Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Demi Keadilan R E S P O N N U KOMNAS PEREMPUAN
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU) Penulis: Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Editor: Masykurudin Hafidz, S.Ag Penyelaras Akhir: Kurniawan Abdullah Tim Pengarah: Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Susilahati, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Lies Tamuntuan-Makisanti Tim Diskusi: Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Azriana, Sri Wiyanti Eddyono, Veronica Siregar, Saherman, Yuni Nurhamida, Yenny Widjaja, Sylvana Maria Apituley, Lies Tamuntuan-Makisanti, Rainy MP Hutabarat, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Nur Rofi'ah, Susilahati Disain dan tata letak: Agus Wiyono Diterbitkan atas dukungan dana dari: Open Society Institute ISBN 978-979-26-7536-8 Komnas Perempuan Jl. Latuharhari 4B Telp: (62-21) 3903963 Fax.: (62-21) 3903922 Website: Email: mail@komnasperempuan.or.id 2
Respon NU 3
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Sekapur Sirih "Mereka tidak tahu kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak berani membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar, dia tidak bisa menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa ... Malu, kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu [apa alasannya]." (Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual pada masa konflik bersenjata, 2003)1 "Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi [pada saya] dan itu diterima sebagai sebuah fakta dan kebenaran." (Perempuan korban penyiksaan seksual di Aceh pada masa konflik bersenjata, 2001)2 1 2 'Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa,' Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, 22 Januari 2006, hlm. 23. Ibid., hlm. 13. 4
Respon NU Sejak Komnas Perempuan melakukan pendokumen- tasian intensif tentang segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia - dalam situasi konflik, dalam proses migrasi tenaga kerja dan dalam rumah tangganya sendiri - kita mulai membangun pemahaman bukan saja tentang kekerasan tetapi juga tentang harapan dan pergulatan korban dalam upayanya membela dan memulihkan diri. Jika disimak kutipan suara korban di atas, kita sadari betapa besarnya arti penerimaan masyarakat bagi korban, dan betapa takutnya korban pada momok stigma sosial yang bisa dibebankan padanya. Karena yang terakhir inilah maka banyak perempuan - khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual - memilih untuk diam dan menyimpan sendiri kesengsa- raannya selama bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya. Salah satu pembelajaran penting yang diperoleh dari rangkaian perjumpaan Komnas Perempuan dengan para perempuan korban di berbagai pelosok bumi nusantara ini adalah besarnya peran lembaga dan komunitas agama dalam menentukan peluang bagi perempuan korban untuk memperoleh bantuan dan memulihkan kembali harga diri dan rasa adilnya. Dalam berbagai konteks, bahkan pintu pertama korban untuk mendapat bantuan tidak terletak di jajaran aparat hukum ataupun petugas medis, tetapi justru berada di hadapan para pemuka agama di komunitas yang menyandang kepercayaan korban dan keluarganya. Terutama dari pengalaman para perempuan korban kekerasan seksual dan KDRT, kami mengerti bahwa 5
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kalaupun ada putusan hukum yang dapat menunjang rasa adil korban, belum tentu korban mampu memulihkan kembali martabatnya di hadapan komunitas terdekat tanpa dukungan dari komunitas dan pemuka agama di ling- kungannya. Apalagi dalam situasi dimana agama dijadikan sumber pembenaran bagi perilaku yang menghakimi dan menghukum korban, apakah itu melalui stigma 'perem- puan ternoda' yang dianggap telah kehilangan 'kesucian'nya ataupun dengan mengucilkan korban dari ritual-ritual agama yang dianggap sakral. Dalam hal ini, korban mengalami proses reviktimisasi, yakni situasi dimana seorang korban tindakan kekerasan/kejahatan dijadikan korban kembali akibat perilaku yang diskriminatif. Komnas Perempuan bekerja dengan berpedoman pada prinsip bahwa hak korban mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak ini saling kait-mengait, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan merupakan satu kesinam- bungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan yang kehidupan ber- masyarakat dan bernegara yang lebih luas. Dari pengalaman mengupayakan penerapan prinsip ini dalam kehidupan nyata perempuan korban, peran lembaga dan komunitas agama adalah kunci, baik dalam memberikan bantuan praktis jangka pendek bagi pemulihan korban maupun dalam upaya jangka panjang untuk membangun kesadaran baru di tengah masyarakat agar kekerasan yang dialami para korban tidak terulang lagi. Hal ini sejalan dengan harapan korban sendiri, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: 6
Respon NU "Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya dan kepada korban-korban lain atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan ... sesuai dengan hukum yang berlaku. [Ada] jaminan hal yang terjadi pada saya tidak terjadi lagi pada orang lain ...". (Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual di masa konflik bersenjata, 2001).3 Kami yakin bahwa peran lembaga dan komunitas agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban - secara jangka pendek dan jangka panjang - hanya bisa tercapai jika dilandaskan pada sebuah teologi yang dikembangkan secara kokoh dari pengharapan dan perjuangan korban. Atas dasar keyakinan inilah maka Komnas Perempuan memulai engagement dengan komunitas agama melalui para teolognya. Harapannya, dengan bangunan teologi ini dan melalui bahasa yang lahir darinya, Komnas Perempuan bisa memfasilitasi sebuah dialog yang konstruktif dan berkesinambungan antara perempuan korban dan komunitas serta pemuka agamanya, demi kebenaran, keadilan dan pemulihan. Para teolog dari empat komunitas agama yang berproses bersama Komnas Perempuan dalam penyusunan buku ini merupakan anugerah tersendiri bagi kami. 3 Ibid., hlm. 24. 7
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Kesungguhan dan keterbukaan setiap individu menyambut ajakan Komnas Perempuan untuk melakukan pergumulan bersama ini begitu memukau dan menyentuh hati. Pencerahan yang dicapai bersama melalui dialog lintas agama ini lahir dari ketulusan setiap perjalanan yang dilakukan untuk menyelami sanubari korban. Alhasil, kita kini mempunyai sebuah pijakan berteologi yang meng- angkat keadilan sebagai moralitas publik (Respon Muhammadiyah), memperlakukan teologi sebagai kesaksian hidup (Respon Protestan), membangun teologi yang membebaskan tentang ketubuhan (Respon Katolik), dan menegaskan independensi perempuan di hadapan Allah (Respon NU). Tulisan-tulisan dalam buku ini bisa dibaca sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan sebagai buah hasil pencarian bersama. Dibaca sebagai satu kesatuan, respon dari keempat komunitas agama ini menunjukkan sebuah rajutan yang satu dalam esensi nilai- nilai universalnya, yakni tentang kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Komnas Perempuan menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada para teolog dan pemuka agama yang telah memberikan wisdom yang tak ternilai bagi seluruh proses ini, selaku anggota Tim Pengarah, yaitu: Dr. Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, M. Hum, Pdt. Lies Tamuntuan- Makisanti, M.Sc, dan Susilahati, M.Si. Mereka bekerja bersama selama satu tahun dengan komisioner-komisioner Komnas Perempuan yang terlibat dalamTim Pengarah, yaitu Abd A'La, Husein Muhammad dan Neng Dara Affiah. Neng Dara Affiah, selaku Ketua Subkomisi Pendidikan dan Litbang, telah mencurahkan segenap hati dan energinya 8
Respon NU untuk memastikan agar inisiatif penting ini sungguh- sungguh menghasilkan sesuatu yang berarti. Untuk memastikan pendanaan proses penyusunan buku, Komnas Perempuan dibantu oleh The Open Society Institute. Akhir kata, seluruh upaya ini dilakukan untuk men- dorong terjadinya dialog dan penyikapan oleh komunitas agama guna mendukung perjuangan perempuan korban kekerasan untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selamat membaca, siaplah tergugah oleh tulisan-tulisan dalam buku ini, dan segeralah berbuat, demi korban dan demi kemanusiaan kita bersama. Jakarta, 11 Maret 2009 Kamala Chandrakirana Ketua Komnas Perempuan 9
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Sambutan Ketua Umum PBNU Membela Mustadl'afin adalah Sebuah Amanah Dalam sebuah negara, baik miskin, berkembang, maupun maju, hampir selalu bisa dijumpai dua kelompok masyarakat, yaitu kuat dan lemah. Kelompok kuat mempunyai kecenderungan untuk memperkuat diri dengan memperlemah kelompok lainnya. Akibatnya adalah kelompok kuat semakin kuat dan sebaliknya kelompok lemah (dlaif ) semakin lemah karena terus dilemahkan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama. Muncullah kelas tertindas yang berasal dari orang- orang yang dilemahkan (mustadl'afin) ini. Fakta sosial ini sebetulnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ketika menceritakan kisah para Rasul, al-Qur'an mengisyaratkan dua kelompok masyarakat ini. Kelompok kuat kerap disebut al-mala' yang berarti pembesar kaum. Mereka yang disebut langsung namanya antara lain adalah Raja Fir'aun. Dengan para pengikutnya, Fir'aun menjadi kelompok masyarakat kuat yang melakukan kesewenang- wenangan terhadap kelompok lemah. Dia memerintahkan rakyatnya untuk mempertuhan dirinya. Di samping itu, ia bahkan melakukan pembunuhan massal bayi laki-laki. Demikian pula sejarah Rasulullah Saw juga diwarnai dengan pertarungan antara kelompok kuat dan kelompok 10
Respon NU lemah. Para bangsawan Arab melakukan tindakan yang tidak manusiawi dengan memperbudak masyarakat miskin dan kabilah-kabilah yang lemah. Mereka meliputi laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dalam Qs An-Nisa/4:75 Allah Swt bahkan menyesalkan mereka yang tidak mau berperang demi melindungi hak-hak mustadl'afin (orang- orang yang diperlemah) ini. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang dilemahkan baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!. Kata mustadl'afin di atas dipahami oleh para mufasir sebagai orang-orang yang diperlemah. Sebagian mereka memahaminya dalam arti orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat yakni ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir. Sebagian lagi memahaminya dalam arti orang-orang yang tidak hanya dianggap tidak berdaya, tetapi mereka benar-benar tidak diberdayakan. Secara sosiologis, istilah ini dapat dimaknai dengan orang- orang yang dilemahkan secara struktural. Dalam konteks 11
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan ayat tersebut, mereka adalah para Muslim (laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak) di Kota Mekah yang dianiaya oleh kaum Musyrik Mekah dan tidak berdaya untuk lari menyelamatkan diri. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk membela dan menyelamatkan kelompok mustadl'afin dan bahwa mereka yang melakukan pembelaan terhadap kelompok lemah dan dilemahkan adalah berada di jalan Allah Swt. juga sungguh mengenaskan. Meskipun mereka adalah manusia, namun kelompok kuat memperlakukan mereka seperti binatang, bahkan seakan-akan benda mati yang tidak mempunyai perasaan. Mereka diperjual-belikan, dipekerjakan melampaui batas kemampuan, dipukul, ditendang, dan dimaki-maki tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di masa itu, perbudakan merupakan adat yang diakui di kalangan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Bagi mereka tidak ada yang salah dengan perilaku kejam terhadap budak sehingga justeru merasa aneh kalau ada orang yang memperjuangkan pembebasan budak. Nasib para budak ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat perbudakan sebagai warisan kebudayaan yang buruk, kejam, tidak adil dan harus dihapuskan. Beliau terus melakukan upaya ini meskipun ditentang oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Islam menyerukan ditegakkannya persamaan derajat manusia. Dalam Qs al-Hujurat/ 49:13 Allah SWT menegaskan bahwa di hadapan-Nya budak dan bangsawan adalah setara karena nilai manusia tidak ditentukan oleh status sosial seseorang melainkan oleh ketaqwaannya. 12
Respon NU juga sungguh mengenaskan. Mereka diperlakukan tak ubahnya seperti barang yang bisa diwariskan, dinikahi dalam jumlah tak terbatas, dicerai dan dirujuk kapan saja laki-laki menghendaki. Al-Qur'an memerintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan ma'ruf dan menegaskan pula bahwa kedudukan mereka adalah setara dengan laki-laki karena hanya ketaqwaan yang membedakan keduanya di sisi Allah Swt. Ketika itu nasib perempuan Pembelaan Allah Swt terhadap kelompok mustadl'afin tidak hanya sebatas perintah secara verbal namun juga menciptakan berbagai cara kongkrit untuk menghapuskan perbudakan melalui denda pelanggaran ajaran Islam dalam bentuk memerdekakan budak, menciptakan insitusi zakat untuk menjamin modal dalam sebuah masyarakat tidak berputar-putar (dulah) di kalangan orang kaya, melainkan sampai pula pada kelompok masyarakat yang faqir, miskin, dan lainnya yang tergabung dalam golongan yang berhak atas zakat (mustahiq). Di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengakui hak milik atas harta bagi perempuan, Islam mempunyai pembelaan yang cukup kongkrit, yakni menjamin kepemilikan mereka atas mahar dalam pernikahan. Mahar adalah hak milik isteri, bukan orangtua maupun suaminya (an-Nisa/4;4). Demikian pula jaminan untuk mewarisi harta pusaka baik separo dari laki-laki maupun sama persis (Qs an-Nisa/4:11). Bahkan hak harta ini diakui hingga ketika mereka meninggal dunia dalam bentuk pengakuan atas hak untuk mewariskan harta. 13
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Demikianlah, pembelaan atas kelompok lemah dan dilemahkan dalam setiap masa dan tempat adalah amanah setiap Muslim yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan dorongan dan apreasiasi atas setiap usaha dalam hal ini termasuk kerjasama NU dengan berbagai pihak seperti penulisan buku Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan yang merupakan kerjasama NU dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan ini. Jika terdapat perbedaan pemahaman dan cara mewujudkan keadilan, maka ia adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi sebesar NU. Marilah kita menghadapinya dengan cara yang arif dengan berpegang pada semangat watawaashau bil haqqi watawaashau bish shobr. Wallaahu A'lamu bish Showaab. Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamit Thariiq Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Jakarta, 5 Juni 2010 Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 14
Respon NU 15
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Kata Sambutan S egala ungkapan puji dan rasa syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang melimpah ruah rahmatNya, lestari dan berkesinambungan kasih sayangNya, Allah SWT. Tampaknya kita, umat Islam, belum secara utuh memahami ajaran Islam tentang perempuan (isteri, anak, ibu, dan kerabat lainnya), dan sejauh ini belum terlihat ada telaah utuh terhadap semua ajaran yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga, di satu pihak, sebagian orang melihat bahwa ajaran Islam memberi peluang kepada laki- laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, di lain pihak, banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi dengan alasan agama. Pelaku kekerasan berlindung di balik dalil agama (yang tidak secara utuh difahami) untuk tindakannya tersebut. Telaah utuh yang saya maksudkan adalah memahami pelaksanaan ajaran yang dilakukan oleh orang pertama yang memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran itu secara penuh, yakni Nabi Muhammad saw. Pada umumnya kita tidak banyak mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan perempuan (isteri, ibu, anak dan kerabat perempuan) dalam rumah tangga Nabi. Sejauh ini belum pernah dilakukan pengkajian secara utuh tentang hal itu. Padahal prilaku Nabi adalah interpretasi autentik terhadap keseluruhan ajaran Islam yang berkaitan dengan perempuan. Cerminan dari itu, pertama dapat dilihat dari pernyataan 16
Respon NU Rasulullah yang menyatakan : "khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlii". Lazimnya kata 'ahlihi' ini diartikan 'keluarga perempuan'. Secara utuh pernyataan itu berbunyi 'orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya yang perempuan, dan saya inilah yang paling baik itu terhadap keluargaku'. Posisi Nabi sebagai yang seharusnya diteladani, maka orang laki-laki dalam perlakuan terhadap keluarganya yang perempuan harus meniru itu, mengambil contoh sikap beliau yang dinyatakan di atas. Dalam seluruh riwayat yang sempat dicatat tentang perangai dan prilaku serta sikap Nabi, tidak pernah ditemui Nabi melakukan kekerasan (menempeleng atau memukul) kepada isterinya. Bahkan tidak sekalipun mencaci maki, berkata kasar, menghina, atau meremehkan mereka. Sebaliknya, tercatat dalam riwayat Nabi senantiasa bertutur sopan dan bersikap santun. Lebih dari itu, riwayat mencatat, adakalanya Nabi mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada saat beliau ada waktu luang. Islam secara tegas melindungi perempuan. Dalam surah An-Nisa', 129-130, disebut tentang nusyuz suami. Mengacu kepada ayat dalam kajian fiqh ada rumusan yang menyatakan bahwa jika suami melakukan nusyuz, maka isteri bahkan mempunyai hak untuk meminta perceraian dari suaminya, melalui pengadilan, sekalipun suaminya tidak bersedia menceraikannya. Dan ada juga satu kajian dalam fiqh untuk mempersyaratkan bahwa kewenangan talak itu berada di tangan perempuan. Persoalannya kita tidak utuh melihat ajaran itu. Jika kita mencoba memahami ajaran agama dengan utuh maka 17
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kecil kemungkinan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Tentu saja pemahaman seperti itu bukanlah faktor tunggal. Perlu ada perlidungan hukum dari negara terhadap perempuan, di samping pemberdayaan kepada perem- puan (agar memahami agama secara lebih utuh). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena pada umumnya perempuan sendiri tidak memahami ajaran agama itu. Sebenarnya, organisasi-organisasi sosial keagamaan telah lama mempunyai perhatian dan keprihatinan terhadap persoalan-persoalan perempuan. Nahdlatul Ulama (selanjutnya di singkat NU), misalnya, membahas persoalan-persoalan dan isu-isu perempuan dalam forum Bahtsul Masail; suatu forum dalam NU yang membahas persoalan-persoalan sosial dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Forum ini dilaksanakan oleh NU secara institusional di berbagai level kepengurusan maupun oleh pesantren-pesantren Nahdliyyin (warga NU). Ragam bentuk persoalan perempuan yang dibahas dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam buku 'Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, yang berisi hasil keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konfrensi Besar NU antara Tahun 1926-2004'. NU, sebagaimana diketahui adalah organisasi keagama- an dan sosial (Jam'iyyah diniyyah ijtimaiyyah), yang secara teologi menganut faham ahlussunnah wal jama'ah, dan menganut salah satu dari empat mahzab, yakni Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Namun dalam prakteknya, Warga NU lebih cenderung mengikuti pada faham Syafi'i. Ulama NU pada umumnya berkiblat pada mahzab Syafi'i. Oleh Karena itu pandangan yang dihasilkan dalam forum Bahstul Masail 18
Respon NU umumnya didasarkan pada aqwal al mujtahidin (pendapat para mujtahid) dari mahzab Syafi'i. Forum Bahtsul Masail umumnya memang dihadiri oleh para kiai, ustadz, dan pengurus NU, sehingga dapat dikatakan tidak sepenuhnya mewakili pandangan perem- puan dalam melihat dan menjawab persoalan-persoalan perempuan. Forum-forum Bahtsul Masail didominasi oleh laki-laki, karena minimnya sumberdaya perempuan yang menguasai teks-teks keagamaan pada masa-masa itu. Untuk mengatasi hal itu, salah satu langkah penting yang telah diambil oleh para Ulama NU adalah mendirikan pesantren putri. Pada awal kemunculannya, pesantren khusus putri juga merupakan sesuatu yang kontraversial. Karena pada masa itu perempuan tidak lazim pergi jauh dan hidup terpisah dari keluarganya. Kini pesantren putri banyak ditemukan di mana-mana. Pesantren putri tidak hanya melahirkan santri-santri putri, tetapi juga ustadzah atau ibu nyai yang melek teks-teks agama. Pesantren putri di samping memberikan kesem- patan perempuan mendalami ilmu-ilmu agama, juga memungkinkan para ibu nyai dan santri putri untuk membicarakan pandangan keagamaan atas persoalan- persoalan dan isu-isu khas perempuan secara lebih leluasa dan tanpa rasa sungkan, karena tidak ada laki-laki yang ikut mendengarkan. Di beberapa daerah kini bahkan telah diadakan forum Bahstul Masail khusus putri yang membahas persoalan-persoalan perempuan, meskipun hasil akhirnya masih ditentukan oleh seorang kiai. Namun ini adalah sebuah proses pendidikan bagi perempuan yang perlu dijaga keberlanjutannya. 19
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Di samping dalam pengembangan pengetahuan keagamaan, NU juga mendorong warga perempuannya untuk berorganisasi dengan mendirikan Muslimat NU (1946), dan Fatayat NU (1950). Keduanya mempunyai kepengurusan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan sayap organisasi NU yang mengurusi perempuan ini diharapkan dapat mewakili NU dalam menjawab persoalan-persoalan perempuan. Muslimat dan Fatayat, tidak hanya terbatas membahas atau mencoba menjawab persoalan-persoalan yang bersifat personal, dan baru bereaksi terhadap persoalan yang diajukan oleh warganya, tetapi lebih jauh melangkah. Mereka mencoba memasuki wilayah yang lebih luas. Pada 2006, misalnya, Fatayat mendorong PBNU untuk memberikan sikap atas maraknya perdagangan perempuan. Perdagangan perem- puan ini sangat memprihatinkan karena melibatkan tokoh agama. Ironisnya, korbannya pada umumnya adalah perempuan dari desa-desa yang menjadi basis NU. PBNU akhirnya mengeluarkan fatwa, melarang secara tegas segala tindakan yang mengarah kepada praktik perdagangan perempuan dan mewajibkan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah munculnya korban baru, dan merehabilitasi korban yang berhasil diselamatkan. Apa yang telah dilakukan oleh PBNU dan organisisasi sayapnya itu adalah bentuk dari perhatian dan keprihatinan atas persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Tindakan itu tidak sekadar memberdayakan perempuan, tetapi juga berupaya mendorong adanya perlindungan hukum terhadap perempuan. Persoalan kekerasan 20
Respon NU terhadap perempuan memang tidak hanya berkaitan dengan kesadaran. Persoalan kekerasan terhadap perempuan juga menyangkut kondisi sosial-ekonomi, politik dan budaya. Maka keberadaan organisasi sosial keagamaan, seperti NU, menjadi penting artinya. Buku ini mengajak kita untuk menggunakan pendekatan baru, yakni dengan mempertimbangkan pengalaman- pengalaman korban kekerasan. Suatu pendekatan yang belum banyak digunakan dalam melihat dan menjawab persoalan-persoalan perempuan. Mungkin melihat persoalan dengan cara seperti ini lebih sulit, karena tradisi yang kita warisi dan subyektifitas kita. Mungkin pada bagian-bagian tertentu, kita tidak sependapat dengan buku ini. Tetapi secara prinsip buku ini menghendaki atau memimpikan adanya keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Buku ini menawarkan cara melihat persoalan (kekerasan terhadap perempuan) dari perspektif korban kekerasan dan perlu dibaca dengan kacamata yang kritis. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jakarta, 3 Januari 2009 K.H. Ali Yafie 21
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Daftar Isi SEKAPUR SIRIH KOMNAS PEREMPUAN ... 4 KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PBNU ... 10 KATA SAMBUTAN KH ALI YAFIE ... 16 PENGANTAR ... 24 BAB I MAKNA KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN ... 46 A. BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN ... 46 1. Pengalaman Perempuan Korban KDRT ... 50 2. Pengalaman Perempuan Kepala Keluarga ... 62 3. Pengalaman Buruh Migran Indonesia Perempuan (BMIP) ... 69 B. PENYIKAPAN ATAS KEKERASAN YANG MENIMPA PEREMPUAN ... 82 C. BENTUK KEADILAN YANG DIHARAPKAN ... 91 BAB II. REINTERPRETASI BEBERAPA KONSEP AGAMA ... 104 A. PEREMPUAN ANTARA KODRAT ALLAH DAN "KODRAT" MASYARAKAT ... 105 B. 'PEREMPUAN SEBAGAI PENJAGA KESUCIAN DIRI, KELUARGA, DAN KOMUNITAS ... 116 22
Respon NU C. PEREMPUAN SEBAGAI ANAK, ISTRI, DAN KEPALA KELUARGA ... 125 D. PEREMPUAN SEBAGAI WARGA NEGARA DAN PEJABAT PUBLIK ... 138 BAB III. TEOLOGI KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN ... 150 A. ISLAM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ... 150 B. INDEPENDENSI PEREMPUAN DI HADAPAN ALLAH ... 166 C. INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM KELUARGA, MASYARAKAT, DAN NEGARA ... 174 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 184 A. KESIMPULAN ... 184 B. REKOMENDASI ... 188 PENUTUP: MERUMUSKAN ULANG KEADILAN: MENDENGAR SUARA PEREMPUAN KORBAN SEBAGAI BASIS TEOLOGI ... 192 REFERENSI ... 200 23
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Pengantar Pentingnya Sudut Pandang Perempuan Korban Kekerasan sebagai Perspektif Agama Agama, ketika dihayati oleh manusia, selalu berada dalam ruang tafsir. Ajaran atau teks agama yang sama sangat mungkin melahirkan tafsir yang berbeda. Jika misi utama agama adalah penegakan keadilan, maka parameter utama bagi tafsir agama yang benar adalah tafsir itu melahirkan keadilan. Namun, sebagaimana teks dan ajaran agama, nilai keadilan juga berada dalam ruang tafsir. Suatu hal mungkin adil bagi satu pihak, namun tidak demikian bagi pihak lain. Pihak yang paling berhak menentukan adil atau tidaknya sesuatu semestinya adalah para korban ketidakadilan. Dengan misi memberi petunjuk pada umat manusia tentang bagaimana menegakkan keadilan, para rasul diutus oleh Allah untuk melawan al-mala' (tokoh masyarakat, tokoh adat, penguasa, dan raja) yang melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk agamawan yang memani- pulasi ajaran agama demi kepentingan tertentu. Rasul selalu datang untuk membela kelompok masyarakat yang teraniaya oleh sistem sosial, politik, maupun kultural yang ada. Oleh karena itu, sejarah hidup rasul selalu diwarnai dengan hiruk-pikuk pertarungan mereka melawan ketidak- 24
Respon NU adilan penguasa. Hal ini jelas menunjukkan kepada siapa para rasul Allah berpihak, yakni kepada kelompok lemah. Ajaran tauhid yang dibawa oleh setiap rasul bukanlah ajaran yang terpisah dari kondisi sosial. Tauhid yang dibawa Rasul Syu'aib, misalnya, mengandung perlawanan terhadap praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam perdagangan [Q.S. al-A'râf (7): 85]. Tauhid yang diajarkan Rasul Musa pun berisi perlawanan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Firaun (Q.S. al-A'râf (7):104-138). Ajaran tauhid menjadi spirit atau jiwa agama yang menggerakkan dan menguatkan hati para rasul dan pengikutnya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasul Muhammad saw. pun demikian. Pengakuan bahwa Allah itu satu dan Muhammad adalah utusan Allah berarti pula tekad untuk melawan kesewenang-wenangan pembesar Arab. Bentuk ketidakadilan yang menonjol pada masa Rasulullah saw. adalah sistem perbudakan dan penistaan perempuan. Spirit tauhid ini menggerakkan para budak yang beriman untuk berani menanggung risiko melawan ketidakadilan tuannya. Demikian halnya dengan perempuan. Iman yang dimilikinya menjadi amunisi untuk melawan suami, orangtua, keluarga, dan kabilah yang menindasnya. Kalimat syahadat yang begitu pendek telah berfungsi sebagai manifesto perlawanan atas segala bentuk ketidakadilan yang muncul di masyarakat Arab pada masa itu. Sejarah membuktikan bahwa agama hanya bisa berfungsi sebagai perlawanan atas ketidakadilan manakala agama itu memahami betul bentuk-bentuk ketidakadilan 25
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keadilan agama bagi perempuan hanya akan dipahami secara tepat jika dibarengi dengan pemahaman atas bentuk-bentuk ketidakadilan yang menimpa mereka. Jika tidak, agama hanya akan memberikan pseudo keadilan. Bahkan, bukannya menyelesaikan masalah, agama boleh jadi justru mendatangkan masalah baru. Dalam dunia maskulin, perempuan kerap tidak hadir dalam perumusan keadilan, baik keadilan sosial, negara, maupun agama, karena minimnya tokoh masyarakat, pejabat negara, dan tokoh agama perempuan. Hal ini menyebabkan apa yang disebut adil oleh masyarakat, negara, dan agama kerap tidak mewakili rasa keadilan perempuan. Di sinilah pentingnya keadilan agama bagi perempuan untuk dilihat dari sudut pandang perempuan, terutama mereka yang menjadi korban ketidakadilan atau kekerasan. Buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memahami keadilan agama dengan kesadaran mengenai perlunya mempertimbangkan pengalaman perempuan korban kekerasan. Ada beberapa langkah yang ditempuh untuk memunculkan keadilan agama dalam perspektif perem- puan korban. Pertama, mendengarkan suara perempuan korban tentang bentuk ketidakadilan yang mereka alami. Inilah langkah awal yang sangat penting agar pemahaman agama tidak hanya preventif (mencegah) tetapi juga kuratif (menyelesaikan masalah). Mendengarkan suara perem- puan bukanlah untuk membenarkan apa pun yang 26
Respon NU dituturkannya, sehingga agama seakan tidak mempunyai sistem nilainya sendiri, melainkan untuk memperjelas bentuk keadilan seperti apakah yang selayaknya diberikan sehingga penerapan agama dapat tepat sasaran. Allah mencontohkan pentingnya mempertimbangkan suara perempuan korban dalam ayat tentang zhihâr, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya: "Kamu seperti punggung ibuku!" Menurut tradisi Arab, ucapan ini berarti menyamakan istri dengan ibu, dan ini menyakitkan si istri. Dalam [Q.S. al-Mujâdilah (58): 1] disebutkan: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan, Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Berdasarkan keluhan perempuan tersebut, bentuk keadilan yang kemudian diberikan adalah bahwa perkataan suami dalam zhihâr adalah mungkar dan dusta karena istri selamanya tidak akan menjadi ibunya karena ibunya yang melahirkan dia. Menurut ayat di atas, jika suami ingin kembali berhubungan seksual dengan istrinya, maka para suami harus memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, atau jika 27
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan tidak mampu juga maka memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah sanksi zhihâr. Pelaku zhihâr adalah suami, maka dialah yang diberi sanksi. Jika perspektif perempuan korban tidak dipakai, maka tanggapan atas istri korban zhihâr sangat mungkin justru menyalahkan istri, dengan mengatakan bahwa tidak ada istri yang di-zhihâr suaminya kecuali istri yang tidak baik. Pentingnya mendengar suara perempuan juga sangat jelas terlihat dalam kasus perempuan korban perkosaan. Hukum Islam tidak mempunyai aturan spesifik tentang perkosaan. Memang ada beberapa ulama fikih yang mengecualikan korban perkosaan dari sanksi zina. Namun, masalah perkosaan tidak hanya menyangkut pembebasan sanksi bagi korban, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan keadilan bagi mereka dengan mengembalikan rasa aman dan rasa percaya diri mereka untuk meneruskan kehidupan. Sayang sekali, pengecualian ini kerap diabaikan sehingga banyak perempuan korban perkosaan malah diperlakukan sebagaimana pelaku zina, yaitu dirajam [Q.S. al-Nûr (24): 2] atau dinikahkan dengan pelakunya [Q.S. al-Nûr (24): 3]. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang dinodai kehormatannya dengan paksa, menderita karena tindakan tersebut, kemudian justru dihukum, bahkan dinikahkan dengan orang yang paling membuatnya ketakutan jika bertemu? Salah seorang perempuan korban perkosaan yang dinikahkan dengan pemerkosanya demi nama baik keluarga dan moral masyarakat menuturkan pengalaman- nya: "Setiap hari, setiap malam, setiap kali berhubungan 28
Respon NU seksual, ia seperti membunuh saya seribu kali."4 Beda perkosaan dengan zina adalah pada ada atau tidaknya pemaksaan. Faktor pembeda ini memang sulit dibuktikan daripada hubungan "di luar nikah" yang menjadi unsur utama zina. Pemaksaan hanya bisa dibuktikan dari penuturan perempuan yang menjadi korban perkosaan. Tanpa memercayai penuturan korban, maka perbuatan seksual di luar nikah sering kali langsung disimpulkan sebagai zina. Lelaki pemerkosa pastilah bukan orang yang bertanggung jawab sehingga dia akan mencari segala cara untuk melepaskan diri dari sanksi hukuman. Pelaku akan bersikeras bahwa hubungan seksual juga dikehendaki oleh korban, bahkan mungkin menuduh korban yang meman- cing lebih dulu, atau menuduh bahwa korban tidak hanya melakukan hubungan seksual tersebut dengan dirinya. Posisi perempuan menjadi sangat lemah jika ia menjadi korban perkosaan berulangkali oleh pelaku yang berbeda- beda. Apalagi jika usianya masih sangat muda dan belum memahami apa yang terjadi pada dirinya. Selain zina, dalam hukum Islam juga dikenal kejahatan seksual berupa qadzaf, yaitu menuduh orang berbuat zina tanpa bisa mendatangkan saksi. Ketiadaan aturan spesifik yang membedakan zina dan perkosaan juga berakibat pada rentannya perempuan korban perkosaan pada jeratan sanksi qadzaf. Perempuan korban perkosaan jika hamil, 4 Pelapor Khusus Aceh Komnas Perempuan, Fakta-Fakta Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan, Laporan yang disampaikan pada 13 Maret 2008. 29
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan maka kehamilannya justru menjadi bukti bahwa dia telah melakukan zina. Jika tidak hamil lalu melaporkan pada aparat hukum, maka laporannya menjadikannya terjerat hukuman qadzaf karena ketiadaan saksi. Padahal, perkosa- an biasanya terjadi di tempat sepi sehingga sulit mendapatkan saksi. Hukum Islam yang diterapkan tanpa mendengar dengan empati pada suara perempuan korban perkosaan sangat berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau mengorbankan kembali perempuan korban. Kedua, mempertimbangkan keadilan versi perempuan korban, bukan pihak lain, sebagai titik analisis. Keadilan agama sering kali dirumuskan dari teks, atau tafsir tokoh agama yang pada umumnya laki-laki sehingga bentuk keadilan cenderung mengabaikan kondisi khusus perempuan yang berakibat pada tidak terpenuhinya rasa keadilan mereka. Dalam kasus pembagian harta waris, misalnya, terdapat aturan bahwa bagian waris anak perempuan adalah setengah dari anak laki-laki [Q.S. al- Nisâ' (4): 11]. Aturan ini muncul pada masyarakat di mana perempuan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab laki-laki dan tidak memiliki hak waris, bahkan diwariskan seperti benda. Pemberian setengah bagian kepada anak perempuan sudah sangat memenuhi rasa keadilan anak perempuan saat itu. Namun, aturan yang sama menjadi mengusik rasa keadilan perempuan manakala perempuan menjadi anak sulung dalam sebuah keluarga dan mempunyai banyak adik laki-laki. Karena orangtua sakit-sakitan, maka si sulung mengurus semua keperluan adik-adiknya dan bekerja keras 30
Respon NU untuk membiayai sekolah mereka. Ketika orangtua meninggal, tiba-tiba semua adik lelakinya mendapat bagian waris dua kali lipat dari dirinya dan mengabaikan sama sekali pengorbanan yang telah dilakukan si sulung. Sebagaimana diketahui, harta waris dalam tradisi Arab pra Islam hanya diberikan kepada golongan laki-laki. Argumen mereka adalah bahwa laki-lakilah yang menung- gang kuda, menanggung beban keluarga, dan berperang. Sebuah jargon yang selalu diucapkan mereka adalah la nuwarritsu man lâ yarkabu farasan wa lâ yahmilu kallan wa lâ yanqa'u 'adwan (kami tidak akan memberikan waris kepada mereka yang tidak menunggang kuda, tidak memikul beban ekonomi, dan tidak berperang melawan musuh). Pernyataan ini sebenarnya memperlihatkan dengan jelas bahwa harta waris hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki fungsi otot dan keperkasaan tubuh. Tubuh perempuan pada saat itu tidak memiliki, atau dianggap tidak memiliki fungsi-fungsi ini. Alquran melancarkan koreksinya atas cara pandang masyarakat Arab tentang waris dengan menegaskan pandangan baru bahwa perempuan juga memiliki hak waris karena mereka juga memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan bersama (sosial) mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa janda Sa'ad bin Rabi' mengadukan kegelisahan hatinya kepada Nabi. Dua anak perempuan yang dihasilkannya bersama Sa'ad tidak mendapatkan warisan begitu ayahnya meninggal. Semua harta Sa'ad diambil oleh saudara laki-lakinya, padahal dua anak perempuan Sa'ad sangat membutuhkannya. Nabi 31
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan saw. mendengar keluhan itu. Tidak lama kemudian turunlah Q.S. al-Nisâ' (4): 11-12, yang menegaskan hak waris perempuan. Karena itu, ketentuan waris bagi perempuan sejatinya merupakan kritik Alquran terhadap sistem peralihan harta kekayaan (waris) dalam tradisi masyarakat ('urf) Arab saat itu. Hal ini adalah sebuah langkah transformatif yang sering dilakukan Islam untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama, kritik tersebut juga pada dasarnya ingin mempertegas kemanusiaan perempuan dan tugas-tugas mereka yang juga harus dihargai, sekecil apa pun itu. Ulama klasik maupun modern sepakat bahwa pem- bagian waris Islam dengan pola 2:1 dalam konteks sosial Arabia merupakan bentuk pembagian yang adil atau proporsional. Di samping karena sistem kekerabatan yang patrilineal, hal ini juga berkaitan dengan struktur sosial- ekonomi yang berlaku pada saat itu. Laki-laki berfungsi, dan dikonstruksikan sebagai, pencari nafkah keluarga dan menanggung seluruh keperluan ekonomi perempuan. Mahar (maskawin), sakan (tempat tinggal), kiswah (sandang) dan pangan, semuanya menjadi kewajiban laki- laki. Konstruksi sosial ('urf) dan ekonomi bangsa Arab pada saat itu sudah lama menempatkan laki-laki dalam fungsi produksi, sementara perempuan ditempatkan dalam fungsi reproduksi, melayani kebutuhan seksualitas laki-laki, mengandung, menyusui, dan menunggu rumah. Perem- puan tidak berkewajiban bekerja atau mencari nafkah, baik di luar maupun di dalam rumah. Dalam buku-buku fikih 32
Respon NU bahkan ditemukan bahwa istri juga tidak berkewajiban menyapu, mencari air, dan menyusui anaknya sendiri kecuali dalam kondisi darurat atau ketika pertama kali lahir. Ini tidak berarti bahwa bayi tidak harus disusui. Kewajiban menyusui tetaplah dipundak suami, dengan memberinya upah atau mengupah perempuan lain untuk menyusui anaknya. Dengan pembagian kerja seperti ini, pemberian waris kepada perempuan sesungguhnya bukan saja proporsional, bahkan boleh jadi sangat menguntungkan perempuan. Terhadap kenyataan ini tidak seorang muslim pun meragukan keadilan Alquran. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana ketika perempuan kini telah menjalani peran-peran produksi sebagaimana laki-laki? Pentingnya mempertimbangkan keadilan versi perem- puan daripada keadilan versi teks (teks sebagaimana dipahami oleh masyarakat) pernah pula dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika menanggapi permintaan Bani Hisyam untuk mengawinkan Ali bin Abi Thalib dengan anak perempuan mereka, yang berarti memoligami Fathimah. Rasulullah saw. menolak dengan tegas rencana poligami ini:5 5 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî (Beirut: Dâr al- Fikr, 1420 H/2000 M), cet, I, juz, 10, h. 408. Abu al-Husain ibn al-Muslim, Shahîh Muslim (tt. Bandung: Dahlan), jilid II, h. 376. 33
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Dari Qutaibah, dari al-Laits, dari Ibnu Abi Mullaikah, dari Miswar bin Makhramah r.a., beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika berada di atas mimbar: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta persetujuanku untuk mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak menyetujuinya, aku tidak menyetujuinya, aku tidak menyetujuinya kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku barulah dia boleh menikahi anak perempuan mereka. Anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Aku merasa gembira jika dia gembira, dan susah sekiranya dia susah." Demikianlah beliau bersabda (H.R. Bukhari dan Muslim) Sikap Rasulullah saw. di atas merupakan teladan tentang bagaimana memahami ajaran agama dengan mempertim- bangkan kondisi perempuan (Fathimah) sebagai sesuatu yang diutamakan daripada keadilan versi Ali bin Abi Thalib, versi Bani Hisyam al-Mughirah, maupun versi teks-teks keagamaan yang kerap dipahami sebagai pembolehan poligami. Persoalannya bukanlah pada boleh atau tidaknya poligami melainkan apakah poligami dalam sebuah konteks akan menyakiti perempuan ataukah tidak. Pembolehan poligami tanpa mempertimbangkan keadilan 34
Respon NU versi perempuan yang akan dimadu hanya memberi peluang pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk menikah dan menikah lagi dengan menelantarkan anak dan istrinya. Seorang suami bisa tiba-tiba meninggalkan istri dan anaknya kemudian pulang membawa istri baru tanpa merasa bersalah sedikit pun sebagaimana penuturan salah seorang perempuan korban poligami berikut ini: "I did not even know he had married another woman. He just came home one day and said that he had married another as though he was telling me he had got his bonus. Do I not matter? What about this baby I am breastfeeding, does she not matter?"6 Ketiga, mewaspadai pemahaman keagamaan yang mengandung bias jender. Agama dihayati melalui proses pemahaman seseorang. Jika orang tersebut (katakanlah tokoh agama) tidak mempunyai kesadaran tentang pentingnya membingkai pemahaman keagamaan tentang perempuan dengan keadilan, maka teks-teks agama dapat dengan mudah berbalik melahirkan ketidakadilan. Misalnya konsep nafkah dalam keluarga. Pada umumnya nafkah keluarga dipahami sebagai kewajiban suami sebagaimana 6 "Saya bahkan tidak tahu dia telah menikah lagi dengan perempuan lain. Suatu hari dia pulang begitu saja dan memberi tahu bahwa dia telah menikah lagi seakan-akan dia sedang memberi tahu saya bahwa dia dapat bonus. Apakah saya tidak sakit hati? Bagaimana dengan anak yang sedang saya susui, apakah dia tidak berpikir?" Ungkapan perempuan korban poligami dalam Zaitun Mohamed Kasim, Islam and Polygamy (Malaysia: Sisters in Islam, 2008), h. 1. 35
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dipahami dari Q.S. al-Nisâ' (4): 34. Ajaran ini muncul dalam kondisi sosial di mana perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik dan berfungsi reproduktif. Dalam konteks seperti ini, wajar saja jika perempuan sangat tergantung pada ayah dan suami karena masih sangat jarangnya kesempatan bagi perem- puan untuk bekerja secara profesional. Berdasarkan pemahaman bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban laki- laki saja, maka banyak orangtua yang tidak mendorong anak perempuan mereka untuk terampil berkarier atau bekerja karena berpikir akan ada suami yang menghidupi-nya. Demikian halnya dengan suami. Banyak di antara mereka yang melarang istri bekerja dengan alasan bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban suami, meskipun penghasilannya sendiri tidak mencukupi dan karier sang istri sedang bagus. Cara berpikir yang tidak mendorong bahkan meng- hambat perempuan untuk bekerja tentu saja memper- lemah posisi perempuan secara ekonomi. Akibatnya adalah perempuan menjadi sangat tergantung kepada laki-laki (ayah atau suaminya), sehingga ketika keduanya meninggal dunia, atau pergi meninggalkannya, perempuan menjadi sangat mudah jatuh miskin dan telantar. Penderitaan perempuan (istri) akan semakin bertambah manakala dia harus menghidupi anak-anaknya. Ketiadaan keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai terkadang memaksa perempuan yang harus menghidupi anak-anak yang ditelantarkan ayahnya untuk bekerja sebagai buruh migran atau bahkan PSK. Dalam sebuah rubrik pertanyaan, seorang perempuan 36
Respon NU mengungkapkan kegundahannya: "Saya NA (34 tahun) telah menikah dengan R (36 tahun) selama 8 tahun dan dikaruniai 2 anak. Saya merupakan pencari nafkah utama keluarga karena suami tak punya penghasilan tetap. Suami saya mencoba berwiraswasta tapi sering gagal. Awalnya kehidupan keluarga kami baik-baik saja karena penghasilan saya mencukupi dan suami tak masalah kalau saya berpenghasilan lebih besar. Kira-kira dua tahun yang lalu suami saya ikut sebuah pengajian yang diadakan di masjid dekat rumah. Suami saya mendadak menjadi "saleh" dan membuat suasana rumah menjadi islami. Saya sekarang memakai jilbab dan anak-anak diharuskan melaksanakan aturan- aturan agama dengan ketat. Persoalan timbul ketika suami melarang saya bekerja karena menurutnya agama mewajibkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Hal ini membuat saya gundah. Saya takut melanggar aturan agama, tapi saya juga tak ingin kondisi keuangan kami goyah karena pekerjaan suami yang tak menentu. Suami minta saya untuk tawakal saja karena rezeki Allah yang menjamin."7 Kewajiban memberi nafkah merupakan perintah bagi para suami untuk tidak menelantarkan kebutuhan ekonomi istri dan anak-anak mereka. Penelantaran semacam ini sering terjadi dan menyebabkan banyak perempuan 7 Muhyiddin Abdush-Shomad (et. all), Umat Bertanya Ulama Menjawab (Jakarta: Rahima, 2008), h. 37-38. 37
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan memiliki status perkawinan menggantung, yakni menjadi istri tanpa nafkah lahir batin. Atau, ibarat kata, menjadi janda tanpa perceraian. Jika spirit dari nafkah adalah kesejah- teraan keluarga, maka kewajiban nafkah suami tidak bisa dipahami sebagai larangan bagi istri untuk bekerja. Lebih- lebih untuk masa sekarang ini, di mana banyak pasangan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kecuali jika suami dan istri sama-sama bekerja. Suami dan istri semestinya sama-sama mempertimbang- kan dan memutuskan apa yang terbaik bagi keluarga, termasuk masalah nafkah. Keempat mewaspadai sistem sosial dan tradisi "agama" yang mengandung bias jender. Sistem sosial dibentuk oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem ini biasanya ikut mewarnai model penghayatan agama sehingga kadang sulit memisahkan antara agama dan unsur sosial yang dimiliki oleh masyarakat, baik masyarakat tempat ajaran agama itu muncul maupun masyarakat lain yang menganut ajaran agama tersebut. Dalam Islam, misalnya, terdapat ketentuan bahwa jika suami-istri telah talak tiga dan ingin rujuk kembali, maka mereka diharuskan menikah dengan orang lain dan cerai [Q.S. al-Baqarah (2): 230]. Menurut ayat ini, suami-istri yang telah bercerai dengan cerai-tiga dilarang melangsungkan perkawinan kembali (rujuk), kecuali mantan istri telah melangsung-kan perkawinan dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki tersebut menceraikan-nya. Pernikahan antara laki-laki kedua dan mantan istri laki-laki pertama tidak boleh dilakukan secara formal belaka, melainkan harus sudah berhubungan intim. Ketika mengomentari kalimat "sehingga dia menikah 38
Respon NU dengan laki-laki lain," Ibnu Katsir mengatakan: "Sehingga dia disetubuhi laki-laki lain dengan pernikahan yang sah" (hatta yatho'uhâ zawjun âkharun fî nikâhin shahîhin).8 Hal ini didasarkan pada beberapa pernyataan Nabi, di antaranya:9 Dari Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki telah menceraikan istrinya tiga kali, lalu dia (istri) kawin dengan laki-laki lain, lalu (si laki-laki lain) mencerai- kannya sebelum menyentuhnya (berhubungan intim). Nabi ditanya: "Apakah dia (istri) sudah halal bagi laki- laki yang pertama (suami pertama)?" Nabi menjawab: "Tidak, sampai laki-laki kedua merasakan 'madunya' sebagaimana suami pertama merasakannya."(HR. Bukhari) Sampai di sini, tidak ada masalah dengan pernikahan yang bisa menghalalkan rujuknya suami-istri yang telah talak tiga. Rasulullah telah menegaskan bahwa pernikahan tersebut harus berjalan secara apa adanya. Tetapi, problem muncul ketika terjadi proses rekayasa (hîlah), yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya 8 9 Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimsyiqi, Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm (Mesir: Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M), juz, 1, h. 344. Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, 10, h. 455. 39
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dengan maksud agar dia kemudian menceraikannya, atau yang dikenal dengan nikâh tahlîl.10 Rasulullah saw. melarang praktik-praktik pernikahan tahlîl dalam beberapa hadis, di antaranya:11 Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah saw. melaknat muhallil (suami kedua) dan muhallal lahu (suami pertama) (HR. al-Tirmidzi dan Imam Ahmad). Dalam masyarakat Aceh, rekayasa (hîlah) semacam ini terjadi dalam tradisi agama yang disebut kawin cina buta, yaitu nikahnya mantan suami-istri talak tiga dengan orang lain dan wajib berhubungan seksual lalu cerai agar mereka bisa rujuk kembali. Kawin jenis ini sejak awal sudah diniatkan untuk cerai. Dalam kawin cina buta, baik mantan suami maupun mantan istri harus menikah lagi dengan orang lain. Unsur rekayasa yang terdapat dalam kawin tahlîl maupun kawin cina buta ini menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Dalam kawin cina buta, terdapat dua orang yang menderita, 10 11 Nikah tahlîl adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya karena ia ingin menghalalkan kembali suaminya yang pertama, baik itu disyaratkan saat akad, sebelum akad, ataupun suami yang kedua meniatkan untuk tahlîl tanpa ada syarat. Lihat, Shaleh bin Abdul Aziz al-Manshur, Nikah dengan Niat Talak? (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 17. Al-Turmudzi, Sunan at-Turmudzî (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz, II, h. 364. 40
Respon NU yaitu perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah talak tiga dan perempuan yang dinikahi untuk dicerai. Bagi perempuan yang ingin rujuk, penderitaan diawali dengan (1) keharusan berhubungan seksual dengan orang yang sebetulnya tidak dia inginkan. Hubungan seksual pun tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom sehingga dia bisa hamil dari suami kedua dan akhirnya baru bisa menikah lagi dengan suami pertama hingga anaknya lahir, bahkan bisa pula dengan mudah tertular penyakit seksual; (2) keharusan cerai setelah berhubungan seksual; (3) keharusan mengulang pernikahan serupa jika tokoh agama memutuskan bahwa nikah cina buta terdahulu dianggap tidak sah. Simaklah penuturan seorang perempuan yang mengalami hal ini: "Menyakitkan, karena tanpa rasa cinta apa pun kita harus menjalankan hubungan suami istri dengan orang tersebut. Saya merasa itu seperti "dipakai" dan saya tahu itu juga menyakitkan suami. Mana ada orang yang ikhlas istrinya "dipakai". Mungkin ada, tapi satu di antara seribu. Harusnya dia tahu itu. Dan jangan memaksa saya serta memukul... cukup sekali saja saya menjalani kawin cina buta itu... sangat menyakitkan, sedih, malu, dan nista. Perkawinan cina buta itu selain berat di biaya, juga membuat perempuan menjadi sangat rendah dan hina. Masalahnya terlalu panjang seperti yang saya alami, sampai sekarang pun belum selesai."12 12 Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa , Laporan Khusus untuk Aceh, Januari 2007, h. 47. 41
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bagi muhallilah (perempuan yang berfungsi meng- halalkan adanya rujuk), penderitaan berawal dari (1) ketidakberdayaannya menolak untuk dikawinkan, (2) hubungan seksual yang harus dilaksanakan segera, (3) keharusan bercerai secepatnya. "Ibu dan keluarga saya menganggap hal ini lumrah terjadi, karena perkawinan cina buta itu tidak dilarang oleh agama. Apalagi karena menurut mereka, saya sudah tua dan tidak ada yang mau menikah dengan saya (karena cacat). Karenanya saya (pikir) tidak apa- apa. Setelah cerai, pernah sekali saya bertemu dengan suami yang sempat menikahi saya. Dia memberi saya Rp 50.000,-. Melihat dia sebenarnya saya merasa malu dan saya tidak begitu memahami apa yang terjadi."13 Jika larangan Rasulullah telah jelas ada dan dampak buruknya (mudarat) pun sudah jelas, maka praktik kawin cina buta maupun kawin tahlîl sudah semestinya dilarang keras karena bertentangan dengan maksud penerapan syariat Islam (maqâshid al-syarî'ah), yaitu kebaikan (maslahat) bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Praktik kawin cina buta di Aceh merupakan praktik tradisi berbaur dengan ajaran agama yang mengandung kekerasan terhadap perempuan. Demikian halnya dengan awig-awig di NTB, di mana jika seorang perempuan dicolek oleh laki-laki, maka ia harus dinikahkan dengan laki-laki tersebut meskipun tidak mau. Berikut adalah kesaksian 13 Ibid., h. 46. 42
Respon NU tentang praktik awig-awig: "Ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai hamil. Paman dan bapaknya berusaha menikahkan dia, tetapi beberapa bulan kemudian dicerai padahal dia masih hamil dan belum melahir- kan. Desa setempat masih menggunakan "awig-awig" desa, di mana kalau ada laki-laki yang mencolek perempuan, maka harus dinikahkan meskipun si perempuan tidak mau. Hal ini terjadi di Puyung, di mana pihak perempuan berkeberatan untuk dinikahkan, namun harus nikah dan kemudian diceraikan begitu saja. Pada saat pihak perempuan mau menggugat, masyarakat tidak mendukung. Akhirnya dia melemah dan menyerah."14 Pada prinsipnya, keadilan agama bagi perempuan mesti dilihat dari perspektif perempuan yang mengalami ketidakadilan. Pemuka agama mesti mewaspadai praktik- praktik ajaran agama yang mengorbankan perempuan dengan memper-timbangkan suara perempuan yang menjadi korban sistem sosial, penyalahgunaan ajaran agama, maupun hukum negara. Bagi perempuan, kemandirian dalam memahami agama menjadi sangat penting karena hanya merekalah yang mengalami langsung kondisi-kondisi khusus sebagai perempuan. Demikianlah, agama yang mempunyai misi agung berupa penegakan keadilan ternyata dapat dipraktikkan 14 Annual Report Pekka 2007 diakses dari index_i.html pada tanggal 10 Agustus 2008. 43
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan sedemikian rupa sehingga melahirkan ketidakadilan. Karena itu, membingkai ajaran agama dengan spirit keadilan menjadi keharusan. Seorang pemimpin, baik pemimpin masyarakat, agama, dan negara, perlu memiliki keber- pihakan pada kelompok lemah karena merekalah kelom- pok yang paling rentan menerima ketidakadilan. Sahabat Abu Bakar al-Shiddiq adalah salah satu contoh pemimpin semacam ini. Dalam pidato setelah pengangkatannya sebagai khalifah, beliau mengatakan: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah menjadi wali kalian dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, seandainya aku berbuat baik, maka ikutilah aku. Namun jika aku berbuat buruk, maka tegurlah diriku. Kejujuran adalah amanat dan dusta adalah khianat. Rakyat lemah di mataku adalah berdaya, di mana aku harus mengembalikan hak-hak mereka insya Allah, sementara rakyat yang kuat di mataku adalah lemah, sehingga aku berani mengambil hak-hak yang ada pada mereka, insya Allah."15 Keadilan memang kebutuhan laki-laki dan perempuan. Namun, pemihakan pada masyarakat lemah menjadi penting, karena tanpanya "keadilan" versi kelompok kuatlah yang akan diprioritaskan, sementara perempuan korban kekerasan adalah kelompok masyarakat yang sedang berada dalam titik lemah dan sangat mendambakan 15 Teks aslinya bisa dilihat di Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar al-Suyuthi, Târîkh al-Khulafâ', Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (penyunting) (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 69. 44
Respon NU keadilan. Semoga buku ini juga dapat menjadi contoh bagaimana ajaran agama dapat memenuhi rasa keadilan perempuan korban kekerasan. 45
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bab I Makna Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tak seorang pun di dunia ini ingin diperlakukan tidak adil, karena ketidakadilan adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, semua orang senantiasa mendambakan keadilan, karena keadilan adalah kebutuhan inheren dalam diri manusia dan menjadi tuntutan alamiah setiap orang. Namun, karena keadilan sejatinya adalah nilai yang bersifat normatif, maka bentuk-bentuk keadilan menjadi subjektif. Makna dan bentuk keadilan bagi perempuan korban kekerasan, misalnya, sangat mungkin berbeda dengan makna dan bentuk keadilan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, atau negara. Jika bentuk keadilan mesti ditentukan oleh korban ketidak- adilan, maka makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan hanya bisa dirumuskan dengan memahami bentuk-bentuk ketidakadilan yang mereka alami dan bentuk-bentuk keadilan yang mereka harapkan. A. BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan. Posisi perempuan cenderung dilemahkan, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. 46
Respon NU Proses pelemahan ini bisa muncul dalam bentuk tidak adanya dorongan untuk menempuh pendidikan tinggi, untuk mandiri secara ekonomi, atau untuk mengambil keputusan sendiri. Akibatnya cukup serius, karena perempuan kemudian tergantung pada laki-laki dan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja profesional atau untuk menduduki posisi-posisi kunci dalam masya- rakat. Dalam kondisi seperti ini, nasib perempuan sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, maupun warga negara pada akhirnya ditentukan sepenuhnya oleh kepala keluarga, tokoh masyarakat, dan penguasa negara yang pada umumnya laki-laki. Karenanya, meskipun secara kuantitas perempuan adalah mayoritas, namun dalam pengambilan kebijakan mereka sesungguhnya minoritas. Kebutuhan khas kelompok minoritas yang tidak dimiliki kelompok mayoritas lazim diabaikan dalam banyak hal, termasuk dalam penghayatan agama. Bangunan masjid atau fasilitas publik lainnya dengan tangga tinggi merupakan contoh pengabaian kepentingan orang-orang dengan kaki tidak sempurna. Bentuk-bentuk toilet umum di negara-negara Barat yang tidak nyaman untuk beristinjak merupakan pengabaian kebutuhan warga negara muslim. Sebaliknya, lengkingan rutin pengeras suara masjid di tengah komunitas yang plural adalah bentuk pengabaian pada kepentingan minoritas nonmuslim. Sebagai minoritas dalam pengambilan kebijakan, kepentingan khas perem- puan juga kerap diabaikan. Posisi sebagai pihak yang selalu didefinisikan oleh orang lain menyebabkan perempuan banyak menerima pan- 47
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dangan yang tidak adil, dan mengalami stereotip seperti makhluk penggoda, sumber fitnah, sumber kerusakan moral, tidak penting, tidak perlu ikut campur, dll. Label negatif ini berpengaruh pada cara pandang atas apa yang menimpa perempuan. Ketika menjadi korban perkosaan, perempuan kerap justru dituduh sebagai pemancing terjadinya perkosaan, misalnya, dengan ungkapan "Karena dia pakai rok mini sih, tidak berjilbab sih," dll. Perempuan yang melakukan aborsi dipandang sebagai perempuan nakal dan tidak bertanggung jawab. Perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap sebagai istri atau ibu yang melawan "kodratnya" merawat rumah dan mendidik anak- anak. Inilah cara pandang masyarakat patriarkis yang juga disetujui oleh tidak sedikit perempuan. Laki-laki seakan tidak terlibat dalam kasus-kasus yang dialami perempuan di atas sehingga tidak perlu dinilai. Jika perspektif keadilan perempuan mewarnai cara pandang masyarakat, maka laki-laki pemerkosa sudah tentu menjadi pihak yang dihujat, disalahkan, dan dihukum, bukan perempuan yang menjadi korbannya. Perempuan pelaku aborsi bisa jadi adalah perempuan yang hamil akibat diperkosa oleh majikannya dan tidak sanggup menang- gung tiga beban sekaligus (diperkosa, hamil, dan membesarkan anak hasil perkosaan), sebagaimana banyak dialami oleh TKW. Aborsi juga bisa dilakukan oleh ibu baik- baik yang tidak pernah keluar rumah, lantaran beberapa alasan yang dibenarkan agama maupun medis. Tanpa peran laki-laki, perempuan tidak mungkin mengalami kehamilan yang menjadi syarat adanya tindakan aborsi. Oleh karena 48
Respon NU itu, peran laki-laki tidak boleh diabaikan dalam setiap kasus aborsi oleh perempuan. Demikian halnya dengan pandangan terhadap perempuan-bekerja. Mereka sangat mungkin adalah istri dan ibu mulia karena mereka mau ikut berjuang memenuhi kebutuhan keluarga yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh laki-laki. Bahkan, mereka mau menjadi tulang punggung keluarga saat tak ada anggota keluarga laki-laki yang produktif, atau sama sekali tak ada anggota keluarga laki-laki. Perempuan sebagai kelompok yang dikuasai atau "dilindungi" sering kali tidak mampu menentukan apa yang terbaik buat mereka sendiri. Tak jarang, apa yang terbaik bagi perempuan pun luput dari sekadar dipikirkan. Absennya perempuan dalam pengambilan kebijakan maupun perumusan nilai-nilai sosial dan agama juga berdampak pada lahirnya konsep keadilan sosial dan keadilan agama yang tidak adil bagi perempuan. Lebih- lebih pada kasus perempuan korban kekerasan. Mereka adalah kelompok yang secara sosial berada di titik lemah oleh dua alasan sekaligus: sebagai perempuan dan sebagai korban kekerasan. Keadilan menurut hukum negara dan agama pada umumnya adalah keadilan yang didasarkan pada teks, yaitu teks perundang-undangan dan teks agama. Teks per- undang-undangan ditafsirkan oleh aparat hukum, semen- tara teks agama ditafsirkan oleh tokoh agama. Ketika perempuan tidak menjadi bagian dari penafsir kedua teks tersebut, maka keadilan versi hukum negara dan agama tersebut pun cenderung abai terhadap kondisi spesifik 49
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Fungsi utama hukum negara dan hukum agama adalah penegakan keadilan. Oleh karena itu, sudah semestinya kedua teks tersebut ditafsirkan dengan memper- timbangkan kondisi dan perspektif kelompok lemah. Mendengarkan secara langsung pengalaman mereka dan bentuk keadilan yang mereka harapkan pun menjadi sangat penting. Jika tidak, maka rumusan keadilan negara dan agama justru dapat atau berpotensi menjadi sumber legitimasi kekerasan baru bagi korban (reviktimisasi). Mendengarkan pengalaman perempuan korban kekerasan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengetahui makna keadilan bagi mereka. Dalam rangka itulah kita perlu melihat beberapa kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan, paling tidak menyangkut tiga kelompok: perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan kepala keluarga (PEKKA), dan perempuan yang menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI, atau dulu dikenal dengan sebutan TKW). 1. Pengalaman Perempuan Korban KDRT Menurut data yang terkumpul di Komnas Perempuan, selama kurun waktu tiga tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami pertambahan yang sangat memprihatinkan menjadi 20.391 kasus (2005). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2004 (14.020 kasus ), 2003 (5.934 kasus), dan 2002 (5.163 kasus). Sebesar 82% (16.615 kasus) dari total 20.391 kasus adalah kasus kekerasan dalam keluarga dan relasi personal. Tercakup dalam kategori KDRT adalah kekerasan terhadap istri (KTI) 50
Respon NU sebanyak 4.886 kasus (29.41%), kekerasan dalam pacaran (KDP) 635 kasus (3.82%), kekerasan terhadap anak (perempuan) (KTA) 421 kasus (2,53%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 87 kasus (0.52%) dan kasus-kasus KDRT/Relasi Personal mencapai 63,71% dari seluruh kategori ini. Angka ini hanya menunjukkan kasus kekerasan yang dilaporkan karena fenomena KDRT ibarat pucuk gunung es, di mana jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar. Korban KDRT masih sedikit yang melaporkan lantaran beberapa hal. Pertama, adanya anggapan bahwa KDRT adalah aib keluarga yang harus ditutup rapat-rapat. Kedua, adanya ancaman dari pelaku untuk melakukan bentuk kekerasan yang lebih sadis jika korban melapor. Ketiga, adanya kekhawatiran korban akan diceraikan sedangkan anak masih kecil-kecil. Keempat, adanya perasaan tidak tega dalam diri korban melihat anak-anaknya tidak mempunyai ayah. Alasan-alasan ini menyebabkan korban memilih untuk bertahan dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan. Dalam faktanya, kekerasan dalam rumah tangga atau lazim disingkat dengan KDRT dapat menimpa siapa saja, baik keluarga berpendidikan tinggi maupun rendah, kaya maupun miskin, tinggal pedesaan maupun perkotaan. Pandangan bahwa KDRT hanya menimpa keluarga berpendidikan rendah, miskin, dan berada di daerah terpencil hanyalah mitos. Secara formal, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 51
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.16 KDRT sesungguhnya bisa menimpa siapa saja yang berada di dalam rumah tangga. Namun, karena kekerasan lazim menimpa kelompok yang lebih lemah secara fisik, ekonomi, dan sosial, maka korban KDRT pada umumnya adalah perempuan (istri/ibu), adik, anak-anak, dan pekerja rumah tangga (PRT). KDRT juga mungkin terjadi pada suami/ ayah, kakak, orangtua, dan pengguna jasa PRT/majikan meskipun tidak sebanyak yang terjadi pada kelompok sebelumnya. KDRT menjadi sangat ironis karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan korban, seperti abang dan ayah. Berikut adalah penuturan pelajar SLTP kelas II yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri (perkosaan incest): "Bermula pada suatu malam yang mencekam ketika semuanya terlelap tidur tiba-tiba saya terbangun karena saya merasa ada beban berat yang menindih dan menggerayangi tubuh saya. Saya tersentak, dalam keremangan cahaya malam terlihat wajah bapak saya sendiri berbuat tidak senonoh kepada saya. Saya berusaha menjerit sekuat tenaga tetapi mulut saya dibekap sehingga saya tidak mampu bersuara. Saya 16 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bab 1 pasal 1 ayat 1. 52
Respon NU meronta sekuat tenaga hingga membangunkan adik- adik saya yang sedang tertidur pulas di samping saya, sehingga ayah saya mengurungkan niat bejat tersebut dan mengancam saya agar tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu saya atau kepada siapa pun."17 Seorang guru menuturkan pengalaman siswinya yang menjadi korban incest sebagai berikut: "Saya seorang guru di sebuah SMP. Sebagai guru, saya dekat dengan anak didik saya. Kebetulan seminggu yang lalu ada murid saya yang mengadukan suatu hal. Menurutnya, belakangan ini dia sering diajak berhubungan seksual oleh abangnya sendiri. Anak murid saya merasa tertekan sekali, sebab dia merasa diancam bila tidak memenuhi keinginan abangnya. Dan saat ini dia sendiri belum berani mengadukan hal ini kepada orangtuanya. Di samping takut, dia juga malu."18 Perkosaan incest hanyalah salah satu bentuk KDRT yang kerap diterima oleh perempuan. Pada umumnya, perempuan menerima KDRT dari orangtuanya ketika belum menikah atau dari suaminya setelah menikah. Dalam sebuah seminar tentang Human Trafficking di Jakarta, ada sebuah testimoni seorang anak perempuan yang mencengangkan. Ia dilacurkan oleh ayah kandungnya 17 18 Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan: Kumpulan Kasus-Kasus di LKP2 Fatayat NU (Jakarta: Fatayat NU, 2003), h. 49. Muhyiddin Abdush-Shomad et. All, Umat Bertanya, h.157. 53
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan melalui bibinya sendiri yang menjadi germo di Jakarta. Sambil terisak pilu anak tersebut menuturkan: "Saya sudah meminta-minta pada ayah saya untuk tidak dilacurkan dan minta dipulangkan ke desa saja. Tetapi ayah saya hanya diam dan tetap menyerahkan saya pada bibi untuk melayani laki-laki dengan imbalan uang."19 Status sebagai anak sering kali menempatkan perem- puan dalam posisi yang lemah sehingga tak jarang mereka menjadi tumbal bagi kehormatan keluarga. Dalam sebuah kasus, seorang anak perempuan yang diperkosa kemudian dipaksa oleh orangtuanya untuk menikah dengan pemerkosanya demi menjaga nama baik keluarga dan norma masyarakat. Perkosaan adalah tindakan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Penderitaannya bisa berlangsung sepanjang hidup. Solusi menikahkan korban perkosaan dengan pemerkosanya justru merupakan tindakan tidak adil yang ditimpakan kepadanya karena pernikahan tersebut ibarat membuka "pintu surga" selebar- lebarnya bagi pelaku untuk mengulang tindakannya tanpa merasa berdosa. Namun, bagi perempuan justru sebaliknya. Pernikahan tersebut adalah ibarat membuka "pintu neraka" selebar-lebarnya karena ia harus terus-menerus melayani hasrat seksual orang yang dibencinya atas nama perni- kahan. Simaklah penuturan perempuan yang mengalami hal ini: 19 Seminar ini diadakan oleh UNFPA pada tahun 2006 di Jakarta. 54
Respon NU "Setiap hari, setiap malam, setiap kali berhubungan seksual, ia seperti membunuh saya seribu kali."20 Bentuk KDRT dikategorikan menjadi empat. Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Banyak istri mengalami kekerasan fisik mulai dari dipukul, ditendang, disiram air keras, dibakar, hingga dibunuh. Seorang perempuan korban kekerasan fisik suami menuturkan pengalamannya: "Lama-kelamaan suamiku semakin terbiasa menggunakan tangannya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Setiap kali ada masalah, baik itu yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat maupun karena campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini keluarga suamiku, karena semenjak kehidupan ekonomi keluarga kami mulai membaik, keluarga suamiku telah menerima kami dan mulai masuk dalam kehidupan kami), suamiku akan bertindak kasar dan mulai memukul, menempeleng atau membentur-benturkan kepalaku ke tembok dinding rumah kami."21 Bentuk kekerasan fisik yang menimpa perempuan kadang berada di luar jangkauan akal untuk mengerti mengapa seorang suami tega melakukannya seperti 20 21 Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Fakta-Fakta Pengalaman, Laporan yang disampaikan pada 13 Maret 2008 di Jakarta. "Haruskah penderitaan ini kualami terus-menerus?" sebuah kisah nyata korban KDRT yang dikutip dari pada tanggal 10 Agustus 2008. 55
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan membakar istri atau membunuhnya. Salah satu faktornya sering kali sangat sederhana, yaitu rasa cemburu suami yang berlebihan. Berikut adalah penuturan seorang istri yang mengalaminya. Beruntung dia selamat sehingga bisa memberi kesaksian yang sesungguhnya bahwa dia dibakar, bukan terkena kompor yang meledak sebagaimana dituturkan oleh suami. "Aku tidak berpikir apa-apa ketika melihat suamiku ke dapur. Ternyata dia membawa jeriken minyak tanah yang isinya masih separuh. Aku tahu kalau itu minyak tanah setelah suamiku menyiramkannya ke sekujur tubuhku. Ya Tuhan, apa yang telah dilakukannya padaku? Mengapa suamiku menyiramku dengan minyak tanah? Apa yang dia pikirkan? Apakah dia sudah tidak waras? Kekagetanku belum berakhir dan kucium bau minyak tanah sangat menyengat tubuhku ketika... badanku terasa panas seperti terbakar. Dia telah menyulut api dan tubuhku telah dibakarnya!"22 Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang meng- akibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dalam banyak kasus tidak kalah menyakitkan daripada kekerasan fisik. Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut analisis LBH APIK Jakarta meliputi makian, 22 Rafika Husniyati, Secercah Harapan di 2007, dalam Nadia L. Hasan et all (ed), Perempuan di Rantai Kekerasan kumpulan kisah nyata perempuan korban KDRT (Jakarta: Esensi, 2007), h. 239-240. 56
Respon NU umpatan, hinaan, diludahi, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan istri tanpa izin, otoriter, mabuk- mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, anak diambil keluarga suami, keluarga suami melakukan teror, atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain di depan istri atau anak. Kekerasan psikis sangat berpengaruh pada mental korban. Berikut adalah contoh kekerasan psikis yang dialami oleh seorang anak perempuan dari ayahnya dan seorang istri dari suaminya: "Ketika hormon gadisku sedang tumbuh dan senang becermin, Bapak mengatakan sambil lalu, "Sudah deh enggak usah ngaca, muka jelek begitu." Aku bingung, kenapa dia terus-menerus meledek wajahku, sedangkan aku susah payah berdamai dengan itu. Sejak itu kupakai tutup besar kaleng Monde warna biru sebagai cermin tempatku mematut diri."23 "Saya kecewa karena suami saya sering minum minuman keras dan membawa perempuan ke rumah kami sambil bermesraan di depan saya." 24 Bentuk kekerasan ketiga adalah kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang 23 24 Umi Kulsum, Aku Memilih Bahagia dalam Nadia L. Hasan at. All (ed.), Perempuan di rantai Kekerasan h. 7. Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan, h. 57. 57
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketika hubungan seksual dianggap sebagai kewajiban istri, maka kekerasan seksual sangat mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dalam banyak kasus, pemaksaan hubungan seksual tersebut mengambil pembenaran dari dalil agama yang menyatakan bahwa istri wajib memenuhi ajakan intim suami kapan saja suami menginginkannya. Kalau tidak, maka perempuan tersebut akan dikutuk oleh malaikat. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para istri: "Lama-kelamaan, mas D (suami) tidak hanya sekadar mengancam. Ia mulai memukuliku bila keinginannya kutolak dan mengancam tidak akan memberikan nafkah bagiku dan anakku. Aku yang hanya ibu rumah tangga biasa dan tidak memiliki penghasilan hanya bisa pasrah saja menuruti kemauannya. Sementara mas D sepertinya menge- tahui ketergantungan ekonomiku pada dirinya. Dan, hal ini dimanfaatkannya untuk memperlakukanku sesuka hatinya, terutama saat berhubungan seks. Makin hari, cara mas D memperlakukanku semakin tidak manusiawi. Bayangkan saja, setiap berhubungan seksual, mas D selalu memasukkan benda-benda asing ke dalam vaginaku. Sakitnya tidak tertahankan. Sakit fisik dan juga sakit batinku. Namun mas D sepertinya sudah tidak lagi peduli. Dia sepertinya menemukan kesenangan di balik kesakitanku."25 25 "Pornografi Menghancurkan Rumah-Tanggaku", sebuah kisah nyata yang dikutip dari pada tanggal 10 Agustus 2008. 58
Respon NU "Namun setiap senja mulai merayap turun dan menjelang malam, saya selalu was-was dan takut bila suami saya mengajak berhubungan intim. Saya bingung harus berbuat apa, karena setiap suami berhasrat menggauli saya, selalu dimulai dengan tindakan kekerasan. Suami selalu menampar, menendang dan mencambuk tubuh saya dengan ikat pinggangnya. Suami akan merasa puas setelah melihat saya lemah lunglai tidak berdaya. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati hubungan tersebut, sedang tubuh saya luka-luka karena ikat pinggangnya."26 Bentuk kekerasan keempat adalah penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dapat berbentuk tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, dan istri tidak dipercaya memegang uang. Berikut adalah penuturan beberapa istri korban penelantaran rumah tangga dan kekerasan ekonomi: "Suami saya tidak menunjukkan tanggung jawab- nya sebagai suami. Nafkah yang diberikan pada saya hanya sebatas beras saja. Itu pun dalam jumlah yang sama sekali tidak memadai. Karena itu saya terpaksa berusaha menambah penghasilan dengan membuka warung kecil-kecilan, untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari."27 26 27 Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik tabir Kekerasan, h. 14. Ibid., h. 37 59
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan "Persoalan timbul ketika suami melarang saya bekerja karena menurutnya agama mewajibkan laki- laki sebagai pencari nafkah. Hal ini sangat membuat saya gundah. Saya takut melanggar aturan agama tapi saya juga tak ingin kondisi keuangan kami goyah karena pekerjaan suami yang tak menentu. Suami minta saya tawakal saja karena rezeki Allah yang menjamin."28 Salah satu faktor mengapa perempuan memilih untuk mempertahankan perkawinan yang dipenuhi dengan tindak kekerasan adalah karena mereka tidak tega melihat anaknya yang masih kecil atau tidak siap untuk menjadi janda yang harus mencari nafkah jika bercerai padahal ia tidak bekerja. Inilah yang dipikirkan oleh seorang istri berikut ini yang bertahan dalam perkawinan bermasalah: "Saya kasihan pada anak saya yang berusia 3 tahun. Dia (suami) adalah cinta dan pilihan saya, dan saya tak ingin menjanda di usia 25 tahun, apalagi saya tidak bekerja."29 Namun demikian, banyak pula perempuan yang tidak punya pilihan karena tiba-tiba suami meninggal, mencerai- kan, kawin lagi dengan perempuan lain, pergi begitu saja, atau bahkan tidak jelas keberadaannya. Kondisi seperti ini bisa menimpa perempuan mana pun dan sudah tentu keadaan ini menuntut perempuan untuk menjalani fungsi 28 29 Muhyiddin Abdush-Shomad et. All, Umat Bertanya, h. 38. Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan, h. 18. 60
Respon NU kepala keluarga. Sayangnya, sejak kecil perempuan lazim dididik untuk menjadi anggota, bukan kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga dianggap tidak lazim, dan ketidaklaziman ini menyebabkan mereka kerap mendapatkan kekerasan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memunculkan beberapa pertanyaan atas konsep-konsep agama yang telah mapan berikut ini: 1. Konsep mahram (atau yang biasa disebut secara salah kaprah dengan muhrim), yakni ketika seorang mahram yang mempunyai kewajiban untuk menjaga perempuan ternyata justru memerkosanya, seperti ayah memer- kosa anak perempuannya atau abang memerkosa adik perempuannya. 2. Ketaatan anak pada orangtua, yakni ketika orangtua yang seharusnya memberikan perlindungan pada anak ternyata justru menjerumuskannya ke lembah nista, seperti seorang ayah yang melacurkan anaknya. 3. Posisi ayah sebagai wali mujbir, yakni ketika ayah yang seharusnya melindungi anak perempuannya untuk dinikahi laki-laki yang bertanggung jawab malah menikahkan dengan pemerkosanya, atau melakukan kekerasan dalam bentuk lainnya. 4. Ketaatan istri pada suami, yakni ketika suami yang mempunyai kewajiban melindungi dan mengayominya tetapi justru melakukan kekerasan, fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. 61
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan 5. Apakah hubungan seksual suami-istri merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak ataukah hanya kewajiban istri sehingga suami berhak memaksa istri? 2. Pengalaman Perempuan Kepala Keluarga Perempuan sebagai kepala keluarga seakan menjadi anomali kehidupan. Masyarakat dan negara hingga kini selalu berpandangan bahwa kepala keluarga selalu laki- laki (suami atau ayah). Namun, faktanya, banyak perem- puan Indonesia menjadi kepala keluarga. Bahkan, statistik tahun 2002 menunjukkan bahwa 13,4% rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Angka sesungguhnya dapat jauh lebih tinggi mengingat banyaknya perempuan yang sebetulnya berstatus tidak jelas, yakni janda bukan karena belum diceraikan, namun istri juga bukan karena tidak dinafkahi dalam waktu cukup lama. Hal ini banyak terjadi terutama di daerah-daerah miskin di mana tingkat migrasi laki-laki tinggi sehingga istri dan anak-anak ditinggal selama bertahun-tahun. Angka ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya karena tingginya angka perceraian dan konflik masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya laki-laki di banyak keluarga.30 Secara umum seorang perempuan berfungsi sebagai kepala keluarga karena beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Tidak mempunyai anggota keluarga laki-laki sama sekali. Misalnya karena cerai atau ditinggal mati suami 30 Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami, pengantar Editor diakses dari pada tanggal 10 Agustus 2008. 62
Respon NU dan semua anaknya perempuan. 2. Anggota keluarga laki-laki yang ada sudah sangat uzur sehingga sudah tidak mampu mencari nafkah. 3. Anggota keluarga laki-laki yang ada masih sangat kecil sehingga belum mampu mencari nafkah. 4. Anggota keluarga laki-laki masih dalam usia produktif tetapi tidak mampu memberi nafkah karena tidak mempunyai pekerjaan, tersangkut kasus hukum, atau sakit. Dalam sebuah masyarakat yang hanya mengandalkan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan cenderung tidak terlatih sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan dan anak-anak yang tiba-tiba ditinggal mati, dicerai, atau ditinggal begitu saja oleh suami atau ayah menjadi mudah jatuh miskin. Kenyataan ini diungkapkan oleh seorang perempuan: "Setelah kepergian ayah (karena menikah lagi dengan perempuan lain), ibu yang sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga akhirnya harus bekerja untuk menyambung hidup. Dengan berpegang pada penghasilan sebagai pekerja di sebuah toko makanan, dia membiayai kebutuhan hidup kami sehari-hari. Saya merasa kasihan melihat ibu bekerja karena semenjak kepergian ayah, beliau seperti tertekan. Setelah ayah pergi kehidupan kami pun mulai sulit."31 31 Muhyiddin Abdush-Shomad et. All, Umat Bertanya, h.103. 63
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Di Indonesia, nilai sosial dan budaya yang berlaku cenderung meminggirkan para perempuan kepala keluarga, dan sebagian besar program pembangunan telah gagal menjangkau mereka. Pada umumnya, usia mereka antara 20-60 tahun, buta huruf, dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata Rp 7.000,- per hari.32 Keterbatasan modal dan pengetahuan menyebabkan banyak perempuan kepala rumah tangga menerima pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang meskipun rendah dan dengan risiko tinggi bagi alat reproduksinya. Beberapa perempuan bahkan rela menjadi kuli pasir batu. "Sebagian besar mereka (perempuan kepala keluarga di NTB) adalah pekerja musiman yaitu selain sebagai buruh tani mereka juga menjadi buruh sirtu (pasir batu). Sepulang dari sawah, mereka langsung ke kali untuk menambang pasir dengan cara bergerup- gerup (group, red.) dan pendapatan mereka tergantung dari jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir hasil tambang mereka. Pendapatan mereka berkisar Rp 3.500,-/hari. Kalau menambang pasirnya dari pagi dan kendaraan banyak datang membeli pasir, masing-masing mereka bisa mendapatkan Rp 15.000,- /hari."33 32 33 Leaflet PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). (LAPORAN 5 Thn Pekka 07)\LAP. AKHIR 2007\Laporan tahunan Pekka, 2007.doc 64
Respon NU Sesuatu yang menyedihkan dari kondisi ini adalah beban yang harus dipikul oleh perempuan. Biasanya, dalam setiap perkawinan yang mereka jalani, ada anak-anak yang terlahir. Ketika perceraian terjadi, semua anak menjadi tanggungan si ibu. Bapaknya bisa dengan bebas pergi kawin lagi di tempat yang sama atau di daerah lain, melepaskan semua tanggung jawabnya dengan ringan. Jangankan berharap suaminya ikut membiayai anak-anak, kadangkala di mana suaminya berada pun mereka tidak tahu.34 Menjalani fungsi sebagai kepala keluarga bukanlah sesuatu yang mudah bagi perempuan. Kadang mereka dituntut untuk bermain akrobat, yaitu sebagai ibu yang harus menjaga anak-anaknya yang masih kecil, tetapi pada saat yang sama juga sebagai bapak pencari nafkah di tempat tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak. Seorang perempuan menuturkan pengalamannya: "Setelah anak (saya) lahir dan baru berumur beberapa bulan saja, PS 303 (seorang tentara Indonesia) pergi. Setelah itu saya hidup dengan dua anak tersebut. Waktu saya harus ke sawah, saya harus membawa serta mereka berdua, karena tidak ada orang yang mengurus mereka..."35 34 35 Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami. Wawancara CAVR dengan MI, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque pada 24 Maret 2003, dikutip dari I Gusti Agung Ayu Ratih, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk lain Kekerasan Seksual (Dili: RWI dan Sida, 20060), h. 200. 65
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan "Kami sebenarnya seperti seorang laki-laki padahal kami adalah seorang ibu tapi juga harus merasa berkuasa untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh seorang laki-laki pencari nafkah."36 Anggapan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga sering kali menempatkan perempuan kepala keluarga dalam posisi yang tidak adil karena perempuan-bekerja dipandang sekadar mencari nafkah tambahan keluarga. Oleh karena itu, gaji perempuan dalam posisi yang sama dengan laki- laki kadang lebih rendah. Banyak perusahaan asuransi yang tidak memasukkan suami sebagai bagian dari anggota keluarga yang bisa ditanggung oleh asuransi istri yang bekerja. Padahal, banyak suami yang tidak bekerja sehingga nafkah keluarga sepenuhnya ditanggung istri, termasuk biaya kesehatannya. Diskriminasi lain yang kerap diterima oleh perempuan kepala keluarga adalah sikap meremehkan yang membuat mereka merasa tidak aman. "Kalau mengurus apa-apa itu sulit sekali. Kayaknya kita nggak dianggap. Kita nggak pernah dilibatkan, kayaknya kita itu dianggap nggak ada. Juga gangguan karena kita tidak punya suami, kita dianggap remeh sekali. Karena kita itu sendiri, yang ditakuti sama mereka itu nggak ada. Jadi merasa tidak aman juga."37 Meskipun peran sebagai kepala rumah tangga sungguh 36 37 Laporan Akhir Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 2001-2004. Ibid. 66
Respon NU berat, namun masyarakat justru kadang memberikan penilaian yang tidak adil kepada mereka. "Dulu aku tidak percaya bahwa masyarakat umumnya suka memandang rendah, hina, dan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi janda karena perceraian. Tapi statusku sebagai seorang janda dan pekerjaanku mengoordinasi sebuah program pemberdayaan untuk perempuan kepala keluarga yang sebagian besarnya adalah janda, membuktikan hal itu memang terjadi. Janda adalah aib karena berstatus janda berarti mempunyai kelemahan sebagai perempuan dan istri dalam sebuah perkawinan."38 Stigma buruk yang dilekatkan pada janda dan beratnya peran sebagai orangtua tunggal sering kali menyebabkan perempuan bertahan dalam perkawinan yang sangat bermasalah demi tidak menjadi janda. "Kalau dulu saya bertahan demi anak-anak, sekarang justru anak-anak saya yang meminta agar saya lebih baik berpisah secara resmi dengan bapak mereka. Karena anak-anak saya sangat memahami penderitaan saya. Namun, saya tidak bisa meninggal- kan suami saya, karena saya masih mencintai suami saya, dan saya malu kalau nanti saya menjadi janda."39 38 39 Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami. Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan, h. 42. 67
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan "Seorang temanku bahkan rela bertahan dalam perkawinannya yang penuh darah - karena suaminya suka memukul sampai dia babak-belur - hanya karena dia merasa tidak sanggup menyandang status janda." 40 Penelantaran rumah tangga kerap dilakukan oleh suami. Istri kemudian berjuang sendirian menghidupi anak- anaknya. Karena tidak ada pilihan lain, banyak perempuan sebagai kepala keluarga yang memutuskan untuk mengadu nasib di negara lain dengan menjadi pembantu rumah tangga. Sayang sekali, ketika kehidupan di tanah air tidak memungkinkan banyak perempuan hidup dengan layak, di negara asing pun kekerasan siap menerkam dalam bentuk yang lebih mengerikan. Pengalaman perempuan kepala keluarga memuncul- kan pertanyaan-pertanyaan di seputar konsep agama, seperti: 1) Kepala keluarga adalah ayah atau suami sementara dalam faktanya banyak perempuan yang menjalani fungsi sebagai kepala keluarga. 2) Konsep yang berkaitan dengan fungsi laki-laki sebagai kepala keluarga seperti pencari nafkah, bagian waris perempuan, kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi, mengakses pekerjaan secara profesional, dan penentu kebijakan dalam wilayah domestik maupun publik. 40 Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami. 68
Respon NU 3. Pengalaman Buruh Migran Indonesia Perempuan (BMIP) Ketidakadilan juga kerap menimpa perempuan- perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi buruh migran. Kekerasan yang mereka alami cukup berlapis, dari keluarga, agen, pemerintah Indonesia, pemerintah negara setempat, hingga dari majikan. Cerita tentang kekerasan yang dialami oleh BMIP sungguh sangat mudah ditemukan, mulai dari disetrika, disundut rokok, diperkosa, dihina, hingga dibunuh. BMIP pada hakikatnya menjalankan tugas kepala keluarga untuk mencari nafkah karena pada umumnya motivasi BMIP adalah memenuhi kebutuhan primer keluarga meliputi sandang (pakaian yang pantas), pangan (makan sehari-hari), dan papan (membuat rumah yang pantas). Meskipun risiko menjadi BMI sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas, tetapi kesulitan ekonomi menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain untuk sekadar hidup secara layak. Sebagai seorang perempuan, dengan status pembantu, majikan asing, dan di negara asing, BMIP sesungguhnya berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan berlapis dan berkelan- jutan sejak dari rumah, perjalanan, penampungan, negara tujuan, hingga saat kembali ke rumah. Berikut ini beberapa bentuk ketidakadilan yang diterima oleh BMIP. Pertama, ketidakadilan yang bersumber dari keluarga- nya. Menjadi BMI bukanlah pekerjaan yang mudah dan butuh banyak pengorbanan yang dimulai dari keharusan berpisah dengan keluarga, terutama suami dan anak-anak, 69
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dalam jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama. Malangnya, waktu berpisah yang cukup lama ini kadang membuat mereka tidak dianggap sebagai ibu oleh anaknya. "Menjadi TKW adalah keinginan saya sendiri. Saya ingin membantu ekonomi keluarga. Ketika itu, anak saya masih satu orang dan baru kelas 1 SD. Anak saya sebenarnya antara setuju dan tidak saya menjadi TKW. Sebelum berangkat, saya pergi ke orang pintar agar anak lupa saya selama menjadi TKW. Ketika pulang, orang pintar tersebut ternyata sudah mening- gal. Sampai sekarang saya merasa tidak dianggap ibu oleh anak saya."41 Berpisah jauh dari keluarga berarti pula tidak bisa melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu, tidak bisa mendampingi anak, suami, atau orangtua ketika sakit bahkan meninggal, dan tidak dapat saling memenuhi kebutuhan seksual dengan suami. "Saya juga harus bisa mengatasi keinginan untuk berhubungan seksual selama berpisah dengan suami dua tahun. Kalau bapak (suami) biasanya suka nangis- nangis kalau telepon. Ini "air" mau ditumpahkan ke mana, katanya, saya memang laki-laki yang nggak bisa nafkahi istri, sehingga istri harus pergi bekerja. Kalau soal hubungan seksual laki-laki dan perempuan 41 Wawancara dengan eks Buruh Migran Indonesia di Malaysia di Brebes pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 70
Respon NU sebenarnya sama, tapi gimana lagi ya kita ini kan orang tidak punya, nasib dan biasanya saya cuma bisa nangis."42 Beratnya pengorbanan BMI perempuan tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari keluarga. Beberapa bentuk ketidakadilan yang kerap menimpa BMIP dari keluarganya adalah 1. Gaji mereka digunakan untuk membeli tanah atau rumah atas nama suami, orangtua, atau kerabatnya yang lain sehingga ketika terjadi masalah seperti cerai, mereka kesulitan untuk mendapatkannya kembali. 2. Harta benda yang masih tersisa di tanah air dijual oleh anak, menantu, atau anggota keluarga lain tanpa sepengetahuannya. 3. Suami menggunakan gajinya untuk kawin dengan perempuan lain. 4. Suami kawin dengan perempuan lain, dan hanya mau menceraikan mereka jika dibelikan motor atau barang mahal lainnya. 5. Dianggap ibu yang tidak bertanggung jawab oleh anaknya. 6. Dianggap istri yang tidak bertanggung jawab oleh suaminya. 42 Wawancara dengan eks BMI di Saudi Arabia di Cirebon pada Oktober 2007dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 71
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Keharusan untuk berpisah dengan suami dalam waktu yang cukup lama menyebabkan BMIP dan suami mem- butuhkan kesetiaan yang luar biasa. Terutama kesetiaan dari pihak suami karena adanya peluang untuk berpoligami. Menurut penuturan teman-teman BMIP di Hong Kong, mayoritas BMIP di sana berangkat untuk kontrak kerja pertama berstatus istri tetapi pada kontrak kerja berikutnya adalah janda. Latar belakang perceraian bermacam- macam. Salah satunya adalah keharusan berpisah dalam waktu lama. Nasib perkawinan BMIP yang paling menge- naskan mungkin adalah mereka yang mengirimkan gaji ke suami tetapi ternyata digunakan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. "Selama saya bekerja, suami jarang kirim kabar. Setelah 1,5 tahun, saya memutuskan kembali ke Indonesia. Alangkah terkejutnya, ketika di rumah saya telah ada perempuan lain yang ternyata adalah istri kedua suami. Mereka nikah siri sejak 2 bulan lalu. Saya sangat kecewa, bekerja keras di luar negeri, tetapi suami menghabiskan semua hasil keringat saya dengan perempuan lain."43 Kedua, ketidakadilan dari pemerintah di tanah air. Hal ini berawal dari sistem rekruitmen, pengiriman, penem- patan, dan pemulangan yang amburadul. Mampetnya akses untuk memperoleh informasi yang benar menyebab- kan banyak perempuan yang ingin menjadi BMI malah 43 Muhyiddin Abdush-Shomad et. All, Umat Bertanya, h. 151. 72
Respon NU menjadi korban penipuan calo. Dinas tenaga kerja semestinya jauh lebih aktif daripada calo dalam memberi- kan informasi yang benar tentang prosedur menjadi BMI pada rakyat, terutama di pedesaan yang menjadi kantong- kantong pengirim BMI. Di samping itu, kepala desa dan kantor imigrasi terkadang menerbitkan dokumen (KTP dan Paspor) yang mengandung informasi palsu, seperti umur, status perkawinan, dll. Informasi yang tidak memadai ini kemudian melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Ditampung di tempat kecil dalam jumlah yang besar tanpa ada kejelasan kapan dan di mana akan dipeker- jakan. 2. Disekap di penampungan karena gagal berangkat dan dipekerjakan secara cuma-cuma hingga uang yang terlanjur dikeluarkan oleh PT untuk persyaratan dianggap lunas. 3. Ditahan gajinya karena utang pada PT dianggap belum lunas. 4. Diperlakukan layaknya hewan yang dipekerjakan seperti dites tiap tahun dan jika hamil dipulangkan begitu saja. 5. Dilacurkan di daerah transit atau di negara tujuan dengan paksa. 6. Dipotong gaji dalam jumlah yang sangat besar sehingga pulang tanpa membawa gaji yang memadai. 73
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan 7. Dipalsukan identitasnya sehingga ketika mengalami kematian di negara lain, mayat kemudian dikirim ke alamat yang salah. Ketiga, ketidakadilan pada tahap pengiriman. Ketidak- jelasan sistem rekruitmen juga terjadi di tahap pengiriman yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan sebagai berikut: 1. Dibiarkan pergi sendiri ke negara tujuan padahal belum bisa bahasa asing sama sekali, baru pertama kali pergi keluar negeri, dan mesti transit berkali-kali. "Saya berangkat ke Dubai naik pesawat sendirian kira-kira selama 10 jam. Sikap penumpang dan petugas pesawat baik-baik. Saya bisa makan makanan pesawat. Yang membuat bingung adalah karena gonta-ganti pesawat, yaitu dari Jakarta- Singapura-Bangkok-Dubai. Saya ikuti saja orang-orang yang satu pesawat tanpa tanya apa-apa karena tidak bisa berbahasa asing."44 2. Dokumen penting perjalanan dipegang oleh pengantar sehingga tidak bisa lari ketika ternyata dibawa ke negara konflik atau tersekap di negara yang sedang mengalami peperangan. 44 Wawancara dengan eks Buruh Migran Indonesia di Malaysia di Brebes pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 74
Respon NU "Sampai di Irak, saya sama sekali tidak tahu kalau itu negara konflik. Yang saya tahu, itu negara baru. Saya tidak bisa kabur karena saya dijaga ketat dan paspor saya juga bukan saya yang pegang..."45 3. Tidak dibekali informasi yang memadai tentang prosedur perjalanan dengan transportasi udara sehingga banyak di antara mereka terlantar di airport transit. 4. Tidak dibekali informasi yang memadai tentang kondisi negara tujuan padahal baru pertama kali ke luar negeri serta banyak budaya, bahasa, dan peraturan pemerintah yang berbeda dengan di Indonesia Keempat, ketidakadilan yang menimpa BMIP pada saat penempatan. Hal ini bisa dilakukan oleh majikan, perwakilan pemerintah RI, dan pemerintah negara tujuan. Inilah tahap yang paling riskan bagi BMIP. Ancaman kekerasan fisik, psikis, dan seksual banyak dialami BMIP. Ketidakdilan dapat diterima dari majikan, perwakilan pemerintah RI, maupun pemerintah negara setempat. Beberapa bentuk ketidakadilan yang bisa terjadi adalah 1. Jam kerja yang sangat panjang 2. Beban kerja yang berlebihan 45 Penuturan E, eks BMI di Irak pada Focus Group Discussion di Jakarta pada 10 Januari 2008 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 75
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan 3. Tempat tidur yang tidak aman 4. Majikan yang pelit dan galak 5. Disekap dalam rumah 6. Sulitnya melakukan ibadah wajib 7. Keharusan memandikan anjing, mencuci, memasak, dan mencicipi daging babi 8. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam bentuk dicolek, diperlihatkan kemaluan, percobaan perkosaan, hingga perkosaan yang berulang banyak menimpa BMIP di negara mana pun. "Tapi entah setan apa yang merasuki adik majikan perempuan saya malam itu, semua anggota keluarga besar malam itu kumpul karena majikan perempuan habis melahirkan. Entah bagaimana cerita adik majikan perempuan saya itu (Muhammad, sekitar 30 th. dan belum menikah) bisa masuk kamar saya dan membekap mulut saya, posisi tidur saya saat itu tengkurap dan ia langsung menunggangi saya, saya ingat betul pakaian ala Arabnya bisa langsung dibuka."46 Kekerasan seksual biasanya dibarengi dengan keke- rasan fisik sehingga BMIP sering kali mengalami kekerasan ganda dari majikannya. 46 Wawancara dengan T, eks BMIP di Kuwait dan Saudi Arabia asal Cirebon pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 76
Respon NU "Saya pernah ditempeleng, didorong, baju saya mau dirobek, dan akhirnya saya merangkak di bawah ranjang. Dia tetap memaksa saya untuk tidur sama dia. Katanya cuma sekali aja. Saya bilang setengah kali pun nggak mau. Dia tetap memaksa. Saya ditarik dari bawah ranjang itu. Akhirnya saya keluar dan ambil pisau yang ada di tas saya. Kebetulan saya bawa pisau dan gunting besar dari Indonesia. Memang sengaja. Saya tahu orang Arab kan bangsat. Saya keluarkan pisau tersebut dan mengancam dia untuk membuka pintu."47 BMIP dapat mengalami perkosaan berkali-kali dari orang yang sama, kadang juga dari orang yang berbeda dari keluarga majikan yang sama. Bahkan, BMIP yang diperkosa tak jarang dianggap melakukannya secara suka rela oleh anggota keluarga majikan yang lain sehingga perkosaan yang pertama memancing perkosaan lainnya oleh orang yang berbeda. "Sempat saya nggak mau, saya dipaksa saya nggak mau, saya sempat ke kamar mandi. Saya lari ke atas ngunci pintu. Saya sempat menangis. Saya disiram pake air sabun. Saya lagi nggosok sama anaknya yang kedua itu juga saya disiram pake air sabun karena dia apa ngujuk-ngujukin barangnya (kemaluannya). Saya bilang kamu tu gila. Saya bilang 47 Penuturan E, eks BMIP di Irak, pada FGD di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 77
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan gitu, kamu itu gila. Bukannya saya yang gila tapi kamu yang gila. Saya bilang gitu lalu saya kunciin. "Tapi bukan hanya karena ini mungkin kenapa kamu," katanya, "yang pertama sama kakak saya mau, sama saya nggak mau?"48 Kesehatan BMIP, khususnya yang berkaitan dengan alat reproduksi menjadi sangat rentan mengalami gangguan. "Akhirnya saya disekap dua hari dua malam di satu ruangan kecil. Luka bekas operasi saya semakin parah menjalar ke payudara satunya lagi. Karena infeksi sudah parah, akhirnya saya bikin cara sendiri bagaimana supaya saya dipulangkan oleh mereka. Saya pun pura-pura sakit dan lapar pun saya tahan.... Beberapa hari saya masih dihajar, sakit saya semakin parah dan tetap nggak dibawa ke dokter. Terus beberapa hari kemudian muka saya semakin biru, semakin pucat, akhirnya saya dibawa ke dokter dan dokter menyatakan kalau infeksinya sudah tahap tinggi. Udah parah banget. Pokoknya sedikit lagi out udah dari dunia katanya begitu. Terus pas terakhir saya mau dipulangkan saya sempat dihajar juga. Katanya, "Awas kamu saya pulangkan, tapi kalau kamu macam-macam kamu saya tarik lagi ke Irak."49 48 49 Penuturan A, eks BMIP pada FGD yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU pada tanggal 11 Januari 2007 di Jakarta dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City- U Hong Kong. Penuturan E, eks BMIP pada FGD yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU 78
Respon NU Dalam kesendiriannya, BMIP kerap diperlakukan secara biadab tanpa ada satu pun orang yang bisa dimintai bantuan. Agen sering kali dengan sengaja membuang catatan informasi penting yang dimiliki BMIP seperti alamat dan telepon KBRI atau KJRI di negara setempat. Akibatnya, akses untuk menerima bantuan menjadi sulit. Bahkan ketika akses untuk menghubungi mereka ada pun, belum tentu mendapatkan layanan yang memadai. "Ketika di kantor Agency Singapura, semua barang bawaan kita dicek. Mereka mengambil semua pakaian yang bagus-bagus, alat salat, buku-buku panduan, nomor, dan telepon rumah. Kalau kita tidak ingat di luar kepala, maka tidak satu pun nomor dapat kita hubungi. Jadi kita masuk ke rumah majikan itu tanpa bekal apa pun. Kosong gitu lho, cuma pakaian-pakaian jelek yang bisa kita bawa."50 Hampir setiap penampungan TKI/TKW di KBRI dan KJRI negara-negara tujuan BMI dipenuhi dengan BMIP korban kekerasan majikan. Alih-alih mendapatkan pembelaan sebagai anak bangsa yang tertindas di negeri asing, tak 50 pada tanggal 11 Januari 2007 di Jakarta dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. Penuturan N, eks BMIP pada FGD yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU pada tanggal 11 Januari 2007 di Jakarta dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City- U Hong Kong.. 79
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan jarang persoalan mereka dianggap kurang penting dibandingkan dengan masalah diplomasi kenegaraan lainnya, bahkan dianggap sebagai warga negara yang membuat masalah di luar negeri. Sikap pejabat dan staf KBRI/KJRI menjadi semakin bias ketika mereka mempunyai kerabat yang menjadi agen pengiriman BMI ke negara di mana mereka ditugaskan. Demikian halnya jika para pejabat dan staf ini mempunyai mental inferior di hadapan pejabat atau staf pemerintahan negara setempat. Pemerintah negara setempat sering kali mengabaikan kepentingan BMIP yang mengalami kekerasan dari majikan. Ketika dilapori tentang kekerasan, bukannya menghukum majikan dengan meminta paspor BMIP, pemerintah setempat justru mengembalikan korban pada majikan yang sama karena dokumen-dokumen penting korban dipegang oleh majikan. "Waktu itu lebaran haji saya nekat kabur ke masjid karena sudah tidak tahan. Saya keluar dari pintu belakang lalu saya kunci dari luar. Waktu itu jam 3 pagi. Anak-anak tidur di kamarnya berdua saja sebagaimana biasanya.... Sesampainya di masjid ada jamaah yang menemani saya untuk lapor ke polisi. Oleh polisi saya ditanya apa mau kerja atau tidak. Saya bilang mau kerja tapi ingin ganti majikan. Polisi bilang tidak bisa ganti majikan karena paspor saya ada di majikan lama. Saya tinggal di kantor polisi selama satu setengah hari dan dikasih makan oleh mereka. Polisi lalu telepon agen. Mereka membawa saya ke penampungan. Saya tinggal di sana sampai 9 hari. Saya nyurati ke kantor pemilik penampungan 80
Respon NU mohon dipekerjakan kembali. Surat saya dikabulkan tapi ternyata ke majikan lama saya."51 Korban kekerasan seksual di negara-negara yang tidak mengenal perkosaan sebagai tindakan kriminal lebih mengenaskan. Jika mereka memproses kasusnya, maka korban justru akan dijerat hukuman karena tuduhan zina. Beberapa kasus yang menimpa perempuan, baik sebagai anak, istri, kepala keluarga, warga negara di negara sendiri, maupun di negara orang menunjukkan tentang pentingnya melihat keadilan dalam perspektif perempuan korban. Kondisi-kondisi khusus yang dipunyai perempuan korban seperti posisi sosial, ekonomi, dan politiknya yang lemah, alat reproduksi yang sering kali menjadi bencana bagi dirinya, dll. memerlukan perhatian khusus agar perempuan korban tidak malah dikorbankan kembali demi sesuatu yang berada di luar diri dan kepentingannya. Pengalaman BMI perempuan memunculkan beberapa persoalan agama seperti: 1) Bisakah perempuan yang menjadi BMI disebut ibu atau istri yang tidak baik karena tidak mampu menjalankan kewajibannya, padahal mereka menjadi BMI adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga? 2) Bolehkah suami menikah lagi dengan alasan istri menjadi BMI sehingga tidak mampu memenuhi 51 Wawancara dengan R, eks BMIP di Malaysia asal Brebes pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 81
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kebutuhan seksualnya sementara istri juga mengalami hal yang sama? 3) Milik siapakah sesungguhnya harta yang dibeli dari gaji BMI perempuan meskipun dalam akte jual beli bukan atas namanya? 4) Bagaimana kewajiban negara sebagai ulil amri dalam melindungi BMI perempuan dari tindak kekerasan yang menimpa BMI perempuan, baik di tanah air maupun di luar negeri? B. PENYIKAPAN ATAS KEKERASAN YANG MENIMPA PEREMPUAN Dalam masyarakat yang cara pikir dan sikapnya didominasi oleh laki-laki, perempuan korban kekerasan cenderung disalahkan, baik oleh masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Perempuan yang menjadi korban kekerasan biasanya mencari keadilan atau perlindungan pertama kali pada keluarga, kemudian pada tokoh atau lembaga agama, setelah itu pada pemerintah melalui lembaga peradilan. Namun, ketiga tempat di mana perempuan mengharapkan keadilan itu umumnya masih didominasi oleh laki-laki sehingga tak jarang bentuk ketidakadilan lainlah yang didapatkannya. Keluarga adalah pihak yang pada umumnya diharapkan memberi dukungan moral dan pertolongan pada korban. Karena itu, perempuan korban kekerasan oleh keluarganya sendiri mengalami kebingungan karena memandang bahwa pelaku adalah bagian dari dirinya. Kebingungan tersebut muncul dalam bentuk apakah dia akan melawan 82
Respon NU kekerasan tersebut yang berarti mempermalukan keluarga- nya sendiri ataukah membiarkan kekerasan tersebut meskipun membuatnya menderita. Pada awalnya, banyak perempuan yang memilih membiarkan kekerasan itu terjadi demi menjadi anak atau istri yang berbakti. Seorang anak perempuan yang dilacurkan oleh ayahnya sendiri dan seorang istri yang terus-menerus mendapatkan kekerasan suaminya menuturkan kekhawatiran yang sama, yaitu tidak ingin menjadi anak atau istri yang durhaka karena melawan: "Saya bingung karena saya tahu ini perbuatan dosa, tetapi kalau menolak permintaan ayah saya juga takut menjadi anak yang durhaka."52 "Suami saya sakit lumpuh, tidak bisa bekerja. Dia suruh saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan biaya berobat dia, tapi dia tidak tahu terima kasih. Saya harus setor uang hasil jerih payah saya kepadanya dan dia yang atur uang itu untuk apa. Saya setiap hari dijatah dalam menggunakan uang hasil kerja saya sendiri. Kalau tidak cukup saya dimaki- maki dan dilempari apa saja yang bisa diraih. Saya tidak berani melawan karena takut dianggap durhaka pada suami."53 52 53 Testimoni seorang anak perempuan dalam seminar yang diadakan oleh UNFPA di Jakarta pada tahun 2006. Catatan Konseling Savy Amira, 1998, dikutip dari Komnas Perempuan, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 72 83
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Perempuan korban kekerasan pada umumnya memilih untuk merahasiakan kepedihan yang dialaminya dari orang lain. Bahkan, ketika pelaku kekerasannya adalah orang lain, maka perempuan pun lebih memilih merahasiakannya pada keluarganya karena khawatir terhadap penolakan mereka. Seorang perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan orang lain (bukan suaminya) menuturkan kekhawatirannya sebagai berikut: "Mereka tidak tahu kecuali bahwa saya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak berani membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar, dia tidak bisa menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa. Mungkin akan terjadi perceraian. Malu, kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu (apa alasannya). Kepada anak saya pun tidak cerita, terlalu banyak nanti masalahnya. Biarlah saya simpan sendiri. (Korban Penyiksaan Seksual, 2003)."54 Jika keluarga yang memiliki hubungan emosional paling dekat saja belum tentu dapat menerima perempuan korban kekerasan dengan baik, maka apalagi orang lain. Ketika cara pandang masyarakat terhadap perempuan negatif, maka mereka cenderung menyalahkan perempuan atas kekerasan yang menimpanya. Bahkan, dalam wilayah 54 Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Mencari dan Meniti Keadilan, Laporan Khusus untuk Aceh, Januari 2007 84
Respon NU konflik di mana perempuan dipaksa melayani hasrat seksual musuh, masyarakat tetap menilai perempuan yang menjadi tumbal bagi keselamatan keluarganya sebagai pelacur. Berikut adalah pengalaman perempuan korban perbu- dakan seksual di wilayah konflik: "Kebanyakan masyarakat (di Liquica) memanggil saya "lonte", mengatakan saya adalah "simpanan" ABRI. Saya katakan bahwa itu bukan karena kemauan saya, tetapi karena perang yang membuat saya jadi demikian... memang saya nikah dengan mereka sebab kalau tidak mereka akan membunuh kami..."55 Aparat pemerintah juga banyak yang mempunyai cara pandang negatif terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga ketika berhubungan dengan aparat pemerintah mereka tak jarang justru dilecehkan dan diabaikan. Seorang kepala desa tanpa risih memberikan komentar sangat pedas kepada seorang janda yang menjadi salah satu koordinator program pemberdayaan untuk perempuan kepala keluarga: "Ibu seorang janda cerai? Jadi bagaimana mungkin ibu bisa jadi koordinator nasional program ini, kalo mengurus suami sendiri aja ibu tidak becus. Buktinya ibu dicerai ama suami." Kalimat ini diucapkan dengan lantang penuh penghinaan oleh seorang Pak Kecik (Kepala Desa) pada suatu pertemuanku dengan 55 Wawancara CAVR dengan ML, Maubara, Liquica, 28 Maret 2003 dikutip dari I Gusti Agung Ayu Ratih, Pemerkosa, h. 200. 85
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan anggota kelompok perempuan kepala keluarga (Pekka) di salah satu desa, Kecamatan Idi Rayeuk, Nangroe Aceh Darussalam, ketika mengetahui bahwa aku adalah seorang janda cerai beranak tiga."56 Komentar miring kepala desa di atas jelas lahir dari cara pandang negatif terhadap janda. Tanpa tahu sebab mengapa perempuan dicerai, dia telah menyimpulkan secara sepihak bahwa setiap perceraian selalu disebabkan oleh tidak becusnya perempuan sebagai istri. Cara pandang negatif ini menyebabkan hilangnya rasa empati terhadap perempuan korban kekerasan. Ketika seorang istri dipukul suami, dimaki-maki, mengadu karena tidak tahan dengan kekerasan seksual yang dihadapi, ditinggal suami yang menikah dengan wanita lain, hingga akhirnya memutuskan untuk menuntut cerai, atau kabur dari rumah suami karena sudah tidak tahan... dia malah dituduh nusyûz atau istri pembangkang, dan suami tidak disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab sebagai suami. Seorang BMIP yang mencoba mengadukan masalahnya kepada perwakilan pemerintah RI di luar negeri juga kerap mendapatkan respons tak adil. "Selama 3 bulan di sana, saya sudah mencoba menghubungi KBRI di Dubai. Tapi jawabannya justru menertawakan karena itu atas kesalahan saya sehingga saya di Irak."57 56 57 Nani Zulminarni, Sebuah Dunia Tanpa Suami. Penuturan E, eks BMIP di Irak dalam FGD pada 10 Januari 2008 di Jakarta 86
Respon NU Dalam posisi yang lemah secara sosial, perempuan korban cenderung diabaikan kepentingannya oleh penguasa. Lebih-lebih perempuan korban kekerasan yang tinggal di wilayah konflik atau wilayah yang baru saja ditimpa bencana alam. "Ternyata bantuan tersebut adalah ancak (alas penjemur ikan). Masing-masing orang akan men- dapatkan 100 buah ancak dan uang sejumlah Rp 300.000,-. S dan 30 orang perempuan lain (kebanyakan janda) tidak mendapatkannya. Ketua kelompok memberikan kepada perempuan yang suaminya toke- toke dan orang kaya, bahkan ada yang bukan penjemur ikan. S dan teman-temannya terus mempertanyakan kapan mereka akan mendapat bantuan. Ketua selalu mengatakan nanti, ada tahap ke II. Karena setiap hari terus dipertanyakan, akhirnya pada April 2005, sebagian teman-teman S mendapatkan ancak sebanyak 15 buah. S dan 24 perempuan lainnya mendapatkan ancak sejumlah 4 buah dan uang Rp 15.000,-. S mempertanyakan pembedaan ini yang oleh ketua dijawab, "...apa perlunya banyak-banyak? Tanahmu kan hanya sedikit dan ini hadiah dari menteri kelautan." S akhirnya memutuskan untuk menerima bantuan tersebut dan terus bekerja keras secara dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 87
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan mandiri. Saat ini S dapat membeli ancak sebanyak 40 buah dari hasil jerih payahnya."58 H, usianya 26 tahun, pengungsi tsunami di daerah Pidie, belum menikah, mahasiswi yang membiayai sendiri kuliahnya dan tinggal dengan ibunya yang seorang janda. November 2005, pengungsi yang ada di kecamatan Trienggading Pidie mendapat jatah hidup (jadup), tetapi H dan sebagian warga desanya tidak mendapatkan jadup. Ketika ditanyakan ke kepala gompong, jawabnya, "(menurut dia) kami tidak perlu hidup lagi karena kami masyarakat yang hanya terkena imbas tsunami dan sudah punya rumah. Padahal sebagian rumah terkena tsunami dan belum dibangun lagi."59 "Sampai saat ini pun saya tidak pernah menerima bantuan apa pun. Berulangkali saya meminta tetap tidak digubris, bahkan ke kantor camat pun tidak ada hasil karena semuanya harus disetujui kepala desa"60 Jika cara pandang keluarga dan masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seperti di atas, maka dapat 58 59 60 Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Sebagai Korban sebagai Survivor, Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi, April 2006, h. 30. Pelapor Khusus, Sebagai Korban, h. 35. Wawancara Tim Penelitian Komnas Perempuan pada tahun 2006 dengan ID7, seorang ibu tiga anak yang mendapat kekerasan dari TNI karena diduga sebagai otak GAM. 88
Respon NU ditebak betapa sulitnya perempuan mencari keadilan di pengadilan. Salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa anak perempuan di bawah umur. Sebelum melakukan aksinya, pelaku biasanya memangku dan memberikan uang atau makanan kecil. Dalam persidangan, hakim mempertanyakan mengapa anak tersebut mau dipangku dan menerima pemberian uang atau makanan kecil dari pelaku. Pertanyaan tersebut secara sekilas terlihat wajar. Namun, mengingat korbannya adalah perempuan di bawah umur, maka pertanyaan ini menjadi tidak memiliki unsur empati terhadap korban. Sikap korban yang mau dipangku dan diberi uang atau makanan kecil seakan-akan mengindikasikan bahwa korban menerima dengan suka rela sikap pelecehan seksual. Kesimpulan ini tentu saja mengabaikan kondisi korban yang masih di bawah umur dan belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya.61 Di samping pengadilan umum, perempuan korban kekerasan juga berharap dapat memperoleh keadilan melalui pengadilan agama. Komnas Perempuan bahkan mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan. Pada 2007 saja, hampir 60% dari 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan diurus di Pengadilan Agama oleh korban.62 61 62 Sulistiyowati dan Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 58-59. "Langkah Maju Sang Hakim Agama," or.id/metadot/index.pl?iid=3794. 89
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Laporan Komnas Perempuan yang dihimpun dari Pe- ngadilan Agama menunjukkan jumlah kasus yang ditangani melalui 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Dan, data pada 2006 menunjukkan bahwa dari 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), 16.709 kasus atau 74% kasusnya adalah kasus KDRT. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk kekerasan yang terbanyak adalah penelantaran ekonomi yang banyak ditangani oleh Pengadilan Agama.63 Dalam praktiknya, keputusan Pengadilan Agama tergantung pada para hakim. Perspektif keadilan jender yang baik sangat dibutuhkan oleh para hakim agama karena kasus-kasus yang mereka tangani berkaitan dengan sengketa suami-istri. Jika mereka tidak mempunyai perspektif ini, maka keputusan pengadilan agama dapat dipastikan mengandung bias jender. Misalnya, kasus di mana seorang istri yang sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan suami kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah. Dalam proses pemberian hak asuh anak, hakim yang adil akan melihat dengan lebih jeli sebab-sebab mengapa istri sampai kabur dari rumah sehingga tidak menyebabkan batalnya hak pengasuhan anak bagi istri dengan alasan semata-mata karena istri telah pergi tanpa izin suami. Di samping pengadilan agama, lembaga-lembaga sosial keagamaan juga kerap menjadi rujukan dalam mengatasi kekerasan yang dialami oleh perempuan. Jika pandangan keagamaan mengabaikan kondisi spesifik perempuan 63 Ibid. 90
Respon NU sebagai korban, maka kecenderungan yang muncul adalah memberikan solusi yang tidak sepenuhnya mengatasi akar problemnya. Misalnya, fatwa agama yang melarang perempuan bekerja di luar negeri tanpa mahram sebagai solusi atas kekerasan yang menimpa BMIP di luar negeri. Sepintas, larangan ini memberikan solusi, namun solusi tersebut tidak menjawab pertanyaan kalau suami-istri tidak mempunyai sumber nafkah untuk menghidupi keluarga. Ketika lowongan pekerjaan hanya tersedia bagi perempuan padahal dia tidak bisa pergi bersama suaminya, pilihan manakah yang seharusnya diambil: Sang istri tidak mengambil kesempatan kerja tersebut dan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya, ataukah sang istri berangkat dan pemerintah-lah yang mengambil alih fungsi perlindungan yang semestinya diperankan oleh mahram? C. BENTUK KEADILAN YANG DIHARAPKAN Keadilan adalah sebuah prinsip yang sejatinya tidak berbentuk. Karenanya, meskipun sama-sama meyakini keadilan sebagai sesuatu yang penting, orang bisa berbeda dalam merumuskan bentuk keadilan yang diperlukan. Jika korban adalah pihak yang paling menderita dengan adanya ketidakadilan, maka bentuk keadilan yang diharapkan oleh korban adalah rumusan yang semestinya diprioritaskan oleh siapa pun yang mempunyai otoritas untuk memutuskan dalam sebuah masyarakat. Dalam kasus perempuan korban perkosaan, misalnya, maka bentuk keadilan versi korbanlah yang semestinya 91
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan ditegakkan, bukan keadilan diinginkan oleh orangtua, keluarga besar, tokoh agama, masyarakat, apalagi pelaku perkosaan. Perempuan korban perkosaan semestinya menjadi acuan pengambilan tindakan yang paling diinginkannya. Keluarga besar, tokoh agama, dan tokoh adat biasanya dengan segera menuntut pemerkosa untuk mengawini korban sebagai bentuk pertanggungjawaban dan demi menjaga nama baik keluarga maupun komunitas. Namun, apakah demikian itu yang dikehendaki korban? Adilkah jika perempuan korban perkosaan justru dinikahkan dengan pelakunya? Perempuan korban kekerasanlah yang semestinya paling didengarkan untuk menentukan sikap paling adil. Namun, sayang sekali, posisi sebagai korban sering kali membuat mereka berada dalam kondisi yang labil sehingga suaranya jarang dipertimbangkan, bahkan oleh perempuan korban itu sendiri. Secara umum, bentuk keadilan pertama yang diharapkan oleh perempuan korban kekerasan adalah terbebas dari kekerasan. Jalan menuju kebebasan bagi perempuan korban KDRT, BMIP, dan perempuan kepala keluarga tidaklah mudah. Perempuan korban KDRT sulit membebaskan diri dari rantai kekerasan karena pelakunya adalah orang-orang terdekat dan kekerasan itu sendiri terjadi di ruang tertutup, yaitu rumah. BMIP juga mengalami kesulitan karena pelaku kekerasan cukup banyak dan menyebar di berbagai tempat mulai keluarga, majikan, pemerintah Indonesia, hingga pemerintah di negara asing. Demikian halnya dengan perempuan kepala keluarga. Mereka mengalami kesulitan karena keberadaan kepala 92
Respon NU keluarga yang berjenis kelamin perempuan tidak hadir dalam kesadaran masyarakat, pemerintah, maupun pemahaman keagamaan. Demikian halnya dengan kesulitan, penderitaan, dan kekerasan yang mereka terima dari lingkungan mereka. Seorang istri korban KDRT sering kali mengalami dilema dalam mengatasi kekerasan yang menimpanya, terutama setelah mempunyai anak. Di satu sisi mereka mengingin- kan perceraian, namun di sisi lain mereka tidak tega melihat anak-anak mereka tumbuh tanpa kehadiran ayah. "Terkadang saya ingin melepaskan diri dari penderitaan dan beban batin seperti ini sehingga membuat saya mengemasi barang dan kembali ke rumah orangtua di ibukota. Saya juga ingin mengurus surat pindah agar tidak kehilangan pekerjaan saya. Namun, setiap kali melihat si kecil, rasanya hati saya tak tega dan tetap ingin bertahan serta kembali pada suami saya."64 Keputusan untuk kembali pada suami ini kemudian menyebabkan dirinya kembali menerima kekerasan. Jalan buntu juga kerap dialami BMIP yang ingin melepaskan diri dari rantai kekerasan yang diterima dari majikannya. "Saya tinggal di kantor polisi selama 1 setengah hari dan dikasih makan oleh mereka. Polisi lalu telepon agen. Mereka membawa saya ke penampungan. Saya tinggal di sana sampai 9 hari. Saya nyurati ke kantor 64 Muhyiddin Abdush-Shomad et. All, Umat Bertanya, h. 139. 93
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan pemilik penampungan mohon dipekerjakan kembali. Surat saya dikabulkan tapi ternyata ke majikan lama saya. Polisi juga telepon Tuan."65 Ketika kembali ke majikan lama, tak pelak kekerasan yang sama terjadi lagi dan, sebagaimana istri korban kekerasan suami, BMIP pun akhirnya dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak bisa dengan mudah menyelamatkan diri dari belenggu kekerasan. Perempuan kepala keluarga hanya bisa lepas dari kekerasan yang dialaminya dengan menikah kembali. Namun, masyarakat justru cenderung menuntut agar janda tidak kawin lagi. "Meskipun masyarakat lebih bisa memaklumi dan menghormati janda karena suami meninggal, namun tuntutan dan harapan terhadap mereka sama saja yaitu tidak kawin lagi - karena kawin lagi berarti perem- puan "gatal" - berperilaku "baik-baik" sesuai gambaran tradisional tentang perempuan."66 Menikah lagi bagi perempuan kepala keluarga bukanlah hal yang mudah, apalagi jika mereka telah memiliki beberapa anak dari suami sebelumnya. Di samping pandangan masyarakat yang tidak adil dalam melihat kebutuhan perempuan kepala keluarga yang ingin 65 66 Wawancara dengan eks Buruh Migran Indonesia di Malaysia dari Brebes pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. Nani Zulminarni, "Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami". 94
Respon NU menikah lagi, di daerah tertentu seperti daerah konflik atau daerah di mana tingkat migrasi penduduk laki-lakinya cukup tinggi, menikah lagi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. "Di sini susah mbak mau kawin lagi, bisa dikira perempuan nggak benar. Lagipula, laki-laki juga dah jarang di sini, kalo nggak terbunuh, mereka lari ke hutan atau ke daerah lain. Kalo mau kawin lagi kayaknya saya harus pergi ke mana...gitu."67 Bentuk keadilan kedua adalah didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya. Perempuan korban kekerasan berada dalam posisi lebih lemah dari pelakunya sehingga sering kali diabaikan pendapatnya. Seorang suami yang mengidap kelainan seksual bahkan tersinggung dan memarahi istrinya karena mengajak ke dokter. "Saya mencoba bertahan dan pernah mengajak suami saya ke dokter, tapi suami saya malah tersinggung dan marah-marah. Saya sering bingung dengan sikapnya, di siang hari dia sangat manis dan sangat perhatian pada saya tapi di malam hari suami saya berubah beringas dan sangat kejam."68 Seorang anak perempuan bahkan dipukul dan diusir oleh orangtuanya karena menolak disuruh kawin cina buta yang kedua kalinya. 67 68 Irma, perempuan kepala keluarga di daerah konflik dalam Ibid. Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan, h. 14. 95
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan "Apa yang menimpa saya merupakan sesuatu yang sangat tidak adil, sangat pedih. Diperlakukan orangtua seperti itu, saya merasa hampa dan tidak tahu harus bilang apa lagi. Seharusnya mereka mendukung, memberi saran dan nasihat, bukan sebaliknya hanya menuntut, marah, memukul, dan mengusir saya. Saya yang menjalani. Seharusnya keputusan sayalah yang didengar. Harusnya dia (eks suami) mendukung saya dan rujuk saja tanpa saya harus menjalani perkawinan cina buta yang kedua."69 Diabaikan atau dianggap tidak ada tentu sangat menyakitkan. Namun inilah yang kerap dihadapi oleh perempuan kepala keluarga ketika mengurus segala sesuatu. "Persoalan kami di sana, ibu-ibu janda itu sebelum ada Pekka (sebuah program untuk perempuan kepala keluarga) kurang diperhatikan. Kalau mengurus apa- apa itu sulit sekali. Kayaknya kita nggak dianggap. Kita nggak pernah dilibatkan, kayaknya kita itu dianggap nggak ada. Juga gangguan karena kita tidak punya suami, kita dianggap remeh sekali. Karena kita itu sendiri, yang ditakuti sama mereka itu nggak ada. Jadi merasa tidak aman juga."70 69 70 Pelapor Khusus, Mencari dan Meniti, h. 47. Penuturan HS, kader PEKKA Tobelo Halmahera Maluku Utara dikutip dari Laporan akhir Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 2001-2004. 96
Respon NU Bentuk keadilan ketiga yang diimpikan oleh perempuan korban kekerasan adalah mendapatkan sikap yang sewajarnya. Pandangan negatif terhadap perempuan sering kali menyudutkan posisi perempuan korban kekerasan. Sebaliknya, pihak laki-laki luput dari penilaian seakan-akan perempuanlah yang menjadi sumber terjadinya kekerasan dan laki-laki tidak akan melakukan kekerasan jika perempuannya tidak memancing. Seorang perempuan yang terpaksa menikah dengan pihak musuh dalam sebuah konflik demi keselamatan keluarganya pun tetap dicap buruk oleh masyarakatnya. "Setiap ada pergantian militer yang bertugas, saya selalu dijadikan istri yang tidak dinikahi. Saya melahirkan anak-anak dari hubungan itu.... Pada mulanya, keluarga suami yang oleh militer dituduh sebagai pemberontak ikut mendorong saya ber- hubungan dengan para militer itu. Sebab, kalau saya menolak, bukan hanya saya yang celaka, tetapi semua keluarga saya. Orang-orang di kampung tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tetap mengatai saya perempuan hina, bahkan ada yang mengatai saya perempuan musuh yang tidak menjaga martabat."71 Sementara itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh abang dan ayah temannya juga mengalami hal yang sama. 71 "Keadilan Tidak Cukup dari Perspektif Legal-Formal," dikutip dari pada tanggal 10 Agustus 2008. 97
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan "Menurut saya sangat tidak adil kalau hanya saya yang dimarahin saja tetapi yang laki-laki tidak dimarah- marahin dan digosipkan. Anak perempuan selalu dicap tapi laki-laki tidak. Kalau mau mencap perempuan jahat seharusnya begitu juga dengan yang laki-laki... saya sangat sedih orang mengata-ngatai dan hanya menyalahkan saya saja..."72 Sikap menyalahkan perempuan korban kekerasan sama saja dengan penolakan untuk menerima kondisi mereka apa adanya. Kadang penolakan itu tidak sebatas pada perempuan korban kekerasan tapi juga pada anak- anaknya. Seorang perempuan yang menjadi kepala keluarga karena ditelantarkan begitu saja bersama anaknya oleh suaminya mengharapkan agar anaknya diterima oleh masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya. "Adil menurut saya adalah kalau dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Lihatlah anaknya, berilah biaya untuk anaknya. Kalau dia tidak peduli terhadap anaknya ya dia dipecat saja. Itu baru adil. Saya menginginkan anak saya diterima oleh masyarakat seperti anak-anak lainnya."73 Sikap yang sewajarnya juga diharapkan datang dari pemerintah. BMIP yang mengalami kekerasan biasanya tidak 72 73 Wawancara Tim Penelitian Komnas Perempuan tentang keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Aceh dengan EL3, usia 15 tahun, korban kekerasan seksual pada tahun 2006. Ibid. 98
Respon NU diperlakukan secara wajar bahkan kadang dipermainkan. "Kebetulan sebelum ke Irak saya sempat mencatat nomor handphone orang-orang KBRI di negara D. Setelah 3 bulan di Irak, saya sempat menghubungi Pak R. Jawabannya, "Gimana yah saya mau nolongin kamu tapi kita nggak ada akses di sana." Malah saya diketawain. Saya bilang, "Loh kalau gak ada akses kan Bapak yang perlu mengadakan, bukan saya." Saya diketawain lagi. Katanya, "Ngapain kamu mau dianter ke Irak." Saya bilang, "Pak, nggak ada orang yang mau nyerahin nyawa kecuali orang gila. Bahkan orang gila pun nggak kok." 74 Bentuk keadilan keempat yang sangat diharapkan oleh perempuan korban kekerasan adalah pelakunya dihukum setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Namun harapan ini sering kali sulit terwujud. Seorang bapak yang kerap melakukan kekerasan pada istrinya, bahkan memerkosa anak perempuannya, hanya diganjar 4 tahun penjara. "Akhirnya aku memutuskan untuk mengadukan bapak ke polisi. Bapak ditangkap. Ia diadili tanpa ada keluarga yang mendampinginya. Namun, keputusan sidang tidak cukup memuaskan karena vonis yang 74 Penuturan E, eks BMIP pada FGD pada tanggal 11 Januari 2007 di Jakarta dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. 99
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dijatuhkan hanya 4 tahun, tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma yang dialami oleh adikku."75 Hal yang sama juga dialami oleh BMIP yang mencoba menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan. Prosesnya sangat lama dan hasilnya belum tentu memuaskan. Hong Kong barangkali menjadi negara yang paling bagus sistem hukumnya sehingga memungkinkan BMIP korban kekerasan majikan memproses kasusnya di pengadilan. Namun demikian, proses pengadilan pun memakan waktu lama dan biaya yang juga tidak murah. BMIP yang dibayar di bawah standar dan dipekerjakan tidak sesuai kontrak kerja menuturkan pengalamannya mem- proses kasusnya: "Setelah sekitar 7 kali naik banding, saya ditanya Ketua Hakim di Tribunal itu mau saya apa soalnya majikan saya ngotot nggak mau bayar. Saya kasih 2 pilihan, yaitu dia bayar ganti rugi ke saya atau dia dipenjarakan selama 24 bulan karena saya selama waktu itu dirugikan karena harus menunggu di penampungan, mendapat potongan gaji selama 4 bulan, di-underpay, dan dipekerjakan secara ilegal di salon. Akhirnya majikan saya mengalah dan mau bayar saya tapi nggak semua. Hakimnya minta saya kasih keringanan dan saya bilang ok 30.000. Kalau tidak mau ya masuk penjara saja. Majikan saya tanya, "Kalau saya dipenjara, anak saya ikut siapa?" Saya 75 J. Manroe, Perempuan itu Bernama Terluka dalam Nadia L. Hasan et. All (Ed.), Perempuan, h. 175. 100
Respon NU bilang masa' ikut saya? Akhirnya setelah berdebat seru dengan majikan dan hakim di ruangan hakim, majikan saya mau bayar 30.000." Proses pengadilan yang berbelit ini sering kali menjadi ketidakadilan sendiri bagi perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang tidak stabil akibat kekerasan yang diterimanya, tidak semua perempuan dapat tegar menghadapi proses ini. Kendala teknis persidangan kadang juga menjadi masalah tersendiri. Seorang perempuan kepala keluarga akibat penelantaran yang dilakukan oleh suaminya telah diputuskan cerai sepihak oleh pengadilan karena surat panggilan dialamatkan ke kontrakannya yang lama. Bahkan, ketika pengadilan memutuskan hak nafkah atas dirinya pun, putusan ini tidak bisa diberlakukan. Berikut adalah kisahnya: As tiba-tiba diceraikan tanpa sepengetahuan dirinya. As tidak mengerti hal ini bisa dilakukan sang suami sementara dia telah membantu bekerja keras secara serabutan untuk bisa turut membantu ekonomi keluarga mereka. Perceraian sepihak ini terjadi karena surat-surat panggilan dialamatkan di rumah kontrakan terdahulu yang sudah tidak ditempati, sehingga As tidak pernah mengetahui bahwa sudah dilayangkan surat panggilan sidang. Karena tidak mengetahui panggilan ini, maka As tidak pernah hadir di persidangan hingga persidangan memutuskan secara verstek perkara ini. Masalahnya kemudian hak pengasuhan diberikan pada As yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diberi nafkah. Atas putusan 101
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan ini, As menyatakan banding dan mendapatkan hak nafkah baginya dan anaknya. Akan tetapi, eksekusi mengenai hal ini tidak pernah terwujud lantaran suami menyatakan tidak mampu membayar putusan hakim tentang nafkah ini.76 Perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan, hingga kini masih merupakan kelompok minoritas dalam pengambilan kebijakan, baik di ruang domestik maupun publik. Kondisi ini mengakibatkan mereka rentan untuk menerima ketidakadilan di mana pun berada dan sebagai apa pun dari lingkungan mereka. Jika cara pandang terhadap perempuan negatif, maka perempuan korban kekerasan cenderung diabaikan kepentingannya dalam memperoleh bentuk-bentuk keadilan sebagaimana diinginkannya. Oleh karena itu, membangun sensitivitas perempuan korban kekerasan menjadi sangat penting untuk menghindari munculnya reviktimisasi terhadap mereka. Sensitivitas ini juga sangat diperlukan dalam memahami ajaran agama mengingat hingga kini wacana agama Islam masih banyak dipahami dari perspektif laki-laki sehingga kondisi khusus perem- puan, terutama perempuan korban kekerasan, cenderung diabaikan. Ajaran-ajaran agama tentang perempuan yang semula memberikan keadilan menjadi rentan untuk disalahpahami dan disalahgunakan sehingga berakibat pada pelemahan perempuan atas nama agama. 76 Faqihudin Abdul Qadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 87. 102
Respon NU 103
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bab II Reinterpretasi Beberapa Konsep Agama I slam adalah agama yang kaya dengan teks-teks keagamaan primer, sekunder, maupun tersier. Teks-teks ini sangat berperan dalam melestarikan wacana keagamaan dari waktu ke waktu, karena posisinya yang cukup strategis dalam tradisi pemikiran Islam. Meskipun teks-teks ini mempunyai dinamikanya sendiri ketika muncul, namun tak jarang teks-teks ini diperlakukan seakan-akan tidak mempunyai keterkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masa kemunculannya. Di samping perubahan sosial pada saat teks-teks ini muncul, kondisi sosial pada saat teks-teks ini dibaca kembali juga tak kalah pentingnya. Wacana Islam tentang perempuan mempunyai dinamikanya sendiri. Kondisi memprihatinkan yang dialami perempuan pada masa sebelum Alquran diturunkan hingga kini menyebabkan spirit keadilan yang menjiwai teks Alquran menjadi sering kali diabaikan dalam penafsiran. Spirit keadilan bagi perempuan, khususnya perempuan korban, cenderung diabaikan karena beberapa hal. Pertama, pemahaman keagamaan yang tekstual atau hanya berkutat pada bunyi teks. Teks-teks Alquran tentang perempuan mengandung perubahan cara pandang terhadap perempuan yang bertahap namun revolusioner sehingga jika ayat-ayat Alquran dipahami secara parsial dan 104
Respon NU tekstual, maka spirit keadilan yang menjiwai keseluruhan ayat mudah hilang. Kedua, pemahaman atas teks-teks keagamaan tentang perempuan hingga kini didominasi oleh laki-laki sehingga cenderung mengabaikan kondisi khusus perempuan yang tidak dialami dan tidak diketahui laki-laki. Ketiga, pengabaian terhadap kondisi sosial kekinian dalam pembacaan kembali teks-teks keagamaan, padahal perubahan kondisi kekinian sangat memungkinkan lahirnya pesan tekstual yang berbeda dari teks yang sama. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga, sebagai buruh migran, maupun perempuan sebagai kepala keluarga mungkin dapat ditemukan presedennya pada masa lalu. Namun, bentuk kekerasan yang muncul telah berbeda sehingga membutuhkan bentuk keadilan yang juga berbeda. Hal ini bisa terlihat pada isu-isu agama yang muncul dalam pembicaraan mengenai KDRT, perempuan sebagai buruh migran, dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Berikut akan didiskusikan beberapa isu agama yang muncul dalam penyikapan atas kekerasan terhadap perempuan dalam tiga kondisi tersebut. A. PEREMPUAN ANTARA KODRAT ALLAH DAN "KODRAT" MASYARAKAT Setiap manusia lahir membawa kodrat yang diberikan oleh Allah Swt. Sebagai ketentuan Allah, manusia diyakini tidak mampu mengubah kodrat-Nya. Dalam sebuah hadis tentang proses kejadian manusia, disebutkan ada beberapa hal yang telah Allah tentukan sejak sebelum manusia lahir. 105
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Abu al-Husain Ibn al-Muslim, Shahîh Muslim (tt. Bandung: Dahlan), juz, II, h. 451.) Dari Abdillah berkata: "Rasulullah saw. men- ceritakan kepada kami sesungguh-nya setiap orang dari kalian kejadiannya dikumpulkan dari perut ibumu selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudlghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu, malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat: rezekinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagianya..." (HR. Muslim) Secara khusus diyakini bahwa laki-laki mempunyai kodrat sebagai pemimpin keluarga sedangkan perempuan adalah pemimpin rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki keluar rumah mencari nafkah. Sebaliknya, perempuan menjaga rumah dan melayani keperluan suami dan anak-anak sebagaimana sering dipahami dari [QS. al-Nisâ' (4): 34] dan hadis tentang kepemimpinan.77 77 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), juz, XV, h. 485-486. Abu al-Husain Ibn al-Muslim, Shahih Muslim, juz, II, h. 125 106
Respon NU Di masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, terdapat sikap terhadap perempuan yang kurang lebih sama. Dunia perempuan sebagai ibu rumah tangga digambarkan berkisar antara dapur, sumur, dan kasur dengan tugas masak, macak (berhias), dan manak (melahirkan). Tuntutan yang rendah terhadap perempuan ini kemudian menye- babkan para orangtua merasa tidak perlu menyekolahkan anak perempuan mereka ke jenjang yang tinggi. Hingga kini, masih banyak ditemukan anak perempuan di pedesaan yang dipandang cukup sekolah hingga SMP, SD, bahkan tidak perlu sekolah. Di samping itu, pembakuan peran laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan yang berhasil menjadi sarjana dan mempunyai karier bagus tetap dituntut memenuhi kodratnya mengurus keperluan keluarga sehingga mereka pun mempunyai kewajiban ganda: bekerja di luar dan di dalam rumah. Sebaliknya, karena kodrat laki-laki adalah mencari nafkah di luar rumah, maka mereka tidak pernah dituntut untuk menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga, sekalipun suami dan istri pada kenyataannya sama-sama bekerja di luar rumah, bahkan ketika hanya istri yang bekerja di luar rumah sementara suami pengangguran. Dalam kondisi seperti ini, istri tetap dituntut melayani keperluan anak dan suami di rumah sementara laki-laki tetap dianggap tidak pantas melakukan tugas-tugas domestik. Takdir adalah konsep lain yang dipahami kurang lebih sama dengan kodrat. Sebagaimana kodrat, takdir juga dipahami sebagai ketentuan Allah. Hingga kini kekerasan 107
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan yang menimpa perempuan masih banyak diyakini sebagai takdir sehingga mereka harus pasrah menerimanya dengan ketabahan dan kesabaran. "Bagi Carwis, Alisah, Oon, Desty, dan Isni, perceraian dengan segala beban yang harus mereka tanggung adalah takdir yang harus diterima dan dijalani dengan ketabahan."78 "Mungkin ini takdir bahwa saya menjadi TKW yang digaji di bawah standar."79 Kodrat mempunyai pemaknaan yang bermacam- macam. Namun perkataan sesuatu sebagai kodrat Allah mengandung arti bahwa sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah sehingga manusia tidak mampu mengubahnya. Oleh karena itu, ungkapan "melanggar kodrat Allah" sesungguh- nya merupakan ungkapan yang rancu. Jika kodrat adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, mengapa manusia bisa melanggarnya? Ungkapan ini hanya benar jika dipahami dalam arti bahwa manusia bisa melanggar sesuatu yang semula dipahami sebagai kodrat Allah, tetapi ternyata bukan. Jadi, yang dilanggar adalah pemahaman manusia atas kodrat, bukan kodrat itu sendiri. Dengan demikian, ada kodrat di satu sisi dan ada pemahaman manusia mengenai sesuatu yang termasuk kodrat di sisi lainnya. Apa yang bisa dilanggar oleh manusia tentu saja adalah 78 79 Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami, Pengantar Editor. Ungkapan seorang TKW dalam pertemuan antara utusan PP Fatayat NU dengan komunitas TKW muslim di Hong Kong pada 4 Juni 2007. 108
Respon NU kodrat dalam arti yang kedua. Dulu misalnya ada pemahaman bahwa kodrat perem- puan tidak terlepas dari dapur, sumur, dan kasur yang berarti bahwa perempuan mempunyai kodrat untuk memasak, mencuci, dan melayani suami di tempat tidur. Karena itu, perempuan yang berkarier dianggap melawan kodrat Allah. Namun, kini semakin banyak ditemukan perempuan yang berkarier dan tidak hanya berkutat di seputar dapur, kasur, dan sumur sehingga pertanyaannya adalah apakah perempuan karier melawan kodrat Allah ataukah pe- mahaman bahwa kodrat perempuan di rumah yang keliru? Kodrat yang ditetapkan Allah memang tidak bisa diubah oleh manusia, namun apa yang dipahami manusia mengenai kodrat sangat mungkin berubah dari waktu ke waktu dan berbeda di antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Sesuatu yang sebenarnya bukan kodrat namun diyakini sebagai kodrat ini banyak berpengaruh pada sikap terhadap perempuan. Ketika kodrat perempuan dipahami sebatas dapur, kasur, dan sumur, maka pendidikan bagi perempuan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia karena ilmu yang didapatkan tidak akan berguna. Bahkan, pendidikan tinggi dan karier bagi perempuan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena bisa menyebabkan perempuan mela- wan kodratnya sehingga keluarga menjadi berantakan. Pendidikan yang rendah kemudian menyebabkan perempuan tidak mampu bersaing dalam dunia kerja profesional dan menempati posisi-posisi pengambil kebijakan sehingga dengan sendirinya mereka terpinggir- 109
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kan dan benar-benar hanya mampu berurusan dengan dapur, sumur, dan kasur. Ketika banyak perempuan nekat menempuh pendidikan tinggi, berkarier secara profesional dan keluarga berjalan sebagaimana harusnya, barulah masyarakat menyadari bahwa dapur, sumur, dan kasur bagi perempuan sesungguhnya bukan kodrat Allah, melainkan hasil bentukan sosial atau "kodrat" masyarakat. Apa sesungguhnya kodrat perempuan yang benar- benar tidak bisa dilanggar? Hal ini bisa dijawab dengan melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memang sejatinya bersifat pemberian Allah (given). Misalnya, perempuan mempunyai rahim, vagina, dan payudara sedangkan laki-laki mempunyai penis, jakun, dan memproduksi sperma. Dengan kodrat tersebut, perem- puan kemudian bisa hamil, melahirkan, dan memberi ASI secara langsung sedangkan laki-laki memproduksi sperma yang menyebabkan perempuan hamil. Sebagai kodrat, peran-peran tersebut tidak bisa dipertukarkan. Laki-laki tidak bisa hamil, melahirkan, dan memberi ASI. Kodrat sebagai ketentuan Allah yang bersifat given (diberikan) adalah sesuatu yang memang benar bahwa manusia hanya bisa menerimanya. Namun, ketika manusia bisa memilih, maka hal itu bukan lagi masuk dalam wilayah kodrat melainkan ikhtiar. Misalnya, hamil adalah kodrat perempuan karena alat reproduksi yang dimilikinya. Namun, kapan perempuan akan hamil masuk pada wilayah ikhtiar karena mereka bisa mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi. Atas kehamilan sebagai sesuatu yang berada dalam wilayah ikhtiar (memilih, bukan menerima), 110
Respon NU laki-laki yang membuahi maupun perempuan yang akan menjalani kehamilan sama-sama dituntut untuk memilih dengan penuh tanggung jawab kapan kehamilan itu akan dijalani. Lalu apa itu takdir? Menurut Fazlur Rahman, di negeri Arab sebelum kedatangan agama Islam, perkataan qadar (jamak: aqdar) diartikan sebagai "takdir", sebuah kekuatan buta yang "mengukur" atau menetapkan hal-hal yang tak dapat dikendalikan oleh manusia, terutama sekali sehubungan dengan kelahiran, rezeki, dan kematian. Alquran mengubah konsep takdir yang buta serta tak dapat dielakkan itu menjadi konsep Tuhan Yang Mahakuasa, dan mempunyai maksud dalam penciptaan-Nya. Allah melalui kreativitas-Nya memberikan "ukuran" pada setiap sesuatu, memberikan setiap sesuatu itu potensi-potensi tertentu beserta hukum-hukum tingkah lakunya.80 Perkataan qadar sebenarnya berarti "memberikan ukuran/keterhinggaan", dan ide yang terkandung di dalam doktrin qadar adalah bahwa Allah saja yang tak terhingga secara mutlak sedangkan segala ciptaan-Nya mempunyai "ukuran/ keterhinggaan" atau jumlah potensi yang terbatas.81 Oleh karena itu, perkataan "ukuran" ini tidak dapat menunjukkan teori predeterminisme (takdir), walaupun dapat diartikan sebagai semacam "predeterminisme holistik". Perkataan "ukuran" dalam Alquran tidak berarti "predeterminisme" 80 81 Fazlur Rahman, Tema Pokok Alquran, terjemahan Anas Mahyudin (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), h. 18-19. Ibid., h. 35. 111
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan tetapi "terhingga" atau "terbatas".82 Hal ini ditunjukkan oleh QS. Yâsîn (36): 38-40 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (takdir) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Takdir dalam arti ukuran secara sederhana dapat dipahami sebagai keterbatasan. Salah satu ukuran atau keterbatasan yang ditetapkan pada manusia adalah bahwa mereka tidak mempunyai sayap sehingga tidak bisa terbang sebagaimana burung. Ukuran di sini tidak berbeda halnya dengan ukuran kecepatan sebuah mobil. Misalnya sebuah mobil ditentu- kan (ditakdirkan) oleh penciptanya mempunyai kecepatan maksimal 350 km/jam. Ini berarti bahwa ukuran tertentu (dalam bahasa agamanya adalah takdir) mobil tersebut adalah 350 km/jam di mana mobil tersebut tidak mungkin melawan takdirnya yakni melampaui 350 km/jam. Pemahaman manusia tentang apa yang dipandang sebagai takdir atau kodrat adalah sesuatu yang berbeda. Ia berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas 82 Ibid., h. 98. 112
Respon NU manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, masyarakat muslim terkena sebuah wabah penyakit. Ketika khalifah Umar ra. meminta mereka untuk pindah ke tempat lain yang tidak terkena wabah, seseorang mempertanyakan kebijakannya, "Mengapa kita menghindari takdir Tuhan?" Umar menjawab, "Kita hanya pindah dari satu takdir Tuhan ke takdir-Nya yang lain." Jawaban Umar bin Khatthab mengisyaratkan perbedaan antara takdir dan sesuatu yang dipahami sebagai takdir. Beliau setuju tentang adanya konsep takdir namun tidak setuju bahwa wabah penyakit dipahami sebagai sebuah takdir yang mesti diterima manusia tanpa ada usaha (ikhtiar) untuk menghindarinya. Demikian halnya dengan pemahaman atas bentuk kodrat atau takdir Allah terhadap perempuan. Perkem- bangan atas apa yang termasuk kodrat atau takdir Allah ini juga terjadi pada perempuan. Dulu, perempuan dianggap memiliki takdir untuk terus berada di dalam rumah. Tetapi, kini perempuan sudah dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di ruang publik. Ada beberapa pandangan mengenai perubahan ini. Pertama, perubahan takdir perempuan, yakni takdir perempuan telah mengalami pergeseran. Kedua, berada di rumah yang semula dipandang sebagai takdir (ketentuan) Tuhan bagi perempuan ternyata hanyalah takdir sosial atau ketentuan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah. Ketika perempuan mendapatkan kekerasan dari suami, majikan, atau masyarakat, maka pertanyaannya adalah apakah betul itu takdir yang ditentukan oleh Allah sehingga perempuan tidak bisa menghindar, ataukah hanya "takdir" yang 113
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan ditentukan suami, majikan, masyarakat, dan negara yang sebenarnya sangat mungkin dihindari oleh perempuan? Perbedaan antara kodrat Allah dan "kodrat" masyarakat dapat lebih mudah dipahami dengan melihat perbedaan antara konsep seks/jenis kelamin dengan konsep gender. Seks (jenis kelamin) adalah penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya, laki- laki mempunyai penis, jakala (jakun), dan memproduksi sperma; sedangkan perempuan mempunyai rahim, ovarium, vagina, dan payudara. Secara biologis, alat-alat ini tidak bisa dipertukarkan dan bersifat permanen sehingga dipahami sebagai ketentuan-biologis Tuhan, atau kodrat.83 Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat ini dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lembut, dan keibuan sementara ada pula perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.84 Sesuatu yang menjadi masalah adalah terjadinya kerancuan atau pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini, terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya dalam masyarakat 83 84 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 7-8. Ibid., h. 8. 114
Respon NU di mana apa yang sesungguhnya gender (karena pada dasarnya konstruksi sosial) justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan-biologis Tuhan.85 Perempuan perlu mewaspadai apa yang diyakini sebagai kodrat Tuhan atas diri mereka yang sebetulnya hanyalah "kodrat" masyarakat atau konstruk sosial yang melemahkan mereka dan menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan. Bagaimana dengan kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga: Kodrat Allah ataukah "kodrat" masyarakat? Q.S. al-Nisâ' (4): 34 ("Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....") biasanya dijadikan sebagai dasar untuk memahami bahwa peran laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan kodrat Allah. Namun, tidak demikian halnya menurut laki-laki bernama Asghar Ali Engineer, seorang ulama dari India. Menurut beliau, ada ayat Alquran yang bersifat normatif (apa yang diinginkan Allah atau apa yang seharusnya) dan ada juga yang bersifat kontekstual (realitas empiris sebagaimana adanya). Q.S. al-Nisâ' (4): 34 merupakan ayat kontekstual karena terkait dengan kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Asghar mempunyai pandangan sebagai berikut: Masalah sesungguhnya di sini adalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada saat itu, tidak diragukan lagi, sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena 85 Ibid., h. 10-11. 115
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Alquran mencerminkan situasi sosial itu. Alquran hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah qawwâm (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi qawwâm. Dapat dilihat bahwa pernyataan "adalah qawwâm" merupakan pernyataan kontekstual, bukan normatif.86 Dikaitkan dengan kondisi sosial ketika itu, Q.S. al-Nisâ' (4): 34 mengandung pesan bahwasanya keunggulan laki- laki atas perempuan bukanlah keunggulan yang bersifat hakiki, melainkan terkait dengan peran mereka sebagai pencari nafkah keluarga. Pada realitasnya, kini banyak suami yang dinafkahi istrinya karena gajinya tidak mencukupi atau bahkan karena menganggur. Di samping itu, banyak pula perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa peran suami sebagai pencari nafkah ternyata bisa dipertukarkan dengan perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa laki- laki sebagai pencari nafkah hanyalah "kodrat" masyarakat. B. PEREMPUAN SEBAGAI PENJAGA KESUCIAN DIRI, KELUARGA, DAN KOMUNITAS Kesucian perempuan sering kali dihubungkan dengan tubuhnya. Istilah perempuan suci kerap dipahami sebagai 86 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, penerjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 62. 116
Respon NU perawan atau perempuan yang belum pernah berhubungan seksual dengan lelaki lain. Berbeda dengan lelaki, perempuan dituntut untuk menjaga kesuciannya hingga malam pertama. Bahkan, banyak pria yang secara konyol memahami bahwa darah yang keluar pada malam pertama adalah bukti kesucian atau keperawanan seorang perem- puan. Padahal, darah tersebut dapat keluar akibat perem- puan belum siap melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, perempuan yang tidak mengeluarkan darah pada malam pertama tidaklah selalu berarti tak perawan atau pernah berhubungan seksual sebelumnya, karena bisa jadi dia secara mental sudah siap melakukan hubungan seksual. Salah satu perbedaan antara kodrat perempuan dan kodrat laki-laki adalah bahwa perempuan bisa hamil setelah melakukan hubungan seksual, sedangkan laki-laki tidak. Perempuan bisa memiliki tanda bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual (meskipun hanya sekali) dengan kehamilannya, sementara laki-laki tidak memiliki tanda apa pun meskipun mereka melakukan hubungan seksual berkali-kali. Hal ini berarti bahwa kehamilan perempuan dapat dengan mudah dijadikan tanda ketidaksuciannya, sedangkan laki-laki tidak mempunyai tanda ketidaksucian apa pun. Perempuan kemudian secara sosial mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjaga kesuciannya daripada pria. Tuntutan yang tinggi pada perempuan menyebabkan mereka tetap disalahkan jika gagal menjaga kesucian mereka karena hamil di luar nikah, baik karena kekhilafan maupun karena perkosaan. Sementara, laki-laki penyebab 117
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kehamilan tidak mendapatkan hukuman sosial yang serupa, sehingga seakan-akan hanya perempuanlah yang bertanggung jawab atas hilangnya kesucian tersebut, bahkan ketika kesucian itu direnggut secara paksa oleh laki-laki. Ketika perempuan gagal mempertahankan kesuciannya, keluarga dan masyarakat kerap tidak mau tahu meskipun si perempuan telah menyesali kekhilafannya. Sementara itu, laki-laki tidak mendapatkan hukuman sosial yang sama bahkan ketika mereka lari dari tanggung jawab sebagai pacar ataupun sebagai pemerkosa. Inilah penuturan pengalaman seorang perempuan yang khilaf hingga hamil di luar nikah dan perempuan yang diperkosa oleh orangtua dan abang temannya: "Keluarga saya selalu menyalahkan, mengatakan saya perempuan genit, gatal, dan sebagainya.... Semua orang selayaknya mendukung saya dan tidak mempersalahkan saya. Saya sakit hati, sedih, dan bingung. Saya menyadari saya pernah berbuat salah, tapi saya sekarang menyadari kesalahan saya, jadi saya hendaknya dimaafkan."87 "Menurut saya sangat tidak adil kalau hanya saya yang dimarahin saja tetapi yang laki-laki tidak dimarah- marahin dan digosipkan. Anak perempuan selalu dicap tapi laki-laki tidak. Kalau mau mencap perempuan 87 Wawancara Tim peneliti Komnas Perempuan dengan Kh8, seorang eks pelajar SMA yang dipacari oleh seorang polisi, dihamili, lalu ditinggalkan begitu saja. Wawancara ini dilakukan pada 2003 untuk penelitian tentang keadilan yang diharapkan oleh perempuan korban kekerasan. 118
Respon NU jahat seharusnya begitu juga dengan yang laki-laki... saya sangat sedih orang mengata-ngatai dan hanya menyalahkan saya saja. Mereka kan tahu tangan ditepuk tidak bisa hanya sebelah. Harus kedua-duanya baru bisa berbunyi."88 Dalam kondisi di mana perempuan mempunyai tanda atas ketidaksuciannya, maka perempuan secara sosial dibebani tanggung jawab sebagai penjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Tanggung jawab ini menjadi semakin berat ketika terjadi peperangan karena mereka menjadi alat propaganda untuk melumpuhkan mental lawan. Seorang perempuan korban kekerasan seksual menuturkan kekerasan seksual yang dialaminya pada masa perang: "Dalam perjalanan mereka memaki dan memukuli saya, meludah ke muka saya sambil berkata, "Fretilin tidak ada gunanya. Mereka membuat korek api saja tidak laku, tapi mau merdeka." Mereka mengikat tangan saya ke belakang, menyumbat mulut saya dengan sepotong kain, menutup mata saya, dan mengikat kaki saya... sampai di sebuah sungai, ada seseorang berkata kepada teman-temannya yang lain, "Kita perkosa saja sebelum membawa dia ke komandan." Kemudian mereka meletakkan saya tidur di pinggir sungai tersebut. Setelah itu seseorang 88 Wawancara Tim Penelitian Komnas Perempuan tentang keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Aceh dengan EL3, usia 15 tahun, korban kekerasan seksual pada tahun 2006. 119
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan memegang saya supaya tetap tidur telentang, kemudian saya merasa ada seorang yang memerkosa kesucian saya. Setelah mereka selesai, saya pusing dan diam saja. Melihat itu mereka menampar saya. Mereka kira saya pingsan dan tidak bisa merasakan apa-apa, tapi pada waktu itu saya masih sadar."89 Dalam peperangan apa pun, perempuan kerap diperkosa baik sendiri maupun berkelompok oleh seorang maupun banyak laki-laki. Perempuan juga kerap dijadikan tumbal bagi keselamatan keluarga. Ketika terjadi perang Bosnia melawan Serbia, ulama Bosnia sampai mengeluar- kan fatwa tentang bolehnya aborsi bagi perempuan- perempuan Bosnia korban kekerasan seksual tentara Serbia selama perang.90 Tradisi memperlakukan perempuan sebagai alat propaganda untuk mempermalukan kelompok lain juga telah ada sejak sebelum kedatangan Islam. Hal ini menyebabkan banyak bayi perempuan yang baru lahir 89 90 Ringkasan pernyataan disiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan AA, Dili, 23 April 2003 untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28-29 April 2003. Dikutip dari I Gusti Agung Ayu Ratih, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Seksual (Dili: RWI dan Sida, 2006), h. 200. Prof Ali Yafie, pakar Hukum Islam dari Indonesia, bahkan mengatakan bahwa aborsi bagi perempuan korban perkosaan hukumnya wajib. Beliau mencontohkan keputusan ulama-ulama Bosnia yang mewajibkan perempuan-perempuan korban perkosaan tentara Serbia pada masa perang untuk melakukan aborsi. Lihat basisdata/1998/11/04/0026. html, Bila Mereka Memilih Aborsi, diakses pada Sabtu, 26 Juli 2008. 120
Respon NU dikubur hidup-hidup. Menurut Muhammad Asad, sebagai- mana dikutip oleh Asghar Ali Engineer, motif penguburan bayi perempuan ini ada dua: kekhawatiran bertambahnya beban ekonomi keluarga/kabilah dan ketakutan akan kehinaan yang disebabkan oleh tertangkapnya anak perempuan mereka oleh musuh dan selanjutnya dijadikan kebanggaan bagi penculiknya di hadapan orangtua dan saudara laki-lakinya.91 Kondisi perempuan di mana mereka sering diperalat untuk menghina dan melecehkan komunitas mereka inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah saw. bahwa beliau khawatir akan sebuah fitnah (bencana) terbesar bagi umatnya: fitnah yang disebabkan (menggunakan alat) perempuan. Alquran menggunakan kata fitnah hingga 24 kali dan tak satu pun berbicara tentang bahaya godaan seks perempuan. Sejumlah ayat malah menyebut fitnah dalam kerangka kerusakan akibat kekacauan tatanan masyarakat. Fitnah mewujud sebagai kehancuran sosial. QS. al-Anfâl (8): 73 misalnya, menyebut kata fitnah bersama-sama dengan kata fasadun kabîr, kerusakan besar: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintah- kan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Bisa dipahami kemudian mengapa pertikaian besar antara para sahabat utama dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan al-fitnah al-kubrâ, 91 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, h. 28. 121
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kekacauan besar.92 Menjadi perempuan bukanlah sebuah pilihan melainkan pemberian. Perempuan tidak boleh dibiarkan mendapat- kan kekerasan dalam bentuk apa pun semata-mata karena keberadaannya sebagai perempuan, baik di masa perang maupun tidak. Laki-laki memang tidak mempunyai tanda atas kesuciannya. Namun, tanda kesucian ini hanyalah dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah. Ada maupun tidak ada tanda kesucian itu, Allah mampu mengetahui mana laki-laki yang mampu menjaga kesuciannya dan mana yang tidak. Oleh karena itu, pandangan bahwa hanya perempuan yang dituntut untuk menjaga kesuciannya sedangkan laki-laki tidak sebetulnya bertentangan dengan ajaran Alquran, karena Allah memerintahkan pada keduanya untuk menjaga kesucian mereka dengan baik [QS. al-Ahzâb (33): 35]. Allah juga mengatakan bahwa menjaga kesucian dengan cara hanya melakukan hubungan seksual sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu tanda seorang mukmin yang beruntung [Q.S. al-Mu'minûn (23): 1-6]. Perempuan dan lelaki juga sama-sama diperintahkan menjaga pandangan yang dapat menyebabkan kesucian keduanya ternoda [Q.S. al-Nur (24): 30-31]. Keduanya dilarang mendekati zina [Q.S. al-Isra (17): 32], dan keduanya akan mendapatkan sanksi hukuman yang sama jika melakukan zina [QS. al- Nur (24): 2]. Ayat-ayat di atas secara terang benderang menunjukkan 92 Mujtaba Hamdi, Fitnah, Majalah Syir'ah, Tahannus, April 2006. 122
Respon NU tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan mereka dengan baik. Namun, kesucian tidaklah hanya terbatas pada fisik semata. Laki- laki dan perempuan juga dituntut menyucikan anggota tubuh mereka dengan menggunakannya untuk kebajikan, menyucikan harta dengan zakat, dan menyucikan akidah mereka dengan tidak menyekutukan Allah. Menjaga kesucian diri, keluarga, dan komunitas adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi perang pun demikian. Perang hanya diperbolehkan untuk tujuan menegakkan keadilan sehingga tidak ada tindakan ketidakadilan yang dapat dibenarkan dalam melakukan perang. Keadilan tidak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang tidak adil. Oleh karena itu, perang hanya boleh dilakukan untuk melindungi diri dari perang yang dilancarkan kelompok lain [Q.S. al-Hajj (22): 39]. Secara khusus, Allah bahkan mempertanyakan orang-orang yang tidak mau berperang melawan penindasan yang menimpa orang-orang lemah, baik laki- laki maupun perempuan dan anak-anak [Q.S. al-Nisâ' (4): 75]. Islam memerintahkan kita untuk melindungi perem- puan dalam peperangan, baik dari kekerasan oleh komunitasnya maupun oleh komunitas lawan. Ketika perempuan-perempuan nonmuslim melarikan diri kepada tentara muslim, maka Allah melarang mengembalikan mereka pada suami-suami mereka dan memerintahkan untuk membayar mahar yang dulu pernah mereka terima sebagai tebusan dan tentara muslim hanya bisa ber- 123
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan hubungan seksual dengan mereka dengan cara mengawini terlebih dahulu [QS. al-Mumtahanah (60): 10]. Di luar perang, perlindungan terhadap perempuan dilakukan dengan cara mewajibkan para mahram untuk menjaga mereka. Jika perempuan mendapatkan kekerasan seksual atau lainnya, maka ia tidak berhak untuk disalahkan atas apa yang terjadi di luar kehendaknya. Setiap manusia hanya dibebani dosa akibat perbuatan yang dilakukannya, bukan dosa akibat perbuatan orang lain [Q.S. al-An'âm (6): 164]. Dalam ayat lain, Allah melarang dengan keras memperbudak perempuan secara seksual. Sebaliknya, dalam Q.S. al-Nûr (24): 33, Dia memerintahkan kita untuk menyayangi dan mengampuni perempuan-perempuan korban perbudakan seksual: ...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). Masyarakat tidak berhak memberikan hukuman sosial pada perempuan korban kekerasan seksual yang terjadi bukan atas kehendaknya. Sebaliknya, mereka mempunyai kewajiban untuk membantu memulihkan kondisi perem- 124
Respon NU puan tersebut. Demikian halnya terhadap anak yang lahir akibat perkosaan yang menimpa ibunya atau karena kekhilafan ayah-ibunya. Anak-anak tidak berhak diberi sanksi sosial apa pun atas kondisi yang mereka sendiri tidak mengharapkannya. Alquran sudah menegaskan bahwa seseorang tidak dibebani atas dosa orang lain. Jika kesucian diri, keluarga, dan komunitas telah menjadi tanggung jawab bersama, maka penting bagi kita untuk membangun sistem hukum, politik, dan sosial yang mampu mencegah laki-laki dari melakukan kekerasan seksual pada perempuan, baik dalam kondisi perang maupun dalam keadaan damai, bahkan di luar maupun di dalam perkawinan. C. PEREMPUAN SEBAGAI ANAK, ISTRI, DAN KEPALA KELUARGA Sebagai anak, perempuan mempunyai kewajiban berbakti kepada orangtua. Demikian halnya dengan anak laki-laki [QS. al-Isrâ' (17): 23]. Seorang anak wajib berbakti kepada orangtua di sepanjang hayatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa durhaka pada orangtua termasuk dosa besar, sebagaimana syirik pada Allah dan janji palsu. Bahkan, Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa rida Allah tergantung pada rida kedua orangtua dan marah Allah tergantung pada kemarahan orangtua.93 93 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, V, h. 591. 125
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah r.a. dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Maukah aku ceritakan kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Ada tiga perkara, yaitu menyekutukan Allah, menghardik kedua orangtua, dan bersaksi palsu atau kata-kata palsu." Semasa Rasulullah bersabda, baginda sedang bersandar lalu duduk. Baginda terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata: "Semoga baginda berhenti dari menyebut hadis tersebut." (HR. Bukhari) 94 Dari Abdullah bin 'Amr r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Rida Allah tergantung kepada keridaan orangtua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orangtua." (HR. Turmidzi) Masih banyak ayat dan hadis lain yang menjelaskan pentingnya seorang anak berbakti pada kedua orangtuanya dan bahaya yang mengancam anak jika durhaka pada 94 Al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz, III, h. 320. 126
Respon NU mereka. Tidak mengherankan jika anak dihantui ketakutan manakala membantah ucapan atau kehendak orangtuanya. Sebaliknya, orangtua pun tak jarang menggunakan kewajiban berbakti pada orangtua ini untuk menekan anaknya agar taat. Sejak kecil seorang anak ditanamkan untuk berbakti pada kedua orangtua dengan cara menuruti perintah mereka. Ajaran berbakti pada orangtua sering kali tidak seimbang dengan ajaran mengenai kewajiban orangtua untuk bersikap baik pada anak-anak mereka. Faktanya, tidak semua orangtua memperlakukan anak mereka dengan baik. Tidak sedikit orangtua yang memaksa anak mereka menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Ada seorang ayah yang melacurkan anak perempuannya, bahkan ada pula yang tega memerkosa anak perempuan- nya sendiri. Seorang anak dengan orangtua semacam ini berada dalam sebuah dilema karena di satu sisi mereka meyakini bahwa perbuatan orangtuanya tercela, tetapi di sisi lain mereka juga meyakini adanya kewajiban untuk berbakti pada orangtua. Seorang anak perempuan yang dilacurkan ayahnya menuturkan kebingungannya: "Saya bingung karena saya tahu ini perbuatan dosa, tetapi kalau menolak permintaan ayah saya juga takut menjadi anak yang durhaka."95 Tuntutan ketaatan yang sama juga diterima oleh istri 95 Testimoni seorang anak perempuan dalam seminar yang diadakan oleh UNFPA di Jakarta pada 2006. 127
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan pada suami. Perintah pada istri untuk taat pada suami sering kali juga tidak diimbangi dengan perintah pada suami untuk bersikap baik dan wajar pada istri. Q.S. al-Nisâ' (4): 34 yang menjelaskan kedudukan suami sebagai qawwâm atas istri pun jauh lebih sering dikutip daripada Q.S. al-Nisâ' (4): 19 yang memerintahkan suami untuk bersikap pada istrinya secara patut dan bersabar atas sesuatu yang tidak mereka sukai dari istri: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam masyarakat patriarki, secara sosio-kultural perempuan telah dididik untuk menjadi penurut. Ini tecermin, misalnya, dalam ungkapan bahasa Jawa "Suargo nunut, neroko katut" yang berarti bahagia atau sengsara suami, si istri harus ikut. Relasi suami-istri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi istri sangat lemah. Oleh karena itu, perintah pada istri untuk taat pada suami yang lebih sering dikutip daripada perintah pada suami untuk bertanggung jawab pada istri bisa semakin memperlemah posisi perempuan di hadapan suami yang memang sudah lemah secara sosial. Sebaliknya, 128
Respon NU hal ini bisa menguatkan posisi laki-laki sebagai suami yang memang sudah kuat secara sosial. Keadaan ini pada gilirannya sering kali kemudian menempatkan suami pada posisi penguasa atas istrinya. Jika ini yang terjadi maka posisi istri menjadi sangat rentan, dan hal ini berpotensi memunculkan kekerasan. Penuturan seorang perempuan (istri) di bawah ini menggambarkan keadaan di atas: "Suami saya sakit lumpuh, tidak bisa bekerja. dia suruh saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan biaya berobat dia. tapi dia tidak tahu terima kasih. Saya harus setor uang hasil jerih payah saya kepadanya dan dia yang atur uang itu untuk apa. Saya setiap hari dijatah dalam menggunakan uang hasil kerja saya sendiri. Kalau tidak cukup saya dimaki- maki dan dilempari apa saja yang bisa diraih. Saya tidak berani melawan karena takut dianggap durhaka pada suami."96 Kisah nyata di atas mencerminkan parahnya ketim- pangan relasi suami dan istri. Dalam keadaan invalid, suami masih merasa berhak melakukan tindakan sewenang- wenang atas nama kepala keluarga, tanpa kekhawatiran jika melakukan hal tersebut akan menjadi suami yang tidak bertanggung jawab (suami durhaka). Sebaliknya, istri yang menafkahi keluarga dan mendapatkan kekerasan dari suami masih saja khawatir dianggap tidak berbakti jika melawan kekerasan suaminya. 96 Catatan Konseling Savy Amira, 1998, dikutip dari Komnas Perempuan, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama, h. 72. 129
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Ketaatan istri pada suaminya memang dianjurkan agama. Masyarakat memandang bahwa hal itu menjadi ciri utama seorang istri ideal (al-mar'ah al-shâlihah). Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisâ' (4): 34, para ahli tafsir memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan bahwa istri salehah adalah mereka yang bagus agamanya, taat pada suaminya, menjaga harta dan dirinya untuk suami.97 Sementara itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa istri salehah adalah perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga diri untuk suaminya, dan menjaga harta suami ketika ia tidak di rumah.98 Muhammad Syarif al-Shawaf mengatakan bahwa salah satu kriteria perempuan shâlihah adalah sabar atas kondisi ekonomi suaminya. Dia tidak membebani suami di luar kemampuannya. Dia harus menerima sepenuhnya terhadap kenyataan suaminya dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan suaminya. Apabila suami mempunyai utang kepada orang lain, dia harus bisa berhemat sehingga suami dapat melunasi utangnya.99 Konsep berbakti kepada orangtua (birr al-wâlidayn) dan istri salehah (al-mar'ah al-shâlihah) tidak boleh dilepaskan dari kewajiban ayah dan suami untuk berbuat baik kepada 97 98 99 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'ân (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M), cet, I, juz, V, h. 78 Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm (Mesir: Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M), juz, I, h. 605. Shawaf, al-Hayah al- Zawjiyyah (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2001), cet. ke-8, h. 56. 130
Respon NU anak dan istri. Sebagaimana perempuan, laki-laki sebagai ayah atau suami juga dituntut untuk menjadi orang baik (al-rijâl al-shâlih), yakni bertanggung jawab atas keluarga [QS. al-Nisâ' (4): 34], tidak menelantarkan keluarga [QS. Al-Baqarah (2): 233 dan Q.S. al-Nisâ'(4): 129], dan tidak melakukan kekerasan keluarga (Q.S. al-Nisâ' (4): 19], terutama pada perempuan, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis-hadis berikut ini: 100 Barang siapa yang dikaruniai tiga anak perempuan, kemudian sabar atas mereka, memberi mereka makan, minum, dan pakaian, maka kelak mereka akan menjadi penghalangnya dari api neraka. (HR. al- Thabrani) 101 Sesungguhnya Aisyah istri Rasulullah saw. menceritakan ada seorang perempuan datang padaku bersama dua anak perempuannya meminta sesuatu padaku tapi aku tidak mempunyai apa pun kecuali 100 Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabîr, j. 12, h. 266, hadis no. 14243. 101 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, XII, h. 35. 131
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan satu biji kurma. Aku pun memberikannya. Kemudian ia membagi kurma itu menjadi dua untuk masing- masing anak perempuannya. Kemudian ia berdiri dan pergi. Lalu masuklah Rasulullah saw. dan aku menceritakan hal itu pada beliau. Beliau pun bersabda: "Barang siapa menghadapi berbagai cobaan dan gangguan karena anak perempuannya, namun ia tetap bertingkah laku baik terhadap mereka, maka kelak mereka akan menjadi penghalangnya dari api neraka." Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, ketaatan anak pada orangtua dan istri pada suami hanya dibenarkan dalam hal-hal yang menyangkut kebajikan, bukan hal-hal yang mungkar dan mendurhakai Allah. Jadi, ketaatan dan berbakti tersebut tidaklah bersifat mutlak dalam segala hal. Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang mengisyaratkan bolehnya seorang anak melawan ayah kandung [kisah Nabi Ibrahim, lihat Q.S. al-An'âm (6): 74] dan ayah angkat [kisah Nabi Musa, lihat Q.S. al-A'râf (7):103-129]. Di ayat lainnya, Allah bahkan mengkritik sikap generasi yang membebek pada orangtua mereka dalam kesesatan [Q.S. al-Nahl (16): 35; al-Zukhruf (43): 22-23, dll). Pada prinsipnya, ketaatan hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan kebenaran serta dilarang dalam kemaksiatan, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw.:102 102 Ibid., juz, XV, h. 16; Ibnu al-Muslim, Shahîh Muslim, juz, II, h. 131 132
Respon NU Dari Ibnu Umar ra., dari Nabi saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mendengar dan menaati kecuali ketika diperintahkan untuk melakukan maksiat. Sekiranya diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ia tidak diperbolehkan untuk mendengar dan menaatinya." (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat-ayat dan hadis di atas jelas sekali menunjukkan bahwa konsep birr al-wâlidayn dan al-mar'ah al-shâlihah tidak bisa dipahami sebagai ketaatan yang bersifat mutlak. Kedua orangtua hanya wajib ditaati sejauh memerintahkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka seorang anak dan istri tidak mempunyai kewajiban untuk taat pada orangtua atau suami mereka ketika keduanya memerintahkan hal- hal kemaksiatan. Menolak untuk taat pada mereka dalam kemaksiatan justru menjadi cara untuk mencegah orangtua dan suami dari perbuatan zalim, sebagaimana diperintah- kan oleh Rasulullah saw.:103 103 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, XIV, h. 336 133
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Dari Anas ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tolonglah saudaramu baik yang melakukan kezaliman maupun yang dizalimi." Kemudian seseorang bertanya, "Saya akan menolong jika ia dizalimi, apakah engkau melihat jika dia berbuat zalim bagaimanakah aku menolongnya?" Rasulullah saw. menjawab, "Engkau mencegahnya dari berbuat zalim karena itulah pertolongannya!" (HR. Bukhari dan Muslim)104 Baik (shâlih) dan buruk (ma'shiyyah) adalah sebuah nilai yang selalu ditafsirkan. Manusia bisa sepakat bahwa kebaikan itu dibutuhkan oleh manusia dan keburukan itu perlu dihindarkan. Namun, mereka bisa berbeda pendapat mengenai apakah sesuatu itu baik ataukah buruk. Sesuatu mungkin baik di satu tempat, namun ia bisa menjadi buruk ketika berada di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks keluarga, tafsiran siapakah yang paling dominan dalam mendefinisikan kebaikan bagi keluarga? Idealnya semua anggota keluarga mendapatkan hak yang sama untuk dipertimbangkan pendapatnya, apalagi jika berhubungan langsung dengan dirinya. Namun, faktanya, apa yang baik untuk perempuan sebagai anak maupun istri lebih banyak ditentukan oleh laki-laki (sebagai ayah maupun sebagai suami). Misalnya, tentang perlu tidaknya seorang perempuan ikut memenuhi kebutuhan keluarga atau mencari nafkah 104 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, XIV, h. 336. Sedang Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi lain. Lihat Ibnu al-Muslim, Shahîh Muslim , juz, II, h. 430-431. 134
Respon NU dengan berkarier atau bekerja secara profesional. Masyarakat muslim pada umumnya mengatakan bahwa perempuan tidak perlu, bahkan tidak boleh bekerja, karena nafkah keluarga adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 34 dan diperinci dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233. Fukaha pada umumnya menjelaskan bahwa kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh laki-laki meliputi makan minum berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya, dan perabot rumah tangga. Alat-alat kecantikan dan kesehatan dianggap bukan bagian dari nafkah yang wajib disediakan oleh suami, melainkan oleh ayah. Alasannya cukup mengusik karena istri merupakan milk al- manfa'ah (kepemilikan untuk menggunakan) sebagai-mana rumah kontrakan. Alat kecantikan dan kesehatan dianggap sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki rumah kontrakan sehingga menjadi tang-gung jawab pemiliknya yaitu ayah, bukan penyewa atau suami.105 Konsep mengenai nafkah keluarga seperti ini kemudian dipahami lebih lanjut sebagai pemberian hak kepada suami untuk melarang istrinya bekerja. Banyak perempuan yang mengalah berhenti berkarier agar bisa sepenuhnya mendukung karier suami. Namun, sayangnya, perempuan yang memilih untuk berhenti karier sering kali mengalami ketidakadilan. Pertama, meskipun pekerjaan sebagai ibu 105 Al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-fâzh al-Minhaj (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.), juz, III, h. 426 dan 431. 135
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan rumah berlangsung selama 24 jam sehari, namun mereka tidak dianggap sebagai ibu yang bekerja. Kedua, meskipun pilihan istri untuk berkonsentrasi pada keluarga memberi kontribusi besar pada ketenangan suami dalam bekerja, namun posisi perempuan menjadi lemah karena keter- gantungan secara ekonomi pada suami. Ketiga, pergaulan suami dengan para wanita karier dapat menyebabkan istri terlihat tidak produktif dan menyebabkan mereka tidak segan menceraikan lalu menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda dan produktif. Keempat, keluarga mudah jatuh miskin ketika suami mengalami pailit atau kematian. Meskipun ajaran Islam menyebutkan laki-laki sebagai kepala keluarga, namun dalam faktanya banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, baik karena dicerai, ditelantarkan, ditinggal mati suami, maupun karena mereka menjadi satu-satunya orang yang bekerja dalam sebuah keluarga. Secara umum, Alquran memasukkan keluarga- keluarga yang lemah secara ekonomi, baik dikepalai oleh laki-laki maupun perempuan, ke dalam kategori fakir dan miskin. Pemberdayaan terhadap mereka dilakukan melalui pos-pos zakat dengan menjadikan mereka sebagai dua yang pertama dari delapan golongan yang berhak atas pembagian zakat. Berada dalam kondisi mengharap belas kasihan pihak lain bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Perempuan memang sebaiknya dididik untuk terampil mencari nafkah karena beberapa alasan. Pertama, tidak semua perempuan beruntung mendapatkan suami yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kedua, perempuan yang 136
Respon NU mandiri secara ekonomi lebih dihargai oleh suami dan dapat melakukan peran sebagai orangtua anak secara seimbang dengan suami. Ketiga, kalaupun suami kaya atau mampu, namun kematian dapat saja menghampirinya sewaktu- waktu. Istri yang terlatih mencari nafkah dapat menye- lamatkan anak dari ancaman kemiskinan karena kematian kepala keluarga. Sejak pernikahan, sebetulnya banyak pasangan di mana perempuan lebih banyak berperan. Tak jarang, mahar (maskawin) pun sebetulnya dipersiapkan oleh pihak perempuan. Dalam berkeluarga, tidak sulit pula menemu- kan pasangan suami istri di mana istri sebetulnya mempunyai pendapatan ekonomi yang lebih besar daripada suami. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang menempatkan perempuan dalam posisi di bawah laki-laki dalam praktiknya bisa direkonstruksi dengan menempatkan suami-istri pada posisi setara. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai orangtua, mereka dapat bahu-membahu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mendidik anak, menjaga rumah tangga, dan bersama-sama menjaga kesetiaan ketika berjauhan. Kesetaraan ini sebetulnya menjadi cara pandang Alquran dalam melihat posisi suami dan istri. Berlawanan dengan pandangan umum dalam masyarakat bahwa nusyûz (pembangkangan) bisa dilakukan oleh istri sehingga yang dikenal hanyalah istilah nusyûz istri, Alquran menggunakan kata nusyûz juga untuk para suami, yaitu mereka yang tidak memenuhi kewajiban sebagai suami: 137
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan QS. al-Nisâ' (4): 128: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, maka ayah atau suami juga sangat mungkin disebut sebagai ayah atau suami yang durhaka, yaitu mereka yang menelantarkan keluarganya atau mengajak keluarganya untuk maksiat. Ada orangtua dan suami yang saleh sebagaimana anak dan istri yang salehah, namun ada pula orangtua durhaka dan suami yang nusyûz sebagaimana ada anak durhaka dan istri nusyûz. Jadi, ayah atau suami sama-sama dituntut untuk saleh dan dilarang durhaka atau berbuat nusyûz sebagaimana perempuan. D. PEREMPUAN SEBAGAI WARGA NEGARA DAN PEJABAT PUBLIK Ada sebuah ungkapan cukup populer bahwa perem- puan adalah tiang negara. Jika mereka baik, maka kokohlah 138
Respon NU negara. Namun jika mereka rusak, maka hancurlah negara. Ungkapan ini mengisyaratkan pentingnya peran perem- puan dalam sebuah negara. Mereka memegang peran kunci atas nasib sebuah negara. Sebagai ibu, perempuan adalah "sekolah" pertama bagi seluruh anak bangsa. Namun demikian, apa yang terjadi dalam realitas justru sebaliknya. Perempuan jarang hadir di posisi penting pengambil kebijakan negara sebagai pejabat publik, bahkan keberada- an perempuan sebagai warga negara pun banyak diabaikan. Masih minimnya peran aktif perempuan dalam kehidupan bernegara terutama disebabkan oleh adanya konsep pembagian peran di mana laki-laki berada di wilayah publik, sementara perempuan di wilayah domestik (di rumah). Pembakuan atas peran perempuan seperti ini kemudian menyingkirkan perempuan dari ruang publik. Ketika pemerintahan Afghanistan jatuh ke rezim Taliban pada 27 September 1996, misalnya, nasib perempuan mengalami perubahan yang sangat drastis. Atas nama penegakan syariat Islam, mereka dipaksa melepaskan seluruh profesi mereka di ruang publik dan digiring masuk ke rumah tanpa boleh keluar kecuali dengan mahram-nya. Tidak ada celah sesempit apa pun bagi perempuan kala itu untuk mengaktualisasikan diri di luar tembok rumahnya. Nasib perempuan di Saudi Arabia hingga kini tidak jauh berbeda. Mereka harus puas dengan pekerjaan yang steril dari perjumpaan dengan lawan jenis. Oleh karena itu, kesempatan kerja yang bertebaran di wilayah publik, dari memimpin negara sampai dengan menjual pakaian-dalam perempuan di pasar tradisional, menjadi monopoli lelaki. 139
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Undang-undang tentang segregasi antara lelaki dan perempuan di negara ini telah menutup akses perempuan untuk terjun ke ruang publik. Perempuan di Mesir mempunyai nasib lebih baik. Perempuan di Negeri Piramida ini sudah banyak menempati pos-pos kerja formal maupun informal, sekalipun masih ada dominasi lelaki juga. Namun, mereka masih kerap dituduh sebagai kambing hitam dari membludaknya jumlah pengangguran lelaki. Artinya, perempuan bekerja di ruang publik masih sering dianggap sebagai pencuri hak lelaki. Salah satu ayat Alquran yang paling banyak dipakai sebagai dasar pembakuan peran perempuan di wilayah domestik adalah Q.S. al-Nisâ' (4): 34. Ayat yang mengata- kan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan ini dianggap memberi hak bagi laki-laki untuk memberi izin atau tidak pada perempuan, bahkan hanya untuk sekadar keluar rumah. Ketika perempuan tidak diperhitungkan keberadaannya sebagai warga negara maupun sebagai pejabat publik, maka sudah barang tentu kebijakan negara sepenuhnya tergantung pada laki-laki sebagai pengambil kebijakan. Perempuan kemudian tergantung sepenuhnya pada keputusan laki-laki. Kondisi ini tentu saja membuat posisi perempuan dalam sebuah negara sangat lemah. Kondisi dan kebutuhan khusus perempuan pun menjadi terabai- kan. Misalnya saja kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan di wilayah publik, terutama yang terjadi di wilayah konflik atau daerah yang terkena bencana alam. Kasus-kasus perkosaan dan perbudakan seksual yang 140
Respon NU dialami oleh BMIP di luar negeri dipandang sebagai sesuatu yang kalah penting, bahkan dapat merusak hubungan baik antarnegara. Demikian halnya dengan perlunya menyedia- kan sarana kesehatan bagi ibu-ibu yang melahirkan sehingga risiko kematian akibat kehamilan berisiko tinggi dipandang kalah penting daripada pembangunan fasilitas rumah sakit yang mewah dan bertaraf internasional. Ketika perempuan tidak hadir dalam ruang pengam- bilan kebijakan negara, maka peraturan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan menjadi hanya ditentukan dari perspektif laki-laki. Ini terjadi sejak dari perencanaan, perumusan, pengesahan, hingga implemen- tasi. Kenyataan ini akan menjadikan kepentingan perem- puan dikorbankan. Misalnya, Perda Penertiban Prostitusi Tangerang yang melarang perempuan keluar malam pada jam-jam tertentu. Aturan ini jelas mengabaikan kebutuhan buruh-buruh perempuan di beberapa pabrik yang menerapkan sistem shift siang dan shift malam. Dalam implementasinya terbukti terjadi kesalahan penangkapan perempuan-perempuan yang sebetulnya bukan PSK namun diperlakukan layaknya PSK. Demikian halnya aturan- aturan yang berkaitan dengan BMI. Banyak aturan yang dikatakan sebagai upaya melindungi BMI namun dalam perspektif mereka sendiri justru menimbulkan kekerasan, sehingga istilah "perlindungan" dalam isu BMI mempunyai konotasi negatif, yakni mengendalikan. Cara pandang terhadap perempuan sebagai sumber fitnah sangat menunjukkan cara pandang yang bias laki- laki. Jika ditelisik lebih lanjut, ayat-ayat yang berbicara 141
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan tentang penciptaan Adam dan pasangannya justru mengandung perubahan cara pandang atas perempuan. Jika semula orang meyakini bahwa Hawa yang menyebab- kan Adam tergelincir dari surga, maka Alquran menegaskan bahwa Adam dan pasangannya sama-sama digoda oleh setan sebagaimana dijelaskan dengan gamblang dalam Q.S. al-Baqarah (2): 35-36 yang artinya berikut: Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan pasanganmu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang- orang yang zalim." Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Namun, keyakinan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, penggoda, dan dapat melemahkan iman menye- babkan banyak lelaki (baik sebagai ayah, suami, tokoh agama, dan penguasa) memutuskan untuk melarang perempuan keluar rumah. Keyakinan ini seakan mendapat- kan dukungan dari hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:106 106 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bârî, juz, X, h. 172 142
Respon NU Dari Usamah bin Zaid ra. dari Rasulullah saw.: "Tidak ada fitnah yang paling membahayakan kaum lelaki selepas zamanku kecuali fitnah dari kaum wanita."(HR. Bukhari) Ayat di atas menunjukkan keterlibatan Adam dan pasangannya dalam kesalahan memakan buah yang disebut setan sebagai buah khuldi (keabadian). Redaksi ayat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diperintahkan masuk surga, dilarang mendekati pohon tersebut, digoda oleh setan, lalu bersama-sama tergoda, dan diusir dari surga. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan sejak awal penciptaannya sama-sama bisa tergelincir oleh tipu daya setan, bukan laki-laki terkena tipu daya perempuan. Adapun hadis di atas juga dapat dipahami dalam konteks di mana perempuan sering dijadikan alat untuk memper- malukan suatu kabilah dengan cara menangkap anggota perempuan kabilah lain dan memerkosanya. Dalam kondisi seperti itu kabilah kehilangan kehormatannya. Perempuan sering kali diperalat untuk menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan bagi keluarga dan kabilahnya. Oleh karena itu, perintah untuk berhati-hati terhadap fitnah dari perempuan dapat dipahami sebagai bahaya atas fitnah yang menggunakan perempuan sebagai alat propaganda sehingga inti dari pesan tersebut adalah lindungi perempuan dari bahaya fitnah yang mengintainya, bukan pesan untuk menghindari perempuan karena mereka sumber fitnah. Larangan perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan 143
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan negara bertentangan dengan sikap Rasulullah saw. terhadap perempuan sebagai komunitas. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan keterlibatan komunitas perempuan dalam kehidupan bersama pada masa Rasulullah saw. Beberapa di antaranya adalah perempuan diberi hak politik untuk melakukan baiat kepada Rasulullah saw. sebagaimana laki- laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai warga sebuah komunitas muslim, keberadaan mereka tidaklah tergan- tung pada keputusan politik yang diambil oleh suami atau ayah mereka. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 12 yang artinya sebagai berikut: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan- perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah saw. bahkan dilarang mengembalikan perempuan-perempuan yang telah menyatakan sikap politiknya ke suami-suami mereka yang masih kafir. Bahkan, beliau diperintahkan untuk mengganti mahar yang dulu mereka terima sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al- Mumtahanah (60): 10 yang artinya sebagai berikut: 144
Respon NU Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pada masa Rasulullah, perempuan juga biasa mengadu- kan ketidakadilan yang mereka rasakan dalam berumah tangga. Q.S. al-Mujâdilah (58): 1-2 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hal ini. Berikut adalah terjemahan ayat tersebut: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal-jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang men-zhihâr istrinya 145
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Beberapa riwayat hadis juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengizinkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh Rasulullah saw. selaku pemimpin. 107 Ada seorang perempuan yang datang menuntut kepada beliau saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, para laki-laki telah jauh menguasai pelajaran darimu. Bisakah engkau peruntukkan waktu khusus untuk kami perempuan, guna mengajarkan apa yang engkau terima dari Allah?" Nabi pun menjawab, "Ya berkumpullah di hari ini di tempat ini." Kemudian para perempuan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah Swt.... 107 Ibid., juz, XV, h. 226 146
Respon NU Sikap Rasulullah saw. yang menghargai keberadaan perempuan dan mempertimbangkan suara-suara mereka tentu saja merupakan sikap yang revolusioner pada masanya. Sahabat Umar bin Khaththab memberikan kesaksian:108 Kami semula tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka secara otonom di mana kami tidak bisa lagi mengintervensi. Ucapan Umar bin Khaththab di atas mengisyaratkan bahwasanya proses penguatan posisi perempuan dalam masyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah sesuatu yang sangat baru. Melihat sikap-sikap Rasulullah yang demikian memberi peluang kepada perempuan untuk mengembangkan diri sangatlah memungkinkan beliau untuk menunjuk perempuan sebagai seorang pemimpin dalam ruang publik, hanya saja kondisi saat itu belum memungkinkan. Pada masa khalifah Umar bin Khaththab, hal ini telah memungkinkan sehingga beliau pernah menunjuk seorang perempuan bernama al-Syifa' sebagai kepala pasar di kota Madinah.109 Mayoritas ulama 108 109 Ibid., juz, X, h. 484. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 306-308. 147
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan membolehkan perempuan menjadi mufti, yakni orang yang bertugas menjelaskan hukum-hukum agama dengan argumentasi ilmiah dan tanggung jawab personal. Ibnu Jarir al-Thabari dan al-Hasan al-Bashri membolehkan perempuan menjadi hakim, dan Dr. Ramadhan al-Buthi juga membolehkan perempuan menjadi anggota legislatif. Ulama lainnya melarang karena perempuan dianggap kurang cerdas dan keniscayaan pejabat publik berbaur dengan laki-laki.110 Kini, ketika perkembangan zaman telah memungkinkan perempuan memegang jabatan-jabatan penting, baik jabatan politik dari lurah, bupati, gubernur, presiden, perdana menteri, anggota legislatif, dll. hingga jabatan- jabatan profesional seperti dokter, insinyur, hakim, pengacara, guru besar, dll., fantasi abad lalu tentang superioritas lelaki atas perempuan dan lemahnya perempuan semakin mudah ditolak. Argumen-argumen teologis yang mendasari superioritas lelaki atas perempuan tersebut sejatinya telah dipatahkan oleh fakta di lapangan. Pada masa lampau, menekankan kesetaraan (equality) laki-laki dan perempuan dalam kecerdasan masih sangat ganjil, sama ganjilnya dengan menekankan keunggulan (superiority) lelaki atas perempuan pada masa modern ini. Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang memberi ruang cukup luas bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Hasilnya cukup 110 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 143- 145. 148
Respon NU menggembirakan karena telah ada UU yang lahir dari usaha perempuan untuk melindungi komunitas perempuan dari kekerasan yang kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu UU Antikekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Di samping itu, Indonesia juga telah mempunyai ketentuan kuota 30% bagi setiap partai untuk mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif. Penetapan angka ini hendaknya dipahami sebagai jaminan pemberian tempat bagi perempuan yang selama ini jumlahnya sangat minim, bukan sebagai pembatasan jumlah maksimal perempuan yang diperbolehkan duduk di bangku legislatif. Ketetapan ini memberi harapan banyak bagi perempuan atas lahirnya kebijakan publik yang juga sensitif terhadap kepentingan perempuan. Ini adalah konsekuensi logis dari pengakuan perempuan sebagai warga negara penuh, sehingga mereka betul-betul bisa berperan maksimal sebagai tiang negara dalam arti sesungguhnya. 149
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bab III Teologi Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan A. ISLAM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Sejak lama perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara sosial, politik, maupun agama dilemahkan. Memang ada beberapa tempat yang menganut sistem matriarkal di mana perempuan lebih kuat daripada pria, tetapi jumlahnya tidaklah seberapa. Pada umumnya adalah sebaliknya, yakni sistem patriarkal di mana laki-laki menguasai segala sendi kehidupan. Salah satunya adalah masyarakat Arab. Pada masa turunnya Alquran, kondisi perempuan Arab sangatlah mengenaskan. Mereka adalah simbol kehinaan. Kehadiran bayi perempuan dianggap mempermalukan sebuah keluarga atau kabilah sehingga banyak di antara mereka yang dikubur hidup- hidup. HAMKA menjelaskan bagaimana tradisi penguburan hidup-hidup bayi perempuan itu berlangsung: Pada masa itu, ketika perempuan hamil telah merasakan sakit karena akan melahirkan, keluarganya menggalikan lubang dan ia disuruh mengejankan di muka lubang itu. Setelah bayi terlihat, maka akan dicek apakah ia perempuan ataukah laki-laki. Kalau ternyata 150
Respon NU perempuan, maka dibiarkan bayi itu lahir dan langsung masuk ke dalam lubang, dan lubang itu pun langsung pula ditimbun dengan tanah. Sebaliknya jika ternyata bayi itu laki-laki, barulah disambut dengan gembira.111 Dalam sistem sosial semacam ini, posisi perempuan sangatlah lemah sehingga rentan mendapatkan kekerasan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan saat itu dapat dilihat dari gambaran yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi, seorang ulama Mesir: Ketika itu, wanita diperjualbelikan seperti hewan dan barang. Mereka dipaksa untuk kawin dan melacur. Mereka diwariskan namun tidak mewarisi, dimiliki namun tidak memiliki, dan wanita yang memiliki sesuatu dihalangi untuk menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak untuk mempergunakan harta istri tanpa persetujuannya.112 Dalam kondisi seperti di atas, perempuan rentan mengalami kekerasan, baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh masyarakat. Perempuan seakan tidak memiliki dirinya karena sebagai anggota keluarga, nasibnya sangat tergantung pada laki-laki yang menjadi 111 112 Hamka, Kedudukan Perempuan dalam Islam (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996), h.22-23 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Alquran, penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 151. 151
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kepala keluarga. Demikian halnya sebagai anggota kabilah maupun suku. Ketika perempuan sudah tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya, maka kekerasan demi kekerasan dapat dengan mudah terjadi, seperti tidak diakuinya hak milik perempuan atas harta yang menyebab- kan perempuan sangat tergantung pada belas kasihan keluarga dan kabilahnya. Posisi yang lemah secara ekonomi ini kemudian melahirkan kekerasan lainnya di mana suara- suara mereka tidak dipertimbangkan. Akibatnya adalah nasib mereka sepenuhnya tergantung pada laki-laki. Lemahnya posisi perempuan dapat dilihat dalam adat perkawinan yang berlaku saat itu seperti poligami, di mana lelaki dapat memiliki banyak istri dalam jumlah yang tidak dibatasi. Menurut al-Thabari, seorang anggota Quraisy rata- rata mempunyai 10 istri. Ada yang 4, 5, 6 atau bahkan 10 dan bertanya siapa yang bisa menghentikannya dari kawin lebih banyak lagi.113 Bahkan, laki-laki juga diperbolehkan memoligami perempuan-perempuan yang masih mempu- nyai hubungan keluarga sangat dekat, seperti kakak-adik, bibi-ponakan, dan lainnya. Laki-laki pun masih memiliki hak istimewa lain seperti nikah al-daizan, di mana ketika seorang lelaki wafat, maka anak lelaki tertuanya yang menentukan apakah ia sendiri akan mengawini bekas istri ayahnya, mengizinkan dia kawin dengan lelaki lain, atau melarangnya kawin hingga akhir masa;114 zawaj al-badal di mana lelaki dapat saling bertukar istri tanpa maskawin; 113 114 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'ân (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M), cet, I, juz, IV, h. 281 Ibid., h. 369 152
Respon NU zawaj al-shighâr di mana laki-laki menikahi perempuan tanpa maskawin karena ia menikahkan anak atau kerabat perempuannya dengan kerabat laki-laki calon istrinya; nikah al-istibda di mana suami meminta istrinya untuk berhubungan seksual dengan lelaki lain supaya hamil; dan nikah al-zainah di mana lelaki berhak menikahi perempuan yang ditangkapnya dalam peperangan. 115 Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai adat pernikahan seperti ini, seorang istri rentan menerima kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik seperti pemukulan, psikis seperti tuduhan zina, zhihâr (punggung- nya dikatakan seperti punggung ibu suami dengan maksud tidak akan berhubungan seksual), ditalak dan dirujuk sewaktu-waktu, dan kekerasan ekonomi seperti dikuasainya harta istri oleh suami, maupun penelantaran rumah tangga dalam bentuk ditinggalkan begitu saja. Perempuan sangat mudah jatuh miskin dan menjadi budak lalu dilacurkan. Sejak awal kehadirannya, Islam telah menunjukkan komitmen kuatnya atas penegakan keadilan. Perempuan sebagai salah satu kelompok sosial yang tertindas mendapatkan perhatian khusus dari Allah Swt. melalui ayat- ayat yang diturunkan-Nya. Bahkan, salah satu surah Alquran dinamai al-Nisâ' (perempuan). Beberapa perubahan revolusioner yang dibawa oleh Alquran sehubungan dengan kondisi perempuan saat itu antara lain: pertama, penegasan bahwa jenis kelamin sebagaimana suku dan kabilah tidaklah berarti apa pun bagi Allah. Parameter 115 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan, h.32-34. 153
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan [Q.S. al-Hujurât (49): 13]. Jenis kelamin, suku, dan kabilah adalah sesuatu yang tertutup karena manusia tidak memilih untuk diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, sebagai orang Arab atau bukan, dan sebagai orang Quraisy maupun bukan. Sebaliknya, takwa bersifat terbuka karena menjadi takwa atau bukan adalah sebuah pilihan, di mana siapa pun di muka bumi ini, baik ia budak maupun tuan, orang Arab maupun bukan, laki-laki maupun perempuan, sama-sama bisa mencapai posisi tersebut. Parameter baru ini juga memberi sistem kekerabatan baru yang terbuka di mana setiap orang dengan latar belakang apa pun bisa menjadi anggotanya. Mereka diikat oleh satu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang patut disembah sehingga menolak penghambaan yang terjadi pada sesama manusia dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah yang memerintahkan mereka untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Tentu saja, sistem kekerabatan baru ini mengancam kelompok masyarakat pelaku ketidak- adilan, yakni lelaki pada umumnya serta tuan, penguasa, dan orang-orang kaya pada khususnya. Memang terdapat pula perempuan-perempuan yang juga diuntungkan oleh status quo. Mereka antara lain adalah istri para pembesar Arab seperti Abu Lahab sehingga ikut memusuhi Rasulullah saw. dan pengikutnya [lihat Q.S. al-Lahab (111) :1-5]. Dampak dari pengakuan sebagai manusia seutuhnya adalah dipertimbangkannya suara dan kepentingan perempuan dalam kehidupan sosial. Mereka diberi hak politik dengan melakukan baiat secara mandiri [Q.S. al- 154
Respon NU Mumtahanah (60): 12], dapat sewaktu-waktu datang ke rumah Rasulullah saw. untuk mengadukan masalahnya sehari-hari [Q.S. al-Mujadilah (58): 1-2], termasuk urusan rumah tangga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah kerap menerima kunjungan perempuan untuk berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk pandangan agama tentang berbagai hal yang hanya dialami oleh perempuan, seperti haid, nifas, dll. Rasulullah saw. sangat simpatik dalam menyikapi keluhan-keluhan perempuan meskipun mendapat protes dari para sahabat laki-laki. Dalam soal pemukulan perempuan, misalnya, terdapat riwayat sebagai berikut: Iyas bin Abdillah bin Abi Dzuhab r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian memukul perempuan!" Lalu 'Umar r.a. datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk memukul mereka." Kemudian banyak sekali perem- puan yang mendatangi keluarga Rasulullah saw., mengadukan perilaku suami mereka. Rasulullah saw. pun bersabda: "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi Muhammad sambil mengadukan perilaku 155
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan suami mereka. Mereka (para suami yang memukul istri) bukanlah orang baik-baik."116 Salah satu perubahan mendasar tentang perempuan yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah sistem perka- winan. Menurut Yusuf Qardlawi, di antara topik terpenting yang dibawa Alquran berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil kepada perempuan, serta membebaskannya dari kezaliman jahiliah dan dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Alquran memberikan kehormatan kepada kaum wanita, hak-hak mereka sebagai manusia, memuliakan mereka sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat.117 Islam pun melarang praktik-praktik perkawinan yang merugikan perempuan seperti nikah al-daizan, zawaj al-badal, zawaj al-shighâr, nikah al-istibda dan membatasi poligami hingga 4 istri saja. Pernikahan tidak lagi dipandang sebatas pemuas kebutuhan seksual dan sarana untuk memperoleh keturunan bagi laki-laki sehingga posisi perempuan tak ubahnya seperti mesin pemuas seksual dan alat mempro- duksi anak. Alquran memberikan fondasi yang kuat bahwa nikah adalah sarana untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin di mana hubungan suami-istri didasarkan atas kasih sayang, bukan kekuasaan [QS. al-Rum (30): 21]. Suami 116 117 Muhammad Asyraf bin Amir al-'Azhim, 'Awn al-Ma'bud 'alâ Sunan Abî Dâwud (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, tt.), h. 954-955. Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Alquran, h. 148. 156
Respon NU harus memperlakukan istri secara layak bahkan ketika mereka membenci istri-istri mereka [Q.S. al-Nisâ' (4): 19]. Jika terjadi pertengkaran, suami diperintahkan untuk mencari cara selain memukul dan dilarang mencari-cari alasan untuk memukul [QS. al-Nisâ' (4): 34]. Suami juga dilarang keras membiarkan para istri dalam posisi menggantung, melainkan segera dirujuk atau dicerai secara baik-baik [QS. al-Baqarah (2): 229]. Bahkan, para suami diperintahkan untuk berwasiat agar istri mereka dinafkahi oleh keluarga suami selama setahun dan tidak diusir dari rumah di mana mereka tinggal [QS. al-Baqarah (2): 240]. Selain dikuatkan melalui kewajiban memberi nafkah bagi para suami, hak perempuan atas harta juga dikuatkan melalui adanya kewajiban bagi para lelaki untuk memberi mahar pada perempuan yang akan dinikahinya. Di samping itu, juga ada penegasan bahwa mahar adalah hak istri yang tidak boleh diambil keluarganya maupun suaminya [Q.S. al- Nisâ' (4): 4]. Di surah yang sama ayat 20-21, Allah mengecam suami-suami yang ingin mengambil mahar itu kembali ketika mau cerai padahal ia sudah menyetubuhi istrinya. Di samping mahar, hak perempuan atas harta juga dikuatkan melalui ketentuan waris yang mewajibkan perempuan sebagai pihak yang harus diberi. Jika semula perempuan tidak menerima waris bahkan diwariskan, maka Alquran menjamin adanya hak waris bagi perempuan dengan perbandingan yang variatif seperti setengah dari laki-laki, yakni jika mereka sama-sama berada dalam posisi anak, bisa pula sama dengan laki-laki, yakni ketika laki-laki dan perempuan berada dalam posisi orangtua yang ditinggal 157
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan mati anaknya yang tidak punya anak [Q.S. al-Nisâ' (4): 11]. Pengakuan pada hak perempuan untuk memiliki harta tidak hanya muncul dalam bentuk hak menerima warisan secara pasif, mereka juga bisa mewariskan harta ketika mati. Hal ini berarti bahwa meskipun telah mati, harta seorang perempuan tetap dihormati sebagai miliknya sendiri sehingga tidak lantas berhak dikuasai oleh suami, ayah, atau kerabatnya secara otomatis, namun tetap harus dibagikan kepada ahli waris menurut hubungan mereka dengan perempuan tersebut. Kondisi perempuan yang semula diwariskan kemudian bisa mendapatkan warisan, bahkan bisa mewariskan hartanya sendiri merupakan perubahan yang sangat revolusioner. Alquran juga melarang suami melakukan kekerasan psikis seperti zhihâr pada istri mereka [Q.S. al-Ahzâb (33): 4] dan diberi sanksi tertentu jika mereka melanggarnya. Di samping itu, suami juga dilarang sembarangan menuduh istrinya telah melakukan zina tanpa adanya saksi memadai yang disebut dengan qadzaf [Q.S. al-Nûr (24): 4]. Jika suami bersikeras menuduh istrinya zina namun tidak mempunyai saksi, maka sebagaimana suami, istri pun diberi hak bersumpah untuk menggugurkan sumpah yang dilakukan oleh suaminya [Q.S. al-Nûr (24): 6-9]. Sumpah yang dikenal dengan nama li'an ini sesungguhnya menunjukkan bahwa nilai kesaksian perempuan (istri) bisa setara sehingga sumpahnya mampu menggagalkan sumpah laki-laki (suami). Penegakan keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah saw. paralel dengan sikap antikekerasan terhadap 158
Respon NU kemanusiaan. Tantangan yang paling utama pada saat itu adalah sistem perbudakan yang telah mengurat-mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab dan banyak menyebab- kan kekerasan seksual pada perempuan. Alquran melarang perbudakan sedikit demi sedikit dengan berbagai cara, antara lain: 1. Menegaskan bahwa kedudukan budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik untuk dinikahi meskipun laki-laki atau perempuan musyrik tersebut lebih ganteng atau cantik dan lebih kaya [Q.S. al-Baqarah (2): 221]. 2. Menganjurkan mengawini budak-budak perempuan yang beriman [Q.S. al-Nisâ' (4): 25]. Rasulullah saw. sendiri memberi contoh dengan mengawini Maria Qibtiyah. Ini adalah contoh konkret bagaimana budak semestinya tidak dibedakan dari orang merdeka. 3. Memberi hukuman separuh dari orang merdeka kepada budak jika mereka melanggar syariat Islam [Q.S. al-Nisâ' (4): 25]. 4. Menerapkan sanksi hukuman berupa membebaskan budak atas berbagai pelanggaran syariat Islam seperti zhihâr [al-Mujadilah (58): 3] dan pelanggaran sumpah [Q.S. al-Mâ'idah (5): 89]. 5. Menjadikan budak sebagai salah satu kelompok yang wajib diberi zakat [Q.S. al-Tawbah (9): 60]. 6. Menganjurkan para pemilik budak untuk memberi kesempatan pada para budak untuk melakukan perjanjian demi kemerdekaan dirinya [Q.S. al-Nûr (24): 33]. 7. Melarang melacurkan budak-budak perempuan [Q.S. al-Nûr (24): 33]. 159
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bahkan, dalam peperangan, Rasulullah saw. melarang keras tentara muslim untuk memerkosa perempuan- perempuan nonmuslim yang menjadi tawanan. Jika para sahabat menginginkan mereka, maka harus mengawini mereka secara baik-baik sebagaimana biasanya. Perang haruslah dilakukan untuk melindungi kelompok lemah dalam masyarakat seperti orangtua, anak-anak, dan perempuan [QS. al-Nisâ' (4): 75]. Bukan sebaliknya untuk mendapatkan tawanan perempuan dan mencari gundik sebanyak-banyaknya. Perang dalam Islam bersifat preventif, karena itu hanya diizinkan jika pihak lain menyerang lebih dulu [al-Hajj (22): 39]. Sayang sekali, spirit pembebasan dan penguatan perempuan yang ada dalam ketentuan Alquran kini banyak diterapkan dalam semangat sebaliknya. Ada beberapa contoh yang penting untuk dijadikan renungan. Pertama, poligami. Jika kita melihat ayat tentang poligami, maka terlihat pesan utamanya bukanlah anjuran untuk berpoligami melainkan perlindungan bagi anak yatim perempuan dari perampokan harta berselubung perka- winan. Ayat tentang poligami terdapat di Q.S. al-Nisâ' (4): 2-3 sebagai berikut: 160
Respon NU Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan- tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Pesan poligami dalam ayat di atas pun merupakan pembatasan, bukan pembukaan peluang, karena ketika itu masyarakat Arab bukan pelaku monogami melainkan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ayat ini merupakan pukulan berat bagi para sahabat karena mereka diharuskan menceraikan sejumlah istri mereka jika melebihi empat. Meskipun ada pembatasan empat, ayat ini juga mensyaratkan kemampuan berbuat adil bagi laki-laki yang berpoligami. Ini berkaitan dengan banyaknya praktik poligami yang tidak bertanggung jawab sehingga istri dan anak-anak mereka terlantar. Keharusan adil ini disertai pula dengan penegasan bahwa laki-laki tidak mungkin adil kepada istri-istrinya yang terdapat pada Q.S. al-Nisâ' (4): 129 sebagai berikut : 161
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, pesan monogami Alquran sesungguh- nya begitu jelas. Namun, penafsiran tradisional kerap mengabaikan syarat keadilan ini. Mereka mengatakan bahwa izin untuk melakukan poligami dipandang mempunyai kekuatan hukum, sedangkan keharusan untuk berbuat adil pada istri- istri walaupun penting terserah pada kebaikan si suami. Dari sudut pandangan agama yang normatif, keadilan terhadap para istri yang memiliki posisi lemah ini tergantung pada kebaikan suami, walaupun pasti akan dilanggar. Sebaliknya, para modernis muslim cenderung mengutamakan syarat keadilan dan pernyataan Alquran bahwa perlakuan adil itu mustahil. Mereka mengatakan bahwa izin poligami itu hanyalah untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja.118 118 Fazlur Rahman, Tema Pokok Alquran, h. 69-71. 162
Respon NU Kedua, waris. Ketentuan waris bagi perempuan mempunyai gerak yang berlawanan dengan poligami. Jika kebolehan poligami hingga empat istri muncul dalam masyarakat yang membolehkan poligami tanpa batas (dari banyak menuju sedikit), maka bagian waris anak perem- puan muncul dalam masyarakat Arab yang ketika itu tidak memberi harta waris kepada perempuan sama sekali, bahkan memperlakukan perempuan seperti harta warisan yang dibagikan (dari tidak ada menjadi separuh dari laki- laki). Spirit dari ketentuan waris adalah pemberdayaan perempuan secara ekonomi, bukan membatasi perem- puan untuk mendapatkan harta warisan yang banyak sebagaimana dipahami selama ini. Perbandingan besaran waris yang diterima oleh laki-laki dan perempuan pun bervariasi, tergantung hubungan mereka dengan pemberi waris. Perempuan bisa mendapatkan setengah dari laki- laki seperti dalam status sama-sama anak [1/2 banding 1 bagian, lihat Q.S. al-Nisâ' (4): 11] atau suami-istri [1/2 dan 1/4 banding 1/4 dan 1/8, lihat Q.S. al-Nisâ' (4): 12]. Besaran waris yang diterima oleh laki-laki dan perempuan bisa pula sama dalam status sebagai orangtua (ayah-ibu) yang ditinggal mati oleh anaknya yang tidak beranak [sama-sama seperenam, lihat Q.S. al-Nisâ' (4):11]. Jika keadilan ketika itu ditentukan oleh hubungan kekerabatan karena hubungan ini memang sangat menentukan kedekatan pewaris dan yang diwarisinya, maka pada masa modern banyak masyarakat muslim hidup dalam sebuah sistem di mana kekerabatan tidak lagi menentukan kedekatan di antara mereka. Allah mengisyaratkan bahwa perbedaan bagian waris yang diterima oleh ahli waris itu 163
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan ditentukan oleh seberapa dekat dan seberapa banyak ahli waris memberi manfaat kepada pewaris semasa hidupnya sesuai dengan Q.S. al-Nisâ' (4): 11 di atas. Dengan demikian, relasi laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu akan membutuhkan keadilan waris dalam formula yang berbeda. Misalnya, apakah suami yang menelantarkan istrinya tetap berhak atas harta waris yang ditinggalkan istrinya? Apakah ayah yang menelantarkan anaknya tetap berhak atas harta yang ditinggalkan anaknya? Apakah anak perempuan yang merawat orangtuanya yang sakit dan mengasuh adik-adiknya sejak kecil tetap mendapatkan separuh dari adik-adiknya ketika orangtuanya meninggal? Ketiga, mahar. Keharusan memberi mahar bagi suami kepada istri muncul dalam masyarakat Arab di mana ketika itu perempuan tidak diakui haknya untuk memiliki harta. Karena itu, pemberian mahar dan bahwa mahar adalah hak istri - yang tidak boleh diambil oleh keluarganya dan oleh suami tanpa izinnya - mengandung penegasan akan hak perempuan untuk memiliki harta. Seorang suami tidak bisa begitu saja menikahi dan berhubungan seksual dengan istri sementara suami itu tidak memberikan kompensasi apa pun atas kesediaan sang perempuan untuk menjadi istrinya; kompensasi itu pun sepenuhnya menjadi milik sang perempuan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh keluarganya. Namun, Rasulullah saw. mengajarkan untuk melihat mahar dari segi maknanya, bukan dari nilai materinya sehingga mahar berupa cincin dari besi (khataman min hadîdin) pun tidak apa-apa. Mahar bagi istri kemudian berfungsi sebagai jalan untuk melakukan 164
Respon NU gugatan cerai dengan cara mengembalikannya. Kini, banyak perempuan muslim yang terperangkap dalam perkawinan penuh kekerasan dan tidak mampu menggugat cerai karena tingginya mahar yang harus dikembalikan. Padahal, dalam faktanya, mahar tersebut dinikmati bersama antara suami dan istri. Di sisi lain, banyak pasangan muslim yang sejak awal pernikahan sesungguh- nya dibiayai sepenuhnya oleh pihak istri, bahkan mahar pun istri yang menyediakan. Dalam kondisi seperti ini, apakah pengembalian mahar tetap menjadi syarat bolehnya istri menggugat cerai suami? Masih banyak model pemahaman dan praktik ajaran Islam yang mengusik rasa keadilan perempuan karena disinyalir melahirkan kekerasan, seperti kewajiban nafkah bagi suami tidak dipahami dalam spirit penegakan kewajiban suami atas keluarga tetapi sebagai larangan bagi istri untuk bekerja; keharusan menikah dengan orang lain setelah talak ba'in supaya pasangan tidak mudah melakukan talak malah justru menimbulkan tradisi kawin cina buta yang menistakan perempuan; larangan zina yang semula melindungi perempuan dari menanggung akibat hubungan seksual seorang diri dan qadzaf yang semula melindungi istri dari tuduhan zina yang dilontarkan suami sesuka hati malah menjerat perempuan korban perkosaan untuk mendapatkan keadilan; restu wali yang dipahami sebagai hak mutlak mereka untuk menentukan sah tidaknya perkawinan anak perempuan; dsb. Islam harus dipahami dalam kerangka penegakan keadilan yang berarti perlawanan atas tindakan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Jika Islam 165
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dipahami sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekerasan, maka pemahaman Islam yang seperti itu jelas harus dipertanyakan validitasnya. Demikian halnya kekerasan yang menimpa perempuan korban KDRT, BMIP, dan Perempuan Kepala Keluarga. Reviktimisasi adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam sehingga seluruh masyarakat muslim bertanggung jawab untuk mencegahnya. B. INDEPENDENSI PEREMPUAN DI HADAPAN ALLAH Perempuan kerap dipandang sebagai makhluk peleng- kap bagi laki-laki. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, terdapat ungkapan suargo nunut neroko katut yang artinya perempuan itu tergantung bagaimana suaminya. Kalau suaminya masuk surga, maka istri pun masuk surga. Kalau suami masuk neraka, maka demikian pula istrinya. Ada pula ungkapan bahwa perempuan adalah kanca wingking atau teman di belakang, yakni teman tetapi posisinya berada di belakang laki-laki, bukan di sampingnya yang mengisyarat- kan kesetaraan. Cara pandang serupa juga mudah ditemukan dalam literatur Islam. Misalnya, pemahaman bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk lelaki. Hal ini berarti bahwa laki- laki adalah makhluk utama, sedangkan perempuan adalah makhluk sekunder. Keyakinan ini kemudian melahirkan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang di mana laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah pengikut, lelaki dilayani sementara perempuan melayani, lelaki mengembangkan diri setinggi mungkin di berbagai tempat, sementara perempuan cukup menjadi suporter 166
Respon NU yang diam di rumah. Tentu saja, cara pandang ini berdampak pada posisi sosial laki-laki dan perempuan di mana pada umumnya laki-laki adalah kelompok sosial yang terpelajar, menempati posisi-posisi penting, serta cakap bicara dan berargumentasi, sementara perempuan sebaliknya. Dunia yang dikelola dalam cara pandang seperti di atas menjadi sangat maskulin. Perempuan mengalami peminggiran di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kepentingan perempuan tidak otomatis menjadi kepentingan manusia kecuali ada proses yang disengaja. Struktur beberapa organisasi, baik tingkat nasional maupun dunia, menunjukkan hal ini. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mestinya adalah sebuah organisasi internasional yang mempunyai misi menciptakan perdamaian di dunia. Dunia yang damai adalah dunia yang tidak mengalami peperangan, penindasan, maupun diskriminasi. Namun, persoalan-persoalan khas perempuan yang muncul akibat peperangan dan mengalami diskrimi- nasi di berbagai negara tidak dianggap sebagai persoalan kemanusiaan melainkan keperempuanan sehingga bukan bagian dari tugas PBB. Barulah ketika ada desakan dari kaum feminis bahwa persoalan perempuan harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, PBB kini memiliki Women Desk dalam struktur organisasinya. Demikian halnya dengan Komnas HAM-Komnas Perempuan, seakan-akan persoalan perempuan tidak termasuk dalam persoalan kemanusiaan. Begitu pula dengan NU-Muslimat dan Fatayat, Mu- hammadiyah-Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah. Organisasi- organisasi perempuan ini merupakan bagian dari organisasi induk yang sebetulnya juga untuk laki-laki dan perempuan. 167
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Cara pandang bahwa perempuan merupakan makhluk sekunder sesungguhnya bertentangan dengan penegasan Alquran bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya yang pada dasarnya bertanggung jawab langsung kepada Allah Swt. Perempuan, sebagaimana laki-laki, mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama sebagai manusia. Di mata Allah, jenis kelamin tidak berarti apa-apa karena Allah menilai kualitas manusia berdasarkan ketakwaannya [Q.S. al-Hujurât (49): 13]. Hal ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya kans untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ayat-ayat yang menjelaskan proses kehidupan perempuan sejak zaman azali, dalam perut ibu, kehidupan di dunia, hingga di akhirat mencerminkan independensi ini. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk yang independen, bukan bagian dari laki-laki, dan bukan pula bayang-bayang atas keberadaan laki-laki. Independensi ini ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Pertama perempuan dan laki-laki melakukan perjanjian primordial yang sama bahwa mereka hanya akan menyem- bah kepada Allah [Q.S. al-A'râf (7): 172]. Menurut Al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia yang lahir ke dunia yang tidak berikrar akan keberadaan Allah (yang disaksikan oleh para malaikat) dan tidak seorang pun yang mengata- kan "tidak" ketika itu.119 Sebutan bani Adam mencakup laki- 119 Fakhruddin ar-Razi, Tafsir Ar-Razi, j. XV, h. 402. 168
Respon NU laki maupun perempuan, karena sebutan ini berarti anak- cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit.120 Perjanjian primordial ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang dipertegas dengan posisi keduanya sebagai hamba Allah yang tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi kepada-Nya, bukan kepada sesama makhluk [Q.S. al-Dzâriyât (51): 56]. Oleh karena itu, sebagai sesama hamba Allah, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan memperbudak satu sama lain dengan alasan apa pun, termasuk alasan kepemimpinan dalam keluarga, masya- rakat, atau negara. Ayat ini secara tidak langsung menolak konsep bahwa perempuan diciptakan untuk tunduk pada perintah laki-laki, karena keduanya sama-sama wajib tunduk kepada Allah semata. Kedua, perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan dari jenis yang sama [Q.S. al-Nisâ' (4): 1], bahan yang sama [Q.S. al-Sajdah (32): 8; Fâthir (35): 11; al-Mu'min (40): 67; al-Najm (53): 46], dan proses penciptaan yang sama [Q.S. al-Mu'minûn (23): 13-14]. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi laki-laki atau perempuan untuk merasa lebih mulia semata-mata karena jenis kelaminnya. Memang ada pemahaman bahwa perempuan dicipta- kan dari laki-laki. Pandangan ini terlihat dari perbedaan mufasir dalam memaknai makna kata dan kata . Ibnu Katsir (w. 774 H) menjelaskan bahwa yang 120 Nasarudin Umar, Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), h. 23 169
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dimaksud dengan kata adalah Nabi Adam as. dan istrinya, Hawa.121 Al-Qurthubi memaknai kata dengan Adam as.122 Al-Thabari mengartikan kedua kata tersebut dengan penjelasan yang lebih netral. Menurutnya, maksud kedua kata tersebut satu), yakni adalah (satu laki-laki/ayah dan satu ibu). Namun, beliau juga mengutip banyak hadis yang mengatakan bahwa makna kata adalah Nabi Adam as.123 dan kata (orang yang Pemahaman bahwa perempuan tercipta dari laki-laki sesungguhnya tidak mendapat dukungan dari ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia yang tersebar di berbagai ayat. Misalnya, manusia diciptakan dari tanah (turâb) [Q.S. al-Rum (30): 20]; dari tanah (turâb) dan air mani (nuthfah) [Q.S. Fâthir (35): 11]; dari tanah (turâb), setetas mani (nuthfah), segumpal darah ('alaqah) [Q.S. Ghâfir (40): 67]; dari tanah (turâb), segumpal darah ('alaqah), segumpal daging (mudlghah) [lihat Q.S. al-Hajj (22): 5]. Semua ayat ini sama sekali tidak membedakan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Demikian halnya dengan kedokteran di era modern. Setiap manusia berawal dari pertemuan antara sperma laki-laki dan sel telur (ovum) perempuan yang kemudian menjadi janin 121 122 123 Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi, Tafsîr al-Qur'ân al- 'Azhîm (Mesir: Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M), juz, I, h. 551. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jâmi' li Ahkâm alQur'ân (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995). Juz, V, h. 4. Al-Thabari, Jâmi' al-Bayan, cet, I, juz, IV, h. 270. 170
Respon NU dan lahir menjadi bayi. Ketiga, perempuan dan laki-laki sama-sama mengem- ban amanat kekhalifahan di muka bumi [Q.S. al-Naml (27): 62; Fâthir (35): 39; Shad (38): 26]. Dalam Q.S. Al-Ahzâb (33): 72, Allah menegaskan amanah ini berada di pundak manusia (insan) tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama bertugas untuk memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Mereka disebut Allah sebagai awliyâ' (penjaga/penolong) antara satu dengan lainnya yang bertugas untuk saling memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya [Q.S. al-Tawbah (9): 71]. Sebagai sesama pengemban misi kekhalifahan, musuh laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu setan, bukan satu sama lain. Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama mungkin menjadi orang baik [QS. al-Tawbah (9): 71; al-Ahzâb (33): 35; al-Fath (48): 5; al-Hadîd (57): 12] maupun orang jahat [Q.S. al-Tawbah (9): 67-68; al-Ahzâb (33): 73; al-Fath (48): 6; al-Hadîd (57): 13]. Ayat-ayat ini secara tidak langsung menolak anggapan bahwa perempuan diciptakan sebagai sumber fitnah, penggoda, dan laki-laki sebagai makhluk bersih dan beriman yang harus hati-hati dengan fitnah perempuan. Kesetaraan dalam potensi ini diisyaratkan oleh hadis Rasulullah saw.: "Setiap manusia (laki-laki maupun perempuan) dilahirkan dalam kondisi suci (fitrah)."124 Kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat- 124 Imam Malik, al-Muwaththa', j. II, h. 236, hadis no. 507 171
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan kan pahala yang sama jika melakukan kebaikan dan mendapatkan dosa yang sama jika melakukan keburukan [QS. Âl 'Imrân (3): 195; al-Nahl (16): 97; al-Mu'min (40): 40]. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan pahala lebih besar ketika berbuat kebaikan dan mendapatkan dosa lebih kecil ketika berbuat keburukan daripada perempuan. Keenam, laki-laki dan perempuan sama-sama akan meng- hadapi kematian dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka secara pribadi kepada Allah Swt. [Q.S. Qâf (50): 17; al-Muddatsir (74): 38; Thâhâ (20): 15]. Ayat-ayat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di atas menegaskan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di hadapan pencipta-Nya. Bahkan, dalam QS. al-An'âm (6): 94 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan akan kembali pada Allah sendiri-sendiri sebagaimana dulu mereka diciptakan. Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; 172
Respon NU dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah). Hal ini berarti bahwa perempuan akan menghadap Tuhannya sebagai hamba dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai anak atau istri seorang laki- laki. Perempuan akan mempertanggungjawabkan lang- sung perbuatannya kepada Allah, tidak melalui ayah, suami, atau siapa pun yang menjadi walinya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Maryam (19): 93-95 sebagai berikut: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentu- kan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Independensi perempuan di hadapan pencipta-Nya semestinya mengilhami masyarakat muslim untuk mengajarkan kemandirian pada perempuan sejak dini. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga perlu dilatih untuk memutuskan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, bukan sebaliknya diajarkan untuk tergantung pada 173
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan orang lain, baik ketergantungan secara ekonomi maupun dalam pemahaman keagamaan. Ketika perempuan telah mandiri dan berdaulat penuh atas tubuh, jiwa, dan agamanya, maka mereka menjadi terlatih untuk menolak kekerasan sejak dini dan mampu melawan kekerasan, terutama kekerasan berbasis ajaran agama. C. INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM KELUARGA, MASYARAKAT, DAN NEGARA Sosok perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara sering kali hilang atau tersembunyi di balik eksistensi laki-laki. Dalam lingkup keluarga, misalnya, betapa pun berat perjuangan seorang ibu ketika hamil selama sembilan bulan dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, namun setelah si anak lahir ia hanya disebut sebagai anak laki-laki atau anak perempuan ayahnya (bin atau bintu abin). Demikian halnya di masyarakat. Ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka dia akan lebih dikenal sebagai istri si fulan daripada sebagai dirinya sendiri, karena masyarakat lebih sering memanggilnya dengan nama suami daripada namanya sendiri. Di lingkup negara juga ada kecenderungan yang sama. Organisasi perempuan milik pejabat negara adalah organisasi yang tidak memiliki dinamikanya sendiri melainkan tergantung pada dinamika kekuasaan yang diemban oleh para suami mereka. Dalam agama juga muncul kecenderungan yang sama di mana kehidupan perempuan sangat tergantung pada keputusan kepala keluarga. Perempuan sebagai anak sangat tergantung pada keputusan orangtuanya dan 174
Respon NU sebagai istri tergantung pada suaminya. Jika ayah maupun suaminya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, maka anak perempuan maupun istri akan berkembang secara maksimal. Sebaliknya, jika ayah atau suami adalah orang- orang yang berpandangan sempit, maka anak perempuan dan istri akan terkungkung di dalam rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah keluarga, banyak potensi perempuan yang terbonsai karena tidak adanya dukungan dari laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam dunia kerja juga demikian. Pandangan bahwa kepala keluarga selalu laki-laki menyebabkan adanya pandangan yang tidak adil bahwa pekerjaan perempuan sebagai anak maupun istri hanya dipandang sebagai penghasilan tambahan. Padahal, banyak anak perempuan dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Dalam asuransi kerja, misalnya, seorang laki-laki dapat menang- gung istri dan anak-anaknya sementara perempuan hanya bisa menanggung anak-anaknya saja. Padahal, banyak istri bekerja karena alasan suami mereka yang membutuhkan biaya pengobatan. Secara politik, posisi perempuan di negara-negara muslim sangat bervariasi. Ada beberapa negara Islam yang tidak memberi perempuan hak politik yang sama dengan laki-laki. Kadang mereka tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Sementara, di negara muslim lainnya mereka baru mempunyai hak memilih tapi tidak berhak untuk dipilih. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terpadat di 175
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan dunia dan merupakan contoh bagi negara di mana perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dalam kedudukannya sebagai istri, banyak muncul pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rendah di hadapan suami. Cara pandang seperti ini bermula dari pandangan bahwa pernikahan diawali dengan seorang lelaki yang ingin menikahi perempuan. Setelah ayahnya memberi izin, maka si lelaki memberi mahar pada sang perempuan untuk menyuntingnya dan membiayai keperluan pernikahan. Posisi perempuan dalam hal ini adalah pasif, sedangkan pihak yang aktif adalah calon suami dan ayah atau wali dari perempuan. Posisi ayah dalam menentukan masa depan perkawinan anak perempuannya cukup besar. Dia memiliki kedudukan sebagai wali mujbir yang kerap dipahami sebagai hak untuk memaksa anak perempuan menikah dengan lelaki pilihan orangtua atau, sebaliknya, menolak keinginan anak untuk menikah dengan lelaki pilihan sendiri. Hak ini terkadang disalahgunakan untuk memaksa anak perempuan menikah dengan seorang lelaki sebagai tebusan atas utang-utang ayahnya. Bahkan, di Jawa Timur hingga kini masih ada tradisi menjodohkan anak perempuan sejak berada di kandungan dengan lelaki pilihan orangtuanya. Perempuan kemudian kerap terperangkap dalam perkawinan yang dia sendiri tidak menghendakinya. Kawin paksa ini kemudian melahirkan kekerasan seksual pada perempuan yang bisa terjadi setiap saat. Jika kawin paksa ini terjadi pada anak perempuan dalam usia dini, maka dia 176
Respon NU akan menjalani hubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak sementara dia sendiri belum mengerti proses reproduksi tersebut karena usianya yang masih kanak-kanak. Dengan posisinya sebagai kepala keluarga, suami dianggap mempunyai hak untuk menentukan sepenuhnya kehidupan istri, yakni apakah istri akan melanjutkan atau berhenti sekolah, meneruskan berkarier sesuai dengan keahliannya atau berhenti sama sekali, bahkan menentu- kan apakah seorang istri akan berpuasa sunah atau tidak. Dalam kehidupan seksual, seorang suami juga dipandang memiliki hak untuk dilayani kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja yang suami kehendaki tanpa memedulikan persetujuan istri. Dalam kondisi seperti di atas, eksistensi perempuan seakan hilang sama sekali karena mereka harus menekan keinginan mereka, mengubur harapan dan cita-cita mereka ketika tidak sesuai dengan keinginan ayah atau suami mereka. Jika perempuan adalah makhluk yang independen di hadapan Penciptanya, mungkinkah mereka independen juga di dalam keluarga, masyarakat, dan negara? Mungkin- kah jati diri perempuan tidak hilang oleh laki-laki? Berbeda dengan ulama fikih yang mendefinisikan pernikahan secara fisik, yakni sebuah akad yang memboleh- kan laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan, ayat-ayat Alquran malah mengisyaratkan cara pandang yang menggabungkan unsur fisik dan nonfisik laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah sebuah perjanjian berat [Q.S. al-Nisâ' (4): 21] antara laki-laki dan 177
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan perempuan dengan tujuan untuk menenteramkan jiwa keduanya melalui hubungan yang didasarkan atas kasih sayang [Q.S. al-Rum (30): 21]. Sebagai sebuah perjanjian yang berat, pernikahan mesti diawali dengan kerelaan dari kedua belah pihak [QS. al-Baqarah (2): 232] dan keduanya harus telah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga [Q.S. al-Baqarah (2): 286; al-An'âm (6): 152; al-Mu'minûn (23): 62; al-Thalâq (65): 7]. Akad pernikahan yang dilakukan atas nama Allah hanya dapat diakhiri jika kebersamaan suami dan istri justru menyebab- kan mereka atau salah satunya tidak bisa menjalankan perintah Allah [Q.S. al-Baqarah (2): 229]. Pernikahan juga merupakan sebuah kesepakatan, sehingga suami maupun istri mempunyai hak untuk mengakhirinya jika pernikahan itu dipandang telah gagal memenuhi tujuannya [Q.S. al- Baqarah (2): 229]. Beberapa ayat di atas sesungguhnya memungkinkan pengembangan paradigma perkawinan "dari laki-laki menikahi perempuan" menjadi "laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah". Apalagi, faktanya, banyak pasangan yang menikah di mana pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Sebagai sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar, maka segala kebutuhan keluarga pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pembagian peran yang bersifat baku. Hubungan seksual adalah kewajiban sekaligus hak kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak berhak memaksa pihak yang lain. Suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, mendidik anak, dan mencari nafkah. 178
Respon NU Keduanya juga dapat berbagi tugas secara fleksibel, bahkan mendelegasikan tugas-tugas tersebut pada pihak ketiga yang dapat dipercaya, baik orangtua, kerabat, maupun orang lain yang dibayar sesuai dengan beban tugasnya, dalam pantauan keduanya. Bahkan, suami dan istri dapat pula berbagi peran sebagaimana pembagian peran secara konvensional selama hal tersebut dipandang yang terbaik bagi sebuah keluarga. Sebagai orangtua, laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka agar potensi positif yang mereka miliki dapat berkembang sebanyak mungkin. Sebagaimana tugas-tugas domestik, pendidikan anak juga bisa diwakilkan kepada orang atau lembaga yang dipercaya untuk melakukan tugas pendidikan dengan baik. Meskipun demikian, orangtua tetap mempunyai tugas untuk memantau perkembangan pendidikan anak. Hal yang terpenting dalam membangun relasi laki-laki dan perempuan dalam kapasitas mereka sebagai suami dan istri maupun dalam kapasitas sebagai ayah dan ibu adalah bahwa keduanya sama-sama sebagai mukmin yang diamanati Allah untuk saling menjaga satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.al-Tawbah (9): 71: 179
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perem- puan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerja- kan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Pernikahan antar sesama mukmin tidaklah membatalkan posisi mereka sebagai penolong satu sama lain dalam kapasitas sebagai hamba yang mengemban misi kekhali- fahan di muka bumi. Suami dan istri adalah dua pribadi yang semestinya saling melengkapi satu sama lain. Jika dalam keluarga telah tercipta suasana terbuka yang memungkinkan seluruh anggota keluarga mengem- bangkan diri, maka demikian semestinya dalam sebuah masyarakat. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya kewajiban untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Tentu saja, ilmu yang didapat oleh keduanya semestinya bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang sehingga keduanya dapat menjadi sebaik-baik manusia. Pada masa Rasulullah saw., situasi yang ada sungguh tidak stabil. Ancaman serangan dari komunitas nonmuslim terus berlanjut, juga arogansi kesukuan di dalam komunitas muslim yang sewaktu-waktu dapat memicu perang saudara. Demikian halnya dengan sikap masyarakat Arab yang tidak mudah berubah menjadi menghormati perempuan. Karena itu, perlindungan terhadap perempuan dengan cara membatasi (bukan menutup sama sekali) 180
Respon NU akses mereka di ruang publik menjadi pilihan yang bijaksana. Namun, ketika ruang publik sudah cukup aman bagi perempuan untuk memasukinya dan ikut berperan aktif dalam mengatur kehidupan masyarakat, maka pilihan untuk menggiring seluruh perempuan ke dalam rumah tidaklah menjadi pilihan yang bijaksana. Meskipun akses perempuan terhadap ruang publik belum selebar laki-laki, beberapa perempuan pada masa Rasulullah saw. juga aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di antara mereka adalah Ummu Salim binti Malhan yang menjadi perias pengantin dan Raithah istri Abdullah ibn Mas'ud yang aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kehidupan keluarga. Pada masa sesudah Nabi, di antara mereka adalah al-Syifa', yang ditugaskan Khalifah Umar untuk mengurus pasar di kota Madinah dan al-Syaikhah al-Syuhrah yang bergelar Fahkr al-Nisâ' (Kebanggaan Kaum Perempuan) yang menjadi salah satu guru Imam al-Syafi'i, ahli fikih yang menjadi anutan mayoritas muslim Indonesia.125 Kini, perempuan-perempuan di Timur Tengah, khusus- nya Saudi Arabia, mungkin belum mendapatkan akses untuk berkiprah di ruang publik sebagaimana laki-laki. Namun, banyak perempuan muslim di belahan dunia lainnya telah memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menempati posisi strategis sebagai pejabat negara. Kondisi yang berbeda ini tentu membutuhkan pandangan 125 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 306-308. 181
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan keagamaan yang juga berbeda. Fukaha pada masa lampau telah memikirkan kemungkinan perempuan memegang jabatan tertentu. Meskipun banyak yang melarang perempuan memegang jabatan tersebut seperti al-Qurthubi dan Badawi, tetapi tidak sedikit juga yang membolehkannya seperti Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani. Asumsi-asumsi yang melatarbelakangi larangan perempuan untuk muncul di wilayah publik sesungguhnya sangat mungkin mewakili semangat zamannya. Menurut Ibnu Abbas, kelebihan lelaki atas perempuan disebabkan lelaki dikaruniai kelebihan akal dan mereka dilebihkan atas perempuan dalam memperoleh bagian ghanîmah (rampasan perang).126 Sementara itu, al-Zamakhsyari mengemukakan bahwa kelebihan lelaki adalah karena pada umumnya mereka memiliki kelebihan penalaran (al- 'aql), tekad yang kuat (al-'azm), kekuatan (al-quwwah), dan keberanian (al-furûsiyyah wal-ramy).127 Penafsiran bias jender seperti di atas hanya merefleksi- kan pengetahuan dan pengalaman sejarah para mufasir- nya. Pada masa Ibnu Abbas maupun al-Zamakhsyari, kesetaraan antara lelaki dan perempuan secara potensial dan praktik belum terbukti secara meyakinkan dalam sejarah. Padahal, penafsiran siapa pun akan dihalangi oleh batas-batas tradisi kepercayaan maupun fakta empirisnya. 126 127 Abu Tahir Ibnu Ya'qub al-Fairuzabadi (penyunting), Tanwîr al-Miqbas min Tafsîr Ibn 'Abbâs (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 68. Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al- Zamakhsyari, Tafsîr al-Kasysyaf (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1995 M), cet, I, juz, I, h. 495. 182
Respon NU Oleh karena itu, sangat ganjil bila saat itu mereka menekankan equality, sama ganjilnya dengan menekankan superiority lelaki atas perempuan pada masa modern ini. Kelebihan akal lelaki atas perempuan pada saat ini bisa jadi melahirkan cibiran: lelaki banyak akalnya tetapi tidak satu pun dipakai. Kini, perkembangan komunikasi, informasi, dan teknologi telah memungkinkan perempuan memegang jabatan-jabatan penting, dari jabatan politik seperti lurah, presiden, atau anggota legislatif hingga jabatan-jabatan profesional seperti dokter, insinyur, hakim, pengacara, guru besar, dll. Fantasi mufasir abad lalu tentang superioritas lelaki atas perempuan pun semakin mudah ditolak. Karena itu, argumen-argumen teologis yang mendasari superiori- tas lelaki atas perempuan tersebut sejatinya hanyalah argumen apologetis yang dapat dengan mudah dipatah- kan oleh fakta di lapangan. Sebagaimana kedirian perempuan di dalam rumah tangga tidak hilang karena tertutupi oleh eksistensi ayah atau suami, maka di wilayah publik pun eksistensi perempuan semestinya dapat muncul tanpa terhalangi oleh eksistensi laki-laki. Keberadaan perempuan yang diakui dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara memberi hak kepada mereka untuk ikut menentukan ke mana keluarga, masyarakat, dan negara akan dibawa. Dalam kondisi seperti ini, maka perempuan korban KDRT, BMIP, dan perempuan kepala keluarga mempunyai ruang untuk mengungkapkan pendapat dan bentuk keadilan yang seharusnya mereka terima dari keluarga, masyarakat, dan negara. 183
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN Makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang dirumuskan melalui suara-suara korban merupakan pendekatan baru dalam perumusan keadilan. Sebelumnya, makna keadilan biasa dirumuskan berdasarkan tradisi, pandangan keluarga atau tokoh masyarakat, teks-teks hukum, maupun teks-teks agama. Tentu saja, pengabaian suara-suara perempuan korban kekerasan dapat menye- babkan rumusan keadilan yang ada justru menimbulkan ketidakadilan baru atau reviktimisasi bagi korban. Reviktimisasi atau perlakuan tidak adil untuk kedua kalinya terjadi karena beberapa hal. Pertama, perempuan korban kekerasan pada umumnya dalam kondisi pasrah atas apa yang menimpa diri mereka lantaran menganggap keadilan sulit mereka dapatkan. Kedua, pihak lain (keluarga, masyarakat, dan negara) kerap mengabaikan pendapat perempuan korban kekerasan dan memutuskan keadilan berdasarkan apa yang terbaik menurut mereka, bukan menurut perempuan korban. Ketiga, pengabaian atas perubahan sosial yang membawa perempuan korban kekerasan dalam kondisi yang berbeda-beda sehingga memerlukan bentuk-bentuk keadilan agama yang juga berbeda. 184
Respon NU Reviktimisasi yang diterima oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, menyudutkan perempuan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Misalnya, mengang- gap wajar suami yang melakukan kekerasan pada anak dan istri yang tidak menurut perintahnya. Kedua, menyalahkan perempuan korban kekerasan yang berusaha menyelamatkan diri. Misalnya, menyalahkan istri yang lari dari rumah karena tidak tahan atas kekerasan yang dia diterima dan menganggapnya telah melakukan pembang- kangan (nusyûz). Ketiga, menganggap kekerasan yang diterima oleh perempuan sebagai sesuatu yang wajar. Misalnya, menganggap wajar kekerasan seksual yang diterima istri karena istri memang berkewajiban melayani hasrat seksual suami. Reviktimisasi yang diterima oleh perempuan sebagai kepala keluarga dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, dianggap tidak ada sehingga mereka kerap dianggap sebagai penunjang nafkah keluarga, bahkan ketika mereka menjadi pencari nafkah tunggal. Kedua, pelabelan negatif sebagai istri yang tidak becus, khususnya bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat diceraikan oleh suami. Ketiga, pelabelan negatif sebagai perempuan gatal, khususnya bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga karena penelantaran suami. Keempat, lebih dilihat sebagai perempuan tanpa suami daripada sebagai ibu yang berjuang keras untuk meng- hidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Reviktimisasi yang diterima oleh perempuan sebagai 185
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan BMI dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, anggapan bahwa mereka adalah ibu dan istri yang tidak baik karena melalaikan kewajiban, padahal mereka sedang berjuang keras untuk menafkahi keluarganya. Kedua, dianggap wajar ketika dipoligami padahal mereka sama- sama tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual sebagai- mana suami di tanah air. Ketiga, dihukum ketika hamil akibat perkosaan majikan karena mereka dituduh telah melakukan perzinaan. Keempat, kabur karena tidak tahan dengan kekerasan dari majikan malah terjerumus ke lembah hitam karena dokumen-dokumen penting ditahan oleh majikan. Kelima, ditertawakan ketika mencoba mencari keadilan pada perwakilan pemerintah di luar negeri karena kekerasan ataupun terjebak dalam negara konflik akibat kesalahan sendiri. Ajaran agama juga mesti mempertimbangkan kondisi spesifik perempuan korban kekerasan. Mereka lazimnya tidak berada dalam kondisi "pada umumnya" sehingga aturan-aturan agama yang diperuntukkan bagi "orang pada umumnya" dapat menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Dalam ungkapan lain, perempuan korban kekerasan membutuhkan fikih khusus yang mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus mereka. Misalnya, perempuan korban KDRT adalah perempuan yang mendapatkan kekerasan justru dari pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatannya. Demikian halnya dengan perempuan kepala keluarga. Mereka adalah perempuan pencari nafkah keluarga, bukan anggota keluarga yang dinafkahi oleh ayah atau suami. Begitu juga dengan perempuan yang menjadi BMI. Mereka adalah perempuan 186
Respon NU yang mencari nafkah keluarga hingga keluar negeri, sebagai pekerja rumah tangga yang daya tawarnya lemah di hadapan majikan, dan seorang diri dalam menghadapi segala kemungkinan buruk yang bisa diterima dari majikan. Pemilihan tekanan dalam penyampaian pesan-pesan agama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan hati-hati agar ajaran agama tidak justru memperburuk keadaan. Misalnya, dalam masyarakat di mana perempuan kerap menjadi korban kekerasan, maka konsep al-rijâl al-shâlih (laki-laki yang baik) lebih penting untuk ditekankan atau setidaknya sama pentingnya untuk ditekankan daripada konsep al-mar'ah al-shâlihah (perempuan yang baik). Demikian halnya dalam masyarakat di mana banyak perempuan menjadi kepala keluarga, maka penciptaan suasana kerja yang aman bagi perempuan lebih tepat daripada larangan perempuan untuk bekerja. Begitu pula ketika dalam sebuah negara banyak terdapat keluarga yang hanya bisa memenuhi kebutuhan primer keluarganya dengan mengirim perem- puan menjadi BMI, maka penciptaan sistem kerja yang melindungi perempuan dari jerat perdagangan manusia menjadi lebih penting daripada larangan perempuan menjadi BMI kecuali dengan mahram. Pada prinsipnya, keadilan agama harus diwujudkan dalam tataran wacana maupun praksis. Ketika penghayatan agama tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya, maka keadilan agama pun memerlukan perangkat-perangkat sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam perwujudannya. 187
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan B. REKOMENDASI Berdasarkan pengalaman perempuan korban keke- rasan, beberapa rekomendasi diajukan sebagai berikut: 1. Rekomendasi untuk tokoh-tokoh agama a. Mempertimbangkan perspektif perempuan dalam pemahaman ajaran agama. Sebuah ajaran agama sangat mungkin tidak bermasalah ketika dipahami dalam perspektif laki-laki, tetapi bisa sebaliknya jika dilihat dari perspektif perempuan. Ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, sudah semesti- nya dipertimbangkan dari dua perspektif sekaligus, yakni laki-laki dan perempuan. b. Mempertimbangkan kondisi spesifik yang dialami oleh perempuan korban kekerasan. Kondisi spesifik ini sangat memungkinkan apa yang terbaik bagi orang pada umumnya menjadi sebaliknya. Misalnya, lari dari rumah yang tidak baik bagi istri dalam kondisi "normal" menjadi baik bagi istri korban kekerasan. Oleh karena itu, larinya istri dari rumah karena menyelamatkan diri tidak bisa dipandang sebagai tindakan nusyûz. c. Mempertimbangkan suara perempuan korban kekerasan agar tidak salah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi korban. Misalnya, perempuan korban perkosaan tidak semestinya dipaksa menikah dengan si pemerkosa demi 188
Respon NU menyelamatkan nama baik keluarga; atau, pernikahan itu tidak semestinya dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban si pelaku, mengingat perempuan korban masih menyim- pan trauma setiap kali bertemu dengan pelaku. d. Membingkai pembacaan atas teks-teks agama dengan spirit keadilan, terutama keadilan bagi perempuan korban kekerasan. 2. Rekomendasi untuk organisasi-organisasi perem- puan Islam a. Secara institusional mempunyai mekanismenya sendiri dalam pengambilan keputusan keagama- an atas problem-problem perempuan, baik yang bersifat personal maupun yang terkait dengan kebijakan organisasi dan kebijakan negara. b. Jika belum memungkinkan, maka mendorong organisasi induk agar mempunyai perhatian yang cukup besar pada problem-problem perempuan dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. c. Mendorong kerjasama dengan organisasi dan lembaga-lembaga non-agama yang bergerak dalam isu perempuan agar saling mewarnai dan memperkaya satu sama lain. 3. Rekomendasi pada lembaga-lembaga pemerintah a. Mengoreksi pra-asumsi tentang perempuan yang telah menjadi dasar kebijakan negara tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, seperti asumsi 189
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan bahwa kepala keluarga selalu laki-laki sehingga perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki sebagai pekerja maupun sebagai warga negara secara umum. b. Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis pengambilan kebijakan publik agar kepentingan perempuan dapat mewarnai kebijakan negara yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. c. Menciptakan sistem pencegahan perempuan dari menjadi korban kekerasan, penyelamatan perempuan-perempuan yang sedang menjadi korban kekerasan, dan pemulihan bagi perem- puan-perempuan yang telah berhasil selamat dari kekerasan yang dialaminya. 190
Respon NU 191
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Penutup Merumuskan Ulang Keadilan: Mendengar Suara Perempuan Korban Sebagai Basis Teologi. Neng Dara Affiah* P enulisan buku Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban demi Keadilan ini merupakan hasil dari rangkaian pencarian yang cukup panjang di Komnas Perempuan. Rangkaian tersebut berawal dari kerja-kerja yang selama ini dilakukan, seperti pendokumentasian pengalaman perempuan korban di wilayah konflik Aceh (2006), Poso (2006), kerja-kerja terhadap perempuan rentan diskriminasi seperti perempuan pekerja migran, perempuan kepala keluarga dan para janda, serta pengaduan-pengaduan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kerja-kerja tersebut, Komnas Perempuan merefleksikan bahwa wacana dan praktek keadilan yang selama ini didengungkan tidak ada yang menyebut keadilan untuk perempuan, apalagi adil menurut perspektif perempuan korban. Ketiadaan pemaknaan keadilan dari perspektif perem-
Penulis adalah Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan. Penanggung Jawab Program Memaknai Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Peran Organisasi-organisasi Agama. 192
Respon NU puan korban menyebabkan mekanisme pemenuhan keadilan yang disediakan negara juga belum menyentuh kebutuhan riil para perempuan korban pencari keadilan. Aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan prosedur daripada substansi, menggunakan pendekatan yang positivistik, bias jender, meminta uang yang tak bisa dipenuhi korban, tidak memberikan perlindungan bagi perempuan atau pendamping korban, pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan terhadap perempuan, proses hukum yang panjang, serta ketidakberanian korban berurusan dengan aparat penegak hukum128, adalah sederet fakta yang menyebabkan perempuan korban mencari alternatif keadilan yang lain. Harapan utama perempuan korban untuk mendapatkan keadilan adalah lembaga-lembaga agama maupun lembaga-lembaga adat. Hanya sayangnya, alih-alih memperoleh keadilan atas ketidakadilan yang mereka alami, yang seringkali terjadi adalah para perempuan korban justru semakin dipersalah- kan atau diberikan petuah-petuah normatif seperti hanya disuruh bersabar yang pasif yang sesungguhnya tidak memberikan solusi atas ketidakadilan yang mereka alami.129 Kenyataan tersebut sungguh suatu ironi, mengingat besarnya harapan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga agama. Berbekal keyakinan akan 128 129 Temuan penelitian Bagaimana Perempuan Memaknai dan Mengakses Keadilan, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI. 2008 Ibid. 193
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan pentingnya peran lembaga agama bagi pemenuhan keadilan perempuan korban tersebut, Komnas Perempuan berinisiatif menggulirkan program "Memaknai Kembali Keadilan bagi Perempuan Korban" yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama di Indonesia, diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Kerja sama ini dilakukan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009. Dialog Pendamping Perempuan Korban dan Pemuka Agama Program ini diawali dengan membangun dialog antara para pendamping perempuan korban dengan para pemuka agama. Para pendamping korban mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan korban, seperti kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban dalam konflik bersenjata yang mengalami perkosaan, tapi ia dinikahkan dengan pelakunya oleh pemuka agama dan adat setempat tanpa meminta pendapat suara perempuan korban; kasus perempuan sebagai kepala keluarga yang menikah pada usia muda dan berkali-kali bercerai serta menikah lagi yang dibenarkan oleh tokoh agama; juga pelbagai kasus perempuan korban pekerja Migran di negara-negara Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong yang sebagian besar mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dari pelbagai pemaparan kasus tersebut, para pendamping perempuan korban berharap pada para pemuka agama 194
Respon NU yang menguasai bahasa agama dan juga berpengaruh di tengah-tengah masyarakat untuk merespon masalah- masalah tersebut melalui bahasa agama. Dalam merespon hal tersebut, para pemuka agama menganggap bahwa ada kesenjangan serius antara mereka yang memahami ajaran agama dengan para pendamping perempuan korban yang ada di lapangan. Keadilan yang selama ini dirumuskan dalam bahasa agama adalah keadilan dalam perspektif laki-laki, karena itu bukan hanya tafsirnya saja yang harus ditinjau ulang, tetapi juga paradigma dalam menafsir. Problem yang dipaparkan oleh para pendamping perempuan korban tidak terfikir oleh para penafsir agama dan perumus hukum-hukum agama pada masa lalu. Karena itu, penting membangun metodologi baru dalam berteologi yang benar-benar berangkat dari pengalaman perempuan korban. Ia tidak mulai dari teks, tapi dari konteks. Cara berteologi seperti ini perlu perjuangan transformasi kebudayaan yang harus dimaknai kembali dalam perspektif keadilan. Sejumlah konsep-konsep agama pun ditinjau kembali penafsirannya, seperti konsep 'kodrat', konsep kesucian perempuan, konsep perempuan sebagai anak, istri, dan kepala keluarga, konsep tentang teologi ketubuhan, konsep tentang kesalehan, dan lain- lain. Dalam upaya membangun teologi berperspektif perempuan korban ini disepakati bahwa para teolog harus mengalami perjumpaan dengan para perempuan korban, membantu mereka untuk berani bersuara dengan mengemukakan ketidakadilan dan kekerasan yang mereka 195
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan alami serta berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Jika cara ini tidak dipakai, perempuan korban seringkali kesulitan menyampaikan perasaannya akibat tekanan psikologis dan kekuatiran mereka untuk semakin dipersalahkan dan diremehkan. Selain itu, perlunya bersikap kritis terhadap teks-teks yang selama ini digunakan untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dan mencoba menemukan teks-teks yang bisa menampilkan pembebasan kaum perempuan dan kesetaraannya yang sejati dengan kaum laki-laki. Terhadap teks-teks yang mencurigakan perlu dilakukan rekonstruksi dan penafsiran baru, sedangkan terhadap teks-teks yang mendukung pembebasan dan kesetaraan sejati perlu dilakukan pendalaman dan penggunaan atasnya. Keadilan bagi Perempuan Korban Sebagai Bahasa Pluralisme Agama. Dalam proses kerja bersama ini, terdapat bahasa universal yang menjadi keprihatinan bersama, yakni mencari solusi atas ketidakadilan yang selama ini dialami perempuan korban. Persoalan ini melintasi batas-batas agama dan ia dialami oleh semua komunitas agama. Satu sama lain saling berbagi pengalaman, mengetahui apa yang terjadi dalam komunitas agama lain, saling belajar dan saling memahami. Karena itu, salah seorang peserta menyatakan bahwa program ini adalah program pluralisme agama yang sejati, yang berbicara dalam bahasa yang sama, yang memiliki keprihatinan dan komitmen yang sama serta mencari solusi secara bersama-sama. Kerja sama ini 196
Respon NU mengedepankan substansi dan menukik tajam pada persoalan mendasar manusia, yakni bahasa keadilan, dan jauh dari kerja sama yang bersifat seremonial dan permukaan. Selama ini telah banyak upaya dari dalam masing-masing komunitas agama untuk mengembangkan metode berteologi, kendati demikian semangat untuk menimba ilmu pengetahuan komunitas-komunitas agama lain juga terasa sangat tinggi. Keinginan untuk belajar tersebut disampaikan dengan rendah hati oleh salah seorang pemuka agama kepada pemuka agama yang lainnya, sebuah pemandangan yang tidak mudah ditemu- kan di tengah-tengah menguatnya ego kelompok berbasis identitas agama. Karena itu, sebagian mereka menyatakan bahwa program ini adalah sebuah tonggak awal yang harus diteruskan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun ke depan agar membuahkan landasan yang solid bagaimana institusi agama menjawab keadilan bagi perempuan korban. Sejumlah rekomendasi pun disepakati oleh organisasi- organisasi agama ini untuk langkah kongkret kerja-kerja ke depan. Diantaranya adalah: 1) adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan pelbagai bentuknya benar-benar terjadi di masyarakat, bahkan semakin hari semakin meningkat. Untuk sampai pada adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata adanya, maka yang utama dilakukan adalah para pemuka agama dan para pelayan keagamaan bersedia membuka hati dan telinga untuk mendengar dan berempati terhadap pengalaman kekerasan yang mereka 197
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan alami. Tanpa ini semua, keadilan bagi para perempuan korban tidak bisa diharapkan terjadi. 2) Karena ideologi partriarki telah berurat-akar dalam kehidupan kita sehari- hari, termasuk dalam ajaran agama-agama dan struktur keagamaan, ia berimplikasi kepada belum terbentuknya kultur perempuan bersuara. Karena itu, para perempuan korban harus dibantu bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Mereka dibuat nyaman untuk bertutur yang juga menjadi bagian dari upaya pemulihan atasnya serta tidak persalahkan kembali atas derita yang mereka alami. 3) dibantu untuk memulihkan luka psikis dan fisik yang mereka alami. 4) diberdayakan dan dimandirikan sehingga mereka mampu hidup dan mengenali dirinya untuk suatu tujuan hidup yang lebih berarti. 5) Meng- integrasikan perspektif tegaknya keadilan bagi perempuan korban dalam program dan pelayanan organisasi-organisasi keagamaan. 6) Membuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga layanan perempuan korban kekerasan dalam organisasi-organisasi keagamaan. Dengan demikian, bagi perempuan korban kekerasan, mereka akan merasakan bahwa agama yang dianutnya memberikan tempat bagi mereka untuk bernaung dan ajaran-ajarannya menyuguhkan keramahan atas himpitan persoalan yang mereka alami. 198
Respon NU 199
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Referensi Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimsyiqi, Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm, Mesir, Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M. Abu al-Husain ibn al-Muslim, Shahîh Muslim, Bandung, Dahlan, tt. Al-'Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al- Bukhârî, Beirut, Dâr al-Fikr, 1420 H/2000 M. Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al- Anshari, al-Jâmi' li Ahkâm alQur'ân, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995. Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, penerjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, LSPPA, 1994. Asy-Syarbini, Mughni al-Muntaj ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-fâzh al-Minhaj, Mesir, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt. Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'ân, Beirut, Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M. At-Turmudzi, Sunan at-Turmudzî, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M. Az-Zamakhsyari Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad, Tafsîr al-Kasysyaf, Beirut, Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M. Fairuzabadi, Abu Tahir Ibnu Ya'qub (penyunting), Tanwîr al- Miqbas min Tafsîr Ibn 'Abbâs, Beirut, Darul Fikr, tt. 200
Respon NU Faqihudin Abdul Qadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008. Fazlur Rahman, Tema Pokok Alquran, terjemahan Anas Mahyudin, Bandung, Penerbit Pustaka, 1983. Hamka, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2001. Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar al-Suyuthi, Târîkh al- Khulafâ', Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (penyun- ting), Beirut, Dar al-Fikr, tt. Komnas Perempuan, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997. Muhammad Asyraf bin Amir al-'Azhim, 'Awn al-Ma'bud 'alâ Sunan Abî Dâwud, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al- Dawliyyah, tt.), h. 954-955. Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996. Muhyiddin Abdush-Shomad (et. all), Umat Bertanya Ulama Menjawab, Jakarta: Rahima, 2008. Mujtaba Hamdi, Fitnah, Majalah Syir'ah, Tahannus, April 2006. 201
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Nadia L. Hasan et all (ed), Perempuan di Rantai Kekerasan kumpulan kisah nyata perempuan korban KDRT, Jakarta, Esensi, 2007. Nasarudin Umar, Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000. Shaleh bin Abdul Aziz al-Manshur, Nikah dengan Niat Talak?, Surabaya, Pustaka Progressif, 2004. Shawaf, al-Hayah al- Zawjiyyah, Damaskus: Bait al-Hikmah, 2001. Sulistiyowati dan Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006. Tim Penyusun PP Fatayat NU, Perempuan di Balik Tabir Kekerasan: Kumpulan Kasus-Kasus di LKP2 Fatayat NU, Jakarta, Fatayat NU, 2003. Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Alquran, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Zaitun Mohamed Kasim, Islam and Polygamy, Malaysia, Sisters in Islam, 2008. Dokumentasi Laporan Dan Penelitian Dokumentasi hasil wawancara dengan eks Buruh Migran Indonesia pada Oktober 2007 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. Dokumentasi Focus Group Discussion di Jakarta pada 10 Januari 2008 dalam rangka penelitian mengenai Perspektif Islam tentang problem BMI sebagai perempuan, muslim, dan pekerja, kerjasama PP Fatayat 202
Respon NU NU dengan WEMC SEARC City-U Hong Kong. Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Fakta-Fakta Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan, Laporan yang disampai- kan pada 13 Maret 2008. Dokumentasi pertemuan PP Fatayat NU dengan komunitas TKW muslim di Hong Kong pada 4 Juni 2007. Dokumentasi wawancara Tim peneliti Komnas Perempuan dengan perempuan-perempuan Aceh yang dilakukan pada 2003 untuk penelitian tentang keadilan yang diharapkan oleh perempuan korban kekerasan. Dokumentasi wawancara Tim Penelitian Komnas Perem- puan tentang keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Aceh dengan beberapa perempuan korban kekerasan pada tahun 2006. Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa , Laporan Khusus untuk Aceh, Januari 2007. Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Fakta-Fakta Pe- ngalaman, Laporan yang disampaikan pada 13 Maret 2008 di Jakarta. Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Mencari dan Meniti Keadilan, Laporan Khusus untuk Aceh, Januari 2007 Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Sebagai Korban sebagai Survivor, Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi, April 2006, h. 30. I Gusti Agung Ayu Ratih, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk lain Kekerasan Seksual, Dili, RWI dan Sida, 2006. Laporan Akhir Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 2001-2004. 203
MEMECAH KEBISUAN: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Laporan akhir Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 2001-2004. (LAPORAN 5 Thn Pekka 07)\LAP. AKHIR 2007\Laporan tahunan Pekka, 2007.doc Website Annual Report Pekka 2007 diakses dari pada tanggal 10 Agustus 2008. Bila Mereka Memilih Aborsi, dikutip dari 0026. Html pada Sabtu, 26 Juli 2008. "Haruskah penderitaan ini kualami terus-menerus?" sebuah kisah nyata korban KDRT yang dikutip dari pada tanggal 10 Agustus 2008. "Keadilan Tidak Cukup dari Perspektif Legal-Formal," dikutip dari swara/548614.htm pada tanggal 10 Agustus 2008. "Langkah Maju Sang Hakim Agama," w w w . k o m n a s p e r e m p u a n . o r . i d / m e t a d o t / index.pl?iid=3794. Nani Zulminarni, Menjelajah sebuah Dunia tanpa Suami, pengantar Editor diakses dari index_i.html pada tanggal 10 Agustus 2008. "Pornografi Menghancurkan Rumah-Tanggaku", sebuah kisah nyata yang dikutip dari kisah-pornografi.htm pada tanggal 10 Agustus 2008. 204