaliknya Presiden Soeharto justru memberikan kesempatan kepada Universitas Pertahanan Indonesia 39
perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh di bidang eksplorasi minyak dan gas di Arun pada tahun 1970-an. Hal ini kembali memicu pemberontakan di Aceh dan muncul dengan nama baru Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Sekalipun gerakan ini baru didirikan pada 20 Mei 1977, Hasan Tiro memilih tanggal 4 Desember 1976 sebagai hari lahir GAM, yakni sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Berbeda dengan Daud Beureueh dan Darul Islam pada waktu lampau yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia tanpa ada keinginan memisahkan diri dari RI, maka GAM memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara merdeka dan terpisah dari RI. Meskipun upaya ini berhasil dipatahkan dengan kekuatan militer pada Mei 1977 namun gerakan untuk merdeka ini kembali mencuat pada tahun 1989 dan meningkat secara pesat pada akhir 1998 atau saat era reformasi (Schulze, 2003 dalam Bhakti, 2008:14). Konflik antara Pemerintah RI dengan GAM ini sejak pendirian GAM pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, 1976-1979, GAM hanya merupakan kelompok separatis kecil yang didirikan oleh 70 orang cendekiawan yang tersebar hanya di kampung Hasan Tiro, Pidie. Dengan operasi intelejen militer operasi ini berhasil dipadamkan dan memaksa Hasan Tiro mengasingkan diri ke Swedia sejak tahun 1979. Tahap kedua, 1989-1998, GAM menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah pusat dengan mulai melakukan serangan sporadis terhadap pos TNI dan POLRI di Aceh. Kekuatan dari gerakan separatis Aceh ini menjadi bertambah kuat manakala sekitar 800 anggotanya yang diduga berlatih kemiliteran di Libya kembali pada kisaran waktu pertengahan dan akhir tahun 1980-an, dan juga anggota lainnya sebanyak 115 yang dilatih oleh gerilya muslim di Mindanao Filipina serta beberapa anggota GAM lain yang dikabarkan berlatih kemiliteran di Afghanistan. Masih ada lagi tambahan kekuatan GAM yang berasal dari anggota TNI dan POLRI yang melakukan desersi dan bergabung dengan sayap militer GAM (AGAM, Angkatan Perang Gerakan Aceh Merdeka) selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak diketahui dengan pasti (ICG Asia Report No. 17 dalam Bhakti, 2008:14). Pendukung GAM menjadi semakin besar juga karena "Operasi Jaring Merah" atau Daerah Operasi Militer (DOM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru. Pada saat pelaksanaan Universitas Pertahanan Indonesia 40
operasi tersebut banyak korban sipil jatuh dari masyarakat Aceh, di mana jumlah korban tewas tercatat sebanyak 1.258-2.000 jiwa. Tahap ketiga, 1999-2005, GAM menjadi semakin popular di Aceh karena digelarnya kembali operasi militer di Aceh, kegagalan kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan (CoHA) antara GAM dan Pemerintah RI, kegagalan pemerintah dalam menerapkan status otonomi khusus di Aceh, dan kegagalan mentransformasi GAM dari gerakan militer menjadi gerakan politik. Pemberontakan di Aceh oleh GAM periode 1976-2005 memiliki akar yang lebih kompleks dan berbeda dengan pemberontakan periode 1950-an yang lebih berkaitan dengan penerapan status otonomi khusus. Salah satu sebab adalah berkaitan dengan masalah ekonomi di mana eksploitasi kekayaan alam Aceh yang besar seperti minyak dan gas alam, kayu, dan sumber daya mineral lainnya berlangsung secara besar-besaran dan yang kembali ke Aceh hanya 5%. Aceh menjadi provinsi yang miskin meski kekayaan alamnya berlimpah. Sebelum kejatuhan Presiden Soeharto Mei 1998, GAM juga telah menjadi organisasi modern yang solid dengan jumlah pendukung yang lebih banyak, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan persenjataan yang modern. Sebab itu operasi militer besar-besaran dilakukan untuk melumpuhkan pemberontakan bersenjata tersebut. Pada masa Orde Baru tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan pemberontakan GAM di Aceh melalui solusi ekonomi maupun politik. Barulah pada tahap awal demokratisasi di Indonesia, Presiden B.J. Habibie berkaitan dengan konflik Aceh mengakui kesalahan masa lalu, memohon maaf kepada masyarakat Aceh dan berjanji untuk menghentikan DOM di Aceh. Pada 7 Agustus 1998 Jenderal Wiranto yang menjabat Menhankam dan Panglima TNI mengakui adanya dampak negatif dari pelaksanaan DOM di Aceh dan meminta maaf serta berjanji akan menghapus status DOM yang telah ditetapkan sejak awal 1990. Selanjutnya pada akhir bulan Agustus seluruh pasukan diperintahkan untuk ditarik dari Aceh. Namun kenyataannya pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh dan semakin menguatkan perlawanan GAM terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Presiden B.J. Habibie mengalami kendala untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Aceh selain dengan operasi militer. Universitas Pertahanan Indonesia 41
42 Barulah sejak awal tahun 2000 pemerintah Indonesia di bawah Presiden Abdurahman Wahid mencoba melakukan pendekatan ekonomi dan politik, serta mencoba membuka dialog damai dengan GAM. Melalui mediasi yang dilakukan oleh Henry Dunant Centre (HDC) pada 12 Mei 2000 pemerintah RI dan GAM menandatangani "Jeda Kemanusiaan" yang berlaku mulai dari 2 Juni 2000 hingga 15 Januari 2001. Namun kesepakatan Jeda Kemanusiaan juga tidak berhasil mengurangi tingkat kekerasan di lapangan. Kedua belah pihak saling menyalahkan atau menuduh pihak ketiga sebagai pelaku tindak kekerasan. Meskipun demikian Jeda Kemanusiaan merupakan terobosan penting dalam menginternasionalisasi konflik melalui pengenalan upaya mediasi HDC. Jeda Kemanusiaan kemudian digantikan lagi dengan Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada Maret 2001 namun tampaknya kesepakatan ini juga tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena itu Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan Instruksi Presiden No. 4/2001 tentang Langkah Menyeluruh untuk Penyelesaian Masalah Aceh, yang tidak mencakup deklarasi keadaan darurat di Aceh, pada 11 April 2001. Namun instruksi tersebut tetap saja membuka jalan bagi peningkatan operasi militer. Pada masa ini pula pemerintah menawarkan otonomi yang luas bagi Aceh dalam mengelola pemerintahan daerahnya dengan tujuan mengurangi dukungan bagi kemerdekaan Aceh. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri Kesepakatan Penghentian Kekerasan (Cessation on Hostilities Agreement, CoHA) ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Sesuai dengan kesepakatan tersebut maka GAM harus menyerahkan seluruh persenjataan dan meletakkannya di tempat tertentu, relokasi dan perumusan ulang peran aparat keamanan Indonesia di Aceh, dan keputusan bersama untuk membentuk beberapa daerah damai. Namun lagi-lagi pendekatan ini mengalami kegagalan dan karena ketidakefektifan CoHA dalam menghentikan pemberontakan di Aceh, maka Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden No. 18/2003 mengumumkan pada 19 Mei 2003 untuk menerapkan status darurat militer. Keputusan ini memiliki tujuan untuk memulihkan keamanan di Aceh, penegakan hukum, dan menjalankan roda perekonomian di Aceh. Status itu kemudian berlanjut dengan status darurat sipil Universitas Pertahanan Indonesia
43 yang berlangsung hingga enam bulan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (18 Mei 2004). Lalu bagaimana dengan usaha dialog damai sehingga dapat tercapainya MoU Helsinky? Sebenarnya upaya untuk membuka dialog damai telah berlangsung pada awal 2004 setelah melemahnya kekuatan GAM akibat operasi darurat militer sejak Mei 2003 atau pada masa kepresidenan Megawati. Selain itu gempa bumi dan Tsunami di Aceh dan Nias pada 26 Desember 2004 telah menuntut pemerintah RI dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara akhir Januari hingga Juli 2005 telah melakukan lima kali "pertemuan informal" dengan GAM di Helsinky dengan difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Pada 17 Juli 2005 kedua pihak bersepakat mengenai substansi dan redaksi yang tertuang pada MoU, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 serta dikenal dengan MoU Helsinky. Isi dari MoU tersebut diantaranya adalah mengenai pemerintah Aceh, reintegrasi ekonomi dan sosial mantan anggota GAM, decommissioning GAM, pengaturan ulang peran TNI/POLRI di Aceh. Berdasarkan MoU Helsinky ini pemerintah mencoba me- reintegrasi-kan mantan anggota GAM ke dalam masyarakat melalui pemberian bantuan ekonomi dan perumahan, serta kesempatan dalam pilkada. Namun kenyataan yang terjadi selanjutnya apakah semudah seperti yang diinginkan oleh pemerintah? Tampaknya masih perlu kajian yang lebih cermat lagi. 4.2. Proses Penyaluran Bantuan Reintegrasi di Aceh. Salah satu amanat dalam MoU Helsinky dan dijabarkan dalam UU PA adalah proses reintegrasi Aceh yang secara formal ditangani oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Secara umum BRA dapat dipandang sebagai instrumen yang disepakati untuk menangani proses reintegrasi Aceh sesuai dengan butir-butir yang disepakati dalam kesepakatan Helsinky. Dalam kerangka yang lebih spesifik proses reintegrasi yang ditangani oleh BRA adalah kepada keluarga korban konflik, mantan kombatan dan non kombatan, serta masyarakat imbas Universitas Pertahanan Indonesia
konflik. BRA adalah lembaga yang dipercaya untuk menjalankan berbagai program rekonsiliasi, termasuk mengintegrasikan eks kombatan GAM ke dalam masyarakat Aceh, serta menyalurkan kompensasi kepada para korban konflik di Aceh. Pendekatan ekonomi dalam hal ini digunakan sebagai entri point oleh BRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran BRA ini adalah dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2005 dan Direktrif Menko Polhukam Nomor : DIR-67/MENKO/POLHUKAM/ 12/2005 tanggal 15 Desember 2005, dimana Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka melakukan sosialisasi MoU Helsinky membentuk sebuah Tim Sosialisasi Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nomor : 330/225/2005 tanggal 28 November 2005. Mengingat luasnya rentang kegiatan dan tugas-tugas Reintegrasi Damai Aceh yang harus diemban oleh Tim Sosialisasi tersebut dan perlunya mengakomodir semua unsur pemangku kepentingan di dalam sebuah Tim, maka dibentuklah sebuah badan yang menangani Reintegrasi Damai Aceh dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 330/032/2006 tanggal 11 Pebruari 2006 dengan nama Badan Reintegrasi Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka ke dalam Masyarakat. Selanjutnya sebagai akibat adanya pengalihan tugas Pelaksana Harian Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh, Keputusan Gubernur tersebut diperbaiki kembali dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 330/106/2006 tanggal 13 April 2006. Setelah memperoleh saran, usul dan pendapat dari berbagai pihak agar dilakukan perampingan organisasi guna terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Reintegrasi Damai Aceh lebih memfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan sosial kepada para korban konflik. Dengan demikian diharapkan BRA dapat lebih benar-benar terfokus pada pencapaian program yang telah ditetapkan. Atas dasar hal inilah kemudian dilakukan perubahan kembali dalam susunan organisasi Badan Pelaksana Harian Reintegrasi Damai Aceh tersebut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006. Universitas Pertahanan Indonesia 44
Pemerintah RI sebagai salah satu stakeholder dalam penandatanganan MoU Helsinky secara serius juga telah mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk mendukung kegiatan BRA. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp 700 miliar untuk program tahun 2007 dan BRA mulai tahun itu pula telah menjadikan bantuan perumahan untuk korban konflik sebagai prioritas. Sementara pada tahun 2006 sendiri rumah bagi korban konflik yang dibangun BRA, Dinas PU dan Dinas Sosial Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 5.000 rumah. Masyarakat korban konflik diberi kesempatan untuk mengirimkan proposal bantuan perumahan kepada BRA kabupaten/kota karena kebutuhan perumahan di daerah yang terimbas konflik masih tinggi. Dalam hal bantuan perumahan bagi masyarakat korban konflik telah terjadi distorsi yang bersumber dari perilaku mereka sendiri. Dari sejumlah 39.926 proposal bantuan perumahan yang masuk, ketika semua proposal permohonan dimasukkan ke dalam data base, ternyata ditemukan banyak data yang ganda. Ini berarti banyak korban konflik yang mengirimkan lebih dari satu proposal. Setelah proses komputerisasi selesai jumlah pemohon bantuan perumahan menyusut sekitar 22 persen menjadi 31.187 pemohon. Nilai masing-masing rumah bantuan BRA adalah Rp. 35 juta per unit. Dalam realisasinya jumlah bantuan yang diberikan untuk rumah dibakar/rusak total pada tahun 2005 adalah sebanyak 3.503, tahun 2006 sebanyak 1.725, dan tahun 2007 sebanyak 3.075. Dengan demikian jumlah total rumah yang berhasil dibangun adalah 8.303 dari target sebanyak 31.187 pemohon. Selain bantuan perumahan diberikan pula dana santunan untuk ahli waris korban konflik yang meninggal atau hilang dan jumlah yang diterima oleh setiap penerima setiap tahunnya Rp. 3 juta. Pada tahun 2005 telah dialokasikan kepada 517 penerima, tahun 2006 kepada sebanyak 19.596 penerima, dan tahun 2007 kepada sebanyak 21.596 penerima; dari target sejumlah 33.424 penerima. Dengan demikian sisa yang belum menerima bantuan dana santunan adalah sebanyak 11.828 penerima. Sedangkan untuk bantuan dana reintegrasi kepada penerima cacat dari target sebanyak 14.932 penerima; pada tahun 2006 telah direalisasikan kepada 550 penerima dan tahun 2007 kepada 1.000 penerima, sehingga total yang sudah menerima bantuan cacat karena konflik ini adalah sebanyak 1.550 penerima Universitas Pertahanan Indonesia 45
dan masih tersisa 13.382 penerima. Selain itu masih ada bantuan-bantuan lainnya seperti pelayanan medis, beasiswa anak yatim, dan bantuan pemberdayaan ekonomi. Untuk bantuan yang terahir ini berdasarkan data Bapel BRA hampir semua kelompok GAM (termasuk FORKAB) telah menerima bantuan tersebut, kecuali dari golongan Tapol/Napol saja. Sedangkan yang masih sedikit menerima adalah dari kalangan masyarakat korban konflik dan mereka yang berasal dari kalangan PETA baru sekitar 62 persen yang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi ini. Dalam menjalankan fungsi rekonsiliasinya ternyata masih banyak masalah yang dihadapi oleh BRA dalam penyaluran bantuan reintegrasi ini. Masih banyak eks kombatan GAM yang belum mendapatkan penghidupan yang layak, kecemburuan dari korban konflik di luar eks GAM karena adanya perbedaan dalam jumlah serta cara penyaluran bantuan reintegrasi diberikan, dan masih tingginya angka pengangguran dari kalangan eks kombatan GAM. BRA dalam program-programnya terkesan lebih mendahulukan mereka yang berasal dari kelompok eks GAM, terlebih dengan pengangkatan Nur Djuli sebagai ketua BRA yang mengingat latar belakangnya sebagai salah satu juru runding dari pihak GAM dalam proses penandatanganan MoU di Helsinky. Bila ini yang terjadi maka BRA akan sama seperti BRR (Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Nias) yang dalam kegiatannya lebih memprioritaskan kelompok KPA/eks GAM dengan berbagai tender proyek. Pada sisi lain terlihat masih banyak korban konflik dari masyarakat sipil di Aceh yang belum tersentuh, selain ribuan transmigran yang melakukan eksodus ke luar Aceh semasa konflik. Mereka ini meninggalkan assetnya berupa rumah dan kebun dan saat ini masih tersebar di Sumut, Riau, dan Jawa. Salah satu hal penting dalam upaya menjaga perdamaian abadi di Aceh adalah pada rekonsiliasi dengan mengedepankan upaya untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang pernah bertikai di sana, yakni antara mereka yang berasal dari kalangan GAM dan non-GAM seperti dari pihak PETA dan FORKAB. Masing-masing pihak paling tidak dapat menerima dan melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Selain itu upaya rehabilitasi dari kelompok eks GAM dan non-GAM untuk memberikan penghidupan yang layak dengan Universitas Pertahanan Indonesia 46
melakukan pemberdayaan ekonomi dalam suatu perencanaan yang matang juga masih sangat diperlukan. Sebagaimana halnya yang telah dilakukan Pemerintah RI untuk merehabilitasi tokoh-tokoh dan anggota GAM dengan membebaskan mereka dari tahanan serta memulihkan nama baik mereka sebagai tapol / napol. 4.3. Program - Program Bantuan Reintegrasi. Program-program bantuan reintegrasi yang diberikan BRA kepada mantan GAM, PETA/FORKAB, dan masyarakat korban konflik lainnya memiliki bentuk dan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan butir-butir dalam MoU Helsinky yang menjadi target grup untuk menerima bantuan reintegrasi ini adalah mantan pasukan GAM, tapol yang mendapat amnesti, dan masyarakat korban konflik. Sesuai dengan skema pelaksanaan reintegrasi maka reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan hak mereka yang menjadi target grup tersebut melalui kemudahan ekonomi yang didukung oleh dana reintegrasi. 4.3.1. Program Bantuan Reintegrasi Bagi KPA/GAM. Bagi anggota KPA / GAM bantuan yang diberikan meliputi reintegrasi dan pemberdayaan mereka mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada mantan GAM ini adalah berbentuk bantuan pemberdayaan ekonomi, di mana masing-masing anggota GAM berhak atas bantuan sebesar 25 juta rupiah, yang dapat dimanfaatkan mereka untuk memulai hidupnya setelah kembali ke kampung halaman. Berdasarkan realisasinya dari BRA berdasarkan data awal atau data yang diverifikasi atau direverifikasi maka dari sejak tahun 2005 hingga tahun 2006 bantuan bagi mantan GAM ini seluruhnya telah terealisasi. Sebanyak 3000 anggota GAM pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah memperoleh haknya dan tidak ada yang tersisa sejak tahun 2007 hingga tahun 2009. Bagi tapol/napol GAM bantuan pemberdayaan ekonomi telah terealisasi seluruhnya pada tahun 2006 dan tahun 2007 untuk sebanyak 2.035 tapol/napol GAM. Namun demikian masih tersisa sejumlah 3.913 tapol/napol GAM remisi yang belum memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi dari sebanyak 6.000 tapol/napol remisi GAM. Universitas Pertahanan Indonesia 47
Bagi kelompok lainnya, yakni GAM non TNA, dari sebanyak 6.200 orang semuanya telah terealisasi bantuannya pada tahun 2005 dan tahun 2006. Bila melihat pada rincian data BRA di atas maka tampaknya bantuan pemberdayaan ekonomi ini telah berjalan lancar dan terealisasi semua dengan baik untuk KPA/GAM, baik itu dari kalangan kombatan maupun non-kombatan. Ternyata di lapangan gambarannya tidak seindah dan sebaik yang ada pada data BRA tersebut. Masih banyak masalah-masalah yang terkait dengan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi mantan GAM dari kalangan kombatan dan non- kombatan. Ada mantan GAM yang menerima lebih rendah dari jumlah yang seharusnya mereka terima, dan ada pula yang bahkan belum menerima karena tidak terdata sebagai mantan GAM. 4.3.2. Program Bantuan Reintegrasi Bagi PETA/FORKAB. Sebagaimana halnya kelompok eks GAM maka mereka yang berasal dari kalangan kelompok PETA/FORKAB juga telah menerima bantuan reintegrasi melalui BRA. Namun berbeda dengan mereka yang berasal dari eks GAM, mereka yang berasal dari PETA / FORKAB ini mengalami ketidakadilan dalam jumlah bantuan yang diterimanya. Bila eks GAM menerima bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar 25 juta maka jumlah yang diterima dari kelompok terakhir ini hanya sebesar 10 juta. Selain itu mereka mendapatkan diskriminasi dalam perlakuan yang diterima dari BRA karena cenderung dianggap bukan sebagai korban konflik dan bahkan dianggap sebagai penghianat perjuangan mereka dulu untuk memberontak. Pada awal perumusan program BRA, unsur Relawan PETA tidak tercantum, sementara jumlahnya tidak sedikit karena ada 6.500 orang GAM. Nama Relawan PETA baru muncul pada revisi program BRA Mei 2006 di mana sebelumnya mereka ini lebih dikenal sebagai Milisi. Hal mendasar yang diabaikan BRA adalah karena milisi tidak tercantum dalam MoU Helsinky sebagaimana GAM dan korban konflik lainnya. Lalu siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas keberadaan milisi ini? Apakah mereka harus masuk dalam program BRA? Permasalahan lain adalah tidak ada program khusus untuk mendamaikan pertentangan antara GAM dan PETA/FORKAB. Sebagaimana dinyatakan oleh Universitas Pertahanan Indonesia 48
seorang anggota KPA berikut ini : "kami bisa saja berangkulan dengan anggota TNI sebab masalahnya sudah diselesaikan di Helsinky, tapi dengan orang-orang yang mengkhianati kami dan menusuk kami dari belakang, kami belum bisa memberikan jawaban". Sedangkan dari pihak PETA sendiri menyatakan : "kami bersedia berdamai dan melakukan rekonsiliasi dengan pihak GAM, namun apakah pihak GAM bersedia untuk melakukannya?". 4.3.3. Program Bantuan Reintegrasi Bagi Masyarakat Korban Konflik Lainnya. Bagi masyarakat korban konflik bantuan reintegrasi yang berhak mereka peroleh adalah bantuan bagi korban konflik yang meninggal dunia/hilang, ahli waris dari korban yang meninggal/hilang, rumah yang dibakar/hancur, harta yang rusak/hancur/hilang, cacat/hilang anggota tubuh, sakit mental, sakit fisik, hilang mata pencaharian pokok, dan pendidikan anak yatim konflik. Berdasarkan data BRA bantuan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban konflik ini telah terealisasi sebanyak 42.481 hingga tahun 2010 dan masih tersisa sebanyak 19.519 yang belum mendapat bantuan tersebut. Untuk bidang Sosial Budaya maka berdasarkan data BRA pula maka bantuan berupa Diyat (kompensasi) seluruhnya sudah dapat memperoleh dana bantuan tersebut pada tahun 2009, dari sebanyak 30.128 penerima. Untuk bantuan rumah dibakar/rusak dari sebanyak 28.338 rumah rusak/dibakar hingga tahun 2009 masih tersisa 6.382 masyarakat korban konflik yang belum menerima dan rencananya pada tahun 2010 baru akan menerima. Untuk bantuan korban cacat hingga tahun 2009 masih tersisa sebanyak 8.571 yang belum menerima dari sebanyak 14.932 penerima, dan rencananya pada tahun 2010 akan diselesaikan semuanya. Untuk beasiswa anak yatim dari sebanyak 30.109 penerima yang diverifikasi, hingga 2008 telah menerima bantuan tersebut ada sebanyak 16.023 penerima. Bila dibandingkan antara realisasi bantuan reintegrasi yang diberikan BRA kepada masyarakat korban konflik ini tampaknya semua juga berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Namun berdasarkan temuan lapangan tampak masih banyak masalah yang berkaitan dengan bantuan bagi rumah rusak/dibakar Universitas Pertahanan Indonesia 49
50 bagi masyarakat korban konflik. Masih sering dilakukan demo-demo oleh masyarakat korban konflik ini ke Pemerintah Daerah di Aceh untuk menuntut hak- haknya karena mereka belum mendapatkan padahal merasa berhak karena benar- benar menjadi korban konflik. Hingga saat ini menurut seorang masyarakat korban konflik dari Kabupaten Bener Meriah sudah hampir dua puluh kali ia melakukan demo untuk menuntut haknya atas penggantian rumah oleh BRA, karena memang benar-benar belum memperolehnya padahal berhak untuk menerima karena rumahnya dibakar semasa konflik. Secara umum kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pemberian bantuan reintegrasi di Aceh dapat dilihat pada tabel kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan bantuan reintegrasi Aceh menurut periode dan sumber (lihat lampiran 2). 4.4. Konflik-konflik dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. Konflik-konflik dalam penyaluran bantuan reintegrasi terdiri atas konflik- konflik yang berlangsung secara vertical maupun horizontal. Konflik secara vertikal adalah konflik-konflik yang berlangsung antara BRA dan KPA/GAM, konflik antara BRA dan PETA/FORKAB, dan konflik antara BRA dan masyarakat korban konflik lainnya. Konflik secara horisontal adalah konflik- konflik yang berlangsung antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB dan konflik yang terjadi secara internal di dalam tubuh masing-masing kelompok tersebut. 4.4.1. Konflik Vertikal dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. 4.4.1.1. Konflik antara BRA dan KPA/GAM. Sekalipun yang menjadi pimpinan BRA adalah berasal dari kalangan eks GAM, namun konflik juga terjadi antara KPA/eks GAM ini dengan BRA. Dalam halnya konflik yang terjadi antara BRA dan KPA/GAM adalah sebagai akibat dari program reintegrasi di Aceh yang tidak melalui mekanisme registrasi yang jelas, baik untuk combatant GAM, GAM non-combatant, korban konflik, dan korban pelanggaran HAM. Sehingga sampai saat ini tidak ada jumlah dan nama-nama yang jelas berapa dan siapa-siapa saja yang harusnya menerima dana reintegrasi Universitas Pertahanan Indonesia
itu. Dalam MoU Helsinky memang sudah disebutkan bahwa jumlah GAM yang akan ikut dalam program reintegrasi itu adalah sejumlah 3000 orang, yang menjadi masalah kemudian adalah tidak ada data yang pasti mengenai jumlah dan nama-nama GAM non-combatant, karena petinggi-petinggi GAM menolak untuk mengeluarkan nama dengan alasan keamanan. Mereka khawatir bahwa daftar tersebut dapat menjadi daftar target kalau terjadi konflik di masa yang akan datang, namun persoalan sebenarnya adalah bagaimana membagi uang tersebut kepada populasi yang jauh lebih besar. Pimpinan GAM kemudian membuat solusinya dengan memberikan uang tersebut kepada para mantan komandan dan berharap mereka dapat membaginya secara merata. Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal ini tidak berjalan dengan lancar dan bahkan menjadi sumber konflik internal GAM serta berpengaruh pada kepercayaan terhadap BRA. Sebagaimana dinyatakan seorang mantan GAM berikut ini: "Suatu masalah yang muncul di kalangan GAM sendiri saat ini adalah kecemburuan sosial...apalagi sekarang ini...ada nanti yang dapat proyek misalnya, yang kecil-kecil nggak kebagian...tapi kita sendiri tidak pernah terlibat di dalamnya, disitu perbedaannya." Program-program dari BRA belum menyentuh pada substansi yang mendasar untuk kepentingan layak hidup bagi mantan TNA (Tentara Nasional Aceh) yang akan dipersiapkan/ditransformasikan kedalam masyarakat yang pendataannya masih simpang siur. Berbeda dengan program reintegrasi di Guatemala atau Sierra Leone, sebelum masuk ke dalam program reintegrasi, seluruh combatant dan non-combatant dimasukkan ke dalam sebuah Camp Demobilisation, mulai dari camp inilah kemudian proses registrasi dilakukan, setelah diregistrasi maka mereka kemudian mendapatkan ID Card untuk ikut dalam program selanjutnya. Di Aceh semua menjadi kabur, siapa yang berhak? Siapa yang sudah menerima? Siapa yang combatant dan siapa yang non- combatant menjadi simpang siur, yang terjadi akhirnya timbul permasalahan- permasalahan mengakibatkan lambatnya kinerja BRA. Logika yang seharusnya digunakan dalam melaksanakan program reintegrasi adalah "from combatant to community", dari logika tersebut harusnya semua pihak sadar, bahwa ada pihak yang setiap harinya memegang senjata dan bergelut dengan peperangan, yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam komunitas masyarakat sipil, mau kerja Universitas Pertahanan Indonesia 51
52 apa mereka? Akan menjadi apa mereka? Mereka tidak punya keterampilan lain selain menghamburkan peluru, namun dalam program BRA, point ini justru dikesampingkan, para combatant malah diharuskan memasukkan proposal tentang usaha yang akan mereka buat setelah kembali ke masyarakat. Tidak ada proses pembinaan, kursus keterampilan atau sejenisnya yang bisa menjamin bahwa mereka tak akan kembali berperang. Hal ini senada dengan pendekatan rekonstruksi pasca perang (Kartikasari [ed.], 2000:128) dimana terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi dari mereka yang bertikai dan mengintegrasikan kembali masyarakat untuk mengakomodir konflik yang terjadi selama ini adalah langkah yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan menengah pasca terjadinya konflik. Demikian pula dengan pendataan terhadap personil yang terlibat dalam combatant GAM dan non-combatant, apabila masih banyak yang belum terdaftar akan menjadi masalah karena akan berpengaruh terhadap jatah bantuan yang tidak merata sehingga terjadi kecemburuan diantara kelompok GAM sendiri, hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai perjanjian MoU Helsinky. Kasus 1 April 2008 di Bener Meriah dilaksanakan rapat KPA Daerah III Wilayah Linge di rumah Saheden (40 tahun, Pangsagoe KPA Gedok Kampung Musara Pakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah) yang dihadiri oleh sekitar 30 orang anggota KPA pimpinan Agus (35 tahun, Pengurus BRA) dan Din Selatan (45 tahun, Pengurus BRA). Isi rapat membahas tentang tuntutan pembangunan rumah anggota KPA dari bantuan BRA yang dinilai tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan dan kurang layak untuk ditempati sehingga para KPA yang mendapat rumah bantuan tersebut menuntut pengembalian atau pemberian dana tambahan sebesar Rp. 10 juta/KK. Kasus 2 Desember 2008 di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Institut Perdamaian Indonesia (IPI) Inter Peace, perwakilan fasilitator dari IPI an. M. Nasir Ali dan Ade Susanti Thaher Universitas Pertahanan Indonesia
bertempat di Wisma Safira Jl. Kesehatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 17 orang, terdiri dari masyarakat dan mantan kombatan GAM. Pendapat peserta dalam diskusi tersebut antara lain : 1) Sayid Fadli (anggota KPA) menyampaikan bahwa di Kec. Kuala Satee Kab. Aceh Barat Daya sulit mendaftarkan surat rekonsiliasi korban konflik yang akan diajukan ke BRA karena harus ditandatangani Komandan Pos di mana yang bersangkutan pernah ditahan pada masa konflik, sementara pos tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, 2) Sudirman (anggota KPA) menyampaikan bahwa BRA dalam menyalurkan bantuan korban konflik banyak memanipulasi data, sehingga bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan Sdr. Sudirman menjelaskan bahwa dirinya memiliki data fiktif tersebut. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 3 September 2009 di Kab. Aceh Tenggara diperoleh informasi dari Sdr. Ramli (33 tahun, eks GAM, Ketua BRA Kab. Aceh Tenggara, alamat Ds. Kutarih, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara), bahwa mobil dinas BRA Kab. Aceh Tenggara sudah 1,5 bulan dipakai Sdr. Murtada alias Cobra (30 tahun, bendahara KPA Kab. Aceh Tenggara, alamat Ds. Seldok, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara) yang mana sampai saat ini mobil dinas tersebut belum dikembalikan, dengan alasan : 1) BRA itu ada karena eks GAM yang berdamai dengan Pemerintah RI, 2) Pegawai di BRA seharusnya 30% dari mantan kombatan GAM, tetapi di BRA Kab. Aceh Tenggara tidak terlaksana, 3) Ketua BRA Kab. Aceh Tenggara tidak pernah berkoordinasi dengan mantan kombatan GAM Kab. Aceh Tenggara. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan Sdr. Ramli kepada Wabup Kab. Aceh Tenggara selaku penanggungjawab BRA dan akan memanggil Sdr. Murtada alias Cobra. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Pebruari 2008 di Pidie Jaya sebanyak 30 orang anggota KPA Pidie Jaya di bawah pimpinan Tgk Ayub (Ketua KPA Pidie Jaya) mendatangi kantor Kesbanglinmas/ Kantor BRA sementara Pidie Jaya Meureudu menuntut dengan cara paksa kepada Universitas Pertahanan Indonesia 53
Kakesbanglinmas Drs. Fakhrudin (Sekretaris BRA Pidie Jaya), agar mencoret nama-nama anggota BRA yang dari GAM, antara lain: Fauji (Ketua BRA), T.Wahidin, Tgk. Safwan Paya Tui, A. Kadir, A. Maimun Zulkifli, Saiful Bahri, Fikri, dan Dedi Gunawan. Nama-nama tersebut tidak dipilih oleh Pangwil pada saat itu hanya ditunjuk oleh Pangsagoe. Kelompok KPA yang mendatangi kantor tersebut bertindak arogan dengan cara merusak meja dan kursi sehingga Kakesbanglinmas merasa ketakutan dan terpaksa mencoret nama-nama yang diinginkan oleh kelompok KPA. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 5 Maret 2008 di Sabang diperoleh struktur BRA wilayah Sabang periode 2008 dan hasil keterangan yang diperoleh dari sumber bahwa struktur organisasi BRA periode 2008 mengalami perampingan dibandingkan tahun 2007. Saat ini BRA mayoritas dijabat oleh tokoh KPA selain itu tidak terdapatnya unsur dari Kepolisian, TNI (Kodim) dan unsur PETA maupun FORKAB. Susunan kepengurusan BRA TA 2008 adalah : a) Koordinator: Munawar Liza (Walikota Sabang) dan Wakil Koordinator : Islamudin (Wakil Walikota Sabang) Izil Azhar (Ketua KPA Sabang), b) Ketua : Abdulah Hba (anggota KPA) dan Wakil Ketua: Drs. Zakaria, MM (Asisten 1), c) Sekretaris : Ansari Abdulah, SE (Kakesbang) dan Wakil Sekretaris: Kabag Pemerintahan, d) Koordinator bidang ekonomi : M.Yusuf (anggota KPA), e) Koordinator bidang data : Agus Herman, SH, dan f) Koordinator bidang Sosbud : Muslim Bin Yusni (anggota KPA). Struktur BRA Sabang sesuai dengan SK Walikota No.91 Th 2008 tanggal 13 Maret 2008. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 6 Seorang anggota GAM juga menyatakan telah menerima bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar 15 juta, namun jumlah yang diterimanya juga ternyata tidak utuh seperti jumlah itu. Sebagaimana dikatakannya berikut ini : "Kita baru menerima bantuan pemberdayaan ekonomi 15 juta...dari BRA Kabupaten masuk ke rekening....di Aceh Tengah dan Bener Meriah bantuan sekecil apapun sebesar apapun yang jelas tidak sampai ke tangan si penerima seperti yang dianggarkan, jumlahnya 15 juta..menerimanya kita di bawah 13,5 juta..potongannya terjadi di BRA." Universitas Pertahanan Indonesia 54
Selain itu konflik dengan BRA terjadi karena teman-teman sesama mantan GAM yang duduk di BRA juga tidak mau membantu dalam memperjuangkan apa yang diinginkan. Alasannya adalah karena mereka takut kehilangan proyek bila mereka turut membantu apa yang diperjuangkan dan diinginkan oleh GAM yang ekonominya masih marjinal ini. Terutama sekali apabila mantan GAM tersebut turut memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat yang menjadi korban konflik. 4.4.1.2. Konflik antara BRA/PEMDA dan PETA/FORKAB. Kesan program kegiatan BRA lebih ditujukan kepada korban konflik dari kelompok eks GAM, muncul setelah pengangkatan Nur Djuli sebagai ketua BRA, mengingat latar belakangnya sebagai salah satu juru runding dari pihak GAM dalam proses penandatanganan MoU. Fakta bahwa MoU yang disepakati adalah perjanjian antara pihak Pemerintah RI dan pihak GAM, bukan berarti perhatian hanya difokuskan pada kelompok GAM saja. Kekecewaan terhadap distribusi dana reintegrasi terus memburuk, bahkan setelah reorganisasi BRA pada bulan April 2007, semakin diperparah dengan lambatnya transfer dana dari Jakarta. Ketua BRA yang baru, anggota senior GAM, Nur Djuli, tampaknya perlu mempertimbangkan sikap selain untuk mengintegrasikan kombatan GAM ke tengah masyarakat; dengan memberikan bantuan sosial dan ekonomi agar mereka memiliki sumber penghidupan yang layak, juga secara berimbang mengedepankan penanganan korban konflik dari kelompok lainnya semacam PETA dan FORKAB. Sepanjang BRA dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang semestinya tersentuh oleh program-program BRA, maka kekhawatiran penciptaan bom waktu oleh BRA sebagai akibat ketidak-merataan penanganan korban konflik akan sedikit mungkin terhindarkan. Menyoroti kinerja BRA karena dinilai belum menempatkan personil yang sesuai, konon lagi lembaga itu didominasi komponen KPA, sehingga aspirasi korban konflik di daerah-daerah yang banyak mendukung pemerintah pada saat konflik tidak dapat diakomodir oleh BRA. Personil BRA seharusnya melibatkan seluruh unsur masyarakat agar mampu menampung kepentingan korban konflik sesuai kebutuhan. Program kegiatan BRA lebih ditujukan kepada korban konflik Universitas Pertahanan Indonesia 55
dari kelompok eks GAM, hal ini terjadi kemungkinan besar muncul setelah pengangkatan Nur Djuli sebagai ketua BRA, mengingat latar belakangnya sebagai salah satu juru runding dari pihak GAM dalam proses penanda-tanganan MoU lalu. BRA perlu mempertimbangkan sikap, selain untuk mengintegrasikan kombatan GAM ke tengah masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan ekonomi agar mereka memiliki sumber penghidupan yang layak, juga secara berimbang mengedepankan penanganan korban konflik dari kelompok lainnya semacam PETA, FORKAB, dan terutama masyarakat sipil di Aceh. Sepanjang BRA dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang semestinya tersentuh oleh program-program BRA maka akan dapat mengurangi friksi pada penyelesaian konflik yang terjadi. Berdasarkan teori keadilan distributif aliran egalitarianisme keadilan baru berlaku adil bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal). Membagi dengan adil berarti sama rata. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian yang sama, menurut pandangan egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul. Masih dalam kerangka teori keadilan distributif pula, namun berdasarkan pendapat aliran sosialistis maka masyarakat telah diatur dengan adil jika kebutuhan semua warga telah terpenuhi seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Dalam konteks pembagian bantuan reintegrasi oleh BRA maka dapat dikatakan bahwa belum terjadi keadilan dalam pemberian bantuan reintegrasi tersebut. Baik itu berdasarkan pandangan aliran egalitarianisme maupun aliran sosialistis, keduanya belum dapat terpenuhi. Terlebih lagi keadilan menurut paham aliran egalitarianisme, di mana terdapat perbedaan antara kelompok eks GAM dan non GAM dalam menerima bantuan reintegrasi. Kasus 1 Pebruari 2008 di Lhokseumawe terdapat rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh anggota eks Separatis yang menyerah pada saat sebelum/sesudah MoU (FORKAB) yang berasal dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Langkahan. Rencana unjuk rasa akan dilakukan ke Kantor Bupati Aceh Utara Jl. Hamzah Bendahara Kecamatan Banda Sakti Pemko Lhokseumawe. Pengunjuk rasa akan menuntut hak mereka yang dijanjikan oleh Satker BRA Universitas Pertahanan Indonesia 56
sebesar Rp. 10 juta/orang dan sampai saat itu dana tersebut belum diterima. Rencana unjuk rasa tidak jadi dilakukan karena jumlah mereka tidak mencukupi dari yang diharapkan (lebih dari 30 orang). Meskipun demikian pengunjuk rasa hanya mengirimkan 2 orang perwakilan yang berangkat ke Kantor Bupati Aceh Utara. Kasus 2 Juli 2009 di Aceh Tengah didapat informasi bahwa anggota FORKAB Aceh Tengah dan Bener Meriah belum semuanya mendapat bantuan dana atau perumahan dari Pemerintah Daerah. Anggota FORKAB Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah merasa bahwa Pemda belum memperhatikan mereka dan rencananya setelah pelantikan anggota DPRK yang baru, anggota FORKAB akan melihat apakah anggota DPRK yang baru akan memperhatikan mereka. Bila tidak mereka akan bergabung dengan PETA untuk menuntut hak-hak mereka dan bila perlu anggota FORKAB akan melakukan tindakan kekerasan. Dugaan kuat adalah anggota FORKAB akan melakukan aksi kekerasan terhadap pejabat-pejabat daerah yang berkepentingan dengan hak-hak mereka bila hak mereka tidak dipenuhi. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 3 Agustus 2009 di Kab. Aceh Barat di Kantor PU Bina Marga Pemda Aceh Barat Jl. Simpang KB Gampa Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat telah terjadi pengrusakan/pemecahan kaca Kantor PU yang dilakukan oleh sekitar 12 orang anggota PETA Aceh Barat. Kejadian tersebut dipicu oleh pengumuman pemenang tender proyek oleh pihak Panitia dan PU Bina Marga Aceh Barat pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2009 yang dimenangkan oleh perusahaan CV. MITA UTAMA milik Syarifuddin. Menurut keterangan dari salah seorang anggota PETA an Taufik (40 tahun, swasta, alamat Perumahan Bantuan Islamic Relief Ds. Blang Brandang Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat), awalnya mereka mendatangi Kantor PU Bina Marga ingin menanyakan tentang perihal pengumuman pemenang tender-tender proyek tersebut. Pihak PETA menganggap penentuan pemenang tender tersebut tidak sesuai aturan dan ada permainan antara panitia dan Universitas Pertahanan Indonesia 57
pemenang tender. Karena panitia tender dan Kadis PU Bina Marga Aceh Barat Ir. Salihin Jabbar tidak berada di kantor, akhirnya anggota PETA tersebut merasa jengkel dan melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan empat buah kaca jendela (3 kaca di luar dan 1 kaca di dalam) dengan menggunakan kayu yang ada di sekitar TKP. Selanjutnya Sdr. Topik (anggota PETA) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Aceh Barat untuk diminta keterangan. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Oktober 2009 di Kab. Aceh Jaya diperoleh informasi tentang rencana akan dikeluarkannya dana bantuan PETA melalui Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp. 400 juta akan tetapi rencananya dana tersebut dipotong oleh Dinas Sosial sebesar 10% yang belum diketahui alasan pemotongan tersebut sehingga anggota Kab. Aceh Jaya hanya akan menerima sebesar Rp. 360 juta. Adapun jumlah yang diajukan oleh Ketua PETA Kab. Aceh Jaya sebagai penerima dana sebanyak 370 orang, akan tetapi hanya dikeluarkan untuk 40 orang di mana penyalurannya tersebut melalui rekening masing-masing kelompok. Rencana penyaluran dana bantuan tersebut akan diterima oleh 8 kabupaten di Prov. NAD antara lain Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, dan Kab. Pidie. Namun untuk pencairan dana tersebut sampai saat ini belum diketahui kapan dana tersebut akan diberikan kepada anggota PETA. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 5 Menurut seorang mantan PETA, dulu PETA juga pernah duduk di BRA, namun terjadi perselisihan dan mereka ke luar dari BRA tersebut. Menurutnya pula konflik yang terjadi sekarang adalah bom waktu untuk terjadinya konflik dalam skala yang lebih luas di masa datang antara unsur GAM dan non-GAM bila tidak dicarikan solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi di Aceh (sumber: wawancara dengan seorang mantan PETA). Universitas Pertahanan Indonesia 58
Kasus 6 Ketua Forkab Aceh Jaya dalam konferensi pers pasca Rapat Akbar Forkab, di Wisma Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu (21/6). Alokasi dana bantuan sosial bagi 500 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyerah pra-MoU Helsinki, kini dipersoalkan oleh Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), tempat berhimpun para mantan kombatan GAM yang menyerah sebelum MoU Helsinki. Dengan pagu Rp 5 miliar atau Rp 10 juta per orang, bantuan itu dinilai sangat kurang dan tidak adil. Pasalnya, dengan jumlah 9.147 orang yang belum menerima bantuan dimaksud, maka akan sangat sedikit anggota Forkab yang mendapat bagian. Akibatnya, mereka berjanji, bila pemerintah tidak mengubah jumlah peruntukan dana itu menjadi minimal bagi 6.000 orang, maka Forkab bertekad akan "naik gunung" alias memberontak lagi. (Harian Serambi Indonesia, 22 Juni 2008) Kasus 7 Konflik yang pernah terjadi antara BRA dengan FORKAB pernah terjadi pada tahun 2006. Pada saat itu, menurut Sekretaris PETA, kantor BRA di Banda Aceh diancam akan dibakar oleh anggota FORKAB. Baik bagi anggota PETA maupun FORKAB yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah pemberian dana bagi mereka tidak sebanding dengan jumlah anggota yang ada. Selain itu, berbeda dengan mantan GAM yang diberikan bantuan sekaligus, maka bagi anggota PETA/FORKAB bantuan diberikan secara bertahap (sampai empat tahap). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris PETA berikut ini: "Kalau GAM juta dan diberikan sekaligus....sedangkan PETA/FORKAB hanya menerima 10 juta per orang.....dan itupun bertahap, di situ tercermin ketidakadilan dalam pemberian bantuan ini oleh BRA kepada anggota PETA/FORKAB karena GAM jumlahnya 3.000 dan 1 orang mendapat 25 juta.......". jumlah per orangnya 25 Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris PETA tersebut tercermin bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh BRA dalam pemberian bantuan reintegrasi tersebut. Begitu pula halnya dalam prosedur pemberian bantuan, bagi anggota prosedurnya tidaklah semudah seperti mantan GAM. Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris PETA berikut ini : Universitas Pertahanan Indonesia 59
60 "Ya....dalam pemberian bantuan persyaratan yang diberikan kepada anggota PETA tidak semudah seperti yang diberikan kepada pihak GAM.....anggota PETA kalau ingin mendapatkan bantuan reintegrasi dari BRA harus membuat proposal, harus ada tanda tangan Camat, tanda tangan kwintansi, dll syarat yang tidak dibebankan kepada anggota GAM.....: Dengan demikian ada anggapan dari pihak PETA bahwa dalam memperoleh bantuan reintegrasi yang dikelola BRA mereka diperlakukan secara berbeda karena harus menjalani prosedur yang lebih panjang bila dibandingkan dengan prosedur yang ditempuh mantan GAM dalam memperoleh haknya atas bantuan reintegrasi. Hal ini merupakan potensi konflik yang dapat memicu konflik yang lebih besar di antara mereka, yakni karena adanya perbedaan dalam perlakuan yang menyangkut prosedur memperoleh bantuan. 4.4.1.3. Konflik antara BRA dan Masyarakat Korban Konflik. BRA menyalurkan bantuan kepada korban konflik melalui jaringan dan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) milik Pemerintah RI. Mulai Agustus 2006 hingga Juli 2007, program Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat bagi Korban Konflik melalui PPK (BRA-PPK) ini berhasil menyalurkan bantuan senilai Rp. 217,75 milyar (US$ 24 juta) kepada korban konflik di 1.724 desa di 67 kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya BRA (Badan Reintegrasi Aceh ) kurang peduli terhadap janda-janda korban konflik dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan kurang dilibatkan. Hal ini disebabkan kelompok rentan seperti perempuan, janda korban konflik, pemuda, dan pengungsi dalam musyawarah desa dinilai tinggi, namun tingkat partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan adalah relatif rendah. Hal ini terlihat di berbagai daerah di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, dimana mantan kombatan dan elit desa mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, partisipasi dan kepuasan kelompok rentan di wilayah basis-basis GAM lebih tinggi di berbagai daerah lain seperti Bireuen, Aceh Timur, Pidie dan Aceh Utara, dimana mantan kombatan dapat dilibatkan secara konstruktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Sementara itu, tingkat kepuasan kaum perempuan di sebagian besar lokasi misi Universitas Pertahanan Indonesia
supervisi lebih rendah dibanding kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa strategi khusus untuk melibatkan perempuan masih belum memadai. Sebagai dampak dari hal tersebut di atas maka terjadi konflik yang melibatkan masyarakat korban konflik dan BRA. Menurut (Habermas) komunikasi yang diciptakan dari kondisi konflik selalu dimuati oleh kepentingan menguasai dan menundukkan, yang disebutnya sebagai komunikasi instrumental. Kondisi inilah yang menciptakan ketertindasan masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan berpendapat mengenai keinginan mereka, demikian pula menurut (Habermas 1998:17-18). Teori : Vivienne Jabri yang menekankan pada kemampuan aktor dalam menciptakan wacana-wacana keadilan dan tentang hak-hak dibukanya ruang- ruang dialog bebas dari dominasi kekuasaan dan harus bersedia menggunakan komunikasi yang setara. (Susan, 2008 : 71). Kasus 1 April 2008 di Lhokseumawe terjadi aksi unjuk rasa di Kantor BRA Kota Jl. Listrik Pajak Inpres Ds. Tepok Terendam Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe yang dilakukan oleh sekitar 100 orang masyarakat korban konflik dan mahasiswa yang tergabung dalam SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat) dengan pimpinan Mujakir Jafar, ST (Koordinator AMUKK - Aliansi Masyarakat Untuk Korban Konflik). Tuntutan dari unjuk rasa adalah : a) Mendesak pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menindak tegas kinerja BRA, b) Mendesak kepada pemerintah Kota dan BRA untuk memberikan kepastian soal dana bantuan korban konflik, c) Menuntut BRA untuk transparan dalam proses distribusi dana konflik, d) Menuntut pemerintah Kota untuk lebih berperan aktif dalam masalah bantuan dana konflik, e) Menuntut BRA agar segera memberikan bantuan serta jangan membuat masyarakat korban konflik menunggu sampai mati. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 2 September 2008 terjadi unjuk rasa di Pidie oleh sekitar 60 orang masyarakat dari Ds. Papeun Biheu Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, bertempat di Kantor BRA Kab. Universitas Pertahanan Indonesia 61
Pidie. Para pengunjuk rasa menuntut kepada pimpinan BRA Kab. Pidie tentang bantuan dana korban konflik yang sudah dijanjikan sebesar Rp 10 juta/orang untuk modal usaha. Dari pihak kecamatan telah diusulkan sebanyak 70 orang masyarakat yang akan menerima dana bantuan, namun dana yang turun hanya untuk 14 orang. Masyarakat meminta kepada BRA Kab. Pidie agar dana tersebut dibagi rata. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 3 Oktober 2008 di Aceh Jaya Sdri. Marlinde (40 tahun, pekerjaan swasta. Alamat Ds. Ketapang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya) yang merupakan korban konflik, bersama masyarakat korban konflik lainnya di Kab. Aceh Jaya akan mengadakan unjuk rasa masalah penerimaan dana bantuan konflik rumah terbakar dari BRA kepada masyarakat korban konflik di Kab. Aceh Jaya. Unjuk rasa rencananya akan dilakukan tanggal 8 Oktober 2008 ke kantor DPRK Kab. Aceh Jaya dengan tuntutan kaitan penerimaan dana tahap 3 tahun 2008 tidak sesuai sasaran karena telah terjadi manipulasi data untuk kepentingan sepihak oleh pihak pengurus BRA an. Kak Nong adik dari Tgk Yusri anggota KPA alamat Ds. Datar Luas, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya. Pendataan ulang oleh pengurus BRA tersebut diadakan di rumah Kak Nong dan bukan di kantor BRA Kab. Aceh Jaya. Ada indikasi calon penerima dana tersebut hanya yang bersedia mendukung kepentingan Parlok Partai Aceh sehingga yang terpilih sebagai penerima dana tersebut adalah orang-orang yang bukan korban konflik, tetapi orang-orang yang dikondisikan sebagai pendukung Caleg PA an. Tgk Yusri alias Abu Yus (42 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Datar Luas, Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya). (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Oktober 2008 di Kab. Aceh Jaya telah dilaksanakan unjuk rasa oleh para korban konflik ke Kantor Bupati Aceh Jaya. Unjuk rasa dipimpin oleh Sdri. Marlinda (35 tahun, Tani, alamat Ds. Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya). Para pengunjuk rasa berasal dari Kec. Krueng Sabee yang berjumlah sekitar 78 orang. Tuntutan pengunjuk rasa adalah: 1) Meminta kejelasan dari pihak Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia 62
Daerah Kab. Aceh Jaya dan pengurus BRA Aceh Jaya tentang nasib mereka yang belum mendapat bantuan dana reintegrasi dari tahun 2006 sampai sekarang. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 5 Nopember 2008 di Kabupaten Aceh Jaya diperoleh informasi dari Sdr. Malinda (40 tahun, pekerjaan tani, alamat Ds. Gampong Blang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya), bahwa para penerima bantuan korban konflik adalah sebanyak 500 orang namun yang dikeluarkan oleh BRA pada saat ini berjumlah 15 orang saja. Setelah dikonfirmasikan kepada ketua BRA NAD oleh Sdr. Safrudin/Nah Bit (38 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Gampong Blang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya) bahwa penerima bantuan korban konflik tahun 2007 berjumlah 500 orang bukan 15 orang. Sdr. Safrudin yang merupakan salah seorang penerima dana bantuan merasa kecewa kepada BRA Kab. Aceh Jaya karena data yang dikeluarkan oleh BRA NAD tidak sesuai dengan yang diajukan oleh BRA Kab. Aceh Jaya. Kasus 6 Desember 2008 di Banda Aceh telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh para keluarga korban konflik dan tsunami berjumlah sekitar 35 orang yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap kab./kota di NAD. Para pengunjuk rasa memulai aksi di Kantor BRA di Ds. Geuceu Komplek Jl. Residen Danu Broto Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan orasi sebagai berikut : 1) Pemerintah dan ketua BRA, an. Nur Djuli tidak memenuhi janjinya untuk membantu para keluarga korban konflik dan tsunami, 2) Jika Nur Djuli tidak memenuhi janjinya, lebih bagus dia memakai anting-anting di telinganya. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 7 Januari 2009 di Kabupaten Aceh Barat diperoleh informasi tentang penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi dari BRA Kab. Aceh Barat, sesuai SK Bupati Aceh Barat sebanyak 836 orang dengan perincian 808 masyarakat korban konflik (cacat, trauma dan sakit-sakitan) dan 28 orang tapol/napol. Namun yang sudah Universitas Pertahanan Indonesia 63
dicairkan dan masuk ke rekening masing-masing penerima sebanyak 788 orang sebesar Rp 10 juta/orang dan yang belum menerima sebanyak 48 orang karena terhambat masalah administrasi yang belum selesai, sementara untuk menutupi 48 orang yang belum menerima dana tersebut menurut kesepakatan bersama diambil dari masing-masing yang sudah menerima dengan potongan sebesar Rp 600 ribu/orang. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 8 Maret 2009 di Banda Aceh dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh sekitar 200 orang masyarakat korban konflik Aceh Tengah dan Bener Meriah yang tergabung dalam naungan LSM AJMI dengan Koorlap an. Pajri (LSM AJMI) dan Fauzan (mahasiswa Unsiyah) di Kantor BRA Pusat Jl. Danu Broto Geuce Komplek Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Unjuk rasa menuntut kejelasan tentang bantuan korban konflik yang tidak tepat sasaran. Tuntutan pengunjuk rasa adalah : 1) Rumah korban konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah segera dibangun, 2) Menurunkan tim verifikasi dari BRA pusat ke Aceh Tengah dan Bener Meriah sebelum Pemilu. Aksi unjuk rasa diterima oleh anggota BRA an. Arif Asmara, Hasmawati Hasan, Tgk. Muhammad Taher yang menyampaikan bahwa BRA pusat sudah mengirim Tim Verifikasi ke Pemda setempat, namun pihak Pemda meminta agar dalam tugas Tim Verifikasi BRA pusat untuk pengecekan ulang data masyarakat yang benar korban konflik dilaksanakan setelah pesta demokrasi yang akan datang. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 9 Juli 2009 di Kabupaten Aceh Tengah telah dilaksanakan orasi oleh masyarakat Kp. Arul Badak, Kec. Pegasing ke Kantor Bupati Aceh Tengah pimpinan Sdr. Irwandi (32 tahun, tani, Kp. Arul Badak, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah) dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Adapun orasi disebabkan masalah kasus korupsi dalam pembangunan rumah bantuan BRA tahun 2006-2007 dengan jumlah 34 juta/unit dalam bentuk rumah semi permanen, tetapi dibangun dari bahan kayu sementara yang oleh masyarakat Kp. Arul Badak tidak sesuai dengan jumlah uang untuk pembangunan rumah per unitnya, yang sekarang bentuk Universitas Pertahanan Indonesia 64
bangunan rumah bantuan dari BRA berupa papan sementara. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 10 Juli 2009 di Banda Aceh telah dilaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh oleh masyarakat korban konflik Bener Meriah dan Aceh Tengah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh Agus Mukhtar dari LSM AJMI yang melibatkan masyarakat dari 2 kabupaten. Adapun jumlah massa diperkirakan sekitar 150 orang yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagian ada anak kecil, serta korlap perwakilan dari Bener Meriah, an. Junaidi Hasan dan Armawan dari Aceh tengah. Dalam aksi unjuk rasa tersebut sempat menutup jalan umum depan pintu masuk Kantor Gubernur Aceh namun berhasil ditertibkan oleh Kapoltabes Banda Aceh. Aksi unjuk rasa merupakan aksi yang kelima kali mendatangi Kantor Gubernur Aceh semasa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf dengan tuntutan pembangunan perumahan korban konflik. Dalam aksi ini Agus Muktas dari LSM AJMI menyampaikan kepada pers bahwa: banyaknya pembangunan rumah yang tidak tepat sasaran bahkan ada juga yang mendapatkan dua rumah. Mereka yang datang berunjuk rasa hari ini adalah masyarakat yang benar-benar menjadi korban konflik. Menurut data tahun 2006 untuk 2 kabupaten tersebut membutuhkan 4.000 unit sampai dengan saat ini baru 1.096 unit yang terbangun, itupun banyak yang tidak tepat sasaran. Masyarakat juga sudah mendatangi BRA Kabupaten namun pihak BRA Kabupaten tidak bekerja secara maksimal untuk mendata dengan benar. Kasus 11 Sekelompok janda korban konflik yang mengaku belum mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 10 juta, mengamuk di Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Nagan Raya, Rabu (4/2) siang sekitar pukul 12.30 WIB. Sebelum melakukan aksi pengrusakan dan mengobrak-abrik kantor itu, para janda sempat berbincang- bincang dengan beberapa staf BRA Nagan mempertanyakan hak mereka. Namun karena tak mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, akhirnya mereka mengamuk. Apalagi setelah mengetahui Ketua BRA Nagan Raya, Hasyim tak Universitas Pertahanan Indonesia 65
66 berada di tempat. Kelompok janda yang terlihat tak mampu membendung emosi memecahkan kaca kantor, merusak peralatan kerja serta mengobrak-abrik isi ruangan hingga menjadi berantakan. Para Staf BRA yang mengetahui adanya insiden itu melarikan diri karena ketakutan dengan aksi kaum perempuan yang terlihat sulit terkendali. Aksi itu sempat menjadi tontonan pegawai. Dalam kasus yang terkahir terlihat tidak adanya sosialisasi dari BRA terhadap para janda-janda korban konflik sehingga terjadi pengrusakan kantor BRA dan tidak adanya keterwakilan dari janda-janda pada organisasi BRA khususnya di kabupaten. Dalam suatu masyarakat yang memiliki perdamaian positif maka anggota masyarakat baik itu wanita atau pria, tua atau muda, cacat atau normal, pekerja atau pengangguran, kaya atau miskin semuanya memiliki hak untuk bersuara serta berpartisipasi yang sama (Kartikasari [ed.], 2000:147). Dengan demikian akan timbul perasaan menjadi bagian dari segala sesuatu yang dikerjakan di mana di dalamnya juga ada rasa saling memiliki. Setiap orang merasa mereka memiliki tanggung jawab terhadap teman sejawat dan percaya untuk bekerja bersama demi masa depan bersama. Dalam suatu konflik yang disertai kekerasan orang cenderung akan enggan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sementara situasi pasca konflik atau setelah terwujudnya perdamaian seringkali menimbulkan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan dasar pengambilan keputusan. Sebab itu meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah yang menderita karena konflik adalah tantangan sangat besar yang harus dihadapi jika perdamaian yang berkelanjutan ingin dicapai. Bila ini tidak dilakukan maka akan timbul tindakan-tindakan anarki seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut, yang pada akhirnya juga dapat mengganggu perdamaian. Mengenai masalah penyelewengan dana dalam pembangunan rumah bagi masyarakat korban konflik seorang anggota masyarakat korban konflik menyatakan berikut ini: "Bukti yang kita dapatkan dari pemborong...itu rumah dibangun 17 juta termasuk ongkos sesuai dengan bestek.....tidak ada evaluasi. Hasil penyelewengan dana di situ kita laporkan ke KPK.....sampai hari ini tidak ditindak lanjuti juga...Kalau kami bilang di tingkat masyarakat.....cuma satu keluar sekarang dari mulut kami.....sama aja.....kenapa? Yang duduk di level-level BRA itu kawan-kawan kita juga tukang....rumah dibangun tidak Universitas Pertahanan Indonesia
mantan-mantan kombatan...Orang kita semua juga.....yang ekspektasi kita terlalu besar sama mereka...... Begitu mereka duduk dalam suatu sistem misalnya..paling tidak kami harapkan dari masyarakat di BRA...hasil mereka semua itu....bidang pendataan, penyaluran anggaran..... mereka semua... orang kita kenal.. mantan-mantan kombatan. Tetapi....begitu mereka masuk disitu..... kita juga dipindah begitu misalnya.....jadi kami timbul pemikiran ah...sama aja, siapapun begitu.....kalau memang tidak ada kontrol sistem yang kuat.." Menurut seorang anggota masyarakat yang juga menjadi korban konflik dalam membagi bantuan reintegrasi ini maka agar semua pihak merasa puas dan tidak ada yang dikecewakan atau dirugikan, maka yang bersangkutan memiliki pendapat seperti berikut ini : "Kalau harapan kita bagi masyarakat otomatis bantuan itu tepat sasaran. Sudah itu kalau bisa langsung ke si penerima......karena yang selama ini apa....kadang-kadang yang selama ini terjadi...yang kami rasakan..kawan- kawan kami rasakan di lapangan. Instruksi dari BRA, buka buku rekening.... buka buku rekening...... dana katanya akan ditransfer....akan ditransfer ke rekening masing-masing........ Kita tunggu kadang-kadang sampai dua bulan, mati rekening....nggak ada duit.. yaitu rekomendasi selanjutnya nanti .....dana sudah ditransfer sekian...masuk.... ada informasi selanjutnya...pas kita tanya ke BRA...karena prosesnya tiga tahap kan...dari anggaran 2005- 2006 itu 35 juta untuk masyarakat yang rumahnya di - bakar ataupun rusak...sudah itu untuk tahun 2007-2008 itu berbeda lagi...dana- nya jadi 40 juta...naik 5 juta..untuk anggaran 2009 naik lagi......45 juta.......tiap tahun naik....dalam proses yang sering terjadi dalam penyelewengan misalnya.. tahap pertama misalnya kita menerima 17 juta..bayangan nih kita udah cek ke- rekening 17 juta kita dapat...kita cek..uang kita 15 atau 14 juta..kita konfirmasi ke BRA, kok ini yang kami dapatkan...seharusnya..kan 17 juta misalnya........ada pendataan...posko ini...posko itu......ada saja alasan.. ada pemotongan...pemotongan rata-rata antara 4 sampai 7 juta.......pemotongan berlapis-lapis main....ada nanti BRA Kabupaten ada...BRA Kecamatan ada.......sekalipun ke rekening, tetap saja ada pemotongan. Seringkali teken blangko kosong, sampai hari ini belum terima duit........... blangko kosong sudah mereka tanda tangan..." anggaran administrasi....ada Kekecewaan masyarakat terhadap BRA juga semakin bertambah karena sudah berulangkali masalah penyelewengan bantuan bagi masyarakat korban konflik ini dilaporkan ke BRA ataupun Gubernur sendiri, dan bahkan masyarakat korban konflik sudah mendeklarasikan bahwa mereka siap untuk membantu pemerintah ataupun BRA dalam proses pendataan dan pengajuan hukum bagi mereka yang tidak berhak menerima rumah namun tetap menerima. Masyarakat Universitas Pertahanan Indonesia 67
sudah melakukan pendataan tentang siapa saja yang tidak berhak menerima rumah dan diserahkan ke BRA, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. Lebih lanjut dikatakannya: "Itu yang membuat masyarakat kadang-kadang merasa marah. Kadang terjadi saling ejek begini....demo-demo terus kalian...tapi nggak ada hasil....Kadang-kadang data di tingkat kampung/desa sudah transparan di kasih sama lagi dia mainnya...dimainkan datanya......dan BRA sendiri tidak punya sikap..kenapa kami mesti lapor ke Banda Aceh...... kami demo ke Banda Aceh...sedangkan jarak kami 8 jam dari Aceh Tengah,Bener Meriah ke Banda Aceh. Kenapa misalnya jadi pertanyaan........kan di kabupaten ada BRA, di kecamatan ada perwakilan verifikasi BRA....kenapa mesti........justeru kalau kami ke kabupaten tidak didengar. Bahkan mereka mengatakan...kami tidak punya hak dengan BRA provinsi...kami di SK kanoleh Bupati...mereka di SK kan oleh Gubernur.....ini yang jadi masalah....... Kami pergi ke BRA provinsi begitu juga.......kami tidak bisa menekan BRA kabupaten karena mereka di SK kan oleh Bupati, bukan SK kami..jadi kami dijadikan seperti bola.... " Kepala Desa, di tingkat kabupaten lain Hal lain yang juga membuat masyarakat korban konflik menjadi semakin marah dan kecewa terhadap BRA adalah masalah perbedaan persyaratan administratif yang berbeda antar daerah. Sebagaimana dikatakan oleh masyarakat korban konflik berikut ini: "Persyaratannya hampir juga berbeda..persyaratan tiap daerah administratif..sebagai korban...itu di Aceh Tengah harus ada surat dari Kepala Desa....itu memang sudah otomatis kebijakan BRA, BRA hanya meminta surat dari kepala desa dan ditanda-tangani oleh orang yang rumahnya pernah dibakar. Itu memang prosedur yang diminta oleh BRA......tapi di Aceh Tengah dan Bener Meriah itu ditambah lagi... harus ada surat pengetahuan dari Camat, Koramil, Kapolsek.......masyarakat tetap bikin itu juga. Tetapi kenapa pada tingkat administrasi yang agak ketat.........proses penyelewengan data tetap masih terjadi juga. Masyarakat semua proses administrasi sudah dipenuhi, tetapi kenapa begitu sudah dilaksanakan bukan saja tidak terealisasi........... bahkan namapun tidak masuk sebagai penerima dalam anggaran tahun ini." 4.4.2. Konflik-konflik Horisontal dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. Konflik-konflik horisontal dalam penyaluran bantuan reintegrasi adalah konflik-konflik yang berlangsung antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB, serta konflik internal yang terjadi di dalam tubuh KPA/GAM dan PETA/FORKAB. Konflik internal ini adalah konflik yang terjadi antara anak buah dengan unsur pimpinan atau mantan komandannya. Universitas Pertahanan Indonesia 68
69 4.4.2.1. Konflik antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB Ketegangan antara KPA/GAM sejak masih konflik sebelum MoU dengan kelompok ini memang sangat tinggi karena PETA/FORKAB membantu TNI/POLRI pada saat konflik untuk mengejar kelompok separatis GAM. Terlebih-lebih FORKAB yang mereka anggap sebagai penghianat perjuangan GAM karena FORKAB menyerah sebelum MoU. Ketegangan-ketegangan ini masih muncul dalam sengketa mengenai program reintegrasi, karena kecemburuan dari PETA dan FORKAB terhadap perlakuan instimewa BRA pada GAM. Anggota GAM/KPA selalu didahulukan dalam penyaluran dana reintegrasi maupun pemberdayaan ekonomi lainnya, apalagi para Kepala Daerah yang dari mantan GAM secara tertutup membantu GAM, sehingga KPA/GAM mendominasi pekerjaan proyek-proyek pembangunan dari Pemda, dan dari PETA serta FORKAB akan sulit mendapat pekerjaan proyek dari Pemda. Hal inilah yang membuat PETA dan FORKAB khususnya yang dari wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara sangat antipati dengan GAM/KPA, sehingga sering bersinggungan dalam bermasyarakat. Bahkan terjadi pembakaran kantor KPA/GAM yang mengakibatkan kematian tiga orang KPA/GAM di Aceh Tengah. Persoalan antara KPA/GAM perlu mendapat perhatian khusus dan perlu dibuat program tersendiri agar dapat berdampingan secara bermartabat. Dalam perumusan program BRA, tidak tercantum unsur Relawan PETA, jumlahnya juga tidak sedikit 6.500 orang, siapa relawan PETA (Pembela Tanah Air)? Nama ini baru muncul pada revisi program BRA bulan Mei 2006, sebelumnya relawan ini lebih dikenal dengan nama Milisi. Hal mendasar yang diabaikan BRA adalah, bahwa milisi tidak tercantum dalam MoU Helsinky sebagaimana pernyataan GAM dan korban konflik. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bertanggungjawab atas keberadaan milisi ini? Sebab TNI sudah pasti tidak mau mengakuinya, apalagi Pemerintah RI, lalu kalau tidak ada yang mengakuinya, kenapa harus masuk dalam program BRA? Masalah lain yang kemudian muncul adalah tidak ada program khusus yang ditujukan untuk mendamaikan pertentangan antara GAM dan Milisi. Demikian pula dengan pendapat dari GAM tentang FORKAB (forum anak bangsa), di mana FORKAB adalah mantan GAM yang menyerah sebelum MoU dan dibina oleh TNI untuk Universitas Pertahanan Indonesia
70 melawan GAM pada waktu itu dan tidak tercantum dalam MoU Helsinky dan seharusnya tidak mendapat bantuan dari BRA sebagaimana pernyataan GAM dan korban konflik. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bertanggungjawab atas keberadaan milisi ini? Dari kaca mata GAM, bahwa FORKAB adalah penghianat dalam perjuangan GAM pada waktu itu, sehingga saat ini sangat sulit bagi GAM untuk menerima mereka, seharusnya persoalan ini harus ada program khusus yang dilaksanakan oleh BRA, namun pada waktu itu tidak terpikirkan yang mengakibatkan persoalan ini bergulir terus dan berdampak pada konflik yang hampir meluas di Aceh. Ketegangan-ketegangan ini telah muncul dalam sengketa mengenai program reintegrasi, khususnya di Bener Meriah dan Aceh Barat Daya. Sejalan dengan kondisi tersebut terlihat antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB masih merasa masing-masing paling benar, padahal di dalam MoU Helsinky bermakna antara GAM dengan Pemerintah Indonesia tidak ada yang menang dan tidak yang kalah, sehingga yang menang adalah rakyat Aceh, untuk itu Transformasi GAM kedalam masyarakat Aceh untuk membangun Aceh bersama- sama dan BERMATABAT sebagaimana yang dipergunakan dalam pendekatan Rekonstruksi Sosial untuk memulihkan hubungan adalah mutlak diperlukan. Sebagaimana menurut konsep rekonstruksi sosial, ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan ketika memikirkan untuk membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan. Unsur-unsur itu adalah kebenaran, belas kasihan, serta keadilan dan rekonsiliasi adalah jalan yang harus dipilih oleh setiap masyarakat untuk mempertemukan unsur-unsur tersebut setelah kekerasan terjadi (Kartikasari [ed.], 2000:132). Rekonsiliasi antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB memang tidak akan terjadi dalam satu malam. Meskipun demikian harus ada political will dan political action dari mereka yang bertikai ini untuk melakukan rekonsiliasi. Dari sisi pihak PETA/FORKAB rekonsiliasi tampaknya akan lebih mudah dilakukan, namun tampaknya hambatan untuk melakukan rekonsiliasi ini terletak pada political will dan political action dari pihak KPA/GAM itu sendiri. Sebab itu rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang pernah terlibat konflik ini juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat Aceh secara luas agar perdamaian dapat dicapai secara langgeng. Universitas Pertahanan Indonesia
Kasus 1 Juni 2008 di Bireuen rumah Tgk Saleh (45 tahun, Majelis GAM, Ds. Leubu Kuta Barat Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen) didatangi puluhan orang eks Separatis yang melarikan diri saat diberlakukan Darurat Militer (FORKAB). Tujuan kedatangan mereka adalah menuntut dana BRA agar diberikan sebesar Rp 3 juta/orang. Dana tersebut sudah dicairkan oleh Pemda, namun Tgk Saleh menjelaskan pada mereka bahwa dirinya tidak bertanggung jawab perihal dana tersebut karena mereka melarikan diri saat Darurat Militer. Kasus 2 Desember 2008 di Pidie Jaya diperoleh informasi tentang pengancaman atau intimidasi menjelang Pilkada yang dilakukan oleh Ketua KPA Trieng Gading, an. M. Thalib (28 tahun, alamat Ds. Tampul, Kec. Tring Gading, Kab. Pidie Jaya), terhadap anggota FORKAB Pidie Jaya, an. Marhaban (38 tahun) dan Bukhari (48 tahun) keduanya beralamat Ds. Tampul, Kec. Tring Gading, Kab. Pidie Jaya. Bunyi ancaman adalah "apabila nanti Gade Salam kalah maka 2 orang anggota FORKAB kami hilangkan". Kasus 3 Maret 2009 dilaksanakan acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh LSM Gerakan Berantas Kemiskinan (GEBRAK) Meulaboh Kab. Aceh Barat di Gedung DPRK Aceh Jaya dengan tema "Pemilu Bebas Intimidasi". Pembawa materi adalah : 1) Kapolres Aceh Jaya, 2) Sdr. Mutawali (KIP Aceh Jaya), 3) Sdr. Mahmudal (DPW PRA Kab. Aceh Jaya), 4) Dra. Mariati (Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya), 5) Sdr. Zahrul Fuadi (DPP PPP Aceh Jaya). Pembahasan dalam diskusi tersebut: 1) Dra. Mariati (Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya, menyampaikan bahwa "Partai Aceh adalah satu-satunya Parlok sesuai amanat MoU", tapi pernyataan tersebut dibantah oleh Sdr. Syarbini dari FORKAB (Caleg PPP) yang mengatakan bahwa "tidak ada tercantum Partai Aceh di dalam MoU, yang ada hanya diperbolehkan mendirikan Parlok" tapi Dra. Mariati tidak mau kalah dan berusaha membuka buku MoU untuk menunjukkan kepada para peserta diskusi, namun akhirnya dia tidak menemukan kata-kata Partai Aceh adalah Universitas Pertahanan Indonesia 71
Parlok sesuai amanat MoU, 2) Dra. Mariati (Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya), mengatakan "apabila Partai Aceh menang maka 70% PAD akan berjalan sesuai perjanjian MoU Helsinki", tapi dibantah juga oleh Sdr. Syarbini yang mengatakan bahwa "PAD 70% diberikan oleh NKRI kepada NAD untuk mengelola otonomi khusus bukan diberikan kepada Partai Aceh, jadi Partai Aceh jangan melakukan pembohongan publik serta ajak masyarakat untuk pembelajaran politik yang benar dan sehat", 3) Dra. Mariati (Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya), mengatakan juga bahwa "rakyat Aceh seharusnya pilih Parlok terutama Partai Aceh sebagai amanat MoU, karena Partai Aceh adalah partai yang paling benar dan sah" lalu dibantah oleh Sdr. Syarbini dengan mengatakan "apakah yang sekarang berada di partai lain baik Parnas maupun Parlok bukan orang Aceh, jangan merasa Partai Aceh adalah partai yang paling benar dan sah". Para peserta sangat antusias dalam mengikuti jalannya diskusi publik tersebut dan sesekali memberikan aplaus berupa tepuk tangan yang meriah kepada Sdr. Syarbini yang setiap kali membantah pernyataan Dra. Mariati (Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya). (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Mei 2009 di Kab. Aceh Barat diperoleh informasi dari Sdr. Marwan (40 tahun, Jabatan Komandan Laskar PETA Aceh Barat alamat Ds. Kp. Belakang Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat). Adapun penyampaiannya adalah sebagai berikut : 1) Pasca kemenangan Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif untuk semua proyek baik penunjukkan langsung maupun yang melalui tender tidak akan diberikan kepada anggota PETA maupun FORKAB, hal tersebut merupakan penekanan dari Bupati Aceh Barat kepada Kadis Bina Marga, 2) Apabila hal tersebut benar maka pihak PETA akan melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Aceh Barat/Dinas Bina Marga guna meminta penjelasan perihal mengapa PETA dan FORKAB tidak mendapatkan proyek. (Sumber data: Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Mengenai masalah rekonsiliasi antara pihak GAM dan PETA/FORKAB, seorang mantan GAM menyatakan sebagai berikut ini: "Kalau secara pribadi, untuk melupakan masa lalu itu mungkin sulit.....akan tetapi asal jangan ada istilahnya....memancing emosi misalnya.....ibaratnya seperti seperti membuka luka lama. Karena seperti contohnya, Universitas Pertahanan Indonesia 72
ketidakjelasan tentang hak-hak masyarakat misalnya.....itu bagi kita termasuk membuka goresan luka lama juga.....dengan tidak jelasnya hak - hak masyarakat". Untuk memperbaiki atau membenahi keadaan yang sudah rusak menurut istilah seorang mantan GAM, maka program-program yang bisa dilakukan adalah dengan melalui upaya peningkatan ekonomi. Dengan demikian, baik itu mantan GAM maupun PETA/FORKAB, dan juga masyarakat yang menjadi korban konflik akan dapat menjadi terintegrasi kembali. Sebagaimana yang dinyatakannya berikut ini : "Untuk menyatukan kembali rakyat Aceh....ya.... itu pertama kali harus kita tingkatkan ekonomi. Kita melihat dari kondisi di lapangannya.....kalau memang bisa terwujud.....pertama, ditingkatkan ekonomi itu.....bisa kita benahi semua, dan justru tidak ada masalah". Jadi dengan memperbaiki kondisi perekonomian dari mereka yang menjadi korban konflik maka akan dapat mempermudah proses reintegrasi dari masyarakat Aceh yang telah terpecah belah karena konflik. Sebaliknya, bila masalah ekonomi ini tidak segera diperbaiki dan masalah atau kemelut dalam pemberian bantuan reintegrasi ini juga tidak segara diperbaiki, maka akan semakin sulit dan panjang jalan proses untuk mengintegrasikan kembali atau melakukan rekonsiliasi di antara mereka yang terlibat konflik di Aceh ini. Mengenai apakah pihak PETA/FORKAB berhak atas bantuan reintegrasi dari BRA, seorang mantan GAM menyatakan pendapatnya di bawah ini : "Ya....sebenarnya kalau menurut kita pribadi...jelas kalau kita bilang tidak hak sementara posisi mereka sendiri sudah ada organisasi FORKAB, misalnya.....atau PETA....Kalau kita bilang berhak.....abis itu.....kita melihat dalam MoU tidak tercantum....., nah di situ kita masih bingung juga sekarang.....Keinginan kita sederhana aja....kenapa sih seperti PETA, FORKAB.....kenapa korban aja.....jangan mengatas namakan FORKAB misalnya......". tidak disamakan seperti masyarakat Jadi untuk merukunkan kembali antara pihak GAM dan PETA/FORKAB ini maka identitas sebagai anggota kelompok-kelompok tersebut harus dilebur. Jangan ada pengkotak-kotakan lagi atau segregasi sebagai mantan GAM, PETA maupun FORKAB. Semuanya dianggap sebagai masyarakat korban konflik saja. Dengan demikian rekonsiliasi dan reintegrasi kembali rakyat Aceh akan lebih mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang mantan GAM berikut ini : Universitas Pertahanan Indonesia 73
"Semua....baik dia mantan GAM...mantan PETA/FORKAB maupun masyarakat dianggap sebagai korban konflik...jangan dikotak-kotakkan lagi...jadi ......untuk menghilangkan permasalahan salah satunya itu ya....kebersamaan." Mengenai mekanisme untuk merukunkan kembali atau melakukan rekonsiliasi lebih lanjut mantan GAM tersebut menyatakan : "Kita sudah buat perencanaan, bahwasanya untuk merukunkan kembali......... istilahnya.... kan, kita tingkatkan lagi hubungan silaturahmi misalnya, bahkan juga sudah mulai membangun seperti..apa itu..kelompok - kelompok pengajian." Dengan demikian melalui sarana kelompok-kelompok pengajian yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat konflik ini sebenarnya rekonsiliasi juga bisa dilakukan. Selain juga dapat dipergunakan mekanisme-mekanisme lainnya, baik itu yang bersifat adat maupun berbentuk program-program pemberdayaan ekonomi seperti membuka lahan ataupun beternak. Namun yang terpenting dari semua itu, bagi masyarakat korban konflik, khususnya kelompok-kelompok yang terlibat konflik ini adalah realisasi dari semua hal tersebut baik oleh BRA maupun oleh pemerintah. 4.4.2.2. Konflik - konflik Inter Kelompok. Konflik inter kelompok adalah konflik yang terjadi di dalam tubuh KPA/GAM dan PETA/FORKAB, yakni konflik antara mantan komandan dengan anak buahnya. Konflik ini terjadi sebagai akibat adanya korupsi atau penyelewengan atas dana bantuan yang diberikan oleh unsur pimpinan. 4.4.2.2.1. Konflik Internal KPA/GAM. Adanya indikasi pihak penerima dana reintegrasi tidak menerima dana secara utuh karena pihak penyalur mengatakan sebagian dana yang (hilang) tersebut disalurkan untuk fakir miskin. Padahal dalam ketentuan sebelumnya telah disepakati bahwa kelompok sipil yang terkena dampak korban konflik juga mendapatkan bantuan kompensasi dan rehabilitasi. Dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah melalui Ketua KPA Pusat di Banda Aceh, yang kemudian menyalurkan kembali kepada Ketua KPA di bawahnya. Banyak kekecewaan yang disampaikan oleh para mantan kombatan yang di tingkat bawah, terutama Universitas Pertahanan Indonesia 74
75 menyangkut kecurigaan dana tersebut telah mengalir lebih deras ke kantong- kantong komandan mereka. Permasalahan penyaluran dana reintegrasi kepada GAM ini dapat memicu terjadinya konflik horisontal sebab tidak hanya menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap MoU, tetapi juga perpecahan dan ketidakpercayaan yang melanda internal organisasi yang memainkan peran sentral dalam konflik Aceh dengan KPA sebagai wadah bagi anggota GAM. Kepemimpinan KPA telah membuat keputusan tentang siapa yang diikutsertakan dalam daftar MoU tentang 3.000 kombatan GAM yang akan menerima dana reintegrasi. Hal ini membuat rasa frustasi dari kalangan bawah dari pengikut GAM atas adanya beberapa masyarakat pendukung GAM pada waktu terjadi konflik membantu gerakan separatis, baik membantu secara logistik maupun secara informasi pada waktu itu dan pada saat ini tidak terdaftar sebagai penerima, demikian pula kelambanan dana untuk sampai ke bawah juga menciptakan ketidakpuasan dari bawah, serta adanya jumlah alokasi dana yang tidak sampai secara utuh kepada tiap-tiap personal yang berhak menerima. Berdasarkan teori Penganut humanis dalam pemikiran tentang konflik terbagi atas aliran interpretasi simbolis yakni konflik antar-individu dan individu terhadap kelompok. Pemberian makna yang negatif kepada pimpinannya dalam bentuk kebencian bisa membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action). Pemberian makna yang negatif dalam interaksi antara pimpinan KPA/GAM dan anggotanya, seperti pimpinan Panglima GAM, Panglima Wilayah, Panglima Daerah serta Panglima Sago melakukan korupsi terhadap bantuan yang menjadi hak dari para anggota masing-masing kelompok, kemudian membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action) antara anggota dengan pimpinannya. Kasus 1 Menurut pengakuan seorang mantan anggota GAM di sejumlah tempat di wilayah Aceh ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, pada saat pembagian hanya menerima sekitar 6 juta rupiah dimana seharusnya 25 juta sesuai yang diatur oleh BRA. Universitas Pertahanan Indonesia
Kasus 2 Pada salah satu daerah, tepatnya di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya seorang mantan anggota GAM mengaku pasrah dan hingga saat ini belum menerima satu sen pun dana reintegrasi. Kasus 3 Nopember 2008 sekitar 300 orang anggota KPA di Banda Aceh yang kecewa dengan para pimpinannya karena tidak pernah mendapat apa-apa sebagai hasil perjuangan pasca MoU telah membuat suatu kelompok khusus untuk melakukan perlawanan. Gerakan yang mereka lakukan adalah membakar dan menggranat seluruh Kantor Partai Aceh dan meminta kepada keluarga mereka yang berdekatan rumahnya dengan Kantor Partai Aceh agar lebih menjauhkan diri sementara waktu sampai habis Pemilu. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Nopember 2008 di Aceh Jaya eks GAM bernama Samidan (26 tahun, Ds. Ranto Panjang, Kec, Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, jabatan KPA Wilayah Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya) merencanakan akan membakar mobil Panglima Wilayah 3 Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya bernama Supriantoni (30 tahun, Ds. Datar Luar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya. Alasan pembakaran mobil adalah : 1) Selama masa damai MoU Helsinky para Panglima tidak pernah lagi memperhatikan nasib dari anggota KPA lainnya yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, 2) Setiap keperluan kepada Panglima KPA dengan meminta bantuan baik berupa uang ataupun barang tidak pernah ada tanggapannya. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 5 Seorang mantan anggota GAM dengan jabatan Panglima Daerah berasal dari Kabupaten Aceh Tengah yang sekarang menjadi petani mengaku hanya menerima sekitar 12 juta lebih dari 15 juta yang disampaikan untuk diterima. Yang bersangkutan saat ini merasa kecewa dengan mantan komandannya Panglima Universitas Pertahanan Indonesia 76
Wilayah yang telah hidup berkecukupan dan berseberangan pandangan dengannya mengenai masalah pengelolaan bantuan reintegrasi, dimana unsur pimpinan KPA/GAM cenderung memakmurkan diri mereka sendiri dan mengorbankan masyarakat korban konflik dan juga mantan anak buahnya. Sebagaimana dinyatakan olehnya berikut ini: "Kita juga sangat sedih melihat kekecewaan masyarakat selama ini dalam menerima perumahan. Di situ kita lihat termasuk dari jajaran KPA sendiri bermain. Sekarang sudah susah karena kebanyakan pimpinan ketimbang bawahan...itu yang sangat aneh kelihatan bagi kita...maka kita tarik diri... maka kita tidak bertikai dengan mereka-mereka itu....karena kebanyakan mengaku sebagai petinggi semua...apalagi kalau ada dapat proyek.....jadi tidak hanya soal bantuan.....pokoknya di mana ada kesempatan atau peluang untuk masuk Rp (rupiah atau uang maksudnya)...masuk semua.... jadi kita tidak mau terlibat di dalam hal itu...". Bagaimana kecewanya mantan anggota GAM terhadap pimpinannya ini juga dapat digambarkan dari pengakuan salah seorang anggota GAM berikut ini : "Secara pribadi kita sendiri, kita pernah sewaktu GAM dulu itu pernah kita menjaga Panglima lima belas hari lima belas malam.....kita pernah menjaga Panglima itu lima belas hari lima belas malam setitik air kita nggak pernah minum.....itu demi panglima......Akan tetapi di sini kita lihat kenapa ketika posisi Panglima sekarang sudah makmur....kenapa kita dengan mereka dibedakan istilahnya....." Kondisi ini menambah kebencian para anggota GAM yang paling bawah, yang diakibatkan ketidakjujuran para unsur-unsur pimpinan GAM, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten dan tingkat sago/kecamatan. Persoalan- persoalan ini mengakibatkan meningkatnya kemungkinan para pemimpin KPA lokal terpecah dari rantai komando di atasnya. Sejalan dengan kondisi masih belum terdatanya secara tepat dan yang sebenar-benarnya tentang siapa yang berhak menerima bantuan khususnya para pendukung-pendukung GAM pada waktu itu dan tidak adanya keterbukaan dari unsur-unsur pimpinam GAM dan diperparah kurangnya sosialisasi tentang rencana bantuan reintegrasi Aceh terhadap masyarakat yang di pelosok-pelosok daerah. Sebab itu sosialisasi dan juga transparansi atau di mana segala sesuatunya diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat dengan atau tanpa diminta, masih sangat perlu dilakukan oleh para pemimpin KPA. Universitas Pertahanan Indonesia 77
4.4.2.2.2. Konflik Internal PETA/FORKAB. Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) dan Pembela tanah air (PETA) sebagai front anti separatis GAM, menerima bantuan dana reintegrasi untuk dibagi-bagikan kepada para anggotanya. Tetapi masing-masing anggota organisasi tersebut merasakan adanya kecurangan dimana dana lebih banyak mengalir ke kantong-kantong para pemimpinnya saja. Adanya praktik pemotongan dana oleh oknum pimpinan-pimpinan PETA/FORKAB tertentu, walaupun sebenarnya kesepakatan bahwa setiap bantuan dana reintegrasi yang diterima oleh anggota PETA/FORKAB dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- per orang masing-masing untuk keperluan administrasi kantor PETA/FORKAB tingkat Propinsi dan PETA/FORKAB tingkat Kabupaten/Kota. Hanya karena tidak transparannya masalah ini serta tidak berjalannya proses sosialisasi, maka persoalan pemotongan dana reintegrasi ini sekarang mencuat ke permukaan/ publik. Beberapa insiden yang menggambarkan kekecewaan mereka melalui demonstrasi ke markas organisasi, kerap terjadi dan menimbulkan kontak fisik. Berdasarkan teori Penganut humanis dalam pemikiran tentang konflik terbagi atas aliran interpretasi simbolis yakni konflik antar-individu dan individu terhadap kelompok. Pemberian makna yang negative kepada pimpinannya dalam bentuk kebencian bisa membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action). Pemberian makna yang negatif dalam interaksi antara pimpinan PETA/FORKAB tingkat Propinsi dan tingkat kabupaten oleh anggota kelompoknya, seperti pimpinan mereka melakukan korupsi maupun pemotongan terhadap bantuan yang menjadi hak dari para anggota masing- masing kelompok, kemudian membentuk prasangka (prejudice) dan tindakan permusuhan (hostile action) antara anggota dengan pimpinannya. Kasus 1 Suhaimi, 28, seorang mantan GAM yang menyerah sebelum MoU ke Koramil 03 Blangpidie April 2004 nyaris dibunuh karena menuntut janji dana pemberdayaan ekonomi kepada seorang oknum anggota Pembela Tanah Air di kabupaten itu. Suhaimi dan empat rekannya masing-masing Murdani, 27, Muksin, 25, Ismail, 30, dan Sudirman, 40, mengadu ke Mapolres Persiapan Aceh Barat Daya beberapa Universitas Pertahanan Indonesia 78
saat setelah merasa nyawanya terancam. Peristiwa terjadi di kediaman Ketua PeTA Abdya Muazam. Saat itu, kata Suhaimi, dia beserta mantan anggota GAM yang menyerah lainnya menuntut janji Tayeb warga Desa Lang, Kecamatan Tangan Tangan untuk menyalurkan dana bantuan pemberdayaan ekonomi bagi mantan GAM yang menyerah sebagaimana dijanjikan. Kasus 2 Terjadi demonstrasi anggota PETA ke DPRD Aceh Tengah pada 12 Pebruari 2007, yang menuntut ketua PETA, Syukur Khobath (yang menjadi salah seorang kandidat Bupati) untuk bersikap adil dan transparan dalam pembagian dana reintegrasi. Kasus 3 Januari 2008 di Aceh Tengah adanya bantuan dana dari BRA kepada Front Perlawanan atau Pembela Tanah Air (PETA) di Kabupaten Aceh Tengah berpotensi menimbulkan perpecahan antar PETA di Kabupaten Aceh Tengah karena terdapat dua organisasi PETA yaitu Pembela Tanah Air saat konflik bernama Gerakan Perlawanan Separatis GAM (GPSG) dan LSM PETA LAUT TAWAR yang terbentuk setelah adanya MoU. Jumlah dana yang diberikan oleh BRA hanya berjumlah 70 orang, yang diterima Ketua PETA Ir. Syukur Khotbah dan tidak dibagikan kepada LSM PETA LAUT TAWAR dengan alasan pada tahap sebelumnya sudah menerima sebesar Rp 350 juta. Dengan adanya pembagian dana tersebut, LSM PETA LAUT TAWAR akan menuntut kepada Ketua PETA agar membagikan dana tersebut. (Staf Intelijen Kodam Iskandar Muda). Kasus 4 Konflik antara anak buah dengan pimpinan di PETA terjadi karena adanya permasalahan dalam jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui BRA. Bantuan yang dicairkan menurut Sekretaris PETA diperuntukkan bagi 6.500 anggota PETA, namun dalam kenyataannya jumlah anggota PETA sendiri ada 65.000 orang. Hal ini berbeda dengan KPA/GAM di mana menurut Sekretaris Universitas Pertahanan Indonesia 79
PETA jumlah mereka hanya 3.000 orang dan masing-masing mendapat bantuan 25 juta per orangnya. Hal ini berdampak bahwa jumlah yang diterima tidak dalam jumlah yang seharusnya, yakni 10 juta/orang. Jarang sekali anggota PETA yang dapat menerima bantuan hingga 10 juta/orangnya. Satu orang anggota PETA bahkan ada yang menerima hanya 1 juta, juga ada yang menerima hanya sekali dan ada yang menerima dua kali, dan kadang-kadang ada juga anggota PETA yang menerima sampai 5 juta. Keadaan ini pada akhirnya ini menimbulkan konflik antara pimpinan dengan anak buah di PETA karena adanya kecurigaan dari anak buah terhadap pimpinannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris PETA berikut ini: "Bantuan reintegrasi untuk 6.500 anggota PETA kalau turunnya sekaligus akan lebih enak bagi unsur pimpinan PETA, namun dalam kenyataannya bantuan reintegrasi ini turunnya bertahap sampai empat tahap......jadi ada anggota PETA yang menerima hanya sekali atau dua kali, kemudian pada tahap yang berikutnya tidak menerima lagi karena harus diberikan kepada anggota PETA lainnya yang belum menerima.....permasalahan jumlah yang diberikan tidak cukup dengan jumlah anggota PETA yang sebenarnya dan juga pemberiannya secara bertahap, serta ada anggota PETA yang menerima dalam jumlah yang diketahui tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menjadi haknya menjadi petaka buat pengurus PETA....dan berujung kepada konflik dengan anak buah yang merasa menerima tidak sesuai dengan yang seharusnya menjadi haknya." Banyak masyarakat yang dulu merasa membantu pemerintah dalam melawan pemberontak GAM tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Disamping itu, anggota PETA/FORKAB sekarang ini juga gelisah dengan masa depannya khususnya karena kurang perhatian dari para pihak yang membentuk dan membina PETA/FORKAB selama ini. Dampak dari hal ini, mengakibatkan saat ini banyak anggota PETA/FORKAB yang pindah atau masuk menjadi pengurus KPA di berbagai kabupaten/kota, karena dengan masuk atau bergabung dengan KPA maka mereka beranggapan masa depannya akan lebih baik. Secara politis, permasalahan internal PETA/FORKAB yang berkaitan dengan persoalan dana reintegrasi dan dana lainnya perlu segera diselesaikan, sebab bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan semakin memperbanyak anggota PETA / FORKAB yang "lari/ membelot" ke KPA/GAM. Sebab itu sosialisasi dan juga transparansi masih diperlukan untuk dilakukan kepada pihak-pihak ini sebelum keadaan menjadi semakin memburuk. Universitas Pertahanan Indonesia 80
81 BAB V PEMBAHASAN Berdasarkan gambaran yang telah diberikan pada bagian sebelumnya, maka telah dapat diperoleh gambaran mengenai konflik-konflik yang terjadi di Aceh dalam proses pemberian bantuan reintegrasi. Konflik-konflik itu adalah konflik- konflik yang berlangsung secara vertikal antara BRA dan kelompok- kelompok penerima bantuan, maupun secara horisontal antara kelompok- kelompok dan internal kelompok yang dulu pernah terlibat konflik di Aceh. 5.1. Konflik Vertikal Dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. 5.1.1. Konflik Antara BRA dan KPA/GAM Konflik - konflik yang berlangsung antara BRA dan KPA/GAM dikatakan dapat terjadi sekalipun mayoritas mereka yang duduk di dalam BRA sebagai pengambil kebijakan adalah dari kalangan GAM itu sendiri. Mengapa bisa terjadi konflik di antara mereka penyebabnya adalah pendataan yang tidak jelas mengenai siapa dan berapa jumlah mantan GAM yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena dari pihak GAM sendiri tidak ingin mengungkapkan secara jelas siapa-siapa yang merupakan anggota GAM dan berapa jumlah mereka dengan alasan keamanan kalau sampai perjanjian damai gagal. Begitu bantuan diberikan, ternyata jumlah anggota GAM yang sesungguhnya ada jumlahnya melebihi dari jumlah bantuan yang diturunkan. Keadaan ini berakibat dana yang ada harus dibagi kepada jumlah orang yang lebih banyak sehingga ada yang menerima dalam jumlah yang tidak seharusnya, artinya mereka menerima dalam jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya diterima. Karena pendataan yang tidak jelas ini dan berakibat pada jumlah uang yang harus dibagi kepada orang yang lebih banyak jumlahnya, maka BRA melakukan kebijakan untuk memberikan uang tersebut kepada masing-masing mantan komandan untuk membagikannya kepada masing-masing anak buah mereka. Namun karena jumlah yang diterima lebih sedikit, maka pada akhirnya terjadi konflik antara mantan GAM dengan BRA. Tidak hanya sampai di sini saja, jumlah yang diterima sebelum sampai ke tangan mantan GAM, juga harus melalui sejumlah pihak seperti BRA Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya. Jika pada masing-masing institusi tersebut dilakukan Universitas Pertahanan Indonesia
pemotongan terhadap dana yang menjadi hak dari mantan GAM ini, dengan alasan untuk biaya administrasi dan sebagainya maka tidaklah mengherankan bila kemudian jumlah yang sampai ke tangan mantan kombatan GAM tersebut berkurang dari jumlah yang seharusnya. Selain pendataan yang tidak jelas dan adanya pemotongan terhadap dana yang seharusnya diterima, definisi mengenai siapa-siapa yang berhak menerima bantuan reintegrasi dari kalangan GAM ini juga tidak jelas batasannya. Bila mengikuti MoU Helsinky maka yang berhak adalah mantan kombatan dan tapol dari kalangan GAM yang berhak, serta masyarakat yang menjadi korban konflik. Namun dalam hal ini terjadi ketidakjelasan siapa yang dapat dikategorikan sebagai mantan GAM, apakah juga termasuk mereka yang menjadi informan dan pensuplai logistik bagi GAM di masa terjadinya konflik. Dengan demikian perlu pula ditentukan definisi yang tegas apakah mereka yang berasal dari kalangan informan dan pensuplai logistik GAM ini juga dapat dikategorikan sebagai mereka yang berhak atas bantuan reintegrasi. Isu lainnya adalah definisi dari pekerjaan. Berdasarkan MoU mantan kombatan berhak atas 'pekerjaan'. Ketika ditanyakan tentang pekerjaan mereka, hampir semua eks-kombatan melaporkan bahwa mereka menganggur, seperti halnya teman-teman mereka. Pekerjaan bagi banyak orang Aceh berarti pekerjaan resmi di kantor, industri, atau wiraswasta. Namun, ketika ditanyakan tentang sumber pendapat mereka, banyak yang mengatakan bahwa mereka menjual ikan di pasar ikan, mempunyai kebun cabai kecil atau anggota dari sebuah koperasi profesi yang tidak dianggap sebagai pekerjaan formal. Faktor lain yang juga menjadi penyebab timbulnya konflik adalah tidak jelasnya program-program BRA bagi para mantan GAM ini. Mereka tidak dikonsentrasikan dulu pada suatu camp untuk dididik atau dilatih sebelum diterjunkan ke masyarakat seperti yang dilakukan di Sierra Leone. Akibatnya mereka mencari jalan sendiri-sendiri untuk menata hidupnya kembali setelah kembali dari bergerilya di hutan. Tidak adanya program reintegrasi yang jelas bagi mantan GAM untuk kembali ke masyarakat adalah hal yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antara BRA dan GAM ini. Mereka tidak dilatih namun diminta harus memasukkan proposal untuk melakukan kegiatan usaha Universitas Pertahanan Indonesia 82
sebelum dapat berbaur dengan masyarakat kembali, dan ini tentu saja berakibat pada kegamangan di antara mantan GAM ini untuk melakukannya. Mereka yang tadinya hanya tahu bagaimana menghamburkan peluru, setelah perjanjian damai kemudian diminta untuk membuat proposal dan melakukan kegiatan usaha agar dapat kembali ke masyarakat, tanpa pelatihan yang tepat dan integrasi yang berkelanjutan ke dalam perekonomian lokal, upaya reintegrasi akan berisiko mengalami kegagalan. Sebagian pengamat meyakini bahwa rakyat sipil Aceh masih memiliki akses ke persenjataan dan dapat menjadi pilihan putus asa bagi para eks-kombatan ketika teralienasi dan melarat setelah penghentian permusuhan. Mengapa tidak dilakukan upaya untuk mengkonsentrasikan kembali mantan GAM sebelum terjun kembali berbaur di masyarakat? Hal ini tentu saja ada penjelasan logisnya. Bila hal ini dilakukan, maka akan terdata dengan jelas siapa- siapa sesungguhnya yang merupakan mantan anggota GAM dan hal ini adalah sesuatu yang dihindari oleh kalangan KPA/GAM agar dapat melindungi kerahasiaan identitas dari mantan GAM ini demi keamanan mereka bila perjanjian damai kembali gagal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak KPA/ GAM selalu mengantisipasi dan belum dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pemerintah RI sekalipun kesepakatan perjanjian damai telah ditanda tangani di Helsinki. Hal ini adalah salah satu elemen yang menghambat pemerintah dalam memberikan bantuan reintegrasi dan mewujudkan perdamaian yang langgeng di Aceh. Oleh sebab itu agar pemerintah dapat lebih mudah dalam memberikan bantuan reintegrasi maka diharapkan pula agar KPA/GAM bersedia secara transparan memberikan data tentang mantan anggota GAM, baik kombatan maupun non-kombatan. Bagaimana pemerintah dapat memberikan bantuan bila siapa yang harus dibantu juga tidak jelas. Bagaimana pemerintah dapat mempercayai bila sekarang anggota GAM jumlahnya sudah menjadi 35 atau 43 ribu orang yang harus diberikan bantuan reintegrasi, sedangkan data tentang siapa mereka saja tidak ada. Pertanyaan berikutnya juga apakah tugas untuk membina dan merelokasi mantan kombatan GAM ini sesungguhnya memang merupakan tugas dan tanggung jawab dari BRA. Bila ditinjau dari aspek legalitas hukum ketatanegaraan maka institusi BRA ini bukanlah institusi yang seharusnya menjalankan fungsi- Universitas Pertahanan Indonesia 83
84 fungsi tersebut. BRA dibentuk atas dasar SK Presiden dan Direktrif Menko Polkam, yang selanjutnya dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Dengan demikian atas dasar kekuatan landasan payung hukum maka BRA memiliki payung hukum yang lemah untuk dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengelola program- program untuk merelokasi mantan GAM kembali ke masyarakat. Sekalipun semua dinas menyatakan bahwa semua turunan poin-poin dalam MoU menjadi tugas dan tanggungjawabnya BRA dan disetujui oleh kelompok-kelompok yang duduk dalam BRA sekarang. Misalnya salah satu poin dalam MoU adalah bicara soal penyediaan lahan, maka kemudian yang terjadi saat ini adalah hampir setiap hari orang BRA ingin segera ke lapangan dengan membawa GPS untuk memetakan di mana tanah agar dapat dibagikan dua hektar bagi setiap orang mantan GAM. Padahal dalam diskusi-diskusi dengan Aceh Monitoring Mission (AMM) tanah itu sudah tidak ada lagi dan diganti dengan uang. Sekalipun ada pendapat bahwa uang itu adalah bantuan awal saja dan tanah adalah bantuan berikutnya sebagai lahan untuk penghidupan bagi mantan GAM. Namun tetap saja BRA yang dengan kewenangannya yang hanya berdasarkan SK Gubernur atau peraturan Gubernur tetap saja tidak mencukupi bagi keperluan tersebut. Peran dan tanggungjawab tersebut seharusnya bahkan berada di tangan Bappeda atau Dinas- Dinas Teknis terkait. BRA hanya merupakan sebuah panitia yang sifatnya adhoc dan dibentuk atas dasar SK Presiden dan Direktrif Menko Polkam serta SK atau Peraturan Gubernur. Dengan demikian bila ada penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam hal kebijakan ataupun dana, maka KPK tidak dapat menindak BRA karena yang dapat ditindak KPK hanya pejabat-pejabat negara, DPR atau DPRD, dan institusi pemerintah. Demikian pula dalam hal pendataan maka BRA tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk hal tersebut karena tanggungjawab mengenai siapa itu GAM ataupun PETA/FORKAB adalah menjadi tanggungjawab Kesbanglinmas. Maka tidaklah mengherankan bila BRA dapat diselewengkan dan disalahgunakan oleh pihak KPA/GAM untuk kepentingan mereka karena adanya kelemahan payung hukum dari BRA ini, dengan sulitnya institusi ini untuk ditindak bila melakukan penyimpangan. BRA adalah organisasi yang tidak ada nomenklaturnya karena dalam nomenklatur MoU poin 3.2 hanya menyebutkan Universitas Pertahanan Indonesia
Dana Reintegrasi, bukan Badan. Karena Pemda sebagai sebuah mesin birokrasi membutuhkan suatu pengelola maka dibentuklah BRA yang sifat awalnya adalah adhoc untuk mendata orang dalam menyalurkan bantuan. Bantuan yang diberikan juga sifatnya tidak bermacam-macam. Namun ketika disalurkan dari Pusat melalui Departemen Sosial maka masuklah program Diyat, kesehatan, perumahan; sehingga jadi mengembang program-program bantuan reintegrasi yang dilakukan BRA. Dengan demikian bila legal dokumen yang ingin dipergunakan bagi legalitas BRA adalah Instruksi Presiden, maka secara jelas di kalimat Instruksi Presiden BRA mengurusi beberapa poin. Inpres No.15 berbunyi : "Gubernur Aceh mengelola reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat; dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman dan penyiapan pekerjaan". Bila kita maknai Inpres No. 15 ini maka BRA tidak dapat dituntut untuk melaksanakan bermacam-macam hal tersebut. Dengan demikian masalah seperti ini memang sudah selayaknya tidak dibicarakan di level bawah seperti Kepala Dinas karena menyangkut kebijakan tingkat tinggi di level nasional. Kepala Dinas tidak akan pernah mau melawan dari koridor. Bila Kepala Dinas mengeluarkan uang untuk membantu di luar GAM maka dapat terkena sanksi KPK mengapa mengeluarkan uang di luar dari yang telah ditentukan. Ingin bicara dengan siapa di Kantor Polkam mengenai masalah ini, tidak ada yang dapat diajak bicara mengenai masalah tersebut di sana. Bila ingin diarahkan untuk memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang disebutkan di atas maka perlu ada batasan dan pengaturan organisasi yang jelas menyangkut kebijakan dan hal-hal yang diurus. Sekalipun itu kepanitiaan dan seluruhnya GAM atau PETA/FORKAB juga tampaknya tidak menjadi masalah bila jelas batasan dan pengarahannya untuk mengatur hal apa. Yang penting ada arahnya atau guide-nya untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap hal apa. BRA yang sekarang ini tidak jelas arah dan batasan organisasinya. Namun demikian tetap tidak dapat diserahkan untuk mengatur semuanya karena akan rentan terhadap penyelewengan. Dalam hal melakukan mediasi untuk melakukan rekonsiliasi bagi pihak- pihak yang terlibat konflik di Aceh, juga bukan merupakan tugas dan tanggungjawab BRA. Tugas dan tanggungjawab ini sebenarnya ada di tangan Universitas Pertahanan Indonesia 85
pemerintah daerah melalui dinas teknis. Bila perlu di Bappeda ada satu bagian yang namanya bagian penyelesaian konflik, atau di salah satu biro di Kantor Gubernur ada satu biro khusus yang mengurus masalah penyelesaian konflik. Berdasarkan temuan yang menyebabkan terjadinya konflik antara BRA dengan mantan GAM, maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik yang terjadi antara BRA dengan mantan GAM dalam proses penyaluran bantuan reintegrasi dapat terjadi karena tidak adanya pendataan yang jelas tentang siapa dan berapa jumlah mantan GAM yang sesungguhnya, adanya pemotongan terhadap dana bantuan yang seharusnya diterima pada berbagai tingkat pemerintahan, definisi yang tidak jelas mengenai siapa yang berhak untuk menerima bantuan reintegrasi, definisi dari pekerjaan yang dapat dimiliki mantan GAM, tidak jelasnya program-program BRA bagi mantan GAM, dan tugas yang dianggap bukan tugas BRA untuk membina dan merelokasi serta melakukan mediasi dan rekonsiliasi atas pihak-pihak yang bertikai." Dengan demikian dapat dianggap bahwa bila BRA dapat melakukan pendataan yang jelas terhadap siapa dan berapa sesungguhnya mantan GAM, dapat menghilangkan pemotongan-pemotongan terhadap bantuan pada berbagai tingkat, dapat merumuskan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak tentang siapa yang berhak atas bantuan, melakukan klarifikasi terhadap definisi tentang pekerjaan yang dapat dimiliki mantan GAM, merumuskan program-program yang jelas bagi mantan GAM, dan BRA dapat diberikan batasan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pemberian bantuan reintegrasi, maka konflik dalam proses pemberian bantuan reintegrasi akan dapat diperkecil atau dieliminasi. 5.1.2. Konflik Antara BRA dan PETA/FORKAB. Konflik yang berlangsung antara BRA dan PETA/FORKAB adalah disebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam hal jumlah dan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada mantan anggota PETA/FORKAB ini oleh BRA. Hal ini terjadi setelah diangkatnya Nurdjuli yang mantan GAM sebagai Ketua BRA, di samping mayoritas mereka yang duduk dalam BRA juga adalah mantan anggota GAM. Pengambilan kebijakan pemberian bantuan reintegrasi juga dilakukan oleh BRA, sedangkan dinas atau instansi terkait berfungsi tidak lebih hanya sebagai kasir. BRA yang didominasi oleh GAM adalah yang mengambil Universitas Pertahanan Indonesia 86
kebijakan mengenai siapa-siapa yang berhak diberikan bantuan dan kapan, kemudian dinas/instansi terkait adalah yang membayarkan uang tersebut kepada yang telah ditentukan oleh BRA sebagai yang berhak untuk menerima bantuan reintegrasi tersebut. Pada awalnya mereka yang berasal dari kalangan PETA/FORKAB tidak menerima bantuan reintegrasi tersebut, karena menurut GAM atau yang dijadikan dasar pegangan mereka adalah bahwa PETA/FORKAB tidak tercantum sebagai pihak yang berhak atas bantuan reintegrasi sesuai dengan MoU Helsinki. Mereka yang berhak atas bantuan reintegrasi berdasarkan MoU Helsinky adalah mantan kombatan GAM, tapol/napol GAM, dan masyarakat korban konflik. Sedangkan PETA/FORKAB adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka di masa konflik karena telah membantu TNI untuk memburu GAM. Dengan demikian ada anggapan dari kalangan GAM bahwa kedua kelompok yang terakhir ini, selain tidak berhak atas bantuan karena tidak tercantum dalam perjanjian damai sebagai pihak yang harus diberikan bantuan reintegrasi, juga masih ada dendam lama yang masih sulit untuk dilupakan serta cenderung menganggap mereka sebagai pengkhianat terhadap GAM. Atas dasar kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa karena yang memiliki kekuasaan untuk memberikan atau tidak memberikan bantuan reintegrasi seluruhnya berada dalam tangan pihak GAM, maka tidak mengherankan bila mantan PETA/FORKAB adalah merupakan pihak yang terpinggirkan dalam hal pemberian bantuan reintegrasi. Tentu saja perlakuan tidak adil dan diskriminatif dari BRA terhadap PETA/FORKAB ini tidaklah mengherankan bila merupakan pemicu konflik antara PETA/FORKAB dengan BRA dan dianggap oleh pihak PETA/FORKAB sebagai bom waktu untuk kembali terjadinya konflik di Aceh. Pada perkembangan selanjutnya karena adanya tuntutan-tuntutan terhadap BRA, kemudian BRA yang didominasi oleh GAM yang pada awalnya tidak mau mengakui dan menerima PETA/FORKAB sebagai pihak yang juga berhak atas bantuan reintegrasi akhirnya bersedia untuk mengakui keberadaan PETA/ FORKAB sebagai pihak yang juga berhak atas bantuan reintegrasi, sekalipun tetap masih dalam kerangka adanya perlakuan diskriminatif dan tidak adil dari BRA kepada pihak PETA/FORKAB ini. Namun hendaknya dapat disadari, sekalipun Universitas Pertahanan Indonesia 87
88 pihak BRA telah bersedia mengakui eksistensi PETA/FORKAB sebagai penerima bantuan reintegrasi, tetap saja perlakuan diskriminatif dan tidak adil tersebut telah mejadi sebab atau pemicu konflik bagi BRA dengan pihak PETA/ FORKAB. Oleh sebab itu atas dasar pertimbangan ini maka karena poin yang selalu menjadi alasan BRA bahwa PETA/FORKAB tidak tercantum dalam MoU Helsinky maka dalam pemberian bantuan reintegrasi kepada mereka, ada baiknya bila PETA/FORKAB ini tidak dikategorikan sebagai PETA/FORKAB lagi, tetapi dianggap sebagai masyarakat korban konflik lainnya juga, sama seperti masyarakat yang juga menjadi korban konflik karena perlakuan TNI maupun perlakuan GAM. Ini demi untuk menghindari adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak GAM dari MoU Helsinky tersebut yang dapat berpotensi mengarah kepada instabilitas dan terjadinya konflik baru di Aceh. Demikian pula termasuk bagi pihak GAM-nya sendiri, mereka juga tidak lagi disegregasi sebagai GAM tetapi juga sama dianggap sebagai pihak yang menjadi korban konflik. Kondisi ini memang berbeda dengan yang dilakukan dalam penanganan terhadap mantan kombatan, namun dalam konteks situasi yang terjadi di Aceh langkah- langkah dan strategi dalam pemberian bantuan seperti ini hendaknya dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebagai langkah atau strategi yang dapat diambil sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Ini dengan pertimbangan bahwa setiap daerah konflik memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganan juga tidak dapat diterapkan secara sama. Bila transformasi identitas kelompok bisa dilakukan, maka proses pemberian bantuan akan dapat berjalan lebih mudah karenanya. Mengapa hal ini harus dilakukan adalah karena bila kondisi tetap dibiarkan tetap berlangsung seperti yang ada sampai saat ini dalam pemberian bantuan reintegrasi, maka dari pihak PETA/FORKAB sudah barang tentu akan menimbulkan perlawanan dan konflik terhadap pihak KPA/GAM karena sudah menjadi sifat dasar manusia dan sudah menjadi kodratnya ingin diperlakukan secara adil dan tidak didiskriminasi dalam berbagai hal, terutama sekali yang menyangkut masalah ekonomi. Baik itu KPA/GAM maupun PETA/FORKAB adalah sama-sama merupakan pihak yang menjadi pelaku sekaligus korban dari konflik di Aceh, jadi bila pihak GAM selalu bersikeras bahwa yang menjadi dasar Universitas Pertahanan Indonesia
pemberian bantuan adalah MoU Helsinky, maka perdamaian yang berkelanjutan sudah barang tentu akan sulit diharapkan dapat terwujud di Aceh karena masih ada pihak-pihak yang masih merasa belum puas atas apa yang diterima dan dialaminya setelah perjanjian damai ditanda tangani. Berdasarkan temuan yang menjadi pemicu konflik dalam proses pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA kepada PETA/FORKAB, maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik antara BRA dengan PETA/FORKAB dalam proses pemberian bantuan reintegrasi dapat terjadi karena adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam jumlah dan proses pemberian bantuan bagi mantan PETA/FORKAB, dikuasainya BRA oleh mantan GAM sehingga kebijakan- kebijakan yang dibuat cenderung mengutamakan mantan GAM, anggapan bahwa PETA/FORKAB berdasarkan MoU Helsinky bukanlah pihak yang berhak atas bantuan, dan masih adanya dendam lama serta dianggap sebagai pengkhianat oleh mantan GAM." Dengan demikian agar konflik antara BRA dan PETA/FORKAB ini tidak semakin meluas, maka sebaiknya PETA/FORKAB dianggap sebagai masyarakat korban konflik saja bila alasannya karena tidak tercantum dalam MoU Helsinky. Begitu pula dengan GAM, juga dianggap sebagai pihak yang menjadi korban konflik. Bila transformasi identitas kelompok bisa dilakukan maka proses pemberian bantuan reintegrasi akan menjadi lebih mudah. 5.1.3. Konflik Antara BRA dan Masyarakat Korban Konflik Lainnya. Setelah perjanjian damai disepakati antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinky dan pihak-pihak yang berhak atas bantuan reintegrasi disepakati, maka sekalipun masyarakat korban konflik tercantum sebagai pihak yang juga berhak untuk memperoleh bantuan reintegrasi tersebut sesuai dengan MoU, namun dalam kenyataannya justru masyarakat yang menjadi korban konflik ini adalah menjadi pihak yang kembali paling menjadi korban dalam pemberian bantuan reintegrasi oleh BRA. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini tidak lain adalah karena masyarakat yang menjadi korban konflik lainnya ini adalah merupakan pihak yang paling lemah dan yang paling tidak memiliki bargaining position untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan bantuan reintegrasi. Bila KPA/GAM dan PETA/FORKAB memiliki kelompok atau organisasi yang dapat memperjuangkan Universitas Pertahanan Indonesia 89
hak-haknya dalam memperoleh bantuan reintegrasi melalui BRA, maka masyarakat korban konflik hanya dibantu oleh LSM untuk memperjuangkan hak- haknya tersebut. Jalan yang ditempuh biasanya adalah melalui demo yang sudah berkali-kali dilakukan, baik kepada pihak BRA maupun Pemda Provinsi serta Kabupaten. Karena posisi tawar yang lemah ini maka tidaklah mengherankan bila baru untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah baru 45 persen saja masyarakat korban konflik lainnya ini yang mendapatkan haknya atas bantuan reintegrasi dari BRA. Itupun terkadang diterimanya secara tidak utuh karena masih ada pemotongan-pemotongan dan pengurangan-pengurangan dalam jumlah maupun bentuk bantuan yang diterima. Belum lagi masalah-masalah lain yang sangat berpotensi untuk menjadi pemicu konflik, baik itu dengan BRA maupun dapat berkembang luas dengan sesama masyarakat itu sendiri. Masalah yang menjadi potensi utama sebagai pemicu konflik antara masyarakat dan BRA adalah lagi-lagi adanya pendataan yang tidak jelas terhadap siapa-siapa masyarakat yang berhak atas bantuan BRA baik karena rumahnya dibakar, baik oleh TNI maupun GAM semasa terjadinya konflik. Data mengenai siapa masyarakat yang berhak atas bantuan reintegrasi karena rumahnya dibakar misalnya, bisa berubah setelah berada di tangan BRA. Sekalipun pihak masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah sudah melakukan pendataan secara swadaya untuk mengkoreksi data dari BRA yang dinilai tidak akurat dalam mendata siapa-siapa masyarakat yang sesungguhnya berhak atas bantuan reintegrasi untuk rumah dibakar misalnya, namun setelah pendataan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat itu diserahkan kepada BRA maka pada tingkat BRA data itu dapat berubah kembali sesuai dengan keinginan BRA. Bahkan BRA secara tegas juga menyatakan bahwa BRA telah memiliki nama-nama masyarakat yang secara resmi dinyatakan berhak atas bantuan reintegrasi untuk rumah dibakar untuk tahun 2009. Sebagaimana digambarkan dalam kasus-kasus di atas, karena di lapangan ternyata ditemukan adanya bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran maka masyarakat korban konflik lainnya juga menjadi semakin terbakar emosinya manakala melihat mereka yang telah diketahui dengan jelas tidak menjadi korban Universitas Pertahanan Indonesia 90
konflik karena rumah dibakar malahan mendapat bantuan rumah, bahkan ada yang sampai yang memperoleh lebih dari satu rumah (dengan menggunakan nama kepala keluarga, isteri, dan anak secara berbeda sehingga dapat memperoleh rumah sejumlah tersebut). Ini dimungkinkan karena adanya kerjasama dengan pihak BRA, di mana yang bersangkutan juga merupakan mantan GAM dan BRA itu sendiri didominasi oleh pihak GAM. Sehingga tidak akan mengherankan karena adanya distorsi seperti ini dalam pemberian bantuan reintegrasi bantuan rumah bagi korban konflik; mereka yang tinggal di luar Aceh seperti Medan, Riau, dan Jakarta juga dapat memperoleh bantuan rumah. Berikutnya potensi bagi meluasnya konflik yang bakal terjadi adalah kecemburuan sosial dan sakit hati dari masyarakat korban konflik yang rumahnya benar-benar dibakar pada masa terjadinya konflik. Sehingga tidaklah mengherankan bila ke depannya nanti di antara masyarakat korban konflik yang belum mendapat bantuan reintegrasi ini akan semakin meningkat amarahnya dengan melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah dari mereka yang secara nyata diketahui tidak memiliki hak atas bantuan reintegrasi ini. Merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh BRA dan demi memperjuangkan hak-hak mereka maka masyarakat korban konflik pada perkembangan selanjutnya juga telah membentuk kelompok-kelompok yang merupakan gabungan dari masyarakat korban konflik tersebut, yang umumnya diberi nama sebagai Persatuan Masyarakat Korban Konflik. Dengan adanya kelompok-kelompok atau organisasi di antara masyarakat korban konflik ini maka diharapkan masyarakat korban konflik akan dapat lebih memperjuangkan hak-hak mereka dari BRA. Masalah lain yang timbul juga antara masyarakat korban konflik dan BRA adalah masalah definisi siapa yang berhak atas bantuan atau harus dibantu, karena tidak semua masyarakat korban konflik dapat dibantu oleh BRA sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BRA untuk memberikan dana tersebut. Misalnya saja masyarakat korban konflik yang ditubuhnya masih bersarang peluru dan sampai saat ini belum dapat dikeluarkan, BRA tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana bagi hal itu. Contoh lain adalah mengenai besarnya jumlah bantuan yang harus diberikan kepada masing-masing masyarakat korban konflik. Universitas Pertahanan Indonesia 91
Apakah mereka yang rumahnya hanya rusak sedikit saja atau tidak dibakar ataupun juga nilainya tidak sampai sejumlah nilai bantuan BRA bagi rumah dibakar yang sebesar 35 juta rupiah itu, juga harus menerima bantuan sejumlah yang sama dengan masyarakat korban konflik yang rumahnya dibakar. Bagi mereka yang nilai rumahnya di atas 35 juta rupiah maka dari BRA sudah digariskan bahwa karena ini adalah bantuan jumlah yang akan diganti untuk rumah dibakar hanya sebesar 35 juta rupiah. Untuk harta lainnya yang ikut terbakar seperti adanya motor, mobil, dsb.nya maka menurut BRA akan ada perhitungannya sendiri. Hal lain yang menyebabkan berlangsungnya konflik antara masyarakat korban konflik dengan BRA adalah adanya saling lempar tanggung jawab antara BRA Provinsi dan BRA Kabupaten terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat korban konflik. Karena tidak adanya rentang tanggung jawab secara hirarkis dari BRA Kabupaten kepada BRA Provinsi, maka bila ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat korban konflik mereka menjadi terombang-ambing dan dijadikan seperti bola karena adanya saling lempar tanggung jawab dari BRA Kabupaten dan Provinsi. BRA Kabupaten menyatakan mereka tidak bertanggung jawab kepada BRA Provinsi karena diangkat dengan SK Bupati, jadi hanya bertanggung jawab kepada Bupati yang mengangkatnya. Demikian pula BRA Provinsi mereka menyatakan tidak dapat menindak BRA Kabupaten bila melakukan penyimpangan karena bukan pihak yang mengangkat mereka. Berdasarkan konflik yang terjadi antara BRA dengan masyarakat korban konflik, maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik antara BRA dengan masyarakat korban konflik dapat terjadi karena adanya pemotongan-pemotongan oleh BRA terhadap jumlah dan bentuk bantuan yang diterima, tidak ada pendataan dan definisi yang jelas terhadap masyarakat korban konflik, penyelewengan yang dilakukan sehingga bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan terdistorsi, serta saling lempar tanggung jawab antara BRA Kabupaten dan BRA Provinsi." Oleh sebab itu agar tidak pecah konflik yang lebih luas antara BRA dan masyarakat korban konflik ini, maka BRA hendaknya dapat berlaku transparan dan jujur terhadap masyarakat korban konflik, melakukan pendataan yang jelas terhadap masyarakat dan merumuskan definisi yang dapat diterima bersama Universitas Pertahanan Indonesia 92
tentang siapa masyarakat yang berhak atas bantuan, dan tidak saling lempar tanggung jawab antara BRA Kabupaten dan BRA Provinsi. 5.2. Konflik Horisontal dalam Penyaluran Bantuan Reintegrasi. 5.2.1. Konflik Antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB. Persoalan mendasar dalam konflik antara KPA/GAM dan PETA/ FORKAB adalah masih belum dapat dilupakannya dendam lama dari pihak GAM terhadap pihak PETA/FORKAB. Kedua kelompok yang terakhir ini masih cenderung dianggap oleh pihak KPA/GAM sebagai pengkhianat bagi perjuangan mereka. Landasan utama bagi KPA/GAM untuk melakukan diskriminasi dan bertindak tindak adil terhadap PETA/FORKAB adalah karena pihak PETA/ FORKAB tidak tercantum dalam MoU Helsinki, dengan demikian dapat dianggap sebagai tidak berhak atas bantuan reintegrasi. Meskipun selanjutnya telah dapat diusahakan pihak PETA/FORKAB juga dapat memperoleh bantuan reintegrasi namun jumlahnya tidak sama besarnya dengan yang diterima oleh pihak GAM. Adanya perbedaan yang dialami oleh PETA / FORKAB dalam bantuan reintegrasi yang diterimanya berpotensi untuk menciptakan konflik baru di antara mereka bila tidak segera diatasi. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencegah timbulnya konflik di antara mereka, yang antara lain dengan merubah definisi mereka sebagai masyarakat korban konflik dan bukan sebagai PETA/FORKAB agar dapat diakui sesuai dengan MoU Helsinky sehingga tidak ada lagi alasan bagi GAM untuk menolak mereka sebagai pihak yang berhak atas bantuan reintegrasi. Satu hal yang sangat penting untuk segera diinisiasi adalah melakukan program-program rekonsiliasi antara KPA/GAM dan PETA/FORKAB dengan mediasi yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Tugas dan tanggung jawab ini tidak dapat diserahkan kepada BRA karena sebagaimana telah dipahami bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki BRA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kecuali bila BRA telah dapat diberikan definisi dan batasan yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan Universitas Pertahanan Indonesia 93
94 rekonsiliasi ini. Namun lebih baik lagi bila program-program rekonsiliasi tidak dilakukan oleh BRA karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Hal lain yang dapat menghambat rekonsiliasi antara kelompok KPA/GAM dan PETA/FORKAB adalah karena GAM telah menjadi kelompok-kelompok baru, berupa orang kaya baru karena bantuan reintegrasi, dan mengabaikan proses keadilan serta menimbulkan kecemburuan sosial dari pihak PETA/FORKAB. Terutama sekali pihak GAM adalah orang-orang yang menjadi kaya mendadak karena adanya bantuan reintegrasi dan proyek-proyek pembangunan yang mereka dapatkan. Kemungkinan untuk dapat merukunkan mereka kembali adalah dengan melalui keadilan, yakni keadilan ekonomi. Dan bila keadilan ekonomi dapat diwujudkan di antara kedua kelompok yang saling berseberangan ini maka kemungkinan terwujudnya rekonsiliasi dapat dilakukan di antara mereka. Berdasarkan konflik yang terjadi antara KPA/GAM dengan PETA/FORKAB maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik yang terjadi antara KPA/GAM dengan PETA/FORKAB dapat terjadi karena belum dapat dilupakannya dendam lama dan PETA/FORKAB dianggap sebagai penghianat, tidak tercantum dalam MoU Helsinky dan sekalipun akhirnya dapat menerima bantuan jumlahnya tetaplah tidak sama, mantan GAM banyak yang telah menjadi Orang Kaya Baru dan mengabaikan proses keadilan serta menimbulkan kecemburuan sosial." Oleh sebab itu agar konflik antara KPA/mantan GAM tidak semakin meluas, maka diperlukan transformasi identitas sebagai masyarakat korban konflik bagi PETA/FORKAB dan korban konflik bagi mantan GAM, adanya program rekonsiliasi untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berseberangan ini, dan mewujudkan keadilan ekonomi di antara semua pihak yang bertikai ini. Bila langkah-langkah ini dapat dilakukan diharapkan konflik yang menjadi bom waktu bagi PETA/FORKAB ini dapat dicegah. 5.2.2. Konflik Inter Kelompok. Konflik inter kelompok yang terjadi adalah konflik yang terjadi antara unsur pimpinan dan anak buah yang umumnya lebih berupa kecemburuan sosial, di mana para unsur pimpinan baik itu dari KPA/GAM maupun PETA/FORKAB sekarang hidupnya sudah lebih baik dan cenderung melupakan mantan anak Universitas Pertahanan Indonesia
buahnya yang hidupnya masih menderita. Keadaan ini bila tidak diatasi juga akan menimbulkan konflik yang lebih luas antara anak buah dengan mantan komandannya yang sekarang sudah lebih makmur karena bantuan reintegrasi dan proyek-proyek yang dapat mereka kelola. 5.2.2.1.Konflik Internal KPA/GAM. Konflik internal dalam tubuh GAM antara unsur pimpinan dan anak buah terjadi karena kecemburuan sosial dari para anak buah ini yang merasa telah ditinggalkan dan dilupakan oleh pimpinannya. Padahal dulu sewaktu masih berjuang semasa konflik sama-sama tidur di hutan bersama anak buah, namun sekarang mereka para mantan komandan ini telah hidup berkecukupan dan melupakan anak buahnya. Mantan anak buah anggota GAM bahkan beranggapan sekarang di kalangan KPA/GAM ini dari unsur pimpinannya banyak bermain dalam hal pengelolaan bantuan reintegrasi ini dengan melakukan pemotongan- pemotongan terhadap bantuan tersebut. Bahkan keadaan saat ini sudah menjadi sulit karena kebanyakan pimpinan daripada bawahan agar dapat mengelola dana reintegrasi. Apalagi kalau ada peluang untuk mendapat proyek, jadi sudah tidak terbatas lagi pada pemberian bantuan dana reintegrasi. Di mana ada peluang untuk mendapatkan rupiah, baik itu dari bantuan reintegrasi maupun lainnya, maka unsur pimpinan dari KPA/GAM ini akan masuk semua. Jadi yang saat ini terjadi pada unsur pimpinan KPA/GAM adalah untuk mengejar uang dan cenderung melupakan nasib mantan anak buah mereka. Bila keadaan ini tidak segera di atasi juga berpotensi untuk meluasnya konflik di kalangan GAM itu sendiri, baik karena kecemburuan sosial maupun karena perebutan tender proyek. Berdasarkan konflik yang terjadi antara unsur pimpinan GAM dengan mantan anak buahnya maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik internal yang terjadi antara unsur pimpinan GAM dengan mantan anak buahnya dapat terjadi karena adanya perasaan ditinggalkan dan dilupakan oleh pimpinannya, unsur pimpinan GAM banyak bermain dalam atau melakukan penyelewengan dalam pengelolaan bantuan reintegrasi." Agar konflik yang terjadi secara internal di kalangan mantan GAM ini tidak meluas dan dapat dicegah, maka hendaknya unsur pimpinan GAM dapat Universitas Pertahanan Indonesia 95
memberikan perhatian dan lebih peduli atas nasib mantan anak buahnya yang hidupnya masih kekurangan serta lebih jujur dan transparan dalam pengelolaan bantuan reintegrasi ini. 5.2.2.2. Konflik Internal PETA/FORKAB. Kekecewaan di kalangan anggota PETA/FORKAB terhadap pimpinannya juga tidak berbeda dengan kekecewaan yang terjadi di kalangan anak buah mantan anggota GAM terhadap pimpinannya. Kecenderungan unsur pimpinan dari pihak PETA/FORKAB ini untuk melupakan nasib anak buahnya bahkan telah membuat anak buah ini bergabung dengan KPA/GAM sebagai strategi adaptasi mereka dalam menghadapi kondisi yang ada. Meskipun tampaknya telah terjadi kerjasama atau perdamaian dengan pihak KPA/GAM dari pihak anak buah PETA/FORKAB namun ini tampaknya hanya berupa perdamaian yang semu dan masih menyimpan adanya potensi konflik. Mereka bersedia berdamai dengan pihak KPA/GAM demi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya unsur pimpinan mereka yang melupakan nasibnya, yang pada akhirnya semakin menambah kegusaran terhadap unsur pimpinan tersebut dan berpotensi untuk terjadinya konflik dengan unsur pimpinan PETA/FORKAB itu sendiri. Terlebih lagi dengan tidak adanya lagi perhatian dari pihak yang selama ini membina mereka, maka akan semakin menambah kekecewaan dan rasa sakit hati dari pihak anak buah PETA/FORKAB, karena merasa bahwa saat terjadinya konflik dengan GAM mereka telah berjuang untuk membela pemerintah, namun saat ini nasib mereka tidak jelas dan bahkan terpinggirkan karena kebanyakan kekuasaan pada saat ini (termasuk untuk mendapatkan proyek) berada pada tangan pihak GAM. Oleh sebab itu masalah-masalah seperti ini harus segera dicari penyelesaiannya agar tidak menimbulkan masalah baru dan situasi jadi berbalik di mana yang melakukan perlawanan adalah dari pihak PETA/FORKAB ini. Berdasarkan konflik yang terjadi antara unsur pimpinan PETA/FORKAB dengan mantan anak buahnya, maka ditemukan analisis sebagai berikut : "Konflik yang terjadi antara unsur pimpinan PETA/FORKAB dengan mantan anak buahnya dapat terjadi karena tidak adanya perhatian dari unsur pimpinan yang cenderung melupakan nasib anak buahnya sehingga Universitas Pertahanan Indonesia 96
mereka cenderung untuk bergabung dengan pihak KPA/GAM untuk memperbaiki nasib, tidak adanya perhatian dari pihak yang selama ini membina mereka, dan nasibnya menjadi kelompok yang marjinal setelah perdamaian padahal semasa konflik mereka telah berjasa kepada pemerintah". Dengan demikian agar mantan anak buah PETA/FORKAB ini tidak semakin besar kegusarannya terhadap unsur pimpinan mereka dan pemerintah, maka sebaiknya nasib dan kesejahteraan mereka ini dapat mulai diperhatikan dan dicari jalan keluarnya. Universitas Pertahanan Indonesia 97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan. Berdasarkan peristiwa-peristiwa konflik yang sudah terjadi dalam proses pemberian bantuan reintegrasi Aceh oleh BRA maupun Pemda tampaknya cukup jelas bahwa di dalamnya terkandung potensi konflik yang lebih besar. 6.1.1. Potensi Konflik Vertikal. Secara vertikal potensi-potensi untuk terjadinya kembali konflik di Aceh adalah bersumber dari berbagai hal. Sebagai potensi pertama untuk terjadinya konflik secara vertikal ini adalah organisasi BRA masih didominasi oleh KPA/mantan-mantan GAM sehingga cenderung untuk memihak dalam memberikan bantuan reintegrasi. Hal ini menimbulkan rasa sakit dari mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya. Kedua, kurangnya sosialisasi dari program-program BRA untuk sampai ke tingkat desa-desa adalah merupakan faktor potensi terjadinya konflik secara vertikal. Kurangnya pemahaman terhadap program-program BRA kemudian membuat kecurigaan dan tuduhan negatif masyarakat terhadap BRA menjadi semakin bertambah kuat hal ini memicu untuk terjadinya konflik secara vertikal. Ketiga, program-program yang dilakukan oleh BRA belum dapat menyentuh substansi untuk membangun ekonomi dari mereka yang menjadi korban konflik, khususnya dari kalangan KPA dan mantan GAM, kondisi kehidupan ekonomi KPA atau mantan GAM belum mengalami peningkatan yang berarti dan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh sebab itu program-program yang dilakukan BRA setidaknya harus dapat menyentuh substansi untuk membangun ekonomi KPA atau mantan GAM. Keempat, sumber potensi konflik adalah tidak validnya data BRA tentang siapa-siapa yang menjadi korban konflik dan berhak atas bantuan reintegrasi, membuat timbulnya berbagai masalah yang pada akhirnya juga Universitas Pertahanan Indonesia 98
berpotensi dan berujung kepada terjadinya konflik. Oleh sebab itu diperlukan data yang valid tentang siapa-siapa yang berhak atas bantuan sebagai korban konflik. Kelima, adalah adanya ketidakadilan dalam pemberian bantuan reintegrasi yang dilakukan oleh BRA. Hal ini dikarenakan mayoritas yang duduk di BRA adalah KPA/mantan GAM, maka bantuan reintegrasi cenderung untuk tidak adil dan memihak kepada kepentingan mereka yang dekat atau memiliki afiliasi dengan KPA/mantan GAM saja. Mereka yang menjadi korban konflik dan berada di luar lingkaran tersebut cenderung untuk diabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh BRA dalam kebijakan-kebijakan pemberian bantuannya terhadap korban konflik. Tentu saja ini adalah potensi untuk pemicu konflik yang sangat besar di Aceh bila ketidakadilan oleh BRA ini tetap dibiarkan berlarut-larut. Keenam, BRA belum dapat mendefinisikan, mengkonseptualisasikan atau mengidentifikasi korban konflik maupun program-programnya secara memuaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik. Karena belum dapat menentukan definisi atau mengkonseptualisasikan dan sekaligus mengidentifikasi siapa itu korban konflik atau siapa saja yang berhak untuk memperolah bantuan reintegrasi maka berpotensi untuk memicu atau meluas terjadinya konflik. Ketujuh, kondisi kehidupan ekonomi para korban konflik khususnya KPA/mantan GAM mayoritas belum memperoleh pekerjaan yang layak maka faktor ini juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik secara vertikal dengan BRA. Hanya segelintir KPA/mantan GAM yang telah dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, terutama dari kalangan pimpinan- pimpinan KPA/mantan GAM yang telah dapat menikmatinya. Mereka yang sebagian besar belum memperoleh kehidupan ekonomi dan pekerjaan yang layak cenderung untuk terlibat konflik dengan BRA, sebagaimana yang dapat dilihat pada berbagai kasus yang telah terjadi pada sejumlah tempat di Aceh. Kedelapan, adanya program-program BRA yang tidak berkelanjutan berpotensi sebagai faktor untuk memicu konflik di Aceh dalam proses bantuan teintegrasi karena pada saat suatu program dihentikan, maka mereka yang belum menerima program tersebut akan merasa dirugikan. Mereka yang belum menerima bantuan akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada terjadinya konflik. Universitas Pertahanan Indonesia 99
100 6.1.2. Potensi Konflik Horisontal. Sebagaimana halnya potensi-potensi konflik secara vertikal, potensi- potensi konflik secara horisontal dalam kerangka bantuan reintegrasi di Aceh juga adalah bersumber dari berbagai faktor. Sebagai faktor yang pertama adalah hal ini disebabkan masih kuatnya identitas yang melekat pada masing-masing kelompok yang pernah terlibat konflik di Aceh tersebut. Baik itu KPA/GAM maupun PETA/ FORKAB masih belum dapat menanggalkan atribut atau identitasnya sebagai anggota masing-masing kelompok. Hampir semua pihak, terutama dari kalangan PETA/FORKAB dan masyarakat korban konflik lainnya menyetujui bila konflik yang terjadi dalam kerangka bantuan reintegrasi ini adalah bom waktu bagi terjadinya konflik dalam skala yang lebih luas bila tidak segera diambil langkah - langkah untuk memperbaikinya. Langkah untuk memperbaikinya yang secara nyata dan harus segera diwujudkan adalah keadilan, yakni keadilan dalam hal pemberian bantuan reintegrasi. Selain itu secara horisontal, konflik juga dapat terjadi antar kelompok KPA/GAM dan PETA/FORKAB, yang tidak saja dipicu oleh pemberian bantuan reintegrasi tetapi juga oleh karena adanya persaingan dalam memperoleh tender proyek. Kedua, kesenjangan ekonomi antara anggota dan mantan para pimpinan GAM juga dapat memicu terjadinya konflik, dengan adanya bantuan reintegrasi ini, mantan para komandan GAM telah hidup berkecukupan, dan ini adalah salah satu poin yang dapat menghambat terwujudnya perdamaian di Aceh, hal ini diperkuat banyaknya para korban konflik khususnya mantan anggota GAM yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan atau perubahan ekonomi yang sangat jauh antara pimpinan- pimpinan KPA/GAM dengan anggotanya akan dapat menjadi pemicu untuk meluasnya konflik. Ketiga, adalah termarjinalisasinya ekonomi dari kelompok-kelompok yang menentang GAM di masa lalu, yakni kondisi ekonomi dari kelompok PETA dan FORKAB. Kedua kelompok ini dulu waktu terjadinya konflik telah ikut berjuang dan berjasa dalam membantu TNI untuk memburu dan menumpas GAM, sekarang dengan adanya perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM malah hidupnya menjadi termarjinalkan, karena mayoritas sumber daya ekonomi Universitas Pertahanan Indonesia
101 setelah terjadinya perjanjian damai berada di tangan pihak GAM. Oleh karena itu, perlu kelompok-kelompok yang termarjinalkan ini segera memperoleh perhatian dari pihak-pihak yang dulu telah membinanya ataupun dari Pemerintah RI. Keempat, yang menjadi potensi untuk terjadi kembalinya konflik di Aceh adalah tidak adanya program dari BRA untuk mengintegrasikan kembali kelompok yang bertikai yang berbasis ekonomi maupun adat. Dimaksudkan sebagai program-program yang berbasis ekonomi dari BRA adalah program- program yang didesain oleh BRA untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut melalui suatu program kerjasama di bidang perekonomian ataupun pemberdayaan ekonomi di antara kelompok-kelompok tersebut. Demikian pula secara adat, tidak ada langkah-langkah yang dilakukan BRA untuk mendamaikan mereka ini, padahal masyarakat Aceh sebenarnya mengenal adat untuk mendamaikan mereka yang bertikai yang disebut sebagai "Sayam". 6.2. Saran. Dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari konflik secara vertikal maupun horisontal di Aceh, maka sejumlah langkah perlu dilakukan oleh para pihak terkait agar konflik-konflik tersebut tidak meluas dan meningkat frekuensinya menjadi semakin intens. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para stakeholder ini berupa langkah pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional. 6.2.1. Pada Tataran Kebijakan. Pada tataran kebijakan perlu untuk merumuskan definisi yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawab BRA serta meninjau kembali struktur organisasi BRA, sehingga dapat mewadahi para korban konflik atau yang bertikai untuk mencapai kesepakatan dan keadilan dalam menentukan kebijakan- kebijakan program pemberian bantuan reintegrasi. Kedua, perlu definisi yang jelas terhadap siapa-siapa yang berhak atas bantuan reintegrasi yang disepakati oleh semua pihak yang bertikai atau yang menjadi korban konflik serta disetujui oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya definisi yang jelas ini maka diharapkan segala permasalahan yang berpotensi Universitas Pertahanan Indonesia
102 untuk menimbulkan terjadinya konflik dalam pemberian bantuan reintegrasi akan dapat dihindari atau dicegah. Ketiga, perlu perumusan kebijakan selain yang sudah ada yaitu tentang kebijakan mediasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik pada masa lalu berbasis Ekonomi dan Adat secara terintegrasi khususnya GAM/KPA dengan PETA/FORKAB serta keluarga-keluarga korban konflik, baik korban oleh GAM maupun korban oleh TNI. Keempat, perlu adanyanya kebijakan untuk melakukan transformasi identitas dari kelompok-kelompok yang terlibat konflik menjadi satu identitas yaitu identitas masyarakat korban konflik, bukan lagi sebagai GAM, PETA, FORKAB. Dengan dileburnya identitas mereka yang berkonflik ini maka diharapkan tidak ada lagi segregasi atau fragmentasi di antara masyarakat Aceh yang pernah terlibat konflik dan kesemuanya pada akhirnya dapat terintegrasi kembali sebagai suatu masyarakat Aceh yang menyatu. 6.2.2. Pada Tataran Operasional. Pada tataran operasional, hal - hal yang perlu dilakukan adalah: pertama, melakukan pergantian pimpinan BRA dengan Pegawai Negri Sipil (PNS), agar segala kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabilitas, sehingga seluruh stakeholder dapat berfungsi, baik itu pada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal bidang pengawasan. Bila pimpinan BRA adalah PNS maka bila terjadi penyimpangan dalam kebijakan- kebijakan yang dibuat dalam pemberian bantuan reintegrasi, maka akan lebih mudah untuk dimintai pertanggung jawabannya. Kedua, perlu dibentuk suatu seksi pada PEMDA baik ditingkat I (Propinsi) maupun ditingkat II (Kab/Kota) yang bertugas untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak masyarakat yang berkonflik yang masih belum dapat melupakan masa lalu yang pahit atau bermusuhan serta memberdayakan Institusi dan Kearifan Lokal seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan menerapkan adat-adat Sajam untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik. Universitas Pertahanan Indonesia
103 Ketiga, perlu melibatkan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendataan bagi korban-korban konflik dengan masukan-masukan dari tokoh- tokoh Agama maupun LSM lokal. Dengan adanya pelibatan BPS yang memang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang pendataan maka diharapkan akan dapat diperoleh suatu data yang valid tentang korban konflik. Universitas Pertahanan Indonesia
104 KEPUSTAKAAN Aldag, R,J. and Stearns, T.M. 1987. Management. Cincinnati: South-Western Publishing Co. Bartos, J.O. and Wehr, P. 2002. Using Conflict Theory. New York: Cambridge University Press. Bhakti, Ikrar Nusa, ed., 2008. Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinky. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bordieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Massachusets: Harvard University Press. Creswell, John W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 2 nd ed. California: Sage Publications, Inc. Dunn, William N. 1998. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Galtung, Johan. 2000. Leaving the Twentieth Century, Entering the Twenty-First: Some Basic Conflict Formations in Searching Peace: The Road to Transcend Method. USA: Pluto Press. Habermas, Jurgen. 1998. On the Pragmatics of Communication. Massachusetts: The MIT Press. Jeong, Ho-Won. 2003. Peace and Conflict Studies: An Inroduction. England: Ashgate Publishing Company. Kartikasari, S.N., ed. 2000. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: The British Council, Indonesia. Kutz, Lester R. and Turpin, Jennifer. "Menguraikan Jaringan Kekerasan." Hlm. 200-221 dalam Teori-Teori Kekerasan, editor Thomas Santoso. Jakarta: Ghalia Indonesia. Lederach, John, P. 1996. Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture. Syracuse, NY: Syracuse University Press. Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta. Robbins, S.P. 1990. Organization Theory: Structure, Design and Applications. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. Santoso, Thomas. 2002. "Kekuasaan Teori-Teori Kekerasan, editor Thomas Santoso. Jakarta: Ghalia Indonesia. dan Kekerasan." Hlm. 163-182 dalam Simmel, George. 1971. On Individuality and Social Forms. Chicago: University of Chicago Press. Susan, Novri MA. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group. Universitas Pertahanan Indonesia
105 Tilly, Charles. 2002. "Aksi Kolektif dan Kekerasan." Hlm. 89-98 dalam Teori- Teori Kekerasan, editor Thomas Santoso. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tosi, H.L., Rizzo, J.R. and Carol, S.J. 1990. Managing Organizational Behavior. 2nd ed. New York: Harper Collins Publishers. Turner, Bryan. 1999. Classical Sociology. London: Sage Publication. Wahyudi dan Akdon. 2005. Manajemen Konflik dalam Organisasi. Bandung: Penerbit Alfabeta. Zada, Khamami, Sjadzili, A.Fawaid, Zamzani, Irsyad, Maksum, Muhammad, AR.Muhtadin. 2008. Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial. Jakarta: PP Lakpesdam NU. Inpres No. 15 Tahun 2005. NASKAH, UNDANG-UNDANG, DAN SURAT KEPUTUSAN Naskah Perjanjian Mou Helsinky 15 Agustus 2005. Undang-Undang No. Direktif Menko Polhukkam: No.DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) Keputusan Gubernur Prov. NAD : SK No.330/032/2006 Tgl. 11 Pebuari 2006. Pada 13 April 2006, direvisi dengan Keputusan baru Nomer 330/106/2006. INTERNET VivvoSessionId=1f548bdb76f2c5e1). info@forbesdamai.org Universitas Pertahanan Indonesia