LAMPIRAN TRANSKRIP PELAKSANAAN FGD (51 menit) Assalamualaikum temen-temen, terima kasih sudah mau bergabung malam iini ya. Malam ini kita bakal membahas mengenai program Bedah Editorial Media Indonesia yang sudah kalian liat sebelumnya. Nah, episode ini membahas mengenai tentang bagaimana rencana pemerintah untuk melaksanakan pilkada 2020. Jadi, aku mau kalian memberikan pandangan kalian sesuai apa yang kalian liat dari program itu ya. Q: Menurut kalian, program Bedah Editorial Media Indonesia itu program sepertti apa ya? Informan 1 : Programnya bagus ya, karena membahas permasalahan yang sekranag lagi dibahas dimasyarakat. Kan menginformasikan masalah pilkada tahun ini, dengan narasumber. Bagus sih. Informan 2 : Kalo aku juga bagus ya, berbaur gitu, dengerin aspirasi masyarakat juga soalnya ada interaktifnya gitu. Informan 3 :Sama sih kalo aku bagus juga, beda sama program-program berita yang lain, konsepnya interaktif gitu. Q: Kan dalam tayangan tersebut, narasumbernya kan bilang kalau sangat beresiko apabila pilkada benar-benar dilaksanakan karena kurva penularan covid masih tinggi. Tanggapan kalian gimana ? Informan 1 : Aku setuju kalau pilkada dilaksanakan, kalau memang dari pemerintahnya mengikuti aturan yang telah ada, misal mengikuti prokes, tapi kemungkinan terjadinya atau muncul klaster baru itu ada, aku tidak terus tidak setuju sama narasumbernya. Cuma, otomatis kan aku juga percaya dari pemerintah juga mengikuti aturan yang telah ditentukan. Dengan adanya aturan itu tadi, aturan prokes 83
3M dan sebagainya itu, menjaga sarana dan prasarana, harusnya klaster baru covid itu tadi akan sangat minim. Informan 2 : Aku sih dari awal nggak pro banget, soalnya ya udah dari awal sudah ditetapkan tidak boleh dalam kerumunan, walaupun gantia-gantian, tapi walaupun sudah melakukan 3M tetap saja dia kan menyebarnya dari mana saja, malah ada yang bilang nyebar lewat air, Informan 1 : Tapi harusnya, ini kan program pemerintah Informan 3 : Lah kalau program pemerintah, kenapa pemerintah malah membebaskan kita? Kenapa pemerintah malah meleluasakan kita untuk, ibaratnya campur dengan orang lain, kita belum tau kan orang itu udah pernah covid atau nggak, makanya kok pilkada dilaksanakan. Informan 1 : Berarti kalau program pemerintah dan menyetujui adanya pilkada, berarti kan emang dari awal sudah ada simulasi kan, soalnya setauku sebelumnya ada bilik khusus untuk yang suhunya diatas 37 Informan 3 : Kan nggak semua daerah, itukan paling untuk daerah DKI tok Informan 1 : Tapi aku dapet pedoman itu kan dari pusat, ke semua wilayah Indonesia yang melakukan pilkada, kan nggak semua daerah melakukan pilkada, tapi mungkin prakteknya dari pihak desa atau kcamatan ya aku nggak tau, itu kan tergantung dari daerahnya sendiri Q : Pelaksanaan demokrasi kalau benar-benar dilaksanakan pilkada 2020 bagaimana? Apakah terkesan menguntungkan satu pihak saja? Informan 3 : Iya menguntungkan 1 pihak, kan itu kita disuruh untuk memilih tapi kan kita nggak tau siapa calonnya, dari partai mana, visi misinya apa kan memang nggak tau Informan 1 : Yang namanya demokrasi kan masing-masing orang beda-beda pendapat, demokrasi memang harus dilakukan berdasarkan kemauan dari masyarakat sendiri. Kalau misalnya orangnya nggak mau milih, dan lebih milih golput, ya nggak apa-apa kan itu hak mereka juga. Yang penting bagaimana mereka nanti yang memilih, melakukannya juga yang jujur, adil, nggak ada paksaan Informan 2 : Kan banyak kasus sih sebelum pemilihan biasanya dikasih uang dulu atau sembako, biar nanti warganya milih si calon itu, itu kan udah wajar juga. 84
Jadi kalau menguntungkan satu pihak ya bisa jadi, tapi nggak tau juga nanti kedepannya gimana. Q: Dalam tayangan tersebut narasumber juga menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada itu sebanyak 5 triliun lebih. Menurutmu, anggaran sebanyak itu wajar nggak untuk pelaksanaan pilkada 2020? Informan 2 : Lah sekarang anggaran segitu banyak tapi kita nggak dapet fasilitas yang dibutuhkan oleh kita kok. Menurutku itu terlalu banyak sih, terlalu membuang-buang untuk pilkada. Lah sekarang dimasa-masa seperti sekarang pandemic banget kan, tapi kalau ngasih anggaraan sebegitu banyaknya itu buat apa aja? Informan 1 : Ya kalau dari awal pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak itu ya, harusnya memang peralatan yang disediakan memang memadai, haru disesuaikan dengan arahan. Informan 3 : Dari pusatnya mungkin memang turunnya sebanyak itu, tapi kan nggak tau yang bawahnya kayak gimana. Ada dugaan-dugaan mungkin juga tidak digunakan dengan baik untuk pengadaan alat-alatnya, jadi kayak sengaja dikurangi gitu. Kan banyak kasus kayak gitu juga sih Informan 2 : Harusnya kan, uang segitu kan banyak banget untuk rakyat Indonesia, harusnya ya perlu lah, maksudnya uangnya segutu, tiap-tiap pemerinah daerah tidak perlu segitu lah, yang penting kayak mereka memfasilitasi, seperti timbal balik gitu sih . jadi kayak kita mau ngasih suara, tapi kita juga harus dapet fasislitas yang bagus dulu, supaya aku nggak tertular, mungkin habis nyoblos dikasih vitamin, atau apalah yang membuat kita kebal. Informan 1 : Kalau menurutku dari apa yang dari regulasi pemerintah pusat, harusnya kan memang segitu, tapi kan kesalahannya ada pada bawahannya, aku nggak ngerti setiap desa itu dapet atau nggak, soalnya dari apa yang disampaikan pemerintah itu untuk memfasilitasi, itu dapet barangnya tuh banyak. Ya 1 TPS itu bisa sampai 5-10 juta lah. Kan memang dari pertama pemerintah pusat mengijinkan pilkada yak arena mereka sudah bertanggung jawab dengan meyiapkan dana sebegitu banyak tadi. Informan 3 : Kayaknya cuma buat pengadaan masker sama sanitizer tok. Harusnya kan dana sebanyak itu bisa buat bantu orang-orang yang kena PHK misalnya, atau UMKM juga. 5 triliun itu banyak, bisa bantu banyak rakyat yang 85
susah juga. Atau mungkin juga bisa dana 5 triliun itu buat pilkada tapi yang dikasih nggak lengakap, missal kayak nggakada baju hamatnya, dll. Informan 1 : Kalau sesuai dengan prokes, apa yang direncanakan pemerintah pusat juga pasti ada fasilitasnya kok yang dikasih ke daerah. Q : Dalam tayangan tersebut juga narasumbernya bilang kalau ada dampak yang terjadi kalau pilkada diundur, menurutmu bagaimana? Informan 3 : Ya setuju sih kalau aku, maksudnya setuju akan ada dampak yang terjadi, tapi dampaknya itu nggak sebesar dampak kalau pilkada malah dilaksanakan. Justru kalau diundur kan malah bagus, persiapannya saja kan belum maksimal, masyarakat juga masih minim informasi, masih tidak tau regulasinya seperti apa. Informan 2 : Justru dampaknya akan kecil kalau diundur, benar. Kalau dampaknya sih mungkin kayak uangnya sudah dibelikan alat-alat seperti masker, sanitizer atau baju hazmat juga, mungkin ruginya disitu, tapi kan ruginya juga tidak banyak, justru akan makin merugi kalau dilaksankan, pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi buat yang sakit kan.. Informan 1 : Justru kalau dibatalkan malah efeknya tidak besar besar. Misalnya anggaran, anggraan itu kan pasti baru sedikit yang disalaurkan ke daerah- daerah, jadi mungkin belum banyak yang bersiap-siap. Kan banyak juga yang bilang ada daerah yang tidak mampu melaksanakn pilkada karena tidak ada anggaran, ya benar, karena anggarannya dipakai untuk hal darurat terlebih dahulu. Informan 3 : Kan masyarakat lebih butuh penanganan covid, missal dikasih vitamin atau masker, peneyemprotan disinfektan setiap minggu, belum lagi jalau ada kasus kofirmasi di daerah tersebut pemerintahnya juga pasti ikut bayar, jadi dampaknya juga tidak akan begitu besar. Anggaran itu digunakan untuk pencegahan. Q : Narasumber juga menyatakan bahwa KPU menargetkan terkumpulnya 77% suara. Bisakah target itu terpenuhi apabila pilkada benar dilaksanakan ? Informan 2 : Nggak lah, menurutku sih nggak ya. 65% sih menurutku. Soalnya perbandingan percaya dan tidak percaya akan covid itu lebih banyak yang nggak percaya. Nggak percaya karena yang ikut sama yang nggak ikut, banyak yang ikut, yang nggak ikut cuma beberapa persen tok, soalnya biasnya orang yang ikut itu pasti orang yang nggak percaya covid. Nah, kebanyakan orang yang kayak gitu, 86
kalau kita lihat dari strata sosialnya kebawah, pasti kan pemikirannya kayak gitu. Sedangkan untuk yang strata atas mereka akan berpikir untuk dirumah saja. Informan 1 : Kalau aku bisa kok 77%, pertama dikarenakan kayak pendapatnya Infrorman 1, kesadaran masyarakatnya juga rendah banget, apalagi yang didesa. Terus karena covid, orang-orang kan banyak yang merantau, terus balik kampung Cuma buat nyoblos, menggunakan hak suaranya lebih tinggi Informan 3 : Tapi mungkin banyak yang golput sih, soalnya kebanyakan kan juga tingakat pengetahuan masyarakat tentang bagaimana proses yang benar itu kurang disosialisaikan terkait ada aturan yang baru missal, atau juga mungkin masyarakat juga sudah terbiasa golput jadi ya golput aja. Q : Apakah rencana pelaksanaan pilkada 2020 terkesan terburu-buru? Informan 2 : Iya, terburu-buru banget, soalnya kayak tanpa persiapan gitu, ujug-ujug gitu. Dengan adanya kasus covid, setelah itu langsung rencana pilkada itu kayak gimana ya..kurang persiapan. Informan 1 : Sebenernya kan jadwal pilkada sudah ditentukan, kan nggak tau kalau setelah itu ada covid. Tapi dengan adanya rencana pilkada itu, memang terkesan terburu-buru, soalnya ya, gimana negara lain kayak negara maju, banyak yang membatalkan pilkada, tapi Indonesia malah berani mengadakan pilkada. Informan 3 : Kalau terburu-burunya menueurtku mungkin karena belum ada regulasi yang kuat yang mengatur ya, jadi seolah-olah kayak masyarakat dikagetkan gitu, lah nggak ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya. Q : Dalam tayangan itu juga ada penelpon yang membandingkan rencana pilkada Indonesia dengan pilkada yang ada di Korea. Indonesia berusaha mencontoh apa yang terjadi pada Korea yang bisa melaksanakan pilkada dengan baik meski ditengah pandemic. Bagaimana tanggapan kalian ? Informan 2 : Nggak bisa lah, masyarakat negara maju dalam hal ini Korea, kan mereka sudah kompak, terus pemerintahannya juga sudah baik dari segala aspek, kenapa harus dibandingka dengan Korea? Korea berani bayar banyak, mengeluarkan banyak uang pemerintahannya, Indonesia kan mengeluarkan uang aja mesti kebawah-bawah dulu, nanti habis. Nggak bakal bisa 87
Informan 1 : Nggak ada korona aja ya, dari system pemerintahannya ya, dari kesehatan, transportasi, kayak gitu Indonesia kan paling bawah, prbandingannya kan jauh. System kesehatan Korea itu kalau nggak salah 80% ditanggung pemerintah, Indonesia kalau nggak pakau BPJS apa bisa? BPJS aja itu masih susah. Informan 3 : BPJS aja masih bayar kok. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan negara-negara yang memang fasilitasnya sudh bagus dari segala aspek. Yang dibandingkan kan dengan negara maju, yang jelas sudah sangat berbeda. Q : Kalau misal pilkada 2020 dilaksanakan, terus sudah ada kepala daerah yang terpilih. Apakah kepala daerah yang terpilih dalam kondisi pandemic ini bisa mempengaruhi kualitas dari kinerja kepala daerah tersebut? Informan 1 : Itu kalau kulaitas lebih ke personalnya sih, kayaknya nggak ngefek mau ada korona atau nggak, soalnya itu kan Informan 2 : Tapi kan mereka juga punya media social, otomatis kan mereka memposting, meskipun memang nggak semua orang pakai media social, tapi itu pasti dari mulut ke mulut. Informan 1 : Kalau kualitas pimpinan, kalau dihubungkan dengan korona, kayaknya nggak ada korelasi sih, itu tergantung dari personalnya, bagaimana dia memimpin. Tidak ada wabah korona pun kinerja para pemimpin daerah juga tidak terlalu baik kan, ada yang kena korupsi dll, itu balik lagi ke masing-masing individunya seperti apa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung mala mini. Diskusi hari ini ada banyak pendapat yang berbeda ya, jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan pendapat dan pandangan kalian disini. Terima Wassalamualaikum. 88 kasih,