IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN JENEPONTO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Oleh: NUR WAHDANIAR NIM: 10200119100 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2023
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Mahasiswa yang beranda tangan dibawah ini: Nama : Nur Wahdaniar NIM : 10200119100 Tempat/Tgl : Lahir : Jeneponto, 10 November 2001 Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tata Negara Fakultas : Syariah dan Hukum Alamat : Kab. Jeneponto Judul : Implementasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa Di Kabupaten Jeneponto Persfektif Siyasah Dusturiyah Menyatakan dengan sesungghnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Samata, 5 Agustus 2023 Penyusun, Nur Wahdaniar Nim: 10200119100 ii
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa Di Kabupaten Jeneponto Perspektif Siyasah Dusturiyah" ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, proses penulisan ini melewati proses yang panjang dan berliku dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, atas ajarannya sehingga manusia dapat melewati zaman jahiliyah menuju zaman berakal seperti yang kita jalani sekarang. Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan lengkap tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut andil, baik secara moral maupun material. Kepada Ayahanda Lantara dan ibuku Subaedaa, kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan saya segalanya. Cinta kasih, doa dan dukungan dari mereka sehingga rasa lelah, stress, serta perasaan dan tekanan yang saya alami selama proses penyusunan ini berubah menjadi motivasi untuk menyelesaikannya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan karena mereka menjadi alasan saya kuat dan dapat menjadi manusia yang lebih baik. Semoga pengorbanan yang telah mereka lakukan akan menjadi pahala yang baik dan membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk maksud tersebut, maka kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesarbesarnya, setulus-tulusnya kepada: iii
1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.d. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa UINAM dan atas segala fasilitas diberikan didalam menimba ilmu dikampus peradaban ini. 2. Bapak Dr. H. Abdul Rauf Muhammad Amin, Lc., MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 3. Bapak Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag., M.H.I selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), dan Bapak Hisbullah, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah). Dengan segenap rasa tulus memberikan arahan, motivasi, nasehat serta bimbingan selama penulis menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah). 4. Dr. H. Abdul Rahman, Lc., M.Pd. I selaku pembimbing I dan Chaerul Risal, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Prof. Dr. Usman, M,Ag selaku penguji I dan Hisbullah, S.H., M.H selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Seluruh dosen Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah. 7. Seluruh pegawai, Staf Akademik, Staf Perpustakaan, Staf Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), yang selalu membantu dari administrasi maupun saran-saran dalam menyelesaikan studi. 8. Terimakasih kepada Kepala bidang Perumah Staf Dinas Perumaha Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan Masyarakat Penghuni Rumah susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Jeneponto yang senantiasa memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam untuk iv segi
menyelesaikan skripsi ini. 9. Secara pribadi penulis sampaikan kepada teman- teman seangkatan Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu memberikan dukungan dan dorongan positif kepada penulis salam menyelesaikan skripsi. 10. Teman-teman saya Kelas HTD D Nupaidah, Sulfiana, Putri Ayu Rasjid, Ulfah Adwidamayanti dan Nurjannah serta teman-teman yang tak bisa disebut satu persatu dan saudara saya Suprianto dan Muh. Rian Syaputra serta sepupu saya Sri Devi Ramdhani dan juga Keponakan saya Adhe Sufira dirman yang senantiasa menemani saya penelitian memberikan banyak dukungan juga tenaga yang diberikan kepada penulis untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 11. Kepada Dirga Arisandi, makasih banyak bantuannya selama ini telah membantu segala apapun, terutama telah meminjamkan motornya untu ke kampus dan untuk bimbingan skripsi, sekali lagi terimakasih atas suportnya selama ini. 12. Kepada teman seperjuangan saya Alm.Zurrahami sila telah membatu saya sewaktu dia hidup, yang senantiasa memberikan support dan dukungannya kepada penulis sehingga tergerak hatinya untuk menyelesaikan skripsi ini 13. Teman-Teman SMA Sumarni, Susi Susanti, Fina, Priti Sinta dan juga Risma yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 14. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) yang tak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan dorongan positif 15. Serta pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. v
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasi dan dukungan serta kerjasamanya, semoga apa yang dihasilkan mendapatkan pahala dan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis persembahkan karya ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Waassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Gowa, 07 Mei 2023 Penulis, NUR WAHDANIAR Nim. 10200119089 vi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... vii DAFTAR TABEL... ix PEDOMAN TRANSLITETASI... x ABSTRAK ... xvii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus... 10 C. Rumusan Masalah... 11 D. Kajian Pustaka 12... E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 15 BAB II TINJAUAN TEORITIS... 17 A. Tinjauan Tentang Implementasi Sederhana sewa... 17 B. Pengelolaan Rumah susun Sederhana sewa... 20 C. Pemanfaatan Rumah susun Sederhana sewa... ... .. 30 D. Perspektif Siyasah Dusturiya... 39 BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 45 A. Jenis dan Lokasi Penelitian... 45 B. Pendekatan Penelitian... 45 C. Sumber Data... 46 vii
D. Teknik Pengumpulan Data... 46 E. Instrumen Penelitian... 48 F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data... 48 G. Keabsahan Data... 50 BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN... 51 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... ... 51 B. Pengelolaan Rumah SusunSederhana sewa Di Kabupaten Jeneponto... ... 60 C. Pemanfaatan Sederhana sewa Di Kabupaten Jeneponto... 66 D. Tinjauan Perspektif Dusturiyah... 70 BAB V PENUTUP... ... 76 A. Kesimpulan... 76 B. Implikasi ... 77 DAFTAR PUSTAKA ... 79 LAMPIRAN-LAMPIRAN... 84 RIWAYAT HIDUP... ... 92 viii
Tabel 3.1 Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian Skripsi Struktur Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 1. Konsep Huruf Nama Huruf Latin Nama Arab ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je Ha (dengan titik di ح ḥa ḥ bawah) خ Kha Kh Ka dan ha د Dal D De ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er ز Zai Z Zet س Sin S Es x
ش Syin Sy es dan ye ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah) ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah) ط ṭa te (dengan titik bawah) ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) ع 'ain ' apostrof terbalik غ Gain G Ge ف Fa F Ef ق Qaf Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ن Nun N En و Wau W We ھ Ha H Ha ء Hamzah ' Apostrof ى Ya Y Ye Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). xi
1. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tranliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama آ fatḥah A A ؚا Kasrah I I ؙا ḍammah U U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama ؙى fatḥah dan yā' Ai a dan i ؘو َfatḥah dan wau Au a dan u Contoh: ََیََْ ڶ یَْھ : kaifa : haula 2. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama ... ى َI ا َ... fatḥah dan alif atau yā' Ā a dan garis di atas ؚى kasrah dan yā' Ī i dan garis di atas xii
ؙو ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas Contoh: تاََ ىََ َر َل قق ت یْمََُ :māta : ramā : qīla : yamūtu 3. Tā' marbūṭah Transliterasinya untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭahdiikuti oleh kata yang menggunakan kara sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h). Contoh: لاََیط یأا مََُ یو َر : rauḍahal- atfāl ََُ قَاََیْامََُیَقَُِیَْا َُُیْ قِیْ َ : al- madīnah al- fāḍilah : al- ḥikmah 4. Syaddah (Tasydīd) Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. Contoh: اََبَ َر اََیْبََن قَِیَْا قّمن مّ : rabbanā : najjainā : al- ḥaqq : nu ''ima وومَِع : ' aduwwun Jika huruf ىber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ق),maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī. xiii
Contoh: عَْ ق ّ ㈱ ع ََََ ق ّ ㈱ : ' Alī(bukan 'Aliyy atau 'Aly) : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) 5. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: ا َمبََیس : al-syamsu (bukan asy-syamsu) َُْ ََیْ بََْا : al- zalzalah (bukanaz- zalzlah) مد َاقبیَْا : al- bilādu 6. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: ن یو مَمَیََْ : ta ' murūna ㈱ءیََْ : syai'un ت یَ قَمُ : umirtu 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh: xiv
Fī Ẓilāl al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn 8. Lafẓ al-Jalālah (ا( Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: قل مُیَقدdīnullāh لاَbillāh Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: ا قَُُ یْ َر یْقِ یممھHumfi raḥmatillāh 9. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Nasr al-Farābī Al-Gazālī Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir xv
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) A. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = Subhanahu wa Ta'āla saw. = shallallāhu 'alaihi wasallam a.s. = 'alaihi al-salām H = Hijriyah M = Masehi SM = Sebelum Masehi l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) w. = Wafat tahun QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 HR = Hadis Riwayat t.p. = Tanpa penerbit t.t. = Tanpa tempat t.th. = Tanpa tahu xvi
ABSTRAK Nama : Nur Wahdaniar Nim : 10200119100 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sederhana Sewa Di Kabupaten Jeneponto Perspektif Siyasah Dusturiyah Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa di Jabupaten Jeneponto? Pokok permasalahan tersebut selanjutnya di bagi menjadi beberapa sub masalah tentang 1. Bagaimana pengelolaan Rumah susun Sederhana sewa di kabupaten Jeneponto? 2. Bagaimana Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di Jabupaten Jenponto? 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan Rumah Susun Serderhana sewa? Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang ditelitiserta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Dinas yang terkait yang mengelola Serderhana sewa dan para penghuni atau pemilik Sederhana sewa tersebut, kemudian hasil dari data tersebut deskripsikan secara kualitatif dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Pengelolaa Rumah Susun Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto masih kurang optimal terkait pemeliharaan dan perawatan Rusunawa, kurangnya penegakan mengenai masalah kebersihan sehingga selokan tersumbat dan menjadi bau 2 Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto. Dalam pemanfaatan sangat membantu yang berpenghasilan rendah yang belum memili tinggal terutama para pekerja yang dari luar kota yang belum mempunyai tempat tinggal di area Kota Jeneponto 3 Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa Perspektif siyasah dusturiyah berkaitan hubungan antara masyarakat dan negara yang bertugas mengatur kemaslahatan umat. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa ini membantu para masyarakat yang Jeneponto berpenghasilan membangunan Sederhana sewa ini agar rakyatnya tidak terlantar di jalan dan punya rumah sendiri. tempat untuk rendah itulah pmerintah Kabupaten Implikasi penelitian ini yaitu, Pengelolaan Rumah Susun Sederhana lebih meningkatkan kinerja pelayanan pemilharaan dan perawatan khusunya dalam mengenai perawatan bangunan dan kebersihan sekitaran Rumah Susun Seerhana sewa demi kenyamanan para penghuni rumah susun. xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kehidupan yang di dambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, Sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi faktor penunjang manusia dalam melangsungkan hidupnya. Tanah mesti dijaga karena tanah bagian dari lingkungan. Dari waktu ke waktu sebelum manusia mengetahui terkait undang- undang tentu saja dapat disamakan dengan kebiasaan dan tradisi yang akan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Hubungan tanah dan manusia bukan hanya sebagai tempat hidup saja tetapi lebih dari itu. Tanah memberikan kelangsungan hidup berupa sumber kekayaan alam untuk dikelola sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia1 Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat).2 Hubungan antar manusia di dalam al Qur'an adalah adanya penciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan 1Kurniati, Budiarti, Andi Firda, "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Ilmiah Mahasiswa Siyasah Umum Perspektif Siyasah Syar'iyyah "siyasatuna: Jurnal Syar'iyyah" Vol.3, No.1 (Januari 2022), h.122 2Kaelany, Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan. (bumi aksara.2000),h. 157 1
2 perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda- beda, serta warna kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lain dalam deramanusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk menjelekkan perbedaan tersebut. Namun, bagaimana mereka bisa bersatu dengan segala perbedaan tersebut untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis yang penuh dengan kedamaian, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan mereka tidak akan bisa hidup dengan individu mereka sendiri.3 Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurat: 13 ㈱میْقََع َ لل بنقا یممْى قٰیََا ق لل َِیَقع یممََْ ََیََا بنقا ا یْمِ َراَََّقْ ََىىِاَبَق بو ابَ یْمّمَ یممْقَیََََّ َو ىقٰینما بو رََََذ یُ ق َّ یممْقَیََََٰ ابنقا مسابَْا اََيََاَ ١٣ ㈱َیْقبََ قَ Terjemahnya: "Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa- bangsa danberssuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti."4 Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panngilan yang ditunjukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa atau dari sperma(benih laki-laki)dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sehingga tidak ada 3Mustaniruddin A, konsep al-qur'an dalam mebentuk kesejahteraan sosial menuju masyrakat mandina at-thbyan2(2),(35-53, 2019), h. 47 4Kementrian Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahanya (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012), h.517.
suatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau detak detik jantung dan niat seseorang.5 Menurut Ahmad Zaki Badawi, sejerajah dikutip dari telaah jurnal konsep kesejahteraan ekonomi islam. Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.6 Kesejahteraan sosial (social welfare) adalah adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.7 Kesjahteraan oleh sebagai manusia selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualiatas hidup merupakan gambaran tentang kehidpan yang baik, word Health organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupanya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi `oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkugannya.8 Kesjahteraan oleh sebagai manusia selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualiatas hidup merupakan gambaran tentang kehidpan yang baik, word Health organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupanya di masyarakat dalam konteks budaya dan 5Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 615. 6Ahmad Zaki Badawi, Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyyah (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), h. 445. 7Fadlan, Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam perspektif Maqashid Al Syariah.( Jurnal; Ekonomi Syariah 2019),h.4. 8Adi Fahrudin, Pengantar kesejahteraan sosial. (Bandung; Refika Aditama 2012) 3
4 sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkugannya.9 Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan di perkotaan. Peningkatan permintaan akan perumahan ini secara nasional sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi akan tetapi hal ini hanya menjadi prospektif bagi penyediaan rumah untuk kalangan menengah-atas (high-middle income). Serderhana sewa dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. 10 Pertumbuhan dan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepepentingan masyrakat berpengahasilan rendah mengakibatakan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.Kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditangguhkan selain pangan dan sandang. Di sisi lain, masyarakat mempunyai kemampuan terbatas dalam hal pengadaan tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan mendapatkan lahan yang legal di pusat kota ditambah dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah menempati tanah-tanah secara illegal di sepanjang jalur kereta api, kuburan, tebing tinggi, pinggiran sungai dan lahan-lahan terlantar lainnya.Tindakan tersebut mengakibatkan timbul penempatan lahan yang bukan miliknya.11 Setiap langkah transaksi tunduk pada hubungan hukum, sehingga setiap nasabah harus mencari perlindungan hukum pada setiap langkah Kitab Undang- 9Adi Fahrudin, Pengantar kesejahteraan sosial. (Bandung; Refika Aditama 2012) 10 Fransach Adi Putra, Identifikasi tingkat pelayanan fasilitas lingkungan Serderhana sewa, (Skrispsi: Universitas Esa Unggulan.2012),h.1. 11Budiharjo, Eko Ed., Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997), h.12.
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, juga dikenal sebagai babagan Perumahan lan Permukiman Nomor 4 Taun 1992, hanyalah sebagian kecil dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengatur dan menyebarluaskan perlindungan hak-hak.12 Pembangunan Serderhana sewa bertujuan untuk menjamin terwujudnya Rumah Susun Serderhana sewa yang layak huni dan terjangkau, pembangunan Serderhana sewa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, dan diarahkan untuk memnuhi kebutuhan yang layak dalam lingkungan yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola tata ruang daerah serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna.13 Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, sistem pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada pemegang tanah hak berdasarkan temuan penilaian pengadaan tanah.14 Untuk selanjutnya dalam rangka untuk peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektifitas dalam penggunanaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah, sehingga pemanfaatan dari tanah betul- betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk melakukan pembangunan suatu bangunan yang 12Muhammad Anies, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah DariDeveloper di Kota Makassar" Ad-Daulah, Vol.5, No.2 (Desember 2016), h.289. 13Harsono, Soni, Aspek Pertanahan Dalam Pembangunan Serderhana sewa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1991), h.10. terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar" Al-Qadau, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), h. 22. 14Ashar Sinele," Tinjauan Yuridis 5
6 digunakan untuk hunian untuk kemudian atas bangunan yang dimaksud dapat digunakan secara bersama-sama.15 Solusi bagi masyarakat Rumah Susun Sederhana sewa untuk mengatasi keterbatasan lahan di tambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Jadi, pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa ini merupakan solusi yang tepat untuk hal ini dan pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa merupakan alternatif untuk menanggulangi permasalahan permukiman kumuh.16 Seperti halnya di Kabupaten Jeneponto pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Susun Sederhana sewa layak huni dan terjangkau bagi PNS, urban dan masyarakat berpeghasilan rendah/menenggah-bawah, guna peningkatan efisiensi, efektifitas dan pruduktivitas masyarakat dan daya saing kota. Kabupaten Jeneponto tidak termasuk kawasan padat penduduk, tetapi Pembanggunan Rumah Susun Sederhana sewa di Jalan Karya, Bontosunggu yang merupakan ibukota Kabupaten Jeneponto ini lebih diarahkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah/menengah-bawah yang bekerja dan berusaha di Kabupaten Jeneponto serta para pelajar dari desa yang mengenyam pendidikan di Kabupten Jeneponto. Lokasi pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa sangat strategis karena berada di Ibukota Kabupaten Jeneponto dan berdekatan dengan tempat-tempat umum (rumah sakit, pasar, dan lain-lain), kantor-kantor pelayanan publik, sekolah dan kampus. Dengan begitu dapat mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan tempat bekerja dan berusaha yang mempunyai jarak tempuh relatif jauh dari tempat bekerja dan berusaha dengan tempat tinggal. Pelaksanaan Pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di Jeneponto menjadi sangat penting karena bangunan Rumah Susun Sederhana sewa sebagai alat bagi organisasi pengguna/penghuni untuk mencapai tujuannya agar kelayakan Rumah Susun Sederhana sewa sebagai hunian tetap dipertahankan. 15Suhartati, Implementasi kebijakan pembangunan Serderhana sewa bagi masyarakat di kabupaten jeneponto. (Universitas Muhammadiyah Makassar; Skripsi 2014),h. 2. Rusunawa Solusi Paling Rasional Bagi Masyarakat Perkotaan. ( Diakses: Senin 24 Agustus 2009)
Pemeliharaan yang minimal mengakibatkan produktifitas dan aktifitas penghuni menjadi berkurang serta perawatan akan tertunda sehingga mengakibatkan sebagian besar komponen-komponen bangunan telah mengalami kerusakan sehingga mengeluarkan biaya-biaya perbaikan yang besar di kemudian hari. Secara umum pemeliharaan Rumah Susun Sederhana sewa sama dengan pemeliharaan gedung, terdapat perbedaan pada Rusunawa sebagai tempat hunian mempengaruhi aktifitas penghuni yang cenderung lebih banyak berhubungan dengan utilitas umum sehingga dalam pengelolaan harus mendapat perhatian yang lebih serius.17 Kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya penduduk serta urbanisasi ke kota. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pengembangan hunian vertikal erutama untuk kota-kota yang memiliki persediaan lahan yang semakin terbatas dengan jumlah penduduk yang padat. Salah satu kota yang menjadi tujuan urbanisasi adalah Kota Jeneponto.18 Paradigma baru dalam pemanfaatan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah muncul sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi dan terjadinya perubahan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, Paradigma ini belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang spesifk19 Pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di kabupaten Jeneponto adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat,terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapih, bersih, dan teratur. 17Ade Komala sari, Evaluasi teknis dan pengelolaan Serderhana sewa Serderhana sewa di kabupaten sleman yogyakarta. (Yogyakarta;jurnal 2016),h.56. 18Suhartati, Implementasi kebijakan pembangunan Serderhana sewa bagi masyarakat di kabupaten jeneponto. (Universitas Muhammadiyah Makassar; Skripsi 2014),h. 7. 19Erlina, Aspek Yuridis Atas Pendirian Bangunan Di Ruang Bawah Tanah, Jurispudantie, Vol.5 No. 1(Juni 2018), h. 87. 7
8 Pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, dan diarahkan untuk memnuhi kebutuhan yang layak dalam lingkungan yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola tata ruang daerah serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan dan pemanfaatan Sederhana sewa bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumahsusun yang layak huni dan terjangkau, pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, dan diarahkan untuk memnuhi kebutuhan yang Layak dalam lingkungan yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola tata ruang daerah serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna. tidak dapat mengendalikan perilaku mereka untuk jangka waktu yang cukup lama bagi mereka untuk menikmati biaya yang terkait dengan keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Sisi berlawanan menunjukkan bahwa responden lebih memilih mengambil jalan pintas daripada mengikuti jalur hukum20 Permasalahannya adalah pengeloaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di jeneponto tidak sebaik yang di harapkan. Biaya sewa Rumah Susun Sederhana sewa yang tidak terjangkau bagi sebagaian calon penghuninya. Bangunannya banyak sudah rusak tampak tidak terurus sehungga bangunannya itu sangat kotor dan kumuh. Peroalan-persoalan ini menjadi indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfataan Rumah Susun Sederhana sewa perlu dilihat dari sisi siyasah dusturiyah. 20Adriana Mustafa, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar", Al-Qadau, Vol.4 No. 1(Juni 2017), h.149.
Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.21 Tujuan dibuatnya peraturan perundang- undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.22 Pesan moral Islami disampaikan melalui perspektif UUD Islam tentang Pelayanan Terpadu dalam izin mendirikan bangunan, Padahal melayani sesama adalah perbuatan indah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an danhadits Imam Bukhari, maka peran pemerintah adalah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragama.23 Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.24 Sesuai dengan fungsinya, kawasan pemukiman, terlihat jelas bahwa pendirian bangunan di kawasan perlu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam hukum Islam, ada aturan fikih, seperti: "Jika seseorang membangun sebuah bangunan, ia harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.25 21Tavip Agus Rayanto, Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Ruang Wilayah Keistimewaan DIY, Jurnal Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY: LO DIY 2017), h. 17. 22Fatahullah Jurdi, Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), h. 52. 23Megawati, Rahmiati, "Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai "Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Siyasah Syar'iyyah), Vol.1 No.1 (November 2019), h. 290. 24H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47. 25Sabri samin, agus Setiawan, "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang" Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol. 1, No. 2 (Mei 2014), h. 296 9
Siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur masalah antara pemerintah, masyarakat dan lembaga negara. sehingga dalam siyasah dusturiyah biasanya hanya sebatas membahas aturan dan hukum yang dibutuhkan oleh warga negara dengan mengaitkan syariat agama demi mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya.26 B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1. Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek, berikut aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yakni: 1. Implementasi 2. pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa 3. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa 4. Persefektif Siyasah Dusturiyah 2. Deskripsi Fokus Untuk dapat memahami lebih jauh, maka perlu diberikan beberapa penjelasan terkait aspek judul penilitian ini, yaitu: a. Implementasi Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang di tetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasi sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebeijakan.27 keterlibatan masyarakat yang minim, serta 26Asmuni, "Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pembelajaannya" (Jurnal paedagogi, No. 4 2020), h. 17. 27Abdul wahab, solichin. Evaluasi kebijakan public perbit Fiaunibraw dan ikip (malang, 1997), h: 64-65 10
minimnya infrastruktur dan sarana penunjang, semuanya bertolak belakang dengan upaya pemberdayaan masyarakat.28 b. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. c. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa yang dibangun secara vertikal membuat kota lebih efisien. Pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa dapat menciptakan ruang-ruang terbuka yang lebih luas dan mengatasi kawasan kumuh yang padat penduduk. d. Perspektif Siyasah Dusturiyah Perspektif siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin, agar pemerintah berbuat adil dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan hak asasi yang harus didapatkannya. Hal inberdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan berbuat adil terhadap Masyarakat. Siyasah dusturiyah digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji 28Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal, "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.2, No. 2(Mei 2021), h. 386. 11
pengaturan yang memberikan hak khusus kepada perempuan melalui kuota 30% dalam proses pencalonan anggota legislative.29 C. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa Kabupaten Jeneponto persefektif siyasah dusturiyah. Selanjutnya peneliti mengurai menjadi tiga sub masalah: 1. Bagaimana pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa Kabupaten Jeneponto? 2. Bagaimana pemanfaatan Rumah Susun Serderhana Sewa di Kabupaten Jeneponto? 3. Bagaimana tinjau siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Jeneponto? D. Kajian Pustaka Setelah penelitian melakukan penelusuran ditemukan bahwa belum ada dan belum pernah ada yang mengangkat penelitian seperti apa yang dimaksud peneliti. Di mana dalam artian bahwa penelitian kali ini adalah penelitian yang awal dan sebuah inovasi baru, di mana membahas megenai Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Serderhana sewa kabupaten Jeneponto perspektif siyasah dusturiyah, namun kali ini peneliti tertarik dan inggin megupas secara jelas dan lengkap mengenai peraturan tersebut. Mengenai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Serderhana sewa kabupaten Jeneponto perspektif siyasah, peneliti menemukan literature-literature yang relevan dengan penelitian seperti: 29Nur Azzah Fadila S., Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah" Siyasatuna: Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2(Mei 2022), h. 390 12
13 1. Herindiyanti,30 dalam jurnal Kajian Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Pekerjaan Pada Masa Transisi, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Serderhana sewa Serderhana sewa (Rusunawa) merupakan salah satu bentuk tempat tinggal yang menerapkan efisien lahan dengan dibangun secara bertingkat. Rumah susun Sederhana sewa biasanya dibangun di lokasi yang strategis, dimaksudkan untuk membantu masyarakat berkemampuan terbatas yang mencari nafkah di kawasan perkotaan namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah. proses tersebut sangat tergantung pada kelengkapan administrasi dari obyek Rumah Susun Sederhana Sewa. Dari penelitian Herindiyanti sama- sama membahas mengenai tentang Rumah Susun Serderhana sewa tetapi perbedaanya yaitu tidak menerapkan bangunan secara bertingkat dan tidak menerapkan tentang siyasah dustutiyah. 2. Mokh Subkhan, dalam jurnal Pengelolaan Rumah Rumah Susun Sederhana sewa, Rumah Susun Serderhana sewa Di Cengkareng Jakarta Barat, Hasil penelitiannya menunjukkan: Hasil penelitian diketahui beberapa hal penyebab kurang optimalnya pengelolaan rusunawa adalah dari aspek sosial masyarakat penghuni rusunawa mencerminkan adanya solidaritas penghuni rusunawa serta hubungan sosial kemasyarakatan telah terjalin tetapi terjadi pengelompokan secara alamiah antar blok dan waktu untuk kegiatan sosial dan gotong royong yang sifatnya rutin tidak dapat berjalan. Peneltian Mokh Subehan ini di teliti di cengkareng jawa barat sedangkan saya akan memeliti di jeneponto tetapi sama-sama meliti tentang ruamh susun dan ingin mengoptimalkan pengeloan Serderhana sewa di kabupaten- kabupaten sendiri. 3. Diana Indah, dalam buku Implementasi kebijakan pengelolaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Susun sewa sederhana di perkotaan dengan Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang meliputi 30Dosen Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Jakarta
14 kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya dan karakteristik agen pelaksana kebijakan secara umum sudah diaplikasikan, namun belum sepenuhnya dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan rusunawa. Penelitian Dian Indah dengan penelitian saya membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan Serderhana sewa di perkotaan, perbedaanya tidak membahas pemanfaatan Rumah susun Serderhana sewa. 4. Rian Hamsyah, dalam jurnal peran unit pelaksanaan teknis dinas pengelolaan bangunan dan tanah dalam pengelolaan Sederhana sewa Rumah Susun Sederhana sewa penjaringansari kota Surabaya dengan hasil penelitian Hasil dari penelitian tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Dalam Pengelolaan Rumah susun Sederhana sewa Penjaringansari Kota Surabaya dapat diperoleh yaitu mengenai peran petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan sub unitnya masing-masing. Pertama dalam pengelolaan keamanan petugas melakukan kegiatan rutin kontrol keliling Rusunawa Penjaringansari dan memberi pembinaan kepada penghuni terkait keamanan yang ada dalam Rusunawa. Kedua dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan bangunan peran petugas melakukan kegiatan rutin membersihkan lingkungan rusunawa Penjaringansari. Penelitian dari Rian Hamsyah di lakukan di kota surabaya sedangkan saya akan meneliti di kota jeneponto yang membahas juga tentang pengeloaan dan pemanfaatan Serderhana sewa. 5. Fandy Japto, Tinjauan yuridis terhadap pembangunan Sederhana sewa yang di bangun dengan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Serderhana sewa, dengan hasil Penelitian menggunakan penelitian hukum kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan- bahan pustaka. Berdasarkan kekuatan mengikat.
6. Kus Fian Savina, penelitian normatif yang berjudul "Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non- Excuitable" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Non-Excuitable serta menjawab Perspektif siyasah dusturiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diteliti dari sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Jeneponto? 2. Untuk mengetahui pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Keneponto? 3. Untuk mengetahui tinjau siyasah dusturiyah terhadap Rumah Susun Sederhana sewa Di Kabupaten Jeneponto? 2. Kegunaan penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Maksud dari pengelolaan dan pemanfaatan rusun dengan sistem pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yaitu untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan rusun secara berdaya guna dan berhasil guna a. Pengelolaan dan pemanfaatan rusun untuk menciptakan suatu perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan terjangkau 15
16 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka Serderhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah b. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu strategi adalah untuk mensejahterakan lahir dan batin seluruh masyarakat Jeneponto secara adil dan merata sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita cita perjuangan bangsa Indonesia bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa ditujukan terutama untuk tempat hunian khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Jeneponto namun demikian pembangunan Rumah Susun Serderhana sewa harus dapat mewujudkan permukiman yang lengkap dan fungsional sehingga diperlukan adanya bangunan gedung bertingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian terutama berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
BAB II TINJAUAN TEORETIS A. Tinjauan Tentang Implementasi Sederhana Sewa 1. Pengertian Implementasi Rumah Susun Sederhana Sewa Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur - prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.31 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti menjelaskan implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang di jalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan.32 Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Defenisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.33 31Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2010), h. 182. (diakses pada hari jumat tanggal 6 Januari 2023) 33Mustari, Nuryanti. Implementasi Kebijakan Publik; Pemahaman Teoritis Empiris. Membumi Publishing:(Makassar.2013), h.136. 17
Implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan. Namun kebanyakan dari kita sering kali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil- hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.34 Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktifitas guna mencapai sasaran tertent.35 Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau 34AG, Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta Pustaka Pelajar.2010),h.99. 35Dr.Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI, Pemahaman kebijakan publik fprmasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Yogkarta;LeutikaPrio, 2015),h .139. 18
19 tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat, tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasi. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya setiap warga yang dimiliki oleh Pemerintah mengakibatkan terbatasnya upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga dalam upaya pemulihan pascabencana, pemerintah desa masih membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pemerintah pusat.36 Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Dalam implementasinya teryata kebijakan pembangunan Rumah Susun Serderhana sewa sederhana (rusunawa) ini tidak semulus seperti apa yang di bayangkan. Biaya Rumah Susun Sederhana Sewa yang tak terjangkau bagi sebagian calon penghuninya juga menimbulkan keraguan bagi sebagian kalangan apakah kebijakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa ini benar-benar mampu mengatasi masalah kawasan kumuh di Kabupaten jeneponto. Salah satu kendala yang disebutkan diatas memerlukan sebuah evaluasi dari kebijakan tersebut untuk mengetahui kelemhan-kelemahan dari kebijakan sehingga kedepam dapat memberikan masukan kebijakan-kebijakan selanjutnya.37 36Rahmawati B., Dea Larissa, Hisbullah, "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Ilmiah Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah"Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2 (Mei 2022), h.400. 37Suhartati, Implementasi kebijakan pembangunan Serderhana sewa bagi masyarakat di kabupaten jeneponto. (Universitas Muhammadiyah Makassar; Skripsi 2014),h. 56.
20 B. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 1. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pengelolaan Rumah Susun sederhana sewa (Rusunawa) sendiri adalah sebuah aktifitas atau kegiatan manjemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhan sewa Kabupaten Jeneponto selaku unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Jeneponto di bidang pengelolaan Rumah Susun serderhana sewa (Rusunawa) yang disertai tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan kemajuan yang lebih baik pada badan organisasional dan pemerintah serta Rumah Susun sederhana sewa Serderhana sewa (Rusunawa) sebagai Objek Kebijakan.38 Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007 tentang pegelolaan Rumah Susun Serderhana sewa (Rusunawa) Bab II Pasal 3 menyakan bahwa ruang lingkup pengelolaan rusunawa meliputi: a. Pemenfaatan fisik bangunan yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas sarana utilitas; b. Kepenghunian mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni. c. Administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran d. Kelembagaan yang mencakup pembentukan struktur, tugas, hak dan kewajiban dan larangan pengelolah serta badan pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kebupaten/ kota yaitu Penghapusan dan pengembangan rusunawa; Pendampingan, monitoring dan evaluasi; Pengawasan dan pengendalian rusunawa; 38Kasman,Implementasi pembangunan Serderhana sewa di kabupaten jeneponto, (Universitas Muhammadiyah Makassar; 2017),h. 23.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa dimulai setelah terbit sertifikat laik fungsi atas bangunan Rumah Susun Sederhana sewa, artinya masa pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai saat pembangunan selesai sampai bangunan Rumah Susun Sederhana sewa akan dilakukan peningkatan kualitas. Cakupan kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun Serderhana sewa. Badan pengelola ini dibentuk Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 04 tahun 2015 tentang Rumah Susun Sederhana sewa dari serta dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaanyang meliputi pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama). hak dan kewajiban Penghuni/Penyewa mempunyai hak-hak sebagai berikut : 1) Menempati rusunawa untuk keperluan tempat tinggal 2)Menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan Rumah Susun Serderhana sewa Serderhana sewa 3) Mengajukan keberatan atas pelayanan yang kurang baik oleh pengelola 4)Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan terhadap pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran Kewajiban penghuni/penyewa adalah sebagai berikut : 1) Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Membayar rekening listrik dan air bersih sesuai ketentuan. 3) Membuang sampah setiap hari di tempat yg ditentukan 4) Memelihara sarana Serderhana sewa yang disewa dengan sebaik-baiknya. 21
5) Mematuhi ketentuan tata tertib tinggal di Rumah Susun Serderhana sewa39 Pengelolaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa (Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna. Dinas Perumahan Kabupaten Jeneponto merupakan Satuan Kerja Perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan bertanggung jawab langsung kepada pemerinta Kabupaten Jeneponto. Organisasi dan tata kerja unit pelaksana Dinas Perumahan dan Gedung Kabupaten Jeneponto diatur dalam Peraturan No. O4 Tahun 2015. Pengelolaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Rumah Susun Susun (Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna. Selanjutnya untuk pengeloaan Rumah Susun Sederhana sewa diberikan pada seksi Rumah Susun Serderhana sewa dinas perumahan dan gedung Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan atau kegiatan penunjang Dinas di bidang penanganan kegiatan di Rumah Sewa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa Rumah Susun Sederhana Sewa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut sebagai penyewa, adalah pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan hak tinggal atas barang milik negara berupa Rumah Susun Sederhana sewa. Penyewa adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa Rumah Susun sederhana sewa dengan badan pengelola. 39Kasman, Implementasi pembangunan Serderhana sewa di kabupaten jeneponto, (Universitas Muhammadiyah Makassar; 2017),h. 25. 22
23 Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan (mencakup kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi), dan perawatan (mencakup kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi) atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.40 Pengelolaan Rumah susun Sederhana sewa merupakan peluang bagi para pelaku bisnis properti, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pengelola/maintenance properti. Perusahaan pengelola Rumah susun Sederhana sewa menjalankan kewajibannya dalam mengelola Rumah susun Sederhana sewa secara bertanggung jawab. Untuk itu, pengelola dapat bekerja sama dengan orang perseorangan dan badan hukum lainnya. Pada intinya, kewajiban demikian dapat ditentukan secara transparan melalui dengan perjanjian. Usaha yang dilakukan oleh para pemilik dan/atau penghuni Rumah Susun Sederhana sewa selain pengelolaan adalah peningkatan kualitas Rumah susun Sederhana sewa. Peningkatan kualitas Rumah susun Sederhana sewa pada umumnya dilakukan ketika kualitas dari suatu Rumah susun Sederhana sewa sudah mulai berkurang. Mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 4/2022, (Undang-udangan ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyusaian cakupan wilayah, pengasan karakteristik, serta sinkronosasi peraturan perundang-undangan yang mengantur mengenai provensi Sulawesi selatan yang telah ada sebelumnya). peningkatan kualitas Rumah susun Sederhana sewa wajib dilakukan oleh pemilik sarusun terhadap Rumah susun Sederhana sewa yang: a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan Rumah susun Sederhana sewa dan/atau lingkungan Rumah susun Sederhana sewa. Pada prinsipnya, peningkatan kualitas Rumah susun Sederhana sewa dilakukan dengan tetap melindungi hak yang di 40Pasal 56 ayat 1 UU No. 20/2011, (tentang pengelolaan)
kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan.41 Pembangunan Rumah susun Serderhana sewa adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan Rumah susun Sederhana sewa tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapih, bersih,dan teratur. Peremajaan kota telah dicanangkan oleh pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 5 Tahun 1990, tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada Diatas Tanah Negara. Menindaklanjuti dari Instruksi Presiden tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 1993, telah diterbitkan surat edaran dengan Nomor: 04/SE/M/1/1993, yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan pedoman umum penanganan terpadu atas perumahan dan pemukiman kumuh, yang antara lain dilakukan dengan peremajaan dan pembangunan Sederhana sewa. Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah susun Sederhana diperlukan perencanaan yang matang guna terselenggaranya pengelolaan yang baik. perencanaan adalah cara berpikir mengatasi masalah sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan dapat diterima oleh masyarakat, dalam hal ini perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum model organisasi unit pengelola lokasi dibedakan dalam 2 (dua) model sebagai berikut: 41pasal 63 UU No. 20/2011 (tentang peningkatan kuliatas di maksud dalam pasal 62 ayat (1) 24 sewa
25 1. Model swakelola yaitu pengelola operasional merupakan bagian dari organisasi pemilik atau yang mewakili pemilik rusunawa, yaitu unit pelaksana teknis (UPT) atau badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) atau perhimpunan penghuni/pemilik rusunawa atau perusahaan swasta pengembang rusunawa. 2. Model kerjasama operasional yaitu pengelolaan operasional merupakan pihak ketiga, terdiri dari konsultan properti, koperasi dan perhimpunan penguni, yang bermitra dengan pemilik/yang mewakili pemilik/pemegang hak pengelolaan aset rusunawa untuk melaksanakan tugas pengelolaan operasional rusunawa dalam jangka waktu yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur organisasi unit pengelola lokasi atau unit pelaksana teknis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkup pengelolaanyaatau setidak-tidaknya mempunyai bidang-bidang yang mengelola administrasi dan keuangan, teknis serta persewaan, pemasaran dan pembinaan penghuni yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten manajer. Hak pengelola Rumah susun Sederhana sewa dengan menetapkan beberapa kebijakan yang tetap berpegang pada peraturan setiap daerah untuk rusunawa. Beberapa yang dapat ditetapkan adalah; besar sewa bulanan tiap unit hunian , besar iuran bulanan untuk keamanan dan kebersihan, menetapkan aturan pemberian sanksi bagi para pelanggar aturan, melakukan penertiban, melakukan inspeksi mendadak, hingga memberikan sanksi, penalti bahkan memutuskan mengeluarkan atau memberhentikan hak huni sewa bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni.berpengahasilan menengah ke atas, rumah dapat juga dilihat sebagai barang investasi. Jeneponto dan perumahan diantaranya adalah menurunnya kemampuan/ daya beli masyarakat, dan tingginya tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah 42 42Tito Sulaksana, Aspek Pembiayaan Perumahan, Khususnya Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, (Usahawan. No 03 Tahun XXIX, Maret 2000), h. 8.
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas, maka pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang kita kenal dengan Serderhana sewa. Pembangunan Rumah susun Sederhana sewa merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan Rumah susun Sederhana sewa dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapatdigunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.43 Pembangunan Rumah susun Sederhana sewa berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian keseimbangan dalam perikehidupan. Asas kesejahteraan umum dipergunakan sebagai landasan pembangunan Rumah susun Serderhana sewa dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemenuhan kebutuhan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya.Asas keadilan dan pemerataan memberikan landasan agar pembangunan Rumah susun Sederhana sewa dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap warga negara dapat menikmati hasil-hasil pembangunan perumahan yang layak. Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan Rumah susun Sederhana sewa, untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial. Kepentingan- kepentingan dalam pemanfaatan rumah susun sedehana sewa untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial Asas. 44 (jakarta selatan;2023) 26 dan
Pembangunan Serderhana sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan penjelasannya menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Rumah susun Sederhana sewa adalah sebagai berikut: asas kesejahteraan, asas keadilan dan pemerataan, asas kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, asas keefisienan dan kemanfaatan, asas kemandirian dan kebersamaan, asas kemitraan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas kesehatan, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan.45 Alternatif usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa rumah, dilakukan dengan pembangunan rumah-rumah bertingkat. Fenomena bangunan gedung bertingkat bukan hal yang baru di kota-kota besar. Hal ini menginisiasi pemerintah untuk memperkuat konsep pembangunan perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai yang terdiri dari bagian bersama dan satuan yang dapat dimiliki secara terpisah. Konsep ini disebut Rumah susun Sederhana sewa (rusun) dan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Sederhana sewa (UU No. 16 Tahun 1985). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah susun (PP No. 4 Tahun 1988) diterbitkan sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pembangunan rusun merupakan pengembangan fisik wilayah kota secara vertikal.46 2. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pelaksanaan pembangunan Rumah susun Sederhana sewa sewa juga dikaitkan dengan program peremajan kota atau program pembangunan kota terpadu. Hanya saja pelaksanaan pembangunannya yang berbeda. Bila dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa dengan sistem kepemilikan lebih banyak dilakukan oleh Perum Perumnas dan Dinas Perumahan, maka dalam pembangunan rumah susun sedehana sewa lebih banyak ditangani oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Rumah susun sedehana sewa merupakan alternatif 45Adrian Sutedi, Hukum Serderhana sewa dan Apartemen, (Sinar Grafika, 2010), h. 157. 46Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 78. 27 asas
28 pilihan perumahan di kota akibat keterbatasan lahan dan harga lahan yang mahal, maka pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan adalah dengan memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar pilihan masyarakat kelompok sasaran yaitu: 1) Aksesibilitas lokasi Rumah susun Serderhana sewa terhadap fasilitas perkotaan, seperti lapangan pekerjaan, transportasi, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbelanjaan 2) Status kepemilikan yang terjamin secara hukum 3) Harga yang terjangkau oleh masyarakat kelompok sasaran Kelengkapan fasilitas baik didalam unit maupun untuk lingkunganny 4) Lingkungan yang teratur, bersih dan memenuhi syarat sebagai rumah layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Rumah susun Sederhana sewa yang melaksanakan pembangunan Sederhana sewa disebut pelaku pembangunan Rumah susun Serderhana sewa atau biasa disebut dengan developer. Yang dimaksud pelaku pembangunan Rumah susun berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Rumah susun adalah Pelaku pembangunan Rumah susun Sederhana sewa yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau Pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman. Oleh karena itu suatu Rumah susun Sederhana sewa harus memiliki suatu badan sebagai pengatur manajemen dari Rumah susun Sederhana sewa tersebut, dan sebagai pihak yang mewakili seluruh Pemilik atau Penghuni Rumah susun Sederhana sewa dalam melakukan perbuatan hukum atas nama Pemilik atau Penghuni Rumah susun Sederhana sewa. Suatu badan yang dimaksud tersebut di dalam Undang-Undang Rumah susun Sederhana sewa disebut PPPSRS, dimana pembentukan PPPSRS adalah kewajiban dari pelaku.47 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berkaitan dengan kebijakan pemerintah 47Ridwan Halim, Hak Milik, Kondominium, dan Serderhana sewa, (Puncak Karma, Jakarta, 1990), h. 299.
29 yang digunakan untuk menyelanggarakan dan menyelenggarakan pelayanan public. Hal ini berpengaruh pada kinerja pelaksanaan pelayanan public yang sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Setiap pemerintahan mengalami fenomena umum tentang legitimasi kekuasaan dan hubungan antara yang diperintah dan yang diperintah. melibatkan rakyat dalam apa yang dikenal sebagai "pemerintah". bahwa efektivitas pelaksana dan penyedia layanan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai kemanusiaan, khususnya nilai etika dan moral.48 Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto sumber daya dan disposisi belum berjalan dengan baik dan masih terdapat banyak permasalahan di lapangan yaitu masih kurangnya komunikasi, kejelasan sertkonsistensi dari pemerintah sehinga efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan baik serta fungsi Serderhana sewa tersebut dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat sebagai mana mestinya. organisasi stakeholder pelaksana dan masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program serta masih rendahnya tingkat komitmen para pelaksana. Pelaksana program khususnya konsultan dan kontraktor pelaksana pada pembangunan Rumah susun sederhana sewa belum menjalin komunikasi dengan baik, Sehingga hal ini cukup signifikan dalam mempengaruhi berhasilnya implementasi Program Pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto terutama berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan program dan kesesuaian kualitas bangunan sebagaibentuk nyata implementasi nyata pembangunan Rumah susun sederhana sewa yang diperuntukkan untum masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menempati hunian yang layak, aman nyaman dan mendukung aspek-aspek sosial, ekonomi dan psikologispara penhuni sederhana sewa. 48Rahmaniar, Lomba Sultan, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu " Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.2, No. 3 (September 2021), h.760.
30 C. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa 1. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemanfaatan Rumah Susun sederhana sewa adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.49 Dalam Permenpera No. 14/Permen/M/2007 Pasal 3 huruf a, menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan rusunawa meliputi pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas. Pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto mempunyai maksud dan tujuan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempunyai kebijakan untuk memberikan fasilitas perumahan bagi warga yang tidak mampu dan mengoptimalkan fungsi tanah Negara dalam kerangka upaya penataan PNS. Permukiman kota secara menyeluruh serta efektifitas dan efisiensi mutu kerja bagi. Pemanfaatan fisik bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan. Sedangkan aspek pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas. 1. AdapunPemanfaatan fasilitas hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut a) Pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen rusun hanya dapat dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun; b) Elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur 49Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Serderhana sewa Serderhana sewa
bangun termasuk diantaranya, atap, langit-langit kolom, balok, dinding, pintu, jendela, tangga, balustrase, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik; c) penataan dan pengaturan barang dalam rusun tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya; d) penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan e) pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian yang dilakukan oleh penghuni. 2. Pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas. Pemanfaatan Rumah susun Sederhana sewa merupakan suatu upaya pendayagunaan Sederhana sewa untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, pemanfaatannya diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pemanfaatam Rumah susun Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto diatur dalam Peraturan Bupati Jeneponto No 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Rumah susun Sederhana sewa.50 Pemanfaatan hunian diperuntukan bagi masyarakat yang telah menikah, keluarga kecil, berpenghasilan rendah, dan diutamakan penduduk dari Kabupaten Jeneponto. Pemanfaatan Rumah susun Sederhana sewa dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif. Selain mempunyai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan barang yang bersifat pribadi, penghuni juga mempunyai hak atas barang bersama, benda 50Peraturan Bupati Sleman No 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Serderhana sewa Serderhana sewa. 31
bersama dan tanah bersama yang merupakan fasilitas dan rumah susun sederhana sewa sarana dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dalam hal kegiatan operasi dan pemeliharaan harus dilaporkan secara berkal oleh Badan Kepala Aset Rumah Rumah susun Sederhana sewa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu pengawasannya dibentuk badan pengawas yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Rumah susun sederhana sewa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan aset milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 1. Rumah Susun Sederhana Sewa Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Rumah susun Sederhana sewa, Rumah susun Sederhana sewa berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan atau fidusia. Dapat dibebani hak tanggungan apabila Rumah susun Sederhana sewa tersebut dibangun di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan, dan dibebani fidusia apabila dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara. Hal ini dimaksudkan supaya dapat dimungkinkan adanya pemilikan satuan Rumah susun Sederhana sewa dengan cara jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau angsuran.51 Rumah Susun Sederhana Sewa Rumah susun sederhana (RUSUNAWA) Kabupaten Jeneponto Terletak di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun rincian bangunan Rusunawa ini adalah sebagai berikut: a. Luas Tanah: 0,185 Ha b. Luas Bangunan: 0,0672 Ha c. Jumlah Lantai: 5 Lantai d. Fasilitas Sosial dan Umum: Terletak di lantai dasar e. Jumlah Kamar: 99 Kamar. 51Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU nomor 16 tahun 1985 Serderhana sewa 32 sewa
f. Fasilitas Per Kamar adalah 21 m2, terdiri dari : (1) Teras bersama (2) Ruang utama ukuran 5 x 3 meter (3) Satu kamar mandi/ WC dalam (4) Satu dapur (5) Tempat jemur/ teras belakang b) Jaringan Listrik 450Watt dengan meteran per unit c) Jaringan PDAM d) Ruang pertemuan e) Mushallah f) Tempat parker g) Pos Keamanan Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun ("UU Rumah Susun") Berbunyi: "Hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Tatapi rumah susun di kabupaten Jeneponto dapat di sewakan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, status penguasaanya sewa serta di bangun dengan menggunkan dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapat belanja daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunia.52 52 Peraturab bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017, Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Pasal 1 ayat (8). 33
34 Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam kebijakan bidang perumahan dan permukiman khususnya Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto adalah memberikan fasilitas perumahan bagi warga yang tidak mampu dan mengoptimalkan fungsi tanah negara dalam kerangka upaya penataan permukiman kota secara menyeluruh serta peningkatan mutu kerja bagi PNS. Penduduk dari daerah pedesaan yang datang ke kota tampa keahlian yang menandai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang layak53 Rumah susun sederhana sewa adalah Rumah susun sederhana sewa yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan berpenghasilan rendah yang pembangunannya mendapatkan kemudahan dan bantuan pemerintah. Rumah susun serderhana sewa khusus adalah Sederhana sewa yang diselenggarakan oleh negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial, Rumah susun serderhana sewa negara adalah Rumah susun serderhana sewa yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai beserta keluarganya, Serderhana sewa komersil adalah Sederhana sewa yang diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar. Contohnya adalah apartemen. Pembangungan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto adalah proyek hibah dari pemerintah pusat di bidang perumahan dan permukiman. Program Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto dimulai dengan di buatnya Memorandum Kesepakatan Perencanaan, Penyiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 648.1/081/648.1/3263 pada tanggal 14 Desember 2008. 53Fatimah, Subehan Khalik "Hak Konsitusional Miskin Terhadap Pemerintahan Di Kota Makassar" Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Siyasah Syar'iyyah), Vol. 1 No.1 (November 2019).
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan di bidang perumhan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagian besar tugas pembinaan tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam rangka upaya untuk mempercepat pengembangan wilayah, tercantum dalam Propenas Tahun 2000-2004 (UU No. 25 Tahun 2000), maka pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan merupakan salah satu prioritas yang utama. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 beberapa kegiatan pokok yang dilakukan dalam Program Pengembangan Perumahan adalah sebagai berikut; 1. Deregulasi dan regulasi sistem pembiayaan dan pembangunan perumahan. 2. Peningkatan kualitas pasar primer perumahan 3. Pengembangan institusi dan pasar hipotik sekunder 4. Penyempurnaan mekanisme subsidi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah 5. Pengembangan rumah susun sewa sederhana di perkotaan 6. Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat 7. Pengembangan kebijakan intensif fiskal bagi swasta yang berkiprah dalam penyediaan rumah susun sewa sederhana 8. Restrukturisasi BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan agar penekanan diberikan pada pembangunan, penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah Adapun hak dan kewajiban pengelola selaku Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai berikut; 35 seperti
36 1) Melakukan pemeriksaan dn perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap; seluruh air hujan, seluruh air limbah, seluruh limbah tinja, seluruh listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbiang. 2) Menjaga keamanan di lingkungan Rusunawa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri. 3) Menegur Pihak Kedua bila dianggap perlu apabila pihak kedua membuat kegaduhan, kerusuhan, dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun. 4) Melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada Pihak Pertama bila hal itu terjadi. 5) Melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan, keamanan, dan uang sewa serta dendanya. Sedangkan hak dan kewajiban penghuni selaku Pihak Kedua dalam Surat. Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai berikut; a) Menempati satuan Rusunawa untuk keperluan tempat tinggal b) Berhak menggunakan fasilitas umum dilingkungan kompleks Rusunawa c) Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan perturan yang berlaku d) Membayar rekening listrik, air bersih (PDAM) sesuai dengan pemakaian sesuai denganketentuan yang berlaku. e) Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu, dengan membungkusnya kedalam plastik secara raiph dan tidak berantakan. f) Wajib melaporkan kepada Pihak Pertama aabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan Pihak kedua dalam waktu 1 x 24 jam Selain berisi hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua, dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa juga diatur larangan-larangan bagi penghuni Pihak Kedua), yaitu sebagai berikut; 1. Menyewakan atau memindah tangankan Russunawa kepada pihak lain dengan alas an apapun
37 2. Melakukan perubahan/perombakan bangunan Rusunawa dalam bentuk apapun 3. Menyimpan/mengijinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosif, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap Rusunawa atau penghuni lainnya 4. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan atau barang, perbuatan meminum minuman keras 5. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum minuman keras 6. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama 7. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik 8. Melakukan perbuatan onar berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan kompleks Rusunawa 9. Memilihara hewa peliharaan anjing, kucing, binatang, primate, binatang,liar lainnya kecuali burung dalam sangkar, ikan akurium 10. Membawa, meletakkan, menaruh benda/ barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sederhana sewa. 11. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih dari tingkat atas ke bawah. 12. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan pemeliharaan ruangan rumah susun sederhana sewa. 13. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya 14. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan penyalahgunaan 15. Narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang Undang-Undang Narkotika dan penyalahgunaan obat bius.
38 Sanksi-sanksi yang diberlakukan yang tertuang dalam Surat perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai berikut; a. Pihak Kedua sepakat apabila Pihak Kedua lalai atau disengaja melaukakan pelanggaran pasal 4 dan pasal 5, maka seketika itu juga Perjanjian Sewa- menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK b. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%. c. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun sederhana sewa dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMAPERTAMA sebesar jaminan sewa. Adapun tarif sewa Rumah susun sederhana sewa Jeneponto Per Unit/per Bulan berikut; No Perlantai Harga 1 Latai I Rp. 350.000/perbulan 2 Lantai II Rp.275.000/perbulan
39 3 Lantai III Rp.250.000/perbulan 4 Lantai IV Rp.225.000/perbulan 5 Lantai V Rp.200.000/perbulan Pembangungan rumah susun di Kabupaten Jeneponto adalah proyek hibah dari pemerintah pusat di bidang perumahan dan permukiman. Program Rumah Susun di Kabupaten Jeneponto dimulai dengan di buatnya Memorandum Kesepakatan Perencanaan, Penyiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 648.1/081/648.1/3263 pada tanggal 14 Desember 2008. Rumah susun sederhana sewa merupakan gedung tingkat yang akan dihuni banyak orang sehingga perlu dijamin keamanan, keselamatan, dan kenikmatan dalam penghuninya. persyaratan teknis antara lain mengatur tentang ruang, struktur, komponen dan bahan bangunan, SRS, bagian dan benda bersama, kepadatan dan tata letak bangunan, dan prasarana dan fasilitas lingkungan. Persyaratan Adminstratif yang dimaksudkan adalah izin lokasi (Surat persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dan Surat Izin peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Advice Planning, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Layak Huni, dan sertifikat tanahnya. Berdarakan persyaratan administrative tersebut, pembangunan Serderhana sewa dan lingkungannya harus dilaksanakan berdasarkan perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Rumah susun. Mengemukakan bahwa penyelenggaraan Rumah susun bertujuan untuk: a. Menjamin terwujudnya Rumah susun sederhana sewa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
40 b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan dalam menciptakan 22 kawasan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh; d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; e. Memenihi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR; f. Memberdayakan para pemangku kepentingan dibidang pembangunan Serderhana sewa; f. Menjamin terpenuhinya kebutuhan Serderhana sewa yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan pemukiman yang terpadu; dan g. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghuniaan, pengelolaan, dan kepemilikan Serderhana sewa. D. Konsep Siyasah Dusturiyah 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah Dusturiyah berasal dari kata "dusturi" yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya. Kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembangpengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur
41 berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah.54 Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, "Dusturi adalah prinsip- prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya55"Abul A'la al- Maududi menakrifkan dusturi dengan, "Suatu dokumen yang memuat prinsip- prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dalam konteks fikih siyasah, segala sesuatu yang berpotensi merugikan rakyat harus dihindari dan dihindari, dan semua kebijakan harus berusaha mewujudkan kemaslahatan umat. Inisiatif pemerintah yang melanggar hak konstitusional dapat dicirikan sebagai merugikan rakyat dan gagal untuk mempromosikan keadilan social.56 Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum- hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.57 Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 54Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam ...., h. 54. 55A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, h. 52 56Tenri Oktapiani, Hadi Daeng Mapuna, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah ", Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2 (Mei 2022), h. 358 57Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 46-47.
42 perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwa kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang- undang dasar suatu negara.58 2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah a. Al-Qur"an Al-Qur"an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur"an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnyakarena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.59 b. Sunnah 58Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin, h. 177-178 59Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.
43 Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan. c. Ijma" Dalam hukum Islam, ijma" merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma" tersebut dinyatakan batal. d. Qiyas Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yangsatu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil- dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentukperbuatan hukum yang dihadapi. e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulisyang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. 3. Legislasi dalam Siyasah Dusturiyah
Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang- undang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan (yudiciary). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang - undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat. Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan undang-undang dan/atauundang-undang. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembahasan tentang siyasah dusturiyah merupakan pembahasan tentang yang mengatur hubungan anatara pemerintah dan masyarakat. Serderhana sewa merupakan program pemerintahan yang di tujukan kepada masyarakata itu yang tujuannya untuk membentuk kesejahteraan. Karena itulah sangat penting untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan Serderhana sewa yang telah dibangun pemerintah kabupaten jeneponto dalam tinjaun siyasah dusturiyah. 44 dasar
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Lokasi Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Serderhana sewa (Rusunawa) Kabupaten Jeneponto. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kabupaten Jeneponto adalah lokasi dengan kepadatan penduduk di Sulawesi Selatan, banyaknya masyarakat yang bermukim di Kabupaten Jeneponto sehingga pelaksaan adanya Sederhana sewa menjadi alternative pemerintah untuk digunakan sebagian warga Kabupaten Jeneponto sebagai tempat tinggal sehingga peneliti memilih lokasi penelitian tersebut. B. Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 1. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuj yamg 45
menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.60 2. Pendekatan Normatif Syari Pendekatan normatif syari adalah upaya untuk memahami agama melalui pendekatan Syar'i dengan menelusuri syariat Islam yakni, Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa yang tentu tetap pada koridor pembahasan. C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Sumber data primer Sumber data primer yaitu sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dapat juga di definisikan bahwa data primer ialah data yang yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.61 b. Sumber data sekunder Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui perantara baik berupa buku, catatan, bukti yang telah ada serta arsip.62 Sehingga penelitian ini memerlukan literatur buku-buku, perundang-undangan tentang hukum Islam dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi aupun sumber pelengkap penelitian. D. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: a. Observasi Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang peneliti ketahui. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pencetatan 60Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, 2017), h.70. 61Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 62Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yoqyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73. 46
secara sistematis atas peran dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Jeneponto dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah di era pandemi Covid-19 ditinjau dari siyasah syar'iyyah. b. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berlandaskan pada tujuan penelitian, dengan pertanyaan yang open onded (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.63 Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data dari narasumber seputar penelitian yang akan dilakukan. Dalam proses wawancara peneletian menetapkan informontasoi dan informan mendukung. Adapun informan di antaranya kepala Rusunawa, dan masyarakat yang tinggal di Serderhana sewa (penghuni). Adapun informan pendukung pendukung yang tinggal dari masyarakat yang tinggal disekitar Serderhana sewa. Dalam proses wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun tokoh yang akan di wawancarai : No Tabel Informan Jumlah Informan 1 Kepala Bidang Perumahan 1 2 Teknis Tata Bangunan Dan 1 Perumahan Ahli muda 3 Pengelola Sederhana sewa 1 4 Elemen Masyarakat 7 Adapun pertanyaan yang akan diberikan kepada para narasumber adalah mengenai tinjauan umum terhadap bagaimana Implementasi pengelolaan dan 63Dedi, Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180. 47
pemanfaatan Rumah Susun Sederhana sewa Kabupaten Jeneponto persefektif siyasah dusturiyah. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. d. Studi Pustaka Studi Pustaka adalah cara pengumpulan data pustaka melalui membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. E. Instrument Penelitian Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengelolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objek dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.64 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian peneliti yang sebenarnya. F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 1. Teknik Pengolahan Data Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif. 2. Analisis Data Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang berlangsung terus menerus.65 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis 64Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Edisi revisi6; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68. 65Christine Daymon dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif, (Yoqyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), h. 367. 48
49 data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Adapun langkah- langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:66 1. Data Display/Display data Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara langsung kemudian menjelaskan secara spesifik. 2. Data Reductio/Reduksi Data Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisaikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan dipilih secara efektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengelolahan dengan meneliti ulang. 3. Data Analysis/Analisis data Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat. 4. Conclusion Drawin/Verification/Penarikan kesimpulan Langkah terakhir dalam menganilisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara 66 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 196
yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data dan Kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan. G. Pengujian Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan ada tiga yaitu67; 1. Credibility (kepercayaan) untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sama dengan objek yang ada dilapangan. 2. Dependability (kebergantungan) untuk menjaga kehati-hatian dalam mengumpulkan dan menggambarkan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 3. Confirmability (kepastian) untuk mengecek data dan informasi serta gambaran hasil penelitian. 67Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek, (Edisi revisi 6; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 90. 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jenepento adalah salah satu daerah Tingkat II provensi Sulawesi Selatan, indonesia ibu kota kabupaten jeneponto adalah bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km dan berpendudukan sebayak 330, 735 jiwa.68 Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan NO Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%) 1 Bangkala 121,82 16,25 2 Bangkala Barat 152,96 20,40 3 Tamalate 57,58 7,68 4 Bontoramba 88,30 11,78 5 Binamu 69,49 9.27 6 Turatea 53,76 7,17 7 Batang 33,04 4,4 8 Arungkeke 29,91 3,99 9 Tarowang 40,68 5,43 10 Kelara 43,95 5,86 11 Rumbia 58,30 7,78 Letak geografi kabupaten jeneponto terletak antara 5o23'12 - 5o42'1,2" lintang selatan dan 119o29'12" - 119o56'44,9" bujur timur, dengan jumlah penduduk mencapai 342. 700 jiwa pada tahun 2010. Berbatasan dengan kabupaten gowa dan takalar di sebelah utara, kabupaten bantaeng di sebelah timur, (diakses pada hari minggu februari 2020) 51
52 kabupaten takalar sebelah barat dan laut flores di sebelah selatan. Luas wilayah kabupaten jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 114 desa dan kelurahan, 11 kecamatan, yaitu; kecamatan bangkala, batang, kelara, binamu, tamalatea, bontoramba, bangkala barat. Kabupaten jeneponto terletak di ujung bagian barat wilayah provensi sulawesi selatatan yang jarak tempuhnya dari kota makassar sekitar 90 km. Pertama november 1863, adalah tahun berpisahnya antara bangkala dan binamu dengan laikan. Ini membuktikan jiwa patriotisme turatea melakukan perlawanan yang raja binamu. Tahun itu mulai diangkat "Toddo" sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No.29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya daerah tingkat II di sulawesi selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Kedua Tanggal 1 Mei 1863. Adalah bulan dimana jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng binamu, yang diangkat secara demokratis oleh " Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat turatea. Mundurnya karaeng binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Lahirnya Undang-undang No. 29 Tahun 1959 diangkat kembali raja binamu setelah berhasilnya afdeling negeri-negeri turatea setelah diturunkan oleh pemerintah belanda dan keluarnya laikang sebagai konfenderasi binamu. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme raja binamu (Mattewakkang) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah belanda. Dengan demikian penetapan hari jadi jeneponto yang di sepakati oleh pakar pemerintah sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat jeneponto, dari seminar hari jadi jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di gedung sipitangari, di anggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat di pertanggung jawabkan.69 Istilah turatea meliputi jeneponto dan takalar sebab takalar adalah pecahan 69 Ilham Maulana, Dergadasi Sakralitas Gelar Karaeng Desa Bonto Tangnga, (Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi 2019), h. 28.
dari jeneponto. Di jeneponto yang kata asalnya berarti air gelang, di masa lalu adalah ada 4 kerajaan yang ada di jeneponto, yaitu binamu, arungkeke, kelara dan kerajaan tarowang. Hanya saja yang peling unik dari 4 kerajaan ini adalah kerajaan tarowang sebab walaupun pada awalnya ikut pada gowa kemudian bone pada akhirnya dia menjadi otonomi dan menjadi kerajaan kecil yang berdiri sendiri.70 2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.71 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023, merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dimana didalamnya memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai yang tertuang pada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Selain itu dokumen Rencana Strategis (Renstra) juga memuat isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.72 70Putri Ayu Malini, Sejarah Terbentuknya jeneponto Provensi Sulawesi Selatan, ( Aritkel 2020). h.1, 71Paraturan Bupati Jeneponto, Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertahanan, (Kaabuaten Jeneponto 2018). h. 11. 72Paraturan Bupati Jeneponto, Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertahanan, (Kaabuaten Jeneponto 2018). h. 11. 53
54 Perangkat Daerah sekaligus menjadi salah satu tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto dalam urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.Penyusunan perubahan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Urgensi dan dasar dilakukannya perubahan tersebut karena adanya perubahan perundang-undangan yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah ditetapkan. Uraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumah Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan di kabupaten jeneponto. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan fungsi secara umum berupa :
55 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan. 2. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengembangan kawasan 3. permukiman. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana sarana utilitas umum permukiman. 4. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan. 5. Pelaksanaan administrasi dinas, dan; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi. a. Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi bidang perumahan, pengembangan kawasan permuki Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Pertanahan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Pertanahan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Perumahan dan Pertanahan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsiman dan pertanahan, dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). 4) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Pertanahan; 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Pertanahan; 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Perumahan dan Pertanahan; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
56 b. Sekretariat Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, urusan ketatalaksanan dan ketatausahaan Dinas, dan menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, program dan administrasi keuangan; 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, program dan administrasi keuangan; Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, program dan administrasi keuangan. c. Bidang Perumahan Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang data dan perencanaan perumahan, bidang pengawasan dan evaluasi perumahan, penyediaan dan pelaksanaan perumahan formal dan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Perumahan; 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Perumahan 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala bidang dalam lingkup bidang Perumahan; 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Perumahan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
57 Rincian Tugasnya adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan rencana kerja bidang; 2) Melaksanakan pembinaan pelayanan informasi di bidang perumahan; 3) Melaksanakan pengendalian informasi data base bidang perumahan; 4) Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan perumahan; 5) Merumuskan kebijakan pengendalian dan penanganan sengketa di bidang perumahan; Merumuskan kebijakan skala prioritas, standar teknik, dankonsep 6) pembangunan perumahan; 7) Merumuskan kebijakan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya; Membina kerja sama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan, dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya; 8) Merumuskan kebijakan pembangunan Serderhana sewa Sewa (Rusunawa). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang Perumahan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Bidang Pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program, dan kegiatan bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman & Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengembangan Kawasan Permukiman & Pertanahan; 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman & Pertanahan; 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala bidang dalam lingkup bidang Pengembangan Kawasan
58 4) Permukiman & Pertanahan; Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Pertanahan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja Bidang; 2) Merumuskan kebijakan pengelolaan dan kerjasama dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba; 3) Merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan pemakaman; Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto 20 Merumuskan kebijakan pembiayaan di bidang perumahan; 4) Merumuskan kebijakan di bidang pertanahan; 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang; 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum (PSU) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Jeneponto 23 mengendalikan, dan mengevaluasi program, dan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), serta Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 2) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala bidang dalam lingkup bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program
59 3) kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rencana kerja Bidang; 2) merumuskan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas (PSU); 3) melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas (PSU); 4) merumuskan kebijakan skala prioritas, standar teknik, dankonsep pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas (PSU); 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang; 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelsaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang ada saat ini adalah UPT Rumah Sewa. Hal-hal yang diatur mengenai UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelsaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta antara lain sebagai berikut; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelsaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang ada saat ini adalah UPT Rumah Sewa. Hal-hal yang diatur mengenai UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi
60 dan Tata kerja Unit Pelsaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta antara lain sebagai berikut; 1) Penyusunan rencana teknis operasional bidang penanganan kegiatan teknis di rumah sewa. 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penanganan kegiatan teknis di rumah sewa. 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kegiatan teknis di rumah sewa. B. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Jeneponto Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto di bawah aturan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa sebagai upaya pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan ternjangkau bagi MBR. Surat keputusan bupati Jeneponto no 4 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan dan pemenfaatan Rumah susun Sederhana sewa adalah pedoman pengelolaan Rumah susun serderhana sewa di Kabupaten Jeneponto untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan Rumah susun sederhana sewa, agar di laksanakannya dengan optimal untuk dapat berdaya guna. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan seimbang. Selama ini masih banyak masyarakat dengan berpenghasilan rendah dan belum mampu memiliki tempat tinggal yang layak untuk beristrihat. Kebijakan Sederhana sewa ini di buat dengan harapan dapat memberi keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki KTP Jeneponto dengan memberikan tarif sewa yang dapat dijangkau. Rumah susun sederhana sewa merupakan alternatif pilihan perumahan di kota akibat keterbatasan lahan dan harga lahan yang mahal, maka pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan adalah dengan memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar pilihan masyarakat. Pengelolaan Serderhana sewa harus
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, tata ruang, serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan, dan keandalan sarana serta prasarana lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taswin selaku Kepala Bidang Perumahan Mengatakan Bahwah: "Pengeloaan yang ada di Rumah susun sederhana sewa Kabupaten Jeneponto kurang optimal, masih ada kendala mengenai pembangunnya karena Rumah susun sederhana sewa bangunanya sudah mulai rusak dan atapnya sudah mulai bolong, yang ada di jl. Empoang kec. Binamu dan juga Rumah susun sederhana sewa ini sudah di bangun begitu lama"73 Dalam hasil penelitian di atas sesuai observasi menunjukan bahwa pengelolaanya kurang optimal yang menjadi kedala adalah persoalan bangunan yang sudah mulai rusak dan atapnya juga mulai bolong di karenakan bangunan Rumah susun sederhana sewa tersebut sudah lama. Kemudian di pertegas Aksari selaku Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda dinas perumahan mengatakan bahwa: "Betul apa yang dikatakan bapak Taswin itu, Rumah susun sederhana sewa yang di bangun di Kabupaten Jeneponto ini tepatnya jl. Empoang kec. Binamu masih banyak yang harus di perbaiki soal bangunnya. Karena pembangunan Rumah susun sederhana sewa ini sudah begitu lama".74 Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa suatu upaya yang di lakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tampa merusak lingkungan soaial yang bertujuuan untuk mengurangi kemiskinan tampa merusak lingkunagan ataupun kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa juga di kaitkan dengan program pembangunan kota terpadu. Pembangunan pengelolaanya dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan 73Taswin, kepala bidang perumahan, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 74Askari, Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 61
62 pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur. Andi anugrah salah satu informan dan selaku pengelola Rumah susun sederhana sewa mengatakan bahwa: "pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang ada di Kabupaten Jeneponto belum optimal masih ada kendala yang sampai saat ini belum bisa terhadap kewajibannya sebagai pemilik/penyewa Rumah susun sederhana sewa yang mereka tempati dan juga mengenai registrasi pendaftaran Rumah susun sederhana sewa masih begitu sulit di sini."75 kami selesaikan yaitu kesadaran para penghuni Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan observasi menunjukan bahwa pengelolaanya Belum optimal yang menjadi kendala dalam hal tersebut adalah kurangnya kesadaran para penghuni dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar biaya sewa Rumah susun sederhana sewa dan juga mengenai registrasi pendaftaran Rumah susun sederhana sewa. "Pengelolaan dan penataan Rumah susun sederhana sewa harus ditingkatkan lagi, terus masalah pembangunanya mulai rusak dan tidak terawat, cat yang di tembok Sederhana sewa sudah mulai pudar juga"76 Dari hasil wawancara di atas dimana dalam hal ini menunjukan bahwa pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang ada di jalan jl. Empoang kec. Binamu Kabupaten Jeneponto ini harus dibenahi dan ditingkat lagi oleh Dinas yang terkait dengan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa tersebut agar dapat diperbaiki secepatnya dan merasa nyaman dalam mediami Sederhana sewa. Adapun kondisi yang di lihat oleh salah satu penghuni Sederhana sewa Suhardi mengatakan bahwa: " Pengelolaan yang ada di Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto, semenjak saya tinggal disini selokan pembuangan air sangat kontor karna banyaknya selokan itu mengakibatkan tersumbatnya air."77 sampah ada di Dari wawancara di atas dimana dalam hal ini menunjukan bahwa pengelolaan yang ada Rumah susun sederhana sewa tepatnya jl. Kalakuang, balang toa. Binamu. Sudah berjalan dengan baik menurut salah satu penghuninya, tetapi hanya saja selokan yang banyak sampah dan membuat genangan air di 75Andi anugrah, Pengelola Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 17 Juli 2023 76Ahmad Taufik, Penghuni Serderhana sewa, wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 77Suhardi, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto, 10 Juli 2023
63 karenakan terssumbat. Pengawasan dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa meliputi kegiatan pemantauan, evauasi, dan tindakan korektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pembangunan Rumah susun sederhana sewa perlu di dukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta menumbuh kembangkan terciptanya Rumah susun sederhana sewa yang layak huni. Dalam hal ini pengawasanlah yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa tersebut agar dalam proses pembangunan ini tidak mengalami kendala. Namun dalam hal ini Andi Anungrah sekaligus selaku pengelola Rumah susun sederhana sewa mengatakan : "Tugas dalam pengembanngkan amanah sebagai pengelola yang menangani semua juga masalah administrasi sekaligus menyapaikan aspirasi penghuni melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan- peratran dalam mengelola Rumah susun sederhana sewa yang ada di sini"78 pengelola Rumah susun sederhana sewa selain Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa. Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh badan pengelola Rumah susun sederhana sewa yaitu pemgawasan terhaap pelaksanaan peraturan dalam menepati Rumah susun sederhana sewa sehingga dalam pengelolaanya bisa berjalan de gan baik. Terkait dengan efektivitas pengawasan pengeloaan Rumah susun sederhana sewa dalam mengawasai jalannya peraturn yang ada, di butuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen penghuni Rumah susun sederhana sewa. Adapun Pengandaan perumahan di perkotaan dalam Jumlah besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang merupakan bagi masyarakat yang cukup kompleks dan menghadapi banyak 78Andi Anugrah, Pengelola Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto, 17 Juli 2023
64 kendala dalam pembangunan dan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa. Kendala-kendala secara garis besar adalah berikut: a. Ekonomi Pada kawasan permukiman dari perumahan yang umumnya muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan administrasi yang tinggi, serta dampak pemenfaatan sumber daya dan teknologi yang memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman, baik secara fungsional. Rumah susun sederhana sewa yang berdekatan dengan tempat kerja, tempat usaha atau tempat berbelanja untuk keperluan sehari-hari akan sangat membantu menyelesaikan masalah transportasi dan lalu lintas kota, terutama yang menyangkut masalah transportasi dan lalu lintas kota. Askari selaku Tehnik tata bangunan dan perumahan ahli muda mengatakan: "penentuan lokasi lahan pembangunan Rumah susun sederhana sewa juga menjadi pertimbangan bagi kami. Rumah susun sederhana sewa yang di bangun dapat membantu masyarakat, seperti halnya salah satu Rumah susun sederhana sewa yang di bangun di kawasan Kabupaten Jeneponto ini di peruntukan juga untuk karyawan agar dekat dengan perusahaan tempat mereka berkerja, dan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto ini juga di bangun karena pertimbangan dekat dengan pusat perkotaan"79 Sesuai hasil wawncara di atas penentuan lokasi pembangunan Rumah susun sederhana sewa memang salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasinya, sikronkan dengan hasil observasi secara langsung di lapangan menunjukan bahwa pembangunan Rumah susun sederhana sewa yang di Kabupaten Jeneponto dekat dengan pusat perkotaan. Yesica salah satu informan selaku penghuni Rumah susun sederhana sewa juga mengatakan bahwa: "pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto sangat membantu saya sebagai perkerja pegawai membantu saya karena tempat kerja saya dekat dengan Rumah susun sederhana sewa ini dan saya bukan asli dari jeneponto tepatnya saya orang jawa jadi saya tidak punya rumah sini"80 79Askari, Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 80Yesica, Penguhuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023
65 Dari hasil wawancara di atas penempatan lokasi pembangunan Rumah susun sederhana sewa itu juga yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah karena secara tidak langsung itu sangat membantu bagi para masyarakat atau para penghuni Rumah susun sederhana sewa agar mudah menjangkau tempat kerja, tempat usaha dan tempat pembelanjaan, sehingga kondisi ekonomi mereka sedikit teratasi. b. Pembiayaan Hampir seluruh negara berkembang memiliki kemampuan ekonomi nasional yang rendah atau sangat rendah. Sebagian besar anggaran biaya pemerintahan yang tersedia untuk pembangunan dialokasikan untuk kegiatan- kegiatan yang menunjung perbaikan ekomi seperti, pertanian, pengadaan infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Anggaran pemerintah untuk pengadaan perumahan menempati prioritas yang rendah sehingga dan lain-lain, hanya sedkit sekali yang tersisa untuk keperluan rumah. Sementara itu harga rumah terus meingkat sehingga pendapatan penduduk semakin jauh di bawah harga yang termurah sekalipun. Andi anugrah pengelola Rumah susun sederhana sewa mengatakan bahwa: "Saya sudah katakan tadi dalam proses administrasi atau pembiayaan kami selaku pengelola Rumah susun sederhana sewa mengalami kendala atau kesulitan karena rata-rata para penghuni Rumah susun sederhana sewa sangat kurang tingkat kesadarannya dalam melaksanakan disini kewajibannya yaitu pembayaran rumah sewa tetapi itu hanya sebagian penguhuni yang melakukan begitu ada juga penghuni tepat waktu membayarnya. Listrik dan air."81 Sesuai dengan wawancara di atas dimana yang memberikan keterangan terkait proses administrasi yang selalu menjadi kendala yang dialami oleh pengelola Rumah susun sederhana sewa tersebut di karenakan sering adannya tunggakan yang di lakukan sebagian penghuni Rumah susun sederhana sewa hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang kurang efektif sehingga pemerintah juga sangat terkendala dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Rumah susun sederhana sewa. 81Andi Anugrah, Pengelola Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 17 Juli 2023
Kemudian Fira selaku penghuni Rumah susun sederhana sewa mengatakan bahwa: "saya selaku penghuni Rumah susun serdehana sewa disinii merasa sangat tidak enak juga terhadap pengelola Rumah susun sederhana sewa ini karena iuran sewa saya selalu menunggak bukan karena di sengaja juga tetapi biasanya menunggak karena penghasilan rendah saya sebagai honorer biasanya biaya makan saya banyak ditamabah dengan biaya lain- lain. Jadinya saya biasanya itu iuran sewa kupakai dulu untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari"82 Dari hasil wawancara diatas, selaku penghuni Rumah susun sederhana sewa yang biasa menunggak di karenakan banyaknya biaya sehari-harinya, apalagi penghuni Rumah susun sederhana sewa hanya bekerja sebagai honorer jadi dia biasa lambat untuk membayar iuran sewa Sederhana sewa. Jadi inti permasalahan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil wawancara dengan responden baik dari pihak Kepala Bidang perumahan hingga ke pengelola Rumah susun sederhana sewa dan penghuninya, di temukan banyak sekali kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa seperti bangunanya di anggap sudah sangat tua, dan banyaknya kerusakan bangunan yang kerusakan itu tidak ada upaya perbaikan seperti mencat tembok yang sudah pudar dan memperbaiki atap yang bocor. Kemudian ternyata Sederhana sewa tersebut banyak sampah yang berserakan di mana-mana yang mengakibatkan selokan itu tersumbat dan kotor. Di sisi lain sebgian penghuni atau masyarakat yang tinggal di Rumah susun erderhana sewa malas membayar iuran Rumah susun sederhana sewa. C. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Jeneponto Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah susun sederhana sewa bahwa Serderhana sewa dibedakan menjadi empat kategori, sebagai berikut: 82Fira, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 66
67 1. Rumah susun Sederhana sewa umum di selenggarankan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain Rumah susun Sederhana sewa (rusunawa) dan Rumah susun Serderhana sewa sederhana milik (rusunawi). 2. Rumah susun khusus di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 3. Rumah susun negara berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri 4. Rumah susun komersial di selenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.83 Adapun informan yang bekerja dan berusaha yang mempunyau jarak tempuh relatif jauh dari tempat kerja dan berusaha tempat tinggal serta dapat mengefektitaskan peningkatan mutu kerja bagi PNS atau karyawan. Ian informan sekaligus penghuni Rumah susun sederhana sewa mengatakn bahwa: "saya sekarang tinggal di Rumah susun sederhana sewa aksesnya dekat, ke tempat kerja juga dekat biasanyakan, jarak tempuh rumah dengan kantor lumayan kurang lebih satu jam tetapi dengan tinggal di Serderhana sewa kurang 10 menit sudah sampai. Rumah susun sederhana sewa ini sangat bermanfaat bagi saya dan membantu saya yang lebih menghemat. Terus dari pada ngontrak di luar dengan fasilitas Sederhana sewa di sini memang belum baik tetapi lebih membantu saya daripa ngontrak"84 Dari hasil wawancara di atas menjawab sangat membantu Ian sebagai penghuni Rumah susun sederhana sewa, karena tempat tinggalnya dulu sangat jauh di perkotaan biasanya menempuh 1 jam tetapi sekarang sudah dekat dengan tenpat kerjanya. "Fasilatas Rumah susun sederhana sewa di sini tidak ada tetapi dari pada saya ngontrak mahal karena saya cuman promotor hp sangat membantu saya tinggal di sini dan sangat bermanfaat bagi saya yang hanya berpengahsilan rendah"85 83Peraturan Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang Runah susun 84Ian, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 85Suhardi. Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023
68 Tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenhgasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal. Pemanfaatan Rumah susun sederhana sewa di kabupaten jeneponto hingga saat ini, yang di bangun secara vertikal membuat kota lebih efesien. Pembangunan Rumah susun sederhana sewa dapat menciptakan ruang-ruang terbuka yang lebih luas dan mengatasi kawasan kumuh yang padat penduduk. Pemerintahan adalah segenap negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara. Keseluruhan kabijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara sehingga pemerintah sering juga disebut sebagai representasi suatu negara. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Sederhana sewa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sbagai pemerintah adaah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semantra pengertian pemerintah daerah adalah gubernur, bupati ataupun walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembangunan Sederhana sewa umum, Serderhana sewa khusus dan Sederhana sewa negara merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan dilaksanakan oleh setiap orang yang mendapatkan kemudahan. Adapum dalam pemanfaatan pembangunan Rumah susun sederhana sewa perlu di perhatikan beberapa aspek, yaitu: a. Pemanfaatan Tanah Rumah Susun Sederhana Sewa Rumah susun sederhana sewa yang secara minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini, tidak akan lagi memenuhi kebutuhan masyarakat di kemudian hari. Program peremajaan lingkungan dengan membangun kembali perumahan sesuai dengan standar yang di tuntut, harus di laksanakan agar lingkungan perkotaan tetap dapat terjamin kualitasnya. Dengan
69 dikuasainya tanah Rumah susun sederhana sewa itu di bangun, program dilaksanakan. Taswin kelapa bidang perumahan sebagai informan mengatakan bahwa: "Pertahanan, terkait dengan penyediaan layanan lahan Rumah susun sederhana sewa dan di perkotaan permasalahan sangat pelit, di karenakan lahan yang terbatas dan harga yang semakin meningkat, pesatnya juga perkembangan kota yang ada di Kabupaten Jeneponto ini menyebabkan bertambah mahalnya harga sehingga banyak masyarakat tanah, berpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu untuk membeli rumah. Akibat kenaikan harga tanah tersebut di perlukan kebijakan pemerintah untuk mengandalikan salah satunya dengan membangun Rumah susun sederhana sewa ini"86 Dari hasil wawancara kedua di atas mengenai pertanahan yang ada di Kota Keneponto sangat terbatas karena naiknya harga tanah tersbut dan mempersulit warga jeneponto untuk membangun rumah di perkotaan. Akan tetapi pemerintah telah membangun Rumah susun sederhana sewa untuk bertempat tinggal khusu yang berpenghasilan rendah seperti, honorer dan warga yang tinggal di Rumah susun sederhana sewa tersebut kebanyakan honorer. b. Pemanfaatan Invenstasi Pembangunan dan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara ekonomis mengutamakan. Besarnya sewa tidak dapat menutup seluruh biaya inventasinya. Akan tetapi apabila di tinjau dari nialai tanah perkotaan yang selalu meningkat sesuai dengan perkembangan kotanya, maka cadangan tanah yang di kuasai pemerintah akan selalu meningkat harganya. Eka salah satu informan sekaligus penghuni di Rumah susun sederhana sewa mawar mengatakan bahwa: "Rumah susun sederhana sewa ini sangat membantu bagi kami yang masyarakat honorer apa lagi tidak memiliki rumah, dahulunya saya ngontrak kesana kemari tapi semenjak adanya Rumah susun sederhana sewa ini sangat membantu saya apa lagi tempat kerja saya dekat dengan Rumah susun sederhana sewa ini dan pengeluaran saya semenjak tinggal di sini biaya sewa Rumah susun sederhana sewa bisa teratasi sedikit apa 86Taswin, Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023
70 lagi suami saya hanya supir mobil angkutan umum yang berpenghasilan rendah tidak menentu setiap harimya"87 Dari hasil wawancara aspek di atas masing-masing mempunyai nilai yang pasti harus lengkap, tetapi juga tidak menutup kemungkinan di lakukannya beberapa penyusaian tergantung pada lokasinya. Dari aspek ekonomi di harapkan lokasi yang mguntungkan terutama yang dekat akses kota, tetapi dari sisi investasi ini akan kurang menguntung. Karenanya perlu kajian lebih dalam lagi untuk menyeimbangkan kedua aspek ini agar pembangunan dan pengelolaan Sederhana sewa dapat di terapkan dan memberikan manfaat yang maksimal mungkin. Adapun informan abdul aziz sekaligus penghuni Rumah susun sederhana sewa mengatakan bahwa: "Saya sebagai penghuni Sederhana sewa di sini sangat membantu saya kerja dekat perkotaan apa lagi sangat dekat dengan tempat kerja, Rumah susun sederhana sewa juga ini sangat membantu masyarakat karena adanya Rumah susun sederhana sewa tersebut"88 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberpa responden di atas yang mereka adalah para penghuni Rumah susun sederhana sewa meskipun banyak permasalahan atau keluhan dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa akan tetapi pemanfaatan bangunan Rumah susun sederhana sewa itu sangat membantu masyarakat yang berenghasilan rendah dan juga masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat perkotaan. D. Tinjau Siyasah Dustutiyah Terhadap pengelolaan Rumah Susun Serdehana Sewa Di kabupaten Jeneponto Perspektif siyasah dusturiyah berkaitan hubungan antara masyarakat dan negara yang bertugas mengatur kemaslahatan umat. Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa ini membantu para masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk itulah pmerintah kabupaten jeneponto membangunan Rumah susun sederhana sewa ini agar rakyatnya tidak terlantar di jalan dan punya rumah sendiri. Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa adalah upaya terpadu untuk 87Eka, Penghuni Rumah susun, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 88Abdul Aziz, Penghuni, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023
71 melestarikan fungsi Serderhana sewa yang meliputi kebijakan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rumah susun sederhana sewa. Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa diperlukan perencanaan yang matang guna terselenggaranya pengelolaan yang baik. Pengelolaan dan pemanfaatan Rumah susun sederhana sewa Kabupaten Keneponto Nomor 4 Tahun 2022 sebagai upaya memelihara prasarana, sarana, dan utilitas Rumah susun sederhana sewa serta lingkungan yang menjadi tanggung jawab secara efesien agar dapat mencapai usia teknis dan usia ekonomis sebagaimana direncanakan. Pengelolaan runah susun sedehana sewa meliputi kegiatan teknis, persewaan, pemasaran, dan pembinaan penghuni sewa serta dan keuangan yang menuntut kemampuan penganggung jawab lokasi dalam mengorganisasikan sumber daya manusia yang terlihat langsung dan tidak langsung prasarana dan sarana terbangun serta utilitas. Banyak peghuni Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto, bagaimana partispasi masyarakat dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang ada di Kabupaten Jeneponto. Seperti hasil wawancara Bapak Tawsin sebagai Kapala bidang Rumah susun sederhana sewa mengatakan bahwa: "Pengelolan bangunan Rumah susun sederhana sewa yang di Kabupaten Jeneponto untuk memenuhi kebutuan perumahan layak bagi masyarakat terutama golongan masyarakat yang yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan hukum dam kepastian pengelolaan dan pemanftaan Rumah susun sederhana sewa"89 rendah, yang menjamin Dari hasil wawancara di atas merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan dengan jumlah penduduknya yang termeningkat. Proritas utama dari program pemerintahan dalam penyediaan Rumah susun sederhana sewa di tunjukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun Fira sebagai penghuni Rumah susun sederhana sewa sekaligus informan mengatakan bahwa: "Dengan adanya Rumah susun sederhana sewa ini biaya sewanya murah dibandingkan dengan kontrak rumah, terus banyak teman baru dan layak dihuni. Kalau soal pengelolaanya kalau menurut saya cukup baik tetapi 89Tawin, Kepala bidang perumahan, Wawancara, Jeneponto 10 Juki 2023
cuman pengawasannya saja harus di tingkatkan tetapi Bersyukur atas pemerintah sudah membuat Rumah susun sederhana sewa Kabupaten Jeneponto untuk kalangan menengah kebawah, mereka juga merasa aman dan sehat karena mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru"90 Dari hasil wawancara tersebut, alasan mereka tidak memiliki rumah sendiri karena keterbatasan penghasilan. Dengan adanya Rumah susun sederhana sewa ini mereka merasa sangat senang dan terlindungi, karna mereka bisa bertempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Biaya yang murah mencukupi bagi masyarakat berpendapatannya rendah, dapat membayar setiap bulannya Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sanpgat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun hak-hak rakyat, Abu A"la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.91 Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing 90 Fira, Penghuni rumah susu, wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 91 Andi Putra, Hak Dan kewajiban Warga Negara NonMuslim Di Negara Islam Menurut Al- Maududi, (Jurnal Integrasi Ilmu syaria'ah, 2021), h, 3. 72
73 dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam. Hak adalah sesuatu yang sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang di anggap tidak di penuhi atau di ingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki,atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksannaya dan tegaknya Hak Asasi Manusia.(Pasal 1 Angka(2)No 39 Tahun 1999 Tentang HAM).92 Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan perundang-undangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.93 Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demkian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.94 Pemerintahan Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenhnya kebutuhan material, speritual, dan sosial warga agar 92Titah Brianita, Pelaksanaan Pemenuhan Penghuni Rusunawa Jurug Atas Asas Yang Aman, Sehat Dan Layak Huni, (Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2019), h, 37. 93Muhammad Iqbal, " fiqh Siyasah Konstektualisasi h.4 94 Muhammad Iqbal, "fiqh Siyasah Konstektualisasi.h.4
74 dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya. Dalam ayat di jelaskan menegenai kesejahteraan hidup, sebagaimana Allah SWT berfirman Q.s. Al-A'raf/:10 ١٠ َن یو مَمْیَََ ابَ بایْقََق َۗقَاَََّ اََیْقِ یممَْْ اََیََََّ َو قض یرَ ش یاا ىقِ یممْلَبََْ یََِْٰ َو Terjemahannya: "Sesungguhnya kani telah menepatkan kamu di bumi dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." 95 Jadi ayat di atas menjekaskan tentang kesejahteraan di atas dapat di simpulkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah di berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indahnya hanyalah kesehjahteraan syurgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat diduniawi sifatnya hanyalah sementara. Dari tinjuan siyasah dusturiyah bahwa peran pemerintah terhadap pelayanan bagi masyarakat sebetulanya pemerintah sudah memberikan pelayanan seperti membangun Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto yang sangat berguna dan di manfaatkan bagi masyarakat. Cuman pemerintah kurang maksimal dalam memberikan pelayanan di mana tidak adanya perbaikan dalam pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto yang sudah sangat tua. Hal tersebut sesuai dalam ajaran agama islam dalam hadis berikut ini: Rasulullah SAW bersabdah: قسابََقْ ممَمََّنَُ قساَْا مَیََْ Terjemahannya: 95Q.s. Al-a'raf Ayat 8 h. 7
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia". (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni). 75
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan dari uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat di peroleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu: 1. Pengelolaan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto Rumah susun sederhana sewa di bawah naungan dari Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan peraturan Bupati Jeneponto. Dalam pengelolaannya di temukan banyak sekali kendala dan permasalahan. Pengelolaa Rumah Susun Sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto masih kurang optimal terkait pemeliharaan dan perawatan Rusunawa, kurangnya penegakan mengenai masalah kebersihan sehingga selokan tersumbat dan menjadi bau. Dan juga pengelolaan Rumah susun sederhana sewa seperti bangunanya di anggap sudah sangat tua, dan banyaknya kerusakan bangunan yang kerusakan itu tidak ada upaya perbaikan seperti mencat tembok yang sudah pudar dan memperbaiki atap yang bocor. 2. Pemanfaatan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto menyangkut Pembangunan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto. Pemanfaatan bangunan Rumah susun sederhana sewa itu sangat membantu masyarakat yang berenghasilan rendah dan juga masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat perkotaan. Dalam pemanfaatan mempunyai maksud dan tujuan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempunyai kebijakan untuk memberikan fasilitas perumahan bagi warga yang tidak mampu dan mengoptimalkan fungsi tanah Negara dalam kerangka upaya penataan permukiman kota secara menyeluruh serta efektifitas dan efisiensi mutu kerja bagi Pemanfaatan dan penghunian yang sesuai ketentuan pengaturan dapat mempertahankan kelayakan bangunan sebagai hunian atau tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Lingkungan juga berperan terhadap kondisi fisik rumah susun. Lokasi rusun yang berada pada tempat di mana sering terkena banjir atau rawan gempa, misalnya lambat laun berpengaruh di 76
77 konstruksi bangunan. Kondis Rumah susun sederhana sewa peningkatan kondisi sosial ekonomi penghuni dikhawatirkan hunian tidak terawat dan berubah menjadi tidak layak sehingga mempertahankan rumah tetap layak huni juga penting untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi penghuni. 3. Tinjaun siyasah dusturiyah dalam pengelolaan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto bahwasanya pengelolaan Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto sudah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah karena pemerintah punya perhatian besar dalam membangun Sederhana sewa bagi masyarakat dan kemudian masyarakat bisa memanfaatkannya, hanya karena saja memang belum maksimal dalam memberikan perlayanan karena bangunan Rumah susun sederhana sewa yang sudah di bangun itu ternyata tidak di ikuti dengan pemeliharan, perbaikan, dan penjagaannya. Sehingga perlu kedepannya bagaimana pemerintah Jeneponto lebih meningkatkan lagi pelayanan masyarakat khusunya dalam penyediaan Rumah susun sederhana sewa dan sekaligus dengan pengelolaanya. B. Implikasi 1. Implikasi penelitian ini yaitu, Pengelolaan Rumah Susun Sederhana lebih meningkatkan kinerja pelayanan pemilharaan dan perawatan khusunya dalam mengenai perawatan bangunan dan kebersihan sekitaran Rumah Susun Seerhana sewa demi kenyamanan para penghuni rumah susun. 2. Rumah susun sederhana sewa harus benar-benar menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa. Akan tetapi untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat tentunya dalam penegakan hukum tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek lain tidak hanya sebatas hukum yang tertulis.Yang harus dipertimbangkan adalah dengan tetap memperhatikan latar belakang penghuni mengapa tidak membayar tepat waktu, memperhatikan kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial penghuni. 3. Penghuni Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto
78 diharapkan untuk bisa lebih perduli dengan kondisi lingkungannya terutama mengenai kebersihan dan juga keamanan di lingkungan rusunawa. Karena penghuni sebagai pihak yang merasakan apakah pengelolaan Rumah susun sederhana sewatelah yang melakukan secara maksimal sehingga mewujudkan tempat tinggal yang nyaman, aman dan juga tertib bagi seluruh penghuni. Penghuni Rumah susun sederhana sewa seharusnya mampu menjadi pihak yang ikut berpartisiasi dalam mewujudkan pengelolaan Rumah susun sederhana sewa yang optimal khusunya dalam hal pengawasan pemanfaatan bangunan fisik dan juga dalam hal penghunian karena ebih mengetahui tentang penghuni-penghuni yang menyimpang aturan dengan mengalihkan satuan unit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten jeneponto.
DAFTAR PUSTAKA Buku Al-Qardhawi Yusuf, Fikih Daulah dalam perspektif al-Qur'an (Bandung: Bulan Bintang, 2003) Arikunto Suharsimi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) Azwar Saifuddin, Metodologi Penelitia, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998 Bungi, Metode Riset Kualitatif, ( Yogyakarta PT. Benteng Pustaka, 2008) Burhan, Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007) Daymon Christine dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008) Eko Budiharto, Ed, Rsitektur Pembangunan dan konservasi, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997) H.Djazuli, Fiqh Siyasah Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam, Rambu-Rambu Syari'ah,(Jakarta: Kencana, 2003) Halim Ridwan, Hak Milik, Kondominium, dan Rumah Susum, (Puncak Karma, Jakarta, 1990) Ibrahim Khalid Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) Iqbal Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin,(Jakarta: Kencana, 2014) Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulis Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, 2017) Jurdi, Politik Islam; Pengaturan Pemikiran Politik Islam, (Yogyakrta; Cappulis, 2016) Kaelany, Islam, dan Aspek-asepk Kemasyarakatan, ( Bumi Aksara, 2000) Nuryanti Dr. Mustari, S.IP, M.SI, Pemahaman kebijakan publik fprmasi implementasi ( Yogyakarta, Leutika Prio, 2015) Santoso Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) M. Shihab, Quraish, Tafsir al- Mishbah, ( Jakarta, Lentera Hati, 2002) 79
80 Soni Harsono, Aspek Pertanahan Dalam Pembangunan Rumah Susun,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1991 ) Suharsimi Arikunto,Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek, (Edisi revisi 6;( Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Sujarweni Wiratna,Metodologi Penelitian, (Yoqyakarta: Pustaka Baru, 2014) Sutedi Adrian, Hukum Serderhana sewa dan Apartemen, ( Sinar Grafika, 2010) Wahab Abdul Khallaf, Politik Hukum Islam. Wahab Abdul, solichin. Evaluasi kebijakan public perbit Fiaunibraw dan ikip (malang, 1997) Wiratna. Sujarweni, v. Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru) Jurnal A Mustaniruddin, konsep al-qur'an dalam mebentuk kesejahteraan sosial menujumasyrakat mandina at-thbyan2(2),(35-53, 2019) Adriana Mustafa, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar", Al-Qadau, Vol.4 No. 1( Juni 2017). Agus Tavip Rayanto, Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata RuangWilayah Keistimewaan DIY, Jurnal LembagaOmbudsman DaerahIstimewa Yogyakarta, (DIY: LO DIY 2017) Andi Putra, Hak Dan kewajiban Warga Negara NonMuslim Di Negara Ashar Sinele, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar" Al-Qadau, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017). Fatimah, Subehan Khalik " Hak Konsitusional Miskin Terhadap Pemerintahan Di Kota Makassar" Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Siyasah Syar'iyyah), Vol. 1 No.1 (November 2019). Islam Menurut Al- Maududi, (Jurnal Integrasi Ilmu syaria'ah, 2021)
Megawati, Rahmiati, "Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai."Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Siyasah Syar'iyyah), Vol.1 No.1 (November 2019). Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal. " Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Merperdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyyah", siyasah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol. 2, No. 2 ( Mei 2021) Muhammad Anies, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer di Kota Makassar" Ad-Daulah, Vol.5, No.2 (Desember 2016) Nur Azzah Fadila S., Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah" Siyasatuna: Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2 (Mei 2022). Rahmawati B., Dea Larissa, Hisbullah, "Peran Pemerintah Desa Terhada Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah "Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2 (Mei 2022). Sabri samin, agus Setiawan, "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang" Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol. 1, No. 2 (Mei 2014). Subarsono AG. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta Pustaka Pelajar.2010) Sulaksana Tito, Aspek Pembiayaan Perumahan, Khususnya Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, (Usahawan. No 03 Tahun XXIX, Maret 2000) Suyanto Bagong, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2010) 81
82 Tenri Oktapiani, Hadi Daeng Mapuna, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah ", Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.3, No. 2 (Mei 2022). Zaki Ahmad Badawi, Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyyah(Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982) Skripsi Adi Putra, Identifikasi tingkat pelayanan fasilitas lingkungan Serderhana sewa,(Skrispsi: Universitas Esa Unggulan.2012) Kasman, Implementasi pembangunan Serderhana sewa di kabupaten jeneponto,(Universitas Muhammadiyah Makassar; 2017) Suhartati, Implementasi kebijakan pembangunan Serderhana sewa bagi masyarakat di kabupaten jeneponto. (Universitas Muhammadiyah Makassar; Skripsi 2014) Titah Brianita, Pelaksanaan Pemenuhan Penghuni Rusunawa Jurug Atas Asas Yang Aman, Sehat Dan Layak Huni, (Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2019) Sumber Lainnya Kementrian Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahanya (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012) Paraturan Bupati Jeneponto, Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertahanan, (Kabuaten Jeneponto 2018) pasal 63 UU No. 20/2011 (tentang peningkatan kuliatas di maksud dalam pasal62 ayat(1) Peraturab bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017, Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Pasal 1 ayat (8). Peraturan Bupati Sleman No 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Serderhana sewaSerderhana sewa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU nomor 16 tahun 1985 Serderhana sewa Peraturan Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang Runah susun Q.s. Al-a'raf Ayat 8 h. 7 Sumber:Peraturan Rakyat Nomor :14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Serderhana sewa Menteri Negara Perumahan
Serderhana sewa Wawancara Abdul Aziz, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Ahmad Taufik, Penghuni Serderhana sewa, wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Andi anugrah, Pengelola Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 17 Juli 2023 Askari, Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Eka, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Fira, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Ian, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Suhardi, Penghuni Serderhana sewa, Wawancara, Jeneponto, 10 Juli 2023 Taswin, kepala bidang perumahan, Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 Yesica, Penguhuni Serderhana sewa , Wawancara, Jeneponto 10 Juli 2023 83
LAMPIRAN Pagawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Bapak Taswin, Kepala Bidang Perumahan Bapak Askari, Tehnik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda Bapak Andi Anugrah, Pengelola Rumah susun Sederhana sewa 84
Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa 85
PEDOMAN WAWANCARA a. Pertanyaan Untuk Pegawai Kepala Dinas Perumahan Kawasa PermukimanDan Pertahanan Kabupaten Jeneponto 1. Apa pendapat Bapak sebagai Kepala Rumah susun sedehana sewa dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Jeneponto? 2. Apa pendapat Bapak mengenai pemanfaatan rumah susun sederhana sewa di kabupaten Jeneponto? 3. Apa sajakah kendala-kendala bagi masyarakat mengenai pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Contohnya, Ekonomi atau pembiayaannya? 4. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengawasan yang ada di rumah susun sederhana sewa ini. Apakah sudah baik atau tidak? 5. Bagaimana pendapat mengenai pelayanan kebersihan yang di rumah susun sini sudah berjalan dengan baik atau tidak pak? b. Pertanyaan Untu Para Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Jeneponto 1. Apakah Pendapat bapak/ibu sebabagai penghuni rumah susun sederhana sewa tetang pengelolaannya yang ada di rumah susun sederhana sewa yang ada di Kabupaten Jeneponto? 2. Apakah pendapat bapak/ibu sebagai penguni rumah susun mengenai pemanfaatan rumah susun sederhana sewa yang berepenghasilan rendah? 3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai fasilitas rumah susun sederhana sewa ini? 4. Bagaimana anda tentang bangunan yang ada di rumah susun sederhana sewa di sini, apakah sudah rusak atau tidak? 5. Bagaimana anda menanggapi mengenai lahan parkir yang ada di rumah susun sederhana sewa? 88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama lengkap Nur Wahdaniar, Lahir pada tanggal 10 November 2001, di Desa Tanjonga, Kecamatan Tutatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti merupakan anak ke dua dari 3 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri dari Bapak Lantara dan Ibu Subaeda. Peneliti menempuh Pendidikan pertama pada tahun 2007 sampai 2013 di SD Impres 133 Manggepong, Pada tahun 2013 sampai 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan tingkat menengah Pertama di MTS Darul Ihsan Munte, Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di MA Darul Ihsan Munte dan lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan Pendidikan di tingkat sekolah, peneliti melanjutkan Pendidikan pada tahun 2019 di Kota Makassar yakni di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan memilih jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Judul Skripsi "Implementasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Jeneponto Perspektif Siyasah Dusturiyah". Peneliti sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi ini dan dengan ketekunan dan usaha peneliti akhirnya berhasil atas terselesaikannya pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih di dunia Pendidikan 92