Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang BAHASA RAKYAT DAN POLITIK UANG: Analisis-Kritis Terhadap Jargon Politik Dalam Pesta Demokrasi Di Indonesia1 Muhaimin Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Jember Abstrak Konstelasi politik nasional mengalami perubahan pada reformasi 1998. Sejak itu, era monopolitik yang menjenuhkan selama lebih tiga dekade, berakhir pula. Masyarakat Indonesia memulai melangkahkan diri ke dalam arena baru per- politikan nasional yang lebih bebas dan demok-ratis. Namun, satu fenomena yang kurang sehat, juga ikut menjamur seiring dengan suburnya bibit demokrasi; money politic (politik uang). Fenomena ini selalu menyertai setiap pesta demokrasi dalam semua bentuk dan level hajatan politik di Indonesia. Dari fenomena tersebut, muncul kritisisme masyarakat yang mewujud dalam bentuk jargon-jargon atau plesetan yang bersifat politis dan cenderung ditujukan sebagai kritik sosial atas apa yang tengah berlang-sung di masyarakat. Beberapa plesetan politis masyarakat diantaranya; "TongKet" yang diartikan dengan sittong seket, dan "Berjuang" yang diartikan beras, baju, dan uang. Berkembangnya jargon-jargon tersebut, nampaknya rakyat tidak lagi sungkan atau ewuh pakewuh, apalagi takut untuk mengungkapkan kri-tisisme mereka. Apalagi, kemampuan berbahasa masyarakat semakin kreatif mengungkapkan hal-hal kritis, termasuk yang bersifat politis. Jika selama ini jargon politik dibuat oleh kaum elit untuk menguasai dan mengendalikan massa -dan ini adalah salah satu bentuk language empower-, maka kini 'kaum bawah'pun dapat mengkritisi kekuasaan juga dengan jargon yang sengaja dimunculkan untuk dapat terbaca oleh para elit. Teori tentang bahasa dan kekuasaan tidak lagi berlaku bagi yang kuat untuk menguasai yang lemah, namun juga telah ber-kembang dan bisa diartikan bagi yang lemah untuk menjatuhkan yang kuat. Kata Kunci: bahasa rakyat, politik uang, jargon politik, demokrasi 1 Artikel pada awalnya tugas matakuliah Islam dan Ideologi Politik pada program Doktor Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya semester genap tahun akademik 2012/ 2013 di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si. Karena tulisan ini dipublika- sikan dalam jurnal, penulis kemudian melakukan beberapa perbaikan dan penyesuaian. 151
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 Pendahuluan Reformasi telah memberi perubahan terhadap konstelasi politik nasio- nal. Mobilitas politik massa naik ke permukaan dengan ragam aksi. Wajah perpolitikan nasional pun menjadi hingar bingar setelah lebih dari tiga de- kade 'sepi', karena terbungkam kebijakan politik orde baru yang otoriter dan monolitik. Layaknya saluran pipa air yang telah lama disumbat, tatkala tekan- an aspirasi rakyat semakin kuat mendorong sumbatan politik yang ada, maka pancaran aspirasi itu mulai mencari celah untuk bisa mengalirkan dirinya keluar dari bekapan politik yang menjenuhkan. Pada akhirnya, sumbatan po- litik itu terlepas dan pancaran aspirasi menyeruak ke luar dengan suara ber- gemuruh dan terpancar ke mana-mana, maka berbagai wadah penampungan pun perlu disediakan agar tumpahan aspirasi itu tak terbuang sia-sia.2 Untuk menampung aspirasi publik yang beraneka ragam itu maka wa- dah-wadah politik baru pun bermunculan di sana sini dalam bentuk partai- partai politik. Konfigurasi kepentingan-kepentingan politik yang terorganisir pun kini mulai terlihat jelas. Maka berakhirlah era monopolitik yang menje- nuhkan selama lebih tiga dekade itu dan mulailah masyarakat Indonesia me- langkahkan diri ke dalam arena baru perpolitikan nasional yang lebih bebas dan demokratis.3 Pertumbuhan partai politik inipun memberi harapan -yang juga baru- bahwa keberadaan mereka bisa menjadi katalisator yang positif bagi pening- katan aspirasi politik masyarakat dalam kehidupan politik nasional. Namun, ada pula salah satu fenomena yang kurang sehat, yang juga ikut menjamur seiring dengan suburnya bibit demokrasi, yaitu munculnya fenomena money politic atau politik uang yang selalu menyertai setiap pesta demokrasi lima tahunan (baca:PEMILU), yang bahkan kini menyeruak dalam semua bentuk dan level hajatan politik di Indonesia. Dari fenomena tersebut, muncullah bentuk-bentuk kritisisme masyara- kat yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh apa yang mereka lihat dan alami. Salah satu bentuk kritisisme tersebut mewujud dalam bentuk jargon-jargon atau plesetan yang berkembang di masyarakat. Jargon tersebut bersifat po- 2 Magdalena Wenas, "Manajemen Public Relation Bagi Partai Politik", dalam Harsono Suwardi dkk., Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 140 3 Ibid., 141. 152
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang litis yang lebih cenderung ditujukan sebagai kritik sosial atas apa yang tengah berlangsung di masyarakat. Munculnya fenomena tersebut, secara spesifik muncul di sekitar daerah tapal kuda,4 terutama di wilayah eks karesidenan Besuki, yang meliputi Jem- ber, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Muncul beberapa singkatan (plesetan) politis yang diantaranya adalah "TongKet" yang diartikan dengan sittong seket, dan "Berjuang" yang diartikan beras, baju, dan uang. Jargon politik biasanya muncul dan atau sengaja dimunculkan oleh ka- langan-kalangan yang berkepentingan, dengan tujuan untuk menarik simpati dan dukungan (yang pada akhirnya mendapatkan suara, sebagai target utama pelaku politik dalam pemilu). Para elit politik biasanya memang akan dikenal jika mereka mempunyai jargon tertentu yang bersifat khas dan mudah di- ingat, seperti "lanjutkan" dan "lebih cepat lebih baik" (pilpres) "coblos ku- misnya" (pilgub Jatim), "membangun desa menata kota" (pilbup Jember), dan masih banyak lagi jargón-jargon yang dibuat secara kreatif dan provo- katif. Sebenarnya, kebanyakan jargon memang sengaja dibuat atau diciptakan oleh kalangan elit politik dan dipopulerkan pada kalangan rakyat di bawah- nya untuk memperoleh kepercayaan, dukungan, dan suara. Jargon terhadap tokoh atau sosok tertentu menjadi semacam password untuk dapat masuk ke ruang popularitas yang diharapkan. Namun, seiring dengan tingkat kesadar- an politik masyarakat umum yang tidak lagi berada di grafik bawah, maka kini muncul pula jargón-jargon rakyat yang bersifat kritis dan memang mun- cul untuk mengkritisi polah politik para elit. Sehubungan dengan jargon TongKet dan BerJuAng yang muncul di wilayah tapal kuda tersebut, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, baik pe- ngaruh bahasa daerah, budaya, serta kejadian yang berlangsung di masyara- kat setempat. Kedua jargon tersebut justru muncul dari kalangan masyarakat pemilih yang sepertinya sudah sangat hapal dan paham dengan praktik money politic di setiap pemilu. Dengan berkembangnya jargon-jargon tersebut, maka nampaknya rakyat (termasuk yang berada di kelas sosial rendah) tidak lagi 4 Sebuah wilayah yang secara geografis terletak di bagian timur Propinsi Jawa Timur. Wilayah ini banyak menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Hal itu dika- renakan mayoritas penduduk yang mendiami itu terdiri dari keturunan penduduk dari pulau madura. 153
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 sungkan atau ewuh pakewuh, apalagi takut untuk mengungkapkan kritisisme mereka. Dalam hal ini, kemampuan berbahasa masyarakat telah semakin kreatif untuk mengungkapkan hal-hal kritis, termasuk yang bersifat politis. Bahasa Sebagai Kekuatan Dalam Politik Bahasa sangat memegang peranan di bidang politik. Bahasa dijadikan alat untuk melakukan aktivitas politik; alat untuk mewujudkan impian-impi- an politik dan sarana untuk membujuk simpatisan melalui janji-janji politik. Kekuatan bahasa juga dapat membungkam lawan politik. Bahasa juga dapat mengubah opini publik terhadap suatu masalah karena dapat digunakan untuk membujuk dan meyakinkan khalayak terhadap suatu argumen politik. Melalui pendekatan bahasa, seseorang dapat dijadikan pendukung setia suatu partai politik. Kekuatan bahasa telah mampu mendongkrak popularitas dan mengubah image seorang politikus.5 Sebaliknya, bahasa juga dapat menjadi senjata yang ampuh bagi khala- yak untuk mengungkapkan aspirasi politiknya. Jika seorang politikus dapat membungkam lawannya dengan kekuatan bahasa, maka kekuatan bahasa pula yang dapat membungkam (atau paling tidak menegur) politikus ter- sebut. Kepekaan dan kritisisme khalayak terhadap dunia politik menjadi sangat terfasilitasi dengan kreatifitas berbahasa. Jargon politik, eufimisme, dan plesetan merupakan beberapa alat bahasa untuk berpolitik.6 Bahasa tidak hanya memiliki fungsi sebatas alat komunikasi saja, tapi lebih dari itu bahasa memiliki peranan kuat untuk menggerakkan seluruh aspek kehidupan manusia. Bahasa mampu menjalankan fungsi-fungsi regu- latif yang amat kompleks. Dalam dunia politik, peranan bahasa sangatlah yang signifikan. Proses politik bukan hanya persoalan praktis kerja, mengatur dan membagi tugas yang banyak, tetapi juga praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan 5 Rosida Tiurma Manurung, "Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia", dalam Jurnal Sosioteknologi, edisi 16 tahun 8, April 2009 (Bandung: ITB, 2009), 552. Untuk selanjutnya kata "politikus" akan dipakai penulis secara konsisten sampai akhir tulisan ini. Hal itu dikarenakan istilah "politikus" -yang semula netral-, namun, akhir-akhir ini sering dipakai dengan nada pejoratif, yaitu sosok yang aktif terlibat dalam kegiatan politik praktis yang menjadikan tujuan utamanya semata-mata kekuasaan, bukan kemaslahatan orang banyak. Sebagai padanannya adalah istilah "politisi" yang menunjuk pada kebalikan dari istilah "politikus". 6 Ibid. 154
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh la- pisan masyarakat. Dalam konteks sosial, politik dan kultural, bahasa diguna- kan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna.7 Dalam aspek lain, Panggabean menyebutkan bahwa tokoh-tokoh po- litik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan juga untuk menyembunyikannya.8 Ia harus menyembunyikan pi- kirannya karena dibalik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik terse- but maka bahasa politik haruslah ditata sedemikian rupa karena di dalamnya penuh dengan muatan-muatan kekuasaan yang tersembunyi di dalam struktur-struktur linguistik. Jika bahasa tersebut tidak ditata, maka signifikan- si bahasa menjadi tidak terlihat.9 Politik bertalian dengan masalah pengaturan masyarakat secara berke- kuasaan dan untuk itu diperlukan pengorganisasian rakyat banyak. Untuk menguasai jalan pikiran orang banyak diperlukan suatu alat komunikasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Pandangan tersebut memberi- kan pemahaman bahwa bahasa mendapat tempat yang amat strategis dalam bidang politik. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, akan tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi regulatif yang amat kompleks. Proses politik bukan hanya persoalan "praksis kerja", yakni mengatur orang banyak atas pembagian tugas yang sudah dirinci, tetapi juga "praksis komunikasi", yakni bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki latar belakang (suku, agama, ras, dan golongan) yang beragam. Dalam konteks sosial, politik, dan kultural, bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna. Terkait dengan ini, Birch secara tegas berpendapat sebagai berikut. "Di ma- na ada kontrol, di situ ada konflik, dan di mana ada konflik di situ selalu po- litik. Tidak ada tindak komunikasi, tidak ada masalah yang tampaknya seder- 7 Birch, D., Critical Linguistics as Cultural Process dalam James, J.E (Ed). The language- Culture Connection (Singapore: SEAMEO Regional Language Context, 1996), 64-85. 8 Panggabean, M.H., Prakata, dalam Panggabean, M.H (Ed). Bahasa, Pengaruh dan Peranannya (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1981). 9 Syukur&Anang, Struktur Teks-teks Politik Era Pasca Orde Baru: Perspektif Wacana Kritis. Laporan Penelitian, 2003. 155
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 hana dan innocent dapat melarikan diri dari politik. Semua komunikasi selalu berkonsekuensi, komunikasi selalu memiliki signifikansi di balik ben-tuk dan strukturnya bagi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dan penafsiran, tidak hanya pada tindak komunikatif itu sendiri, tetapi juga konsekuensi dari tindak itu".10 Dari pandangan Birch itu dapat ditarik pemahaman bahwa komunikasi selalu berkaitan dengan aktivitas yang memiliki kepentingan dan selalu di- motivasi oleh hasrat tertentu. Komunikasi juga harus diletakkan dalam per- jumpaan (encounters) tertentu yang melibatkan partisipan tertentu, konteks tertentu, dan kerangka-kerangka diskursif tertentu. Komunikasi akan selalu terkait erat dengan pertanyaan-pertanyaan "bagaimana", "mengapa", "ka- pan", "untuk apa", dan "dengan siapa" komunikasi itu diletakkan, serta "sia- pa" yang meletakkan komunikasi itu. Semua pertanyaan itu terkait dengan proses komunikasi yang bersifat dinamis dan dialektis dalam konteks historis tertentu. Ditegaskan oleh Birch, semua komunikasi diletakkan dalam perjumpaan tertentu, dalam konteks tertentu, dan dalam kerangka diskursif tertentu. Kajian terhadap fenomena komunikasi yang bersifat dinamis itu tidak hanya tertarik kepada "apa" ko- munikasi itu, tetapi lebih tertarik kepada "mengapa" komunikasi itu ber- makna. Kajian terhadap komunikasi tidak hanya tertarik kepada "apa" mak- na teks bahasa, tetapi lebih tertarik kepada "bagaimana" makna wacana da- lam konteks kultural yang lebih luas.11 Untuk mencapai tujuan itu, pandangan terhadap komunikasi haruslah berangkat dari enam asumsi yang dikemukakan Birch sebagai berikut.12 Pertama, komunikasi itu selalu politik sebelum bentuk lingual (lingistic) yang muncul. Sebelum bentuk lingual lahir, kendala-kendala politik, sosial, kultu- ral, dan ideologis akan menentukan "bentuk" pilihan bahasa. Dalam proses memilih itu, ada bentuk lingual yang diistimewakan, dan ada yang dinomor- duakan. Kata pembangunan dan P4, misalnya, pada era pasca-Orde Baru tidak diprioritaskan penggunaannya. Kedua, komunikasi itu akan selalu motivated, interested, dan situated. Ben- tuk-bentuk lingual yang dipilih digunakan untuk mengontrol dan mengarah- 10 Birch, D., "Critical Linguistics, 68. 11 Ibid., 12 Ibid., 70-75 156
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang kan orang lain, membuat makna tertentu tentang realitas, mengelompokkan sesuatu dalam realitas, menyembunyikan makna tertentu, dan sebagainya. Tindak komunikasi selalu bersifat "emansipatoris", selalu melibatkan orang lain dalam perjumpaan tertentu. Ketiga, komunikasi itu selalu strategi. Tindak komunikasi selalu berkait- an dengan "siasat" untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebelum lahir menjadi bentuk lingual, terdapat pergulatan strategi yang terkait dengan po- litik, kultural, dan sosial dalam menentukan pilihan bahasa yang dimuncul- kan. Tidak ada komunikasi yang tidak berupa strategi. Keempat, komunikasi selalu terjadi dalam perjumpaan dan interaksi ter- tentu. Tindak komunikasi selalu melibatkan orang lain sebagai bagian dari partisipan komunikasi dengan memanfaatkan bentuk-bentuk lingual. Dalam komunikasi itu akan terjadi "pertukaran makna" antarpartisipan yang ter- libat. Kelima, komunikasi selalu berkaitan dengan nilai. Bentuk-bentuk lingual yang dipilih akan terkait dengan nilai-nilai yang dikembangkan sepanjang waktu. Nilai-nilai berkaitan erat dengan kekuasaan, subordinasi, gender, soli- daritas, dan sebagainya yang tidak bersifat given. Secara tegas Birch menegas- kan bahwa nilai-nilai itu selalu hasil dari konflik dan perebutan kekuasaan di atas ketidakberdayaan, proses-proses penaturalisasian, dan proses penanam- an yang sering berlangsung secara bawah sadar. Keenam, komunikasi selalu bersifat contingent 'bergantung'. Tindak komu- nikasi selalu bergantung kepada cara-cara kelompok, institusi, masyarakat, dan individu--sebagai anggota masyarakat--memberikan nilai kepada makna- makna tertentu. Dengan demikian, makna selalu berkembang sepanjang waktu. Makna bukanlah sesuatu yang alamiah (cultural), tetapi dibangun dan dibentuk dalam proses sosial dan politik. Tidak ada makna yang tunggal, te- tapi selalu bersifat jamak. Enam asumsi itu cocok menjadi titik tolak dalam kajian komunikasi politik, termasuk di dalamnya komunikasi verbal. Kata-kata kunci dalam ko- munikasi--seperti "kendala dalam pilihan bahasa", "motivated, interested, & si- tuated", "strategi", "perjumpaan", "perjuangan nilai", dan "bergantung"--me- rupakan ciri atau karakteristik pokok dalam komunikasi politik. Dengan de- mikian, dalam politik, komunikasi yang dihasilkan adalah komunikasi yang "tidak ideal", "tidak normal", "timpang", dan "senjang", di mana terdapat ke- tidaksejajaran kekuasaan "penghasil teks" dengan "konsumen teks". Deng- 157
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 an kekuasaan yang dimilikinya, penghasil teks selalu mendayagunakan bahasa--bahkan menyalahgunakan bahasa (language abuse)--untuk kepenting- an politik tertentu. Akhirnya, muncullah "kekeliruan", "kesalahan", "ketidak- mampuan", dan "ketidaktepatan" masyarakat awam di dalam mengkonsum- si teks bahasa yang dihasilkan oleh penghasil teks itu. Bahasa Dan Ideologi Ideologi, seperti dikemukakan Dale, adalah sebuah "bunglon" konsep- tual sehingga rentangan maknanya juga bervariasi. Dalam praksisnya ideo- logi memperoleh artikulasi secara sangat jelas dalam bahasa. Ideologi men- dapatkan tempat artikulasi yang sangat luas dalam praksis-praksis sosial yang beraneka ragam. Ideologi akan berdampak terhadap produksi teks. Ideologi mengkonstruksikan makna bagi subjeknya. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk memeriksa atau menguji "struktur ideologi" adalah melalui pemerik- sa-an terhadap "bahasa".13 Para "linguis kritis", seperti Fowler,14 Fairclough,15 Kress,16 van Dijk,17 amat percaya bahwa struktur-struktur linguistik dimanfaatkan, didayaguna- kan, difungsikan untuk mengemukakan ideologinya, secara sadar, tidak sa- dar, bahkan bawah sadar. Santoso membuktikan bahwa dalam tuturan para elite politik yang tampaknya sebagai "biasa-biasa" saja dan tampak tidak ber- dosa (innocent), ternyata menyembunyikan banyak aspek-aspek ideologi yang perlu diketahui oleh masyarakat.18 Sebaliknya, bentuk-bentuk bahasa dapat dijelaskan melalui analisis kerja ideologi dalam masyarakat. Fairclough menyarankan agar hubungan bahasa 13 Burbules, N.C.,Forms of Ideology-Critique: a Pedagogical Perspective. Dalam Smith, B. (Compiled), Research Methodology 1: Issues and Methods in Research (Geelong-Victoria: Deakin University, 1992), 7 14 Fowler, R., Linguistic Criticism (Oxford: Oxford University Press, 1986). 15 Fairclough, N., Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (Harlow-Essex: Longman Group Limited, 1986). 16 Kress, G., Ideological Structures in Discourse. Dalam van Dijk, T. (Ed.), Handbook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society (London: Academic Press, 1985), 27-42 17 Van Dijk, T., Principles of Critical Discourse Analysis. Dalam Wetherell, M., Taylor, S., & Yates, S.J. (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader (London: SAGE Publications Ltd., 2001), 300-317. 18 Santoso, A., Bahasa Politik Pasca Orde Baru (Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra (WWS), 2003). 158
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang dan ideologi seharusnya dikonseptualisasikan dalam kerangka penelitian wacana dan perubahan sosial budaya. Persoalan bahasa dan ideologi bukan persoalan linguistik an sich, tetapi penelitian hubungan bahasa dan ideologi akan "basah kuyup" oleh konteks situasi dan konteks budaya yang melatari dan melingkupi, bahkan mendeterminasi.19 Persoalan ideologi dalam bahasa banyak mendapat perhatian pada era pasca-strukturalisme setelah timbulnya kesadaran akan hakikat bahasa sebagai social practice. Maraknya kesenjangan komunikasi dalam bidang sosial pada umumnya, membuat isu-isu ideologi langsung menjadi pusat perhatian. Wacana bukan lagi menjadi sesuatu yang netral dan vakum sosial. Wacana adalah situs perjuangan dan perebutan sosial. Persoalan-persoalan jender, autoritas, rasial, profesionalisme, ilmu, bahkan keluarga memiliki wilayah wa- cana tertentu dan memiliki karakteristik tertentu yang menimbulkan "keti- daksimetrisan hubungan" antarpartisipan. Wacana era pascastrukturalis-me menampakkan adanya kesenjangan komunikasi di mana para partisipannya tidak memiliki akses yang sama dalam proses komunikasi, kesadaran yang relatif belum pernah ada pada era sebelumnya, atau jika ada masih tampak malu-malu untuk merumuskan bahwa yang terjadi adalah "komunikasi yang timpang". Jargon Untuk Kepentingan Politik Dalam KBBI, yang disebut jargon adalah kosa kata khusus yang diper- gunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu.20 Harimurti Krida- laksana dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa jargon adalah kosakata yang khas yang dipakai dalam bidang kehidupan tertentu, seperti yang di- pakai oleh montir-montir mobil, tukang kayu, guru bahasa, dan sebagainya yang tidak dipakai dan sering tidak dipahami oleh orang dari bidang lain.21 Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, jargon disebut juga patois, slang, atau slogan.22 Jargon dalam bidang politik sengaja diciptakan, dikreasikan, dan ditiup- kan sebagai senjata untuk kepentingan pihak tertentu. Ada ungkapan politik 19 Fairclough, N., Critical Discourse, 25. 20 Hasan Alwi et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Bandung, Balai Pustaka, 2003). 21 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia, 2008), 98. 22 Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2006). 159
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 yang digunakan untuk menampilkan image positif, misalnya jargon politik SBY "katakan TIDAK untuk Korupsi", sengaja diciptakan untuk menam- pilkan wajah pemerintahan yang sehat dan bersih dari korupsi. Di lain pihak, untuk meraih simpati wong cilik, Megawati meneriakkan jargon politik "Perjuangkan Sembako Murah". Pada pilkada lalu, kubu Fauzi Bowo meng- gunakan jargon politik yang bersifat ikonis (iconic) yaitu jargon yang khusus berkaitan dengan gambaran langsung yang bertalian dengan sesuatu yang digambarkan. Jargonnya adalah "Coblos Kumisnya". Jadi, jika kita ingat ku- mis, kita pasti ingat Fauzi (ikon kumis untuk menggantikan Fauzi). Sebuah jargon politik dibuat sedemikian rupa agar dapat menyihir publik, juga ada jargon politik yang bersifat bujukan seperti halnya sebuah iklan. Akan tetapi, ada pula jargon politik yang bersifat sinisme dan diskriminatif.23 Penggunaan jargon dapat dipandang sebagai wacana yang rekreatif, karena sifatnya yang jenaka dan menghibur, walaupun sebenarnya bertujuan untuk mengkritik. Sesungguhnya, kejenakaan adalah fenomena kebahasaan yang universal. Hampir dalam setiap kebudayaan, pun dalam setiap sosok masyarakat dan kebudayaan daerah, selalu ditemukan bentuk kearifan lokal yang bermacam-macam manifestasinya. Bentuk kearifan lokal itu bisa beru- pa parikan, gandangan, bedekan, seloka, peribahasa, dagelan atau humor dan ane- ka kejenakaan lainnya, yang penafsiran makna atau maksudnya dituntut ke- bijaksaan tertentu dari setiap warga masyarakatnya. Adapun fungsi pokok- nya adalah sebagai piranti kontrol sosial. Misalnya saja, untuk memberikan sindiran sosial terhadap makin marak dan terus menggilanya korupsi, orang memunculkan bentuk jenaka "IDT", yang umumnya dipahami "Inpres De- sa Tertinggal", tetapi dilucukan menjadi "Iki Duite (wes) Teko" yang artinya "ini uangnya (sudah datang)". Demikianpun bentuk seperti "kancil-kancil rakyat" dimunculkan sebagai sindiran terhadap oknum-oknum wakil rakyat yang tidak sepenuhnya menjadi wakil rakyat di dalam wadah DPR. Maka alih-alih wakil-wakil rakyat, mereka kemudian menggunakan bentuk lucu "cakil-cakil rakyat". Maka jelas sekali kelihatan bahwa bentuk-bentuk kejena- kaan perlu ditasirkan dengan penuh kearifan, karena pada dasarnya mereka adalah piranti-piranti kontrol sosial.24 23 Rosida Tiurma Manurung, Ketidakberpihakan Jargon Politik, 553. 24 R. Kunjana Rahardi, Dimensi-Dimensi Kebahasaan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 187 160
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang Bentuk-bentuk wicara santai atau wicara rekreatif, kejenakaan-kejenaka- an itu memang dapat dengan leluasa ditebarkan. Pasalnya tujuan utamanya adalah memberikan hiburan kepada sang mitra tuturnya. Atau jika lingkup- nya lebih luas, wicara santai itu ditujukan kepada masyarakat atau publik yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan wicara rekreatif ini, ada bebe- rapa teori kejenakaan yang pernah digagas oleh para filosof zaman dulu.25 Pertama, teori degradasi atau superioritas, yang menegaskan bahwa kelucuan atau kejenakaan dapat dibangun dengan memunculkan aneka keanehan atau keganjilan. Lazimnya, orang tertawa dengan hal-hal yang aneh atau ganjil. Keanehan dan keganjilan tersebut dapat dicuatkan dari berbagai aspek, bisa yang cukup kongkrit sifatnya, bisa pula yang relative lebih abstrak bentuknya. Dapat pula keanehan itu dicuatkan dari peristiwa sosial, peristiwa politik, atau dapat juga dari aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Berbagai macam satire jenaka, yakni yang berupa cercaan terhadap kejelekan dan ke- burukan pihak tertentu yang dikemas dalam bentuk-bentuk jenaka, dapat dengan baik dimunculkan dengan mencermati teori superioritas ini. Kedua, teori ketidaksesuaian atau ketakterdugaan. Sebagian pakar me- nyebutnya teori bisosiasi. Orang tertawa geli kalau berhadapan dengan ane- ka ketidaksesuaian antara apa yang benar-benar terjadi dengan apa yang di- impikannya sebagai sesuatu yang diidealkan. Dalam bahasa para filsuf, keje- nakaan dalam jenis yang demikian muncul lantaran tidak ada kesesuaiaan antara sosok konsep dengan realitasnya. Aneka macam ketidakterdugaan itu, lazimnya akan dapat menghadirkan keheranan, dan keheranan itu sesung- guhnya merupakan manifestasi kejenakaannya. Dengan menyuguhkan pem- belokan-pembelokan tuturan, yang secara mendadak sifatnya, lazimnya juga akan hadir sejumlah kejenakaan dalam pertuturan wajar. Maka dalam wicara yang sifatnya santai dan rekreatif, banyak ditemukan macam-macam pembe- lokan tuturan semacam ini, sehingga tawaan-tawaan yang besar dan lebar mudah terjadi dan meledak di sana.26 Ketiga, teori pelepasan inhibisi. Maksudnya, kita dengan serta merta melepaskan tekanan-tekanan psikologis dan emosional yang selama ini kita simpan dalam kedalaman batin. Dengan keluarnya letupan-letupan tekanan itu, keluar pulalah tawaan-tawaan kita. Kita tertawa lepas karena serta merta 25 Ibid., 188. 26 Ibid. 161
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 kita dapat menjadi terbebas. Berkenaan dengan ini, cermatilah tawaan-tawa- an orang yang berkesehatan jiwa wajar/normal, tetapi mungkin dalam ka- marnya sendiri, tertawa ngakak dan lepas. Jenis kejenakaan yang semacam ini sulit sekali diterima kebermanfaatannya bagi orang lain. Lebih banyak, sosok kejenakaan ini dimanfaatkan untuk kepentingan diri orang yang tertawa, karena lepas dari tekanan-tekanan di dalam kesendiriannya itu.27 Bahasa Rakyat Dan FenomenaMoney Politic: Sebuah Analisa Jargon Politik Dalam perspektif rakyat Perspektif fungsionalisme mengantarkan kajian bahasa untuk tidak lagi sekadar mengkaji bahasa, tetapi juga wacana (discourse), yaitu bahasa dalam konteks yang beraneka ragam untuk memahami maknanya. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi multikulturalisme yang harus kita pahami secara lebih baik. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebab, bahasa yang digunakan manusia makin terserap oleh pergaulan an- tarbudaya, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasio- nal, yang dalam studi budaya (cultural studies) disebut fenomena diaspora. Hal ini membuat bahasa bukan lagi objek tunggal, malainkan sebagai ba- gian dari kehidupan manusia.28 Menurut teori wacana, tidak ada produk linguistik yang hadir dalam ruang hampa dan tiba-tiba, apalagi tanpa makna. Ia hadir dengan tujuan tertentu dan bahkan kuasa tertentu pula. Tidak ada kata yang tidak ber- makna. Bahkan, wacana merupakan arena beroperasinya kekuasaan dan relasi kekuasaan. Karena itu menjadi agak mudah bagi kita untuk mema- hami dua macam kekuasaan menurut Gramsci, yaitu: koersi dan hegemo- ni, atau dua jenis piranti penguasaan menurut Althusser, yaitu: aparat rep- resif kekuasaan (Repressive state apparatus), dan aparat ideologis kekuasaan (Ideological state apparatus).29 Sebagai kekuasaan hegemonik yang dibangun melalui kerja aparat ideologis, maka kebanyakan kekuasaan kontemporer beroperasi dalam atau dibangun dan dipelihara melalui praktik wacana (discursive practice). 27 Ibid. 28 Mudjiarahardjo dalam an.html, diakses pada 18 April 2013. 29 Ibid. 162
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang Untuk memahaminya diperlukan analisis interteks. Lewat kajian wacana, kita dapat melihat jenis kekuasaan apa yang beroperasi. Lebih khusus lagi, jargón yang ditemukan pada saat pemilu di wila- yah tapal kuda, terutama di wilayah Karisedenan Besuki adalah "Tong- Ket" dan "BerJuAng". Pada jargón yang pertama, pengaruh bahasa dae- rah, yaitu bahasa Madura sangat kental. Akronim tersebut terdiri dari dua kata berbahasa Madura, yaitu Settong (satu) dan Seket (lima puluh). Kata pertama mengacu pada individu atau perorangan, yaitu setiap orang, se- dangkan arti kata kedua mengacu pada jumlah nominal uang, yaitu lima puluh ribu rupiah. Jadi jargón "TongKet" secara keseluruhan berarti "setiap orang mendapat lima puluh ribu rupiah" atau "lima puluh ribu rupiah untuk satu orang". Jargon ini berupa plesetan akronim yang muncul untuk mengkritisi sikap para politikus pada saat kampanye pemilu, yang biasa membagi-bagikan uang untuk menarik simpati rakyat. Kata Tongket sen- diri secara bahasa mempunyai arti 'penyangga' (tongkat), yang menjadi eufimisme dari penggunaan kata tersebut. Jargón ini merupakan bentuk satire dari makna yang sesungguhnya. Berikutnya, kata BerJuAng juga merupakan bentuk eufimisme dan satire (sindiran) dari makna yang sesungguhnya. Alih-alih mempunyai arti positif yaitu 'membela' atau 'mempertahankan', kata tersebut merupakan akronim dari Beras, Baju dan Uang, yang juga masih merupakan bentuk 'sogokan' dari para politikus agar khalayak memberikan suaranya. Plesetan akronim ini sesungguhnya mempunyai makna yang dalam.Pada saat mem- berikan suaranya, rakyat sangat berharap bahwa pemimpin yang mereka pilih akan dapat membawa perbaikan nasib mereka, yang disimbolkan de- ngan kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Namun ternyata, hal-hal itu justru hanya menjadi kesejahteraan sementara. Hanya pada saat kam- panye mereka mendapatkan barang-barang tersebut, namun setelah itu, mereka akan kembali pada kehidupan sehari-hari yang jauh dari standard sejahtera. Kata BERJUANG sebenarnya sangat sering muncul dan dipakai oleh para Juru Kampanye, namun jargón BerJuAng justru juga muncul di kalangan pemilih dengan makna yang berkebalikan, sebagai bentuk kritik- an terhadap apa yang selama ini digembar-gemborkan. Selanjutnya, sesuai dengan teori kejenakaan dalam konteks wicara rekreatif, maka kedua temuan jargón tersebut dikategorikan ke dalam teori 163
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 yang pertama dan kedua, yaitu teori degradasi atau superioritas dan teori ketidaksesuaian atau ketakterdugaan, atau teori bisosiasi. Kedua jargón ter- sebut di atas, berdasarkan teori pertama, terdapat kelucuan atau kejenaka- an yang dibangun dengan memunculkan aneka keanehan atau keganjilan. Sedangkan berdasarkan teori yang kedua, kedua jargón tersebut me- nunjukkan adanya sebuah kondisi yang tidak sama atau tidak sesuai antara konsep yang diidealkan dengan realitas yang terjadi. Ketidaksamaan atau ketidaksesuaian itu juga didasarkan atas perbedaan makna denotasi dan makna konotasi pada kedua jargón tersebut. Sosiolog Interaksionisme simbolik, Herbert Blumer (1962) menge- mukakan dalam teorinya tersebut bahwa masyarakat bukanlah sesuatu yang statis yang selalu mempengaruhi dan membentuk diri kita, namun sebaliknya masyarakat merupakan sebuah proses interaksi. Artinya, kalau- pun para politikus maupun tim suksesnya yang selalu berinteraksi dengan masyarakat pinggiran tidak menjamin bahwa keberadaannya akan mempe- ngaruhi kondisi masyarakat tersebut. Karena bukan solusi yang ditawarkan melainkan hadiah atau reward. Kalau demikian yang terjadi berlakulah teori cost and reward dan tentu saja yang berinteraksi hanyalah kandidat dan tim suksesnya saja tidak sampai kepada masyarakat. Sudah sepatutnya elite politik memahami kondisi seperti ini, sudah seharusnya diakui bahwa dalam kehidupan berpolitik, ada kaum pinggiran yang mempunyai hak politik sama dengan yang lainnya. Pendidikan politik mereka ditentukan oleh cara pandang elite dalam memperlakukannya, apa- lagi pada saat momentum dalam semua bentuk Pemilu. Kaum pinggiran memang bukan kaum marjinal seperti pendapat Karl Marx karena dipen- garuhi budaya proletarianisme. Kaum pinggiran ini adalah mereka yang tidak pernah diberi kesempatan mengetahui kondisi riil wilayahnya dan hanya merasakan persoalannya saja. Kedua Jargon politik di atas hampir senada dengan jargon "Ambil uangnya jangan pilih orangnya", dan sudah sering terdengar walau belum begitu populer di masyarakat kita (kalangan wong cilik). Jargon bernada sinisme itu dinilai positif terkait maraknya money politics dalam berbagai mo- men Pemilu, pilihan gubernur, Walikota - Bupati hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres. Tujuan jargon seperti itu tak lain untuk ''menghajar'' dan membuat 164
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang ''kapok'' para kandidat yang merasa punya uang dan mengira mereka bisa membeli suara rakyat seenaknya. Ini paradoks dengan pepatah Yunani 'Vox populi vox dei' yang berarti 'Suara rakyat suara Tuhan'. Analisis terkait jargon-jargon itu sebenarnya tidak baik untuk pendi- dikan politik masyarakat, mengapa? Jargon ini sengaja dibuat untuk meng- gagalkan para calon ambisius. Mentang-mentang memiliki banyak uang, mengira bisa membeli suatu jabatan dengan uangnya. Jadi, sifatnya meng- ejek, sinisme. Dengan membuat jargon sinisme seperti itu dan disosialisasi- kan ke publik diharapkan masyarakat terprovokasi menggunakan akal sehatnya saat memilih/mencoblos. Pada tataran idel, mestinya, jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya, atau adukan ke pihak terkait. Jangan pernah memilih calon pe- mimpin dengan cara money politics, juga hindari model membeli kucing da- lam karung. Gara-gara uang seratus ribu rupiah atau senilai sembako yang tak seberapa, enaknya tak seberapa dirasakan rakyat, tapi penderitaan yang bakal dirasakan mayoritas masyarakat bisa bertahun-tahun, menyesal ber- kepanjangan tanpa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Seharusnya, rakyat menyadari kekuatan dan potensi yang dimilikinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memilih pemimpin yang bisa dijadikan penutan rakyat. Kewajiban kita semua untuk menyadarkan, men- didik masyarakat agar cerdas memilih pemimpin yang memiliki kemam- puan, jujur, dan ikhlas berkorban untuk kemajuan masyarakat. Besar kemungkinan virus money politics semakin menjangkit jika cara- cara kotor tidak diantisipasi. Bisa-bisa malah masyarakat yang berharap setiap lima tahun bakal mendapatkan uang dari pesta demokrasi yang ter- cemar virus politik uang. Ini sangat membahayakan demokrasi dan masa depan bangsa. Jangan sampai calon yang menggunakan money politics me- raih kemenangan. Jadi, harus dilawan. Masyarakat harus diberi pelajaran pendidikan politik dan moral. Jargon Politik Dalam Perspektif Elit Politik Para politikus yang bermunculan gambarnya di ruang-ruang publik (pada saat kampanye) itu mestinya melihat jargon sosialisasinya dengan sebuah persoalan yang dialami masyarakat. Karena pada kenyataannya, masyarakat memiliki ekspektasi yang rendah terhadap para figur politikus. Ada baiknya dilihat secara objektif tentang apa makna Pemilu (dalam se- 165
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 mua bentuk dan levelnya) dalam diri rakyat (kaum pinggiran) dan kelom- pok elite. Pertama, bagi kelompok elit, Pemilu adalah momentum untuk berebut kursi kekuasaan. Tidak hanya para politikus saja yang ingin berkuasa me- lainkan orang-orang sekeliling politikus yang diusungnya juga memiliki tujuan berkuasa, hanya saja porsi kekuasaannya yang bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, tak heran jika tim sukses, relawan dan para pegiat lainnya juga saling berlomba mengusung kandidat pilihannya masing-masing. Se- mentara kalau kita lihat di pelosok-pelosok daerah tidak ditemukan adanya ekspektasi tentang siapa-siapa yang diharapkan untuk terpilih, me-reka hanya memikirkan nasib keluarga dan anak-anak mereka, tidak terjadi ak- tivitas loby meloby memilih kandidat kecuali diperankan oleh kelompok elite tadi. Artinya, sebagian besar masyarakat pinggiran memilih untuk diam dan tidak mengambil langkah politik secara masif mendukung salah satu kandidat. Kedua, mengenai politikus yang bermunculan gambarnya di ruang- ruang publik tak aneh bagi kaum pinggiran dalam melihat sejumlah baliho ataupun sejenisnya itu. Mereka melihat itu sebatas fenomena berjangka yang hanya terjadi pada saat jelang Pemilu. Sementara bagi kelompok elit, fenomena semacam ini menjadi penting dan bagian dari perang opini. Ma- ka tak jarang kita lihat diantara mereka yang terjadi konflik akibat feno- mena jual gambar itu. Berbagai propaganda dan agitasi bahkan black cam- paign pun dilakukan. Ketiga, bagi para tim sukses masing-masing politikus menyukai kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (voters) seperti menghadiri Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Pengajian Majelis Ta'lim, Pertemuan Keluarga, dan semacamnya yang dianggap dapat mempenga- ruhi pilihan mereka dalam memilih politikus. Sementara pada kaum ping- giran kegiatan itu hanya diartikan sebagai sesuatu yang jarang terjadi, ka- rena dihadiri oleh para politikus. Ekspektasi mereka bukan pada penilaian figur ataupun program-program yang akan dilakukan melainkan sebatas seremonial belaka dan bahkan hanya mengharapkan bingkisan yang tak ja- rang dibagikan oleh sang kandidat. Para politikus mestinya melihat jargon dengan melihat juga persoalan yang kini sedang dialami masyarakat. Politikus mestinya melihat masih ba- nyak persoalan yang menyangkut kemiskinan, pengangguran, lingkungan 166
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang kumuh, pelayanan kesehatan dan semacamnya yang seharusnya menjadi perhatian para politikus untuk menerangkan kepada publik sehingga pub- lik akan mengeluarkan ekspektasinya kepada siapa yang dapat menyelesai- kan persoalan tersebut, bukan bermain elit-elitan. Biasanya para politikus selalu berupaya membuat jargon-jargon yang mudah diingat masyarakat (publik) untuk menarik perhatian pemilih. Jar- gon dengan isi pesan dan kata-kata pilihan agar dapat memukau masyara- kat untuk mengikuti dan memilihnya tanpa harus melakukan kajian lebih dalam. Sudah banyak tokoh politik yang sukses dengan jargon-jargonnya, tapi, tidak sedikit pula jumlah tokoh yang gagal karena tak bisa mengkaji diri dan mengukur kemampuan. Tanpa melihat hasil survei langsung saja mendaftarkan dirinya menjadi peserta Pemilu. Bila dicermati, sudah banyak korban berjatuhan.Kandidat atau calon- calon politikus yang kalah mengalami keguncangan jiwa. Sampai-sampai masuk rumah sakit jiwa, berobat ke psikiater, bahkan di satu kabupaten di Jawa seorang calon sudah mengeluarkan uang banyak, terhipnotis sanjung- an jabatan, sudah habis-habisan berkampanye, hasilnya kalah telak, dan akhirnya mengalami sakit jiwa. Dengan berpakaian hampir telanjang bulat, hanya pakai celana dalam berjalan hilir-mudik di jalanan. Kesimpulan Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa telah merasuki dunia politik kita. Bahasa senantiasa berdenyut dan berhembus dalam setiap nafas politik di Indonesia. Jargon politik merupakan salah satu alat bahasa untuk berpolitik. Jargon, adalah salah satu indikator power atau penanda kekuasaan. Jika selama ini jargon politik dibuat oleh kaum elit untuk menguasai dan me- ngendalikan massa -dan ini adalah salah satu bentuk language empower-, maka kini 'kaum bawah'pun dapat mengkritisi kekuasaan juga dengan jargon yang sengaja dimunculkan untuk dapat terbaca oleh para elit. Teori tentang bahasa dan kekuasaan tidak lagi berlaku bagi yang kuat untuk menguasai yang lemah, namun juga telah berkembang dan bisa di- artikan bagi yang lemah untuk menjatuhkan yang kuat. 167
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 Daftar Bacaan Alwi, Hasan et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Bandung, Balai Pustaka, 2003). D., Birch, Critical Linguistics as Cultural Process dalam James, J.E (Ed). The language-Culture Connection (Singapore: SEAMEO Regional Language Context, 1996). Dijk T, Van, Principles of Critical Discourse Analysis. Dalam Wetherell, M., Taylor, S., & Yates, S.J. (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader (London: SAGE Publications Ltd., 2001). Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2006). G., Kress, Ideological Structures in Discourse. Dalam van Dijk, T. (Ed.), Handbook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society (London: Academic Press, 1985). Kridalaksana, Harimurti, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia, 2008). M.H., Panggabean, Prakata, dalam Panggabean, M.H (Ed). Bahasa, Pengaruh dan Peranannya (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1981). Manurung, Rosida Tiurma, "Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia", dalam Jurnal Sosioteknologi, edisi 16 tahun 8, April 2009 (Bandung: ITB, kekuasaan.html, diakses pada 18 April 20132009). N.C., Burbules, Forms of Ideology-Critique: a Pedagogical Perspective. Dalam Smith, B. (Compiled), 7. Research Methodology 1: Issues and Methods in Research (Geelong-Victoria: Deakin University, 1992). N., Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (Har- low-Essex: Longman Group Limited, 1986). N., Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (Har- low-Essex: Longman Group Limited, 1995). N., Fairclough, Language and Power (New York: Longman Group UK Limi- ted, 1989). Rahadi, R. Kunjana, Dimensi-Dimensi Kebahasaan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). R., Fowler, Linguistic Criticism (Oxford: Oxford University Press, 1986). Santoso, Anang, Bahasa Politik Pasca Orde Baru (Jakarta: Penerbit Wedatama 168
Muhaimin, Bahasa Rakyat dan Politik Uang Widya Sastra (WWS), 2003). Syukur&Anang. Struktur Teks-teks Politik Era Pasca Orde Baru: Perspektif Waca- na Kritis. Laporan Penelitian, 2003 Wenas, Magdalena, "Manajemen Public Relation Bagi Partai Politik", dalam Harsono Suwardi dkk.,Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi (Yogyakarta: Galang Press, 2002). 169
al-'Adâlah, Volume 16 Nomor 1 Mei 2013 170