AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 LEGALITAS HADIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Maryus Suprayadi1*, Adi Faizun2 (Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram) (Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram) Email: Abstrak Adanya penolakan terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan beberapa alasan, antara lain; terdapat pasal yang rancu atau multi-tafsir terkait usaha mikro dan kecil, misalnya saja pasal 87 menyebutkan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Namun, pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata dapat atau dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan) yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Berikutnya adalah karena Rancangan Undang-Undang Cipta kerja yang mengubah 76 undang-undang sekaligus kedalam satu undang-undang, jelas merupakan Undang-Undang yang paling kompleks dalam menata berbagai elemen lapisan masyarakat. Aspirasi dan kritik dari banyak pihak termasuk Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Prof. Mahfud MD. "Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa diklaim cacat formal, karena setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR, jelas sekali masih banyak catatan dari berbagai kalangan baik soal proses maupun substansi. Mencoba mengurai benang kusut Undang-Undang tersebut yang notabenenya untuk dan dalam rangka mengatur masyarakat Muslim, peneliti menacari sumber-sumber hadits Nabi Muhammad SAW yang melegislasi undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan kepustakaan dan yurisprudensi hukum. Fokus penelitian ini adalah mengkaji keterkaitan antara sumber-sumber hadis dengan beberapa pasal yang mengandung polemik signifikan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, termasuk dalam polemik hukum terhadap doktrin penggabungannya beberapa peraturan yang sebelumnya masih tematik, yang oleh banyak kalangan dianggap lebih konstitusional dan lebih mudah dicerna masyarakat hukum, termasuk para praktisi hukum. Terdapat enam butir substansi hukum yang penulis anggap dominan dalam jabaran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yaitu keterjaminan hak dan kepastian hukum, reorientasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kemudahan kemandirian, peluang dan pengembangan berusaha, ketenagakerjaan, pengembangan riset dan teknologi dan perluasan investasi, dan peluang diversifikasi lahan pengolahannya. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengandung makna pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam semua sektor kerja dan pekerjaan. Selain itu, bentuk legislasi hadis dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain ditemukan dalam asas-asas pembentukan Undang-Undang tersebut, tujuan pembentukan, dan problema pokok terhadap Undang-Undang tersebut. semangat kebersamaan dan Kata Kunci: Legalitas; Hadis; UU Cipta Kerja Abstract There are many problems about the Job Creation Law like the different views with chapter 87 for examples, this chapter talking about free cost for anybody to make business license. Different with chapter 92 as no talking about free cost only but there is a possibility to someone using low cost to make that business licensi. Trying to untangle the tangled threads, the researcher will to finding ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 87
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 some hadits to given the legislation of the Job Creation Law. This study applies a qualitative approach sourced from literature and legal jurisprudence. The focus of this research is to examine the relationship between hadith sources and several articles containing significant polemics contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, including in the legal polemic against the doctrine of merging several regulations that were previously still thematic, which are considered more constitutional and easier for the legal community to digest, including legal practitioners. There are six points of legal substance that the author considers dominant in the elaboration of the Job Creation Act, namely guaranteeing rights and legal certainty, reorienting UMKM and ease of doing business, the spirit of togetherness and independence, employment opportunities and development, research and technology development and investment expansion, and opportunitiesdiversification of processing areas. From this research, it is found that the Job Creation Act implies empowering the Indonesian people in all sectors of work and employment. In addition, the form of hadith legislation in the Job Creation Law is found in, among other things, the principles of the formation of the law, the purpose of its formation, and the main problems with the law. Keywords: Legality; Hadith; Job Creation Law I. PENDAHULUAN Adanya kontradiksi terkait pengundangan Undang- Undang Cipta Kerja, sebagian masyarakt ada yang menerima dan sebagian lainnya lagi tidak menerima (ada penolakan). Beberapa alasan penerimaan terhadap UU Cipta Kerja: 1. Menurut advokat yang juga pendiri kantor hukum Assegaf Hamzah & Partner (AHP)1, Ahmad Fikri Assegaf, mengungkapkan problem over regulasi yang berakibat terhadap tumpang tindihnya sebuah norma seringkali dijumpai di sektor perizinan berusaha. Menurut Fikri, tumpang tindih peraturan di sektor perizinan berdampak terhadap panjangnya rantai birokrasi perizinan sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan dunia usaha di Tanah Air. Dia mengakui jika sistem perizinan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah menyisakan problem dari aspek regulasi dan implementasi di lapangan. Jika dari aspek regulasi, investor menemukan hambatan terhadap ketentuan perizinan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah, maka dari aspek implementasi terdapat budaya birokrasi yang sangat menghambat pertumbuhan dunia usaha, seperti problem profesionalitas sumber daya manusia yang menangani sektor perizinan. Karena itu, Fikri menilai kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dengan mayoritas substansinya yang mengatur terkait perizinan dan investasi akan mendatangkan manfaat yang begitu besar, terutama terhadap kemudahan dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia ke depan. "Menurut saya kalau kita yang fokus di sektor perizinan, ini manfaatnya besar sekali," 2. Adanya Isu Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya untuk menyelesaikan masalah suap perizinan di sektor hulu. Intinya, transformasi proses perizinan secara besar-besaran yang diikuti oleh reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan sebagaian besar korupsi perizinan dengan cara menghilangkan kesempatan korupsi karena dengan pendekatan risk- based approach yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu komponen penting. Dengan pendekatan ini, banyak sekali izin yang sebenarnya tidak diperlukan dapat diubah menjadi pendaftaran. 1 Berita Hukum Online tanggal 23 Oktober 2020, diakses 28 Oktober 2020 ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 88
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati2 dalam daring konferensi pers "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" tanggal 19 Oktober 2020, menyatakan berbagai lembaga multilateral dan lembaga rating menyambut positif terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja karena memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Mereka mendukung dan melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus recovery dan memperkuat ekonominya secara sustainable tanpa hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan dukungan moneter. Lebih jauh Sri Mulyani menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dari dampak Covid-19 tanpa melalui dua instrumen yaitu fiskal dan moneter. 4. Bank Dunia pada 16 Oktober memberikan penilaian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi sinyal bahwa Indonesia membuka peluang bisnis yang lebih luas sehingga mampu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memerangi kemiskinan. Sebagai simpatiknya Bank Dunia siap turut mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan melalui kerjasama jangka panjang. Adapun mereka yang menolak memberikan beberapa alasan, antara lain : 1. Terdapat pasal yang rancu atau multi-tafsir terkait usaha mikro dan kecil, misalnya saja pasal 87 menyebutkan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Namun, pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata dapat atau dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan) yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Dan ketika kebolehan itu tanpa larangan dan tanpa keharusan, maka ada peluang pembayarannya dibawah kolong meja, seperti keraguannya Ekonom senior Indef, Faisal Basri, menilai Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi membuka peluang lebar korupsi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA).3 2. RUU Cipta kerja mengubah 76 undang-undang sekaligus, jelas merupakan RUU paling kompleks menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang pernah disetujui oleh DPR. Tidak heran banyak sekali kalangan masyarakat yang menyuarakan aspirasi dan kritiknya, yang menurut banyak pihak termasuk Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Prof. Mahfud MD. Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa diklaim cacat formal, karena Setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR, jelas sekali masih banyak catatan dari berbagai kalangan baik soal proses maupun substansi. Terlepas dari pro-kontra dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, peneliti sekedar berusaha menemukan legalitas hadits dalam agama Islam terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang muslim. Melalui kajian hadits-hadits Rasulullah SAW. peneliti berharap dapat memberi titik terang pada positivisasi undang-undang Cipta Kerja tersebut Kajian hadis merupakan sesuatu yang urgen karena selain banyaknya hadis yang terkait dengan masalah hubungan manusia dengan manusia,juga terdapat aspek yang tak bisa lepas dari persoalan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga hubungannya dengan alam semesta (lingkungan). Dalam studi hadis, sudah ada ilmu Ikhtilaf al-Hadis yang secaraspesifik mengkaji teks-teks hadis yang tampak bertentangan tersebut. Rasul saw. secara individu juga merupakan bagian dari sebuah masyarakat sosial saat itu. Interaksi yang terjadi 2 Ibid 3Ady Thea DA , Berita Hukum Online tanggal 16 Oktober 2020, diakses 28 Oktober 2020 ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 89
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 antara Nabi dengan masyarakatnya secara gamblang mencakup berbagai aspek kehidupan. Interaksi tersebut meliputi hubungan individual, sosial dan multidimensi yaitu interaksi yang terikat oleh berbagai tipe kepentingan, untuk hidup bersama. Olehsebabitu, interaksi dalam kajian ini memasuki ranah obyek sosial yaitu manusia selaku perseorangan maupun salah satu dari komunitas masyarakat, yang muncul dalam bentuk ikatan kerja umpamanya, akan melahirkan suatu tatanan yang mengatur kepentingan untuk itu. Terkait dengan peristiwa dan komunitas masyarakat ini, penulis mencoba mencari konteks-konteks hadis yang bersinggungan dengan beberapa butir otorisasi hukum yang ada dalam UU Cipta kerja tersebut. Yang dalam tulisan ini meliputi analisis dan evaluasi UU Terkait Asas, Tujuan, dan ruang lingkup UU Cipta Kerja yang diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan; dan kemandirian. Serta asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Kajian hadis juga tentang tujuan dibentuknya undang-undang ini; menciptakan dan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan meningkatkan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memerhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Lebih agresif lagi mengenai strategi dari pelaksanaan Undang-Undang ini yang terdiriatas peningkatan aktfitas berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui dukungan riset dan penemuanbaru, kawasan ekonomi dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, penulis akan meneliti dan menggali dasar-dasar hadisnya sebagaimana perundangan lainnya, dengan claster naskah hadis tersebut, meliputi hadis tentang pemerataan pemenuhanhak dan kepastian hukum, hadis tentang kemudahan kegiatan usaha, hadis tentang kebersamaan dan kemandirian, hadis tentang ketenagakerjaan, hadis tentang penelitian dan inovasi, hadis tentang pengadaan dan pemanfaatan lahan.Itulah sederet naskah hukum yang akan penulis fokus kaji berdasarkan sumber hadis-hadisnya. iklimberinvestasi dan II. METODE menghubungkan beberapa hadis dengan pasal-pasal dalam undang-undang cipta kerja dengan realitas problema yang ada dalam masyarakat. Kajiannya bersifat sosio-parametrik bersifat kualitatif termasuk kajian sosiologi hukumnya. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan induktif yakni mengelompokkan beberapa butir temuan dan kemudian dimasukkan dalam satu kelompok kajian tertentu dari butir analisis. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan beberapa hadis yang menyangkut satu materi tertentu dari Undang-Undang Cipta Kerja, baik itu meliputi asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang tersebut. Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data ditempuhdengancara pencatatan peraturan- ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 90
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 peraturan, pola-pola, pernyataan- pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. III. HASIL A. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Asas Pembentukan UU Cipta Kerja Dalam Pasal 2U butir (1) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan, bahwa :Undang- Undang ini diselenggarakan berdasarkanatasasas pemerataanhak, kepastianhukum, kemudahanberusaha, kebersamaandan kemandirian.Jika penulis akan mengembangkan cakupan penelitiannya pada legalitas hadis terhadap kelima asas tersebut, maka lahirlah beberapa materi Undang-Undang yang ada cakupan kajian hadisnya, seperti berikut : 1. Asas Pemerataan Hak Bila kita telusuri secara narasi akademik daripada kalimat asas pemerataan hak, maka yang dimaksudkan adalah sebagaimana pendapat para ahli paradigma hukum. Menarik kisah yang terjadi pada era kepemimpinan 'Umar bin Abdul Aziz (Astuti, 2017) sebagai ilustrasi pemerataan hak dalam Islam dan hadis Rasulullah SAW, bahwa Sang Khalifahpernah mengirim surat kepada Abdul Hamid di Irak. Isinyaadalah agariamenyebarluaskan harta kepada masyarakatsecaramerata. Lalu Abdul Hamid membalas suratkhalifahyang isinya bahwa ia telah membagikan pemberian itu kepada rakyat, namun di Baitul Mal masihterdapat sisanya. Khalifah kembali melayangkan surat kepadanya, yang orang-orang yang berutang, supaya merekadapat melunasiutangnya. Abdul Hamid pun kembali membalas surat tersebut yang isinya: aku telah memberikan sisa harta itu kepada golonggan yang kaumaksud, namun masih ada sisa harta. Khalifah kembali membalassurat yang isinya :Perhatikan dan berikanlah kepada setiap perjaka yang tidak memiliki harta. Jika merekahendak menikah, nikahkanlah dan berimereka dari sisa harta tersebut. Abdul Hamid kemudianmembalas surat tersebut, yang isinya : Aku telah menikahkan setiap perjakayang aku jumpai, namun masih tetapada yang tersisa. Setelah itu Khalifah mengirimkan lagi pesanmelaluisurat kepada Abdul Hamid: Perhatikanlah orang yang dikenaimembayar jizyah, sedangkanmereka tidak mampu mengelola lahan, dan berilahtempo sehingga merekamampubekerja. 2. Asas Kepastian Hukum Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.Menurut Jan Michiel Otto (1952), mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. Penegakan supremasi hukum adalah keniscayaan. Tegaknya supremasi hukum akan melahirkan suatu kepastian. Kepastian tentang yang benar (al-haq) dan mana yang salah (al-bathil). Dari fenomena yang masih lebih berpihak kepada orang berduit, sehingga muncul istilah kasih uang habis perkara.Dalam masalah hukum, rakyat kecil sering kali terpinggirkan. Persoalan sederhana ditangani secara berlebihan. Persoalan yang seharusnya diselesaikan menurut ukurannya, malah ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 91
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 menjadi lebar dan luas hanya karena tidak mampu menempatkan persoalan secara proporsional. Keadilan menuntut kejujuran dan objektivitas, artinya tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan rasa keadilan itu sendiri. Berkaitan dengan penegakan hukum, Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.Beberapa hadis Rasul SAW. yang terkait hal ini :Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan." (HR Tirmidzi). Rasulullah SAW bersabda, "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga." (HR Tirmidzi). 3. Asas Kemudahan Berusaha Pada pasal 1 butir 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa prinsip Islam dalam kegiatanperkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syar'iah. Kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerjasama antar usaha mikro, kecil, menengah dan besar harus memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam Upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen. Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengen prioritas nasional. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendarnpingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (PP Nomor 7,2021). syariah adalah prinsip hukum Sedangkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa: Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Dan penjelasan pasal 4 ayat (2) bahwa; Penyesuaian tarif untuk program prioritas nasional difokuskan pada percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan: a. cakupan program prioritas nasional sangat luas sehingga perlu dipertajam agar arah dan tujuannya terukur; b. studi kelayakan dan keluaran dari pelaksanaan proyek strategis nasional relatif sudah jelas dan terukur; dan c. adanya batasan pemberian fasilitas dengan tetap menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah (PP No.10, 2021). Dan bila kita koreksi lanjut pada materi perundangannya, maka untuk asas ini erat terkait dengan manajemen pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW melalui cara memotong hewan sesembelihan dengan baik, cepat, yang dijelaskan dalam sebuah hadis (H.R. An- ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 92
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 Nasa,i). Konsep makanisme pasar umpamnya, dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasululllah SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di Kota Madinah. Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulumengajarkan konsep mekanisme pasar daripada konsepnya Adam Smith. 4. Asas Kebersamaan Diundang-undangkannya Koperasi dan UMKM seperti terlihat dalam PP Nomor 10 diatas menunjukkan betapa geliat usaha bersama digalakkan negara dan agama termasuk Rasulullah SAW. Tasyri'iyah tentang Musyarakah, Muzaara'ah, Mudlarabah dan Syirkah Ta'awwuniyah adalah wujud interested mind dari kebersamaan itu sendiri.Nabi SAW. bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ada di Arasy, yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya." (H.R. ad-Daruquthni dari Anas RA.) 5. Asas Kemandirian Rasululah SAW adalah sosok manusia patriotik dan tahan banting termasuk dalam masalah ekonomi dan Cipta Kerja. Beliau sangat mengajurkan umatnya untuk mandiri secara ekonomi termasuk dalam kerja. Anjuran mengikat kayu bakar dari hutan belantara lalu dijual di pasar untuk menghasilkan uang merupakan monumen kemandirian perekonomian yang dicontohkanNya. Dampak kemandirian ini sangat luas. Orang yang hidup mandiri dapat berjalan setengah "terbang" saking ringannya. Karena orang yang hidup mandiri tidak terbebani oleh hutang budi kepada siapa pun. Hadis Rasulullah SAW berikut ini menjelaskan nilai tambah bagi mereka yang menjaga harga dirinya dari ketergantungan kepada orang lain . Rasulullah bersabda, "Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi". HR Bukhari. B. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Tujuan Pembentukan UU Cipta Kerja 1. Hadis mengenai cipta kerja dan peningkatan lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM dan industri nasional. Dalam pada itu peneliti berusaha mencari, menemukan dan memaparkan beberapa kajian hadis yang semaksud, sejalan dan memiliki kekuatan legislasi terhadap Undang- Undang Cipta Kerja tersebut.Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk kehidupannya maka dari pada itu Rasulullah SAW menganjurkan bekerja untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadisyang artinya:Dari al-Zubair ibn al-Awam ra, dari Nabi saw yang bersabda: Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya, maka Allah mencukupkannya dengan hal tersebut lebih baik baginya daripada dia meminta- minta kepada manusia, baik mereka memberinya atau tidak (SahihBukhari, No.1378). Rasulullah SAW juga bersabda: "bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok." (H.R. IbnuAsakir, Tt). Dalam ungkapan lain dikatakan juga, "Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 93
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 yang kuat lebih baik dari pada muslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa lebih baik bekerja dari pada meminta, sesusah- susahnya mencari kerja setidaknya seorang muslim haruslah bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, dimana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang pekerja keras dan Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. 2. Hadis keterjaminanya penduduk untuk pekerjaan dan upah yang layakHadis mengenai penjaminan setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja (upah) Riwayat Imam Thabrani, Nabibersabda:"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbaik akhlaqnya"(HR. At-Thabrani, tt). Nabijugabersabda:Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya: Lisan yang jujur kami faham, maka apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum? Baginda bersabda: "orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad."(Al - Jami' Shahih No 3201). Mengenai perlunya harta kekayaan, Rasul bersabda:Artinya:Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundab dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kehormatan adalah (dengan) harta sedangkan kemuliaan adalah (dengan) ketakwaan." 3. Yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; Rasulullah SAW. bersabda:Artinya:"Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) (HR. Tirmidzi)Kelestarian air sebagai pendukung kelestarian hutan lindung dan kawasan industri, Rasulullah SAWbersabda: "barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya." (H.R. IbnuMajah).Dalam konteks kelestarian kawasan satwa sebagai perlindungan hutan industri kawasan hijau, Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang." (HR. Ahmad). Dalam redaksi berbedaArtinya:"Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang (seseorang) mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras." (H.R. Al-Bazzar). itu menjadi miliknya." 4. Hadis yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional Dalam ilmu ekonomi manusia mengenal tiga konsep utama dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan, ketiga konsep ekonomi tersebut adalah produksi, konsumsi dan distribusi. Menurut teori ekonomi, produksi adalah kegitan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan/manfaat suatu barang (Suprayitno, 2008).Sedangkan untuk kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda consumptie, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Untuk distribusi sendiri diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 94
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saatdibutuhkan). Ketiga konsep ini harus berjalan seimbang guna kelancaran investasi yang berorientasi kepentingan nasioanal atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks ibadah maupun konteks muamalah. Dalam konteks muamalah termasuk terkait dengan ketentuan produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam pembahasan teori ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi posisi penting karena pembahasan mengenai hal tersebut tidak hanya berkaitan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Konsep Islam tentang distribusi pendapatan yang tidak dikonsumsi atau yang diproduksi umat Islam mengandung kegiatan yang haram dan terhadap harta yang ada dan melewati batas ketercukupannya bagi konsumen dan produsen dikenai zakat. tidak mengandung riba, Distribusi dalam konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta pemilikan an sich, tetapi juga membahas bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Maka distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat (Amalia, 2009).Karenanya dalam Islam Allah SWT mensyari'atkan salah satu bentuk kebajikan sosial, seperti halnya zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, maka sistem perekonomian akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera. 5. Hadis dalam problema produksi dan semangat produktivitas. Dalam shahih bukhari kitab al-muzara'ah hadis Nomor 2340, Rasulullah SAWbersabda: Artinya:Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami (Al Awza'iy) dari ('Atha') dari (Jabir radliallahu 'anhu) berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, (Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah) telah menceritakan kepada kami (Mu'awiyah) dari (Yahya) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya." (HR. Bukhari) C. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Problematika Pokok Dalam UU Cipta Kerja 1. Penghijauan Kembali Hutan Lindung/Reboisasi Beberapa redaksi hadis terkait hutan lindung sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Lingkungan hidup ini, adalah :Rasulullahbersabda, "Siapa yang memotong pohon bidara (ziziphus spina-christi), Allah akan hadapkan wajahnya ke neraka". (HR. Imam Abu Dawud, an-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra, Wa Ghairihima)Redaksi lengkapnya adalah, "Siapa yang memotong pohon sidrah (bidara besar) di sebuah tanah yang luas dimana berteduh di bawahnya musafir dan hewan- hewan karena usil bahkan semena-mena, Allah akan menghadapkan wajahnya ke neraka". "Setiap muslim yang menanam satu biji, maka apa yang dapat dimakan dari pohon itu jadi sedekah baginya; apa yang dicuri dari pohon itu juga jadi sedekah ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 95
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 baginya; apa yang dimakan hewan bertaring juga jadi sedekah baginya; apa yang dimakan oleh burung; dan siapapun yang mengambil manfaat dari pohon itu, hasilnya menjadi Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu.) sedekah bagi penanamnya".(HR. Imam Muslim dari Artinya:"Siapa yang menegakkan/menanam satu pohon, lalu ia sabar menjaga dan merawatnya sampai berbuah, maka semua yang mendapat manfaat seperti dari buahnya, menjadi sedekah baginya disisi Allah". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya serta al-Baihaqi dalam Syu'abu al-Iman, dan al-Haitsami dalam Majma' al-Zawaid.Meski Esok hari akan terjadi Kiamat, Tetaplah Menanam Pohon 2. Hadis Dalam Problema Ekonomi Dan Kewirausahaan (Entrepreneur) Mengutip kisah Sejuta Hikmah yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul "Islam dan Kewirausahaan Inovatif", di dalam buku tersebut dikemukakan bahwa Imam Musa bin Ja'far al-Khadim tengah membajak dan mengelola tanahnya. Tetesan keringatnya membasahi tubuhnya. Ketika itu Ali bin Hamzah al-Bathaini datang, kemudian bertanya: "Wahai Imam! Kenapa Anda tidak menyuruh orang lain saja untuk mengerjakan ini?". Lalu Imam Musa bin Ja'far menjawab: "Kenapa aku harus menyuruh orang lain? Orang-orang yang lebih agung dari aku pun sering melakukan kerja yang serupa." "Siapakah gerangan mereka?" tanya Al-Bathaini. "Rasulullah, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, dan semua ayah, serta datuk-datuk ku. Sebenarnya kerja bertani dan mengolah tanah adalah sunah para Nabi, wasiat Nabi, dan orang-orang shaleh." Kisah di atas menunjukkan betapa kuatnya etos kerja Imam Musa bin Ja'far al- Khadim sebagai seorang entrepreneur(pengusaha) yang patut kita contoh di bidang pertanian pada waktu itu. Selain itu yang paling utama untuk kita contoh adalah teladan dari Rasulullah SAW sebagai Rasul yang sejak kecil telah mengasah dirinya ketika beliau masih berusai 12 tahun yang telah dididik oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berbisnis. Hingga mencapai puncak karirnya ketika ia telah menjadi kepercayaan dari Siti Khadijah yang menjadi pebisnis andal, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW telah meninggalkan begitu banyak hadis dalam praktik bisnis sehingga dapatlah dikatakan bahwa beliau telah mewariskan kearifan bisnisnya kepada segenap kaum muslimin. Bisnis bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan pintu rezeki yang patut kita berikhtiar di dalam berwirausaha. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bertujuan sukses tidak hanya di kehdupan dunia saja tetapi juga di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:"Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya tujuan akhir (yang utama), niscaya Allah akan menyibukkan ia dengan (urusan dunia itu), Allah pun akan membuatnya miskin seketika, dan ia akan tercatat (ditakdirkan) merana di dunia ini. Namun, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhirnya, Allah akan mengumpulkan teman- teman untuknya, Allah akan membuat hatinya kaya, dan dunia akan takluk menyerah padanya."(H.R. IbnuMajahdan At-Tirmidzi). Dari arti hadis di atas menunjukkan bahwasannya apabila kita dalam berwirausaha berorientasi hanya untuk dunia saja dan tidak untuk akhirat,maka Allah akan membuatnya lalai akan kehidupan akhirat dan menyibukkannya hanya kepada urusan- urusan dunia saja. Namun apabila kita berwirausaha disertai dengan tujuan untuk akhirat juga, maka Allah SWT akan memudahkan jalan kita di dunia, bahkan Allah ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 96
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 akan membuat dunia ini tunduk terhadap orang yang demikian. Oleh karena itu hendaknya dalam berwirausaha kita selingi juga dengan nilai-nilai keagamaan seperti halnya bersedekah, infaq, membantu satu sama lainnya, dan masih banyak lagi nilai- nilai kegamaan yang bisa kita selingi dengan berwirausaha (entrepreneurship). Begitupula Allah SWT telah memberikan seruan kepada umat Islam untuk bekerja keras tidak hanya untuk tujuan dunia tetapi juga akhiratsebagaimanaditegaskan di dalamAl-Qashash ayat 77 3. Hadis Dalam Problema Protokol Kesehatan dan Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan Beberapa hadis di bawah ini mengungkapkan sejauh mana Islam berhati-hati bahkan untuk detail kebersihan pribadi. Salah satunya menekankn kebersihan adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Berikut 10 hadis mengenai kebersihan: a. Abu Malik Al-Ash`ari RA. melaporkan Rasulullah SAW mengatakan, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." b. Perihal pentingnya menyikat gigi, Aisyah RA melaporkan Nabi SAW pernah bersabda, "Siwak (ranting yang digunakan untuk menyikat gigi) membersihkan dan menyucikan mulut serta menyenangkan Tuhan". (An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah; disahkan oleh Al-Albani) c. Abu Hurairah RA juga melaporkan Rasulullah SAW juga pernah berkata, "Seandainya aku terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak setiap sebelum melakukan ibadah." (HR Al-Bukhari dan Muslim) tidak ingin d. Menjaga kebersihan pribadi adalah sifat alami manusia. Abu Hurairah menyebut Nabi SAW pernah bersabda, "Fitrah itu ada lima, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak". (HR Al- Bukhari dan Muslim) e. Ada beragam ritual membersihkan diri pada hari terbaik umat Islam, Jumat. Abu Dharr RA mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jumat dan bersuci dengan sebaik-baik bersuci, lalu ia meminyaki rambutnya atau berparfum dengan minyak wangi, kemudian ia keluar (menunaikan shalat Jumat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), kemudian ia melakukan shalat apa yang diwajibkan atasnya dan ia diam ketika Imam berkhutbah, melainkan segala dosanya akan diampuni antara hari Jumat ini dengan Jumat lainnya." (Ibn Majah dan disahkan oleh Al-Albani) f. Mu'adh menyebut Nabi Muhammad SAW juga menaruh perhatian pada kebersihan lingkungan. Dalam salah satu hadis disebutkan, Nabi bersabda, "Waspadalah terhadap tiga tindakan yang menyebabkan Anda dikutuk, buang air di tempat teduh atau yang digunakan orang berteduh, di jalan setapak, dan di air tenang". (Al- Albani) g. Abu Dharr Al-Ghafari RA juga mendengar seputar perhatian Nabi kepada lingkungan. Salah satunya, "Menyingkirkan hal-hal berbahaya dari jalan adalah tindakan amal (sedekah)". (Al-Albani) h. Untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar, Nabi Muhammad SAW tidak segan- segan menganjurkan umat-Nya menggunakan obat. Usamah bin Sharik RA menceritakan jika ia datang kepada Nabi SAW dan para sahabat yang duduk senyap seolah-olah ada burung di kepala mereka. Ia datang memberi hormat dan duduk.Tak lama, datang orang-orang Arab gurun dan bertanya kepada Nabi, ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 97
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 "Utusan Allah, haruskah kita menggunakan perawatan medis?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Manfaatkan perawatan medis, karena Allah tidak membuat penyakit tanpa menunjuk obat untuknya, dengan pengecualian satu penyakit, yaitu usia lanjut". (Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani i. Untuk menjadi kuat dan sehat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah, dan keduanya baik. Teruslah mengejar apa yang menguntungkan bagi kamu, cari bantuan hanya dari Allah, dan jangan menyerah. Jika ada sesuatu keburukan yang menimpa, jangan katakan, 'Kalau saja saya melakukan sebaliknya'. Alih-alih katakan, 'Allah memiliki tekad dan melakukan apa yang Dia kehendaki,' kalimat 'jika' membuka pintu untuk setan". (HR Al-Bukhari) j. Terakhir, Nabi meminta umatnya tidak makan berlebihan. Makan-makanan secara berlebihan tidak sehat. 4. Hadis Dalam Problema Pemerintahan Bersih Dan Berwibawa (Clean Government) Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda,Artinya :"Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran akan membawakebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."(H.R. Muslim, No. 2607). Pemerintahan yang bersih dapat pula berarti menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dengan penuh wibawa, jujur dan menghindarkan diri dari apa yang tidak pantas diperolehnya. Ini ditegaskan oleh Raslullah bagaimana seorang muslim harus hanya menerima apa yang menjadi haknya dan atas upayanya, bukan mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain (HR. Abu Daud no. 3528 dan An Nasa-i No. 4451).Rasulullah juga berpesan bahwa pekerjaan terbaik adalah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri( HR. Ahmad). 5. Hadis Dalam Problema Hoaks, Hatespeech Dan Sara a. No Hoaks Sebarkan kebenaran dan kebaikan bukan kebohongan dan kejelekan. Nabibersabda, Artinya :Seorang sangat cukup bisa dikatakan pendusta dan pembohong tanpa mencari kebenarannyaRasulullah SAW bersabda:"Barangsiapa memberitakan dariku satu hadis, dan dia menyangka bahwa itu dusta, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta." jika membicarakan setiap apa yang di dengar Rasulullah SAW bersabda berikutnya,"Barangsiapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, saya akan memberimu sesuatu", lalu ia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan."Rasulullah SAW bersabda lagi,"Kecelakaan bagi orang yang telah bercerita dengan suatu omongan untuk membuat suatu kaum jadi tertawa, lalu ia dusta. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya." b. No Hatespeech Dari Mu'adz ibn Jabal, ia berkata bahwa Rosulullah bersabda:Artinya:"Siapa yang menjelekkan saudaranya dengan (suatu) dosa (yang dilakukannya), (maka) tidaklah (ia akan) mati hingga (ia) melakukannya (perbuatan dosa tersebut)." Hadis Riwayat at-Tirmidzi no.2505Rasulullah SAW juga bersabda:"Jauhkanlah diri kalian ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 98
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 dari ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama, karena sesungguhnya sikap ghuluw ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." (HR. Ahmad (I/215,347), an- Nasa-i (V/268), dan dalam Sunan Ibnu Majah (no. 3029) c. No SARA ra, dari Rosulullahbersabda :" Muslim sejati adalah yang tidak mengganggu muslim lain dengan lisan dan tangannya".Sebagai seorang muslim hendaklah selalu menjaga lisannya,Tidak berucap kecuali yang baik-baik saja. Rasulullah mengingatkan;Artinya:"Mukmin Rasulullah bersabda: Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr itu bukan orang yang suka mencela, gemar melaknat, suka berbuat/berkata keji dan berkata kotor/jorok". Lisan yang kotor adalah pertanda hati yang kotor. Apalagi bila yang ia cela adalah manusia-manusia mulia, termasuk para sahabat RasulKarena merendahkan mereka adalah indikator penyimpangan pemahaman pelakunya. 6. Hadis Dalam Problema Efektif Dan Efisien Dalam Penggunaan Anggaran (No Mark Up) Bahkan secara khusus Rasulullah SAW telah melarang takalluf dalam menjamu tamu. Beliau bersabda:"Janganlah seseorang memaksakan diri (untuk melayani) tamunya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi".Dari hadis ini hendaknya tuan rumah saat datangnya tamu memberikan perlakuan istimewa kepada tamunya sebagai bentuk penghormatan, namun tidak melampaui batas, tidak takalluf dengan memaksakan sesuatu yang diluar kemampuannya.Imam Abu Abdillah al-Hâkim An-Naisaburi meriwayatkan dari Al-A'masy dari Syaqîq, ia berkata: Saya dan temanku mendatangi Salman Al-Farisi Radhiyallahu 'anhu, kemudian ia menyuguhkan roti dan garam kepada kami sembari berkata:"Seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami luar kemampuan), niscaya saya akan untuk berbuat mengusahakannya". takalluf (berupaya di 7. Hadis dalam Persamaan Hak dalam Menikmati Hasil Pembangunan Tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang miskin, berdasarkan sabda Nabi SAW,Artinya:"Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan." (HR. Bukhari Muslim) Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya juga bersabda, yaitu:Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli terhadap apa yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram." (H.R. Bukhari). 8. Hadis Dalam Problema Kebangsaan Dalam konteks bangsa dan kenegaraan "ukhuwah wathaniyah" merupakan pondasi utama terbentuknya bangsa yang bersemangat Cipta Kerja yang tinggi. Setidaknya Guru Besar Ilmu Komunikasi UINMA Mataram, Prof. Dr. H. Fahrurrozi Dahlan, QH.,MA meminjam paparan Syaikh Nashr Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim As- Samarkandy, bahwa ada 10 (sepuluh) hikmah mulia Shilaturrahim Kebangsaan yang selama ini kita rajut bersama, meliputi: Kesepuluh hikmah tersebut meliputi: a. Keridlaan Allah SWT. karena merupakan perintahNya; b. Ada rasa kebahagian pada kedua belah pihak; c. Kebahagiaan juga bagi para malaikat; ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 99
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 d. Melahirkan gundah gulana dalam diri iblis la'natullahi alaihim; sebagaimana gundah gulananya para separatis dan musuh bangsa ketika melihat Indonesia bersatu dalam kemajuan; e. Bertambahnya rizki karena timbul dari rasa kestiakawanan bangsa dari Sabang sampai Merauke; f. Bertambahnya usia bangsa dan negara, bangsa itu kita rakyat Indonesia, sedang negara tetap dan bahkan bertambah kedaulatannya di mata dunia sehingga semakin disegani; g. Kebarakahan dalam rizki bangsa; h. Kebanggaan dan kebahagiaan para leluhur kita dengan kebersamaan yang kita bangun sebagai para ahli waris (pewaris) ibu bapak dan kakek nenek moyang kita termasuk dalam konteks kenegaraan Indonesia sebagai para pahlawan pendahulu bangsa merasa bangga disanubari mereka dalam pusara-pusara bunga bangsa yang ada disana; i. Bertambahnya rasa patriot bangsa karena kebahagiaan itu sendiri, mulai dari slogan Aku Cinta Indoesia akan berkembang menjadi Indonesia Tumpah Darahku dan tempat akhir Ku menutup mata; j. Bertambah pahala dan nirwana bagi mereka yang sudah tiada dan bertambah suksma bahagia bagi kita yang masih ada dibumi pertiwi ini. IV. DISKUSI Jamaluddin dalam penelitiannya tentang ekonomi islam yang sejalan, memaparkan trik- trik membangun ekonomi ummat memaparkan satu diantara trik yang ditawarkan Jamaluddin adalah membangun semangat wirausaha.(Islam Futura, Vol. VI No. 2 tahun 2007). Hal ini dapat kita koneksi lanjutkan pada hasil penelitian pada legalitas Hadits terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Satu lagi dari catatan Jamaluddin bahwa dengan mengutip apa yang dikemukakan Jaequas Auestervi dalam bukunya Economic Depelopment, mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu mendongkrak dan mendorong ummat dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi menuju kejayaan dan kegemilangan ekonomi yang berlandaskan aqidah dan moral yang tinggi. (Islam Futura, Ibid. Hal. 6). Pemikiran jamaluddin yang kedua ini dapat menganulir dan melegislasi kajian peneliti yang menjadikan hadits sebagai barometer dalam rangka legislasi Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Selanjutnya Risanda Alirastra Budiantoro,dkk. dalam Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534, mengemukakan bahwa Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama dan sosialisme keterpemimpinan Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama Islam. Islam merupakan way of life dimana Islam telah menyediakan perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam ekonomi. Islam bukan hanya berkaitan dengan spriritualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan, sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang didasarkan pada pertukaran sukarela (voluntaryexchanges) dalam mekanisme pasar (campur tangan pemerintah minimum), kebebasan perseorangan diakui (liberalisme atau Laissez faire) dan menganut asumsi self-interest (individu dianggap mengetahui apa yang terbaik baginya). Sebaliknya sosialisme mencoba mengatasi permasalahan ekonomi melalui perencanaan dan komando. Selanjutnya Risanda Alirastra Budiantoro mengemukakan bahwa unsur-unsur utama dalam ekonomi Islam secara mikro harus memenuhi unsur meliputi: ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 100
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 1. Keseimbangan ekologi dan lingkungan a. Pengelolaan sumber daya alam b. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk 2. Jati diri dan kemandirian 3. Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok 4. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk 5. Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan dating 6. Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang 7. Kelangsungan hidup biologis: Kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya 8. Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi 9. Kelangsungan Hidup 10. Kelangsungan hidup politik: 11. Kebebasan dalam partisipasi politik 12. Kelangsungan hidup sosial: 13. Persaudaraan dan harmoni hubungan sosial 14. Terbebas kemiskinan 15. Kebebasan berkeinginan 16. Kemandirian hidup 17. Harga diri 18. Kekuatan dan harga diri 19. Kemerdekaan, perlindungan terhadap Sejalan dengan pemikiran penelitian dalam legalitas hadits terhadap undang-undang Cipta Kerja ini, jauh sebelumnya Islam melalui konsep ekonomi Islam_nya terlebih dahulu menganulir apa yang menjadi unsur penopang dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang kesemuanya teleh dapat dikembangkan dalam aturan-aturan turunan dari pada Undang-Undang Cipta Kerja teresbut. Terakhir dari Suryani (Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe) dalam penelitiannya tentang Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah; Sebuah Tinjauan Teori mengemukakan bahwa "Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Dengan membandingkan paradigma tricle down effect, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam, dengan sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring, mengantarkan Suryani pada sebuah kesimpulan bahwa penegakkan keadilan sosio- ekonomi Islami dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu-membahu (takaful) dan saling tolong-menolong (ta'awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas melarang konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan institusi ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 101
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 lainnya, seperti pajak, jizyah, dan sebagainya, telah menambah daftar panjang legalitas haditst terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ada, karena secara normatif keseimbangan dan kesinambungan materi-materi peraturan yang ada dengan narasi-narasi hadits yang ada. V. KESIMPULAN 1. Pada prinsipnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, secara filosofis mengandung makna pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam semua sektor kerja dan pekerjaan. Termasuk kerja dan pekerjaan adalah dalam hal mengelola seluruh SDM dan SDA sebagai penopang dan penyangga devisa negara, termasuk listrik, tanaga panas bumi, tenaga matahari, air, udara, dan semua yang mungkin dapat dikelola menjadi aset negara; 2. Asas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian bersesuian dengan sabda-sabda Rasul melalui hadis-hadisNya dan merupakan wujud dari bentuk Legislasi Hadis dalam Asas Pembentukan Undang-Undang tersebut. 3. Beberapa materi dari pasal-pasal dari UU Cipta Kerja sepertireboisasi, problem ekonomi dan kewirausahaan,,protokol kesehatan, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan larangan penyebaran hoaks mendapat legislasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. UCAPAN TERIMAKASIH Hasil penelitian ini hanya sebuah karya subyektif peneliti sendiri yang lahir dan tercetus dari self willing and self thinking, sehingga untuk lebih obeyektif keilmuannya berharap ada masukan dari semua pihak termasuk para narasumber, konsultan dan professional di LLDikti VIII sebagai pemberi dan pengambil kebijakan dalam penelitian ini; Andil teman dan kawan kami di forum "Literasi UNW Mataram" sangat kami apresiasi dan mohon dukungan lanjut untuk kajian lanjut hasil penelitian ini. Dan atas segalanya kami ucapkan terimakasih. DAFTAR PUSTAKA Ad-Darimy, (Tt). Sunan Ad-Darimy, Beirut: Darul Fikri. Ahmed, Khurshid. (1976). Economic Development in an Islamic Fremwork.Jeddah: King Abdul Aziz University. Almizan, A. (2016). Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(2), 203-222. Amelia, Rohmi. (2016)."Konstruksi Ayat dan Hadis Ekonomi di Media Cetak,"Islamic Communication Jurnal, Vol 01 No. 01, Mei - Oktober. Astuti, M. (2017). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (718 M-720 M). At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 17(2), 141-155. Chapra, M. Umer . (2001). The Future of Economic: An Islamic Perspective, terj. Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute. Hasymi, Sayyid Ahmad. (Tt).Mukhtarul Ahadis an Nabawiyah Fii Hikamil Muhammadiyah Husaini, Usman. (2008). Manajemen Pendidikan: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. Jamaluddin, J. (2018). ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 6(2), 1-10. Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan. ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 102
AL-AFKAR; Jurnal Keislaman dan Peradaban Vol. 10 No.1, April 2022 Nababan, M.Faruq. (2002).Sistem Ekonomi Islam pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis.Jogyakarta: UII Pres. . Nagwi, Syed Nawab Haider. (1985). Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Qasim, Abu 'Ubaid. (2009). "Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll, terj. Setiawan Budi Utomo, Depok: Gema Insani. Rasyid, Sulaiman. (2018).Fiqih Islam.Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium, 4(2). Sasono, Adi. (1998).Solusi Atas Problematika Umat, Cet. Ke-1.Jakarta: Gema Insani Press. Shadr, Syahid Muhammad Baqir. (2002).Keunggulan Ekonomi Islam, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Zahra. Suprayitno, Eko. (2008).Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Malang: UIN-Malang Press. Wikipedia, (2021). Diakses Agustus 2021. ISSN:2089-7472 EISSN: 2548-1711 |DOI; 103