Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen DSAFED-MAX 1
BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 BUPATI KEBUMEN, : Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Perencanaan, Pengendalian b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2
3. Undang-Undang tentang 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Nomor Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perundang-undangan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Pembentukan Peraturan 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 16. tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 4
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 Pasal 1 Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 2 Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah. Pasal 3 Uraian Rencana Strategi masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 5
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 6
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jln. H.M. Sarbini No. 17 Telp.(0287) 384434 Fax.(0287) 384434 disperindag.kebumenkab.go.id disperindagkebumen disperindag@kebumenkab.go.id dinas.kebumen perindag_kbm KATA PENGANTAR P uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan yang mengacu (RPJMD) kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen "KEBUMEN SEMARAK (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat)". RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien. tantangan Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 kami harapkan dapat berguna sebagai acuan, pedoman,dan arah dalam pengembangan serta pembangunan, dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Kebumen Kebumen, 24 September 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1.2. Landasan Hukum ... 1.3. Maksud dan Tujuan ... 1.4. Sistematika Penulisan ... Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ... 2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ... 19 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ... 24 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen ... 39 Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ... 40 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 55 3.3. Telaah Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ... 58 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD ... ... 61 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ... ... 61 Bab IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ... 75 107 Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF ... ... 112 Bab VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ... Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen i ii iv v 1 3 6 7 9 133 ii
Bab VIII PENUTUP 6.1. Pedoman Transisi ... 137 6.2. Kaidah Pelaksanaan ... 137 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen iii
DAFTAR TABEL Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021 Tabel 2.2. Eselon Tahun 2016-2021 Tabel 2.3. Tabel 2.1. Perindustrian, Perdagangan, Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Eselon Jabatan Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Jenis Kelamin Perindustrian, Tabel 2.4. Tabel 2.5. Perindustrian, Tabel 2.6. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tabel 2.8. Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tabel Masalah Urusan Perdagangan Tabel Masalah Urusan Koperasi Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan Indikator Kinerja Bidang menurut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pangan Pendanaan Dinas Kabupaten Kebumen beserta Rencana Pendanaan Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel 3.1 Perindustrian Tabel 3.2. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 5.1. Tabel 6.1 dan Pertanian Perangkat Tabel 7.1. dan yang Tabel 7.2. Rumus Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Urusan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 19 20 20 22 21 22 28 36 34 43 43 76 104 108 116 134 135 iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Gambar 2.1. Draf Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Menengah Kabupaten Kebumen Pohon Masalah Urusan Perindustrian dan Perdagangan Gambar 3.1 Gambar 3.2 Pohon Masalah Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2 17 39 42 v
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Rentra memiliki fungsi untuk mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat: tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berhasil menyusun RPJMD terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026. Proses penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra sampai pada penetapan Renstra. Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 1
GAMBAR 1.1. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Secara lengkap proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 sebagai berikut : a. Mengusulkan Tim Penyusun Renstra ini adalah mengusulkan Langkah pertama dalam kegiatan pembentukan renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten selanjutnya kepada Bupati Kebumen Kebumen mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum. tim penyusun untuk b. Rancangan awal Dalam rancangan awal renstra yang harus dipersiapkan adalah : 1) Analisis gambaran pelayanan 2) Analisis permasalahan 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya seperti RKA, RKAP, LKjIP 4) Analisis isu strategis 5) Perumusan tujuan dan sasaran 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran seerta target kinerja 7) Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan sasaran c. Forum Renstra Forum Rentra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diselenggarakan pada hari Jum'at, 30 April 2021 di Aula UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Stadion. Adapun narasumber dari Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2
Bagian Administrasi Pembangunan. Acara diadakan secara daring dan luring. d. Rancangan akhir Rancangan akhir dilakukan pengecekan dan penyesuaikan kembali indikator kinerja dan pagu indikatif renstra berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Peraturan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 3
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224; 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 4
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Nomen klatur Klasifikasi, Kodefikasi, Pembangunan dan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 (Lembaran tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026. 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor (73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 5
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah jo Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen); 32. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar; 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal. 1.3. Maksud dan Tujuan dari Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 Maksud penyusunan Rencana (lima) tahun kedepan; b. Mengkomunikasikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; c. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; d. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut : a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang terkait Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Stakeholder); b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026; c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang berorientasi pada hasil; d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 6
jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran; e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan RPJMD tahun 2021-2026. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pada bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD; kemudian dilanjutkan dengan penentuan Isu-isu strategis TUJUAN DAN SASARAN Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini menguraikan Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ini menguraikan rencana program, Pada bab kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada Bab ini mengemukakan indikator kinerja langsung yang Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 7
BAB VIII PENUTUP Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2.1.1. Tugas Disperindag KUKM Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor (73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal) sebagaimana tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 2.1.2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Adapun fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu : a. Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; b. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; d. Pelaksanaan administrasi Dinas; e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3. Struktur Organisasi A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 9
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh : 1) Sekretariat 2) Bidang Perindustrian 3) Bidang Sarana Perdagangan 4) Bidang Pengembangan Perdagangan 5) Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah B. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi: a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Dinas; f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu : B.1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program, Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan data dan informasi pelaporan serta pelaksanaan evaluasi di lingkungan Dinas. B.2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, bahan perumusan, pengoordinasian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 10
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan surat pertanggungjawaban kegiatan, penyusunan akutansi keuangan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas dan pendapatan retribusi serta pengelolaan barang milik daerah. B.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. dan ketatalaksanaan, C. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, bidang perindustrian. Adapun Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri; evaluasi serta pelaporan meliputi b. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri; c. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi; d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri; e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri; f. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan g. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa seksi, yaitu : C.1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil. C.2. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 11
teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan. C.3. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka). D. Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan perdagangan dan distribusi barang; b. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor; c. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh 3 Seksi, yaitu : D.1. Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perijinan usaha bidang perdagangan, pengawasan perdagangan dan distribusi barang, menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. D.2. Seksi Bina Usaha Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan, pembinaan usaha usaha negeri, perdagangan dalam pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 12
perdagangan dan pengembangan ekspor unggulan kabupaten, Pembinaan pelaku dan Peningkatan citra produk ekspor. D.3. Seksi Promosi dan Informasi Pedagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pendataan dan pelayanan informasi perdagangan, pengembangan promosi dan misi dagang bagi produk unggulan, peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri, pameran dagang lokal dan nasional, peningkatan sistem dan informasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen. jaringan E. Bidang Sarana Perdagangan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutaan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya; Bidang Sarana Perdagangan mempunyai b. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan; c. inventarisasi, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar ; d. pembangunan dan penataan pedagang pasar; e. pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar; f. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya; g. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar; h. pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal; i. pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; j. pembinaan dan pengelolaan Sistem Resi Gudang; k. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan Perdagangan dibantu oleh : tugas dan fungsinya, Bidang Sarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 13
E.1. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutaan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, inventarisasi, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar. E.2. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan penataan pedagang prasarana, pengaturan pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya, serta dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar. E.3. Seksi Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. pasar, sarana pengendalian, pemantauan, pengawasan F. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil fasilitasi dan Menengah; b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan pengawasan koperasi c. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi; d. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi; e. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 14
f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah; g. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; h. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; i. Pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah; j. Evaluasi dan penyusunan laporan dan pelaksanaan kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh : F.1 Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi, fasilitasi penyelesaian masalah koperasi, pemberdayaan, penguatan usaha dan perlindungan koperasi. F.2 Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan usaha, pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha, peningkatan skala usaha Kecil dan Menengah, dan fasilitasi pembiayaan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak ketiga. F.3 Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi, layanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, fasilitasi layanan pembukaan kantor cabang/pelayanan, cabang/pelayanan pembantu dan kantor kas, Pendataan dan penyediaan informasi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha Kecil dan Menengah, dan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha kecil dan menengah. tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 15
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Ada 2 macam UPTD, yaitu : F.1. UPTD Pasar UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas. UPTD Pasar meliputi : UPTD Pasar I, UPTD Pasar II, UPTD Pasar III dan UPTD Pasar IV. UPTD Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; pendapatan, penagihan, penetapan, intensifikasi b. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar; c. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar; d. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain; e. Mengkoordinir kepala pasar di masing-masing wilayah kerjanya. f. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat- menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga F.2. UPTD Metrologi Legal yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2019. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian. Adapun fungsi yang diselenggarakan UPTD Metrologi Legal : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Metrologi Legal; b. pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP; c. pengawasan kemetrologian; d. pembinaan sumber daya manusia kemetrologian; e. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan UPTD Metrologi Legal; f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 16
GAMBAR 2.1. DRAF BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BIDANG SARANA PERDAGANGAN SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI INDUSTRI SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN SEKSI PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN SEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN SEKSI PENGENDALIAN INDUSTRI SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PERDAGANGAN SEKSI PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA PERDAGANGAN UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 17 SUB`BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKSI KOPERASI SEKSI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISIASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR BAGAN STRUKTUR ORGANISIASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METEROLOGI LEGAL KEPALA UPTD PASAR KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL KEPALA TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2.2.1. Sumber Daya Alam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdiri diataas tanah yang sangat strategis yaitu 100 meter sebelah utara dari pusat kota, dan satu komplek dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yaitu berada di Jalan HM. Sarbini Nomor 17 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. 2.2.2. Sumber Daya Manusia Secara kuantitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berjumlah 245 Orang yang terdiri dari 105 orang Pegawai egeri Sipil dan 140 Orang non Pegawai Negeri Sipil. TABEL 2.1. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN 2016-2021 SD SMP SLTA D3 S1 S2 NO URAIAN 1 Kepala Dinas 2 Sekretariat Dinas PNS NON PNS -
PNS NON PNS -
PNS NON PNS -
PNS NON PNS -
PNS NON PNS -
PNS NON PNS
3 Bidang Perindustrian
4 Bidang Pengembangan Perdagangan
5 Bidang Sarana Perdagangan
6 Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7 UPTD Pasar I 8 UPTD Pasar II 9 UPTD Pasar III 10 UPTD Pasar IV 11 UPTD Metrologi Legal JUMLAH 1 2 1 3
7 6 3 -
10 6 3 4 4 5 9 4 3 17 8 12 28 15 8 14 8
2 17 21 50 92 - 1 - 1 3 1 1 -
6 1 2 1 1 - - - - - - 2
24 16 10
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 19 JUMLAH 1 16 8 28 15 16 38 63 38 33 5 261
Secara kualitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berpendidikan S2 sebanyak 9 orang (3,6 %), S1 sebanyak 30 orang (12,24 %), D3 sebanyak 9 orang (3,6 %), SMA sebanyak 124 orang (50,61 %), SMP sebanyak 44 orang (14,79 %), SD sebanyak 29 orang (11,83 %). Pegawai yang menduduki jabatan struktural (eselon) 83 % sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya, tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 4 orang ( 17%). Berdasarkan data eselon Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 22 orang eselon IV, 3 orang dengan eselon III, dan 1 orang dengan eselon 1. TABEL 2.2. ESELON TAHUN 2016-2021 ESELON Eselon II Eselon III Eselon IV JUMLAH PROSENTASE DIKLAT PIM SUDAH 1 4 18 23 78,26 % BELUM 0 1 4 5 21,74 % JUMLAH 1 4 22 28 100 % Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah 2021) TABEL 2.3 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN ESELON JABATAN NO URAIAN ESELON JFT JFU NON PNS 1 Kepala 2 Sekretariat 3 Bidang Perindustrian 4 Bidang II 1 - - - III - 1 1 1 IV - 1 3 2 0 - 1 11 2 5 3 2 19 Pengembangan Perdagangan 5 Bidang Sarana
4 8 Perdagangan 6 Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7 UPTD Pasar I 8 UPTD Pasar II 9 UPTD Pasar III 10 UPTD Pasar IV 11 UPTD Metrologi Legal JUMLAH
- 1 1
- 5 3 1 1 1 1 2 17 1
- 1 3 6 15 18 14 15 90 16 22 44 23 17 2 145 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 20 JUMLAH 1 16 8 28 15 27 38 63 38 33 5 261
TABEL 2.4 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN GOLONGAN URAIAN GOLONGAN a b I c d a b II c d a b III c d a b IV c d JUMLAH JUMLAH 0 0 1 5 4 15 10 34 9 7 6 6 6 1 1 0 105 PROSENTASE 0,95 4,76 3,81 14,29 9,52 32,38 8,57 6,67 5,71 5,71 5,71 0,95 0,95 0,95 4,76 3,81 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021 TABEL 2.5 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN PNS NON PNS URAIAN NO JUMLAH PRIA WANITA PRIA WANITA 1 Kepala 1
1 2 Sekretariat 7 6 3 0 16 3 Bidang Perindustrian 4 Bidang 3 6 3 3 0 14 2 5 8 28 Pengembangan Perdagangan 5 Bidang Sarana Perdagangan 6 Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6 5 1 6 7 9 1 7 15 27 7 UPTD Pasar I 8 UPTD Pasar II 9 UPTD Pasar III 10 UPTD Pasar IV 11 UPTD Metrologi Legal 15 18 13 16 2 1 1 2 0 1 21 40 21 16 2 1 4 2 1 0 38 63 38 33 5 JUMLAH PROSENTASE 87 35,51 18 7,35 124 50,61 16 6,53 245 100 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021 Berdasarkan secara kuantitas pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sudah mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. tabel tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 21
2.2.3. Sarana dan Prasarana Untuk kelancaran tugas dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh sarana dan prasarana kantor untuk operasional organisasi yang meliputi ruang, perlengkapan kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dari segi kuantitas cukup memadai, namun dari segi kualitas sudah banyak yang rusak ringan. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut : Tabel 2.6. DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA JENIS Tanah Dumptruck Portabel generating Water pump Pompa air/ steam Bangunan gedung kantor Bangunan toko / Pasar Kendaraan roda6/Amrol Kend. Roda 4 Kend. Roda 3 Kend. Roda 2 Gerobak Alat hasil pertanian Alat processing Alat padi Alat pasca panen lainnya Mesin manual Lemari besi Rak besi/metal Rak kayu Lemari kayu Filling cabinet penyimpan penggiling ketik BAIK 65 15 3 1 5 8 53 4 6 12 39 53 52 5 1 1 18 8 3 7 28 42 KONDISI RUSAK RINGAN RUSAK BERAT 1 6 8 5 JUMLAH KEBUTU HAN JANGKA 5 THN 1 PERLU PENAM- BAHAN 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen PERLU PEMELI- HARAAN 15 5 8 53 4 6 12 39 53 52 5 1 1 26 8 3 7 28 42 22
JENIS BAIK KONDISI RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JUMLAH KEBUTU HAN JANGKA 5 THN PERLU PENAM- BAHAN Brankas Lemari sorok Lemari pintu kaca LCD Meja kayu Kursi besi metal Kursi kayu Zice Meja rapat Meja ½ biro Meja ketik Meja panjang Meja computer Meja tamu Kursi rapat Kursi tamu Kursi putar Kursi lipat Bangku tunggu Sofa Lemari es AC Kipas angin Televisi Loudspeaker Pesawat telepon Megaphone Handycam Hidran kebakaran Meja kerja Pejabat Esselon Meja kerja pegawi non struktural Lemari arsip Kursi pegawai struktural Kursi kerja pj. Es Audio amplifier Audio filter Intercom unit Peralatan audio Camera buku/ kerja non studio 3 4 2 3 5 17 104 2 27 22 15 7 3 240 31 5 16 20 3 1 27 31 3 7 4 1 3 31 135 18 3 2 32 1 7 2 - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 41 1 10 1 3 2
- 2 14 5 1 1 1 20
- 7
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen PERLU PEMELI- HARAAN 4 4 2 3 5 17 104 2 27 22 15 7 3 rusak 240 31 5 16 20 3 27 31 3 7 4 1 3 31 135 18 3 2 32 1 7 2 7 23
JENIS Video monitor TV Monitor Tape recorder Alat jeruk PC unit Laptop Scanner Printer HD External Tenda degreening BAIK 40 8 2 168 31 27 7 29 4 5 KONDISI RUSAK RINGAN RUSAK BERAT - - - 2 - - - - - 1 8 JUMLAH - - - - - - - - KEBUTU HAN JANGKA 5 THN - - - - 5 10 5 5 3 PERLU PENAM- BAHAN - - - - - - - - PERLU PEMELI- HARAAN 40 8 168 31 27 7 29 4 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah belum gabung dengan aset KOPUKM) 2021 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2.3.1. Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Secara total selama tahun 2016 - 2020 pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 100% dari seluruh indicator yang ada dengan penjelasan sebagai berikut : A. Urusan Perdagangan 1) Program Perlindungan Perdagangandengan capaian kegiatan : a) Pengawasan barang dan jasa yang beredar di 26 kecamatan b) Terlaksananya tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang Konsumen dan Pengamanan dan perlengkapannya di 26 kecamatan c) Terlaksananya pengawasan peredaran rokok dengan cukai illegal di 26 kecamatan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian kegiatan : a) Terlaksananya pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG). b) Terlaksananya pameran 6-8 kali per tahun c) Terwujudnya fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM. Kegiatannya : memfasilitasi produk-produk UKM untuk bisa masuk ke minimarket, misalnya Indomaret dan Alfamart. Sampai tahun 2020 ada 16 produk UKM yang masuk ke Alfamart, sedangkan ke Indomaret ada 17 produk UKM. d) Terpenuhinya monitoring harga, ketersediaan, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di 10 pasar rakyat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 24
inovasinya yaitu Aplikasi simbok untuk monitoring harga di 22 pasar dan dikembangkan dengan simbok blonjo. e) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut : TAHUN 2016 NAMA KEGIATAN : Pembangunan Kanopi Pasar Tumenggungan Kebumen 2017 Rehabilitasi Pasar Hewan Purbowangi Rehabilitasi Pasar Hewan Argopeni Rehabilitasi Pasar Tamanrejo Rehabilitasi paving Pasar Wonokriyo Gombong : Pengembangan Pasar Tumenggungan Rehab Pasar Caruban Pembangunan Pasar Ungaran Rehab talang dan pengecatan Pasar Indrakila Rehab talang dan pengecatan Pasar Ayah Rehab talang, saluran dan pengecatan Pasar Ambal 2018 Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar : Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Rehabilitasi Pasar Jogosimo Pembangunan Pasar Ungaran Rehabilitasi Pasar Argopeni Rehabilitasi Pasar Puring Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar Pembangunan Pasar Kritig Pengembangan Pasar Plumbon Pemagaran dan pembuatan atap los Pasar Hewan Karanganyar 2019 2020 : Pembangunan Pasar Burung / Klithikan Pembangunan Pasar Hewan Argopeni Pembangunan Pasar Hewan Purbowangi Pembangunan Pasar Tlogopragoto Rehabilitasi Pasar Prembun Rehabilitasi Pasar Petanahan Rehabilitasi Pasar Karanganyar Revitalisasi Pasar Sidomulyo (DAK) Revitalisasi Pasar Karangsari (DAK) : Rehab Pasar Tumenggungan Rehab Pasar Jatisari Rehab Pasar Tanjungsari Rehab Pasar Ayah Perbaikan Atap Pasar Petanahan Pengurugan Pasar Kabekelan 3) Program peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan capaian kegiatan : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 25
Terwujudnya informasi dan peluang pasar perdagangan Luar Negeri dan terbangunnya jejaring dengan eksportir. Kegiatannya adalah mengikuti pameran berskala internasional dan memberikan pelatihan kepada calon eskportir. Pada tahun 2017 pelatihan diberikan pada 20 calon eksportir, pada tahun 2018 sebanyak 21 orang, tahun 2019 sebanyak 30 peserta, tahun 2020 sebanyak 30 orang. 4) Program pembinaan PKL dan asongan dengan capaian kegiatan : a) Terlaksananya penataan, penertiban, pem-berdayaan PKL dan asongan b) Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan di 3 kecamatan. c) Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asongan di 4 Kecamatan. Kegiatan ini berupa pembangunan shelter- shelter bagi PKL yang ada di Lapangan Manunggal Gombong, Pasar Bocor, Pasar Demangsari dan Pasar Jatisari d) Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan di 3 kecamatan. Kegiatannya berupa Pelatihan memasak untuk PKL. 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan capaian kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 4 UPTD Pasar (pengadaan container sampah 20 unit) B. Urusan Perindustrian 1) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan industri kecil gula semut sebanyak 24 kelompok selama tahun 2016-2020 b) Terlaksananya pelatihan industri kreatif berbasis sumber daya local : 5 kali pelatihan dengan masing2 30 peserta selama 4 hari c) Terjalinnya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran sebanyak 30 IKM d) Tercapainya pemberian ijin PIRT, halal, HKI dan MD bagi IKM. Selama kurun waktu 2016-2020 ijin PIRT sebanyak 550, fasilitasi sertifikasi organic 160, 39 sertifikasi halal, 51 sertifikasi HKI. Sertifikasi MD 4 IKM 2) Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi a) Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 21 IKM b) Tersusunnya database industri kreatif, inovatif di kabupaten kebumen sebanyak 350 IKM 3) Program penataan struktur industri dengan kegiatan : a) Penyusunan rencana induk industri daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 26
C. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi akuntabel sebanyak 140 orang B. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian diselenggarakan sebanyak 150 orang C. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Kopoerasi sebanyak 50 orang D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya 465 orang E. Program Pengembangan UMKM Jumlah UMKM yang terbina 835 orang Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama; dan indikator indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian indikator dan serapan anggaran dibandingkan kinerja dengan sasaran/ target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tahun 2016-2021 berkaitan dengan Koperasi aktif dan Jumlah UMKM. Berdasarkan data yang ada sampai dengan awal tahun 2021 dapat diketahui bahwa dua IKU sudah tercapai satu indikator. Sedangkan satu indikator yaitu Koperasi aktif belum tercapai. Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen yang 27
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 Jumlah terkirim (bulan/tahun) Terpenuhinya biaya untuk kantor telepon , air dan listrik (bulan/tahun) jasa Tersedianya dan pemeliharaan BBM kendaraan dinas (bulan/tahun) Tersedianya penatausahaan keuangan (bulan/tahun) Tercapainya kebersihan kantor (bulan / tahun ) Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor (bulan/tahun) Tersedianya kebutuhaan tulis (bulan/tahun) Tersedianya barang cetakan dan foto copy (bulan/tahun) surat SKPD alat kantor 7 8 Terpenuhinya Target NSPK Tabel. 2.7. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 28 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 92,49 100 100 100 100 100 61,44 100 100 100 100 100 82,00 100 100 100 100 100 81,03 100 100 100 100 100 84,67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,53 100 100 100 100 100 92,53 100 100 100 100 100 85,01
No 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah penerangan kantor (bulan/tahun) Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar (bulan/tahun) Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya honor pegawai honorer/ tidak tetap Tersedianya perjalanan dalam daerah Terbangunnya gedung, kantor Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional Tersedianya untuk pembangunan pasar (lokasi) Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD Pasar Terpenuhinya perlengkapan kantor dan untuk biaya dinas gudang tanah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 0 0
0 5 1 1 3 2 7 2 0 1 3 2 7 3 21 0 29 28 0 0 0 00 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 12 12 12 12 12 2 0 2021 * 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 29 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 82,63 100 100 100 100 100 54,77 100 100 100 100 100 86,88 100 100 100 100 100 84,67 100 100 100 100 100 0
0 100
I9 0
100 0
0 84,6
No 20 21 22 23 24 25 26 27 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terpenuhinya peralatan kantor Terpenuhinya meubel kantor Terpenuhinya perawatan pasar- kebersihan pasar daerah ( UPTD pasar) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada dinas ( dokumen) Terpenuhinya dan prasarana sarana pengelolaan persampahan (UPTD) Tersedianya base perdagangan pasar (dokumen) Tersusunnya sistem industri informasi dan daerah, penyiapan pembangunan kawasan industri Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM gedung data , dan industri Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 6 15 2 2 15 6 15 2 2 42 93 4 0 42 93 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 15 4 6 4 3 2 4 2021 * * 30 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No 28 29 30 31 32 33 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bagi Industri kecil gula semut supaya yang produk sesuai dihasilkan dengan standar ekspor dan bisa ikon kab. menjadi Kebumen (kelompok) Terlaksananya bantuan peralatan di untuk Kabupaten Kebumen (pelatihan) Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM (KUB) Fasilitasi pembuatan merk bagi di Kabupaten Kebumen (IKM) Tersusunnya database kreatif, Kebumen (IKM) Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang (ton) Pengembangan usaha perdagangan melalui pameran, promosi dan IKM IKM industri inovatif di Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 5 9 7 9 9 5 9 7 9 200 250 300 200 250 300 15 20 25 15 20 25 50 50 3 4 5 6 7 3 4 5 7 6 6 7 8 8 7 6 6 7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 9 50 6 8 2021 * 31 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No 34 35 36 37 38 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah informasi perdagangan (kegiatan) Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (pasar) Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar (orang) Tercapainya jumlah pasar yang dibangun dan di rehab (UPTD) Tercapainya target pendapatan pasar - pasar daerah ( UPTD Pasar) Peningkatan retribusi pelayanan pasar, kebersihan pasar dan parkir Pengawasan barang yang atau jasa beredar di masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen (Kecamatan Kabupaten di Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 5 5 8 8 10 10 5 5 8 8 64 166 208 208 208 208 64 166 208 208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 4 4 4 26 26 26 26 26 26 26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 10 208 4 4 0 2021 * 32 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No 39 40 41 42 43 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kebumen) Pengawasan tera ulang alat UTTP di wilayah kab. Kebumen (Kecamatan) Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai palsu tidak dan dilekati pita cukai Terwujudnya keamanan keselamatan, kenyamanan konsumen memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari barang palsu dan dipalsukan Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri dan dan dalam Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 26 26 26 26 26 26 26 26 120 0 0 0 120 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 30 30 30 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 26 30 2021 * 33 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No 44 45 46 47 48 49 50 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tersedianya informasi kebutuhan pokok ( UPTD) Terpenuhinya upah kerja tenaga kebersihan dan satpam ( 35 orang) Mengikuti pameran produk unggulan di tingkat nasional, regional dan daerah (kali) Mengikuti lelang (kali) Menyelenggarakan data harga bahan pasar agrobisnis pasar rakyat (kali)4 Rehabilitasi pasar- pasar ( UPTD) Terlaksananya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan Asongan Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan (kec) Terpenuhinya tempat bagi daerah berusaha dan PKL Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 26 26 26 26 26 26 26
35 35
35 35
35 35
35 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 26 35 2 2021 * 0 34 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100
100 75
100 0
0 100
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Asongan (kec) Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Realisasi Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 51 52 53 Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan (kec) Terfasilitasinya PIRT bagi Penerima bantuan peralatan untuk memperkuat klaster (IKM) ijin 0 1 30 0 3 225 56 paket 0 0 0 0 1 30 225 56 paket 0 54 Tersusunnya Perda Tersosialisasinya Perda masyarakat Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2021 6 0 0 0 1 kepada 55 6 6 0 6 0 6 0 6 1 0 No IKU SKPD TABEL 2.8. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RUMUS SATUAN 2016 2017 2018 2019 1 Prosentase Pasar dalam kondisi Baik 2 Jumlah Usaha Jumlah Pasar Tradisonal dengan Jumlah usaha % Unit 31,11 (15 Pasar) 9,718 40 Realisasi 18/40x100 % 45% 1,059 48,89 Realisasi 21/40x100 % 52,50% 2.088 60 Realisasi 25/40x100 % 62,50% 2.088 71,11 Realisasi 30/40X100 % 80% 2,299 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 35 Persentase Capaian 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 100 100 100 100 100 100 100 100 2020 2021 Per Oktober Kondisi kinerja 77,78 Realisasi 33/40X100 % 82,50% 2,38 100 Realisasi 34/40X100 % 85 2,413 100 2,413
No IKU SKPD RUMUS SATUAN KONDISI KINERJA AWAL PERIODE 2016 2017 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2018 2019 2020 Perdagangan Berijin 3 Jumlah Industri Kecil Menengah Perdagangan berijin Jumlah Industri Kecil Menengah Unit 54,899 Realisasi : 921 54,909 Realisasi : 56,378 Realisasi: 1,284 54,919 Realisasi: 56,402 Realisasi : 1,6 54,929 Realisasi : 56,553 Realisasi : 1,897 54,939 Realisasi : 56,405 Realisasi : 3,718 54,949 Realisasi : 56,411 4 Terbangunnya kawasan industri 5 Koperasi aktif 6 Jumlah UMKM Terbangunnya kawasan industri Koperasi aktif/ jumlah koperasi seluruh*100% Jumlah UMKM yang terdaftar 0 % unit 0 78 43,132
80 Realisasi : 78 43.532 Realisasi : 43134
82 Realisasi: 80 44,907 Realisasi: 44,017 0 85 Realisasi : 80 44,407 Realisasi : 44,467 0 88 Realisasi : 84 44,907 Realisasi : 45,715 80% 90 Realisasi : 87,11 45,457 Realisasi : 46,460 Catatan Kawasan Industri ; 1. HPL sudah turun dari kementrian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 36 2021 Per Oktober Realisasi : 2.413 54,959 Realisasi : 56,421 80% 92 Realisasi : 92,34 46,057 Realisasi : 46.100 Kondisi kinerja 54,959 1
2.3.2. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 hampir semua kegiatan terkena rasionalisasi anggaran dikarenakan adanya pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang terkena refocusing. Secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 43,41 % dengan capaian fisik 43,14 %. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 43,41 %. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2016 - 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 37
No 1 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Uraian Anggaran (000 Rupiah) Realisasi Anggaran (000 Rupiah) Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Umum a Penyediaan jasa surat- 5.000 4.400 3.973 4.257 4.995 . 4.998 4.398 3.655 4.256 4.995 . 99,96 99,95 91,99 99,98 100,00 0,02 - 0,01 menyurat b Penyediaan jasa 420.000 456.000 462.000 371.325 425.000 351.918 344.731 357.019 346.614 359.317 83,79 75,60 77,28 93,35 84,55 0,24 0,42 komunikasi, sumber daya air dan listrik c Penyediaan jasa 122.800 156.500 157.098 226.299 149.880 122.700 156.600 136.868 215.555 139.519 99,92 100,06 87,12 95,25 93,09 4,41 2,74 pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional d Penyediaan jasa 92.000 93.000 102.300 176.354 82.250 92.000 90.159 102.282 172.874 81.561 100,00 96,95 99,98 98,03 99,16 2,12 - 2,27 administrasikeuangan e Penyediaan jasa 7.000 7.000 7.700 6.931 12.000 7.000 7.000 7.700 6.931 12.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14,29 14,29 kebersihan kantor f Penyediaan jasa 25.000 25.000 26.872 24.755 53.250 24.990 25.000 26.872 24.775 44.262 99,96 100,00 100,00 100,08 83,12 22,60 15,42 perbaikan peralatan kerja g Penyediaan alat tulis 40.000 40.000 44.000 45.549 63.008 39.991 40.000 44.000 45.549 63.008 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 11,50 11,51 kantor h Penyediaan barang 424.047 204.325 220.768 211.605 211.605 362.344 203.588 208.241 207.505 205.407 85,45 99,64 94,33 98,06 97,07 10,02 - 8,66 cetakan & penggandaan i Penyediaan komponen 25.000 25.000 26.300 24.755 30.000 24.999 25.000 26.272 24.755 30.000 100,00 100,00 99,89 100,00 100,00 4,00 4,00 instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor j Penyediaan bahan 5.000 5.000 5.251 4.951 5.000 5.000 5.000 5.251 4.951 5.000 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 bacaan dan Per UU-an k Penyediaan makanan 30.000 27.000 32.159 34.319 30.560 27.069 26.990 32.153 34.309 29.695 90,23 99,96 99,98 99,97 97,17 0,37 1,94 dan minuman l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000 112.500 134.750 123.775 43.554 124.971 112.493 134.310 123.775 43.503 99,98 99,99 99,67 100,00 99,88 13,03 13,04 m Penunjang administrasi 428.976 397.500 411.840 393.120 423.440 406.468 392.200 401.083 389.990 389.408 94,75 98,67 97,39 99,20 91,96 0,26 - 0,84 perkantoran n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000 30.000 31.858 38.122 21.485 29.985 30.000 31.840 38.122 21.320 99,95 100,00 99,94 100,00 99,23 5,68 - 5,78 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 38
No 2. 3. 4. 5. 6. Uraian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana a Pembangunan gedung kantor b Pengadaan kendaraan dinas/operasional c Pengadaan perlengkapan gedung kantor d Pengadaan peralatan gedung kantor e Pengadaan meubelair f Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor g Pemeliharan rutin / berkala kebersihan pasar Program pengembangan data / informasi a Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan a Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah b Fasilitasi peningkatan PAD Program penataan Peraturan per undang- undangan a Fasilitasi sosialisasi peraturan per undang- undang 2016
52.500 26.950 25.684 192.091 25.000 60.000
40.000
219.200
116.000
2017 800.766 725.000 104.488 90.000 100.000 90.000 120.000 40.060 465.129 144.755 50.000 110.000
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2016 2017
597.868
500.000 565.523 525.000 52.125 708.605 473.913 557.459 504.330
145.206 49.700 26.700 104.228
142.731 49.402 91.381 49.510 111.358 24.600 88.553 90.000 49.295 108.691 318.675
50.112 191.245 96.866 312.828
49.814 91.200 408.387 230.810 18.782 90.000 88.832 406.702 230.209 150.000 354.536 455.398 59.930 118.928 141.495 352.926 450.885
66.000 69.472 59.584 39.272 39.706 64.369 68.722 58.477
300.000 348.030 348.000 217.884 439.860 298.163 298.400 332.670
333.699 1.465.589 589.869 114.648 136.939 301.985 1.379.732 575.894 100.000
47.455 97.150
202.375
70.870 84.103
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021 Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 -
Anggaran Realisasi
74,66
99,29 97,74 94,78 98,57 96,06 180,00 173,51 99,07 99,75
98,30 99,40 21,10 21,26 95,78 98,39 98,49 99,57 97,60 66,71 68,37 99,56 96,87 98,17 99,41 18,48 18,49 75,13 100,00 97,40 99,59 99,74 164,65 225,14 99,88 99,11 94,33 99,55 99,01 131,80 130,47
98,18 99,12 97,53 98,92 98,14 9,79 9,78
99,40 94,57 99,39 85,74 95,59 11,75 10,54
98,83 94,60 90,50 94,14 97,63 81,70 80,46
94,91 97,15
100 104,72
64,43 41,56
83,98 18,68 39
No Uraian b Legislasi rancangan peraturan per undang- undan 7. Program pengembangan data / informasi /statistik daerah a Penyusunan dan pengumpulan data statistik daer b Fasilitasi penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen c Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 9. Program peningkatan efisiensi perdagangan a Pengembangan pasar dan distribusi barang b Peningkatan sistem dan jaringan informasi c Pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah d Pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK) e Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan f Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem SRG g Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha h Pembangunan / pengembangan pasar- pasar daerah 10 Program peningkatan dan pengembangan Ekspor a Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan b Membangun jejaring dengan eksportir 2016 200.000
10.000 40.000 16.000
10.000 550.870 350.360 21.964.490 997.504 132.500
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2019 118.824 2020
2021 2016 199.935 2017
2019 78.806 2020
22.540 35.000 24.755 25.000 9.977 22.435 34.119 24.732 24.105
39.993
40.000 599.000 3.400.000 94.931 15.998 40.000 594.447 2.748.241 91.462
60.000 75.000 170.722 136.484 9.986 59.956 74.934 169.201 135.879 246.300 200.000 346.570 439.908 541.843 243.317 199.995 340.110 424.192 11.744.400 22.674.999 12.150.448 2.682.481 334.549 10.288.435 18.749.596 10.275.6282.652.702
2.433.895 425.000 21.331.143
2.432.097 3.321 1.843.200 2.592.720 441.387 1.272.638 997.504 1.423.940 2.274.413 434.9471.268.528 83.500 200.000 2.579.138 177.293 128.225 71.920 197.335 2.548.887 168.621
60.000
59.925
222.800
221.307
60.000 100.000 495.100 115.006
59.998 99.953 435.429 109.233 80.000 150.000
79.688 149.880
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021 Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 99,97
2019 66,32 2020 2021
Anggaran Realisasi
60,59
40,59
99,77 99,54 97,48 99,91 96,42 30,00 28,32 99,98
99,98 100,00 99,24 80,83 96,35 98,66 94,34
99,86 99,93 99,91 99,11 99,56 252,97 252,14 98,36 98,79 100,00 98,14 96,43 4,03 - 4,34 95,49 87,60 82,69 84,57 98,89 133,13 138,58 97,12
99,93 0,78 100,00 77,25 87,72 98,54 99,68 5,52 5,43 96,77 86,13 98,67 98,83 95,11 6,76 6,30
99,88
99,33
100,00 99,95 87,95 94,98 23 20,52
99,61 99,92
87,5 88,09 40
No Uraian 11 Program pengembangan IKM a Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber b Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster c Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT) d Pemberian kemudahan ijin usaha IKM e Pembinaan IKM sektor industri agro, kimia dan hasil hutan 12 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi a Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas b Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 13 Program pembinaan PKL dan asongan a Pembinaan organisasi PKL dan asongan b Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan c Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan d Pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan 14 Program penataan struktur industri 2016
360.000 142.500 250.000 21.000
12.600
45.600
2017 288.996 347.400 500.000 104.796 29.645 110.000
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2016 2017
343.990 818.103 202.952 119.464 286.910 340.849 781.528 198.434 940.000 605.871 335.266 141.486 336.865 889.455 588.738 336.218 550.000 580.000 279.169 249.498 499.997 538.843 564.097 254.006 200.000
20.936 94.601 195.523
39.995
39.845
50.000
12.504 29.570 48.493
537.480 25.132
489.134 24.869
100.000 501.583 175.379 44.690 109.894 94.388 398.579 165.057 245.000
236.276
200.000 363.271 25.743
194.340 360.397 25.660 320.000
288.591
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021 Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 -
Anggaran Realisasi
33,18 99,28 99,09 95,53 97,77 8,72 13,22 99,29 96,97 94,62 97,17 100,28 27,05 27,53 99,80 100,00 97,97 97,26 90,99 2,33 0,36 99,70 90,27 97,76
284 277
99,62
99,24 99,75 96,99
98,95 95,94
91,01 98,95 95,33 94,92
98,01 99,90 94,39 79,46 94,11 56,92 53,87
96,44
97,17 99,21 99,68 29,04 28,93
90,18
No Uraian a Penyusunan rencana induk industri daerah 15 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 1 Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan a Penyediaan sarana distribusi perdag. b Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagan 2 Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi pedagangan masyarakat di wilayah kerjanya a Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan b Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan 16 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat a Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Agen dan pasar rakyat 2 Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar Kab/kota a Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar 2016
2017 383.025
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2018 88.750 2019
99.510 2020
50.908 2021
2016
2017 325.483 2018
85.938 2019
81.343 2020 31.851 2021
905.662
517.421
1.829.555
1.020.825
696.680
357.171
401.185
190.703
150.050
61.369
43.498
17.156 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 84,98 - 2018 96,83 2019 81,74 62,57 2020 2021* Anggaran Realisasi - 22,55 21,67
57,13
55,80
51,27
47,53
40,90
39,44 42
No Uraian kabupaten / kota 17 Program pengembangan ekspor 1 Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten / kota a Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota 18 Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen 1 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera a Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang 19 Program penggunaan dan pemasaran produk DN 1 Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN a Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab./kota 20 Program perencanaan dan pembangunan industri 1 Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota a Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan, industri b Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana 2016
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2016 2017
192.036
125.235
232.023
45.000
1.347.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021
45.642
61.862
109.358
10.513 8.909 Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Anggaran Realisasi
23,77
49,40
47,13
23,36
0,66 43
No Uraian pembangunan sumber daya industri c Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri d Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 21 Program pengendalian izin usaha industri kabupaten 1 Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI a Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bid. Industri dalam lingkup IUI, IPUI dan IPKI kewenangan kab/kota berbasisi SIINAS 22 Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 1 Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota a Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data KI serta data lain lingkup kab/kota melalui SIINAS 23 Program penunjang urusan pemerintah daerah 1 Perencanaan dan evalusi kinerja PD a Penyusunan dokumen perencanaan PD b Evaluasi Kinerja PD 2016
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2016 2017
1.430.398
575.145
270.000
50.000
50.000
35.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021 21.937 93.587
37.607
4.399
27.621 15.659 Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Anggaran Realisasi
1,53
16,27
13,93
8,80
55,24
44,74 44
No Uraian 2 Administrasi keuangan a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b Pelaksanaa penataausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD 3 Administrasi Kepegawaian PD a Sosialisasi peraturan per UU - an 4 Administrasi Umum PD a Penyediaan komponen instalasi listik b Penyediaan bahan logistik kantor c Penyediaan barang cetakan & penggandaan d Penyediaan bahan bacaan dan Per UU-an e Penyediaan bahan / material f Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD 5 Pengadaan BMD penunjang urusan PD a Pengadaan meubel b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 6 Penyediaan jasa penunjang urusan PD a Penyediaan jasa surat- menyurat b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 7 Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD 2016
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2016 2017
8.237.800
6.035.252
115.000
60.559
100.000
21.432
20.000
11.919
24.500
11.168
150.000
146.650
3.500
2.011
54.600
35.426
96.000
24.347
56.000
55.837
165.000
160.607
4.995
3.110
400.000
201.063
37.000
14.070
17.000
8.526
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 -
Anggaran Realisasi
73,26
52,66
21,43
59,60
45,58
97,77
57,46
64,88
25,36
99,71
97,34
62,26
50,27
38,03
50,15
No Uraian a Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional b Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor JUMLAH 2016 27.640.672
Anggaran (000 Rupiah)
Realisasi Anggaran (000 Rupiah)
2021 242.000 2016
2021 89.341
125.038
92.881 20.367.225 33.544.658 30.759.027 10.701.943 18.226.900 26.567.348 17.976.044 28.817.676 27.647.8229.964.654 9.575.935 96,12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) Rerata Pertumbuhan 2016 2017 -
Anggaran Realisasi
36,92
74,28 88,26 85,91 89,89 93,11 52,54 43,41 43,14 46
2.3.3. KAJIAN PLUT KABUPATEN KEBUMEN Tabel 2.10. INKUBASI KAJIAN PLUT KEGIATAN KONDISI PRA INKUBASI PROSES INKUBASI PASCA INKUBASI Pelatihan Pengelolaan Usaha Tenant belum memiliki visi dan misi usaha yang jelas Tenant kesulitan menggambarkan kondisi usaha saat ini Tenant belum memiliki target pengembangan usaha Bimbingan Teknis Busnisess Model Canvas Membangun Visi, Misi, Value dan strategi bisnis Tenan mempunyai Visi-Misi, value dan Strategi Bisnis Tenan mempunyai dashboard bisnis kondisi bisnis dengan BMC Target bisnis sudah didapatkan Pelatihan Manajemen Produksi Tenant belum memiliki data/ katalog produk Tenant belum memiliki rencana produksi Bimbingan Teknis Perencanaan Produksi Tenant memiliki katalog produk - Tenant memiliki kemampuan untuk merencanakan produksi Pelatihan Strategi Pemasaran Tenant belum memahami pemasaran secara online Tenant belum memanfaatkan whatsap business Tenant belum Bimtek optimasi social media pemsaran online. Pembuatan whatsap business Tenant wawasan penggunaan social media sebagai strategi pemasaran Tenant mampu menggunakan whatsap business Tenant memiliki memiliki kemampuan membuat foto produk yang kreatif Workshop foto produk dengan hp (smartphone) koleksi foto produk hasil kamera HP (smartphone) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Tenant belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan (akuntansi) - Tenant belum memiliki catatan keuangan secara online (aplikasi) Bimtek Akuntansi sederhana Pendampingan - Praktik penggunaan aplikasi "akuntansi UKM" melalui smartphone Tenant memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan Tenant melakukan pencatatan keuangan melalui aplikasi akuntansi UKM Peningkatan Jaringan bisnis (kemitraan) Tenan belum memiliki database mitra Tenan kesulitan melakukan Bimbingan Teknis Kemitraan - Studi Kasus Kemitraan Tenan mempunyai database mitra baik supplier maupun reseller Tenan mempunyai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 47
KEGIATAN KONDISI PRA INKUBASI negosiasi dengan mitra tenan belum memiliki sitem kemitraan - tenan belum mempunyai sistem reseller PROSES INKUBASI dengan Pelaku bisnis (Distributor) PASCA INKUBASI panduan kemitraan yang berkesinambungan - Tenan mempunyai sistem reseller dari penentuan harga dan insentif/reward system. Pada tahun 2014, kabupaten Kebumen menerima bantuan pendirian gedung PLUT KUMKM. Keberadaan PLUT KUMKM Kebumen memiliki tujuan untuk mewujudkan pusat layanan yang terintegrasi dan profesional dalam upaya mendukung pengembangan usaha KUMKM. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PLUT menyediakan tujuh jenis layanan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM yaitu; 1) Konsultasi Bisnis; 2) Pendampingan atau mentoring bisnis; 3) Fasilitasi akses pembiayaan; 4) Pemasaran dan promosi; 5) Pelatihan Binsis, 6) Networking; dan; 7) layanan pustaka entrepreneur. Ketujuh jenis layanan ini merupakan kebutuhan strategis yang didasarkan pada permasalahan primer yang dihadapi oleh UMKM. Akan tetapi, saat ini kinerja PLUT KUMKM Kebumen dinilai belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengakses layanan serta belum berjalannya fungsi PLUT sebagai wadah temu bisnis dan networking antar pelaku usaha. Terlebih kondisi Covid 19 saat ini yang menuntut lembaga pendampingan bisnis untuk turut bertransformasi menjadi mitra yang solutif bagi permasalahan yang dihadapi UMKM. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 48
No IKU SKPD TABEL 2.11. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RUMUS SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Prosentase Pasar dalam kondisi Baik 2 Jumlah Usaha Perdagangan Berijin 3 Jumlah Industri Kecil Menengah Jumlah Pasar Tradisonal dengan Jumlah usaha Perdagangan berijin Jumlah Industri Kecil Menengah % Unit Unit 31,11 (15 Pasar) 9,718 54,899 40 Realisasi 18/40x100 % 45% 1,059 Realisasi : 921 54,909 Realisasi : 56,378 48,89 Realisasi 21/40x100 % 52,50% 2.088 Realisasi: 1,284 54,919 Realisasi: 56,402 60 Realisasi 25/40x100 % 62,50% 2.088 Realisasi : 1,6 54,929 Realisasi : 56,553 71,11 Realisasi 30/40X100 % 80% 2,299 Realisasi : 1,897 54,939 Realisasi : 56,405 77,78 Realisasi 33/40X100 % 82,50% 2,38 Realisasi : 3,718 54,949 Realisasi : 56,411 4 Terbangunnya kawasan industri 5 Koperasi aktif 6 Jumlah UMKM Terbangunnya kawasan industri Koperasi aktif/ jumlah koperasi seluruh*100% Jumlah UMKM yang terdaftar 0 % unit 0 78 43,132
80 Realisasi : 78 43.532 Realisasi : 43134
82 Realisasi: 80 44,907 Realisasi: 44,017 0 85 Realisasi : 80 44,407 Realisasi : 44,467 0 88 Realisasi : 84 44,907 Realisasi : 45,715 80% 90 Realisasi : 87,11 45,457 Realisasi : 46,460 Catatan Kawasan Industri ; 1. HPL sudah turun dari kementrian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri 2. Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 49 2021 Per Oktober 100 Realisasi 34/40X100 % 85 2,413 Realisasi : 2.413 54,959 Realisasi : 56,421 80% 92 Realisasi : 92,34 46,057 Realisasi : 46.100 Kondisi kinerja 100 2,413 54,959 1
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Tantangan yang dihadapi : 1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar. 2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain. 3. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan jam buka lebih lama. 4. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha. 5. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar 6. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertata 7. Pedagang kaki lima yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh. Peluang yang dihadapi : 1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat. 2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan 3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern. 5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat 6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi konsumen dalam penyediaan barang. 7. Pasar Rakyat salah satu sumber pendapatan yang potensial 8. Pedagang Pasar Rakyat wirausahawan yang berpotensi membuka lapangan kerja. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan terdapat beberapa fungsi permasalahan seperti yang terlihat pada pohon masalah dibawah ini: tugas dan tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 51
Kwalitas Hasil Produksi Rendah Minimnya Sarana Prasarana (Pasar) TerbatasnyaSen`tra- sentra industri GAMBAR 3.1. POHON MASALAH URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Keterbatasan Akses Pasar Sumberdaya Pelaku Usaha dan Disperindag Belum Optimalnya Kinerja URUSAN Perindustrian Keterbatasan Pemasaran Keterbatasan Sarana Prasarana Belum Berpihaknya Regulasi Keterbatasan Permodalan Keterbatasan Penguasaan Tehnologi Panjangnya Rantai Distribusi Rendahnya Penggunaan Produk Lokal Keterbatasan Pangsa Ekspor UMKM skala Kecil Tidak semua UMKM terakses per Bank kan Pelaku Usaha Berusia Lanjut Kurangnya Penguasaan Aplikasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 52
` Keterbatasan Pemasaran Minimnya Sarana dan Prasaran GAMBAR 3.2 POHON MASALAH URUSAN KOPERASI Belum Optimalnya Kinerja Urusan Koperasi Keterbatasan Kelembagaan Keterbatasan Sarana Prasarana Belum Berpihaknya Regulasi Keterbatasan Permodalan Keterbatasan Penguasaan Tehnologi Rendahnya Mutu SDM Kurangnya Mutu Pengawasan/Evalu asi Jumlah Anggota Terbatas Perputaran modal tidak lancar Sarana Tehnologi Kurang Kurangnya Penguasaan Aplikasi Keterbatasan Akses Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 53
TABEL 3.1 TABEL MASALAH URUSAN PEINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO 1 MASALAH UTAMA Belum Optimalnya Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan POKOK MASALAH Keterbatasan Pemasaran Keterbatasan Sarana Prasarana AKAR MASALAH Belum Berpihaknya Regulasi Panjangnya Rantai Distribusi Rendahnya Penggunaan Produk Lokal Keterbatasan Pangsa Espor Keterbatsan Permodalan Keterbatasan Penguasaan Tehnologi SERABUT MASALAH Belum adanya kesatuan regulasi yang singkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak belum fasilitasi perdagangan rendahnya Masih pengawasan barang dan jasa yang beredar Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional Persiapan Pembiayaan Kekurang sempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijaksanaan Pelaksanan Ekspor Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi penyebab salah satu pertumbuhan usaha sektor ini terkendala Pelaku Usaha Berusia Lanjut Kurangnya Penguasaan Aplikasi optimalnya distribusi Teknis, Dalam TABEL 3.2 TABEL MASALAH URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NO 1 MASALAH UTAMA Belum Optimalnya Kinerja Urusan Koperasi POKOK MASALAH Keterbatasan Kelembagaan AKAR MASALAH Belum Berpihaknya Regulasi Rendahnya Mutu SDM SERABUT MASALAH Belum adanya kesatuan regulasi yang singkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak Masih ketersediaan Kompetensi terbatasnya SDM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 54
NO MASALAH UTAMA POKOK MASALAH AKAR MASALAH SERABUT MASALAH Keterbatasan Sarana Prasarana Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi Keterbatasan Akses Pasar Keterbatsan Permodalan Keterbatasan Penguasaan Tehnologi belum jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga produk sertifikasi belam sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha pasar Pengelolaan masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi 1.Jumlah Anggota Terbatas 2.Perputaran modal tidak lancar 1.Sarana Tehnologi Kurang 2.Kurangnya Penguasaan Aplikasi memahami 3.1.1. Urusan Industri a. Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standard; ini berdampak pada peningkatan daya saing industri di dalam negeri melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, hal ini merupakan peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memenuhi permintaanindustri besar, di lain sisi IKM masih menghasilkan produk yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan seperti SNI, Halal, HKI dan lainnya maka daya saing produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah masih sulit menangkap peluang tersebut dan bersaing di pasar global. Belum standardnya produk Industri juga diakibatkan oleh masih ini rendahnya kemampuan teknis SDM disebabkan rata - rata SDM Industri memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang dimiliki Semakin tingginya persaingan industri saat Industri. Hal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 55
hanya berdasarkan pengalaman atau rutinitas sehari - hari dalam berproduksi. Sehingga produk industri yang dihasilkan memiliki daya saing yang masih rendah. Untuk Industri kreatif, saat juga masih belum optimal berkembang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. ini b. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten. c. Belum optimalnya inovasi teknologi industri; Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah. (IKM) saat d. Belum Adanya Sentra-sentra industri dan Kawasan industri diwilayah Kebumen; Iklim usaha yang kondusif, masih kompetitifnya biaya tenaga kerja, transporasi dengan mulai terbangunnya Jalan lintas selatan selatan dan tersedianya jalur kereta api doubel track di wilayah Kebumen diharapkan membuat daya tarik yang kuat bagi industri di wilayah kota kota besar untuk mengalihkan basis produksinya ke wilayah informasi mengenai Kebumen. Kondisi riil data dan keberadaan dan perkembangan industri sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang pada akhirnya memunculkan penyelesaian permasalahan dan kebijakan yang terkait dengan industri. Infrastruktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 56
e. Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan; Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa informasi IKM serta sistem teknologi networking. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan. Pengembangan dan Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini telah diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 akan mendorong tentang Kawasan pengembangan industri berwawasan lingkungan, serta akan memberikan daya industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri. industri bagi Industri, yang tarik f. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya. Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan yang menyebabkan barang keterlambatan diatas, permasalah keterkaitan industri satu dengan yang lain masih belum optimal penerapannya, industri pendukung dengan industri lainnya pada satu wilayah regional belum memiliki keterkaitan yang optimal sehingga akselerasi perputaran ekonomi yang dihasilkan belum maksimal. Tingginya ketergantungan bahan baku impor. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. optimalnya yang kurang kontinyu produksi. Selain implikasi besar sebagai lapangan kesempatan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 57
Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada industri kecil menengah Non Agro. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah Non Agro disebabkan karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga dipengaruhi sebagian besar oleh faktor eksternal industri seperti kurs rupiah, isu - isu global, kontinuitas pasokan, kendala tata niaga berikut peraturan teknis dan lainnya yang sulit Industri dalam negeri antisipasi. 3.1.2. Urusan Perdagangan a. Keterbatasan Pemasaran 1) Belum Berpihaknya Regulasi Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam bidang dunia usaha, pengertian regulasi bisnis dan bidang ekonomi dalah hal ini adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. regulasi Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Belum adanya kesatuan regulasi yang singkron dan regulasi Pemda pada konsisten serta keberpihakan Masyarakat belum tampak 2) Panjangnya Rantai Distribusi Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu ( produsen ) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen - pengepul - agen - pedagang besar - pengecer - konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 58
berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya system yang mengatur perdagangan antar Kabupaten. Data ketersediaan tersedia. Dikarenakan data distributor maupun pelaku usaha di Kabupaten Kebumen masih terbatas. 3) Rendahnya Penggunaaan Produk Lokal atau stok komoditas belum Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajeman pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbanginya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaanya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing. supaya mampu bersaing 4) Keterbatasan Pangsa Ekspor Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok internal dan eksternal. Masalah utama yaitu masalah External antara lain : Kepercayaan Antara Eksportir Importir, Pemasaran, Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional sedang masalah internal antara lain : Persiapan Dalam Teknis, Mempersiapkan Barang, Kebijaksanaan Dalam Pelaksanan Ekspor Impor Pembiayaan, Kekurangsempurnaan Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan- peraturan sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. Diperlukan penjelasan yang cukup yang apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 59
tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi b. Keterbatasan Sarana Prasarana 1) Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajeman pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbanginya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaanya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing. supaya mampu bersaing Kelemahan : a) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. b) Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar. c) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. d) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. e) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. f) Kurang representatifnya pasar tradisional / pasar rakyat. g) Kurangnya sarana dan prasarana pasar. h) Masih belum optimalnya kinerja UPTD Metrologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana. 2) Keterbatsan Permodalan modal usaha terdiri dari 2 jenis modal usaha yaitu modal sendiri dan modal asing. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 60
laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha yang biasanya diperoleh dari pinjaman oleh suatu lembaga. Keuntungan modal pinjaman adalah pengusaha dapat mendaptkan jumlah modal yang tidak terbatas, maksud dari tidak terbatas adalah ketersediaan dana dalam jumlah banyak. Sumber modal asing dapat diperoleh dari beberapa hal yaitu: a) Pinjaman dari dunia perbankan. b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan penggadaian, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. c) Pendanaan dari lembaga non keuangan Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala. Lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas perguliran dana. Jadi, pengusaha langsung meningkatkan kapasitasnya juga tidak bisa Modal sebagai mana kita ketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang diantara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang di sebut dengan modal itu dan tampaknya dalam sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. 3) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik infrastruktur berjalan nanti. Kendalanya teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di lebih kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 61
daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut. 3.1.3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan urusan koperasi di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut: a. Keterbatasan Kelembagaan 1) Belum Berpihaknya Regulasi Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Salah satu upayanya adalah dorongan agar para pelaku UMKM beralih ke digital dengan dukungan regulasi yang berpihak ke UMKM. Untuk mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ke arah digital, sudah menjadi keharusan. Inklusi ke digital menjadi solusi dan dorongan agar UMKM tak hanya adaptasi tapi juga mengembangkan usahanya. Pembuktian tersebut berupa penerbitan regulasi baru seputar penyederhanaan perizinan, Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelemahan mendasar UMKM selama ini, selain pendampingan yang minim dan peluang masuk pasar yang terbatas, juga akses ke perbankan yang sangat rendah. 2) Rendahnya Mutu SDM Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; industri di Kabupaten Kebumen, Seiring banyaknya diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 62
3) Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu harus dipenuhi. Secara teknis jaminan mutu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang dapat diterima oleh pengguna. Berdasarkan hal tersebut belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana laboratorium pengujian , laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk, sehingga memberikan dampak belum semua permintaan pelayanan dapat industri yang belum terpenuhi. Masih adanya dunia memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI, sehingga kesulitan didalam permintaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk. Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belam sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha. 4) Keterbatasan Akses Pasar Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajeman pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbanginya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaanya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar supaya mampu bersaing dalam mengikuti rakyat perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 63
b. Keterbatasan Sarana Prasarana 1) Keterbatasan Permodalan Modal diartikan sebagai hasil produksi yang di gunakan untuk memprodusir lebih lanjut. Dalam perkembangannya pengertian modal mengarah pada sifat non-physical, dalam arti modal di tekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Ada beberapa prinsip yang harus di patuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu: a) Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar. b) Perkembangan koperasi dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi. c) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja ini tentu sangat rentan pengurus. Keadaan seperti terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus . dari sistem permodalan maupun d) Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak yang anggota dan terjadi di koperasi koperasi pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. e) kurangan dana/modal dalam koperasi merupakan masalah yang sangat umum di perkoperasian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 64
Indonesia. Hal itu disebabkan diantaranya kelemahan dalam pembentukkan modal sendiri,kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi,kurangnya sendiri dalam meningkatkan inisiatif dan upaya permodalan 2) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi Kurangnya Pemahaman penyelenggaranan pendaftaran perusahaan secara online. Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single layanan perizinan berusaha Submission terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI- nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut. (OSS) atau Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah. 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 1. 2. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 65
3.1. 3.2. 3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah 2021-2026 yaitu : Dengan mempertimbangkan potensi, "KEBUMEN SEMARAK" "Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat" Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, indikator untuk mengukur secara merata. Beberapa pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka lingkungan hidup, kemiskinan, meningkatnya kualitas meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi sehingga mampu mencari solusi 66 2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi sehingga mampu mencari solusi 66
daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa pencapaian kemandirian adalah Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun saing daerah, dan 2021-2026 meningkatnya daya meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan. pada indikator untuk mengukur 3. Berakhlak menekankan kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaranajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai - nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan "KEBUMEN SEMARAK". Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu : KEBUMEN SEMARAK "Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat" perilaku Kebumen hanya mengejar tidak yang 3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut: 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 67
2. Peningkatan aksebilitasdan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; ekonomi 3. Mewujudkan daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan; daya saing 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kerakyatan; 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudya dan bermartabat. Misi Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 ada 5 (lima) dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun 2021-2026. 3.2.3. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Unggulan Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ada 27 dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, mendukung program Ungulan Kelapa Daerah yaitu: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 68
Tabel 3.3 Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 No Program Unggulan 1 KEBUMEN EKONOMI HANDAL Konsep Operasional Program "LAWET MUDA KREATIF" pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha Indikasi Rencana Operasional 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Program Inkubasi Wirausaha 3. Pelatihan Wirausaha Muda 4. Mendorong program inkubasi bisnis melalui revitalisasi dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta sinergi kegiatan inovasi dan teknologi dengan pengembangan Kegiatan/Sub Kegiatan A. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro B. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi C. Kegiatan: Pelaksanaan Sasaran Tahun 2021: 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Pelatihan bagi Wirausaha Muda 2021, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 2022, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 2023, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 1. ASSISTEN II 2. OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah 3. OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja 4. OPD Pengampu Urusan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 69
No Program Unggulan 2 KAPOK PAK EKO Konsep Operasional Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan Indikasi Rencana Operasional kewirausahaan, pembinaan kepemudaan dan perguruan tinggi Kegiatan/Sub Kegiatan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan: 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; D. Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, 1. Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sasaran difasilitasi 2024, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 2025, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitas 2026, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 1. Pendataan Potensi Usaha/Industri Desa 2. Pelatihan Wirausaha untuk wilayah pedesaan A. Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : Tahun 2021 1. Pelatihan Kuliner Berbahan baku Olahan Pisang untuk Kelompok Usaha di Desa Giritirto Karanggayam 2. Pelatihan Desain Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 70 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan Konsep Operasional Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro B. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Produk untuk Komoditas Oyek bagi Pelaku Usaha di Desa Karangsambung Kec. Karangsambung 3. Pendataan Industri dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat C. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 71 Koordinator dan OPD Pelaksana
No 3 Program Unggulan ANDALAN PAS Konsep Operasional Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi Indikasi Rencana Operasional 1. Bantuan Permodalan Kegiatan/Sub Kegiatan A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Sasaran Tahun 2021 : 1. Bantuan Modal B. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 72 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan 4 KUMPUL BAKUL 5 DEMEN MBUMEN Konsep Operasional Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal. 1. Temu Usaha 2. Pembinaan Pedagang A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Kegiatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota B. Pembinaan terhadap 1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2. Pembinaan Pedagang Pasar Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan 1. Menggiatkan cinta produk Kebumen 2. Pameran A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2021 1. Bela beli produk Kebumen 2. Pameran Produk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 73 Koordinator dan OPD Pelaksana 3. Koordinator Asisten II 4. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan ,
No 6 Program Unggulan PAKK KOSIM Konsep Operasional Pariwisata Berbasis Potensi Desa Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Indikasi Rencana Operasional Produk Kebumen Kegiatan/Sub Kegiatan 1. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Sasaran kebumen 1. Pengembangan Kewirausahaan 2. Peningkatan Daya saing UMKM A. Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Tahun 2021 : 1. Pelatihan ekspor B. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 74 Koordinator dan OPD Pelaksana Koperasi dan UMKM 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan 7 BARISTA 8 TUPRUK Konsep Operasional Program Bantuan Peralatan Industri kecil dan Rumah Tangga Program Satu pesantren satu produk (trenmarket) Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran 1. Bantuan Peralatan produksi 2. Bantuan Sarana Produksi A. Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tahun 2021 1. Hibah bantuan sarana dapur bersih untuk IKM Gula semut Kecamatan Rowokele sebanyak 100 unit 1. Pendataan Potensi Wilayah 2. Pengembangan Produk Khas 3. Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2021 1. Pelatihan Usaha bagi Pondok Pesantren 2. Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 75 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 3. Koordinator Asisten II 4. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan 9 PASAR NYEMOD 10 PRODUK LOKAL MABUR DUWUR Konsep Operasional Program Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat Yang Nyaman, Sehat Dan Modern Indikasi Rencana Operasional 1. Penanganan Kebersihan Pasar 2. Peningkatan SDM 3. Pemeliharaan Pasar Kegiatan/Sub Kegiatan A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sasaran Tahun 2021 1. Pemeliharaan Pasar untuk 4 UPTD 2. Penanganan Kebersihan Pasar Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Perdagangan Produk Lokal 1. Pengembangan Produk lokal 2. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas Produk lokal A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun 2021 1. Pelatihan terkait Pemanfaatan IT untuk pemasaran Online bagi UMKM 2. Pemanfaatan Aplikasi Simbok dan Simbok Blonjo untuk promosi produk Kebumen B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 76 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan 11 REPATRA 12 JAWARA 13 KEBUMEN CREATIVE HUB Konsep Operasional Program Revitalisasi Pasar Tradisional Program Belanja Warung Tetangga Program Pembangunan Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1. Pembangunan Pasar Tradisional A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Tahun 2021 1. Pembangunan Pasar Dorowati 2. Pembangunan pasar kejawang Distribusi Perdagangan 1. Menggiatkan Program Belanja ke Warung tetangga A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 1. Sosialisasi 1. Pemanfaatan dan A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Tahun 2021 1. Prigram Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 77 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu :
No Program Unggulan Konsep Operasional Pusat Pengembangan dan Pemasaran Produk Kebumen 14 SANTRIPRENEUR Program "Sekolah" Kewirausahaan untuk Pesantren Indikasi Rencana Operasional pengembangan PLUT/PLUT centra creative hub Kegiatan/Sub Kegiatan Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub. Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1. Menggali potensi usaha Pondok Pesantren 2. Pengembangan Usaha Pondok Pesantren A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub kegiatan : 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Sasaran Pengembangan dan penggunaan PLUT untuk Craetif HUB 78 Koordinator dan OPD Pelaksana Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan 15 PENASARAN DOLAN Konsep Operasional Program Peningkatan Pemasaran Produk lokal unggulan : Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota B. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Sasaran 79 Koordinator dan OPD Pelaksana 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
No Program Unggulan Konsep Operasional Indikasi Rencana Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Sasaran 80 Koordinator dan OPD Pelaksana
tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah dapat melaksanakan Visi Misi Bupati Kebumen periode 2021-2026. Untuk mendukung Visi Misi Faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut : a. Faktor pendukung : Faktor yang mendukung ketercapaian visi misi adalah sebagai berikut : 1. Adanya SDM yang cakap dan professional di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 2. Dukungan Anggaran Kerjasama Internal dan Exsternal. 3. Dukungan Pemerintahan Provinsi dan Pusat. 4. Dukungan di regulasi yang ada. 5. Sarana dan Prasarana yang mencukupi. b. Faktor Penghambat Faktor yang menghambat untuk pencapaian Visi Misi adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap produk UMKM. 2. Keterbatasan penguasaan IT. 3. Terbatasnya kendala kerja sama lintas Perangkat Daerah. 4. Tuntutan Tehnologi dan Kwalitas Pasar. 5. SDM lulusan SMK/angkatan kerja belum sesuai dengan tuntutan industri. 3.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri. juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini instansi menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang perdagangan, untuk mengatasi yang diberi Berbagai masalah tersebut tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 81
permasalahan Peran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur". dan tantangan tersebut. Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung turisme, sektor pertambangan, tersebut terhadap meningkatnya memberikan pengaruh kontribusisektor perdagangan. industri, pertanian, perikanan, kegiatan kehutanan, dan lain-lain. Dukungan yang positif Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicuinovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan. Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan sektor industri Indonesia sampai indutri dengan tahun 2013 mengalami pengolahan non-migas sampai triwulan III tahun 2013 mencapai Indonesia angka 6,22 sedangkan pertumbuhan PDB Ekonomi fluktuasi. Pertumbuhan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 82
mencapai angka 5,83. Hal ini mendorong Kementrian Perindustrian untuk melakukan pengembangan industri. Program-program terkait pengembangan indutri yang akan dilakukan oleh Kementrian Perdagangan adalah hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral, peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor, serta pengembangan industri kecil dan menengah. tersebut, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan beberapa program yang menjadi Prioritas Kementerian. Program-program yang dimaksud adalah program peningkatan kualitas SDM industri melalui penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi industri, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Perumusan 150 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), pemberlakuan SNI wajib, dan penguatan infrastruktur laboratorium uji di Balai Besar dan Baristand Industri. Selain kegiatan prioritas nasional Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah "Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor". Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu: a. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional; b. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; c. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah; d. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; dan e. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Faktor pendukung dan penghambat adalah berkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sebagai berikut : Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang kesejahteraan dan berkualitas, kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang dan memperhatikan prinsip pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik maka diperlukan peningkatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 83
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja. Kementerian Perdagangan juga harus mampu menempatkan diri sebagai kementerian yang paling aktif dalam pengembangan Sumber Daya manusia karena berdasarkan report of sixth meeting of the ACCSQ (ASCCSQ WG3) 19-20 WORKING GROUP ON LEGAL METROLOGY Desember 2005 dibandung menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendapatkan mandat sebagai lead dalam capacity building di ASEAN. Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024 Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 84
Pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun aturan dibawahnya sebagai turunan dalam melaksanakan amanat yang - 14 - tercantum. Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Peraturan tersebut memberikan harapan bagi Koperasi dan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi. Implementasi kerangka transformasi ekonomi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 - 35 - kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja serta tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa termasuk produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa kunjungan ke tempat-tempat fasilitas publik. Kondisi ini juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 85
Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan perpres tersebut Kabupaten Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja. Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan tenaga kerja yang trampil, kompeten, menguasai teknologi informasi dan ketrampilan non teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasar tenaga kerja menjadi bordeless. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global. Tabel 3.4. Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi (subbab IV.2.) RPJMD Kabupaten/ Kota (subbab IV.2.) RPJMN (Lampiran 1 SEB) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi Peningkatan dan daya sumberdaya manusia kualitas saing Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya kualitas dan akses dasar, pelayanan serta saing daya kemandirian daerah Meningkatnya pemerataan wilayah Jawa-luar Jawa) antar (KBI-KTI, Peningkatan Infrastruktur Kualitas Daya dan kesempatan berusaha Kedaulatan pangan dan energi Keberlanjutan Pembangunan Dengan saing ekonomi peningkatan Meningkatnya sinergi ruang pemanfaatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 86
RPJMD Kabupaten/ Kota (subbab IV.2.) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal RPJMD Provinsi (subbab IV.2.) Memperhatikan Daya Lingkungan Dukung dan Kelestarian Sumber Daya Alam Kesenjangan wilayah Tata pemerintahan kondusivitas wilayah kelola dan RPJMN (Lampiran 1 SEB) wilayah. Meningkatnya kualitas dan akses dasar, pelayanan daya serta saing kemandirian daerah 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah adalah secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang khususnya dengan bertujuan meningkatkan proporsi negara dalam ekspor global, sehingga tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang. Untuk mendukung dokumen KLHS Kabupaten Kebumen 2021- 2026 yang didalammnya berisi SDGs, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung SDGs tujuan ke : 1. Tujuan ke 8 "Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Decent Work and Economic Growth)"; 2. Tujuan ke 9 "Pembangun tahan banting, mendorong indrustialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (Industri, Inovation, and Infrastructure)" infrastruktur yang Tabel 3.5. Tujuan dan Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Ekonomi sesuai dokumen KLHS tentang SDGs mendukung Dinas Peridustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 No No Tujuan SDGs Arah Kebijakan Daerah 1. 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang 1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. 2. Memperluas pasar UMKM. 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Meningkatkan kategori desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 87
No No Tujuan SDGs Arah Kebijakan Daerah layak untuk semua (Decent Work and Economic Growth)" wisata. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor ekonomi lokal. 6. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal. 2. 9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur "Pembangun infrastruktur yang banting, mendorong tahan indrustialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (Industri, Inovation, and Infrastructure)" 1. Pembangunan dan pemeliharan infrastruktur perekonomian. 2. Meningkatkan keaktifan koperasi. 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM. 4. Meningkatkan aksessibilitas UMKM. Tujuan Global 8 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuahan Ekonomi Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke delapan memiliki fokus pada isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh penduduk. Tujuan kedelapan ini dirinci ke dalam sembilan (9) sasaran global dan sebelas (11) sasaran nasional. Target yang hendak dicapai di Kebumen adalah : 1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk sektor bruto per tahun di negara kurang berkembang. 2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui sektor pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya 3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya 5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. 6. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 88
7. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Karena keterbatasan data, pembahasan yang disajikan tidak dapat semua target di atas dapat diurai. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama. Tujuan Global 9 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuahan Ekonomi Tujuan global yang kesembilan pembangunan berkelanjutan berfokus pada isu industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan kesembilan ini dirinci ke dalam 3 sasaran global yang dijabarkan menjadi delapan (8) sasaran nasional. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada 4 sasaran nasional yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama oleh OPD. Target yang akan di capai di tahun 2020 adalah: 1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. terhadap jasa keuangan, 3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di termasuk kredit negara berkembang, terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. 4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. 5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. Faktor pendorong dan penghambat dukungan terhadap KLHs adalah sebagai berikut : a. Faktor pendorong (1) Adanya program dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan sasaran SDGs (2) Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 sehingga memudahkan dalam pencapaiannya; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 89
(3) Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam singkronisasi program dari kementrian berupa bantuan kepada daerah; b. Faktor penghambat (1) Kapasitas fiscal Kabupaten Kebumen yang tidak teralu tinggi menyebabkan terhambatnya capaian sasaran SDGs (2) Perekonomian dan pengangguran menambah beban dinas dalam pencapaian SDGs; (3) Jumlah penduduk dan luas wilayah yang memiliki demografi factor penghambat pegunungan dan pantai menjadi tercapainya SDGs. 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis Pengertian Isu Strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan pilihan program yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu critical mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalan organisasi, komunikasi yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan / atau komunitas yang dilayani. Secara singkat Isu strategis adalah Persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri dan perdagangan yang mungkin diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Isu Stategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dipengauhi oleh permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja, tupoksi, serta faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh. Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Beberapa isu strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebaginya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis sebagai berikut ini : a. Bidang Perindustrian 1) Lemahnya daya saing IKM, Perizinan yang dimiliki, dan rendahnya kualitas produksi; 2) Peningkatan kapasitas Intelektual dan kemampuan IKM dalam bersaing di Pasar Global; 3) Peningkatan Kapasitas IKM terhadap kemajuan teknologi peralatan industri; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 90
4) Kebutuhan Data yang Valid untuk pengembangan Industri di Kebuymen; 5) Kurangnya Infra struktur seperti Kawasan Industri yang berfungsi unutuk menngkatkan perekonomian Kebumen dan mengurangi angka pengangguran; b. Bidang Perdagangan 1) Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas; 2) Meningkatnya produk yang masuk di Kabupaten Kebumen dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal; 3) Stabilisasi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas); 4) Mengoptimalkan perlindungan konsumen 5) Optimalisasi gerakan cinta produk Indonesia; 6) Belum optimalnya jaringan kemitraan usaha antara IKM/UKM. 7) Penataan Pedagang kakilima dan Asongan c. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan pembahasan pada BAB II dan telaah RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, telaah Kementrian Perindustrian, Kemeterian Peridagangan dan Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, telaah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Profinsi Jawa tengah; telaah RTWR Kabupaten Kebumen dan telaah KLHS Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut : a. Sistem perdagangan berbasis digital/ Digitalisasi ini telah mengubah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Saat ini, kita tengah memasuki kenormalan baru, yang jauh berbeda dengan situasi sebelum wabah Covid-19 ini muncul. Normal saat ini memiliki makna berupa aktivitas publik dapat dilakukan dengan Pandemi Covid-19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 91
memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik (physical distancing) dan memakai masker saat di ruang publik. Dalam konteks tersebut, aktivitas ekonomi kreatif dan seni dipastikan juga bakal mengalami perubahan situasi. Alih-alih mengumpulkan massa banyak, kenormalan baru menekankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara rigid. Atas situasi ini, pilihan untuk mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif dan seni merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain karena beradaptasi dengan kondisi normal baru, fakta mengenai perkembangan digital di Indonesia yang begitu masif menjadi dua hal yang saling menemukan katupnya. Digitalisasi di sini memiliki dua makna. b. Pemanfaatan digital sebagai basis dalam berkreasi di sektor ekonomi kreatif maupun seni. Di poin ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi pelaku kreatif dan seni. Lihat saja saat pandemi Covid-19 awal Maret lalu, berapa banyak konser rangka penggalangan dana bagi masyarakat terdampak Covid-19. Begitu juga, bergairahnya para konten kreator di platform digital YouTube, seperti jamur tumbuh di musim penghujan. Konten YouTube tidak hanya bersifat entertainment saja, namun konten edukasi juga banyak yang bermunculan. Ini merupakan sinyal positif bagi kreativitas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan paltform digital dalam berkreasi. virtual dilakukan dalam c. Kebijakan publik yang berperspektif digital. dengan perkembangan digital yang begitu masif, maka dibutuhkan kebijakan publik yang memiliki orientasi digital. Produk legislasi dan regulasi yang berperspektif digital ini dimaksudkan sebagai upaya konkret untuk mengawal proses digitalisasi di sektor ekonomi kreatif dan seni. Situasi kenormalan baru disandingkan Pemerintah semestinya mulai merumuskan aturan hukum yang memiliki perspektif digital. Sebagaimana disebutkan Klaus Schwab (2016), keuntungan ekonomi dan finansial akan diraup banyak oleh negara-negara yang menyiapkan regulasi yang memiliki korelasi dengan digital seperti internet untuk segalanya (Internet of Thing). Pengaturan di ranah digital khususnya di sektor ekonomi kreatif dan seni ini dalam tarikan napas yang sama juga untuk memastikan aspek perlindungan kepada pelaku kreatif dan seni. Hal tersebut meliputi perlindungan terhadap karya cipta serta memastikan pelaku kreatif dan seni mendapatkan hak- haknya secara fair dan adil. Persoalan yang mengemuka di sektor kreatif dan seni misalnya mengenai kebutuhan aturan yang beradaptasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 92
digital. Seperti keberadaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara prinsip belum mengatur secara rigid dan detail mengenai hak cipta di ranah digital. Keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan yang berperspektif digital ini penting untuk memastikan situasi normal baru baik karena imbas Covid-19 maupun karena masifnya platform digital ini sebagai perwujudan spirit konstitusi di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, terhadap komunitas ekonomi kreatif dan seni. tak terkecuali perlindungan Namun, situasi pandemi Covid-19 yang melanda dipastikan akan memberi dampak serius bagi kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen secara khusus, provinsi Jawa Tengah dan Indonesia secara umum. Padahal, tahun ini merupakan tahun pertama ekonomi kreatif memiliki payung hukum yakni UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang baru disahkan akhir September tahun lalu. Manifestasi dari UU NO 24 Tahun 2019 ini tak lain sebagai wujud perlindungan negara terhadap pemajuan ekonomi kreatif di Tanah Air. Persaingan bisnis yang makin ketat, dan semakin singkatnya siklus hidup produk dan jasa yang ditawarkan, serta semakin tingginya tuntutan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, maka perusahaan berusaha mencapai terobosan baru untuk mengantisipasi perubahaan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi kini hampir semua aktivitas organisasi telah menggunakan aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi dan cenderung mengarah pada upaya menggantikan sebagian aktivitas manajemen operasional dan manajemen tingkat menengah alat bantu seperti E-mail, Voice mail , Internet, Video Conferecing, Electronik, Telephone Celluler, dan berbagai teknologi informasi lainnya kini semakin banyak digunakan. Ada beberapa barang yang cocok dijual secara elektronik seperti barang elektronik kecil, musik, piranti lunak, fotografi, dll.Barang yang tidak cocok seperti barang yang memiliki rasio harga dan berat yang rendah, barang-barang yang perlu dibaui, dipegang, dicicip, dan lain-lain. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (online (online transaction marketing), pemrosesan transaksi online (electronic data processing), pertukaran data interchange /EDI), dll. (e-marketing), atau pemasaran online elektronik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 93
E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan e-commerce juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (e-commerce) dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini elektronik. akan menyebutnya Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama. sebagai transaksi bisnis luas e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan pedagangan elektronik adalah sama. Dalam definisi luas, akan menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antar muka sebuah browser WEB akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik. Model-Model E-Commerce di Indonesia 1) Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online. Secara 2) Retail, merupakan jenis e-commerce yang dimana semua jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah proses diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. 3) Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual. E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Banyak operasi itu bersifat internal; dilakukan dalam perusahaan oleh bidang fungsional keuangan, manufaktur, pemasaran, SDM dan jasa informasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 94
Perdagangan elektronik dibedakan menjadi 2 jenis e-commerce: 1) Business-to-Cunsumer (B2C) Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara sebuah perusahaan dengan pemakai akhir dari produk. Strategi Business to Customer (B2C) melalui Jaringan Elektronik : a) Produk Digital, Produk dan jasa tertentu dapat dikirim kepada konsumen langsung melalui internet. Contoh produk digital seperti lagu, film, perangkat lunak. Produk dan jasa dapat langsung dikonsumsi setelah didownload. b) Produk Fisik, Produk dan jasa tertentu yang tidak dapat langsung dikonsumsi melalui tetapi harus dikirimkan kepada konsumen. Order penjualan dan pembayaran dapat diterima melaui internet, setelah itu dilakukan pengiriman kepada pembeli. internet, c) Virtual kontra Penjualan Hybrid, Penjual Virtual adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki fisik. Penjual Hybrid adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang memiliki toko secara juga memiki halaman Web untuk melakukan penjualan. toko secara fisik dan 2) Business-to-Business (B2B) Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir. a) Melibatkan orang yang relatif sedikit b) Orang-orang yang terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis. terlibat sangat d. Perekonomian era baru/new normal (covid-19) Pemerintah Kabupaten kebumen telah menyiapkan Roadmap Transisi Pandemi Covid-19 menuju era baru dimana masyarakat akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 diproyeksikan akan menjadi endemi. Perekonomian new normal berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat di era pandemi Covid-19, upaya itu dilakukan dengan membuka pelatihan kewirausahaan kepada UMKM Kabupaten Kebumen. Nantinya kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan semua kegiatan sosial ekonomi akan beraktivitas dengan normal baru. Dari sisi ekonomi pemulihan ekonomi telah berjalan baik dalam hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi semakin baik dilihat dari permintaan domestik meningkat menjadi pendorong dan membuat seluruh sektor usaha tumbuh positif. Kegiatan ini dilakukan Dinas Perindustian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 95
membuat pelatihan kewirausahaan baik dalam bidang jasa, kuliner, gula semut, perbengkelan, pelatihan pertukangan, pelatihan menjahit, pelatihan ekportir, pelatihan konfeksi maupun yang lainnya. Diharapkan kegiatan ini akan muncul pelaku wirausaha baru yang siap untuk mendorong peningkatan perekonomian di Kebupaten Kebumen. e. Tingginya tingkat pengangguran Dalam kondisi mewabahnya pandemi covid 19 ini ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini utama nya di sektor perekonomian Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus covid 19 ini di Indonesia sampai saat ini maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya, dan masyarakat kabumen pada khususnya akan semakin meningkat bahkan sangat berpotensi besar terjadi, dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah saja atau social distancing. Sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja. Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas hanya pada orang yang belum bekerja tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaanmya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.2 Termasuklah orang-orang stay at home, semuanya untuk memutus penyebaran virus covid-19 ini. Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemic covid 19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar. indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja sedang sedang mencari pekerjaan mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tetapi atau Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu: 1) Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. 2) Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 96
3) Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak seseuai kriteria. 4) Kurangnya pendidikan/batasan pendidikan. 5) Kemiskinan. 6) Pemutusan hubungan kerja (PHK). 7) Tempat tinggal yang jauh dari domisili. 8) Kalah dalam persaingan pasar global. 9) Kesulitan mencari lowongan kerja. 10) Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Pengangguran mempunyai dampak perekonomian ataupun kehidupan masyarakat sebagai berikut: 1) Dampak Bagi Perekonomian, yang berimbas pada a) Penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita b) Penurunan penerimaan pemerintah dari sector pajak c) Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah d) Menambah hutang negara 2) Dampak Bagi Masyarakat a) Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak di gunakan b) Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial c) Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga d) Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan f. Modernisasi teknologi industri Pembangunan dan modernisasi merupakan dua proses yang selama ini berjalan beriringan. Pada dasarnya, dua proses tersebut bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka itu, pembangunan dan modernisasi umumnya berdampak pada tersedianya berbagai macam fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lantas, apa itu modernisasi? pengertian modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau pra-modern menuju ke kondisi modern. Modernisasi merupakan suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik dan maju di berbagai aspek kehidupan. Modernisasi bisa mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ataupun pra-modern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Sementara karakteristik umum modernisasi yang menyangkut beragam aspek sosio-demografis di masyarakat biasa digambarkan dengan istilah gerak sosial (social mobility). Perwujudan aspek-aspek dalam kehidupan modern tersebut terlihat pada adanya mekanisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 97
sektor industri, media massa, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita, dan banyak lainnya. Modernisasi juga bisa berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Dampak modernisasi itu termasuk di bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi. Namun, perlu dicatat, modernisasi bisa membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak modernisasi terdiri dari : 1) Dampak Modernisasi di Bidang Ekonomi Dampak modernisasi pada bidang ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kualitas serta taraf hidup masyarakat. Modernisasi di bidang ekonomi bisa terlihat dari pemanfaatan teknologi di pusat-pusat industri, baik sektor makro maupun lantas mikro. Kemunculan pusat-pusat membawa perubahan pada proses produksi dan sistem ketenagakerjaan. Contohnya adalah ketika industri komoditas membutuhkan pekerja dan kemudian menciptakan lapangan kerja, sektor industri berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan, yang akan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Namun, ada pula dampak negatif modernisasi terlihat dari munculnya perilaku konsumtif atau budaya konsumerisme di masyarakat. industri tersebut terhadap sektor ekonomi. Ini 2) Dampak Modernisasi di Bidang Teknologi Perkembangan masyarakat modern akan ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Hal ini menambah kemampuan manusia dalam mengungkap rahasia- rahasia dan perubahan-perubahan pada lingkungan alam. Teknologi maju juga mendorong umat manusia lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan berbagai aktivitas. Modernisasi teknologi adalah usaha-usaha manusia dengan berbagai cara yang ditemukan dalam rangka mengubah keadaan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain industrialisasi, teknologi-teknologi baru pun bermunculan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Contoh penggunaan teknologi akibat dampak modernisasi bisa dilihat pula di sektor pertanian pada saat penggunaan bajak yang digerakkan hewan digantikan oleh mesin traktor. Teknologi kini juga terus berkembang sangat cepat dan berevolusi hingga semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan sederhana hingga sangat rumit. Namun, dampak modernisasi di bidang teknologi juga bisa negatif. Salah satu contoh dampak yang negatif itu adalah penggunaan sumber daya manusia yang semakin berkurang. Kehadiran beragam mesin yang menggantikan manusia bisa membuat itu, ketika modernisasi mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 98
lapangan kerja berkurang dan pada ujungnya ini memicu angka pengangguran meningkat. 3) Dampak Modernisasi di Bidang Komunikasi Modernisasi selama ini memicu bermunculannya berbagai inovasi alat komunikasi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi, semakin mudahnya mengakses media elektronik, dan bentuk meluasnya modernisasi di bidang komunikasi. Perkembangan modernisasi di bidang komunikasi kini juga semakin cepat. Kemunculan teknologi internet, misalnya, segera memicu inovasi berupa penemuan telepon pintar yang sekarang menjadi salah satu alat komunikasi utama di seluruh dunia. Sementara teknologi telepon pintar pun segera memicu pola-pola baru komunikasi di masyarakat. Misalnya, ditandai dengan maraknya media sosial dan bisnis berbasis pemasaran online. Namun, dampak modernisasi di bidang komunikasi ini juga bisa membawa dampak negatif. Ketika media sosial menjadi sarana komunikasi utama, masalah pun muncul, seperti merebaknya hoaks dan disinformasi. pemanfaatan internet merupakan g. Tuntutan peningkatan SDM Dalam sebuah perusahaan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan sebuah bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja SDM adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada setiap karyawan di era digital pada saat ini. Dilakukannya pengembangan SDM agar setiap karyawan dapat membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Teknologi digital telah menjadi kebutuhan utama dalam proses manajemen perusahaan. Strategi tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan SDM pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya. juga Untuk meningkatkan SDM dapat melakukan pembelajaran lain digital melalui webinar, simulasi, video pelatihan, dan sebagainya. Dengan adanya langkah pengembangan SDM secara digital, secara tidak langsung perusahaan dapat menghemat biaya pelatihan maupun biaya perjalanan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan dalam manajemen mengenai sistem informasi manajemen mengenai cara bagaimana kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 99
SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan dalam memiliki loyalitas yang baik dan berkembang secara lebih dinamis. Manfaat dari sebuah pengembangan sumber daya manusia dirasa semakin penting, dikarenakan tuntutan jabatan atau pekerjaan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis. Dalam meningkatkan kinerja SDM sebuah perusahaan, tentunya dibutuhkan pelatihan dan pendidikan. Yang dimaksud dalam pelatihan dan pendidikan ini adalah aktivitas meningkatkan dan memelihara kemampuan karyawan untuk bekerja. Namun adapun metode pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan masing-masing tenaga kerja. Ada banyak metode pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dipilih dan digunakan. Masing-masing metode pelatihan ini pun memiliki kekhususan serta ektivitas tersendiri dalam mencapai sasaran tertentu. Ada beberapa metode pengembangan SDM atau karyawan yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan yaitu: 1) Metode Skill Training 2) Metode Pelatihan Ulang 3) Metode Pelatihan Lintas Fungsional 4) Metode Pelatihan Tim 5) Metode Pelatihan Kreativitas Namun untuk melakukan metode pelatihan tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh suatu organisasi. h. Paradigma pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat Keberadaan koperasi sudah ada dari zaman dulu di Indonesia. Bahkan kegiatan koperasi diatur melalui UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru pada perekonomian nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada sistem perekonomian nasional. Koperasi sendiri merupakan badan yang dibentuk untuk mengelola kegiatan usaha dengan beranggotakan beberapa orang dan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Hal ini berarti koperasi adalah organisasi ekonomi yang membantu meningkatkan potensi dari sumber daya ekonomi untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Prioritas bagi setiap anggotanya ini dilakukan karena sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi cukup terbatas sehingga anggota menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 100
hal yang diutamakan. Oleh karena itu, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Sebagai soko guru perekonomian negara, koperasi tumbuh dari kelembagaan bawah melalui Koperasi Mandiri. Akan tetapi, kelembagaan koperasi ini tidak berjalan begitu baik karena adanya pemanfaatan personal oleh beberapa pengurusnya tanpa adanya keterkaitan usaha. Titik jenuh koperasi dimulai pada awal reformasi karena pengembangan usaha secara berlebihan. Selain itu, kekuatan kelembagaan yang kurang memadai juga menjadi alasan koperasi semakin surut hingga tidak diminati. Ditambah dengan harapan dalam memajukan UKM dan berkembang menjadi UMKM yang justru menyingkirkan keberadaan koperasi. Hingga sampai saat ini koperasi masih belum berperan sebagai bagian dari usaha memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Padahal, perekonomian adalah permasalahan yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan usaha untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan koperasi. sendiri berperan untuk mewujudkan kesejahteraan dana untuk kemakmuran rakyat. Namun masih banyak yang mempertanyakan keberadaan koperasi sebagai badan usaha, apakah masih penting atau tidak. Sementara, harapan pada keberadaan koperasi sendiri yaitu sebagai soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional. Koperasi diharapkan bisa Koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia dibentuk bukan tanpa tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dibentuk koperasi yang ada di Indonesia: 1) Memajukan kesejahteraan setiap anggota koperasi. 2) Memajukan kesejahteraan setiap masyarakat. 3) Membangun tatanan pada ekonomi nasional. Dengan adanya tujuan yang saling berkaitan ini membuat setiap kebutuhan antar anggota dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini jelas akan membuat kesejahteraan setiap anggota terpenuhi langsung kesejahteraan para dengan baik. Secara anggotanya setiap anggotanya dan juga tatanan ekonomi nasional. tidak juga akan memajukan kesejahteraan Koperasi juga merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh, substantif, dan makro. Selain itu, koperasi adalah wadah untuk menampung pesan politik setiap bangsa yang terjajah oleh kemiskinan. Hal ini karena koperasi mampu menyadarkan kepentingan bersama dan saling menolong terutama diri sendiri hingga mampu mensejahterakan kemampuan juga dapat produktif. Bukan hanya menampung, koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 101
mempertahankan dan memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia. Di mana, kepribadian yang saling gotong-royong serta kekolektifan terus tumbuh di dalam badan koperasi. Selain itu, koperasi menjadi wadah bagi ekonomi kecil dan pribumi untuk diberikan binaan hingga bisa mencapai kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas. Dalam hal ini koperasi dapat menumbuhkan kekuatan ekonomi secara bersama dalam menghadapi kekuatan besar yang dapat mematikan dan merugikan pihak kecil. Kembali ke asas koperasi yaitu kekeluargaan, di mana antar anggota dan masyarakat akan saling bahu-membahu agar terpenuhinya tuntutan kebersamaan hingga dapat memakmurkan segala pihak. Hal ini yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Di dalam koperasi, tentunya ada prinsip-prinsip yang mengatur koperasi hingga dapat dikatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Berikut beberapa prinsip yang ada di dalam koperasi: 1) Sifat keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka. 2) Koperasi dikelola secara demokratis, di mana setiap keputusan akan disepakati melalui rapat anggota yang dilakukan dengan demokratis. 3) Adanya pembagian Sisa Hasil Usaha atau SHU kepada para anggota yang mengacu pada besarnya jasa-jasa setiap anggota koperasi. 4) Setiap modal akan diberi balas jasa secara terbatas yaitu bagi seseorang atau badan yang memasukan sejumlah modal kepada koperasi akan diberikan balas jasa secara terbatas atau melalui rapat anggota koperasi. 5) Koperasi bersifat mandiri. Koperasi sangat berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Di mana, banyak orang akan mengambil manfaat dari koperasi, mempelajari pola pikir secara seragam, tanggung jawab pimpinan koperasi, beberapa keuntungan lainnya akan menjadikan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini yang menjadi alasan mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Program koperasi ini terus digalakkan agar setiap masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai solusi yang bisa membantu perekonomian mereka. tujuan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, masyarakat, dan perekonomian dalam skala nasional. Dengan koperasi, kamu Sebagaimana bagian dari juga bisa mengikutinya dan menjadikan koperasi sebagai bentuk tabungan, dapat menanamkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 102
modal berupa dana kepada suatu koperasi dan akan mendapatkan balasan jasa dari setiap modal yang masuk. Koperasi yang dapat dijadikan instrumen tabungan, kamu juga bisa memilih investasi sebagai tabungan yang menghasilkan. Pasalnya, setiap nilai investasi itu dapat bertambah seiring dengan pemutaran uang pada instrumen investasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi saham melalui pembagian dividen dan capital gain. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 103
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai utimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2021- 2026 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 104
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN, JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 Tujuan 1 Mewujudkan daya ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan saing Sasaran 2 Indikator kinerja, tujuan dan sasaran 3 Pertumbuhan ekonomi satuan 4 % Kondisi awal 2020 5 Min 1,46 2021 6 3,91 2022 7 4,05 s/d 5,36 Target kinerja dan sasaran pada tahun 2023 8 5,00 s/d 5,50 2024 9 5,00 s/d 5,50 2025 10 5,00 s/d 5,50 2026 11 5,00 s/d 5,50 Kondisi akhir 2026 12 5,00 s/d 5,50 Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier PDRB ADHK Sektor Sekunder PDRB ADHK Sektor Tersier miliar rupiah miliar rupiah 3.963,95 10.663,85 4.118,94 11.080,81 4.339,72 11.647,74 4.578,40 12.316,85 4.830,22 12.994,28 5.095,88 14.462,95 5.376,15 5.376,15 14.462,95 14.462,95 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 105
TABEL 4.2 INDIKATOR KINERJA MENURUT URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 2026 Kondisi awal Target kinerja dan sasaran pada tahun NO Bidang/Urusan/Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 1 Urusan Perindustrian 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian 2 Urusan Perdagangan % 2,92 8,31 6,15 5,79 5,47 5,19 4,93 a. Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan % 3,05 10,3 5,42 5,14 4,89 4,66 4,45 3 Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah a Prosentasi koperasi sehat % 21,05 26,67 33,33 40,00 46,67 53,33 63,33 b Prosentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas % 4,06 8,75 10,27 10,89 11,76 12,31 13,22 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 106 Kondisi akhir 2026 11 4,93 4,45 63,33 13,22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud. Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Faktor yang mempertimbangkan lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan ptugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis. faktor Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai,di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1 berikut ini. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 107
Tabel 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan Tujuan 1. Meningkatkan sistem kerja yang dan professional didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder a. Membuat database industri, Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala. b. Melakukan revitaliasai sarana dan prasarana PLUT c. Membuat program ingkubasi bagi pelaku usaha pemula Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik paiwisata a. Pengembangan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan; ketrampilan b. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi roduk melalui bantuan mesin/peralatan produksi; c. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah. d. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar untuk bagi memperluas jaringan bisnis, promosi jawa IKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 108
VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan untuk produk memasarkan unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM; e. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait gar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung. penataan, f. Pembinaan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen. rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern. g. Revitalisasi pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 109
Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen antara lain : 1. Menyediakan database yang akurat, mutakhir, dan berkala Kebijakan : Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala. 2. Meningkatkan daya saing produk industri Kebijakan : a. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan; b. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi roduk melalui bantuan mesin/peralatan produksi; c. Produk yang dihasilkan IKM sudah memiliki brand image dan merek sendiri; d. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah. 3. Memperluas jaringan pemasaran produk unggulan daerah dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang. Kegiatan : a. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM; b. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait gar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung. 4. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen Kebijakan : Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen. 5. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen. Kebijakan : a. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kelancaran distriusi brang dan jasa hasil produksi dan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan; b. Pembinaan terhadap pelaku usaha supaya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya; c. Pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; d. Peningkatan pengawasan peredaran barng dan/atau jasa; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 110
e. Membuat data yang valid tentang perdagangan di Kabupaten Kebumen; f. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha (agen, distributor, SPBU, pangkalan, pengecer, dsb); g. Meningkatkan pelayanan kemetrologian. 6. Meningkatnya target pendapatan asli daerah di bidang pengelolaan pasar daerah. Kebijakan : target pendapatan asli daerah melalui retribusi Tercapainya pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir khusus. 7. Meningkatkan pelayanan pasarpasar daerah. Kebijakan : a. Menyusun peratran daerah tentang pengelolaan pasar daerah; b. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar. 8. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar- pasar daerah; Kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan kebersihan pasar dan pembangunan unit pengolahan persampahan; b. Menambah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar. 9. Merevitalisasi pasar-pasar daerah Kebijakan : Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 111
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing- masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Anggaran juga dari sumber pendanaan Kebumen, Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). layanan kerja satuan perangkat daerah rencana strategis perangkat daerah, tetapi lainnya Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. A. Rencana Program Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 3. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 4. Program Pengembangan Ekspor; 5. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen ; 6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 112
7. Program Perencanaan dan Pembngunan Industri; 8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; 9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 10. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; 11. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; 12. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); 14. Program Pengembangan UMKM; B. Rencana Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; 2. Administrasi keuangan daerah; 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah; 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan; 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; 8. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 9. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; 10. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten /Kota; 11. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; 12. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; 13. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; 15. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 16. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS); 17. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. 18. Pemeliharaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupateh/kota; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 113
19. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; 20. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota; 21. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan kemudahan perijinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 22. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan sekala usaha menjadi usaha kecil. c. Rencana Sub Kegiatan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021- 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/vericikasi keuangan SKPD. 5. Pendidikan dan peletatihn pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; 6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 11. Penyediaan Bahan/Material; 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 13. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd 14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 15. Pengadaan Mebel; 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 24. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; 25. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 26. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 27. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 114
28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; 29. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang; 30. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal; 31. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; 32. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat; 33. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 34. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; 35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; 37. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 38. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI, kewenangan kabupaten/kota; 39. Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS); 40. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap paraturan perundang- undangan kewenangan kabupaten/kota; 41. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi; 42. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota; 43. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro; 44. Fasilitasi kemudahaan perijinan usaha mikro; 45. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; 46. Faslilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi. Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 115
Kode 3 X X X TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Rumus Indikator Satuan Target Kondisi Awal 2020 2021 Target 2022 Rp Target 2023 Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 Target Rp Target Rp Target 2026 Rp Kondisi Akhir (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Pilihan Total SEKERTARIAT 26.487.548.000 12.256.300.000 28.136.610.000 12.599.138.000 29.013.993.000 12.784.364.000 33.271.739.000 12.971.967.000 34.733.539.000 13.447.134.000 151.643.429.000 64.058.903.000 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah + persentase administrasi keuangan perangkat daerah + persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah + persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah + persentase administrasi umum perangkat daerah + persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan % 100, 00 100, 00 100 12.256.300.000 100 12.599.138.000 100 12.784.364.000 100 11.971.967.000 100,00 13.447.134.000 100 62.058.903.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 116
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen) Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen) Rumus Indikator pemerintah daerah + persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah + persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah) : 8 Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Dokumen 12 12 16 85.000.000 16 85.000.000 16 85.000.000 16 85.000.000 Dokumen 10 10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 Dokumen 2 2 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 16 10,00 6 117 2026 Rp 85.000.000 50.000.000 35.000.000 Kondisi Akhir (2026) Target Rp 80 425.000.000 50 250.000.000 30 175.000.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Kauangan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Indikator Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (bulan) Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang) Jumlah dokumen penatausahaa n dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun Jumlah sosialisasi (kegiatan) jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang) Rumus Indikator Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target bulan 12 12 12 10.550.300.000 12 10.707.488.000 12 10.861.884.000 12 11.018.521.000 12 Orang 106 105 112 10.425.300.000 112 10.572.488.000 112 10.721.884.000 112 10.873.521.000 111 Dokumen 12 12 12 125.000.000 12 135.000.000 12 140.000.000 12 145.000.000 12 Kegiatan 0 0 8 205.000.000 8 207.000.000 8 210.000.000 8 213.000.000 8 Kegiatan 0 0 7 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 Orang 0 0 105 105.000.000 107 107.000.000 110 110.000.000 113 113.000.000 116 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 118 2026 Kondisi Akhir (2026) Rp Target Rp 11.182.432.00 0 60 54.320.625.000 11.027.432.000 559 53.620.625.000 155.000.000 60 700.000.000 216.000.000 40 1.051.000.000 100.000.000 35 500.000.000 116.000.000 551 551.000.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (bulan) Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bulan penyediaan Bahan/Materi al Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) Rumus Indikator Satuan Target Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12 12 12 610.000.000 12 611.650.000 12 613.300.000 12 614.900.000 12 12 12 25.000.000 12 25.750.000 12 26.500.000 12 27.200.000 12 12 12 30.000.000 12 30.900.000 12 31.800.000 12 32.700.000 12 12 12 50.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 12 12 65.000.000 12 65.000.000 12 65.000.000 12 65.000.000 12 12 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 12 12,00 12 12 12 12 12 119 2026 Kondisi Akhir (2026) Rp Target Rp 616.600.000 60 3.066.450.000 28.000.000 60 132.450.000 33.600.000 60 159.000.000 350.000.000 60 1.750.000.000 5.000.000 60 25.000.000 65.000.000 60 325.000.000 120.000.000 60 600.000.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Jumlah bulan penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit) Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan (unit) Jumlah pengadaan meubel (unit) Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rumus Indikator Satuan Target Bulan Unit Unit unit unit Unit Bulan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 0 0 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 142
7 50.000.000 8
50.000.000 7
50.000.000 142
81 81
61 61
7 50.000.000 8
50.000.000 7
50.000.000 0
12 12 506.000.000 12 532.000.000 12 552.000.000 12 572.000.000 12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 12 55 25 30 12 120 2026 Kondisi Akhir (2026) Rp Target Rp 15.000.000 60 75.000.000 330.000.000 77 480.000.000
50.000.000 25 50.000.000 280.000.000 52 430.000.000
592.000.000 60 2.754.000.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Indikator Pemerintahan Daerah Jumlah bulanPenyedia an Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara Rumus Indikator Satuan Target Bulan Bulan Bulan Bulan Unit unit Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12 12 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 12 12 430.000.000 12 451.000.000 12 466.000.000 12 481.000.000 12 12 12 50.000.000 12 55.000.000 12 60.000.000 12 65.000.000 12 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 66 66 300.000.000 66 406.000.000 66 412.180.000 66 418.546.000 66 62 62 62 200.000.000 62 206.000.000 62,00 212.180.000 62,00 218.546.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 12 12 12 12 66 62,00 121 2026 Kondisi Akhir (2026) Rp Target Rp 6.000.000 60 30.000.000 496.000.000 60 2.324.000.000 70.000.000 60 300.000.000 20.000.000 60 100.000.000 425.102.000 330 1.961.828.000 225.102.000 310 1.061.828.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode 3 3 0 3 3 0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERDAGANGAN 0 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara Nilai pendapatan retribusi pasar jml sarana distribusi perdagangan yang dikelola (Unit) jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar) jml pasar yg terlayani kebersihan dan Rumus Indikator nilai Retribusi Pelayanan Pasar ditambah nilai Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pasar ditambah Retribusi Tempat Khusus Parkir di pasar Satuan Target unit miliar rupiah Unit UPT UPT Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 4 4 100.000.000 4 00.000.000 4,00 200.000.000 4,00 200.000.000 5.470.000.000 6.540.750.000 6.732.872.000 10.326.409.000 8,51 8,50 11,6 0 11,5 5 12 11,55 4.100.000.000 12,47 12,42 4.982.000.000 12,97 12,91 5.114.360.000 13 13,41 8.647.090.000 8 8 8 2.900.000.000 8 3.750.000.000 8 3.850.000.000 8 7.350.000.000 4 4 4 1.000.000.000 4 1.800.000.000 4 1.850.000.000 4 5.300.000.000 4 4 4 1.900.000.000 4,00 1.950.000.000 4,00 2.000.000.000 4,00 2.050.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 4,00 14 14,18 8 4 4,00 122 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp 200.000.000 20 900.000.000 10.471.400.000 39.541.431.000 8.730.203.000 14 64 31.573.653.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan 7.400.000.000 40 25.250.000.000 5.300.000.000 20 15.250.000.000 2.100.000.000 20 10.000.000.000
Kode 3 3 0 0 4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Indikator tersedianya SDM pengelola (Unit) jml Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan) jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit) jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan) Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar Rumus Indikator (Rata-rata harga barang kebutuhan pokok tahun n dikurangi rata- rata harga barang kebutuhan pokok tahun n-1 dibagi Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kegiatan 8 8 8 1.200.000.000 8,00 1.232.000.000 8,00 1.264.360.000 8,00 1.297.090.000 Unit 4 4 4 800.000.000 4,00 820.000.000 4,00 840.000.000 4,00 860.000.000 Kegiatan 4 4 4 400.000.000 4,00 412.000.000 4,00 424.360.000 4,00 437.090.000 % 1,31 3,00 2,50 370.000.000 1,50 400.000.000 1,50 425.000.000 1,50 450.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 8,00 4,00 4,00 1,50 123 2026 Rp 1.330.203.000 880.000.000 450.203.000 475.000.000 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Rp 40 6.323.653.000 20 4.200.000.000 20 2.123.653.000 1,50 2.120.000.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Indikator Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali) Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali) Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari) Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Rumus Indikator rata-rata harga barang kebutuhan pokok tahun n-1 dikali 100 % ) Pasarnya adalah pasar yang tercover SIMBOK Satuan Target kali kali Hari Hari Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 174 175 277 250.000.000 329 250.000.000 381 250.000.000 433 250.000.000 174 175 277 250.000.000 329 250.000.000 381 250.000.000 433 250.000.000 365 365 365 120.000.000 365 150.000.000 365 175.000.000 365 200.000.000 365 365 365 120.000.000 365 150.000.000 365 175.000.000 365 200.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 485 485 365 365 124 2026 Rp 250.000.000 250.000.000 225.000.000 225.000.000 Kondisi Akhir (2026) Target Rp 1.905 1.250.000.000 1.905 1.250.000.000 1.825 870.000.000 1.825 870.000.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode 3 3 0 3 3 0 0 5 0 6 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan dalam Sistem Informasi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang Indikator barang Penting (hari) Nilai ekspor perdagangan Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembanga n Usaha Produk Ekspor (Kegiatan) Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembanga n Usaha Produk Ekspor (Kegiatan) Persentase UTTP Yang Tertera jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal Rumus Indikator Nilai ekspor perdagangan tahun n (jumlah UTTP yg tertera/jumlah potensi UTTP) x 100% Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp juta rupiah 595, 54 1.798, 39 1.900 250.000.000 2.000,00 257.500.000 2.100,00 265.225.000 2.200,00 273.182.000 kegiatan 1 2 2 250.000.000 2 257.500.000 3 265.225.000 4 273.182.000 kegiatan 2 2 2 250.000.000 2 257.500.000 3 265.225.000 4 273.182.000 % 37,2 9 49,0 7 53,97 350.000.000 58,88 360.500.000 63,79 371.315.000 68,69 382.455.000 Unit 1.90 0 2.00 0 2.780 350.000.000 3.035 360.500.000 3.290 371.315.000 3.545 382.455.000 Unit 1.90 0 2.00 0 2.780 350.000.000 3.035 360.500.000 3.290 371.315.000 3.545 382.455.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 2.300,00 4 4 73,60 3.800 3.800 125 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp 281.377.000 10.500,00 1.327.284.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan 281.377.000 15 1.327.284.000 281.377.000 15 1.327.284.000 393.928.000 73,60 1.858.198.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan 393.928.000 16.450 1.858.198.000 393.928.000 16.450 1.858.198.000
Kode 3 3 0 3 3 1 3 3 1 0 7 0 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Indikator (Unit) Cakupan Pemasaran Produk UMKM Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan) Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan) Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT Rumus Indikator nilai produk umkm yg terjual pemasarannya dibagi nilai produk umkm yang difasilitasi pemasarannya dikali 100% pemasaran di Kebumen dan di seluruh Indonesia (Produksi gula semut organik tahun n dikurangi produksi gula semut tahun n-1 dibagi produksi gula semut organik tahun Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp % 63,9 1 67,2 7 68,77 400.000.000 70,27 540.750.000 71,77 556.972.000 73,27 573.682.000 Kegiatan 1 1 4 400.000.000 6 540.750.000 6 556.972.000 6 573.682.000 Kegiatan 1 1 4 00.000.000 6 540.750.000 6 556.972.000 6 573.682.000 3.562.997.000 3.776.639.000 3.811.960.000 3.848.041.000 % 0,00 4,92 9,96 3.212.997.000 15,13 3.166.639.000 20,43 3.176.960.000 25,90 3.187.591.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Target 74,77 6 6 31,50 126 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp
590.892.000 74,77 2.662.296.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan 590.892.000 6 2.662.296.000 590.892.000 6 2.662.296.000 3.823.405.000 18.823.042.000 3.137.041.000 31,50 15.881.228.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Indikator jml Industri yg terbina (orang) Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) Jumlah perencanaan/ pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan) Jumlah perkumpulan industri yang Rumus Indikator n-1 kali 100%) ditambah (produksi rokok bercukai KIHT tahun n dikurangi produksi rokok bercukai KIHT tahun n-1 dibagi pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT kali 100%) dibagi 2 Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Orang 40 80 80 3.212.997.000 300 3.166.639.000 300 3.176.960.000 300 .187.591.000 300 Kali 20 20 20 75.000.000 20 75.000.000 20,00 75.000.000 20,00 75.000.000 20,00 Kegiatan 0 0 2 1.347.599.000 2 1.347.599.000 2 1.347.599.000 2 1.347.599.000 2 Kelompok 1 2 2 1.460.398.000 2 1.400.000.000 2 1.400.000.000 2 1.400.000.000 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 127 2026 Rp 3.137.041.000 13.500.000 1.347.599.000 1.400.000.000 Kondisi Akhir (2026) Target Rp 15.881.228.000 100 313.500.000 100 6.737.995.000 10 7.060.398.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kode 3 3 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, 0 3 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Program Pengendalian Izin Usaha Industri Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, Indikator mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok) Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) Rumus Indikator jml dokumen perijinan yg terfasilitasi dibagi jml dokumen perijinan yg didaftarkan dikali 100% Satuan Target Kondisi Awal 2022 2023 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp orang 40 80 80 330.000.000 300 344.040.000 300 354.361.000 300,00 364.992.000 300,00 375.942.000 1.300 1.769.335.000 % 100,00 100,00 100 ,00 250.000.000 100 500.000.000 100 515.000.000 100,00 530.450.000 100,00 546.364.000 100 2.341.814.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian Dokumen 20 10 0 150 250.000.000 300 500.000.000 300 515.000.000 300,00 530.450.000 300,00 546.364.000 1.500 2.341.814.000 dokumen 20 10 0 150 250.000.000 300 500.000.000 300 515.000.000 300,00 530.450.000 300,00 546.364.000 1.500 2.341.814.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 128
Kode 3 3 1 2 1 7 2 1 7 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 0 4 IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Indikator Jumlah Dokumen Informasi Industri jml dokumen Data Industri (Dokumen) jml dokumen Data Industri (Dokumen) Persentase Koperasi Sehat Rumus Indikator Jumlah dokumen informasi industri jumlah koperasi sehat / jumlah koperasi aktif yang dinilai x 100% Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target dokumen 1 1 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 Dokumen 1 1 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 Dokumen 1 1 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 5.198.251.000 5.220.083.000 5.684.797.000 6.125.322.000 861.812.000 820.917.000 846.777.000 873.612.000 % 21, 05 26, 67 33,33 270.000.000 40,00 278.100.000 46,67 286.444.000 53,33 295.038.000 63,33 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 129 2026 Rp 140.000.000 140.000.000 140.000.000 6.991.600.000 891.995.000 295.038.000 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Rp 5 600.000.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian 5 600.000.000 5 600.000.000 29.220.053.000 63,33 1.424.620.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kode 2 1 7 0 5 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Indikator Jumlah koperasi akuntabel Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan Kab/Kota Persentase SDM Koperasi yang Kompeten Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasia n yang diselenggara kan Jumlah SDM koperasi yang kompeten Rumus Indikator Jumlah sdm koperasi yg kompeten / jml seluruh sdm koperasi (pengurus, pengawas, pengelola*100% Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target koperasi 0, 00 30, 00 80 270.000.000 80 278.100.000 85 286.444.000 90 295.038.000 95 koperasi 0,0 0 30, 00 80 270.000.000 80 278.100.000 85 286.444.000 90 295.038.000 95 % 5,1 5 11, 34 17,53 213.978.000 23,71 221.628.000 29,90 229.508.000 36,08 237.824.000 42,27 kegiatan 4 213.978.000 4 21.628.000 4 229.508.000 4 237.824.000 4 orang 150 213.978.000 150 221.628.000 150 229.508.000 150 237.824.000 150 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 130 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp 295.038.000 86 1.424.620.000 295.038.000 86 1.424.620.000 245.984.000 42,27 1.148.922.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 245.984.000 20 1.148.922.000 245.984.000 750 1.148.922.000
Kode 2 1 7 2 1 7 0 6 0 7 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Indikator Persentase Advokasi kepada Koperasi Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas Rumus Indikator Jumlah koperasi yg diadvokasi / jumlah koperasi aktif*100% (jumlah UKM bersertifikat tahun (n) - jumlah UKM bersertifikat tahun (n-1)) / jumlah UKM bersertifikat Satuan Target % orang orang % Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 7,40 14,7 22,19 377.834.000 29,59 321.189.000 36,98 330.825.000 44,38 340.750.000 51,78 9 60 377.834.000 120 321.189.000 120 330.825.000 120 340.750.000 120 60 377.834.000 120 321.189.000 120 330.825.000 120 340.750.000 120 4.336.439.000 4.399.166.000 4.838.020.000 5.251.710.000 4,23 4,06 8,75 1.958.714.000 10,27 3.306.246.000 10,89 3.709.826.000 11,74 4.088.462.000 12,59 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 131 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp 350.973.000 51,78 1.721.571.000 Perangkat Daerah Pengampu 350.973.000 540 1.721.571.000 350.973.000 540 1.721.571.000 6.099.605.000 4.900.252.000 12,59 17.963.500.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kode 2 1 7 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0 8 Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Indikator jml usaha mikro yg terbina Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk jml bintek yang terselenggara dalam pengembanga n kapasitas umkm Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya jml UKM yang meningkat skala usahanya Rumus Indikator tahun (n-1) x 100% jumlah usaha kecil / jumlah UMKM x 100% Satuan Target unit Unit unit Unit usaha UMKM Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 283 1.958.714.000 308 3.306.246.000 348 3.709.826.000 384 4.088.462.000 419 200 164.139.000 210 198.920.000 220 204.844.000 230 278.530.000 240 75 224.956.000 90 300.000.000 120 316.656.000 145 326.606.000 170 7 1.569.619.000 14 2.807.326.000 14 3.188.326.000 14 3.483.326.000 15 25 30 35 2.377.725.000 40 1.092.920.000 45 1.128.194.000 50 1.163.248.000 55 100 2.377.725.000 225 1.092.920.000 250 1.128.194.000 300 1.163.248.000 350 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 132 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rp Target Rp 4.900.252.000 1.815 17.963.500.000 286.100.000 1.100 1.132.533.000 369.946.000 600,00 1.538.164.000 4.244.206.000 45 15.292.803.000 1.199.353.000 55 6.961.440.000 Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.199.353.000 1225 6.961.440.000
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Usaha Menjadi Usaha Kecil Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Indikator jml UKM yang meningkat skala usahanya Rumus Indikator Satuan Target UMKM Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 2025 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 225 2.377.725.000 225 1.092.920.000 250 1.128.194.000 300 1.163.248.000 350 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 133 2026 Kondisi Akhir (2026) Rp Target Rp 1.199.353.000 1350 6.961.440.000 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 7.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 134
Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN No. Indicator perangkat daerah Satuan Kondisi awal tahun 2020 2021 2022 Target Capaian Setiap Tahun 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indikator tujuan a Pertumbuhan ekonomi % Min 1,46 3,91 4,05 s/d 5,36 5,00 s/d 5,50 5,00 s/d 5,50 5,00 s/d 5,50 2 Indikator Sasaran A Urusan Perdagangan a PDRB ADHK Sektor Sekunder miliar rupiah 3.963,95 4.118,94 4.339,72 4.578,40 4.830,22 5.095,88 B Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah a PDRB ADHK Sektor Tersier miliar rupiah 10.663,85 11.080,81 11.647,74 12.316,85 12.994,28 14.462,95 3 Indikator Urusan A Urusan Perdagangan a Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan % 3,04 10,3 5,42 3,48 6,56 4,66 B Urusan Perindustrian 4 a Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah % 2,92 8,31 6,15 5,79 5,47 5,19 a Prosentasi koperasi sehat % 21,05 26,67 33,33 40,00 46,67 53,33 b Prosentase usaha kecil menengah yang berkualitas % 4,06 8,75 10,27 10,89 11,76 12,31 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 135 2026 10 5,00 s/d 5,50 5.376,15 14.462,95 4,45 4,93 63,33 13,22 Kondisi akhir tahun 2026) 11 5,00 s/d 5,50 5.376,15 14.462,95 4,45 4,93 63,33 13,22
TABEL 7.2. RUMUS INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN DAN URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN INDIKATOR INDIKATOR TUJUAN NO A RUMUS 1 Pertumbuhan ekonomi dihitung oleh BPS B INDIKATOR SASARAN 1 PDRB ADHK Sektor Sekunder 2 PDRB ADHK Sektor Tersier dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor industri pengolahan) dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda dan motor; pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya) dan daur ulang; sektor transportasi sektor C INDIKATOR URUSAN KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi yang Berkualitas 2 Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas jumlah yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asetnya / jumlah koperasi yang dinilai x 100% jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha / jumlah seluruh UKM yang telah bersertifikat dan standar mutu x 100% koperasi D INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN 1 Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan (PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n) - PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran (n-1)) / PDRB ADHB sektor tahun perdagangan besar dan eceran tahun (n- 1) x 100% E INDIKATOR URUSAN PERINDUSTRIAN 1 Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian (PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1)) / PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1) x 100% Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 136
BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang industri dan ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan Perdagangan. Renstra perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Instansi Menengah Kabupaten Kebumen berupa Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026. Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan dewasa ini, tentunya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan "KEBUMEN SEMARAK" "KEBUMEN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT" Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 137
8.1. Pedoman Transisi Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu dokumen itu rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi formal) perencanaan tahun 2026 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021- 2026. tetap akan menjadi acuan penyusunan landasan (legal 8.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 ini adalah sebagai berikut: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 138
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021- 2026; 2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026; 3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026; 4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakuka n sekurang kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun. 6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi Hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan Instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi da kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan mencapai sasaran Rentra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. 7. Dalam Hal Suatu Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan dan revisi Renstra, maka revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnyaatau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama ada revisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 139
RPJMD Kabupaten Kebumen oleh alasan yang benar perundang undangan. Kebumen, 24 September 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 140
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. HM Sarbini no. 17 Kebumen Telpon 0287-384434 Kode Pos 54316 email: disperindag@kebumenkab.go.id, web dinasperindag.kebumenkab.go.id Nomor Sifat Hal Lampiran : 005/371 : Penting : Undangan :
Kebumen, 28 April 2021 Kepada Yth 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen 2. Inspektur Kabupaten Kebumen 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Terlampir di - TEMPAT Mendasari Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen No: 005/531 tanggal 21 April 2021 perihal Undangan Persiapan Forum Renstra OPD dan Hasil dari Zoom Meeting. Maka Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara Keterangan Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih : Jumat, 30 April 2021 : 08.00 WIB s/d Selesai : Ruang Aula UPTD Metrologi Legal : Forum Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN WIDIATMOKO, S.H, MH. Pembina Utama Muda NIP.196811281996031006 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 141
TUJUAN SURAT No. Tujuan 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen 2. Inspektur Kabupaten Kebumen 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen 6. Camat Ayah 7. Camat Kutowinangun 8. Camat Petanahan 9. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen 10. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen 11. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan 12. Kepala Bidang Perindustrian 13. Kepala Bidang Sarana Perdagangan 14. Ketua Paguyuban Pasar Tumenggungan 15. IKM Gula Semut Desa Jintung, Ayah 16. Hartanto Desa Sempor (Eksportir) 17. Ketua Gapoktan Kecamatan Rowokele 18. PT Hiswana Migas Kabupaten Kebumen 19. Michelle (Koordinator SPBU) 20. Agan Ashari (Toserba Affamart) 21. Yuam Coffee (Yuridulloh) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 142
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagngan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: a. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Ibu Sri Mulyani, SE.MM b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada: Hari dan Tanggal : Jumat, 30 April 2021. Jam Tempat : 08.00- Selesai. : Aula Gedung Metrologi legal Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen : MENYEPAKATI KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan. pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 143
2021 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini. KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kebumen, 30 April 2021 An.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Sekretaris Dinas selaku pimpinan sidang SRI MULYANI, SE, MM Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen No Nama Lembaga/Instansi Jabatan/Alamat Tanda Tangan 1 SRI SUNDARI,S.Sos INSPEKTORAT PENGAWAS P2UPD 2 Dra. SRI KUNTARTI, M.Si KECAMATAN PETANAHAN CAMAT 3 FATTURROHMAN IKM GULA SEMUT DESA JINTUNG AYAH 4 HARTANTO W EKSPORTIR SEMPOR Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 144
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 145
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 146
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 147
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 148