PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.76/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG KRITERIA ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN BLOK PENGELOLAAN CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506); 7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora; in
Menetapkan 3- 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN : : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KRITERIA ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN BLOK PENGELOLAAN CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
4- 1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disebut KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. 4. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 5. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup. 6. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
5- 7. Nilai Penting Kawasan adalah Jenis / habitat / ekosistem / bentang alam / situs prasejarah yang menjadi mandat dan prioritas pengelolaan pada unit KSA / KPA. 8. Jenis target adalah jenis-jenis flora, fauna atau biota yang menjadi prioritas pengelolaan di wilayah tersebut. 9. Satwa utama adalah jenis satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa prioritas. 10. Biota utama adalah biota yang telah ditetapkan sebagai biota prioritas. 11. Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. 12. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. 13. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
6- 14. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 15. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. 16. Zona Inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 17. Zona Rimba adalah adalah bagian TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 18. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. 19. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional.
7- 20. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. 21. Zona/Blok Perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan. 22. Blok Koleksi tumbuhan dan/atau satwa adalah bagian dari TAHURA yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa. 23. Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. 24. Zona/Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. 25. Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. 26. Zona/Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
8- 27. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di KPA. 28. Wisata alam terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di zona rimba, zona perlindungan bahari, zona/blok tradisional, zona/blok religi, budaya dan sejarah serta blok pemanfaatan SM. 29. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. 30. Pemanfaatan kondisi lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA. 31. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 33. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang pemolaan informasi dan konservasi alam. 34. Unit Pengelola adalah lembaga yang diserahi tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9- 35. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPTD TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang taman hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Dinas yang menangani bidang kehutanan, yang diserahi tugas tanggungjawab di bidang pengelolaan taman hutan raya. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Kriteria zona pengelolaan TN, dan blok pengelolaan CA, SM, TAHURA dan TWA disusun sebagai acuan dalam penataan kawasan guna terwujudnya pengelolaan yang efektif dan efisien. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. tujuan pengelolaan; b. jenis dan kriteria zona pengelolaan atau blok pengelolaan; c. peruntukan zona pengelolaan atau blok pengelolaan; d. tata cara penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan; dan e. pemantauan dan evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan. dan
10- BAB II JENIS DAN KRITERIA ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan memberikan gambaran arah pengelolaan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. (2) Penentuan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan. (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keunikan, keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi, kondisi lingkungan, sejarah dan/atau budaya. Pasal 5 (1) Penataan kawasan dalam KSA dan KPA dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan, yang mencakup : a. zona pengelolaan pada TN; b. blok pengelolaan pada CA, SM, TAHURA, dan TWA. (2) Prioritas pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi potensi kawasan yang memuat antara lain masalah dan potensi serta kondisi dan status terkini nilai penting kawasan.
11- Bagian Kedua Jenis Zona atau Blok Pengelolaan Pasal 6 (1) Zona pengelolaan pada TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. zona inti; b. zona rimba; c. zona pemanfaatan; dan/atau d. zona lainnya sesuai dengan keperluan. (2) Zona lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. zona perlindungan bahari; b. zona tradisional; c. zona rehabilitasi; d. zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau e. zona khusus. Pasal 7 (1) Blok pengelolaan pada CA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi : a. blok perlindungan/perlindungan bahari; dan b. blok lainnya. (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. blok rehabilitasi; b. blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau c. blok khusus. (3) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya CA.
12- Pasal 8 (1) Blok pengelolaan pada SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. blok perlindungan/perlindungan bahari; b. blok pemanfaatan; dan/atau c. blok lainnya. (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. blok rehabilitasi; b. blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau c. blok khusus. (3) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya SM. Pasal 9 (1) Blok pengelolaan pada kawasan TAHURA dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. blok perlindungan/perlindungan bahari; b. blok pemanfaatan; dan/atau c. blok lainnya. (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. blok tradisional; b. blok rehabilitasi; c. blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau d. blok khusus. (3) Selain blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk TAHURA terdapat adanya blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
13- Bagian Ketiga Kriteria Zona atau Blok Pengelolaan Pasal 10 Kriteria zona pengelolaan TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. kriteria zona inti, meliputi : 1) memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami; 2) merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi; 3) merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/atau 4) tempat singgah satwa migran secara periodik. b. kriteria zona rimba/perlindungan bahari, meliputi : 1) merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target; 2) berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi; 3) merupakan lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target; 4) memiliki ekosistem yang masih asli dan alami; dan/atau 5) masih ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup. c. kriteria zona pemanfaatan, meliputi : 1) merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan;
14- 2) merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan; 3) bukan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama; 4) bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi; dan/atau 5) terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan. d. kriteria zona tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun- temurun. e. kriteria zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. f. kriteria zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. g. kriteria zona khusus meliputi : 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai TN; dan/atau 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
15- Pasal 11 Kriteria blok pengelolaan CA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi : a. kriteria blok perlindungan/perlindungan bahari, meliputi: 1) memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami; 2) sebagai areal konsentrasi komunitas tumbuhan atau satwa/biota utama; 3) tingkat ancaman manusia rendah; dan/atau 4) tempat singgah satwa migran secara periodik. b. kriteria blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. c. kriteria blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan/perlindungan bahari yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. d. Kriteria blok khusus, meliputi : 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai CA; dan/atau 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
16- Pasal 12 Kriteria blok pengelolaan SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi : a. kriteria blok perlindungan/perlindungan bahari meliputi: 1) sebagai areal konsentrasi komunitas satwa/biota utama; 2) sebagai tempat kawin/berpijah, pembesaran dan bersarang satwa/biota utama; 3) tingkat ancaman manusia rendah; dan/atau 4) tempat singgah satwa migran secara periodik. b. kriteria blok pemanfaatan merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata alam terbatas dan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin. c. kriteria blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. d. kriteria blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan/perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. e. kriteria blok khusus, meliputi : 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai SM; dan/atau
17- 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. Pasal 13 Kriteria blok pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi : a. kriteria blok perlindungan/perlindungan bahari, meliputi: 1) tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa; dan/atau 2) tingkat ancaman manusia rendah. b. kriteria blok pemanfaatan, meliputi : 1) merupakan wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata; 2) merupakan wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin; 3) merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam; 4) merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam. c. kriteria blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan / perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun.
18- d. kriteria blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. e. kriteria blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan/perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. f. kriteria blok khusus, meliputi : 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai TAHURA; dan/atau 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. g. kriteria blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, meliputi: 1) wilayah yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar; 2) terdapat tumbuhan dan/atau satwa asli atau unggulan setempat dalam jumlah yang cukup; dan/atau 3) lokasi dengan kondisi biofisiknya memenuhi syarat untuk dijadikan pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar.
19- Pasal 14 Kriteria blok pengelolaan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi : a. kriteria blok perlindungan/perlindungan bahari, meliputi: 1) tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa; 2) tingkat ancaman manusia rendah; dan/atau 3) merupakan wilayah yang memiliki keterwakilan bentang alam, gejala alam, dan formasi geologi yang unik. b. kriteria blok pemanfaatan, meliputi : 1) merupakan wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata; 2) merupakan wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin; 3) merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam; dan/atau 4) merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam. c. kriteria blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan/perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun- temurun.
20- d. kriteria blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. e. kriteria blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan/perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. f. kriteria blok khusus, meliputi : 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai taman wisata alam; dan/atau 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. BAB III PERUNTUKAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 Peruntukan zona pengelolaan atau blok pengelolaan dimaksudkan untuk memberikan arahan kegiatan di masing-masing zona dan blok.
21- Bagian Kedua Peruntukan Pasal 16 (1) Kegiatan yang dilakukan di zona inti TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; h. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. (2) Kegiatan yang dilakukan di zona rimba TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. wisata alam terbatas; g. penyimpanan dan penyerapan karbon; h. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
22- i. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h. (3) Kegiatan yang dilakukan di zona pemanfaatan TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. penyimpanan dan atau penyerapan karbon; g. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; h. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; i. pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin; j. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i; k. pemulihan ekosistem. (4) Kegiatan yang dilakukan di zona perlindungan bahari TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
23- c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi biota laut; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; e. wisata alam terbatas; f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; (5) Kegiatan yang dilakukan di zona tradisional TN, meliputi: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; e. wisata alam terbatas; f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; h. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional. (6) Kegiatan yang dilakukan di zona rehabilitasi TN, meliputi: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
24- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; d. penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon; e. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem; g. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. (7) Kegiatan yang dilakukan di zona religi, budaya dan sejarah TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaaan; g. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; h. wisata alam terbatas; i. pemulihan ekosistem. (8) Kegiatan yang dilakukan di zona khusus TN, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
25- d. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan. Pasal 17 (1) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok perlindungan di CA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. (2) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok rehabilitasi di CA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan restorasi;
26- g. pelepasliaran satwa liar; h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok religi, budaya dan sejarah di CA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaaan; g. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah. (4) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok khusus di CA, meliputi: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
27- Pasal 18 (1) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok perlindungan di SM, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. (2) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok pemanfaatan di SM, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g. pemanfaatan kondisi lingkungan; h. wisata alam terbatas; i. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
28- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok rehabilitasi di SM, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem; g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. (4) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok religi, budaya dan sejarah di SM, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. penyelenggaraan upacara adat; g. pemeliharaan situs budaya dan sejarah; h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. (5) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok khusus di SM, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan;
29- b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan. Pasal 19 (1) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok perlindungan di TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya; g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. (2) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok pemanfaatan di TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan;
30- b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; e. pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas dan angin; f. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa di TAHURA, meliputi: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; g. wisata alam; h. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya; i. pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
31- j. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i. (4) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam blok tradisional di TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; e. wisata alam terbatas; f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; h. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional. (5) Kegiatan yang dilakukan dalam blok rehabilitasi di TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; d. penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon; e. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem; g. pelepasliaran satwa liar;
32- h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. (6) Kegiatan yang dilakukan dalam blok religi, budaya dan sejarah TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaaan; d. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; e. wisata alam terbatas. (7) Kegiatan yang dilakukan dalam blok khusus TWA dan TAHURA, meliputi : a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; d. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
33- BAB IV TATA CARA PENATAAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 20 Penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA, melalui tahapan kegiatan : a. penyusunan; b. penilaian; c. pengesahan dan penetapan; dan d. penandaan batas. Bagian Kedua Penyusunan Pasal 21 (1) Penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh unit pengelola. (2) Unit pengelola dalam penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Direktorat teknis dan pihak lain yang berkompeten. (3) Penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menggabungkan hasil inventarisasi potensi kawasan dengan kriteria masing- masing zona/blok pengelolaan.
34- (4) Hasil penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA. (5) Petunjuk teknis penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 22 (1) Dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibahas melalui konsultasi publik dengan para pihak. (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas : a. pemerintah daerah setempat; b. lembaga swadaya masyarakat; c. perguruan tinggi; d. masyarakat; dan e. pihak lain yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan berkepentingan atas keberadaan KSA dan KPA. (3) Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai bahan dalam penilaian dan pengesahan dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA. (4) Dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA yang dilampiri peta zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
35- (5) Format dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Penilaian dan Pengesahan Pasal 23 (1) Dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur Teknis. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: a. administrasi; dan b. substansi. (4) Unsur penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kelengkapan bahan penilaian berupa buku dan peta serta Berita Acara Konsultasi Publik. (5) Unsur penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi deskripsi kawasan, analisis dan pembahasan serta deskripsi masing-masing zona pengelolaan atau blok pengelolaan. (2)
36- (6) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola/UPTD untuk dilakukan penyempurnaan. (7) Tata cara penilaian dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 24 (1) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah memenuhi unsur-unsur penilaian, dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA /KPA disampaikan oleh Direktur Teknis kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pengesahan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan yang menetapkan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA /KPA dengan tembusan kepada para pihak. Bagian Keempat Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Pasal 25 (1) Setelah zona pengelolaan atau blok pengelolaan ditetapkan, unit pengelola melaksanakan kegiatan penandaan batas di lapangan. (2) Kegiatan penandaan batas sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pengelolaan. (3) Petunjuk teknis penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
37- Pasal 26 (1) Penetapan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan KSA/KPA. (2) Khusus untuk zona/blok pemanfaatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan desain tapak. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 27 (1) Pemantauan dilakukan oleh Direktorat teknis dalam hal kesesuaian kriteria masing-masing zona pengelolaan atau blok pengelolaan, kesesuaian peruntukan dan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan. (2) Pemantauan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 28 (1) Evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD secara periodik paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan.
38- (2) Untuk kondisi tertentu antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit, evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan. (3) Evaluasi penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA dilakukan sebagai bahan usulan perubahan zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang diperlukan untuk kepentingan pengelolaan. (4) Petunjuk teknis evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Zona Pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA yang telah ditetapkan dan telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
39- BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BIRO HUKUM KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 164
40- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN : P.76/Menlhk-Setjen/2015 NOMOR TENTANG KRITERIA ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN BLOK PENGELOLAAN CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM FORMAT DOKUMEN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 1. DESKRIPSI KAWASAN Memuat informasi tentang : a. Lokasi (letak dan posisi geografis); b. Sejarah dan dasar hukum/status kawasan; c. Hasil-hasil inventarisasi potensi antara lain : flora dan fauna, ekosistem, dan proses ekologis; d. Aksesibilitas kawasan; e. Kondisi fisik kawasan (iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi, dll); f. Kondisi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan. 2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Memuat metode penentuan zona/blok serta argumentasi masing- masing zona atau blok pengelolaan. 3. DESKRIPSI MASING-MASING ZONA ATAU BLOK Dalam masing-masing zona/blok dijelaskan Lokasi, Luas dan Letak Geografis; Potensi sumber daya alam dan obyek yang dapat dimanfaatkan untuk wisata alam dan pendidikan konservasi, Kegiatan yang dapat dilakukan. 4. LAMPIRAN (Peta zona/blok pengelolaan, Berita Acara hasil konsultasi publik, peta dasar yang digunakan seperti peta penunjukan/tata batas/penetapan dan lain-lain)
41- Ketentuan Lainnya: A. Peta digitasi zonasi dengan ketentuan: KAWASAN LUAS KAWASAN (HA) SKALA PETA (MINIMAL) < 1.000 1: 10.000 Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam 1.000 - 10.000 10.000 - 50.000 50.000 - 100.000 100.000 - 250.000 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000 1: 250.000 > 250.000 1: 500.000 B. Warna dan kode masing-masing zona dalam peta: a. Zona Inti berwarna merah dengan kode ZI. b. Zona Rimba berwarna kuning dengan kode ZRi c. Zona Perlindungan Bahari berwarna biru tua dengan kode ZB. d. Zona Pemanfaatan berwarna hijau dengan kode ZP. e. Zona Tradisional berwarna coklat tua dengan kode ZTr. f. Zona Rehabilitasi berwarna biru muda dengan kode ZRe. g. Zona Religi, Budaya dan Sejarah berwarna ungu tua dengan kode ZBS h. Zona Khusus berwarna abu-abu tua dengan kode ZKh C. Warna dan Kode masing-masing blok dalam peta a. Blok Perlindungan berwarna merah dengan kode BL. b. Blok Pemanfaatan berwarna hijau dengan kode BP. c. Blok Perlindungan Bahari berwarna biru tua dengan kode BB. d. Blok Tradisional berwarna coklat tua dengan kode BTr. e. Blok Rehabilitasi berwarna biru muda dengan kode BRe. f. Blok Religi, Budaya dan Sejarah berwarna ungu tua dengan kode ZBS g. Blok Khusus berwarna abu-abu tua dengan kode BKh h. Blok Koleksi berwarna oranye dengan kode BKl. ZONA/BLOK WARNA R G B Zona Inti/Blok Perlindungan Merah 255 0 0 Zona Rimba Kuning 231 226 0 Zona/Blok Perlindungan Bahari Biru tua 0 92 230 Zona/Blok Pemanfaatan Hijau 148 200 0 Zona/Blok Tradisional Coklat tua 153 51 0 Zona/Blok Rehabilitasi Biru muda 0 255 255 Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah Ungu tua 102 0 204 Zona/Blok Khusus Abu-abu tua 150 150 150 Blok Koleksi Oranye 255 150 0
42- ) RGB (Red-Green-Blue) adalah sistem pewarnaan pada program pembuat peta D. Sampul Dokumen Zonasi/ Blok Pengelolaan a. Sampul dokumen zonasi berwarna biru muda. b. Sampul dokumen blok pengelolaan berwarna hijau muda. c. Dokumen dijilid hardcover dengan layout : SATKER UPT ALAMAT LOGO SATKER BLOK PENGELOLAAN NAMA KSA/ KPA PROVINSI ) Logo Satker dicantumkan apabila ada E. Format Lembar Pengesahan ZONA/BLOK (Nama Kawasan) PROVINSI Disusun di Pada tanggal Oleh Kepala UPT (... ) NIP... Disahkan Pada tanggal : Oleh Direktur Jenderal Dinilai Pada tanggal : Oleh Direktur (... ) NIP... (... ) NIP...
43- ) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan F. Layout Peta Zona/Blok Lampiran : SK . Dirjen Nomor : Tanggal : PETA PENATAAN BLOK /ZONASI NAMA KAWASAN PROVINSI SKALA NUMERIK ↑ U SKALA GRAFIS KETERANGAN: Sumber: 1. 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor... Peta ... Legenda Masing-masing Blok dan luasan PETA PENATAAN BLOK/ZONASI PETA LOKASI Dibuat oleh: KEPALA UPT, (... ) NIP... Disahkan Oleh : Pada Tanggal : Direktur Jenderal Dinilai oleh: Pada Tanggal : Direktur ... NIP... NIP... ) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA SITI NURBAYA