KEPALA SADAN PUSAT STATISTIK KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 850 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menirnbang bahwa untuk melaksanakan (3)Peraturan tentang Standar Data Statistik, Keputusan Kepala Badan Data Statistik ketentuan dalam Pasal 3 ayat Nomor 10 Badan Pusat Statistik Tahun 2023 perlu menetapkan tentang Standar Pusat Statistik Nasional; Mengingat 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik 39, Tambahan Lembaran 3683); Indonesia Tahun 1997 Nomor Nomor Negara Republik Indonesia 2.Peraturan Presiden Badan Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Republik Pusat Statistik Tahun 2007 Nomor 139); 3.Peraturan tentang (Berita 1585); Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Organisasi Negara Republik dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Provinsi Negara Republik Organisasi dan Badan Pusat Statistik Indonesia dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Tahun 2023 Nomor 429); 5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 (Berita tentang Standar Data Statistik Indonesia Negara Republik 940); Tahun 2023 Nomor MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL. KESATU Menetapkan Standar Data Statistik Nasional yang selanjutnya disebut Standar Data Statistik penyelenggaraan untuk memberikan rujukan statistik dalam Sistem Statistik Nasional KEDUA Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri a.konsep; b.definisi; atas:
A. STANDAR DATA STATISTIK Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 10120001 Alasan Tidak Memiliki NIK [K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); 10120002 Alasan Utama Migran Internasional Berangkat [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K01181] Migran Internasional; 10120003 Alasan Utama Pindah/Migrasi [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; Definisi (4) Kondisi atau alasan yang melatarbelakangi seseorang tidak memiliki atau tidak dapat menyebutkan nomor NIK miliknya. Hal utama/pokok yang mendorong migran internasional (mantan ART) pindah ke luar negeri untuk menetap. Hal pokok/utama yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum di kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 850 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Ukuran (7) 1. Dokumen hilang/rusak; 2. Belum/tidak punya KK/KTP; 3. KK atau KTP ada di tempat lain; 4. Lainnya;
1. Pekerjaan; 2. Pendidikan; 3. Ikut suami/istri/orang tua/anak; 4. Ikut saudara kandung/famili lain; 5. Lainnya;
1. Pekerjaan; 2. Mencari Pekerjaan; 3. Pendidikan; 4. Perubahan status perkawinan; 5. Ikut suami/istri/orang tua/anak; 6. Ikut saudara kandung/famili lain; 7. Perumahan; 8. Keamanan/konflik; 9. Relokasi/ penggusuran;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10110004 Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) 10110005 Angka Kematian Anak/Child Mortality Rate (CMR) 10110006 Angka Kematian Kasar/Crude Death Rate (CDR) 10110007 Angka Kematian Spesifik/Age Spesific Death Rate (ASDR) 10110008 Angka Kesakitan/ Morbiditas 10110009 Distribusi Persentase Penduduk 10110010 Indeks Kualitas Keluarga - 2 - Konsep Definisi (3) (4) [K00819] Kelahiran Hidup; Banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada tahun yang sama. [K00840] Kematian Anak; Jumlah kematian penduduk umur 1- 4 tahun pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup. [K00839] Kematian; Banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu dalam setiap 1000 penduduk. [K00839] Kematian; Banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu dalam setiap 1000 penduduk pada kelompok umur yang sama pada suatu tahun tertentu. [K00894] Kesakitan/Morbiditas; Bagian dari seluruh penduduk, yang mengalami satu atau lebih jenis keluhan dalam satu bulan terakhir dan terganggu kegiatan sehari-hari. [K01476] Penduduk; [K00829] Keluarga; Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam kelompok-kelompok atau disagregasi tertentu, sehingga dapat menggambarkan distribusi penduduk. Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 10. Bencana/ kerusakan lingkungan; 11. PHK/Usaha Terhenti karena Covid-19; 12. Lainnya; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia;
Ukuran (7) Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Persentase Persentase Indeks Satuan (8) kelahiran hidup perseribu penduduk kematian perseribu kelahiran hidup kematian perseribu penduduk kematian perseribu penduduk persen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10110011 Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi 10120012 Jenis Kegiatan Utama Komuter 10110013 Jumlah Anak Kandung 10110014 Jumlah Anggota Rumah Tangga Konsep (3) [K01672] Perkembangan Kawasan Transmigrasi; [K00801] Kegiatan Utama; [K00957] Komuter; [K00091] Anak; [K00093] Anak Kandung; [K00110] Anggota Rumah Tangga; - 3 - Definisi (4) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks komposit yang bertujuan untuk menetapkan status/indeks perkembangan Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan kawasan transmigrasi, serta memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Jenis kegiatan komuter yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan. Banyaknya anak yang dilahirkan dari kandungan sendiri, termasuk anak yang lahir mati. Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Bekerja; 2. Sekolah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120065] Status Tinggal Bersama Orang Tua; [10120059] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan;
Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10110015 Jumlah Cerai 10110016 Jumlah Kawasan Transmigrasi 10110017 Jumlah Kematian Balita 10110018 Jumlah Kematian Ibu 10110019 Jumlah Kematian Penduduk 10110020 Jumlah Lokasi Permukiman Transmigrasi Konsep (3) [K01637] Perceraian; [K00765] Kawasan Transmigrasi; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00206] Balita; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K01117] Lokasi Permukiman Transmigrasi; - 4 - Definisi (4) tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. Banyaknya kawasan budi daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Banyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah. Banyaknya kejadian kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. Banyaknya lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020026] Wilayah;
kasus kawasan
kejadian kejadian
kejadian lokasi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10110021 Jumlah Migran Internasional 10110022 Jumlah Nikah 10110023 Jumlah Penduduk 10110024 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 10110025 Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) 10110026 Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki NIK 10110027 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Berlaku 10120028 Kelompok Penduduk Wilayah Khusus Konsep (3) [K01181] Migran Internasional; [K01692] Pernikahan/Perkawinan; [K01476] Penduduk; [K01476] Penduduk; [K00117] Angkatan Kerja; [K02240] Umur/Usia; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01476] Penduduk; [K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); [K02160] Tenaga Kerja Asing; [K00834] Keluarga/Penduduk di Wilayah Khusus; - 5 - Definisi (4) sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Banyaknya orang yang sebelumnya menjadi anggota rumah tangga tetapi saat ini tinggal dan menetap di luar negeri. Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Banyaknya penduduk yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Banyaknya Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengkategorian penduduk wilayah khusus berdasarkan jenis tempat tinggalnya. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10120001] Alasan Tidak Memiliki NIK; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; -
01. Penghuni Apartemen; 02. Tentara di Barak Militer; 03. Santri Pesantren/sejenis; Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total
orang kejadian
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10120029 Klasifikasi Generasi 10110030 Laju Pertumbuhan Penduduk 10120031 Nama Orang 10120032 Nomor Induk Kependudukan (NIK) Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01476] Penduduk; [K01204] Nama Orang; [K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); - 6 - Definisi (4) Pengelompokan penduduk berdasarkan kohor tahun kelahiran. Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
04. Penghuni Panti Asuhan/Panti Jiwa/Panti Jompo/sejenis; 05. Pasien Rumah Sakit Jiwa; 06. Pengungsi; 07. Penghuni Lapas; 08. Awak Kapal; 09. Penghuni Perahu; 10. Tunawisma; 11. Lainnya; 1. Pre-Boomer; 2. Boomers; 3. Generasi X; 4. Generasi Y/Milenial; 5. Generasi Z; 6. Post Generasi Z; - [32020026] Wilayah;
Tingkat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10120033 Nomor Kartu Keluarga (KK) 10110034 Persentase Migran Masuk Risen 10110035 Persentase Migran Masuk Total 10110036 Persentase Migran Neto Seumur Hidup 10110037 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun 10110038 Rasio Jenis Kelamin - 7 - Konsep Definisi (3) (4) [K00730] Kartu Keluarga (KK); [K01182] Migran Risen; [K01180] Migran; [K01183] Migran Seumur Hidup; [K01647] Perempuan; [K02299] Usia Kawin Pertama; digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang. Nomor identitas unik yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK). Bagian dari populasi penduduk umur lima tahun ke atas di suatu wilayah administrasi, yang lima tahun sebelumnya bertempat tinggal di wilayah administrasi yang berbeda. Bagian dari seluruh penduduk di suatu wilayah, yang berasal dari luar wilayah tersebut, atau wilayah administrasi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan wilayah administrasi tempat tinggal saat pendataan. Perbandingan selisih antara jumlah migran masuk seumur hidup dan migran keluar seumur hidup terhadap penduduk yang berpeluang bermigrasi pada suatu wilayah. Bagian dari penduduk perempuan berusia 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum berusia 18 tahun atau perbandingan jumlah perempuan berusia 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum 18 tahun dengan jumlah perempuan berusia 20-24 tahun. [K00704] Jenis Kelamin; Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. Klasifikasi Penyajian (5)
Rasio Satuan
laki
laki perseratus perempuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10110039 Rasio Kepadatan Penduduk 10110040 Rasio Stok Migran Internasional (Kewarganegaraan) 10120041 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Bencana/Kerusakan Lingkungan 10120042 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Hal Lain 10120043 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Ikut Saudara Kandung/Famili Lain 10120044 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Ikut Suami/ Istri/Orang Tua/Anak 10120045 Status Alasan Pindah dari Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01181] Migran Internasional; [K02315] Warga Negara Asing (WNA); [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00070] Alasan Pindah Tempat Tinggal; - 8 - Definisi (4) Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Perbandingan total penduduk berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia saat pendataan terhadap total penduduk Indonesia. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena bencana/kerusakan lingkungan. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena hal lain. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal sekarang karena ikut saudara kandung/famili lain. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena ikut suami/istri/orag tua/anak. Hal yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
1. Ya; 2. Tidak;
1. Ya; 2. Tidak;
1. Ya; 2. Tidak;
1. Ya; 2. Tidak;
1. Ya; 2. Tidak;
orang per kilometer persegi
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Keamanan/konflik 10120046 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Mencari Pekerjaan 10120047 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Pekerjaan 10120048 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Pendidikan 10120049 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Perubahan Status Perkawinan 10120050 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Perumahan 10120051 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Konsep (3) [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; - 9 - Definisi (4) tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal sekarang karena masalah keamanan/konflik. Hal yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena mencari pekerjaan. Hal utama yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal sekarang karena pekerjaan. Hal yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal sekarang karena pendidikan. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal sekarang karena perubahan status perkawinan. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena perumahan. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat
Penyajian (5) Klasifikasi 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; Isian (6)
Kode SDS Nama Data (1) (2) PHK/Usaha Terhenti Karena COVID-19 10120052 Status Alasan Pindah dari Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Sebelumnya Karena Relokasi/ Penggusuran 10120053 Status Hubungan dalam Keluarga 10120054 Status Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga 10120055 Status Kelangsungan Hidup Ibu Kandung Konsep (3) [K00070] Alasan Pindah Tempat Tinggal; [K00069] Alasan; [K01184] Migrasi; [K02148] Tempat Tinggal; [K00858] Kepala keluarga; [K00730] Kartu Keluarga (KK); [K00527] Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga; [K00859] Kepala Rumah Tangga; [K00822] Kelangsungan Hidup; [K00577] Ibu Kandung; - 10 - Definisi (4) ini karena PHK/Uusaha terhenti akibat COVID-19. Keadaan yang mendorong seseorang pindah dari kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya ke kabupaten/kota tempat tinggal saat ini karena relokasi/penggusuran. Ikatan atau pertalian setiap anggota keluarga dengan kepala keluarga berdasarkan kartu keluarga atau pengakuan dari kepala keluarga. Ikatan atau pertalian setiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Kondisi kemampuan ibu kandung dalam melanjutkan dan
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Ya; 2. Tidak; 1. Kepala Keluarga; 2. Istri; 3. Suami; 4. Anak; 5. Menantu; 6. Cucu; 7. Orang Tua; 8. Mertua; 9. Famili Lain; 10. Pembantu/Sopir/ Asisten Rumah Tangga/Pengasuh; 11. Lainnya; 1. Kepala rumah tangga; 2. Suami; 3. Istri; 4. Anak; 5. Menantu; 6. Cucu; 7. Orangtua; 8. Mertua; 9. Famili lain; 10. Pembantu/sopir/ asisten rumah tangga/pengasuh; 11. Lainnya; 1. Ya; 2. Tidak;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10120056 Status Kepemilikan NIK 10120057 Status Kewarganegaraan 10120058 Status Komuter 10120059 Status Kondisi Anak yang Dilahirkan 10120060 Status Meninggal pada Masa Keguguran/ Pengguguran 10120061 Status Meninggal pada Masa Kehamilan 10120062 Status Meninggal pada Saat Persalinan 10120063 Status Perkawinan 10120064 Status Pernah Tinggal di Kabupaten/Kota Lain atau Luar Negeri Konsep (3) [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); [K00932] Kewarganegaraan; [K00957] Komuter; [K00091] Anak; [K00839] Kematian; [K00819] Kelahiran Hidup; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K01669] Perkawinan; [K01184] Migrasi; - 11 - Definisi (4) mempertahankan hidupnya hingga saat ini. Status seseorang terkait memiliki atau tidaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedudukan seorang warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Status penduduk yang melakukan kegiatan di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pulang dan pergi pada hari yang sama. Keadaan tanda-tanda kehidupan atau kematian yang ditunjukkan saat anak dilahirkan. Keadaan seseorang yang meninggal pada saat kehamilannya berhenti secara spontan saat usia kehamilan belum mencapai 20 minggu. Kondisi seseorang yang meninggal pada saat mengandung janin dalam rahim. Kondisi seseorang yang meninggal pada saat menjalani proses mengeluarkan bayi atau janin dari dalam kandungan. Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan. Keadaan seseorang yang pernah tinggal di kabupaten/kota atau di negara lain, selain kabupaten/kota atau negara tempat menetap saat ini.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Memiliki NIK; 2. Tidak memiliki NIK; 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Warga Negara Asing (WNA); 1. Komuter; 2. Non Komuter; 1. Lahir Hidup; 2. Lahir Mati; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Belum Kawin; 2. Kawin; 3. Cerai Hidup; 4. Cerai Mati; 1. Ya; 2. Tidak;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10120065 Status Tinggal Bersama Orang Tua 10120066 Umur/Usia Konsep (3) [K01261] Orang Tua; [K00091] Anak; [K02240] Umur/Usia; - 12 - Definisi (4) Status seseorang terkait tinggal atau tidak tinggal bersama (serumah) dengan orang tua (ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat). Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Ya; 2. Tidak; Y0T14. 0-14 tahun; Y0T4. 0-4 tahun; Y0. 0 tahun; Y1. 1 tahun; Y2. 2 tahun; Y3. 3 tahun; Y4. 4 tahun; Y5T14. 5-14 tahun; Y5T9. 5-9 tahun; Y5. 5 tahun; Y6. 6 tahun; Y7. 7 tahun; Y8. 8 tahun; Y9. 9 tahun; Y10T14. 10-14 tahun; Y10. 10 tahun; Y11. 11 tahun; Y12. 12 tahun; Y13. 13 tahun; Y14. 14 tahun; Y15T64. 15-64 tahun; Y15T24. 15-24 tahun; Y15T19. 15-19 tahun; Y15. 15 tahun; Y16. 16 tahun; Y17. 17 tahun; Y18. 18 tahun; Y19. 19 tahun; Y20T24. 20-24 tahun; Y20. 20 tahun; Y21. 21 tahun; Y22. 22 tahun;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 13 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Y23. 23 tahun; Y24. 24 tahun; Y25T34. 25-34 tahun; Y25T29. 25-29 tahun; Y25. 25 tahun; Y26. 26 tahun; Y27. 27 tahun; Y28. 28 tahun; Y29. 29 tahun; Y30T34. 30-34 tahun; Y30. 30 tahun; Y31. 31 tahun; Y32. 32 tahun; Y33. 33 tahun; Y34. 34 tahun; Y35T44. 35-44 tahun; Y35T39. 35-39 tahun; Y35. 35 tahun; Y36. 36 tahun; Y37. 37 tahun; Y38. 38 tahun; Y39. 39 tahun; Y40T44. 40-44 tahun; Y40. 40 tahun; Y41. 41 tahun; Y42. 42 tahun; Y43. 43 tahun; Y44. 44 tahun; Y45T54. 45-54 tahun; Y45T49. 45-49 tahun; Y45. 45 tahun; Y46. 46 tahun; Y47. 47 tahun; Y48. 48 tahun; Y49. 49 tahun; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 14 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Y50T54. 50-54 tahun; Y50. 50 tahun; Y51. 51 tahun; Y52. 52 tahun; Y53. 53 tahun; Y54. 54 tahun; Y55T64. 55-64 tahun; Y55T59. 55-59 tahun; Y55. 55 tahun; Y56. 56 tahun; Y57. 57 tahun; Y58. 58 tahun; Y59. 59 tahun; Y60T64. 60-64 tahun; Y60. 60 tahun; Y61. 61 tahun; Y62. 62 tahun; Y63. 63 tahun; Y64. 64 tahun; Y_GE65. 65+ tahun; Y65T74. 65-74 tahun; Y65T69. 65-69 tahun; Y65. 65 tahun; Y66. 66 tahun; Y67. 67 tahun; Y68. 68 tahun; Y69. 69 tahun; Y70T74. 70-74 tahun; Y70. 70 tahun; Y71. 71 tahun; Y72. 72 tahun; Y73. 73 tahun; Y74. 74 tahun; Y_GE75. 75+ tahun; Y75T84. 75-84 tahun; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10220001 Alasan Utama Berhenti Bekerja Konsep (3) [K00069] Alasan; [K00237] Bekerja; - 15 - Definisi (4) Hal paling pokok yang mendorong seseorang tidak bekerja lagi atau pindah dari pekerjaan yang terakhir.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Y75T79. 75-79 tahun; Y75. 75 tahun; Y76. 76 tahun; Y77. 77 tahun; Y78. 78 tahun; Y79. 79 tahun; Y80T84. 80-84 tahun; Y80. 80 tahun; Y81. 81 tahun; Y82. 82 tahun; Y83. 83 tahun; Y84. 84 tahun; Y_GE85. 85+ tahun; Y85T94. 85-94 tahun; Y85T89. 85-89 tahun; Y85. 85 tahun; Y86. 86 tahun; Y87. 87 tahun; Y88. 88 tahun; Y89. 89 tahun; Y90T94. 90-94 tahun; Y90. 90 tahun; Y91. 91 tahun; Y92. 92 tahun; Y93. 93 tahun; Y94. 94 tahun; Y_GE95. 95+ tahun; Y95. 95 tahun; Y96. 96 tahun; Y_GE97. 97+ tahun; 1. PHK; 2. Usaha terhenti/bangkrut; 3. Pendapatan kurang memuaskan; 4. Tidak cocok dengan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210002 Indeks Hari Orang 10220003 Jabatan 10220004 Jabatan Managerial Konsep (3) [K01306] Pekerja; [K00643] Jabatan; [K01135] Manajer; - 16 - Definisi (4) Angka yang menunjukkan jumlah hari dan pekerja harian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan Jenis jabatan yang berhubungan dengan pengaturan pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) lingkungan kerja; 5. Habis masa kerja/kontrak; 6. Mengurus rumah tangga; 7. Takut terinfeksi Corona/COVID-19; 8. Social/physical distancing, karantina mandiri, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM); 9. Selain alasan di atas; - [32020026] Wilayah;
11. Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan; 12. Manajer Administrasi dan Komersial; 13. Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus; 14. Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya; Ukuran (7) Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10220005 Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 10220006 Jenis Kejuruan Ketenagakerjaan Konsep (3) [K00643] Jabatan; [K01811] Program Pelatihan; [K01149] Materi Pelatihan; - 17 - Definisi (4) Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah. Nama jenis kejuruan yang tercantum di bidang ketenagakerjaan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Administrator; 5. Pengawas; 6. Eselon V; 7. Jabatan Fungsional Dosen; 8. Jabatan Fungsional Guru; 9. Jabatan Fungsional Medis; 10. Jabatan Fungsional Teknis; 11. Jabatan Fungsional Umum; 1. Pariwisata; 2. Bisnis dan Manajemen; 3. Processing; 4. Teknik Otomotif; 5. Teknologi Informasi Dan Komunikasi; 6. Garmen Apparel; 7. Bahasa Inggris; 8. Baby Sitter; 9. Housekeeping; 10. Elderly Caretaker; 11. Metodologi Pelatihan; 12. Produktivitas; 13. Teknik Manufaktur; 14. Bahasa Jepang; 15. Teknik Elektronika; 16. Refrigeration; 17. Teknik Las; 18. Bangunan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10220007 Jenis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 10220008 Jenis Pengusul Program Pelatihan Ketenagakerjaan 10220009 Jenis Program Pelatihan Ketenagakerjaan 10220010 Jenis Skema Sertifikasi 10220011 Jenis Sumber Anggaran Pemagangan Dalam Negeri 10220012 Jenis Tenaga Kerja Industri Konsep (3) [K01090] Lembaga Sertifikasi Profesi; [K01811] Program Pelatihan; [K01149] Materi Pelatihan; [K01811] Program Pelatihan; [K01149] Materi Pelatihan; [K01090] Lembaga Sertifikasi Profesi; [K00103] Anggaran; [K01374] Pemagangan Dalam Negeri; [K02162] Tenaga Kerja Industri; - 18 - Definisi (4) Jenis lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja jasa konstruksi menjadi LSP P1, LSP P2, atau LSP P3. Pihak yang mengusulkan program pelatihan dibidang Ketenagakerjaan. Pengkategorian program pelatihan berdasarkan klaster, okupasi, atau kualifikasi pada bidang ketenagakerjaan. Pengkategorian skema sertifikasi menjadi KKNI, okupasi, atau klaster. Sumber yang digunakan untuk membiayai program pemagangan dalam negeri. Penggolongan tenaga kerja bidang industri berdasarkan
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 19. Pertanian; 20. Teknik Listrik; 21. Tata Kecantikan; 22. Perikanan; 23. Agribisnis; 24. Tata Boga; 25. Industri Kreatif; 26. Tata Busa- 27. Desain Batik; 28. Child Careworker; 29. Family Cook; 30. Pengembangan Sosial Masyarakat; 31. Pertambangan; 32. Family Driver; 33. Gardener; 34. Pengolahan Kulit; 1. LSP P1; 2. LSP P2; 3. LSP P3; 1. Admin Pusat; 2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 3. Individu; 1. Klaster; 2. Okupasi; 3. Kualifikasi; 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 2. Okupasi; 3. Klaster; 1. APBN; 2. Dekonsentrasi; 3. APBD; 4. Mandiri; 1. Tenaga kerja produksi;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10220013 Jenis Tenaga Kerja Mandiri 10210014 Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 10210015 Jumlah Angkatan Kerja 10210016 Jumlah Fungsional Instruktur 10210017 Jumlah Fungsional Pengantar Kerja 10210018 Jumlah Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konsep (3) [K02166] Tenaga Kerja Mandiri Pemula; [K02165] Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan; [K00016] Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); [K00117] Angkatan Kerja; [K00237] Bekerja; [K00646] Jabatan Fungsional Instruktur; [K00463] Fungsional Pengantar Kerja; [K00464] Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); - 19 - Definisi (4) divisi/bagian/unit pada suatu perusahaan. Penggolongan tenaga kerja mandiri yang meliputi tenaga kerja mandiri pemula dan lanjutan. Jumlah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi ketenagakerjaan yang mendapatkan lisensi dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antarkerja. Banyaknya PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
2. Tenaga kerja non- produksi; 1. TKM Pemula; 2. TKM Lanjutan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10220085] Tipe Lembaga Pelatihan Kerja; [10220006] Jenis Kejuruan Ketenagakerjaan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210019 Jumlah Jam Kerja Seluruhnya 10210020 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja 10210021 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 10210022 Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi 10210023 Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar 10210024 Jumlah Mediator Ketenagakerjaan Konsep (3) [K00667] Jam Kerja; [K00668] Jam Kerja Seluruhnya; [K00791] Kecelakaan Kerja; [K01079] Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); [K01090] Lembaga Sertifikasi Profesi; [K01119] Lowongan Pekerjaan; [K01120] Lowongan Pekerjaan Terdaftar; [K01397] Pemberi Kerja; [K01153] Mediator Ketenagakerjaan; - 20 - Definisi (4) Banyaknya waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada pekerjaan utama dan seluruh pekerjaan tambahan (tidak termasuk waktu istirahat). Banyaknya kasus kecelakaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan, yang dihitung berdasarkan klaim yang diterima dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Banyaknya lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Banyaknya dari lowongan pekerjaan yang didaftarkan dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Banyaknya pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10220077] Segmen Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
[32020026] Wilayah; [10220078] Status Akreditasi; [10220085] Tipe Lembaga Pelatihan Kerja; [32020026] Wilayah; [10220007] Jenis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); [10220010] Jenis Skema Sertifikasi; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan;
jam kasus
unit lembaga
- 21 - Kode SDS Nama Data Konsep Definisi (1) (2) (3) (4) 10210025 Jumlah Mogok Kerja [K01200] Mogok Kerja; 10210026 Jumlah Pekerja Setengah Penganggur [K01315] Pekerja Setengah Penganggur; perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Banyaknya tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerja. Banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja dengan durasi kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. 10210027 Jumlah Pekerja [K01317] Pekerja Tetap; Banyaknya pekerja yang Tetap 10210028 Jumlah Pekerja Tidak Tetap/Harian 10210029 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar [K01318] Pekerja Tidak Tetap/Harian; [K01441] Pencari Kerja Terdaftar; mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran dan apabila diberhentikan biasanya mendapatkan pesangon (termasuk pemilik). Banyaknya pekerja yang tidak terikat secara tetap dengan perusahaan/usaha, dimana hanya bekerja selama ada pekerjaan/proyek dan bila pekerjaan/proyek telah selesai, maka secara otomatis tidak mempunyai hubungan kerja lagi dengan perusahaan/usaha. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan 10210030 Jumlah Penduduk yang Bekerja [K01476] Penduduk; [K00237] Bekerja; Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [23020050] Status Penanaman Modal;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas;
kasus orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210031 Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Kegiatan Informal 10210032 Jumlah Pengangguran 10210033 Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan 10210034 Jumlah Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri 10210035 Jumlah Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri - 22 - Konsep Definisi (3) (4) kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu. [K01476] Penduduk; [K01314] Pekerja Sektor Informal; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02293] Usaha Sektor Informal; Banyaknya penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan yang termasuk kategori informal, mencakup yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. [K01510] Pengangguran; Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kriteria pengangguran. [K01514] Pengawas Ketenagakerjaan; [K01603] Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri; [K01604] Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri; Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Banyaknya perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Banyaknya LPK yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Klasifikasi Penyajian (5) [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [33220007] Jenis Kelamin; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
orang lembaga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210036 Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 10210037 Jumlah Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 10210038 Jumlah Perusahaan yang Melanggar Tindak Pidana Ketenagakerjaan 10210039 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah 10210040 Jumlah Perusahaan yang Terdaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) Online Konsep (3) [K01721] Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (PJK3); [K01716] Perusahaan; [K01609] Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan; [K01716] Perusahaan; [K02056] Struktur dan Skala Upah; [K01732] Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah; [K01716] Perusahaan; - 23 - Definisi (4) yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di luar negeri. Banyaknya perusahaan yang usahanya di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan yang melanggar dan disidik menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Banyaknya perusahaan yang memiliki susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat nilai kisaran upah dari yang terkecil maupun yang terendah dalam setiap golongan jabatan. Banyaknya perusahaan atau perusahaan berstatus kantor pusat atau perusahaan berstatus kantor cabang atau perusahaan Kerjasama Operasi (KSO) atau unit-unit usaha dari perusahaan atau usaha perorangan yang memiliki tenaga kerja sesuai lokasi Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [23020047] Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja; [23020050] Status Penanaman Modal; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah; [23020047] Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja; [23020050] Status Penanaman Modal;
[32020026] Wilayah; [23020050] Status Penanaman Modal;
[32020026] Wilayah; [23020047] Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja; [23020050] Status Penanaman Modal;
perusahaan perusahaan
perusahaan perusahaan
perusahaan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210041 Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 10210042 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) 10210043 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas 10210044 Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri 10210045 Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri 10210046 Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Konsep (3) [K01736] Peserta Pelatihan; [K01352] Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; [K01737] Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; [K01352] Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; [K01736] Peserta Pelatihan; [K01354] Pelatihan peningkatan produktivitas; [K01738] Peserta Pemagangan Dalam Negeri; [K01373] Pemagangan; [K01739] Peserta Pemagangan Luar Negeri; - 24 - Definisi (4) pekerjaan/usaha/kegiatan dan mendapatkan kode pendaftaran. Banyaknya peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi). Banyaknya peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi). Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang mengacu pada prinsip- prinsip produktivitas dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Banyaknya peserta yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan oleh penyelenggara pemagangan dalam negeri dan atau perseorangan. Banyaknya peserta yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan oleh penyelenggara pemagangan dalam negeri dan atau perseorangan. Banyaknya pencari kerja terdaftar yang mengikuti program pemagangan yang menjadi bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [10220011] Jenis Sumber Anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
[32020026] Wilayah; [10220011] Jenis Sumber Anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210047 Jumlah Program dan Materi Pelatihan 10210048 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Ditetapkan 10210049 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek Berkualifikasi S3 Konsep (3) [K01811] Program Pelatihan; [K01149] Materi Pelatihan; [K02040] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); [K02077] Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek; - 25 - Definisi (4) pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Banyaknyah program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dan serangkaian panduan yang memenuhi standar atau ukuran tertentu dan dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Banyaknya rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya SDM Iptek bekerja di bidang iptek dan/atau melaksanakan kegiatan litbangjirap Meliputi: peneliti, perekayasa, dosen dan SDM Iptek lainnya yang bekerja di bidang iptek, melaksanakan kegiatan litbangjirap dan dikelola oleh kelembagaan iptek serta masuk ke Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10220064] Metode Program Pelatihan; [10220009] Jenis Program Pelatihan Ketenagakerjaan; [10220063] Kategori Program Pelatihan Ketenagakerjaan; [10220006] Jenis Kejuruan Ketenagakerjaan; [10220008] Jenis Pengusul Program Pelatihan Ketenagakerjaan; [32020026] Wilayah; [10220081] Status Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
dokumen dokumen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210050 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek yang Ditingkatkan Kualifikasinya 10210051 Jumlah Tenaga Kerja 10210052 Jumlah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan 10210053 Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan 10210054 Jumlah Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) Konsep (3) [K02077] Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00869] Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial; [K01734] Peserta BPJS ketenagakerjaan; [K01734] Peserta BPJS ketenagakerjaan; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00869] Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02160] Tenaga Kerja Asing; - 26 - Definisi (4) dalam organisasi profesi ilmiah yang berkualifikasi S3. Banyaknya SDM Iptek yang telah menyelesaikan pendidikan satu tingkat lebih tinggi. Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat. Jumlah ini meliputi tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian, tenaga kerja berdasarkan jenis kompetensi profesi. Banyaknya tenaga kerja yang mendaftarkan keanggotaan dalam program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, dan bukan merupakan karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan. Banyaknya tenaga kerja Jasa Konstruksi yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya Tenaga kerja pendamping yang mendapat tugas melakukan pendampingan Tenaga Kerja Asing (TKA). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210055 Jumlah Tenaga Kerja Penerima Upah yang Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan 10210056 Jumlah Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan 10210057 Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan 10210058 Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi 10210059 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) 10210060 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Konsep (3) [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01734] Peserta BPJS ketenagakerjaan; [K00869] Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01734] Peserta BPJS ketenagakerjaan; [K01486] Penempatan Tenaga Kerja; [K01367] Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; [K02173] Tenaga Kerja yang Ditempatkan; [K02170] Tenaga Kerja Tersertifikasi; [K02173] Tenaga Kerja yang Ditempatkan; [K00301] Bursa Kerja Khusus (BKK); [K02173] Tenaga Kerja yang Ditempatkan; [K01085] Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); - 27 - Definisi (4) Banyaknya tenaga kerja yang menerima upah dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan rutin membayar iuran. Banyaknya setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan. Banyaknya Tenaga Kerja yang berhasil mendapatkan sertifikasi kompetensi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat kompetensinya. Banyaknya pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK). Banyaknya pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10220077] Segmen Kepesertaan Program Jaminan Sosial; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10220010] Jenis Skema Sertifikasi; [10220007] Jenis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10220006] Jenis Kejuruan Ketenagakerjaan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kerja Swasta (LPTKS) 10210061 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 10210062 Kapasitas Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 10220063 Kategori Program Pelatihan Ketenagakerjaan 10220064 Metode Program Pelatihan 10210065 Nilai Pendapatan Individu 10220066 Nomor Induk Instruktur/Tenaga Pelatihan Konsep (3) [K01313] Pekerja Rumah Tangga (PRT); [K02173] Tenaga Kerja yang Ditempatkan; [K01086] Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT); [K01558] Pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT); [K00446] Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan; [K01811] Program Pelatihan; [K01811] Program Pelatihan; [K01149] Materi Pelatihan; [K01457] Pendapatan Individu; [K00646] Jabatan Fungsional Instruktur; - 28 - Definisi (4) Banyaknya pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Kapasitas fasilitas pendidikan dan pelatihan oleh perusahaan kawasan industri dalam rentang waktu tertentu. Pengkategorian program pelatihan dibidang Ketenagakerjaan dalam kategori Reguler, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Prakerja, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Talent Corner, atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penggolongan jenis metode penyelenggaraan suatu program pelatihan. Agregat dari seluruh komponen pendapatan yang diterima individu, seperti upah dan/ gaji, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, penghargaan dan sejenisnya. Nomor unik sebagai tanda seorang instruktur atau tenaga pelatihan terdata pada layanan Sisnaker di sintala.kemnaker.go.id. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
1. Reguler; 2. Tenaga Kerja Mandiri (TKM); 3. Prakerja; 4. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI); 5. Talent Corner; 6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); 1. Blended; 2. Online; 3. Offline; [32020026] Wilayah;
Nilai
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210067 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja 10210068 Persentase Pekerja Sektor Informal 10210069 Persentase Pekerja yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Internasional 10210070 Persentase Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur 10220071 Program Pemagangan/ Jabatan/Bidang Usaha 10210072 Rata-Rata Hari Kerja Seminggu 10210073 Rata-Rata Pekerja Disabilitas Per Hari Kerja Konsep (3) [K00237] Bekerja; [K01307] Pekerja Anak; [K01314] Pekerja Sektor Informal; [K02293] Usaha Sektor Informal; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01260] Orang Miskin; [K00595] Industri Manufaktur; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01373] Pemagangan; [K00643] Jabatan; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00388] Disabilitas; - 29 - Definisi (4) Bagian dari populasi anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Bagian dari total penduduk yang menjadi pekerja pada lapangan kerja informal. Bagian dari seluruh pekerja pada suatu periode waktu dengan konsumsi perkapita < 1 PPP(Purchasing Power Parity). Bagian dari total tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri manufaktur. Nama program pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara pemagangan dalam negeri. Banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu. Banyaknya tenaga kerja disabilitas baik yang dibayar maupun tidak dibayar per hari kerja. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24320025] Skala Industri;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah;
rata Rata
rata Satuan
hari orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210074 Rata-Rata Pekerja Per Hari Kerja 10210075 Rencana Jumlah Tenaga Kerja Produksi 10210076 Rentang Jumlah Jam Kerja Seluruhnya 10220077 Segmen Kepesertaan Program Jaminan Sosial 10220078 Status Akreditasi 10220079 Status Bekerja 10220080 Status Pekerjaan Konsep (3) [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01779] Produksi; [K00668] Jam Kerja Seluruhnya; [K00869] Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial; [K00035] Akreditasi; [K00237] Bekerja; [K01306] Pekerja; [K00237] Bekerja; - 30 - Definisi (4) Rata-rata banyaknya tenaga kerja baik yang dibayar maupun tidak dibayar per hari kerja. Rancangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan pada saat perusahaan industri telah berproduksi secara komersial dalam rentang waktu tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bekerja pada pekerjaan utama dan seluruh pekerjaan tambahan (dikurangi waktu istirahat). Asal kelompok peserta program jaminan sosial atau program perlindungan sosial. Status penjaminan mutu/kualitas lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Kondisi seseorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seseorang yang sementara tidak bekerja karena sedang sakit atau cuti tetap dianggap bekerja. Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Penerima Upah; 2. Bukan Penerima Upah; 3. Jasa Konstruksi; 1. Terakreditasi; 2. Belum Terakreditasi;
1. Bekerja/Sementara Tidak Bekerja; 2. Tidak Bekerja;
1. Berusaha sendiri; 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap; 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4. Buruh/karyawan/ pegawai; 5. Pekerja bebas; 6. Pekerja keluarga/tak dibayar; Ukuran (7) Rata-rata Total Total
jam
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10220081 Status Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 10220082 Status Tenaga Kerja Industri 10210083 Tingkat Pengangguran Terbuka 10210084 Tingkat Setengah Penganggur 10220085 Tipe Lembaga Pelatihan Kerja Konsep (3) [K02040] Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00591] Industri; [K01510] Pengangguran; [K00117] Angkatan Kerja; [K01315] Pekerja Setengah Penganggur; [K01079] Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); - 31 - Definisi (4) Pengkategorian status berlakunya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terkait yaitu berlaku, digantikan, atau dicabut. Penggolongan tenaga kerja industri berdasarkan kontrak kerja yang disusun. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Jenis lembaga yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja yang dibedakan berdasarkan status kepemilikan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Berlaku; 2. Dicabut; 3. Digantikan;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10620071] Status Disabilitas; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; - 1. Tenaga Kerja Tetap; 2. Tenaga Kerja Tidak Tetap; -
1. BLK UPTP; 2. BLK UPTD; 3. BLKLN; 4. Lembaga Pelatihan K/L; 5. LPKS; 6. SKPD; Ukuran (7)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10210086 Total Tenaga Kerja Industri 10210087 Total Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri 10210088 Total Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/ Konstruksi 10220089 Vocational Identification Number (VIN) 10320001 Akreditasi Program Satuan Pendidikan 10310002 Angka Anak Tidak Sekolah Konsep (3) [K02162] Tenaga Kerja Industri; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02161] Tenaga Kerja Indonesia (TKI); [K02160] Tenaga Kerja Asing; [K02167] Tenaga Kerja pada Tahap Pembangunan/ Konstruksi; [K01079] Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); [K01080] Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terdaftar; [K00035] Akreditasi; [K00095] Anak Tidak Sekolah; - 32 - Definisi (4) Agregat tenaga kerja pada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor industri. Agregat tenaga kerja pada perusahaan kawasan industri baik WNI maupun WNA pada rentang waktu tertentu. Agregat Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/Konstruksi dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Sebuah angka unik yang digunakan untuk memferifikasi kelengkapan data lembaga pelatihan kerja agar dapat dimasukan pada layanan Sisnakaer di kelembagaan.kemnaker.go.id. Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bagian dari anak-anak dan/atau remaja usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [10220082] Status Tenaga Kerja Industri; [10220012] Jenis Tenaga Kerja Industri; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [32020002] Asal Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri; [10220012] Jenis Tenaga Kerja Industri; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [10220082] Status Tenaga Kerja Industri; -
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi 1. Akreditasi A; 2. Akreditasi B; 3. Akreditasi C; 4. Tidak Terakreditasi; - Ukuran (7) Total Total Total
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10310003 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 10310004 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia 10310005 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Perguruan Tinggi (PT) 10310006 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Konsep (3) [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01154] Melek Aksara/Huruf; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01651] Perguruan Tinggi; [K02251] Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM); [K01112] Literasi; - 33 - Definisi (4) Angka ini dihitung untuk setiap kelompok usia sekolah pada tiap-tiap jenjang sebagai berikut: Kelompok usia PAUD/sederajat 3-6 tahun; Kelompok usia SD/sederajat 7-12 tahun; Kelompok usia SMP/sederajat 13-15 tahun; dan Kelompok usia SMA/sederajat 16-18 tahun. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Persentase penduduk lansia yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang sedang duduk di bangku kuliah secara umum, baik penduduk yang berusia kuliah maupun tidak. Indikator ini juga menunjukkan apakah kapasitas Perguruan Tinggi mampu menampung siswa dari kelompok usia kuliah. Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Klasifikasi Penyajian (5) Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah;
Masa Persentase
Persentase Indeks
tahun persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10320007 Jalur Pendidikan 10320008 Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun 10320009 Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 10310010 Jumlah Civitas Akademika 10310011 Jumlah Civitas Sekolah 10310012 Jumlah Masyarakat Desa yang diberi Pelatihan Badan Konsep (3) [K01971] Satuan Pendidikan; [K01735] Peserta Didik; [K00706] Jenjang Pendidikan; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01467] Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD); [K00706] Jenjang Pendidikan; [K01129] Mahasiswa; [K00411] Dosen; [K01651] Perguruan Tinggi; [K02183] Tenaga Pendidik; [K01735] Peserta Didik; [K01343] Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); - 34 - Definisi (4) Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja. Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan anak 6 tahun untuk melihat tingkat partisipasi dalam penbelajaran yang terorganisir. Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). Banyaknya mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik) pada perguruan tinggi di suatu wilayah . Banyaknya siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK di suatu wilayah. Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diber pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Formal; 2. Nonformal; 3. Informal;
1. TK/Sederajat; 2. SD/Sederajat;
[32020026] Wilayah; 1. Jenjang Pendidikan Dasar; 2. Jenjang Pendidikan Menengah; 3. Jenjang Pendidikan Tinggi; - [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Usaha Milik Desa (BUM Desa) 10310013 Jumlah Masyarakat Desa yang diberi Pelatihan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) 10310014 Jumlah Masyarakat Desa yang diberi Pelatihan Calon Transmigran 10310015 Jumlah Masyarakat Desa yang diberi Pelatihan Desa Wisata 10310016 Jumlah Masyarakat Desa yang diberi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 10310017 Jumlah Perpustakaan - 35 - Konsep Definisi (3) (4) [K01344] Pelatihan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama); [K01345] Pelatihan Calon Transmigran; [K01347] Pelatihan Desa Wisata; [K01349] Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; BUM Desa agar mampu mengelola usaha secara profesional. Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diberi pelatihan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan sikap kerja kepada gabungan dari dua atau lebih desa yang sama-sama membangun Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola bisnis dengan efektif dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diberi pelatihan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi calon transmigran. Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami sistem, tata kelola, dan pengintegrasian pembangunan desa wisata. Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diberi Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelompok masyarakat desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. [K01694] Perpustakaan; Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka dari berbagai jenis perpustakaan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10920059] Predikat Akreditasi Perpustakaan; [10920007] Jenis Perpustakaan;
perpustaka an
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10310018 Jumlah Perpustakaan yang Tergabung dalam Jejaring Nasional Perpustakaan. 10310019 Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/ Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup 10310020 Jumlah Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) 10310021 Jumlah SMA/MA/SMK 10310022 Jumlah SMP/MTS - 36 - Konsep Definisi (3) (4) [K01694] Perpustakaan; Banyaknya institusi pengelola koleksi [K01972] Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01126] Madrasah Ibtidaiyah (MI); [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01123] Madrasah Aliyah (MA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01127] Madrasah Tsanawiyah (MTs); karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan. Banyaknya satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-A ditambah dengan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup Provinsi-B ditambah dengan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup Provinsi-n. Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik swasta maupun negeri. Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah atas yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta maupun negeri. Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik swasta maupun negeri. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
(8) perpustaka an unit
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10320023 Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 10320024 Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) 10320025 Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) 10320026 Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 10310027 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur >=15 Tahun - 37 - Konsep Definisi (3) (4) [K01735] Peserta Didik; Nomor unik bagi peserta didik sebagai [K01971] Satuan Pendidikan; [K02335] Yayasan; [K02183] Tenaga Pendidik; [K02158] Tenaga Kependidikan; [K01154] Melek Aksara/Huruf; identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas peserta didik. Kode referensi satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan. Kode referensi berbentuk nomor unik bagi badan penyelenggara satuan pendidikan yang memiliki satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas badan penyelenggara satuan pendidikan. Badan Penyelengara Satuan Pendidikan umumnya berbentuk yayasan. Nomor Induk bagi seorang PTK, diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal PTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Bagian dari populasi penduduk umur >=15 tahun, yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Klasifikasi Penyajian (5)
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10310028 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional 10310029 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah atau Sedang Mengikuti Kursus/Pelatihan/ Bimbingan Belajar/Pendidikan Keterampilan 10310030 Persentase Siswa yang Melaksanakan Metode Pembelajaran dari Rumah 10310031 Persentase Siswa yang Melakukan Kegiatan Belajar di Luar Jam Sekolah 10310032 Persentase Siswa yang Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan Konsep (3) [K00481] Guru; [K01476] Penduduk; [K01011] Kursus; [K02026] Siswa; [K01177] Metode Pembelajaran; [K02026] Siswa; [K00240] Belajar di Luar Jam Sekolah; [K02026] Siswa; [K00222] Bantuan Pendidikan; - 38 - Definisi (4) Bagian dari populasi guru, yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional, dengan kualifikasi minimal lulusan perguruan tinggi (S1 atau D4). Bagian dari populasi penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan selama setahun terakhir. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah, yang melaksanakan belajar dari rumah (baik belajar dari rumah saja, maupun kombinasi dengan pembelajaran tatap muka) . Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah, yang melakukan kegiatan belajar di luar jam sekolah selama tiga bulan terakhir. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah pada tahun ajaran sebelumnya,yang menerima beasiswa/bantuan pendidikan (baik PIP, beasiswa/bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, daerah maupun non pemerintah, ataypun lainnya). Klasifikasi Penyajian (5) Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (2) 10310033 Rasio Angka (1) Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Perguruan Tinggi pada Golongan 20 Persen Penghasilan Terbawah dan yang Berpenghasilan 20 Persen Teratas 10310034 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Perguruan Tinggi pada Penduduk Disabilitas dan Penduduk Nondisabilitas 10310035 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Perguruan Tinggi pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan 10310036 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Perguruan Tinggi pada Perempuan dan Laki-laki 10310037 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/SMK/ Sederajat pada Golongan 20 Persen Penghasilan Terbawah dan yang Berpenghasilan 20 Persen Teratas Konsep (3) [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01651] Perguruan Tinggi; [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01651] Perguruan Tinggi; [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01651] Perguruan Tinggi; [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01651] Perguruan Tinggi; [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01983] Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB); - 39 - Definisi (4) Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk miskin (pengeluaran 20 persen terbawah) dan kaya (pengeluaran 20 persen teratas) yang sedang duduk di bangku kuliah secara umum, baik penduduk yang berusia kuliah maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk dengan disabilitas dan tanpa disabilitas yang sedang duduk di bangku kuliah secara umum, baik penduduk yang berusia kuliah maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku kuliah secara umum, baik penduduk yang berusia kuliah maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku kuliah secara umum, baik penduduk yang berusia kuliah maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk miskin (pengeluaran kuintil terbawah) dan kaya (pengeluaran kuintil teratas) yang sedang duduk di bangku SMA/SMK/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK/sederajat maupun tidak. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
Rasio Satuan
Kode SDS Nama Data (2) 10310038 Rasio Angka (1) Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/SMK/ Sederajat pada Penduduk Disabilitas dan Penduduk Nondisabilitas 10310039 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/SMK/ Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan 10310040 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/SMK/ Sederajat pada Perempuan dan Laki-laki 10310041 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Golongan 20 Persen Penghasilan Terbawah dan yang Berpenghasilan 20 Persen Teratas Konsep (3) [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01983] Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); - 40 - Definisi (4) Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk dengan disabilitas dan tanpa disabilitas yang sedang duduk di bangku SMA/SMK/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SMA/SMK/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku SMA/SMK/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk miskin (pengeluaran kuintil terbawah) dan kaya (pengeluaran kuintil teratas) yang sedang duduk di bangku SMP/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMP/sederajat maupun tidak. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Kode SDS Nama Data (2) 10310042 Rasio Angka (1) Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Penduduk Disabilitas dan Penduduk Nondisabilitas 10310043 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan 10310044 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat pada Perempuan dan Laki-laki 10310045 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Golongan 20 Persen Penghasilan Terbawah dan yang Berpenghasilan 20 Persen Teratas 10310046 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Penduduk Disabilitas dan Konsep (3) [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K00113] Angka Partisipasi Kasar (APK); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K01977] Sekolah Dasar (SD); - 41 - Definisi (4) Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk dengan disabilitas dan tanpa disabilitas yang sedang duduk di bangku SMP/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMP/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SMP/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMP/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku SMP/sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMP/sederajat maupun tidak. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD/sederajat (7-12 tahun) miskin (pengeluaran kuintil terbawah) dan kaya (pengeluaran kuintil teratas) yang sedang duduk di bangku SD/sederajat. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD/sederajat (7-12 tahun) dengan disabilitas dan tanpa disabilitas yang sedang duduk di bangku SD/sederajat. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Rasio Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) Penduduk Nondisabilitas 10310047 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan 10310048 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Perempuan dan Laki-laki 10310049 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berusia 7-17 Tahun pada Penduduk Disabilitas dan Penduduk Nondisabilitas 10310050 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10320051 Status Satuan Pendidikan 10310052 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Konsep (3) [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K00704] Jenis Kelamin; [K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS); [K01596] Penyandang Disabilitas; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01971] Satuan Pendidikan; [K01815] Program Pendidikan yang Terorganisir; - 42 - Definisi (4) Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD/sederajat (7-12 tahun) di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SD/sederajat. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD/sederajat (7-12 tahun) perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku SD/sederajat. Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi sekolah antara penduduk berusia 7-17 tahun dengan disabilitas dan tanpa disabilitas. Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Jenis pengelolaan Satuan Pendidikan. - Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320008] Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; 1. Negeri; 2. Swasta; - Ukuran (7) Rasio Rasio Rasio Rata-rata
persen tahun
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10310053 Tingkat Partisipasi Remaja dan Dewasa dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal 10320055 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Konsep (3) [K01468] Pendidikan Formal; [K01473] Pendidikan Nonformal; [K00706] Jenjang Pendidikan; - 43 - Definisi (4) Angka yang mengukur partisipasi penduduk remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (25-64 tahun) dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal atau nonformal dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Klasifikasi Pendidikan Berdasarkan Level Pendidikan 0. Kurang dari pendidikan dasar; 01. Tidak pernah mengikuti program pendidikan; 010. Tidak pernah mengikuti program pendidikan; 02. Pendidikan Anak Usia Dini; 021. Taman Kanak- kanak (TK); 022. Raudhatul Athfal (RA); 03. Tidak tamat SD/sederajat; 030. Tidak tamat SD/sederajat; 1. Pendidikan dasar; 11. SD/sederajat; 111. Sekolah Dasar (SD); 112. Madrasah Ibtidaiyah (MI); 113. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SD; 114. Paket A; 119. Lainnya; Ukuran (7) Persentase
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 44 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 12. SMP/sederajat; 121. Sekolah Menengah Pertama (SMP); 122. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMP; 123. SLB setingkat SMP; 124. Paket B; 129. Lainnya; 2. Pendidikan menengah; 20. Pendidikan menengah; 201. Sekolah Menengah Atas (SMA); 202. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 203. Madrasah Aliyah (MA); 204. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); 205. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMA; 206. Paket C; 209. Lainnya; 3. Pendidikan tinggi; 31. Pendidikan vokasi; 311. Diploma I; 312. Diploma II; 313. Diploma III; 32. Pendidikan sarjana dan pendidikan vokasi setara sarjana; 321. Diploma IV; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10320056 Tingkat Pendidikan yang Sedang Diduduki Konsep (3) [K00706] Jenjang Pendidikan; - 45 - Definisi (4) Tingkat pendidikan yang sedang diduduki/ditempuh.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 322. Pendidikan sarjana; 33. Pendidikan profesi; 330. Pendidikan profesi; 34. Pendidikan pascasarjana; 341. Pendidikan magister; 342. Pendidikan doktor; Klasifikasi Pendidikan Berdasarkan Level Pendidikan 1. Pendidikan dasar; 11. SD/sederajat; 111. Sekolah Dasar (SD); 112. Madrasah Ibtidaiyah (MI); 113. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SD; 114. Paket A; 119. Lainnya; 12. SMP/sederajat; 121. Sekolah Menengah Pertama (SMP); 122. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMP; 123. SLB setingkat SMP; 124. Paket B; 129. Lainnya; 2. Pendidikan menengah;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 46 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 20. Pendidikan menengah; 201. Sekolah Menengah Atas (SMA); 202. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 203. Madrasah Aliyah (MA); 204. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); 205. Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMA; 206. Paket C; 209. Lainnya; 3. Pendidikan tinggi; 31. Pendidikan vokasi; 311. Diploma I; 312. Diploma II; 313. Diploma III; 32. Pendidikan sarjana dan pendidikan vokasi setara sarjana; 321. Diploma IV; 322. Pendidikan sarjana; 33. Pendidikan profesi; 330. Pendidikan profesi; 34. Pendidikan pascasarjana; 341. Pendidikan magister; 342. Pendidikan doktor; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10310057 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat 10310058 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat 10310059 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat 10410001 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 10410002 Angka Kejadian Rawat Inap Baru COVID-19 Konsep (3) [K02098] Tamat Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01978] Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); [K01126] Madrasah Ibtidaiyah (MI); [K02098] Tamat Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); [K01980] Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); [K01123] Madrasah Aliyah (MA); [K01124] Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); [K02098] Tamat Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K01127] Madrasah Tsanawiyah (MTs); [K02230] Tuberkulosis (TB); [K00320] COVID-19; - 47 - Definisi (4) Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SD/sederajat, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SD/sederajat. Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SMA/sederajat, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/sederajat. Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SMP/sederajat, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/sederajat. Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus TBC yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh. Banyaknya pasien rawat inap baru yang dikarenakan Covid-19 dalam 7 hari terakhir perseratus ribu penduduk. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Tingkat Satuan
orang perseratus ribu penduduk
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410003 Angka Kelahiran pada Remaja Berusia 15-19 Tahun 10410004 Angka Kelahiran Spesifik/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10410005 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) 10410006 Angka Kematian Akibat COVID-19 10410007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR) 10410008 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Konsep (3) [K00819] Kelahiran Hidup; [K01875] Remaja; [K00819] Kelahiran Hidup; [K00819] Kelahiran Hidup; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00320] COVID-19; [K00839] Kematian; [K00206] Balita; [K00839] Kematian; [K00819] Kelahiran Hidup; - 48 - Definisi (4) Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran dari perempuan remaja umur 15-19 tahun periode tahun tertentu dalam setiap 1000 perempuan kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama. Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Banyaknya kematian akibat COVID- 19 selama 7 hari terakhir untuk setiap 100.000 penduduk. Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0- 4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi
Isian (6) Ukuran (7) Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Satuan (8) kelahiran perseribu perempuan kelahiran perseribu perempuan kelahiran kematian perseratus ribu penduduk kematian perseribu anak kematian perseribu kelahiran hidup
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410009 Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) 10410010 Angka Kematian Neonatal 10410011 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue 10410012 Angka Kesakitan Lanjut Usia 10410013 Angka Kesakitan Malaria 10410014 Angka Pemakaian Kontrasepsi /Contraceptive Konsep (3) [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; [K00819] Kelahiran Hidup; [K00091] Anak; [K00819] Kelahiran Hidup; [K00369] Demam Berdarah Dengue (DBD); [K00894] Kesakitan/Morbiditas; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00894] Kesakitan/Morbiditas; [K01133] Malaria; [K01290] Pasangan Usia Subur (PUS); [K00970] Kontrasepsi; - 49 - Definisi (4) Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka yang menggambarkan banyaknya anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan, pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. Bagian dari seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas, yang mengalami keluhan kesehatan. Banyaknya kasus positif (dengan pemeriksaan sediaan darah) dalam setiap 1000 penduduk. Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini Klasifikasi Penyajian (5) Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan;
Isian (6) Ukuran (7) Tingkat Tingkat Tingkat Persentase Tingkat Persentase Satuan (8) kematian perseratus ribu kelahiran hidup kematian perseribu kelahiran hidup kasus perseratus ribu penduduk persen kasus perseribu penduduk persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) Prevalence Rate (CPR) 10410015 Angka Penemuan dan Pengobatan TBC 10410016 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi 15- 49 Tahun 10420017 Frekuensi Gangguan Kesedihan Depresi 10420018 Golongan Obat 10420019 Jenis Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun Konsep (3) [K02230] Tuberkulosis (TB); [K02314] Wanita Usia Subur (WUS); [K00970] Kontrasepsi; [K00467] Gangguan Kesedihan Depresi; [K01238] Obat; [K01594] Penyakit Kronis; - 50 - Definisi (4) menggunakan salah satu alat kontrasepsi). Bagian dari perkiraan semua kasus TBC (insiden), yang ditemukan dan diobati. Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Banyaknya kejadian munculnya gangguan kecemasan, kegugupan, kekhawatiran, kesedihan, dan/atau depresi dengan periode waktu tertentu, dapat beberapa kali setahun, terjadi selama seminggu, sebulan, bahkan dapat terjadi berlarut-larut setiap hari. Penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika. Macam gangguan kesehatan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun- tahun), tidak terjadi secara tiba- tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah;
1. Sangat sering; 2. Sering; 3. Jarang; 4. Tidak pernah;
K. Obat Keras; B. Obat Bebas; T. Obat Bebas Terbatas; N. Narkotika; P. Psikotropika;
1. Tidak Ada; 2. Hipertensi (darah tinggi); 3. Rematik; 4. Asma; 5. Masalah jantung; 6. Diabetes (kencing manis); 7. Tuberculosis (TBC); 8. Stroke; 9. Kanker atau tumor ganas; 10. Gagal ginjal; 11. Haemophilia; Ukuran (7) Persentase Persentase
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420020 Jenis Kesulitan/Gangguan yang Paling Berat 10420021 Jenis Klaim Produk Suplemen Kesehatan 10420022 Jenis Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan Konsep (3) [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K02087] Suplemen Kesehatan; [K02087] Suplemen Kesehatan; - 51 - Definisi (4) Jenis kesulitan/gangguan yang paling mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari responden. Pengkategorian klaim kegunaan untuk suplemen kesehatan, yang meliputi: a. klaim umum atau nutrisi; b. klaim fungsional; dan/atau c. klaim menurunkan risiko penyakit. Suplemen Kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan permohonan registrasi.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 12. HIV/AIDS; 13. Kolesterol; 14. Sirosis Hati; 15. Thalasemia; 16. Leukimia; 17. Alzheimer; 18. Lainnya; 1. Penglihatan; 2. Pendengaran; 3. Berjalan/naik tangga; 4. Menggerakkan/ menggunakan tangan/jari; 5. Belajar atau kemampuan intelektual; 6. Mengendalikan perilaku; 7. Berbicara/ komunikasi; 8. Mengurus diri sendiri (mandi, makan, berpakaian, BAK, BAB); 9. Mengingat/ berkonsentrasi; 10. Kesedihan depresi; 1. Klaim Umum/Nutrisi; 2. Klaim Fungsional; 3. Klaim Pengurangan Risiko Penyakit; SD. Suplemen Kesehatan Dalam Negeri; SI. Suplemen Kesehatan Impor; SL. Suplemen Kesehatan Lisensi;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420023 Jenis Tenaga Kesehatan 10420024 Jenis Tenaga Kesehatan Terlatih 10410025 Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik 10410026 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Apotek 10410027 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Poliklinik Konsep (3) [K02174] Tenaga Kesehatan; [K02177] Tenaga Kesehatan Terlatih; [K00017] Ahli Teknologi Laboratorium Medik; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00151] Apotek; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01754] Poliklinik; - 52 - Definisi (4) Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis- jenis tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Banyaknya ahli teknologi laboratorium medik pada wilayah dan periode waktu tertentu. Banyaknya desa/kelurahan yang di wilayahnya terdapat sarana untuk praktik kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi oleh apoteker. Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Tenaga medis; 2. Tenaga psikologi klinis; 3. Tenaga keperawatan; 4. Tenaga kebidanan; 5. Tenaga kefarmasian; 6. Tenaga kesehatan masyarakat; 7. Tenaga kesehatan lingkungan; 8. Tenaga gizi; 9. Tenaga keterapian fisik; 10. Tenaga keteknisian medis; 11. Tenaga teknik biomedika; 12. Tenaga kesehatan tradisional; 13. Tenaga kesehatan lain; 1. Dokter Kandungan; 2. Dokter Umum; 3. Bidan; 4. Perawat; [32020026] Wilayah;
orang unit
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410028 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas 10410029 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas Pembantu 10410030 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Rumah Sakit 10410031 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Rumah Sakit Bersalin 10410032 Jumlah Dokter 10410033 Jumlah Dokter Gigi 10410034 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta 10410035 Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Konsep (3) [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01840] Puskesmas pembantu (Pustu); [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01919] Rumah Sakit; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01920] Rumah Sakit Bersalin (RSB); [K00397] Dokter; [K00398] Dokter Gigi; [K00430] Eliminasi Kusta; [K00428] Eliminasi; [K01436] Penanggulangan Filariasis; - 53 - Definisi (4) Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu di suatu wilayah pada waktu tertentu. Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan, dan dilengkapi dengan pelayanan pemeriksaan kehamilan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Banyaknya dokter, termasuk dokter spesialis (selain spesialis gigi) dan dokter umum di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu. Banyaknya dokter gigi, termasuk dokter spesialis gigi dan dokter gigi di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu. Banyaknya kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi kusta (kurang dari satu kasus per 10.000 penduduk) pada tahun tertentu. Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang dari satu persen. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
kabupaten/ kota kabupaten/ kota
Kode SDS Nama Data (1) (2) yang Mencapai Eliminasi 10410036 Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 10410037 Jumlah Kasus Baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 10410038 Jumlah Kasus Konfirmasi Kumulatif COVID-19 10410039 Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif COVID-19 10410040 Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif COVID-19 10410041 Jumlah Klinik Pratama 10410042 Jumlah Kultivasi Narkoba - 54 - Konsep Definisi (3) (4) [K02324] Wilayah Endemis Filariasis; [K00431] Eliminasi Malaria; Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun. [K00002] Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS); [K00735] Kasus Konfirmasi COVID-19; [K00736] Kasus Meninggal COVID-19; [K00738] Kasus Sembuh COVID-19; Banyaknya kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dewasa bila terdapat dua gejala mayor dan satu gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium RT-PCR atau TCM secara kumulatif di suatu wilayah hingga periode tertentu. Banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal secara kumulatif di suatu wilayah hingga periode tertentu. Banyaknya kasus sembuh dari COVID-19 secara kumulatif di suatu wilayah hingga periode tertentu. [K00937] Klinik Pratama; Banyaknya klinik yang [K01006] Kultivasi Narkoba; menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Banyaknya produksi hasil budi daya (kultivasi) tanaman yang mengandung narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[10120066] Umur/Usia;
kabupaten/ kota kasus
kasus kasus
kasus unit
gram
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410043 Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisonal 10410044 Jumlah Nomor Izin Edar Produk Obat 10410045 Jumlah Nomor Izin Edar Produk Pangan Olahan 10410046 Jumlah Nomor Notifikasi Kosmetik 10410047 Jumlah Notifikasi Produk Kosmetik 10410048 Jumlah Pendaftar Notifikasi Kosmetik 10410049 Jumlah Pendaftar Pangan Olahan 10410050 Jumlah Pendaftar Produk Obat 10410051 Jumlah Pendaftar Produk Obat Tradisional - 55 - Konsep Definisi (3) [K00629] Izin Edar Obat; [K01245] Obat Tradisional; [K00629] Izin Edar Obat; Banyaknya nomor izin sebagai bentuk (4) Banyaknya nomor izin edar obat tradisional yang terdaftar dan masih berlaku. persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. [K00628] Izin Edar; [K01283] Pangan Olahan; [K01237] Notifikasi Kosmetika; [K00988] Kosmetika; [K01237] Notifikasi Kosmetika; [K00988] Kosmetika; [K01237] Notifikasi Kosmetika; [K00988] Kosmetika; [K01725] Perusahaan Pangan Olahan; [K01336] Pelaku Usaha Obat dan Makanan; [K01238] Obat; [K01336] Pelaku Usaha Obat dan Makanan; [K01245] Obat Tradisional; Banyaknya nomor yang diberikan kepada usaha industri pangan olahan dalam rangka peredaran makanan atau minman hasil proses suatu cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Banyaknya nomor notifikasi kosmetik yang diterbitkan selama tiga tahun terakhir. Banyaknya notifikasi kosmetik yang diterbitkan. Banyaknya industri kosmetika, usaha perorangan, dan importir yang mengajukan permohonan notifikasi dalam rangka mendapatkan izin edar. Banyaknya perusahaan atau pihak yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk melakukan pendaftaran pangan olahan dalam rangka mendapatkan izin edar. Banyaknya industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan pengkajian persyaratan mutu obat tradisional. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10420085] Nomor Izin Edar Obat; [10420018] Golongan Obat; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10420081] Kategori Produk Kosmetik; [32020026] Wilayah; [10420081] Kategori Produk Kosmetik; [32020026] Wilayah; [10420081] Kategori Produk Kosmetik;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) nomor izin edar nomor izin edar nomor izin edar nomor notifikasi kosmetik notifikasi pendaftar pendaftar pendaftar pendaftar
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410052 Jumlah Pendaftar Produk Suplemen Kesehatan 10410053 Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan/Gangguan 10410054 Jumlah Poskesdes/Polindes 10410055 Jumlah Posyandu 10410056 Jumlah Posyandu 10410057 Jumlah Produk Kosmetik Konsep (3) [K01336] Pelaku Usaha Obat dan Makanan; [K02087] Suplemen Kesehatan; [K01476] Penduduk; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K01756] Pondok Bersalin Desa (Polindes); [K01760] Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); [K01766] Posyandu; [K01767] Posyandu aktif; [K01766] Posyandu; [K01767] Posyandu aktif; [K00988] Kosmetika; [K00986] Kosmetik Impor; [K00987] Kosmetik Lokal/Dalam Negeri; - 56 - Definisi (4) Banyaknya pelaku usaha yang melakukan pendaftaran produk suplemen kesehatan dalam rangka mendapatkan izin edar. Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang mengalami satu atau lebih kesulitan/gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. Banyaknya tempat pelayanan kesehatan dasar (Pos Kesehatan Desa/Poskesdes) bagi masyarakat dan pondok tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin (Polindes) di desa/kelurahan. Banyaknya posyandu aktif yang meliputi posyandu dengan kegiatan pelayanan sebulan sekali atau lebih dan posyandu dengan kegiatan pelayanan dua bulan sekali atau lebih. Banyaknya posyandu aktif yang meliputi posyandu dengan kegiatan pelayanan sebulan sekali atau lebih dan posyandu dengan kegiatan pelayanan dua bulan sekali atau lebih. Banyaknya produk kosmetik lokal dan produk kosmetik impor. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10120058] Status Komuter; [10120056] Status Kepemilikan NIK; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10420020] Jenis Kesulitan/Gangguan yang Paling Berat; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10420081] Kategori Produk Kosmetik;
pendaftar orang
unit produk
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410058 Jumlah Produk Obat Teregistrasi 10410059 Jumlah Produk Obat Tradisional 10410060 Jumlah Produk Suplemen Kesehatan 10410061 Jumlah Psikolog Klinis 10410062 Jumlah Puskesmas 10410063 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap 10410064 Jumlah Puskesmas Rawat Inap 10410065 Jumlah Rumah Sakit Khusus - 57 - Konsep Definisi (3) [K01238] Obat; [K01861] Registrasi; [K01245] Obat Tradisional; [K02087] Suplemen Kesehatan; (4) Banyaknya produk obat yang sudah didaftarkan dan dinilai memenuhi persyaratan. Banyaknya produk obat tradisional yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar yang masih berlaku. Banyaknya produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. [K01827] Psikolog Klinis; Banyaknya orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Banyaknya puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Banyaknya puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); [K01839] Puskesmas Non Rawat Inap; [K01841] Puskesmas Rawat Inap; [K01921] Rumah Sakit Khusus; Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10420018] Golongan Obat; [32020026] Wilayah; [10420079] Kategori Obat Tradisional; [32020026] Wilayah; [10420021] Jenis Klaim Produk Suplemen Kesehatan;
(8) produk produk
produk orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410066 Jumlah Rumah Sakit Umum 10410067 Jumlah Tenaga Gizi 10410068 Jumlah Tenaga Kebidanan 10410069 Jumlah Tenaga Kefarmasian 10410070 Jumlah Tenaga Keperawatan 10410071 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan Konsep (3) [K01922] Rumah Sakit Umum; [K02156] Tenaga gizi; [K00287] Bidan; [K02157] Tenaga Kefarmasian; [K02186] Tenaga Teknis Kefarmasian; [K00152] Apoteker; [K01634] Perawat; [K02175] Tenaga Kesehatan Lingkungan; - 58 - Definisi (4) tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Banyaknya tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian pada wilayah dan periode waktu tertentu. Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. Perawat mencakup perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa. Banyaknya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, mencakup tenaga lingkungan, entomolog Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
unit orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410072 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat 10410073 Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional 10410074 Jumlah Tenaga Keteknisan Medis 10410075 Jumlah Tenaga Keterapian Fisik 10410076 Jumlah Tenaga Medis - 59 - Konsep Definisi (3) (4) [K02176] Tenaga Kesehatan Masyarakat; [K02178] Tenaga Kesehatan Tradisional; [K02179] Tenaga Keteknisan Medis; [K02180] Tenaga Keterapian Fisik; kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan tradisional yang terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keteknisian medis, mencakup perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, tenisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mullut, dan audiologis. Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terapi fisik, mencakup fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. [K02182] Tenaga Medis; Banyaknya tenaga kesehatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran, mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410077 Jumlah Tenaga Teknik Biomedika 10420078 Kategori Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan 10420079 Kategori Obat Tradisional 10420080 Kategori Pangan - 60 - Konsep Definisi (3) [K02185] Tenaga Teknik Biomedika; [K02057] Stunting; (4) Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. Kategori indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur. [K01245] Obat Tradisional; Ragam jenis produk obat tradisional. [K01283] Pangan Olahan; Pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Sangat pendek: Z- score <- 3,0 SD; 2. Pendek: -3,0 SD <= Z-score < -2,0 SD; 3. Normal: -2,0 SD <= Z-score <= 3,0 SD; 4. Tinggi: Z-score > 3,0 SD; TR. Obat Tradisional; TI. Obat Tradisional Impor; TL. Obat Tradisional Lisensi; HT. Obat Herbal Terstandar; FF. Fitofarmaka; 01.0. Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0; 02.0. Lemak, minyak, dan emulsi minyak; 03.0. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet; 04.0. Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian; 05.0. Kembang Ukuran (7) Total
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 61 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) gula/permen dan cokelat; 06.0. Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan kategori 04.2.2; 07.0. Produk bakeri; 08.0. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan; 09.0. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata; 10.0. Telur dan produk- produk telur; 11.0. Gula dan pemanis, termasuk madu; 12.0. Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein; 13.0. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus; 14.0. Minuman, tidak termasuk produk susu; 15.0. Makanan ringan Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420081 Kategori Produk Kosmetik Konsep (3) [K00988] Kosmetika; - 62 - Definisi (4) Jenis bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) siap santap; 16.0. Pangan siap saji (terkemas); 1. Minyak Bayi; 2. Losion Bayi; 3. Krim Bayi; 119. Sediaan Bayi Lainnya; 4. Perawatan Kaki; 116. Penyegar Kulit; 6. Krim Malam; 7. Penyejuk Kulit; 8. Krim Siang; 9. Pelembab; 10. Sediaan untuk Pijat; 13. Sediaan untuk Kulit Berjerawat; 14. Perawatan Kulit Badan dan/atau Tangan; 16. Pelembab untuk Mata; 163. Sediaan Perawatan Kulit Payudara; 162. Pengelupasan Kulit Secara Kimiawi; 15. Sediaan Perawatan Kulit Lainnya; 18. Masker; 19. Peeling; 115. Masker Mata; 20. Dasar Make Up/Alas bedak; 149. Penyamar Noda pada Wajah dan Area Kulit Lain; 23. Dasar Make Up / Alas Bedak untuk Mata;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 63 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 24. Bedak Badan; 26. Bedak Badan Antiseptik; 27. Bedak Bayi; 28. Bedak Wajah; 29. Bedak Cair; 30. Bedak Dingin; 161. Bedak Perawatan Kaki; 31. Sabun Mandi Bayi, Padat; 160. Sabun Cuci Tangan, Padat; 32. Sabun Mandi, Padat; 33. Sabun Mandi Antiseptik, Padat; 34. Wangi-Wangian untuk Bayi; 38. Pewangi Badan; 37. Eau de Cologne; 35. Eau de Toilette; 36. Eau de Parfum; 39. Parfum; 40. Sediaan Wangi- Wangian Lainnya; 41. Sabun Mandi (Cair); 159. Sabun Cuci Tangan (Cair); 42. Sabun Mandi Antiseptik (Cair); 43. Busa Mandi; 44. Minyak Mandi; 45. Garam Mandi; 46. Serbuk untuk Mandi; 64. Pembersih Rambut dan Badan; 157. Pembersih Rambut dan Badan Bayi; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 64 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 47. Sediaan Untuk Mandi Lainnya; 118. Sabun Mandi Bayi (Cair); 48. Lulur/Mangir; 50. Depilatori; 51. Deodoran; 52. Antiperspiran; 53. Deodoran- Antiperspiran; 54. Pewarna Rambut; 55. Pemudar Warna Rambut/Hair Lightener; 56. Aktivator/ Developer; 57. Tata Rias Rambut Fantasi; 58. Pengeriting Rambut; 59. Neutralizer; 60. Pelurus Rambut; 61. Penataan Rambut; 62. Sampo; 158. Dry Shampoo; 63. Sampo Ketombe; 69. Hair Dressing; 66. Kondisioner; 67. Hair Creambath; 156. Hair Mask; 68. Tonik Rambut; 65. Sampo Bayi; 155. Sediaan Rambut Lainnya; 120. Sediaan Rambut Bayi Lainnya; 70. Sediaan Pra Cukur; 71. Sediaan Cukur; 114. Sediaan Pasca Cukur; 154. Sediaan Cukur Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 65 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Lainnya; 72. Sediaan Untuk Alis; 73. Bayangan Mata; 74. Eye Liner; 75. Mascara; 153. Lem Bulu Mata; 76. Sediaan Rias Mata lainnya; 83. Pembersih Rias Mata; 77. Bedak Padat; 78. Perona Pipi; 79. Tata Rias Panggung; 82. Sediaan Rias Wajah lainnya; 84. Pembersih Kulit Muka; 85. Penyegar Kulit Muka; 86. Astringent; 89. Lip Color; 88. Lip Liner; 87. Lip Gloss; 91. Lip Care; 152. Lip Make Up Remover; 92. Pasta Gigi; 93. Mouth Washes; 164. Penyegar mulut; 151. Sediaan Pemutih Gigi; 97. Top Coat; 96. Base Coat; 98. Nail Dryer; 99. Nail Extender/Nail elongator; 100. Nail Strengthener; 102. Pewarna Kuku; 103. Pembersih Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420082 Kelompok Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Kesehatan 10420083 Klasifikasi Kapasitas Inti - 66 - Konsep Definisi (3) (4) [K01537] Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan; Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. [K00721] Kapasitas inti; Klasifikasi dari level terpenuhinya kapasitas inti. Kapasitas inti ini meliputi: (1) Undang-undang, kebijakan,dan pembiayaan nasional; (2) Koordinasi dan komunikasi Titik Fokus Nasional; (3) Pengawasan; (4) Tanggapan; (5) Kesiapan; (6) Komunikasi risiko; (7) Sumber Daya Manusia; (8) Laboratorium; (9) Tempat masuk; (10) Peristiwa zoonosis; (11)
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Pewarna Kuku; 104. Cuticle Remover/Softener; 150. Sediaan Manikur dan Pedikur; 105. Sediaan Kuku Lainnya; 121. External Intimate Hygiene; 107. Sediaan Tabir Surya; 108. Sediaan Mandi Surya; 117. Sediaan untuk Menggelapkan Kulit Tanpa Berjemur; 110. Krim Pencerah Kulit Sekitar Mata; 109. Pencerah Kulit; 111. Wrinkle Smoothing; 112. Skin Aging Product; 113. Penyamar Kerut Kulit Sekitar Mata; 1. Lebih besar dari 10%; 2. Lebih besar dari 25%; 1. Level <1: prasyarat (level dasar); 2. Level 1: input dan proses; 3. Level 2: output dan hasil; 4. Level 3: tambahan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420084 Kondisi Gizi Anak Usia 0-4 Tahun 10420085 Nomor Izin Edar Obat 10420086 Nomor Izin Edar Obat Tradisional 10420087 Nomor Izin Edar Suplemen Kesehatan 10420088 Nomor Notifikasi Kosmetik Konsep (3) [K02050] Status Gizi Anak; [K02057] Stunting; [K02320] Wasting; [K00629] Izin Edar Obat; [K01238] Obat; [K00628] Izin Edar; [K01245] Obat Tradisional; [K00628] Izin Edar; [K02087] Suplemen Kesehatan; [K01237] Notifikasi Kosmetika; [K00988] Kosmetika; - 67 - Definisi (4) Keamanan pangan; (12) Peristiwa kimia; (13)Darurat nuklir. Keadaan gizi anak usia 0-4 tahun yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang tercatat pada catatan/buku kontrol, dan dilakukan di posyandu/puskesmas/rumah sakit selama 3 bulan terakhir. Nomor yang diberikan kepada suatu produk obat maupun makanan yang mengajukan izin edar, serta untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat dan bermutu. Nomor yang diberikan kepada suatu produk obat tradisional sebagai bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor yang diberikan kepada suatu produk suplemen kesehatan sebagai bentuk persetujuan registrasi suplemen kesehatan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor identitas izin untuk rangkaian kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan kosmetika yang beredar di indonesia.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Kurang gizi (Wasting); 2. Kerdil (Stunting); 3. Tidak ada catatan; 8. Tidak tahu;
NA. Produk Daftar Baru Kosmetik yang berasal dari benua asia; NB. Produk Daftar Baru Kosmetik yang berasal dari benua australia; NC. Produk Daftar Baru Kosmetik yang berasal dari benua eropa;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410089 Persentase Anak Berusia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif 10410090 Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 10410091 Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Merokok 10410092 Persentase Anak Usia 24-59 Bulan yang Berkembang dengan Baik 10410093 Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya Konsep (3) [K00091] Anak; [K00031] Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; [K00091] Anak; [K00583] Imunisasi Dasar; [K00582] Imunisasi; [K00091] Anak; [K01173] Merokok; [K00098] Anak Usia Dini Berkembang Dengan Baik; [K01709] Pertumbuhan Anak; - 68 - Definisi (4) Bagian dari populasi anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif atau Perbandingan antara jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan jumlah usia bayi 0-5 bulan. Bagian dari populasi anak berusia 12- 23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau perbandingan antara jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah anak usia 12-23 bulan. Bagian dari populasi anak berusia 5- 17 tahun yang merokok atau perbandingan antara jumlah anak 5- 17 tahun yang merokok dengan jumlah anak 5-17 tahun. Bagian dari seluruh anak usia 24-59 bulan pada periode tertentu, yang berkembang dengan baik. Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0-59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8x dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) ND. Produk Daftar Baru Kosmetik yang berasal dari benua afrika; NE. Produk Daftar Baru Kosmetik yang berasal dari benua amerika; NKIT. Produk Kit adalah beberapa produk daftar baru kosmetik yang dikemas dalam 1 kemasan; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410094 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 10410095 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal 10410096 Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan 10410097 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi 10410098 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal 10410099 Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Konsep (3) [K00206] Balita; [K00583] Imunisasi Dasar; [K00582] Imunisasi; [K01365] Pelayanan Neonatal; [K00927] Ketersediaan Obat; [K00923] Keterjangkauan Obat; [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; - 69 - Definisi (4) motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan balita dicatat menggunakan ceklis buku KIA atau KPSP (kartu pra skrining perkembangan) atau instrument baku lainnya. Bagian dari populasi anak umur 0-59 bulan, yang menerima imunisasi dasar lengkap yaitu berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali). Bagian dari populasi bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan neonatal. Bagian dari fasilitas kesehatan, yang memiliki serangkaian obat-obatan berkualitas yang tersedia dan terjangkau. Bagian dari populasi Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi baik pabrikan maupuan berbasis pangan lokal. Kurang Energi Kronik pada ibu hamil ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm. Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal. Bagian dari populasi ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sesuai standar, yaitu minimal 90 tablet selama masa kehamilan. TTD sekurang-kurangnya Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410100 Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 10410101 Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap 10410102 Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 10410103 Persentase Kasus Meninggal COVID- 19 10410104 Persentase Kesembuhan COVID-19 10410105 Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Konsep (3) [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K01239] Obat Esensial; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K02302] Vaksin; [K00584] Imunisasi Dasar Lengkap; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K00476] Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); [K00735] Kasus Konfirmasi COVID-19; [K00839] Kematian; [K00738] Kasus Sembuh COVID-19; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); - 70 - Definisi (4) mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat esensial. Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki atau menyediakan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella. Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 (melaksanakan 5 kluster germas) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan serta melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung 5 kluster Germas minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan/atau mitra potensial. Bagian dari seluruh pasien kasus konfirmasi COVID-19, yang terkonfirmasi meninggal. Bagian dari seluruh pasien kasus konfirmasi COVID-19, yang terkonfirmasi sembuh . Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
persen Persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410106 Persentase Obat Memenuhi Syarat 10410107 Persentase Obat Tradisional Ekspor 10410108 Persentase Obat Tradisional Lokal 10410109 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 10410110 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan 10410111 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Konsep (3) [K01245] Obat Tradisional; [K01238] Obat; [K00988] Kosmetika; [K02087] Suplemen Kesehatan; [K01245] Obat Tradisional; [K01245] Obat Tradisional; [K01422] Pemuda; [K01647] Perempuan; [K01824] Proses Melahirkan/Kelahiran; [K00233] Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR); [K01422] Pemuda; [K01647] Perempuan; [K01824] Proses Melahirkan/Kelahiran; [K01422] Pemuda; [K01647] Perempuan; [K01824] Proses Melahirkan/Kelahiran; [K00443] Fasilitas Kesehatan; - 71 - Definisi (4) (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2)pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan gangguan mental; (5) pemeriksaan gangguan kognitif; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesa perilaku berisiko. Bagian dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, yang memenuhi syarat, yaitu memiliki nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, memenuhi ketentuan penandaan, memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Bagian dari seluruh obat yang diedarkan keluar daerah pabean, yang merupakan obat tradisional. Bagian dari seluruh obat yang diproduksi di Indonesia, yang merupakan obat tradisional. Bagian dari populasi pemuda perempuan yang pernah melahirkan, yang melahirkan hidup bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Bagian dari populasi pemuda perempuan pernah kawin, yang pernah melahirkan hidup. Bagian dari pemuda perempuan yang pernah melahirkan, yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410112 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Dibantu Tenaga Kesehatan 10410113 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Berobat Sendiri dan Rawat Jalan 10410114 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengalami Sakit (Morbiditas Lansia) 10410115 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengobati Sendiri 10410116 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Rawat Jalan 10410117 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Tidak Melakukan Tindakan Pengobatan Konsep (3) [K01422] Pemuda; [K01647] Perempuan; [K01824] Proses Melahirkan/Kelahiran; [K02174] Tenaga Kesehatan; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01851] Rawat Jalan; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01851] Rawat Jalan; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); - 72 - Definisi (4) Bagian dari pemuda perempuan yang pernah melahirkan, yang pernah melahirkan dibantu tenaga kesehatan. Bagian dari populasi penduduk usia 60 tahun ke atasyang mengalami keluhan kesehatan, yang melakukan tindakan pengobatan sendiri dan rawat jalan selama mengalami keluhan kesehatan. Bagian dari populasi penduduk usia 60 tahun ke atas, yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Bagian dari populasi penduduk usia 60 tahun ke atas yang mengalami keluhan kesehatan, yang hanya melakukan tindakan pengobatan sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra) selama mengalami keluhan kesehatan. Bagian dari populasi penduduk usia 60 tahun ke atas yang mengalami keluhan kesehatan, yang hanya melakukan tindakan pengobatan dengan rawat jalan (memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap) selama mengalami keluhan kesehatan. Bagian dari populasi penduduk usia 60 tahun ke atas yang mengalami keluhan kesehatan, yang tidak melakukan tindakan pengobatan apapun selama mengalami keluhan kesehatan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (2) 10410118 Persentase (1) Penduduk Umur >=15 Tahun yang Merokok 10410119 Persentase Penduduk Usia 10- 18 Tahun yang Merokok 10410120 Persentase Penduduk Usia 15- 59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 10410121 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan 10410122 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01173] Merokok; [K01476] Penduduk; [K01173] Merokok; [K01361] Pelayanan Kesehatan; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K01851] Rawat Jalan; - 73 - Definisi (4) Bagian dari populasi penduduk umur >=15 tahun,yang merokok selama sebulan terakhir. Bagian dari populasi penduduk usia 10-18 tahun yang merokok. Bagian dari populasi penduduk 15-64 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia produktif sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; dan (4) anamnesa perilaku berisiko. Bagian dari populasi penduduk, yang mempunyai keluhan kesehatan dalam periode waktu tertentu. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu, yang pernah rawat jalan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066]
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kesehatan dan Rawat Jalan 10410123 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Alasan Lainnya 10410124 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Fasilitas Kesehatan Tidak Beroperasi Karena Covid-19 10410125 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Khawatir Terpapar Covid-19 10410126 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Mengobati Sendiri 10410127 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Merasa Tidak Perlu Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00074] Alasan utama tidak rawat jalan lainnya; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00072] Alasan utama tidak rawat jalan fasilitas kesehatan tidak beroperasi karena COVID-19; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00073] Alasan utama tidak rawat jalan khawatir terpapar COVID-19; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00075] Alasan utama tidak rawat jalan mengobati sendiri; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00076] Alasan utama tidak rawat jalan merasa tidak perlu; - 74 - Definisi (4) Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan alasan lainnya. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan fasilitas kesehatan tidak beroperasi akibat Covid-19. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan khawatir terpapar COVID-19. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan mengobati sendiri. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan merasa tidak perlu. Klasifikasi Penyajian (5) Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Kode SDS Nama Data (2) 10410128 Persentase (1) Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Tidak Ada Sarana Transportasi 10410129 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Tidak Ada yang Mendampingi 10410130 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Tidak Punya Biaya Berobat 10410131 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Tidak Punya Biaya Transpor 10410132 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Karena Waktu Tunggu Pelayanan Lama 10410133 Persentase Pengeluaran untuk Layanan Pokok Kesehatan terhadap Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00077] Alasan utama tidak rawat jalan tidak ada sarana transportasi; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00078] Alasan utama tidak rawat jalan tidak ada yang mendampingi; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00079] Alasan utama tidak rawat jalan tidak punya biaya berobat; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00080] Alasan utama tidak rawat jalan tidak punya biaya transpor; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan kesehatan; [K00081] Alasan utama tidak rawat jalan waktu tunggu pelayanan lama; [K01532] Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan; - 75 - Definisi (4) Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan tidak ada sarana transportasi. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan tidak ada yang mendampingi. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan tidak punya biaya berobat. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan tidak punya biaya transpor. Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu dan tidak rawat jalan, yang dikarenakan waktu tunggu pelayanan lama. Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan yang dialokasikan dari Anggaran Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Total Belanja Pemerintah 10410134 Persentase Pengeluaran untuk Layanan Pokok Perlindungan Sosial terhadap Total Belanja Pemerintah 10410135 Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline 50 Ton Penggunaan Merkuri 10410136 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 10410137 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Terakhir Dilahirkan Ditolong oleh Dokter 10410138 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Konsep (3) [K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K01534] Pengeluaran Pemerintah untuk Perlindungan Sosial; [K01580] Pengurangan Merkuri; [K01569] Penghapusan Merkuri; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; [K02174] Tenaga Kesehatan; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; [K00397] Dokter; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; - 76 - Definisi (4) Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk perlindungan sosial yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbandingan jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri tahun berjalan terhadap jumlah baseline merkuri yang telah ditetapkan. Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (faskes) dengan ditolong tenaga kesehatan (nakes). Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh dokter (dokter kandungan dan dokter umum). Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh dukun. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) dan Anak Terakhir Dilahirkan Ditolong oleh Dukun 10410139 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Terakhir Dilahirkan Ditolong oleh Penolong Kelahiran Lainnya 10410140 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Terakhir Dilahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Lain 10410141 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dan Anak Terakhir Dilahirkan Ditolong oleh Bidan 10410142 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Konsep (3) [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; [K02174] Tenaga Kesehatan; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K01587] Penolong Kelahiran; [K00287] Bidan; [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K00443] Fasilitas Kesehatan; - 77 - Definisi (4) Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh penolong kelahiran lainnya (termasuk tidak ada penolong persalinan). Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan lain. Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh bidan. Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10520001] Distribusi
Kode SDS Nama Data (1) (2) Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan 10410143 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 10410144 Persentase Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun 10410145 Persentase Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Konsep (3) [K01648] Perempuan Pernah Kawin; [K02177] Tenaga Kesehatan Terlatih; [K02051] Status Hidup Bersama; [K02299] Usia Kawin Pertama; [K02051] Status Hidup Bersama; - 78 - Definisi (4) Bagian dari populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan). Bagian dari seluruh perempuan berusia 20-24 tahun, yang usia saat kawin pertama atau hidup bersama pertama kali sebelum berusia 15 tahun. Bagian dari seluruh perempuan berusia 20-24 tahun, yang usia saat kawin pertama atau hidup bersama Klasifikasi Penyajian (5) Pendapatan; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10420024] Jenis Tenaga Kesehatan Terlatih; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang
Kode SDS Nama Data (1) (2) Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun 10410146 Persentase Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi 10410147 Persentase Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Layanan Kesehatan 10410148 Persentase Produk Suplemen Kesehatan 10410149 Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Konsep (3) [K02299] Usia Kawin Pertama; [K01176] Metode Kontrasepsi Modern; [K00787] Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB); [K01269] Otonomi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Hak- hak Reproduksi; [K02087] Suplemen Kesehatan; [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); - 79 - Definisi (4) pertama kali sebelum berusia 18 tahun. Bagian dari perempuan berusia reproduksi 15- 49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern. Bagian dari perempuan berusia reproduksi 15-49 tahun, yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun. Bagian dari seluruh produk suplemen kesehatan yang diterbitkan, yang merupakan produk lokal atau impor. Bagian dari popiulasi puskesmas yang telah terpenuhi/memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga Klasifikasi Penyajian (5) Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120063] Status Perkawinan; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10120066] Umur/Usia; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah; [10420022] Jenis Permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kesehatan Sesuai Standar 10410150 Persentase Puskesmas Tanpa Dokter 10410151 Persentase Remaja Putri yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 10410152 Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin Campak 10410153 Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin DPT3 10410154 Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Konsep (3) [K02174] Tenaga Kesehatan; [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); [K00397] Dokter; [K01364] Pelayanan Masa Sebelum Hamil; [K02302] Vaksin; [K00091] Anak; [K00091] Anak; [K02302] Vaksin; [K02302] Vaksin; - 80 - Definisi (4) promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, serta ahli teknologi aboratorium medik, sesuai standar minimal 1 untuk masing- masing jenis tenaga kesehatan. Bagian dari populasi puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, baik berstatus ASN atau Non ASN, baik ditempatkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bagian dari remaja putri atau siswi SMP dan SMA sederajat yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai standar yaitu sebanyak 52 tablet dalam 1 tahun. Bagian dari populasi anak, yang telah menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu. Bagian dari populasi bayi berusia 12- 23 bulan, yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu. Bagian dari populasi bayi, yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin Konjugasi Pneumokokus 10410155 Persentase Unmet Need Pelayanan Kesehatan 10410156 Persentase Vaksinasi COVID-19 Dosis Lengkap 10410157 Persentase Vaksinasi COVID-19 Dosis Lengkap pada Lansia 10410158 Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun 10410159 Prevalensi Ketidakcukupan Konsep (3) [K02250] Unmet Need Pelayanan Kesehatan; [K02302] Vaksin; [K00320] COVID-19; [K02302] Vaksin; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00102] Anemia; [K00576] Ibu Hamil Anemia; [K00930] Ketidakcukupan - 81 - Definisi (4) direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu. Bagian dari populasi penduduk, yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu. Bagian dari penduduk 6-59 tahun yang telah memeroleh/menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap (dosis 1 dan 2). Bagian dari penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) yang telah memeroleh/menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap (dosis 1 dan 2). Bagian dari seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu, yang menderita anemia. Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi Klasifikasi Penyajian (5) [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi
Kode SDS Nama Data (1) (2) Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 10410160 Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 Tahun 10410161 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat 10410162 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita) 10410163 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi Konsep (3) Konsumsi Pangan (Undernourishment); [K01246] Obesitas (gemuk/sangat gemuk); [K02030] Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES); [K02057] Stunting; [K02129] Tekanan Darah Tinggi; - 82 - Definisi (4) pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Bagian dari populasi penduduk umur >=18 tahun, dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) >=25. Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) berdasarkan skala referensi global. Bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Bagian dari populasi penduduk umur >=18 tahun, dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/ atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Klasifikasi Penyajian (5) Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10420078] Kategori Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410164 Prevalensi Wasting (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun 10410165 Rasio Konsumsi Alkohol Penduduk 15 Tahun Keatas Per Kapita Setahun 10410166 Rata-Rata Tahunan Materi Partikulat Halus PM 10 10410167 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 10420168 Status Air Minum 10420169 Status Keberadaan Caregiver atau Pemberi Rawat atau Pengasuh atau Wali 10410170 Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB) Konsep (3) [K02320] Wasting; [K01476] Penduduk; [K00089] Alkohol; [K01287] Partikulat Halus PM 10; [K01753] Pola Pangan Harapan (PPH); [K00025] Air Minum; [K00312] Caregiver atau Pemberi Rawat atau Pengasuh atau Wali; [K02230] Tuberkulosis (TB); [K00739] Kasus TB; - 83 - Definisi (4) Bagian dari populasi anak balita, yang menderita kurus atau sangat kurus. Rata-rata volume minuman keras/beralkohol yang dikonsumsi pada populasi penduduk 15 tahun ke atas dalam setahun terakhir. Rata-rata tahunan PM 10 di perkotaan untuk setiap penduduk. Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Pengkategorian kelayakan kondisi air yang diminum. Kondisi ada atau tidaknya sorang yang bertugas sebagai pemberi rawat, pengasuh, pendamping, caregiver, atau wali, baik yang merupakan anggota keluarga atau bukan anggota keluarga. Banyaknya kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah;
1. Air Minum Layak; 2. Air Minum Tidak Layak; 1. Ya, Anggota Keluarga; 2. Ya, Bukan Anggota Keluarga; 3. Tinggal Sendiri; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Persentase Rata
rata Rata
rata Indeks
Tingkat Satuan (8) persen liter per kapita ugram per meter kubik
kasus perseratus
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410171 Tingkat Kasus Konfirmasi Baru Covid-19 10410172 Tingkat Kejadian Malaria 10410173 Tingkat Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan 10420174 Tingkat Kesulitan atau Gangguan dalam Belajar atau Kemampuan Intelektual 10420175 Tingkat Kesulitan atau Gangguan Menggerakkan atau Menggunakan Tangan atau Jari Konsep (3) [K00735] Kasus Konfirmasi COVID-19; [K00320] COVID-19; [K01133] Malaria; [K02174] Tenaga Kesehatan; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; - 84 - Definisi (4) muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. Banyaknya kasus konfirmasi COVID- 19 dengan pemantauan kontak erat selama 7 hari terakhir pada setiap seratus ribu penduduk. Angka yang menunjukkan endemisitas/tingkat penularan malaria yang digambarkan dengan insidens malaria pada tiap 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Indeks ini biasa disebut ini Annual Parasite Incidence (API). Angka yang menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 100.000 penduduk. Tingkat kesulitan seseorang dalam belajar atau kemampuan intelektual dibandingkan dengan penduduk yang sebaya. Taraf kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari dalam mengambil/menggenggam/memungut sesuatu, dengan salah satu atau kedua tangan, dengan atau tanpa memakai alat bantu, ataupun dengan atau tanpa bantuan orang lain. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10420023] Jenis Tenaga Kesehatan; -
1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; Ukuran (7) Tingkat Tingkat Tingkat
Satuan (8) ribu penduduk kasus perseratus ribu per minggu kejadian perseribu orang tenaga kesehatan perseratus ribu penduduk
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420176 Tingkat Kesulitan atau Gangguan Mengingat atau Berkonsentrasi 10420177 Tingkat Kesulitan atau Gangguan Pendengaran 10420178 Tingkat Kesulitan atau Gangguan Penglihatan Konsep (3) [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; - 85 - Definisi (4) Taraf kesulitan mengingat/berkonsentrasi dalam mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi baik masa lalu maupun baru saja terjadi atau untuk tetap fokus pada satu tugas hingga tugas tersebut selesai tanpa terganggu dengan hal- hal lain. Taraf kesulitan seseorang dalam penggunaan telinga (dengan atau tanpa alat bantu dengar) dan kapasitas pendengaran mereka untuk mengetahui hal-hal yang dikatakan kepada mereka atau suara dari aktivitas di sekitar mereka, termasuk tanda bahaya, baik disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, kecelakaan, atau lanjut usia. Taraf kesulitan/gangguan dalam melihat objek, membedakan terang dan gelap, melihat warna dominan, dan mendefinisikan suatu benda di
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentr asi yaitu kesulitan mengingat/berkonsentr asi yang terbagi menjadi sama sekali tidak bisa, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan, dan tidak mengalami kesulitan; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan, tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan, tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10420179 Tingkat Kesulitan Gangguan Berbicara atau Komunikasi 10420180 Tingkat Kesulitan Gangguan Mengendalikan Perilaku 10420181 Tingkat Kesulitan/Gangguan Berjalan/Naik Tangga 10420182 Tingkat Kesulitan/Gangguan untuk Mengurus Diri Sendiri Konsep (3) [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; - 86 - Definisi (4) sekitarnya, baik setelah menggunakan kacamata/lensa kontak plus/minus (kacamata biasa). Taraf kesulitan atau gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor fisik, atau faktor psikis individu itu sendiri. Taraf kesulitan untuk mengendalikan perilaku seperti umumnya penduduk usia sebaya. Taraf kesulitan seseorang untuk berjalan/naik tangga, dengan atau tanpa memakai alat bantu ataupun dengan atau tanpa bantuan orang lain. Taraf kesulitan/gangguan mengurus diri sendiri untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, berpakaian, buang air kecil (BAK), buang air besar (BAB).
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan, tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak; 3. Ya, sedikit; 4. Tidak mengalami kesulitan; 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10410183 Tingkat Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit/Bed Occupation Rate (BOR) Covid-19 10410184 Tingkat Pemeriksaan Covid-19 10410185 Tingkat Penemuan Kasus Baru Kusta 10410186 Tingkat Tes Positif/Positivity Rate Covid-19 10410187 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) 10520001 Distribusi Pendapatan 10510002 Indeks Daya Saing Daerah Konsep (3) [K00320] COVID-19; [K00320] COVID-19; [K01012] Kusta; [K00320] COVID-19; [K02240] Umur/Usia; [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga; [K00366] Daya Saing Daerah; - 87 - Definisi (4) Bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia, yang terpakai untuk pasien COVID-19. Banyaknya orang yang dites atau diperiksa Covid-19 pada setiap 1000 penduduk per minggu melalui uji laboratorium baik menggunakan NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) maupun RDT-Ag (Rapid Diagnostic Test Antigen). Banyaknya kasus kusta baru yang ditemukan pada periode tertentu pada setiap 100.000 penduduk. Tingkat penularan Covid-19 di masyarakat yang dapat diketahui melalui banyaknya orang yang terdeteksi positif COVID-19 dibagi dengan total jumlah orang yang diperiksa. Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pengelompokan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; -
1. 40% terbawah; 2. 40% menengah; 3. 20% teratas; [32020026] Wilayah;
Persentase Tingkat
Rasio Persentase
rata
Indeks Satuan (8) persen orang perseribu penduduk kasus perseratus ribu penduduk persen tahun
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10510003 Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) 10510004 Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2) 10510005 Jumlah Pendapatan Sebulan 10510006 Jumlah Penduduk Miskin Konsep (3) [K01479] Penduduk Miskin; [K01479] Penduduk Miskin; [K01457] Pendapatan Individu; [K01479] Penduduk Miskin; - 88 - Definisi (4) dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini dapat menunjukan sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang mengindikasikan besarnya ketimpangan yang terjadi antar-penduduk miskin. Besarnya pendapatan seluruh ART yang bekerja maupun berusaha, yang biasanya rutin diterima setiap bulan, terdiri dari: 1) Upah/gaji, termasuk tunjangan, honor, uang transport/makan, dsb. 2) Hasil usaha atau surplus usaha rumah tangga, seperti pendapatan dari kos- kosan/kontrakan, warung/kios, ojek, dsb. 3) Transfer tunai, seperti uang pensiun, kiriman uang dari orang tua/anak yang biasanya rutin diterima setiap bulan, dsb. Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Indeks Indeks
rupiah orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10520007 Kelompok Pengeluaran Konsumen 10520008 Kuintil Pengeluaran 10510009 Median Pengeluaran per Kapita 10510010 Persentase Penduduk Miskin Konsep (3) [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga; [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga; [K01528] Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT); [K01479] Penduduk Miskin; - 89 - Definisi (4) kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. Pengelompokan pengeluaran konsumen atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Pengelompokan pengeluaran ke dalam lima kelompok yang sama besar setelah diurutkan mulai pengeluaran yang terkecil (kuintil 1) hingga terbesar (kuintil 5). Semakin tinggi kuintil pengeluaran menunjukkan semakin sejahtera. Nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran per kapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Bagian dari populasi penduduk, yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Makanan, minuman, dan tembakau; 2. Pakaian dan alas kaki; 3. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; 4. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; 5. Kesehatan; 6. Transportasi; 7. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; 8. Rekreasi, olahraga, dan budaya; 9. Pendidikan; 10. Penyediaan makanan dan minuman/restoran; 11. Perawatan pribadi dan jasa lainnya; 1. Kuintil 1; 2. Kuintil 2; 3. Kuintil 3; 4. Kuintil 4; 5. Kuintil 5; [32020026] Wilayah;
Nilai Persentase
rupiah persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10510011 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan 10510012 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 10510013 Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan 10610001 Daya Listrik Terpasang 10620002 Jenis Akses Internet Utama Konsep (3) [K01457] Pendapatan Individu; [K00116] Angka-Angka Per Kapita; [K01528] Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT); [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga; [K00720] Kapasitas Daya Terpasang; [K01162] Mengakses Internet; - 90 - Definisi (4) kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri, dan rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran. Total biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap anggota rumah tangga selama sebulan, yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada kota rujukan dan tahun rujukan tertentu. Besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban. Jenis akses internet yang paling sering digunakan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
0. Tidak menggunakan internet;
Persentase Rata
rata Rata
rata Daya
Satuan (8) persen rupiah per kapita ribu rupiah per kapita watt
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620003 Jenis Atap Terluas 10620004 Jenis Bahan Bakar/Energi Utama untuk Memasak 10620005 Jenis Dinding Terluas 10620006 Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Konsep (3) [K00171] Atap; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K00186] Bahan Bakar; [K00385] Dinding; [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); - 91 - Definisi (4) Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan. Bahan bakar/energi yang paling sering digunakan untuk memasak oleh keluarga. Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, d, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya. Jenis perlindungan kesehatan yang dikuti peserta dengan cara membayar iuran agar memperoleh manfaat
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Internet dan TV digital langganan; 2. WiFi; 3. Internet Handphone; 1. Beton; 2. Genteng; 3. Seng; 4. Asbes; 5. Bambu; 6. Kayu/sirap; 7. Jerami/ijuk/daun- daunan/rumbia; 8. Lainnya; 01. Listrik; 02. Elpiji 5,5 kg/blue gaz; 03. Gas elpiji 12 kg; 04. Gas elpiji 3 kg; 05. Gas kota/meteran PGN; 06. Biogas; 07. Minyak Tanah; 08. Briket; 09. Arang; 10. Kayu bakar; 11. Lainnya; 12. Tidak memasak; 1. Tembok; 2. Plesteran anyaman bambu/kawat; 3. Kayu/Papan/ Gypsum/GRC/ Calciboard; 4. Anyaman bambu; 5. Batang kayu; 6. Bambu; 7. Lainnya; 0. Tidak memiliki; 1. PBI JKN; 2. JKN Mandiri;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620007 Jenis Kloset 10620008 Jenis Lantai Terluas 10620009 Jenis Penggunaan Internet dalam Usaha Utama 10620010 Jenis Perizinan Usaha Utama Konsep (3) [K00869] Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial; [K00938] Kloset; [K01056] Lantai; [K01164] Menggunakan Internet; [K00633] Izin Usaha; - 92 - Definisi (4) pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat pembuangan/penampungan akhir, meliputi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, cemplung/cubluk. Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya. Jenis pemanfaatan internet untuk menunjang kegiatan usaha utama. Jenis perizinan yang diberikan oleh lembaga berwenang atas usaha utama yang dimiliki.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 4. JKN Pemberi Kerja; 8. Jamkes lainnya; 99. Tidak tahu; 1. Leher angsa; 2. Plengsengan dengan tutup; 3. Plengsengan tanpa tutup; 4. Cemplung/cubluk; 1. Marmer/granit; 2. Keramik; 3. Parket/vinil/karpet; 4. Ubin/tegel/teraso; 5. Kayu/papan; 6. Semen/bata merah; 7. Bambu; 8. Tanah; 9. Lainnya; 00. Tidak menggunakan internet; 01. Sebagai Sarana Komunikasi; 02. Untuk Mencari Informasi; 04. Sebagai Pemasaran/Iklan; 08. Sebagai Sarana Penjualan Produk/Output; 16. Sebagai Pembelian dan/atau Produksi; 32. Lainnya; 01. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 02. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 03. Nomor Register Perusahaan (NRP); 04. Nomor Induk
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610011 Jumlah Anak Sekolah pada Keluarga 25 Persen Termiskin yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) 10610012 Jumlah Keluarga 20 Persen Termiskin yang Mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) 10610013 Jumlah Keluarga 25 Persen Termiskin yang Mengikuti Program Bantuan Sosial Sembako Konsep (3) [K00094] Anak Sekolah; [K01804] Program Indonesia Pintar (PIP); [K00829] Keluarga; [K00831] Keluarga Miskin; [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); [K00829] Keluarga; [K00831] Keluarga Miskin; [K01800] Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT); - 93 - Definisi (4) Banyaknya anak yang berstatus sekolah pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Banyaknya keluarga yang berada pada kelompok 20 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam setahun terakhir. Banyaknya keluarga yang berada pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau menerima manfaat dari Program Bantuan Sosial Sembako dalam setahun terakhir. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) Berusaha (NIB); 05. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); 06. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); 07. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB); 08. Surat Keputusan Badan Hukum (SKBH); 09. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (APPT); 10. Surat izin lainnya; 11. Belum memiliki izin usaha; 12. Surat Izin Gangguan; - [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
orang keluarga
keluarga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610014 Jumlah Keluarga 40 Persen Termiskin yang Mengikuti Program BLT Desa 10610015 Jumlah Keluarga Miskin yang Memiliki Ternak 10610016 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan 10610017 Jumlah Korban Terorisme 10610018 Jumlah Pekerja Dibayar 10610019 Jumlah Pekerja Tidak Dibayar 10610020 Jumlah Penduduk yang Memiliki Usaha yang Mengikuti Konsep (3) [K00831] Keluarga Miskin; [K01797] Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; [K00831] Keluarga Miskin; [K02197] Ternak; [K00832] Keluarga Penerima Manfaat (KPM); [K00226] Bantuan Sosial Pangan (BSP); [K00974] Korban; [K02200] Terorisme; [K01306] Pekerja; [K01306] Pekerja; [K01476] Penduduk; [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR); - 94 - Definisi (4) Banyaknya keluarga yang berada pada kelompok 40 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam setahun terakhir. Banyaknya keluarga miskin yang memiliki aset ternak besar minimal seekor sapi/kerbau/kuda/babi/domba. Banyaknya keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dan pangan. Banyaknya orang yang mengalami kerugian dari tindak perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Banyaknya pekerja yang bekerja dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Banyaknya pekerja yang telah bekerja pada suatu kegiatan usaha akan tetapi tidak ada kesepakatan akan menerima upah/bayaran dalam 1 bulan ke depan atau berstatus sebagai pekerja keluarga. Banyaknya penduduk yang memiliki usaha yang mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
keluarga keluarga
keluarga orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 10610021 Jumlah penduduk yang memiliki usaha yang mengikuti program UMi 10610022 Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 10610023 Jumlah Usaha Sendiri/Bersama yang Dimiliki 10620024 Kelas/Tingkat Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki 10620025 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar - 95 - Konsep Definisi (3) (4) [K01476] Penduduk; [K01812] Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); [K00677] Jaminan Sosial; [K01740] Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan; Banyaknya penduduk yang memiliki usaha yang mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Banyaknya orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. [K02261] Usaha; Banyaknya kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. [K00823] Kelas tertinggi; Kelas/tingkat terakhir atau paling tinggi yang pernah/sedang diduduki yang dilalui seseorang pada pendidikan formal dan nonformal, sesuai kelas/tingkat/Satuan Kredit Kompetensi (SKK)/Satuan Kredit Semester (SKS) pada masing-masing jenjang pendidikan. [K01954] Sanitasi Dasar; Status terkait hal memiliki dan menggunakan tempat buang air besar. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [23020050] Status Penanaman Modal; [23020047] Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja; [32020026] Wilayah;
1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5; 6. 6; 7. 7; 8. tamat dan lulus; 1. Ada, digunakan hanya Anggota Keluarga sendiri; 2. Ada, digunakan bersama Anggota Keluarga dari keluarga tertentu; 3. Ada, di MCK komunal; 4. Ada, di MCK umum/siapapun Ukuran (7) Jumlah Total Total
Orang orang
unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610026 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal 10620027 Memiliki kesulitan/gangguan /disabilitas 10610028 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua 10610029 Persentase Anak- Anak Berusia 0-59 Bulan yang Ditinggalkan Sendirian atau Dalam Pengasuhan Anak Lain yang Berusia Kurang Dari 10 Tahun Konsep (3) [K01056] Lantai; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; [K01261] Orang Tua; [K00091] Anak; [K00097] Anak Usia Dibawah 10 Tahun; [K00207] Balita Ditinggalkan Sendiri; - 96 - Definisi (4) Luas alas suatu ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk keperluan sehari-hari, dan dihitung maksimal sebatas yang terlindung atap rumah. Kesulitan/gangguan/disabilitas yang paling berat dialami sehingga menyebabkan keterbatasan dalam kegiatan/aktivitas sehari-hari. Bagian dari populasi anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua atau perbandingan antara anak usia 0-17 tahun dan belum kawin yang tidak tinggal bersama kedua orang tua (kedua orang tua bukan ART/meninggal/tidak tahu keberadaannya) dan anak usia 0-17 tahun dan belum kawin. Bagian dari populasi penduduk berusia 0-59 bulan, yang ditinggalkan sendirian atau dalam pengasuhan anak lain yang berusia kurang dari 10 tahun selama lebih dari 1 (satu) jam setidaknya sekali dalam seminggu terakhir. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; menggunakan; 5. Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan; 6. Tidak ada fasilitas; -
1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan sama sekali; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Luas
meter persegi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610030 Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak 10610031 Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 10610032 Persentase Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 10610033 Persentase Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 10610034 Persentase Keluarga Penerima Bantuan Sosial Sembako/ Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 10610035 Persentase Keluarga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 10610036 Persentase Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 10610037 Persentase Keluarga Penerima Subsidi Listrik Konsep (3) [K00206] Balita; [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); [K00829] Keluarga; [K01491] Penerima Bantuan Iuran (PBI); [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); [K00295] BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI); [K00829] Keluarga; [K01797] Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; [K00829] Keluarga; [K01800] Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT); [K00829] Keluarga; [K01804] Program Indonesia Pintar (PIP); [K00829] Keluarga; [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); [K00829] Keluarga; [K01820] Program Subsidi Listrik; - 97 - Definisi (4) Bagian dari populasi balita (0-4 tahun), yang dalam seminggu terakhir pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam. Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan. Bagian dari populasi keluarga yang menerima manfaat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagian dari populasi keluarga, yang menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bagian dari populasi keluarga yang menerima bantuan sosial sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT). Bagian dari populasi keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Bagian dari populasi keluarga yang memenuhi kualifikasi tertentu dan menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Bagian dari populasi keluarga yang menerima program subsidi listrik. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610038 Persentase Keluarga Penerima Subsidi LPG 3 kg 10610039 Persentase Keluarga yang Anggota Keluarganya Menerima Program Kartu Prakerja 10610040 Persentase Keluarga yang Anggota Keluarganya Menerima Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 10610041 Persentase Keluarga yang Anggota Keluarganya Menerima Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 10610042 Persentase Keluarga yang Anggota Keluarganya Menerima Subsidi Pupuk 10610043 Persentase Keluarga yang Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga di Bidang Pertanian Tanaman Padi dan Palawija 10610044 Persentase Keluarga yang Memiliki Anak Berumur 0-4 Tahun dengan Kondisi Kurang Gizi 10610045 Persentase Keluarga yang Memiliki Anak Sekolah Konsep (3) [K00829] Keluarga; [K01821] Program Subsidi LPG; [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01816] Program Pra- Kerja; [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01812] Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR); [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01801] Program Bantuan Subsidi Pupuk; [K00829] Keluarga; [K01058] Lapangan Usaha; [K00858] Kepala keluarga; [K00829] Keluarga; [K00829] Keluarga; [K00094] Anak Sekolah; - 98 - Definisi (4) Bagian dari populasi keluarga yang menerima proram subsidi LPG 3 kilogram. Bagian dari populasi keluarga yang anggota keluarganya menerima Program Kartu Prakerja. Bagian dari populasi keluarga, dengan anggota keluarga sebagai penerima Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai penerima subdsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagian dari populasi keluarga dengan anggota keluarga sebagai penerima subsidi pupuk. Bagian dari populasi keluarga yang lapangan usaha utama kepala keluarganya di bidang pertanian tanaman padi dan palawija. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anak berumur 0-4 tahun dengan kondisi kurang gizi. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga yang masih bersekolah pada Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan; [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610046 Persentase Keluarga yang Memiliki Anak Usia 0-6 Tahun 10610047 Persentase Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga dengan Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun 10610048 Persentase Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga dengan Status Masih Sekolah di Perguruan Tinggi dan Menyandang Disabilitas 10610049 Persentase Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga Lanjut Usia (Lansia) 10610050 Persentase Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga Stunting 10610051 Persentase Keluarga yang Memiliki Ibu Hamil 10610052 Persentase Keluarga yang Memiliki Penyandang Disabilitas Berat Konsep (3) [K00829] Keluarga; [K00096] Anak Usia 0-6 Tahun; [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01594] Penyakit Kronis; [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01142] Masih Sekolah; [K01651] Perguruan Tinggi; [K01596] Penyandang Disabilitas; [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00829] Keluarga; [K00106] Anggota Keluarga; [K02057] Stunting; [K00829] Keluarga; [K00803] Kehamilan; [K00829] Keluarga; [K01596] Penyandang Disabilitas; - 99 - Definisi (4) jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga yang mengalami keluhan kesehatan kronis/menahun. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan status masih sekolah di perguruan tinggi dan menyandang disabilitas. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota keluarga stunting. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga perempuan yang sedang hamil. Bagian dari populasi keluarga, yang terdapat minimal satu anggota keluarga (tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga) merupakan penyandang disabilitas berat hingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan/atau sepanjang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan; [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610053 Persentase Keluarga yang Memiliki Usaha Kecil 10610054 Persentase Keluarga yang Memiliki Usaha Menengah 10610055 Persentase Keluarga yang Memiliki Usaha Mikro 10610056 Persentase Keluarga yang Memiliki Usaha Ultra Mikro 10610057 Persentase Keluarga yang Tinggal di Rumah Kontrak/Sewa 10610058 Persentase Keluarga yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni 10610059 Persentase Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Penerima Manfaat 10610060 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Konsep (3) [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K00829] Keluarga; [K02274] Usaha Mikro; [K00851] Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K00829] Keluarga; [K02297] Usaha Ultra Mikro; [K00829] Keluarga; [K00215] Bangunan Tempat Tinggal; [K02154] Tempat Tinggal Sewa; [K02151] Tempat Tinggal Kontrak; [K00829] Keluarga; [K01934] Rumah tidak layak huni; [K01260] Orang Miskin; [K00832] Keluarga Penerima Manfaat (KPM); [K01476] Penduduk; [K01479] Penduduk Miskin; - 100 - Definisi (4) hidupnya bergantung pada orang lain, serta tidak mampu menghidupi diri sendiri. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki usaha kecil (usaha berskala kecil). Bagian dari populasi keluarga yang memiliki usaha menengah (usaha berskala menengah). Bagian dari populasi keluarga, yang memiliki usaha berskala mikro. Bagian dari populasi keluarga yang memiliki Usaha Ultra Mikro (usaha berskala ultra mikro). Bagian dari populasi keluarga yang tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa. Bagian dari total keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Bagian dari penduduk miskin dan rentan miskin yang menerima program perlindungan sosial PBI. Bagian dari populasi penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan yang dihitung secara nasional. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan;
[32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan; [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia;
Kode SDS Nama Data (2) 10610061 Persentase (1) Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) 10610062 Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 10610063 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor 10610064 Persentase Penduduk yang Memiliki Jamkesda 10610065 Persentase Penduduk yang Menerima Program Perlindungan Sosial 10610066 Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K00294] BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI); [K01476] Penduduk; [K00295] BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI); [K01476] Penduduk; [K00675] Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor; [K01476] Penduduk; [K00679] Jamkesda; [K02024] Sistem Perlindungan Sosial; [K01805] Program Jaminan Sosial; [K00673] Jaminan Kesehatan; [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); - 101 - Definisi (4) Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki jaminan kesehatan perusahaan/kantor. Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki Jamkesda. Bagian dari populasi penduduk, yang menjadi penerima program perlindungan sosial PBI JKN. Bagian dari populasi penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah), yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas; [10120066] Umur/Usia; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10610067 Persentase Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 10610068 Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat 10620069 Rentang Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/ Tinja Terdekat 10620070 Rentang Nilai Omzet Usaha Utama Per Bulan 10620071 Status Disabilitas Konsep (3) [K00678] Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan; [K00671] Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); [K00670] Jaminan Hari Tua (JHT); [K00676] Jaminan Pensiun (JP); [K00672] Jaminan Kematian (JKM); [K00677] Jaminan Sosial; [K01685] Perlindungan Sosial; [K00103] Anggaran; [K02072] Sumber Air Minum; [K02143] Tempat Pembuangan Limbah/Kotoran/Tinja; [K01255] Omzet; [K00388] Disabilitas; - 102 - Definisi (4) Bagian dari seluruh pekerja, yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu. Bagian dari total belanja pemerintah pusat, yang direncanakan untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. Rentang jarak yang diukur dari tempat sumber air minum utama yang digunakan sehari-hari sampai tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat di lingkungan keluarga tersebut. Rentang nilai seluruh uang yang biasanya didapat dari hasil usaha dalam jangka waktu satu bulan dan belum dikurangi dengan biaya pokok produksi, upah pekerja dan lain-lain dari usaha utama. Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
1. < 10 meter; 2. >= 10 meter; 3. Tidak tahu;
1. < 5 Juta (ultra mikro); 2. 5-<15 Juta (ultra mikro); 3. 5-<25 Juta (ultra mikro); 4. 25 - <167 Juta (mikro); 5. 167 - < 1.250 Juta (kecil); 6. 1.250 - < 4.167 Juta (menengah); 7. = 4.167 Juta (besar); 1. Disabilitas; 2. Non Disabilitas; Ukuran (7) Persentase Persentase
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620072 Status Keberadaan Anggota Keluarga 10620073 Status Kehamilan Konsep (3) [K00106] Anggota Keluarga; [K00829] Keluarga; [K00803] Kehamilan; - 103 - Definisi (4) kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (seeing difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects). Status keberadaan orang-orang yang nama dan biodata dirinya tercantum dalam Kartu Keluarga. Keadaan terkait hamil atau tidaknya seorang wanita pada rentang 10-54 tahun yang berstatus kawin, cerai hidup atau cerai mati.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Tinggal bersama keluarga; 2. Meninggal; 3. Tidak tinggal bersama keluarga/pindah ke wilayah (daerah) lain di Indonesia; 4. Tidak tinggal bersama keluarga/pindah ke luar negeri; 5. Anggota keluarga baru; 6. Tidak ditemukan; 1. Ya; 2. Tidak;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620074 Status Keikutsertaan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 10620075 Status Keikutsertaan dalam Program Bantuan Pemerintah Daerah 10620076 Status Keikutsertaan dalam Program Bantuan Sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 10620077 Status Keikutsertaan dalam Program Bantuan Subsidi Pupuk 10620078 Status Keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) 10620079 Status Keikutsertaan dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konsep (3) [K01797] Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; [K01798] Program Bantuan Pemerintah Daerah; [K01800] Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT); [K01801] Program Bantuan Subsidi Pupuk; [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR); - 104 - Definisi (4) Keadaan keluarga miskin dalam suatu program pemberian uang tunai atau bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) selama setahun terakhir. Keadaan keluarga yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk fisik, nonfisik, tunai, nontunai,rutin, nonrutin, pelatihan, pendampingan usaha maupun bentuk lain. Keadaan keluarga yang memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga dapat memperoleh bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah dengan nilai tertentu perKPM setiap bulan. Keadaan suatu keluarga dengan kriteria tertentu sehingga dapat mengikuti program pemberian bantuan berupa potongan harga pupuk. Keadaan suatu keluarga yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial. Keadaan debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif yang memenuhi kriteria namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, sehingga dapat mengikuti program kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Ya; 2. Tidak; 1`. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 8. Tidak tahu;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620080 Status Keikutsertaan dalam Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 10620081 Status Keikutsertaan dalam Program Pra-Kerja 10620082 Status Keikutsertaan dalam Program Subsidi LPG 10620083 Status Keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) 10620084 Status Keikutsetaan dalam Program Subsidi Listrik 10620085 Status Kepemilikan AC 10620086 Status Kepemilikan Emas/Perhiasan Minimal 10 gram Konsep (3) [K01812] Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); [K01816] Program Pra- Kerja; [K01821] Program Subsidi LPG; [K01804] Program Indonesia Pintar (PIP); [K01820] Program Subsidi Listrik; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; - 105 - Definisi (4) Keadaan suatu keluarga yang memiliki usaha mikro pada lapisan terbawah dan belum bisa mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keadaan seseorang yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat mengikuti program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan, dapat berupa berupa bantuan biaya untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Keadaan suatu keluarga dalam program pemberian subsidi atau potongan harga LPG tabung tiga kilogran bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Tindakan ikut serta dalam program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Keadaan suatu keluarga dalam program pemberian subsidi listrik atau pemotongan biaya listrik bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu dalam setahun terakhir. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa air conditioner (AC). Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa emas atau perhiasan minimal 10 gram.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Ya; 2. Tidak; 8. Tidak tahu; 1. Ya; 2. Tidak; 8. Tidak tahu; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 8. Tidak tahu; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620087 Status Kepemilikan Jaminan Ketenagakerjaan 10620088 Status Kepemilikan kapal/perahu motor 10620089 Status Kepemilikan Komputer/Laptop/ Tablet 10620090 Status Kepemilikan Lahan Selain yang Ditempati 10620091 Status Kepemilikan Lemari Es/Kulkas 10620092 Status Kepemilikan Mobil 10620093 Status Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 10620094 Status Kepemilikan Pemanas Air/Water Heater Konsep (3) [K00678] Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00865] Kepemilikan Lahan; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K02309] Wajib Pajak; [K01230] Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; - 106 - Definisi (4) Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) jaminan yang dimiliki oleh seorang pekerja yang dapat berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, jaminan hari tua (JHT), dan/atau jaminan pensiun. Kepemilikan aset bergerak berupa kapal/perahu motor (yang memiliki mesin). Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa komputer, laptop atau tablet. Status kepemilikan lahan selain lahan yang ditempati atau digunakan sebagai tempat tinggal saat ini. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa lemari es/kulkas. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa mobil. Kondisi punya atau tidaknya seseorang atau badan atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, baik dapat dibuktikan dengan adanya kartu NPWP tercetak maupun tidak. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa pemanas air/water heater yang berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan air dengan
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 0. Tidak memiliki; 1. BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; 2. BPJS Jaminan Kematian; 4. BPJS Jaminan Hari Tua; 8. BPJS Jaminan Pensiun; 16. Pensiun/Jaminan hari tua lainnya (Taspen/Program Pensiun Swasta); 99. Tidak Tahu; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ada, dapat menunjukkan; 2. Ada, tidak dapat menunjukkan; 3. Tidak ada; 1. Ya; 2. Tidak;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620095 Status Kepemilikan Perahu 10620096 Status Kepemilikan Rekening Aktif atau Dompet Digital 10620097 Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Selain yang Ditempati 10620098 Status Kepemilikan Sepeda 10620099 Status Kepemilikan sepeda motor 10620100 Status Kepemilikan Smartphone 10620101 Status Kepemilikan Tabung Gas 5,5 kg atau Lebih 10620102 Status Kepemilikan Telepon Rumah/PSTN 10620103 Status Kepemilikan Televisi Layar Datar Minimal 30 Inch 10620104 Status Kepemilikan Usaha Sendiri/Bersama Konsep (3) [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K01872] Rekening Aktif; [K00409] Dompet digital; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K02261] Usaha; - 107 - Definisi (4) memanfaatkan energi listrik. Pemanas air/water heater yang dimaksud umumnya digunakan untuk mandi (bukan teko listrik). Kepemilikan aset bergerak berupa perahu tanpa mesin/motor. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) rekening aktif atau dompet digital. Aset tetap/tidak bergerak yang dimiliki berupa rumah/bangunan di tempat lain selain rumah/bangunan yang ditempati sekarang. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa sepeda. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa sepeda motor. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa smartphone. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa tabung gas berukuran 5,5 kilogram atau lebih. Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa telepon rumah/PSTN (Public Switched Telephone Network). Status kepemilikan (memiliki atau tidaknya) aset bergerak berupa televisi (TV) layar datar dengan diagonal layar minimal 30 inchi. Televisi layar datar yang dimaksud adalah TV layar LED/LCD (bukan televisi tabung). Keberadaan usaha yang dimiliki oleh anggota rumah tangga, baik dengan
Penyajian (5) Klasifikasi 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; 1. Ya; 2. Tidak; Isian (6)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10620105 Status Kesejahteraan 10620106 Status Partisipasi Sekolah 10620107 Sumber Air Minum Utama 10620108 Sumber Penerangan Utama 10620109 Tempat Pembuangan Akhir Tinja Konsep (3) [K00907] Kesejahteraan Sosial; [K00847] Kemiskinan; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K02072] Sumber Air Minum; [K02081] Sumber Penerangan; [K02142] Tempat Pembuangan Akhir Tinja; - 108 - Definisi (4) usaha milik sendiri maupun milik bersama. Status kesejahteraan keluarga dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Partisipasi penduduk berusia 5 tahun ke atas dalam bersekolah. Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari anggota keluarga. Sumber energi yang paling banyak digunakan keluarga dalam menghasilkan cahaya untuk menyinari suatu tempat/ruangan. Tempat akhir tinja di pembuangan, baik melalui saluran ataupun tidak.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Sangat Miskin; 2. Miskin; 3. Rentan Miskin; 4. Tidak Miskin; 1. Tidak/belum pernah sekolah; 2. Masih sekolah; 3. Tidak bersekolah lagi; 1. Air kemasan bermerk; 2. Air isi ulang; 3. Leding; 4. Sumur bor/pompa; 5. Sumur terlindung; 6. Sumur tak terlindung; 7. Mata air terlindung; 8. Mata air tak terlindung; 9. Air permukaan (sungai/danau/ waduk/kolam/irigasi); 10. Air hujan; 11. Lainnya; 1. Listrik PLN dengan meteran; 2. Listrik PLN tanpa meteran; 3. Listrik Non-PLN; 4. Bukan listrik; 1. Tangki septik; 2. IPAL; 3. Kolam/sawah/ sungai/danau/laut; 4. Lubang tanah; 5. Pantai/tanah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710001 Indeks Desa 10720002 Jenis Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan 10720003 Jenis Sumber Air Konsep (3) [K00371] Desa; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K01019] Lahan; [K02071] Sumber Air; - 109 - Definisi (4) Angka yang mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa, yang menjadi salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bukti yang menjadi dasar kepemilikan dan/atau penguasaan suatu luasan lahan. Kategori tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; lapang/kebun; 6. Lainnya; -
1. Sertifikat Hak Milik; 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan; 3. Sertifikat Hak Guna Usaha; 4. Sertifikat Hak Pakai; 5. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; 6. Akta (Jual Beli/ Waris/Hibah/Lelang); 7. Leter C/Girik/ Petok D/Sejenisnya; 8. Tanah Garapan/ Tanah Gogol Gilir; 9. Lainnya; 10. Tidak Ada Bukti Kepemilikan; 1. Air kemasan bermerk; 2. Air isi ulang; 3. Leding meteran; 4. Leding eceran; 5. Sumur bor/pompa; 6. Sumur terlindung; 7. Sumur tak terlindung; 8. Mata air tak terlindung; 9. Mata air tak terlindung; Ukuran (7) Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10720004 Jenis Tempat Pembuangan akhir tinja 10710005 Jumlah Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 10710006 Jumlah Fasilitas Perumahan 10710007 Jumlah Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri 10710008 Jumlah Keluarga dengan Akses Air Minum Layak Konsep (3) [K02142] Tempat Pembuangan Akhir Tinja; [K00224] Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); [K00449] Fasilitas Perumahan; [K00609] Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri; [K00829] Keluarga; [K00027] Air Minum Layak; - 110 - Definisi (4) Jenis tempat atau sarana untuk pembuangan akhir tinja. Banyaknya pemberian Komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Banyaknya fasilitas perumahan yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri. Banyaknya Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri. Banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum layak yang berasal dari sumber yang terlindung seperti leding, sumur Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
10. Air permukaan (sungai/ danau/ waduk/kolam/irigasi); 11. AIr hujan; 12. Lainnya; 1. Tangki septik, jika penampungan akhir tinjanya berupa tangki/bak kedap air.; 2. Instalasi pengelolaan air limbah, (IPAL) jika penampungan akhir tinjanya berupa saluran pembuangan akhir limbah (SPAL).; 3. Lubang tanah, jika limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/ tembok (tidak kedap air).; 4. Lainnya; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
unit keluarga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710009 Jumlah Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak 10710010 Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 10710011 Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 10710012 Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 10710013 Jumlah Penduduk dengan Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar (JFPD) 10710014 Jumlah Penduduk dengan Akses pada Layanan Air Minum (JPAM) Konsep (3) [K00829] Keluarga; [K00451] Fasilitas Sanitasi Layak; [K00829] Keluarga; [K00611] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); [K00829] Keluarga; [K00612] Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); [K00829] Keluarga; [K02145] Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); [K01476] Penduduk; [K00045] Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar; [K01476] Penduduk; [K00046] Akses pada layanan air minum; [K00038] Akses Air Minum Aman; [K00039] Akses Air Minum Layak; - 111 - Definisi (4) bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh keluarga sendiri atau bersama dengan keluarga lain tertentu. Banyaknya keluarga yang tercakup dalam layanan pengelolaan air limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi baku mutu air limbah. Banyaknya keluarga yang tercakup dalam layanan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat. Banyaknya keluarga yang tercakup dalam layanan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di satuan wilayah (desa) yang mempunyai fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Banyaknya penduduk yang mempunyai akses pada air minum yang bersumber dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan yang dialirkan dengan pipa. Mata air dan sumur bor/galian tersebut harus berjarak Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
keluarga keluarga
keluarga keluarga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710015 Jumlah Penduduk dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar (JPSD) 10710016 Jumlah Pengembangan Kawasan Permukiman 10710017 Jumlah Rumah Khusus 10710018 Jumlah Rumah Susun 10710019 Jumlah Rumah Tangga - 112 - Konsep Definisi (3) (4) [K01476] Penduduk; [K00048] Akses pada Layanan Sanitasi Dasar; [K00050] Akses Sanitasi Aman; [K00759] Kawasan Permukiman; lebih > 10 meter dari tempat pembuangan limbah dan tangki septik. Banyaknya penduduk yang mempunyai akses pada jamban leher angsa yang berfungsi dengan pembuangan limbah tangki septik. Jamban yang digunakan merupakan jamban yang hanya digunakan oleh rumah tangga sendiri. Banyaknya kawasan yang mendapatkan program pengembangan kawasan permukiman. [K01914] Rumah Khusus; Banyaknya rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. [K01923] Rumah Susun; Banyaknya bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. [K01925] Rumah Tangga; Banyaknya rumah tangga di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620008] Jenis Lantai Terluas; [10620005] Jenis Dinding Terluas; [10620003] Jenis Atap Terluas;
orang kawasan
rumah tangga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710020 Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga 10710021 Jumlah Satuan Rumah Susun 10710022 Luas Tanah Bangunan Tempat Tinggal 10720023 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga 10710024 Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak 10710025 Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak 10710026 Persentase Desa/Kelurahan Tepi Laut Konsep (3) [K01944] Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga; [K01974] Satuan Rumah Susun (Sarusun); [K00289] Bidang Tanah; [K00215] Bangunan Tempat Tinggal; [K00669] Jamban; [K00451] Fasilitas Sanitasi Layak; [K00091] Anak; [K02073] Sumber Air Minum Layak; [K00091] Anak; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00376] - 113 - Definisi (4) Banyaknya sambungan jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang. Banyaknya unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Luas bidang tanah dengan batas- batas yang jelas, yang didalamnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal beserta pekarangannya (jika ada). Jenis penggunaan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh mayoritas keluarga. Bagian populasi anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak atau Perbandingan antara jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dengan jumlah anak usia 0-17 tahun. Bagian dari populasi Anak berusia 0- 17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak atau perbandingan antara jumlah anak 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak terhadap jumlah anak usia 0-17 tahun. Bagian dari populasi desa/kelurangan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; 1. Jamban Sendiri; 2. Jamban Bersama; 3. Jamban Umum; 4. Bukan Jamban; - [32020026] Wilayah;
Luas
(8) sambungan unit
meter persegi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710027 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Dalam/Tepi/Sekitar Kawasan Hutan 10710028 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Lereng/Tebing/ Puncak 10710029 Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 atau Lebih 10710030 Persentase Rumah Rangga yang Menggunakan Gas 10710031 Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar atau Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air 10710032 Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak Konsep (3) Desa/Kelurahan Tepi Laut; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00745] Kawasan Hutan; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01093] Lereng; [K01832] Puncak/Tebing; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00855] Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; [K00471] Gas Rumah Tangga; [K01925] Rumah Tangga; [K00590] Indikator Pelayanan Dasar; [K01925] Rumah Tangga; [K00590] Indikator Pelayanan Dasar; [K00047] Akses pada Layanan Dasar; [K00053] Akses Sanitasi Layak Sendiri; [K00052] Akses Sanitasi Layak Bersama; [K00051] Akses Sanitasi Belum Layak; - 114 - Definisi (4) dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang. Bagian dari populasi desa/kelurahan yang terletak di dalam kawasan hutan, bersinggungan dengan kawasan hutan, atau berada di sekitar kawasan hutan. Bagian dari populasi desa/kelurahan yang berlokasi di lereng, tebing, atau puncak. Bagian dari populasi desa/kelurahan yang memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan gas (gas LPG dan/atau jaringan gas). Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun. Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710033 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Berupa Arang/Briket 10710034 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak berupa Gas/Elpiji 10710035 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Berupa Kayu Bakar 10710036 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Berupa Lainnya 10710037 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Berupa Listrik 10710038 Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Berupa Minyak Tanah 10710039 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bersama/Komunal Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; [K01925] Rumah Tangga; [K00188] Bahan Bakar Utama untuk Memasak; - 115 - Definisi (4) Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak berupa arang/briket. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak berupa gas/elpiji (gas elpiji kemasan tabung 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, maupun gas kota/biogas). Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak berupa kayu bakar. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak selain listrik, gas/elpiji, minyak tanah, arang/briket, kayu bakar, termasuk rumah tangga yang tidak memasak. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak berupa listrik. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan bahan bakar utama untuk memasak berupa minyak tanah. Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan bersama/komunal. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710040 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Berupa MCK Umum 10710041 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri 10710042 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai 100 Sampai 149 Meter Persegi 10710043 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai 150 Meter Persegi ke Atas 10710044 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai 20 Sampai 49 Meter Persegi 10710045 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai 50 Sampai 99 Meter Persegi 10710046 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Kurang dari Sama dengan 19 Meter Persegi 10710047 Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Hak Milik Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K00455] Fasilitas Tempat Buang Air Besar Berupa MCK Umum; [K00456] Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri; [K01925] Rumah Tangga; [K01056] Lantai; [K01925] Rumah Tangga; [K01056] Lantai; [K01925] Rumah Tangga; [K01056] Lantai; [K01925] Rumah Tangga; [K01056] Lantai; [K01925] Rumah Tangga; [K01056] Lantai; [K01925] Rumah Tangga; [K02153] Tempat Tinggal Milik Sendiri; [K00487] Hak Atas Hunian Terjamin; - 116 - Definisi (4) Bagian dari populasi rumah tangga, yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar berupa MCK umum. Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri dengan jumlah seluruh rumah tangga. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan luas lantai 100-149 meter persegi. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan luas lantai 150 meter persegi ke atas. Bagian dari populasi rumah tangga dengan luas lantai 20-49 meter persegi. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan luas lantai 50-99 meter persegi. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan luas lantai kurang dari sama dengan 19 meter persegi. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menghuni rumah milik sendiri. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan;
(8) persen Persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10710048 Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Sewa/Kontrak 10710049 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa 10710050 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya 10710051 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri 10710052 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Air dalam Kemasan 10710053 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Lainnya 10710054 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Leding 10710055 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K02154] Tempat Tinggal Sewa; [K01925] Rumah Tangga; [K02154] Tempat Tinggal Sewa; [K02151] Tempat Tinggal Kontrak; [K01925] Rumah Tangga; [K02152] Tempat Tinggal Lainnya; [K01925] Rumah Tangga; [K02153] Tempat Tinggal Milik Sendiri; [K01925] Rumah Tangga; [K00021] Air Dalam Kemasan; [K01925] Rumah Tangga; [K02072] Sumber Air Minum; [K01925] Rumah Tangga; [K00023] Air Leding; [K01925] Rumah Tangga; [K01147] Mata Air Tak Terlindung; - 117 - Definisi (4) Bagian dari populasi rumah tangga yang menghuni rumah sewa/kontrak. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menempati bangunan tempat tinggal kontrak/sewa. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menempati bangunan tempat tinggal selain milik sendiri/sewa/kontrak. Bagian dari populasi rumah tangga, yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa air dalam kemasan. Bagian dari populasi rumah tangga dengan sumber air minum berupa lainnya. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa leding. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa mata air tak terlindung. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Berupa Mata Air Tak Terlindung 10710056 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Mata Air Terlindung 10710057 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Pompa 10710058 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Sumur Tak Terlindung 10710059 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berupa Sumur Terlindung 10710060 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Berupa Bukan Listrik 10710061 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Berupa Listrik Non- PLN 10710062 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Namun Tidak Menggunakan 10710063 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K01148] Mata Air Terlindung; [K01925] Rumah Tangga; [K00029] Air Pompa/Sumur Bor; [K01925] Rumah Tangga; [K02083] Sumur Tak Terlindung; [K01925] Rumah Tangga; [K02084] Sumur Terlindung; [K01925] Rumah Tangga; [K00299] Bukan Listrik (Sumber Penerangan Utama); [K01925] Rumah Tangga; [K01110] Listrik Non- PLN; [K01925] Rumah Tangga; [K00453] Fasilitas Tempat Buang Air Besar; [K01925] Rumah Tangga; [K00025] Air Minum; [K02073] Sumber Air - 118 - Definisi (4) Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa mata air terlindung. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa pompa. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa sumur tak terlindung. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa sumur terlindung. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber penerangan utama berupa bukan listrik. Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber penerangan utama berupa listrik non-PLN. Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki fasilitas tempat buang air besar namun tidak menggunakan. Bagian dari populasi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman 10710064 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar 10710065 Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Air Minum Layak 10710066 Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Fasilitas Cuci Tangan (WASH) 10710067 Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar 10820001 Cara Penyampaian Berkas Pengaduan 10810002 Clearance Rate Terorisme Konsep (3) Minum Layak; [K00038] Akses Air Minum Aman; [K01925] Rumah Tangga; [K00453] Fasilitas Tempat Buang Air Besar; [K01976] Sekolah; [K00027] Air Minum Layak; [K01976] Sekolah; [K01159] Mencuci Tangan dengan Sabun dan Air; [K01976] Sekolah; [K01954] Sanitasi Dasar; [K00272] Berkas Pengaduan; [K02200] Terorisme; - 119 - Definisi (4) water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Bagian dari populasi rumah tangga, yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Bagian dari populasi sekolah, dengan akses terhadap air minum layak. Bagian dari populasi sekolah, dengan akses terhadap fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua)/WASH. Bagian dari populasi sekolah, dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. Cara penyampaian dokumen oleh seseorang atau sekelompok orang, yang berisi pemberitahuan dan/atau laporan tentang adanya pelanggaran. Persentase penyelesaian kasus terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
1. Datang langsung; 2. Pos; 3. Fax; 4. Email; 5. Online; 6. Audiensi; 7. Diterima di lapangan/inisiatif/ proaktif/kondisi khusus; 8. Tidak ditujukan kepada Komnas HAM RI; - [32020026] Wilayah; Ukuran (7) Persentase Persentase Persentase Persentase
Kode SDS Nama Data (1) 10810003 (2) Indikator Kebebasan dari Kekerasan Bagi Jurnalis dan Awak Media 10820004 Jenis Dokumen Hukum 10820005 Jenis Kejahatan Kekerasan 10820006 Jenis Kekerasan Konsep (3) [K00708] Jurnalis; [K00809] Kekerasan; [K00816] Kekerasan terhadap Wartawan; [K00265] Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan; [K00401] Dokumen Hukum; [K00804] Kejahatan Kekerasan; [K00809] Kekerasan; - 120 - Definisi (4) Indikator kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media didekati dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang memberikan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers. Jenis dokumen hukum yang terpublish pada portal JDIHN.GO.ID. Pengkategorian dari tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang. Jenis perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Dokumen Hukum Tingkat Pusat; 2. Dokumen Hukum Tingkat daerah; 3. Perjanjian Kerja sama; 4. Dokumen Tingkat Perguruan Tinggi; 5. Instrumen Internasional; 6. Dokumen Era Kolonial; 7. Monografi; 8. Artikel (majalah hukum/kliping koran); 9. Putusan/ Yurisprudensi; 1. Pencurian dengan kekerasan; 2. Penganiayaan; 3. Pelecehan Seksual;
1. Kekerasan Seksual; 2. Kekerasan Fisik; 3. Kekerasan Emosional; 4. Kekerasan Fisik, Seksual atau Emosional; Ukuran (7) Indeks
- 121 - Kode SDS Nama Data Konsep Definisi (1) (2) (3) (4) 10820007 Jenis Kekerasan Seksual [K00813] Kekerasan Seksual; Jenis perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan kepada seseorang. 10820008 Jenis Pidana [K01749] Pidana Khusus; Jenis pidana yang diatur di luar kitab Khusus undang-undang hukum pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. 10820009 Jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan [K02245] Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Jenis unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di pemasyarakatan. 10810010 Jumlah Bantuan Hukum [K00220] Bantuan Hukum; 10810011 Jumlah Barang Rampasan (Baran) [K00229] Barang Rampasan (Baran); 10810012 Jumlah Barang Sitaan (Basan) [K00230] Barang Sitaan (Basan); 10810013 Jumlah Diversi Anak [K00396] Diversi Anak; Banyaknya jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Banyaknya benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara. Banyaknya benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Banyaknya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Seksual (kontak); 2. Seksual (non kontak); 1. Korupsi; 2. Terorisme; 3. Illegal Logging/ Pembalakan Liar; 4. Narkotika; 5. Human Trafficking/ Perdagangan Manusia; 6. Money Laundry/ Pencucian Uang; 7. Genosida; 1 . Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); 2. Rumah Tahanan Negara (Rutan); 3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); 4. Balai Pemasyarakatan (Bapas); 5. Rumah Penyimpan Benda Sitaan Negara (Rupbasan); - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
layanan barang
barang perkara
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10810014 Jumlah Dokumen Hukum 10810015 Jumlah Dokumen Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) 10810016 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan 10810017 Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif Setahun 10810018 Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi 10810019 Jumlah Kejahatan yang Konsep (3) [K00401] Dokumen Hukum; [K02023] Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI); [K00400] Dokumen Elektronik; [K00734] Kasus Kejahatan Pembunuhan; [K00389] Diskriminasi; [K00528] Hukum HAM Internasional; [K00785] Kebijakan yang Diskriminatif; [K00220] Bantuan Hukum; [K00805] Kejahatan Yang Dilaporkan; - 122 - Definisi (4) pidana ke proses di luar peradilan pidana. Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Banyaknya dokumen yang dipertukarkan pada sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum. Banyaknya kasus kejahatan pembunuhan yang diukur dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau dua belas (12) bulan terakhir. Banyaknya seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. Banyaknya kegiatan pendampingan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diluar pengadilan dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Banyaknya kejahatan yang dilaporkan (crime total) kepada polisi yang terjadi Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10820004] Jenis Dokumen Hukum;
dokumen dokumen
kasus kebijakan
kegiatan kasus
Kode SDS Nama Data (1) (2) Dilaporkan/Crime Total 10810020 Jumlah Kerangka Hukum/Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan yang Mengakui dan Melindungi Hak Akses untuk Perikanan Skala Kecil 10810021 Jumlah Kerja Sama Pemasyarakatan 10810022 Jumlah Klien Pemasyarakatan 10810023 Jumlah Konsumsi Narkoba 10810024 Jumlah Korban Kejahatan Kekerasan Konsep (3) [K00877] Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil; [K01403] Pembudi Daya Ikan; [K01404] Pembudi Daya Ikan Kecil; [K01219] Nelayan Kecil; [K01217] Nelayan; [K01633] Peraturan/Regulasi; [K00888] Kerja Sama Pemasyarakatan; [K00936] Klien Pemasyarakatan; [K01209] Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba); [K00979] Korban Kekerasan; [K00804] Kejahatan Kekerasan; [K00978] Korban Kejahatan Kekerasan; - 123 - Definisi (4) pada kurun waktu tertentu, biasanya disebut "Jumlah Lapor". Banyaknya kerangka aan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, yang menjadi indikasi adanya penerapan pengakuan dan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil. Banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan/atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Banyaknya orang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Banyaknya penggunaan atau pemakaian narkotika, psikotropika, dan obat/bahan berbahaya (narkoba) oleh penyalah guna narkoba. Banyaknya korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia;
[32020026] Wilayah; [10820005] Jenis Kejahatan Kekerasan;
dokumen kerja sama orang
gram jiwa
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10810025 Jumlah Narapidana 10810026 Jumlah Narapidana Bebas 10810027 Jumlah Pelaku Terorisme 10810028 Jumlah Pelanggaran Keamanan Ketertiban 10810029 Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 10810030 Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Konsep (3) [K01206] Narapida- [K01207] Narapidana Bebas; [K02200] Terorisme; [K01342] Pelanggaran Keamanan Ketertiban; [K00485] Hak Asasi Manusia (HAM); [K01341] Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); [K01432] Penanganan Pengaduan; [K00486] Hak Asasi Perempuan; [K00815] Kekerasan - 124 - Definisi (4) Banyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan yang berlaku. Banyaknya orang yang melakukan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. Banyaknya seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu dua belas bulan terakhir. Banyaknya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
[32020026] Wilayah; [10820001] Cara Penyampaian Berkas Pengaduan; [25020002] Jenis Berkas Pengaduan;
[32020026] Wilayah; [10820006] Jenis Kekerasan;
orang kejadian
dokumen/k eluhan kasus
Kode SDS Nama Data (1) (2) Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan terhadap Perempuan 10810031 Jumlah Penerima Batuan Hukum Litigasi 10810032 Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi 10810033 Jumlah Pidana Khusus 10810034 Jumlah Remisi 10810035 Jumlah Tahanan 10810036 Jumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 10810037 Jumlah Wilayah Kerja Instansi Penegak Hukum - 125 - Konsep Definisi (3) (4) Terhadap Perempuan; [K01434] Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Perempuan; [K01432] Penanganan Pengaduan; [K00220] Bantuan Hukum; [K01113] Litigasi; [K01990] Sengketa Informasi Publik; [K00601] Informasi Publik; [K01152] Mediasi; [K00033] Ajudikasi; kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau dua belas bulan terakhir. Banyaknya orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh pendampingan bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan atau gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi (diputus oleh Komisi Informasi) nonlitigasi. [K01749] Pidana Khusus; Banyaknya pidana yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Banyaknya narapidana dan anak yang mendapatkan pengurangan masa pidana yang memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. Banyaknya unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di pemasyarakatan. Banyaknya wilayah kerja yang mengimplementasikan Sistem Pertukaran data perkara pidana [K01876] Remisi; [K02093] Tahanan; [K02245] Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; [K02023] Sistem Peradilan Pidana Terpadu Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10820008] Jenis Pidana Khusus;
[32020026] Wilayah; [10820009] Jenis Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; [32020026] Wilayah;
orang kasus
orang unit
Kode SDS Nama Data (1) (2) yang Mengimple- mentasikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 10810038 Persentase Orang Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Litigasi 10810039 Persentase Orang Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Nonlitigasi 10810040 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pembebasan Biaya Perkara 10810041 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum 10810042 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 10810043 Persentase Penyelesaian Konsep (3) berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI); [K01260] Orang Miskin; [K00220] Bantuan Hukum; [K01490] Penerima Bantuan Hukum; [K01113] Litigasi; [K01260] Orang Miskin; [K00220] Bantuan Hukum; [K01490] Penerima Bantuan Hukum; [K01232] Non Litigasi; [K01066] Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; [K01068] Layanan Pembebasan Biaya Perkara; [K01066] Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; [K01759] Pos Bantuan Hukum atau Posbakum; [K01066] Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; [K02015] Sidang di Luar Gedung Pengadilan; [K00806] Kejahatan yang Diselesaikan; - 126 - Definisi (4) secara elektronik antar lembaga penegak hukum. Bagian dari seluruh pemohon bantuan hukum litigasi, yang berstatus miskin dan memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bagian dari seluruh pemohon bantuan hukum nonlitigasi, yang berstatus miskin dan memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bagian dari seluruh pemohon layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara pada kurun waktu tertentu, yang berstatus sebagai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan tersebut. Bagian dari seluruh pemohon layanan hukum berupa pos bantuan hukum pada kurun waktu tertentu, yang berstatus sebagai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan tersebut. Bagian dari seluruh pemohon layanan hukum berupa berupa sidang di luar gedung pengadilan pada kurun waktu tertentu, yang berstatus sebagai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan tersebut. Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kejahatan/Crime Clearance 10810044 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Diskriminasi dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya 10810045 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Pembatasan, Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan yang Mengatasnamakan Agama dan Kepercayaan 10810046 Persentase Rumah Tangga yang Salah Satu Anggota Rumah Tangganya Mengalami Perundungan/ Bullying 10810047 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Adanya Aturan Tertulis yang Mengatur Kesetaraan Dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya Konsep (3) [K00805] Kejahatan Yang Dilaporkan; [K01925] Rumah Tangga; [K01845] Ras; [K00440] Etnis; [K00911] Kesetaraan Ras dan Etnis; [K00909] Kesetaraan Kelompok Rentan; [K00910] Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan; [K01925] Rumah Tangga; [K01388] Pembatasan Kegiatan Keagamaan; [K00101] Ancaman Kekerasan; [K01565] Penggunaan Kekerasan; [K01925] Rumah Tangga; [K01715] Perundungan/Bullying; [K01925] Rumah Tangga; [K01845] Ras; [K00911] Kesetaraan Ras dan Etnis; [K00172] Aturan Tertulis; [K00440] Etnis; [K00910] Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan; - 127 - Definisi (4) tertentu, yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang anggota rumah tangganya ada yang mengalami diskriminasi atau perlakuan yang berbeda di dalam rumah tangga/sekolah/tempat bekerja/tempat pelayanan publik dalam hal kesetaraan laki-laki dan perempuan, keseteraan ras dan etnis, dan kelompok rentan terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Bagian dari seluruh rumah tangga yang anggota rumah tangganya ada yang ketika menjalankan ibadah pernah mengalami pembatasan, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama atau kepercayaan terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang anggota rumah tangganya ada yang mengalami perundungan/bullying di dalam rumah tangga/sekolah/tempat bekerja/tempat pelayanan publik atau tempat lainnya terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang merasa perlu/sangat perlu adanya aturan tertulis seperti Perda, Surat Edaran, dsb untuk mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan, ras dan etnis serta kelompok rentan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10810048 Prevalensi Anak Usia 13 -17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya 10810049 Proporsi Laki-laki Muda Umur 18-24 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun 10810050 Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan 10810051 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 10810052 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan 10810053 Proporsi Perempuan Muda Umur 18-24 Tahun yang Mengalami Konsep (3) [K00909] Kesetaraan Kelompok Rentan; [K00091] Anak; [K00809] Kekerasan; [K01477] Penduduk dalam Kategori Usia Muda; [K00813] Kekerasan Seksual; [K01476] Penduduk; [K00804] Kejahatan Kekerasan; [K00978] Korban Kejahatan Kekerasan; [K01476] Penduduk; [K01846] Rasa Aman; [K01476] Penduduk; [K00809] Kekerasan; [K00813] Kekerasan Seksual; [K00812] Kekerasan Fisik; [K00811] Kekerasan Emosional; [K01477] Penduduk dalam Kategori Usia Muda; - 128 - Definisi (4) Bagian dari seluruh anak umur 13-17 tahun, yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir atau suatu periode tertentu. Bagian dari laki-laki muda (usia 18- 24 tahun) yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (life-time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bagian dari penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam suatu periode waktu. Bagian dari penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (pada siang hari dan malam hari). Bagian dari perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan. Bagian dari perempuan muda (usia 18-24 tahun) yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Indikator ini melihat Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10820006] Jenis Kekerasan; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10820007] Jenis Kekerasan Seksual;
[32020026] Wilayah; [10820006] Jenis Kekerasan; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Persentase Proporsi
Proporsi Proporsi
Proporsi Proporsi
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun 10810054 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh 10810055 Proporsi Tahanan yang Melebihi Masa Penahanan Terhadap Seluruh Jumlah Tahanan 10810056 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan/Crime Clock 10810057 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate 10910001 Durasi Akses Internet 10910002 Durasi Membaca 10910003 Frekuensi Akses Internet 10910004 Frekuensi Membaca Konsep (3) [K00813] Kekerasan Seksual; [K01925] Rumah Tangga; [K00091] Anak; [K01512] Pengasuh; [K00531] Hukuman Fisik / Badan; [K00013] Agresi Psikologis; [K02093] Tahanan; [K01924] Rumah Tahanan Negara (Rutan); [K00805] Kejahatan Yang Dilaporkan; [K01476] Penduduk; [K00805] Kejahatan Yang Dilaporkan; [K00618] Internet; [K01162] Mengakses Internet; [K01155] Membaca Bahan Bacaan; [K00618] Internet; [K01162] Mengakses Internet; [K01155] Membaca Bahan Bacaan; - 129 - Definisi (4) pengalaman seumur hidup (life-time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bagian dari anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh. Bagian dari seluruh jumlah tahanan yang melebihi masa penahanannya. Selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Banyaknya penduduk yang terkena kejahatan perseratus ribu penduduk suatu periode tertentu. Angka ini dapat menggambarkan risiko penduduk terkena kejahatan pada suatu wilayah. Lama waktu aktivitas akses internet untuk mengakses bahan informasi per hari. Lamanya waktu membaca yang dilakukan per hari. Kekerapan penggunaan internet untuk mengakses bahan informasi per minggu . Kekerapan membaca bahan bacaan dalam seminggu dari berbagai media, baik itu cetak, non cetak, elektronik, audio visual, maupun yang lainnya. Klasifikasi Penyajian (5) [10820007] Jenis Kekerasan Seksual; [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Proporsi Proporsi
Waktu Tingkat
Waktu Waktu
Frekuensi Frekuensi
detik kejahatan perseratus ribu penduduk menit menit kali per minggu kali per minggu
Kode SDS Nama Data (1) 10910005 (2) Indeks Kegemaran Membaca 10920006 Jenis Pelaku Ekonomi Kreatif 10920007 Jenis Perpustakaan 10920008 Jenis Tenaga Perpustakaan 10920009 Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Konsep (3) [K00795] Kegemaran Membaca; [K00417] Ekonomi Kreatif; [K01694] Perpustakaan; [K01696] Perpustakaan Nasional; [K01699] Perpustakaan Umum; [K01695] Perpustakaan Khusus; [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K01842] Pustakawan; [K02187] Tenaga Teknis Perpustakaan; [K00647] Jabatan Fungsional Pustakawan; [K01842] Pustakawan; - 130 - Definisi (4) Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. Pengelompokan tenaga perpustakaan menjadi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pengelompokan pustakawan berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya terdiri dari Pustakawan Terampil dan Pustakawan Ahli. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
1. Pelaku Kreasi; 2. Pengelola Kekayaan Intelektual;
PN. Perpustakaan Nasional; PU. Perpustakaan Umum; PK. Perpustakaan Khusus; PS. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; PT. Perpustakaan Perguruan Tinggi; 1. Pustakawan; 2. Tenaga Teknis Perpustakaan; 1. Pustakawan Tingkat Terampil; 1.1. Pustakawan Pelaksana; 1.2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; 1.3. Pustakawan Penyelia; 2. Pustakawan Tingkat Ahli; 2.1. Pustakawan Pertama; 2.2. Pustakawan Muda; 2.3. Pustakawan Ukuran (7) Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910010 Jumlah Anak Sekolah pada Keluarga Miskin yang Tidak Memiliki Akses Internet 10910011 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Diadakan 10910012 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dipreservasi 10910013 Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Mengalami Kerusakan 10910014 Jumlah Buku Dibaca 10910015 Jumlah Jemaah Haji yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah 10910016 Jumlah Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) Konsep (3) [K00094] Anak Sekolah; [K00831] Keluarga Miskin; [K00829] Keluarga; [K00198] Bahan Perpustakaan; [K00198] Bahan Perpustakaan; [K00198] Bahan Perpustakaan; [K01155] Membaca Bahan Bacaan; [K00697] Jemaah Haji; [K00733] Karya Rekam; [K00732] Karya Cetak; - 131 - Definisi (4) Banyaknya anak pada keluarga miskin yang berstatus sekolah yang tidak memiliki akses internet. Banyaknya bahan perpustakaan yang diadakan melalui hasil pelaksanaan undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, pembelian, hadiah dan hibah, tukar menukar, hasil alih media koleksi dan terbitan sendiri. Banyaknya bahan perpustakaan yang dilakukan preservasi atau dilakukan suatu kegiatan yang bertujuan memperpanjang umur bahan pustaka dan informasi yang ada di dalamnya. Banyaknya semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang mengalami kerusakan. Banyaknya bahan bacaan berbentuk tercetak atau elektronik/digital yang bisa ditamatkan dalam jangka waktu tiga bulan. Banyaknya jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci Mekah yang disajikan menurut wilayah mencakup provinsi/kabupaten/kota. Banyaknya seruruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; Madya; 2.4. Pustakawan Utama; - [32020026] Wilayah;
Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) orang bahan perpustaka an bahan perpustaka an bahan perpustaka an buku orang koleksi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910017 Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara 10910018 Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Bahasa 10910019 Jumlah Naskah Kuno yang Dipreservasi 10910020 Jumlah Naskah Kuno yang Diteliti 10910021 Jumlah Naskah Kuno yang Mengalami Kerusakan 10910022 Jumlah Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif 10910023 Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif - 132 - Konsep Definisi (3) (4) [K01210] Naskah Kuno; Banyaknya naskah kuno yang dilakukan alih aksara atau proses pengalihkan aksara--aksara yang terdapat dalam naskah sumber ke dalam aksara Latin. [K01210] Naskah Kuno; Banyaknya naskah kuno yang dialih bahasa atau proses pengalih- bahasakan atau menerjemahkan bahasa dalam teks yang terdapat dalam naskah Nusantara ke dalam bahasa Indonesia. [K01210] Naskah Kuno; Banyaknya naskah kuno yang dilakukan preservasi atau dilakukan suatu kegiatan yang bertujuan memperpanjang umur bahan pustaka dan informasi yang ada di dalamnya. [K01210] Naskah Kuno; Banyaknya naskah kuno yang dilakukan penelitian naskah. [K01210] Naskah Kuno; Banyaknya dokumen tertulis yang [K00417] Ekonomi Kreatif; [K00420] Ekspor; [K00417] Ekonomi Kreatif; [K01426] Penanaman Modal; tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan, yang mengalami kerusakan. Nilai dari aktivitas perdagangan barang dan jasa produk ekonomi kreatif domestik dijual kepada pihak di luar negeri, transaksi ini terjadi antara pihak "residen" dengan "non- residen". Nilai realisasi penanaman modal atau investasi proyek di sektor ekonomi kreatif. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif;
[32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) naskah naskah naskah naskah naskah dolar Amerika Serikat dolar Amerika Serikat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910024 Jumlah Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 10910025 Jumlah Pojok Baca Digital (POCADI) 10910026 Jumlah Tenaga Fungsional Pustakawan 10910027 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 10910028 Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandardisasi dan/atau Tersertifikasi 10920029 Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910030 Persentase Anak Usia 5-17 tahun yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah - 133 - Konsep Definisi (3) [K00417] Ekonomi Kreatif; [K01228] Nilai Tambah; [K01752] Pojok Baca Digital (POCADI); [K00647] Jabatan Fungsional Pustakawan; (4) Selisih antara nilai produksi (output) dan biaya produksi dari suatu produk ekonomi kreatif. Banyaknya tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak, buku digital (ebook) dan bahan bacaan lainnya. Banyaknya orang yang menjabat sebagai tenaga fungsional pustakawan. [K00417] Ekonomi Kreatif; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); Banyaknya tenaga kerja atau orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. [K02261] Usaha; [K00417] Ekonomi Kreatif; Banyaknya usaha di bidang ekonomi kreatif yang telah terstandardisasi dan/atau tersertifikasi. [K01694] Perpustakaan; Kode identitas khusus pada setiap [K02317] Warisan Budaya; [K00091] Anak; [K02029] Situs Peninggalan Sejarah; unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/kota, dan kode unik untuk jenis perpustakaan tertentu. Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah dan/atau warisan budaya Indonesia (seperti: Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan; [10920009] Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan; [32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif;
(8) rupiah unit
unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) dan Warisan Budaya Indonesia 10910031 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan Atau Memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat 10910032 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlibat Dalam Pertunjukan Seni 10910033 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Terlibat dalam pertunjukan/ Pameran/Produksi Seni dan Tradisi 10910034 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah 10910035 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Konsep (3) [K00091] Anak; [K01694] Perpustakaan; [K00091] Anak; [K01711] Pertunjukan/Pameran Seni; [K01992] Seni; [K01711] Pertunjukan/Pameran Seni; [K02189] Terlibat dalam Pertunjukan/Pameran/ Produksi Seni; [K01338] Pelaku/Pendukung Seni; [K01476] Penduduk; [K01263] Organisasi; [K01265] Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah; [K01476] Penduduk; [K01166] Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan; - 134 - Definisi (4) candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.). Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang pernah mengunjungi perpustakaan (baik perpustakaan fisik maupun digital) atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir. Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya). Bagian dari seluruh penduduk berusia 5 tahun ke atas, yang dalam kurun waktu tertentu pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran/produksi seni dan tradisi sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya). Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah. Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam rentang waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 10910036 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar 10910037 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dan Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat Tersebut 10910038 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga 10910039 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengetahui Dongeng/Cerita Rakyat yang Ada di Indonesia Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01708] Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar (RT/RW/Dusun/Desa); [K01476] Penduduk; [K01708] Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar (RT/RW/Dusun/Desa); [K01157] Memberikan Saran/Pendapat; [K01476] Penduduk; [K01253] Olahraga; [K01476] Penduduk; [K00410] Dongeng; [K00315] Cerita Rakyat; - 135 - Definisi (4) Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar selama periode tertentu. Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas peserta kegiatan/pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam periode waktu tertentu, yang pernah memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang yang mengetahui dongeng/cerita rakyat yang ada di Indonesia. Pada Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2021, yang termasuk mengetahui dongeng/cerita rakyat: 1) Jika dapat menyebutkan judul dan menceritakan inti cerita; 2) Jika dapat menceritakan inti cerita meski tidak tahu judulnya. Tidak termasuk mengetahui dongeng/cerita rakyat jika hanya bisa menyebutkan judul tetapi tidak tahu inti ceritanya. Cerita rakyat/dongeng Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910040 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/ Pameran Seni 10910041 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengunjungi Tempat/Peninggalan Bersejarah/Warisan Budaya Kebendaaan 10910042 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Kegiatan Olahraga Tradisional 10910043 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Permainan Rakyat 10910044 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Tabungan/ Simpanan Berupa Uang Baik di Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01992] Seni; [K01711] Pertunjukan/Pameran Seni; [K01476] Penduduk; [K02029] Situs Peninggalan Sejarah; [K01167] Mengunjungi Museum/Situs Peninggalan Sejarah; [K01476] Penduduk; [K01254] Olahraga Tradisional; [K01476] Penduduk; [K01687] Permainan Rakyat; [K01476] Penduduk; - 136 - Definisi (4) tidak hanya terbatas pada buku yang tercetak, bisa juga cerita rakyat/dongeng yang belum tercetak yang diwariskan turun temurun secara lisan. Termasuk juga cerita adaptasi yang sudah secara turun menurun diceritakan dengan karakter yang menyesuikan budaya lokal, misal : cerita Cinderella diadaptasi menjadi cerita Upik Abu. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang dalam rentang waktu tertentu pernah menonton pertunjukan/pameran seni baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang dalam periode waktu tertentu pernah mengunjungi tempat/peninggalan bersejarah/warisan budaya kebendaaan di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, gua bersejarah, rumah adat, dsb.). Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang dalam setahun terakhir melakukan kegiatan olahraga tradisional. Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas, yang melakukan permainan rakyat selama setahun terakhir. Bagian dari seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas, yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang di lembaga keuangan (perbankan, koperasi) ataupun di non lembaga keuangan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (2) Lembaga Keuangan ataupun di Non Lembaga Keuangan 10910045 Persentase Rumah Tangga Melakukan Pengelolaan Sampah Dengan Cara Diangkut Petugas/Dibuang ke TPS/Dibuat Kompos/Didaur Ulang (1) 10910046 Persentase Rumah Tangga yang Bekerja Bersama untuk Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang Berbeda 10910047 Persentase Rumah Tangga yang di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sering Mengambil Keputusan dengan Cara Musyawarah 10910048 Persentase Rumah Tangga yang Melaporkan Perubahan Administrasi Kependudukan Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K01946] Sampah Diangkut Petugas; [K02146] Tempat Penampungan Sementara (TPS); [K01947] Sampah Dibuat Kompos; [K01948] Sampah Didaur Ulang; [K01925] Rumah Tangga; [K02212] Toleransi; [K01925] Rumah Tangga; [K01202] Musyawarah; [K01925] Rumah Tangga; [K01692] Pernikahan/Perkawinan; [K01693] Perpindahan; [K01637] Perceraian; - 137 - Definisi (4) Bagian dari seluruh rumah tangga, yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/dibuat kompos/didaur ulang. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang anggota rumah tangganya ada yang pernah bekerja bersama untuk membantu penyelenggaraan kegiatan terkait agama atau kepercayaan yang berbeda di wilayah tempat tinggal. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang pengambilan keputusan di lingkungan sekitar rumahnya sering dilakukan dengan cara musyawarah. Pada Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2021, jika sudah dilakukan musyawarah namun karena tidak menemui kesepakatan akhirnya dilanjutkan melalui pemungutan suara (voting), maka tetap dikategorikan melalui musyawarah. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang melaporkan perubahan administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian, atau perpindahan dalam lima tahun terakhir. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910049 Persentase Rumah Tangga yang Mengeluarkan Uang Melebihi Ketentuan atau Menggunakan Calo Ketika Berurusan dengan Petugas Layanan Publik 10910050 Persentase Rumah Tangga yang Menghadiri atau Menyelenggarakan Upacara Adat 10910051 Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan Bahwa Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih 10910052 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas 10910053 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Adanya Aturan Tertulis yang Melindungi dan Menjamin Kebebasan Masyarakat dalam Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K00308] Calo; [K01368] Pelayanan Publik; [K01925] Rumah Tangga; [K02252] Upacara adat; [K01171] Menyelenggarakan Upacara Adat; [K01165] Menghadiri Upacara Adat; [K01925] Rumah Tangga; [K00458] Fasilitas Umum; [K00452] Fasilitas Sosial; [K02329] Wilayah Tempat Tinggal; [K01925] Rumah Tangga; [K01340] Pelanggaran; [K01925] Rumah Tangga; [K00172] Aturan Tertulis; - 138 - Definisi (4) Bagian dari seluruh rumah tangga, yang mengeluarkan uang melebihi ketentuan atau menggunakan calo ketika berurusan dengan petugas layanan publik: RT/RW, kepolisian, aparat desa, rumah sakit/puskesmas dan lembaga pendidikan, dll. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat yang mencakup kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, seremoni terkait keagamaan, panen, dan upacara adat lainnya pada rentang waktu tertentu. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang menyatakan bahwa fasilitas umum/fasilitas sosial di wilayah tempat tinggalnya bersih. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang anggota rumah tangganya ada yang melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, menerobos lampu lalu lintas, memutar balik atau melewati marka jalan. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang merasa perlu/sangat perlu adanya aturan tertulis seperti Perda, surat edaran, dsb untuk melindungi dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Menjalankan Agama dan Kepercayaannya 10910054 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Ada Sekelompok Orang dari Agama Lain yang Melakukan Kegiatan di Lingkungan Sekitar Rumah 10910055 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Pemimpin Berasal dari Suku, Etnis, dan Agama atau Kepercayaan yang Berbeda 10910056 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Salah Satu Anggota Rumah Tangga Berteman dengan Orang Lain yang Beda Agama 10910057 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Jika Salah Satu Anggota Rumah Tangga Berteman dengan Orang Lain yang Beda Suku 10910058 Persentase Rumah Tangga yang Setuju Terhadap Keberadaan atau Rencana Pembangunan Tempat Ibadah Agama dan Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K00797] Kegiatan di Lingkungan Sekitar Rumah; [K02212] Toleransi; [K01925] Rumah Tangga; [K01416] Pemimpin; [K02212] Toleransi; [K01925] Rumah Tangga; [K00110] Anggota Rumah Tangga; [K00275] Berteman; [K02212] Toleransi; [K01925] Rumah Tangga; [K00110] Anggota Rumah Tangga; [K00275] Berteman; [K02212] Toleransi; [K01925] Rumah Tangga; [K00868] Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; [K01106] Lingkungan Sekitar Rumah/Tempat Tinggal; [K02212] Toleransi; - 139 - Definisi (4) Bagian dari seluruh rumah tangga, yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar rumah. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang setuju/sangat setuju jika dipimpin oleh pemimpin (ketua/kepala) yang berbeda suku bangsa dan berbeda agama atau kepercayaan. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda suku. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang setuju/sangat setuju jika ada atau akan dibangun tempat ibadah agama atau kepercayaan lain di lingkungan sekitar. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kepercayaan Lain di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal 10920059 Predikat Akreditasi Perpustakaan 10910060 Rasio Anggota Perpustakaan 10910061 Rasio Anggota Perpustakaan Khusus 10910062 Rasio Anggota Perpustakaan Perguruan Tinggi 10910063 Rasio Anggota Perpustakaan Sekolah/Madrasah Konsep (3) [K00036] Akreditasi Perpustakaan; [K01423] Pemustaka; [K00109] Anggota Perpustakaan; [K01695] Perpustakaan Khusus; [K00109] Anggota Perpustakaan; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01697] Perpustakaan Perguruan Tinggi; [K00109] Anggota Perpustakaan; [K00316] Civitas Akademika; [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K00109] Anggota - 140 - Definisi (4) Predikat yang diberikan kepada perpustakaan berdasarkan nilai akreditasinya yang terdiri atas: a. nilai 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus) mendapatkan predikat A; b. nilai 76,00 (tujuh puluh enam koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan) mendapatkan predikat B; c. nilai 60,00 (enam puluh koma nol nol) sampai dengan 75,99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan) mendapatkan predikat C; dan d. nilai kurang dari 60,00 (enam puluh koma nol nol) mendapatkan predikat belum terakreditasi. Perbandingan jumlah anggota perpustakaan terhadap jumlah populasi sesuai segmentasi jenis perpustakaan. Perbandingan jumlah anggota perpustakaan khusus terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Perbandingan jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi dibagi terhadap jumlah civitas akademika (mahasiswa dan dosen) yang ada. Perbandingan jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah terhadap jumlah civitas sekolah Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
A. Predikat A; B. Predikat B; C. Predikat C; [32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910064 Rasio Anggota Perpustakaan Umum 10910065 Rasio Jumlah Partisipasi Civitas Akademika Dalam Sosialisasi Perpustakaan 10910066 Rasio Jumlah Partisipasi Civitas Sekolah Dalam Sosialisasi Perpustakaan 10910067 Rasio Jumlah Partisipasi Karyawan/Pegawai Dalam Sosialisasi Perpustakaan 10910068 Rasio Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan 10910069 Rasio Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Dengan Standar Nasional Perpusatakaan (SNP) dan/atau Memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910070 Rasio Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Konsep (3) Perpustakaan; [K02026] Siswa; [K00481] Guru; [K01699] Perpustakaan Umum; [K01476] Penduduk; [K00109] Anggota Perpustakaan; [K01694] Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K00316] Civitas Akademika; [K01694] Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K00481] Guru; [K02026] Siswa; [K01694] Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K00302] Buruh/ Karyawan/Pegawai; [K01476] Penduduk; [K01694] Perpustakaan; [K01695] Perpustakaan Khusus; [K02041] Standar Nasional Perpustakaan (SNP); [K01697] Perpustakaan Perguruan Tinggi; [K02041] Standar - 141 - Definisi (4) (siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK) yang ada. Perbandingan jumlah anggota perpustakaan umum terhadap jumlah penduduk. Perbandingan jumlah partisipasi civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online) terhadap jumlah penduduk. Perbandingan jumlah civitas sekolah yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online) terhadap jumlah populasi penduduk. Perbandingan jumlah partisipasi karyawan/pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online) terhadap jumlah penduduk. Rasio jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online) terhadap jumlah penduduk. Perbandingan jumlah perpustakaan khusus yang sudah dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, terhadap jumlah total perpustakaan khusus yang ada. Perbandingan jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibina sesuai dengan Standar Nasioanl Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Rasio
Kode SDS Nama Data (1) (2) yang Dibina Sesuai Dengan Berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan/atau Memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910071 Rasio Jumlah Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang Dibina Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan/atau Memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910072 Rasio Jumlah Perpustakaan Umum yang Dibina Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan/atau Memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910073 Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan 10910074 Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah 10910075 Rasio Ketercukupan Koleksi Konsep (3) Nasional Perpustakaan (SNP); [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K02041] Standar Nasional Perpustakaan (SNP); [K01699] Perpustakaan Umum; [K02041] Standar Nasional Perpustakaan (SNP); [K00942] Koleksi Perpustakaan; [K01694] Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K00942] Koleksi Perpustakaan; [K02026] Siswa; [K00481] Guru; [K00942] Koleksi Perpustakaan; - 142 - Definisi (4) Perpustakaan (SNP), memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, terhadap jumlah total perpustakaan tinggi yang ada. Perbandingan jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, terhadap jumlah total perpustakaan sekolah/madrasah yang ada. Perbandingan jumlah perpustakaan umum yang sudah dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, terhadap jumlah total perpustakaan umum yang ada. Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk sesuai segmentasi jenis perpustakaan. Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan sekolah (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah civitas sekolah. Koleksi yang dihitung meliputi koleksi buku teks pengayaan di luar kurikulum sekolah, bukan buku paket pelajaran. Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan umum (baik tercetak Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
Rasio Satuan
koleksi per orang koleksi per orang koleksi per orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) Perpustakaan Umum 10910076 Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 10910077 Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Khusus 10910078 Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi 10910079 Rasio Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan 10910080 Rasio Ketersediaan Perpustakaan Khusus 10910081 Rasio Ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi 10910082 Rasio Ketersediaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01699] Perpustakaan Umum; [K02184] Tenaga Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K02184] Tenaga Perpustakaan; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01695] Perpustakaan Khusus; [K02184] Tenaga Perpustakaan; [K00316] Civitas Akademika; [K01697] Perpustakaan Perguruan Tinggi; [K01476] Penduduk; [K01694] Perpustakaan; [K01695] Perpustakaan Khusus; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01697] Perpustakaan Perguruan Tinggi; [K00316] Civitas Akademika; [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K02026] Siswa; [K00481] Guru; - 143 - Definisi (4) maupun digital) terhadap jumlah penduduk. Perbandingan jumlah tenaga perpustakaan terhadap jumlah populasi sesuai segmentasi jenis perpustakaan. Perbandingan jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Perbandingan jumlah tenaga perpustakaan perguruan tinggi (pustakawan dan tenaga teknis) terhadap jumlah civitas akademika (mahasiswa dan dosen). Perbandingan jumlah peserta sosialisasi perpustakaan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Perbandingan jumlah perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Perbandingan jumlah perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) terhadap jumlah civitas akademika (jumlah mahasiswa dan dosen). Perbandingan jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah (mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK) terhadap jumlah civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di kabupaten/kota. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
Rasio Satuan
perpustaka an per orang perpustaka an per orang perpustaka an per orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 10910083 Rasio Ketersediaan Perpustakaan Umum 10910084 Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan 10910085 Rasio Perpustakaan yang Dibina Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan/atau Memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 10910086 Rasio Tingkat Kunjungan Civitas Akademika ke Perpustakaan Perguruan Tinggi Per Hari 10910087 Rasio Tingkat Kunjungan Civitas Sekolah ke Perpustakaan Sekolah/Madrasah Per Hari 10910088 Rasio Tingkat Kunjungan Konsep (3) [K01699] Perpustakaan Umum; [K01476] Penduduk; [K01069] Layanan Perpustakaan; [K01694] Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K01694] Perpustakaan; [K02041] Standar Nasional Perpustakaan (SNP); [K01168] Mengunjungi Perpustakaan; [K00316] Civitas Akademika; [K01697] Perpustakaan Perguruan Tinggi; [K01168] Mengunjungi Perpustakaan; [K00481] Guru; [K02026] Siswa; [K01698] Perpustakaan Sekolah/Madrasah; [K01168] Mengunjungi Perpustakaan; - 144 - Definisi (4) Catatan: perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina. Perbandingan jumlah ketersediaan unit perpustakaan umum terhadap jumlah penduduk. Perbandingan jumlah perpustakaan tertentu (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, atau perpustakaan khusus) terhadap populasi yang sesuai segmentasi pengguna jenis perpustakaan tersebut. Perbandingan jumlah total perpustakaan yang sudah dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), memiliki nomor pokok perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupaun belum terakreditasi, terhadap jumlah total perpustakaan. Perbandingan jumlah kunjungan civitas akademika per hari di perpustakaan perguruan tinggi (secara onsite maupun online) terhadap jumlah civitas akademika. Perbandingan jumlah kunjungan civitas sekolah per hari di perpustakaan sekolah/madrasah (secara onsite maupun online) terhadap jumlah civitas sekolah. Perbandingan jumlah kunjungan karyawan/pegawai per hari di Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
[32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
Isian (6) Ukuran (7) Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Satuan (8) perpustaka an per orang perpustaka an per orang
kunjungan per orang kunjungan per orang kunjungan per orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) Karyawan/Pegawai ke Perpustakaan Khusus Per Hari 10910089 Rasio Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Per Hari 10910090 Rasio Tingkat Kunjungan Pemustaka dan Pengunjung ke Perpustakaan Umum Per Hari 10920091 Status Penggunaan Bahasa Daerah dalam Keluarga 10920092 Subsektor Ekonomi Kreatif Konsep (3) [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01695] Perpustakaan Khusus; [K01423] Pemustaka; [K01476] Penduduk; [K01423] Pemustaka; [K01168] Mengunjungi Perpustakaan; [K01476] Penduduk; [K00203] Bahasa Daerah; [K00829] Keluarga; [K00417] Ekonomi Kreatif; - 145 - Definisi (4) perpustakaan khusus (secara onsite dan online) terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Perbandingan antara rata-rata kunjungan harian perpustakaan (secara onsite dan online) terhadap jumlah penduduk yang disesuaikan dengan segmentasi jenis perpustakaannya. Perbandingan jumlah kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari di perpustakaan umum (secara onsite maupun online) terhadap jumlah populasi penduduk. Status penggunaan bahasa daerah dalam percakapan atau komunikasi sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Ruang lingkup sektor ekonomi kreatif yang dibagi menjadi 16 subsektor. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10920007] Jenis Perpustakaan;
1. Ya; 2. Tidak;
1. Aplikasi dan Game Developer; 2. Arsitektur; 3. Desain Interior; 4. Desain Komunikasi Visual; 5. Desain Produk; 6. Fashion; 7. Film, Animasi dan Video; 8. Fotografi; 9. Kriya; 10. Kuliner; 11. Musik; 12. Penerbitan; 13. Periklanan; 14. Seni Pertunjukan; 15. Seni Rupa; 16. Televisi dan Radio; Ukuran (7) Rasio Rasio
Satuan (8) kunjungan per orang kunjungan per orang
Kode SDS (1) 11010001 11010002 11010003 Nama Data (2) Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Aspek Kebebasan Indeks Aspek Kesetaraan Konsep (3) [K00162] Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi; [K00163] Aspek Kebebasan; [K00164] Aspek Kesetaraan; - 146 - Definisi (4) Angka yang menggambarkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi - eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu - dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Indeks ini merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka yang menggambarkan kebebasan setiap individu sebagai warga negara dalam beraktivitas, mengekspresikan sikap dan gagasan, serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, yang dijamin berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Indeks ini merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka yang menggambarkan kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Indeks ini mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memampukan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Indeks ini Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Indeks Indeks
Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 11010004 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 11020005 Parlemen Tingkat Pusat 11010006 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja atau Sekolah 11010007 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Masih Bersekolah yang Pernah Mengikuti Ekstrakurikuler 11010008 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Mengikuti Kursus (Selain Bimbingan Belajar) Konsep (3) [K01660] Perilaku Anti Korupsi; [K01661] Perilaku Korupsi; [K01286] Parlemen; [K00091] Anak; [K01263] Organisasi; [K00091] Anak; [K01142] Masih Sekolah; [K00426] Ekstrakurikuler; [K02244] Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); [K00091] Anak; [K01011] Kursus; - 147 - Definisi (4) merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka yang menggambarkan tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Lembaga legislatif yang berwenang atau bertugas di pemerintahan tingkat pusat, mencakup DPR dan DPD. Bagian dari populasi anak usia 10-17 tahun, yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah (baik aktif maupun tidak aktif). Bagian dari populasi anak sekolah usia 5-17, yang pernah mengikuti ekstrakurikuler/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang mengikuti kursus/pelatihan/pendidikan keterampilan (selain bimbingan belajar). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
1. DPR; 2. DPD;
Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 11010009 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Wawasan Kebangsaan (Dasar Negara, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia) 11010010 Persentase Rumah Tangga yang Wilayah Tempat Tinggalnya Pernah Dikunjungi atau Terdapat Program yang Dilaksanakan oleh Anggota DPR/DPRD Terpilih yang Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat 11120001 Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu 11110002 Persentase Siswa yang Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler/ UKM 11110003 Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) Konsep (3) [K01925] Rumah Tangga; [K01627] Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); [K00380] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); [K01925] Rumah Tangga; [K01627] Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); [K00380] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); [K00800] Kegiatan Seminggu yang Lalu; [K01476] Penduduk; [K01142] Masih Sekolah; [K00426] Ekstrakurikuler; [K02244] Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); [K01477] Penduduk dalam Kategori Usia Muda; - 148 - Definisi (4) Bagian dari seluruh rumah tangga, yang mengetahui salah satu dari wawasan kebangsaan (dasar negara/lambang negara/lagu kebangsaan Indonesia). Bagian dari seluruh rumah tangga, yang di wilayah tempat tinggalnya pernah dikunjungi atau terdapat program yang dilaksanakan oleh anggota DPR/DPRD terpilih dalam periode waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh responden selama seminggu terakhir, seperti bekerja, menganggur, bersekolah, mengurus rumah tangga, atau pun kegiatan lainnya. Bagian dari seluruh penduduk 5 tahun ke atas yang masih bersekolah, yang pernah atau sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/UKM. Persentase penduduk usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; 1. Bekerja; 2. Pengangguran; 3. Sekolah; 4. Mengurus rumah tangga; 5. Kegiatan Lainnya; - [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 21010001 Indeks Masalah Bisnis (IMB) 21010002 Indeks Nilai Konstruksi 21010003 Indeks Orientasi Pertanian (IOP) 21020004 Jenis Bantuan Official Development Assistance 21020005 Jenis Kegiatan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) 21020006 Jenis Perundingan Perdagangan Multilateral - 149 - Konsep Definisi (3) (4) dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen. [K01141] Masalah Bisnis; Angka yang menggambarkan derajat [K00695] Jasa Konstruksi; [K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K01705] Pertanian; [K01252] Official Development Assistant (ODA); permasalahan yang dihadapi perusahaan. Pengukuran IMB dalam range 0 - 100%. Angka yang menggambarkan perbandingan nilai konstruksi pada suatu triwulan tertentu terhadap nilai konstruksi pada triwulan sebelumnya di tahun yang sama. Perbandingan antara pangsa pengeluaran untuk pertanian pada pengeluaran pemerintah terhadap kontribusi nilai tambah sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanian pada indeks ini merujuk pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), serta kehutanan, perikanan, dan perburuan. Jenis bantuan Official Development Assistance yang diberikan untuk negara penerima. [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; [K01769] Prefential Trade Agreement (PTA); [K00461] Free Trade Agreement (FTA); [K00319] Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA); Jenis kegiatan yang terdapat di dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Macam perundingan internasional antara dua negara atau lebih terkait kerjasama perdagangan internasional yang dilaksanakan Indonesia dan mitra baik untuk perdagangan barang, perdagangan barang dan jasa, maupun perdagangan dan sektor lain dalam Klasifikasi Penyajian (5) Ditamatkan; [10620071] Status Disabilitas; [32020026] Wilayah;
1. Hibah dalam bentuk uang tunai; 2. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan; 1. Forum; 2. Pameran;
1. Prefential Trade Agreement (PTA); 2. Free Trade Agreement (FTA); 3. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA); Ukuran (7) Indeks Indeks Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 21020007 Jenis Program Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) 21020008 Jenis Rancangan Kebijakan dan/atau Pelaksanaan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) 21010009 Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 21010010 Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 21020011 Lingkup Prioritas Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Konsep (3) [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; [K00889] Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); [K02094] Tahap Perencanaan Skema KPBU; [K00860] Kepariwisataan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; - 150 - Definisi (4) perekonomian (investasi, pendidikan, kesehatan, pertanian dll). Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), antara lain mencakup kegiatan bidang pembangunan, bidang good governance dan peace building, serta bidang ekonomi. Jenis rancangan kebijakan dan/atau pelaksanaan yang terdapat di dalam pelaksanaan KSST. Banyaknya dokumen proyek yang siap ditawarkan dan dokumen proyek yang sedang dalam proses penyiapan, yang diterbitkan setiap tahun. Persentase rasio nilai tambah sektor- sektor terkait pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), atau Persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Bidang kegiatan utama yang dicakup dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Koordinasi; 2. Pelatihan; 3. Workshop; 4. Pengiriman Tenaga Ahli; 5. Pemagangan; 6. Pemberian Beasiswa; 7. Pemantauan- Evaluasi; 1. Road map; 2. Peraturan; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP); 4. Rencana Induk dan Cetak Biru; 5. Rencana Kerja (Work Plan); - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
1. Bidang Pembangunan; 2. Bidang Good Governance dan Peace Building; 3. Bidang Ekonomi; Ukuran (7)
Total Tingkat
dokumen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 21010012 Nilai Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional 21010013 Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional Termasuk Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST) 21010014 Persentase Subsidi Bahan Bakar Fosil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 21010015 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 21010016 Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Konsep (3) [K00971] Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional; [K01264] Organisasi Internasional; [K00891] Kerja Sama Triangular; [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K02066] Subsidi Bahan Bakar Fosil; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00892] Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Benca- [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00255] Benca- [K00860] Kepariwisataan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); - 151 - Definisi (4) Nilai kontribusi atau beban pengeluaran keuangan (dalam miliar rupiah) untuk pembayaran keanggotaan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional. Nilai penyediaan dana (dalam rupiah) sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan subsidi bahan bakar fosil dalam kurun waktu tertentu. Jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total produk domestik bruto (PDB). Perbandingan antara total nilai pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku. Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku); b. Dari sisi pengeluaran Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [25020041] Sumber Dana Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular;
[32020026] Wilayah; [31020021] Jenis Benca-
Persentase Proporsi
Proporsi Satuan
miliar rupiah rupiah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 21010017 Proporsi Pembayaran Utang dan Bunga (Debt Service) terhadap Ekspor Barang dan Jasa 21010018 Rasio Nilai Tambah Pertanian Terhadap Tenaga Kerja 21010019 Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB 21010020 Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja per Hari Kerja 21010021 Regulatory Tier 1 Capital To Risk- Weighted Assets 22010001 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Konsep (3) [K02301] Utang Luar Negeri; [K01500] Penerimaan Transaksi Berjalan; [K01228] Nilai Tambah; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01497] Penerimaan Perpajakan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01794] Produsen Pangan Skala Kecil Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO); [K02204] Tier 1 Capital (Modal Inti Bank); [K01902] Risk-Weighted Assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko); [K00589] Indikator Kesehatan Perbankan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); - 152 - Definisi (4) merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Proporsi pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan (ekspor barang dan jasa). Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/ petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Perbandingan total nilai penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada rentang waktu atau periode tertentu. Perbandingan hasil produksi (output) per periode waktu tertentu dengan jumlah hari orang kerja (HOK) dalam periode waktu yang sama. Indikator yang mengukur tingkat ketahanan perbankan dalam neraca. Besarnya peranan masing-masing lapangan usaha atau komponen dalam perekonomian nasional. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Proporsi Rasio
rupiah per tenaga kerja
dolar Amerika Serikat per tenaga kerja persen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 22010002 22010003 Harga Berlaku (ADHB) Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto (PDB) Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 22020004 Jenis Lapangan Usaha 22020005 Jenis Pendapatan Usaha 22020006 Jenis Pengeluaran Usaha 22010007 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 22010008 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Manufaktur Konsep (3) [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); [K01058] Lapangan Usaha; [K01450] Pendapatan; [K01540] Pengeluaran Usaha; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01710] Pertumbuhan Ekonomi; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00595] Industri Manufaktur; - 153 - Definisi (4) Perbandingan antara PDB atas dasar harga berlaku dengan PDB atas dasar harga konstan. Perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Jenis penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas dan dikenal dengan sebutan yang beragam mencakup penjualan, fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Jenis pengeluaran operasional dan non operasional yang digunakan dalam kegiatan usaha, yang berkaitan langsung dengan proses produksi pada usaha/perusahaan, dan bersifat habis dipakai/digunakan selama periode waktu tertentu. Biaya/pengeluaran yang dimaksud termasuk untuk jasa industri (maklun). Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 1. Pendapatan Utama; 2. Pendapatan Lainnya;
1. Biaya Utama; 2. Biaya Penunjang; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
Indeks Indeks
Tingkat Tingkat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 22010009 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita 22010010 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Tenaga Kerja 22010011 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 22010012 Nilai Tambah Bruto (NTB) 22010013 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 22010014 Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 22010015 Produk Domestik Bruto (PDB) Atas - 154 - Konsep Definisi (3) (4) [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01476] Penduduk; sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. Pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya dikali 100%. [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); [K01710] Pertumbuhan Ekonomi; Rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. [K01228] Nilai Tambah; Output bruto dikurangi semua [K01228] Nilai Tambah; [K00595] Industri Manufaktur; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); pengeluaran yang berhubungan dengan proses produksi, dengan total nilai pengeluaran tersebut disebut sebagai konsumsi antara. NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih. Besarnya kontribusi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung atas dasar harga konstan. [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada tahun berjalan. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan jumlah nilai tambah Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Tingkat Tingkat Tingkat Nilai Persentase Total Total Satuan (8) persen persen persen rupiah persen miliar rupiah miliar rupiah
Kode SDS Nama Data (1) (2) Dasar Harga Konstan (ADHK) 22010016 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita 22010017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 22010018 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 22010019 Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 22010020 Rata-Rata Pertumbuhan Konsep (3) [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); [K01460] Pendapatan Pemerintah; [K01497] Penerimaan Perpajakan; [K01458] Pendapatan Pajak Dalam Negeri; [K01494] Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); [K00518] Hibah; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01710] Pertumbuhan Ekonomi; [K00335] Daerah - 155 - Definisi (4) barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Saat ini, penghitungan PDB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. Besarnya kontribusi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dari seluruh daerah tertinggal yang ditetapkan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Rasio Total Total Persentase Rata-rata Satuan (8) ribu rupiah per kapita miliar rupiah miliar rupiah persen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) Ekonomi Daerah Tertinggal 22010021 Total Pengeluaran Usaha 22010022 Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Dasar 22010023 Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar 22010024 Transaksi Total atas Dasar Harga Pembeli Konsep (3) Tertinggal (Kabupaten Tertinggal); [K01540] Pengeluaran Usaha; [K02218] Transaksi Domestik; [K00500] Harga Dasar; [K02220] Transaksi Total; [K00500] Harga Dasar; [K02220] Transaksi Total; [K00503] Harga Pembeli; - 156 - Definisi (4) berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 (2015 s.d. 2019 mencakup 122 daerah tertinggal) dan Perpres No.63 Tahun 2020 (2020 s.d. 2024 mencakup 62 daerah tertinggal). Seluruh pengeluaran operasional dan nonoperasional yang digunakan dalam kegiatan usaha. Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi pada usaha/perusahaan selama periode waktu tertentu yang habis dipakai/digunakan. Biaya/pengeluaran yang dimaksud termasuk untuk jasa industri (maklun). Transaksi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi di dalam negeri saja dan dinilai berdasarkan harga dari produsen barang dan jasa yang bersangkutan tanpa margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta pajak dikurangi subsidi atas produk. Semua transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri (output domestik) maupun yang berasal dari impor, yang dinilai berdasarkan harga dari produsen barang dan jasa yang bersangkutan tanpa margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta pajak dikurangi subsidi atas produk. Semua transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri (output domestik) maupun yang berasal dari impor yang atas dasar harga yang dibayar oleh pembeli yang mencakup juga margin perdagangan dan biaya pengangkutan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [22020006] Jenis Pengeluaran Usaha;
Total Nilai
Nilai Nilai
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020001 Alamat Surat Elektronik (Surel)/Electronic Mail (E-mail) 23020002 Bentuk Badan Hukum 23020003 Bentuk Badan Usaha - 157 - Konsep Definisi (3) (4) [K02088] Surat Elektronik (Surel)/Electronic mail (E-mail); serta pajak dikurangi subsidi atas produk. Untai yang mengidentifikasikan pengguna sehingga pengguna dapat menerima surat elektronik melalui internet, biasanya terdiri atas nama yang mengidentifikasi pengguna di dalam server surat, diikuti dengan tanda @ dan nama hos dan nama domain dari server surat. [K00178] Badan Hukum; Suatu status pengesahan yang dimiliki oleh institusi berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris berupa akta notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang. [K00180] Badan Usaha; Suatu status bagi unit usaha berbadan hukum maupun usaha tidak berbadan hukum, yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Penyajian (5)
Klasifikasi Isian (6)
1. Perseroan (PT/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah); 2. Perusahaan Umum (Perum, Perumda); 3. Yayasan; 4. Koperasi; 5. BUM Desa; 6. Dana Pensiun; 7. Perkumpulan/Partai Politik; 1. Perseroan (PT/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah, Perseroan Perorangan); 2. Yayasan; 3. Koperasi; 4. Dana Pensiun; 5. Perum/Perumda; 6. BUM Desa; 7. Persekutuan Komanditer (CV); 8. Persekutuan Firma; 9. Persekutuan Perdata (Maatschap); 10. Kantor Perwakilan Luar Negeri;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020004 Bentuk Kemitraan UMKM 23020005 Bentuk Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah 23020006 Jaringan Usaha/Perusahaan 23020007 Jenis Aset Konsep (3) [K00851] Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02261] Usaha; [K01716] Perusahaan; [K00159] Aset; - 158 - Definisi (4) Bentuk kemitraan yang merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan UMKM dalam bentuk bantuan yang diterima oleh pelaku usaha. Jaringan usaha dari usaha/ perusahaan bersangkutan. Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar, sebagai modal atau kekayaan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 11. Badan Usaha Luar Negeri; 1. Inti plasma; 2. Subkontrak; 3. Waralaba; 4. Perdagangan umum; 5. Distribusi dan keagenan; 6. Bagi hasil; 7. Kerja sama operasional; 8. Usaha patungan (joint venture); 9. Penyumberluaran (outsourcing); 10. Bentuk kemitraan lainnya; 1. Bantuan Sosial; 2. Pendampingan; 3. Penyuluhan; 4. Pelatihan; 5. Pemagangan; 6. Sertifikasi; 7. Studi Banding; 8. Permodalan; 9. Insentif (Pajak/ Tarif/Penjaminan); 10. Promosi; 11. Ekspor; 12. Lainnya; 1. Tunggal; 2. Kantor Pusat; 3. Cabang; 4. Perwakilan; 5. Pabrik (Manufaktur); 6. Unit Pembantu/ Penunjang; 1. Kas dan setara kas; 2. Piutang dan persediaan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020008 Jenis Bahan Baku 23020009 Jenis Bahan Penolong 23020010 Jenis Investasi Awal 23020011 Jenis Izin Usaha 23020012 Jenis Kepemilikan Modal 23020013 Jenis Komoditas Penjualan Daring - 159 - Konsep Definisi (3) (4) [K00190] Bahan Baku; Jenis Input yang digunakan dalam proses produksi. [K00195] Bahan Penolong; Ragam bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi industri pengolahan. [K00622] Investasi awal; Asal atau sumber investasi di saat [K00633] Izin Usaha; awal perusahaan berdiri. Jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha/perusahaan. [K00866] Kepemilikan Modal; Ragam kepemilikan modal berdasarkan asal atau sumber modalnya. [K01584] Penjualan; [K01256] Online/Daring; Jenis barang/jasa apa saja yang dijual melalui internet (penjualan online).
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 3. Investasi; 4. Alat transportasi; 5. Harta bergerak lainnya; 6. Harta tidak bergerak; 7. Harta tidak berwujud; 1. Bahan Baku Utama; 2. Bahan Baku Penolong; 3. Bahan Energi; 4. Bahan Lainnya; 1. Dalam Negeri; 2. Luar Negeri; 1. PMA; 2. PMDN; 1. Izin Prinsip; 2. Izin Operasional; 3. Izin Tertentu; 4. Izin Lainnya; 1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah; 3. Swasta Nasional; 4. Asing; 1. Buku, majalah, koran, dan alat tulis kantor (ATK), percetakan/sablon, jasa desain logo/cover buku, fotokopi; 2. Fashion (baju, kemeja, jaket, rok, gamis, kaos, kaos kaki, alas kaki, jilbab, bergo, mukena, kopiah, sarung, aksesoris, ikat pinggang, kacamata, tas dsb), konveksi, jasa berkaitan dengan
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 160 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) fashion; 3. Handphone, pulsa telepon, komputer, tablet, dan aksesorisnya, termasuk jasa servisnya; 4. Hiburan, hobby, dan olahraga (video games, game online, software, film, musik, video, tiket untuk acara hiburan, persewaan perlengkapan pesta, mainan anak, tanaman hias, ikan hias, sepeda, perlengkapan olahraga, alat musik dan jasa servisnya); 5. Kosmetik, perlengkapan mandi personal, klinik kecantikan, salon/cukur rambut, rias pengantin; 6. Makanan, minuman dan bahan makanan; 7. Obat-obatan termasuk obat herbal, tradisional, jamu, alat kesehatan, dan jasa kesehatan; 8. Barang-barang elektronik (AC, TV, handycam, perlengkapan fotografi, speaker, headphone, dsb) dan jasa servisnya; 9. Kebutuhan rumah tangga (furnitur, peralatan dapur, Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020014 Jenis Modal Tetap 23020015 Jenis Penanaman Modal berdasarkan Investasi Asing 23020016 Jenis Penanaman Modal Berdasarkan Metode Konsep (3) [K01198] Modal Tetap; [K01426] Penanaman Modal; [K01426] Penanaman Modal; - 161 - Definisi (4) Ragam dari modal yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan nilainya signifikan. Bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan proses masuknya investasi asing. Bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) handuk, sprei, jam dinding dsb), laundry dan jasa servisnya; 10. Alat transportasi (mobil, motor, dan sparepartnya), bengkel, jasa cuci alat transportasi dan jasa las; 11. Bahan bangunan (semen, pasir, pipa, batako dsb) dan perlengkapan kelistrikan (kabel, stopkontak, lampu, dsb); 12. Jasa transportasi (ojek, taksi, persewaan kendaraan, tiket perjalanan) dan jasa pengiriman barang; 13. Jasa akomodasi (hotel dan penginapan); 14. Jasa pendidikan (kursus/bimbingan belajar); 1. Tanah; 2. Gedung; 3. Mesin dan Peralatan; 4. Kendaraan; 5. Software/Database; 6. Lainnya; 1. Langsung Melalui BKPM; 2. Tidak Langsung Melalui Pasar Modal; 1. Penanaman Modal Langsung;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020017 Jenis Penanaman Modal Berdasarkan Realisasi 23020018 Jenis Pengeluaran Sewa atau Kontrak 23020019 Jenis Persediaan 23020020 Jenis Realisasi Investasi 23020021 Jenis Sektor Institusi 23020022 Jenis Sumber Air Baku - 162 - Konsep Definisi (3) (4) [K01426] Penanaman Modal; [K01539] Pengeluaran untuk Sewa atau Kontrak; negara Republik Indonesia berdasarkan metode. Bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan jenis realisasi. Pengelompokan pengeluaran untuk sewa atau kontrak. [K01700] Persediaan; Ragam persediaan yang tersedia di perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu. [K01852] Realisasi Investasi; Ragam realisasi investasi perusahaan kawasan industri. [K01987] Sektor Institusi; Jenis dari sektor-sektor yang terlibat dalam berbagai transaksi, dapat memiliki aset dan menimbulkan kewajiban atas namanya sendiri. [K00019] Air Baku; Ragam air baku berdasarkan sumber air.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 2. Penanaman Modal Tidak Langsung; 1. Penanaman Modal Rencana; 2. Penanaman Modal Realisasi; 1. Tanah; 2. Gedung; 3. Mesin dan Peralatan; 4. Lainnya; 1. Bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, bahan pembungkus, dan lain-lain; 2. Barang produksi setengah jadi; 3. Barang jadi; 1. Pembelian lahan dan pematangan lahan; 2. Pembangunan infrastruktur dasar; 3. Pembagunan infrastruktur penunjang; 4. Lain-lain; 1. Korporasi Finansial; 2. Korporasi Non- finansial; 3. Pemerintahan umum, termasuk dana jaminan sosial; 4. Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT); 5. Rumah Tangga; 1. Air Permukaan (sungai, danau, mata air, dan laut); 2. Air Tanah; 3. Perusahaan Penyedia
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020023 Jenis Unit Institusi 23010024 Jumlah Estimasi Akhir Populasi Usaha 23010025 Jumlah Nilai Aset 23010026 Jumlah Pasar 23010027 Jumlah Peralatan Pendukung Produksi 23010028 Jumlah Peralatan Utama Produksi 23010029 Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan Konsep (3) [K02243] Unit Institusi; [K01758] Populasi; [K02261] Usaha; [K00159] Aset; [K01291] Pasar; [K01292] Pasar dengan Bangunan Permanen; [K01293] Pasar dengan Bangunan Semi Permanen; [K01295] Pasar Tanpa Bangunan; [K01621] Peralatan Pendukung; [K01623] Peralatan Utama Produksi; [K01632] Peraturan Perusahaan yang Disahkan; [K01631] Peraturan Perusahaan; - 163 - Definisi (4) Tipe-tipe entitas ekonomi yang mampu memiliki hak, memiliki aset, memiliki kewajiban, dan terlibat dalam suatu kegatan ekonomi dalam transaksi dengan entitas lain. Estimasi dual-system akhir untuk populasi sebenarnya. Seluruh kekayaan yang dimiliki usaha/perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh usaha/perusahaan untuk kegiatan produksi barang. Banyaknya pasar yang meliputi pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan. Banyaknya mesin dan/atau peralatan yang tidak digunakan secara langsung dalam proses produksi. Banyaknya mesin dan/atau peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi. Banyaknya Peraturan Perusahaan yang proses pengesahannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan.kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
Air; 4. Air Daur Ulang dari Proses Industri; 1. Korporasi; 2. Rumah Tangga; 3. Pemerintah; 4. Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT); - [32020026] Wilayah; [23020003] Bentuk Badan Usaha; [32020026] Wilayah; [23020007] Jenis Aset;
[32020026] Wilayah; [23020050] Status Penanaman Modal; [23020047] Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja;
unit usaha rupiah
unit peraturan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23010030 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan 23010031 Lama Sewa Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri 23010032 Luas Bangunan Pabrik Siap Pakai Tersewa 23010033 Luas Kaveling Industri 23020034 Merek Dagang Usaha 23010035 Modal/Ekuitas - 164 - Konsep Definisi (3) (4) [K01666] Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan; [K00214] Bangunan Pabrik Siap Pakai; [K00214] Bangunan Pabrik Siap Pakai; [K00741] Kaveling Industri; [K01172] Merek; kabupaten/kota; b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. Banyaknya hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Rentang waktu atau lamanya waktu sebuah perusahaan dalam menyewa kaveling industri atau bangunan pabrik siap pakai di dalam kawasan industri sesuai kontrak yang disepakati. Ukuran luas bangunan pabrik siap pakai yang sudah disewakan kepada suatu usaha/perusahaan di suatu kawasan industri. Ukuran lahan/tanah yang digunakan untuk kaveling industri dalam rentang waktu tertentu. Tanda yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan oleh produsen perseorangan atau badan usaha untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. [K01199] Modal/Ekuitas; Modal atau ekuitas merupakan bukti kepemilikan dari suatu usaha yang dapat diperjualbelikan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Total Waktu
Luas Luas
Nilai Satuan
perjanjian tahun
hektare hektare
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020036 Nama Komersial 23020037 Nama Perusahaan 23020038 Nama Produk Barang/Jasa Utama 23010039 Nilai Omzet 23010040 Nilai Pengeluaran Logistik 23010041 Nilai Produksi 23020042 Nomor Induk Berusaha (NIB) 23020043 Nomor Telepon Usaha/Perusahaan 23010044 Persentase Kepemilikan Modal 23010045 Persentase Penjualan Barang - 165 - Konsep Definisi (3) (4) [K00943] Komersial; Nama yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Sebutan bagi perusahaan sesuai akta pengesahannya. Nama produk barang/jasa utama yang dihasilkan usaha/perusahaan. [K01716] Perusahaan; [K01773] Produk; [K01774] Produk Barang/Jasa Utama; [K01255] Omzet; Nilai penjualan total usaha selama periode tertentu. Nilai pengeluaran logistik yang dikeluarkan perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu. Nilai dari produk barang/Jasa yang dihasilkan dalam rantang waktu tertentu. Nilai produksi barang meliputi yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya. Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. [K01115] Logistik; [K01779] Produksi; [K01790] Produksi Setengah Jadi; [K00278] Berusaha Sendiri; [K00277] Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga; [K00276] Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar; [K01231] Nomor Telepon; Nomor telepon aktif dari [K00866] Kepemilikan Modal; usaha/perusahaan. Besarnya peran kepemilikan modal menurut sumber modal terhadap modal total perusahaan industri. [K01639] Perdagangan; Persentase penjualan barang yang dijual ke pelaku usaha distribusi perdagangan tertentu. Klasifikasi Penyajian (5)
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020012] Jenis Kepemilikan Modal; [32020026] Wilayah;
Nilai Nilai
Nilai
persentase Persentase
Kode SDS Nama Data (1) (2) Dagangan/Hasil Produksi 23010046 Persentase Saham 23020047 Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 23020048 Skala Usaha 23020049 Skala Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 23020050 Status Penanaman Modal 23020051 Sumber Modal Usaha Saat Pendirian Konsep (3) [K01940] Saham; [K01716] Perusahaan; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K02031] Skala Usaha; [K02261] Usaha; [K00182] Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); [K01426] Penanaman Modal; [K02261] Usaha; - 166 - Definisi (4) Persentase kepimilikan saham. Kriteria perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja meliputi perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, dan perusahaan mikro. Perusahaan besar memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang, perusahaan kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, dan perusahaan mikro memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang. Pengkategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria total asset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, dan/atau jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha. Skala usaha badan usaha yang terbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi. Status penanaman modal sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sumber dari seluruh uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada awal Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Perusahaan Besar; 2. Perusahaan Menengah; 3. Perusahaan Kecil; 4. Perusahaan Mikro;
1. Usaha Mikro; 2. Usaha Kecil; 3. Usaha Menengah; 4. Usaha Besar;
1. BUJK Skala Kecil; 2. BUJK Skala Menengah; 3. BUJK Skala Besar; 4. BUJK Skala Perseorangan; 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); 2. Penanaman Modal Luar Negeri (PMA); 3. Penanaman Modal Lainnya (Non PMDN/PMA); 1. Milik Sendiri; 2. Penyertaan modal/patungan Ukuran (7) Persentase
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23020052 Tahun Usaha Mulai Penjualan Daring 23020053 Tahun Usaha/Perusahaan Berdiri 23020054 Tahun Usaha/Perusahaan Beroperasi 23020055 Tanggal Terbit NIB 23020056 Tipe Pasar Tradisional SNI 23010057 Total Bahan Baku 23010058 Total Bahan Penolong Konsep (3) [K02128] Tarikh; [K02261] Usaha; [K02128] Tarikh; [K02261] Usaha; [K02128] Tarikh; [K02261] Usaha; [K02128] Tarikh; [K01291] Pasar; [K01294] Pasar Rakyat; [K00190] Bahan Baku; [K00191] Bahan Baku Dalam Negeri; [K00192] Bahan Baku Luar Negeri; [K02036] Spesifikasi Bahan Baku; [K00195] Bahan Penolong; [K02037] Spesifikasi Bahan Penolong; [K00196] Bahan Penolong Dalam Negeri; [K00197] Bahan Penolong Luar Negeri; - 167 - Definisi (4) beroperasi baik berasal dari milik sendiri atau pinjaman pihak luar. Tahun usaha mulai menerima pesanan atau melakukan penjualan barang/jasa melalui internet. Tahun dimulainya suatu kegiatan usaha. Tahun ketika usaha/perusahaan beroperasi secara komersial. Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit. Pembagian pasar menurut SNI 8152:2015 yang didasarkan beberapa indikator penilaian mutu. Agregat banyaknya bahan baku yang digunakan dalam periode rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat bahan penolong yang digunakan oleh seluruh perusahaan industri dalam periode rentang waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) (modal ventura); 3. Pinjaman Bank; 4. Pinjaman Koperasi; 5. Pinjaman Pegadaian; 6. Pinjaman Perorangan; 7. Pinjaman Program Pemerintah; 8. Pinjaman Lembaga Swasta; -
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong; 1. Tipe I; 2. Tipe II; 3. Tipe III; 4. Tipe IV; -
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23010059 Total Kapasitas Produksi 23010060 Total Kebutuhan Bahan Baku yang Direncanakan 23010061 Total Modal Kerja 23010062 Total Nilai Bahan Baku 23010063 Total Nilai Bahan Penolong 23010064 Total Nilai Investasi Awal 23010065 Total Nilai Kebutuhan Bahan Baku yang Direncanakan - 168 - Konsep Definisi (3) (4) [K00722] Kapasitas Produksi; [K01779] Produksi; [K00190] Bahan Baku; [K01885] Rencana Kebutuhan Bahan Baku; Agregat Kapasitas Produksi dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat kebutuhan bahan baku yang direncanakan dalam setahun untuk seluruh perusahaan industri. [K01197] Modal Kerja; [K00190] Bahan Baku; [K00192] Bahan Baku Luar Negeri; [K00191] Bahan Baku Dalam Negeri; Agregat modal kerja perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat nilai bahan baku yang digunakan dalam periode rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. [K00195] Bahan Penolong; Agregat nilai bahan penolong yang digunakan oleh seluruh perusahaan industri dalam periode rentang waktu tertentu. [K00622] Investasi awal; Agregat nilai investasi awal perusahaan industri untuk seluruh perushaan industri. [K00190] Bahan Baku; [K01885] Rencana Kebutuhan Bahan Baku; Agregat nilai kebutuhan bahan baku yang direncanakan dalam setahun untuk seluruh perusahaan industri. Klasifikasi Penyajian (5) [23020009] Jenis Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020010] Jenis Investasi Awal; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020001] Asal Perolehan Bahan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23010066 Total Nilai Modal Tetap 23010067 Total Nilai Pengeluaran Logistik 23010068 Total Nilai Persediaan 23010069 Total Nilai Persediaan Akhir 23010070 Total Nilai Persediaan Awal 23010071 Total Nilai Produksi 23010072 Total Nilai Produksi Aktual Tahunan 23010073 Total Pendapatan Usaha Konsep (3) [K01198] Modal Tetap; [K01540] Pengeluaran Usaha; [K01115] Logistik; [K01700] Persediaan; [K01700] Persediaan; [K01700] Persediaan; [K01779] Produksi; [K01779] Produksi; [K01465] Pendapatan Usaha (Nilai Kontrak dan Pendapatan Lainnya); - 169 - Definisi (4) Total nilai modal tetap dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat biaya bengeluaran logistik yang dikeluarkan perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu. Agregat nilai persediaan yang tercatat dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat nilai persediaan akhir seluruh perusahaan industri yang tercatat dalam rentang waktu tertentu. Nilai persediaan akhir meliputi nilai produk yang diproduksi dan persediaan awal dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih lanjut, dijual, dan hilang/susut pada akhir periode pelaporan. Agregat nilai persediaan pada awal periode pelaporan seluruh perusahaan industri yang tercatat dalam rentang waktu tertentu untuk. Nilai persediaan awal merupakan nilai persediaan akhir periode pelaporan sebelumnya. Agregat nilai Produk/Jasa yang Dihasilkan dalam Rantang Waktu Tertentu untuk Seluruh Perusahaan Industri. Total nilai produksi yang dihasilkan selama satu tahun. Seluruh penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas dan dikenal dengan sebutan yang Klasifikasi Penyajian (5) Baku dan Bahan Penolong; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020014] Jenis Modal Tetap; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020019] Jenis Persediaan; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020019] Jenis Persediaan;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020019] Jenis Persediaan;
[32020026] Wilayah; [22020005] Jenis Pendapatan Usaha;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 23010074 Total Pengeluaran Lainnya 23010075 Total Pengeluaran Sewa atau Kontrak 23010076 Total Produksi 23010077 Total Rencana Kapasitas Produksi 23010078 Total Rencana Produk yang Dihasilkan 24120001 Bentuk Penanaman Tanaman 24110002 Berat Produksi Getah Tanaman Damar Konsep (3) [K01529] Pengeluaran Lainnya; [K01539] Pengeluaran untuk Sewa atau Kontrak; [K01779] Produksi; [K01790] Produksi Setengah Jadi; [K01884] Rencana Kapasitas Produksi; [K00722] Kapasitas Produksi; [K01892] Rencana Produk yang Dihasilkan; [K02110] Tanaman Kehutanan; [K02120] Tanaman Tahunan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; - 170 - Definisi (4) beragam mencakup penjualan, fee, bunga, dividen, royalti dan sewa. Agregat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain untuk pekerja, sewa dan kontrak, logistisk, serta penelitian dan pengembangan dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat Pengeluaran Sewa atau Kontrak dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat banyaknya produk/Jasa yang dihasilkan dalam rantang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Rencana Kapasitas Produksi dalam setahun untuk seluruh perusahaan industri. Agregat rencana produk yang dihasilkan dalam setahun untuk seluruh perusahaan industri. Bentuk penanaman dari tanaman yang diusahakan. Banyaknya getah tanaman damar yang dihasilkan dari kegiatan budi daya tanaman kehutanan atau kegiatan pemungutan hasil hutan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24320007] Jenis Pengeluaran Lainnya Perusahaan Industri; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020018] Jenis Pengeluaran Sewa atau Kontrak; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020038] Nama Produk Barang/Jasa Utama; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020038] Nama Produk Barang/Jasa Utama; -
1. Berjajar rapi/teratur; 2. Terpencar; [32020026] Wilayah;
Massa Satuan
kilogram
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110003 Berat Produksi Penangkapan Ikan 24110004 Berat Produksi Tanaman Semusim 24110005 Berat Produksi Tanaman Tahunan 24110006 Harga Garam di Tingkat Produsen 24120007 Jenis Budi Daya Ikan Hias 24120008 Jenis Ekosistem Perairan Darat 24120009 Jenis Hutan Konservasi Konsep (3) [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01439] Penangkapan Ikan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02119] Tanaman Semusim; [K01788] Produksi Pertanian; [K02120] Tanaman Tahunan; [K00505] Harga Produsen; [K00468] Garam; [K01406] Pembudidayaan Ikan Hias; [K00418] Ekosistem; [K01617] Perairan Darat; [K00550] Hutan Konservasi; - 171 - Definisi (4) Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, usaha perikanan perorangan, maupun usaha perikanan lainnya. Banyaknya hasil dari setiap tanaman semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas tanaman yang dipanen. Banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. Nilai garam yang dirupakan dengan uang yang diterima petambak garam. Jenis dari kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi. Pengelompokan kegiatan ekonomi terkait hewan dan tanaman air yang hidup di perairan darat secara bebas berdasarkan ragam ekosistemnya. Jenis kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Pembudidayaan Ikan Hias di Air Tawar; 2. Pembudidayaan Ikan Hias di Air Laut;
1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air lainnya; 1. Kawasan hutan suaka alam; 2. Kawasan hutan pelestarian alam; 3. Taman buru; Ukuran (7) Massa Massa Massa Nilai
kilogram kilogram
ton rupiah
Kode SDS Nama Data (2) 24120010 Jenis Hutan (1) Produksi 24120011 Jenis Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) 24120012 Jenis Kawasan Hutan 24120013 Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsep (3) [K00562] Hutan Produksi; [K00630] Izin Pemanfaatan Hutan; [K01654] Perhutanan Sosial; [K00745] Kawasan Hutan; [K01405] Pembudidayaan ikan; - 172 - Definisi (4) Macam kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jenis izin usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. Jenis wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam memilah data yang akan dipublikasikan dan mempermudah dalam pembuatan format publikasi, pengklasifikasian
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Hutan produksi tetap; 2. Hutan produksi terbatas; 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi; 1. Usaha pemanfaatan kawasan; 2. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; 3. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; 4. Usaha pemanfaatan air; 5. Usaha pemanfaatan energi air; 6. Usaha pemanfaatan jasa wisata alam; 7. Usaha pemanfaatan sarana wisata alam; 8. Usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; 9. Usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; HK. Hutan Konservasi; HL. Hutan Lindung; HP. Hutan Produksi; 1. Pembesaran Ikan; 2. Pembenihan Ikan; 3. Pembudidayaan Ikan Hias;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120014 Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian 24120015 Jenis Komoditas Tanaman Kehutanan Konsep (3) [K02288] Usaha Pertanian; [K02119] Tanaman Semusim; [K02120] Tanaman Tahunan; [K02110] Tanaman Kehutanan; - 173 - Definisi (4) juga disesuaikan dengan teknologi budi daya yang telah berkembang. Jenis kegiatan usaha tanaman semusim atau tanaman tahunan, seperti budi daya atau pembibitan pada usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Nama tanaman kehutanan yang diusahakan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Budi daya; 2. Pembibitan; 6101. Agathis; 6102. Akasia; 6103. Angsa- 6104. Asam Londo; 6105. Asoka; 6106. Bakau; 6107. Balau; 6108. Balsa; 6109. Bambu; 6110. Bangkirai; 6111. Bayur; 6112. Benda; 6113. Benuang; 6114. Beringin; 6115. Bintangur; 6116. Bugis; 6117. Bungur; 6118. Cemara Kayu; 6119. Cempaga; 6120. Cempaka; 6121. Cenda- 6122. Dadap; 6123. Damar; 6124. Eboni; 6125. Eucaliptus; 6126. Flamboyan; 6127. Gaharu; 6128. Gebang; 6129. Gerunggung; 6130. Hopea; 6131. Indah; 6132. Intaran;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 174 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 6133. Jabon; 6134. Jaranan; 6135. Jati; 6136. Jati Putih/ Gmelina; 6137. Jelutung; 6138. Jenitri; 6139. Johar; 6140. Kaliandra; 6141. Kamper; 6142. Kapur; 6143. Kayu Hitam; 6144. Kayu Putih; 6145. Keben; 6146. Kedawung; 6147. Kempas; 6148. Kenari; 6149. Kepuh; 6150. Ketapang; 6151. Klampis; 6152. Kruing; 6153. Kulim; 6154. Kupang; 6155. Lamtoro; 6156. Mahoni; 6157. Maja; 6158. Manglid; 6159. Matoa Kayu; 6160. Medang; 6161. Melapi; 6162. Melur; 6163. Mentaos; 6164. Meranti; 6165. Merbau; 6166. Mersawa; 6167. Mindi; 6168. Nyatoh; 6169. Palapi; 6170. Pilang; 6171. Pinus; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120016 Jenis Komoditas Tumbuhan/Satwa Liar Konsep (3) [K02234] Tumbuhan Liar; [K01975] Satwa Liar; - 175 - Definisi (4) Nama komoditas dari usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 6172. Ramin; 6173. Rasamala; 6174. Rimba Campuran; 6175. Rotan; 6176. Sengon/ Jeunjing/Albazia; 6177. Sonokeling; 6178. Sungkai; 6179. Suren; 6180. Talok/Kersen; 6181. Tanjung; 6182. Tekik; 6183. Tenggulun; 6184. Tengkawang; 6185. Trembesi; 6186. Turi; 6187. Ulin; 6188. Waru; 6189. Jernang; 6199. Lainnya; 6201. Anoa; 6202. Buaya; 6203. Beruang Madu; 6204. Burung Bangau; 6205. Burung Bayan; 6206. Burung Beo Flores/Nias/Sumbawa; 6207. Burung Cenderawasih; 6208. Burung Elang/ Alap-alap Tikus; 6209. Burung Jalak Bali; 6210. Burung Kakatua; 6211. Burung Kasturi Raja/Sulawesi; 6212. Burung Maleo; 6213. Burung Nuri Sangir/Sulawesi;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 176 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 6214. Itik Liar; 6215. Kangguru; 6216. Karang/Koral transplant; 6217. Kera Bekantan; 6218. Kera Ekor Panjang; 6219. Kura-Kura Irian/Gading; 6220. Kus-Kus Hutan; 6221. Landak; 6222. Rangkong Jawa; 6223. Rangkong Papan; 6224. Monyet Sulawesi/Singapuar/ Tarsius; 6225. Orang Utan; 6226. Rusa/ Menjangan/Kancil/ Kijang; 6227. Soa Payung; 6228. Kucing Hutan; 6229. Trenggiling; 6230. Burung Mambruk; 6231. Merak; 6232. Harimau; 6233. Gajah; 6234. Tapir; 6235. Banteng; 6236. Kuwuk; 6249. Satwa Liar Dilindungi Lainnya; 6251. Ayam Hutan; 6252. Babi hutan; 6253. Biawak/Sliro; 6254. Bunglon; 6255. Burung Balam/ Merpati/Dara; 6256. Burung Belibis; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120017 Jenis Lahan Budi Daya Konsep (3) [K01023] Lahan Budi Daya Ikan; - 177 - Definisi (4) Jenis lahan yang dimiliki dan/atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha untuk kegiatan pembudidayaan ikan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 6257. Burung Kacer; 6258. Burung Kenari; 6259. Burung Kutilang; 6260. Burung Murai Batu; 6261. Burung Perkutut; 6262. Burung Tekukur; 6263. Kadal; 6264. Kalong/ Kelelawar; 6265. Kodok; 6266. Kupu-kupu; 6267. Labi-labi; 6268. Monyet/Beruk/ Kera; 6269. Musang; 6270. Tikus Hutan; 6271. Tupai; 6272. Ular; 6273. Pleci; 6274. Ular Sawah; 6275. Ciblek; 6299. Satwa Liar Tidak Dilindungi Lainnya; 6301. Anggrek Hutan; 6302. Cactus Hibrida; 6303. Cycas Spp.; 6304. Lidah Buaya Hutan; 6305. amur Bulan; 6306. Pakis Hutan; 6307. Bunga Bangkai; 6308. Vanda Sumatera; 6309. Kantung Semar; 6399. Tumbuhan Liar Lainnya; 1. Tambak; 2. Kolam; 3. Minapadi; 4. Jaring Apung;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120018 Jenis Pembenihan Ikan 24120019 Jenis Pembesaran Ikan 24120020 Jenis Pembudi Daya Ikan 24120021 Jenis Penangkapan Ikan 24120022 Jenis Penyuluh Kehutanan Konsep (3) [K01391] Pembenihan Ikan; [K01398] Pembesaran Ikan; [K01403] Pembudi Daya Ikan; [K01439] Penangkapan Ikan; [K01612] Penyuluh Kehutanan; - 178 - Definisi (4) Jenis kegiatan membiakkan ikan dalam media baik air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budi daya pembesaran. Jenis kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol. Klasifikasi setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut. Jenis dari suatu kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan atau tanpa menggunakan kapal/perahu untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penggolongan tenaga penyuluh di bidang kehutanan berdasarkan kelembagaannya.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 5. Jaring Tancap; 6. Karamba; 7. Budidaya Rumput Laut; 1. Pembenihan Air Tawar; 2. Pembenihan Air Laut; 3. Pembenihan Air Payau; 1. Pembesaran Ikan di Laut; 2. Pembesaran Ikan di Air Payau; 3. Pembesaran Ikan di Air Tawar; 1. Pembudi Daya Ikan Kecil; 2. Penggarap Lahan Budi Daya; 3. Pemilik Lahan Budi Daya; 1. Penangkapan Ikan di Laut; 2. Penangkapan Ikan di Perairan Darat; 1. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (Penyuluh Kehutanan PNS); 2. Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS);
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120023 Jenis Produksi Kayu Bulat 24120024 Jenis Produksi Pemungutan Hasil Hutan 24120025 Jenis Produksi Peternakan Konsep (3) [K00768] Kayu Bulat; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02292] Usaha Peternakan; - 179 - Definisi (4) Macam-macam produksi kayu hasil penebangan pohon. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut seperti kayu bakar, madu, bambu, rotan, getah-getahan, buah-buahan, dll. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi ngbiakan/pemacekan), antara lain ternak hidup/daging, susu segar, telur konsumsi, telur tetas, mani/semen ternak, embrio, madu, liur/sarang, bulu, kepompong/kokon ulat sutera, kulit, dan lilin malam.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 3. Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); 1. Akasia; 2. Kelompok Rimba Campuran; 3. Kelompok Meranti; 4. Kelompok Indah; 5. Kelompok Eboni; 6401 . Akar-akaran; 6402 . Daun Kayu Putih; 6403 . Getah Damar; 6404 . Getah Gaharu; 6405 . Getah Karet; 6406 . Getah Pinus; 6407 . Kayu Bakar; 6408 . Madu; 6409 . Pemungutan Bambu; 6410. emungutan Getah Lainnya; 6411. Pemungutan Kayu Pertukangan; 6412 . Pemungutan Rotan; 6413 . Sarang Burung; 6414. Sarang Semut/Kroto; 6415 . Ulat; 6499 . Lainnya; 1. Ternak hidup/ daging; 2. Susu segar; 3. Telur konsumsi; 4. Telur tetas; 5. Mani/semen ternak; 6. Embrio; 7. Madu; 8. Liur/Sarang; 9. Bulu;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120026 Jenis Produksi Tanaman Kehutanan 24120027 Jenis Subsektor Pertanian 24120028 Jenis Sumber Air Irigasi 24120029 Jenis Teknologi Budi Daya Ikan Konsep (3) [K02110] Tanaman Kehutanan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02063] Subsektor Pertanian; [K02071] Sumber Air; [K00324] Daerah Irigasi; [K02131] Teknologi Budi Daya Ikan; - 180 - Definisi (4) Jenis hasil/produksi budi daya tanaman kehutanan, seperti kayu bulat merupakan hasil tanaman berkayu keras, getah merupakan hasil tanaman damar dan pinus, daun merupakan hasil tanaman kayu putih, bambu bulat yang merupakan hasil tanaman bambu, dan batang rotan hasil tanaman rotan. Jenis subsektor suatu kegiatan pertanian, dapat berupa subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, dan subsektor kehutanan. Jenis daerah irigasi berdasarkan sumber air utama yang digunakan. Jenis dari metode tertentu yang digunakan untuk membudidayakan ikan, berdasarkan tingkat teknologi dan produksi yang dihasilkan, kegiatan budi daya dapat dibedakan menjadi budi daya yang ekstensif atau tradisional, budi daya yang semi intensif, dan budi daya intensif.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 10. Kepompong/Kokon ulat sutera; 11. Kulit; 12. Lilin/Malam lebah; 1. Kayu bulat; 2. Getah; 3. Daun; 4. Bambu bulat; 5. Batang rotan; 1. Tanaman Pangan; 2. Tanaman Hortikultura; 3. Tanaman Perkebunan; 4. Peternakan; 5. Perikanan; 6. Kehutanan; 1. Irigasi Permukaan; 2. Irigasi Air Tanah; 3. Irigasi Pompa; 4. Irigasi Rawa; 5. Irigasi Tambak; 1. Pembesaran udang teknologi intensif; 2. Pembesaran udang dengan teknologi semi intensif; 3. Pembesaran udang dengan teknologi sederhana; 4. Pembesaran bandeng intensif; 5. Pembesaran bandeng sederhana; 6. Pembesaran campuran udang dan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120030 Jenis Ternak 24120031 Jenis Unit Usaha Pertanian 24120032 Jenis Usaha Pengolahan Ikan Konsep (3) [K02197] Ternak; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02283] Usaha Pengolahan Ikan; - 181 - Definisi (4) Jenis hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Macam unit usaha pertanian yang dibedakan menurut pengelolaan usaha, mencakup: usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Jenis usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) bandeng dengan teknologi sederhana; 4101. Kerbau; 4104. Sapi Potong; 4103. Sapi Perah; 4202. Domba; 4203. Kambing; 4201. Babi; 4102. Kuda; 4406. Kelinci; 4301. Ayam Buras/ Kampung; 4302. Ayam Ras Pedaging (Broiler); 4303. Ayam Ras Petelur (Layer); 4304. Itik; 4305. Itik Manila; 4404. Puyuh; 1. Usaha Pertanian Perorangan; 2. Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; 3. Usaha Pertanian Lainnya; 1. Penggaraman/ pengeringan ikan; 2. Pengasapan/ pemanggangan ikan; 3. Pembekuan ikan; 4. Pemindangan ikan; 5. Peragian/fermentasi ikan; 6. Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi; 7. Pendinginan/ pengesan ikan; 8. Pengalengan ikan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120033 Jenis Usaha Tanaman Semusim 24110034 Jumlah Badan Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang Dibina 24110035 Jumlah Bambu Bulat Hasil Pemungutan di Kawasan Hutan 24110036 Jumlah Batang Hasil Tanaman Kehutanan 24110037 Jumlah Bibit Tanaman Kehutanan yang Diproduksi 24110038 Jumlah Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Konsep (3) [K02264] Usaha Budi Daya; [K02280] Usaha Pembibitan; [K00180] Badan Usaha; [K01655] Perikanan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K00284] Bibit Tanaman; [K02110] Tanaman Kehutanan; [K00465] Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN); - 182 - Definisi (4) Jenis usaha dari tanaman semusim yang diusahakan oleh usaha pertanian. Jenis usaha dibedakan atas usaha budi daya dan usaha pembibitan. Banyaknya pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul dan Pengolah/industri pengolahan) dan penyedia penyedia logistik dalam menjaga pasokan dan ketersediaan hasil perikanan. Banyaknya bambu bulat yang dihasilkan dari kegiatan pemungutan di dalam kawasan hutan. Banyaknya batang tanaman yang dipanen/ditebang, termasuk batang tanaman yang dipanen/ditebang dari hasil penjarangan tanaman. Banyaknya anakan dari induk tanaman kehutanan yang siap ditanam/masih dalam polybag, meliputi bibit tanaman yang disemai dan sudah tumbuh tunas. Banyaknya kumpulan kelompok petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan Klasifikasi
Penyajian (5) Isian (6) 9. Pengolahan rumput laut; 10. Pembuatan minyak ikan; 11. Kecap ikan; 12. Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; 13. Pengolahan dan pengawetan lainnya; 1. Usaha Budi daya; 2. Usaha Pembibitan; [32020026] Wilayah;
pelaku usaha batang
batang batang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110039 Jumlah Hari Kerja Unit Usaha Pertanian 24110040 Jumlah Karang/Koral Transplant Tangkaran 24110041 Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan 24110042 Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang Diidentifikasi untuk Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya 24110043 Jumlah Kepemilikan Ternak 24110044 Jumlah Kerbau 24110045 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konsep (3) [K00237] Bekerja; [K02288] Usaha Pertanian; [K02268] Usaha Jasa Pertanian; [K01788] Produksi Pertanian; [K02284] Usaha Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar; [K01337] Pelaku Usaha; [K01448] Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan; [K00828] Kelompok Usaha Bersama (KUB); [K02197] Ternak; [K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; [K00883] Kerbau; [K00898] Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); - 183 - Definisi (4) kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Jumlah hari kerja yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk melakukan kegiatan pertanian pada unit usaha pertanian/perikanan/ kehutanan. Banyaknya karang/koral transplant yang ditangkarkan untuk diambil hasilnya dalam bentuk terumbu karang. Banyaknya kelompok atau kumpulan para pelaku utama/pelaku usaha (yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan) yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan. Banyaknya badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Banyaknya hewan ternak yang dimiliki oleh keluarga. Banyaknya ternak kerbau yang dipelihara atau diusahakan pada periode tertentu. Banyaknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah diverifikasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120012] Jenis Kawasan Hutan;
hari terumbu
kelompok kelompok
ekor ekor
kesatuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) (KPH) yang Masuk Kategori Maju 24110046 Jumlah Lajar Rotan Hasil Pemungutan di Kawasan Hutan 24110047 Jumlah Lajar Rotan yang Dibudidayakan 24110048 Jumlah Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 24110049 Jumlah Luas Daerah Irigasi 24110050 Jumlah Luas Kawasan Hutan 24110051 Jumlah Nelayan yang Terlindungi 24110052 Jumlah Nilai Ekspor Hasil Perikanan - 184 - Konsep Definisi (3) [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K01091] Lembaga Usaha; [K01655] Perikanan; (4) oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria tersebut secara umum mencakup aspek legal (kelembagaan KPH, dokumen perencanaan), aspek produksi (hasil hutan dan jasa), dan aspek ekonomi (investasi pada KPH dan operasionalisasi KPH). Banyaknya lajar rotan yang dihasilkan dari kegiatan pemungutan di dalam kawasan hutan. Banyaknya lajar rotan yang dibudidayakan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Semua Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. [K00324] Daerah Irigasi; Luas kesatuan lahan yang mendapat [K00745] Kawasan Hutan; [K01217] Nelayan; [K01684] Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; [K00420] Ekspor; [K01655] Perikanan; air dari satu jaringan irigasi. Luas wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Nilai seluruh barang komoditas hasil perikanan yang dibawa keluar dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120012] Jenis Kawasan Hutan;
lajar lajar
lembaga usaha hektare
hektare orang
dolar Amerika Serikat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110053 Jumlah Nilai Ijon atau Tebasan 24110054 Jumlah Nilai Produksi Perikanan 24110055 Jumlah Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Skala Kecil yang Menerima Bantuan Premi Asuransi 24110056 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 24110057 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Patuh 24110058 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Patuh 24110059 Jumlah Pembudi Daya Ikan 24110060 Jumlah Pemotongan Ternak Tercatat Konsep (3) [K00384] Diijonkan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01404] Pembudi Daya Ikan Kecil; [K00167] Asuransi Perikanan; [K01337] Pelaku Usaha; [K00824] Kelautan; [K01655] Perikanan; [K01337] Pelaku Usaha; [K00861] Kepatuhan; [K00824] Kelautan; [K01337] Pelaku Usaha; [K00861] Kepatuhan; [K01655] Perikanan; [K01403] Pembudi Daya Ikan; [K01420] Pemotongan Ternak Tercatat; - 185 - Definisi (4) negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Nilai yang dibayarkan oleh penebas/pengijon kepada pemilik lahan/tanaman. Nilai seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan. Banyaknya pelaku usaha pembudi daya ikan kecil yang melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko pembudidayaan ikan. Banyaknya pelaku usaha kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan. Banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan. Jumlahan dari setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut. Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) rupiah rupiah orang pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha orang ekor
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110061 Jumlah Pemotongan Ternak Tidak Tercatat 24110062 Jumlah Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) 24110063 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan 24110064 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan Konsep (3) [K01421] Pemotongan Ternak Tidak Tercatat; [K01770] Premi Asuransi Nelayan; [K00166] Asuransi Nelayan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02263] Usaha Budi Daya Ikan; - 186 - Definisi (4) yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Jumlah pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Banyaknya penerima bantuan berupa pembayaran premi asuransi nelayan oleh pemerintah. Banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian . Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan memanajemen kegiatan usaha budi daya ikan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak;
[32020026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [33220007] Jenis Kelamin;
ekor penerima bantuan orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110065 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura 24110066 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura Gurem 24110067 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian 24110068 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian Konsep (3) [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02265] Usaha Hortikultura; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02265] Usaha Hortikultura; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02265] Usaha Hortikultura; [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; - 187 - Definisi (4) Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman sayuran, tanaman buah- buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan memanajemen kegiatan usaha jasa pertanian. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110069 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan 24110070 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Gurem 24110071 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Pengguna Lahan Pertanian 24110072 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan 24110073 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan Konsep (3) [K02271] Usaha Kehutanan; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02271] Usaha Kehutanan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02271] Usaha Kehutanan; [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K01439] Penangkapan Ikan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02286] Usaha Perikanan; - 188 - Definisi (4) mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya pengelola usaha kehutanan yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha kehutanan. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha kehutanan. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha perikanan tangkap. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha perikanan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110074 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan Gurem 24110075 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan Pengguna Lahan Pertanian 24110076 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan 24110077 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan Gurem 24110078 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan Konsep (3) [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02286] Usaha Perikanan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02286] Usaha Perikanan; [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02287] Usaha Perkebunan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02287] Usaha Perkebunan; - 189 - Definisi (4) dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha perikanan. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha perikanan. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Pengguna Lahan Pertanian 24110079 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Peternakan 24110080 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Peternakan Gurem 24110081 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Peternakan Pengguna Lahan Pertanian 24110082 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi Konsep (3) [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02292] Usaha Peternakan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02292] Usaha Peternakan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02292] Usaha Peternakan; [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; - 190 - Definisi (4) usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup ngbiakan/pemacekan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup ngbiakan/pemacekan. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup ngbiakan/pemacekan. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan memanajemen kegiatan usaha komoditas padi. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Total Jumlah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110083 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Palawija 24110084 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan 24110085 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan Gurem 24110086 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Tanaman Pangan Pengguna Lahan Pertanian Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02278] Usaha Palawija; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01515] Pengelola Usaha Pertanian; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K01036] Lahan - 191 - Definisi (4) usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha palawija. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab teknis dan keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha tanaman pangan, mencakup tanaman padi dan palawija. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija. Banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110087 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) 24110088 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Hortikultura 24110089 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Jasa Pertanian Konsep (3) Pertanian (Agricultural Land); [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02265] Usaha Hortikultura; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02268] Usaha Jasa Pertanian; - 192 - Definisi (4) Banyaknya setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor hortikultura yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor jasa pertanian yang bersifat tetap, terus- menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
[24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Satuan (8) perusahaan unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110090 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Kehutanan 24110091 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Perikanan 24110092 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Perkebunan 24110093 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Peternakan Konsep (3) [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02271] Usaha Kehutanan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02286] Usaha Perikanan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; - 193 - Definisi (4) Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor kehutanan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor perikanan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor perkebunan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor peternakan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan Klasifikasi Penyajian (5) [24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
[24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
[24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
[24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110094 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Tanaman Pangan 24110095 Jumlah Petani 24110096 Jumlah Petani Gurem 24110097 Jumlah Petani Milenial atau Petani Modern Konsep (3) [K02292] Usaha Peternakan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K01744] Petani; [K01744] Petani; [K01745] Petani Gurem; [K01746] Petani Milenial atau Petani Modern; - 194 - Definisi (4) memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor tanaman pangan yang bersifat tetap, terus- menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Banyaknya orang perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan/atau peternakan Banyaknya perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Banyaknya warga negara Indonesia (WNI) berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan/atau Klasifikasi Penyajian (5) [24120234] Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia;
unit usaha orang
unit orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110098 Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian 24110099 Jumlah Pohon Hasil Penangkaran Tumbuhan Liar 24110100 Jumlah Pohon Tanaman Kehutanan 24110101 Jumlah Produksi Daging (Karkas) 24110102 Jumlah Produksi Daging (Meat yield) Konsep (3) [K01744] Petani; [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01788] Produksi Pertanian; [K02282] Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar; [K02110] Tanaman Kehutanan; [K00727] Karkas Ruminansia; [K00338] Daging (Meatyield); - 195 - Definisi (4) melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital. Banyaknya orang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian untuk melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, tidak termasuk lahan budi daya ikan, budi daya perikanan di laut, dan di perairan umum. Banyaknya pohon yang dihasilkan dari pembiakan dan pembesaran tumbuhan liar dengan tetap mempertahankan jenisnya. Banyaknya pohon tanaman kehutanan yang diambil hasilnya atau dipanen dalam bentuk kayu, seperti sengon, mahoni, akasia, suren, sungkai, dan lain-lain, tidak termasuk pohon rotan, pohon bambu, dan kayu putih. Banyaknya karkas hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) meliputi organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, misalnya jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Banyaknya produksi daging murni, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu di suatu wilayah. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) meliputi organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, misalnya Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020075] Kelompok Umur Tanaman Kehutanan;
[32020026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak;
orang pohon
pohon kilogram
kilogram
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110103 Jumlah Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (Broiler) 24110104 Jumlah Produksi Daging Unggas 24110105 Jumlah Produksi Ikan Hias 24110106 Jumlah Produksi Kayu Bulat Tanaman Kehutanan 24110107 Jumlah Produksi Pembenihan Ikan 24110108 Jumlah Produksi Pembesaran Ikan 24110109 Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya Konsep (3) [K00175] Ayam Ras Pedaging (Broiler); [K00339] Daging Unggas; [K02242] Unggas; [K01786] Produksi Perikanan; [K01406] Pembudidayaan Ikan Hias; [K02110] Tanaman Kehutanan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01391] Pembenihan Ikan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01398] Pembesaran Ikan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01656] Perikanan Budi Daya; - 196 - Definisi (4) jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Banyaknya produksi daging ayam ras selama periode waktu tertentu. Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi. Banyaknya produksi dari tanaman kehutanan yang dipanen/ditebang, termasuk tanaman yang dipanen/ditebang dari hasil penjarangan tanaman. Jumlah produksi hasil kegiatan membiakkan ikan dalam media baik air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budi daya pembesaran. Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol. Jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih (kecuali rumput laut dalam kilogram basah), yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120007] Jenis Budi Daya Ikan Hias;
[32020026] Wilayah; [24120019] Jenis Pembesaran Ikan;
Total Volume
ton kilogram
ekor meter kubik ekor
ton ton
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110110 Jumlah Produksi Susu Sapi 24110111 Jumlah Produksi Tanaman 24110112 Jumlah Produksi Telur Ayam Ras Petelur (Layer) 24110113 Jumlah Produksi Telur Unggas 24110114 Jumlah Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan 24110115 Jumlah Provinsi dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan. Konsep (3) [K02091] Susu Sapi; [K01788] Produksi Pertanian; [K00176] Ayam Ras Petelur (Layer); [K02140] Telur Unggas; [K01823] Promosi Usaha; [K01426] Penanaman Modal; [K01825] Provinsi; [K01449] Pendanaan Usaha; [K01404] Pembudi Daya Ikan Kecil; [K01219] Nelayan Kecil; - 197 - Definisi (4) diusahakan oleh pembudi daya/ perusahaan perikanan budi daya. Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan. Banyaknya telur yang dihasilkan dari populasi induk ayam ras petelur produktif (mulai umur 19 minggu sampai dengan afkir) selama waktu pemeliharaan tertentu. Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila), tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Pelaksanaan forum promosi usaha dan investasi dengan mempertemukan modal (calon investor), pelaku usaha perikanan, pemerintah (pusat, daerah), lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120237] Sektor Pertanian;
Berat Total
Berat Berat
kilogram kilogram
kilogram kilogram
kegiatan provinsi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110116 Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan 24110117 Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan Pengguna Lahan Pertanian 24110118 Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura 24110119 Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian 24110120 Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian Konsep (3) [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02263] Usaha Budi Daya Ikan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02286] Usaha Perikanan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02265] Usaha Hortikultura; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02265] Usaha Hortikultura; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02268] Usaha Jasa Pertanian; - 198 - Definisi (4) Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan perikanan (tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran). Banyaknya rumah tangga yang anggotanya melakukan kegiatan usaha hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Banyaknya rumah tangga yang anggotanya menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan usaha hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang melakukan kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, seperti: melayani usaha di bidang pertanian Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Satuan (8) rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110121 Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan 24110122 Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Pengguna Lahan Pertanian 24110123 Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan 24110124 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan 24110125 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Konsep (3) [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02271] Usaha Kehutanan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02271] Usaha Kehutanan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01439] Penangkapan Ikan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01655] Perikanan; [K02286] Usaha Perikanan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02287] Usaha Perkebunan; - 199 - Definisi (4) antara lain jasa pertanian tanaman pangan/hortikultura/perkebunan, jasa peternakan, jasa perikanan, jasa kehutanan. Banyaknya rumah tangga pertanian yang terdapat anggota rumah tangganya melakukan usaha di bidang kehutanan (kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusan lainnya, mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan dan penagkapan satwa liar) di dalam atau di luar kawasan hutan. Banyaknya rumah tangga pertanian yang terdapat anggota rumah tangganya menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan melakukan usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Banyaknya rumah tangga usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar. Banyaknya rumah tangga yang anggotanya melakukan kegiatan memelihara/menguasai/melakukan kegiatan budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Satuan (8) rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110126 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Pengguna Lahan Pertanian 24110127 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 24110128 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem 24110129 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan 24110130 Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Konsep (3) [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land); [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02292] Usaha Peternakan; - 200 - Definisi (4) tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar. Banyaknya rumah tangga yang menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan memelihara/menguasai/melakukan kegiatan budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar. Banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Banyaknya rumah tangga yang minimal satu anggota rumah tangganya mengusahakan kegiatan pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,50 hektar. Banyaknya rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi dan/atau palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, ternak/unggas, budi daya ikan (di air tawar dan di tambak air payau), atau penangkaran tumbuhan/satwa liar yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya rumah tangga yang anggotanya melakukan kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi ngbiakan/pemacekan) yang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Satuan (8) rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110131 Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Pengguna Lahan Pertanian 24110132 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Kehutanan 24110133 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan 24110134 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan Konsep (3) [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02292] Usaha Peternakan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01925] Rumah Tangga; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02295] Usaha Tanaman Pangan; - 201 - Definisi (4) menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi ngbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengusahakan/mengelola tanaman kehutanan baik milik sendiri, bagi hasil, maupun mengusahakan/mengelola tanaman kehutanan milik orang lain dengan diberi upah (kuasa usaha) dan menanggung risiko (bukan buruh). Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), baik untuk dijual/ditukar atau dikonsumsi sendiri, termasuk usaha pembibitan tanaman pangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian (tidak Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) rumah tangga rumah tangga Rumah tangga rumah tangga
Kode SDS Nama Data (1) (2) Pengguna Lahan Pertanian 24110135 Jumlah Rumah Tangga Usaha Urban Farming 24110136 Jumlah Rumpun Bambu yang Dibudidayakan 24110137 Jumlah Sapi 24110138 Jumlah Sarana Produksi Usaha Perikanan 24110139 Jumlah Satwa Liar Hasil Usaha Penangkaran 24110140 Jumlah Satwa Liar Hasil Usaha Perburuan/ Penangkapan 24110141 Jumlah Ternak Besar Pangan Konsep (3) [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01707] Pertanian Perkotaan/Urban Farming; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K01956] Sapi Potong; [K01955] Sapi Perah; [K01965] Sarana Produksi Perikanan; [K01656] Perikanan Budi Daya; [K01975] Satwa Liar; [K02282] Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar; [K01975] Satwa Liar; [K02284] Usaha Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar; [K02197] Ternak; - 202 - Definisi (4) termasuk lahan budi daya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), termasuk usaha pembibitan tanaman pangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga Banyaknya rumah tangga yang berada di wilayah perkotaan yang mengusahakan pertaniannya di lahan terbatas, sebagian besar media tanam tidak di permukaan tanah secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya dengan menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikultur, media terpal, dan sejenisnya. Banyaknya rumpun bambu yang dibudidayakan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Banyaknya ternak sapi yang dipelihara atau diusahakan pada periode tertentu. Banyaknya bahan dan/atau peralatan yang digunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Banyaknya satwa liar yang dihasilkan dari kegiatan penangkaran melalui pembiakan dan pembesaran satwa dengan mempertahankan jenisnya. Banyaknya satwa liar yang diperoleh dari kegiatan berburu dan penangkapan satwa liar dan/atau mengambil bagian-bagiannya. Banyaknya hewan yang tergolong ternak besar (sapi dan kerbau) yang dibiakkan dengan tujuan produksi sebagai sumber daging merah utama. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
rumah tangga rumpun
ekor unit
ekor ekor
ekor
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110142 Jumlah Terumbu Karang Hasil Penangkaran 24110143 Jumlah Tumbuhan Liar 24110144 Jumlah Tumbuhan Liar Hasil Usaha Penangkaran 24110145 Jumlah Tumbuhan Liar Tangkaran 24110146 Jumlah Ulat Hasil Pemungutan di Kawasan Hutan 24110147 Jumlah Unit Usaha Pertanian Perorangan yang Tidak Menggunakan Pupuk 24110148 Jumlah Usaha Hortikultura Konsep (3) [K01788] Produksi Pertanian; [K02282] Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar; [K02234] Tumbuhan Liar; [K02234] Tumbuhan Liar; [K02282] Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar; [K02234] Tumbuhan Liar; [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01833] Pupuk; [K02265] Usaha Hortikultura; - 203 - Definisi (4) Banyaknya terumbu karang yang diperoleh dari usaha penangkaran karang/koral transplant. Banyaknya seluruh tumbuhan liar, termasuk indukan, yang ditangkarkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya. Banyaknya tumbuhan liar yang dihasilkan dari kegiatan penangkaran melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya. Banyaknya tumbuhan liar tangkaran melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya. Banyaknya ulat yang diperoleh dari kegiatan pemungutan satwa liar di dalam kawasan hutan. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan yang tidak menggunakan pupuk pada usaha pertanian untuk tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan, dan perikanan. Banyaknya kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha pembibitan tanaman hortikultura dicakup dalam kegiatan ini. Usaha perdagangan hortikultura Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120016] Jenis Komoditas Tumbuhan/Satwa Liar;
[32020026] Wilayah; [24120016] Jenis Komoditas Tumbuhan/Satwa Liar; [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) buah pohon pohon pohon ekor unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110149 Jumlah Usaha Jasa Perikanan 24110150 Jumlah Usaha Jasa Pertanian 24110151 Jumlah Usaha Kehutanan 24110152 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Konsep (3) [K02267] Usaha Jasa Perikanan; [K02268] Usaha Jasa Pertanian; [K02271] Usaha Kehutanan; [K02274] Usaha Mikro; [K02269] Usaha Kecil; - 204 - Definisi (4) tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. Banyaknya Usaha pengerjaan bagian kegiatan perikanan atas dasar balas jasa atau kontrak, meliputi: Jasa sarana produksi penangkapan ikan, jasa produksi penangkapan ikan, jasa pasca panen penangkapan ikan, jasa sarana produksi budi daya ikan, jasa produksi budi daya ikan, jasa pasca panen budi daya ikan. Banyaknya usaha yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, penyebaran bibit/benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemangkasan, pemanenan, penanganan pasca panen, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, penggembalaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, penyewaan pejantan, penetasan telur dan pemeliharaan/perawatan alat pertanian. Banyaknya kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Kegiatan kehutanan mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran tumbuhan/satwa liar, pemungutan hasil hutan, dan/atau penangkapan satwa liar. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
[32020026] Wilayah; [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) Menengah (UMKM) Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program 24110153 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi 24110154 Jumlah Usaha Pertanian 24110155 Jumlah Usaha Pertanian Gurem 24110157 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya Konsep (3) [K02273] Usaha Menengah; [K01337] Pelaku Usaha; [K02274] Usaha Mikro; [K02269] Usaha Kecil; [K02273] Usaha Menengah; [K01337] Pelaku Usaha; [K00851] Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02288] Usaha Pertanian; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); - 205 - Definisi (4) mendapatkan pendampingan dari Tenaga Pendamping Usaha (TPU) untuk mengakses pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya. . Banyaknya Pelaku usaha skala mikro atau kecil dan menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha. Banyaknya unit usaha yang mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual, minimal mencakup salah satu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Banyaknya usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110158 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Hortikultura 24110159 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Jasa Pertanian Konsep (3) [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02265] Usaha Hortikultura; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02268] Usaha Jasa Pertanian; - 206 - Definisi (4) kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama. Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor hortikultura yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau Kawasan tertentu. Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu pada subsektor jasa pertanian. Klasifikasi Penyajian (5) [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120014] Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian;
[24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian;
unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110160 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Kehutanan 24110161 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Perikanan 24110162 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Perkebunan Konsep (3) [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02271] Usaha Kehutanan; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02286] Usaha Perikanan; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; - 207 - Definisi (4) Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu pada subsektor perkebunan. Klasifikasi Penyajian (5) [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120015] Jenis Komoditas Tanaman Kehutanan;
[24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120013] Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan; [24120021] Jenis Penangkapan Ikan;
[24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120202] Kategori Tanaman Perkebunan;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110163 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Peternakan 24110164 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Tanaman Pangan 24110165 Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan Pertanian 24110166 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Konsep (3) [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02292] Usaha Peternakan; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; - 208 - Definisi (4) Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau Kawasan tertentu pada subsektor peternakan. Banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor tanaman pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Banyaknya usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), usaha pertanian lainnya (UTL) yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut, serta melakukan semua Klasifikasi Penyajian (5) [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120025] Jenis Produksi Peternakan;
[24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian; [24120014] Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian;
[32020026] Wilayah; [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110167 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan Gurem 24110168 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan Pengguna Lahan Pertanian 24110169 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem 24110170 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura 24110171 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura Gurem Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02263] Usaha Budi Daya Ikan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01405] Pembudidayaan ikan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02265] Usaha Hortikultura; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02265] Usaha Hortikultura; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; - 209 - Definisi (4) tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Banyaknya unit usaha budi daya ikan perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan budi daya ikan yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Banyaknya usaha pertanian yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, yang dikelola oleh perorangan. Banyaknya unit usaha hortikultura perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110172 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian 24110173 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian 24110174 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan 24110175 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Gurem 24110176 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Pengguna Lahan Pertanian 24110177 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian 24110178 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perikanan Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02265] Usaha Hortikultura; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02268] Usaha Jasa Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02294] Usaha Tanaman Kehutanan; [K02271] Usaha Kehutanan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02271] Usaha Kehutanan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02271] Usaha Kehutanan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01047] Lahan yang Dikuasai; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02286] Usaha Perikanan; - 210 - Definisi (4) Banyaknya unit usaha pertanian perorangan hortikultura yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya kegiatan jasa pertanian yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Banyaknya usaha pertanian pada subsektor kehutanan yang dikelola oleh perorangan, mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, pengangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan pengangkapan satwa liar. Banyaknya unit usaha kehutanan perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan kehutanan yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan (UTP) yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya usaha yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan (tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasara) yang dikelola oleh Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110179 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan 24110180 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan Gurem 24110181 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan Pengguna Lahan Pertanian 24110182 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan 24110183 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan Gurem Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02287] Usaha Perkebunan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02296] Usaha Tanaman Perkebunan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02292] Usaha Peternakan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02292] Usaha Peternakan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; - 211 - Definisi (4) perorangan, mencakup usaha budi daya perikanan dan penangkapan ikan. Banyaknya kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha, yang dikelola oleh perorangan. Banyaknya unit usaha perkebunan perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan perkebunan yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi ngbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha, yang penanggung jawabnya dan pengelolaannya dilakukan oleh satu orang. Banyaknya unit usaha peternakan perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110184 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan Pengguna Lahan Pertanian 24110185 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan 24110186 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan Gurem 24110187 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan Pengguna Lahan Pertanian 24110188 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming 24110189 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pupuk Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02292] Usaha Peternakan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K02289] Usaha Pertanian Gurem; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01707] Pertanian Perkotaan/Urban Farming; [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K01833] Pupuk; - 212 - Definisi (4) Banyaknya unit usaha pertanian perorangan peternakan yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, yang dikelola oleh perorangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Banyaknya unit usaha tanaman pangan perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan yang menggunakan lahan pertanian. Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola perorangan di wilayah perkotaan, dengan memanfaatkan lahan terbatas, sebagian besar media tanam tidak di permukaan tanah secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menerapkan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal dan sejenisnya. Banyaknya unit usaha pertanian perorangan yang menggunakan pupuk pada usaha pertanian untuk tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan, dan perikanan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110190 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Tidak Mengusahakan Budi Daya Tanaman dan Perikanan 24110191 Jumlah Usaha peternakan/ perunggasan 24110192 Jumlah Usaha Subsektor Perikanan 24110193 Jumlah Usaha Tanaman Pangan Konsep (3) [K02291] Usaha Pertanian Perorangan; [K02292] Usaha Peternakan; [K02286] Usaha Perikanan; [K02295] Usaha Tanaman Pangan; - 213 - Definisi (4) Banyaknya unit usaha yang dikelola oleh perorangan yang melakukan kegiatan pertanian selain budi daya tanaman dan perikanan, dan seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual. Banyaknya kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha yang meliputi ngbiakan/pemacekan. Banyaknya kegiatan penangkapan ikan atau budi daya ikan untuk tujuan komersial yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan berbadan hukum, maupun usaha pertanian lainnya. Banyaknya usaha pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), mencakup usaha pertanian perorangan (bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga), perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Tanaman pangan mencakup padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (a. biji-bijian, seperti: jagung, sorghum/cantel, dan gandum, b. kacang-kacangan,seperti: kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, c. umbi-umbian, seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110194 Jumlah Usaha Tanaman Perkebunan 24110195 Jumlah Volume Kayu/Ranting Hasil Pemungutan di Kawasan Hutan 24110196 Jumlah Volume Produksi Kayu Bulat 24110197 Jumlah Volume Produksi Kayu Gergajian 24110198 Jumlah Volume Produksi Kayu Lapis 24110199 Jumlah Volume Produksi Pertanian 24110200 Jumlah Volume Produksi Serpih Kayu - 214 - Konsep Definisi (3) (4) [K02287] Usaha Perkebunan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K00768] Kayu Bulat; Banyaknya kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha. Banyaknya kayu/ranting yang didapat dari kegiatan pemungutan hasil hutan di dalam kawasan hutan. Semua kayu hasil penebangan yang dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang, atau kayu bulat kecil. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, dari Hutan Tanaman Industri (HTI), dan dari kegiatan hutan rakyat. [K00769] Kayu Gergajian; Volume hasil pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian. [K00770] Kayu Lapis; [K01788] Produksi Pertanian; [K01998] Serpih Kayu; Volume hasil pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu lapis. Semua produksi yang dihasilkan termasuk yang dikonsumsi sendiri, langsung diolah oleh unit usaha tersebut, dijual, diberikan kepada pekerja sebagai upah/gaji, diberikan kepada pihak lain baik untuk bagi hasil/membayar biaya produksi maupun untuk alasan lainnya, dan yang disimpan atau belum dijual. Volume hasil pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [24120031] Jenis Unit Usaha Pertanian;
Isian (6) Ukuran (7) Total Volume Total Total Total Total Total Satuan (8) unit usaha meter kubik meter kubik meter kubik meter kubik kilogram meter kubik
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110201 Jumlah Volume Produksi Veneer 24120202 Kategori Tanaman Perkebunan 24120203 Kelompok Pelaku Usaha/Utama 24120204 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi 24120205 Klasifikasi Luasan Daerah Irigasi 24120206 Komoditas Utama Perikanan Budi Daya - 215 - Konsep Definisi (3) (4) [K02304] Veneer; [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; [K02114] Tanaman Perkebunan Semusim; [K01613] Penyuluh Kelautan dan Perikanan; [K01448] Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan; [K01337] Pelaku Usaha; menjadi produk serpih kayu (wood chips). Volume hasil pengolahan kayu bulat menjadi produk veneer (lembaran tipis kayu yang dihasilkan dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu persegi). Golongan tanaman perkebunan yang ditentukan berdasarkan ciri atau karakteristik tanaman perkebunan tahun atau tanaman perkebunan semusim. Kumpulan para pelaku utama/usaha yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama/usaha perikanan. [K00324] Daerah Irigasi; Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irihasi terhadap strata luasan jaringan irigasi. [K00324] Daerah Irigasi; Klasifikasi luasan daerah irigasi berdasarkan ketersediaan jaringan irigasi. [K00948] Komoditas Utama Perikanan; Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan budi daya yang Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Tanaman Perkebunan Tahunan; 2. Tanaman Perkebunan Semusim;
1. Kelompok Usaha Bersama (KUB); 2. Kelompok Pembudi daya Ikan (Pokdakan); 3. Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar); 4. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR); 5. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); 6. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); 7. Asosiasi Perikanan; 1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah Provinsi; 3. Pemerintah Kabupaten/Kota; 1. Luas Baku/Renca- 2. Luas Potensial/Terbangun; 3. Luas Fungsional; 1. Rumput Laut; 2. Kakap; 3. Kerapu; Ukuran (7) Total
meter kubik
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120207 Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Laut 24120208 Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Perairan Darat 24110209 Luas Areal Tanaman Tahunan 24110210 Luas Baku Wadah Budi Daya Ikan 24110211 Luas Lahan yang Dikuasai Konsep (3) [K00948] Komoditas Utama Perikanan; [K00948] Komoditas Utama Perikanan; [K02120] Tanaman Tahunan; [K02307] Wadah Budi Daya Ikan; [K01047] Lahan yang Dikuasai; - 216 - Definisi (4) dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan tangkap di laut yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan tangkap di perairan darat yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Luas area lahan yang ditanami tanaman yang dapat berumur hingga lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen. Luas permukaan wadah yang digunakan untuk membudidayakan ikan. Total luas lahan yang berada dalam kewenangan suatu entitas untuk dikelola atau diurus, mencakup lahan milik sendiri, lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain. Lahan yang dikuasai dapat berupa lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
4. Kekerangan; 5. Udang; 6. Bandeng; 7. Mas; 8. Nila; 9. Lele; 10. Patin; 11. Gurame; 12. Ikan Lainnya; 1. Tu- 2. Cakalang; 3. Tongkol; 4. Udang; 5. Ikan Lainnya; 1. Ikan; 2. Udang; 3. Lainnya; [32020026] Wilayah;
Luas Luas
Luas Satuan
hektare meter persegi meter persegi
Kode SDS Nama Data (2) 24110212 Luas Panen (1) Hortikultura Belum Habis 24110213 Luas Panen Hortikultura Habis/Dibongkar 24110214 Luas Panen Tanaman Semusim 24110215 Luas Puso/Rusak/Tidak Berhasil 24110216 Luas Tanam Baru 24110217 Nilai Ijon atau Tebasan Hasil Pertanian Konsep (3) [K00523] Hortikultura; [K00523] Hortikultura; [K01282] Panen; [K02119] Tanaman Semusim; [K01705] Pertanian; [K01705] Pertanian; [K00384] Diijonkan; [K00395] Ditebaskan; - 217 - Definisi (4) Luas tanaman sayuran dan buah- buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar. Luas tanaman sayuran dan buah- buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar. Luasan tanaman semusim yang diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif. Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan/triwulan laporan. Baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang diakukan untuk mengganti tanaman yang dicabut/dimusnahkan karena serangan OPT atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan/triwulan tersebut tanaman yang baru ditanam dibongkar kembali. Nilai keseluruhan hasil pertanian yang diijonkan atau ditebaskan sesuai harga yang disepakati antara pemilik Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Luas Luas
Luas Luas
Luas Nilai
(8) hektare hektare
kilometer persegi hektare
hektare rupiah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110218 Nilai Produksi Budi Daya Ikan Hias 24110219 Nilai Produksi Ikutan Usaha Pertanian 24110220 Nilai Produksi Pembenihan Ikan 24110221 Nilai Produksi Pembesaran Ikan 24110222 Nilai Produksi Perikanan Budi Daya 24110223 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Konsep (3) [K01406] Pembudidayaan Ikan Hias; [K01786] Produksi Perikanan; [K01781] Produksi Ikutan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01405] Pembudidayaan ikan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01405] Pembudidayaan ikan; [K01786] Produksi Perikanan; [K01656] Perikanan Budi Daya; [K01786] Produksi Perikanan; [K01659] Perikanan Tangkap; - 218 - Definisi (4) budi daya pertanian dan pengijon/penebas. Nilai produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi. Nilai keseluruhan hasil kegiatan pertanian dalam bentuk lain yang dihasilkan sejalan dengan produk utama dan memiliki nilai ekonomis, dihitung berdasarkan harga jual per satuan produksi. Nilai produksi hasil kegiatan membiakkan ikan dalam media air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budi daya pembesaran ikan. Nilai produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen ikan yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol. Nilai keseluruhan hasil kegiatan budi daya perikanan, meliputi budi daya ikan di laut, budi daya ikan di air tawar, serta budi daya ikan di air payau, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual. Nilai seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Nilai Nilai
Nilai Nilai
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110224 Nilai Produksi Usaha Pertanian 24120225 Pemanfaatan Produksi Pertanian 24110226 Persentase Kawasan Hutan 24110227 Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 24110228 Persentase Penduduk Pertanian yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian 24110229 Persentase Perempuan Penduduk Pertanian Sebagai Pemilik atau yang Memiliki Hak Konsep (3) [K01227] Nilai Produksi; [K02288] Usaha Pertanian; [K01788] Produksi Pertanian; [K02288] Usaha Pertanian; [K00745] Kawasan Hutan; [K00533] Hutan; [K00861] Kepatuhan; [K00824] Kelautan; [K01655] Perikanan; [K01337] Pelaku Usaha; [K01476] Penduduk; [K00865] Kepemilikan Lahan; [K01476] Penduduk; [K00865] Kepemilikan Lahan; - 219 - Definisi (4) usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya. Nilai keseluruhan hasil kegiatan pertanian yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual. Cara memanfaatkan hasil usaha pertanian, baik dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Bagian dari total luas daratan, yang merupakan kawasan hutan. Banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Bagian dari seluruh penduduk yang berusaha di sektor pertanian, yang memiliki setifikat kepemilikan tanah pertanian yang sah. Bagian dari penduduk perempuan yang berusaha di sektor pertanian, yang mempunyai sertifikat kepemilikan tanah pertanian yang sah. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [24120015] Jenis Komoditas Tanaman Kehutanan; -
1. Produksi seluruhnya untuk dijual; 2. Produksi sebagian besar untuk dijual, dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri; 3. Produksi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri, dan sisanya untuk dijual; 0. Belum dijual; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Nilai
Kode SDS Nama Data (1) (2) Atas Tanah Pertanian 24110230 Perubahan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 24110231 Perubahan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Pertanian 24110232 Populasi Ayam Ras Petelur (Layer) 24110233 Populasi Ternak 24120234 Ragam Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum 24120235 Ragam Produk Kayu Olahan Konsep (3) [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01557] Pengguna Lahan Pertanian; [K00176] Ayam Ras Petelur (Layer); [K02197] Ternak; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K00771] Kayu Olahan; - 220 - Definisi (4) Perbedaan antara jumlah rumah tangga usaha pertanian pada suatu periode dan periode tertentu. Perbedaan jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan pertanian pada suatu periode terhadap nilai periode sebelumnya. Banyaknya ayam ras petelur komersial, mencakup populasi induk muda (umur 1 sampai dengan 18 minggu) maupun induk produktif (umur 19 minggu sampai dengan afkir), pada usaha peternakan selama periode pemeliharaan tertentu. Banyaknya ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Ragam dari perusahaan pertanian berbadan hukum. Ragam dari produk hasil pengolahan kayu bulat. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak;
1. Perusahaan Padi/Palawija; 2. Perusahaan Hortikultura; 3. Perusahaan Perkebunan; 4. Perusahaan Peternakan; 5. Perusahaan Perikanan; 6. Perusahaan Kehutanan; 7. Perusahaan Jasa Pertanian; 1. Chip dan Partikel; 2. Bubur Kayu; 3. Kayu Lapis; 4. Kayu Gergajian; 5. Veneer; Ukuran (7) Total Total Total Total
Satuan (8) rumah tangga rumah tangga ekor ekor
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24110236 Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian 24120237 Sektor Pertanian 24120238 Sistem Pemanenan Usaha Tanaman Kehutanan 24120239 Sistem/Kondisi Pemanenan Tanaman Semusim 24120240 Status Kepemilikan Izin Pemungutan Hasil Hutan dan/atau Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Konsep (3) [K01047] Lahan yang Dikuasai; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K01705] Pertanian; [K02110] Tanaman Kehutanan; [K02119] Tanaman Semusim; [K00631] Izin Pemungutan Hasil Hutan dan/atau Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar; - 221 - Definisi (4) Rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh tiap rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, dalam suatu wilayah yang menjadi domisili pengelola. Sektor Pertanian yang telah dibedakan berdasarkan subsektor. Sistem yang digunakan dalam memanen komoditas hasil usaha budi daya tanaman kehutanan. Jenis sistem digunakan dalam pemanenan atau kondisi tanaman saat panen tanaman semusim. Kondisi ada tidaknya izin yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa liar. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 6. Papan Serat; 7. Barecore; 8. Moulding/Dowel; 9. Papan Partikel; 10. Arang Kayu; 11. Flooring/Parket; 12. Furnitur Kayu; 13. Finger Jointed; 14. Lainnya; - [32020026] Wilayah;
1. Tanaman Pangan; 2. Hortikultura; 3. Perkebunan; 4. Peternakan; 5. Perikanan; 6. Kehutanan; 7. Jasa Pertanian; 1. Dipanen sendiri; 2. Diijonkan; 3. Ditebaskan; 0. Belum panen; 1. Dipanen sendiri; 2. Diijonkan; 3. DItebaskan; 7. Panen belum habis; 8. Puso; 9. Tidak Dipanen; 0. Belum Panen; 1. Ada; 2. Tidak Ada;
rata
meter persegi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24120241 Status Kepemilikan Izin Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar 24120242 Status Pengusahaan Tanaman Perkebunan 24120243 Strata Lahan Sawah 24110244 Tingkat Perubahan Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum 24110245 Tingkat Perubahan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 24110246 Tingkat Perubahan Jumlah Usaha Pertanian Lainnya 24110247 Volume Kayu Pemungutan Hasil Hutan 24110248 Volume Madu Pemungutan Hasil Hutan Konsep (3) [K00632] Izin Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar; [K02114] Tanaman Perkebunan Semusim; [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; [K01040] Lahan Sawah; [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02290] Usaha Pertanian Lainnya (UTL); [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; [K01788] Produksi Pertanian; [K02281] Usaha Pemungutan Hasil Hutan; - 222 - Definisi (4) Kondisi ada tidaknya izin yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penangkaran dan peredaran pada usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar. Kondisi pengusahaan tanaman perkebunan yang ditentukan berdasarkan penyelenggaranya, meliputi Perusahaan Besar Negara (PBN), Perusahaan Besar Swasta (PBS), atau Perkebunan Rakyat (PR). Pembagian lahan sawah menjadi bagian-bagian yang lebih homogen berdasarkan dominasi pemanfaatan dan kondisi pengairan lahan sawah. Perbedaan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum antara dua periode terhadap periode awal rentang waktu tersebut. Perbedaan jumlah rumah tangga usaha pertanian antara dua periode terhadap periode awal rentang waktu tersebut. Perbedaan jumlah unit usaha pertanian selain usaha perorangan dan perusahaan berbadan hukum, antara dua periode terhadap periode awal rentang waktu tersebut. Banyaknya kayu yang diperoleh dari kegiatan pemungutan kayu di dalam hutan. Banyaknya madu yang diperoleh dari kegiatan pemungutan madu di dalam kawasan hutan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Ada, penangkaran; 2. Ada, penangkaran dan peredaran; 3. Tidak ada izin;
1. Perusahaan Besar Negara (PBN); 2. Perusahaan Besar Swasta (PBS); 3. Perkebunan Rakyat;
0. Strata
0; 1. Strata
1; 2. Strata
2; 3. Strata
3;
Persentase Volume
Volume Satuan
persen meter kubik liter
Kode SDS Nama Data Konsep (2) 24210001 Berat Sludge (1) Removed (3) [K02033] Sludge Removed; 24220002 Jenis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik [K00690] Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; 24220003 Jenis Penggunaan Energi 24220004 Jenis Penggunaan Tenaga Listrik untuk Produksi [K01563] Penggunaan Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik; [K01564] Penggunaan Energi untuk Proses Produksi; [K02181] Tenaga Listrik; [K01568] Penggunaan Tenaga Listrik untuk Produksi; 24220005 Jenis Sumber Energi [K00435] Energi; - 223 - Definisi (4) Berat lumpur yang dikeluarkan dan dibuang dalam rentang waktu tertentu. Ragam dari saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) KV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Ragam penggunaan energi baik untuk pembangkit listrik maupun untuk proses produksi pada suatu perusahaan. Ragam penggunaan tenaga listrik untuk produksi baik yang berasal dari PLN, perusahaan penyedia listrik lainnya (Non PLN) maupun pembangkit sendiri. Ragam sumber energi baik untuk pembangkit listrik maupun untuk proses produksi pada suatu perusahaan. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; -
1. Tegangan Tinggi (di atas 35-230 KV); 2. Tegangan Ekstra Tinggi (di atas 230-245 KV); 3. Tegangan Tinggi Arus Searah (250-500 KV) arus searah dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi; 1. Pembangkit Listrik; 2. Proses Produksi;
1. Dari PLN; 2. Perusahaan penyedia listrik lainnya (Non- PLN); 3. Pembangkit sendiri; 1. Bensin; 2. Solar/HSD/ADO; 3. Batubara; 4. Briket Batubara; 5. Gas dari PGN; 6. Gas bukan dari PGN; 7. CNG; 8. LPG; 9. Pelumas; 10. Batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergaskan (gasified coal); 11. Gas metana batubara (coalbed methane); Ukuran (7) Massa
kilogram
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24210006 Kapasitas Tenaga Listrik yang Dibangkitkan 24210007 Nilai Penggunaan Sumber Energi 24210008 Nilai Tenaga Listrik untuk Produksi 24210009 Panjang Jaringan Pipa Air Baku ke Kawasan Industri 24210010 Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ke Kawasan Industri 24210011 Persentase Penggunaan Energi Terbarukan 24210012 Persentase Rumah Tangga dengan - 224 - Konsep Definisi (3) (4) [K02181] Tenaga Listrik; Besaran tenaga listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan industri pada rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Besarnya nilai penggunaan sumber energi (dalam rupiah) baik dari energi fosil (tidak terbarukan) maupun energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik maupun proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02181] Tenaga Listrik; Besarnya nilai penggunaan tenaga [K00688] Jaringan Pipa Air Baku; [K00690] Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; [K00438] Energi Terbarukan; [K00436] Energi Final; [K01925] Rumah Tangga; [K01111] Listrik PLN listrik (dalam rupiah) yang digunakan oleh perusahaan industri untuk proses produksi dalam rentang waktu tertentu. Panjang suatu sistem untuk menyalurkan air baku meliputi air permukaan (sungai, danau, mata air, atau air laut), air tanah, perusahaan penyedia air, dan air daur ulang proses di industri. Ukuran panjang jaringan jaringan transmisi tenaga listrik yang ditarik dari generator station/pembangkit listrik menuju kawasan industri. Persentase konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 12. Angin; 13. Biomassa; 14. Tenaga Surya; 15. Tenaga Air; 16. Biofuel; 17. Refused Derive Fuel (RDF); 18. Sludge; 19. Sumber Energi Lain; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220005] Jenis Sumber Energi; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
Daya Nilai
Nilai Panjang
Panjang Persentase
kilowatt rupiah
rupiah meter
kilometer persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) Sumber Penerangan berupa Listrik PLN 24210013 Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik 24210014 Rasio Elektrifikasi 24210015 Rasio Intensitas Energi Primer 24210016 Rata-Rata Konsumsi Listrik per Kapita 24210017 Total Kapasitas Daya Terpasang 24210018 Total Kapasitas Tenaga Listrik yang Dibangkitkan 24210019 Total Kebutuhan Energi Gas Kawasan Industri - 225 - Konsep Definisi (3) (4) (Perusahaan Listrik Negara); [K01976] Sekolah; [K01111] Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara); [K01110] Listrik Non- PLN; [K00427] Elektrifikasi; [K01111] Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara); [K01110] Listrik Non- PLN; [K00437] Energi Primer; Total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah. Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Jumlah daya maksimum yang mampu dibangkitkan oleh seluruh mesin pembangkit listrik dalam rentang waktu tertentu. utama berupa listrik PLN dengan jumlah seluruh rumah tangga. Perbandingan jumlah sekolah dengan akses terhadap fasilitas listrik terhadap jumlah seluruh sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan menengah atas). Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN terhadap jumlah rumah tangga total. [K00116] Angka-Angka Per Kapita; [K00720] Kapasitas Daya Terpasang; [K02181] Tenaga Listrik; Besaran tenaga listrik yang [K00786] Kebutuhan Energi dan Air Baku Kawasan Industri; dibangkitkan oleh perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu. Besaran kebutuhan energi gas untuk kawasan industri, termasuk industri di dalam kawasan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Proporsi Rasio
Rasio Rata
rata Daya
Daya Total
persen SBM per milliar rupiah kilowatt- jam per kapita kilowatt kilowatt million british termal unit
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24210020 Total Kebutuhan Energi Listrik Kawasan Industri 24210021 Total Penggunaan Angin untuk Industri 24210022 Total Penggunaan Batubara Tercairkan (Liquified Coal) dan Batubara Tergaskan (Gasified Coal) untuk Industri 24210023 Total Penggunaan Batubara untuk Industri 24210024 Total Penggunaan Bensin untuk Industri 24210025 Total Penggunaan Biofuel untuk Industri 24210026 Total Penggunaan Biomassa untuk Industri 24210027 Total Penggunaan Briket Batubara untuk Industri - 226 - Konsep Definisi (3) (4) [K02181] Tenaga Listrik; Besaran kebutuhan energi listrik untuk kawasan industri, termasuk industri di dalam kawasan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya angin yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergaskan (gasified coal) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya batubara yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya bensin yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya biofuel yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya biomassa yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan proses produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya penggunaan briket batubara untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi;
Energi Listrik Total
Volume Volume
Volume Volume
Massa Massa
(8) kilowatt
jam kilowatt
jam liter
liter liter
liter ton
ton
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24210028 Total Penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk Industri 24210029 Total Penggunaan Gas Bukan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk Industri 24210030 Total Penggunaan Gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk Industri 24210031 Total Penggunaan Gas Metana Batubara (Coalbed Methane) untuk Industri 24210032 Total Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Industri 24210033 Total Penggunaan Pelumas untuk Industri 24210034 Total Penggunaan Refused Derive Fuel (RDF) untuk Industri 24210035 Total Penggunaan Sludge untuk Industri - 227 - Konsep Definisi (3) (4) [K02080] Sumber Energi; Banyaknya penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya gas bukan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya gas metana batubara (coalbed methane) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya pelumas yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya Refused Derive Fuel (RDF) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya sludge yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi;
Isian (6) Ukuran (7) Energi Termal Energi Termal Energi Termal Energi Termal Massa Volume Massa Massa Satuan (8) million british termal unit million british termal unit million british termal unit million british termal unit kilogram liter ton ton
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24210036 Total Penggunaan Solar/High Speed Diesel (HSD) /Automatic Diesel Oil (ADO) untuk Industri 24210037 Total Penggunaan Tenaga Air untuk Industri 24210038 Total Penggunaan Tenaga Surya untuk Industri 24210039 Total Rencana Kebutuhan Air Baku pada Tahap Produksi 24210040 Total Rencana Kebutuhan Energi Gas pada Tahap Produksi 24210041 Total Rencana Kebutuhan Energi Listrik Pada Tahap Produksi 24210042 Volume Air Baku yang Digunakan untuk Proses Produksi 24210043 Volume Tenaga Listrik untuk Produksi 24310001 Besar Kapasitas Terpasang Mesin Produksi Utama - 228 - Konsep Definisi (3) (4) [K02080] Sumber Energi; Banyaknya Solar/High Speed Diesel (HSD)/Automatic Diesel Oil (ADO) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya tenaga air yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K02080] Sumber Energi; Banyaknya tenaga surya yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik maupun produksi dalam rentang waktu tertentu. [K01887] Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku pada Tahap Produksi; [K01887] Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku pada Tahap Produksi; [K01887] Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku pada Tahap Produksi; [K01560] Penggunaan Air Baku untuk Proses Produksi; [K01568] Penggunaan Tenaga Listrik untuk Produksi; [K00724] Kapasitas Terpasang; [K01175] Mesin Produksi Utama; Banyaknya rencana kebutuhan air baku pada tahap produksi dalam rentang waktu tertentu. Banyaknya rencana kebutuhan energi gas pada tahap produksi dalam rentang waktu tertentu. Banyaknya rencana kebutuhan energi listrik pada tahap produksi dalam rentang waktu tertentu. Banyaknya air baku yang digunakan oleh usaha/perusahaan industri untuk proses produksi dalam rentang waktu tertentu. Besarnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan oleh perusahaan industri untuk proses produksi dalam rentang waktu tertentu. Besaran keluaran (output produksi) maksimum yang mampu dihasilkan oleh mesin produksi utama dalam rentang waktu tertentu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24220003] Jenis Penggunaan Energi; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
[32020026] Wilayah; [24220003] Jenis Penggunaan Energi;
Isian (6) Ukuran (7) Volume Energi Listrik Energi Listrik Volume Energi Termal Energi Listrik Volume Energi Listrik Total Satuan (8) liter kilowatt- jam kilowatt- jam meter kubik million british thermal unit kilowatt- jam meter kubik kilowatt- jam unit
Kode SDS Nama Data (1) 24310002 (2) Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Konstruksi 24320003 Jenis Infrastruktur Dasar Kawasan Industri 24320004 Jenis Infrastruktur Kawasan Industri Konsep (3) [K00958] Kondisi dan Prospek Bisnis Konstruksi; [K00603] Infrastruktur Dasar Kawasan Industri; [K00602] Infrastruktur; [K00752] Kawasan Industri; - 229 - Definisi (4) Indeks yang mengukur persepsi pengusaha terhadap kemajuan kondisi usaha saat triwulan survei dengan triwulan sebelumnya dan prospek pengusaha terhadap kemajuan bisnis konstruksi triwulan selanjutnya. Ragam fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang bersifat primer untuk menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri. Macam infrastruktur atau prasarana industri yang berada di dalam kawasan industri, meliputi: jaringan transmisi tenaga listrik ke kawasan industri; jaringan pipa air baku ke kawasan industri; saluran air hujan pembuangan akhir dari kawasan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Jaringan Jalan; 2. Saluran Buangan Air Hujan; 3. Saluran Buangan Air Kotor; 4. Instalasi Penyediaan Air Baku; 5. Jaringan Distribusi Air Baku; 6. Kantor Pengelola; 7. Instalasi Pengolahan Air Limbah; 8. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri; 9. Penampungan Sementara Limbah Padat B3; 10. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3; 11. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri; 12. Pagar Kawasan Industri; 1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke kawasan industri; 2. Jaringan pipa air baku ke kawasan industri; 3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Ukuran (7) Rasio
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24320005 Jenis Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri 24320006 Jenis Kaveling Industri 24320007 Jenis Pengeluaran Lainnya Perusahaan Industri 24320008 Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Industri 24310009 Jumlah Bangunan Pabrik Siap Pakai Terjual Konsep (3) [K00606] Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri; [K00741] Kaveling Industri; [K01529] Pengeluaran Lainnya; [K01559] Penggunaaan Lahan Kawasan Industri; [K01584] Penjualan; [K00214] Bangunan Pabrik Siap Pakai; - 230 - Definisi (4) industri; jalan akses ke kawasan industri. Ragam fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak bersifat sekunder dalam menjalankan kegiatan usaha kawasan industri. Ragam bagian tanah dalam kawasan industri yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk dipergunakan sebagai kegiatan industri atau penunjang industri. Pengelompokan pengeluaran lainnya suatu perusahaan industri selain untuk pekerja, sewa dan kontrak, logistik, serta penelitian dan pengembangan. Jenis pengalokasian lahan kawasan industri sesuai dengan fungsinya. Banyaknya bangunan pabrik siap pakai yang sudah dijual. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
kawasan industri; 4. Jalan akses ke kawasan industri; 1. Fasilitas Perumahan; 2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan; 3. Fasilitas Penelitian; 4. Fasilitas Kesehatan; 5. Fasilitas Pemadam Kebakaran; 6. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah; 1. Lahan belum terjual dan tersewa; 2. Lahan tersewa; 3. Lahan terjual;
1. Pajak; 2. Jasa Industri; 3. Bunga atas industri; 4. Hadiah atau sumbangan atau derma; 5. Biaya representatif dan royalty; 6. Biaya lainnya; 1. Kaveling Industri; 2. Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang; 3. Lahan untuk Sarana Penunjang; 4. Ruang Terbuka Hijau; - [32020026] Wilayah; Ukuran (7)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24310010 Jumlah Bangunan Pabrik Siap Pakai Tersewa 24310011 Jumlah Mesin Pendukung 24310012 Jumlah Mesin Produksi Utama 24310013 Jumlah Produksi Bubur Kayu 24310014 Jumlah Produksi Garam 24310015 Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar 24310016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 24320017 Kategori Kondisi Kegiatan Usaha Secara Umum 24320018 Kategori Pandangan Kondisi Usaha 6 Bulan Ke Depan 24310019 Median Nilai Bahan/Material Konstruksi Konsep (3) [K00214] Bangunan Pabrik Siap Pakai; [K01174] Mesin Pendukung; [K01175] Mesin Produksi Utama; [K00296] Bubur Kayu; [K00468] Garam; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00595] Industri Manufaktur; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00695] Jasa Konstruksi; [K00959] Kondisi Kegiatan Usaha Secara Umum; [K01281] Pandangan Kondisi Usaha; [K00200] Bahan/Material; - 231 - Definisi (4) Banyaknya bangunan pabrik siap pakai yang sudah disewa. Banyaknya mesin-mesin pendukung yang digunakan untuk proses produksi dalam rentang waktu tertentu. Banyaknya mesin-mesin utama yang digunakan untuk proses produksi dalam rentang waktu tertentu. Banyaknya hasil produksi serat kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya hasil pengolahan secara mekanis, semi kimia, dan kimia. Garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan PT. Garam dalam satu periode waktu berjalan. Pekerja tetap dan tidak tetap (kontrak, outsourcing), pekerja asing, baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar, yang bekerja di industri manufaktur skala menengah dan skala besar. Jumlah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi dalam suatu wilayah. Penggolongan persepsi perusahaan terhadap kondisi usahanya secara umum pada bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Penggolongan persepsi perusahaan terhadap kondisi usahanya pada 6 (enam) bulan ke depan. Nilai tengah yang membagi sebaran data nilai bahan/material konstruksi menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Meningkat; 2. Tetap; 3. Menurun;
[32020026] Wilayah; 1. Optimis; 2. Tetap; 3. Pesimis; - Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total
Median Satuan
unit ton
ton orang
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24310020 Nilai Konstruksi yang Diselesaikan 24310021 Nilai Realisasi Investasi Kawasan Industri 24310022 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita 24310023 Persentase Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi 24310024 Persentase Nilai Tambah Industri Kecil 24320025 Skala Industri 24420001 Hierarki Bandar Udara Konsep (3) [K00695] Jasa Konstruksi; [K01852] Realisasi Investasi; [K00591] Industri; [K01228] Nilai Tambah; [K00595] Industri Manufaktur; [K00116] Angka-Angka Per Kapita; [K00420] Ekspor; [K01773] Produk; [K00592] Industri Berteknologi Menengah dan Tinggi; [K01228] Nilai Tambah; [K00591] Industri; [K00595] Industri Manufaktur; [K00212] Bandara atau Bandar Udara; - 232 - Definisi (4) Bagian nilai kontrak/pekerjaan untuk pekerjaan yang diselesaikan serta biaya bahan/material yang disediakan pemilik, tidak termasuk nilai pekerjaan yang disubkontrakkan. Banyaknya nilai realisasi investasi oleh perusahaan kawasan industri untuk pembelian lahan dan pematangan lahan, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, sarana penunjang, dan lain-lain. Rata-rata nilai tambah sektor industri manufaktur setiap orang. Bagian dari total produk ekspor yang merupakan produk hasil industri berteknologi tinggi. Bagian dari total nilai tambah sektor industri yang berasal dari industri berskala mikro dan industri berskala kecil. Klasifikasi yang menunjukkan tingkatan besar atau kecilnya suatu industri. Hierarki Bandar Udara berdasarkan cakupan pelayanan dan jumlah penumpang yang dilayani. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [23020020] Jenis Realisasi Investasi;
1. Industri Besar- Sedang; 2. Industri Mikro-Kecil; PP. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer; PS. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder; PT. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier; P. Bandar Udara Pengumpan; Ukuran (7) Nilai Nilai Rasio Persentase Persentase
Satuan (8) ribu rupiah rupiah ribu rupiah per kapita persen persen
- 233 - Kode SDS Nama Data Konsep Definisi (1) (2) (3) (4) 24420002 Jenis Angkutan Laut [K00123] Angkutan Laut; Klasifikasi angkutan yang melayani kegiatan laut menurut jenis pelayaran. 24420003 Jenis Kegiatan Angkutan Udara Niaga 24420004 Jenis Kendaraan Bermotor [K00138] Angkutan Udara Niaga; [K00853] Kendaraan Bermotor; Jenis kegiatan angkutan udara niaga yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo. Jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut. 24420005 Jenis Kendaraan Bermotor Listrik [K00853] Kendaraan Bermotor; [K00854] Kendaraan Bermotor Listrik; Jenis kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik. 24420006 Jenis Kepemilikan Armada Angkatan Laut 24420007 Jenis Klasifikasi Bandar Udara [K00123] Angkutan Laut; Jenis kepemilikan kelompok sarana [K00212] Bandara atau Bandar Udara; angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Klasifikasi kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara dan jumlah penumpang/barang berdasarkan perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference field length (ARFL) dan perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat. 24420008 Jenis Mobil Bus [K01191] Mobil Bus Umum; Jenis Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Angkutan Laut Dalam Negeri; 2. Angkutan Laut Luar Negeri; 1. Berjadwal; 2. Tidak Berjadwal; 1. Mobil Penumpang; 2. Mobil Bus; 3. Mobil Barang; 4. Sepeda Motor; 1. Sepeda Motor; 2. Mobil Penumpang; 3. Mobil Bus; 4. Mobil Barang; 5. Kendaraan Khusus; 1. Nasional; 2. Charter Asing; 3. Keagenan Asing; 1A. Bandar Udara 1A; 1B. Bandar Udara 1B; 2B. Bandar Udara 2B; 2C. Bandar Udara 2C; 2D. Bandar Udara 2C; 3C. Bandar Udara 3C; 3D. Bandar Udara 3D; 4C. Bandar Udara 4C; 4D. Bandar Udara 4D; 4E. Bandar Udara 4E; 4F. Bandar Udara 4F; 1. Mobil Bus Kecil; 2. Mobil Bus Sedang; 3. Mobil Bus Besar; 4. Mobil Bus Maxi; 5. Mobil Bus Tingkat; 6. Mobil Bus Tempel;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24420009 Jenis Pelabuhan 24420010 Jenis Pelabuhan Perikanan Konsep (3) [K01321] Pelabuhan; [K01325] Pelabuhan Perikanan; - 234 - Definisi (4) (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan. Jenis dan Hierarki Pelabuhan sesuai fungsi pelayanan. Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 100. Pelabuhan Laut; 110. Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut; 111. Pelabuhan Utama (PU); 112. Pelabuhan Pengumpul; 113. Pelabuhan Pengumpan Regional; 114. Pelabuhan Pengumpan Lokal; 120. Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan; 121. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; 122. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; 123. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; 200. Pelabuhan Sungai dan Danau; 201. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; 202. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; 1. Pelabuhan Perikanan Samudera; 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara; 3. Pelabuhan Perikanan Pantai;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24420011 Jenis Pelayanan Terminal Penumpang 24420012 Jenis Pelayaran Armada Angkatan Laut 24420013 Jenis Penggunaan Bandar Udara 24420014 Jenis Program Jembatan Udara 24420015 Jenis Transportasi Publik/Umum 24410016 Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara - 235 - Konsep Definisi (3) (4) [K02195] Terminal Penumpang; dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Jenis Pelayanan Terminal Penumpang untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu. [K00123] Angkutan Laut; Jenis pelayaran kelompok sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. [K00212] Bandara atau Bandar Udara; Jenis Penggunaan Bandar Udara berdasarkan pelayanan rute penerbangan. [K00134] Angkutan Udara; [K00701] Jembatan Udara; [K02224] Transportasi Publik/Umum; [K02223] Transportasi; Jenis pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Jenis moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. [K00181] Badan Usaha Angkutan Udara; Banyaknya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 4. Pangkalan Pendaratan Ikan;
1. Terminal Penumpang Tipe A; 2. Terminal Penumpang Tipe B; 3. Terminal Penumpang Tipe C; 1. Angkutan Laut; 2. Angkutan Laut Khusus; 3. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; 4. Angkutan Perintis; 1. Bandar Udara Domestik; 2. Bandar Udara Internasional; 1. Angkutan Udara Perintis Kargo; 2. Subsidi Angkutan Udara Kargo;
[32020026] Wilayah; [24420003] Jenis Kegiatan Angkutan Udara Niaga; 1. Bus; 2. Transportasi berbasis rel kereta; 3. Angkutan kota; 4. Pesawat; 5. Kapal; - Ukuran (7)
badan usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24410017 Jumlah Bandar Udara/Bandara 24410018 Jumlah Bandar Udara/Bandara 24410019 Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi 24410020 Jumlah Bus Antar Provinsi 24410021 Jumlah Bus Pariwisata 24410022 Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Konsep (3) [K00212] Bandara atau Bandar Udara; [K00212] Bandara atau Bandar Udara; [K01201] Muat Barang; [K02223] Transportasi; [K01190] Mobil Bus atau Bus; [K00304] Bus Pariwisata; [K01190] Mobil Bus atau Bus; [K00691] Jaringan Trayek; [K00692] Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis; - 236 - Definisi (4) digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. Banyaknya tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Banyaknya tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Banyaknya barang yang diangkut oleh moda transportasi, baik kereta api, pesawat, maupun kapal. Banyaknya sarana angkutan orang dengan bus dalam trayek yang melayani angkutan antar kota antar provinsi. Banyaknya sarana angkutan orang dengan bus tidak dalam trayek yang melayani angkutan orang untuk keperluan pariwisata. Banyaknya trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [24420001] Hierarki Bandar Udara; [24420013] Jenis Penggunaan Bandar Udara; [24420007] Jenis Klasifikasi Bandar Udara; [32020026] Wilayah; [24420001] Hierarki Bandar Udara; [24420013] Jenis Penggunaan Bandar Udara; [24420007] Jenis Klasifikasi Bandar Udara; [32020026] Wilayah; [24420045] Moda Transportasi; [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Massa Total Total Total Satuan (8) bandar udara bandar udara ton bus bus jaringan trayek
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24410023 Jumlah Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/ Public Service Obligation untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) 24410024 Jumlah Jembatan 24410025 Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal 24410026 Jumlah Kejadian Kecelakaan Pesawat Udara 24410027 Jumlah Korban Kecelakaan Kapal 24410028 Jumlah Korban Kecelakaan Pesawat Udara Konsep (3) [K00691] Jaringan Trayek; [K02211] Tol Laut; [K00698] Jembatan; [K00793] Kecelakaan Transportasi; [K00793] Kecelakaan Transportasi; [K00974] Korban; [K00793] Kecelakaan Transportasi; [K00974] Korban; [K00793] Kecelakaan Transportasi; - 237 - Definisi (4) angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Banyaknya trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang. Banyaknya jembatan dalam ruas jalan nasional. Banyaknya kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia yang meliputi tenggelam, terbakar, tubrukan, kandas dan mati mesin. Banyaknya kejadian yang dialami oleh pesawat udara yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, yang meliputi pesawat udara jatuh, pesawat udara terbakar, pesawat udara tubrukan, pesawat udara tergelincir dan peswat udara hilang kontak. Banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan kapal seperti kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal kandas, dan kapal mati mesin. Banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan pesawat udara. Kecelakaan pesawat udara adalah kejadian yang dialami oleh pesawat udara yang dapat Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020074] Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan;
[32020026] Wilayah; [31020074] Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan;
Total Frekuensi
jaringan trayek unit
kejadian kejadian
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24410029 Jumlah Pelabuhan 24410030 Jumlah Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan 24410031 Jumlah Pelaut 24410032 Jumlah Pembangunan dan Peningkatan/ Rehabilitasi Konsep (3) [K01321] Pelabuhan; [K01321] Pelabuhan; [K01358] Pelaut; [K00662] Jalan Rel; [K01768] Prasarana Perkeretaapian; - 238 - Definisi (4) membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia berupa pesawat udara jatuh, pesawat udara terbakar, pesawat udara tubrukan, pesawat udara tergelincir, dan pesawat udara hilang kontak. Banyaknya tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Banyaknya tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dibangun dan dikembangkan. Banyaknya orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Banyaknya pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat yang berupa warna atau Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24420009] Jenis Pelabuhan;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
pelabuhan pelabuhan
orang kegiatan
Kode SDS Nama Data (1) (2) Peralatan Persinyalan 24410033 Jumlah Penduduk dengan Akses pada Mobilitas Dasar (JPMD) 24410034 Jumlah Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api 24410035 Jumlah Ruas Jalan Tol 24410036 Jumlah Rute Jembatan Udara 24410037 Jumlah Rute Penerbangan pada Angkutan Udara Perintis 24410038 Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K00049] Akses pada Mobilitas Dasar; [K01686] Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api; [K00663] Jalan Tol; [K00701] Jembatan Udara; [K01938] Rute Penerbangan; [K00141] Angkutan Udara Perintis; [K01957] Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP); - 239 - Definisi (4) cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. Banyaknya penduduk yang tinggal di satuan wilayah pedesaan yang mempunyai jalan beraspal atau sirtu yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat sepanjang tahun serta wilayah perkotaaan yang memiliki jaminan pelayanan angkutan umum berbayar dengan waktu pelayanannya diketahui. Banyaknya perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Jumlah ruas jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Banyaknya rute angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Banyaknya lintasan pesawat Udara yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Banyaknya peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24420014] Jenis Program Jembatan Udara;
orang perlintasan sebidang ruas
rute rute
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24410039 Jumlah Stasiun Kereta Api 24410040 Jumlah Terminal 24410041 Jumlah Terminal Penumpang 24410042 Jumlah Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan yang Dilayani 24420043 Kondisi Jembatan Nasional 24420044 Kondisi Kemantapan Jembatan Nasional 24420045 Moda Transportasi 24410046 Panjang Jalan Akses ke Kawasan Industri Konsep (3) [K02047] Stasiun Kereta Api; [K02190] Terminal; [K02195] Terminal Penumpang; [K02229] Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan; [K00698] Jembatan; [K00698] Jembatan; [K02223] Transportasi; [K00657] Jalan Akses ke Kawasan Industri; - 240 - Definisi (4) Banyaknya tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Banyaknya prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Banyaknya pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan. Banyaknya rute atau lintasan pelayanan angkutan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Keadaan baik buruknya jembatan sebagai bangunan pelengkap jalan hasil dari pemeriksaan. Keadaan kemantapan jembatan sebagai bangunan pelengkap jalan. Jenis transportasi yang digunakan sebagai sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Panjang jalan masuk dari luar kawasan industri menuju kawasan industri. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
0. Baik; 1. Rusak Ringan; 2. Rusak Sedang; 3. Rusak Berat; 4. Kritis; 5. Runtuh/Belum Terbangun; 1. Mantap; 2. Tidak Mantap; 1. Darat; 2. Laut; 3. Udara; [32020026] Wilayah;
Panjang Satuan (8) stasiun terminal terminal penumpang lintas penyeberan gan
meter
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24410047 Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Kawasan Industri 24410048 Panjang Jaringan Jalan Utama Kawasan Industri 24410049 Panjang Jembatan 24410050 Persentase Jalan Nasional dengan Kondisi Jalan Baik dan Sedang 24410051 Persentase Panjang Jembatan 24410052 Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum 24410053 Persentase Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik 24410054 Persentase Siswa yang Menggunakan Sarana Transportasi Untuk Pergi ke Sekolah 24420055 Status Penggunaan Jalan Tol Konsep (3) [K00684] Jaringan Jalan Lingkungan kawasan industri; [K00685] Jaringan Jalan Utama Kawasan Industri; [K00698] Jembatan; [K00659] Jalan Nasional; [K00740] Kategori Kondisi Baik dan Sedang Jalan Nasional; [K00698] Jembatan; [K01476] Penduduk; [K02224] Transportasi Publik/Umum; [K01476] Penduduk; [K02224] Transportasi Publik/Umum; [K02026] Siswa; [K02223] Transportasi; [K01976] Sekolah; [K00663] Jalan Tol; - 241 - Definisi (4) Panjang sistem mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama menuju kaveling industri dan infratsruktur lainnya. Panjang sistem mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia yang lokasinya berada di jalur poros dan terhubung dengan jalan akses kawasan industri. Panjang jembatan dalam ruas jalan nasional. Bagian dari panjang ruas jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang. Bagian dari panjang ruas jalan nasional yang merupakan jembatan. Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah layanan angkutan umum yang menggunakan transportasi umum, baik kereta api maupun angkutan umum. Perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut. Bagian dari populasi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan menggunakan sarana transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Pengelompokan jalan tol berdasarkan penggunaannya. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Jalan Tol Operasi; 2. Jalan Tol Konstruksi; Ukuran (7) Panjang Panjang Panjang Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
meter meter
meter persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24520001 Jenis Akomodasi 24520002 Jenis Akomodasi yang Digunakan 24520003 Jenis Hotel Bintang 24520004 Jenis Objek Daya Tarik Wisata Konsep (3) [K02262] Usaha Akomodasi; [K02262] Usaha Akomodasi; [K00525] Hotel Bintang; [K00524] Hotel; [K01247] Objek Daya Tarik Wisata; - 242 - Definisi (4) Pengelompokan usaha akomodasi jangka pendek. Jenis akomodasi yang digunakan wisatawan selama melakukan perjalanan. Pengelompokan hotel bintang berdasarkan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Pengelompokan objek daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. Hotel Bintang; 2. Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya; 1.1. Hotel Bintang 5; 1.2. Hotel Bintang 4; 1.3. Hotel Bintang 3; 1.4. Hotel Bintang 2; 1.5. Hotel Bintang 1; 2.1. Hotel Melati; 2.2. Jasa Akomodasi lainnya; 1. Hotel/Penginapan; 2. Rumah teman/keluarga; 3. Hotel dan rumah teman/keluarga; 4. Tidak menggunakan; 55111. Hotel bintang 5; 55112. Hotel bintang 4; 55113. Hotel bintang 3; 55114. Hotel bintang 2; 55115. Hotel bintang 1; 68120. Kawasan Pariwisata; 91021. Museum Yang Dikelola Pemerintah; 91022. Museum Yang Dikelola Swasta; 91023. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah; 91024. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta; 91025. Taman Budaya; 91029. Wisata Budaya Lainnya; 91031. Taman
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 243 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ); 91032. Taman Nasional; 91033. Taman Hutan Raya; 91034. Taman Wisata Alam; 91035. Suaka Margasatwa; 91036. Taman Laut; 91037. Kawasan Buru; 91038. Hutan Lindung; 91039. Aktivitas Kawasan Alam Lainnya; 93211. Taman Rekreasi; 93219. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; 93221. Pemandian Alam; 93222. Wisata Gua; 93223. Wisata Petualangan Alam; 93224. Wisata Pantai; 93229. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; 93231. Wisata Agro; 93239. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; 93241. Arung Jeram; 93242. Wisata Selam; 93243. Dermaga Mari- 93244. Kolam Pemancingan; 93245. Wisata Memancing; 93246. Aktivitas Wisata Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24520005 Jenis Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 24520006 Jenis Penyedia Makan Minum 24520007 Jenis Usaha Pariwisata Konsep (3) [K01542] Pengeluaran Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; [K01600] Penyedia Makan Minum; [K02279] Usaha Pariwisata; - 244 - Definisi (4) Jenis alokasi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan. Macam kategori unit kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self- service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk, yang ditentukan berdasarkan makanan dan minuman berdasarkan pemesanan, bukan berdasarkan fasilitas yang ditawarkan. Pengkategorian usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Air; 93249. Wisata Tirta Lainnya; 1. Akomodasi; 2. Makan dan Minum; 3. Penerbangan Domestik; 4. Transportasi Lokal; 5. Belanja; 6. Cendera Mata; 7. Hiburan; 8. Kesehatan dan Kecantikan; 9. Kursus/Pelatihan; 10. Paket Wisata Lokal; 11. Rekreasi; 12. Jasa Pemandu Wisata; 13. Lainnya; 1. Restoran/Rumah Makan; 2. Katering; 3. PMM lainnya; 1. Daya Tarik Wisata; 2. Kawasan Pariwisata; 3. Jasa Transportasi Wisata; 4. Jasa Perjalanan Wisata; 5. Jasa Makanan dan Minuman; 6. Penyediaan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24520008 Jenis Wisatawan 24510009 Jumlah Usaha Akomodasi 24510010 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata 24510011 Jumlah Hotel Bintang 24510012 Jumlah Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya Konsep (3) [K02331] Wisatawan; [K02334] Wisatawan Nusantara; [K02333] Wisatawan Nasional; [K02332] Wisatawan Mancanegara; [K02262] Usaha Akomodasi; [K00379] Devisa Sektor Pariwisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; [K00525] Hotel Bintang; [K00524] Hotel; [K00526] Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya; [K00524] Hotel; - 245 - Definisi (4) Ragam dari orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari- hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Banyaknya usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek khususnya untuk harian atau mingguan untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Banyaknya penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Banyaknya usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya. Banyaknya usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
Akomodasi; 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; 9. Jasa Informasi Pariwisata; 10. Jasa Konsultan Pariwisata; 11. Jasa Pramuwisata; 12. Wisata Tirta; 13. Spa; 1. Wisatawan Nusantara; 2. Wisatawan Mancanegara; 3. Wisatawan Nasional; [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi;
unit usaha miliar dolar Amerika Serikat perusahaan perusahaan
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 24510013 Jumlah Kamar Hotel [K00712] Kamar Hotel; 24510014 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara [K01008] Kunjungan Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; 24510015 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara [K01008] Kunjungan Wisata; [K02334] Wisatawan Nusantara; 24510016 Jumlah Malam [K00712] Kamar Hotel; Kamar Hotel Terpakai 24510017 Jumlah Malam Tamu Menginap [K00524] Hotel; [K02099] Tamu Hotel; 24510018 Jumlah Usaha Penyedia Makan Minum [K01600] Penyedia Makan Minum; - 246 - Definisi (4) memenuhi ketentuan sebagai hotel melati atau jasa akomodasi lainnya yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu). Tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel dan kamar untuk kantor. Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial. Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Banyaknya malam kamar yang digunakan/terisi oleh tamu. Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel dan jasa akomodasi lainnya. Banyaknya penyedia makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi;
[32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi; [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi; [32020026] Wilayah; [24520006] Jenis Penyedia Makan Minum;
Total Jumlah
unit kunjungan
kunjungan malam kamar malam
unit usaha
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24510019 Jumlah Tamu Hotel 24510020 Jumlah Tempat Tidur Hotel 24510021 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata 24510022 Jumlah Usaha Pariwisata 24510023 Jumlah Usaha Pariwisata yang Terstandardisasi dan/atau Tersertifikasi 24510024 Nilai Investasi Pariwisata 24510025 Rata-Rata Lama Perjalanan Wisatawan 24510026 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara 24510027 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara - 247 - Konsep Definisi (3) (4) [K00524] Hotel; [K02099] Tamu Hotel; [K02147] Tempat Tidur Hotel; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00860] Kepariwisataan; duduk.berdasarkan jenis penyedia makan minum Banyaknya tamu yang menginap di hotel dan jasa akomodasi lainnya. Banyaknya tempat tidur yang tersedia untuk tamu, baik yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu. Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata. [K02279] Usaha Pariwisata; [K02279] Usaha Pariwisata; Banyaknya usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Banyaknya usaha bidang pariwisata yang terstandardisasi dan/atau tersertifikasi. [K00860] Kepariwisataan; Nilai realisasi investasi proyek pariwisata. [K01053] Lama Perjalanan; [K02331] Wisatawan; Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan. [K02332] Wisatawan Mancanegara; [K01542] Pengeluaran Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; Banyaknya hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia. Penambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal. Rata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [24520007] Jenis Usaha Pariwisata; [32020026] Wilayah; [24520007] Jenis Usaha Pariwisata;
[32020026] Wilayah; [24520007] Jenis Usaha Pariwisata;
[32020026] Wilayah; [23020010] Jenis Investasi Awal; [32020026] Wilayah; [24520008] Jenis Wisatawan; [10120066] Umur/Usia; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24520005] Jenis Pengeluaran
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Nilai Rata-rata Rata-rata Rata-rata Satuan (8) orang unit orang usaha/peru sahaan unit usaha dolar Amerika Serikat malam hari dolar Amerika Serikat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24510028 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 24510029 Tingkat Penghunian Tempat Tidur Hotel 24620001 Jenis Koperasi 24610002 Jumlah Anggota Koperasi 24610003 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/Bank Konsep (3) [K00712] Kamar Hotel; [K00524] Hotel; [K00525] Hotel Bintang; [K00526] Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya; [K02147] Tempat Tidur Hotel; [K02262] Usaha Akomodasi; [K02147] Tempat Tidur Hotel; [K00973] Koperasi; [K00107] Anggota Koperasi; [K00973] Koperasi; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00143] Anjungan Tunai Mandiri (ATM) - Automated Teller - 248 - Definisi (4) akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan dan kecantikan, kursus/pelatihan, paket wisata lokal, rekreasi, jasa pemandu wisata dan pengeluaran lainnya. Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di hotel, yang telah disewakan/digunakan oleh tamu. Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki minimum satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau bank, baik Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) Wisatawan Mancanegara; [32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi;
[32020026] Wilayah; [24520001] Jenis Akomodasi; - [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [24620001] Jenis Koperasi; [32020026] Wilayah;
1. Koperasi Konsumen; 2. Koperasi Produsen; 3. Koperasi Jasa; 4. Koperasi Pemasaran; 5. Koperasi Simpan Pinjam; -
Persentase Proporsi
orang desa/kelura han
Kode SDS Nama Data (1) (2) 24610004 Jumlah Pembiayaan yang Tersalurkan di Sektor Ekonomi Kreatif 24610005 Jumlah Pembiayaan yang Tersalurkan di Sektor Pariwisata 24620006 Metode Pembayaran E-Commerce 24610007 Nonperforming Loans to Total Gross Loans 24610008 Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Layanan Keuangan 24610009 Persentase Industri Kecil yang Menerima Konsep (3) Machine; [K00713] Kantor Bank; [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR); [K00417] Ekonomi Kreatif; [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR); [K00860] Kepariwisataan; [K01389] Pembayaran; [K01584] Penjualan; [K00589] Indikator Kesehatan Perbankan; [K01235] Nonperforming Loans to Total Gross Loans; [K01234] Nonperforming Loans; [K02215] Total Gross Loans; [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K01067] Layanan Keuangan; [K00591] Industri; [K00991] Kredit; - 249 - Definisi (4) Jumlah realisasi fasilitasi akses pembiayaan (Kredit Usaha Rakyat/KUR) yang tersalurkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Jumlah realisasi fasilitasi akses pembiayaan (Kredit Usaha Rakyat/KUR) yang tersalurkan bagi pelaku usaha pariwisata. Metode yang digunakan penjual dalam melakukan transaksi e- commerce. Indikator proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit. Bagian dari populasi UMKM yang mengakses layanan keuangan. Bagian dari populasi industri berskala mikro dan industri berskala kecil Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10920092] Subsektor Ekonomi Kreatif;
[32020026] Wilayah; [24520007] Jenis Usaha Pariwisata;
1. Pembayaran dengan tunai (Cash on Delivery); 2. Pembayaran dengan transfer bank (ATM, Internet Banking, Mobile Banking); 3. Pembayaran dengan kartu (debit/kredit/ kartu uang elektronik); 4. E-Wallet (OVO, DANA, GoPay, LinkAja, Kredivo, AkuLaku, PayLater, dsb); - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Pinjaman atau Kredit 24610010 Persentase Kredit UMKM 24610011 Persentase Penduduk yang Memiliki Asuransi Swasta 24610012 Rasio Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terhadap Penduduk Dewasa 24610013 Rasio Kantor Bank Terhadap Penduduk Dewasa 24610014 Return On Assets 24620015 Status Partisipasi Berkoperasi 25020001 Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Konsep (3) [K00996] Kredit UMKM; [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02216] Total Kredit; [K01476] Penduduk; [K00168] Asuransi Swasta; [K00143] Anjungan Tunai Mandiri (ATM) - Automated Teller Machine; [K00382] Dewasa; [K00713] Kantor Bank; [K00382] Dewasa; [K00589] Indikator Kesehatan Perbankan; [K01899] Return on Assets; [K00159] Aset; [K00973] Koperasi; [K01300] Pegawai Negeri Sipil; - 250 - Definisi (4) yang menerima pinjjaman atau kredit dari lembaga keuangan. Bagian dari total kredit yang merupakan kredit untuk UMKM. Bagian dari populasi penduduk yang memiliki asuransi swasta. Banyaknya Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) untuk setiap 100.000 penduduk usia dewasa. Banyaknya jaringan atau unit kantor bank untuk setiap 100.000 penduduk dewasa. Indikator profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya. Jenis keikutsertaan dalam koperasi. Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah;
1. Anggota Koperasi; 2. Non Anggota Koperasi; 1. I/a; 2. I/b; 3. I/c; 4. I/d; 5. II/a; 6. II/b; 7. II/c; 8. II/d; 9. III/a; Ukuran (7) Persentase Persentase Rasio Rasio Persentase
Satuan (8) persen persen ATM perseratus ribu penduduk dewasa kantor perseratus ribu penduduk Persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 25020002 Jenis Berkas Pengaduan 25020003 Jenis Dana Perimbangan 25020004 Jenis Wajib Pajak 25020005 Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Konsep (3) [K00272] Berkas Pengaduan; [K00349] Dana Perimbangan; [K02309] Wajib Pajak; [K00100] Analis Kebijakan; [K00645] Jabatan Fungsional; - 251 - Definisi (4) Jenis kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai pengaduan dari masyarakat. Jenis atau pengkategorian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah. Kategori orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkatan jabatan dari yang terendah sampai dengan tertinggi yang melekat pada Pejabat Fungsional Analis Kebijakan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 10. III/b; 11. III/c; 12. III/d; 13. IV/a; 14. IV/b; 15. IV/c; 16. IV/d; 17. IV/e; 1. Langsung; 2. Tembusan; 3. Tanpa Penjelasan; 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik; 1. Bendahara; 2. Wajib Pajak Badan; 3. WP Orang Pribadi; 1. Analis Kebijakan Pertama; 2. Analis Kebijakan Muda; 3. Analis Kebijakan Madya; 4. Analis Kebijakan Utama;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 25020006 Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara 25010007 Jumlah Alumni Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) 25010008 Jumlah Alumni Pelatihan Fungsional PNS 25010009 Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I 25010010 Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Konsep (3) [K02322] Widyaiswara; [K00645] Jabatan Fungsional; [K00090] Alumni; [K00309] Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); [K01346] Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); [K00090] Alumni; [K01348] Pelatihan Fungsional PNS; [K00645] Jabatan Fungsional; [K00090] Alumni; [K01351] Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; [K00090] Alumni; [K01350] Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; - 252 - Definisi (4) Tingkatan jabatan dari yang terendah sampai dengan tertinggi yang melekat pada Pejabat Fungsional Widyaiswara. Banyaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan atau sudah menduduki jabatan fungsional yang telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional pada periode waktu tertentu. Banyaknya pejabat pimpinan tinggi atau pegawai non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang lulus mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Widyaiswara Ahli Pertama; 2. Widyaiswara Ahli Muda; 3. Widyaiswara Ahli Madya; 4. Widyaiswara Ahli Utama; - [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [25020001] Golongan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 25010011 Jumlah Alumni Pelatihan Sosial Kultural 25010012 Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator 25010013 Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 25010014 Jumlah Analis Kebijakan 25010015 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Telah Mengikuti Konsep (3) [K00090] Alumni; [K00951] Kompetensi Sosial Kultural; [K00090] Alumni; [K01356] Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator; [K00644] Jabatan Administrator; [K00090] Alumni; [K01357] Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas; [K00650] Jabatan Pengawas; [K00100] Analis Kebijakan; [K00645] Jabatan Fungsional; [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN); [K01348] Pelatihan Fungsional PNS; - 253 - Definisi (4) Banyaknya PNS atau pegawai selain pegawai ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga negara yang disetarakan dengan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah mengikuti dan lulus pelatihan sosial kultural, yaitu pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Banyaknya PNS yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator. Banyaknya PNS yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional analis kebijakan . Banyaknya Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti serta lulus pelatihan fungsional. Klasifikasi Penyajian (5) Pegawai Negeri Sipil (PNS); [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [32020026] Wilayah; [25020005] Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan
Kode SDS Nama Data (1) (2) Pelatihan Fungsional 25010016 Jumlah Badan Publik yang Berkualifikasi Informatif 25010017 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25010018 Jumlah Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik 25010019 Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional 25010020 Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan 25010021 Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Konsep (3) [K00179] Badan Publik; [K01002] Kualifikasi Informatif Badan Publik; [K00511] Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; [K00614] Instansi Pemerintah; [K00862] Kepatuhan Pelayanan Publik; [K00776] Keanggotaan Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional; [K01264] Organisasi Internasional; [K00971] Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional; [K00824] Kelautan; [K01655] Perikanan; [K01236] Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan; [K01786] Produksi Perikanan; [K02286] Usaha Perikanan; - 254 - Definisi (4) Banyak badan publik yang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasinya memperoleh skor 90- 100. Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. Banyaknya instansi pemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau. Banyaknya partisipasi Indonesia sebagai anggota dalam forum dan organisasi internasional. Jumlah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan. Jumlah ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan dan stakeholder dalam melaksanakan Klasifikasi Penyajian (5) Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [25020044] Tingkat Pemerintahan;
Isian (6) Ukuran (7) Total Nilai Total Total Total Total Satuan (8) badan publik rupiah instansi pemerintah keanggotaa n peraturan rekomendas i kebijakan
Kode SDS Nama Data (1) (2) Produksi dan Usaha yang Disusun 25010022 Jumlah Pajak Daerah 25010023 Jumlah Pendapatan Daerah 25010024 Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 25010025 Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular - 255 - Konsep Definisi (3) (4) penyelenggaraan produksi dan usaha budi daya. [K02261] Usaha; [K01236] Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan; [K01276] Pajak Daerah; Kontribusi wajib kepada daerah [K01454] Pendapatan Daerah; [K01761] Pos Lintas Batas Negara (PLBN); [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; [K00266] Bentuk KSST; otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Banyaknya tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah Negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas dalam suatu wilayah. Banyaknya program sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [21020005] Jenis Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); [32020018] Kawasan Negara Penerima Bantuan Program Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST);
Nilai Total
unit program
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 25010026 Jumlah Retribusi Daerah [K01898] Retribusi Daerah; 25010027 Jumlah Widyaiswara [K02322] Widyaiswara; [K00645] Jabatan Fungsional; 25010028 Jumlah Wisatawan Mancanegara [K02332] Wisatawan Mancanegara; 25010029 Nilai Pajak Penghasilan Badan atau Pajak Final Atas Omset [K01497] Penerimaan Perpajakan; 25020030 Nomor Pokok Wajib [K02309] Wajib Pajak; Pajak (NPWP) - 256 - Definisi (4) Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Banyaknya PNS yang menduduki jabatan fungsional widyaiswara. Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Indonesia. Nilai pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan dalam periode tertentu. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Klasifikasi Penyajian (5) [21020011] Lingkup Prioritas Kegiatan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST); [21020008] Jenis Rancangan Kebijakan dan/atau Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [25020006] Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara; [32020026] Wilayah;
Nilai Total
Total Nilai
rupiah orang
orang rupiah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 25010031 Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran 25010032 Persentase Anggaran Domestik yang Didanai Oleh Pajak Domestik 25010033 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B 25010034 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B 25010035 Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 25010036 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun dan Pendapatan 40% Terbawah 25010037 Persentase Pemerintah Daerah Konsep (3) [K00091] Anak; [K00060] Akta Kelahiran; [K00104] Anggaran Domestik; [K01458] Pendapatan Pajak Dalam Negeri; [K00614] Instansi Pemerintah; [K01860] Reformasi Birokrasi (RB); [K02239] Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; [K01576] Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB); [K00614] Instansi Pemerintah; [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP); [K00614] Instansi Pemerintah; [K01258] Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); [K00060] Akta Kelahiran; [K01476] Penduduk; [K01411] Pemerintah Daerah; - 257 - Definisi (4) Bagian dari penduduk yang berusia 0- 17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya. Bagian dari total belanja negara yang berasal dari pajak dalam negeri. Bagian dari populasi instansi pemerintah dengan indeks RB lebih besar dari atau sama dengan B. Bagian dari populasi instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP lebih besar dari atau sama dengan B. Bagian dari populasi instansi pemerintah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengeculalian (WTP). Banyaknya penduduk berusia 0-17 tahun dengan pendapatan 40% terbawah yang memiliki akta kelahiran. Bagian dari pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan, dan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [25020044] Tingkat Pemerintahan;
[32020026] Wilayah; [25020044] Tingkat Pemerintahan;
[32020026] Wilayah; [25020044] Tingkat Pemerintahan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) yang Mengadopsi dan Menerapkan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah yang Selaras dengan Rencana/Strategi Nasional Penanggulangan Bencana 25010038 Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui 25010039 Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional 25020040 Status Wajib Pajak 25020041 Sumber Dana Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular Konsep (3) [K00404] Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana (PB) Tingkat Daerah; [K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K00103] Anggaran; [K01650] Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan; [K02309] Wajib Pajak; [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; - 258 - Definisi (4) menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal, ditandai dengan tersedianya dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan. Bagian dari pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD. Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Norma; 3. Perubahan Data; 5. Non Efektif; 6. Pindah Baru; 7. Pindah Lama; 8. Hapus/Delete;
1. Dana yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang disusun berdasarkan APBN; Ukuran (7) Persentase Persentase
Kode SDS Nama Data (1) (2) 25020042 Sumber Pendapatan Transfer Desa 25010043 Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS) 25020044 Tingkat Pemerintahan 26020001 Golongan Obat- obatan Konsep (3) [K01464] Pendapatan Transfer Desa; [K01211] National Strategy for Development of Statistics (NSDS); [K00008] Administrasi Pemerintahan; [K01238] Obat; - 259 - Definisi (4) Pengkategorian dari sumber pendapatan transfer desa. Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS), yaitu strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya. Tingkatan atau susunan pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pengelompokan barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisapkan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya, yang disediakan oleh pemerintah dan sumber pengadaan lainnya (obat pendamping). Klasifikasi
Penyajian (5) Isian (6) 2. Dana yang tercantum dalam dokumen kesepakatan dengan pihak lain; 1. Dana Desa; 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ kota; 3. Alokasi Dana Desa; 4. Bantuan Keuangan Provinsi; 5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota; - [32020026] Wilayah;
1. Kementerian/ Lembaga; 2. Provinsi; 3. Kabupaten/Kota;
O1. Obat Keras; O2. Obat Bebas Terbatas; O3. Obat Bebas; Ukuran (7)
regulasi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 26010002 Jumlah Nilai Potensi Transaksi dari Promosi Skala Internasional 26010003 Jumlah Prefential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA) /Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang Disepakati 26010004 Laju Pertumbuhan Ekspor Produk Nonmigas 26010005 Persentase Produk yang Diekspor 26010006 Persentase Rencana Produk yang Diekspor 26010007 Persentase Volume Remitansi Pekerja Migran Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Konsep (3) [K02219] Transaksi promosi skala international; [K00461] Free Trade Agreement (FTA); [K01769] Prefential Trade Agreement (PTA); [K00319] Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA); [K00423] Ekspor Nonmigas; [K01773] Produk; [K00420] Ekspor; [K01773] Produk; [K00420] Ekspor; [K01878] Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI); [K01310] Pekerja Migran Indonesia; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); - 260 - Definisi (4) Sejumlah nilai transaksi yang dicatat/dihasilkan dari pameran skala Internasional yang diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir tahun berjalan. Jumlah Dokumen Kesepakatan Perundingan yang ditandatangani di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional, dalam lingkup PTA, FTA, maupun CEPA, termasuk tahapan kesepakatan Joint Feasibility Studies, dan kesepakatan melakukan review suatu perjanjian, namun tidak termasuk perundingan yang dalam tahap pengusulan, maupun initial discussion. Pertumbuhan atau peningkatan ekspor barang Indonesia untuk komoditas dan produk di luar minyak dan gas dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian dari seluruh hasil produksi, baik barang maupun jasa, yang diekspor, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun pihak lain. Bagian produk yang dihasilkan perusahaan dalam setahun ketika perusahaan telah berproduksi secara komersial yang direncanakan akan diekspor, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun pihak lain. Perbandingan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam US dollar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dinyatakan dalam persen bagian dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang merupakan hasil remitansi pekerja migran Indonesia (PMI). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [21020006] Jenis Perundingan Perdagangan Multilateral;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Persentase Persentase Persentase Persentase Satuan (8) juta dolar Amerika Serikat dokumen persen persen persen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 26010008 Tarif Terbobot 26010009 Total Rencana Produk yang Diekspor 26020010 Usaha dengan Transaksi Penjualan Online ke Luar Negeri (Ekspor) 26010011 Volume Ekspor Lintas Batas Konsep (3) [K02127] Tarif; [K01773] Produk; [K00420] Ekspor; [K00420] Ekspor; [K02261] Usaha; [K00618] Internet; [K00420] Ekspor; - 261 - Definisi (4) Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut. Banyaknya produk/jasa yang direncanakan akan diekspor oleh perusahaan industri. Untuk mengetahui apakah usaha sudah mengembangkan pemasaran produknya hingga ke luar negeri. Usaha berbasis online dapat melakukan pemasaran produk dengan menggunakan internet untuk meningkatkan volume dan nilai penjualan hingga dapat menjual produk barang/jasa ke luar negeri. Penggunaan website, sosial media dan platform E-Commerce international (e- Bay, Alibaba, dsb) dapat dimanfaatkan untuk bisa memasarkan barang ke luar negeri, dengan mencantumkan informasi mengenai produk barang/jasa secara lengkap, disertakan dengan foto produk yang menarik agar memudahkan dan konsumen dalam memilih barang. Volume perdagangan/ekspor oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke negara tetangga yang berbatasan langsung. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [23020038] Nama Produk Barang/Jasa Utama; -
1. Melakukan transaksi penjualan online ke luar negeri; 2. Tidak melakukan transaksi penjualan online ke luar negeri; [32020026] Wilayah;
rata Total
Volume Satuan
(8) rupiah unit
meter kubik
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010001 Harga Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya 27010002 Harga Eceran Bawang Bombay per Kilogram 27010003 Harga Eceran Bawang Merah per Kilogram 27010004 Harga Eceran Bawang Putih per Kilogram 27010005 Harga Eceran Beras per Kilogram - 262 - Konsep Definisi (3) [K00200] Bahan/Material; (4) Harga bahan bangunan/material yang digunakan pengusaha dalam mengerjakan proyek. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram bawang bombay (jenis bawang yang berbentuk bulat besar, warna kulit coklat, berdaging tebal, dan mempunyai efek antihipertensi yang sudah dapat dibuktikan oleh penelitian medis), tidak dapat diganti dengan varian bawang lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram bawang merah lokal berukuran sedang, tidak dapat diganti dengan ukuran dan varian lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram bawang putih impor honan dan kating berukuran sedang, dan tidak dapat diganti dengan varian bawang putih lain, dan varian yang dipantau harus konsisten sepajang pemantauan berlangsung. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram beras yang termasuk dalam kategori beras premium dan medium (sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras) yang dipantau, tidak termasuk beras khusus atau beras yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu seperti japonica, pandan wangi, dan beras varietas lokal yang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Harga Satuan
(8) rupiah rupiah
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010006 Harga Eceran Cabai per Kilogram 27010007 Harga Eceran Daging (Sapi/ Kerbau) Beku per Kilogram 27010008 Harga Eceran Daging Ayam per Kilogram 27010009 Harga Eceran Garam Beryodium per Kilogram 27010010 Harga Eceran Ikan Segar per Kilogram - 263 - Konsep Definisi (3) (4) telah mendapatkan sertifikat beras khusus. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau; dan tidak dapat disubstitusi dengan varian cabai lain. Harga eceran cabai harus berasal dari varian yang sama selama pemantauan, dan dihitung dengan pendekatan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram daging sapi/kerbau yang berasal dari Negara lain dan diimpor dalam keadaan beku, seperti merk Alana, dan tidak dapat diganti dengan varian daging beku lain. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram daging ayam ras/broiler segar dan beku serta daging ayam kampung dalam bentuk karkas tanpa kepala, ceker dan jeroan; tidak dapat disubstitusi dengan varian ayam lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram garam dapur beryodium untuk keperluan rumah tangga dalam bentuk halus dan bata, tidak dapat diganti dengan varian. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram ikan laut maupun ikan tawar segar yang belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut, meliputi ikan kembung, ikan bandeng, ikan tongkol. Jika tidak tersedia ikan tongkol, dapat diganti dengan ikan tuna atau ikan cakalang, Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Harga Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010011 Harga Eceran Ikan Teri Asin (Kering) per Kilogram 27010012 Harga Eceran Jagung Pipilan Kering per Kilogram 27010013 Harga Eceran Jeruk Lokal (Setara Jeruk Medan) per Kilogram 27010014 Harga Eceran Kacang-Kacangan per Kilogram 27010015 Harga Eceran Ketela Pohon per Kilogram - 264 - Konsep Definisi (3) (4) dengan syarat harus konsisten sepanjang pemantauan berlangsung. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram ikan teri asin yang biasanya memiliki panjang maksimum 5 cm, tidak dapat diganti dengan varian ikan teri lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram biji jagung yang sudah dikeringkan, tidak dapat dilakukan substitusi dengan varian jagung lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram buah jeruk lokal (setara jeruk medan) yang berukuran sedang dan masih berbentuk buah segar atau belum diolah lebih lanjut. Varian jeruk lokal harus konsisten selama pemantauan berlangsung, dan tidak boleh diganti dengan varian jeruk lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram kacang-kacangan yang diperjualbelikan dalam bentuk bijian kering dan digunakan sebagai sumber pangan, meliputi kacang tanah dan kacang hijau; dan tidak dapat disubstitusi dengan varian lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram ketela pohon (umbi berwarna putih atau kekuning- kuningan) yang masih dalam keadaan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Harga Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010016 Harga Eceran Mie Instan Rasa Kari Ayam per Bungkus 27010017 Harga Eceran Minyak Goreng per Liter 27010018 Harga Eceran Pisang (Setara Pisang Ambon) per Kilogram 27010019 Harga Eceran Susu per Kemasan - 265 - Konsep Definisi (3) (4) mentah dan berkulit atau belum diolah lebih lanjut, dengan varian ketela pohon jenis mentega; tidak dapat dilakukan substitusi varian lain. [K00501] Harga Eceran; Nilai per bungkus mie instan merk Indomie kuah rasa kari ayam atau dapat diganti mie instan varian kuah yang lain dengan syarat varian konsisten sepajang pemantauan berlangsung. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per liter minyak goreng sawit, dengan varian: (i) Minyak Goreng Curah; (ii) Minyak Goreng Kemasan Rakyat (merk Minyakita) berdasarkan Permendag 49 tahun 2022; dan (iii) Minyak Goreng Kemasan Premium. Nilai yang dicatat selama pemantauan berlangsung harus merujuk pada varian yang sama. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram pisang ambon yang masih berbentuk buah segar atau belum diolah lebih lanjut, atau dapat diganti pisang varian lain dengan syarat harus konsisten selama pemantauan berlangsung. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai satuan produk susu sapi atau produk turunan susu sapi yang telah diolah menjadi susu bubuk maupun susu kental dalam kemasan tertentu, seperti susu kental manis, susu bubuk, susu bubuk balita. Umumnya Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010020 Harga Eceran Tahu Mentah Putih per Kilogram 27010021 Harga Eceran Telur Per Kilogram 27010022 Harga Eceran Tempe per Kilogram 27010023 Harga Eceran Tepung Terigu per Kilogram 27010024 Harga Eceran Udang Segar Ukuran Sedang Per Kilogram - 266 - Konsep Definisi (3) (4) harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram tahu putih yang berasal dari kedelai yang masih mentah atau belum diolah lebih lanjut, dan varian tahu putih mentah, atau dapat diganti varian tahu lain jika tidak terdapat tahu putih. Nilai yang dicatat selama pemantauan berlangsung harus merujuk pada varian tahu yang sama. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram telur ayam ras/broiler dan telur ayam kampung, tidak boleh disubstitusi dengan varian ayam lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram tempe yang terbuat dari kedelai yang masih mentah atau belum diolah lebih lanjut dan dijual dalam bentuk papan. Nilai varian tempe ini tidak dapat diganti dengan varian tempe lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram tepung terigu protein sedang/tepung terigu serbaguna kemasan bening. Varian yang dipantau harus konsisten. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. [K00501] Harga Eceran; Nilai per kilogram udang berukuran sedang yang masih basah/segar yang berasal dari air laut maupun tawar, Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Harga Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 27010025 Harga Ikan per Kilogram di Tingkat Produsen 27010026 Harga Komoditas di Tingkat Produsen 27010027 Indeks Harga Diterima Petani (It) 27010028 Indeks Harga Konsumen 27010029 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 27010030 Indeks Harga Properti Perumahan (IHPP) Konsep (3) [K00505] Harga Produsen; [K01655] Perikanan; [K00505] Harga Produsen; [K00112] Angka Indeks; [K00508] Harga yang Diterima Petani; [K00502] Harga Konsumen; [K00503] Harga Pembeli; [K01640] Perdagangan Besar; [K00503] Harga Pembeli; [K01714] Perumahan; - 267 - Definisi (4) dan tidak dapat dilakukan substitusi dengan varian udang lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran. Nilai ikan hasil tangkapan atau budi daya pembesaran yang ditentukan atau dirupakan dengan uang di tingkat produsen. Nilai/harga yang diterima oleh produsen dari pembeli untuk suatu unit barang atau jasa yang dihasilkan sebagai output, termasuk pajak dikurangi subsidi. Harga ini tidak termasuk biaya transport yang dibayarkan secara terpisah oleh produsen. Indeks yang dapat menunjukkan perkembangan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani yang disusun berdasarkan nilai hasil produksi pertanian. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi). Angka yang menggambarkan perkembangan harga rumah/apartemen antarperiode waktu. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Harga Nilai
Indeks Indeks
Indeks Indeks
Kode SDS Nama Data (1) 27010031 (2) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 27010032 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 28010001 Indeks Balas Jasa dan Upah 28020002 Jenis Pengeluaran untuk Pekerja 28010003 Nilai Pengeluaran Balas Jasa dan Upah Pekerja 28010004 Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 28010005 Upah Pekerja Tidak Tetap/Harian Konsep (3) [K00112] Angka Indeks; [K00507] Harga yang Dibayar Petani; [K01225] Nilai; [K00213] Bangunan Konstruksi; [K00204] Balas Jasa dan Upah Pekerja; [K01530] Pengeluaran Pekerja; [K00204] Balas Jasa dan Upah Pekerja; [K01317] Pekerja Tetap; [K01318] Pekerja Tidak Tetap/Harian; [K02254] Upah Minimum Provinsi; [K00204] Balas Jasa dan Upah Pekerja; - 268 - Definisi (4) Indeks yang disusun berdasarkan nilai pengeluaran petani untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga. Indeks yang menggambarkan fluktuasi harga- harga barang yang dikonsumsi petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Angka yang digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tinggi rendahnya nilai/harga bangunan konstruksi di suatu daerah dibandingkan dengan kota acuan. Angka yang menyatakan persentase balas jasa dan upah pada suatu triwulan tertentu terhadap jumlah balas jasa dan upah pada triwulan sebelumnya di tahun yang sama. Ragam pengeluaran untuk pekerja suatu perusahaan industri dalam rentang waktu tertentu. Seluruh pengeluaran yang dibayarkan kepada pekerja tetap dan pekerja harian berupa upah gaji, upah lembur, hadiah, bonus, dana pensiun, tunjangan kecelakaan, dan pengeluaran lainnya yang tidak dibayarkan dalam bentuk uang maupun barang sebagai balas jasa dan upah. Nilai upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pengeluaran yang dibayarkan kepada pekerja harian dalam bentuk uang maupun barang sebagai balas jasa. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Pekerja Produksi; 2. Pekerja Lainnya; [32020026] Wilayah;
Indeks Indeks
Indeks
Nilai Nilai
Nilai Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 28010006 Upah Rata-Rata per Jam Kerja 29020001 Jenis Penggunaan Teknologi Pada Proses Produksi 29010002 Jumlah Hasil Inovasi Prioritas Riset Nasional 29010003 Jumlah Hasil Riset yang Dimanfaatkan oleh UMKM dan Masyarakat 29010004 Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan 29010005 Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan Industri/Badan Usaha Konsep (3) [K01318] Pekerja Tidak Tetap/Harian; [K00204] Balas Jasa dan Upah Pekerja; [K02130] Teknologi; [K01779] Produksi; [K00607] Inovasi; [K01900] Riset; [K01900] Riset; [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K00604] Infrastruktur Iptek; [K01900] Riset; [K00607] Inovasi; [K00591] Industri; [K00180] Badan Usaha; - 269 - Definisi (4) Imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang. Cara, metode, dan proses utama yang digunakan dalam proses produksi. Jumlah produk inovasi hasil dari Program Prioritas Riset Nasional. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan oleh UMKM dan Masyarakat. Jumlah infrastruktur strategis yang dapat digunakan dalam kegiatan riset dan inovasi yang sedang dikembangkan. Banyaknya inovasi atau peningkatan nilai suatu produk, teknologi, atau hasil riset yang telah dimanfaatkan oleh industri/badan usaha. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; -
1. Manual; 2. Mekanik; 3. Elektronik dan Digital (Robot, Automated Storage and Retrieval Systems - ASRS, Manufaktur Terintegrasi Komputer (Computer Integrated Manufacturing - CIM)); 4. Artificial Intelegent (Automated Guided Vehicles - AGV); - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Rasio
rupiah per jam
hasil inovasi hasil riset infrastuktu r inovasi
Kode SDS Nama Data (1) (2) 29010006 Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) 29010007 Jumlah Nilai Total Official Development Assistance (ODA) untuk Penelitian Medis dan Sektor Kesehatan Dasar 29010008 Jumlah Paten Granted Domestik 29010009 Jumlah Penelitian Kemasyarakatan 29010010 Jumlah Penerapan Teknologi untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 29010011 Jumlah Penerapan Teknologi untuk Pencegahan dan Mitigasi Pascabencana 29010012 Jumlah Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas Kekayaan Konsep (3) [K00763] Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park); [K01252] Official Development Assistant (ODA); [K00902] Kesehatan; [K01297] Paten; [K00620] Invensi; [K01484] Penelitian Kemasyarakatan; [K02134] Teknologi Ramah Lingkungan; [K02130] Teknologi; [K00762] Kawasan Rawan Benca- [K01901] Risiko Benca- [K01297] Paten; [K00620] Invensi; - 270 - Definisi (4) Banyaknya wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Jumlah dari seluruh ODA yang dialirkan dari semua donor ke negara- negara berkembang untuk penelitian medis dan kesehatan dasar. Jumlah paten yang sudah tersertifikasi atau granted di dalam negeri. Banyaknya kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan. Jumlah teknologi yang telah diterapkan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Jumlah penerapan teknologi hasil riset untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana. Banyaknya permohonan paten Kekayaan Intelektual (KI) dalam negeri yang telah memenuhi syarat administrasi formalitas, yaitu surat permohonan, judul invensi, deskripsi tentang invensi, klaim atau beberapa klaim Invensi, abstrak Invensi, serta Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [21020004] Jenis Bantuan Official Development Assistance;
kawasan rupiah
paten kegiatan
teknologi teknologi
permohona n
Kode SDS Nama Data (1) (2) Intelektual (KI) Domestik 29010013 Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) 29010014 Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang Menerima Jasa Inkubasi Teknologi 29010015 Jumlah Produk Inovasi dari Tenant Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang Dibina 29010016 Jumlah Produk Riset Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 29010017 Jumlah Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional 29010018 Jumlah Pusat Kolaborasi Riset yang Ditetapkan 29010019 Jumlah Sitasi Atas Jurnal Internasional Konsep (3) [K01814] Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR); [K01814] Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR); [K00607] Inovasi; [K01814] Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR); [K01900] Riset; [K01829] Publikasi Ilmiah; [K01837] Pusat Kolaborasi Riset; [K02027] Sitasi; [K01829] Publikasi Ilmiah; - 271 - Definisi (4) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang dibina BRIN. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang menerima jasa inkubasi teknologi. Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang telah dibina. Jumlah produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan. Banyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi di jurnal internasional. Jumlah pusat riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek yang telah di tetapkan. Banyaknya sitasi atau kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan yang berasal dari jurnal internasional. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [29020025] Sektor Institusi Riset; [32020026] Wilayah; [29020025] Sektor Institusi Riset;
[32020026] Wilayah; [29020025] Sektor Institusi Riset;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Total Satuan (8) perusahaan perusahaan produk produk artikel pusat kolaborasi riset sitasi
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 29010020 Nilai Pengembangan Riset dan Inovasi [K01900] Riset; [K00607] Inovasi; 29010021 Persentase Belanja Riset Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) [K01900] Riset; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); 29010022 Persentase Penduduk Dewasa dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) [K00382] Dewasa; [K00917] Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 29010023 Persentase Penduduk Remaja dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) [K01875] Remaja; [K00917] Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 29010024 Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek Berkualifikasi S3 [K02077] Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek; 29020025 Sektor Institusi Riset [K01900] Riset; - 272 - Definisi (4) Banyaknya nilai uang yang dikeluarkan oleh perusahaan/badan usaha dalam rangka pengembangan riset dan inovasi. Bagian dari nilai Produk Domestik Bruto yang digunakan untuk jumlah belanja riset di sektor pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha/industri, dan swasta nonprofit. Bagian dari populasi penduduk usia dewasa yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer. Komputer yang dimaksud meliputi komputer desktop, laptop, atau tablet (atau genggam serupa komputer); tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya seperti smartphone. Bagian dari populasi penduduk usia remaja yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer. Komputer yang dimaksud meliputi komputer desktop, laptop, atau tablet (atau genggam serupa komputer); tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya seperti smartphone. Bagian dari populasi sumber daya manusia Iptek yang memiliki kualifikasi pendidikan tertinggi S3. Sektor yang digunakan untuk mengklasifikasikan belanja riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) iptek. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [29020025] Sektor Institusi Riset;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan;
[32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [29020025] Sektor Institusi Riset; -
1. Sektor Pemerintah; 2. Sektor Industri/Badan Usaha; 3. Sektor Pendidikan Ukuran (7) Nilai Persentase Persentase Persentase Persentase
(8) rupiah persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 29010026 Tingkat Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek 29010027 Total Pengeluaran Kegiatan Research and Development 31010001 Angka Kematian yang Disebabkan Konflik 31010002 Angka Korban Menderita dan Mengungsi Akibat Bencana 31020003 Bentuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 31010004 Debit Instalasi Pengolahan Air Baku Konsep (3) [K02077] Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek; [K01527] Pengeluaran kegiatan research and development; [K00798] Kegiatan Penelitian (research); [K00799] Kegiatan Pengembangan (Development); [K00839] Kematian; [K00962] Konflik Sosial; [K00984] Korban Terdampak (Luka dan Pengungsi); [K00980] Korban Luka/Sakit; [K01578] Pengungsi; [K00255] Benca- [K01519] Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); [K00610] Instalasi Pengolahan Air Baku; - 273 - Definisi (4) Banyaknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi persatu juta penduduk. Agregat nilai pengeluaran kegiatan research and development dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Banyaknya korban meninggal dalam setiap 100.000 penduduk akibat perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih selama rentang waktu tertentu. Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana untuk setiap 100.000 penduduk. Ragam kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Rata-rata laju aliran limbah di Instalasi Pengolahan Air Baku sebelum dialirkan ke Instalasi Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [29020025] Sektor Institusi Riset; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; Tinggi; 4. Sektor Swasta non Profit; -
1. Disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS); 2. Dikerjasamakan dengan pihak lain yang telah berizin; 3. Dimanfaatkan untuk internal industri; - [32020026] Wilayah; Ukuran (7) Tingkat Total Tingkat Tingkat
Debit Satuan (8) orang persatu juta penduduk rupiah kematian perseratus ribu penduduk korban perseratus ribu orang
meter kubik per jam
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010005 Debit Instalasi Pengolahan Air Limbah 31010006 Debit Ketersediaan Air Sungai 31010007 Debit Limbah Cair Inlet 31010008 Debit Limbah Cair Outlet 31010009 Debit Saluran Buangan Air Hujan 31010010 Debit Saluran Buangan Air Kotor 31010011 Distribusi Persentase Kepemilikan Lahan 31010012 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Konsep (3) [K00611] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); [K00322] Daerah Aliran Sungai (DAS); [K01101] Limbah Cair di Inlet; [K01102] Limbah Cair di Outlet; [K01941] Saluran Buangan Air Hujan; [K01942] Saluran Buangan Air Kotor; [K00865] Kepemilikan Lahan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; - 274 - Definisi (4) Pengolahan Air Limbah pada periode rentang waktu tertentu. Rata-rata laju aliran limbah di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah pada periode rentang waktu tertentu. Ketersediaan volume air permukaan di wilayah sungai yang dapat digunakan pada waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan debit aliran sungai pada pos duga air yang terukur di lapangan. Rata-rata laju aliran limbah cair menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di titik aliran berturbulensi tinggi dalam rentang waktu tertentu. Rata-rata laju aliran pada saluran keluar air limbah yang menuju ke badan air penerima dalam rentang waktu tertentu. Rata-rata laju aliran saluran buangan air hujan per jam pada periode rentang waktu tertentu. Rata-rata laju aliran saluran buangan air kotor per jam pada periode rentang waktu tertentu. Distribusi lahan yang dimiliki oleh rumah tangga berdasarkan status hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah, dan ditetapkan dengan sertifikat. Besarnya peranan ekonomi maritim dalam perekonomian nasional. Nilai ini diturunkan dari PDB Maritim Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sehingga dapat diartikan sebagai besarnya porsi atau bagian dari nilai PDB Nasional Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang disumbang dari Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [33120003] Jenis Kepemilikan Lahan;
[32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
Isian (6) Ukuran (7) Debit Rasio Debit Debit Debit Debit Persentase Persentase Satuan (8) meter kubik per jam Meter Kubik Per Detik meter kubik per jam meter kubik per jam meter kubik per jam meter kubik per jam persen persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010013 Distribusi Persentase Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 31020014 Evaluasi Penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di WPPNRI 31020015 Fungsi Area Kawasan Konservasi 31010016 Indeks Daftar Merah /Red-list Index 31010017 Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Konsep (3) [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; [K01523] Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem; [K02327] Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI); [K00753] Kawasan Konservasi; [K00337] Daftar Merah/ Red List; [K00872] Kepunahan; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; - 275 - Definisi (4) PDB Maritim Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Kontribusi pertumbuhan masing- masing klaster dalam pertumbuhan ekonomi maritim. Mengukur sejauh mana pengelolaan perikanan sudah menerapkan prinsip-prinsip berbasis ekosistem. Fungsi area kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai suatu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Angka yang menunjukkan tren risiko kepunahan spesies secara keseluruhan, dan digunakan oleh pemerintah untuk memantau kemajuan mereka dalam mencapai target pengurangan hilangnya keanekaragaman hayati. Perbandingan antara nilai PDB maritim atas dasar harga berlaku dengan PDB Maritim atas dasar harga Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
1. Buruk; 2. Kurang; 3. Sedang; 4. Baik; 5. Baik Sekali;
1. Cagar Alam (Nature Preserve); 2. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Nature Reserve Areas/Nature Conservation Areas); 3. Suaka Margasatwa (WIldlife reserve); 4. Taman Buru (Hunting Park); 5. Taman Nasional (National Parks); - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
Persentase
Indeks Indeks
Kode SDS (1) 31010018 31010019 Nama Data (2) Indeks Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku Indeks Kualitas Udara Konsep (3) [K01003] Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku; [K01518] Pengelolaan Kualitas Air; [K01444] Pencemaran Udara; - 276 - Definisi (4) konstan pada periode tertentu, yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa maritim pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar. Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air permukaan dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas, serta kualitas air sungai dan waduk/ bendungan. Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Indeks Indeks
Kode SDS Nama Data (1) 31010020 (2) Indeks Tutupan Hijau Pegunungan 31020021 Jenis Bencana 31020022 Jenis Dokumen Ekolabel 31020023 Jenis Fungsionalitas Bendungan 31020024 Jenis Kepemilikan Lahan Legal Konsep (3) [K01591] Penutupan Lahan; [K01302] Pegunungan; [K00255] Bencana; [K01105] Lingkungan Hidup; [K00416] Ekolabel; [K00260] Bendungan; [K00865] Kepemilikan Lahan; - 277 - Definisi (4) Angka yang memberikan informasi perubahan vegetasi hijau di area pegunungan (yaitu kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya sesuai IPCC), dan mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jenis logo yang menyatakan bahwa sebuah produk tertentu telah memenuhi aspek lingkungan meliputi perolehan bahan baku atau sumber daya alam, proses produksi, distribusi, penggunaan, dan/atau pembuangan sisa suatu produk. Klasifikasi bendungan berdasarkan status fungsionalitasnya. Jenis hak kepemilikan lahan yang memberikan keamanan secara hukum, dapat berupa Legal/Legal Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Gempa Bumi; 2. Tsunami; 3. Banjir; 4. Tanah Longsor; 5. Letusan Gunung Api; 6. Kekeringan; 7. Gelombang Ekstrem dan Abrasi; 8. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung); 9. Kebakaran Hutan dan Lahan; 10. Kebakaran Gedung dan Pemukiman; 11. Epidemi dan Wabah Penyakit; 12. Gagal Teknologi; 13. Konflik Sosial; 1. Ekolabel Indonesia; 2. Ekolabel Swadeklarasi Indonesia;
1. Bendungan Operasi; 2. Bendungan Konstruksi; 3. Bendungan Rencana; 1. Lahan yang dimiliki pemilik usaha secara sah oleh negara; Ukuran (7) Indeks
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 31020025 Jenis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) [K00898] Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); [K00899] Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan (KPHK); [K00900] Kesatuan Pengelolaan Hutan Lahan (KPHL); [K00901] Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); [K00533] Hutan; [K01097] Limbah; 31020026 Jenis Limbah Industri 31020027 Jenis Limbah Sektor [K01097] Limbah; 31020028 Jenis Rehabilitasi Hutan dan Lahan [K01867] Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - 278 - Definisi (4) Ownership atau Kepunyaan seperti Pemilik Legal/Legal Owner-like Possession. Pengkategorian wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengelompokan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan industri. Jenis-jenis sektor industri yang melakukan pengelolaan limbah. Jenis upaya yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 2. Lahan yang seolah- olah dimiliki oleh pemilik usaha tetapi dengan menyewa jangka panjang dengan biaya yang sangat kecil atau tidak ada dari negara; 3. Lahan milik adat yang diakui sah oleh negara; 1. Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK); 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 1. Limbah Padat; 2. Limbah Bahan Beracun Berbahaya; 3. Limbah Cair; 1. Manufaktur; 2. Agroindustri; 3. Pertambangan dan Energi Migas; 4. Prasarana Jasa; 1. Penghijauan; 2. Pemeliharaan tanaman; 3. Pengayaan tanaman; 4. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31020029 Jenis Ruang Terbuka Hijau 31020030 Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas 31020031 Jenis Tanaman Perkebunan Tahunan Konsep (3) [K01907] Ruang Terbuka Hijau (RTH); [K02034] Spesies Terancam Punah; [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; - 279 - Definisi (4) Macam Ruang Terbuka Hijau yang mencakup ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya saat ini terdiri dari 25 jenis satwa (Berdasarkan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 Satwa Terancam Punah Prioritas. Macam kondisi tanaman perkebunan tahunan berdasarkan kemampuan berproduksi, meliputi tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, tanaman tidak menghasilkan.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) teknis pada lahan kritis dan tidak produktif; 1. Ruang Terbuka Hijau Publik; 2. Ruang Terbuka Hijau Privat; 1. Harimau Sumatra; 2. Gajah Sumatra; 3. Badak Jawa; 4. Owa Jawa; 5. Banteng; 6. Elang Jawa; 7. Jalak Bali; 8. Kakatua Kecil Jambul Kuning; 9. Orangutan Kalimantan; 10. Komodo; 11. Bekantan; 12. Anoa; 13. Babirusa; 14. Maleo; 15. Macan Tutul Jawa; 16. Rusa Bawean; 17. Cenderawasih; 18. Surili; 19. Tarsius; 20. Monyet Hitam Sulawesi; 21. Julang Sumba; 22. Nuri Kepala Hitam; 23. Penyu; 24. Kanguru Pohon; 25. Celepuk Rinjani; 1. Tanaman Belum Menghasilkan; 2. Tanaman Menghasilkan; 3. Tanaman Tidak Menghasilkan;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31020032 Jenis Tempat Pembuangan Sampah Keluarga 31010033 Jumlah Bendung 31010034 Jumlah Bendungan 31010035 Jumlah Bidang Lahan atau Bangunan Lain yang Terjual 31010036 Jumlah Bidang Lahan atau Bangunan Lain yang Terjual 31010037 Jumlah Dana Publik (Budget Tagging) Konsep (3) [K00457] Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah; [K00259] Bendung; [K00260] Bendungan; [K01584] Penjualan; [K01020] Lahan atau Bangunan Lain; [K02012] Sewa; [K01020] Lahan atau Bangunan Lain; [K01429] Penandaan Anggaran Perubahan - 280 - Definisi (4) Jenis tempat buang sampah yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan. Jumlah bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen. Jumlah unit bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Banyaknya bidang lahan atau bangunan lain (selain bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri) yang terjual. Banyaknya bidang lahan atau bangunan lain (selain bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri) yang disewa. Jumlah dana publik melalui climate budget tagging untuk mengatasi Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. Tempat sampah kemudian diangkut; 2. Dalam lubang atau dibakar; 3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut; 4. Drainase (got/selokan); 5. Lainnya; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) untuk Pendanaan Perubahan Iklim 31010038 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa 31010039 Jumlah Embung 31010040 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 31010041 Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 31010042 Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 31010043 Jumlah Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah Konsep (3) Iklim (Climate Budget Tagging); [K00416] Ekolabel; [K00433] Embung; [K00470] Gas Rumah Kaca (GRK); [K00611] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); [K00612] Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); [K00578] Ikan; [K02188] Terancam Punah (Endangered); - 281 - Definisi (4) kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim dalam konteks aksi mitigasi dan adaptasi yang bermanfaat dan transparan. Jumlah dokumen penerapan ekolabel dihitung dari banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-A ditambah dengan banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-B ditambah dengan banyaknya dokumen penerapan ekolabel Kategori-n, yang dinyatakan dengan satuan dokumen. Jumlah infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah. Banyaknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon). Banyaknya fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk mengolah air limbah yang diolah secara terpadu dalam suatu wilayah. Banyaknya instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat suatu wilayah. Jumlah jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [31020022] Jenis Dokumen Ekolabel;
dokumen unit
MT CO2
equivalent unit
unit jenis
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010044 Jumlah Kasus Perburuan atau Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) 31010045 Jumlah Kejadian Bencana 31010046 Jumlah Kejadian Kecelakaan dengan Penanganan Khusus 31010047 Jumlah Kejadian Kondisi Membahayakan Manusia 31010048 Jumlah Korban Bencana 31010049 Jumlah Korban Kecelakaan dengan Penanganan Khusus Konsep (3) [K01991] Sengketa Lingkungan Hidup (LH); [K02207] Tindak Pidana Lingkungan; [K00255] Benca- [K00789] Kecelakaan; [K01430] Penanganan Khusus pada Kecelakaan; [K00960] Kondisi Membahayakan Manusia; [K00974] Korban; [K00255] Benca- [K00974] Korban; [K00789] Kecelakaan; [K01430] Penanganan Khusus pada Kecelakaan; - 282 - Definisi (4) Banyaknya kasus perdagangan ilegal TSL jenis ke-1 ditambah dengan banyaknya kasus perdagangan ilegal TSL jenis ke-2 ditambah dengan banyaknya kasus perdagangan ilegal TSL jenis ke-n. Kasus perburuan dan perdagangan ilegal TSL telah dinyatakan sebagai P-21 oleh Jaksa Agung P-21. Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banyaknya kejadian kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu dan/atau terjadi di lokasi kejadian yang sulit dijangkau. Banyaknya peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana. Banyaknya orang yang mengalami kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia. Banyaknya orang yang mengalami kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020074] Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan;
Total Frekuensi
Frekuensi Frekuensi
kasus kejadian
kejadian kejadian
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010050 Jumlah Korban Kondisi Membahayakan Manusia 31010051 Jumlah Neraca Air 31010052 Jumlah Panjang Pengaman Pantai 31010053 Jumlah Pompa Banjir 31010054 Jumlah Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 31010055 Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - 283 - Konsep Definisi (3) (4) [K00974] Korban; [K00960] Kondisi Membahayakan Manusia; [K01224] Neraca Air; [K01507] Pengaman Pantai; dan/atau terjadi di lokasi kejadian yang sulit dijangkau. Banyaknya orang yang mengalami peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana. Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa kritis kondisi kekurangan air yang dapat terjadi, atau seberapa rawan terhadap kekeringan pada wilayah sungai tertentu, dihitung dengan cara membandingkan besarnya kebutuhan air terhadap jumlah air yang tersedia atau selisih antara debit ketersediaan air dan debit kebutuhan air. Panjang infrastruktur yang digunakan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi di suatu wilayah. [K01755] Pompa Banjir; Banyaknya unit pompa pengendali [K02257] Upaya Penurunan Emisi GRK; [K01590] Penurunan Emisi GRK tahunan; [K00470] Gas Rumah Kaca (GRK); [K01778] Produk Ramah Lingkungan yang Teregister; banjir yang berfungsi untuk mengubah aliran dan/atau alur sungai. Besarnya potensi penurunan emisi GRK yang dihitung dari emisi GRK baseline dikurangi dengan emisi proyek. Banyaknya produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregistrasi (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020073] Kategori Produk Ramah Lingkungan;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Satuan (8) orang meter kubik per detik meter unit T CO2- equivalent produk
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010056 Jumlah Sabo Dam 31010057 Jumlah Sinyal Darurat/Distress Alert 31010058 Jumlah Situ 31010059 Jumlah Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan dalam Kawasan Konservasi 31010060 Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) 31010061 Jumlah Tangkapan Lestari 31010062 Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - 284 - Konsep Definisi (3) (4) [K01939] Sabo Dam; masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal. Banyaknya bangunan yang dipasang melintang alur di hulu sungai lahar yang berfungsi untuk mengendalikan dasar sungai bagian hilir agar tetap stabil meskipun ada suplai material, atau sedimen yang terangkut oleh aliran air di suatu wilayah. [K02018] Sinyal Darurat; Banyaknya sinyal darurat yang [K02028] Situ; [K00753] Kawasan Konservasi; dipancarkan untuk mendapatkan bantuan. Banyaknya wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. Banyaknya situs penting keanekaragaman hayati pegunungan pada kawasan konservasi. [K02125] Tangkapan yang diperbolehkan (JTB); [K02125] Tangkapan yang diperbolehkan (JTB); [K02145] Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); Banyaknya tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield - MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan. Banyaknya tangkapan maksimum yang diperbolehkan agar ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap tetap lestari (potensi lestari). Banyaknya tempat yang digunakan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan dalam suatu wilayah. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020015] Fungsi Area Kawasan Konservasi;
Total Frekuensi
unit kali
unit situs
ton ton
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010063 Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang 31010064 Kandungan Chemical Oxcygen Demand (COD) pada Saluran Inlet 31010065 Kandungan Chemical Oxcygen Demand (COD) pada Saluran Outlet 31010066 Kapasitas Harian Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah 31010067 Kapasitas Penampungan Sementara Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 31010068 Kapasitas Penampungan Sementara Limbah Padat Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3) 31010069 Kapasitas Volume Bendungan Konsep (3) [K02205] Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang; [K00363] Daur Ulang; [K00317] COD pada Saluran Inlet; [K00318] COD pada Saluran Outlet; [K00457] Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah; [K01424] Penampungan Sementara Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); [K01425] Penampungan Sementara Limbah Padat Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); [K00260] Bendungan; - 285 - Definisi (4) Banyaknya timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi. Rata-rata COD pada Saluran Inlet dalam rentang waktu tertentu. Rata-rata COD pada Saluran Outlet dalam rentang waktu tertentu. Daya tampung fasilitas pembuangan sampah dalam satu hari yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri. Besaran daya tampung penampungan sementara limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rentang waktu tertentu. Besaran daya tampung penampungan sementara limbah padat nonbahan berbahaya dan beracun (B3) pada rentang waktu tertentu. Daya tampung efektif dari bangunan yang digunakan untuk menahan dan menampung air, limbah tambang Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Kadar Kadar Volume Massa Massa Volume Satuan (8) ton miligram per liter miligram per liter meter kubik ton ton meter kubik
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010070 Kapasitas Volume Embung 31010071 Kapasitas Volume Situ 31010072 Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 31020073 Kategori Produk Ramah Lingkungan 31020074 Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan Konsep (3) [K00433] Embung; [K02028] Situ; [K02145] Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); [K01778] Produk Ramah Lingkungan yang Teregister; [K00974] Korban; - 286 - Definisi (4) (tailing), maupun lumpur sehingga terbentuk waduk. Banyaknya air hujan yang dapat ditampung embung agar dapat digunakan pada saat musim kemarau. Daya tampung suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah, baik alami maupun buatan, yang merupakan sumber air baku di suatu wilayah. Daya tampung infrastruktur tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Jenis barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keadaan orang yang ditemukan setelah mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat, kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan jiwa manusia dan membutuhkan pertolongan dengan teknologi, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, prosedur kerja, dan/atau terjadi di lokasi yang sulit dijangkau. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Kertas (kertas fotokopi); 2. Plastik (stationary); 3. Kayu (kayu untuk furnitur); 4. Alat pengolah limbah medis (autoclave hybrid); 5. Alat pengolah limbah medis (microwave hybrid); 6. Piranti pengkondisi udara (AC; inventer dan noninventer); 01. Selamat; 02. Meninggal Dunia; 03. Hilang; Ukuran (7) Volume Volume Volume
Satuan (8) meter kubik meter kubik meter kubik
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 31020075 Kelompok Umur Tanaman Kehutanan [K02110] Tanaman Kehutanan; 31020076 Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi [K00753] Kawasan Konservasi; 31020077 Klasifikasi Indeks [K01224] Neraca Air; Penggunaan Air (IPA) 31020078 Klasifikasi Neraca [K01224] Neraca Air; Air 31020079 Klaster Kemaritiman [K01137] Maritim; 31020080 Kriteria Lahan Kritis [K01031] Lahan Kritis; - 287 - Definisi (4) Kumpulan tanaman yang memiliki kriteria umur tanaman yang sama. Pembagian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi. Penggolongan kondisi penggunaan air berdasarkan angka indeks penggunaan air. Klasifikasi berdasarkan hasil pengurangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Penggolongan wilayah ke dalam kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan kriteria tertentu dalam aktivitas ekonomi maritim. Kriteria lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 1. < 2 Tahun; 2. 2 s.d. <4 Tahun; 3. 4 s.d. <6 Tahun; 4. >= 6 Tahun; 1. Nasional; 2. Daerah; 1. Tidak Kritis; 2. Kritis Ringan; 3. Kritis Sedang; 4. Kritis Berat; 1. Surplus; 2. Defisit; 1. Perikanan dan Budi Daya Maritim; 2. Sumberdaya Energi Maritim; 3. Pertambangan dan Penggalian Maritim; 4. Industri Pengolahan Maritim; 5. Industri Pembuatan, Pemeliharaan, dan Jasa Perbaikan Kapal; 6. Industri Kemaritiman Lainnya; 7. Energi Baru dan Terbarukan Maritim; 8. Konstruksi Maritim; 9. Perdagangan Maritim; 10. Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim; 11. Wisata Bahari; 12. Jasa Maritim; 1. Kritis; 2. Sangat Kritis;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010081 Laju Implisit Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim 31010082 Laju Perluasan Lahan Terbangun 31010083 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 31010084 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) 31010085 Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut 31010086 Luas Kegiatan Reboisasi 31010087 Luas Lahan Kritis Konsep (3) [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; [K01044] Lahan Terbangun; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; [K00753] Kawasan Konservasi; [K00755] Kawasan Konservasi Perairan Laut; [K00754] Kawasan Konservasi Perairan; [K02097] Taman Nasional Laut; [K01858] Reboisasi; [K01031] Lahan Kritis; - 288 - Definisi (4) produksi dan media pengatur tata air DAS. Perkembangan indeks implisit maritim pada periode tertentu terhadap indeks implisit periode sebelumnya. Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air. Perkembangan nilai tambah barang dan jasa maritim pada periode tertentu terhadap nilai periode sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB Maritim Atas Dasar Harga Konstan. Luas kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari segi ekosistem, populasi, maupun spesies, terutama daerah yang merupakan kantung- kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial. Luas keseluruhan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Luas penanaman jenis pohon pada kawasan hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan. Luas lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
[32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
Persentase Luas
Luas Luas
Luas Satuan
persen hektare
hektare hektare
hektare
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010088 Luas Ruang Terbuka Hijau 31010089 Luas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 31010090 Pajak Atas Produk Maritim 31010091 Panjang Jaringan Distribusi Air Baku 31010092 Panjang Jaringan Gas Kawasan Industri 31010093 Panjang Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri 31010094 Panjang Saluran Air Hujan Pembuangan Akhir dari Kawasan Industri 31010095 Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Konsumsi Konsep (3) [K01907] Ruang Terbuka Hijau (RTH); [K02145] Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); [K01275] Pajak Atas Produk; [K01137] Maritim; [K00682] Jaringan Distribusi Air Baku; [K00683] Jaringan Gas Kawasan Industri; [K00687] Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri; [K01941] Saluran Buangan Air Hujan; [K00091] Anak; [K00711] Kalori; - 289 - Definisi (4) produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS). Besar area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Luas fasilitas tempat untuk memproses pengolahan persampahan dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Pajak yang dikenakan pada setiap barang dan jasa maritim yang diproduksi Panjang suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan air baku dari Instalasi Penyediaan Air Baku menuju kaveling industri. Panjang suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan gas yang berasal dari sumber gas di luar kawasan industri menuju kaveling industri. Panjang suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan perumahan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah. Panjang struktur kanal atau pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air hujan yang bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah daerah setempat. Bagian dari populasi anak usia 0-17 tahun, yang konsumsi kalori totalnya kurang dari 1400 kilokalori. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [31020029] Jenis Ruang Terbuka Hijau;
Luas Luas
Nilai Panjang
Panjang Panjang
Panjang Persentase
hektare hektare
rupiah meter
meter kilometer
meter persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) Kalorinya Kurang dari 1400 Kilokalori 31010096 Persentase Lahan yang Terdegradasi 31010097 Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/ Diolah 31010098 Persentase Limbah Cair Industri yang Diolah Secara Aman 31010099 Persentase Penurunan Sampah Terbuang ke Laut 31010100 Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon dari Baseline 31010101 Persentase Perubahan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air pada Ekosistem Perairan 31010102 Persentase Sampah Nasional yang Terkelola Konsep (3) [K00368] Degradasi Lahan; [K01868] Rehabilitasi Lahan; [K01098] Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); [K01100] Limbah Cair; [K01949] Sampah laut; [K01579] Pengurangan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO); [K00419] Ekosistem Perairan; [K01945] Sampah; [K01951] Sampah Rumah Tangga; [K01524] Pengelolaan Sampah; - 290 - Definisi (4) Bagian dari keseluruhan luas lahan yang mengalami penurunan produktivitas (degradasi) dan direhabilitasi. Bagian dari seluruh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ditangani/diolah. Bagian dari seluruh limbah cair hasil industri yang dikelola secara aman. Besarnya perubahan banyak sampah yang terbuang ke laut pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terhadap total sampah pada tahun tersebut. Pencapaian penurunan tingkat konsumsi bahan perusak ozon terhadap baseline yang ditetapkan. Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu diindikasikan terhadap perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah. Bagian dari keseluruhan timbulan sampah nasional yang dikelola sampai proses akhir. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [31020110] Tingkat Kekritisan Lahan;
[32020026] Wilayah; [31020027] Jenis Limbah Sektor;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010103 Persentase Sampah Sisa Makanan 31010104 Persentase Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman 31010105 Persentase Wilayah Cekungan Lintas Batas dengan Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air yang Operasional 31010106 Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 31010107 Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 31010108 Rasio Potensi Penurunan Konsep (3) [K01581] Pengurangan Sampah; [K01435] Penanganan Sampah; [K01945] Sampah; [K01131] Makanan; [K02125] Tangkapan yang diperbolehkan (JTB); [K00314] Cekungan Lintas Batas; [K01513] Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K01137] Maritim; [K02258] Upaya Penurunan Intensitas Emisi GRK; - 291 - Definisi (4) Bagian dari total sampah yang berupa sisa makanan. Perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun (THTIT) terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase. Bagian dari total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang terletak di dalam batas negara dan total luas akifer lintas batas, yang tercakup dalam pengaturan operasional. Agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam 12 cluster ekonomi maritim di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap periode, ditambah dengan pajak atas produk maritim dikurang subsidi atas produk maritim. Agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam 12 cluster ekonomi maritim di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, ditambah dengan pajak atas produk maritim dikurang subsidi atas produk maritim. Perbandingan antara total emisi GRK di tahun berjalan dengan GDP di tahun berjalan. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
[32020026] Wilayah; [31020079] Klaster Kemaritiman;
Isian (6) Ukuran (7) Persentase Persentase Persentase Nilai Nilai Rasio Satuan (8) persen persen persen rupiah rupiah tonnes of carbon dioxide
Kode SDS Nama Data (1) (2) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 31010109 Subsidi Atas Produk Maritim 31020110 Tingkat Kekritisan Lahan 31010111 Tingkat Korban Terluka Akibat Bencana 31020112 Tingkat Risiko Kepunahan 31020113 Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya 31010114 Total Biaya Penggunaaan Air Baku untuk Proses Produksi 31010115 Total Kebutuhan Air Baku Kawasan Industri Konsep (3) [K00617] Intensitas Emisi GRK; [K00470] Gas Rumah Kaca (GRK); [K02064] Subsidi; [K02065] Subsidi Atas Produk; [K01137] Maritim; [K01031] Lahan Kritis; [K00980] Korban Luka/Sakit; [K00255] Benca- [K00872] Kepunahan; [K00872] Kepunahan; [K02034] Spesies Terancam Punah; [K00281] Biaya Produksi; [K01560] Penggunaan Air Baku untuk Proses Produksi; [K00786] Kebutuhan Energi dan Air Baku Kawasan Industri; - 292 - Definisi (4) Subsidi yang dikenakan pada setiap barang dan jasa maritim yang diproduksi. Tingkatan kegawatan suatu lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS). Banyaknya orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, akibat bencana setiap 100.000 penduduk. Tingkatan risiko akan habisnya suatu makhluk hidup hingga tidak ada sisanya. Tingkat risiko kepunahan hewan ternak dan sejenisnya diklasifikasikan menjadi berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui. Agregat biaya penyediaan air baku yang digunakan dalam proses produksi selama rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Agregat Besaran kebutuhan air baku untuk kawasan industri, termasuk industri di dalam kawasan industri Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Sangat Kritis; 2. Kritis; 3. Agak Kritis; 4. Potensial Kritis; 5. Tidak Kritis; [32020026] Wilayah;
1. Punah; 2. Kritis; 3. Kritis-dirawat; 4. Terancam punah; 5. Terancam punah- dirawat; 6. Berisiko; 1. Kepunahan Berisiko; 2. Kepunahan Tidak berisiko; 3. Kepunahan dengan Risiko yang tidak diketahui; - [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
Nilai
Tingkat
Total Total Satuan (8) equivalent per rupiah rupiah
korban perseratus ribu orang
rupiah meter kubik
Kode SDS Nama Data (1) (2) 31010116 Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri 31010117 Total Limbah Padat Industri 31010118 Volume Air Tanah 31010119 Volume Limbah Cair Industri 32020001 Asal Perolehan Bahan Baku dan Bahan Penolong 32020002 Asal Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri 32020003 Asal Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/ Konstruksi 32020004 Desa/Kelurahan 32020005 Jenis Fasilitas Publik - 293 - Konsep Definisi (3) [K01098] Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); (4) untuk 5 (lima) tahun kedepan untuk seluruh perusahaan kawasan industri. Banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari suatu proses kegiatan dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. [K01103] Limbah Padat; Banyaknya sisa suatu usaha [K00032] Air Tanah; [K01100] Limbah Cair; [K00190] Bahan Baku; [K00195] Bahan Penolong; [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja); [K00752] Kawasan Industri; [K02167] Tenaga Kerja pada Tahap Pembangunan/ Konstruksi; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; dan/atau kegiatan industri yang berwujud padat dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Banyaknya air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Banyaknya sisa hasil suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan dalam rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. Asal bahan baku maupun bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi industri pengolahan. Asal Tenaga kerja pada perusahaan kawasan industri, dibedakan berdasarkan kewarganegaraan. Asal Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/Konstruksi, dibedakan menurut kewarganegaraan. Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. [K00450] Fasilitas Publik; Jenis sarana/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [31020003] Bentuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;
1. Dalam Negeri; 2. Luar Negeri;
1. Tenaga kerja Indonesia; 2. Tenaga kerja asing;
1. WNA; 2. WNI;
1. Pasar rakyat; 2. Pusat perbelanjaan; 3. Pariwisata alam; Ukuran (7) Massa Massa Volume Volume
kilogram ton
meter kubik meter kubik
- 294 - Kode SDS Nama Data Konsep Definisi (1) (2) (3) (4) kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 32020006 Jenis Perdagangan Dalam Negeri [K01639] Perdagangan; Perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. 32020007 Jenis Perdagangan Luar Negeri 32020008 Jenis Sarana Penunjang Kawasan Industri 32020009 Jenis Topografi Wilayah [K01639] Perdagangan; Macam perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Ragam alat/proses untuk mendukung kegiatan industri baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan industri maupun yang menunjang aktivitas tenaga kerja industri seperti Hotel dan Restoran, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana perbankan, dan sarana logistik. Jenis wilayah berdasarkan keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah (topografi). [K01961] Sarana Penunjang Kawasan Industri; [K02213] Topografi; 32010010 Jumlah Desa Cerdas [K00372] Desa Cerdas; Banyaknya desa yang melakukan transformasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
4. Fasilitas rekreasi/ olahraga/taman kota; 5. Tempat peribadatan; 6. Terminal/rest area/ stasiun/bandara/ pelabuhan; 7. Sarana pendidikan; 8. Perkantoran; 9. Fasilitas event/ pertemuan/MICE; 10. Rusunawa; 1. Dalam kab/kota yang sama; 2. Antar kab/kota dalam provinsi yang sama; 3. Lintas Provinsi; 1. Antar Negara; 2. Antar Benua; 3. Antar Regional;
1. Hotel dan Restoran; 2. Sarana Ibadah; 3. Sarana Olahraga; 4. Sarana Perbankan; 5. Kantor Pos; 6. Sarana Penunjang Lainnya;
[32020026] Wilayah; 1. Puncak/tebing; 2. Lembah; 3. Dataran; 4. Lereng; - Ukuran (7)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 32010011 Jumlah Desa/Kelurahan 32010012 Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregistrasi 32010013 Jumlah Kaveling Industri 32010014 Jumlah Nilai Pembelian Barang Antarwilayah 32010015 Jumlah Nilai Penjualan Barang Antarwilayah 32010016 Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Konsep (3) [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00450] Fasilitas Publik; [K02042] Standar Pelayanan Masyarakat (SPM); [K00741] Kaveling Industri; [K01639] Perdagangan; [K01639] Perdagangan; [K01584] Penjualan; [K01440] Penataan Bangunan dan Lingkunan (PBL); - 295 - Definisi (4) tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. Banyaknya fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Banyaknya kaveling industri pada rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan di kawasan industri. Total nilai setiap komoditas yang dibeli dari provinsi lain dengan detail informasi wilayah asal pembelian, kode komoditas, satuan, jumlah dan harga per unit. Total nilai setiap komoditas yang dijual ke provinsi lain dengan detail informasi wilayah tujuan penjualan, kode komoditas, satuan, jumlah dan harga per unit. Banyaknya kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [32020009] Jenis Topografi Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020005] Jenis Fasilitas Publik;
[32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [24320006] Jenis Kaveling Industri; [32020026] Wilayah;
Isian (6) Ukuran (7) Total Total Total Total Total Total Satuan (8) desa/kelura han fasilitas publik unit rupiah rupiah kawasan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 32020017 Kabupaten/Kota 32020018 Kawasan Negara Penerima Bantuan Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 32020019 Kecamatan 32020020 Klasifikasi Wilayah 32020021 Letak Geografi Desa/Kelurahan 32020022 Negara Konsep (3) [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K00890] Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS); [K00891] Kerja Sama Triangular; [K00788] Kecamatan; [K02323] Wilayah; [K01679] Perkotaan; [K01643] Perdesaan; [K00371] Desa; [K00474] Geografi; [K00375] Desa/kelurahan bukan tepi laut; [K00376] Desa/Kelurahan Tepi Laut; [K01212] Negara; - 296 - Definisi (4) kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan dalam suatu wilayah. Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Negara yang menerima bantuan dari program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Golongan suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan standar atau ciri wilayah perkotaan dan perdesaan. Letak desa/kelurahan berdasarkan lokasinya terhadap laut. 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Kode dan Wilayah Kerja Statistik 1. Kawasan ASEAN; 2. Pasifik Selatan; 3. Afrika/Timur Tengah; 4. Amerika Latin; Kode dan Wilayah Kerja Statistik 1. Perkotaan; 2. Perdesaan; 1. Tepi laut; 2. Bukan tepi laut; 004. Afghanistan; 248. Åland Islands; 008. Albania; 012. Algeria; 016. American Samoa; 020. Andorra; 024. Angola; 660. Anguilla; 010. Antarctica;
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 297 - Definisi (4) berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 028. Antigua and Barbuda; 032. Argentina; 051. Armenia; 533. Aruba; 036. Australia; 040. Austria; 031. Azerbaijan; 044. Bahamas; 048. Bahrain; 050. Bangladesh; 052. Barbados; 112. Belarus; 056. Belgium; 084. Belize; 204. Benin; 060. Bermuda; 064. Bhutan; 068. Bolivia (Plurinational State of); 535. Bonaire, Sint Eustatius and Saba; 070. Bosnia and Herzegovina; 072. Botswana; 074. Bouvet Island; 076. Brazil; 086. British Indian Ocean Territory; 092. British Virgin Islands; 096. Brunei Darussalam; 100. Bulgaria; 854. Burkina Faso; 108. Burundi; 132. Cabo Verde; 116. Cambodia; 120. Cameroon; 124. Canada; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 298 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 136. Cayman Islands; 140. Central African Republic; 148. Chad; 152. Chile; 156. China; 344. China, Hong Kong Special Administrative Region; 446. China, Macao Special Administrative Region; 162. Christmas Island; 166. Cocos (Keeling) Islands; 170. Colombia; 174. Comoros; 178. Congo; 184. Cook Islands; 188. Costa Rica; 384. Côte d'Ivoire; 191. Croatia; 192. Cuba; 531. Curaçao; 196. Cyprus; 203. Czechia; 408. Democratic People's Republic of Korea; 180. Democratic Republic of the Congo; 208. Denmark; 262. Djibouti; 212. Dominica; 214. Dominican Republic; 218. Ecuador; 818. Egypt; 222. El Salvador; 226. Equatorial Guinea; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 299 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 232. Eritrea; 233. Estonia; 748. Eswatini; 231. Ethiopia; 238. Falkland Islands (Malvinas); 234. Faroe Islands; 242. Fiji; 246. Finland; 250. France; 254. French Guiana; 258. French Polynesia; 260. French Southern Territories; 266. Gabon; 270. Gambia; 268. Georgia; 276. Germany; 288. Ghana; 292. Gibraltar; 300. Greece; 304. Greenland; 308. Grenada; 312. Guadeloupe; 316. Guam; 320. Guatemala; 831. Guernsey; 324. Guinea; 624. Guinea-Bissau; 328. Guyana; 332. Haiti; 334. Heard Island and McDonald Islands; 336. Holy See; 340. Honduras; 348. Hungary; 352. Iceland; 356. India; 360. Indonesia; 364. Iran (Islamic Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 300 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) Republic of); 368. Iraq; 372. Ireland; 833. Isle of Man; 376. Israel; 380. Italy; 388. Jamaica; 392. Japan; 832. Jersey; 400. Jordan; 398. Kazakhstan; 404. Kenya; 296. Kiribati; 414. Kuwait; 417. Kyrgyzstan; 418. Lao People's Democratic Republic; 428. Latvia; 422. Lebanon; 426. Lesotho; 430. Liberia; 434. Libya; 438. Liechtenstein; 440. Lithuania; 442. Luxembourg; 450. Madagascar; 454. Malawi; 458. Malaysia; 462. Maldives; 466. Mali; 470. Malta; 584. Marshall Islands; 474. Martinique; 478. Mauritania; 480. Mauritius; 175. Mayotte; 484. Mexico; 583. Micronesia (Federated States of); 492. Monaco; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 301 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 496. Mongolia; 499. Montenegro; 500. Montserrat; 504. Morocco; 508. Mozambique; 104. Myanmar; 516. Namibia; 520. Nauru; 524. Nepal; 528. Netherlands (Kingdom of the); 540. New Caledonia; 554. New Zealand; 558. Nicaragua; 562. Niger; 566. Nigeria; 570. Niue; 574. Norfolk Island; 807. North Macedonia; 580. Northern Mariana Islands; 578. Norway; 512. Oman; 586. Pakistan; 585. Palau; 591. Panama; 598. Papua New Guinea; 600. Paraguay; 604. Peru; 608. Philippines; 612. Pitcairn; 616. Poland; 620. Portugal; 630. Puerto Rico; 634. Qatar; 410. Republic of Korea; 498. Republic of Moldova; 638. Réunion; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 302 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 642. Réunion; 643. Russian Federation; 646. Rwanda; 652. Saint Barthélemy; 654. Saint Helena; 659. Saint Kitts and Nevis; 662. Saint Lucia; 663. Saint Martin (French Part); 666. Saint Pierre and Miquelon; 670. Saint Vincent and the Grenadines; 882. Samoa; 674. San Marino; 678. Sao Tome and Principe; 680. Sark; 682. Saudi Arabia; 686. Senegal; 688. Serbia; 690. Seychelles; 694. Sierra Leone; 702. Singapore; 534. Sint Maarten (Dutch part); 703. Slovakia; 705. Slovenia; 090. Solomon Islands; 706. Somalia; 710. South Africa; 239. South Georgia and the South Sandwich Islands; 728. South Sudan; 724. Spain; 144. Sri Lanka; 275. State of Palestine; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS (1) Nama Data (2) Konsep (3) - 303 - Definisi (4) Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) 729. Sudan; 740. Suriname; 744. Svalbard and Jan Mayen Islands; 752. Sweden; 756. Switzerland; 760. Syrian Arab Republic; 762. Tajikistan; 764. Thailand; 626. Timor-Leste; 768. Togo; 772. Tokelau; 776. Tonga; 780. Trinidad and Tobago; 788. Tunisia; 792. Türkiye; 795. Turkmenistan; 796. Turks and Caicos Islands; 798. Tuvalu; 800. Uganda; 804. Ukraine; 784. United Arab Emirates; 826. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 834. United Republic of Tanzania; 581. United States Minor Outlying Islands; 840. United States of America; 850. United States Virgin Islands; 854. Uruguay; 860. Uzbekistan; 548. Vanuatu; Ukuran (7) Satuan (8)
Kode SDS Nama Data (1) (2) 32010023 Panjang Pagar Kawasan Industri 32020024 Provinsi Konsep (3) [K01273] Pagar; [K00752] Kawasan Industri; [K02323] Wilayah; [K01825] Provinsi; - 304 - Definisi (4) Panjang fasilitas kawasan industri yang berfungsi untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) area kawasan industri. Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 862. Venezuela (Bolivarian Republic of); 704. Viet Nam; 876. Wallis and Futuna Islands; 732. Western Sahara; 887. Yemen; 894. Zambia; 716. Zimbabwe; 158. Taiwan (Province of China); - [32020026] Wilayah;
11. Aceh; 12. Sumatera Utara; 13. Sumatera Barat; 14. Riau; 15. Jambi; 16. Sumatera Selatan; 17. Bengkulu; 18. Lampung; 19. Kepulauan Bangka Belitung; 21. Kepulauan Riau; 31. DKI Jakarta; 32. Jawa Barat; 33. Jawa Tengah; 34. DI Yogyakarta; 35. Jawa Timur; 36. Banten; 51. Bali; 52. Nusa Tenggara Barat; 53. Nusa Tenggara Timur; 61. Kalimantan Barat; 62. Kalimantan Tengah; 63. Kalimantan Selatan; Ukuran (7) Panjang
meter
Kode SDS Nama Data (1) (2) 32010025 Total Luas Kawasan Industri 32020026 Wilayah 32020027 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Konsep (3) [K01019] Lahan; [K00752] Kawasan Industri; [K00591] Industri; [K00940] Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik; [K01825] Provinsi; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K00788] Kecamatan; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K02327] Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI); - 305 - Definisi (4) Agregat luas lahan kawasan industri dalam rentang waktu tertentum, dari seluruh perusahaan di kawasan industri. Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik. wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) 64. Kalimantan Timur; 65. Kalimantan Utara; 71. Sulawesi Utara; 72. Sulawesi Tengah; 73. Sulawesi Selatan; 74. Sulawesi Tenggara; 75. Gorontalo; 76. Sulawesi Barat; 81. Maluku; 82. Maluku Utara; 91. Papua Barat; 92. Papua Barat Daya; 94. Papua; 95. Papua Selatan; 96. Papua Tengah; 97. Papua Pegunungan; - [32020026] Wilayah; [24320008] Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Industri; - Kode dan Wilayah Kerja Statistik
1. WPPNRI 571; 2. WPPNRI 572; 3. WPPNRI 573; 4. WPPNRI 711; 5. WPPNRI 712; 6. WPPNRI 713; 7. WPPNRI 714; 8. WPPNRI 715; 9. WPPNRI 716; 10. WPPNRI 717; 11. WPPNRI 718; Ukuran (7) Total
hektare
Kode SDS Nama Data (1) (2) 32020028 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 33110001 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 33110002 Indikator Kemiskinan Multidimensi (IKM) 33120003 Jenis Kepemilikan Lahan 33120004 Jenis Kepemilikan Lahan Tak Legal Konsep (3) [K02326] Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD); [K01386] Pembangunan Manusia; [K00847] Kemiskinan; [K01479] Penduduk Miskin; [K00865] Kepemilikan Lahan; [K00865] Kepemilikan Lahan; - 306 - Definisi (4) Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Angka yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang tidak hanya berdasarkan dimensi pendapatan dan pengeluaran, namun mencakup pula dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Jenis-jenis kepemilikan hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Jenis pengaturan kepemilikan lahan informal, yang tidak memberikan keamanan kepemilikan lahan, dan jika muncul situasi tertentu pemilik usaha dapat diharuskan meninggalkan lahan. Kepemilihan Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
1. WPPNRI PD 411; 2. WPPNRI PD 412; 3. WPPNRI PD 413; 4. WPPNRI PD 421; 5. WPPNRI PD 422; 6. WPPNRI PD 431; 7. WPPNRI PD 432; 8. WPPNRI PD 433; 9. WPPNRI PD 434; 10. WPPNRI PD 435; 11. WPPNRI PD 436; 12. WPPNRI PD 437; 13. WPPNRI PD 438; 14. WPPNRI PD 439; - [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020026] Wilayah;
1. Kepemilikan dokumen legal/presence of a legally recognized document; 2. Hak untuk menjual/right to sell; 3. Hak mewaris/right to bequeath; 1. Lahan yang dikuasai oleh pemilik usaha tanpa membayar sewa tetapi tanpa kepemilikan yang sah.; 2. Lahan yang Ukuran (7)
Indeks Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33110005 Jumlah Desa Mandiri 33110006 Jumlah Desa Tertinggal 33120007 Kelompok Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 33110008 Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan 33110009 Persentase Penduduk di Bawah - 307 - Konsep Definisi (3) (4) semacam ini dapat berupa Kepemilikan Tak Legal/Non-legal Ownership atau Kepunyaan Seperti Pemilik Tak Legal/Non-legal Owner- like Possession Lahan. [K00373] Desa Mandiri; Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. [K00374] Desa Tertinggal; Banyaknya desa yang masih minim [K00912] Kesulitan Geografis; dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentang nilai 0-49,9. Kategori Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berdasarkan rentang nilainya. [K00091] Anak; [K00847] Kemiskinan; [K01479] Penduduk Miskin; [K01476] Penduduk; [K00847] Kemiskinan; Bagian dari populasi anak berumur 0- 17 tahun, yang tinggal di rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) sehari- hari. Secara matematis, penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perbandingan antara penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari 1,90 dollar AS pada Purchasing Power Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) menguasai lahan milik negara; 3. Lahan dimiliki oleh aturan kepemilikan adat tetapi tidak diakui oleh negara; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; 1. Mudah; 2. Sedang; 3. Sulit; - [32020026] Wilayah;
desa desa
Kode SDS Nama Data (1) (2) Garis Kemiskinan Internasional 33110010 Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal 33110011 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak 33110012 Rasio Gini 33210001 Indeks Pembangunan Gender 33210002 Indeks Pemberdayaan Gender Konsep (3) [K01479] Penduduk Miskin; [K01479] Penduduk Miskin; [K00335] Daerah Tertinggal (Kabupaten Tertinggal); [K01925] Rumah Tangga; [K01915] Rumah Layak Huni; [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga; [K01386] Pembangunan Manusia; [K00472] Gender; [K01395] Pemberdayaan Perempuan; - 308 - Definisi (4) Parity/PPP Tahun 2011 dan seluruh penduduk. Bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar untuk hidup layak dan mandiri, yang menetap di daerah tertinggal. Secara matematis, penduduk miskin tersebut memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 (2015 s.d. 2019 mencakup 122 daerah tertinggal) dan Perpres No.63 Tahun 2020 (2020 s.d. 2024 mencakup 62 daerah tertinggal). Bagian dari populasi rumah tangga, yang tinggal pada bangunan tempat tinggal yang layak, yang dicirikan dengan pemenuhan kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak. Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Rasio Gini sering disebut sebagai Indeks Gini. Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan sebagai Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi Pendapatan; [33220007] Jenis Kelamin;
Rasio Indeks
Indeks Satuan
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33210003 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 33210004 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 33210005 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 33220006 Jenis Bidang untuk Mengukur Upaya Pemerintah dalam Menetapkan Perundang- undangan yang Responsif Gender 33220007 Jenis Kelamin - 309 - Konsep Definisi (3) (4) [K00484] Hak Anak; [K01681] Perlindungan Anak; [K00091] Anak; [K01682] Perlindungan Khusus Anak; [K00091] Anak; [K00529] Hukum Nasional Responsif Gender; tenaga profesional, dan ekonomi melalui sumbangan pendapatan perempuan. Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Bidang-bidang yang diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh UN. [K00704] Jenis Kelamin; Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
1. Kebijakan yang menyangkut kehidupan pada umumnya; 2. Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan; 3. Lapangan Kerja dan Ekonomi; 4. Perkawinan dan Keluarga; 1. Laki-laki; 2. Perempuan; Ukuran (7) Indeks Indeks Indeks
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33210008 Jumlah Sistem Pelacak dan Pembuat Alokasi Umum untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 33210009 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Kabupaten/Kota 33210010 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Provinsi 33210011 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Pusat 33210012 Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) 33210013 Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) 33210014 Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang Konsep (3) [K00908] Kesetaraan Gender; [K01395] Pemberdayaan Perempuan; [K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif; [K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif; [K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif; [K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01071] Lembaga Eksekutif; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); - 310 - Definisi (4) ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. Banyaknya sistem yang dimiliki pemerintah yang digunakan untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau, serta disampaikan kepada masyarakat melalui sistem tersebut. Bagian dari seluruh pejabat di lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota), yang diwakili oleh perempuan. Bagian dari seluruh pejabat di lembaga legislatif tingkat provinsi (DPRD provinsi), yang diwakili oleh perempuan. Bagian dari seluruh anggota lembaga legislatif tingkat pusat (mencakup anggota DPR RI dan DPD RI), yang diwakili oleh perempuan. Bagian dari seluruh pimpinan setara eselon I dan II/pengambil keputusan di lembaga eksekutif, yang merupakan pejabat perempuan. Bagian dari seluruh penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Bagian dari seluruh penduduk lanjut usia (lansia), yang menjadi kepala rumah tangga. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [11020005] Parlemen Tingkat Pusat;
Total Persentase
sistem persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) Menjadi Kepala Rumah Tangga 33210015 Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial 33210016 Persentase Rumah Tangga Lanjut Usia 33210017 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia 33320001 Alasan Tidak Melakukan Penjualan Online Konsep (3) [K00859] Kepala Rumah Tangga; [K01647] Perempuan; [K01764] Posisi manajerial; [K01925] Rumah Tangga; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00922] Ketergantungan Sosial; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01584] Penjualan; [K00618] Internet; - 311 - Definisi (4) Bagian dari seluruh pekerja yang menempati posisi kepemimpinan (Kode 1 menurut KBJI 2014) di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta yang merupakan seorang perempuan. Bagian dari seluruh rumah tangga, yang terdapat penduduk lanjut usia. Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun), yang mengindikasikan bahwa sebanyak 100 orang penduduk produktif harus menanggung sejumlah penduduk lanjut usia. Hal yang mendasari suatu usaha/perusahaan tidak melakukan penerimaan pesanan atau penjualan barang/jasa melalui internet. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [10120063] Status Perkawinan; [10620071] Status Disabilitas; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah;
1. Tidak tertarik berjualan online; 2. Lebih nyaman berjualan secara langsung (offline); 3. Kekhawatiran tentang keamanan (memberikan informasi kartu debit/kredit); 4. Kekhawatiran tentang privasi (memberikan data pribadi); 5. Kekhawatiran tentang persoalan Ukuran (7) Persentase Persentase Rasio
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33320002 Jenis Media Penjualan Online 33320003 Jenis Penggunaan Internet Konsep (3) [K01584] Penjualan; [K00618] Internet; [K01164] Menggunakan Internet; - 312 - Definisi (4) Media online yang digunakan oleh usaha/perusahaan dalam memasarkan/promosi atau penjualan/pembelian produk. Jenis aktivitas memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, email, chatting, media sosial, game online, dll.
Penyajian (5) Klasifikasi Isian (6) teknis (tentang website, pembayaran, pengiriman, koneksi jaringan, infrastruktur jalan); 6. Kekhawatiran tentang persoalan kepercayaan (jaminan, penerimaan atau pengembalian produk); 7. Kurang pengetahuan atau keahlian; 1. Website; 2. E-mail (electronic mail) atau surat elektronik; 3. Pesan instan; 4. Media sosial; 5. Marketplace/ platform digital; 1. Mengirim dan menerima e-mail; 2. Telepon melalui Voice over Internet Protocol (VoIP) atau Video conferencing; 3. Penggunaan layanan pesan instan atau bulletin boards; 4. Media Sosial; 5. Mencari informasi mengenai barang/jasa; pasar, pelanggan, dan pemasok; 6. Mencari informasi mengenai lembaga pemerintahan; 7. Berinteraksi dengan lembaga pemerintah (misalnya: portal
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33320004 Jenis Persuratan 33310005 Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler 33310006 Jumlah Persuratan 33320007 Kendala Utama dalam Melakukan Kegiatan Usaha E- Commerce Konsep (3) [K01704] Persuratan; [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K02019] Sinyal Internet Telepon Seluler; [K01704] Persuratan; [K00415] E- Commerce/Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); - 313 - Definisi (4) Jenis surat berdasarkan surat yang diterima atau surat masuk dan surat yang dikirim atau surat keluar. Banyaknya desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler, baik 4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, maupun 2,5G/E/GPRS. Banyak surat yang diterima atau masuk dan yang dikirim atau keluar. Hambatan yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha e- commerce. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) beberapa instansi, mengurus perizinan, registrasi, e-procurement); 8. Transaksi perbankan melalui internet (internet banking); 9. Mengakses fasilitas finansial lainnya (misal: payment gateway, perdagangan saham, dll.); 10. Delivering Product Online (contoh: e-book, software, games, musik/ringtone, e-tiket, dan lain-lain); 11. Menyediakan Layanan Pelanggan; 12. Rekruitmen tenaga kerja internal maupun tenaga kerja eksternal; 13. Pelatihan tenaga kerja/training; 1. Surat Masuk; 2. Surat Keluar;
[32020026] Wilayah; [33320004] Jenis Persuratan; -
1. Kurangnya permodalan; 2. Kurangnya tenaga kerja terampil; 3. Keterbatasan akses Ukuran (7)
desa/kelura han surat
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33320008 Metode Pengiriman Produk E-Commerce 33320009 Peran Usaha/Perusahaan dalam E-Commerce 33310010 Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Pernah Menggunakan Internet 33310011 Persentase Kecamatan yang Terjangkau Konsep (3) [K01572] Pengiriman; [K01584] Penjualan; [K00415] E- Commerce/Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); [K00091] Anak; [K01164] Menggunakan Internet; [K00788] Kecamatan; [K00689] Jaringan Serat Optik; - 314 - Definisi (4) Metode pengiriman yang digunakan penjual untuk mengirimkan barang/jasa ke pembeli/konsumen. Peran usaha/perusahaan yang paling dominan dalam kegiatan E- Commerce. Bagian dari populasi anak usia 5-17 tahun, yang pernah memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, dan games online. Bagian dari seluruh kecamatan, yang tersambung Optical Distribution Point (ODP). Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
internet; 4. Kecurangan dalam proses jual beli; 5. Kurangnya permintaan barang/jasa; 6. Keterbatasan jasa pengiriman (lokasi dan jumlah); 7. Lainnya; 1. Pengiriman langsung ke pembeli oleh pihak penjual; 2. Pengiriman langsung ke pembeli dengan jasa pengiriman (contoh: Pos, TIKI, GoSend, dsb); 3. Pengambilan pesanan langsung di toko atau di titik penjemputan; 4. Men-download dari website atau aplikasi, software, atau lainnya; 1. Penjual/seller; 2. Penjual kembali/ reseller; 3. Perantara penjual dan pembeli/ dropshipper; - [32020026] Wilayah; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) Infrastruktur Jaringan Serat Optik (Kumulatif) 33310012 Persentase Penduduk Lanjut Usia Yang Mengakses Internet 33310013 Persentase Penduduk Lanjut Usia Yang Menggunakan Handphone 33310014 Persentase Penduduk Lanjut Usia Yang Menggunakan Komputer 33310015 Persentase Penduduk yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam 33310016 Persentase Pengguna Internet 33310017 Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran 33310018 Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran Konsep (3) [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K01162] Mengakses Internet; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K02137] Telepon Genggam/Telepon Seluler; [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00955] Komputer; [K01476] Penduduk; [K02137] Telepon Genggam/Telepon Seluler; [K01554] Pengguna Internet; [K00618] Internet; [K01976] Sekolah; [K00618] Internet; [K01976] Sekolah; [K00955] Komputer; - 315 - Definisi (4) Bagian dari seluruh penduduk lanjut usia yang memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Bagian dari seluruh penduduk lanjut usia yang menggunakan alat komunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone. Bagian dari seluruh penduduk lanjut usia, yang menggunakan komputer, baik berupa personal computer (PC), laptop, notebook, netbook, tablet. Bagian dari seluruh penduduk, yang menguasai/memiliki telepon genggam. Bagian dari seluruh penduduk, yang dapat mengakses dan menggunakan internet. Bagian dari populasi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan menengah atas) yang memiliki akses terhadap internet untuk tujuan pengajaran. Bagian dari populasi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan menengah atas) yang memiliki akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran. Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32020026] Wilayah;
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33310019 Rasio Anak Berusia 5-17 Tahun Penyandang Disabilitas Terhadap Nonpenyandang Disabilitas yang Pernah Mengakses Internet 33320020 Teknik Pemasaran 33410001 Jumlah Satwa Liar Tangkaran 33620001 Jenis Maladministrasi 33610002 Rata-Rata Pendapatan Petani Skala Kecil Konsep (3) [K00091] Anak; [K01162] Mengakses Internet; [K01379] Pemasaran; [K01975] Satwa Liar; [K01132] Maladministrasi; [K01794] Produsen Pangan Skala Kecil Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO); - 316 - Definisi (4) Perbandingan persentase anak penyandang disabilitas usia 7-17 tahun yang pernah mengakses internet dengan persentase anak bukan penyandang disabilitas usia 7- 17 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Cara atau langkah-langkah dalam pemasaran produk utama. Banyaknya satwa liar tangkaran melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya. Bentuk-bentuk perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Rata-rata pendapatan produsen pangan dan peternak yang terkategori skala kecil, termasuk penerimaan ekonomi tahunan rumah tangga dari kegiatan pertanian. Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6) [32020026] Wilayah;
[32020026] Wilayah; [24120016] Jenis Komoditas Tumbuhan/Satwa Liar; - 1. Penjualan langsung (Konvensional/ Offline); 2. Penjualan tidak langsung/Online (Sosial Media, Website E-commerce, Marketplace); - 1. Penundaan Berlarut; 2. Tidak Memberikan Pelayanan; 3. Tidak Kompeten; 4. Penyalahgunaan Wewenang; 5. Penyimpangan Prosedur; 6. Permintaan Imbalan; 7. Tidak Patut; 8. Berpihak; 9. Diskriminasi; 10. Konflik Kepentingan; - [32020026] Wilayah; Ukuran (7) Rasio
rata Satuan
ekor
Kode SDS Nama Data (1) (2) 33620003 Tahapan Pencegahan Maladministrasi 33710001 Jumlah Wirausaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan 34010001 Aggregate Index of Inconsistency 34010002 Gross Difference Rate (GDR) 34010003 Index of Inconsistency 34010004 Jumlah Kesalahan Cakupan Bersih 34010005 Jumlah Kesalahan Cakupan Kotor Konsep (3) [K01443] Pencegahan Maladministrasi; [K02330] Wirausaha; [K00824] Kelautan; [K02286] Usaha Perikanan; [K00896] Kesalahan Isian; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00896] Kesalahan Isian; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00896] Kesalahan Isian; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; - 317 - Definisi (4) Tahapan proses, cara, atau tindakan yang dilakukan agar maladministrasi tidak terjadi atau berulang. Banyaknya orang atau calon wirausaha yang baru memiliki minat menjalankan kewirausahaan dan pembinaan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan. Agregat dari Index of Inconsistency (IoI) untuk seluruh kategori respon dari suatu karakteristik sebagai satu kesatuan. Jumlah diskrepansi antara respons sensus/survei dan respons Post Enumeration Survey/PES relatif terhadap total jumlah unit observasi yang bersepadan/matched. Jumlah relatif kasus yang responsnya bervariasi antara data sensus dan data survei pasca sensus atau Post Enumeration Survey (PES). Banyaknya perbedaan antara unit populasi yang seharusnya dihitung (true value) dan unit populasi sensus yang dihitung dengan memperhitungkan jumlah orang yang pindah ke luar wilayah (out movers) yang match, jumlah pendatang (in movers) yang match, populasi yang salah dicakup dalam sensus, dan populasi yang dicacah dengan benar dalam sensus tetapi tidak dicacah dalam survei pasca sensus/post enumeration survey (PES). Banyaknya pencatatan unit yang salah pada pengumpulan data sensus, meliputi lewat cacah (kesalahan karena tidak mendata yang seharusnya didata) dan salah Klasifikasi Penyajian (5) Isian (6)
[32020026] Wilayah; 1. Deteksi; 2. Analisis; 3. Perlakuan Pelaksanaan Saran; - [32020026] Wilayah;
Total Indeks
Persentase Indeks
wirausaha
Kode SDS Nama Data Konsep (1) (2) (3) 34010006 Jumlah Kesalahan Cakupan Sensus [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; 34010007 Jumlah Lewat Cacah Sensus 34010008 Jumlah Unit Populasi yang Matched [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K01758] Populasi; [K01765] Post Enumeration Survey; 34010009 Net Difference Rate [K00896] Kesalahan Isian; [K01765] Post Enumeration Survey; 34010010 Persentase Kesalahan Cakupan Bersih 34010011 Persentase Kesalahan Cakupan Kotor [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; 34010012 Populasi Sebenarnya [K01758] Populasi; 34010013 Populasi Sensus [K01758] Populasi; - 318 - Definisi (4) cakup (kesalahan karena mendata yang seharusnya tidak didata). Banyaknya unit yang tercatat pada saat sensus di suatu wilayah padahal bukan merupakan unit di wilayah tersebut, atau unit yang tercatat di wilayah yang salah pada saat sensus. Banyaknya unit yang menjadi cakupan sensus namun tidak didata oleh petugas pengumpulan data sensus. Banyaknya unit yang bersesuaian atau sama antara yang didata pada sensus dan pada survei pasca sensus atau post enumeration survey (PES). Perbedaan antara jumlah kasus di sensus dan jumlah kasus di post enumeration survey (PES) pada setiap kategori respons, relatif terhadap total jumlah usaha yang match untuk seluruh kategori respons. Perbandingan banyaknya kesalahan cakupan bersih terhadap estimasi dual-system awal dari populasi yang sebenarnya. Perbandingan banyaknya kesalahan cakupan kotor terhadap estimasi populasi yang sebenarnya. Estimasi populasi berdasarkan data survei pasca sensus atau post enumeration survey (PES) yang dihitung dengan metode dual-system estimation. Estimasi populasi berdasarkan sampel pengumpulan data survei pascasensus/post-enumeration survey (PES), mencakup data out movers yang match, in movers yang match, populasi yang salah dicakup Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [23020003] Bentuk Badan Usaha;
Total Persentase
unit usaha persen
Kode SDS Nama Data (1) (2) 34010014 Rate of Agreement 34020015 Tarikh (tanggal/bulan/ tahun) 34010016 Tingkat Cakupan Sensus Pertanian 34010017 Tingkat Kesalahan Cakupan Sensus 34010018 Tingkat Lewat Cacah Sensus Pertanian 34010019 Total Populasi Post Enumeration Survey (PES) Konsep (3) [K00896] Kesalahan Isian; [K01765] Post Enumeration Survey; [K02128] Tarikh; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K00895] Kesalahan Cakupan; [K01765] Post Enumeration Survey; [K01758] Populasi; [K01765] Post Enumeration Survey; - 319 - Definisi (4) dalam sensus, dan populasi yang dicacah dengan benar dalam sensus tetapi tidak dicacah dalam PES. Level/tingkat kesamaan antara informasi yang diberikan pada saat sensus dan yang diberikan pada saat survei pascasensus atau post enumeration survey (PES). Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). a. Dalam hal informasi tanggal dan/atau bulan tidak diperlukan, kode tanggal/bulan diisi dengan kode 01; b. Dalam hal informasi yang dibutuhkan hanya bulan, kode tanggal diisikan 01 dan kode tahun diisikan tahun referensi yang digunakan.; c. Dalam hal informan tidak tahu/lupa, pengisian kode disesuaikan dengan kebutuhan dalam analisis survei. Rasio antara populasi yang matched terhadap populasi PES. Rasio populasi yang salah cakup dalam sensus terhadap populasi sensus. Rasio populasi lewat cacah dalam sensus terhadap populasi PES. Estimasi populasi sebenarnya berdasarkan hasil pengumpulan data Post Enumeration Survey (PES). Klasifikasi Penyajian (5) [32020026] Wilayah; [23020003] Bentuk Badan Usaha;
Persentase
Persentase Total
persen unit
B. KONSEP DAN DEFINISI Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00001 Abrasi K00002 Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) K00003 Adaptasi K00004 Adat Istiadat K00005 Adil K00006 Adiwiyata K00007 Administrasi Kependudukan K00008 Administrasi Pemerintahan K00009 Advis Hukum K00010 Aerobic Treatment K00011 Agama K00012 Agen K00013 Agresi Psikologis K00014 Agroforestri - 320 - Definisi Konsep (3) Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Memperlakukan seseorang dengan cara yang benar atau masuk akal, atau memperlakukan sekelompok orang secara setara dan tidak membiarkan pendapat pribadi memengaruhi penilaian Anda. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Memberikan saran atau menyiapkan dokumen untuk pihak lain, yang memengaruhi hak atau kewajiban hukum. Sistem pengelolaan kotoran hewan melalui oksidasi biologis dari kotoran yang telah dikumpulkan menjadi cairan baik dengan aerasi paksa atau alami. Aerasi alami terbatas pada kolam aerobik dan fakultatif dan sistem lahan basah dan utamanya terjadi karena adanya fotosintesis. Oleh karena itu, sistem ini biasanya menjadi anoksik selama periode tanpa sinar matahari. Agama/kepercayaan yang dianut oleh responden sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan. Jika saat pendataan terjadi perbedaan agama yang dianut dengan yang tertera di dokumen KK/KTP, maka isian yang digunakan sesuai dengan pengakuan responden. Pelaku usaha perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuk nya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak. Sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00015 Agrowisata K00016 Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) K00017 Ahli Teknologi Laboratorium Medik K00018 Air K00019 Air Baku K00020 Air Baku untuk Proses Produksi K00021 Air Dalam Kemasan K00022 Air Isi Ulang K00023 Air Leding K00024 Air Limbah yang Mendapat Perlakuan K00025 Air Minum K00026 Air Minum Aman dan Berkelanjutan K00027 Air Minum Layak K00028 Air Permukaan K00029 Air Pompa/Sumur Bor K00030 Air Sumur K00031 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif K00032 Air Tanah - 321 - Definisi Konsep (3) Kegiatan di bidang pariwisata, seperti layanan akomodasi, penunjuk wisata, kegiatan olahraga dan rekreasi, dan lainnya yang dilakukan di lahan, bangunan, atau sumber daya lainnya yang dikuasai oleh unit usaha pertanian. Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi ketenagakerjaan yang mendapatkan lisensi dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. Air baku yang digunakan untuk proses produksi. Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas. Air dalam kemasan terdiri dari air kemasan bermerk dan air isi ulang. Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk. Sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini biasanya diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM. Termasuk dalam hal ini air leding yang didapat secara eceran. air yang dari segi kualitas tidak bisa lagi digunakan untuk tujuannya semula diproduksi (yaitu air limbah), yang telah mengalami perlakuan tertentu untuk air limbah dan dialirkan untuk pengguna. Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum. Air minum yang berasal dari sumber yang terlindung, meliputi: leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. air yang ditemukan di permukaan bumi yang terlihat secara terbuka, misalnya kali, sungai, telaga, danau, lahan basah, atau laut. Air tanah yang cara pengambilannya menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur bor). Air tanah yang cara pengambilannya melalui lubang tanah atau sumur, termasuk sumur terlindung dan tidak terlindung. ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 322 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00033 Ajudikasi Proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. K00034 Akarisida Bahan yang digunakan untuk mengendalikan tungau. K00035 Akreditasi Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. K00036 Akreditasi Perpustakaan K00037 Akses Rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa suatu Perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Hak atau kesempatan untuk menggunakan atau melihat sesuatu. K00038 Akses Air Minum Aman K00039 Akses Air Minum Layak K00040 Akses Air Tidak Layak Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum (tidak keruh, berwarna, berbusa, dll). Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. Akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile). K00041 Akses Bergerak Pitalebar (Mobile Broadband) K00042 Akses Kredit Kemampuan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan resmi. K00043 Akses layak dasar Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. K00044 Akses layak terbatas Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. K00045 Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar Merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat defisi pada SDG 6.2. K00046 Akses pada layanan air minum K00047 Akses pada Layanan Dasar K00048 Akses pada Layanan Sanitasi Dasar K00049 Akses pada Mobilitas Dasar K00050 Akses Sanitasi Aman K00051 Akses Sanitasi Belum Layak Merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat defisi pada SDG indikator 6.1. Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu akses pada layanan air minum, akses pada layanan sanitasi dasar, akses pada mobilitas dasar, dan akses pada fasilitas penyehatan dasar. Merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain. Lihat defiisi pada SDG 6.2. Merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan. Apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). (i) Apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) Apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00052 Akses Sanitasi Layak Bersama K00053 Akses Sanitasi Layak Sendiri K00054 Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan K00055 Akses Tidak Tersedia K00056 Aksesi K00057 Aksesibilitas K00058 Aksesibilitas Daerah Tertinggal K00059 Akta Jual Beli K00060 Akta Kelahiran K00061 Akta Kematian K00062 Aktivitas Fisik Sedang K00063 Aktualisasi Pancasila K00064 Akuakultur K00065 Akuakultur Berbasis Daratan K00066 Akuaponik K00067 Akuntabel K00068 Alamat - 323 - Definisi Konsep (3) tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta (iii) Apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll). (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah. (i) Apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) Untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah. Kesempatan dan kemudahan sumber daya manusia memperoleh pendidikan dan pelatihan. Apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. Suatu contoh yang unik dari benih, materi tanaman, atau tanaman yang dipelihara dalam sebuah bank genetik. Terdiri dari indikator: - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi; - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan >= 5 km; dan - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar. Terdiri dari indikator: - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan >= 5 km - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar. Bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil tiap daerah atau kantor yang menyediakan layanan kependudukan yang terafiliasi dengan Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil Kementrian Dalam Negeri, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/k elurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang. Aktivitas fisik yang membutuhkan kerja fisik sedang dan sedikit peningkatan nafas atau denyut nadi. Pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budidaya organisme air seperti ikan, krustasea, moluska dan tanaman, sebagai lawan dari bentuk eksploitasi air lain seperti perikanan tangkap. Akuakultur yang dipraktekkan di sawah, kolam, tangki, raceway (saluran buatan, yang dibuat seperti jalur pacuan kuda, untuk budidaya organisme akuatik), dan area lahan lainnya pada usaha pertanian. Metode penggabungan dua jenis budidaya berbeda yaitu ikan dan tanaman secara bersamaan (penggabungan dari akuakultur dan hidroponik). Dapat dipertanggungjawabkan. Tempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW).
- 324 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00069 Alasan Dasar; hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat). K00070 Alasan Pindah Tempat Tinggal K00071 Alasan Utama Pindah Tempat Tinggal K00072 Alasan utama tidak rawat jalan fasilitas kesehatan tidak beroperasi karena COVID-19 Hal yang mendorong seseorang berpindah tempat tinggal dari wilayah tempat tinggal sebelumnya ke wilayah tempat tinggal saat ini Hal utama yang mendorong seseorang berpindah tempat tinggal dari wilayah tempat tinggal sebelumnya ke wilayah tempat tinggal saat ini Responden tidak rawat jalan karena fasilitas kesehatan tutup atau membatasai jumlah pasien selama masa pandemi COVID-19. K00073 Alasan utama tidak rawat jalan khawatir terpapar COVID-19 Responden tidak rawat jalan karena khawatir jika keluar rumah dan mendatangi tempat rawat jalan akan terpapar COVID-19. K00074 Alasan utama tidak rawat jalan lainnya Responden tidak rawat jalan karena alasan lainnya seperti responden takut disuntik, takut ketahuan penyakit yang K00075 Alasan utama tidak rawat jalan mengobati sendiri K00076 Alasan utama tidak rawat jalan merasa diderita, atau takut bertemu dokter. Responden tidak rawat jalan karena melakukan pengobatan sendiri, yaitu dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/pengobatan tradisional (batra). Responden merasa sakit yang dideritanya tidak perlu diobati karena dapat sembuh sendiri tanpa berobat. tidak perlu K00077 Alasan utama tidak rawat jalan tidak Responden tidak rawat jalan karena tidak ada sarana transportasi umum maupun pribadi menuju fasilitas kesehatan. ada sarana transportasi K00078 Alasan utama tidak rawat jalan tidak ada yang mendampingi K00079 Alasan utama tidak rawat jalan tidak Responden tidak rawat jalan karena tidak ada anggota rumah tangga atau orang lain yang menemaninya ke fasilitas kesehatan. Responden tidak punya biaya berobat, seperti membayar dokter, obat, biaya administrasi, dll. punya biaya berobat K00080 Alasan utama tidak rawat jalan tidak punya biaya transpor K00081 Alasan utama tidak rawat jalan waktu Responden tidak punya biaya untuk membayar transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan, termasuk bila responden menjawab fasilitas kesehatan jauh. Responden tidak rawat jalan karena waktu tunggu mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dari 60 menit. tunggu pelayanan lama K00082 Alat dan Mesin Pasca Panen Alat atau mesin yang digunakan dalam proses lanjutan setelah panen. K00083 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas K00084 Alat Penangkapan Ikan Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. K00085 Alat Pengolah Lahan K00086 Alat penjepit dan melukai K00087 Alat yang dijatuhkan (falling gears) Alat yang digunakan untuk mengolah lahan pertanian, biasanya digunakan tenaga manusia, ditarik dengan traktor atau ternak, seperti cangkul, bajak, sekop/garpu, garu/sisir, brujul dan linggis/tugal. Kelompok alat penangkap ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, mengait/ menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkapan. Kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bamboo yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00088 Aliran Dana Gelap/Illegal K00089 Alkohol K00090 Alumni K00091 Anak K00092 Anak Buah Kapal K00093 Anak Kandung K00094 Anak Sekolah K00095 Anak Tidak Sekolah K00096 Anak Usia 0-6 Tahun K00097 Anak Usia Dibawah 10 Tahun K00098 Anak Usia Dini Berkembang Dengan Baik K00099 Anak yang berkonflik dengan hukum K00100 Analis Kebijakan K00101 Ancaman Kekerasan K00102 Anemia K00103 Anggaran K00104 Anggaran Domestik - 325 - Definisi Konsep (3) Penilaian terhadap aliran dana gelap/illegal dinilai dari dua sumbernya yaitu: 1) Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar secara sengaja 2) Kebocoran dalam neraca pembayaran. Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar, merupakan penyebab utama dari aliran dana gelap/illegal dari negara-negara berkembang. Seseorang dikatakan pernah meminum minuman beralkohol apabila telah meminumnya meskipun hanya satu atau dua teguk. Jika hanya sekedar mengecap beberapa tetes, belumlah dikatakan meminum. Minuman beralkohol yang banyak beredar di pasaran yaitu bir, tuak, arak, angciu,ciu, brem (sari ketan/tebu), anggur beras, minuman putau, mansion house, wine, whisky, vodka, brandy, malaga, vigour, kamput (kambing putih), cap tikus dan sebagainya yang beralkohol atau yang disebut minuman keras. Orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Awak kapal (orang yang bertugas di kapal) selain nakhoda atau pemimpin kapal. Anak yang lahir dari kandungan sendiri; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat). Individu penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Individu penduduk yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun (anak usia dini). Saudara kandung, kerabat, tetangga, teman dari saudara atau anak dari orang yang dipekerjakan di rumah tangga tersebut (anak pembantu) yang usianya dibawah 10 tahun. Berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI), anak usia dini dinyatakan berkembang dengan baik apabila tiga dari empat domain perkembangan (kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial-emosional, dan kemampuan belajar) dinilai baik. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Satu usaha/tindakan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok terhadap orang/pihak lain yang disampaikan baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan rasa Bentuk penyampaian ancaman secara tulisan dapat berupa SMS, surat, media sosial (twitter, facebook, instagram, WhatsApp, dsb), dll. Termasuk ancaman adalah tindakan pelarangan. Suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan. Diproksikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00105 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) K00106 Anggota Keluarga K00107 Anggota Koperasi K00108 Anggota koperasi produsen K00109 Anggota Perpustakaan K00110 Anggota Rumah Tangga K00111 Angin Puyuh/puting beliung/topan K00112 Angka Indeks K00113 Angka Partisipasi Kasar (APK) K00114 Angka Partisipasi Murni (APM) K00115 Angka Partisipasi Sekolah (APS) K00116 Angka-Angka Per Kapita K00117 Angkatan Kerja K00118 Angkutan Antar Kota dalam Provinsi K00119 Angkutan Antarkota Antarprovinsi K00120 Angkutan Barang K00121 Angkutan di Perairan K00122 Angkutan Kereta Api K00123 Angkutan Laut K00124 Angkutan Laut Khusus K00125 Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat - 326 - Definisi Konsep (3) Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga. Pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Orang yang memiliki pekerjaan mandiri pada sebuah usaha yang dijalankan seperti koperasi, dimana setiap anggota memiliki bagian yang sama dengan anggota lain dalam menentukan organisasi produksi, penjualan dan/atau pekerjaan lainnya, investasi dan distribusi hasil/pendapatan antar anggota. Pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memeroleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan. Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif (perbandingan) suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan laut. Kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Usaha Rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
- 327 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00126 Angkutan Lintas Batas Negara K00127 Angkutan Massal Berbasis Jalan K00128 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek K00129 Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata K00130 Angkutan Pedesaan K00131 Angkutan Penyeberangan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek. Suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan. Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran. Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. K00132 Angkutan Perkotaan K00133 Angkutan Sungai dan Danau K00134 Angkutan Udara K00135 Angkutan Udara Bukan Niaga K00136 Angkutan Udara Dalam Negeri K00137 Angkutan Udara Luar Negeri Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. Angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. K00138 Angkutan Udara Niaga K00139 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Pelayanan Angkutan Udara Niaga pada dalam rute Penerbangan yang dilakukan secara tetap dan teratur. K00140 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Pelayanan angkutan udara niaga yang tidak terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur. K00141 Angkutan Udara Perintis K00142 Angkutan Umum Massal K00143 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) - Automated Teller Machine Kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi. Perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai daru rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang dan atau jasa.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00144 Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) K00145 Anomali Harga K00146 Antre K00147 Aparatur Sipil Negara (ASN) K00148 Aplikasi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) K00149 Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Aplikasi Dapodik) K00150 Aplikator pupuk K00151 Apotek K00152 Apoteker K00153 Apresiasi Wanalestari K00154 Area Bongkar Muat K00155 Artemia K00156 Asal dan Tujuan Barang Ditimbang K00157 Asal Izin Usaha K00158 Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) K00159 Aset - 328 - Definisi Konsep (3) Perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai dari rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang dan atau jasa. Catatan dari tingkat pertumbuhan majemuk yang lebih tinggi dari rata-ratanya pada bulan tertentu oleh satu standar deviasi atau lebih. Menunggu untuk mendapat giliran dengan berdiri berderet ke belakang, seperti membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin, dll. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aplikasi wawancara responden yang dipasang pada perangkat pintar (tablet/ smartphone) berbasis android. Suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring. Suatu alat penanaman bibit padi yang dapat menanam dua baris atau lebih sekali jalan yang digerakkan oleh tenaga manual (manusia), ternak dan tenaga mekanis (traktor). Suatu sarana pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk praktik kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi oleh apoteker . Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya. Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Area yang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan pasokan logistik ke dan dari dalam pasar. Jenis pakan untuk ikan yang baru menetas seperti kutu air. Provinsi tujuan dari barang yang ditimbang di jembatan timbang (UPPKB). Asal izin usaha sesuai lembaga yang memberikan izin usaha. AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. a. Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. b. Seluruh kekayaan yang dimiliki usaha/perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh usaha/perusahaan untuk kegiatan usaha c. suatu penyimpan nilai yang menunjukkan manfaat yang akan diperoleh pemilik ekonomi dengan menguasai atau menggunakan entitas tersebut selama periode waktu tertentu.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00160 ASI (Air Susu Ibu) K00161 Asosiasi K00162 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi K00163 Aspek Kebebasan - 329 - Definisi Konsep (3) Makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Memberikan ASI atau menyusui dengan rasa kasih sayang juga dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi. Kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, persatuan antarrekan usaha, misalnya Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut. Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi - eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu - dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu: 1. Kinerja Lembaga Legislatif. Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi; 2. Kinerja Lembaga Yudikatif. Indikator ini mengukur kinerja lembaga yudikatif dalam melakukan penyelesaian perkara. Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus maka semakin cepat masyarakat memperoleh kepastian hukum; 3. Netralitas Penyelenggara Pemilu. Indikator ini akan mengukur seberapa banyak kasus pelanggaran netralitas dalam pemilu. Semakin sedikit kasus maka semakin baik kualitas pemilu di sebuah wilayah; 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah. Dalam era demokrasi warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap suatu kebijakan. Semakin banyak kasus pemerintah kalah dalam PTUN, artinya semakin banyak kebijakan dibuat tidak sesuai aturan; 5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup tanggung jawab utamanya pada pemerintah, sekalipun demikian masyarakat juga punya peran penting karena juga berperan dalam pelestarian lingkungan; 6.Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Transparansi anggaran merupakan upaya pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat; 7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi berfungsi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. "Birokrasi yang profesional dan netral" merupakan salah satu kondisi yang ingin dicapai melalui arah pembangunan politik tahun 2025; 8. Pendidikan politik pada kader partai politik. Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik. Dalam kerangka penguatan kelembagaan partai politik maka diperlukan proses kaderisasi atau pendidikan politik bagi kader partai. Partai politik yang kuat secara kelembagaan akan memperkuat demokrasi. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu: 1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Indikator ini mengukur prevalensi yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah; 2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat. Indikator ini diukur melalui jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah; 3.Terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Indikator ini akan diukur berdasarkan banyaknya kasus yang melanggar kebebasan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin banyak kasus terjadi, maka semakin buruk jaminan kebebasan berkeyakinan di sebuah wilayah; 4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan. Indikator ini akan mengukur jaminan kebebasan dari sisi kebijakan tertulis pemerintah. Semakin banyak ditemukan hambatan kebebasan dalam
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00164 Aspek Kesetaraan K00165 Asuransi Kesehatan K00166 Asuransi Nelayan K00167 Asuransi Perikanan K00168 Asuransi Swasta K00169 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) - 330 - Definisi Konsep (3) kebijakan tertulis, maka semakin buruk jaminan kebebasan di sebuah wilayah; 5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat. Indikator ini akan mengukur jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Semakin banyak kasus terjadi maka semakin buruk jaminan hak memilih dan dipilih di sebuah wilayah; 6. Pemenuhan hak-hak pekerja. Indikator ini akan mengukur proporsi pekerja yang memiliki jaminan sosial. Semakin besar proporsinya, maka semakin tinggi pemenuhan hak-hak pekerja di sebuah wilayah; 7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator ini akan mengukur sejauh mana kemerdekaan pers terjamin di sebuah wilayah. Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memampukan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu: 1. Kesetaraan gender. Indikator kesetaraan gender ingin mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam ekonomi maupun politik; 2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan. Di sisi lain ukuran ini sekaligus dapat melihat sejauh mana ruang yang diberikan lembaga perwakilan pada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya; 3. Anti monopoli sumber daya ekonomi. Indikator ini ingin mengukur kesetaraan akses pada sumber- sumber ekonomi. Semakin terkonsentrasi ekonomi yang ditunjukkan dari indeks persaingan usaha, maka semakin tidak demokratis sebuah wilayah; 4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Indikator ini mengukur persentase warga dengan kategori miskin yang tidak menerima bantuan pemerintah sama sekali. Semakin tinggi persentase maka semakin buruk perlindungan hak-hak sosial warga di sebuah wilayah; 5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah. Indikator ini mengukur ketersediaan akses pada ekonomi dan kesejahteraan. Semakin tinggi kesempatan kerja, menunjukkan terbukanya akses ekonomi dan kesejahteraan warga di sebuah wilayah; 6.Akses masyarakat terhadap informasi publik. Jaminan hukum untuk hak memperoleh informasi bahkan diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Kebebasan memperoleh informasi juga diturunkan dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7.Kesetaraan dalam pelayanan dasar. Pada indikator ini kehidupan layak tersebut diukur melalui kesetaraan akses pada layanan dasar. Semakin tinggi proporsi warga yang memiliki akses di sebuah wilayah maka semakin dekat pada pemenuhan hak dalam pelayanan dasar. Sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan, dan kematian alami. Perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan. Jaminan kesehatan yang berasal dari sumber pembayaran premi anggota kepada perusahaan asuransi selain jaminan kesehatan nasional yang dielenggarakan oleh negara atau pemerintah daerah. Perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.
- 331 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00170 Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) K00171 Atap K00172 Aturan Tertulis K00173 Awak Kapal Perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga keluarga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Seluruh aturan yang sifatnya formal/resmi, yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Aturan tertulis dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB), Perda, Pergub/Perbup/Perwali, Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Perintah, dsb. Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil atau buku daftar awak kapal. Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. K00174 Awak Sarana Perkeretaapian K00175 Ayam Ras Pedaging (Broiler) Ayam ras yang mempunyai sifat pertumbuhan yang cepat, dipelihara untuk tujuan memproduksi daging. K00176 Ayam Ras Petelur (Layer) Jenis ayam ras yang dipelihara oleh masyarakat karena sifatnya memproduksi telur yang baik. K00177 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) K00178 Badan Hukum K00179 Badan Publik K00180 Badan Usaha K00181 Badan Usaha Angkutan Udara Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang (kementerian terkait) yang diperkuat dengan akta. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha orang perseorangan tidak termasuk ke dalam badan usaha. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentu perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mangangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. K00182 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya di bidang Jasa K00183 Badan Usaha Perkeretaapian K00184 Bagian yang Tidak Dapat Dimakan K00185 Bahan Aktif Suplemen Kesehatan Konstruksi. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. Komponen yang terkait dengan makanan dalam rantai pasokan makanan tertentu, tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia, contohnya: tulang, tidak termasuk kemasan. Bahan aktif berupa tumbuhan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah dilengkapi informasi mengenai asal tumbuhan, bagian yang digunakan dan cara penyiapan b. telah dilakukan standardisasi, uji kualitatif, dan/atau uji kuantitatif senyawa aktif pada bahan baku dan produk jadi.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00186 Bahan Bakar K00187 Bahan Bakar Gas K00188 Bahan Bakar Utama untuk Memasak K00189 Bahan Bakar yang Bersih K00190 Bahan Baku K00191 Bahan Baku Dalam Negeri K00192 Bahan Baku Luar Negeri K00193 Bahan Baku Utama K00194 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) K00195 Bahan Penolong K00196 Bahan Penolong Dalam Negeri K00197 Bahan Penolong Luar Negeri K00198 Bahan Perpustakaan K00199 Bahan Perusak Ozon (BPO) K00200 Bahan/Material K00201 Bahasa K00202 Bahasa Asing K00203 Bahasa Daerah K00204 Balas Jasa dan Upah Pekerja K00205 Balas Jasa Pekerja - 332 - Definisi Konsep (3) Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak, batu bara. Bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas) yang paling sering digunakan untuk memasak. Target tingkat emisi dan rekomendasi bahan bakar spesifik (contohnya batubara dan minyak tanah yang belum diolah) yang tercakup dalam pedoman normatif pedoman WHO untuk kualitas udara dalam ruangan: pembakaran bahan bakar rumah tangga. Bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan baku yang diperoleh dari dalam negeri. Bahan baku yang diperoleh dari luar negeri baik yang dibeli sendiri maupun yang dibeli melalui importir. Bahan baku yang paling banyak digunakan dalam proses produksi. Zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain. Bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. Bahan penolong yang diperoleh dari dalam negeri. Bahan penolong yang diperoleh dari luar negeri baik yang dibeli sendiri maupun yang dibeli melalui importir. Semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Hasil buangan yang dikeluarkan oleh alat yang menggunakan refrigerant identifier Hydroflurochlorofluorocarbon (HCFC) yang belum sesuai atau tidak ramah lingkungan. Seluruh bahan/material yang dipakai untuk setiap pekerjaan baik yang disediakan perusahaan maupun yang disediakan pemilik pekerjaan. Sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh: Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, dsb. Suatu bahasa yang bersumber dari suatu wilayah/suku/etnis tertentu atau yang dituturkan oleh penduduk wilayah/suku/etnis tertentu. Misal bahasa sunda, jawa, madura, minangkabau, bugis, banjar, bali, betawi, dsb. Seluruh pengeluaran yang dibayarkan kepada pekerja tetap dan pekerja harian berupa upah gaji, upah lembur, hadiah, bonus, dana pensiun, tunjangan kecelakaan, dan pengeluaran lainnya yang tidak dibayarkan dalam bentuk uang maupun barang sebagai balas jasa dan upah. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pekerja/karyawannya, sebelum dikurangi pajak, baik dalam bentuk uang maupun barang. Balas jasa pekerja meliputi upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, iuran dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan lain-lain.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00206 Balita K00207 Balita Ditinggalkan Sendiri K00208 Bandar Udara Domestik K00209 Bandar Udara Internasional K00210 Bandar Udara Pengumpan (Spoke) K00211 Bandar Udara Pengumpul (Hub) K00212 Bandara atau Bandar Udara K00213 Bangunan Konstruksi K00214 Bangunan Pabrik Siap Pakai K00215 Bangunan Tempat Tinggal K00216 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) K00217 Bank Sampah K00218 Bank Umum Pemerintah K00219 Bank Umum Swasta K00220 Bantuan Hukum K00221 Bantuan Pemerintah K00222 Bantuan Pendidikan - 333 - Definisi Konsep (3) Anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan). Ketika balita ditinggalkan sendiri di rumah tanpa pengawasan atau pengasuhan orang lain selama ibu/walinya melakukan kegiatan dengan meninggalkan rumah. Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Wujud fisik hasil jasa kontruksi. Bangunan pabrik siap pakai yang telah dibangun oleh pengelola kawasan industri, serta telah dibeli oleh tenan untuk kegiatan industri atau penunjang industri. Keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan yang terhubung dengan bangunan utama, seperti garasi dan seluruh perlengkapan permanen yang biasanya dipasang pada bangunan tempat tinggal. Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain. Tempat pemilhan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Persyaratan bank sampah : 1. Konstruksi bangunan 2. Sistem manajemen bank sampah Mekanisme bank sampah secara umum: 1. Pemilahan sampah 2. Penyerahan sampah ke bank sampah 3. Penimbangan sampah 4. Pencatatan 5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke buku tabungan 6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, yaitu bank-bank yang tercakup dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank umum menyediakan jasa dalam proses pembayaran serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan termasuk menyalurkan kredit. Bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak swasta, yaitu bank-bank yang tidak tercakup dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank umum menyediakan jasa dalam proses pembayaran serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan termasuk menyalurkan kredit. Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan dana baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada siswa yang bukan karena prestasi, seperti: Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transportasi).
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00223 Bantuan Peralatan Untuk KSST K00224 Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) K00225 Bantuan Sosial K00226 Bantuan Sosial Pangan (BSP) K00227 Bantuan Usaha Pertanian K00228 Barang Kebutuhan Pokok K00229 Barang Rampasan (Baran) K00230 Barang Sitaan (Basan) K00231 Batas kawasan hutan K00232 Bayi K00233 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) K00234 Beasiswa K00235 Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang K00236 Beasiswa Unggulan K00237 Bekerja K00238 Bekerja Bersama untuk Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang Berbeda K00239 Bekerja pada sektor pertanian K00240 Belajar di Luar Jam Sekolah - 334 - Definisi Konsep (3) Bentuk kontribusi Indonesia melalui pemberian bantuan berupa peralatan ke negara selatan-selatan dalam kerangka KSST (contoh: pemberian bantuan traktor tangan ke negara Afrika). Pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai, yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi Program Sembako. Bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun non pemerintah berupa pupuk subsidi, sarana/peralatan produksi, bibit, atau lainnya. Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara. Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan atau batas antar fungsi kawasan hutan. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. Batas fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan. Anak berusia/berumur kurang dari 1 (satu) tahun. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa yang ada di perguruan tinggi diantaranya Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM). Bantuan keuangan yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada siswa internasional dari negara-negara berkembang untuk mengejar gelar master mereka di universitas di Indonesia. Pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih. Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu kebutuhan perayaan/penyelenggaraan kegiatan agama atau kepercayaan yang berbeda. Melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam satu hari selama setahun yang lalu. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa/mahasiswa di luar jam pelajaran sekolah. Belajar yang dimaksud yaitu mempelajari materi yang berkaitan dengan kurikulum atau materi pembelajaran di sekolah. Termasuk mengikuti bimbingan belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Les privat termasuk dalam belajar di luar jam sekolah.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00241 Belanja Barang K00242 Belanja Barang dan Jasa K00243 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN K00244 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD K00245 Belanja Jasa K00246 Belanja Modal K00247 Belanja Negara K00248 Belanja Operasi K00249 Belanja Pegawai K00250 Belanja Pemeliharaan K00251 Belanja Perjalanan Dinas K00252 Belanja Riset K00253 Belanja Tambahan Penghasilan PNS K00254 Belum Panen - 335 - Definisi Konsep (3) Pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja yang dikeluarkan untuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian. Belanja yang dikeluarkan untuk belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD. Pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja/transfer ke daerah. Pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja yang terdiri dari belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai. Anggaran yang dibelanjakan atau dikeluarkan oleh lembaga litbang, lembaga jirap, sektor bisnis, perguruan tinggi dan lembaga penunjang lainnya untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan/atau inovasi. Belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Kondisi petani belum melakukan pemanenan pada periode subround yang ditanyakan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00255 Bencana K00256 Bencana alam K00257 Bencana Nonalam K00258 Bencana Sosial K00259 Bendung K00260 Bendungan K00261 Benih berjenis Genetically Modified Organisms (GMO) atau Produk Rekayasa Genetika (PRG) K00262 Benih Bersertifikat K00263 Benih Tanaman K00264 Benih Tidak Bersertifikat K00265 Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan K00266 Bentuk KSST K00267 Bentuk Penanaman Berjajar Rapi K00268 Bentuk Penanaman Tanaman atau Pohon Terpencar K00269 Bentuk Penanaman Terpencar - 336 - Definisi Konsep (3) Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen. Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Benih tanaman yang memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lain guna mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan, seperti lahan kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman, kuantitas dan kualitas hasil yang lebih tinggi dari tanaman alami. Benih yang proses produksinya melalui sistem sertifikasi benih, sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau sertifikasi produk. Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman. Benih yang proses produksinya tidak melalui sistem sertifikasi. (1) Kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan dan pembunuhan. (2) Kekerasan nonfisik yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan dan pelecehan. (3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. (4) Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. (5) Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur dalam KUHP dan UU HAM. Pelaksanaan program-program KSST (Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular) dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas yang diarahkan untuk pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk penanaman tanaman atau pohon secara teratur dan sistematis (memiliki jarak tanam dan larikan yang teratur). Penanaman tanaman atau pohon dengan jarak tanam atau larikan yang tidak teratur dan tidak berkelompok sehingga tidak dapat diperkirakan luas tanamnya. Bentuk penanaman tanaman atau pohon secara terpencar dengan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin memperkirakan luasnya (tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur).
- 337 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00270 Berjalan Kaki Sendirian di Malam Hari Berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap). K00271 Berjalan Kaki Sendirian di Siang Hari K00272 Berkas Pengaduan Berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai pengaduan dari masyarakat. K00273 Berkumpul K00274 Berserikat Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang, antara lain rapat, rapat umum, mogok, konser musik, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan. Mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah. K00275 Berteman K00276 Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar K00277 Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga K00278 Berusaha Sendiri K00279 Biaya K00280 Biaya Pendidikan K00281 Biaya Produksi K00282 Biaya Rekruitment Hubungan/relasi antara dua orang atau lebih, baik sama maupun berlawanan jenis kelamin yang mempunyai tujuan bersama dan/atau untuk bersosialisasi. KRT/ART berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. Bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dengan mempekerjakan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Contoh: biaya sekolahnya ditanggung oleh kakaknya; biaya hidup di Jakarta sangat tinggi. Biaya yang dikeluarkan oleh siswa untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (termasuk BDR). Macam-macam biaya pendidikan: SPP/Uang Kuliah Tunggal, Komite sekolah, Ekstrakurikuler, Baju sekolah dan perlengkapannya, Tutup kepala dan alas kaki, Buku pelajaran/panduan/diktat, Lembar Kerja Siswa (LKS), Alat tulis dan perlengkapan lainnya, Praktikum/keterampilan dan bahan penunjangnya, Kursus yang diselenggarakan sekolah, Evaluasi/ujian, Kunjungan edukatif (study tour), Media BDR (smartphone/HP, notebook/laptop, PC, TV, Radio), Komponen pendukung media BDR (aplikasi/software, headset, dll), serta Lainnya, misalnya uang perpisahan, biaya wisuda, catering, dll. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan lain sebagainya. Biaya yang terjadi dalam proses rekrutmen agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, terlepas dari cara, waktu atau lokasi. Ini sama dengan jumlah yang harus dibayar pekerja migran dan / atau keluarga mereka untuk menemukan, memenuhi syarat untuk, dan mendapatkan tawaran kerja nyata dari majikan asing dan untuk mencapai tempat pekerjaan untuk pekerjaan pertama di luar negeri. Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar, retribusi keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan kebersihan. K00283 Biaya Retribusi K00284 Bibit Tanaman K00285 Bibit Ternak Pohon anakan dari tanaman induk yang siap untuk ditanam/masih dalam polybag, meliputi bibit tanaman yang disemai dan sudah tumbuh tunas. Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. K00286 Bibit Unggul Ternak K00287 Bidan Bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot dan kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur. Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00288 Bidang Lahan K00289 Bidang Tanah K00290 Biofertilizer K00291 Blok Kerangka Sampel Area (KSA) K00292 Blok Sensus K00293 Bongkar Barang Angkutan Laut K00294 BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) K00295 BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) K00296 Bubur Kayu K00297 Budidaya Hortikultura K00298 Budidaya Tanaman Pangan K00299 Bukan Listrik (Sumber Penerangan Utama) K00300 Bunuh Diri K00301 Bursa Kerja Khusus (BKK) K00302 Buruh/Karyawan/Pegawai K00303 Bus Antar Provinsi K00304 Bus Pariwisata K00305 Cadangan Pangan K00306 Cagar Budaya - 338 - Definisi Konsep (3) Suatu hamparan lahan yang dimiliki/dikuasai unit usaha pertanian dan dibatasi oleh penguasaan lahan unit usaha lain/rumah tangga lain ataupun batas-batas alam lainnya. Jenis tanah, baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian, yang dikuasai/dimiliki. Pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup atau tidak aktif seperti bakteri dan jamur untuk menyediakan nutrisi tanaman. Area operasional yang akan diteliti atau area studi yang berbentuk bujur sangkar berukuran 6km x 6km. Merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei-survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Barang yang dibongkar dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri. Peserta BPJS Non-PBI membayar iuran secara mandiri. termasuk peserta BPJS Non-PBI yaitu PNS/TNI/Polri. Masyarakat miskin dan hampir miskin di mana iurannya dibayarkan pemerintah. Serat kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya hasil pengolahan secara mekanis, semi kimia, dan kimia. Pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sumber penerangan selain listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain. Tindakan merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu atau zat (obat atau racun) yang mengakibatkan kematian. Unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan tenaga kerja kepada alumninya. Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Angkutan orang dengan bus dalam trayek yang melayani angkutan antarkota antarprovinsi. Angkutan orang dengan bus tidak dalam trayek yang melayani angkutan orang untuk keperluan pariwisata. Persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat disalurkan untuk keperluan konsumsi maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan, mengatasi masalah pangan, krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerjasama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 339 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00307 Cakupan pelayanan kesehatan esensial. Rata-rata cakupan pelayanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita, K00308 Calo K00309 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K00310 Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) K00311 Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses pelayanan pada populasi umum dan populasi yang paling tidak beruntung. Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. Warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Anggota Keluarga atau Non-Anggota Keluarga yang memberi perawatan atau mengasuh seseorang. K00312 Caregiver atau Pemberi Rawat atau Pengasuh atau Wali K00313 Cargodoring K00314 Cekungan Lintas Batas K00315 Cerita Rakyat K00316 Civitas Akademika K00317 COD pada Saluran Inlet K00318 COD pada Saluran Outlet Pekerjaan melepaskan barang dari tali sling/ jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkutnya ke gudang/lapangan serta menyusun barang-barang tersebut di gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Cekungan air permukaan (sungai, danau) dan air tanah yang terletak pada perbatasan atau lintas batas negara. Wilayah cekungan lintas batas untuk air permukaan (sungai, danau) ditetapkan berdasarkan luasan cekungan. Untuk air tanah, wilayah cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan luasan akifer. Cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan, misalnya: Asal Usul Danau Toba, Sangkuriang, Roro Jongrang, dsb. Sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan akademik dan memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seperti sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Kelompok sivitas akademika terdiri dari dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan yang ada di perguruan tinggi. Kebutuhan oksigen kimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah (Chemical Oxcygen Demand/COD) pada titik dimana limbah mengalir pada akhir proses produksi menuju ke IPAL. Kebutuhan oksigen kimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah (Chemical Oxcygen Demand/COD) di titik dimana air limbah yang mengalir dari IPAL sebelum memasuki badan air penerima. Perjanjian komprehensif, dibangun berdasarkan perjanjian-perjanjian multilateral dan regional yang telah ada. K00319 Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) K00320 COVID-19 Penyakit saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. K00321 Cuci Tangan Pakai Sabun Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. K00322 Daerah Aliran Sungai (DAS) K00323 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00324 Daerah Irigasi K00325 Daerah Khusus K00326 Daerah kumuh K00327 Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan K00328 Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan K00329 Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Penyeberangan K00330 Daerah Pabean K00331 Daerah Perdesaan K00332 Daerah Perkotaan K00333 Daerah Terbelakang/Terpencil K00334 Daerah Tertinggal K00335 Daerah Tertinggal (Kabupaten Tertinggal) K00336 Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) - 340 - Definisi Konsep (3) batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan. Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Daerah di mana akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Pada daerah itu juga harga- harga tinggi dan sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (i) Perekonomian masyarakat; (ii) Sumberdaya manusia; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Kemampuan keuangan daerah; (v) Aksesibilitas; (vi) Karakteristik daerah. Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah. Daerah yang termasuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan).
- 341 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00337 Daftar Merah/Red List K00338 Daging (Meatyield) K00339 Daging Unggas K00340 Dalam Hubungan Kerja K00341 Dana Alokasi Khusus (DAK) K00342 Dana Alokasi Khusus Fisik K00343 Dana Alokasi Khusus non Fisik K00344 Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) K00345 Dana Desa K00346 Dana Insentif Daerah K00347 Dana Keistimewaan K00348 Dana Otonomi Khusus Definisi Konsep (3) Dikenal juga dengan IUCN Red List adalah standar daftar spesies, dan upaya penilaian konservasinya. IUCN Red List bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion). Bagian yang dapat dimakan (edible portion) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Bagian tubuh unggas yang mati dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang berasal dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). K00349 Dana Perimbangan K00350 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan yang mencakup DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29, DBH PPh Pasal 21, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00351 Danau K00352 Daratan K00353 Dasar Negara K00354 Dashboard Makroekonomi K00355 Data aktifitas Emisi K00356 Data anak K00357 Data Gender K00358 Data Industri K00359 Data Kawasan Industri K00360 Data Kependudukan K00361 Data Longitudinal Pendidikan K00362 Dataran K00363 Daur Ulang K00364 Daya Air K00365 Daya Rusak Air K00366 Daya Saing Daerah K00367 Deforestasi K00368 Degradasi Lahan - 342 - Definisi Konsep (3) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi, Lainnya. Wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu). Permukaan bumi yang tidak tertutup air. Filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time. Besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya, penanaman pohon 1 juta hektar per tahun. Data tentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenamya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenamya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri. Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sama dalam periode pendataan yang berbeda. Wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat. Proses pengolahan sampah menghasilkan produk baru. Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Daya air yang merugikan kehidupan. Kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain. Kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon (stand of trees) sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nir-hutan (non-forest use), yakni pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan. Pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan, padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00369 Demam Berdarah Dengue (DBD) K00370 Demokrasi K00371 Desa K00372 Desa Cerdas K00373 Desa Mandiri K00374 Desa Tertinggal K00375 Desa/kelurahan bukan tepi laut K00376 Desa/Kelurahan Tepi Laut K00377 Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) K00378 Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B K00379 Devisa Sektor Pariwisata K00380 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) K00381 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi K00382 Dewasa K00383 Diabetes Melitus K00384 Diijonkan K00385 Dinding K00386 Dipanen sendiri - 343 - Definisi Konsep (3) Penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai demam mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun. Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang melakukan transformasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Desa 80-100. Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki status Indeks Pembangunan Desa sebagai Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal (0-49,9). Desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan laut. Desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang. Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. Dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan darah pada ibu hamil paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kehamilan. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Orang yang berusia lebih dari 19 tahun kecuali jika hukum nasional menetapkan seseorang sebagai orang dewasa pada usia lebih dini. Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Tanaman dijual sebelum masa panen dan pemeliharaan sampai dengan pemanenan menjadi tanggung jawab pengijon. Sisi luar/batas dari suatu bagunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Dinding bisa berupa tembok dari bata merah atau batako yang dilapisi plesteran semen, kayu, tripleks, seng/baja ringan. Pemanenan yang dilakukan sendiri oleh unit usaha pertanian, termasuk menggunakan tenaga kerja dibayar, menggunakan tenaga kerja tidak dibayar, maupun secara borongan/ bawon.
- 344 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00387 Diploma K00388 Disabilitas K00389 Diskriminasi K00390 Disparitas Harga Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi. Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (reading difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects). Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perbedaan jarak nilai rata-rata harga komoditas yang dihitung di wilayah tertentu terhadap harga di wilayah satu tingkat di atasnya atau harga antar waktu. Kegiatan penyaluran Ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran. K00391 Distribusi Ikan K00392 Distribusi Narkoba Kegiatan menyalurkan narkotika dan obat/bahan berbahaya dari pihak produsen kepada pihak konsumen. K00393 Distributor K00394 Distrik Navigasi K00395 Ditebaskan K00396 Diversi Anak Pelaku usaha perdagangan yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan kegiatan kenavigasian serta pengawasan terhadap sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha. Tanaman dijual di lokasi kepada penebas pada saat tanaman sudah siap untuk dipanen. Unit usaha akan menerima harga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan pelaksanaan panen menjadi tanggung jawab penebas. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. K00397 Dokter K00398 Dokter Gigi Dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. K00399 Dokumen Biennial Update Report (BUR) Dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi K00400 Dokumen Elektronik mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00401 Dokumen Hukum K00402 Dokumen Kependudukan K00403 Dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP). K00404 Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana (PB) Tingkat Daerah K00405 Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional K00406 Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) K00407 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah K00408 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah K00409 Dompet digital K00410 Dongeng K00411 Dosen - 345 - Definisi Konsep (3) Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API). Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Dokumen yang berisi strategi dan/ atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Aplikasi elektronik pada smartphone yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online tanpa kartu dan tanpa uang tunai. Cerita dari zaman dahulu yang tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut cerita khayal, biasanya berlatar belakang kenyataan yang dikiaskan, misalnya : Kera dan Kura-Kura, Si Kancil Pencuri Timun, Bawang Merah Bawang Putih, Kancil dan Buaya, Timun Mas, dsb. Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 346 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00412 Dukungan Kebijakan Kepada Produsen Pertanian K00413 Dukungan Pemerintah K00414 Dwelling Time Definisi Konsep (3) Kebijakan transfer kepada produsen pertanian yang diukurkan pada petani dan menyatakan kontribusi pendapatan bersih petani. Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU. Waktu yang dibutuhkan sejak barang/petikemas dibongkar dari kapal sampai dengan barang/petikemas tersebut keluar dari kawasan pelabuhan (gate out). Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. K00415 E-Commerce/Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) K00416 Ekolabel K00417 Ekonomi Kreatif K00418 Ekosistem K00419 Ekosistem Perairan K00420 Ekspor K00421 Ekspor hasil perikanan Logo/label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya. Ekolabel merupakan skema label lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air tawar dan menjaga kualitas air. Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal. Kegiatan mengeluarkan komoditas hasil perikanan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas hasil perikanan yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Hasil kayu bulat yang sudah diolah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi yang dijual ke luar daerah/negeri. K00422 Ekspor kayu olahan K00423 Ekspor Nonmigas Agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. K00424 Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Proses transportasi untuk kepentingan perdagangan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar dari Indonesia ke suatu negara lain. K00425 Eksportir K00426 Ekstrakurikuler Setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara-kan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. K00427 Elektrifikasi Pemakaian atau penggantian dengan listrik (sebelumnya tidak digunakan listrik). K00428 Eliminasi Upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
- 347 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00429 Eliminasi Filariasis Eliminasi Filariasis merupakan kondisi dimana angka mikrofilaria < 1%. K00430 Eliminasi Kusta Eliminasi kusta merupakan kondisi dimana angka prevalensi kusta <1/ per 10.000 penduduk. K00431 Eliminasi Malaria K00432 Embrio K00433 Embung K00434 Emisi Gas Rumah Kaca Suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografi tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Hasil fertilisasi sel telur oleh spermatozoa melalui proses in vivo atau in vitro yang telah berkembang mencapai tahap morula sampai blastosis expand dalam bentuk segar maupun beku. Waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau. Lepasnya Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. K00435 Energi Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. K00436 Energi Final Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. K00437 Energi Primer Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. K00438 Energi Terbarukan K00439 Enumeration Area Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Unit geografis kecil yang ditetapkan untuk tujuan pencacahan sensus. K00440 Etnis K00441 Extranet K00442 Fakir Miskin K00443 Fasilitas Kesehatan K00444 Fasilitas Kesehatan dalam Kawasan Industri K00445 Fasilitas Pemadam Kebakaran K00446 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jaringan tertutup yang menggunakan internet protocol untuk berbagi informasi perusahaan dengan aman antara pemasok, vendor, pelanggan atau mitra usaha lainnya. Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/polindes. Fasilitas dalam kawasan industri yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Industri serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja industi. K00447 Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk mengakomodir kegiatan kreatif yang dilakukan dengan K00448 Fasilitas Penimbangan K00449 Fasilitas Perumahan sistematis untuk menambah pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan untuk merancang penerapan baru. Fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Fasilitas dalam kawasan industri untuk mengakomodir kebutuhan perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olahraga dan sarana ibadah.
- 348 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00450 Fasilitas Publik K00451 Fasilitas Sanitasi Layak K00452 Fasilitas Sosial Definisi Konsep (3) Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fasilitas Publik yang dimaksud adalah Pasar Tradisional, Pasar Modern/Supermarket, Taman Kota, Tempat Ibadah, Rest Area, Sekolah, Rumah sakit, dan lainnya yang tercantum dalam Permen LHK. Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintah, sekolah, dll. Sarana yang digunakan untuk tempat membuang dan menampung kotoran atau najis manusia. K00453 Fasilitas Tempat Buang Air Besar K00454 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bersama/Komunal K00455 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas tempat buang air besar tersedia dan digunakan bersama beberapa rumah tangga tertentu, atau kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama. Fasilitas tempat buang air besar yang dapat digunakan oleh siapapun, biasanya terdapat di fasilitas umum. Berupa MCK Umum K00456 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas tempat buang air besar tersedia dan hanya digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Sendiri K00457 Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Fasilitas dalam kawasan industri untuk menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, K00458 Fasilitas Umum dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti pasar tradisional, terminal, stasiun, dll. K00459 Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) K00460 Fitofarmaka K00461 Free Trade Agreement (FTA) Semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau total genitalia wanita eksternal, atau cedera lain pada organ genital wanita karena alasan non-medis. Produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi. Perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif. Pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur. K00462 Fungisida K00463 Fungsional Pengantar Kerja K00464 Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antarkerja. PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja. K00465 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan K00466 Gaji surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota. Suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, di mana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Dalam hal ini perbedaan gaji dan upah terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya saja. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedangkan seseorang menerima upah apabila ikatan kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00467 Gangguan Kesedihan Depresi K00468 Garam K00469 Gas Bumi K00470 Gas Rumah Kaca (GRK) K00471 Gas Rumah Tangga K00472 Gender K00473 Genre Film K00474 Geografi K00475 GeoTagging UMKM K00476 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) K00477 Gerbong K00478 Gizi Buruk K00479 Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) K00480 Gratifikasi K00481 Guru - 349 - Definisi Konsep (3) waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedangkan upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini pengertian gaji biasanya disebut sebagai gaji pokok, besarnya gaji pokok yang diberikan kepada seorang karyawan, biasanya sangat tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman kerjanya. Ganguan kecemasan, kegugupan, kekhawatiran, kesedihan, dan/atau depresi dengan periode waktu tertentu. Senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Gas LPG dan atau jaringan gas yang digunakan oleh rumah tangga sebagai bahan bakar. Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Bentuk, kategori atau klasifikasi tertentu dari beberapa film yang memiliki kesamaan bentuk, latar, tema, suasana, dan lainnya. Ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Posisi lokasi kantor/usaha UMKM secara geografis berdasarkan GPS. Gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat & percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan & deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat. Sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif, digunakan untuk mengangkut barang. Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <=3SD tabel baku WHO-NCHS. Gizi buruk ini meliputi marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Laporan tentang penerimaan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00482 Guru Dalam Jabatan K00483 Guru Tetap K00484 Hak Anak K00485 Hak Asasi Manusia (HAM) K00486 Hak Asasi Perempuan K00487 Hak Atas Hunian Terjamin K00488 Hak Dasar K00489 Hak Dipilih K00490 Hak Guna Bangunan (HGB) K00491 Hak Guna-Usaha K00492 Hak Memilih K00493 Hak Milik K00494 Hak Pakai K00495 Hak pengelolaan hutan desa (HPHD) - 350 - Definisi Konsep (3) Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama. Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender. Meliputi dua subkomponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin. Meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Keputusan untuk memilih secara aktif yang dilakukan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam menentukan seorang pemimpin (bupati, gubernur, dan presiden) atau anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang- Undang ini. Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00496 Hak Politik K00497 Hak-hak atas tanah K00498 Halte K00499 Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) K00500 Harga Dasar K00501 Harga Eceran K00502 Harga Konsumen K00503 Harga Pembeli K00504 Harga Pokok Penjualan K00505 Harga Produsen K00506 Harga Rata-Rata K00507 Harga yang Dibayar Petani K00508 Harga yang Diterima Petani K00509 Hasil Buruan K00510 Hasil Hutan Kayu K00511 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan K00512 Hasil Perikanan K00513 Hasil Produksi K00514 Helikopter K00515 Hepatitis B - 351 - Definisi Konsep (3) Hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, menggangu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi. Nilai barang yang dirupakan dengan uang, dan dihitung dalam satu satuan (eceran) di tingkat pedagang eceran. Harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai. Harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi serta ditambah dengan marjin transportasi dan perdagangan. Harga perolehan barang yang diperdagangkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Pada usaha perdagangan valuta asing, harga pokok penjualan diperoleh dari penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual pada awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli dalam suatu periode) dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang yang tersedia pada akhir periode). Harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi. Harga barang/komoditas yang dihitung secara rata-rata aritmatik (simple average). Rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut Farm Gate (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). Hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya. Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. Komoditas berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas usaha. Pesawat udara dengan baling-baling besar di atas yang berputar horizontal lalu mempercepat massa udara ke arah bawah, dan dengan demikian memperoleh reaksi berupa gaya angkat. Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00516 Hepatitis B dan C K00517 Herbisida K00518 Hibah K00519 Hidroponik K00520 Hidupan Liar K00521 Hipertensi K00522 HIV (Human Immunodeficiency Virus) K00523 Hortikultura K00524 Hotel K00525 Hotel Bintang K00526 Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya K00527 Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga K00528 Hukum HAM Internasional K00529 Hukum Nasional Responsif Gender K00530 Hukuman Disiplin K00531 Hukuman Fisik / Badan K00532 Hunian Terjangkau - 352 - Definisi Konsep (3) Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat berlanjut menjadi sirosis atau kanker hati. Pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar. Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jenis budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan air sebagai media tanamnya dengan menambah kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Hewan dan tumbuhan yang tumbuh secara independen dari manusia, biasanya dalam kondisi alami. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik >140 mmHg dan/atau diastolik >90 mmHg. Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan horikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memeroleh keuntungan. Usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya. Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati atau jasa akomodasi lainnya yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Ikatan atau pertalian keluarga atau perkariban seorang anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Seperangkat aturan internasional yang memperkuat hak dan martabat semua manusia (wanita, pria dan anak-anak) tanpa diskriminasi. Sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki- laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum nasional yang ditinjau meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri. Hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman kepada seseorang yang dinilai melanggar peraturan disiplin sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain. Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00533 Hutan K00534 Hutan Adat (HA) K00535 Hutan Agatis K00536 Hutan Alam K00537 Hutan Bakau K00538 Hutan Bambu K00539 Hutan Cadangan K00540 Hutan Cendana K00541 Hutan Desa (HD) K00542 Hutan ekaliptus K00543 Hutan Gambut K00544 Hutan Hujan K00545 Hutan Jati K00546 Hutan Jeunjing/Sengon K00547 Hutan Kamper K00548 Hutan Kayu Putih K00549 Hutan Kemasyarakatan (HKm) K00550 Hutan Konservasi K00551 Hutan Lainnya K00552 Hutan Lindung K00553 Hutan Mahoni K00554 Hutan Meranti K00555 Hutan Milik - 353 - Definisi Konsep (3) Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon agatis. Hutan yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia, yang biasanya terdiri dari berbagai jenis pohon. Hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, habitatnya kaya dengan endapan lumpur, pohon-pohonnya berakar nafas. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon bambu. Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukkannya belum ditetapkan dan tidak dibebani hak milik. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon cendana. Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon ekalitus. Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang beriklim tipe A dan B. Jenis tanahnya organosol dengan lapisan gambut setebal 50 cm atau lebih. Pada umumnya terletak di antara hutan rawa dengan hutan hujan. Tegakan hutan selalu hijau dan mempunyai banyak lapisan tajuk. Hutan yang terdapat di wilayah dengan tipe iklim A atau B dapat dikatakan selalu basah. Jenis tanahnya podsol, latosol, aluvial, dan regosol dengan drainase yang baik dan terletak cukup jauh dari pantai. Tegakan hutan banyak didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon jati (monokultur). Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon jeunjing/sengon. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon kamper. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon kayu putih. Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya. kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon mahoni. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon meranti. Hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik yang dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama- sama orang lain atau Badan Hukum.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00556 Hutan Musim K00557 Hutan Negara K00558 Hutan Pantai K00559 Hutan Payau K00560 Hutan Pinus K00561 Hutan Primer K00562 Hutan Produksi K00563 Hutan Produksi Terbatas (HPT) K00564 Hutan Produksi Tetap (HP) K00565 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) K00566 Hutan Ramin K00567 Hutan Rawa K00568 Hutan Sekunder K00569 Hutan Sonokeling K00570 Hutan Tanaman K00571 Hutan Tanaman Industri (HTI) K00572 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) K00573 Hutan Tetap - 354 - Definisi Konsep (3) Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai tipe iklim C dan D dengan rata-rata curah hujan setahun antara 1.000 - 2.000 mm. Tegakan hutan ini didominasi oleh jenis-jenis pohon yang menggugurkan daun di musim kering. Terdapat dua lapisan tajuk yang jelas berbeda. Kaya tumbuhan merambat yang berkayu dan banyak tumbuh herba. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan yang terdapat pada daerah-daerah kering tepi pantai. Tidak terpengaruh iklim. Tanahnya berpasir dan berbatu- batu serta terletak di atas garis pasang tertinggi. Hutan yang terdapat pada daerah-daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut. Terpengaruh pasang surut. Tidak terpengaruh oleh iklim. Tanah lumpur, pasir atau lumpur berpasir. Hanya mempunyai satu stratum tajuk. Pohon-pohon dapat mencapai tinggi 50 m. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon pinus. Hutan alam yang belum dijamah manusia, misalnya hutan tropika basah di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi yang kemungkinan dapat mengalami konversi untuk usaha lain, seperti untuk keperluan perkebunan, pemukiman transmigrasi, dan jalan. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi yang bersifat tetap atau tidak akan mengalami konversi untuk usaha lain. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon ramin. Hutan yang terdapat pada daerah-daerah yang selalu tergenang air tawar. Tidak terpengaruh oleh iklim. Pada umumnya terletak di belakang hutan payau, dengan jenis tanah aluvial. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon yang tingginya bisa mencapai 40 m dan terdiri atas banyak lapisan tajuk. Hutan alam yang terjadi sesudah penebangan hutan primer atau sesudah perladangan. Hutan buatan dengan komposisi vegetasi/tegakan tanaman yang dominan adalah pohon sonokeling. Hutan yang terjadi karena proses penanaman, biasanya terdiri dari satu atau beberapa jenis pohon. Tegakan hutan banyak didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau. Hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00574 Hutan Wisata K00575 Hypermarket K00576 Ibu Hamil Anemia K00577 Ibu Kandung K00578 Ikan K00579 Implementasi Rencana Statistik Nasional K00580 Impor K00581 Importir K00582 Imunisasi K00583 Imunisasi Dasar K00584 Imunisasi Dasar Lengkap K00585 Imunisasi Khusus K00586 Imunisasi Lanjutan K00587 Imunisasi Tambahan K00588 Imunisasi Wajib K00589 Indikator Kesehatan Perbankan K00590 Indikator Pelayanan Dasar - 355 - Definisi Konsep (3) Kawasan hutan yang diperuntukkan secara khas untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman wisata alam (TWA) dan Taman laut. Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalaminya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m2 dan paling besar (maksimal) 8.000 m2. Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain. Ibu hamil dengan kadar Hb <11,0 g/dl yang diperiksa pada saat kunjungan pertama (K1). Ibu yang melahirkan (ibu sendiri); orang yang memiliki hubungan biologis dengan seseorang yang ia lahirkan. Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), yang mencakup: pelaksanaan strategi, perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara. Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: - 1 (satu) kali imunisasi BCG; - 3 (tiga) kali imunisasi DPT; -3 (tiga) kali imunisasi HB; - 4 (empat) kali imunisasi Polio; dan - 1 (satu) kali imunisasi Campak. Dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi ini diberikan pada: a. anak usia bawah dua tahun (Baduta); b. anak usia sekolah dasar; dan c. wanita usia subur (WUS). Jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Indikator yang mengukur tingkat kesehatan sektor perbankan. Merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air minum, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.
Kode Konsep (1) K00591 K00592 K00593 K00594 K00595 K00596 K00597 K00598 K00599 K00600 K00601 K00602 K00603 K00604 Nama Konsep (2) Industri Industri Berteknologi Menengah dan Tinggi Industri Hijau Industri Kosmetik Industri Manufaktur Industri Obat Tradisional (IOT) Industri Pengolahan Industri Produk Suplemen Kesehatan Inflasi Informasi Informasi Publik Infrastruktur Infrastruktur Dasar Kawasan Industri Infrastruktur Iptek - 356 - Definisi Konsep (3) Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325. Dimana 20: Manufacture of chemicals and chemical products, 21: Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, 252: Manufacture of weapons and ammunition, 26: Manufacture of computer, electronic and optical products, 27: Manufacture of electrical equipment, 28: Manufacture of machinery and equipment n.e.c., 29: Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, 30: Manufacture of other transport equipment, 325: Manufacture of medical and dental instruments and supplies. Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri yang memproduksi Kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling). Industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional. Unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerning struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut. Pendaftar yang mengajukan permohonan Registrasi Suplemen Kesehatan berupa Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Industri Pangan, Importir dan/atau badan usaha di bidang pemasaran Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang bersifat primer untuk menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri. Infrastruktur atau sarana dan prasarana iptek yang digunakan untuk kegiatan iptek maupun riset.
Kode Konsep (1) K00605 K00606 K00607 K00608 K00609 K00610 K00611 K00612 K00613 K00614 K00615 K00616 K00617 K00618 K00619 K00620 K00621 - 357 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) (3) Infrastruktur Kritis Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri Inovasi Insektisida Aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan diantaranya. Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak bersifat sekunder dalam menjalankan kegiatan usaha kawasan industri. Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial. Pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri Instalasi Pengolahan Air Baku Fasilitas dalam kawasan industri untuk menerangi area jalan dan ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Struktur kanal atau pipa tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk mengolah air limbah yang diolah secara terpadu. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Instansi Daerah Instansi Pemerintah Instansi Pusat Integrated Coastal Zone Management (ICZM/Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu) Intensitas Emisi GRK Internet Intranet Invensi Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat. Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Pengelolaan terpadu dari wilayah pesisir dan laut melalui koordinasi lintas institusi dan Lembaga masyarakat dan pemerintah daerah baik laut dan daratan. Jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi (PDB) pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jaringan interkoneksi di seluruh dunia yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara interaktif. Internet menyediakan berbagai layanan komunikasi seperti world wide web surat elektronik (e-mail), berita, hiburan, transfer data, dan lain-lain menggunakan fasilitas komputer atau fasilitas lainnya seperti telepon selular, TV digital, dan lain-lain. Jaringan komunikasi internal yang menggunakan internet protocol tertentu dan memungkinkan komunikasi dalam suatu organisasi. Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Upaya untuk menyelenggrakan inventarisasi GRK, monitoring, pelaporan dan verifikasi dari masing-masing sektor. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)
Kode Konsep (1) K00622 K00623 K00624 K00625 K00626 K00627 K00628 K00629 K00630 K00631 K00632 K00633 K00634 K00635 K00636 K00637 K00638 K00639 Nama Konsep (2) Investasi awal Investigasi Kecelakaan Transportasi Irigasi Bawah Tanah Irigasi Permukaan Tanah / Irigasi Gravitasi Irigasi Siraman Irigasi Tetesan Izin Edar Izin Edar Obat Izin Pemanfaatan Hutan Izin Pemungutan Hasil Hutan dan/atau Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Izin Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Izin Usaha Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan - 358 - Definisi Konsep (3) Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk memulai melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, dan objektif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Sistem irigasi ini merupakan bentuk dari irigasi mikro dengan alat yang diletakkan di bagian bawah permukaan tanah. Alat tersebut menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran air tanah. Sistem irigasi ini mendistribusikan air dengan cara memanfaatkan gravitasi yang akan membiarkan air mengalir sendiri ke lahan sampai ketinggian tertentu. Sistem ini mendistribusikan air melalui semprotan ke udara layaknya air hujan melalui pengaliran air lewat pipa dengan tekanan tinggi, agar air bisa terbagi merata pada areal pertanaman. Sistem pendistribusian air secara langsung pada tanaman menggunakan alat tetes bernama emiter. Pengairan dengan cara ini memanfaatkan air yang ada dalam jumlah terbatas melalui tetesan secara terus-menerus pada tanah yang ada di dekat tumbuhan. Irigasi ini bisa dilakukan di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Persetujuan hasil penilaian yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran obat dan makanan. Bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa liar, dapat berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa, Lainnya. Persetujuan yang diperoleh dari pihak berwenang untuk melakukan penangkarkan tumbuhan/satwa liar, dapat berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa, atau Lainnya. Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri. Izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi. Ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan
Kode Konsep (1) K00640 K00641 K00642 K00643 K00644 K00645 K00646 K00647 K00648 K00649 K00650 K00651 K00652 K00653 K00654 K00655 K00656 Nama Konsep (2) Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK- RE) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) Izin Usaha Perkeretaapian Khusus Izin Usaha Perkeretaapian Umum Jabatan Jabatan Administrator Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Instruktur Jabatan Fungsional Pustakawan Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Jabatan Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Struktural Jagung Hibrida Jagung Komposit Jagung Lokal Jalan - 359 - Definisi Konsep (3) fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi. Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha dalam hal perkeretaapian khusus, yang merupakan perkeretaapian khusus untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha dalam hal perkeretaapian umum, yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang yang dipungut bayaran. Pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Jagung yang merupakan keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inhibrida homozigot. Jagung yang benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri dan terjadi secara alami. Varietas jagung yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Kode Konsep (1) K00657 K00658 K00659 K00660 K00661 K00662 K00663 K00664 K00665 K00666 K00667 K00668 K00669 K00670 K00671 K00672 K00673 K00674 Nama Konsep (2) Jalan Akses ke Kawasan Industri Jalan Kabupaten Jalan Nasional Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Rel Jalan Tol Jalan Utama Menuju Kawasan Hutan Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api Khusus Jam Kerja Jam Kerja Seluruhnya Jamban Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - 360 - Definisi Konsep (3) Jalan masuk dari luar kawasan industri menuju kawasan industri. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan. Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Jalan yang biasanya dilalui oleh anggota rumah tangga untuk menuju kawasan hutan, apabila jalan yang biasa dilalui tersebut terdapat beberapa kondisi/jenis jalan, maka kondisi/jenis jalan yang dipilih adalah yang terpanjang. Apabila rumahnya berada di dalam kawasan hutan maka jalan yang dimaksud adalah jalan yang dilalui oleh ART untuk keluar dari kawasan hutan. Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk istirahat resmi) dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai dalam sehari. Lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada pekerjaan utama dan seluruh pekerjaan tambahan (tidak termasuk waktu istirahat). Tempat buang air besar yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak. Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan meliputi JAMKESMAS/ JAMKESDA, Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan BPJS kesehatan. Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
Kode Konsep (1) K00675 K00676 K00677 K00678 K00679 K00680 K00681 K00682 K00683 K00684 K00685 K00686 K00687 K00688 K00689 K00690 K00691 - 361 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Sosial (3) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan kesehatan yang diperoleh dari perusahaan tempat bekerja dengan cara mengganti biaya berobat. Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Suatu program perlindungan sosial yang diberikan kepada peserta yang telah melakukan pembayaran iuran. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Jamkesda Jamu Jaringan 4G Jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler. Jaringan Distribusi Air Baku Jaringan Gas Kawasan Industri Jaringan Jalan Lingkungan kawasan industri Jaringan Jalan Utama Kawasan Industri Jaringan Kuarter Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri Jaringan Pipa Air Baku Jaringan Serat Optik Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan air baku dari instalasi penyediaan air baku menuju kaveling industri. Suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan gas yang berasal dari sumber gas di luar kawasan industri menuju kaveling industri. Suatu sistem untuk mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama menuju kaveling industri dan infratsruktur lainnya. Suatu sistem untuk mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia yang lokasinya berada di jalur poros dan terhubung dengan jalan akses kawasan industri. Sistem/saluran yang menghubungkan aliran air irigasi pada saluran tersier ke unit yang lebih kecil, sehingga air bisa terbagi lebih teratur dan lebih cepat, yaitu apabila tiap petak sawah, kolam/tambak dapat menerima air langsung dari saluran (bukan dari air pembuangan dari petak sawah, kolam/tambak yang diairi terlebih dahulu). Suatu sistem dalam kawasan industri untuk menyalurkan air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan perumahan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Suatu sistem untuk menyalurkan air baku meliputi air permukaan (sungai, danau, mata air, atau air laut), air tanah, perusahaan penyedia air, dan air daur ulang proses di industri. Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kebel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35 (tiga puluh lima) KV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jaringan Trayek
Kode Konsep (1) K00692 K00693 K00694 K00695 K00696 K00697 K00698 K00699 K00700 K00701 K00702 K00703 K00704 K00705 K00706 - 362 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) (3) Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan Jasa Hortikultura Jasa Kehutanan Lainnya Jasa Konstruksi Jasa Peternakan Jemaah Haji ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati. Kegiatan usaha yang tidak tercakup di dalam usaha jasa kehutanan seperti kegiatan: pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan, pengangkutan kayu di dalam hutan. Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Mencakup kegiatan jasa penunjang peternakan atas dasar balas jasa atau kontrak, meliputi: Kegiatan peningkatan perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan, pengebirian ternak, kegiatan yang berhubungan dengan inseminasi buatan, jasa pencukuran domba, kegiatan farrier (tukang tapal kuda), jasa perkawinan ternak (pemacekan), jasa penetasan telur. Jasa pemacekan ternak merupakan kegiatan transfer mani/semen ternak ke betina yang dilakukan oleh petugas inseminasi swasta. Jika kegiatan menyuntikkan mani/semen ke betina dilakukan oleh Petugas IB Pemerintah maka disebut sebagai Jasa Pemerintahan (tidak dicakup). Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Jembatan Jembatan Kabel Gantung Jembatan Timbang Jembatan Udara Jenis Asing Invasif (JAI) Jenis Ikan Jenis Kelamin Tipe jembatan dimana dek jembatan digantung di bawah kabel penggantung dengan menggunakan penggantung vertikal (hanger). Seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan. Pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme. a. ikan bersirip (pisces);b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya(mollusca); d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);f. kodok dan sebangsanya (amphibia);g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia); h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia); i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenisjenis tersebut di atas;. Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. Macam-macam produk/jasa yang dihasilkan dalam proses produksi. Jenis Produk Jenjang Pendidikan Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Kode Konsep (1) K00707 Nama Konsep (2) K00708 Jurnalis K00709 Kabupaten K00710 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) K00711 Kalori K00712 Kamar Hotel K00713 Kantor Bank K00714 Kantor Pengelola K00715 Kantor Pos K00716 Kantor Pusat K00717 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K00718 Kapal K00719 Kapal Perikanan K00720 Kapasitas Daya Terpasang K00721 Kapasitas inti K00722 Kapasitas Produksi - 363 - Definisi Konsep (3) Tipe tempat berjualan yang terbuka/tidak beratap/tidak dibatasi secara tetap, bersifat temporer. Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya; wartawan. Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten. Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga setiap program pembangunan harus memiliki kajian yang mendalam terkait aspek lingkungan. KLHS juga dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan program perencanaan di masa depan. Energi yang diperoleh dari makanan dan minuman serta penggunaan energi dalam aktivitas fisik. Kamar yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu). Seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya. Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor layanan bank antara lain meliputi: kantor pusat non operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu diluar negeri, kantor perwakilan bank umum diluar negeri, dan kas keliling/kas mobil/kas terapung,baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional dan Syariah. Fasilitas dalam kawasan industri untuk melaksanakan operasional manajemen kawasan industri dan memberikan pelayanan kepada para perusahaan industri maupun pihak-pihak terkait. Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos. Perusahaan/usaha yang mempunyai cabang/perwakilan unit pembantu di tempat lain yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantunya. Kemampuan atau kecakapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Keluaran maksimum daya mesin yang dibangkitkan oleh suatu mesin pembangkit listrik dalam rentang waktu tertentu. Kapasitas inti ini meliputi: (1) Undang-undang, kebijakan,dan pembiayaan nasional; (2) Koordinasi dan komunikasi Titik Fokus Nasional; (3) Pengawasan; (4) Tanggapan; (5) Kesiapan; (6) Komunikasi risiko; (7) Sumber Daya Manusia; (8) Laboratorium; (9) Tempat masuk; (10) Peristiwa zoonosis; (11) Keamanan pangan; (12) Peristiwa kimia; (13)Darurat nuklir. Produksi optimal yang dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh faktor produksi yang tersedia.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00723 Kapasitas Statistik Negara K00724 Kapasitas Terpasang K00725 Kapten Penerbangan K00726 Karkas Babi K00727 Karkas Ruminansia K00728 Karkas Unggas K00729 Kartu Identitas K00730 Kartu Keluarga (KK) K00731 Kartu Tani K00732 Karya Cetak K00733 Karya Rekam K00734 Kasus Kejahatan Pembunuhan K00735 Kasus Konfirmasi COVID-19 K00736 Kasus Meninggal COVID-19 K00737 Kasus Penyalahgunaan Narkoba K00738 Kasus Sembuh COVID-19 K00739 Kasus TB - 364 - Definisi Konsep (3) Kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan diseminasi terhadap data berkualitas tinggi mengenai populasi dan ekonominya (a nation's ability to collect, analyze, and disseminate high-quality data about its population and economy). Keluaran atau kemampuan maksimum. Penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan cara disembelih, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya serta dikeluarkan jeroan nya. Bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih. Bagian tubuh yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kartu yang menunjukan informasi atau data pokok individu beserta informasi lain yang terkait dengan penggunaan kartu tersebut dalam bidang yang sesuai. Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada petani. Adanya kartu tani ini bisa memenuhi aspek 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sasaran kartu tani adalah petani yang memiliki kriteria: 1. Tergabung dalam Kelompok Tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 2. Mempunyai KTP / NIK; 3. Mengusahakan lahan untuk kegiatan bertani setiap musim tanam; 4. Memiliki rekening tabungan (BNI/BRI/Mandiri). Setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau TCM. Pasien konfirmasi COVID-19 yang meninggal. Masalah atau perkara aktivitas penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang tanpa hak atau melawan hukum Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh telah memenuhi kriteria selesia isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.
- 365 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00740 Kategori Kondisi Baik dan Sedang Jalan Nasional K00741 Kaveling Industri K00742 Kawasan K00743 Kawasan Budi Daya K00744 Kawasan Ekosistem Esensial K00745 Kawasan Hutan K00746 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) K00747 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Bagian tanah dalam kawasan industri yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk dipergunakan sebagai kegiatan industri atau penunjang industri. Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentuyang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA. Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah, dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. K00748 Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan K00749 Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk dalam kelompok Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA). Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. K00750 Kawasan Hutan yang Masih Berhutan Kawasan hutan yang berisi dan didominasi oleh pepohonan (masih berupa hutan primer maupun sekunder). K00751 Kawasan Hutan yang Sudah Tidak Kawasan hutan yang didominasi oleh belukar, tanah kosong, pemukiman, ladang, dan sebagainya. Berhutan K00752 Kawasan Industri K00753 Kawasan Konservasi K00754 Kawasan Konservasi Perairan K00755 Kawasan Konservasi Perairan Laut Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai suatu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan laut meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. K00756 Kawasan Perdesaan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayanan jasa permerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00757 Kawasan Perkotaan K00758 Kawasan Perkotaan Besar K00759 Kawasan Permukiman K00760 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan K00761 Kawasan Peruntukan Industri K00762 Kawasan Rawan Bencana K00763 Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) K00764 Kawasan Strategis Nasional (KSN) K00765 Kawasan Transmigrasi K00766 Kawasan Wisata Ilmiah K00767 Kawin K00768 Kayu Bulat K00769 Kayu Gergajian K00770 Kayu Lapis K00771 Kayu Olahan K00772 Keanekaragaman Ekosistem - 366 - Definisi Konsep (3) Kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif. Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang. Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya baik itu erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, maupun gerakan tanah. Wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula. Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai suatu kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kegiatan bermain, belajar dan berwisata serta kegiatan pembelajaran lainnya yang menyenangkan. Dalam hal ini pola pengelolaan yang dimaksud adalah memadukan tema-tema wisata ilmiah yang dikemas dalam bentuk wisata. Pembelajaran yang menyenangkan tersebut dapat berupa permainan (game), bermain peran (role play) dan demonstrasi (demonstration). Pengunjung dapat menyaksikan dan ikut serta proses budidaya, memanen dan melestarikan berbagai sumberdaya hutan yang dikembangkan berdasarkan produk-produk litbang yang telah diperoleh. Status mempunyai istri bagi laki-laki atau mempunyai suami bagi perempuan, baik tinggal bersama maupun terpisah, termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), telah hidup bersama, atau oleh masyarakat dianggap sebagai suami-istri. Kayu hasil penebangan dapat berupa Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Bulat kecil. Kayu hasil konversi kayu bulat dengan menggunakan mesin gergaji, mempunyai bentuk yang teratur dengan sisi-sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku dengan kadar air tidak lebih dari 18%. Suatu produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan tegak lurus lembaran venir yang diikat dengan perekat. Produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya. Keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana mahluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya.
- 367 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00773 Keanekaragaman Genetika Keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. K00774 Keanekaragaman Hayati Semua mahluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba. K00775 Keaneragaman Jenis Keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan. K00776 Keanggotaan Indonesia dalam Forum Status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah. dan Organisasi Internasional K00777 Kebandarudaraan K00778 Kebebasan Berkeyakinan K00779 Kebebasan Berkumpul K00780 Kebebasan Berpendapat Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan. Hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka. Kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan. Hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. K00781 Kebebasan Berserikat K00782 Kebebasan dari Diskriminasi Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik. K00783 Kebebasan Menjalankan Aturan Agama Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan K00784 Kebijakan Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim K00785 Kebijakan yang Diskriminatif K00786 Kebutuhan Energi dan Air Baku Kawasan Industri K00787 Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) K00788 Kecamatan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan. Suatu terobosan pemerintah dalam rangka memantau, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Kebutuhan energi dan air baku untuk kawasan industri, termasuk industri di dalam kawasan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan. Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan. Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang celaka. K00789 Kecelakaan
- 368 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00790 Kecelakaan dengan Penanganan Khusus K00791 Kecelakaan Kerja K00792 Kecelakaan Lalu Lintas K00793 Kecelakaan Transportasi K00794 Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu dan/atau terjadi di lokasi kejadian yang sulit dijangkau. Kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan satu atau lebih pekerja mengalami cedera, penyakit atau kematian. Kecelakaan kerja harus dipertimbangkan kecelakaan perjalanan, transportasi atau lalu lintas di mana pekerja terluka dan yang timbul dari atau dalam perjalanan kerja yaitu saat terlibat dalam aktivitas ekonomi, atau di tempat kerja, atau menjalankan bisnis majikan. Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia. Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca. K00795 Kegemaran Membaca K00796 Kegiatan Agama atau Kepercayaan yang Berbeda Aktivitas yang dilakukan orang lain yang berbeda agama atau kepercayaan dengan responden yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianut seperti contoh pengajian, ibadah rumah tangga, kebaktian, sembahyang/berdoa bersama, ceramah agama, perayaan hari besar agama, dsb. K00797 Kegiatan di Lingkungan Sekitar Rumah Mengacu pada aktivitas yang dilakukan rumah tangga secara pribadi maupun mengundang orang lain yang berkaitan K00798 Kegiatan Penelitian (research) dengan agama atau kepercayaan yang dianut seperti contoh pengajian, ibadah rumah tangga, kebaktian, sembahyang/ berdoa bersama, ceramah agama, maupun kegiatan lain di luar keagamaan, seperti kunjungan melayat, sunatan, perayaan hari besar agama menghadiri kegiatan seremonial. Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial,pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. K00799 Kegiatan Pengembangan (Development) Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran K00800 Kegiatan Seminggu yang Lalu K00801 Kegiatan Utama K00802 Kegiatan Wisata K00803 Kehamilan dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota rumah tangga selama seminggu terakhir meliputi 1) bekerja; 2) pengangguran; 3)sekolah; 4)mengurus rumah tangga; 5)kegiatan lainnya. Kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan. Produk pariwisata yang mewakili kombinasi berbagai aspek minat tertentu (karakteristik tempat yang dikunjungi, aktivitas spesifik di destinasi, dll). Masa ketika embrio atau janin (fetus) berkembang di dalam rahim seorang perempuan. K00804 Kejahatan Kekerasan K00805 Kejahatan Yang Dilaporkan Semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Setiap peristiwa kejahatan yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa kejahatan yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00806 Kejahatan yang Diselesaikan K00807 Kekayaan Bersih K00808 Kekayaan Intelektual K00809 Kekerasan K00810 Kekerasan dalam Rumah Tangga K00811 Kekerasan Emosional K00812 Kekerasan Fisik K00813 Kekerasan Seksual K00814 Kekerasan Terhadap Anak K00815 Kekerasan Terhadap Perempuan - 369 - Definisi Konsep (3) Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian apabila - berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan (P21); - dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang; - telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum); - kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian; - tersangka meninggal dunia/gila; dan - kasus kadaluwarsa, dan sebagainya. Hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan emosional ditunjukkan dengan perilaku menghina atau membuat merasa rendah diri, merendahkan atau mempermalukan istri/pasangannya di depan orang lain, dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi istri/pasangannya (misalnya dengan cara berteriak atau membanting sesuatu), mengancam akan menyakiti istri/pasangannya atau orang yang istri/pasangannya sayangi, serta tindakan psikis lainnya. Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Kekerasan seksual diukur dengan: 1. perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik , dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik , termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2. eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3. eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut: 1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00816 Kekerasan terhadap Wartawan K00817 Kekuasaan Kehakiman K00818 Kekurangan Gizi - Underweight K00819 Kelahiran Hidup K00820 Kelahiran Ternak K00821 Kelaikudaraan K00822 Kelangsungan Hidup K00823 Kelas tertinggi K00824 Kelautan K00825 Kelompok Bermain (KB) K00826 Kelompok Tani (Poktan) K00827 Kelompok Tani Hutan K00828 Kelompok Usaha Bersama (KUB) K00829 Keluarga - 370 - Definisi Konsep (3) pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; 2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; 3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat domestik, publik/komunitas, negara. Kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Ternak yang dilahirkan dalam kondisi hidup dan menunjukan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak. Terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. Perihal berlangsungnya suatu kejadian; kemampuan untuk melanjutkan dan mempertahankan hidup. Tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal. Hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun. Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa. Badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah
- 371 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00830 Keluarga Berencana K00831 Keluarga Miskin K00832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, meliputi kesulitan pangan (dari segi frekuensi, porsi, dan kecukupan gizi), kesulitan sandang, dan kesulitan perumahan (misal dari segi kelayakan). Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. K00833 Keluarga Pertanian Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. K00834 Keluarga/Penduduk di Wilayah Khusus Keluarga/penduduk yang tidak tinggal di rumah tinggal biasa atau wilayah tempat tinggalnya membutuhkan akses K00835 Keluhan kesehatan K00836 Kelurahan K00837 Kemampuan Intelektual K00838 Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) K00839 Kematian K00840 Kematian Anak khusus untuk keluar-masuk, seperti penghuni apartemen, tentara yang tinggal di barak militer, murid berumur 18 tahun ke atas yang bersekolah di pesantren non formal/sekolah berasrama non formal sejenis, penduduk yang tingggal 1 tahun atau lebih di panti jiwa/panti asuhan/panti jompo dan sejenisnya, pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang berada di RSJ 1 tahun atau lebih, keluarga yang tinggal di tempat pengungsian atau hunian sementara (huntara), narapidana dengan vonis 1 tahun atau lebih, tahanan di rumah tahanan atau pusat penahanan selama 1 tahun atau lebih, penghuni rumah perahu, dan lainnya (penduduk suku terasing, keluarga yang tinggal di wilayah kumuh/bangunan liar yang tidak masuk SLS manapun, dll). Termasuk juga awak kapal berbendera Indonesia yang sudah bertugas 1 tahun atau lebih dan tunawisma. Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis. Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Keadaan seseorang berusia 1-4 tahun yang keseluruhan fungsi organ vitalnya (jantung, paru-paru, dan otak) telah hilang atau berhenti secara permanen. Keadaan seseorang berusia di bawah 1 tahun yang keseluruhan fungsi organ vitalnya (jantung, paru-paru, dan otak) telah hilang atau berhenti secara permanen. K00841 Kematian Bayi
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00842 Kematian Ibu/Maternal Mortality K00843 Kematian Ternak K00844 Kematian yang Disebabkan Konflik K00845 Kematian/Mortalitas K00846 Kementerian Negara K00847 Kemiskinan K00848 Kemiskinan Pelbagai Dimensi K00849 Kemitraan Kehutanan (KK) K00850 Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership (PPP)) K00851 Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) K00852 Kenavigasian K00853 Kendaraan Bermotor K00854 Kendaraan Bermotor Listrik K00855 Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - 372 - Definisi Konsep (3) Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Kematian ternak karena sakit/kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas. Mati karena disembelih/dipotong tidak termasuk dalam kategori kematian tetapi termasuk kategori pemotongan. Hilangnya nyawa akibat terjadinya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak ketidakamanan dan disintegrasi sosial. Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan asset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Suatu perjanjian atau kontrak, antara entitas publik dan pihak swasta, di mana: (a) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung, (c) ) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul, dan (d) fasilitas publik, tanah atau sumber daya lainnya dapat ditransfer atau disediakan untuk pihak swasta. Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi-pelayaran, telekomunikasi-pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik. Alat angkut beroda 4 atau lebih untuk mengangkut penumpang/barang yang menggunakan tenaga penggerak dari mesin/ motor.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00856 Kendaraan Bermotor Umum K00857 Kendaraan Tidak Bermotor K00858 Kepala keluarga K00859 Kepala Rumah Tangga K00860 Kepariwisataan K00861 Kepatuhan K00862 Kepatuhan Pelayanan Publik K00863 Kepelabuhanan K00864 Kepemilikan Aset atau Dokumen K00865 Kepemilikan Lahan K00866 Kepemilikan Modal K00867 Kepercayaan Industri K00868 Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa K00869 Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial K00870 Kepompong/Kokon K00871 Kepuasan Masyarakat K00872 Kepunahan K00873 Kepunahan dengan Risiko yang Tidak Diketahui - 373 - Definisi Konsep (3) Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Seorang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan tertera sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga (KK). Orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan makan/minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seseorang atau sekumpulan orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan (biasanya suatu keluarga). keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Perihal kepemilikan terhadap suatu aset atau dokumen, baik dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun tidak, yang berada dalam penguasaan seseorang atau usaha/perusahaan, termasuk di dalamnya aset atau dokumen yang masih dalam proses kredit, sedang digadaikan, atau digunakan oleh orang lain. Hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan, dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan sertifikat. Struktur kepemilikan modal yang dimiliki perusahaan industri menurut sumber modal. Keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Keadaan seseorang dalam suatu program kegiatan atau program kerja yang ditandai dengan pembayaran iuran dengan tujuan menerima manfaat dari program tersebut, seperti perlindungan, ganti rugi, atau lainnya. Bakal kupu-kupu ulat sutera yang berada dalam stadium (kehidupan) ketiga sebelum berubah bentuk menjadi kupu- kupu, biasanya terbungkus dan tidak bergerak. Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi jenis pelayanan; f) kompetensi pelaksana; g)perilaku pelaksana; h) sarana dan prasarana dan; i) penanganan pengaduan, saran dan masukan. Perihal habisnya suatu makhluk hidup hingga tidak ada sisanya. Status risiko yang tidak diketahui jika data terkait jumlah jantan produktif (breeding males) dan betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak tidak diketahui.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00874 Kepunahan Kritis (Critical) K00875 Kepunahan Tidak Berisiko K00876 Keracunan K00877 Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil K00878 Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata K00879 Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) K00880 Kerangka Sampel Area K00881 Kerawanan Pangan K00882 Kerawanan Pemilu K00883 Kerbau K00884 Kereta Api K00885 Kereta Api Bandara K00886 Kereta Gandengan K00887 Kereta Tempelan K00888 Kerja Sama Pemasyarakatan - 374 - Definisi Konsep (3) Suatu jenis hewan dikategorikan sebagai kritis jika jumlah total betina kurang dari atau sama dengan 100 atau jumlah total pejantan kurang dari atau sama dengan lima; atau ukuran populasi keseluruhan kurang dari atau sama dengan 120 dan menurun dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari jenis yang sama di bawah 80 persen, dan tidak diklasifikasikan sebagai punah. Status aman atau tidak berisiko jika jantan dan betina produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50 (kambing, domba dan babi), 20:200 (ayam, itik, angsa). Masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar. Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan. Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) di Indonesia. JAI dapat berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragam hayati. Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI). Kumpulan sampel area (segmen) dengan ukuran tertentu dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili suatu populasi (areal pertanian/sawah). Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan untuk dipekerjakan (membajak, menarik pedati) dengan kebiasaan berendam di lumpur yang mencakup rumpun kerbau sungai/murrah dan kerbau lumpur/lokal dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun. Kendaraan dengan tenaga gerak (listrik, diesel, atau tenaga uap) yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan atau sedang bergerak diatas rel, terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang. Kereta api yang melayani dari/menuju Bandara. Sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. Sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00889 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) K00890 Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) K00891 Kerja Sama Triangular K00892 Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana K00893 Kerukunan Umat Beragama K00894 Kesakitan/Morbiditas K00895 Kesalahan Cakupan K00896 Kesalahan Isian K00897 Kesalehan Sosial Umat Beragama K00898 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) K00899 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan (KPHK) K00900 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lahan (KPHL) K00901 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) K00902 Kesehatan K00903 Kesehatan Hewan K00904 Kesehatan jiwa - 375 - Definisi Konsep (3) Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak. Kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia. Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota. Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Kondisi seseorang dikatakan sakit, apabila keluhan kesehatan yang dirasakan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari yaitu tidak dapat melakukan kegiatan bekerja, mengurus rumah tangga, dan kegiatan normal sebagaimana biasanya. Kesalahan yang timbul karena kelalaian atau duplikasi usaha dalam pencacahan. Kesalahan yang timbul dalam pelaporan atau pencatatan yang tidak benar tentang variabel yang dicacah dalam sensus. Sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah). Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung. Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00905 Kesehatan lingkungan K00906 Kesehatan Reproduksi K00907 Kesejahteraan Sosial K00908 Kesetaraan Gender K00909 Kesetaraan Kelompok Rentan K00910 Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan K00911 Kesetaraan Ras dan Etnis K00912 Kesulitan Geografis K00913 Kesulitan/Gangguan/Disabilitas K00914 Ketahanan pangan K00915 Ketenagakerjaan K00916 Ketepatan Waktu Penerbangan (OTP) K00917 Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) K00918 Keterbatasan Fisik K00919 Keterbatasan Intelektual K00920 Keterbatasan Mental - 376 - Definisi Konsep (3) Upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Tidak adanya pembedaan perlakuan pada para pengungsi, kaum minoritas, masyarakat adat, pekerja migran, anak, fakir miskin, disabilitas, lansia, dll, misalnya pembedaan perlakuan pada anak menurut kelompok umurnya dalam rumah tangga. Kesetaraan hak, tanggung-jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Keadaan yang merusak atau membatasi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.penerbangan. Kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu. Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone. Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00921 Keterbatasan Sensorik K00922 Ketergantungan Sosial K00923 Keterjangkauan Obat K00924 Ketersediaan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Industri K00925 Ketersediaan Infrastruktur Industri untuk Kawasan Industri K00926 Ketersediaan Infrastruktur Penunjang di dalam Kawasan Industri K00927 Ketersediaan Obat K00928 Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas K00929 Keterwakilan K00930 Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Undernourishment) K00931 Ketimpangan Pengeluaran K00932 Kewarganegaraan K00933 Kinerja Apartur Sipil Negara K00934 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) K00935 Klasifikasi pasar rakyat K00936 Klien Pemasyarakatan K00937 Klinik Pratama K00938 Kloset K00939 Kode Area Telepon K00940 Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik K00941 Kode Pos - 377 - Definisi Konsep (3) Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat. Dinyatakan terjangkau apabila tidak ada upah tambahan untuk memenuhi kebutuhan obat esensial bagi pekerja tidak terampil dengan gaji terendah pada sektor pemerintah. Ketersediaan infrastuktur dasar yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri untuk menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri. Ketersediaan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak ke dalam kawasan industri. Ketersediaan infrastuktur penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri untuk menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri. Fasilitas kesehatan dinyatakan memiliki ketersediaan obat apabila tersedia 32 obat essensial untuk pelayanan, pencegahan dan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular pada pelayanan kesehatan primer. Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Hal atau keadaan seseorang dapat dipilih sebagai utusan atau duta. Kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi. Ketidakmerataan distribusi pengeluaran penduduk. Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku Pegawai Negeri Sipil. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengelompokan kelas pasar rakyat untuk penerapan persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan. Seseorang yang berada dalam pembimbingan-pembimbing kemasyarakatan. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Tempat buang air besar, dapat terbuat dari porselen atau lainnya dan dipasang di dalam kamar kecil. Kode berupa nomor yang biasanya menunjukkan area pelayanan telepon dalam sebuah wilayah seperti kota, negara. Identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan blok sensus. Kode dan nama wilayah kerja statistik ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Wilayah Kerja Statistik yang terbit setiap tahun. Serangkaian angka dan/atau huruf yang menunjukkan kode lokasi suatu daerah.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00942 Koleksi Perpustakaan K00943 Komersial K00944 Komisi Informasi K00945 Komitmen K00946 Komnas HAM K00947 Komoditas Hasil Perikanan K00948 Komoditas Utama Perikanan K00949 Komoditas Wajib Periksa Karantina K00950 Kompetensi Aparatur Sipil Negara K00951 Kompetensi Sosial Kultural K00952 Kompetensi Teknis K00953 Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi K00954 Komponen Pengungkit Indeks Reformasi Birokrasi K00955 Komputer K00956 Komunitas K00957 Komuter - 378 - Definisi Konsep (3) Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Sesuatu hal yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak; tanggung jawab. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi ak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan untuk a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komoditas ikan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya. Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Komoditas pertanian dan non pertanian yang disertifikasi karantina untuk kegiatan ekspor, Impor dan antar area. Data/informasi mengenai riwayat pengembangan KomData/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.petensi yang pernah diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesiflk berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan. Pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komputer terdiri atas personal computer (PC), laptop, notebook, netbook, tablet. Tidak termasuk beberapa embedded computing abilities (kemampuan komputasi tertanam) seperti telepon seluler, atau mesin yang dikendalikan komputer. Suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai territorial. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku atau bangsa. Penduduk yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal dan tempat kegiatan yang berbeda wilayah administrasi.
- 379 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K00958 Kondisi dan Prospek Bisnis Konstruksi Merupakan persepsi pengusaha terhadap kemajuan kondisi usaha saat triwulan survei dengan triwulan sebelumnya dan prospek pengusaha terhadap kemajuan bisnis konstruksi triwulan selanjutnya. K00959 Kondisi Kegiatan Usaha Secara Umum Persepsi perusahaan terhadap kondisi usahanya secara umum pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode K00960 Kondisi Membahayakan Manusia K00961 Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS ) K00962 Konflik Sosial K00963 Konservasi Sumber Daya Air K00964 Konservasi Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian (SDGPP) K00965 Konservasi Warisan Alam K00966 Konservasi Warisan Budaya K00967 Konsumsi Lahan K00968 Konsumsi material domestik (domestic material consumption) sebelumnya. Keadaan yang disebabkan suatu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana. Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling terpercaya untuk mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia. Langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang. Langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut. Perluasan area yang dibangun yang dapat diukur secara langsung, Luasan absolut dari tanah yang dapat dieksproitasi di bidang pertanian, kehutanan atau kegiatan ekonomi lainnya, dan eskploitasi tanah yang terlalu intensif yang digunakan untuk pertanian dan kehutanan. Jumlah sebenarnya bahan dalam perekonomian. Jumlah bahan yang digunakan dalam perekonomian nasional, menyajikan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi, yang baik ditambahkan ke saham bahan bangunan dan infrastruktur transportasi atau digunakan untuk bahan bakar ekonomi sebagai throughput yang material. Komunikasi dengan seseorang, terutama dengan berbicara atau menulis kepada mereka secara teratur. K00969 Kontak K00970 Kontrasepsi K00971 Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. Beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia. Internasional K00972 Konversi lahan Perubahan mengenai penggunaan lahan (alih fungsi) menurut kenyataan pada periode waktu tertentu. K00973 Koperasi K00974 Korban Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00975 Korban Bencana K00976 Korban Hilang K00977 Korban Kejahatan K00978 Korban Kejahatan Kekerasan K00979 Korban Kekerasan K00980 Korban Luka/Sakit K00981 Korban Meninggal K00982 Korban Penyalahgunaan NAPZA K00983 Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan K00984 Korban Terdampak (Luka dan Pengungsi) K00985 Korupsi K00986 Kosmetik Impor K00987 Kosmetik Lokal/Dalam Negeri K00988 Kosmetika K00989 Kota K00990 Kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah K00991 Kredit - 380 - Definisi Konsep (3) Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. Seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan. Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat. Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka. Kosmetika yang dibuat oleh industri Kosmetika di luar negeri, paling sedikit dalam kemasan primer. Kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun dikemas dalam kemasan primer oleh industri Kosmetika di dalam negeri. Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kota. Kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal. Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K00992 Kredit dengan Penjaminan Tertentu K00993 Kredit Investasi K00994 Kredit Konsumsi K00995 Kredit Modal Kerja K00996 Kredit UMKM K00997 Kredit Usaha Rakyat (KUR) K00998 Kredit yang diberikan K00999 Krisis Kesehatan K01000 Kriteria Hunian Layak - 381 - Definisi Konsep (3) Kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu., sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan. Kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir). Kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah. Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku. Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR dapat dilakukan secara langsung dengan UMKM dan Koperasi mengakses KUR di Kantor Bank Pelaksana atau tidak langsung melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya: 1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng. b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu. c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah. 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita > 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung. 4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01001 Kritis Dipertahankan (Critical- maintained) K01002 Kualifikasi Informatif Badan Publik K01003 Kualitas Air Permukaan sebagai Air Baku K01004 Kualitas Air Tanah Sebagai Air Baku K01005 Kulit Ternak K01006 Kultivasi Narkoba K01007 Kunjungan Kapal K01008 Kunjungan Wisata K01009 Kurikulum K01010 Kursi di Parlemen K01011 Kursus K01012 Kusta K01013 Laboratorium Bahasa - 382 - Definisi Konsep (3) Populasi kritis yang menjadi sasaran program konservasi aktif atau populasi yang dikelola oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian. Informasi publik diukur setiap tahun melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010. Indikator penilaian mencakup: pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik yang ditunjukkan dengan kriteria: 1. Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2. Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3. Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4. Peningkatan kewajiban layanan informasi publik. Dari penilaian kriteria tersebut, diperoleh kualifikasi badan publik: akan diperoleh kualifikasi Badan Publik yaitu: 1. Informatif (skor 90-100) 2. Menuju Informatif (skor 80-89,9) 3. Cukup Informatif (skor 60-79,9) 4. Kurang Informatif (skor 40-59,9) 5. Tidak Informatif (skor <39,9). Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku. Pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air tanah dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada air tanah pada daerah terpilih yang diukur. Lapisan paling luar dari tubuh hewan, baik hewan besar, kecil, eksotik, novelty yang biasa diambil kulitnya untuk disamak. Kegiatan memproduksi dan/atau menggunakan narkotika dan obat/bahan berbahaya dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga. Tinggal di suatu tempat yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa berhenti di sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah itu. Selama perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu kunjungan wisata. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kursi di parlemen mengacu pada jumlah mandat parlemen, juga dikenal sebagai jumlah anggota parlemen. Kursi biasanya diperoleh oleh anggota dalam suatu pemilihan umum parlemen. Kursi juga dapat diisi dengan nominasi, penunjukan, pemilihan tidak langsung, rotasi anggota dan melalui pemilihan diluar pemilihan umum. Penyelenggaraan pendidikan non-formal yang mempunyai kurikulum tertentu pada jangka waktu tertentu dan tempat tertentu yang dikelola oleh suatu lembaga atau yayasan, atau pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat. Penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat keperluan pengajaran bahasa berupa pita perekam, kaset, proyektor, dan piringan hitam, dipakai secara terpisah-pisah atau bersama-sama.
Kode Konsep (1) K01014 K01015 K01016 K01017 K01018 K01019 K01020 K01021 K01022 K01023 K01024 K01025 K01026 K01027 - 383 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) (3) Laboratorium IPA Laboratorium IPS Laboratorium Komputer Laboratorium Multimedia Suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Tempat (baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan) yang disiapkan secara khusus untuk melakukan kegiatan eksperimen, analisis, observasi, penelitian dan kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Fungsional laboratorium (tempat praktikum) yang mampu memfasilitasi beberapa aktivitas praktikum sekolah dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Yang dimaksud beberapa aktivitas praktikum sekolah dalam definisi di atas adalah aktivitas praktikum yang tidak dapat dilayani oleh laboratorium konvensional (Lab. Bahasa, Lab. IPA, dan Lab. Komputer), tetapi dapat dilayani oleh Laboratorium Multimedia dengan menggunakan teknologi multimedia dan simulasi komputer. Dalam definisi ini termasuk juga aktivitas praktikum sekolah yang sebenarnya dapat dilayani oleh laboratorium konvensional namun dapat dilayani lebih baik oleh Laboratorium Multimedia. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Lahan Lahan atau Bangunan Lain Lahan Bengkok/Pelungguh Lahan Berasal Dari Pihak Lain Yang Berupa Kawasan Hutan Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan atau Bangunan yang digunakan selain untuk kegiatan industri seperti Kaveling komersial (perkantoran, bank, pertokoan/tempat belanja, tempat tinggal sementara, kantin, dan sebagainya), kaveling perumahan (perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olahraga dan sarana ibadah), infrastruktur dan sarana penunjangnya (pusat kesegaran jasmani (fitness center), pos pelayanan telekomunikasi, saluran pembuangan air hujan, instalasi pengolahan air limbah industri, instalasi penyediaan air baku/bersih, instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi telekomunikasi, dan unit pemadam kebakaran. Lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau dana pensiun. Lahan hutan milik negara yang dikuasakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikelola bersama biasanya dikenal dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lahan kehutanan juga bisa berasal dari lahan hutan yang dikelola masyarakat tanpa ijin negara (serobotan). Lahan yang dimiliki dan/atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Lahan Budi Daya Ikan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Gadai Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali utangnya. Lahan Garapan atau Lahan Gogol Gilir Tanah adat yang berasal dari masyarakat Jawa. Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari orang yang masih hidup. Lahan Hibah
Kode Konsep (1) K01028 K01029 K01030 K01031 K01032 K01033 K01034 K01035 K01036 K01037 K01038 K01039 K01040 - 384 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) Lahan Kandang Ternak dan Bangunan untuk Pertanian Lainnya Lahan Kegiatan Budi Daya Perikanan Lahan Kegiatan Kehutanan Lahan Kritis Lahan Lainnya (Bukan Lahan Pertanian dan Bukan Tempat Tinggal) Lahan Milik Sendiri Lahan Padang Rumput Permanen Lahan Padang Rumput Sementara (3) Permukaan lahan yang ditempati oleh bangunan-bangunan operasional pertanian (hanggar, lumbung, gudang, silo), bangunan untuk ternak (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, pekarangan unggas) dan pekarangan pertanian. Area rumah pemilik usaha (termasuk halamannya) juga termasuk dalam klasifikasi ini jika termasuk dalam bagian dari usaha pertanian. Area yang digunakan untuk budidaya perikanan meliputi area (Kolam air tawar/wadah lainnya, sawah/mina padi, tambak air payau) untuk fasilitas budidaya perikanan, termasuk fasilitas pendukung. Jika lahan yang sama digunakan untuk budidaya perikanan dalam satu musim dan untuk menanam tanaman (padi) di musim lain, maka lahan tersebut tetap dicatat sebagai lahan sawah tanpa melihat nilai produksi yang terbesar. Lahan untuk kegiatan kehutanan, meliputi a) kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999); b) hutan tegakan (lokasi yang dianggap hutan oleh masyarakat), merupakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (masih banyak pohon); dan c) lahan yang ditanami tanaman kehutanan untuk budidaya tanaman kehutanan termasuk pembibitan. Contohnya tanaman sengon, akasia, jati, dan lain-lain. Lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS). Semua area lain pada unit usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (selain lahan pertanian dan tidak termasuk lahan tempat tinggal). Termasuk lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb. Juga termasuk lahan untuk usaha selain pertanian seperti warung, bengkel, toko dan sejenisnya yang bukan merupakan bangunan tempat tinggal. Lahan yang diperoleh dari pembelian, warisan, hibah, dan lainnya (land reform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, dan penyerahan dari program perkebunan inti rakyat). Lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya secara natural. Padang rumput ini tidak ada penanaman atau penaburan lima tahun atau lebih. Jenis padang rumput ini terdiri dari padang rumput umum dan padang rumput yang hanya digunakan oleh unit usaha terkait. Lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Tumbuhnya rumput di area tersebut terjadi karena adanya penanaman atau penaburan setiap satu sampai empat tahun sekali, atau ditanami kurang dari lima tahun. Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Lahan Pertanian (Agricultural Land) Lahan Pertanian Bukan Sawah Lahan Pertanian Pangan Semua lahan selain lahan sawah, seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya, yang digunakan untuk menanam tanaman semusim Bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan Lahan Sawah pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa
Kode Konsep (1) K01041 K01042 K01043 K01044 K01045 K01046 K01047 K01048 K01049 K01050 K01051 K01052 K01053 K01054 K01055 K01056 Nama Konsep (2) Lahan Sementara Belum Ditanami Menunggu Penanaman Lahan Sewa Lahan Tanaman Tahunan Lahan Terbangun Lahan Warisan Lahan yang Berada di Pihak Lain Lahan yang Dikuasai Lain-Lain PAD yang Sah Lalu Lintas Barang Angkutan Udara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas Pesawat Lama Menginap Lama Perjalanan Lambang Negara Indonesia Lanjut Usia (Lansia) Lantai - 385 - Definisi Konsep (3) yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija. Lahan garapan yang sedang dalam masa istirahat panjang sebelum ditanami ulang antara 1 s.d kurang atau sama dengan 5 tahun. Kondisi ini mungkin merupakan bagian dari sistem musiman usaha pertanian tersebut atau karena tanaman tidak dapat ditanam akibat lahan mengalami kerusakan karena banjir, kurangnya air, tidak adanya input produksi, atau alasan lainnya. Lahan yang berasal dari pihak lain dengan membayar sewa yang besarnya sudah ditetapkan terlebih daulu tanpa melihat besar kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa menyewa, pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi maupun risiko dari penggarapan lahannya. Lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang dapat tumbuh lebih dari satu atau dua tahun seperti tanaman hortikultura tahunan dan tanaman perkebunan tahunan. Lahan padang rumput tidak dikategorikan sebagai lahan untuk tanaman tahunan. Area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orang yang telah meninggal dunia. Meliputi lahan yang disewakan, lahan yang dibagihasilkan, lahan yang digadaikan, lahan yang diserahkan kepada pihak lain dengan bebas sewa, dan lahan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah. Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain. Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain- Lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Barang yang dibongkar dan dimuat. Satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kedatangan dan keberangkatan pesawat terbang. Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di layanan jasa akomodasi. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan yang dimulai dari wilayah asal ke wilayah tujuan hingga kembali ke wilayah asal. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.
Kode Konsep (1) K01057 K01058 K01059 K01060 K01061 K01062 K01063 K01064 K01065 K01066 K01067 K01068 K01069 K01070 K01071 Nama Konsep (2) Lapangan Olahraga Lapangan Usaha Laporan Berkelanjutan Perusahaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Laporan Penurunan Emisi GRK Tahunan Laut Laut Teritorial Layanan Hukum Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Layanan Keuangan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Layanan Perpustakaan Layanan Rehabilitasi Medis Lembaga Eksekutif - 386 - Definisi Konsep (3) Suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Penentuan lapangan usaha suatu usaha/perusahaan didasarkan pada: .1. Aktivitas dengan nilai produksi/pendapatan terbesar; 2. Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, aktivitas utama ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar; 3. Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama, aktivitas usaha ditentukan dari waktu terbanyak yang digunakan; 4. Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, aktivitas usaha ditentukan dari pernyataan responden. Penentuan lapangan usaha seorang pekerja didasarkan pada waktu terbanyak yang digunakan; jika waktunya sama, aktivitas usaha ditentukan berdasarkan pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Laporan yang tidak terbatas pada keberlanjutan laporan perusahaan itu sendiri tetapi juga informasi berkelanjutan seperti, keberlanjutan penerbitan informasi sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan atau melaporkan informasi kepada pemerintah nasional. Laporan yang berisi tentang penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. Laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan, atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Ruang perairan di muka bumi yangmenghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jalur laut selebar 12 (dua belas)mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal. Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan. Fasilitas layanan kesehatan baik Puskesmas, Klinik Pratama, RSU atau RS khusus, yang telah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Menteri Kesehatan. Lembaga dalam suatu sistem pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan Undang-Undang.
Kode Konsep (1) K01072 K01073 K01074 K01075 K01076 K01077 K01078 K01079 K01080 K01081 K01082 K01083 K01084 K01085 K01086 K01087 K01088 - 387 - Nama Konsep Definisi Konsep (2) Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional Lembaga HAM Nasional yang Compliance dengan Paris Principles Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan Lembaga Kebudayaan Lembaga Konservasi (LK) (3) Lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakakkan dan melindungi hak asasi manusia, lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur negara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judisial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional. Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia. Lembaga Kebudayaan (LK), merupakan organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berperan dalam pemajuan kebudayaan. Lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga dalam sistem pemerintahan yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga Legislatif Lembaga Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) Nonpemerintah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan teknis fungsional untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan serta telah memiliki Vocational Identification Number (VIN). Unit kerja pada instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional yang menyelenggarakan pelatihan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan akreditasi program pada pelatihan teknis, dan/atau pelatihan teknis fungsional untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Unit kerja pada instansi pembina jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri. Badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terdaftar Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program Aparatur SIpil Negara (ASN) Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Pencatatan Sipil Lembaga Pendidikan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Lembaga Penyelenggara Pelatihan ASN Unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan untuk ASN. Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA Lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Kode Konsep (1) K01089 K01090 K01091 K01092 K01093 K01094 K01095 K01096 K01097 K01098 K01099 K01100 K01101 K01102 K01103 K01104 K01105 K01106 K01107 Nama Konsep (2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Usaha Lembah Lereng Lifting Light Rail Transit (LRT) Lilin Lebah/Malam Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Terkelola Sesuai Peraturan Perundangan Limbah Cair Limbah Cair di Inlet Limbah Cair di Outlet Limbah Padat Limbah Padat Kota Lingkungan Hidup Lingkungan Sekitar Rumah/Tempat Tinggal Lintas Penyeberangan - 388 - Definisi Konsep (3) Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan. Lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Wilayah yang memiliki perbedaan eleveasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). Angkutan Perkeretaapian menggunakan Kereta Api ringan, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya. Lilin hasil penggetahan (sekresi) lebah madu atau jenis lebah lainnya. Bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan. Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah pada titik pada aliran bertubulensi tinggi agar terjadi pencampuran dengan baik, yaitu pada titik dimana limbah mengalir pada akhir proses produksi menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Air limbah pada saluran keluar air limbah di titik dimana air limbah yang mengalir sebelum memasuki badan air penerima. Sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah. Limbah padat kota termasuk limbah yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, dan perdagangan, usaha kecil, gedung perkantoran dan lembaga (sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah). Ini juga termasuk limbah besar (misal perabot lama, kasur) dan limbah dari layanan kota tertentu (misal limbah dari wadah, limbah pembersih pasar), jika dikelola sebagai sampah/ limbah. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan pada tingkat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil yang berada di bawah desa/kelurahan, misalnya RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb. Suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
- 389 - Kode Konsep (1) K01108 K01109 K01110 Nama Konsep (2) Lintas Penyeberangan Komersil Lintas Penyeberangan Perintis Listrik Non-PLN Definisi Konsep (3) Lintas penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan melalui badan usaha yang memiliki izin usaha angkutan penyeberangan. Lintas Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju; menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan. Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. K01111 Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. K01112 K01113 Literasi Litigasi Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. K01114 Local Area Network (LAN) K01115 Logistik K01116 K01117 Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah Lokasi Permukiman Transmigrasi K01118 Lokomotif K01119 Lowongan Pekerjaan K01120 Lowongan Pekerjaan Terdaftar K01121 Luar Hubungan Kerja K01122 Lumpur Tinja K01123 Madrasah Aliyah (MA) Jaringan yang menghubungkan komputer dalam area lokal seperti departemen, bangunan tunggal atau situs. Memungkinkan juga melalui jaringan nirkabel (tanpa kabel). Bagian dari rantai pasok (supply chain) yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportation),distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran (delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination). Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus. Kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah dan persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan/jenis pekerjaan yang tersedia dari pemberi kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Bagian dari lowongan pekerjaan yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja. Limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja). Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01124 Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) K01125 Madrasah Diniyah K01126 Madrasah Ibtidaiyah (MI) K01127 Madrasah Tsanawiyah (MTs) K01128 Madu K01129 Mahasiswa K01130 Majalah Ilmiah K01131 Makanan K01132 Maladministrasi K01133 Malaria K01134 Manajemen Perkotaan K01135 Manajer K01136 Mani/Semen Ternak K01137 Maritim - 390 - Definisi Konsep (3) Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional). Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (masjid, musala, rumah ataupun kantor kepala desa/lurah). Materi pembelajaran Madrasah Diniyah adalah Al-Qur'an, Hadist, fiqih/ibadah, aqidah/akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dll. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nektar. Peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Terbitan berkala mengenai ilmu pengetahuan dan isinya khususnya tentang bidang ilmu. Segala zat, apakah diproses, setengah diproses, atau mentah - yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia; termasuk minuman dan zat apa pun yang telah digunakan dalam pembuatan. Makanan juga termasuk bahan yang telah rusak dan karenanya tidak lagi layak untuk dikonsumsi manusia, tetapi, TIDAK termasuk kosmetik, tembakau, atau zat yang hanya digunakan sebagai obat. Itu tidak termasuk agen pengolahan yang digunakan sepanjang rantai pasokan makanan, misalnya, air untuk membersihkan atau memasak bahan baku di pabrik atau di rumah. Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Penyakit yang ditularkan melalui vektor, nyamuk betina anopheles yang larvanya dapat hidup dan berkembang dengan berbagai variasi tempat perindukan seperti rawa air tawar atau air asin, rawa bakau, sawah, parit berumput, tepi sungai dan sungai, dan penampungan air hujan sementara. Para pejabat, termasuk pejabat terpilih dan pegawai negeri, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kota, lintas semua sektor, seperti jalan, air, sanitasi, energi, ruang publik, sertifikat tanah, dll. Manajer merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, pemerintahan, dan organisasi lainnya, atau dari unit organisasi di dalamnya, dan merumuskan dan meninjau kembali kebijakan, hukum, ketentuan dan peraturan-peraturan. Spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan unggul yang dapat digunakan untuk proses pembuahan. Hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau.
- 391 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01138 Marka Jalan K01139 Marketplace Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. Platform jualan online popular yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai usaha. K01140 Masa Prajabatan K01141 Masalah Bisnis Masa percobaan selama satu tahun yang wajib dijalani oleh Calon Pegawai Negeri SIpil melalui proses pendidikan dan pelatihan. Permasalahan terkait dengan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. K01142 Masih Sekolah K01143 Masinis K01144 Mass Rapid Transit (MRT) K01145 Masyarakat Sipil Mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal atau nonformal (Paket A, B, atau C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta. Awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Angkutan masal perkeretaapian yang menggunakan kereta api berat, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya. Kombinasi organisasi pemerintah, non pemerintah, kelompok masyarakat, berbasis organisasi masyarakat, organisasi perwakilan regional, serikat pekerja, lembaga penelitian, badan profesional, dan kelompok lain yang mewakili minat dan keinginan anggota dan komunitas yang lebih luas. K01146 Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal menanggung biaya di pengadilan, mengakses konsultasi hukum, atau K01147 Mata Air Tak Terlindung K01148 Mata Air Terlindung K01149 Materi Pelatihan menjangkau gedung pengadilan (dikarenakan keterbatasan biaya/fisik/geografis). Sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya, dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakar, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Serangkaian panduan yang memenuhi standar atau ukuran tertentu dan dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. K01150 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) K01151 Media Sosial Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. K01152 Mediasi Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. K01153 Mediator Ketenagakerjaan K01154 Melek Aksara/Huruf Pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Kondisi seseorang (berumur >=15 tahun) yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya.
- 392 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01155 Membaca Bahan Bacaan K01156 Membayar Melebihi Ketentuan yang Berlaku K01157 Memberikan Saran/Pendapat Apabila dalam seminggu terakhir seseorang membaca minimal salah satu dari jenis bacaan berikut: koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, kitab suci, dan buku lainnya. Buku yang dibaca bisa dalam bentuk media cetak maupun media elektonik/digital. Apabila masyarakat pengguna layanan membayar biaya pelayanan di atas ketentuan yang telah ditentukan kepada petugas layanan publik. Menyampaikan sudut pandang/gagasan/ide mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam pertemuan/rapat. K01158 Menara Suar Sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukan para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah Negara. K01159 Mencuci Tangan dengan Sabun dan Air Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan K01160 Mendengarkan Siaran Radio K01161 Menetap intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran. Apabila seseorang mengarahkan pendengarannya pada materi yang disiarkan di radio atau meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran radio, sehingga ia dapat mengikuti, mengerti, atau menikmatinya. Bertempat tinggal tetap atau bermukim. K01162 Mengakses Internet K01163 Mengakses Layanan Rehabilitasi K01164 Menggunakan Internet K01165 Menghadiri Upacara Adat K01166 Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet dan hanya melanjutkan permainan saja termasuk dalam mengakses internet. Contoh: seorang anak yang bermain games online tetapi log in (membuka internet) dibukakan oleh orang tuanya/orang lain. Penyalah guna zat, termasuk narkotika dan alkohol yang telah mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, media sosial, game online, dll. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) koneksi internet. Siapapun dianggap menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan koneksi. Jika responden datang ke suatu upacara/acara (perkawinan, kematian, dll) yang di dalamnya terdapat unsur adatnya dan melihat upacara adat tersebut baik sebagian ataupun keseluruhan dari prosesi upacara adat. Partisipasi/keikutsertaan (terlibat aktif) seseorang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggal yang masih dalam lingkup RT/RW/dusun/desa, dimana dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi secara langsung antar anggota masyarakat. Seseorang yang datang/berkunjung ke situs peninggalan sejarah/warisan budaya dalam rangka penelitian, pendidikan, atau rekreasi. Peninggalan sejarah/warisan budaya yang dimaksud adalah yang terdapat di Indonesia. K01167 Mengunjungi Museum/Situs Peninggalan Sejarah
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01168 Mengunjungi Perpustakaan K01169 Menonton atau Menikmati Pertunjukan atau Pameran Seni K01170 Menonton Siaran Televisi K01171 Menyelenggarakan Upacara Adat K01172 Merek K01173 Merokok K01174 Mesin Pendukung K01175 Mesin Produksi Utama K01176 Metode Kontrasepsi Modern K01177 Metode Pembelajaran K01178 Metode Pengumpulan Data Door-to- Door K01179 Metode Pengumpulan Data Snowball K01180 Migran K01181 Migran Internasional K01182 Migran Risen K01183 Migran Seumur Hidup - 393 - Definisi Konsep (3) Apabila seseorang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan untuk meminjam, mengembalikan, maupun memperoleh informasi atau mencari literatur/bahan pustaka dari koleksi (buku dan bahan terbitan lainnya) yang dimiliki oleh perpustakaan. Apabila seseorang meluangkan waktu (baik berniat maupun tidak) untuk menonton pertunjukan atau pameran seni, baik dengan membayar ataupun tidak, baik di tempat khusus pertunjukan ataupun tidak, seperti menonton pertunjukan seni di pusat perbelanjaan atau di tempat resepsi pernikahan. Apabila seseorang mengarahkan perhatian pada tayangan siaran televisi atau meluangkan waktu untuk menonton tayangan siaran televisi, sehingga ia dapat mengerti atau menikmati acara yang ditayangkan. Jika responden menyelenggarakan/mengadakan suatu upacara/acara (perkawinan, kematian, dll) yang di dalamnya terdapat unsur adat baik sebagian maupun keseluruhan dari prosesi upacara adat dan dihadiri setidaknya oleh tetangga sekitarnya. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Aktivitas membakar tembakau maupun cerutu kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa; setiap hari maupun kadang-kadang. Perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam, yang mendukung kerja mesin utama dalam proses produksi. Perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam, yang paling pokok atau dominan digunakan dalam proses produksi. Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat. Cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada peserta didik melalui sebuah kegiatan belajar mengajar. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh unit observasi dalam setiap enumeration area sampling. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi hanya unit observasi yang teridentifikasi sebagai unit observasi yang eligible. Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah administratif dan telah tinggal atau bermaksud tinggal satu tahun atau lebih. Seseorang yang tinggal atau menetap di luar negeri lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap. Penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. Penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01184 Migrasi K01185 Mini Market K01186 Minyak Bumi K01187 Mitra Konservasi K01188 Mitra Penyelenggara JKP K01189 Mobil Barang K01190 Mobil Bus atau Bus K01191 Mobil Bus Umum K01192 Mobil Penumpang K01193 Mobil Penumpang Bukan Sedan K01194 Mobil Penumpang Sedan K01195 Mobil Penumpang Umum K01196 Moda Angkutan Utama K01197 Modal Kerja K01198 Modal Tetap K01199 Modal/Ekuitas K01200 Mogok Kerja K01201 Muat Barang K01202 Musyawarah - 394 - Definisi Konsep (3) Perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap. Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m2. Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit , dan bitumen yang diperoleh dari proses pertambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau cadangan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Informasi yang menunjukkan suatu lembaga pelatihan kerja merupakan lembaga mitra penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui platform Sisnaker (diinput oleh administrator kelembagaan pusat). Kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu limaratus) kilogram. Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran. Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu limaratus) kilogram. Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi. Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi. Mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran. Moda angkutan yang paling jauh digunakan dalam perjalanan. Rencana pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan dalam satu turnover (satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali)). Barang yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan nilainya signifikan. Modal atau ekuitas merupakan bukti kepemilikan dari suatu usaha yang dapat diperjualbelikan. Tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. a. Untuk Angkutan Kereta Api: Barang yang dimuat ke kereta api untuk diangkut . b. Untuk Angkutan Laut: Barang yang dimuat ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri. c. Untuk Angkutan Udara: Barang yang dimuat ke pesawat untuk diangkut ke bandara tujuan di Indonesia atau ke luar negeri. Pengambilan keputusan berdasarkan pembahasan bersama (musyawarah) dengan maksud mencapai penyelesaian masalah dengan persetujuan semua pihak (mufakat).
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01203 Nakhoda K01204 Nama Orang K01205 Nameplate Capacity K01206 Narapidana K01207 Narapidana Bebas K01208 Narkotika K01209 Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) K01210 Naskah Kuno K01211 National Strategy for Development of Statistics (NSDS) K01212 Negara K01213 Negara Berkembang K01214 Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries) K01215 Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) K01216 Negara Penempatan K01217 Nelayan K01218 Nelayan Buruh K01219 Nelayan Kecil - 395 - Definisi Konsep (3) Salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). Output maksimum generator / pembangkit atau peralatan produksi tenaga listrik lainnya dalam kondisi yang ditentukan oleh pabrikan dan biasanya ditunjukkan pada pelat nama yang terpasang secara fisik ke generator. Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang bebas atau telah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkoba terbagi menjadi empat kelompok, mencakup kelompok Cannabis, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Opiad , dan Tranquilizer. Semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem statistik. Strategi Nasional Pengembangan Statistik menetapkan prioritas statistik dalam jangka menengah dan panjang untuk memenuhi peningkatan permintaan akan informasi dari pemerintah dan pengguna data lainnya. 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries). Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US$/ tahun perkapita. Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US$/ tahun perkapita. Negara penempatan pekerja migran asal Indonesia. Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan. Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 5 GT maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01220 Nelayan Pemilik K01221 Nelayan Tradisional K01222 Nelayan yang Terlindungi K01223 Nepotisme K01224 Neraca Air K01225 Nilai K01226 Nilai Lifting K01227 Nilai Produksi K01228 Nilai Tambah K01229 Nomor Induk Kependudukan (NIK) K01230 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) K01231 Nomor Telepon K01232 Non Litigasi K01233 Non Migas K01234 Nonperforming Loans K01235 Nonperforming Loans to Total Gross Loans K01236 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan K01237 Notifikasi Kosmetika K01238 Obat - 396 - Definisi Konsep (3) Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temumn sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Keseimbangan antara kebutuhan air dengan jumlah air yang tersedia. Harga dalam arti taksiran harga. Taksiran harga sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point) yang sudah dilakukan rekonsiliasi dan verikasi sebanyak transaksi dalam suatu periode tertentu. Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain. Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya intermediate input (biaya antara). Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang. Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor telepon yang dapat dihubungi. Penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan. Diluar gas dan minyak bumi (tentang barang produksi, dan sebagainya) yang tidak tergolong gas dan minyak bumi. Kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancer, diragukan atau macet, sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya. Indikator proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit. Aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan kelautan dan perikanan. Persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar kosmetika. Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01239 Obat Esensial K01240 Obat Generik K01241 Obat Generik Bermerek K01242 Obat Generik Pertama K01243 Obat Herbal Terstandar K01244 Obat Keras K01245 Obat Tradisional K01246 Obesitas (gemuk/sangat gemuk) K01247 Objek Daya Tarik Wisata K01248 Objek Kebahasaan K01249 Objek Kesastraan K01250 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) K01251 Objek Vital K01252 Official Development Assistant (ODA) K01253 Olahraga K01254 Olahraga Tradisional K01255 Omzet K01256 Online/Daring - 397 - Definisi Konsep (3) Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Obat dengan nama sesuai International Nonproprietary Names Modified yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) atau nama yang ditetapkan dalam program kesehatan nasional. Obat dengan nama dagang yang mengandung Zat Aktif dengan Komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan Obat originator yang sudah disetujui di Indonesia. Obat generik yang pertama didaftarkan di Indonesia dengan Zat Aktif sama dengan Obat originator yang disetujui di Indonesia. Produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi. Obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebih (eksesif), biasanya menggunakan ukuran berat badan menurut tinggi badan dibandingkan tinggi badan >2 standar WHO 2005. Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sasaran utama dalam pengembangan, pembinaan, pelindungan, penguatan, dan pemberdayaan bahasa, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia di dunia internasional. Sasaran utama dalam pengembangan, pembinaan, pelindungan, penguatan, dan pemberdayaan sastra. Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendampatan negara yang bersifat strategis. Bantuan yang mengalir ke negara dan wilayah dalam daftar DAC dari penerima ODA dan ke lembaga-lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah daerah, atau oleh lembaga eksekutif, dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen). Segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga asli dari berbagai daerah di Indonesia. Contoh olahraga tradisional adalah pencak silat, balap sapi/kerbau/kuda, sepak takraw, olahraga dayung, dll. Uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual; atau pendapatan kotor, belum dikurangi pembayaran beban atau biaya - biaya lainnya dalam bisnis. Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
- 398 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01257 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). K01258 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji K01259 Optic Distribution Point (ODP) K01260 Orang Miskin K01261 Orang Tua material. Tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar. Orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. K01262 Order Bahan Bangunan/Material oleh Banyaknya pemesanan bahan bangunan oleh perusahaan. Perusahaan K01263 Organisasi K01264 Organisasi Internasional K01265 Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Suatu sistem perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu, baik formal (berbadan hukum) maupun tidak. Kegiatan suatu organisasi biasanya dibingkai dalam suatu keanggotaan dan kepengurusan (memiliki ketua, sekretaris dan bendahara) dan memiliki aturan-aturan tertentu. Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi di masyarakat yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau sekolah dari seseorang. Seseorang terdaftar dalam keanggotaan organisasi jika yang bersangkutan mendaftar menjadi anggota. Keanggotaan di dalam organisasi seperti KORPRI, OSIS, BEM, dan PGRI tidak dianggap sebagai anggota organisasi karena keanggotaannya otomatis atau tidak mendaftar. Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. K01266 Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) K01267 Organisme Perikanan K01268 Other Official Flows (OOF) K01269 Otonomi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Hak-hak Reproduksi Segala jenis organisme/mahluk hidup yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan, termasuk didalamnya yaitu 1. pisces (ikan bersirip); 2. crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya); 3. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya); 4. coelentarata (ubur-ubur dan sebangsanya); 5. echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya); 6. amphibi (kodok dan sebangsanya); 7. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya); 8. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); 9. algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di adalam air); 10. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Bantuan lainnya (tidak termasuk kredit ekspor dari pemerintah) didefinisikan sebagai transaksi oleh sektor pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai penerima ODA. Seorang perempuan dianggap memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi dan berdaya dalam menggunakan hak reproduksinya jika mereka (1) memutuskan perawatan kesehatan untuk diri mereka sendiri, baik sendiri maupun bersama dengan suami/pasangannya; (2) memutuskan untuk menggunakan/tidak menggunakan kontrasepsi, baik sendiri maupun bersama dengan suami/pasangannya; dan (3) dapat mengatakan "TIDAK" kepada suami/pasangannya jika mereka tidak mau melakukan hubungan seksual.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01270 Output Tahap Perencanaan K01271 Padi Hibrida K01272 Padi Inhibrida K01273 Pagar K01274 Pagar Kawasan Industri K01275 Pajak Atas Produk K01276 Pajak Daerah K01277 Pakan Ternak Campuran K01278 Pakan Ternak Industri K01279 Pakan Ternak Non Industri K01280 Palawija K01281 Pandangan Kondisi Usaha K01282 Panen K01283 Pangan Olahan K01284 Pariwisata Berkelanjutan K01285 Parkir K01286 Parlemen K01287 Partikulat Halus PM 10 K01288 Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan - 399 - Definisi Konsep (3) Daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Padi yang merupakan keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inhibrida homozigot. Turunan pertama dan seterusnya dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida. Padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Sesuatu yang digunakan untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) area pekarangan, tanah, rumah, kebun, kawasan, dan sebagainya. Fasilitas kawasan industri yang berfungsi untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) area kawasan industri. Pajak yang dikenakan pada setiap barang dan jasa yang diproduksi. Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pakan ternak yang menggunakan 10 persen pakan berasal dari biomassa hasil sampingan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan kurang dari 90 persen pemakaian pakan konsentrat/pakan pabrikan termasuk pakan olahan seperti silase, hay, dan self mixing seperti pakan komplit. Pakan ternak yang menggunakan minimal 90 persen pakan berasal dari pakan konsentrat/pakan pabrikan. Pakan ternak yang kurang dari 10 persen pakan yang digunakan berasal dari pakan konsentrat/pakan pabrikan dan menggunakan lebih dari 90 persen pakan berasal dari kebunl/padang rumput, biomassa hasil samping tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan. Tanaman selain padi yang biasa ditanam di sawah atau di ladang/tegalan, seperti jagung, kedelai, kacang, ubi kayu, ubi jalar. Persepsi perusahaan terhadap kondisi usahanya dalam beberapa waktu kedepan. Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Kendaraan berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron. Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara. NAB PM10 sebesar 150 mcgram/m3. Jika nilai PM10 melewati ambang batas tersebut, maka kualitas udara tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sehat. Secara harfiah partistipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01289 Partisipasi Sekolah K01290 Pasangan Usia Subur (PUS) K01291 Pasar K01292 Pasar dengan Bangunan Permanen K01293 Pasar dengan Bangunan Semi Permanen K01294 Pasar Rakyat K01295 Pasar Tanpa Bangunan K01296 Pasca Rehabilitasi K01297 Paten K01298 Pedagang eceran K01299 Pedagang Grosir K01300 Pegawai Negeri Sipil K01301 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 400 - Definisi Konsep (3) dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui press statement, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pendidikan yang setara dengan itu. Jenjang pendidikan dasar meliputi SD/MI/Paket A/sederajat dan SMP/MTs/Paket B/sederajat. Kemudian, jenjang pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/sederajat, sedangkan jenjang pendidikan tinggi adalah Pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid. Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen. Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding. Tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pasar Rakyat juga didefinisikan sebagai suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar yang tidak berada dalam bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll). Kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pelaku usaha perdagangan yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen akhir. Pada publikasi ini konsumen dari pedagang eceran sesuai dengan definisi pada KBLI 2015,yakni perorangan atau rumah tangga. Pelaku usaha perdagangan yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01302 Pegunungan K01303 Pejabat Administrator K01304 Pejabat Pengawas K01305 Pekebun K01306 Pekerja K01307 Pekerja Anak K01308 Pekerja Komuter K01309 Pekerja Kontrak K01310 Pekerja Migran Indonesia K01311 Pekerja Migran Risen K01312 Pekerja Outsourcing K01313 Pekerja Rumah Tangga (PRT) K01314 Pekerja Sektor Informal K01315 Pekerja Setengah Penganggur K01316 Pekerja Sirkuler K01317 Pekerja Tetap K01318 Pekerja Tidak Tetap/Harian K01319 Pekerjaan Bawah Air K01320 Pekerjaan Utama K01321 Pelabuhan - 401 - Definisi Konsep (3) Pegunungan didefinisikan sesuai dengan klasifikasi UNEP-WCMC yang mengidentifikasi berdasarkan ketinggian, kemiringan, dan rentang ketinggian lokal seperti yang dijelaskan oleh Kapos et al. (2000). Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah. Petani yang melakukan usaha tani di bidang perkebunan. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: (1) bentuk bentuk terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten/kota. Pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku di perusahaan. Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dan tempat tinggalnya pada saat pencacahan berbeda wilayah administratif dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. Pekerja yang biasanya mempunyai ketrampilan/keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik yang dibayar langsung atau tidak langsung oleh usaha/perusahaan. Pekerja ini diperoleh dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Penduduk usia kerja yang bekerja selama kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah penganggur terpaksa). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap minggu atau setiap bulan (kurang dari satu tahun) antara tempat tinggal dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten/kota. Pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon (termasuk pemilik). Pekerja dibayar yang tidak terikat secara tetap dengan perusahaan/usaha, mereka hanya bekerja selama pekerjaan/proyek dan setelah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja. Pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air. Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak atau memberikan penghasilan terbesar, jika sama besar maka pekerjaan utama mengikuti pengakuan responden. Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01322 Pelabuhan Laut K01323 Pelabuhan Pengumpan K01324 Pelabuhan Pengumpul K01325 Pelabuhan Perikanan K01326 Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan K01327 Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul K01328 Pelabuhan Utama K01329 Pelabuhan yang Diusahakan K01330 Pelabuhan yang Tidak Diusahakan K01331 Pelaksana Pelayanan Publik K01332 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja K01333 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar K01334 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri K01335 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang - 402 - Definisi Konsep (3) penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan. Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten. Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan yang dikelola secara komersial oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk memberikan fasilitas pelayanan yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan lain-lain. Pelabuhan laut yang dikelola oleh unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Perhubungan yang pembinaan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas dan fungsi dari pelabuhan ini sama dengan pelabuhan yang diusahakan, tetapi fasiltas yang dimiliki belum selengkap pelabuhan yang diusahakan. Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta berbadan hukum. Perbandingan rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur dasar kawasan industri hingga akhir periode pelaporan. Realisasi ketersediaan infrastruktur industri untuk kawasan industri hingga akhir periode pelaporan. Realisasi rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri hingga akhir periode pelaporan.
- 403 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01336 Pelaku Usaha Obat dan Makanan K01337 Pelaku Usaha Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Obat dan Makanan. Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. K01338 Pelaku/Pendukung Seni K01339 Pelampung Suar K01340 Pelanggaran Tenaga kebudayaan yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tidak ada batasan jumlah pelaku/pendukung seni, asalkan dapat menghasilkan suatu karya, dilakukan di suatu tempat khusus, dan bisa dinikmati orang lain. Sarana bantu navigasi pelayaran apung dan mempunyai jarak tampak lebih kurang dari 6 (enam) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukan kepada para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. K01341 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau K01342 Pelanggaran Keamanan Ketertiban K01343 Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) K01344 Pelatihan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola BUM Desa agar mampu mengelola usaha secara profesional. Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan sikap kerja kepada gabungan dari dua atau lebih desa yang sama-sama membangun Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola bisnis dengan efektif dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Pemberian bekal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi calon transmigran. K01345 Pelatihan Calon Transmigran K01346 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) K01347 Pelatihan Desa Wisata K01348 Pelatihan Fungsional PNS K01349 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang yang diperuntukan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami sistem, tata kelola, dan pengintegrasian pembangunan desa wisata. Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelompok masyarakat desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)atau Pegawai Non-PNS. K01350 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01351 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I K01352 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi K01353 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) K01354 Pelatihan peningkatan produktivitas K01355 Pelatihan Sosial Kultural K01356 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator K01357 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas K01358 Pelaut K01359 Pelayanan Antenatal K01360 Pelayanan Dasar K01361 Pelayanan Kesehatan K01362 Pelayanan Kesehatan ODGJ K01363 Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi K01364 Pelayanan Masa Sebelum Hamil K01365 Pelayanan Neonatal - 404 - Definisi Konsep (3) Pelatihan struktural kepemimpinan madya yang dikuti pejabat pimpinan tinggi atau non-Pegawai ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi, dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I . Pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Proses pembelajaran non formal dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat di bidang LHK. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam menyediakan tenaga kerja terampil, disiplin dan produktif yang mengacu pada prinsip-prinsip produktivitas dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja serta terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan. Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural (pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip) untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan/atau pengembangan karier. Pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan administrator. Pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas. Setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar kuantitas dan kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan. Standar kuantitas pelayanan antenatal yaitu 4 kali selama periode kehamilan (K4). Standar kualitas pelayanan antenatal memenuhi 10 T yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tata laksana/penanganan kasus, dan temu wicara (konseling). Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder. Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan untuk menjalani kehamilan yang sehat. Pelayanan ini juga ditujukan kepada laki-laki karena kesehatan laki-laki juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan standar kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan. Standar kuantitas untuk pelayanan neonatal dilakukan minimal 3 kali selama periode neonatal, yaitu kunjungan neonatal pertama (KN1) pada 6-48 jam setelah kelahiran, kunjungan neonatal kedua (KN2) pada 3-7 hari setelah kelahiran, dan kunjungan neonatal ketiga (KN3) pada 8-28 hari setelah kelahiran. Standar kualitas
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01366 Pelayanan Pasca Persalinan K01367 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja K01368 Pelayanan Publik K01369 Pelayaran K01371 Pelayaran-Perintis K01372 Pelecehan Seksual K01373 Pemagangan K01374 Pemagangan Dalam Negeri K01375 Pemagangan Luar Negeri - 405 - Definisi Konsep (3) untuk pelayanan neonatal meliputi: - Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic, dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). - Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan, dan penanganan serta rujukan kasus neonatal komplikasi. Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu selama masa nifas (6 jam sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Pelayanan pasca persalinan terintegrasi merupakan pelayanan yang bukan hanya terkait pelayanan kebidanan tetapi juga terintegrasi dengan program-program lain yaitu dengan program gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi, jiwa dan lain lain. Sedangkan pelayanan pasca persalinan yang komprehensif merupakan pelayanan pasca persalinan yang diberikan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (termasuk laboratorium), pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, tata laksana kasus, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), dan rujukan bila diperlukan. Kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim Pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual. Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01376 Pemanduan Navigasi-Pelayaran K01377 Pemanfaatan Produksi Pertanian K01378 Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar K01379 Pemasaran K01380 Pemasaran Media Sosial K01381 Pemasukan Hasil Ternak K01382 Pemasukan Ternak K01383 Pembangkit Listrik yang Dimiliki Perusahaan K01384 Pembangunan K01385 Pembangunan Berkelanjutan K01386 Pembangunan Manusia K01387 Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan K01388 Pembatasan Kegiatan Keagamaan K01389 Pembayaran K01390 Pembela HAM K01391 Pembenihan Ikan K01392 Pembenihan Tanaman - 406 - Definisi Konsep (3) pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Pemanfaatan hasil pertanian dengan tujuan baik seluruhnya dijual, sebagian besar dijual dan sisanya dikonsumsi sendiri, sebagian besar dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual, maupun seluruhnya dikonsumsi sendiri. Penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Pemasaran Elektronik yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan produk. Kegiatan mendatangkan hasil ternak (pembelian dan/atau penambahan lain misalnya bantuan ternak), baik yang berasal dari luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri. Kegiatan mendatangkan ternak (pembelian dan/atau penambahan lain misalnya bantuan ternak), baik yang berasal dari luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri. Besaran pembangkit listrik yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Proses, cara, perbuatan membangun. Pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Adanya prosedur administratif yang berbelit/mempersulit bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Kegiatan ibadah yang dimaksud adalah yang bersifat peribadatan, seperti sholat, misa, kebaktian, dsb, maupun seremonial keagamaan seperti sunatan, ngayah, peringatan tujuh hari dan seribu hari kematian, dsb. Proses, cara, perbuatan memberikan uang untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya. Orang dan/atau sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai. Kegiatan membiakkan ikan dalam media baik air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budidaya pembesaran. Kegiatan penyemaian dan pengembangan bibit untuk ditanam.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01393 Pembentukan muka tanah (cut&fill) K01394 Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam K01395 Pemberdayaan Perempuan K01396 Pemberi bantuan hukum K01397 Pemberi Kerja K01398 Pembesaran Ikan K01399 Pembesaran Ikan di Air Laut K01400 Pembesaran Ternak Betina (Rearing) K01401 Pembibitan Tanaman K01402 Pembibitan Ternak K01403 Pembudi Daya Ikan K01404 Pembudi Daya Ikan Kecil K01405 Pembudidayaan ikan K01406 Pembudidayaan Ikan Hias K01407 Pembunuhan K01408 Pemegang Saham K01409 Pemerasan (Extortion) - 407 - Definisi Konsep (3) Besaran lahan yang masih dalam proses pengerjaan tanah dalam rangka pembangunan kawasan industri berdasarkan luas lahan (site development) yaitu yang telah dilakukan pelandaian (grading) untuk pembangunan kaveling, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan/atau sarana penunjang. Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Semua kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol. Kegiatan memelihara dan atau membesarkan ikan dalam media air laut berupa benih ikan/gelondongan hingga mencapai umur, bentuk dan ukuran tertentu yang peruntukannya untuk konsumsi. Usaha pemeliharaan/pembesaran anak/pedet sapi perah betina sampai menjadi dara bunting atau dara siap bunting untuk kemudian dijual dan anak ayam ras petelur/ayam kampung petelur/itik petelur sampai menjadi pullet (siap berproduksi). Kegiatan penyemaian dan pengembangan bibit untuk ditanam. usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anakan, bakalan (ternak muda) yang mewarisi sifat-sifat unggul dengan cara-cara pemuliaan ternak (seleksi). Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, Ikan air payau, dan ikan air laut, termasuk pembudidaya yg masih melakukan usaha budidaya ikan pada saat pendataan termasuk pembudidaya yg sudah selesai panen atau dalam masa persiapan untuk masa tanam berikutnya. Pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi. Kejahatan dengan sengaja membunuh seseorang. Seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Permintaan pemberian pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01410 Pemeriksaan Keuangan Negara K01411 Pemerintah Daerah K01412 Pemerintah Pusat K01413 Pemilik Lahan Budi Daya K01414 Pemilik Tambak Garam K01415 Pemilu yang Bebas dan Adil K01416 Pemimpin K01417 Pemimpin yang Berbeda Agama atau Kepercayaan K01418 Pemimpin yang Berbeda Suku Bangsa K01419 Pemohon Bantuan Hukum K01420 Pemotongan Ternak Tercatat K01421 Pemotongan Ternak Tidak Tercatat K01422 Pemuda K01423 Pemustaka K01424 Penampungan Sementara Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) K01425 Penampungan Sementara Limbah Padat Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) K01426 Penanaman Modal K01427 Penanaman Modal Asing (PMA) K01428 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - 408 - Definisi Konsep (3) Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menterinya. Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman. Pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara. Orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin atau menuntun. Cakupan pemimpin mulai dari tempat bekerja/lembaga tempat belajar. Pemimpin yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dengan responden. Misalnya responden beragama Konghucu, maka agama lain adalah Islam, Katholik, Kristen, dsb. Pemimpin yang berasal dari suku yang berbeda dengan responden. Misalnya responden adalah Suku Banjar (Kalimantan), maka suku bangsa lainnya adalah Suku Jawa, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Badui, dsb. Orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPH-U) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Seseorang yang berumur 16 sampai 30 tahun. Pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Fasilitas yang berfungsi untuk menampung limbah padat B3 dari perusahaan industri sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. Fasilitas yang berfungsi untuk menampung limbah pada non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari perusahaan industri sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah non B3, Pemanfaatan Limbah non B3, dan/atau Penimbunan Limbah non B3. Bentuk kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01429 Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Climate Budget Tagging) K01430 Penanganan Khusus pada Kecelakaan K01431 Penanganan Limbah Padat Perkotaan K01432 Penanganan Pengaduan K01433 Penanganan Pengaduan Masyarakat K01434 Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Perempuan K01435 Penanganan Sampah K01436 Penanggulangan Filariasis K01437 Penanggung Jawab K01438 Penangkapan Benih Ikan K01439 Penangkapan Ikan K01440 Penataan Bangunan dan Lingkunan (PBL) K01441 Pencari Kerja Terdaftar K01442 Pencatatan Pernikahan K01443 Pencegahan Maladministrasi - 409 - Definisi Konsep (3) Proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penanganan kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia dengan kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu, dan/atau lokasi kejadian peristiwa berada pada wilayah yang sulit dijangkau. Upaya penanganan limbah padat domestik di rumah sakit yang memenuhi standar untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, kenyamanan dan keindahan yang ditimbulkan. Proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan untuk untuk merespon suatu pengaduan/penyampaian laporan yang mengandung informasi atau indikasi pelanggaran. Penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap orang sebagai Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya kepada Inspektorat Jenderal mengenai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada masyarakat dan korupsi. Semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi (microfilaria rate) serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan Filariasis di suatu wilayah. Orang yang bertanggung jawab menjalankan usaha/perusahaan. Suatu kegiatan penangkapan benih ikan yang dilakukan di laut maupun di perairan darat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dan menanggung risiko usaha. Produk dari penangkapan benih digunakan untuk input pada kegiatan budidaya pembesaran ikan. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. Bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. Kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Proses, cara, atau tindakan yang dilakukan secara aktif melalui deteksi, analisis, dan perlakuan pelaksanaan saran agar maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01444 Pencemaran Udara K01445 Pencucian Uang K01446 Penculikan K01447 Pencurian dengan Kekerasan K01448 Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan K01449 Pendanaan Usaha K01450 Pendapatan K01451 Pendapatan Asli Daerah K01452 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya K01453 Pendapatan Bruto K01454 Pendapatan Daerah K01455 Pendapatan Dana Darurat K01456 Pendapatan Hibah K01457 Pendapatan Individu - 410 - Definisi Konsep (3) Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahanyang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Membawa seseorang pergi secara ilegal dengan paksa, biasanya untuk meminta uang dengan imbalan membebaskan mereka. Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Proses peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku utama/pelaku usaha melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh penyuluh Kelautan dan Perikanan. Modal kerja dan investasi yang diberikan oleh lembaga keuangan pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pembiayaan usaha produktif. Penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas dan dikenal dengan sebutan yang beragam mencakup penjualan, fee, bunga, dividen, royalti dan sewa. Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Pendapatan bruto terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional/lainnya dalam periode tertentu. Penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas. Pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1) Untuk jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dan 2) Untuk lembur. Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01458 Pendapatan Pajak Dalam Negeri K01459 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional K01460 Pendapatan Pemerintah K01461 Pendapatan Rumah Tangga K01462 Pendapatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) K01463 Pendapatan Transfer K01464 Pendapatan Transfer Desa K01465 Pendapatan Usaha (Nilai Kontrak dan Pendapatan Lainnya) K01466 Pendayagunaan Sumber Daya Air K01467 Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD) K01468 Pendidikan Formal K01469 Pendidikan Informal K01470 Pendidikan Kesetaraan K01471 Pendidikan Menengah K01472 Pendidikan Nasional K01473 Pendidikan Nonformal K01474 Pendidikan Profesi - 411 - Definisi Konsep (3) Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pendapatan negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Seluruh disposable income rumah tangga, yang terdiri atas total pendapatan (setelah dikurangi pajak), gaji pokok dan denda. Total pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari properti, pendapatan dari produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri, transfer yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, serta transfer yang diterima dalam bentuk layanan. Pendapatan aktual yang diterima untuk bulan terakhir di pekerjaan pertama di negara tujuan, termasuk bonus dan penghasilan lainnya (misalnya untuk kerja lembur). Penyesuaian harus dilakukan untuk setiap pengurangan pajak negara tujuan dan sosial kontribusi keamanan, serta untuk setiap pengurangan upah yang dilakukan untuk memulihkan biaya rekrutmen awalnya dibayar oleh majikan. Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Penerimaan desa yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan, misalnya jual beli barang maka hasil penjualan barang akan masuk sebagai pendapatan. Selain itu kegiatan pemberian jasa kepada orang lain, maka akan masuk pada pendapatan usaha. Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal, misalnya kursus, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 412 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01475 Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development) Upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. K01476 Penduduk K01477 Penduduk dalam Kategori Usia Muda Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun. K01478 Penduduk dewasa Penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin. K01479 Penduduk Miskin K01480 Penduduk Rentan Miskin K01481 Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari K01482 Peneliti K01483 Penelitian Penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan, namun belum mampu masuk dalam kelompok kelas menengah, sehingga mudah berubah menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap). Para profesional yang terlibat dalam konsepsi atau penciptaan pengetahuan baru. Mereka melakukan penelitian dan meningkatkan atau mengembangkan konsep, teori, model, teknik instrumentasi, perangkat lunak atau metode operasional. Peneliti juga merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. Kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. K01484 Penelitian Kemasyarakatan K01485 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan K01486 Penempatan Tenaga Kerja pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan. Proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. K01487 Penempatan TKI K01488 Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan. Berdasarkan perspektif ekologi, pendekatan berbasis ekosistem mempertimbangkan hubungan antara organisme hidup, habitat, kondisi fisika dan kimia dari ekosistem, yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan ekologi, keanekaragaman hayati dan Kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan perspektif pengelolaan, pendekatan
- 413 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01489 Penerbangan K01490 Penerima Bantuan Hukum K01491 Penerima Bantuan Iuran (PBI) berbasis ekosistem juga mengacu pada strategi pengelolaan yang terpadu dari sistem sosial-ekologi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi serta menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. K01492 Penerima Program Perlindungan Sosial Program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah untuk masyarakat miskin seperti K01493 Penerimaan Devisa dari Ekspor bantuan tunai terkait, Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), kredit usaha, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan. Penerimaan negara dari hasil perdagangan TSL ke luar negeri. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar K01494 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas K01495 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pungutan yang dilakukan atas pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TSL). Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar K01496 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pungutan yang dilakukan atas pelaksanaan kegiatan wisata alam di dalam kawasan konservasi. Wisata Alam K01497 Penerimaan Perpajakan K01498 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah K01499 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat K01500 Penerimaan Transaksi Berjalan Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan dari transaksi ekspor barang dan jasa dan penerimaan pendapatan primer dan sekunder. K01501 Penetasan Ternak K01502 Pengadilan Negeri Ternak yang ditetaskan dalam kondisi hidup dan menunjukan tanda-tanda kehidupan, antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak. Pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum. K01503 Pengaduan Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 414 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01504 Pengaduan Masyarakat K01505 Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) K01506 Pengalaman Bekerja di Luar Negeri K01507 Pengaman Pantai K01508 Pengamanan Kawasan Hutan atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara. Bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada aparatur pemerintah berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mencatat informasi penduduk yang pernah bekerja di luar negeri selama lima tahun terakhir dan saat ini sudah kembali dan tinggal di Indonesia. Upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi. Usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak- hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dan Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.Upaya pencegahan dan Penanggulangan perusakan hutan. K01509 Pengamanan limbah cair rumah tangga Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan K01510 Pengangguran K01511 Penganiayaan K01512 Pengasuh K01513 Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air K01514 Pengawas Ketenagakerjaan K01515 Pengelola Usaha Pertanian dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan memenuhi kriteria: (1) aktif mencari pekerjaan, (2) sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan. Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga. Perjanjian bilateral atau multilateral atau konvensi atau pengaturan formal lainnya antara negara yang mengatur kerangka kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pengaturan kerjasama dianggap operasional apabila kriteria berikut terpenuhi; (a) adanya lembaga bersama, mekanisme bersama atau komisi untuk kerjasama lintas batas; (b) adanya komunikasi resmi yang dilakukan antar negara secara berkala (minimal satu tahun sekali) dalam bentuk pertemuanpertemuan, baik politis maupun teknis; (c) memiliki tujuan dan strategi bersama, rencana pengelolaan bersama, atau rencana aksi yang disepakati oleh kedua negara; (d) adanya pertukaran data dan informasi secara berkala (minimal satu tahun sekali). Pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).
- 415 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01516 Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. K01517 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS K01518 Pengelolaan Kualitas Air K01519 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) K01520 Pengelolaan Limbah Cair dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Upaya penanganan limbah yang berwujud cair yang berasal dari proses produksi perusahaan industri. K01521 Pengelolaan Limbah Industri Upaya penanganan limbah yang berasal dari proses produksi perusahaan industri. K01522 Pengelolaan Limbah Padat Upaya penanganan limbah yang berwujud padat yang berasal dari proses produksi perusahaan industri. K01523 Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem K01524 Pengelolaan Sampah Sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan, dll) dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. K01525 Pengelolaan Sumber Daya Air K01526 Pengeluaran Hasil Ternak K01527 Pengeluaran kegiatan research and Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kegiatan mengirimkan hasil ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain), baik yang keluar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan (research and development). development K01528 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) K01529 Pengeluaran Lainnya K01530 Pengeluaran Pekerja Pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain untuk pekerja, sewa dan kontrak, logistisk, serta penelitian dan pengembangan. Pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan untuk pekerja produksi dan pekerja lainnya. K01531 Pengeluaran Pemerintah K01532 Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan K01533 Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Pengeluaran oleh sektor pemerintah termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang berada di bawah judul pembelian pemerintah dan termasuk pengeluaran yang tidak untuk barang dan jasa, yang disebut pembayaran transfer. Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945).
- 416 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01534 Pengeluaran Pemerintah untuk Perlindungan Sosial K01535 Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pertanian K01536 Pengeluaran Rumah Tangga K01537 Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan K01538 Pengeluaran Ternak Meliputi: 1. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN. 2. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN. Meliputi pengeluaran untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum, serta pengeluaran subsidi untuk pertanian (antara lain pupuk dan benih). Perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, baik yang berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain. Setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah tangga. Kegiatan mengirimkan ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain), baik yang keluar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri. K01539 Pengeluaran untuk Sewa atau Kontrak Pengeluaran perusahaan untuk menyewa tanah, gedung, mesin dan peralatan, ataupun sewa lainnya dalam rentang K01540 Pengeluaran Usaha K01541 Pengeluaran Utama Pemerintah K01542 Pengeluaran Wisata K01543 Pengembangan K01544 Pengembangan Usaha Nelayan waktu tertentu. Pengeluaran operasional dan non operasional yang digunakan dalam kegiatan usaha. Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi pada usaha/perusahaan selama periode waktu tertentu yang habis dipakai/digunakan. Biaya/pengeluaran yang dimaksud termasuk untuk jasa industri (maklun). Realisasi belanja negara berdasarkan pada rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Pengeluaran yang dibayarkan untuk perolehan barang konsumsi dan jasa, untuk dan selama perjalanan wisata. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran yang dibayar sendiri atau dibayarkan oleh pihak lain. Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan dan/atau keluarganya untuk meningkatkan nilai tambah usaha nelayan sebagai upaya menghindari ketergantungan pada ketunggalan usaha nelayan. Usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak. K01545 Pengembangbiakan Ternak K01546 Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar K01547 Pengendalian Daya Rusak Air K01548 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) K01549 Pengerukan Kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis. Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. Merupakan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pantauan hotspot dengan menggunakan satelit (NOAA). Pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan. K01550 Penggarap Lahan Budi Daya
- 417 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01551 Penggarap Tambak Garam Petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman. K01552 Penggemukan Ternak K01553 Pengguna Informasi Publik Usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/berat badan ternak dengan cara membeli bakalan/anak ternak dan kemudian menjualnya bila sudah cukup umur. Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. K01554 Pengguna Internet K01555 Pengguna Jasa Angkutan Individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan. Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas. Setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. K01556 Pengguna Jasa Maklun Perusahaan industri yang menggunakan jasa perusahaan penyedia jasa maklun. K01557 Pengguna Lahan Pertanian Unit usaha pertanian yang menggunakan lahan untuk mengusahakan pertanian, tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum. K01558 Pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) Orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. K01559 Penggunaaan Lahan Kawasan Industri Pengalokasian lahan kawasan industri sesuai dengan fungsinya. K01560 Penggunaan Air Baku untuk Proses Produksi K01561 Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas untuk Pembangkit Tenaga Listrik K01562 Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas Untuk Proses Produksi K01563 Penggunaan Energi untuk Pembangkit Penggunaan air baku yang meliputi air permukaan (sungai, danau, mata air, atau air laut), air tanah, perusahaan penyedia air, dan air daur ulang proses di industri baik secara volume maupun biaya. Segala bahan, baik padat, cair maupun gas yang digunakan sebagai bahan pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Segala bahan, baik padat, cair maupun gas yang digunakan sebagai bahan pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk proses produksi. Penggunaan energi baik dari energi fosil (tidak terbarukan) maupun energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Tenaga Listrik K01564 Penggunaan Energi untuk Proses Penggunaan energi baik dari energi fosil (tidak terbarukan) maupun energi terbarukan untuk proses produksi. Produksi K01565 Penggunaan Kekerasan K01566 Penggunaan Lahan Proyek Suatu aktivitas yang merusak/menyakiti secara fisik/psikis terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Lahan yang digunakan untuk membangun usaha industri. K01567 Penggunaan Teknologi Modern K01568 Penggunaan Tenaga Listrik untuk Produksi K01569 Penghapusan Merkuri K01570 Penghargaan UMKM Penggunaan unsur teknologi sehingga praktek pertanian menjadi lebih efektif dan efisien dibanding ketika tidak menggunakannya. Besaran penggunaan tenaga listrik baik jumlah maupun nilai yang digunakan oleh perusahaan industri untuk proses produksi. Upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Insentif tak benda yang diperoleh oleh UMKM atas pencapaian yang baik (prestasi) dalam berusaha. K01571 Penghilangan Secara Paksa Penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan
- 418 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01572 Pengiriman kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum. Proses, cara, perbuatan menyampaikan atau mengantarkan dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan. K01573 Pengolahan hasil hutan Kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. K01574 Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. dan Beracun (B3) K01575 Pengujian Kendaraan Bermotor K01576 Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB) K01577 Pengundangan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia K01578 Pengungsi K01579 Pengurangan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) K01580 Pengurangan Merkuri K01581 Pengurangan Sampah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan. Penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia untuk disebarluaskan ke masyarakat. Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC). Upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. Salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan. K01582 Pengusaha K01583 Peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. K01584 Penjualan Peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan). Sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. K01585 Penjualan Bangunan Pabrik Siap Pakai Bangunan pabrik siap pakai yang telah terjual dalam satu wilayah kawasan industri. K01586 Penjualan Lahan atau Bangunan Lain K01587 Penolong Kelahiran Lahan atau bangunan lain yang telah terjual dalam satu wilayah kawasan industri sampai dengan akhir periode pelaporan. Penolong dalam proses persalinan sampai dengan kala tiga (keluarnya plasenta/ari-ari bayi). K01588 Penumpang Setiap orang yang berada di moda transportasi selain pengemudi dan awak kendaraan. K01589 Penumpang yang diangkut Orang yang berada di moda transportasi/angkutan (seperti angkutan bus, mobil penumpang umum, taksi, dan ASDP) untuk diangkut sampai ke tempat tujuan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01590 Penurunan Emisi GRK tahunan K01591 Penutupan Lahan K01592 Penutupan Perusahaan K01593 Penyakit Kaki Gajah (Filriasis) K01594 Penyakit Kronis K01595 Penyalah Guna Narkotika K01596 Penyandang Disabilitas K01597 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) K01598 Penyedia Jasa Logistik K01599 Penyedia Jasa Maklun K01600 Penyedia Makan Minum K01601 Penyediaan Infrastruktur K01602 Penyediaan Logistik K01603 Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri - 419 - Definisi Konsep (3) Penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kegiatan untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (blue carbon). Penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah. Tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Penyakit menular disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan WHO yaitu dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun. Gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba- tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Penyedia Jasa Logistik (Logistics Service Provider), merupakan institusi penyedia jasa pengiriman barang (transporter, freight forwarder, shipping liner, EMKL, dsb) dari tempat asal barang (shipper) ke tempat tujuannya (consignee), dan jasa penyimpanan barang (pergudangan, fumigasi, dan sebagainya). Asal barang bisa berasal dari produsen, pemasok, atau penyalur, sedangkan tempat tujuan bisa konsumen, penyalur, atau produsen. Perusahaan industri yang memberikan jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya disubkontrakkan oleh pengguna jasa maklun dimana pengguna jasa maklun menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa maklun. Unit usaha yang melakukan kegiatan pelayanan makan minum, yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera, meliputi restoran tradisional, restoran "self-service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk, yang ditentukan berdasarkan makanan dan minuman berdasarkan pemesanan, bukan berdasarkan fasilitas yang ditawarkan. Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Upaya atau Cara untuk mendukung proses produksi yang berkelanjutan dalam hal pengadaan dan persediaan/inventori. Perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri.
- 420 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01604 Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga K01605 Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis K01606 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) K01607 Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai pendidikan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di luar negeri. Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis dilaksanakan melalui pokok kegiatan: a. Surveilans Kesehatan; b. Penanganan Penderita; c. Pengendalian faktor risiko; dan d. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Bangunan pabrik siap pakai yang telah tersewa dalam satu wilayah kawasan industri sampai dengan akhir periode pelaporan. K01608 Penyewaan Lahan atau Bangunan Lain Lahan atau bangunan lain yang telah tersewa dalam satu wilayah kawasan industri sampai dengan akhir periode K01609 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan K01610 Penyiksaan K01611 Penyuapan (Bribery) K01612 Penyuluh Kehutanan K01613 Penyuluh Kelautan dan Perikanan K01614 Penyuluhan Pertanian pelaporan. a. Serangkaian tindak PNS ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta pengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya. b. Perusahaan yang tidak menindaklanjuti nota pemeriksaan kedua dan terbitnya Laporan Kejadian (LK) perusahaan yang disidik merupakan perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan dan Keselamatan dan kesehatan Kerja. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Seseorang yang memberikan petunjuk atau penjelasan dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan. Pelaku utama disini adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya, sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan. Seseorang yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Perikanan Bantu, swadaya, maupun swasta. Suatu sistem pemberdayaan petani melalui pendidikan non formal bagi keluarga petani yang bertujuan membantu petani dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, mengembangkan perubahan sikap yang lebih positif dan membangun kemandirian dalam mengelola lahan pertaniannya. Salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. K01615 Peradilan Umum K01616 Peradilan yang Independen Pelaksanaan rule of law yang bebas intervensi, penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01617 Perairan Darat K01618 Perairan Indonesia K01619 Perairan Kepulauan K01620 Perairan Pedalaman K01621 Peralatan Pendukung K01622 Peralatan Persinyalan Perkeretaapian K01623 Peralatan Utama Produksi K01624 Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian K01625 Peramajaan - Replanting K01626 Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah K01627 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) K01628 Peran Partai Politik K01629 Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulation/IHR) K01630 Peraturan Perundangan-undangan K01631 Peraturan Perusahaan K01632 Peraturan Perusahaan yang Disahkan - 421 - Definisi Konsep (3) demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi. Perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semuabagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Mesin dan/atau peralatan yang tidak digunakan secara langsung dalam proses produksi. Fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat yang berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. Mesin dan/atau peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi. Fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu. Penggantian suatu macam tanaman perkebunan karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh. Peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak. Efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/ DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen. Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966). Suatu instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk dipersamakan dengan negara anggota WHO. IHR mengatur tata cara dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular, seperti efek dari Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika). Intrumen tersebut untuk membantu suatu negara mengidentifikasi apakah suatu keadaan merupakan PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), mengarahkan negara untuk mengkaji suatu kejadian di wilayahnya dan menginformasikan kepada WHO setiap kejadian yang merupakan PHEIC. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan yang proses pengesahannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01633 Peraturan/Regulasi K01634 Perawat K01635 Perbankan K01636 Perburuan K01637 Perceraian K01638 Percobaan Bunuh Diri K01639 Perdagangan K01640 Perdagangan Besar K01641 Perdagangan Eceran K01642 Perdagangan Orang K01643 Perdesaan K01644 Perekayasa K01645 Perekonomian Masyarakat - 422 - Definisi Konsep (3) dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. Regulasi dianggap sebagai perintah, keputusan eksekutif, Menteri atau administrasi lainnya. Pada tingkat kota, regulasi disebut juga tata cara. Peraturan dan tata cara yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit. Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu. Salah satu sebab putusnya perkawinan/pernikahan yang dapat terjadi karena talak (cerai talak) atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menyatakan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Tindakan dengan sengaja merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu, atau zat (obat atau racun) dengan tujuan mengakhiri kehidupan yang tidak mengakibatkan kematian, namun membutuhkan intervensi medik psikiatrik. Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional,atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, department store, kios, mail order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perdesaan. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Terdiri dari indikator Persentase penduduk miskin dan Pengeluaran konsumsi per kapita.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01646 Perekonomian Masyarakat Daerah Tertinggal K01647 Perempuan K01648 Perempuan Pernah Kawin K01649 Perencanaan Kota K01650 Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan K01651 Perguruan Tinggi K01652 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) K01653 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) K01654 Perhutanan Sosial K01655 Perikanan K01656 Perikanan Budi Daya K01657 Perikanan Monokultur K01658 Perikanan Polikultur K01659 Perikanan Tangkap K01660 Perilaku Anti Korupsi K01661 Perilaku Korupsi - 423 - Definisi Konsep (3) Terdiri dari indikator: - Persentase Penduduk Miskin - Pengeluaran konsumsi per kapita. Orang (manusia) yang mempunyai ciri fisiologis tertentu, seperti menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan/atau menyusui. Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Proses teknis dan politik yang menyangkut pengembangan dan penggunaan tanah, bagaimana lingkungan alami digunakan, dll. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pembangunan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Sistem budi daya yang hanya memelihara satu jenis ikan atau organisme saja dalam satu jenis wadah. Sistem budi daya yang memelihara ikan atau organisme lebih dari satu jenis dalam satu jenis wadah. Kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan darat secara bebas. Tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik. Tindakan meminta (pemerasan)/memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat).
- 424 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01662 Perindustrian Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. K01663 Periset K01664 Peristiwa yang Dilaporkan K01665 Perjanjian Kerja Bersama K01666 Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan K01667 Perkara Cerai Gugat K01668 Perkara Cerai Talak K01669 Perkawinan Seseorang atau sekelompok yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti. Hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian Kerja Bersama yang telah didaftarkan dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan serta memiliki surat keputusan pendaftaran dari a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. K01670 Perkebunan Besar K01671 Perkebunan Rakyat Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat. K01672 Perkembangan Kawasan Transmigrasi Capaian hasil dari kawasan transmigrasi yang dilihat dari dimensi kelembagaan, ekonomi, sosial, budaya, dan jejaring K01673 Perkeretaapian K01674 Perkeretaapian Antarkota prasarana sarana. Kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota lain. K01675 Perkeretaapian Khusus K01676 Perkeretaapian Perkotaan K01677 Perkeretaapian Umum Perkeretaapian yang digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan Usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. Perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan jangkauan: a. seluruh wilayah administrasi kota, dan/atau; b. melebihi wilayah administrasi kota, dalam hal perkeretaapian perkotaan berada di wilayah metropolitan disebut kereta api metro. Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran. K01678 Perkosaan Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01679 Perkotaan K01680 Perlindungan K01681 Perlindungan Anak K01682 Perlindungan Khusus Anak K01683 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan K01684 Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam K01685 Perlindungan Sosial K01686 Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api K01687 Permainan Rakyat K01688 Permintaan Jasa Konstruksi Secara Umum K01689 Permukiman Kumuh K01690 Permukiman Liar K01691 Pernah Tinggal di Kabupaten/Kota Lain atau Luar Negeri K01692 Pernikahan/Perkawinan K01693 Perpindahan K01694 Perpustakaan K01695 Perpustakaan Khusus - 425 - Definisi Konsep (3) Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan. Proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Permainan yang didasarkan pada nilai tertentu, dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, misalnya permainan kelereng, congklak, gasing, gobak sodor, dsb. Permintaan perusahaan untuk jasa konstruksi seperti gambar desain, analisis lingkungan dll. Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk. Pemukiman yang dibangun secara tidak resmi (liar) pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Sudah mengalami tinggal di kabupaten/kota atau di negara lain selain kabupaten/kota atau negara tempat menetap saat ini. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bergantinya tempat tinggal penduduk dr satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01696 Perpustakaan Nasional K01697 Perpustakaan Perguruan Tinggi K01698 Perpustakaan Sekolah/Madrasah K01699 Perpustakaan Umum K01700 Persediaan K01701 Perselisihan Hubungan Industrial K01702 Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicatatkan K01703 Personel Penerbangan K01704 Persuratan K01705 Pertanian K01706 Pertanian Berkelanjutan K01707 Pertanian Perkotaan/Urban Farming K01708 Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar (RT/RW/Dusun/Desa) - 426 - Definisi Konsep (3) Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Perpustakaan yang menjadi bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah, baik dasar maupun menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Jumlah barang yang tersedia, baik bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar, bahan pembungkus, barang produksi setengah jadi, maupun barang jadi yang ada di gudang/inventori yang tercatat. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perselisihan yang dicatatkan oleh para pihak kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan serta dilaporkan dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaandan/atau pengadilan hubungan industrial. Personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan. Proses pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan berkelanjutan kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan semacam itu (di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dll.) Melestarikan sumber daya tanah, air, tanaman dan gen hewan, tidak merusak lingkungan, layak secara teknis, layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial. Pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan pada lahan yang terbatas, dengan sebagian besar media tanam di permukaan wilayah secara langsung atau menggunakan media pot atau sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, akuaponik, vertikultura, media terpal, atau sejenisnya. Berkumpulnya sekelompok orang yang tinggal di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa atau berkumpulnya warga di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa. Kegiatan atau rapat yang dimaksud dapat diselenggarakan secara rutin atau pada saat diselenggarakannya kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan responden tersebut.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01709 Pertumbuhan Anak K01710 Pertumbuhan Ekonomi K01711 Pertunjukan/Pameran Seni K01712 Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu K01713 Perum Perhutani K01714 Perumahan K01715 Perundungan/Bullying K01716 Perusahaan K01717 Perusahaan Angkutan Laut Asing K01718 Perusahaan Angkutan Laut Nasional K01719 Perusahaan Induk K01720 Perusahaan Industri K01721 Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (PJK3) K01722 Perusahaan Jasa Pertanian K01723 Perusahaan Kawasan Industri - 427 - Definisi Konsep (3) Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat pada anak. Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Karya seni yang dipertontonkan maupun dipamerkan pada suatu pertunjukan atau event tertentu sehingga dapat dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat luas. Jenis pertunjukan atau pameran seni yang tercakup dalam Susenas antara lain: seni film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, dan seni lainnya. Perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.. Kumpulan beberapa buah rumah; rumah-rumah tempat tinggal. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Perusahan merupakan: a. Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. b. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; c. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. Perusahaan angkutan laut berbadan hukum indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut didalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan lain (subsidiary company) yang berada dalam satu grup perusahaan. Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia. Perusahaan yang usahanya di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu usaha berbadan hukum yang bergerak atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penyelenggaraan irigasi, pemupukan, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, penyebaran bibit/benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemangkasan, pemanenan, penanganan pasca panen, pelayanan pencari rumput untuk makanan ternak, penggembalaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, penyewaan pejantan, penetasan telur dan pemeliharaan/perawatan alat pertanian. Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
- 428 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01724 Perusahaan Konstruksi K01725 Perusahaan Pangan Olahan K01726 Perusahaan Pembudidaya Tanaman Definisi Konsep (3) Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan konstruksi baik konstruksi gedung, konstruksi sipil dan konstruksi khusus. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Produsen, importir, dan/atau distributor pangan olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan. Kehutanan K01727 Perusahaan Perikanan Budidaya Ikan Unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya K01728 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum K01729 Perusahaan Peternakan K01730 Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri K01731 Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 untuk dijual. Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya di bidang peternakan. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha dalam kawasan industri dengan melakukan pembelian atau penyewaan kaveling industri atau bangunan pabrik siap pakai. Perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Perusahaan yang telah terdaftar dan melaporkannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan. K01732 Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah K01733 Pesawat Udara K01734 Peserta BPJS ketenagakerjaan K01735 Peserta Didik K01736 Peserta Pelatihan K01737 Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi K01738 Peserta Pemagangan Dalam Negeri K01739 Peserta Pemagangan Luar Negeri Setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Orang yang ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi. Peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan (memiliki kode transaksi). Peserta yang terdaftar dan atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan oleh penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri (PDN) dan atau perseorangan. Bagian dari pencari kerja terdaftar yang mengikuti program pemagangan yang menjadi bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01740 Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan K01741 Peta Desa/Kelurahan yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur K01742 Petambak Garam K01743 Petambak Garam Kecil K01744 Petani K01745 Petani Gurem K01746 Petani Milenial atau Petani Modern K01747 Peternak K01748 Peternakan K01749 Pidana Khusus K01750 Pihak Berwajib K01751 Pita lebar (Broadband) K01752 Pojok Baca Digital (POCADI) K01753 Pola Pangan Harapan (PPH) K01754 Poliklinik K01755 Pompa Banjir K01756 Pondok Bersalin Desa (Polindes) K01757 Pondok pesantren (Ponpes) - 429 - Definisi Konsep (3) Pekerja yang telah membayar iuran, yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Batas wilayah desa/kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk peta desa/kelurahan yang yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dan sudah dilegalisir baik berbentuk tanda tangan, logo, stempel, cap jari, dan sebagainya. Tidak termasuk peta wilayah administrasi (WA) dari Badan Pusat Statistik atau peta kecamatan. Peta yang terdapat di kantor desa/kelurahan dapat berbentuk sketsa peta, peta digital maupun peta satelit. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. Petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus garam. Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern. Orang yang melakukan usaha ternak. Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Seseorang dengan tanggung jawab resmi untuk bidang kegiatan tertentu. Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak. Sebuah konsep tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak, buku digital (ebook) dan bahan bacaan lainnya. Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik. Salah satu jenis prasarana pengendali banjir untuk mengubah aliran dan/atau alur sungai. Bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus empat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut. Lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- 430 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01758 Populasi Seluruh himpuan tertentu yang didapat dari survei. K01759 Pos Bantuan Hukum atau Posbakum K01760 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) K01761 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader. Tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah Negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas. K01762 Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan K01763 Pos Ukur Ulang untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tempat untuk kegiatan melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, dan timbangan. K01764 Posisi manajerial K01765 Post Enumeration Survey Jenis jabatan yang tugas utamanya terdiri dari menentukan dan merumuskan kebijaksanaan pemerintah, dan juga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, mewakili pemerintah dan bertindak atas nama pemerintah, atau merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan dan organisasi, atau departemen. Survei sampel yang dilaksanakan segera setelah sensus untuk tujuan utama mengevaluasi sensus. K01766 Posyandu K01767 Posyandu aktif K01768 Prasarana Perkeretaapian K01769 Prefential Trade Agreement (PTA) K01770 Premi Asuransi Nelayan K01771 Preservasi Salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda; 2. Memiliki minimal 5 orang kader; 3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB; 4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; 5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll. Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama operasional perkeretaapian, meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Perjanjian internasional dengan keanggotaan terbatas dan bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar masing-masing negara yang berpartisipasi. Sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan. Upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya. Proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. K01772 Prevalensi
- 431 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01773 Produk K01774 Produk Barang/Jasa Utama K01775 Produk Domestik Bruto (PDB) K01776 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Didalamnya mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi ataupun suatu ide. Produk Barang/Jasa utama yang dihasilkan usaha/perusahaan. Produk utama adalah keluaran yang dihasilkan berdasarkan dari tujuan utama atau pokok operasi perusahaan. Produk utama adalah produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dari produk sampingan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu. Produk barang atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. K01777 Produk Hasil Litbang dan Invoasi Yang Implementatif K01778 Produk Ramah Lingkungan yang Teregister K01779 Produksi Produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregistrasi (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal. Produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan, tidak termasuk barang setengah jadi K01780 Produksi Hasil Hutan Non/Bukan Kayu Hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari K01781 Produksi Ikutan hutan , atau segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Produk lain yang dihasilkan sejalan dengan produk utama dengan suatu proses dan teknologi yang sama. K01782 Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan K01783 Produksi Komoditas Hortikultura K01784 Produksi Komoditas Hortikultura Belum Habis K01785 Produksi Komoditas Hortikultura Dipanen Habis/Dibongkar K01786 Produksi Perikanan K01787 Produksi Perkebunan K01788 Produksi Pertanian Produksi kayu bulat yang berasal dari perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan perusahaan lainnya (perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan lainnya). Produksi yang dihasilkan oleh tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman hias dan biofarmaka. Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar. Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis/dibongkar pada periode pelaporan. Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya. Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan. Suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01789 Produksi Perusahaan Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya K01790 Produksi Setengah Jadi K01791 Produsen K01792 Produsen Benih K01793 Produsen pangan dan pertanian skala kecil (FAO) K01794 Produsen Pangan Skala Kecil Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO) K01795 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara K01796 Profesor Riset K01797 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa K01798 Program Bantuan Pemerintah Daerah K01799 Program Bantuan Sosial K01800 Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT) K01801 Program Bantuan Subsidi Pupuk K01802 Program doktor (S3) - 432 - Definisi Konsep (3) Produksi kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya (Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Lainnya). Produk yang masih dikerjakan/diproses oleh perusahaan. Nilai barang setengah jadi diperkirakan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang dipakai, ditambah dengan ongkos pengerjaan yang sudah dilakukan. Perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina. a. petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare); b. peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40%terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU); c. rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$. (1) Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare) (2) Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU) (3) Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$. Kualitas sikap Aparatur SIpil Negara serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas- pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Gelar pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang peneliti ahli utama dalam mengemban tugasnya pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Program bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa baik dalam bentuk fisik, non fisik, tunai, non tunai, rutin, non rutin, pelatihan, pendampingan usaha maupun bentuk lainnya. Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial pangan senilai Rp200.000/KPM/bulan yang ditukarkan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan disalurkan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme uang elektronik. Penyaluran subsidi pupuk kepada petani yang dilakukan dengan menggunakan kartu tani maupun tanpa menggunakan kartu tani. Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 433 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) Kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/ musibah. Program jaminan sosial mencakup program jaminan kesehatan, hari tua, pensiun, pengangguran, kematian dan perawatan jangka panjang, sedangkan program bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat, misalnya program PKH dan bantuan nontunai, misalnya program bantuan sembako. Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Bagian program perluasan kesempatan kerja sektoral yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja secara masif pada waktu tertentu. Program Pelatihan merupakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. K01812 Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian K01803 Program doktor terapan K01804 Program Indonesia Pintar (PIP) K01805 Program Jaminan Sosial K01806 Program Kampung Iklim (Proklim) K01807 Program Keluarga Harapan (PKH) K01808 Program magister (S2) K01809 Program magister terapan K01810 Program Padat Karya K01811 Program Pelatihan K01813 Program Penanggulangan Kemiskinan K01814 Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) K01815 Program Pendidikan yang Terorganisir usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program yang diberikan kepada Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau calon Perusahaan Pemula Berbasis Riset untuk menjadi perusahaan pemula berbasis hasil riset yang mandiri dan mampu mendatangkan keuntungan (profitable) dan usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan (sustainable). Program yang terdiri dari serangkaian kegiatan pendidikan yang koheren yang dirancang dengan maksud untuk mencapai hasil belajar yang telah ditentukan sebelumnya atau pencapaian serangkaian tugas pendidikan tertentu, yaitu: Pendidikan
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01816 Program Pra-Kerja K01817 Program profesi K01818 Program Sarjana (S1) K01819 Program spesialis K01820 Program Subsidi Listrik K01821 Program Subsidi LPG K01822 Programme for International Student Assessment (PISA) K01823 Promosi Usaha K01824 Proses Melahirkan/Kelahiran K01825 Provinsi K01826 Proyek Strategis Nasional K01827 Psikolog Klinis K01828 Psikotropika K01829 Publikasi Ilmiah K01830 Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB) - 434 - Definisi Konsep (3) anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD serta Sekolah Dasar/sederajat. Program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan, berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. Program bantuan dari pemerintah berupa subsidi tarif listrik kepada pelanggan keluarga, serta kelompok pelanggan sosial (rumah ibadah, sekolah, RSUD, dan fasilitas publik). Program pemberian subsidi harga untuk LPG tabung 3 kilogram. Survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara melalui uji kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan sains. Programme for International Student Assessment (PISA) digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa usia 15 tahun di kelas 9 ataupun kelas 10. Kegiatan komunikasi baik kepada masyarakat maupun calon investor untuk meningkatkan nilai usaha melalui pameran, periklanan, demonstrasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat persuasif. Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir),hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01831 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) K01832 Puncak/Tebing K01833 Pupuk K01834 Pupuk Campuran Organik dan Non- organik K01835 Pupuk dari Kotoran Hewan K01836 Pupuk Non Organik K01837 Pusat Kolaborasi Riset K01838 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) K01839 Puskesmas Non Rawat Inap K01840 Puskesmas pembantu (Pustu) K01841 Puskesmas Rawat Inap K01842 Pustakawan K01843 Rambu Lalu Lintas K01844 Rambu suar K01845 Ras K01846 Rasa Aman K01847 Raudatul Athfal (RA) - 435 - Definisi Konsep (3) Pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memilliki titik dasar koordinat geografis yang menhubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional. Wilayah yang memiliki perbedaan eleveasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat. Bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara. Pupuk campuran antara pupuk kimia/non organik dengan pupuk organik untuk memperkaya nutrisinya. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan baik kotoran cair (urin) maupun padat. Pupuk yang berasal dari produksi industri. Pupuk non organik biasa disebut juga pupuk kimia, pupuk buatan, dan pupuk mineral. Pusat riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petujuk bagi pengguna jalan. Sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukan kepada para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal. Penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01848 Rawa K01849 Rawan Pangan Akut atau Transitory K01850 Rawan Pangan Kronis K01851 Rawat Jalan K01852 Realisasi Investasi K01853 Realisasi Investasi Infrastruktur Dasar Kawasan Industri K01854 Realisasi Investasi Infrastruktur Penunjan dan Sarana Penunjang Kawasan Industri K01855 Realisasi Investasi Lainnya Kawasan Industri K01856 Realisasi Investasi Pembelian Lahan dan Pematangan Lahan Kawasan Industri K01857 Realisasi Pembebasan Tanah K01858 Reboisasi K01859 Receiving/Delivery K01860 Reformasi Birokrasi (RB) K01861 Registrasi K01862 Registrasi Baru Suplemen Kesehatan K01863 Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan K01864 Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan K01865 Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan - 436 - Definisi Konsep (3) Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Mencangkup rawan pangan musiman. Rawan pangan ini terjadi karena adanya kejutan yang sangat membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga, terutama mereka yang berada di pedesaan. Bagi rumah tangga diperkotaan rawan pangan tersebut disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Kondisi kurang pangan (untuk tingkat rumah tangga berarti kepemilikan pangan lebih sedikit dari pada kebutuhan dan untuk tingkat individu konsumsi pangan lebih rendah dari pada kebutuhan biologis) yang terjadi sepanjang waktu. Upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Besaran nilai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kawasan industri untuk melakukan pembelian lahan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang, serta modal lainnya sejak periode pembangunan sampai dengan akhir periode pelaporan. Besaran nilai proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dibangun oleh perusahaan pengelola kawasan industri hingga dapat beroperasi. Besaran nilai proyek pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang yang dibangun oleh perusahaan pengelola kawasan industri hingga dapat beroperasi. Besaran nilai pengeluaran untuk perencanaan (feasibility study, masterplan, detail engineering design, sertifikasi konsultansi, perizinan, dan lain sebagainya) yang dibangun oleh perusahaan kawasan industri. Besaran nilai transaksi perolehan hak atas tanah dan pengeluaran untuk pekerjaan pelandaian (grading) untuk pembangunan kaveling, infrastruktur dasar, dan/atau sarana penunjang yang dibangun oleh perusahaan pengelola kawasan industri Besaran lahan yang telah dibebaskan berdasarkan rekap luas lahan dari surat pelepasan Hak (SPH)/sertifikat/perjanjian kerjasama yang telah dimiliki dalam rangka pembangunan kawasan industri. Upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan. Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di dalam gudang/lapangan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan atau sebaliknya. Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan. Registrasi Suplemen Kesehatan yang belum memiliki Izin Edar di Indonesia. Registrasi Suplemen Kesehatan untuk perpanjangan masa berlaku Izin Edar tanpa disertai perubahan. Registrasi Variasi yang berpengaruh terhadap aspek administratif, keamanan, manfaat, dan/atau mutu Suplemen Kesehatan. Registrasi variasi untuk aspek tertentu yang tidak berpengaruh terhadap aspek keamanan, manfaat, dan/atau mutu suplemen kesehatan serta tidak mengubah informasi pada persetujuan izin edar. Registrasi variasi minor yang memerlukan persetujuan adalah registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notifikasi maupun registrasi variasi mayor.
- 437 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01866 Registrasi Variasi Suplemen Kesehatan Registrasi suplemen kesehatan dengan perubahan aspek administratif, keamanan, manfaat, mutu dan/atau penandaan K01867 Rehabilitasi Hutan dan Lahan K01868 Rehabilitasi Lahan K01869 Rehabilitasi Medis pada suplemen kesehatan yang telah memiliki izin edar. Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Usaha-usaha memelihara, mempertahankan dan memperbaiki keadaan lahan dengan penanaman maupun teknik-teknik pengawetan air dan tanah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. K01870 Rehabilitasi Pengguna NAPZA K01871 Rehabilitasi Sosial K01872 Rekening Aktif K01873 Reklamasi Perairan Suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan NAPZA, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rekening yang masih bermutasi baik berupa penyetoran maupun penarikan. Rekening yang dimaksud adalah rekening bank pada umumnya maupun bank digital. Pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. K01874 Rekomendasi Audit K01875 Remaja Saran yang diberikan oleh auditor kepada auditi setelah membuat simpulan berdasarkan fakta yang ada untuk meningkatkan kinerja dan atau proses tata kelola sektor publik yang harus mendapat perhatian lebih dari auditi dan akan dimintakan tindaklanjutnya. Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. K01876 Remisi K01877 Remitansi Pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya. K01878 Remitansi Pekerja Migran Indonesia Transfer dari PMI yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia. (PMI) K01879 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) K01880 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) K01881 Rencana Aksi Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP) K01882 Rencana dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Dokumen kebijakan yang mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diambil otoritas publik untuk mendukung implementasi SPP. Rencana biasanya / harus diatasi dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi SPP, dan mengenali potensi SPP untuk direalisasikan SDGs. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklusi penggunaannya. Melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01883 Rencana Jenis Produk K01884 Rencana Kapasitas Produksi K01885 Rencana Kebutuhan Bahan Baku K01886 Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku kawasan industri K01887 Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku pada Tahap Produksi K01888 Rencana Pelaksanaan Pembangunan K01889 Rencana Pelaksanaan Produksi secara Komersial K01890 Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Industri K01891 Rencana Produk yang Diekspor K01892 Rencana Produk yang Dihasilkan K01893 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) K01894 Rencana Tenaga Kerja Pada Tahap Produksi K01895 Rentang Usia Penyelesaian Pendidikan di Setiap Jenjang K01896 Residivis K01897 Resolusi Konflik K01898 Retribusi Daerah K01899 Return on Assets K01900 Riset - 438 - Definisi Konsep (3) Rencana macam-macam produk/jasa yang akan dihasilkan ketika perusahaan industri telah berproduksi secara komersial. Rencana produksi optimal yang dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh faktor produksi yang tersedia ketika perusahaan telah berproduksi secara komersial. Bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi jika perusahaan industri telah berproduksi secara komersial. Besaran rencana kebutuhan energi dan air baku kawasan industri. Kebutuhan listrik, gas, dan air baku dalam setahun perusahaan industri ketika telah berproduksi secara komersial. Jadwal pembangunan perusahaan industri dari terbitnya perizinan berusaha hingga perusahaan siap berproduksi secara komersial. Rencana perusahaan industri memulai produksi secara komersial. Rencana pengalokasian lahan kawasan industri sesuai dengan fungsinya. Produk/jasa dapat diekspor oleh perusahaan itu sendiri maupun pihak lain. Banyaknya produk yang dihasilkan perusahaan ketika perusahaan telah berproduksi secara komersial. Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan pada saat perusahaan industri telah berproduksi secara komersial. Rentang usia antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SMP/sederajat adalah anak atau remaja usia 16 tahun (15 + 1 tahun) sampai dengan 18 tahun (15 + 3 tahun). Rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SMA/sederajat adalah remaja usia 19 tahun (18 + 1 tahun) sampai dengan 21 tahun (18 + 3 tahun). Mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan bebas. Cara bagi dua atau lebih pihak untuk menemukan solusi damai untuk perselisihan di antara mereka. Ketidaksepakatan itu bisa bersifat pribadi, finansial, politis, atau emosional. Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Indikator profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya. Kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan (stock of knowledge), dan pemanfaatan pengetahuan ini untuk merancang penerapan baru (to devise new applications). Termasuk di dalamnya kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan; yang bersifat kebaruan (novelty), kreatif, ketidakpastian, sistematis dan dapat direproduksi.
- 439 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01901 Risiko Bencana K01902 Risk-Weighted Assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) K01903 Rodentisida Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang termasuk aktiva berisiko (risk assets) adalah semua aktiva/aset bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah. ATMR yang digunakan dalam perhitungan kewajiban penyediaan moda minimum (KPMM) sesuai ketentuan Bank Indonesia, terdiri dari ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar. Pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus. K01904 Rombongan Belajar Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. K01905 Ruang Kelas K01906 Ruang Publik Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. K01907 Ruang Terbuka Hijau (RTH) K01908 Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) K01909 Ruang Terbuka Perkotaan Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTNH memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, hingga kedaruratan. Lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. K01910 Rugi/Laba Kotor Kerugian/keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha perusahaan dalam periode tertentu. K01911 Rugi/Laba Sebelum Pajak Kerugian/keuntungan yang diperoleh dari rugi/laba sebelum pajak setelah dikurangi pajak badan dalam periode tertentu. K01912 Rumah Dinas K01913 Rumah Ibadat/Rumah Ibadah K01914 Rumah Khusus Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang yang dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak. Bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. K01915 Rumah Layak Huni K01916 Rumah Layak Huni dan Terjangkau K01917 Rumah Potong Hewan (RPH) Hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut 1. ketahanan bangunan (durabel housing); 2. kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2 m2; 3. memiliki akses air minum (access to improved water); 4. memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation). Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan (ruminansia, babi, atau unggas) bagi konsumsi masyarakat umum, baik milik pemerintah maupun swasta. K01918 Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong K01919 Rumah Sakit hewan unggas bagi konsumsi masyarakat umum, baik milik pemerintah maupun swasta. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 440 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K01920 Rumah Sakit Bersalin (RSB) K01921 Rumah Sakit Khusus K01922 Rumah Sakit Umum Rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada dibawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. K01923 Rumah Susun K01924 Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dan dalam 1 (satu) pengelolaan makan/minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak, tidak memiliki akses sanitasi layak, tidak memenuhi ketahanan bangunan, dan tidak memenuhi kecukupan luas tempat tinggal (kurang dari 7,2 m2 per kapita). Rumah tangga termasuk rumah tangga kumuh jika mengalami keempat komponen tersebut dengan bobot: tidak memiliki akses air minum layak (0,15), tidak memiliki akses sanitasi layak (0,15), tidak memenuhi ketahanan bangunan (0,35), dan tidak memenuhi kecukupan luas tempat tinggal (0,35). Rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha). Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha). Rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya kegiatan di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. K01932 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya K01925 Rumah Tangga K01926 Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) K01927 Rumah Tangga Khusus (Special Household) K01928 Rumah Tangga Kumuh K01929 Rumah Tangga Perikanan Budi Daya K01930 Rumah Tangga Perikanan Tangkap K01931 Rumah Tangga Petani K01933 Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan. K01934 Rumah tidak layak huni Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01935 Rumah-Rumah Kendaraan Bermotor K01936 Rumpun asli K01937 Rumpun Lokal K01938 Rute Penerbangan K01939 Sabo Dam K01940 Saham K01941 Saluran Buangan Air Hujan K01942 Saluran Buangan Air Kotor K01943 Salvage - 441 - Definisi Konsep (3) (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu: 1. Sufficient living area Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m2 karena tidak memenuhi sufficient living area atau kecukupan luas lantai hunian. 2. Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya. 3. Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah bambu atau lainnya. 4. Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya. 5. Kepemikan akses terhadap layanan sanitasi layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak. 7. Sumber utama penerangan Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik. Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun. Bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang. Ternak sebagai hasil domestikasi di Indonesia (ancestor). Diintroduksi dan berkembang biak baik secara murni atau hasil silangan (lebih besar sama dengan 5 generasi). Lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan malalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. Bangunan yang dipasang melintang alur di hulu sungai lahar. Bangunan tersebut berfungsi untuk mengendalikan dasar sungai bagian hilir agar tetap stabil meskipun ada suplai material, atau sedimen yang terangkut oleh aliran air. Dengan kata lain sabodam akan mengarahkan laju aliran lahar, dan mengendalikan seberapa banyak material yang diijinkan menuju ke hilir. Hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Saham juga dikatakan sebagai surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Struktur kanal atau pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air hujan yang bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah setempat. Struktur kanal atau pipa tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01944 Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga K01945 Sampah K01946 Sampah Diangkut Petugas K01947 Sampah Dibuat Kompos K01948 Sampah Didaur Ulang K01949 Sampah laut K01950 Sampah Plastik K01951 Sampah Rumah Tangga K01952 Sampel Segmen KSA K01953 Sanitasi K01954 Sanitasi Dasar K01955 Sapi Perah K01956 Sapi Potong K01957 Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) K01958 Sarana Ibadah K01959 Sarana Olahraga K01960 Sarana Penunjang K01961 Sarana Penunjang Kawasan Industri K01962 Sarana Perbankan - 442 - Definisi Konsep (3) Jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Bila sampah diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Penampungan Akhir (TPA). Sampah dibuat kompos (sampah organik yang dibiarkan menjadi pupuk kompos) sebagai pupuk tanaman. Sampah dikelola menjadi barang baru yang dapat digunakan kembali. Contohnya sampah botol dijadikan vas/hiasan rumah, kardus bekas dijadikan tempat tisu, dan plastik bungkus dijadikan bahan pembuat tas, dll. Sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sampah yang mengandung senyawa polimer. Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Area/lokasi yang akan dikunjungi dan disurvei memiliki bentuk beraturan (bujur sangkar) dengan ukuran 300m x 300m dan dipilih secara acak. Lokasinya tetap dan tidak boleh dipindah. Nomor untuk masing-masing segmen juga telah ditentukan dan tidak boleh diubah. Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana Buang Air Besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil susu yang mencakup rumpun Friesian Holstein (FH), Sahiwal, dan sapi perah lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun. Jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit, yang mencakup rumpun: sapi bali, sapi onggole/peranakan ongole (PO), sapi madura, sapi aceh, sapi benggala, sapi bengkulu, sapi brahman/brahman cross (bx), sapi brangus, sapi limousine, sapi jabres, sapi pesisir, sapi simental, dan sapi potong lainnya dengan ciri fisik berbeda setiap rumpun. Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. Sarana yang tersedia di kawasan industri sebagai tempat ibadah. Sarana yang tersedia di kawasan industri sebagai tempat olahraga. Segala sesuatu yang merupakan alat/proses untuk mendukung kegiatan industri baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan industri maupun yang menunjang aktivitas tenaga kerja industri. Segala sesuatu yang merupakan alat/proses untuk mendukung kegiatan industri baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan industri maupun yang menunjang aktivitas tenaga kerja industri seperti hotel dan restoran, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana perbankan, dan sarana logistik. Sarana yang tersedia di kawasan industri sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perbankan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01963 Sarana Perkeretaapian K01964 Sarana Prasarana Kebudayaan K01965 Sarana Produksi Perikanan K01966 Sarana Transportasi yang Biasa Digunakan Saat ke Sekolah K01967 Sarang Burung Walet K01968 Satu Dapur K01969 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) K01970 Satuan PAUD Sejenis (SPS) K01971 Satuan Pendidikan K01972 Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup K01973 Satuan Permukiman K01974 Satuan Rumah Susun (Sarusun) K01975 Satwa Liar K01976 Sekolah K01977 Sekolah Dasar (SD) K01978 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) K01979 Sekolah Menengah Atas (SMA) K01980 Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) K01981 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) - 443 - Definisi Konsep (3) Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan. Sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan baik budidaya maupun penangkapan. Sarana transportasi yang biasa digunakan untuk pergi/berangkat dari rumah ke sekolah. Sarang yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya. Jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Satuan wilayah di bawah desa/kelurahan. Satuan wilayah ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan tingkatan dan banyaknya satuan wilayah di bawah desa beserta batas-batasnya. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat. Bagian dari Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai lima ratus) keluarga. Unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sarana pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental (Anak Berkebutuhan Khusus/ABK). Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Sarana pendidikan setingkat SMA yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K01982 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri K01983 Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) K01984 Sekolah Menengah Pertama (SMP) K01985 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) K01986 Sekolah Terintegrasi K01987 Sektor Institusi K01988 Sementara tidak bekerja K01989 Seminari/Sejenisnya K01990 Sengketa Informasi Publik K01991 Sengketa Lingkungan Hidup (LH) K01992 Seni K01993 Senjata Api K01994 Senjata Ringan K01995 Sensus Penduduk K01996 Sepeda Motor K01997 Serikat Pekerja K01998 Serpih Kayu K01999 Sertifikasi Benih - 444 - Definisi Konsep (3) Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP. Sarana pendidikan setingkat SMP yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental. Salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen. Sektor ekonomi yang terlibat dalam berbagai transaksi, dapat memiliki aset dan menimbulkan kewajiban atas namanya sendiri. Mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja. Lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan. Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Perakitan barel dan aksi dari mana proyektil dilepaskan dengan menggunakan propelan yang terbakar dengan cepat. Juga disebut senjata, pistol, pistol, pistol panjang, pistol, revolver, dll. Senjata yang dirancang untuk penggunaan individu. Termasuk, antara lain, revolver dan pistol yang bisa diisi sendiri, senapan dan karabin, senjata sub-mesin, senapan serbu dan senapan mesin ringan. Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang dipergunakan untuk bahan baku chips untuk bubur kayu, papan partikel, papan serat, dan turunannya. Serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan benih bina.
- 445 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02000 Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Proses untuk mendapatkan pengesahan berupa pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan K02001 Sertifikasi SNI ISO 14001 K02002 Sertifikasi SNI ISO 22000 K02003 Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) K02004 Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) usaha dari pihak yang berwenang. Proses untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, terkait pengakuan atas kepatuhan organisasi dalam mematuhi standar internasional dalam menerapkan persyaratan sistem manajemen lingkungan (SML). Proses untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, terkait pengakuan atas kepatuhan organisasi dalam mematuhi standar dan berkomitmen menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Pembuktian tersebut didokumentasikan dengan sertifikat ISO 22000. Dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri dan usaha obat tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi/ sarana produksi telah memenuhi persyaratan CPOB dalam membuat obat dan/atau bahan obat Dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika K02005 Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) K02006 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Jenis sertifikat tanah yang pemegang sertifikatnya hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain sedangkan kepemilikan tanahnya adalah milik negara. Sertifikat ini mempunyai batas waktu tertentu, sehingga apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB- nya. SHGB dapat dimiliki oleh WNI maupun WNA. Jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh tanpa campur tangan pihak lain atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat ini tidak memiliki batas waktu kepemilikan, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hanya bisa dimiliki oleh WNI. Sertifikat yang menyatakan hak pemegang sertifikat untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. K02007 Sertifikat Hak Milik K02008 Sertifikat Hak Pakai Tanah K02009 Sertifikat Pendidik K02010 Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau SRUT Sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau K02011 Sertifikat Uji Tipe atau SUT dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe. Sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe. K02012 Sewa Pemakaian sesuatu dengan membayar uang. K02013 Siaran Radio K02014 Siaran televisi Penyampaian informasi kepada khalayak umum dalam bentuk suara dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. Sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa, dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar; televisi adalah pesawat penerima gambar siaran televisi.
- 446 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02015 Sidang di Luar Gedung Pengadilan K02016 Siklus Panen Budidaya Ikan K02017 Siklus Unggas Pedaging Definisi Konsep (3) Sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaatz. Satu rangkaian kegiatan budidaya ikan dimulai dari pembudidaya menebar benih sampai seluruh ikan diangkat dari tempat budidaya (panen habis). Rentang waktu yang dimulai dari saat DOC (Day Old Chick)/DOD (Day Old Duck)/DOQ (Day Old Quail) dibeli kemudian dipelihara/digemukkan sampai akhirnya dijual. Unggas pedaging mencakup ayam ras pedaging, ayam kampung pedaging, itik pedaging, dan puyuh pedaging. Sinyal darurat yang dipancarkan oleh sarana (ELT/EPIRB/PLB) untuk mendapatkan bantuan. K02018 Sinyal Darurat K02019 Sinyal Internet Telepon Seluler K02020 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) K02021 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G. Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. K02022 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Program jaminan sosial merupakan Program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum. K02023 Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) K02024 Sistem Perlindungan Sosial K02025 Sistem Statistik Nasional K02026 Siswa Terdiri atas program jaminan sosial dan program bantuan sosial yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu berdasarkan pendekatan siklus hidup. Sistem perlindungan sosial mencakup dua skema pembiayaan, yaitu pembiyaaan yang bersumber dari kontribusi masyarakat, misalnya pada program-program asuransi sosial dan pembiayaan yang bersumber dari pajak, misalnya PBI dan programprogram bantuan sosial. Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Seseorang yang bersekolah atau menuntut ilmu pada tingkat sekolah dasar dan menengah. K02027 Sitasi Referensi dalam sebuah karya ilmiah ke tulisan lain yang diambil dari buku, makalah, atau sumber lain. K02028 Situ K02029 Situs Peninggalan Sejarah Suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. Bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau. Contoh: candi, istana, kerajaan, prasasti, benteng, dsb.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02030 Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) K02031 Skala Usaha K02032 Skor B atas SAKIP K02033 Sludge Removed K02034 Spesies Terancam Punah K02035 Spesifikasi K02036 Spesifikasi Bahan Baku K02037 Spesifikasi Bahan Penolong K02038 Spesifikasi Produk K02039 Standar Internasional K02040 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) K02041 Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - 447 - Definisi Konsep (3) Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antar negara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Kategori suatu usaha yang menunjukkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria-kriteria tertentu (seperti modal usaha, hasil penjualan, omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentrif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan) sesuai dengan kriteria masing-masing sektor usaha. Tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Lumpur yang dikeluarkan dan dibuang dari unit pengolahan IPAL biologi atau dari bak pengendapan. Spesies terancam punah adalah yang terdaftar dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN dalam kategori Rentan, Terancam Punah, atau Terancam Punah (yaitu, spesies yang menghadapi risiko kepunahan liar yang tinggi, sangat tinggi, atau sangat tinggi di alam liar dalam jangka menengah). Daftar merah IUCN (IUCN Red List) bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan, (6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah. Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya saat ini terdiri dari 25 jenis satwa (Berdasarkan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 Satwa Terancam Punah Prioritas. Merupakan pemberian (deskripsi) suatu bahan, daftar pengujian, mengacu pada prosedur analitik, serta kriteria penerimaan yang sesuai berupa batas numerik, rentang, ataupun kriteria lainnya bagi uji yang bersangkutan. Spesifikasi yang dimiliki bahan baku yang digunakan untuk produksi. Spesifikasi yang dimiliki bahan penolong yang digunakan untuk produksi. Spesifikasi yang dimiliki produk yang dihasilkan. Standar yang diadopsi oleh organisasi standar internasional dan tersedia untuk umum. Definisi yang diberikan dalam semua standar IEC berbunyi: "Dokumen normatif, dikembangkan sesuai dengan prosedur konsensus, yang telah disetujui oleh anggota Komite Nasional IEC dari komite yang bertanggung jawab sesuai dengan Bagian 1 dari Arahan ISO / IEC. Rmpuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02042 Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) K02043 Standar Pelayanan Minimal (SPM) K02044 Standar Pelayanan Publik K02045 Standardisasi Produk K02046 Stasiun Bumi Pantai K02047 Stasiun Kereta Api K02048 Stasiun Operasi K02049 Stasiun Radio Pantai (SROP) K02050 Status Gizi Anak K02051 Status Hidup Bersama K02052 Status Perkawinan K02053 Stevedoring K02054 Strata K02055 Strata Lahan Sawah K02056 Struktur dan Skala Upah K02057 Stunting K02058 Suap K02059 Subdistributor - 448 - Definisi Konsep (3) Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Publik sekurang-kurang mencakup: a) dasar hukum b) persyaratan c) sistem, mekanisme, dan prosedur d) jangka waktu penyelesaian e) biaya/tarif f) produk pelayanan g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas h) kompetensi pelaksana i) pengawasan internal j) penanganan pengaduan, saran dan masukan k) jumlah pelaksana l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,bebas dari bahaya , dan risiko keragu-raguan n) evaluasi kinerja pelaksana. Penentuan batas-batas dasar dalam bentuk spesifikasi barang-barang dari manufaktur dan jasa yang ditentukan oleh regulator, antara lain dibidang kesehatan (risiko rendah, menengah, tinggi), kehalalan, keamanan, manajemen mutu. Stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran. Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang. Stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran. Hasil penilaian kondisi gizi anak oleh tenaga kesehatan berdasarkan parameter hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan anak usia 0-60 bulan, dibandingkan dengan Standar Antropometri Anak yang menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U), indeks panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), indeks berat badan menurut panjang/tinggi badan (BB/PB atau BB/TB), dan indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). Kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1)belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau crane darat. Bagian populasi yang mempunyai karakteristik unit yang sama. Pembagian lahan sawah menjadi bagian-bagian yang lebih homogen dimana setiap strata lahan sawah terdapat sampel segmen. Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat nilai kisaran upah dari yang terkecil maupun yang terendah dalam setiap golongan jabatan. Status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). Tindakan mencoba membuat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi mereka uang, hadiah, atau sesuatu yang mereka inginkan. Pelaku usaha perdagangan yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- 449 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02060 Subround Panen K02061 Subround Tanam K02062 Subsegmen KSA Periode pelaksanaan panen tanaman semusim dalam rentang waktu empat bulanan selama satu tahun, sebagai berikut: subround I (Januari-April), subround II (Mei-Agustus), dan subround III (September-Desember). Periode penanaman tanaman semusim dalam rentang waktu empat bulanan selama satu tahun, sebagai berikut: subround I (Januari-April), subround II (Mei-Agustus), dan subround III (September-Desember). Bagian dari segmen yang berbentuk bujur sangkar berukuran 100m x 100m. K02063 Subsektor Pertanian K02064 Subsidi Bagian/anak sektor pertanian dalam kegiatan statistik pertanian, mencakup: 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor tanaman hortikultura, 3. Subsektor tanaman perkebunan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan, dan 6. Subsektor kehutanan. Semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk. Subsidi yang dikenakan pada setiap barang dan jasa yang diproduksi. K02065 Subsidi Atas Produk K02066 Subsidi Bahan Bakar Fosil K02067 Subsidi ekspor pertanian Untuk mengukur subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global, tiga subindikator direkomendasikan untuk melaporkan indikator ini: 1) Dana pemerintah yang ditransfer secara langsung (direct transfer); 2) transfer yang diinduksi (dukungan harga); dan sebagai sub-indikator opsional 3) pengeluaran pajak, pendapatan lainnya yang hilang, dan harga di bawah barang dan jasa. Di dalam APBN subsidi bahan bakar fosil dapat terlihat dari subsidi BBM, dan subsidi LPG (Gas). Jenis pengeluaran dan kuantitas anggaran subsidi ekspor seperti yang dinotifiasi oleh para anggota World Trade Organization (WTO). Kuantitas dan pengeluaran anggaran dinyatakan dalam mata uang dan jumlah unit tertentu, seperti yang biasa disampaikan oleh para anggota WTO. K02068 Substansi Kebahasaan dan Kesastraan Pokok kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan. K02069 Substansi Kebudayaan Bentuk abstrak dari berbagai ide dan gagasan dari pikiran manusia. K02070 Suku Bangsa Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. K02071 Sumber Air Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. K02072 Sumber Air Minum K02073 Sumber Air Minum Layak K02074 Sumber Daya Air Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. K02075 Sumber Daya Ikan Potensi semua jenis ikan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02076 Sumber Daya Kelautan K02077 Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek K02078 Sumber Daya Manusia (SDM) Kebahasaan dan Kesastraan K02079 Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan K02080 Sumber Energi K02081 Sumber Penerangan K02082 Sumber Penerangan di Jalan Utama Desa/Kelurahan K02083 Sumur Tak Terlindung K02084 Sumur Terlindung K02085 Sungai K02086 Supermarket K02087 Suplemen Kesehatan K02088 Surat Elektronik (Surel)/Electronic mail (E-mail) K02089 Surat Izin Mengemudi (SIM) K02090 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) K02091 Susu Sapi K02092 Syahbandar K02093 Tahanan K02094 Tahap Perencanaan Skema KPBU - 450 - Definisi Konsep (3) Sumber daya Laut, baik yangdapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sertadapat dipertahankan dalam jangka panjang. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BRIN maupun pihak lain yang bekerja sama dengan BRIN yang melakukan kegiatan riset. Orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kebahasaan dan Kesastraan. Orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sesuatu yang dapat menghasilkan energi (kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika), baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi yang menghasilkan cahaya untuk menyinari suatu tempat/ruangan, antara lain listrik PLN, listrik non- PLN, dan bukan listrik. Listrik diusahakan oleh pemerintah jika penerangan jalan diusahakan/dibiayai oleh pemerintah. Listrik diusahakan oleh non pemerintah jika penerangan jalan yang diusahakan/dibiayai oleh masyarakat (swadaya) atau perusahaan walaupun sumbernya dari PLN juga dikategorikan sebagai listrik non pemerintah. Sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung. Sumur galian bila lingkar sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah, 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur/perigi. Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m2. Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain. Produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Surat yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai tanda kelayakan seseorang mengendarai suatu kendaraan bermotor. Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Air susu yang keluar dari sapi betina, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Tahapan dimana menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi BUMN/BUMD meyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU (DRK).
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02095 Talent Corner K02096 Taman Kanak-Kanak (TK) K02097 Taman Nasional Laut K02098 Tamat Sekolah K02099 Tamu Hotel K02100 Tanah Girik K02101 Tanaman asosiasi antara semusim dan tahunan K02102 Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) K02103 Tanaman Biofarmaka (Obat-Obatan) K02104 Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan yang Dibongkar/Ditebang K02105 Tanaman Buah-Buahan Semusim K02106 Tanaman Buah-Buahan Tahunan K02107 Tanaman Campuran K02108 Tanaman di Bawah Pelindung - 451 - Definisi Konsep (3) Informasi yang menunjukkan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja pemerintah pusat memiliki sarana dan prasarana talent corner atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat). Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kondisi seseorang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh hotel. Lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti penguasaan atas sebidang tanah. Status hukum girik tidak kuat sebagaimana sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanaman asosiasi antara semusim dan tahunan disebut juga tanaman sela dimana tanaman semusim ditanam di antara tanaman tahunan dengan jarak tanam dan larikan yang teratur dalam satu bidang lahan. Contoh: cabe rawit dengan karet. Tanaman yang sampai pada saat pengamatan belum pernah memberikan hasil karena masih muda atau tanaman sudah cukup umur tetapi belum dapat menghasilkan karena tidak cocok dengan iklim, ketinggian tempat, kondisi tanah, dan sebagainya. Tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbi (rimpang) atau akar. Produksi tanaman obat yang dicakup disini adalah yang mempunyai tujuan komersial (sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual). Jenis biofarmaka rimpang antara lain jahe, laos/lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temukunci, temuireng dan dlingo/ dringo, dll. Jenis biofarmaka non rimpang antara lain kapulaga, mengkudu/pace, mahkota dewa, kejibeling, sambiloto dan lidah buaya, dll. Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dibongkar/ditebang dan dapat berasal dari tanaman triwulan yang lalu atau penanaman baru. Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, dapat berbentuk rumpun, menjalar, dan berbatang lunak. Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah, dan merupakan tanaman tahunan, umumnya dapat dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Penanaman dua macam atau lebih jenis tanaman di dalam suatu bidang lahan secara tidak teratur (tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur). tanaman di bawah struktur permanen dengan atap kaca, plastik, atau material lain yang digunakan untuk melindungi tanaman dari cuaca, hama, atau penyakit. Tanaman yang biasanya ditumbuhkan di bawah pelindung adalah tanaman sayuran, tanaman obat, dan bunga. Struktur permanen ini biasanya dikenal sebagai rumah kaca/greenhouse. Pelindung sementara seperti plastik penutup pada lahan terbuka tidak termasuk, ataupun jaring sementara untuk melindungi dari serangga juga tidak termasuk.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02109 Tanaman Hias Semusim K02110 Tanaman Kehutanan K02111 Tanaman Menghasilkan K02112 Tanaman Menghasilkan (TM) K02113 Tanaman Obat Semusim K02114 Tanaman Perkebunan Semusim K02115 Tanaman Perkebunan Tahunan K02116 Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) K02117 Tanaman Sayuran Semusim K02118 Tanaman Sayuran Tahunan K02119 Tanaman Semusim K02120 Tanaman Tahunan K02121 Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) K02122 Tanaman tumpang sari K02123 Tanaman Tunggal (Monokultur) K02124 Tanaman yang Dibongkar/Ditebang K02125 Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) K02126 Tangki Septik/Septic Tank - 452 - Definisi Konsep (3) Tanaman yang mempunyai nilai keindahan dan estetika baik karena bentuk tanaman, warna dan bentuk daun, tajuk maupun bentuk pohon/batang, warna dan keharuman bunganya yang berumur kurang dari satu tahun, sering digunakan sebagai penghias pekarangan, taman, atau ruangan di rumah-rumah, gedung perkantoran, hotel, restoran maupun untuk kelengkapan upacara adat dan keagamaan. Tanaman tahunan yang berumur panjang, berbatang keras, dan biasanya bentuk produksinya adalah batang/kayu, seperti akasia, jabon, jati, mahoni, sengon, dan lain-lain. Namun, ada beberapa komoditas tanaman kehutanan bentuk produksinya bukan batang/kayu, seperti bambu, kayu putih, dan pinus. Tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian- bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, umbi (rimpang) ataupun akar yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan satu kali atau beberapa kali masa panen. Tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen. Tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (produksi kurang dari 15% produksi normal). Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun dan atau buah, berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon. Tanaman yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan sekali panen langsung dibongkar. Tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen. Tanaman yang sudah tua, rusak, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi. Cara penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang umurnya sama dengan jarak tanam dan larikan yang teratur, salah satu tanaman tersebut merupakan tanaman pokok. Penanaman dan pemanenan bisa dilakukan bersamaan. Suatu pola tanam dari satu jenis tanaman yang ditanam dalam suatu bidang lahan pada satu periode/musim tanam. Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dibongkar/ditebang dan dapat berasal dari tanaman triwulan yang lalu atau penanaman baru. Tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield - MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan. Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya baik dengan dasar semen atau tanpa dasar semen.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02127 Tarif K02128 Tarikh K02129 Tekanan Darah Tinggi K02130 Teknologi K02131 Teknologi Budi Daya Ikan K02132 Teknologi Budi Daya Tambak K02133 Teknologi dan Komunikasi K02134 Teknologi Ramah Lingkungan K02135 Telekomunikasi K02136 Telekomunikasi-Pelayaran K02137 Telepon Genggam/Telepon Seluler K02138 Telur Konsumsi K02139 Telur Tetas K02140 Telur Unggas - 453 - Definisi Konsep (3) Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. $ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang- barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif. Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Metode tertentu yang digunakan untuk membudidayakan ikan berdasarkan tingkat teknologi dan produksi yang dihasilkan, kegiatan budidaya dapat dibedakan menjadi budidaya yang ekstensif atau tradisional, Budidaya yang semi intensif dan Budidaya intensif. Metode tertentu yang digunakan untuk membudidayakan ikan, berdasarkan tingkat teknologi dan produksi yang dihasilkan, kegiatan budidaya dapat dibedakan menjadi budidaya yang ekstensif atau tradisional, Budidaya yang semi intensif dan Budi daya intensif. Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media. Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi - Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, pengunaan bahan kimia). Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik. Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone. Telur yang diproduksi untuk dijual sebagai telur yang layak dan dapat dikonsumsi, contoh telur ayam petelur (layer), telur ayam kampung, telur itik, dan telur puyuh. Telur ini dihasilkan unggas petelur (ayam kampung petelur, ayam ras petelur, itik) betina yang tidak dibuahi oleh unggas pejantan, sehingga tidak akan menetas. Telur yang dihasilkan dari unggas untuk dijual dengan tujuan ditetaskan, berupa: telur ayam ras (petelur), telur ayam ras pedaging (broiler), telur ayam kampung, telur itik, telur puyuh, telur angsa, telur merpati, telur kalkun, telur burung unta, telur ayam lokal lainnya, dan telur non pangan. Telur yang dihasilkan dari ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila, tidak termasuk ayam ras petelur, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain.
- 454 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02141 Tempat Lahir K02142 Tempat Pembuangan Akhir Tinja Definisi Konsep (3) Tempat lahir adalah provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu responden pada saat melahirkan responden atau provinsi/negara dan kabupaten/kota tempat kelahiran responden. Batas wilayah administrasi yang digunakan dalam sensus ini adalah batas wilayah administrasi yang terbaru saat pencacahan. Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga di desa/kelurahan. K02143 Tempat Pembuangan Limbah/Kotoran/Tinja K02144 Tempat Pemotongan Hewan Selain Rumah Potong Hewan (RPH) K02145 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangunan di bawah tanah untuk tempat penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu tempat pemotongan hewan selain Rumah Potong Hewan (RPH) (termasuk pedagang), baik mempunyai bangunan maupun tidak, dimana ternak yang dipotong sebagian/seluruhnya milik pihak lain dan bukan untuk konsumsi sendiri. Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. K02146 Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan K02147 Tempat Tidur Hotel sampah terpadu. Tempat tidur yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/ terisi ataupun tidak terisi tamu). K02148 Tempat Tinggal Rumah (bidang dan sebagainya) tempat orang berdiam atau menetap. K02149 Tempat Tinggal Bebas Sewa Milik Orang Lain K02150 Tempat Tinggal Bebas Sewa Milik Orang Tua/Sanak/Saudara K02151 Tempat Tinggal Kontrak K02152 Tempat Tinggal Lainnya K02153 Tempat Tinggal Milik Sendiri K02154 Tempat Tinggal Sewa K02155 Temuan Audit K02156 Tenaga gizi Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun. Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang yang bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran tempat tinggal kontrak biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang selain milik sendiri, sewa, kontrak, rumah dinas, bebas sewa. Contohnya seperti tempat tinggal milik bersama dan rumah adat. Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang yang secara sah berada dalam kekuasaannya tanpa merugikan pihak lain baik diperoleh melalui pembelian maupuan pemberian. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. Tempat menetap seseorang atau sekelompok orang dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu. Hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. K02157 Tenaga Kefarmasian K02158 Tenaga Kependidikan Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. K02159 Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02160 Tenaga Kerja Asing K02161 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) K02162 Tenaga Kerja Industri K02163 Tenaga Kerja Industri Non Produksi K02164 Tenaga Kerja Industri Produksi K02165 Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan K02166 Tenaga Kerja Mandiri Pemula K02167 Tenaga Kerja pada Tahap Pembangunan/Konstruksi K02168 Tenaga Kerja Rutin Menggunakan Internet K02169 Tenaga Kerja Rutin Menggunakan Komputer K02170 Tenaga Kerja Tersertifikasi K02171 Tenaga Kerja Tetap K02172 Tenaga Kerja Tidak Tetap K02173 Tenaga Kerja yang Ditempatkan K02174 Tenaga Kesehatan K02175 Tenaga Kesehatan Lingkungan K02176 Tenaga Kesehatan Masyarakat K02177 Tenaga Kesehatan Terlatih K02178 Tenaga Kesehatan Tradisional - 455 - Definisi Konsep (3) Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tenaga kerja di bidang industri, baik produksi maupun non produksi baik tetap maupun tidak tetap, tidak termasuk - orang yang dibayar hanya berdasarkan komisi; - orang yang bekerja sendiri seperti konsultan dan kontraktor. Tenaga kerja di perusahaan industri yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja di perusahaan industri yang langsung bekerja di dalam proses produksi atau yang mengerjakan pekerjaan teknis (operasional), yaitu sejak bahan baku masuk ke pabrik sampai hasil produksinya keluar dari pabrik. Tenaga kerja mandiri pemula hasil binaan Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja yang sudah berhasil menciptakan atau membuka lapangan kerja baru. Bagian dari pencari kerja terdaftar yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan. Tenaga kerja WNI maupun asing yang bekerja selama tahap pembangunan/kontruksi. Tenaga kerja yang menggunakan internet untuk keperluan usaha paling tidak sekali dalam seminggu, rutin selama satu tahun. Tenaga kerja yang menggunakan komputer untuk bekerja minimal sekali dalam seminggu, rutin selama satu tahun. Tenaga Kerja yang berhasil mendapatkan sertifikasi kompetensi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat kompetensinya. Tenaga kerja di perusahaan industri yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanen). Tenaga kerja di perusahaan industri yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Bagian dari pencari kerja yang telah ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui proses pelayanan penempatan tenaga kerja dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang termasuk tenaga kesehatan adalah dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan tradisional yang terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02179 Tenaga Keteknisan Medis K02180 Tenaga Keterapian Fisik K02181 Tenaga Listrik K02182 Tenaga Medis K02183 Tenaga Pendidik K02184 Tenaga Perpustakaan K02185 Tenaga Teknik Biomedika K02186 Tenaga Teknis Kefarmasian K02187 Tenaga Teknis Perpustakaan K02188 Terancam Punah (Endangered) K02189 Terlibat dalam Pertunjukan/Pameran/Produksi Seni K02190 Terminal K02191 Terminal Angkutan Jalan - 456 - Definisi Konsep (3) Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisan medis yang terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pustakawan (Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan) dan tenaga teknis perpustakaan (tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan). Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Suatu jenis dikategorikan sebagai terancam punah jika jumlah total betina pemijahan lebih besar dari 100 dan kurang dari atau sama dengan 1.000 atau jumlah total pejantan jantan kurang dari atau sama dengan 20 dan lebih besar dari lima; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 80 dan kurang dari 100 dan meningkat dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di atas 80 persen; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 1.000 dan kurang dari atau sama dengan 1.200 dan menurun dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di bawah 80 persen. Apabila seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukan atau pameran atau produksi kesenian atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton (berperan dalam pertunjukan/pameran/produksi seni). Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02192 Terminal Angkutan Laut K02193 Terminal Barang K02194 Terminal Khusus (TERSUS) K02195 Terminal Penumpang K02196 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TUKS K02197 Ternak K02198 Ternak Lokal K02199 Teroris K02200 Terorisme K02201 Tidak Dipanen K02202 Tidak Sekolah Lagi K02203 Tidak/Belum Pernah Sekolah K02204 Tier 1 Capital (Modal Inti Bank) K02205 Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang K02206 Timbunan Sampah K02207 Tindak Pidana Lingkungan - 457 - Definisi Konsep (3) Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pangkalan kendaraan bermotor umum yang diselenggarakan dalam mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan. Terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Ternak asli Indonesia termasuk hasil persilangan antara ternak asli luar negeri dan ternak asli Indonesia, yang telah dikembangkan di Indonesia dan telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kondisi dimana petani merasa rugi apabila melakukan pemanenan karena harga jual sedang turun sehingga biaya panen lebih tinggi dibandingkan nilai produksi sehingga petani lebih memilih tidak dipanen. Mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal atau nonformal (Paket A, B, atau C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, maupun nonformal (Paket A, B, atau C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. Modal atau cadangan langsung yang dapat digunakan bank untuk mendanai aktivitasnya atau menjalankan fungsinya, yang terdiri dari modal inti utama (common equity tier 1) dan modal inti tambahan (additional tier 1). Timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi. Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari atau perluas bangunan atau perpanjangan jalan. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 458 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02208 Titik Pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA) K02209 Toilet Leher Angsa K02210 Toilet Tanpa Jamban/Cemplung/Cubluk K02211 Tol Laut K02212 Toleransi Titik-titik yang terletak di dalam sampel segmen dan merupakan titik tengah dari sub-segmen. Jadi dalam satu segmen terdapat 9 titik pengamatan. Setiap titik pengamatan akan dikunjungi dalam waktu tertentu untuk dicatat fase pertumbuhan. kloset yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf ?U? (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya. Pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang. Sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. K02213 Topografi K02214 Total Emisi Emisi pada tahun berkalan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah/negara. K02215 Total Gross Loans K02216 Total Kredit K02217 Tracer Indikator Cakupan Pelayanan Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank secara total. Tracer indikator cakupan pelayanan kesehatan. Kesehatan K02218 Transaksi Domestik Transaksi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi di dalam negeri saja. K02219 Transaksi promosi skala international Hasil rekapitulasi transaksi dari peserta kegiatan promosi skala Internasional yang dicatat selama kegiatan promosi hingga K02220 Transaksi Total K02221 Transmigran akhir tahun berjalan. Transaksi yang mencakup semua transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri (output domestik) maupun yang berasal dari impor. Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. K02222 Transmigrasi K02223 Transportasi Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. K02224 Transportasi Publik/Umum K02225 Trayek Angkutan Jalan K02226 Trayek Angkutan Laut Jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi. Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. K02227 Trayek Angkutan. Lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02228 Trayek atau Rute Angkutan K02229 Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan K02230 Tuberkulosis (TB) K02231 Tugas Pembantuan (TP) K02232 Tujuan Utama Perjalanan K02233 Tumbuhan K02234 Tumbuhan Liar K02235 Udara Ambien K02236 Uji Berkala Kendaraan Bermotor K02237 Uji Kompetensi K02238 Uji Tipe Kendaraan Bermotor K02239 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi K02240 Umur/Usia K02241 Undang-Undang Statistik Nasional - 459 - Definisi Konsep (3) Lintasan sarana transportasi dalam pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetao, lintasan tetap, jenis moda angkutan tetap serta berjadwal dan tidak berjadwal. Rute atau lintasan pelayanan angkutan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tuga pembantuan. Tujuan yang apabila tidak ada tujuan tersebut maka perjalanan tidak akan terjadi. Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Tumbuhan yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat-sifat alami, contohnya anggrek hutan, kaktus hibrida, lidah buaya hutan, dan lain-lain. Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. Proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor dimodifikasi. Terdiri dari beberapa ukuran yaitu a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran/sanksi; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat). Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi. Mendefinisikan aturan, regulasi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan pengawasan kegiatan statistik secara sistematis, efektif, dan efisien untuk menjamin ketercakupan, akurasi, dan konsistensi dengan fakta, guna memberikan referensi/acuan dalam penetapan arah kebijakan, perencanaan sosial-
- 460 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02242 Unggas K02243 Unit Institusi K02244 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ekonomi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan kesetaraan. Jenis hewan ternak peliharaan kelompok burung yang dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hobi. Jenis unggas yang dipelihara adalah ayam kampung, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik pedaging, itik manila, angsa, merpati, puyuh, puyuh pedaging, kalkun, dan burung unta. Entitas ekonomi yang mampu memiliki hak, memiliki aset, memiliki kewajiban, dan terlibat dalam suatu kegatan ekonomi dalam transaksi dengan entitas lain. Kegiatan ekstrakurikuler atau aktivitas non akademik yang ada di dalam perguruan tinggi untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian bagi mahasiswa. K02245 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di pemasyarakatan. K02246 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) K02247 Unit Pengolahan Ikan Suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga- lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah. Tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan. K02248 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) K02249 United Nations Convention on the Law of the Sea(UNCLOS) K02250 Unmet Need Pelayanan Kesehatan K02251 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) K02252 Upacara adat Perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan yang memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan (pemustaka). Suatu upacara yang bersifat tradisional (ritus)/turun-temurun yang berhubungan dengan adat/kebiasaan/tradisi/budaya suatu masyarakat setempat, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan (sedekah laut D.I. Yogyakarta, upacara ngaben di Bali, seren taun di Kuningan, dsb). Upacara adat yang dilakukan di daerah sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah dan alamnya. Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan K02253 Upah
- 461 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02254 Upah Minimum Provinsi Definisi Konsep (3) perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam suatu wilayah provinsi. K02255 Upah/Gaji Bersih K02256 Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa K02257 Upaya Penurunan Emisi GRK Imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di linglmngan keluarga,lembaga, dan masyarakat. Pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. K02258 Upaya Penurunan Intensitas Emisi GRK Pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan intensitas emisi K02259 Upaya Promotif Kesehatan Jiwa gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. K02260 Upaya Rehabilitatif Kesehatan Jiwa K02261 Usaha K02262 Usaha Akomodasi K02263 Usaha Budi Daya Ikan K02264 Usaha Budi Daya K02265 Usaha Hortikultura K02266 Usaha Jasa Kehutanan K02267 Usaha Jasa Perikanan K02268 Usaha Jasa Pertanian Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk: a. mencegah atau mengendalikan disabilitas; b. memulihkan fungsi sosial; c. memulihkan fungsi okupasional; dan d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Suatu kegiatan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan/atau memenuhi kebutuhan sendiri. Usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek khususnya untuk harian atau mingguan untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Kegiatan pemeliharaan, pembesaran dan/atau pembiakan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha. Usaha yang kegiatannya melakukan budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. Mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak meliputi jasa reboisasi dan rehabilitasi, pengendalian hama, kegiatan jasa pemanenan atau penebangan kayu, jasa pengangkutan kayu di dalam hutan. Mencakup pengerjaan bagian kegiatan perikanan atas dasar balas jasa atau kontrak, meliputi jasa sarana produksi penangkapan ikan, jasa produksi penangkapan ikan, jasa pasca panen penangkapan ikan, jasa sarana produksi budidaya ikan, jasa produksi budidaya ikan, jasa pasca panen budidaya ikan. Kegiatan jasa pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi jasa penyiapan lahan pertanian, jasa penanaman lahan pertanian, jasa pemeliharaan lahan pertanian, jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara, jasa perapihan (trimming) pohon, jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian, jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator.
- 462 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02269 Usaha Kecil K02270 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) K02271 Usaha Kehutanan K02272 Usaha Konstruksi Perorangan K02273 Usaha Menengah K02274 Usaha Mikro K02275 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina dalam Inkubator Bisnis Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk bediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak. Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya, usaha ini mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar. Usaha konstruksi yang dimiliki atau/dan dikuasai oleh perorangan, baik yang berbadan hukum perorangan maupun tidak/belum berbadan hukum. Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha binaan BBP3KP yang mendapatkan pelayanan berupa penerapan inovasi teknologi pengolahan/produksi, perizinan berusaha, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pengujian mutu produk, pendampingan manajemen usaha dan keuangan, penerapan GMP/SSOP, perbaikan desain dan label kemasan, pencantuman informasi nilai gizi, pembuatan bahan promosi dan pemasaran, informasi akses pembiayaan, investasi dan peningkatan kelembagaan usaha serta perluasan akses pasar melalui promosi produk. K02276 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. K02277 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) UMKM didefinisikan sebagai: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02278 Usaha Palawija K02279 Usaha Pariwisata K02280 Usaha Pembibitan K02281 Usaha Pemungutan Hasil Hutan K02282 Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar K02283 Usaha Pengolahan Ikan K02284 Usaha Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar K02285 Usaha Pergaraman K02286 Usaha Perikanan K02287 Usaha Perkebunan K02288 Usaha Pertanian K02289 Usaha Pertanian Gurem K02290 Usaha Pertanian Lainnya (UTL) K02291 Usaha Pertanian Perorangan K02292 Usaha Peternakan - 463 - Definisi Konsep (3) dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman selain padi yang biasa ditanam di sawah atau di ladang/tegalan, seperti jagung, kedelai, kacang, ubi kayu, ubi jalar Usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha yang kegiatannya melakukan pemuliaan, produksi, dan sertifikasi benih/bibit termasuk jika hasilnya sebagian/seluruhnya dijual/ditukar. Kegiatan mengambil benda-benda hayati di hutan/kawasan hutan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut, seperti: kayu bakar, madu, bambu, rotan, getah-getahan, buah- buahan, dll. Kegiatan kehutanan yang mengupayakan pembiakan tumbuhan/satwa liar melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar. Usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. Kegiatan berburu dan menangkap satwa liar dan/atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar, misalnya penangkapan ular, buaya, ayam hutan, dll. Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Kegiatan mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual; dan termasuk pula apabila seluruh hasil pertanian tanaman pangan untuk dikonsumsi. Usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya. Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02293 Usaha Sektor Informal K02294 Usaha Tanaman Kehutanan K02295 Usaha Tanaman Pangan K02296 Usaha Tanaman Perkebunan K02297 Usaha Ultra Mikro K02298 Usaha Utama K02299 Usia Kawin Pertama K02300 Usia Subur K02301 Utang Luar Negeri K02302 Vaksin K02303 Varietas Unggul K02304 Veneer K02305 Vertikultura K02306 Vessel Traffic Services (VTS) K02307 Wadah Budi Daya Ikan K02308 Waduk K02309 Wajib Pajak - 464 - Definisi Konsep (3) Kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dan lain-lain) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong. Kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Usaha yang memberikan pendapatan terbesar bagi unit usaha. Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan. Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun). Posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/ atau pokok pada waktu yang akan datang. Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Lembaran tipis kayu yang dihasilkan dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu persegi. Sistem budidaya pertanian atau cara berkebun dengan media tanam yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor ataupun outdoor. Media tanam berupa campuran tanah gembur dan pupuk, sedangkan untuk wadah berupa botol bekas, pot, rak gantung, dan sebagainya. Seluruh tanaman nantinya disusun secara vertikal supaya tidak memakan banyak ruang. Pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. Tempat atau bangunan atau bejana yang berupa yang digunakan untuk membudidayakan ikan. Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 465 - Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) Definisi Konsep (3) K02310 Waktu Lamanya; saat tertentu untuk melakukan sesuatu; seluruh rangkaian saat keadaan berlangsung. K02311 Wali Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. K02312 Wanawiyata Widyakarya K02313 Wanita Pasangan Usia Subur K02314 Wanita Usia Subur (WUS) Model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid. Wanita yang berusia 15-49 tahun. K02315 Warga Negara Asing (WNA) Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. K02316 Warisan Alam K02317 Warisan Budaya K02318 Warisan Budaya Tak Benda K02319 Warisan Campuran Bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam. Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi- generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keahlian maupun alat, objek, artifak dan ruang budaya milik komunitas, kelompok maupun individu yang merupakan bagian dari budaya mereka. Suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu lokasi. K02320 Wasting K02321 Website K02322 Widyaiswara K02323 Wilayah Kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Penyebab langsung dari wasting adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Wasting mencakup kurus (zscore >= -3 s.d. zscore < -2) dan sangat kurus (zscore < - 3). Halaman informasi yang dapat diakses melalui jalur internet. Website berisi sekumpulan halaman web dengan topik terkait yang memuat informasi tertentu dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui jalur internet. Berlokasi di World Wide Web yang diidentifikasi oleh sebuah alamat web. Informasi didalam sebuah website dikodekan dalam bahasa tertentu (HTML, XML, Java) dan diakses menggunakan Web Browser seperti Microsoft's Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah. Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. K02324 Wilayah Endemis Filariasis Satuan kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen). K02325 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembanganperikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Kode Konsep (1) Nama Konsep (2) K02326 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) K02327 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) K02328 Wilayah Sungai K02329 Wilayah Tempat Tinggal K02330 Wirausaha K02331 Wisatawan K02332 Wisatawan Mancanegara K02333 Wisatawan Nasional K02334 Wisatawan Nusantara K02335 Yayasan K02336 Zona K02337 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - 466 - Definisi Konsep (3) wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Satuan wilayah yang dimulai dari tingkat terkecil (RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb) sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalananan ke luar negeri di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari yang dimaksud adalah mengunjungi negara lain dan tinggal minimal 6 jam. Kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya dari penduduk di tempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (reguler), baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya. Termasuk kegiatan rutin jika mengunjungi negara yang sama minimal 4 kali selama 1 bulan. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalananan di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari yang dimaksud adalah mengunjungi kabupaten/kota lain dan tinggal minimal 6 jam. Kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya dari penduduk di tempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (reguler), baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya. Termasuk kegiatan rutin jika mengunjungi kabupaten/kota yang sama minimal 4 kali selama 1 bulan. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.