JT17- 2019- 12- I I EDISI II Juli - Desember 2019 Ikhtiar Merawat Demokrasi Bawaslu Pati Raih Tata Kelola Kesekretariatan Terbaik Kedua
SALAM REDAKSI Kerja Keras Merawat Demokrasi Konten 1 SALAM REDAKSI Buletin Bawaslu Pati edisi II telah hadir di tangan pembaca. Kali ini kami menampilkan program yang dicapai usai gelaran Pemilu 2019. Banyak kegiatan menarik yang kami hadirkan sebagai ikhtiar dalam merawat demokrasi bersama stakeholder dan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang sudah dituntaskan seperti pembentukan Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawasan Pemilu dan Rekrutmen Pengawas Partisipatif. D a l a m m e l a k s a n a k a n s o s i a l i s a s i p e n t i n g n y a pengawasan partisipatif dengan masyarakat, Bawaslu Pati melakukan kegiatan kreatif dan inovatif. Diantaranya dikemas dalam bentuk gelar budaya wayang kulit, dengan tujuan membumikan program Bawaslu supaya mudah diterima oleh masyarakat. Kegiatan gelar budaya mampu menarik animo masyarakat. Patut untuk tetap berlanjut di tahun depan. 3 LAPORAN UTAMA Langkah Bawaslu Merawat Pemilu Yang Demokratis Bawaslu Bina Desa Anti Politik Uang Tumbuhkan Kesadaran Anti Politik Uang Bawaslu Bentuk Tiga Desa Pengawasan Pemilu Dalam kegiatan sosialisasi dengan kelompok sasaran sebagai tugas peningkatan pengawasan partisipatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kegiatan yang dilaksanakan adalah menggandeng berbagai kalangan diantaranya dengan komunitas. Seperti Pati Playon, Relawan Sosial, Jamiah Maos Sholawat, Warga Nasrani, Warga Lorong Indah, Outbond bersama Fatayat Nassyi'atul Aisyiah dan Kelompok Tani di Desa Tlogowungu. Sosialisasi pengawasan pemilu juga dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait hasil kinerja pengawasan dan evaluasi Pemilu 2019. Dalam rangka perbaikan pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Kegitan ini melibatkan stakeholder, Linmas, UMKM, IPPNU, OSIS, pendidik, pendamping desa dan serikat buruh. 8 INFO PEMILU Lakukan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2019 9 ULASAN Efektivitas Dan Peran Sekretariat Hal menarik yang perlu diketahui publik adalah apa yang akan dikerjakan Bawaslu Kabupaten Pati usai Pemilu 2019. Mengingat tidak ada pilkada serentak dalam waktu dekat ini. Karena itu beberapa hal yang dilakukan Bawaslu Pati diantaranya adalah menggencarkan upaya pencegahan dini. Melalui kegiatan sosialisasi dan pencegahan. Pencegahan yang dimaksudkan adalah menyadarkan masyarakat terhadap bahaya politik uang, politisasi SARA, berita hoaks dan ujaran kebencian. 14 KABAR BERITA 19 INFO KEGIATAN Di samping itu netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa dan BPD. Netralitas itu juga menjadi perhatian Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Semoga Buletin Bawaslu Pati Edisi II ini menjadi referensi sekaligus reeksi para pembaca untuk mendapatkan informasi tentang kepengawasan dan kepemiluan. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Salam Awas ! Tim Redaksi Buletin Bawaslu Pati Dewan Pengarah: Ahmadi, Sos, SH Achwan, S.Pd.I, M.Si Karto, S.Ag Ayu Dwi Lestari, S.Kom, MM Suyatno, S.Ag Penanggungjawab: RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP, M.Si Pimpinan Redaksi: Nitya Trusthaning Panggalih, S.STP, M.Si Redaktur: Muhammad Abu Aksan, SH Senfamillio Reza Fahlevi, SH Kukuh Widyantoro, SE Desain Gras: Palangkey Daeng Lagu Sekretariat: Elly Lilis Pujihastuti, SE Layout: Dani Wardyanto, S.Kom Alamat Redaksi: Jl. Kolonel Sugiyono No.1 Kab.Pati 59112 Telp. (0295) 4104462 Email: bawaslukabpati@ Website: 2 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
LAPORAN UTAMA TUGAS BAWASLU PASCA PEMILU 2019 Ppadahal pengawas Pemilu emilu 2019 sudah selesai, Kab/Kota yang semula ad hoc dengan masa bakti sesuai dengan tahapan Pemilu, berubah menjadi permanen selama 5 (lima) tahun dengan perubahan nama m e n j a d i B a w a s l u K a b / K o t a . Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 89 Ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selama kurun waktu 2020-2023 menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 8 di Kabupaten Pati tidak ada pemilihan, padahal masa bakti Bawaslu Kabupaten Pati mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Pertanyaan publik selama tidak ada pemilihan apa yang akan d i k e r j a k a n o l e h B a w a s l u Kabupaten Pati? untuk menjawab p e r t a n y a a n i n i , B a w a s l u berpedoman pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 huruf (f) yaitu: mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan arahan dari Ketua Bawaslu RI, Bapak Abhan "Tugas Bawaslu pasca pemilu adalah: Sosialisasi, Publikasi dan Riset/ Penelitian". 1. Sosialisasi Kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif diberikan khusus kepada Bawaslu K a b / K o t a d i i m p l e m e n t a s i k a n d e n g a n k e g i a t a n s o s i a l i s a i pengawasan partisipatif untuk m e n d o r o n g d a n m e m b a n g u n kesadaran seluruh warga negara a g a r t e r l i b a t a k t i f d a l a m pengawasan pemilu pada setiap tahapan demi mewujudkan pemilu berintegritas dan bermartabat. Selain itu, tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan politik kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan c e r d a s d a n b i j a k s a n a t a n p a pengaruh money politics, ujaran kebencian, hoaks, politisasi SARA dan mobilisasi serta intimidasi dari pihak manapun. Tentunya dua hal tersebut dalam sosialisasi yang dilakukan oleh B a w a s l u h a r u s s e c a r a t e r u s m e n e r u s d a n b e r k e l a n j u t a n d i s u a r a k a n k e p a d a b e r b a g a i lapisan masyarakat terutama generasi milenial dan kalangan pelajar yang lebih mudah untuk m e n e r i m a i n f o r m a s i d a n mempraktekkannya karena belum banyak terkontaminasi dengan berbagai kepentingan politik dan masih punya sikap idealis yang tinggi. Dua kelompok masyarakat ini lebih mudah untuk menyebarkan informasi terkait pengawasan partisipatif dan pembangunan demokrasi. Bawaslu Kabupaten Pati dalam kegiatannya telah m e l a k s a n a k a n 1 3 k e g i a t a n sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok sasaran antara lain: Bawaslu "goes to campus", F e s t i v a l " m e m e P e m i l u " , Sarasehan dengan warga NU, S a r a s e h a n d e n g a n w a r g a Muhammadiyah, Gelar budaya, Sarasehan dengan warga Nasrani, Sarasehan dengan Sedulur Sikep, Sarasehan dengan Kelompok Tani, Sarasehan dengan Kelompok N e l a y a n , S a r a s e h a n d e n g a n Kelompok Difabel, Sarasehan dengan Kelompok Relawan Sosial, Outbound dengan Nasyiatul Asyiah dan Fatayat, Bawaslu Bersholawat, Bawaslu Run dengan komunitas lari "Pati Playon" dan Lorong Indah Sadar Pengawasan. Selain melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu Kabupaten Pati juga m e l a k s a n a k a n s o s i a l i s a s i p e n g a w a s a n p e m i l u d e n g a n IPPNU, OSIS, Komunitas UMKM, Sat LINMAS dan lain sebagainya. 2. Publikasi Semua kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu wajib dipublikasikan kepada masyarakat s e b a g a i b e n t u k pertanggungjawaban lembaga publik yang diberi anggaran oleh 3 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati | Suyatno S.Ag Kordiv. Penyelesaian Sengketa Negara. Di era sunami informasi sekarang ini Bawaslu harus mampu mengikuti perkembangan dunia informasi untuk menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat melalui media elektronik, cetak dan daring dengan gaya yang manarik dan mudah dipahami. Media daring lebih efektif dan esien untuk memviralkan kerja-kerja Bawaslu k a r e n a m u r a h n y a b i a y a , pembuatan berita lebih mudah, lebih cepat penyampaiannya dan segmen penggunanya lebih besar. Apalagi trend saat ini media mainstream yang dulu dikuasai media konvesional beralih ke media daring. Bawaslu Kabupaten Pati sering memberikan informasi kepemiluan, kegiatan-kegiatan Bawaslu dan infomasi penting lainnya melalui website, twitter, facebook dan instagram. 3. Penelitian Bawaslu dapat melakukan kajian m e n d a l a m m e l a l u i p e n e l i ti a n terhadap perilaku pemilih untuk mendeteksi aspek-aspek sosial dan struktural sehingga dapat menentukan strategi pengawasan y a n g t e p a t . S e m e n t a r a i n i penelitian dilakukan hanya sampai Bawaslu Provinsi, nanti setelah Pilkada Serentak 2020 selesai, Bawaslu Kab/Kota akan melakukan k e g a i a t a n p e n e l i t i a n . Tu g a s Bawaslu Kab/Kota pasca pemilu harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif agar dapat memberikan legacy pada masyarakat dengan kegiatan yang membumi dan program mercusuar sehingga l e m b a g a B a w a s l u m e n j a d i lembaga yang penting, dibutuhkan dan diakui eksistensinya oleh masyarakat.
LAPORAN UTAMA LANGKAH BAWASLU MERAWAT PEMILU YANG DEMOKRATIS Bentuk Desa Pengawasan Pemilu dan Desa Anti Politik Uang Pemilu yang demokratis selalu dicita-citakan. Pemilu yang bermartabat tanpa ternodai praktik politik uang. Bawaslu Pati s e l a l u b e r u s a h a u n t u k m e w u j u d k a n n y a , m e l a l u i b e r b a g a i l a n g k a h . S e p e r t i k e g i a t a n e d u k a s i k e p a d a masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk desa anti p o l i t i k u a n g d a n d e s a pengawasan. Tahun ini tercatat Bawaslu Pati telah sukses membentuk tiga desa anti politik u a n g . Y a i t u D e s a Tr a n g k i l K e c a m a t a n Tr a n g k i l , D e s a K a r a n g m u l y o K e c a m a t a n Tambakromo dan Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso. Ketiga desa tersebut menjadi embrio terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang dalam pemilu dan pilkada. Desa yang lain bisa jadi mengikuti langkah ketiga desa tersebut dalam berkomitmen menolak adanya praktik politik uang. "Bawaslu Pati menyampaikan u c a p a n t e r i m a k a s i h d a n penghargaan yang setinggi- tingginya kepada pemerintah desa dan masyarakat dari ketiga d e s a t e r s e b u t . A t a s partisipasinya menjadi desa anti politik uang. Semoga bisa ditiru desa-desa lain," terang Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi dalam sambutannya saat launching desa anti politik uang pada Rabu (13/11/2019) yang dipusatkan di Desa Karangmulyo Kecamatan Tambakromo. Pada kesempatan yang sama Ayu Dwi Lestari selaku Kordiv Pengawasan, H u m a s d a n H u b a l menyampaikan, keberadaan desa anti politik uang ini sangat penting. Karena sebagai cikal- bakal desa yang masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat tanpa ternodai praktik politik uang. Sementara itu ketiga desa pengawasan pemilu yang telah di l a u n c h i n g o l e h B a w a s l u Kabupaten Pati yaitu Desa B a n c a k K e c a m a t a n G u n u n g w u n g k a l , D e s a G u n u n g s a r i K e c a m a t a n Tlogowungu, Desa Kebolampang Kecamatan Winong. Launching dilaksanakan pada Minggu (10/11/2019) yang di pusatkan di Desa Kebolampang, Kecamatan Winong. Dihadiri oleh unsur muspika, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dari ketiga d e s a t e r s e b u t . D a l a m sambutannya, Kepala Desa K e b o l a m p a n g H e v y A g u s mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Pati yang telah memilih Kebolampang sebagai pionir desa pengawasan pemilu. Dalam kesempatan yang sama Camat Winong yang diwakili Kasi T r a n t i b A m i n u d i n J a m i l memberikan apresiasi kepada Bawaslu Pati atas dipilihnya Kebolampang menjadi embrio desa pengawasan pemilu di Kabupaten Pati. "Kegiatan ini tidak ada kaitanya dengan pilkades, akan tetapi lebih kepada meningkatkan peran s e r t a m a s y a r a k a t u n t u k b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a l a m pengawasan pada pemilu-pemilu mendatang," terangnya. Usaha merawat demokrasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pati akan terus dilakukan. Seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif. "Karena salah satu diantara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu," imbuh Achwan, Kordiv Hukum Data dan Informasi. [] 4 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
LAPORAN UTAMA Bawaslu Bina Desa Anti Politik Uang Langsung Menyasar Dua Tempat TAMBAKROMO - Bawaslu Pati melakukan sosialisasi desa anti p o l i t i k u a n g . S o s i a l i s a s i d i l a k u k a n d i d u a t e m p a t s e k a l i g u s . D i B a l a i d e s a Karangmulyo dan di Dukuh Semen desa setempat pada Selasa (29/12/2019). sebagaimana hadis nabi yang menyebutkan bahwa risywah atau suap menyuap hukumnya haram. Para pelakunya dilaknat dan masuk neraka. Lebih lanjut, K a r t o m e m b e r i k a n perumpamaan. Ada orang yang karena tidak punya uang tidak politik uang dan tiga desa p e n g a w a s a n P e m i l u d i Kabupaten Pati diharapkan menjadi virus kebaikan yang menular ke desa-desa yang lain, sehingga target 100 persen pembentukan desa anti politik uang dapat tercapai. Selain itu, salah satu anggota Bawaslu, A y u D w i L e s t a r i b a n y a k m e n c e r i t a k a n g a m b a r a n s e c a r a u m u m t e n t a n g organisasi Bawaslu. Mulai tingkat pusat yaitu Bawaslu RI h i n g g a P T P S . " B a w a s l u organnya sangat terbatas, sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan tanpa melibatkan secara langsung kepedulian masyarakat, dalam b e n t u k p e n g a w a s a n partisipatif," terang Ayu. Sosialisasi desa anti politik u a n g i n i m e n e g a s k a n bahayanya kepada warga di desa-desa. Anggota Bawaslu Pati, Karto m e n g u n g k a p k a n , t e n t a n g b a h a y a p o l i t i k u a n g d a n implikasi yang bakal diterima oleh pelakunya, akan lebih besar madharatnya ketimbang m a n f a a t n y a . M e n g u t i p k e p u t u s a n M a j e l i s U l a m a Indonesia pada ijtima ulama komisi fatwa MUI ke VI di Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan tegas melarang praktik politik uang. Bahkan hukumnya haram. "Politik uang termasuk mahar politik dan memberikan imbalan d a l a m b e n t u k a p a p u n hukumnya haram," kata ketua MUI Ma'ruf Amin. Politik uang tergolong risywah (Red, suap) jadi pemimpin. Padahal dia sangat berpotensi menjadi pemimpin. Orangnya jujur, amanah, punya visi, misi ke d e p a n u n t u k m e m b a n g u n akhlak masyarakat. Namun s e b a l i k n y a o r a n g y a n g karenanya punya banyak uang dan membagikanya kepada masyarakat maka dia jadi pemimpin. Masyarakat tidak memperdulikan rekam jejak si calon tersebut. Apakah dia pembohong, penipu pemakan uang rakyat, karena dia bagi- bagi uang, maka dia yang terpilih. Sementara itu, Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi memberikan g a m b a r a n t e n t a n g t u g a s Bawaslu usai Pemilu 2019. Bawaslu menjadi leading sector pendirian desa anti politik uang. Bermula dari tiga desa anti Seperti diketahui, Bawaslu RI jumlah personilnya ada lima orang, provinsi antara lima sampai tujuh orang, dan kabupaten/kota ada yang 3-5 orang, kecamatan 3 orang, desa/kelurahan 1 orang dan PTPS 1 orang. Pengawas tingkat kecamatan sampai dengan PTPS bersifat ad hoc, a r t i n y a a k a n d i b e n t u k menjelang pemilu dan pilkada serta dibubarkan setelahnya. [] 5 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
LAPORAN UTAMA Tumbuhkan Kesadaran Anti Politik Uang TRANGKIL - Warga Desa T r a n g k i l m e n g i k u t i pembinaan pembentukan desa anti politik uang dari B a w a s l u P a t i , J u m a t ( 8 / 1 1 / 2 0 1 9 ) . S e l a i n memberikan pemahaman anti politik uang, Bawaslu juga berupaya menumbuh k e m b a n g k a n k e s a d a r a n masyarakat pada pemilu ke depan. Achwan, Anggota Bawaslu K a b u p a t e n P a t i memaparkan, peningkatan kualitas demokrasi dilakukan untuk meminimalisir hingga menghilangkan praktik politik uang. " K i t a h a r u s b e r i k h t i a r b e r s a m a b a g a i m a n a menghilangkan praktik politik uang dan mengawal serta merawat demokrasi sehingga akan melahirkan pemimpin yang berintegritas, jujur dan a d i l s e r t a m a m p u m e n y e j a h t e r a k a n masyarakat," jelasnya. Selain itu, Achwan juga menjelaskan banyak hal terkait politik uang, mulai dari d e n i s i , b e n t u k h i n g g a dampak buruk praktik politik uang bagi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat secara umum. U s a i k e g i a t a n t e r s e b u t , seluruh peserta siap siaga mengawasi praktik politik uang, dan secara serempak mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. [] 6 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
LAPORAN UTAMA Bawaslu Bentuk Tiga Desa Pengawasan Pemilu PATI - Sebanyak tiga desa d i b e n t u k B a w a s l u P a t i menjadi Desa Pengawasan Pemilu di tahun ini. Ketiga desa itu adalah Desa Bancak K e c a m a t a n G u n u n g w u n g k a l , D e s a G u n u n g s a r i K e c a m a t a n T l o g o w u g u d a n D e s a Kebolampang Kecamatan Winong. K e t i g a d e s a t e r s e b u t mempunyai karakteristik yang menjadi syarat sebagai Desa Pengawasan Pemilu. K a r a k t e r i s t i k t e r s e b u t diantaranya masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk terciptanya pemilu y a n g d e m o k r a t i s , d a n mampu menekan potensi pelanggaran pemilu. Dengan pendekatan pencegahan d a n p e n i n d a k a n , s e r t a b e r p a r t i s i p a s i i k u t mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayahnya masing-masing. Kriteria Desa Pengawasan diantaranya: -Hubungan antara tokoh dan masyarakatnya terbuka; -Masyarakat terbuka dengan masuknya informasi-informasi baru: - Stakeholder dan masyarakat saling bersinergi; - Kemauan bersama untuk p e n i n g k a t a n k u a l i t a s demokrasi. Dalam survei pendahuluan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Pati, ketiga desa tersebut layak untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut sebagai Desa Pengawasan Pemilu. Tidak hanya ketiga desa t e r s e b u t s a j a y a n g a k a n menjadi Desa Pengawasan, tetapi nantinya diharapkan sejumlah 406 desa/kelurahan s e - K a b u p a t e n P a t i b i s a mengikuti jejak langkah awal yang dilakukan ketiga desa tersebut. Dukungan dari pemerintah d e s a s e t e m p a t s a n g a t d i b u t u h k a n , d i s a m p i n g dukungan dari masyarakatnya sendiri. Komitmen inilah yang m e n j a d i k a n s u k s e s t e r b e n t u k n y a d e s a pengawasan pemilu. Keberanian melapor terhadap dugaan pelanggaran pemilu merupakan sesuatu yang langka. Masyarakat cenderung menutup mata ketika terjadi dugaan pelanggaran pemilu, atau cenderung takut terhadap dampak yang ditimbulkannya. Sejauh yang terjadi selama Pemilu dan Pilkada di Pati berlangsung, belum ditemukan s e o r a n g p e l a p o r y a n g mendapat intimidasi atau ancaman. Karena itu Bawaslu Pati mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran Pemilu. Keberanian inilah sebagai wujud kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawal p e s t a d e m o k r a s i y a n g demokratis dan bermartabat. J a u h d a r i s e g a l a b e n t u k kecurangan. Sehingga pemilu mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Para pemimpin yang terpilih benar-benar amanah dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Dimana a k h i r n y a m e m b a w a k e s e j a h t e r a a n b a g i masyarakat sendiri. [] 7 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
INFO PEMILU LAKUKAN PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2019 PATI - Setelah melalui proses panjang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya pada Sabtu (10/8/2019), KPU Kabupaten Pati melaksanakan pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pati. Hasil Pemilu 2019 di Ruang Amarilis Hotel New Merdeka. Sebagaimana diketahui, pasca penetapan rekapitulasi secara nasional yang ditetapkan oleh KPU RI, terdapat beberapa peserta pemilu yang mengajukan sengketa PHPU di MK. Diantaranya terdapat di wilayah kerja KPU Kabupaten Pati. Dalam konteks ini Bawaslu Pati berperan sebagai pemberi keterangan. Bahwa pelaksanaan pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pati hasil Pemilu 2019, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ditemukan dugaan pelanggaran maupun keberatan dari saksi partai politik. Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Pati, Forkompimda Kabupaten Pati, pimpinan partai politik peserta Pemilu 2019, media cetak dan media elektronik. Adapun hasil penetapannya secara ringkas sebagai berikut : DAFTAR NAMA CALEG TERPILIH: 8 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
ULASAN RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP, M.Si Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pati D e m o k r a s i m e n j a d i k a n kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. P r o s e s p e n y e l e n g g a r a a n pemilihan umum secara berkala dan serentak merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum. Dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, a s a s l e g i t i m a s i d a n a s a s k r e d i b i l i t a s b a g i s u a t u pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan y a n g d e m o k r a t i s . A g a r P e m i l i h a n U m u m d a p a t terwujud sebagaimana yang diharapkan yaitu LUBER dan J U R D I L m a k a p e r l u a d a lembaga yang secara langsung mengawasi penyelenggaraan p e m i l i h a n u m u m . B a d a n Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat h i e r a r k i s d a n m a n d i r i sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan U m u m . L e m b a g a i n i Efektivitas Dan Peran Sekretariat Dukung Kerja Pimpinan Bawaslu mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, D P R D P r o v i n s i , D P R D K a b u p a t e n / K o t a s e r t a Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat dua unsur yakni p i m p i n a n d a n p e r s o n i l sekretariat. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Secara n o r m a t i f , h u b u n g a n k e r j a a n g g o t a B a w a s l u d a n Sekretariat telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tujuan dari pengaturan melalui tata kerja ini adalah agar pimpinan dan sekretariat memiliki tugas dan tanggung j a w a b y a n g j e l a s . D a l a m m e n g i m p l e m e n t a s i k a n pelaksanaan kegiatan dari semua bidang hubungan kerja yang telah ditetapkan. Pimpinan Bawaslu memiliki k e w e n a n g a n u n t u k m e n e t a p k a n k e b i j a k a n . S e d a n g k a n s e k r e t a r i a t melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dan d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n kembali kepada pimpinan Bawaslu. Melalui rapat pleno sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. H u b u n g a n k e r j a a n t a r a pimpinan dengan sekretariat Bawaslu dipandang perlu. Untuk dilakukan secara intens d a n m e m a d a i . M e n g i n g a t lembaga Bawaslu yang terdiri atas dua unsur, yakni Pimpinan Bawaslu yang berasal dari kalangan independen, serta unsur sekretariat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan dibantu oleh staf non ASN lain. D e n g a n p e r b e d a a n l a t a r b e l a k a n g i n i d a p a t m e n y e b a b k a n p e r b e d a a n interprestasi terhadap tugas d a n k e w e n a n g a n , y a n g berdampak pula terhadap terganggunya hubungan kerja secara kelembagaan. Kinerja Bawaslu kabupaten sangat ditentukan pula oleh mutu sumber daya manusia dan kerja s e k r e t a r i a t . M a k a u n s u r sekretariat yang ditempatkan sebagai unsur pendukung perlu ditata. Baik dari sisi personil maupun kelembagaanya. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan d i a n t a r a n y a d i n a m i k a kelembagaan yang terkadang berjalan begitu cepat, pada m a s a p e n y e l e n g g a r a a n p e m i l i h a n u m u m . D e n g a n jadwal yang telah diatur untuk pengelolaan kegiatan sehingga m e m b u t u h k a n d u k u n g a n sumber daya manusia yang handal terkadang 9 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
ULASAN tidak berjalan seiring dengan dukungan yang diberikan oleh s e k r e t a r i a t k a r e n a keterbatasan-keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaan latar belakang pimpinan Bawaslu yang direkrut s e c a r a t e r b u k a , d a p a t menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemungkinan m e r e k a d a p a t s a l i n g melengkapi dalam melakukan pekerjaan sehingga saling mengisi. Tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila mereka tidak saling menyesuaikan diri. Membawa egoisme masing- masing, sehingga tidak tercapai kekompakan dalam bekerja, padahal mereka bersifat kolektif kolegial. S e d a n g k a n , s e k r e t a r i a t Bawaslu yang merupakan ASN d a n N o n A S N y a n g t e l a h ditunjuk memiliki fungsi untuk membantu dan memfasilitasi pimpinan Bawaslu, dalam p e l a k s a n a a n t u g a s - t u g a s penyelenggaraan pemilihan umum. Berhubung usia institusi Bawaslu ini masih sangat muda, maka ASN yang bekerja pada B a w a s l u k a b u p a t e n / k o t a merupakan pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, sewaktu-waktu pemda dapat menarik kembali s e h i n g g a m e n j a d i s u a t u persoalan tersendiri, karena dapat menjadikan loyalitas g a n d a b a g i a p a r a t y a n g bersangkutan. D e n g a n d e m i k i a n , d a p a t diketahui bahwa tantangan i n t e r n a l y a n g a d a d a l a m lembaga penyelenggara pemilu ini sangat besar. Tantangan pertama adalah bagaimana mensinergikan antara pimpinan Bawaslu yang berbeda latar b e l a k a n g . K e d u a mensinergikan antara pimpinan Bawaslu dengan sekretariat. Ketiga adalah mensinergikan s e l u r u h k e k u a t a n d a l a m lembaga untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. S e t i a p p e k e r j a a n d a l a m organisasi, sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan s e p e r t i y a n g t e l a h direncanakan. Untuk itu faktor e f e k t i v i t a s n y a b a n y a k memengaruhi kemampuan aparatur dan organisasi dalam m e l a k s a n a k a n t u g a s d a n kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan a p a r a t u r d a l a m s u a t u organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi, dan m e m b e r i k a n h a s i l y a n g maksimal. Untuk menganalisis efektif tidaknya suatu organisasi t e n t u n y a d i p e r l u k a n pengukuran dan penilaian, sedangkan pendekatan dalam pengukuran dan penilaian efektivitas organisasi beraneka ragam sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah a h l i . G i b s o n , e t . a l . ( 1 9 9 6 ) m e n e g a s k a n , p e n d e k a t a n d a l a m m e n i l a i e f e k t i v i t a s organisasi sebagai berikut. Pertama, Pendekatan Tujuan. P e n d e k a t a n t u j u a n u n t u k m e n d e n i s i k a n d a n m e n g e v a l u a s i e f e k t i v i t a s merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. P e n d e k a t a n t u j u a n menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan, sebagai 10 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati | kriteria untuk menilai efektivitas serta memiliki pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik manajemen dan perilaku organisasi. Tetapi sulit m e m a h a m i b a g a i m a n a m e l a k u k a n n y a . A l t e r n a t i f terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem. K e d u a , P e n d e k a t a n Te o r i Sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas, yang menopang organisasi. Te o r i i n i m e n g g a m b a r k a n hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar dan organisasi menjadi bagiannya. Teori sistem juga menekankan p e n t i n g n y a u m p a n b a l i k informasi. Jadi, efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas, termasuk sejumlah konsep komponen. Sementara, tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya. Ketiga, Pendekatan Multiple Constituency. Pendekatan ini a d a l a h p e r s p e k t i f y a n g m e n e k a n k a n p e n t i n g n y a h u b u n g a n r e l a t i f d i a n t a r a kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.
ULASAN D e n g a n p e n d e k a t a n i n i memungkinkan kombinasi tujuan dan pendekatan sistem, g u n a m e m p e r o l e h pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi. Berdasarkan pendapat di atas, d a p a t d i k e t a h u i b a h w a pendekatan tujuan didasarkan p a d a p a n d a n g a n b a h w a organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. S e d a n g k a n p e n d e k a t a n M u l t i p l e C o n s t i t u e n c y merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem. Sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih k o m p r e h e n s i f b a g i t e r c a p a i n y a e f e k t i v i t a s organisasi. S e m e n t a r a i t u , u n t u k p e n d e k a t a n n i l a i - n i l a i b e r s a i n g , m e r u p a k a n pendekatan yang menyatukan ketiga pendekatan yang telah dikemukakan di atas yang disesuaikan dengan nilai suatu kelompok. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk m e n c a p a i t u j u a n a t a u sasarannya. Hubungan kerja di dalam organisasi mempunyai tujuan terciptanya kemudahan serta k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n tugas pekerjaan setiap orang, d a n s e t i a p u n i t . K a r e n a adanya kesadaran bahwa setiap orang atau unit lain, saling berhubungan serta timbulnya semangat saling membantu. Kadarmo, et.al. (2001) dalam b u k u K o o r d i n a s i d a n Hubungan Kerja mengatakan, bahwa hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara bagianbagian atau individu- individu. Baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi, sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masingmasing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Antara lain harus terjadi a d a n y a i n t e g r a s i s e r t a sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, s e r t a a r a h y a n g s a m a . Koordinasi pada hakikatnya m e r u p a k a n u p a y a m e m a d u k a n ( m e n g i n t e g r a s i k a n ) , m e n y e r a s i k a n , d a n m e n y e l a r a s k a n b e r b a g a i kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah, dan waktunya. Dalam rangka p e n c a p a i a n t u j u a n d a n s a s a r a n b e r s a m a (Wiroatmodjo, Suwandi, dan Salam, 2001). Koordinasi ini penting agar organisasi dapat menciptakan efektivitas dan esiensi. Koordinasi selalu bersifat h u b u n g a n k e r j a , n a m u n demikian hubungan kerja tidak selalu koordinatif karena 11 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati | hubungan kerja dapat pula konsultatif dan informatif. Koordinasi dan hubungan k e r j a s a n g a t d i b u t u h k a n sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan esien, melalui pembagian t u g a s . T u g a s t u g a s i n i diwadahkan dalam unitunit s e b a g a i p e l a k s a n a d a n penanggung jawab satu atau beberapa fungsi. Untuk memahami konsep hubungan kerja, maka aspek komunikasi perlu dikaji untuk m e m b a n t u m e m a h a m i efektivitas hubungan kerja. Komunikasi dalam konteks ini dibatasi pada komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan interaksi kerja. Liliweri (2001), mengatakan b a h w a k o m u n i k a s i a n t a r pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan s e o r a n g k o m u n i k a n . Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, k a r e n a s i f a t n y a d i a l o g i s berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung, dan komunikator mengetahui tanggapan komunikasi itu juga p a d a s a a t k o m u n i k a s i berlangsung. Setiap manusia menginginkan komunikasinya berjalan dengan baik. Setiap orang menginginkan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Bukan sebaliknya, terjadi distorsi komunikasi.
ULASAN Dalam konteks organisasi, memahami proses komunikasi sangat diperlukan, mulai dari bagaimana sumber (sender), mengirim pesan (message) dan diterima oleh komunikan (receiver) hingga adanya aksi respons (feedback) dari lawan komunikasi. Respon ini sangat penting sebagai tolok ukur efektivitas komunikasi. Di saat sedang berkomunikasi berarti sedang terjadi hubungan sesama ( h u m a n r e l a t i o n ) a t a u hubungan manusiawi. Dalam arti luas, human relation merupakan interaksi antara seseorang dengan orang. E f e k t i v i t a s H u b u n g a n Kinerja Hubungan kerja pimpinan Bawaslu kabupaten dengan sekretariat secara normatif telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, F u n g s i d a n W e w e n a n g , Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas i h a n U m u m P e m i kabupaten/kota. E f e k t i v i t a s p e l a k s a n a a n kegiatan kelembagaan ini d i t a n d a i d e n g a n a d a n y a h u b u n g a n k e r j a y a n g t e r b a n g u n a k i b a t a d a n y a tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang d i a t u r d a l a m m e n d u k u n g pelaksanaan roda organisasi. K e w e n a n g a n P i m p i n a n B a w a s l u p a d a t a t a r a n l kebijakan dan Sekretariat pada tataran implementasi kebijakan m e n d o r o n g p e r l u n y a komunikasi yang efektif. Baik a n t a r p r i b a d i m a u p u n kelompok. Untuk tercapai atau terwujudnya pelaksanaan tugas secara baik dan optimal, maka komunikasi antara kedua unsur ini mutlak dilakukan, terlebih komunikasi yang d i b a n g u n d e n g a n t u j u a n tertentu demi kepentingan kelembagaan. Komunikasi kelompok terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kelembagan pada fasefase p e n y e l e n g g a r a a n p e m i l u , karena pada fase tersebut k e g i a t a n k e l e m b a g a a n dilakukan dengan intensitas y a n g t i n g g i , s e h i n g g a komunikasi antara impinan dan s e k r e t a r i a t b e r l a n g s u n g dengan frekuensi yang tinggi pula. Aturan tata kerja kelembagaan yang menegaskan bahwa rapat p l e n o m e r u p a k a n f o r u m p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n t e r t i n g g i , m e n j a d i k a n komunikasi antar pribadi dan kelompok mutlak dilakukan u n t u k m e m u d a h k a n koordinasi. Sehingga jalannya kegiatan organisasi dapat berlangsung dengan baik. K e t e r b u k a a n , s i k a p mendukung, dan sikap positif diantara pimpinan Bawaslu dan sekretariat menjadi penentu terjadinya komunikasi yang e f e k t i f . P e r b e d a a n kewenangan hanya dapat d i j e m b a t a n i d e n g a n membangun komunikasi yang efektif sehingga hubungan k e r j a d a n h a r m o n i s a s i 12 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati | h u b u n g a n a n t a r a u n s u r p i m p i n a n B a w a s l u d a n sekretariat dapat tercipta. Profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan p e l a y a n a n p u b l i k y a n g berorientasi pada kepentingan masyarakat adalah faktor utama dalam penyelenggaraan p e l a y a n a n p u b l i k y a n g berkualitas secara dinamis, tanggap, cepat, serta tepat sasaran. S u m b e r d a y a m a n u s i a memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, penggunaan pemanfaatan sumbersumber lainnya akan menjadi tidak efektif. Sumber daya manusia sekretariat dalam hal ini lebih difokuskan pada kemampuan personal yang dimiliki secara individu untuk melakukan tugas k e l e m b a g a a n s e c a r a profesional. Kemampuan personal ini dapat d i l i h a t p a d a i n d i k a t o r pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki oleh i n d i v i d u , y a n g d e n g a n kemampuan tersebut memberi sumbangan bagi kegiatan k e l e m b a g a a n . S e b a g a i lembaga yang memiliki dua u n s u r y a n g m e n y a t u d i d a l a m n y a , m a k a s a n g a t diperlukan pengaturan yang m e m a d a i a g a r t e r j a l i n hubungan kerja yang harmonis dan efektif, sehingga tugas, wewenang, kewajiban dan t a n g g u n g j a w a b d a p a t terlaksana dengan baik pula.
ULASAN Penerapan model ini erat kaitannya dengan upaya membangun soliditas kerja a n t a r a s e k r e t a r i a t d a n pimpinan, melalui beberapa sarana hubungan kerja. Salah s a t u n y a m e n e n t u k a n k e b i j a k a n . R a p a t p l e n o sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, juga perlu ditempatkan sebagai sebuah sarana hubungan k e r j a p i m p i n a n d a n sekretariat. Karena di dalam rapat pleno ini k e b i j a k a n d a r i p i m p i n a n B a w a s l u d i t e t a p k a n d a n s e k r e t a r i a t s e s u a i kewenangan yang diberikan, wajib melaksanakan kebijakan y a n g t e l a h d i t e t a p k a n tersebut. Efektivitas hubungan kerja dalam suatu organisasi ditentukan juga oleh pola h u b u n g a n k e r j a y a n g d i k e m b a n g k a n d a l a m organisasi tersebut, sesuai dengan unsurunsur yang ada di dalamnya. Bawaslu yang merupakan lembaga yang independen dengan tugas pokok dan fungsinya mengawasi pemilu dan pilkada perlu memiliki pola hubungan kerja yang ideal s e h i n g g a m a m p u menggerakkan semua elemen kelembagaan yang ada di d a l a m n y a , u n t u k d a p a t berfungsi secara optimal dalam pelaksanaan tugas. Pola hubungan kerja yang perlu dibangun pada lembaga B a w a s l u p e r l u p u l a memperhatikan karakteristik kepemimpinan di Bawaslu y a n g m e n g a n u t k e p e m i m p i n a n k o l e k t i f k o l e g i a l , y a n g b e r a r t i kepemimpinan kelompok atau t i m d a l a m p e n g a m b i l a n keputusan harus diputuskan melalui rapat pleno yang dihadiri dan disetujui oleh sejumlah anggota. Bekerja dalam tim berarti menggabungkan akuntabilitas k e l o m p o k , k e t i m b a n g a k u n t a b i l i t a s i n d i v i d u . Sehingga dapat menghasilkan produk kerja yang kolektif. S o l i d i t a s k e l o m p o k merupakan variabel yang s a n g a t p e n t i n g d a l a m mengembangkan institusi, termasuk Bawaslu. Para pelaku dalam Bawaslu bisa datang dari mana saja, bisa dari organisasi yang berbeda, dari latar belakang yang juga berbeda. Tetapi ketika berada dalam i n s t i t u s i B a w a s l u , m a k a semuanya harus menyatu dalam satu langkah, satu ayunan mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan. Pembentukan tim d a l a m r a n g k a m e n c a p a i soliditas tim ini tentu tidak hanya diputuskan pimpinan Bawaslu saja. Tetapi juga melibatkan pihak sekretariat Bawaslu agar ikut mendorong terbentuknya tim kerja yang k u a t . P o l a h u b u n g a n kemitraan antara pimpinan dengan sekretariat, menjadi pola yang harus dilestarikan dalam lembaga ini. Sehingga a n t a r a p i m p i n a n d a n s e k r e t a r i a t s a m a - s a m a merasa penting dan saling membutuhkan. 13 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati | Kewenangan yang berbeda tidak menjadikan pimpinan ataupun sekretariat merasa paling penting sendiri. Budaya k e r j a a n t i s i p a t i f h a r u s ditanamkan pada diri personil pimpinan dan sekretariat. Karena secara umum tugas, fungsi dan wewenang sudah diatur dan terbagi habis. Peran pemimpin pada setiap level dan strata sekretariat serta k e p e m i m p i n a n k o l e k t i f kolegial pada unsur pimpinan lebih ditingkatkan, untuk m e n j a m i n e f e k t i v i t a s pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Konsekuensi sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, maka Bawaslu Provinsi yang memerankan f u n g s i k o o r d i n a s i d a n m e n j e m b a t a n i B a w a s l u Kabupaten dan Bawaslu RI membutuhkan pengelolaan tim kerja yang kuat dan profesional, dalam mengelola k e g i a t a n - k e g i a t a n kelembagaan. Tim kerja yang kuat dan solid a n t a r a B a w a s l u d e n g a n sekretariat dapat tercipta dengan adanya hubungan kerja efektif yang dibangun melalui komunikasi yang intens, pengelolaan sumber daya yang memadai dan dukungan sarana hubungan kerja serta pola kerja yang dibangun. []
KABAR BAWASLU Bawaslu Hadiri Sumpah Janji Anggota Dewan Baru PATI - Bawaslu Kabupaten Pati menghadiri pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati periode 2019-2024. Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa 27 Agustus 2019, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD tersebut sesuai dengan pasal 156 ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Bahwa anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama. "Pada hari ini keanggotaan DPRD Kabupaten Pati masa jabatan 2014-2019 berakhir, dan dilanjutkan dengan sumpah janji anggota DPRD Pati masa jabatan 2019-2024," terang Ali Badrudin yang memimpin sidang. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menilai, keanggotaan DPRD Pati yang menjabat selama 2014-2019 telah melaksanakaan tugas dan kewajibannya dengan maksimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. "Selama masa jabatan kami pada periode 2014-2019 telah menghasilkan peraturan daerah (perda) sejumlah 66. Termasuk peraturan daerah prakarsa DPRD, serta keputusan DPRD sebanyak 217 keputusan," imbuh pria yang telah dua kali menjabat ketua DPRD Kabupaten Pati ini. Seperti diketahui, anggota DPRD Pati yang dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 adalah sejumlah 50 orang. Usai pengucapan sumpah janji jabatan ini, diharapkan para anggota dewan baru itu dapat mengemban amanat rakyat dan bekerja dengan benar serta ikhlas sesuai dengan undang-undang. Agar mampu membawa perubahan Kabupaten Pati semakin baik. [] 14 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
KABAR BAWASLU Gembleng SDM Jadi Profesional dan Mandiri Pimpinan dan Staf Bawaslu Pati Gelar Gathering di Pinggir Pantai PATI - Gathering Peningkatan Kapasitas SDM diikuti seluruh jajaran Bawaslu Pati. Kegiatan ini digelar pada 7-8 Oktober 2 0 1 9 , d i H o t e l D ' S e a s o n Premier Jepara. Bawaslu sadar, sebagai lembaga pengawas p e m i l u y a n g i n d e p e n d e n , p r i n s i p - p r i n s i p a t a u a s a s p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dipegang teguh. Prinsip-prinsip atau asas itu d i a n t a r a n y a b e r i n t e g r i t a s , mandiri, tertib dan profesional. Secara khusus, kegiatan ini d i l a k u k a n s e b a g a i c a r a menumbuhkembangkan prinsip budaya kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati agar lebih profesional dan mandiri. K a r t o , K o r d i v S D M d a n Organisasi mengungkapkan, ada dua prinsip dasar yang harus dimiliki setiap manusia yaitu jujur dan mandiri. Jujur sebagai pondasi diri pribadi dan mandiri sebagai pondasi berorganisasi. "Hal inilah yang kami tingkatkan melalui kegiatan Gathering Peningkatan Kapasitas SDM p a d a j a j a r a n B a w a s l u Kabupaten Pati. Soliditas suatu lembaga menjadi hal mutlak demi terjaganya marwah dan martabat lembaga itu sendiri, sehingga penting kegiatan peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan," terangnya. Kegiatan gathering dikemas ringan. Di hari pertama peserta mendapat pemaparan materi dan motivasi. Kegiatan tidak hanya dilakukan secara teoritik. Juga ada sesi keakraban, yang berupa barbeque. Hari kedua dilanjutkan outbound dengan tema Team Building sebagai sarana untuk meningkatkan kekompakan antar personil Bawaslu Kabupaten Pati. Dengan adanya Team Building i t u m e n u n j u k k a n b a h w a permainan tim ternyata bukan h a n y a m e n i n g k a t k a n komunikasi dan motivasi satu s a m a l a i n . Te t a p i m a m p u menciptakan kondusitas dan mengoptimalkan produktivitas kerja. Dalam kegiatan Outbound Team Building diawali dengan aktivitas ice breaking atau p e n y e g a r a n . S e b a g a i pengenalan antara peserta dengan instruktur, kemudian d i l a n j u t k a n d e n g a n penyampaian materi untuk membakar semangat peserta. Harapannya, kegiatan ini dapat mengembalikan semangat dan etos kerja staf dan pimpinan setelah sekian lama berjibaku dengan aktivitas pengawasan yang sangat padat pada Pemilu 2019 lalu. 15 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
KABAR BAWASLU Kembangkan Peran Pengawasan dari Sekolah Kader Sudah Diputar Dua Angkatan BOGOR - Peran pengawasan partisipatif sangat diperlukan. Melalui sekolah kader, pengawasan partisipatif dikembangkan B a w a s l u R I . H a l i n i d i l a k u k a n u n t u k mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Sekolah kader pengawasan partisipatif sudah memasuki angkatan kedua, yang digelar pada 25 September hingga 9 Oktober 2019 di Bogor. Kegiatan ini merupakan amanat Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 ayat 1 y a n g m e n y a t a k a n b a h w a P e m i l u d i s e l e n g g a r a k a n d e n g a n p a r t i s i p a s i masyarakat. Sedangkan pada Pasal 104 Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban m e n g e m b a n g k a n p e r a n p e n g a w a s a n partisipatif. Kegiatan ini akan terus berlangsung, mengingat sekolah kader pengawasan merupakan inovasi pengembangan pola pengawasan partisipatif y a n g b e r s e n t u h a n l a n g s u n g d e n g a n masyarakat. Untuk mencetak kader handal dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Kader-kader yang tercetak dari sekolah ini, diharapkan mampu memelopori gerakan berani lapor terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Terutama di wilayahnya masing-masing. Peserta dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, cara pengawasan dan tata cara pelaporan, dan regulasi kepemiluan. Baik itu UU Pemilu dan Pilkada, Perbawaslu maupun PKPU. Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan, sekolah kader pengawasan partisipatif menjadi salah satu pilot project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan kadernya akan menebarkan virus pengawasan. Abhan menyebut, perlu untuk memperkuat kegiatan pengawasan partisipatif, karena melihat pentingnya Bawaslu sebagai lembaga adjudikasi. Sehingga di masa mendatang bisa saja fungsi pengawasan akan bergeser ke masyarakat sipil. Abhan juga mengingatkan pentingnya peran Bawaslu dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif, 16 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
KABAR BAWASLU Dapat Bawaslu Award 2019 Raih Tata Kelola Kesekretariatan Terbaik Kedua JAKARTA - Prestasi membanggakan d i r a i h B a w a s l u P a t i p a d a m a l a m penganugerahan Bawaslu Award 2019 di Casablanka, 25 Oktober 2019. Bawaslu Pati meraih penghargaan Tata Kelola Kesekretariatan Terbaik Kedua. Ada 14 kategori penghargaan pada Bawaslu Award 2019. Hanya tiga Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang meraih penghargaan. Pati, Wonosobo, dan Kota Semarang. Penghargaan yang d i r a i h P a t i , m e n y i s i h k a n 4 1 6 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Kami bersyukur, penghargaan itu diberikan kepada Bawaslu Pati. Tentu ini merupakan kebanggaan atas kerja keras di jajaran kesekretariatan yang secara terus menerus bersama-sama dengan pimpinan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Alhamdulillah akhirnya m e m b u a h k a n p e n g h a r g a a n , " k a t a Ahmadi, Ketua Bawaslu Pati disela-sela penerimaan penghargaan itu. P e n i l a i a n u n t u k p e n g h a r g a a n i t u dilakukan secara obyektif dan mendalam. Penilaian dilakukan oleh tim independen dari berbagai unsur. Diantaranya, LSM pemerhati Pemilu, akademisi dan sahabat Bawaslu. T i m i n i p u l a s e c a r a m e n d a l a m mempelajari dokumen-dokumen, kiprah, serta ketepatan terhadap laporan-laporan yang telah ditetapkan untuk dikaji dan dipilih sebagai yang terbaik. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Bawaslu Award merupakan penghargaan dan penghormatan atas pencapaian dan kerja keras pengawas pemilu di Indonesia, serta individu dan organisasi yang telah memberikan kontribusi signikan dan kinerja yang terbaik pada penyelenggaraan pengawasan pada Pemilu 2019. Lebih lanjut, Abhan menjelaskan, jika pengawas pemilu di seluruh Indonesia telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pengawasan, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mengawasai tahapan dan menindak pelanggaran selama pemilu 2019. Karena itu dia menilai para pengawas Pemilu di berbagai daerah pantas memperoleh Bawaslu Award. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, namun diwakilkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Hadir juga Menteri Pemuda dan Olah Raga Zaenudin Amali, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati dan beberapa anggota Komisi II DPR RI. [] 17 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
KABAR BAWASLU Komitmen Srikandi Mengawal Demokrasi Lakukan Konsolidasi dan Deklarasi J A K A R TA - B a w a s l u R I m e n g g e l a r Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia. Ada 452 srikandi pengawas pemilu yang berkumpul di Redtop Hotel Jakarta, pada Sabtu (31/8/2019). Kegiatan yang dikomandoi Ratna Dewei Petalolo ini untuk meningkatkan aktualisasi peran perempuan dalam pemilu. Pemilu menurutnya akan kehilangan makna t a n p a p a r t i s i p a s i p e r e m p u a n . P e r a n perempuan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemilu. Oleh karena itu perempuan sebagai bagian penyelenggara pemilu harus memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai aturan dan asas-asas pemilu. Peningkatan kapasitas perempuan sebagai penyelenggara pemilu hukumnya wajib, agar kuota 30 persen perempuan yang diamanatkan undang- undang dapat terpenuhi. Perempuan dianggap mampu menciptakan politik yang feminim. Politik yang bersih dan bebas dari politik uang. "Saya yakin perempuan mampu menciptakan politik yang f e m i n i m , p o l i t i k y a n g b e r s i h . K a r e n a perempuan jika akan bermain dengan uang maka mereka akan berpikir apakah uang ini akan berkah untuk anak-anaknya atau tidak. Sehingga perempuan akan berpikir ulang u n t u k m e l a k u k a n p e r b u a t a n y a n g menyimpang dengan asas demokrasi yang ada," terang Nihayatul Waroh Wakil Komisi II selaku tamu kehormatan pada deklarasi dan konsolidasi tersebut. Usai deklarasi dan konsolidadi, kegiatan dilanjutkan dengan aksi long march sejauh tiga kilometer. Menyusuri Jalan Pecenongan hingga Thamrin. Balutan kaos putih yang dipadu dengan hijab warna-warni menambah anggun para srikandi, namun nampak tetap tegas dalam bersikap dan berbuat. Walaupun keringat bercucuran membasahi tubuh, tetapi tidak nampak sedikitpun wajah lelah terlihat. Justru sebaliknya, derasnya keringat menambah kuatnya motivasi dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Sementara di depan Kantor Bawaslu RI para Srikandi Pengawas Pemilu melakukan deklarasi kesiapan perempuan mengawasi Pilkada Tahun 2020. Berikut garis besar komitmen Srikandi Pengawas Pemilu tersebut: 1.Menjaga kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu dengan bekerja secara profesional, independen dan berintegritas; 2.Memperjuangkan pengarusutamaan gender dalam lembaga pengawas pemilu dan penguatan keterwakilan perempuan; 3.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 4.Pengawalan pemilu yang jujur, adil, demokratis serta penegakan hukum dan keadilan pemilu. [] 18 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
INFO KEGIATAN Wayangan, Kritik Perilaku Masyarakat dalam Pemilu Sosialisasi Melalui Panggung Budaya SUKOLILO - Pentas wayang kulit meramaikan kawasan alun-alun Desa Prawoto pada Sabtu, 16 November 2019 lalu. Wayangan m e n g a n g k a t l a k o n " S e m a r Mbarang Jantur". Dalangnya Ki Nuryanto dari Blora, dimeriahkan Jolang si pelawak kocak. Pentas wayang ini diprakarsai Bawaslu Pati. Pentas wayang memuat pesan- pesan moral kekinian. Terutama menyangkut Pemilu. Melalui permainan lakon wayang, banyak petuah bisa dipetik. Seperti tentang bahaya politik uang. Ki Nuryanto menyebut, Sak umpama entuk sangu seket ewu, sing aweh bakal golek balen lan golek baten'' (Red, seandainya kita menerima uang l i m a p u l u h r i b u , m a k a y a n g memberi akan mencari ganti dan keuntungan). Selain itu, Ki Nuryanto juga m e m b e r i k a n p e s a n t e n t a n g memilih pemimpin. Ada kriteria- kriteria yang seharusnya menjadi pegangan rakyat sebelum memilih. "Kebak ing pangati-ati, kudu iso milah lan milih pemimpin sing iso mbelani rakyat lan nggawa aspirasi awake dewe. Lamun wis dadi pejabat ojo nganti nduwe pamprih anake di dadekke nayaka. Semar wae sing labuh ing Negara Amartha ora duwe pamprih derajat lan pangkat, padahal labuh labete semar kui ora sitik. (Red, Kita harus berhati-hati, harus bisa memilih p e m i m p i n y a n g m e m b e l a kepentingan rakyat dan mau m e m b a w a a s p i r a s i r a k y a t . Seandainya terpilih atau sudah menjadi pejabat, jangan sampai p u n y a p a m p r i h d e n g a n menempatkan anaknya atau keluarga sebagai pejabat. Semar saja yang mengabdi di Negara Amartha tidak punya pamrih apa- a p a m e s k i p u n j a s a d a n pengabdiannya tidak kecil di sana)," terang Ki Nuryanto. Selain wayang, pentas budaya ini juga menampilkan seni barongan. Seperti diketahui, sosialisasi p e n g a w a s a n p a r t i s i p a s i f i n i berbasis gelar budaya. Masyarakat Desa Prawoto sangat antusias menikmati seni barongan dan wayang kulit. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bawaslu Pati dalam menyampaikan kinerja pengawasan pemilu 2019 kepada m a s y a r a k a t , s e r t a u n t u k memberikan sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bahaya politisasi SARA, berita hoax, netralitas ASN, TNI, POLRI, kepala desa, perangkat esa dan B P D j u g a t e g a s k a n d a l a m sosialisasi tersebut. Sosialisasi dalam bentuk gelar budaya mampu menarik minat masyarakat untuk menerima informasi yang disampaikan oleh Bawaslu Pati, termasuk pesan- pesan moral yang disampaikan oleh dalang. Asisten Pemerintahan Setda Pati M u c h t a r m e n g u n g k a p k a n , apresiasinya terhadap Bawaslu Pati. "Meskipun pemilu dan pilkada sudah selesai, tetapi B a w a s l u t e t a p p u n y a t u g a s m e l a k u k a n s o s i a l i s a s i a g a r masyarakat paham pemilu, tercipta pemilu aman dan bermartabat di masa mendatang," Muchtar yang mewakili Bupati Haryanto. Setelah Pemilu 2019, pihaknya menyebut, Bawaslu masih punya tugas yang tidak kalah berat. Yaitu selalu menyebar luaskan dan m e n g g e l o r a k a n k e p a d a masyarakat untuk ambil bagian dalam melakukan pengawasan pemilu dan mencegah adanya politik uang. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Ahmadi dalam sambutanya merinci tentang apa tugas Bawaslu pasca pemilu 2019 ini. Tugasnya yaitu tentang pengawasan dan politik uang. "Organisasi Bawaslu sangat terbatas, di kabupaten hanya ada lima orang yang harus mengawasi jutaan orang yang masuk dalam DPT se-Kabupaten Pati. Tentu itu tidaklah mungkin terjangkau semua, oleh karenanya kami m e n g a j a k s e l u r u h l a p i s a n masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu di masa-masa mendatang, agar ke depan pemilu dapat berlangsung secara 19 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
INFO KEGIATAN d e m o k r a t i s , j u j u r a d i l d a n transparan," paparnya. L e b i h l a n j u t , p i h a k n y a j u g a menyinggung sebuah istilah yang telah mengakar di masyarakat Kabupaten Pati. Yaitu tentang Ola Wik Ola Obos, artinya kalau tidak ada duit ya tidak mencoblos. Ahmadi menjelaskan, praktik politik uang atau bagi-bagi duit untuk memilih calon tertentu adalah praktik yang melanggar undang- undang, pelakunya bisa terjerat hukum. Baik denda maupun kurungan penjara, bahkan dalam agama hukumnya haram. Karena itu termasuk dalam perbuatan risywah (Red, suap menyuap). Acara gelar budaya ini dimulai d e n g a n m e l a n t u n k a n l a g u In d o n e s i a R a y a , d i l a n j u tk a n dengan lagu Pengawas Pemilu yang diiringi gamelan. Kemudian guyonan dari pelawak Jolang yang mengocok perut para penonton. Pementasan wayang k u l i t m e n j a d i l e b i h h i d u p . Penonton semakin betah hingga pentas rampung. [] Duet Fatayat - Nasyiatul Aisyiah Outbond Kepengawasan Pemilu Bentengi Perempuan dari Serangan Politik Uang PATI - "Cegah-Awasi-Tindak!!!" demikian teriakan sahabat Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah. Mereka menggelorakan semangat sebagai bukti kesiapsiagaan untuk i k u t b e r p a r t i s i p a s i d a l a m mengawal pesta demokrasi. M e s k i p u n b e r b e d a w a d a h keorganisasian, namun mereka b e r b a u r d a l a m s a t u t u j u a n bersama dalam pengawasan pemilu. Kegiatan ini melibatkan peserta dari kalangan generasi muda, untuk menebarkan benih-benih kepengawasan pemilu sejak dini. Dari tangan mereka diharapkan selain memberikan keteladanan, juga mampu menyebarluaskan i n f o r m a s i k e p e m i l u a n d a n k e p e n g a w a s a n n y a k e p a d a s e l u r u h a n g g o t a o r g a n i s a s i khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Mengingat jumlah personil yang dimiliki oleh Bawaslu dan jajaran sangatlah terbatas. Keterbatasan ini yang kemudian menjadikan bawaslu mau tidak mau harus m e l i b a t k a n b e r b a g a i p i h a k . Te r m a s u k k e d u a o r g a n i s a s i tersebut."Pemilu akan kehilangan m a k n a t a n p a p a r t i s i p a s i perempuan, karena itu Bawaslu m e n g g a n d e n g o r g a n i s a s i perempuan yang ada di Pati s e b a g a i p r o s e s e d u k a s i . Bagaimanapun juga organisasi- o r g a n i s a s i i n i m e r u p a k a n jembatan kepada masyarakat yang tidak mampu kami jangkau," ungkap Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi. S e m e n t a r a i t u , K o r d i v Pengawasan Humas dan Hubal Ayu Dwi Lestari, memberikan penjelasan mendalam mengenai kerjasama tersebut. Menurutnya, p e m i l i h d i K a b u p a t e n P a t i didominasi oleh kaum perempuan. " S e p a r u h l e b i h p e m i l i h d i Kabupaten Pati adalah pemilih perempuan, sehingga peran perempuan dalam suksesnya pemilu sangatlah besar," jelas Ayu. Lebih lanjut, Ayu mengungkapkan, seringnya perempuan menjadi target empuk dalam praktik politik uang. Bawaslu secara sadar prihatin dengan kondisi politik semacam itu. Dengan adanya k o n d i s i t e r s e b u t , p e r a n a n organisasi perempuan sangat dibutuhkan dalam menangkal kejahatan politik uang yang b a n y a k t e r j a d i d i k a l a n g a n perempuan. "Mari kita ciptakan politik feminim, politik yang bersih dan bebas dari praktik politik uang, kalau tidak kita yg memerangi itu lalu siapa lagi," tegas Ayu. Sementara itu, baik Fatayat NU m a u p u n N a s y i a t u l A i s y i y a h menanggapi positif kegiatan tersebut. Asmonah Ketua Fatayat N U P a t i m e n g u n g k a p k a n , pihaknya akan selalu berupaya m e w u j u d k a n c i t a - c i t a l u h u r Bawaslu dalam memerangi politik uang. "Kami akan selalu berupaya menyampaikan pesan-pesan Bawaslu kepada seluruh kader F a t a y a t N U y a n g a d a d i Kabupaten Pati," kata Asmonah. S e m e n t a r a R o m l a h , K e t u a N a s y i a t u l A i s y i a h P a t i mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya juga berkomitmen untuk turut serta menanamkan sikap anti politik uang kepada seluruh kadernya. [] 20 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
INFO KEGIATAN Gandeng Warga Nasrani Tolak Politik Uang P a t i - B a w a s l u P a t i menggandeng warga Nasrani di Kabupaten Pati untuk proaktif yang juga menjabat sebagai Kordiv Penindakan ini. Ahmadi menyebut, politik uang masih menjadi budaya dalam p e n y e l e n g g a r a n p e s t a demokrasi. Salah satu tujuan d i s o s i a l i s a s i k a n n y a pengawasan pemilu adalah untuk merawat demokrasi itu sendiri. "Yang kami ajak memang semua golongan, termasuk juga warga Nasrani. Karena sesama Warga Negara Indonesia dan h a r u s i k u t s e r t a d a l a m m e l a k u k a n p e n g a w a s a n partisipatif dan ikut mencegah terjadinya praktik politik uang," imbuhnya. Suyatno, Kordiv Penyelesaian S e n g k e t a m e n a m b a h k a n , pentingnya gerakan moral u n t u k m e n o l a k t e r j a d i n y a praktik politik uang, menolak berita hoax dan isu SARA. dalam mengawasi pemilu. Sekaligus mengajak warga Nasrani menolak politik uang. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Pati Ahmadi saat menggelar sarasehan di Gereja Katolik Santo Yusuf. " P e m i l u m a u p u n P i l k a d a m e m a n g t e l a h u s a i d i Kabupaten Pati. Tetapi kami tak berhenti untuk menggaungkan pengawasan pemilu dan juga menolak politik uang," kata pria Bahwa berita hoax dan isu SARA dapat merusak tatanan demokrasi dan bisa memecah k e s a t u a n d a n p e r s a t u a n bangsa. Lebih lanjut, Suyatno juga m e m b e r i k a n c o n t o h j i k a pemilihan umum kemarin itu seperti pemilihan anggota Dewan Paroki yang ada di Gereja Katolik Santo Yusuf. Di sana tidak ada praktik politik uang. Dengan contoh di atas diharapkan dengan sosialisasi ini warga Nasrani turut serta dalam mencegah dan menolak terjadinya praktik politik uang. Salah satu jemaat Gereja Santo Yusuf menyampaikan ucapan terima kasih atas sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Pati. Pihaknya mengaku bersiap untuk melakukan pengawasan jika kelak ada Pemilu dan Pilkada. [] Bawaslu Pati Bersholawat Ajak Santri Ikut Awasi Pemilu TLOGOWUNGU - Berbagai upaya dilakukan Bawaslu Pati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi pemilu. Salah satunya dengan m e n g g e l a r B a w a s l u Bersholawat. Kegiatan ini digelar di Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu pada Sabtu, 9 November 2019. Kegiatan bershalawat ini menghadirkan Gus Naja, dan diiringi Jamaah Maos Sholawat. Acara ini dimulai pada pukul 20.30 WIB Turut hadir semua p i m p i n a n d a n j a j a r a n Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati . Ketua Bawaslu Kabupaten Pati A h m a d i m e n g u n g k a p k a n , k e g i a t a n B a w a s l u P a t i Bersholawat ini bertujuan memberikan informasi pentingnya masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Melalui media kegiatan bersalawat, sehingga dengan agenda sosialisasi ini pemilu ke depan dapat berjalan aman, damai serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Peran aktif warga sangat dibutuhkan, baik dalam pengawasan Pemilu maupun dalam sikap menolak dan melawan segala bentuk politik uang yang ada," kata Ahmadi. [] 21 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
INFO KEGIATAN IPPNU IKUT SADAR PENGAWASAN PEMILU PATI - Puluhan pelajar putri Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi IPPNU di Kabupaten Pati, ikut sadar dalam pengawasan pemilu. Mereka menjadi bagian dalam peran pengawasan partisipatif yang digencarkan oleh Bawaslu. Bawaslu Pati secara berkelanjutan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu yang dikenal dengan istilah pengawas partisipatif t e r s e b u t . P e r a n p e n g a w a s p a r t i s i p a t i f a k a n memperbanyak "mata" Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada. Secara struktural pengawas ini memang bukan bagian dari organ Bawaslu, tetapi keberadaannya sangat membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hal itu mencuat pada kegiatan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dengan IPPNU di Hotel New Merdeka. Sekitar 50 anggota IPPNU mengikuti kegiatan ini. Pada sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah para komisoner Bawaslu Pati, Karto, Ayu Dwi Lestari dan Achwan. Ketiganya menyampaikan materi terkait tata cara pengawasan dan pelaporan, kinerja Bawaslu selama pengawasan Pemilu 2019, penangan pelanggaran pemilu dan sinergitas IPPNU dengan Bawaslu Pati. Acara sosialisasi berlangsung gayeng terbukti para peserta antusias bertanya dan berdiskusi. Salah satunya menanyakan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Bahkan mereka juga menantang Bawaslu jika suatu ketika pimpinan Bawaslu Pati beralih profesi sebagai calon kepala daerah ataupun calon legislatif, apakah akan konsisten mematuhi semua regulasi kepemiluan sebagaimana yang telah dipaparkan. Salah satu narasumber Achwan, menyampaikan tanggapan dengan memberikan contoh kasus. Pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pernah diikutinya. Saat itu BPD masih dipilih langsung oleh masyarakat. Achwan mendapatkan suara terendah dari semua calon yang terpilih. Achwan tidak menggunakan politik uang. Ada 13 calon yang mendaftar, untuk 13 anggota BPD yang dibutuhkan. Achwan terpilih dengan perolehan suara paling buncit. Meskipun begitu, dia akhirnya terpilih sebagai wakil ketua, semua dilakukan tanpa praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Pati dalam kegiatan ini merasa senang, melihat antusiasme para peserta sangat tinggi. Baik dalam hal mendengarkan paparan para narasumber dan keaktifannya dalam melontarkan pertanyaan. [] Edukasi Pelajar Agar Melek Pengawasan Pemilu Bawaslu Gandeng OSIS PATI - Bawaslu Kabupaten Pati mengundang sejumlah pelajar SMA sederajat pada Kamis (28/11/2019) di Amaris Room Lantai IV New Merdeka Hotel. Bawaslu mengedukasi para pelajar ini agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Bawaslu berharap pilkada dan pemilu yang akan datang, para pelajar ini mampu berpartisipasi aktif. Melalui edukasi pengawasan pemilu, nantinya para pelajar yang pada lima tahun mendatang menjadi pemilih, dapat berpartisipasi dan berani melaporkan ke Bawaslu dalam menyikapi setiap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu peserta, Ayu Puspitasari, Siswa SMK Nasional Pati mengaku s e n a n g b i s a b e r k e s e m p a t a n mengikuti kegiatan ini. Menurutnya k e g i a t a n i t u m e n j a d i s e b u a h pengalaman berharga baginya. "Saya menjadi tahu pelangaran- pelanggaran yang terkait pemilu. Antara lain money politic, ," katanya. Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi menambahkan, pihaknya s e n g a j a m e n g g a n d e n g p a r a pengurus OSIS dari sejumlah sekolah t e r s e b u t . K a r e n a o r g a n i s a s i kesiswaan itu memiliki potensi besar u n t u k b e r k o n t r i b u s i d a l a m p e n g a w a s a n p e m i l u , b a i k d i lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat sekitar. "Karena pengurus OSIS ini rata-rata pemilih pemula, sehingga mereka h a r u s k a m i b e r i p e m a h a m a n pengawasan pemilu. Pengawasan p e m i l u i n i d i p e r u n t u k a n b a g i masyarakat yang sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang P e m i l u . D i u n d a n g - u n d a n g i t u disebutkan bahwa pengawasan p a r t i s i p a t i f h a r u s m e l i b a t k a n m a s y a r a k a t , " k a t a A h m a d i . Dalam kegiatan tersebut, peserta d i b e r i m a t e r i t e n t a n g h a k - h a k konstitusi warga negara dalam p e m i l u , p e l a n g g a r a n p e m i l u , n e t r a l i t a s A S N d a n T N I / P o l r i , netralitas kepala desa, dan perangkat desa. Para peserta juga diberi materi tentang hoaks, politisasi SARA, serta politik uang. Pemateri pada sosialiasi pengawasan p e m i l u p a r t i s i p a t i f t e r s e b u t d i a n t a r a n y a a d a l a h K o r d i v Penyelesaian Sengket Bawaslu Pati Suyanto, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Pati Ayu Dwi Lestari, serta Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Pati Achwan.[] 22 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
ULASAN Bawaslu Ajak Warga Lorong Indah Awasi Pemilu M A R G O R E J O - Wa r g a Lorong Indah (LI) digandeng Bawaslu Pati untuk sadar dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu mengajak warga "pinggiran" ini menjadi bagian masyarakat yang proaktif mengawasi jalannya Pemilu. "Warga LI juga punya hak pilih. K a r e n a i t u m e r e k a j u g a memiliki kewajiban untuk menjaga Pemilu agar berjalan demokratis. Caranya melalui ikut pengawasan partisipatif," terang salah satu anggota Bawaslu Pati, Ayu Dwi Lestari. Pihaknya mengaku, mengajak semua masyarakat untuk m e l a k u k a n p e n g a w a s a n partisipatif. Termasuk warga LI. Lebih lanjut, kata Ayu, dalam p r o s e s p e m i l u y a n g demokratis, salah satunya harus bersih dari politik uang. Sehingga, masyarakat harus sadar bahwa praktik politik uang itu tidak diperbolehkan d a l a m p e m i l u . " S a a t melakukan sosialisasi, kami juga mengimbau mereka, apabila menemukan praktik politik uang dan ada buktinya, silahkan laporkan ke Bawaslu. Kami siap menindaklanjuti laporan itu," jelas Ayu. [] Lakukan Evaluasi Pemilu Bersama Stakeholder Soroti Proses Penghitungan Suara PATI - Bawaslu Kabupaten Pati m e n g g e l a r R a p a t K o o r d i n a s i (Rakor) Evaluasi Pemilu bersama Stakeholder. Rapat ini digelar pada Kamis (14/11/2019), di Hotel New M e r d e k a . D a l a m r a p a t i n i , persoalan-persoalan yang terjadi pada Pemilu lalu dikupas. K e t u a B a w a s l u P a t i , A h m a d i mengungkapkan acara ini digelar untuk memberikan kesempatan kepada mitra kerja sebagai bahan evaluasi kinerja Bawaslu selama p e m i l u . S e l a i n i t u B a w a s l u Kabupaten Pati juga ingin menjalin koordinasi walaupun kegiatan pemilu telah selesai. M e n u r u t n y a , j a l i n a n a n t a r a stakeholder harus terus dipupuk, meskipun pemilu sudah selesai. Karena tantangan pemilu kedepan semakin berat dan kompleks. Masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga perlu adanya kekompakan untuk sebuah langkah yang saling bahu membahu untuk menyukseskan jalannya pemilu. A h m a d i m e n y e b u t , k a s u s pelanggaran pemungutan suara pada pemilu 2019 menjadi sorotan B a w a s l u , u n t u k m e m p e r b a i k i pengawasan pemilu yang akan . a d Seperti persoalan salah hitung p e m u n g u t a n s u a r a , y a n g seharusnya bisa diselesaikan di tingkat TPS "Dengan adanya evaluasi ini, kita a t n g a k a n b e l a j a r b e r s a m a d a r i pengalaman sebelumnya, agar permasalahan yang ada nanti bisa dihindari," ujarnya. Sehingga, untuk persiapan Pilkada m e n d a t a n g , B a w a s l u a k a n meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan sukses tanpa temuan pelanggaran. [] Bawaslu Sosialisasi Pengawasan ke Relawan Sosial PATI - Bawaslu Kabupaten Pati menyasar semua kalangan dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Termasuk kepada para relawan sosial yang ada di Kabupaten Pati, pada Sabtu (9/11/2019) di GOR Pesantenan. tugas dan wewenang melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran, sengketa proses pemilu, melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas ASN dan anggota TNI/POLRI. Harapannya, dengan diadakan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama relawan sosial ini agar para relawan sosial bisa ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan, melakukan pencegahan bahaya politik uang dan diharapakan kedepannya banyak masyarakat yang ikut aktif dalam melaksanakan pengawasan jalannya pemilu. P e n t i n g n y a p e n g a w a s a n pemilu bertujuan k t u m e n c i p t a k a n p e m i l u y a n g berintegritas dan d e m o k r a t i s . B a w a s l u m e m p u n y a i n u 23 Edisi II-2019 Buletin Bawaslu Pati |
SELAMAT TAHUN BARU