TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PERALATAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Disusun Oleh : Denny Alfiana Anggraeni NIM: 122311034 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018
M O T T O ْىُكْنِي ضاَزَت ْنَع ًةَرا َجِت َنىُكَت ْنَأ َّلَِإ ِم ِطاَبْناِب ْىُكَنْيَب ْىُكَناَىْيَأ اىُهُكْأَت َلَ اىُنَيآ َنيِذَّنا اَهُّيَأ اَي Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [QS. An-Nisa': 29]. iv
PERSEMBAHAN Alhamdulillah, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk : 1. Ibunda Muryati dan Ayahanda Suroto tercinta, yang senantiasa merawat dan meruwat penulis dengan kasih sayang. Terimalah salam ta'dzimku, semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin 2. Adik Laki-lakiku yang selalu tegar sesuai namanya Muhammad Tegar Arif Budiman dan Adik Perempuanku yang super bawel Alisya Miftahul Jannah; Terimakasih atas support yang telah diberikan kepada penulis. 3. Seluruh Guru serta almamater yang telah bersedia menempa penulis. Penulis, Denny Alfiana Anggraeni NIM: 122311034 v
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 2 Juli 2018 Denny Alfiana Anggraeni NIM: 122311034 vi
ABSTRAK Di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ada praktik jual - beli dengan sistem ditangguhkan. Yaitu, dalam memenuhi kebutuhan peralatan perkebunan masyarakat sering kali melakukan jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari (dengan tempo waktu, biasanya setelah panen), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual-beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Sonokulon dikenal dengan jual-beli secara hutang. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah: pertama, bagaimana praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora?; kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Hasil pembahsan menunjukkan bahwa praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash) atau lebih tepat adalah pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, yang pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran). Kata Kunci: Jual-Beli, Peralatan Perkebunan, Pembayaran Ditangguhkan vii
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL- BELI PERALATAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam seenantiasa penulis haturkan dan sanjungkan kepada sang revolusioner sejati, Baginda Muhammad bin Abdullah Saw, sang pengibar panji kebenaran, kebaikan dan keindahan. Semoga kelak syafatnya juga terlimpah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dalam proses penyusunan skripsi, penulis mendapat banyak bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. Tiada kata yang dapat penulis lantunkan kecuali banyak terimaksih yang dengan kerendahan hati, penulis haturkan kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.g. Rektor UIN Walisongo Semarang. 2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. 3. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Rustam, DKAH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkup Universitas Riset Terdepan Berbasis Ilmu Pengetahuan, terimakasih telah sudi menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. viii
5. Kawan-kawan MUA 12, tawa renyah kalian adalah obat mujarab yang mampu menyembuhkan kedukaan. Semoga kita senantiasa dipersaudarakan oleh Dzat Sang Maha Penjaga. 6. Adik-adik tersayang di Green House Amalia 2, terkhusus Nurul Heje, Merry, Ayu, Ika, Nilla, Chiki, Susanti, Frida, Intan, Nina, Ira, Dessy dan juga Tasqia. Terimakasih karena telah membuat hidupku berwarna dengan tawa kalian yang mampu meruntuhkan duniaku yang terlalu runyam, serta celoteh kalian yang membuatku terusik dalam ketenangan. 7. Para informan dan semua pihak yang telah memberi informasi juga membantu proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga semua amal kebaikan yang dikasihkan kepada penulis dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah sang maha bijaksana. Akhir kata, penulis harap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada kemaslahatan, khususnya diri penulis sendiri dan kepada khalayak pada umumnya. Penulis, Denny Alfiana Anggraeni NIM: 122311034 ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر س س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل و ن و Alif Ba' Ta' Sa' Jim Ha' Kha' Dal Zal Ra' Za' Sin Syin Sad Dad Ta' Za' 'Ain Gain Fa' Qaf Kaf Lam Mim Nun Waw Huru f Latin , B T Ś J H Kh D Ż R Z S Sy S D T Z ' G F Q K L M N W Keterangan Tidak dilambangkan - - S dengan titik di atas - H dengan titik dibawah - - Z dengan titik di atas - - - - S dengan titik di bawah D dengan titik di bawah T dengan titik di bawah Z dengan titik di bawah Koma terbalik - - - - - - - - x
ه ء ي ة ة... Ha Hamzah ya Ta' marbutah Ta' Marbutah.. H / t H , Y H Apostrof lurus miring (tidak utk awal kata) - Dibaca ah ketika mauquf Dibaca ah/at ketika mauquf (terbaca mati) 2. Vokal Pendek Arab اا ي و Latin Keterangan a i u Bunyi fathah panjang Bunyi kasrah panjang Bunyi dlammah panjang Contoh نبك كيف ونوك 3. Vokal Panjang Arab - - - Latin Keterangan A I U Bunyi fathah panjang Bunyi kasrah panjang Bunyi dlammah panjang Contoh لفا لئس دحا 4. Diftong Arab Latin Keterangan و ... ي ... Aw ai Bunyi fathah diikuti waw Bunyi fathah diikuti ya' Contoh سوم ديك 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu Arab ...لا ش لا ...لاو Latin Al as-sy... Keterangan Bunyi al Qamariyah Bunyi al Syamsiyah dengan/huruf berikutnya wal/wasy-sy Bunyi al Qamariyah / al Syamsiyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca Contoh هيزمقلا هيبرذلا هيزمقلاوSS /هيسمشلاو xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ... v HALAMAN DEKLARASI ... vi ABSTRAK ... vii KATA PENGANTAR ... ix PEDOMAN TRANSLITERASI ... xi DAFTAR ISI ... xiii BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Perumusan Masalah ... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 4 D. Telaah Pustaka ... 5 E. Metode Penelitian ... 8 F. Sistematika Penulisan ... 11 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI HUTANG PIUTANG DAN RIBA A. Jual Beli ... 13 1. Pengertian Jual Beli ... 13 2. Landasan Hukum Jual Beli ... 15 3. Syarat dan Rukun Jual Beli ... 15 B. Hutang Piutang ... 23 1. Pengertian Hutang Piutang ... 29 2. Landasan Hukum Hutang Piutang ... 31 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang ... 36 C. Riba dalam Jual Beli/Hutang Piutang ... 28 1. Pengertian Riba dan Hukumnya ... 37 xii
2. Latar Belakang Diharamkannya Riba ... 41 3. Macam-Macam Riba dan Pengaruhnya ... 43 BAB III: GAMBARAN UMUM JUAL BELI PERALATAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN A. Gambaran Umum Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ... 47 1. Kondisi Geografi dan Topografi ... 47 2. Keadaan Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan ... 50 B. Jual Beli dan Sistem Pembayaran Peralatan Perkebunan di Desa Sonokulon ... 58 1. Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan di Desa Sonokulon ... 58 2. Praktik Sistem Pembayaran Ditangguhkan Peralatan Perkebunan Desa Sonokulon ... 60 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN DI DESA SONOKULON KABUPATEN BLORA A. Analisis Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ... 64 B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ... 68 BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran C. Penutup DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 82 ... 83 ... 83 xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli (al-ba'i) dan sebagainya.1 Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya.2 Dalam hukum Islam, secara etimologi jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara" ialah menukarkan harta dengan harta.3 Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari"at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.4 Jual beli dibenarkan oleh al-Qur"an, as-Sunnah dan ijma umat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman: 572) :ةرقبلا( اَبِّرلا َم َّر َحَو َعْيَبْلا ُ هاللّ َّل َحَأ َو 1Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 6. 2 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung, 2012, h. 54. 3Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun, Semarang: Karya Toha Putra, tth, h. 66. 4Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 147.
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al- Baqarah : 275).5 Dalam jual jual beli ada syarat dan rukun. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.6 Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.7 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.8 Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli), ada shigat (lafaz ijab kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.9 Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat shihah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).10 Terkait dengan rukun dan syarat jual beli di atas, ada sebuah kejadian atau peristiwa jual beli di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terkenal memiliki lahan cukup luas. Sebagian masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil perkebunan (kelapa, karet, dan tebu). Dalam memenuhi kebutuhan peralatan perkebunan (seperti cangkul, golok, alat pembasmi hama, pupuk, dan bibit) masyarakat sering kali melakukan jual-beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan, yaitu jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari (dengan tempo waktu, biasanya setelah panen), dalam jangka 5Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur"an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 69. 6Abd al-Wahhab Khalaf, "Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, h. 118. 7Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-"Arabi, 1958, h. 59. 8Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1510. 9 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 115. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 70. 10Ghufron A. Mas"adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 122. Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 76.
waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual-beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Sonokulon dikenal dengan jual-beli secara hutang.11 Kasus yang ditemui di Desa Sonokulon, peralatan yang dijual misalnya alat pembasmi hama dengan harga Rp. 110.000 (tunai) dan Rp. 125.000 (pembelian secara hutang), pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 125.000,- artinya lebih tinggi Rp.15.000,- dari harga tunai. Obat pembasmi hama dijual dengan harga Rp. 125.000 (tunai) dan Rp. 135.000 (pembelian secara hutang), pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 135.000,- artinya lebih tinggi Rp.10.000,- dari harga tunai. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran secara hutang tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen. Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang yang sudah menjadi kebiasaan ini, apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Pemilihan obyek penelitian di Desa Sonokulon, karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara hutang berbeda. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual-beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan dengan penambahan harga ditinjau dari hukum Islam. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah: 1. Bagaimana praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora? 11Wawancara dengan Bapak Sulikin (tokoh masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora) tanggal 15 September 2017.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap praktek jual beli dengan sistem pembayaran di kemudian hari. 2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. D. Telaah Pustaka. Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan jual beli, namun belum ditemukan yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, karya ilmiah yang dimaksud antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata). Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi"i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan
dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya.12 Penelitian pertama tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas jual beli dengan syarat dan belum menjawab bagaimana dengan jual beli yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan, dan adanya tambahan pembayaran selain dari hutang pokok. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim dengan judul: Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga. Temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa mengkomparasi pendapat berbagai ulama dengan Sayyid Sabiq ternyata ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan Sayyid Sabiq, misalnya mazhab Hanafi dan Zahiri. Menurut kedua mazhab ini bahwa jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq bahwa meskipun barang itu mengandung manfaat namun jika najis maka barang itu tidak boleh dijual belikan. Dalam perspektif Sayyid Sabiq barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar daripada manfaatnya.13 Penelitian kedua tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas apakah boleh menjual barang yang mengandung najis. Penelitian di atas sama sekali tidak membahas hutang piutang yang pembayarannya dengan bunga atau lebih dari hutang pokok. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amin Nurwakhid dengan Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Temuan hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih 12Sulistiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)", Skripsi: IAIN Walisongo, 2012) 13Khilmi Tamim, "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga", Skripsi: IAIN Walisongo, 2013. judul:
tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak.14 Penelitian ketiga tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas pendapat ulama Hanafiyah tanpa membandingkan dengan ulama lain. Penelitian di atas juga belum membahas aspek riba nasi'ah sehingga pembahasannya tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan pegangan. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rustini dengan judul: Praktek Hutang- Piutang Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)." Temuan hasil penelitian antara lain: dalam perjanjian hutang-piutang, petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintal pada musim panen, dan ukuran kwintal tersebut ditentukan oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya. Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian keempat tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas secara umum dan tidak terkait dengan jual beli melainkan hanya melihat dari sudut utang piutang.15 E. Metode Penelitian Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan 14Amin Nurwakhid "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Skripsi: Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 15Rustini, "Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)", Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,16 maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:17 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut Robert Bogdan dan Taylor "qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).18 Menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri- cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka.19 Berpijak pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif 2. Sumber Data a. Data Primer Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.20 Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.21 Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan penjual peralatan perkebunan (toko), 16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, h. 194. 17 Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013, h. 24. 18 Robert Bogdan and Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods, New York, 1975, h. 4. 19Mudjahirin Thohir, Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif, Semarang: Fasindo Press, 2013, hlm. 125. 20Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012, h. 134-163. 21Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 37.
pembeli peralatan perkebunan (petani perkebunan), tokoh masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. b. Data Sekunder Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.22 Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini. 3. Metode Pengumpulan Data a. Interview (wawancara) Wawancara ditujukan kepada penjual peralatan perkebunan (toko), pembeli peralatan perkebunan (petani perkebunan), tokoh masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Wawancara ini menggunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu (Bapak Lasmin, warga Desa Sonokulon Kecamatan Todanan), kemudian dari orang ini menginformasikan orang kedua, dan orang kedua menginformasikan pada orang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga data itu dirasa sudah cukup karena informasi sama semua.23 Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.24 Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah penjual peralatan perkebunan (toko), pembeli peralatan perkebunan (petani perkebunan), tokoh masyarakat Desa Sonokulon. b. Dokumentasi Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan Daftar isian Potensi Desa Sonokulon Kecamatan Todanan. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 22 Ibid., h. 37 23 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabetha, 2013, h. 78. 24 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 135
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 25 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Sonokulon). 4. Analisis Data Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.26 Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan yang meliputi: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang mengandung unsur riba. Bab ketiga berisi gambaran umum jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan yang meliputi: gambaran umum masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora (letak geografis Desa Sonokulon, jumlah penduduk, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, kondisi keagamaan dan tingkat 25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, h. 231 26Lexy J. Moelong, Metodologi..., h. 6.
pendidikan masyarakat). Praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon. Praktik sistem pembayaran ditangguhkan peralatan perkebunan Desa Sonokulon Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kabupaten Blora yang meliputi: analisis praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora; tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI HUTANG PIUTANG DAN RIBA A. Jual Beli 1. Pengertian Jual Beli Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa Arab al-bai' yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira' (beli). Maka, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.1 Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.2 Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, jual beli adalah 3 صوصمخ وجو ىلع لابم لام ةلباقم اعرشو Artinya: menurut syara jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu 1Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari"ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, h. 53. 2Ibid., h. 53 3Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu"în, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 66
Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, 4 نذاب ةضواعبم ةيلام كيلتم ونا ةفيرعت فى ليق ام نسحأف اعرش اماو ليام نمثب ديبأتلا ىلع ةحابم ةعفنم كيلتموأ يعرش Artinya: menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Menurut Sayyid Sabiq ويلع قلطيام ىلع امهنم لك قلطي أرشلاو عيبلا ظفلو ةلدابلدا قلطم ةغل هانعم عيبلا 5 ةداضلدا نياعلدا ينب ةكترشلدا ظافللاا نم امهف رخلاا Artinya: Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata al-ba"i (jual) dan asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.6 Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.7 Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.8 4Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, h. 30 5Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, h. 147. 6Ibid 7Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar"ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 490. 8Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiah, tth, Juz, I, h. 239.
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.9 2. Landasan Hukum Jual Beli Apabila mencermati landasan hukum jual beli, maka jual beli disyariatkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni: a. Al-Qur'an 1) Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275 ) 572 :ةرقبلا( اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُوّللا َّلَحَأَو Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10 2) Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282 585) :ةرقبلا( ْمُتْعَ ياَبَ ت اَذِإ ْاْوُدِهْشَأَو 9Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69. 10Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur"an, Al-Qur"an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 2010, h. 69.
Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).11 3) Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29 59) :ءاسنلا( ْمُكنِّم ٍضاَرَ ت نَع ًةَراَ ِتِ َنوُكَت نَأ َّلاِإ Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An- Nisa': 29).12 b. Al-Sunnah, di antaranya: 1) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar َلاَق ؟ ُبْيطأ بسكْلا ّىأ َلِئُس َمَّلَسَو ِوْيَلَع وَّللا ىَّلَص َّ ِبَِّنلا َّنَأ ٍعفاَر نْب ةَعاَفِر ْنَع ) رازبلا هاور( ٍرْوُرْ بَم ٍعْيَ ب ُّلُكَو ِهِدَيِب ِلُجَّرلا ُلَمَع 13 Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar). Maksud mabrur dalam hadiş di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu- menipu dan merugikan orang lain, 2) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah هاور( ٍضاَرَ ت ْنَع ُعْيَ بْلا اََّنَِّإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع وَّللا ىَّلَص ُوْنَع وَجاَم نباَو ناَب ِح ُنْبا َجَرْخَأَو )وجام نباو ىقهيبلا 14 Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah). 11Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur"an, h. 70. 12Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur"an, h. 122. 13Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 4. 14Ibid.,
c. Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.15 3. Syarat dan Rukun Jual Beli Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (obyek akad), shigat (lafaz ijab kabul). 1. aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman: 2) :ءاسنلا (...ُمُكَلاَوْمَأ ءاَهَفُّسلا ْاوُتْؤُ ت َلاَو Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5). Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.16 b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,17 firman-Nya; ) 141 :ءاسنلا (...ًلايِبَس َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل ُوّللا َلَعَْيَ نَلَو... 15Sayyid Sabiq, Fiqh..., h. 147. 16Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 75 17Ibid, h. 76.
Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin" (al-Nisa: 141). 2. Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah: a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah SAW. bersabda: :رباج نع حابر بىا نب ءاطع نى بيبح بىا نب ديزي نع ثيللا انثدح ةبتقانثدح ليقف مانصلااوريزنلخاو ةتيلداورملخا عيب مرح للها نا لوقي م.ص للها لوسر عسم وّنا حبصتسيودوللجا ابه بىديو نقسلا وب ىلطي وناف ةتيلدا موحش تيارا للها لوسراي تاق كلذ دنع م.ص للها لوسر لاق ّثم مرح وى لاقف سانلا ابه للها نا دوهيلا للها ل 18 اوعاب ّثم هولجماهموحس مرح الد Artinya: Dari Yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdillah ra, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia? Beliau menjawab: ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat orang-orang Yahudi. itu: mudah-mudahan Allah memusuhi Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya (HR.Bukhari) Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama 18Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 29.
membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).19 b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya. c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu. d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'. e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.20 g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.21 Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. 19Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72. 20Hendi Suhendi, Fiqh..., h. 72-73 21Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 329.
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 3. Shigat (lafaz ijab kabul) Ijab dan kabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran). Lafal sharih ialah sighat jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: اذكب ةعلسلا هذى كتعب (saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab اذكب كنم ايتيزتسا (saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).22 Lafal kinayah ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan si penjual كتيطعا بٌثلا كلاذب بٌثلا اذى (saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) atau كلت كتيطعا كلتب ةّبدلا (saya memberi kamu binatang itu dengan itu). Lafal (كتيطعا) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam." Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah. Apabila lafal kinayah tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal kinayah tersebut menjadi lafal sharih. Misalnya: كتبىً رانيد ةئامب رادلا هذى (saya beri kamu rumah ini dengan uang pengganti seratus dinar). Lafal وبيلا di atas apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna 22Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh "ala al-Madzahib al-Arba"ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1970, h. 325
hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti di atas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap lafal yang mempunyai makna tamlik apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang sharih.23 Adapun shighat berupa fi'lun (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.24 Shighat berupa fi'lun (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk 'akad dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata- kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sewa menyewa ini disebut juga dengan mu'athah. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'akad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan akad maka jangan sampai terjadi pengecohan atau penipuan. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'akad jual beli, misalnya, 'akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan 23Ibid, h. 326 24Ibid, h. 319
harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'akad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.25 Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah ijab-kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab-kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab-kabul itu sebagai suatu indikasi.26 27 ضارت نع لاا نانثا نقترفيلا :لاق معلص بينلا نع ونع للها يضر ةريرى بيا نع Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud danTirmidzi). Ijab-kabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.28 Dalam literatur fiqih muamalah terdapat pengertian ijab dan kabul dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku fiqih muamalah susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya 25Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 65. 26Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003, h. 195 27Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy"as al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Daud, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M, h. 324. 28Ibid
ijab.29 Menurut madzhab Hanafi, ijab ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: "saya menjual kepadamu barang ini" maupun dari si pembeli, seperti ucapan: "saya membeli barang ini dengan harga seribu", kemudian si penjual menjawab: "barang itu aku jual kepadamu". Sedangkan "kaul" ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah ijab).30 Dalam buku Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, terdapat penjelasan, dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.31 Rachmat Syafe"i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan: ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.32 Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam hubungannya dengan ijab kabul, bahwa syarat-syarat sah ijab kabul ialah: 1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 3. Beragama Islam, Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: 29Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h. 47. 30Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh..., h. 320. 31Muhammad Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004, h. 155. 32Rachmat Syafe"i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 45.
(1) syarat in'akad; (2) syarat shihhah; (3) syarat nafadz, dan (4) syarat luzum. Perincian masing- masing sebagaimana disampaikan berikut: Syarat in'akad terdiri dari: 1. Yang berkenaan dengan 'aqid: harus cakap bertindak hukum. 2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan kabul, (b) berlangsung dalam majlis akad. 3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa mal mutaqawwim, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserah-terimakan ketika akad. Sedangkan syarat shihhah, yaitu syarat shihhah yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: jihalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu-daya), dharar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat shihhah yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal al-ba'i' al-murabahah (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal bai'ul-salam (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi. Adapun syarat Nafadz, yaitu ada dua: (a) adanya unsur milkiyah atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat Luzum yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.33 Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan 'aqid, berkaitan dengan sighat dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan shigat: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, (e) dapat diserahterimakan.34 Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) al-rusyd, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah 33Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, h. 149 34Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy..., h. 387 - 388.
merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-kabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab-kabul atau shigat akad: 1. Berupa percakapan dua pihak (khithobah) 2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya 3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (mukhathab) 4. Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain; 5. Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru 6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul 7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain 8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli: 1. Harus suci 2. Dapat diserah-terimakan 3. Dapat dimanfaatkan secara syara' 4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya 5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.35 Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) dan yang berkaitan dengan shighat, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak: 1. Al-Rusyd (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan 2. Ada kerelaan Syarat yang berkaitan dengan shighat 1. Berlangsung dalam satu majlis 2. Antara ijab dan kabul tidak terputus 3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu Syarat yang berkaitan dengan obyek 1. Berupa mal (harta) 35Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy..., h. 389 - 393.
2. Harta tersebut milik para pihak 3. Dapat diserahterimakan 4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak 5. Harga dinyatakan secara jelas 6. Tidak ada halangan syara.36 Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasullullah SAW. ِنْب ِرِباَج ْنَع ٍحاَبَر ِبيَأ ِنْب ِءاَطَع ْنَع ٍبيِبَح ِبيَأ ِنْب َديِزَي ْنَع ُثْيَّللا اَنَ ثَّدَح ُةَبْيَ تُ ق اَنَ ثَّدَح َر َعَِسم ُوَّنَأ ُوْنَع ُوَّللا يِضَر ِوَّللاِدْبَع ِحْتَفْلا َماَع َةَّكَِبم َوُىَو ُلوُقَ ي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُس َأ ِوَّللا َلوُسَر اَي َليِقَف ِماَنْصَ ْلْاَو ِريِزْنِْلخاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرْمَْلخا َعْيَ ب َمَّرَح ُوَلوُسَرَو َوَّللا َّنِإ َموُحُش َتْيَأَر ُي اَهَّ نِإَف ِةَتْيَمْلا ٌماَرَح َوُى َلا َلاَقَ ف ُساَّنلا اَ )يراخبلا هاور( Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari) ِبه ُحِبْصَتْسَيَو ُدوُلُْلجا اَ ِبه ُنَىْدُيَو ُنُفُّسلا اَ ِبه ىَلْط 37 Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah: 36Ibid., h. 393 - 397. 37Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 35.
38 زويَ وعيب نإف اعرش لتح ةعفنم ةيفام لك نا Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara' boleh dijual-belikan. Dalam Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib al-Arba"ah, mazhab Hanafi menegaskan: ةرذعلا عيب زويَ امك لكلْا يرغ فى وب عافتنلااو سجنتلدا نىدلا عيب زويَ :اولاق ةيفنلحا ةتيلدا عيب ونوعنيم يذلا انَّإو ينعلا سنج ناك نإو لبزلا عيبو ابه عافتنلااو باترلاب ةطولخلدا - 39 رملخا عيبو ريزنلخا عيبو غبدلا لبق اىدلجو Artinya: Mereka berkata: Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan boleh memanfaatkannya memperjualbelikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak. selain untuk makan. Sebagaimana B. Hutang Piutang 1. Pengertian Hutang Piutang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain.40 Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah al qardh. Bahwa al qardh (utang) menurut bahasa adalah potongan,41 dan harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan qardh karena kreditor memotong dari hartanya.42 Al-qardh menurut Muhammad Syafi"i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.43 Dengan demikian, 38Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 17 39Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh "ala al-Mazahib..., h. 137. 40 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2005. h. 1256 41 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 178 42 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 115 43 Muhammad Syafi"i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 131.
akad qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.44 Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.45 Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur). Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.46 Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.47 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa al qardh adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari 44 Huruf B Angka VII.b Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs. Lihat A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syari"ah, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, h. 222 45 Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). . 46 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 46 47 Ibid., h. 47.
harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal utang piutang uang, atau dikenal dengan qardh, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Qardh al Hasan, yaitu pinjaman sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. b. Al Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.48 lain dengan kewajiban Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia boleh melakukan kerja sama dalam bentuk apapun. Akan tetapi kerjasama tersebut dapat mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Selama dalam melakukan transaksi tersebut tidak terjadi adanya kedzaliman bagi para pihak yang bekerjasama. 2. Landasan Hukum Hutang Piutang Utang piutang merupakan perbuatan kebaikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur"an di bawah ini: a. Al Qur"an ُطُسْبَ يَو ُضِبْقَ ي ُوَّللاَو ًةَيرِثَك اًفاَعْضَأ ُوَل ُوَفِعاَضُيَ ف اًنَسَح اًضْرَ ق َوَّللا ُضِرْقُ ي يِذَّلا اَذ ْنَم :ةرقبلا( َنوُعَجْرُ ت ِوْيَلِإَو 542) Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan(QS. al-Baqarah: 245).49 ِتاَك ْمُكَنْ يَ ب ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُتْكاَف ىِّمَسُم ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَ ياَدَت اَذِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ٌب ُّقَْلحا ِوْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْلَ ف ُوَّللا ُوَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي َلاَو ِلْدَعْلا ِب ْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس ُّقَْلحا ِوْيَلَع يِذَّلا َناَك ْنِإَف اًئْيَش ُوْنِم ْسَخْبَ ي َلاَو ُوَّبَر َوَّللا ِقَّتَيْلَو َلا 48 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, h. 184 49 Depag RI, Al-Qur"an dan Terjemah, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 46.
َْلَ ْنِإَف ْمُكِلاَجِر ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو ِلْدَعْلاِب ُوُّيِلَو ْلِلْمُيْلَ ف َوُى َّلُِيم ْنَأ ُعيِط َتْسَي َرِّكَذُتَ ف اَُهُاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَهُّشلا َنِم َنْوَضْرَ ت ْنَِّمِ ِناَتَأَرْماَو ٌلُجَرَ ف ِ ْينَلُجَر اَنوُكَي اًيرِبَك ْوَأ اًيرِغَص ُهوُبُتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت َلاَو اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبْأَي َلاَو ىَر ْخُ ْلْا اَُهُاَدْحِإ ِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلاِإ اوُباَتْرَ ت َّلاَأ َنَْدَأَو ِةَداَهَّشلِل ُمَوْ قَأَو ِوَّللا َدْنِع ُطَسْقَأ ْمُكِلَذ ِوِلَجَأ َلَِإ ًةَرا َ َ نوُريِدُت ًةَرِضاَح َلاَو ْمُتْعَ ياَبَ ت اَذِإ اوُدِهْشَأَو اَىوُبُتْكَت َّلاَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَ ف ْمُكَنْ يَ ب اَه ُوَّللاَو ُوَّللا ُمُكُمِّلَعُ يَو َوَّللا اوُقَّ تاَو ْمُكِب ٌقوُسُف ُوَّنِإَف اوُلَعْفَ ت ْنِإَو ٌديِهَش َلاَو ٌبِتاَك َّراَضُي ( ٌميِلَع ٍء ْيَش ِّلُكِب 585) لا :ةرقب Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan sebagaimana Allah enggan menuliskannya janganlah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 282).50 penulis Ayat ini menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi muamalah, yang salah satunya yaitu transaksi utang piutang, dimana dilakukan dengan cara tidak secara 50Departemen Agama RI, Al Qur"an..., h. 47
tunai, maka dianjurkan untuk mencatatnya atau dengan adanya saksi. Hal ini untuk mempermudah dalam mengingat ataupun adanya kealpaan dari salah satu pihak. Dengan adanya saksi diharapkan memberikan kesaksiannnya dengan sesuai apa yang dilihatnya pada waktu transaksi itu berlangsung. 542) :ةرقبلا(... ًةَيرِثَك اًفاَعْضَأ ُوَل ُوَفِعاَضُيَ ف اًنَسَح اًضْرَ ق َوَّللا ُضِرْقُ ي يِذَّلا اَذ ْنَم Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....(QS. al-Baqarah: 245).51 Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan Qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karenaseseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.52 b. Hadits Hadits tentang utang piutang diantaranya: َرُك ْنِم ًةَب ْرُك ٍمِلْسُم ْنَع َسَّفَ ن ْنَم : َل اَق َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِِبيَّنلا ِنَع َةَرْ يَرُى ْ ِبيَا ْنَع ِب ِوْيَلَع ُللها َرَّسَي اَيْ نُّدلا ِفى ٍر ِسْعُم ىَلَع َرَّسَي ْنَمَو ,ِةَم اَيِقلْا ِمْوَ ي ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك ُوْنَع ُللها َسَّفَ ن اَيْ نُّدلا ِةَر ِخَ ْلاا َو اَيْ نُّدلا ِفِ ِوْيَلَع ُللها َرَ تَس اَنْ يُّدلا ِفِ ٍمِلْسُم ىَلَع َرَ تَس ْنَمَو,ِةَر ِخَ ْلاا َو اَيْ نُّدلا ِفى ِفِ ُللهاَو , ِنْوَع وْي ِخَأ ِنْوَع ِفِ ُدْبَعْلا َماَد اَم ِدْبَعْلا Artinya:"Dari Abu Hurairah dari Nabi SWA beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan 51 Ibid., h. 46. 52Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, h. 275
menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Tirmidzi)53 Hadits lain menyatakan: للها َضَرْ قَا ْنَم : ُلْوُقَ ي نَاَك َمَّلَس َو ِوْيَلَع للها ىَّلَص للها َّ ِبيَن َّنَا دْوُعْسَم ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع اَك ِ ْينَ تَّرَم ِوِب َقَّدَصَت ْوَل اِِهُِدَحَا ِرْجَأ ُلْثِم ُوَل َن Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Mas"ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya (HR. Ibnu Majah).54 ُللها ُوَفَلْ تَا اَهَ ف َلاْتِا ُدْيِرُي َدَخَا ْنَمَو ُوْنَع ُللها ىَّدَا اَىَءاَدَا ُدْيِرُي ِساَّنلا َلاَوْمَا َذَخَأ ْنَم )ىر اخبلا هاور( Artinya:"siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya." (Hadist riwayat al-Bukhari).55 Dari hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan hadits yang kedua menjelaskan bahwa memberi utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Sedangkan hadits yang terakhir barang siapa yang mau membayar utangnya, maka Allah akan mempermudah. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya bantuan maupun pertolongan dari orang lain. Seseorang tidak memiliki segala barang yang ia butuhkan melainkan butuh bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.56 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 53Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978, h. 183. 54Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kairo: Tijariyah Kubra, tth, h. 198. 55Abu Abdullah Muhammad bin Isma"il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhâry, Sahîh al- Bukharî, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 240. 56Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 178
Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"57 sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."58 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,59 melazimkan sesuatu.60 Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.61 Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,62 bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara", yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.63 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.64 Adapun rukun Qardh ada empat a. Muqridl; orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan b. Muqtaridl; Orang yang mempunyai hutang c. d. Muqtaradl; Obyek yang dihutang. Sighat akad; (Ijab dan Qabul)65 57Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966. 58Ibid., h. 1114. 59Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64 60Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 34 61Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50 62Abd al-Wahhab Khalaf, "Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118. 63Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1958, h. 59. 64Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25. 65 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan, Yogyakarta: Logung, 2009, h. 142
Syarat Qardh. Syarat-syarat yang terkait dengan akad qardl, dirinci berdasarkan rukun akad qardh di atas; 1. Syarat aqidain (muqridl dan muqtaridl); a. Ahliyatu al-tabarru' (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qardh b. Tanpa ada paksaan; bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtaridl. Keduanya melakukannya secara suka rela. 2. Syarat muqtaradl (barang yang menjadi obyek qardh), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. 3. Syarat shighat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya.66 C. Riba dalam Jual Beli/Hutang Piutang 1. Pengertian Riba dan Hukumnya Dalam Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.67 Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.68 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.69 Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu 66 Ibid., h. 143. 67 Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 - 300. Lihat juga Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33. 68 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta, Paramadina, 2014, h. 603. 69 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, h. 955
hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum. Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.70 Lebih jauh Van Apeldoorn dengan mengutip pendapat Imanuel Kant yang pernah menulis sebagai berikut: "Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).71 Demikian pula definisi riba menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.72 Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan meskipun tidak seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di antaranya: a. Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.73 b. Abdurrrahmân al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib al-Arba"ah, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.74 Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.75 Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya Radd al-Muhtar ala Durr al Mukhtar sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharuman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur"an dan hadis Rasulullah SAW.76 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti al- ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini: 70 L.J. Van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 2014, h. 13. 71 Ibid. 72 Abu Sura'i Abdul Hadi, al-Riba wa al-Qurud, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya: al- Ikhlas, 2009, h. 24. 73 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299. 74 Selengkapnya dapat dibaca Abdurrrahmân al-Jaziri, Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib..., h. 196-212 75 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96. 76 Nasrun Haroenn, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Pratama, 2000, h. 181.
:2) (جلحا َبه ٍجْوَز ِّلُك نِم ْتَتَبنَأَو ْتَبَرَو ْتَّزَ تْىا ءاَمْلا اَهْ يَلَع اَنْلَزنَأ اَذِإَف ٍجيِ Artinya: Kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).77 :95) لحنلا ٍةَّمُأ ْنِم َبىْرَأ َيِى ٌةَّمُأ َنوُكَت نَأ ( Artinya: Disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).78 Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279. ْمُهَّ نَأِب َكِلَذ ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُوُطَّبَخَتَ ي يِذَّلا ُموُقَ ي اَمَك 572) َّلاِإ َنوُموُقَ ي َلا اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُوّللا َّلَحَأَو اَبِّرلا ُلْثِم ُعْيَ بْلا اََّنَِّإ ْاوُلاَق ( ةرقبلا : Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).79 Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279 578 َينِنِمْؤُّم ( َم ْاوُرَذَو َللها ْاوُقَّ تا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ِّرلا َنِم َيِقَب ا ْنُك نِإ اَب : ةرقبلا ) ْمُت Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).80 77Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an, al-Qur-an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 2010, h. 511 78 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an..., h. 462. 79 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an..., h. 74. 80 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an..., h. 74.
َلاَو َنوُمِلْظَت َلا ْمُكِلاَوْمَأ ُسوُؤُر ْمُكَلَ ف ْمُتْبُ ت نِإَو ِوِلوُسَرَو ِللها َن ِبِ ْاوُنَذْأَف ْاوُلَعْفَ ت َّْلَ نِإَف ِّم ٍب ْرَ 579) ةرقبلا ( َنوُمَلْظُت : Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)81 Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang illat (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, la tazlimuna wala tuzlamun. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat zulm (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya illat pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah zulm (eksploatasi; menindas, memeras dan menganiaya). 2. Latar Belakang Diharamkannya Riba Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"82 Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.83 81 Ibid., 82 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2014, h. 61 83 Ibid., h. 62.
Demikian pula dalam Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.84 Namun, Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan ke-zalim-an diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan Aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim.85 Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah. Namun, umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakan dalam al-Qur'an "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al- Qur'an, perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba. Menurut Muhammad Assad, dalam The Message of the Qur'an dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia 84 Dalam M. Syafi'i Antonio, Pengenalan Umum Bank Syari'ah, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Institute, "Perilaku larangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat Kitab Perjanjian Baru dalam Lukas Pasal 6, ayat 34-5). Perbedaan pandangan di antara para Pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII - XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasikan hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu interest dan usury. Mereka beranggapan, bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat, bahwa : Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin. 85 Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, h. 7.
secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek- praktek riba.86 Praktek-praktek serupa itu sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. "Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak".87 3. Macam-Macam Riba dan Pengaruhnya Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi"ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran).88 Mazhab Syafi"i (Asy Syafi"iyyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi"ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima).89 a. Riba nasi'ah yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditangguhkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. la memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti 86 Ibid 87 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami..., h. 63. 88 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96. 89 Selengkapnya dapat dilihat dalam Abdurrrahmân al-Jaziri, Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib al-Arba"ah, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 196-205.
ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya. Harta makin bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikatagorikan dosa besar yang terbesar.90 b. Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul. Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.91 Demikian pula 90 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, h. 110. 91 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96.
Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa dan riba yad.92 Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.93 Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:94 عفدلا يرخأت ةلباقم ىلف ةدايزلا نوكت نا وىو Artinya: "Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran". Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan (ganti) mabi' (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba al-nasi'ah.95 Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis. Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.96 Para fuqaha sepakat bahwasanya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) 92 Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu"în, Semarang: Toha Putera , tth, h. 68 93 Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib al-Arba"ah, Juz II, hlm. 192 94 Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab..., h. 198. 95 Ibid., h. 198 96 Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh "alâ al-Mazâhib al-Arba"ah, Juz II, h. 198.
emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan. Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Malikih memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Di antara pengaruh (dampak) ekonomi riba adalah pertama, dampak inflatoir (kenaikan harga barang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Kedua, pengaruh atau dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.97 Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi 97 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari"ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2012, h. 67.
yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.98 98 Ibid .
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI PERALATAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN A. Gambaran Umum Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora 1. Kondisi Geografi dan Topografi Desa Sonokulon, Kec. Todanan, Kab. Blora, Jawa Tengah, letaknya cukup terpencil, desa ini berada 45 km di arah barat Kota Blora. Berada pada wilayah Pegunungan Kapur Utara, sehingga desa ini termasuk daerah yang cukup tinggi. Memiliki ketinggian sekitar 500m dpl dengan tingkat penyinaran matahari yang cukup banyak, menjadikan daerah ini kaya akan tanaman. Didukung dengan adanya sumber mata air yang cukup melimpah sehingga desa ini memiliki potensi yang bagus untuk bisa dikembangkan menjadi desa yang mandiri. Banyak penduduk di desa ini yang hanya menempuh pendidikan sampai lulusan SD, dan bahkan banyak juga yang tidak lulus SD. Pemuda- pemuda yang seharusnya mempunyai tanggung jawab membangun desa ini, lebih memilih kota-kota besar untuk sekedar mencari kerja. Bagi para perempuan-perempuan desa, setelah lulus sekolah biasanya langsung dinikahkan. Jadi kurang ada kesempatan para pemuda/i untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi supaya bisa mengembangkan desa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun batas-batas Desa Sonokulon yaitu: a. Sebelah utara dibatasi desa Ngumbul b. Sebelah selatan dibatasi desa Sambeng c. Sebelah barat dibatasi desa Sambeng d. Sebelah timur dibatasi desa Ketileng Tabel 3.1 Luas Tanah, Irigasi dan Tegalan No Jenis Jumlah Presentase (%) 1 2 3 Tanah Desa Sonokulon Irigasi Non Teknis Irigasi setengah tekhnis) seluas 833.9 ha13 143 ha 54.000 ha 45 20 10
4 5 6 Pekarangan dan Bangunan Tegalan Atau Perkebunan Sisa Jumlah 93.088 ha 2 ha 3,8 ha 155732 15 3 7 100 Luas tanah Desa Sonokulon ialah 833.913 ha (45%), yang paling sedikit Tegalan atau perkebunan 2 ha (3%). Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah tekhnis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di Desa Sonokulon. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut : Tabel 3.2 Penduduk Desa Sonokulon Menurut Kelompok Umur Tahun 20071 No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase (%) 1 0 -4 th 539 536 1069 12 2 5-9 th 642 607 1249 17 3 10-14 th 591 518 1109 13 4 15-19 th 414 436 850 10 5 20-24 316 356 672 9 6 25-29 th 336 321 657 8 1Data Dari buku Monografi Desa Sonokulon Tahun 2017
7 30-39 512 515 1.027 11 8 40-49 th 427 499 926 10 9 50-50 273 266 539 6 10 60 + 211 234 445 4 4.261 4.282 8.543 100% Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk Desa Sonokulon dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan: golongan anak berjumlah : 2978 anak (30%), golongan anak muda berjumlah : 1612 jiwa (23%), golongan setengah tua : 1934 jiwa (22%), golongan tua: 2.019 jiwa (25%). Sedangkan Desa Sonokulon ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Sonokulon 2 No. Mata Pencaharian Jumlah Presentase (%) 1 Petani 4.549 40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buruh Petani Industri kecil/rumah tangga Bangunan dan kontruksi Perdagangan Angkutan dan jasa Pegawai negeri TNI/POLRI Pensiunan/purnawirawan Pengusaha Lain-lain 1468 320 26 194 368 85 2 25 2 8 20 9 4 6 9 5 1 2 1 2 Jumlah 7041 100 Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 4.549 (40%), mata pencaharian yang sedikit adalah pengusaha dan TNI/Polri dengan jumlah 2 (1%). 2Data Dari buku Monografi Desa Sonokulon Tahun 2017
2. Tabel tiga di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Sonokulon pada tahun 2017, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian Keadaan Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi Penduduk Desa Sonokulon berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2017 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:3 Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Penduduk No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk Wanita Pekerja Buruh 921 320 Laki - laki Pekerja 601 Presentase (%) 29 2 Pedagang 3 Petani 4 Bangunan dan Konstruksi 182 1705 60 161 560 15 21 1145 45 5 39 4 5 PNS 66 42 24 3 6 7 Industri kecil lain - lain 43 931 20 365 23 566 2 18 8 Jumlah 3908 1483 4425 100 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Jenis Pekerjaan Penduduk yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 1145 (39%), yang paling sedikit adalah industri kecil dengan jumlah 43 (2%). Sebagian besar wanita Desa Sonokulon memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, 3Dikutip dari Kantor Desa Sonokulon tanggal 15 Nopember 2017.
sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 12.500,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 17.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa. b. Ditinjau dari Aspek Agama Dalam bidang agama masyarakat Desa Sonokulon adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Sonokulon yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.5 Penduduk Menurut Agama di Desa Sonokulon 4 No Agama Jumlah Presentase (%) 1 Islam 8543 85 2 Katholik 5 5 3 4 Kristen Protestan 10 10 5 Budha
Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8543 (85%). 4Data Dari buku Monografi Desa Sonokulon Tahun 2017
Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Sonokulon tersedia 23 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6 Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Sonokulon 20165 No Nama Tempat Ibadah Jumlah Presentase (%) 1 Masjid 20 20 2 Mushalla 80 80 3 Gereja
4 Wihara
5 Pura
Jumlah 100 100 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 80 (80%). Paling sedikt masjid dengan jumlah 20 (20%). Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla. c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan Penduduk Desa Sonokulon ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini: Tabel 3.7 Data Pendidikan Penduduk Desa Sonokulon tahun 20166 No 1 2 3 4 5 6. 7 8 Jenis Pendidikan Tidak sekolah Belum tamat SD Tamat SD Tidak tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Sarjana Muda/ D.II Sarjana Jumlah 86 1.121 5.508 8 723 512 13 85 Presentase (%) 5 23 34 2 15 10 3 5 5Data Dari buku Monografi Desa Sonokulon Tahun 2017 6Data Dari buku Monografi Desa Sonokulon Tahun 2016
Jumlah 8056 100 Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tambatan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 8 (2%). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sonokulon, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Sonokulon. d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat) Desa Sonokulon termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.7 Di Desa Sonokulon, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya tepo selero (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.8 Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung 7Hasil Wawancara dengan Bapak Suparwi, selaku Kepala Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 15 Februari 2018. 8Hasil Wawancara dengan Bapak Sulikin, selaku tokoh masyarakat Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 16 Februari 2018.
mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut: a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama. b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak- bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga. c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain : (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja. (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah. (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja. (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Purwodadi. (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Sonokulon.9 remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus 9Hasil Wawancara dengan Bapak Sulikin, selaku tokoh masyarakat Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 16 Februari 2018.
Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah 1) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara peminangan (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti Tahlilan dan Yasinan yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat. 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara mi meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). Ngepati, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) Mitoni atau Tingkepan, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat 3) Upacara Kelahiran Anak (Babaran atau Brokohan) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "Brokohan". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab Al Barjanzi. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing. 4) Upacara Tudem/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (selapanan, tigalapan, limalapan. tujuhlapan dan sembilanlapan) biasanya diadakan selamatan berupa nasi gungan dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi. 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara mi biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang- anting, kepercayaan dari orang jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan
menanggap wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan. 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggap gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selametan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban. 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara brobosan, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.10 B. Jual Beli dan Sistem Pembayaran Peralatan Perkebunan di Desa Sonokulon 1. Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan di Desa Sonokulon Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno 10Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i, Selaku tokoh masyarakat Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2016.
maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Realitasnya, tidak sedikit toko yang memberi kesempatan pada konsumen untuk berhutang, hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya): "Aku mbukak bisnis peralatan perkebunan kanggo 15 taun. Sistem sing dakkandhakake yaiku sistem utang. Faktor-faktor sing nyebabake aku tuku lan ngedol peralatan perkebunan ing utang (ditanggulangi pembayaran) amarga saiki akeh toko sing ngedol peralatan perkebunan. Supaya kompetisi entuk luwih gedhé, supaya bisa nemokake pelanggan kudu gelem utang. Para petani ora duwe modal maneh kajaba nalika dipanen. Yen sampeyan kudu awis, banjur pelanggan bisa pindhah menyang toko liyane".11 Artinya: Saya membuka bisnis peralatan perkebunan sudah cukup lama yaitu 15 tahun. Sistem yang saya terapkan adalah sistem hutang. Faktor yang mendorong saya (ditangguhkan perkebunan melakukan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual peralatan perkebunan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. Lagian petani perkebunan itu tidak punya uang kontan kecuali kalau sudah panenan. Kalau harus tunai, maka pelanggan bisa pindah ke toko lain jual-beli peralatan secara hutang Penuturan dari Bapak Sonip diperkuat oleh keterangan Bapak Lasimin, Istadi, Sarju, Masduki, Ibu Sukiyem (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon): Gambarane babagan tuku peralatan perkebunan ing utang wis dadi pakulinan wong Desa Sonokulon. Gambaran Istadi: Amarga dipeksa, tanpa utang ora bisa tuku alat sing dibutuhake kanggo taman. Bapak Sarju: Tradisi kanggo wong kaya kita, utang iku biasa, yen utang ega dipangan. Gambaran Pak Masduki: Petani saka perkebunan yen ora dipanen, mangan panganan mung ana ing kios, supaya bisa tuku kabutuhan kebon, dadi utang. Keterangan Ibu Sukiyem: wong sugih mung duwe utang, negara mung duwe utang, apalagi petani perkebunan, mesthine utang. .12 Artinya: Keterangan bapak Lasimin dalam pembelian peralatan perkebunan secara hutang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sonokulon. Keterangan bapak Istadi: Karena terpaksa, tanpa hutang tidak akan mampu membeli alat-alat yang 11 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018 12 Wawancara dengan Bapak Lasimin, Istadi, Sarju, Masduki, Ibu Sukiyem (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 13 Februari 2018
dibutuhkan untuk kebun. Keterangan bapak Sarju : Sudah tradisi untuk orang-orang seperti kami ini, hutang itu sudah biasa, kalu ega hutang ya ega makan. Keterangan bapak Masduki: Petani perkebunan kalau belum panen, untuk makan saja ngutang di warung, apalagi membeli kebutuhan kebun, ya harus berhutang. Keterangan Ibu Sukiyem: orang kaya saja punya hutang, negara saja punya hutang, apalagi petani perkebunan, pasti hutang. Berdasarkan penuturan penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya) dan para petani tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash). Adapun sebabnya Toko Tani Jaya melakukan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual peralatan perkebunan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. Petani perkebunan itu tidak punya uang kontan kecuali kalau sudah panenan. Kalau harus tunai, maka pelanggan bisa pindah ke toko lain. Sedangkan sebabnya para petani perkebunan memilih hutang daripada cash sebagai berikut: 1. Hutang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat Desa Sonokulon 2. Karena terpaksa, tanpa hutang tidak akan mampu membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk kebun 3. Petani perkebunan kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli kebutuhan peralatan perkebunan 4. Orang kaya saja punya hutang, negara saja punya hutang, apalagi petani perkebunan, pasti hutang 2. Praktik Sistem Pembayaran Ditangguhkan Peralatan Perkebunan Desa Sonokulon Salah salah satu bentuk dari muamalah adalah utang piutang. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan.
Untuk mengembalikan hutang, tentu saja ada cara-caranya, dan waktunya, demikian juga yang terjadi pada penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), toko ini memberi hutang pada para petani perkebunan Desa Sonokulon, dan menurut Toko Tani Jaya bahwa para petani perkebunan membayar pada waktu panen perkebunan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya): Deskripsi saka bapak Lasimin ing (petani) mbayar nalika panen kebun. Padha kudu mbayar, lan ana kahanan: 1) Wong kudu mbayar rega ekstra. Rega tambahan sing ora kasebut ing wektu tuku lan didol. Contone, padha tuku pestisida, yen awis Rp. 200.000, yen utang aku njaluk luwih saka iku, bisa Rp. 250.000, bisa uga luwih saka iku. Jumlah kasebut adhedhasar rong perkara: pisanan yaiku panen sing apik; kapindho, manawa nilai dhuwit nandhing utawa mudhun. Rega tambahan iki ora ditemtokake wiwit wiwitan, petani petani yaiku Rp. 200.000. 2) Sing nemtokake rega tambahan yaiku bakul ". peralatan perkebunan mbelian wis dadi kabiasaan masarakat Sonokulon. Gambaran Istadi: Amarga dipeksa, tanpa utang ora bisa tuku alat sing dibutuhake kanggo taman. Bapak Sarju: Tradisi kanggo wong kaya kita, utang iku biasa, yen utang ega dipangan. Gambaran Pak Masduki: Petani saka perkebunan yen ora dipanen, mangan panganan mung ana ing kios, supaya bisa tuku kabutuhan kebon, dadi utang. Cathetan Ibu Sukiyem: wong sugih mung duwe utang, negara mung duwe utang, apalagi petani, mesthine utang.13 (para petani perkebunan) membayar pada waktu panen Artinya: "Mereka perkebunannya. Mereka harus melunasi, dan ada syaratnya: 1) Mereka harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan tidak kita cantumkan pada waktu terjadi jual beli. Misal, mereka membeli alat pembasmi hama, kalau tunai Rp. 200.000, jika hutang maka saya meminta bayaran lebih dari itu, bisa Rp. 250.000, bisa juga lebih dari itu. Hitungannya didasarkan pada dua hal: pertama yaitu apa hasil panenannya bagus; kedua, apakah nilai uang merosot/turun atau tetap. Harga tambahan ini tidak ditentukan sejak awal, petani perkebunan tahunya Rp. 200.000. 2) Yang menentukan harga tambahan adalah penjual". Penjelasan dari Toko Tani Jaya menunjukkan bahwa para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Toko Tani Jaya, namun realitanya petani perkebunan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko Tani Jaya. Jika ternyata petani perkebunan tidak mau membayar, maka Toko Tani Jaya tidak akan lagi memberi hutang pada petani yang bersangkutan, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Toko Tani Jaya: Yen petani ora pengin mbayar, aku ora bakal utang maneh. Yen umpamane para petani mbantah tambahan sing dakkandhakake, banjur ora usah utang maneh. Kita 13 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018
bakal ngumpulake kabeh toko sing ngedol peralatan perkebunan dadi blacklist pembeli.14 Artinya: "Kalau petani perkebunan tidak mau membayar, maka tidak akan kita kasih lagi hutang. Jika misalnya petani perkebunan keberatan dengan tambahan yang saya tetapkan kemudian, maka kita tidak kasih lagi hutang. Kita akan koling semua toko- toko yang menjual peralatan perkebunan agar mem black list pembeli tersebut". Meskipun demikian, Toko Tani Jaya menyatakan pada peneliti bahwa diterapkannya sistem hutang tentu saja ada risiko kerugian bagi Toko Tani yaitu jika pembeli tidak membayar atau keberatan membayar harga tambahan. Tapi ini menurut Toko Tani Jaya jarang terjadi, karena mereka sudah sepakat dengan dua syarat itu, dan menurut pengakuan Toko Tani Jaya sulit menyelami hati pembeli. "Kita ega bisa menyelami hati pembeli, yang penting mereka setuju dan sepakat. Meskipun bisa saja mereka dibelakang kita keberatan. Tapi inikan bisinis ya bisnis".15 Dalam dialog peneliti dengan para petani Desa Sonokulon, mengajukan pertanyaan, apakah dalam jual-beli peralatan perkebunan secara hutang tersebut, penjual peralatan perkebunan memberikan syarat kepada bapak/ibu? Apa syaratnya? Menurut para petani Desa Sonokulon, penjual peralatan perkebunan memberi syarat. Syaratnya harus bersedia membayar harga tambahan yang ditentukan nanti oleh penjual. Syarat tersebut sangat memberatkan, dan mencekik. Hal ini sebagaimana dikemukakan para petani Desa Sonokulon: Aku dipeksa setuju sanajan ati kuciwa lan ora seneng banget. Nanging apa maneh, yen arep nggoleki utang kebon sing diproses.16 Artinya: "Saya terpaksa sepakat meskipun hati kecewa dan tidak ridho apalagi ikhlas. Tapi mau gimana lagi, kalu ega mau hutang terus kebun kita siapa yang mengolah". Menurut para petani Desa Sonokulon: Keluwihan kanggo tuku peralatan perkebunan ing utang yen yen panen bisa sukses, yen ora bisa sukses, mesthi sedih amarga kudu mbayar rega tambahan, dene penjual ora nganggep kerugian pabrik. Rega tambahan digambarake karo petani panen sing sukses. Utamane yen nilai dhuwit duweni masalah, supaya kita ambruk, terus ketiban tangga. Ing mundhut tuku peralatan perkebunan ing utang, mung kita duwe hak kanggo mbatalake jual kasebut nalika kita isih nyewa ing toko. Yen barang-barang kasebut digawa menyang omah, nanging barang sing ora layak utawa cacat, banjur 14 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018 15 Ibid. 16 Wawancara dengan Bapak Lasimin, Istadi, Sarju, Masduki, Ibu Sukiyem (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 13 Februari 2018
ora bisa bali barang kasebut. Yen sampeyan nggawa kanca sing ngerti kualitas barang sing diijini. 17 Artinya: Keutungan melakukan pembelian peralatan perkebunan secara hutang yaitu kalau panenan berhasil, kalau tidak berhasil, ya sedih karena kita harus membayar harga tambahan, sedangkan penjual sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian hasil perkebunan kita. Harga tambahan disamakan dengan petani perkebunan yang panennya berhasil. Apalagi kalau nilai uang mengalami masalah, ya sudahlah kita jatuh, terus ketiban tangga. Adapun kerugian dalam melakukan pembelian peralatan perkebunan secara hutang, yaitu kita cuma punya hak membatalkan jual beli pada saat kita masih tawar menawar di toko. Jika barang sudah kita bawa pulang, padahal barang itu tidak berkualitas atau cacat maka tidak bisa lagi kita kembalikan barang tersebut. Kalau membawa kawan yang ngerti kualitas barang itu dibolehkan. Menurut para petani Desa Sonokulon, sistem pembayaran jika terjadi gagal panen, maka bayar tambahan tetap ada, dan penjual peralatan perkebunan sama sekali tidak mempertimbangkan kegagalan. Jika tidak membayar, maka terkadang penjual bawa orang yang serem-serem menagih sambil marah-marah. Ya kita pasrah, kalu melawan makin parah. Beratlah rasanya melawan orang berduit. Ya terpaksa kita jual barang- barang yang ada di rumah, atau kita pinjam uang tetangga dengan bunga yang tinggi.18 Dalam penelitian di lapangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Rouf (tokoh masyarakat): Petani petani kudu mbayar kapentingan tambahan, mesthine kalebu riba, lan hukum dilarang. Tradhisi iki nglawan hukum Islam. 19 Artinya: "Para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga, ya tentu saja termasuk riba, dan hukumnya haram. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam". Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan kasus di atas jika ditinjau dari aspek rukun jual beli tampaknya sudah terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat shihhah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran). 17 Wawancara dengan Ibu Rumiyati, Bapak Mujiran (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 12 Februari 2018 18 Wawancara dengan Bapak Kartono, Bapak Sarojo (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 11 Februari 2018 19 Wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Rouf (Tokoh masyarakat) Desa Sonokulon Blora Tanggal17 Februari 2018.
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITANGGUHKAN DI DES SONOKULON KABUPATEN BLORA A. Analisis Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Berdasarkan penuturan penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya) dan para petani Desa Sonokulon, bahwa praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash). Adapun sebabnya Toko Tani Jaya melakukan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual peralatan perkebunan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. Petani perkebunan itu tidak memiliki uang tunai kecuali kalau sudah panenan. Jika harus tunai, maka besar kemungkinan pelanggan pindah ke toko lain. Sedangkan sebabnya para petani perkebunan Desa Sonokulon memilih hutang daripada cash sebagai berikut: 1. Hutang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat Desa Sonokulon 2. Karena terpaksa, tanpa hutang tidak akan mampu membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk kebun 3. Petani perkebunan kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli kebutuhan peralatan perkebunan 4. Orang kaya saja punya hutang, negara saja punya hutang, apalagi petani perkebunan, pasti hutang Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya) menyatakan: "Mereka (para petani perkebunan) membayar pada waktu panen perkebunannya. Mereka harus melunasi, dan ada syaratnya: 1) Mereka harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan tidak kita cantumkan pada waktu terjadi jual beli. Misal, mereka membeli alat pembasmi hama, kalau tunai Rp. 200.000, jika hutang maka saya meminta bayaran lebih dari itu, bisa Rp. 250.000, bisa juga lebih dari itu. Hitungannya didasarkan pada dua hal: pertama yaitu apa hasil panenannya bagus; kedua, apakah nilai uang merosot/turun atau tetap. Harga tambahan ini tidak ditentukan sejak awal,
petani perkebunan tahunya Rp. 200.000. 2) Yang menentukan harga tambahan adalah penjual".1 Penjelasan dari Toko Tani Jaya menunjukkan bahwa para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Toko Tani Jaya, namun realitanya petani perkebunan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko Tani Jaya. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditanggughkan di Desa Sonokulon adalah bertentangan dengan teori jual beli, khususnya mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat shihhah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran). Sedangkan kenyataannya, para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat in'akad; (2) syarat shihhah; (3) syarat nafadz, dan (4) syarat luzum. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut: Syarat in'akad terdiri dari: 1. Yang berkenaan dengan 'aqid: harus cakap bertindak hukum. 2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan kabul, (b) berlangsung dalam majlis akad. 3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa mal mutaqawwim, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserah-terimakan ketika akad. Sedangkan syarat shihhah, yaitu syarat shihhah yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: jihalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu-daya), dharar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat shihhah yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal al-ba'i' al-murabahah (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal bai'ul-salam (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi. 1 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018
Adapun syarat Nafadz, yaitu ada dua: (a) adanya unsur milkiyah atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat Luzum yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.2 Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan 'aqid, berkaitan dengan sighat dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan shigat: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, (e) dapat diserahterimakan.3 Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan 'aqid: (a) al-rusyd, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-kabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab-kabul atau shigat akad: 1. Berupa percakapan dua pihak (khithobah) 2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya 3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (mukhathab) 4. Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain; 5. Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru 6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul 7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain 8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli: 1. Harus suci 2. Dapat diserah-terimakan 3. Dapat dimanfaatkan secara syara' 4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya 2Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, h. 149 3Ibid., h. 387 - 388.
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.4 Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) dan yang berkaitan dengan shighat, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak: 1. Al-Rusyd (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan 2. Ada kerelaan Syarat yang berkaitan dengan shighat 3. Berlangsung dalam satu majlis 4. Antara ijab dan kabul tidak terputus 5. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu Syarat yang berkaitan dengan obyek 6. Berupa mal (harta) 7. Harta tersebut milik para pihak 8. Dapat diserahterimakan 9. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak 10. Harga dinyatakan secara jelas 11. Tidak ada halangan syara. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasullullah SAW. ِنْب ِرِباَج ْنَع ٍحاَبَر ِبَِأ ِنْب ِءاَطَع ْنَع ٍبيِبَح ِبَِأ ِنْب َديِزَي ْنَع ُثْيَّللا اَنَ ثَّدَح ُةَبْيَ تُ ق اَنَ ثَّدَح َةَّكَِبِ َوُىَو ُلوُقَ ي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َعَِسَ ُوَّنَأ ُوْنَع ُوَّللا يِضَر ِوَّللاِدْبَع ِحْتَفْلا َماَع َأ ِوَّللا َلوُسَر اَي َليِقَف ِماَنْصَ ْلْاَو ِريِزْنِْلْاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرْمَْلْا َعْيَ ب َمَّرَح ُوَلوُسَرَو َوَّللا َّنِإ َموُحُش َتْيَأَر ِبِ ىَلْطُي اَهَّ نِإَف ِةَتْيَمْلا ٌماَرَح َوُى َلَ َلاَقَ ف )يراخبلا هاور( Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar ِبِ ُحِبْصَتْسَيَو ُدوُلُْلْا اَ ِبِ ُنَىْدُيَو ُنُفُّسلا اَ ُساَّنلا اَ 5 4Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy..., h. 389 - 393. 5Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 35.
Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari) B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditanggughkan di Desa Sonokulon adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengkategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba. Kenyataannya, para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Dalam Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.6 Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.7 Abdurrrahmân al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.8 Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.9 Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya Radd al-Muhtar ala Durr al Mukhtar sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharuman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.10 6 Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 - 300. Lihat juga Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33. 7 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299. 8 Selengkapnya dapat dibaca Abdurrrahmân al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib..., h. 196-212 9 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96. 10 Nasrun Haroenn, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Pratama, 2000, h. 181.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti al- ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini: :5) (جلحا ٍجيِ َبِ ٍجْوَز لُك نِم ْتَتَبنَأَو ْتَبَرَو ْتَّزَ تْىا ءاَمْلا اَهْ يَلَع اَنْلَزنَأ اَذِإَف Artinya: Kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).11 :99) لحنلا ٍةَّمُأ ْنِم َبَْرَأ َيِى ٌةَّمُأ َنوُكَت نَأ ( Artinya: Disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).12 Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279. ِب َكِلَذ سَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُوُطَّبَخَتَ ي يِذَّلا ُموُقَ ي اَمَك َّلَِإ َنوُموُقَ ي َلَ اَب رلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا َ بْلا اََّنَِّإ ْاوُلاَق ْمُهَّ نَأ 975) اَب رلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُوّللا َّلَحَأَو اَب رلا ُلْثِم ُعْي ( ةرقبلا : Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).13 Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279 ) 978 : ةرقبلا َيِنِمْؤُّم ( ْمُت ْنُك نِإ اَب رلا َنِم َيِقَب اَم ْاوُرَذَو َللها ْاوُقَّ تا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي 11Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur-an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 2010, h. 511 12 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 462. 13 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 74.
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).14 َلََو َنوُمِلْظَت َلَ ْمُكِلاَوْمَأ ُسوُؤُر ْمُكَلَ ف ْمُتْبُ ت نِإَو ِوِلوُسَرَو ِللها َن ِبِ ْاوُنَذْأَف ْاوُلَعْفَ ت َّْلَّ نِإَف ةرقبلا ( َنوُمَلْظُت م ٍبْرَ 979) : Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)15 Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang illat (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, la tazlimuna wala tuzlamun. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat zulm (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya illat pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah zulm (eksploatasi; menindas, memeras dan menganiaya). Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan infaq fi sabilillah, termasuk seruan shadaqah dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba). Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang. 14 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 74. 15 Ibid.,
Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa. Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain: ْخَأ ٌمْيَشُى اَنَ ثَّدَح اوُلاَق َةَبْيَش ِبَِأ ُنْب ُناَمْثُعَو ٍبْرَح ُنْب ُرْ يَىُزَو ِحاَّبَّصلا ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح ىَّلَص ِللها ُلوُسَر َنَعَل َلاَق ٍرِباَج ْنَع ِْيَْ بُّزلا وُبَأ )ملسم هاور( ٌءاَوَس ْمُى َلاَقَو ِوْيَدِىاَشَو اَنَرَ ب ُوَبِتاَكَو ُوَلِكوُمَو اَب رلا َلِكآ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama (H.R. Muslim).16 Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"17 Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.18 Demikian pula dalam Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: 16 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz. 3,. Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50. 17 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2014, h. 61 18 Ibid., h. 62.
Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.19 Namun, Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan ke-zalim-an diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan Aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim.20 Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah. Namun, umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakan dalam al-Qur'an "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al- Qur'an, perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba. Menurut Muhammad Assad, dalam The Message of the Qur'an dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia 19 Dalam M. Syafi'i Antonio, Pengenalan Umum Bank Syari'ah, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Institute, "Perilaku larangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat Kitab Perjanjian Baru dalam Lukas Pasal 6, ayat 34-5). Perbedaan pandangan di antara para Pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII - XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasikan hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu interest dan usury. Mereka beranggapan, bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat, bahwa : Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin. 20 Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, h. 7.
secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek- praktek riba.21 Praktek-praktek serupa itu sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. "Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak".22 Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Tahap pertama adalah surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi (perkiraan) manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT., asumsi (perkiraan) itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT. berfirman: َوْجَو َنو ُديِرُت ٍةاَكَز ن م مُتْيَ تآ اَمَو ِوَّللا َدنِع وُبْرَ ي َلََف ِساَّنلا ِلاَوْمَأ ِفِ َوُ بْرَ ي ل ًاب ر ن م مُتْيَ تآ اَمَو :99) َنوُفِعْضُمْلا ُمُى َكِئَلْوُأَف ِوَّللا ( مورلا Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum (30): 39)23 Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya. 21 Ibid 22 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami..., h. 63. 23 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 641.
Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa'(4): 161: ًاباَذَع ْمُهْ نِم َنيِرِفاَكْلِل اَنْدَتْعَأَو ِلِطاَبْلاِب ِساَّنلا َلاَوْمَأ ْمِهِلْكَأَو ُوْنَع ْاوُهُ ن ْدَقَو اَب ر : 161) لا ُمِىِذْخَأَو ًاميِلَأ ءاسنلا ( Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa' (4): 161).24 Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran (3): 130: َنوُحِلْفُ ت ْمُكَّلَعَل َوّللا ْاوُقَّ تاَو ًةَفَعاَضُّم ًافاَعْضَأ اَب رلا ْاوُلُكْأَت َلَ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي 191 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran (3): 130) 25 : نارمع لآ ( ) Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT. secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279. ُك نِإ اَب رلا َنِم َيِقَب اَم ْاوُرَذَو َوّللا ْاوُقَّ تا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ِبِ ْاوُنَذْأَف ْاوُلَعْفَ ت 978 : ةرقبلا ( Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). (QS. al-Baqarah (2): 278-279).26 978 َلََو َنوُمِلْظَت َلَ ْمُكِلاَوْمَأ ُسوُؤُر ْمُكَلَ ف ْمُتْبُ ت نِإَو ِوِلوُسَرَو ِوّللا َن م ٍبْرَ -979) { َيِنِمْؤُّم مُتن َّْلَّ نِإَف } َنوُمَلْظُت 24 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 114. 25 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 79. 26 Ibid., hlm. 79
Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al- A'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya.27 Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut. Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.28 Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba nasi'ah maupun fadl. Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur ad'afan muda 'afah, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H. Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan urf (adat kebiasaan), dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.29 1. Macam-Macam Riba dan Pengaruhnya Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran).30 Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima).31 27 Muslimin H.Kara, Bank Syari'ah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 77. 28 Muslimin H.Kara, Bank Syari'ah..., hlm. 78. 29 Ibid., h. 80.. 30 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96. 31 Selengkapnya dapat dilihat dalam Abdurrrahmân al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 196-205.
a. Riba nasi'ah yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditangguhkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. la memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya. Harta makin bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikatagorikan dosa besar yang terbesar.32 b. Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul. Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba 32 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, h. 110.
96. dengan penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya. 33 Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary membagi riba kedalam riba fadl, riba nasa dan riba yad.34 Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.35 Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:36 عفدلا يْخأت ةلباقم ىلف ةدايزلا نوكت نا وىو Artinya: "Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran". Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan (ganti) mabi' (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba al-nasi'ah.37 Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis. 33 Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 34 Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu'în, Semarang: Toha Putera , tth, h. 68 35 Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz II, hlm. 192 36 Abdurrahmân al-Jazirî, Kitab..., h. 198. 37 Ibid., h. 198
Adapun riba al-fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.38 Para fuqaha sepakat bahwasanya riba al-fadhl hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan. Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Malikih memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Di antara pengaruh (dampak) ekonomi riba adalah pertama, dampak inflatoir (kenaikan harga barang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Kedua, pengaruh atau dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah 38 Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz II, h. 198.
utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.39 Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.40 39 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2012, h. 67. 40 Ibid .
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash). Pembeli datang ke toko, lalu transaksi, dan dalam transaksi tersebut terjadi dialog antara pembeli dengan penjual sampai dicapai kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli menandatangani buku hutang yang disodorkan penjual. Buku tersebut menjadi rahasia yang hanya tahu adalah penjual itu sendiri. Pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan. Pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen. Pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli. Yang menentukan harga tambahan adalah penjual. Adapun sebabnya Toko Tani Jaya melakukan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual peralatan perkebunan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. Petani perkebunan itu tidak memiliki uang tunai kecuali kalau sudah panenan. Jika harus tunai, maka besar kemungkinan pelanggan pindah ke toko lain. Adapun sistem pembayarannya, para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Toko Tani Jaya, namun realitanya petani perkebunan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko Tani Jaya. 2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon adalah bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran). Sedangkan kenyataannya, para petani perkebunan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli peralatan perkebunan
dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengkategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba, khususnya termasuk riba nasi'ah. B. Saran-Saran 1. Untuk Masyarakat. Hendaknya dapat meluruskan praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon. Kebiasaan berhutang dengan membayar uang tambahan adalah bertentangan dengan hukum Islam. 2. Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi. Penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. C. Penutup Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.
DAFTAR PUSTAKA Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz II. Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung, 2012. Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012 Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, Sahih al-Bukhari, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M. Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al- Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth. Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I. Alimin, Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004. Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986. Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhaj al-Muslim, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004. Al-Jaziri, Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1970. Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz, Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun, Semarang: Karya Toha Putra, tth. Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maragi, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al- Halabi, 1394 H/1974 M. Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, h. 149 An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, Juz. 3,. Mesir : Tijariah Kubra, tth. Antonio, M. Syafi'i, Pengenalan Umum Bank Syari'ah, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Institute, 1 1
Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2012. Apeldoorn, L.J. Van, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 2014. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014. Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011. As-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950. As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy"as al-Azdi, Sunan Abi Daud, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M. Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al- Karîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000. Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods, New York, 1975. Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014. Dikutip dari Kantor Desa Sonokulon tanggal 15 Nopember 2017. Hadi, Abu Sura'i Abdul, al-Riba wa al-Qurud, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya: al-Ikhlas, 2009. Hadi, Abu Sura'i Abdul, Bunga Bank dalam Islam, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993. Haroenn, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Pratama, 2000. 2 2
Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa"i, Selaku tokoh masyarakat Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2016. Hasil Wawancara dengan Bapak Sulikin, selaku tokoh masyarakat Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 16 Februari 2018. Hasil Wawancara dengan Bapak Suparwi, selaku Kepala Desa Sonokulon, wawancara dilakukan tgl. 15 Februari 2018. Jabir, Al-Jazairi, Abu Bakar, Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004. Kara, Muslimin H., Bank Syari'ah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2015. Khalaf, Abd al-Wahhab, "Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978. Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005. Majah, Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu, hadis No. 2065 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company) Moelong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2014. Nasrun, Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Pratama, 2000. Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013. Nurwakhid, Amin, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Skripsi: Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Raharjo, M. Dawam, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci, Jakarta, Paramadina, 2014. Rustini, "Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung 3 3
Lago Kabupaten Banyuasin)", Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Rusy,d Ibnu, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz 2, Beirut: Dâr Al- Jiil, 1409 H/1989. Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth. Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabetha, 2013. Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Sulistiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)", Skripsi: IAIN Walisongo, 2012) Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Surahmad, Winarno, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012. Syafe"i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004. Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003. Tamim, Khilmi, "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli dengan Pembayaran Sistem Bunga", Skripsi: IAIN Walisongo, 2013. Thohir, Mudjahirin, Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif, Semarang: Fasindo Press, 2013. Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur"an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 2010. Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-"Arabi, 1958. WAWANCARA: Wawancara dengan Bapak Abdulkarim (tokoh masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora) tanggal 15 September 2017. 4 4
Wawancara dengan Bapak Kartono, Bapak Sarojo (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 11 Februari 2018 Wawancara dengan Bapak Lasimin, Istadi, Sarju, Masduki, Ibu Sukiyem (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 13 Februari 2018 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018 Wawancara dengan Bapak Sonip (nama samaran), selaku penjual peralatan perkebunan (Toko Tani Jaya), tgl. 14 Februari 2018 Wawancara dengan Bapak Ustadz Abdul Rouf (Tokoh masyarakat) Desa Sonokulon Blora Tanggal17 Februari 2018. Wawancara dengan Ibu Rumiyati, Bapak Mujiran (Selaku Petani Perkebunan Desa Sonokulon), tanggal 12 Februari 2018 5 5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama NIM Jurusan Tempat/Tanggal Lahir Alamat : Denny Alfiana Anggraeni : 122311034 : Hukum Ekonomi Syari"ah : Blora, 08 Maret 1995 : RT 08, RW 02, Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sonokulon 2 Tamat Tahun 2006 2. SMP N 1 Todanan Tamat Tahun 2009 3. SMK Ma"arif Tunjungan Blora Tamat Tahun 2012 Pengalaman Organisasi : IMPARA (Ikatan Mahasiswa Pelajar Blora) aktif tahun 2012-2014 Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya Semarang, 12 Juli 2018 Penulis Denny Alfiana Anggraeni 122311034 6 6
DOKUMENTASI Gambar I: Wawancara dengan bapak Mursidi (pemilik toko UD. Tani Jaya, Desa Sonokulon) Gambar II: Depan lokasi toko UD. Tani Jaya, Desa Sonokulon 7 7
Gambar III: Barang yang dijual di toko UD. Tani Jaya, Desa Sonokulon Gambar IV: Pembeli di toko UD. Tani Jaya, Desa Sonokulon 8 8
Gambar V: meminta monografi Desa di Kantor kelurahan bersama Bapak Suwoto, Pamong Desa Sonokulon Gambar VI: wawancara dengan Bapak Sulikin Gambar VI: Wawancara dengan Bapak Lasimin 9 9
Gambar VII: Wawancara dengan Bapak Istadi Gambar VIII: Wawancara dengan Bapak Sarju Gambar IX: Wawancara dengan Ibu Yatmi 10 10
Gambar X: Wawancara dengan Bapak Masduki Gambar XI: Wawancara dengan Ibu Rumiyati Gambar XII: Wawancara dengan Ibu Sumiyem 11 11
Gambar XIII: Wawancara dengan Bapak Kartono Gambar XIV: Wawancara dengan Bapak Sarjo Gambar XV: Wawanvara dengan Bapak Mujiran 12 12