BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 SALINAN jdih.bulelengkab.go.id
SALINAN BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir tentang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan jdih.bulelengkab.go.id
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 5. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusahan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. jdih.bulelengkab.go.id
8. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis. 11. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas. 12. Pengisian anggota BPD adalah proses pemilihan anggota BPD yang dilakukan secara demokratis melalui meknisme pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan, yang ditujukan untuk mengisi keanggotaan BPD. 13. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Perbekel dalam rangka melaksanakan seluruh proses dan tahapan pengisian anggota BPD. 14. Penjaringan bakal calon atau yang selanjutnya disebut penjaringan adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota BPD oleh panitia pengisian. 15. Penyaringan bakal calon atau yang selanjutnya disebut penyaringan adalah proses seleksi administrasi yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon serta verifikasi dan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. 16. Bakal calon anggota BPD adalah warga desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD pada masa penjaringan dan penyaringan dan belum ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia Pengisian. 17. Calon anggota BPD adalah bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia Pengisian. 18. Wilayah Pemilihan adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang dapat berupa satu wilayah banjar dinas, bagian dari wilayah banjar dinas, gabungan beberapa banjar dinas yang saling bersandingan, atau gabungan beberapa bagian dari wilayah banjar dinas yang saling bersandingan, yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 19. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang BPD. 20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah laporan tertulis yang disampaikan oleh Perbekel jdih.bulelengkab.go.id
kepada BPD setelah berakhirnya tahun anggaran yang menyangkut kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 21. Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 22. Tunjangan kedudukan BPD yang selanjutnya disebut tunjangan kedudukan adalah tunjangan wajib yang diberikan kepada anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dianggarkan dalam APBDesa. 23. Tunjangan kinerja BPD adalah tunjangan yang dapat diberikan kepada anggota BPD dalam rangka menunjang kinerja BPD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Desa, yang dianggarkan dalam APBDesa. 24. Pemilihan langsung yaitu pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil wilayah, dan oleh penduduk perempuan desa untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil perempuan, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian. 25. Musyawarah Perwakilan yaitu pengisian anggota BPD yang dilakukan oleh wakil penduduk desa yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil wilayah, dan oleh wakil penduduk perempuan desa yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil perempuan, dalam suatu musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian. 26. Tim Pengisian Anggota BPD Antarwaktu yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Perbekel dalam rangka melaksanakan penjaringan, penyaringan, dan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD antarwaktu. BAB II KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, dan Masa Keanggotaan BPD Paragraf 1 Jumlah dan Komposisi Anggota BPD Pasal 2 (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 3 (1) Jumlah anggota BPD di masing-masing Desa ditentukan sebagai berikut : a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa memiliki 5 (lima) orang anggota BPD; b. Desa dengan jumlah penduduk 7.001 (tujuh ribu satu) jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa dapat memiliki paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 9.001 (sembilan ribu satu) jiwa dapat memiliki paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota BPD; (2) Komposisi keanggotaan BPD di masing-masing Desa ditentukan sebagai berikut : a. BPD dengan jumlah 5 (lima) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur wakil wilayah pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur wakil perempuan; b. BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur wakil wilayah pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur wakil perempuan; c. BPD dengan jumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur wakil wilayah pemilihan, dan 1 (satu) orang dari unsur wakil perempuan. Paragraf 2 Masa Keanggotan BPD Pasal 4 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Bagian Kedua Pengisian Anggota BPD Paragraf 1 Persyaratan Anggota BPD Pasal 5 (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; jdih.bulelengkab.go.id
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; h. sehat jasmani dan rohani, serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya; i. secara nyata tidak sedang terganggu kesehatan jiwanya; dan j. berkelakuan baik berdasarkan catatan Kepolisian; k. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; dan m. memenuhi kelengkapan administrasi. (2) Kelengkapan admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu sebagai berikut : a. surat permohonan untuk menjadi calon anggota BPD yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD; b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup; d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD di atas kertas bermeterai cukup; e. foto copy KTP; f. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau keterangan dari pejabat yang berwenang; g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah; h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) telah mempunyai tahun berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap; i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut di atas kertas bermeterai cukup; dan jdih.bulelengkab.go.id
j. pas foto dengan ukuran dan jumlah yang ditentukan oleh Panitia Pengisian. Paragraf 3 Panitia Pengisian Pasal 6 (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas : a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; b. unsur masyarakat lainnya paling banyak 8 (delapan) orang. (3) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan wakil perempuan desa. Pasal 7 Tugas panitia pengisian yaitu sebagai berikut : a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan seluruh tahapan pengisian anggota BPD; b. menetapkan jumlah anggota BPD, jumlah wilayah pemilihan, alokasi jumlah anggota BPD di setiap wilayah pemilihan,dan cara pengisian anggota BPD; c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD; d. menetapkan calon anggota BPD dan calon anggota BPD terpilih; e. dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan langsung : 1. menyusun dan menetapkan daftar pemilih; 2. membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara 3. menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara; 4. menetapkan daftar pemilih 5. menetapkan jumlah pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara; 6. menetapkan desain dan jumlah surat suara pemilihan; 7. mencetak/mengadakan surat suara pemilihan; 8. menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pemilihan langsung; f. Menetapkan perwakilan masyarakat yang ikut dalam musyawarah perwakilan, apabila pengisian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan; g. Menyiapkan administrasi pengisian anggota BPD; dan h. Menetapkan hari dan tanggal pemilihan anggota BPD. Paragraf 4 jdih.bulelengkab.go.id
Cara Pengisian Anggota BPD Pasal 8 (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. (2) Pengisian anggota BPD dilakukan untuk memilih : a. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. (3) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Pasal 9 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. (3) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana (2) ditetapkan secara proporsional dengan dimaksud pada ayat memperhatikan jumlah penduduk. Pasal 10 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang wakil perempuan sebagai anggota BPD. (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan. Pasal 11 (1) Penentuan wilayah pemilihan, jumlah wilayah pemilihan dalam satu desa, jumlah anggota BPD di desa, alokasi jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah pemilihan, hari dan tanggal pemilihan anggota BPD, dan cara pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian setelah melalui rapat pleno yang dilaksanakan oleh panitia pengisian. (2) Penentuan wilayah pemilihan, jumlah wilayah pemilihan dalam satu desa, jumlah anggota BPD di desa, alokasi jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah pemilihan, hari dan tanggal pemilihan anggota BPD, dan cara pengisian anggota BPD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Pasal 12 (1) Pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung untuk unsur wakil wilayah pemilihan dalam suatu wilayah pemilihan hanya dapat dilakukan apabila jumlah bakal calon yang memenuhi syarat pada wilayah pemilihan jdih.bulelengkab.go.id
dimaksud lebih dari jumlah alokasi anggota BPD yang telah ditetapkan untuk wilayah pemilihan tersebut. (2) Pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung untuk unsur wakil perempuan hanya dapat dilakukan apabila jumlah bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 1 (satu) orang. Pasal 13 (1) Dalam hal cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilih calon anggota BPD dari wakil wilayah pemilihan, dan oleh penduduk perempuan desa yang mempunyai hak pilih untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan. (2) Dalam hal cara pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan langsung, panitia pengisian menetapkan daftar pemilih, menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara, membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Suara, mengadakan/mencetak mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pemungutan suara. surat suara, Pasal 14 Dalam hal cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dari wakil wilayah pemilihan dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dari wilayah pemilihan yang bersangkutan, dan calon anggota BPD dari wakil perempuan dipilih oleh unsur wakil perempuan desa yang mempunyai hak pilih. Pasal 15 (1) Dalam hal cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, panitia pengisian menetapkan perwakilan masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah, dan menetapkan perwakilan perempuan desa untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan. (2) Penetapan perwakilan masyarakat dan perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno panitia pengisian dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk perempuan, keterwakilan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat di desa, perwakilan banjar dinas, lembaga keagamaan yang ada di desa, dan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Paragraf 5 jdih.bulelengkab.go.id
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, dan Penetapan Calon Anggota BPD Pasal 16 Panitia pengisian melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD yang dimulai sejak 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Pasal 17 (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai calon anggota BPD dari unsur wilayah pemilihan atau dari unsur wakil perempuan. (2) Penetapan calon anggota BPD dilakukan dalam suatu rapat pleno panitia pengisian, yang dituangkan dalam suatu berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pengisian. (3) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak dipilih dalam pemilihan langsung atau dalam musyawarah perwakilan. (4) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan, kecuali meninggal dunia. Pasal 18 (1) Jumlah calon anggota BPD yang ditetapkan dari unsur wakil wilayah pemilihan untuk masing-masing wilayah pemilihan paling sedikit sama dengan jumlah alokasi anggota BPD dari setiap wilayah pemilihan yang telah ditetapkan. (2) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan kembali selain bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Jumlah calon anggota BPD yang ditetapkan dari unsur wakil perempuan paling sedikit 1 (satu) orang. (2) Dalam hal tidak ada bakal calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan desa yang memenuhi persyaratan, panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan kembali. Pasal 20 (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), jumlah bakal calon yang memenuhi syarat untuk unsur wakil wilayah pemilihan pada wilayah jdih.bulelengkab.go.id
jumlah alokasi anggota BPD yang pemilihan tertentu kurang dari ditetapkan untuk wilayah pemilihan tersebut, panitia pengisian mengubah penetapan jumlah alokasi anggota BPD untuk wilayah pemilihan tertentu, dan/atau dengan mengubah penetapan jumlah anggota BPD di Desa, dan/atau dengan mengubah penentuan wilayah pemilihan dan jumlah wilayah pemilihan dalam desa. (2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian dengan dilampiri berita acara rapat pleno dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Pasal 21 Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tetap tidak ada bakal calon dari unsur wakil perempuan desa yang memenuhi persyaratan, bakal calon anggota oleh BPD kelompok/organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang menangani urusan perempuan atau pemberdayaan perempuan, kepada Panitia Pengisian. dari unsur perempuan desa dapat diusulkan Paragraf 6 Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Pasal 22 (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan urutan perolehan suara terbanyak sesuai dengan jumlah keanggotaan yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan, dan 1 (satu) orang calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan yang memperoleh suara terbanyak. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pengisian dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh panitia pengisian dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Pasal 23 (1) Calon anggota BPD terpilih dilaporkan oleh panitia pengisian kepada Perbekel paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia pengisian. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia pengisian. (3) Camat melaporkan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan dari Perbekel untuk diresmikan oleh Bupati. Paragraf 7 Peresmian Anggota BPD jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 24 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Perbekel. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD. (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Pasal 25 (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 26 (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing; (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama : a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah"; b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. Pasal 27 Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 28 jdih.bulelengkab.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD dan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu Paragraf 1 Pemberhentian Anggota BPD Pasal 29 (1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. tidak melaksanakan kewajiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak menghadiri musyawarah dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau k. ditetapkan sebagai calon Perbekel. Pasal 30 (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Perbekel. (2) Perbekel menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Perbekel. (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD dari Camat. jdih.bulelengkab.go.id
(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 31 Dalam usulan pemberhentian anggota BPD oleh pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaporkan situasi yang dihadapi oleh anggota BPD yang diusulkan untuk diberhentikan. Paragraf 2 Pemberhentian Sementara Pasal 32 (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati apabila : a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; b. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana dan ditahan; c. tertangkap tangan dalam suatu tindak pidana dan ditahan; d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam)bulan; (2) Pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Perbekel berdasarkan hasil musyawarah BPD. (3) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan situasi yang dihadapi atau terjadi pada anggota BPD yang diusulkan untuk diberhentikan sementara. (4) Peresmian pemberhentian sementara anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 33 (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. (2) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu. Pasal 34 Anggota BPD yang diberhentikan sementara tidak dapat diberikan hak-haknya sebagai anggota BPD sampai dengan dikembalikannya status yang bersangkutan sebagai anggota BPD. Pasal 35 (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan pada jabatannya sebagai anggota BPD. jdih.bulelengkab.go.id
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d telah dapat kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BPD berdasarkan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup, yang bersangkutan dikembalikan pada jabatannya sebagai anggota BPD. (3) Pengembalian pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 36 (1) Pengembalian pada jabatan sebagai anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Perbekel berdasarkan hasil musyawarah BPD. (2) Perbekel menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat menerbitkan keputusan tentang pengembalian pada anggota BPD. (1) Bupati jabatan sebagai Pasal 37 (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota BPD. (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d tetap tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sampai dengan 6 (enam) bulan lamanya, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota BPD. (3) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberhentian anggota BPD bagi anggota BPD yang berstatus diberhentikan sementara. Paragraf 3 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu Pasal 38 (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. (2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak (1) meninggal dunia, berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 39 jdih.bulelengkab.go.id
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Perbekel menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu sebagai pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan nama calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Perbekel, Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati untuk diresmikan menjadi anggota BPD antarwaktu. Pasal 40 Pengajuan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1), dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat. Pasal 41 (1) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota BPD antarwaktu, pengisian anggota BPD antarwaktu dipilih dalam suatu musyawarah perwakilan. (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengisian Anggota BPD antarwaktu. (3) Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Perbekel dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. (4) Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, masing-masing dari unsur perangkat desa, perwakilan wilayah pemilihan/perwakilan unsur perempuan, dan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (5) Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD antarwaktu. Pasal 42 (1) Bakal calon anggota BPD antarwaktu yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai calon anggota BPD antar waktu oleh Tim Pengisian dalam rapat pleno. (2) Calon anggota BPD antarwaktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap posisi jabatan anggota BPD kosong. Pasal 43 (1) Calon anggota BPD antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah perwakilan ditetapkan sebagai anggota BPD antarwaktu terpilih melalui keputusan Tim Pengisian. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara musyawarah perwakilan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 44 Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD antarwaktu yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon anggota BPD antarwaktu sama dengan jumlah anggota BPD yang akan digantikan, baik untuk unsur wakil wilayah pemilihan atau untuk unsur wakil perempuan, maka musyawarah perwakilan menetapkan yang bersangkutan sebagai calon anggota BPD antarwaktu terpilih. Pasal 45 (1) Tim Pengisian melaporkan hasil musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD antarwaktu kepada Perbekel. (2) Perbekel menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu laporan Tim Pengisian kepada Bupati melalui Camat berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Camat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati. Pasal 46 (1) Bupati meresmikan calon anggota BPD antarwaktu terpilih menjadi anggota BPD antarwaktu dengan keputusan Bupati. (2) Peresmian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. Pasal 47 (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode. Pasal 48 (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD. Pasal 49 Tata cara pengisian anggota BPD antarwaktu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. BAB III KELEMBAGAAN BPD jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 50 (1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. pimpinan; dan b. bidang. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang; (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang masing-masing merangkap sebagai anggota BPD. Pasal 51 (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi BPD, Perbekel menugaskan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang unsur staf perangkat desa atau perangkat desa yang membidangi urusan tata usaha dan umum sebagai staf administrasi BPD. tugas dan (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengadministrasian kegiatan BPD dan memberikan dukungan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (4) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggungjawab kepada Perbekel, dan secara teknis kegiatan administrasi BPD bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD. Pasal 52 (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. Pasal 53 (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD. jdih.bulelengkab.go.id
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. BAB IV FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Fungsi BPD Pasal 54 BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel; b. menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Perbekel. Bagian Kedua Tugas BPD Pasal 55 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Perbekel; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu; i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Perbekel; k. melakukan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas perundang-undangan. lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat Pasal 56 (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada lembaga masyarakat dan/atau masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan jdih.bulelengkab.go.id
khusus, kelompok perempuan, kelompok marjinal, atau kelompok masyarakat lainnya. (3) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. (4) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbuka, tatap muka, rapat warga, atau dengan cara lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (5) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. (6) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran. (7) Hasil penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas dalam musyawarah BPD. Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat Pasal 57 (1) BPD menampung aspirasi masyarakat desa. (2) Kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menerima aspirasi baik sebagai suatu pengaduan, keluhan, informasi, dan/atau dengan istilah lainnya dari masyarakat desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. (3) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di sekretariat BPD, dan/atau pada tempat lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (4) Aspirasi masyarakat pada diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. sebagaimana dimaksud ayat (1) Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Pasal 58 (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi bidang pemerintahan, pemberdayaan kemasyarakatan, berdasarkan pembidangan pembangunan, pembinaan masyarakat Desa. dan (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Perbekel dalam rangka mewujudkan tata kelola jdih.bulelengkab.go.id
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. (4) Pengadministrasian dan perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisa dan pembahasan dari seluruh aspirasi yang masuk baik melalui penggalian aspirasi maupun melalui menampung aspirasi. (5) Pengadministrasian dan perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu musyawarah BPD. Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat Pasal 59 (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Perbekel. (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Perbekel, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD Pasal 60 (1) BPD menyelenggarakan musyawarah dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan hak BPD. (2) Jenis musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. Musyawarah rutin; dan b. Musyawarah strategis. (3) Dalam hal tertentu, pelaksanaan musyawarah BPD dapat mengundang pihak lain di desa yang terkait dengan objek atau materi yang dibahas. Pasal 61 (1) Musyawarah rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan. (2) Musyawarah rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka membahas dan/atau mengambil suatu keputusan terhadap hal-hal yang bersifat rutin di desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan hak BPD. Pasal 62 jdih.bulelengkab.go.id
Musyawarah strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka membahas dan/atau mengambil suatu keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis atau khusus, baik yang dengan menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa. kelembagaan BPD maupun yang berkaitan Pasal 63 (1) Setiap musyawarah BPD yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan, wajib memenuhi ketentuan musyawarah dalam pengambilan keputusan. (2) Ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh salah satu pimpinan BPD; b. musyawarah BPD yang mengambil suatu keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan f. hasil musyawarah BPD yang mengambil suatu keputusan ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD atau yang ditunjuk sebagai notulis. Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pasal 64 (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di desa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. hal yang bersifat strategis (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; g. kejadian luar biasa; dan h. hal-hal lain yang bersifat strategis dan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. jdih.bulelengkab.go.id
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan banjar dinas; f. perwakilan kelompok tani; g. perwakilan kelompok nelayan; b. perwakilan kelompok perajin; c. perwakilan kelompok perempuan; d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; e. Perwakilan kelompok kesenian; dan j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa. Paragraf 7 Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Pasal 65 (1) BPD membentuk panitia pemilihan Perbekel serentak dan panitia pemilihan Perbekel antarwaktu. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD setelah melalui pembahasan dalam musyawarah BPD. Pasal 66 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD. (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD. Paragraf 8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Perbekel Antarwaktu Pasal 67 (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu. (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Perbekel yang diajukan panitia jdih.bulelengkab.go.id
pemilihan Perbekel antarwaktu, serta memilih dan mengesahkan calon Perbekel antarwaktu terpilih. (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD. Pasal 68 BPD menyampaikan calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Perbekel dari panitia pemilihan Perbekel antarwaktu. Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Pasal 69 (1) BPD dan Perbekel membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan/atau Perbekel. (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Perbekel dan/atau unsur perangkat desa lainnya. (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Perbekel untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD untuk pertama kalinya. (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Pasal 70 (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Perbekel tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : a. penghentian pembahasan; atau b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. jdih.bulelengkab.go.id
(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati. Paragraf 10 Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Perbekel Pasal 71 (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Perbekel. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal : a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. Pasal 72 Pengawasan dalam hal perencanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara melekat pada saat pembahasan penyusunan perencanaan pembangunan di desa dan/atau pada pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa. Pasal 73 (1) Perencanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam suatu musyawarah BPD. (2) Rencana kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja tahunan BPD, yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang pengawasan, maksud dan tujuan pengawasan, kegiatan yang diawasi, lokasi pengawasan, anggota yang ditugaskan, dan waktu atau jadwal pengawasan. Pasal 74 (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa yang menjadi lingkup pengawasan BPD adalah seluruh pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBDesa yang meliputi kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. jdih.bulelengkab.go.id
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan rencana kegiatan dalam APBDes dan dokumen pendukung lainnya. Pasal 75 Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Pasal 76 Tata cara pelaksanaan pengawasan kinerja Perbekel lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 77 (1) BPD melakukan evaluasi atas LKPPD yang disampaikan oleh Perbekel. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Perbekel selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan LKPPD yang disampaikan oleh Perbekel. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparan, akuntabel, dan objektif. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan APBDesa; b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. Prestasi Perbekel. (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Pasal 78 (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD melalui pembahasan dalam musyawarah BPD. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak LKPPD diterima. (3) Dalam proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat informasi dari Perbekel, Perangkat Desa, meminta keterangan atau dan/atau pihak lain di desa yang terkait dengan objek/materi evaluasi. (4) Dalam hal Perbekel, Perangkat Desa, dan/atau pihak lain di desa yang terkait tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat jdih.bulelengkab.go.id
(3), BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan atas kinerja Perbekel. (5) Berdasarkan hasil evaluasi LKPPD, BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Perbekel; b. menyatakan pendapat; dan c. memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. Pasal 79 (1) Evaluasi LKPPD harus sudah selesai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan pembahasan untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). (2) Hasil eveluasi LKPPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam musyawarah BPD dan dilampiri dengan berita acara musyawarah BPD. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pebekel dalam musyawarah BPD. Pasal 80 Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi LKPPD diatur dalam Peraturan Bupati. Paragaraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya Pasal 81 BPD wajib menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam rangka mewujudkan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang stabil, kondusif, efektif, dan berkesinambungan. Pasal 82 (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, BPD dapat mengusulkan kepada Perbekel untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. (3) Fungsi utama forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu konsultasi dan koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji, dan menganalisa permasalahan tertentu yang ada di desa melalui suatu musyawarah, serta memberikan masukan kepada Perbekel dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. jdih.bulelengkab.go.id
(4) Susunan keanggotaan dan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Perbekel. tugas secara lebih teknis dari BAB V HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Hak BPD Pasal 83 BPD mempunyai hak : a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; d. Memperoleh dukungan sarana prasarana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Paragraf 1 Pengawasan Pasal 84 (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat meminta keterangan dari Perbekel, Perangkat Desa, dan/atau pihak lain di desa yang terkait dengan objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibahas. Paragraf 2 Pernyataan Pendapat Pasal 85 Hak menyatakan pendapat oleh BPD hanya dapat digunakan apabila berdasarkan kesimpulan yang diambil dalam suatu musyawarah BPD, bahwa patut diduga Perbekel melakukan suatu kelalaian, penyimpangan atau dalam pelanggaran penyelenggaraan suatu objek Pemerintahan Desa. terhadap suatu peraturan perundang-undangan Pasal 86 jdih.bulelengkab.go.id
(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD yang ditetapkan dalam suatu musyawarah BPD. (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui objek serta pendalaman pembahasan, suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD. analisa, terhadap Pasal 87 (1) Sebelum dilakukan pembahasan dan analisa, serta pendalaman (3), BPD melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat pengumpulan terkait dengan objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibahas, dianalisa, dan didalami. (2) Pengumpulan informasi, data, dan fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring lapangan, meminta keterangan dari Perbekel, Perangkat Desa, dan/atau pihak lain di desa, serta melakukan konsultasi dengan instansi pemerintah yang terkait dengan suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa. informasi, data, dan fakta Pasal 88 (1) Keputusan BPD tentang pernyataan pendapat BPD diambil berdasarkan kesimpulan dari hasil pengumpulan informasi, data, dan fakta, serta objek pembahasan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam suatu musyawarah BPD. analisa, dan pendalaman terhadap suatu (2) Keputusan BPD tentang pernyataan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Perbekel. (3) Atas pernyataan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jawaban dalam suatu Perbekel dapat memberikan klarifikasi atau musyawarah BPD. (4) Berdasarkan klarifikasi atau jawaban Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD memberikan pernyataan pendapat akhir dalam suatu musyawarah BPD. Pasal 89 (1) Dalam hal pernyataan pendapat akhir BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) menyatakan menerima klarifikasi atau jawaban Perbekel, BPD mentetapkan pendapat akhir BPD tersebut dengan keputusan BPD yang diambil dalam suatu musyawarah BPD. (2) Dalam hal pernyataan pendapat akhir BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) menyatakan tidak dapat menerima klarifikasi atau jawaban Perbekel, pimpinan BPD melaporkan pernyataan pendapat BPD kepada Bupati. jdih.bulelengkab.go.id
(3) Berdasarkan (2) Bupati laporan sebagaimana dimaksud pada ayat menindaklanjuti laporan tersebut melakukan monitoring dan evaluasi atas objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dijadikan objek pernyataan pendapat oleh BPD. Pasal 90 (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) secara cermat dan objektif. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD dan Perbekel. (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa memang benar Perbekel melakukan suatu kelalaian, penyimpangan atau pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang- undangan dalam penyelenggaraan suatu objek Pemerintahan Desa, Bupati memberikan sanksi kepada Perbekel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat BPD diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Biaya Operasional Pasal 92 (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa. (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh BPD kepada Perbekel berdasarkan komponen kebutuhan operasional BPD. (5) Pengelolaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Pasal 93 (1) BPD berhak memperoleh dukungan sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. (2) Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : ruang sekretariat, meja, kursi, komputer dan perangkatnya, serta sarana dan parasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan. jdih.bulelengkab.go.id
(3) Pemerintah Desa menyediakan ruang atau gedung yang dimanfaatkan untuk sekretariat BPD. (4) Untuk memenuhi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDesa. Bagian Kedua Hak Anggota BPD Pasal 94 (1) Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapatkan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa; (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. (3) Selain digunakan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c juga dapat digunakan dalam suatu pertemuan/rapat/musyawarah lainnya yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan/atau unsur masyarakat desa lainnya. (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak: a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Pasal 95 (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tunjangan kinerja. Pasal 96 (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) wajib diberikan berdasarkan kedudukan anggota BPD dalam kelembagaan BPD. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. jdih.bulelengkab.go.id
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Pasal 97 (1) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) ditentukan berdasarkan besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa dan jumlah anggota BPD di masing-masing desa. (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) diatur dalam Peraturan Perbekel dengan memperhatikan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh. Pasal 98 (1) Anggota BPD dapat diberikan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e. (2) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dana perjalanan dinas dalam negeri, dana penggalian aspirasi, dan dana pembahasan rancangan Peraturan Desa. (3) Pemberian pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Perbekel dengan memperhatikan kondisi keuangan desa. Pasal 99 Pengaturan lebih lanjut mengenai tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja, dan pendapatan lainnya yang sah bagi anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 100 Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf a, dapat bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa. Pasal 101 Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf b diberikan dalam 2 (dua) kategori: a. kategori pimpinan; dan b. kategori anggota. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD Pasal 102 Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- serta Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jdih.bulelengkab.go.id
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan tertentu; d. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; f. mengawal aspirasi masyarakat; g. menjaga kestabilan, kewibawaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan situasi kondusif dalam h. mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan i. membuat dan melaporkan laporan kinerja kepada Bupati, menyampaikan laporan kinerja untuk Perbekel dan kepada masyarakat desa melalui forum Musyawarah Desa. Bagian Keempat Kewenangan BPD Pasal 103 BPD berwenang: a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan/atau tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Perbekel; f. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; g. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; h. mengawal aspirasi masyarakat; i. menjaga kewibawaan, kestabilan, dan situasi kondusif penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; j. menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib BPD; k. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; l. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Perbekel untuk dialokasikan dalam APBDesa; m. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Perbekel; dan n. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bagian Kelima Larangan Anggota BPD jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 104 Anggota BPD dilarang : a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Perbekel atau Perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan; g. sebagai pelaksana/tim pelaksana kegiatan proyek Desa atau kegiatan lainnya yang sumber dananya pada APBDesa; h. menjadi tim pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pada APBDesa; i. menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa; j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 105 (1) BPD menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib BPD. (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. c. waktu musyawarah BPD; d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: jdih.bulelengkab.go.id
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian pimpinan BPD antarwaktu. (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: a. tata cara pembahasan internal terhadap rancangan Peraturan Desa; b. tata cara pembahasan bersama antara BPD dengan Perbekel terhadap rancangan Peraturan Desa; c. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; d. tata cara mengenai pengawasan kinerja Perbekel; dan e. tata cara pembahasan atas hasil penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat, serta pengelolaan aspirasi masyarakat. (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi: a. Penyampaian pernyataan pendapat BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Perbekel atas pernyataan pendapat BPD; c. pemberian pandangan akhir BPD atas jawaban atau pendapat Perbekel; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara. format berita acara; BAB VII LAPORAN KINERJA BPD Pasal 106 (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika: a. Pendahuluan; b. dasar hukum; c. pelaksanaan fungsi dan tugas; d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas; dan e. penutup. jdih.bulelengkab.go.id
(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, dan disampaikan kepada Perbekel, serta dalam forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan. Pasal 107 (1) Laporan kinerja BPD kepada Bupati dan yang disampaikan kepada Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran. (2) Penyampaian laporan kinerja BPD dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dilaksanakan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pertama kalinya dalam tahun anggaran berjalan atau pada Musyawarah Desa yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa. (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja bagi anggota BPD pada bulan kelima dan seterusnya pada tahun anggaran berjalan, sampai dengan dilaporkan dan disampaikannya laporan kinerja dimaksud. (1), Perbekel menunda pencairan Pasal 108 (1) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) yang dilaporkan kepada Bupati digunakan oleh Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) yang disampaikan kepada Perbekel digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan operasional BPD dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas BPD dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa. (3) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 109 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan fugsi, tugas, kewajiban, wewenang, dan hak BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi dukungan kebijakan Pemerintah Desa terhadap BPD; b. fasilitasi dan konsultasi rancangan peraturan tata tertib BPD; c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban, wewenang, dan hak BPD; d. menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu bagi anggota BPD; dan e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD. jdih.bulelengkab.go.id
BAB IX PENDANAAN Pasal 110 Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111 (1) BPD mengisi buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD. (2) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 112 (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. (3) Tata cara pemberian dan besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 113 (1) Ketua BPD dapat membentuk Forum Komunikasi Ketua BPD sebagai wadah untuk berdiskusi, membahas, menganalisa, serta merumuskan pendapat/saran dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan/atau di tingkat Kabupaten. (3) Pengaturan terkait pimpinan, keanggotaan, dan pengelolaan organisasi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkan. (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah ditetapkan baru dapat diberlakukan setelah mendapat tanda tangan pengesahan dari Bupati. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 114 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota BPD yang sudah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya sesuai dengan Surat Keputusan pengesahan pengangkatannya. Pasal 115 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabuapten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 116 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 20 Desember 2018 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 20 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 12. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 12, 119 / 2018 ) jdih.bulelengkab.go.id
PENJELASAN ATAS SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Bahwa seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya, terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusywaratan Desa, telah memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait dengan BPD. Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran strategis dimaksud yaitu dalam rangka melakukan pembahasan dan penyepakatan atas Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan salah satu produk hukum desa yang digunakan oleh desa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh desa. BPD juga diberikan fungsi untuk menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi ini memberikan kedudukan yang lebih jelas, dimana BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat desa. Dalam teori dan prinsip pemerintahan modern, diperlukan adanya pengawasan oleh lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal inilah BPD melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja Pemerintah Desa (Perbekel), sehingga dengan demikian terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan modern, yang mana harus ada check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. jdih.bulelengkab.go.id
Melihat peran dan fungsi yang strategis yang dimiliki oleh BPD tersebut, maka diperlukan pengaturan yang menjamin BPD mampu melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya dengan baik dan terarah. Dalam konteks itulah maka diperlukan pengaturan hal-hal yang bersifat lebih teknis sehingga lebih memberikan pedoman dan arah yang lebih jelas bagi anggota BPD dan kelembagaan BPD di desa. Adapun hal-hal lain yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, dalam Peraturan Daerah sudah dimasukan pengaturannya guna memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD di desa. Karena secara prinsip Peraturan Daerah ini harus mampu memberikan pedoman dan acuan dalam rangka memcahkan persolan atau permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, wewenang, dan hak BPD. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf f : Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" yaitu pejabat yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku diberikan kewenangan untuk melegalisir foto copy ijazah, misalnya : kepala sekolah, Kepala jdih.bulelengkab.go.id
Dinas yang menangani urusan pendidikan, atau pejabat lainnya yang berwenang. Yang dimaksud dengan "keterangan dari pejabat yang berwenang" yaitu surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan memang benar lulusan dari sebuah sekolah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala dinas yang menangani urusan pendidikan, apabila ijasah yang bersangkutan hilang atau rusak. Selain itu kehilangan ijazah juga wajib membuat surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian setempat yang ditandatangani oleh pejabat kepolisian yang berwenang. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" yaitu pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat pada Jabatan Administrator yang ditugaskan secara resmi oleh Bupati dengan Surat Tugas untuk memandu pengucapan sumpah/jani anggota BPD. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf b : yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" yaitu suatu kondisi dimana anggota BPD tidak dapat lagi melaksanakan tugas permanen, berkelanjutan, atau dalam suatu waktu tertent. Kondisi tersebut antara lain karena : sakit, cacat permanen yang mempengaruhi gerak fisiknya, menjalani hukuman penjara, lainnya yang mengakibatkan yang dan/atau kondisi dan kewajibannya, baik secara jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 30 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Pasal 31 Pasal 32 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 33 Ayat (1) tugas dan tidak dapat melaksanakan bersangkutan kewajibannya baik secara terus menerus maupun dalam waktu tertentu. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud dengan "situasi yang dihadapi" adalah situasi, keadaan, atau kondisi yang terjadi atau dialami oleh anggota BPD, yang berkaitan dengan syarat pemeberhentian sebagai anggota BPD, sehingga yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan. Huruf d : yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" yaitu suatu kondisi dimana anggota BPD tidak dapat lagi melaksanakan permanen, tugas berkelanjutan, atau dalam suatu waktu tertentu. Kondisi tersebut antara lain karena : sakit, cacat permanen yang mempengaruhi gerak fisiknya, menjalani hukuman penjara, lainnya yang mengakibatkan yang dan/atau kondisi bersangkutan tugas dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik secara terus menerus maupun dalam waktu tertentu. dan kewajibannya, baik secara Cukup jelas Yang dimaksud dengan "situasi yang dihadapi" adalah situasi, keadaan, atau kondisi yang terjadi atau dialami oleh anggota BPD, yang berkaitan dengan syarat pemeberhentian sebagai anggota BPD, sehingga yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan sementara. Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) jdih.bulelengkab.go.id
Yang pemilihan/perwakilan unsur perempuan" yaitu : - apabila terdapat kekosongan jabatan anggota BPD yang berasal dari wilayah pemilihan A (misalnya), maka harus ada unsur masyarakat dari wilayah pemilihan A yang menjadi anggota Tim Pengisian; dimaksud dengan "perwakilan wilayah apabila terdapat kekosongan jabatan anggota BPD dari unsur wakil perempuan, maka harus ada anggota Tim Pengisian dari unsur perempuan desa. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) jdih.bulelengkab.go.id
Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) Pasal 57 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 58 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Pasal 59 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 60 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 61 Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) jdih.bulelengkab.go.id
Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "demokratis" yaitu anggota BPD terbuka atas saran, masukan, pendapat dari berbagai pihak dalam melakukan evaluasi LKPPD. Yang dimaksud dengan "responsif" yaitu anggota BPD harus peka atas informasi yang diperoleh atau permasalahan yang ditemukan terkait dengan proses evaluasi LKPPD. Yang dimaksud dengan "transparan" yaitu dalam proses evaluasi LKPPD, anggota BPD tidak boleh menutup-nutupi atau menyembunyikan informasi yang diperoleh. Yang dimaksud dengan "akuntabel" yaitu baik proses maupun dapat dilakukan hasil dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara peraturan perundang-undangan. evaluasi yang BPD harus Yang dimaksud dengan "objektif" yaitu dalam pengumpulan informasi, data, dan fakta dalam rangka proses evaluasi yang dilakukan oleh BPD agar dilakukan secara jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa ada unsur penilaian yang sifatnya memihak, menguntungkan, atau merugikan pihak-pihak tertentu. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 81 kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kuat, didukung oleh seluruh elemen masyarakat, dan Perbekel selaku pimpinan Pemerintahan Desa tidak mudah diberhentikan sebelum masa jabatan berkahir. Yang dimaksud dengan "stabil" yaitu suatu Yang dimaksud dengan "kondusif" yaitu suatu kondisi dimana tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan "efektif" yaitu suau kondisi dimana mampu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" yaitu program-program atau kebijakan-kebijakan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (4) Ayat (5) Pasal 93 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 94 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 95 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 96 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 97 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Huruf a Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" yaitu suatu tindakan yang dapat merugikan atau mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi kepentingan masyarakat umum/masyarakat yang lebih luas atau dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan "meresahkan sekelompok masyarakat desa" yaitu suatu tindakan yang mengakibatkan keresahan, ketakutan, atau rasa tidak nyaman bagi masyarakat desa. Pasal 105 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 106 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) jdih.bulelengkab.go.id
Yang dimaksud dengan "disampaikan kepada Perbekel" adalah laporan Kinerja BPD yang ditujukan kepada Bupati "ditembuskan" atau "diserahkan" juga kepada Perbekel. Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 109 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas jdih.bulelengkab.go.id
Ayat (5) Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7. jdih.bulelengkab.go.id