Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PROSIDING SEMINAR NASIONAL "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Aula Gedung F FKIP UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta Tanggal 6 Juli 2019 Penerbit Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jl. Ir. Sutami No 36. A, Kentingan, Surakarta E-mail : labppkn@fkip.uns.ac.id Web : i
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PROSIDING SEMINAR NASIONAL "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Ketua Pelaksana Wijianto, S.Pd., M.Sc Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum Reviewer dan Editor Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. Wijianto, S.Pd., M.Sc. Dr. Rini Triastusi, M.Hum. Raharjo, S.Pd., M.Sc. Widya Noventari,S.Pd,M.Sc Anis Suryaningsih,S.Pd,M.Sc Co-Editor Akhmad Nur Fauzan Alma Azqiyah Murniwati Ratih Nur Indah Sari Tri Wahyuni Perancang Sampul dan Tata Letak Friskal Oktiansyah Akhmad Nur Fauzan Penerbit Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No 36. A, Kentingan, Surakarta E-mail: labppkn@fkip.uns.ac.id Web: ISBN : 978-602-51150-6-6 Cetakan I, Edisi I, Agustus 2019 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Right Reserved ii
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 KATA PENGANTAR Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita khususnya para komunitas pendidik pendidikan kewarganegaraan dapat bertemu kembali dalam acara Seminar Nasional PPKn dengan tema "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" yang diselenggarakan oleh Prodi PPKn FKIP UNS bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pendidikan Kewarganegaraan (IKADIKGRA) UNS, pada hari Sabtu, 6 Juli 2019. Seminar nasional tahun 2019 ini menghadirkan tema 4 (empat) tema yakni 1) Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi (Model, Metode, Bahan Ajar, Media, Penilaian), 2) Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan (Model, Metode, Bahan Ajar, Media, Penilaian), 3) Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Peran, Partisipasi, dan hal yang terkait dengan warga negara dalam konteks individu atau komunitas), 4) Pendidikan secara umum yang berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema-tema di atas penting bagi pendidikan kewarganegaraan, karena memang itulah wilayah aktivitas akademik pendidikan kewarganegaraan yang meliputi 3 (tiga) domain yakni PKn domain akademik, PKn domain kurikuler dan PKn domain sosial kemasyarakatan. Aktivitas aktivitas akademik para komunitas pendidikan kewarganegaraan hendaknya diarahkan pada perluasan, dan pendalaman ketiga wilayah tersebut. Hal demikian akan memperkaya batang (body of knowedge) pendidikan kewarganegaraan. tubuh keilmuan ini diikuti para komunitas akademik (academic community) pendidikan kewarganegaraan dari berbagai wilayah di Indonesia. Para dosen, guru, mahasiswa dan pemerhati pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sekaligus ini membuktikan bahwa bidang pendidikan kewarganegaraan memiliki dukungan berupa masyarakat akademik. Seminar nasional Program studi PPKn FKIP UNS selaku tuan rumah kegiatan dan mitra kerjasama yakni IKADIKGRA UNS mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan yang mendukung dan menghadiri seminar nasional ini. Akhirnya selamat membaca prosiding Seminar Nasional "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi". Panitia, iii
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR ISI i Halaman Judul ... ... iii Kata Pengantar ... .. Daftar Isi ... iv Susunan Panitia ... ... x Susunan Acara ... ... xi Keynote Speaker 1. Hukum dan Etika Digital: Menumbuhkan Bijak Berteknologi dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rini Triastuti. Universitas Sebelas Maret) ... .. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Dan Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi (Susilo Tri Widodo. Universitas Negeri Semarang) ... Tantangan Guru PPKn Di Abad 21 Dalam Mendidik Siswa Generasi Z (Mifta Churohman. Great Crystal School Surabaya) ... 3. 1-8 9-27 28-43 1. Hukum dan Etika Digital: Menumbuhkan Bijak Berteknologi dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rini Triastuti. Universitas Sebelas Maret) ... .. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Dan Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi (Susilo Tri Widodo. Universitas Negeri Semarang) ... Tantangan Guru PPKn Di Abad 21 Dalam Mendidik Siswa Generasi Z (Mifta Churohman. Great Crystal School Surabaya) ... 3. 1-8 9-27 28-43 2. Makalah Penunjang Strategi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Instrumen Penilaian Pengetahuan Berorientasi Higher Order Thinking Skills (Studi Di SMA Negeri 1 Surakarta) (Akhmad Nur Fauzan. Winarno. Wijianto. Universitas Sebelas Maret) ... .. Pembentukan Identitas Remaja Di Era Globalisasi Melalui Nilai-Nilai Manuskrip Jawa (Anis Nurohmah. Hermanu Joebagio. Sariyatun. Universitas Sebelas Maret) ... .. Zona Pendidikan Nasionalisme : Literasi Laksamana Malahayati Dalam Pembelajaran Sejarah (Desi Fitri Ayu Lestari. Djono. Musa Pelu. Universitas Sebelas Maret) ... .. 4. Akhlakul Medsosiyah: Membangun Warga Negara Cerdas Bermedia Sosial (Dikdik Baehaqi Arif. Yusuf Sapto Nugroho. Millatina. Linda Nurmalasari. Universitas Ahmad Dahlan) ... ... Penguatan Wawasan Global Warga Negara Melalui PPKn Di Era Disrupsi (Esty Rahmayanti. Institut Seni Indonesia Surakarta) ... 6. Variasi Penilaian dan Model Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (Michael Tamboch. Universitas Negeri Medan) ... .. 1. 2. 3. iv 44-58 59-77 78-89 90-98 99-115 116-123
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pengaruh Metode Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Berbasis Media Media Audio Visual Terhadap Keberhasilan Belajar PPKn Kelas V SD (Suanah. Universitas Terbuka) ... .. Implementasi Civic Disposition Melalui Mata Kuliah Kepramukaan Untuk Memperkuat Karakter Mahasiswa (Studi Kasus Pada Prodi PGSD UST) (Wachid Pratomo. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta) ... . 9. Debat Aktif Berbasis Lesson Study Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Mahasiswa PGSD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Dalam Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Mengemukakan Pendapat) (Yayuk Hidayah. Universitas Ahmad Dahlan) ... . Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Anis Suryaningsih. Universitas Sebelas Maret) ... .. 7. 8. 10. Paradigma 124-153 154-164 165-186 187-199 11. Penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Materi Pembelajaran PPKn Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill) (Machmud Al Rasyid. Erna Yuliandari. Universitas Sebelas Maret) ... .. 12. Perlindungan Hak Cipta Desain & Teknik Batik "Batik Kwalik" (Suatu Aplikasi Kewarganegaraan tentang Hak) (Machmud Al Rasyid. Hassan Suryono. Universitas Sebelas Maret) ... .. 13. Diskursus Civic Literacy Bagi Generasi Alpha (Raharjo. Universitas Sebelas Maret) ... . 14. Desain Instruksional Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berdasarkan Isu Aktual Bidang Ketahanan Nasional Sesuai Karakteristik Peserta Didik (Sri Haryati. Wijianto. Universitas Sebelas Maret) ... . 15. Kajian Konsep Dan Praktek Sistem Pendidikan Taman Siswa Sesuai Dengan Alam Pemikiran Ki Hajar Dewantara (Widya Noventari. Universitas Sebelas Maret) ... .. 16. Peningkatan Kompetensi Guru Pada Era Disrupsi Melalui Workshop Penyusunan E-Modul Ber-ISBN (Winarno. Wijianto. Universitas Sebelas Maret) ... . 17 Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Melalui Sekolah Inklusi Di Sma Muhammadiyah 5 Karanganyar (Afit Setyarahmawati. Universitas Sebelas Maret) ... .. Implementasi pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural terhadap sikap toleransi siswa sma negeri di kota surakarta (Agatha Kristi. Universitas Sebelas Maret) ... ... 18 200-215 216-231 232-243 244-251 252-266 267-277 278-295 296-314 v
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 19 Realisasi rpp di sma batik 1 surakarta sebagai upaya pemahaman tentang dasar negara di era revolusi industri 4.0 (Airlangga Rachmat. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 20 Peran Komunitas Ruang Temu Dalam Meningkatkan Karakter Pemuda Di Kabupaten Tegal (Alma Azqiyah. Universitas Sebelas Maret ) ... .... 21 Pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural di era revolusi industri 4.0 (Amalia Oktafiana. universitas sebelas maret ) ... .. 22 Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sebagai strategi dalam menghadapi tantangan di era disrupsi (Ambar Setiawati. Universitas Sebelas Maret ) ... . 23 Pemilihan bahan ajar pada rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 (Annisa Fitriani. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 24 Upaya Reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Disrupsi (Arif Maulana. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 25 Relevansi model problem based learning untuk mengembangkan ketrampilan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran pkn (Arin Wahyuni. Universitas Sebelas Maret ) ... taruna dalam upaya penguatan sikap nasionalisme pada generasi muda (Ayu Ida Susilowati. Universitas Sebelas Maret ) ... .... 27 Penguatan ideologi pancasila melalui pendidikan karakter di era disrupsi 4.0 dalam perspektif pkn (Desi Wulandari. Universitas Sebelas Maret ) ... . 26 Peran organisasi karang 28 Optimalisasi pendidikan karakter dalam mengatasi kekerasan di dalam sekolah (Dika Maya Putri. Universitas Sebelas Maret ) ... .. 29 Upaya meningkatkan nasionalisme mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (studi kasus pada mahasiswa universitas sebelas maret) (Dwi Ari Murwanto. Universitas Sebelas Maret) 30 Penerapan model value clarification technique untuk mengembangkan literasi digital peserta didik menuju kewarganegaraan digital (Eka Ahmad ) Universitas ... ... Rinaldhi. Sebelas Maret 31 Peran Yayasan Kakak dalam Perumuskan Kebijakan Publik Di Pemerintahan Kota Surakarta (Fajar Nurrochman. Universitas Sebelas Maret ) ... vi 315-232 324-335 336-347 348-358 359-372 373-385 386-406 407-421 422-430 431-440 441-450 451-459 460-468
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 32 Pembinaan moral dalam pengukuhan watak kewarganegaraan siswa SMA Negeri 1 Wonosari Klaten (Febri Adhy Saputra. Universitas Sebelas Maret ) ... 33 Penguatan ideologi pancasila di era disrupsi pada generasi muda (Galih Wicaksono. Universitas Sebelas Maret ) ... .. 34 Mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran ppkn melalui standar proses di mts al-islam jamsaren (Istiqomah. Universitas Sebelas Maret)... 35 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Pembelajaran PPKn Dalam Implementasinya Pada Keseharian Peserta Didik di Desa Ngemplak Bothi (Khamilla Damastuti. Universitas Sebelas Maret ) ... .. 36 Urgensi pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai moral di era disrupsi dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia (Khoriatun Janah. Universitas Sebelas Maret ) ... 37 Penguatan Pendidikan Karakter Siswa melalui Pendekatan Berbasis Budaya Sekolah sebagai Upaya Pembentukan Civic Disposition (Kiki Maryana. Universitas Sebelas Maret ) ... 38 Penerapan metode ceramah dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan guna untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas xi ipa ips sma negeri 1 ngrayun (Kukuh Pujianto. Universitas Sebelas Maret ) ... . 39 Peningkatan Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat Melalui ProKlim (Program Kampung Iklim) (Laela Dita Anggraeni. Universitas Sebelas Maret ) ... 40 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Moral Bangsa di Era Disrupsi (Lathifah Ulimatun N. Universitas Sebelas Maret ) 41 Pengembangan media pembelajaran audio-visual (video) dalam meningkatkan minat belajar ppkn peserta didik (studi di sma muhammadiyah 1 karanganyar) (Liana Bella Setyani. Universitas Sebelas Maret ) ... sekolah Dalam membentuk karakter kepemimpinan peserta didik (studi di sma negeri 2 sukoharjo) (Lista Putri Hafiki. Universitas Sebelas Maret ) ... 43 Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap Inayaturrahmani. nasionalisme pada di era globalisasi Universitas Sebelas Maret ) ... . 44 Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam Membangun karakter 42 Peran organisasi intra (Lu'lu' disiplin siswa (Mega Angelina. Universitas Sebelas Maret ) ... vii 469-479 480-488 489-503 504-515 516-526 527-543 544-555 556-570 571-578 579-591 592-610 611-621 622-628
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 45 Penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ppkn untuk mengembangkan karakter siswa di era distruptif (Merintan Ladivani S. Universitas Sebelas Maret ) ... . 46 Model Pembelajaran Project Citizen dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik (Murniwati. Universitas Sebelas Maret ) . keterampilan kewarganegaraan (civics disposition) peserta didik sekolah menengah pertama (Nadila Nisa Al Umami. Universitas Sebelas Maret ) ... 47 Model pendekatan nilai dalam membentuk 48 Pengaruh media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda indonesia pada pemilu 2019 di era disrupsi 4.0 (Nafita Rizqiyatul A. Universitas Sebelas Maret ) ... 49 Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa Yang Baik (Nindian Cahya N E. Universitas Sebelas Maret) ... ... 50 Penguatan pendidikan karakter melalui digital citizenship di era disruptif 4.0 (Novia Damayanti. Universitas Sebelas Maret ) ... . 51 Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Seni Pedalangan Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan (Novindha Purni B. Universitas Sebelas Maret ) ... 52 Urgensi meningkatkan karakter dan nilai warga negara muda dalam menghadapi indonesia emas 2045 (Nuri Anggita. Universitas Sebelas Maret ) ... . 53 Strategi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk aktif berpendapat saat diskusi kelas (Nurul Hiendayati M. Universitas Sebelas Maret ) ... Implementasi nilai-nilai pancasila bagi siswa di era industri 4.0 (Ratih Astari. Universitas Sebelas Maret ) ... . 54 55 Menumbuhkan karakter mahasiswa melalui literasi digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0 (Ratih Nur Indah Sari. Universitas Sebelas Maret ) ... 56 Penguatan karakter melalui penggunaan media video animasi pada pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (Refita Fadilatul J. Universitas Sebelas Maret ) ... .. 57 Pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa di sma negeri 5 surakarta (Retika Maharani. Universitas Sebelas Maret) ... 58 Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan karakter toleransi di era digital (Rika Setyorini. Universitas Sebelas Maret ) .. 59 Peran PKn dalam membangun karakter bangsa pada generasi muda Indonesia (Riky Alfian Hidayat. Universitas Sebelas Maret) ... .. viii 629-641 642-651 652-665 666-680 681-690 691-698 699-714 715-723 724-743 744-754 755-768 769-776 777-785 786-797 798-808
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 60 Studi analisis perilaku pemilih dalam pelaksanaan pilkades di desa kemiri kabupaten karanganyar (Rina Wahyuningtyas. Universitas Sebelas Maret ) ... 61 Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran ppkn (Riza Pangestu. Universitas Sebelas Maret ) ... 62 Pendidikan multikulturalisme pada masyarakat di desa karangmanis melalui media poster sebagai upaya untuk mencegah intoleransi (Rizki Hajarwati. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 63 Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik melalui nilai-nilai pancasila (Rukhul Ma'rifah. Universitas Sebelas Maret ) ... 64 Praktik Politik Uang dalam Pemilu Menciderai Nilai-Nilai Demokrasi (Rurin Fatonah. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 65 Peran PKn dalam proses transformasi nasionalisme pada siswa (Salma Istiqomah. Universitas Sebelas Maret) ... Implementasi program adiwiyata terhadap sikap peduli siswa pada lingkungan di sma n 3 surakarta (Sisca Meriani Wulandari. Universitas Sebelas Maret ) ... 67 Tantangan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah 2018 menuju pemerintahan yang demokratis (Siska Fitri A. Universitas Sebelas Maret ) ... 68 Peran kearifan lokal susuk wangan dalam pembentukan karakter kebangsaan (studi desa setren, kecamatan slogohimo, wonogiri) (Siti Aminah. Universitas Sebelas Maret ) ... .. 69 Peran guru ppkn dalam menanamkan nilai moral Pada siswa (Suyatmi. Universitas Sebelas Maret ) ... . 70 Kompetensi Kepribadian Guru PPKn Berbasis Pendidikan Karakter dalam Penanaman Nilai - Nilai Karakter Peserta Didik (Tesih Lestari. Universitas Sebelas Maret ) ... . 71 Upaya meningkatkan minat belajar siswa kelas x smk muhammadiyah 2 karanganyar pada mata pelajaran pkn melalui pembelajaran e-learning (Tri Murniati. Universitas Sebelas Maret ) ... ... 66 72 Penanggulangan kenakalan remaja di sekolah melalui pendidikan karakter pada smk n 1 karanganyar (Tri Wahyuni. Universitas Sebelas Maret ) ... . 73 Peran penggunaan media sosial terhadap civic disposition siswa smp/mts (Vinanda Irawati. Universitas Sebelas Maret ) ... ix 809-819 820-829 830-839 840-855 856-865 866-878 879-886 887-905 906-916 917-925 926-936 937-948 949-960 961-969
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 74 Peran guru pkn dalam membina moral siswa smp di era disrupsi (Zakiyatul Muskiyah. Universitas Sebelas Maret ) ... 75 Penguatan Civic Literacy dalam Pembelajaran Demokrasi dan Pemilu di Prodi PPKn (Erna Yuliandari, Rusnaini, Yudi Ariana. Universitas Sebelas Maret) ... .. x 970-979 980-985
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SUSUNAN PANITIA Pelindung Penasehat Ketua Pelaksana : Dekan FKIP UNS : Dr. Winarno, S.Pd., M.Si : Wijianto,S.Pd., M.Sc. Wakil Ketua Pelaksana Sekretaris Bendahara Sie Ilmiah Sie Perlengkapan Sie Konsumsi Sie Publikasi dan Dokumentasi Sie Acara Sie Sponsorship dan Fundrising Sie Humas Reviewer Makalah Co-Editor : : : : : : : : : : : : Dr. Rini Triastuti, S.H, M.Hum Riky Alfian Hidayat Ratih Nur Indah Sari Kiki Maryana Alma Azqiyah Kukuh Pujianto Nurul Hiendayanti Novia Damayanti Eka Ahmad Rinaldhi Nadila Nisa Al Umami Tri Wahyuni 1. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. 2. Wijianto., S.Pd., M.Sc. 3. Dr. Rini Triastuti S.H., M.Hum. 4. Raharjo., S.Pd., M.Sc. 5. Widya Noventari,S.Pd,M.Sc 6. Anis Suryaningsih,S.Pd,M.Sc 1. Akhmad Nur Fauzan 2. Alma Azqiyah 3. Murniwati 4. Ratih Nur Indah Sari 5. Tri Wahyuni 1. Friskal Oktiansyah 2. Akhmad Nur Fauzan Perancang Sampul dan Tata Letak : xi
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL Laboratorium PPKn FKIP UNS 6 Juli 2019 WAKTU 07.00-08.00 ACARA Registrasi Peserta PENANGUNG JAWAB Panitia Sie Konsumsi 08.00-09.00 Pembukaan MC: Sarah Jean, Lail Nur 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Agatha Kristi 2. Doa 3. Civic creation Indonesia Kaya Dwi Ari Murwanto Tim civic creation 4. Sambutan Kepala Program Studi PPKn FKIP UNS 4. Sambutan Kepala Program Studi PPKn FKIP UNS 09.00-12.00 5. Sambutan Dekan FKIP UNS, sekaligus membuka acara Keynote Speaker: 1 Keynote Speaker: 2 Keynote Speaker: 3 Dr. Mardiyana, M.Si 1. Dr. Rini Triastuti,SH,M.Hum 2. Mifta Churohman,S.Pd 3. Susilo Tri Widodo,S.Pd,MH (Persembahan Civickustik homeband, sebelum sesi tanya jawab) Moderator : Raharjo., S.Pd., M.Sc 12.00-13.00 13.00-15.00 ISHOMA Pemaparan Makalah Pendamping (Informasi ruang dan kelompok pada hari pelaksanaan) Panitia, Sie Konsumsi Penanggungjawab Ruang: 1. Eka Ahmad Rinaldhi 2. Ayu Ida Susilowati 3. Amalia Fransiska 4. Laela Dita Anggraeni 5. Dwi Ari Murwanto 6. Rurin Fatonah 7. Siti Aminah 8. Novinda P 9. Agatha Kristi 10. Arin Wahyuni Panitia 15.00 - selesai Penutupan xii
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HUKUM DAN ETIKA DIGITAL: MENUMBUHKAN BIJAK BERTEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Rini Triastuti Universitas Sebelas Maret rinitriastuti@staff.uns.ac.id ABSTRAK Perkembangan teknologi khususnya dalam informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Namun pemanfaatan teknologi tersebut selalu diiringi dengan dampak-dampak yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya tersendiri untuk mereduksi dampak-dampak yeng bersifat negatif. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan: karakteristik pengguna internet di Indonesia, dampak penggunaan TIK di Indonesia, upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan: pengguna internet di Indonesia merupakan digital native, dampak penggunaan TIK positif memudahkan komunikasi sedang dampak negatif menimbulkan berbagai kasus hukum dan etika dalam penggunaan TIK, upaya menumbuhkan bijak berteknologi dilakukan dengan mewujudkan kewarganegaraan digital khususnya hukum dan etika digital terhadap pengguna teknologi. Kata kunci : Hukum, Etika, Digital ABSTRACT The development of technology, especially in information and communication, has provided various human facilities to meet all their needs. But the use of these technologies is always accompanied by unavoidable impacts. Therefore it is necessary to have a separate effort to reduce negative impacts. This article aims to describe: the characteristics of internet users in Indonesia, the impact of the use of ICT in Indonesia, an effort to grow technologically wise in Indonesia. The data used in this study are secondary data obtained through library studies. The results show: internet users in Indonesia are digital natives, the impact of using ICT positively facilitates communication while the negative impacts give rise to various legal and ethical cases in the use of ICT, the effort to grow technologically wisely are done by realizing digital citizenship, especially law and digital ethics for technology user Keyword : Law, Ethics, Digital PENDAHULUAN 13
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Internet sebagai bagian dari teknologi telah menawarkan kemudahan dan kecepatan informasi bagi penggunanya diseluruh dunia. Oleh karenanya wajar bila jumlah pemakainya menunjukkan kuantitas yang naik dari tahu ke tahun berikutnya. Fenoma tersebut terjadi diseluruh dunia, demikian pula tidak ketinggalan dengan negara kita. Masyarakat pengguna internet di Indonesia memperlihatkan pergerakan yang meningkat dari tahun ke tahun. Teknologi yang semakin berkembang dan semakin menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunanya membuatnya semakin banyak diminati. Namun seiring dengan perkembangan tersebut juga berbagai persoalan terkait dengan penggunaan teknologi juga semakin menunjukkan peningkatan. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya terkait pada persoalan hukum semata namun juga terkait dengan etika. Pada tahun 2017 terdapat 140 kasus hukum terkait dengan UU ITE. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dua kali lipat menjadi 292. Kasus yang terjadi pada tahun 2018 tersebut bahkan melebihi jumlah total kasus yang terjadi sejak 2011-2017 yaitu 216 (SAFEnet, 2018). Sementara itu bentuk pelanggaran UU ITE antara lain meliputi: perbuatan yang melanggar Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utamanya pasal 34 yang terkait dengan hak cipta, pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik, ujaran kebencian sebagaimana termuat dalam pasal 28 ayat 2, hal perjudian diatur dalam pasal 27 ayat 2, ketentuan berita bohong di pasal 28 ayat 1 serta pasal 30 terkait hacking. Disisi lain pelanggaran etika juga semakin marak seperti keluhan-keluhan dosen terhadap bahasa mahasiswa dalam mengirim 31/jengkel-merasa-tak-dihargai- menerima panggilan telephone dalam suatu ruang yang sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar, pengunaan mobile phone dalam ruang tempat ibadah dan lain-lain sebagainya. Hal-hal tersebut sering kita jumpai dalam sehari-hari namun sering tidak kita sadari bahwa merupakan bentuk pelanggaran etika dalam menggunakan 14
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 teknologi. Persoalan-persoalan tersebut menjadi suatu keprihatinan bagi kita sehingga perlu untuk diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Pada masa ini kita tidak hanya hidup dalam dunia nyata namun juga dalam dunia maya yang tidak mungkin kita hindari. Sebagaimana dalam dunia nyata saat hidup dan berinteraksi dengan orang lain kita diatur dengan berbagai norma. Demikian pula dalam dunia maya juga terdapat norma yang seyogyanya kita indahkan dalam berinteraksi dengan orang lain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi. Selayaknya dalam dunia nyata yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian pula dalam dunia maya kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban-keawajiban. Selama ini perkembangan teknologi tersebut tidak diiringi dengan suatu guideline bagaimana agar mereka dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karenanya perlu diupayakan agar pengguna teknologi dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. METODE Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. HASIL 1. Karakteristik Pengguna Internet di Indonesia Pertumbuhan internet menunjukkan peningkatan yang begitu pesat. Peningkatan tersebut diiringi dengan jumlah penggunanya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa terdapat 132,7 juta jiwa yang menjadi pengguna internet. Kemudian pada tahun berikutnya dengan 262 juta jiwa terdapat 143,26 juta jiwa pengguna internet. Pada tahun 2018 dengan kenaikan penduduk sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 264,16 juta jiwa terdapat kenaikan pengguna internet sebesar 10,12% (APJII 2016, 2017, 2018). Dengan demikian terjadi tren kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survai APJII pada tahun 2016 diperoleh hasil bahwa komposisi pengguna internet berdasar usia adalah sebagai berikut : teknologi informasi dan komunikasi khususnya Tabel 1 Pengguna Internet Berdasarkan Usia Usia 10-24 Tahun Prosentasi 18,4 % 15
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 25-34 Tahun 35-44 tahun 45-54 tahun >55 tahun 10 % Sumber APJII, 2017 24,4 % 29,2 % 18 % Berdasarkan data tersebut nampak bahwa pada tahun 2016 peringkat teratas berada dalam tingkat usia 35-44 tahun yaitu 29,2% dan pada peringakt berikutnya berada dalam tingkat usia 25-34 tahun yaitu sebesar 24,4%. Dengan demikian mayoritas pengguna internet di Indonesia dikalangan usia muda. Sementara pada tahun 2017 survai yang dilakukan APJII memperoleh hasil bahwa komposisi pengguna internet berdasarkan usia adalah sebagai berikut: Tabel 2 Pengguna Internet Berdasarkan Usia Usia 13-18 tahun 16,68 % 19-34 tahun 49,52 % 35-54 tahun 29,55 % 4,24 % >54 tahun Sumber APJII, 2018 Prosentasi Pada tahun berikutnya dilakukan penelitian dengan kategori yang berbeda dengan hasil dalam tingkat usia19-34 tahun sebesar 49,52% dan tingkat usia 35-54 tahun sebesar 29,55%. Data tahun 2017 juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh usia muda. Sementara itu pada tahun 2018 APJII melakukan survai penetrasi internet berdasarkan usia yang diperoleh data berikut ini: Tabel 3 Penetrasi Internet Berdasarkan Usia Usia 5-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun Prosentasi 25,2 % 66,2 % 91 % 88,5 % 82,7 % 76,5 % 68,5 % 51,4 % 47,6 % 16
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 50-54 tahun 55-59 tahun 60-64 tahun >65 tahun Sumber APJII, 2019 40 % 16,2 % 8,5 % 8,5 % Survai tersebut menunjukkan bahwa sudah mulai tampak bahwa balita sudah mulai terpapar dengan internet. Pengguna internet masih didominasi oleh generasi muda. Fenomena sepanjang tahun 2018 menunjukkan bahwa penetrasi internet semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut nampak bahwa mayoritas pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah usia muda. Mereka dapat dimasukkan dalam golongan digital native (Palfrey dan Gasser: 2008, Prensky: 2001). Golongan tersebut menunjukkan ciri aktif dan trampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi terutama yang menggunakan dasar internet. Mayoritas pemakai internet dikalangan tersebut menampilkan suatu ciri tersendiri bila diperbandingkan kalangan sebelumnya yang memanfaatkan internet sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya. 2. Dampak Penggunaan TIK di Indonesia Kecepatan dan kemudahan mengakses berbagai informasi diseluruh dunia yang dihadirkan oleh internet serta sebagai media penghubung komunikasi antar pihak yang tanpa batas telah mendorong perluasan pemanfaatannya dalam berebagai bidang kehidupan. Kehadiran internet dalam bidang komunikasi dapat memberikan berbagai manfaat antara lain: mempercepat arus informasi, mempermudah akses komunikasi yang tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu, mempermudah setiap orang untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dan lain sebagainya. Pada bidang ekonomi dengan adanya internet antara lain: meningkatkan perdagangan karena dengan adanya internet terjadi pergeseran tren belanja yang awalnya jual-beli secara konvensional maka saat ini mulai beralih pada belanja secara online, meningkatkan layanan seperti layanan dalam perbankan dengan adanya internet maka layanan terhadap nasabah dapat lebih optimal dan lain sebagainya. Sementara dibidang pendidikan, keberadaan internet dapat membantu siswa untuk memperoleh sumber belajar terkini, internet juga dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Pemakaian internet dalam pemerintahan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat karena dengan pelayanan secara on-line maka memudahkan msyarakat, meningkatkan akutabilitas dan transparani pemerintah karena segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat setiap saat. Disamping dampak positif yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi juga terdapat dampak yang bersifat negatif antara lain terkait penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain-lain. Kemeninfo menyatakan terdapat situs terindikasi menyebarkan berita tidak benar serta ujaran kebencian 17
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang indonesia/). Sementara pencemaran nama baik menjadi kasus pidana yang paling favorit dengan angka 149 kasus. Disusul oleh kasus ujaran kebencian dengan jumlah 81 kasus. Kasus melanggar kesusilaan berada pada tempat ketiga dengan 71 kasus 190628072024-185- berjumlah 3. Upaya Menumbuhkan Bijak Berteknologi di Indonesia Perkembangan teknologi saat ini telah mengantarkan pada gaya hidup digital yang mau tidak mau akan ikut mewarnai dalam pendidikan utamanya dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu diarahkan agar terbentuk pengguna teknologi yang berkarakter baik. Hal ini dapat diupayakan melalui kewarganegaraan digital. Karena kewarganegaraan digital dapat pula dikatakan sebagai pendidikan karakter bagi era digital (Ohler, 2011). Pedoman dalam memakai teknologi yang berisi norma-norma kepatutan serta perilaku yang bertanggung merupakan kandungan yang terdapat kewarganegaraan digital (Ribble dan Bailey, 2007). Agar memudahkan pencapaiannya maka membuat 9 komponen dalam kewarganegaraan digital yang meliputi: akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, melek digital, etika digital, hukum digital, hak-hak dan tanggung jawab digital, kebaikan dan kesehatan digital dan keamanan digital. Komponen-komponen tersebut perlu untuk ditumbuhkan pada semua pengguna teknologi baik melalui pendidikan formal maupun in formal. Dalam konteks pendidikan formal yang dikaitkan dengan pendidikan karakter maka komponen-komponen tersebut bisa tercapai bila ada sinergi antar mata pelajaran yang sama-sama mengembangkan komponen tersebut sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Sebagai contoh dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat mengembangkan komponen hukum digital dan etika digital. Hukum digital atau digital law as the legal rights and restrictions governing technology use (Ribble dan Bailey: 2007). Hukum digital dapat dimaknai sebagai berbagai hak serta batasan-batasan dalam pemakaian teknologi. Ketentuan tersebut termaktub dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu etika digital atau digital etiquette: the standards of conduct expected by other digital technology users (Ribble dan Bailey: 2007). Perilaku-perilaku standar yang menjadi harapan oleh para pengguna teknologi digital merupakan etika digital. Sebagaimana dalam masyarakat nyata yang terdapat berbagai komponen sehingga memerlukan pedoman tak tertulis dalam hidup berdampingan. Demikian pula dalam masyarakat on-line juga terdapat berbagai komunitas yang dalam mereka melakukan interaksi diperlukan pedoman yang tidak tertulis 18
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengandung batasan-batasan serta cara yang baik dalam memakai teknologi. Contoh etika digital antara lain: perlu selalu diingat bahwa tulisan kita merupakan perwakilan kita, menggunakan kesantunan, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas, menghargai privasi orang lain, mengendalikan emosi. Sementara itu secara dalam struktur kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi memiliki beberapa dimensi yang bersifat interaktif meliputi "kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler kewarganegaraan, dan aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan" (Winataputra, 2007). PPKn terdapat 3 ranah yaitu kurikuler, kajian ilmiah, dan socio-cultural. Dalam konteks kurikuler hukum dan etika digital dapat diimplementasikan dalam pembelajaran terkait materi tentang norma. Sementara dalam konteks kajian ilmiah hukum dan etika digital dapat diimplementasikan dalam forum ilmiah seperti seminar sedangkan dalam konteks socio-cultural hukum dan etika digital dapat direpresentasikan oleh komunitas atau penggiat dalam masyarakat yang memiliki kepedulian khusus terhadap teknologi kemudian melakukan gerakan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti SAFEnet, ICT Watch dan lain-lain. SIMPULAN Sebagian besar pemakai teknologi utamanya digital merupkan kalangan usia muda yang termasuk dalam kategori digital native. Kalangan tersebut dapat digambarkan begitu aktif dalam memanfaatkan teknologi. Kehadiran internet memberikan dampak postitif antar lain dalam komunikasi, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Namun internet juga diiringi oleh dampak negatif antara lain: penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik.Upaya untuk mereduksi dampak negatif pemanfaatan teknologi dengan kewarganegaraan digital khususnya hukum dan etika digital dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. implemantasinya dapat diselaraskan dengan konsep keilmuannya meliputi kurikuler, kajian ilmiah, dan socio-cultural DAFTAR PUSTAKA 19
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [1] 2016 APJII 2017, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia [2] APJII 2018, Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017 [3] 2018 APJII 2019, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia [4] Digital Age. Kappa Delta Pi Record. 47; sup 1. 25-27. Fall. Ohler Jason. (2011). Digital Citizenship Means Character Education for the [5] Palfrey, J. and Gasser, U. (2008). Born Digital: of First Generation Digital Natives. Understanding the New York: Basic Books. [6] NCB University Press, Vol 9 (5) Prensky, M 2001a; Digital Natives, Digital Immigrants; On the Horizon; [7] Really Think Differently; On the Horizon; NCB University Press, Vol 9 Prensky, M 2001b, Digital Natives, Digital Immigrants part II: Do They [8] Washington: ISTE. Ribble, Mike, Gerald Balley. (2007). Digital Citizenship in Schools, [9] Winataputra, Udin S, Budimansyah, Dasim. (2007). Civic Education konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI. 20
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERGURUAN TINGGI DAN SEKOLAH DASAR DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DISRUPSI Susilo Tri Widodo Instansi : PGSD FIP UNNES Email : Abstrak Era disrupsi menjadi bagian penting yang harus disadari oleh setiap individu bahwa era tersebut harus dilalui dan menjadi tantangan dalam perkembangan saat ini. Perubahan yang semakin cepat mendorong dan menuntut kita untuk berinovasi. Kemampuan untuk berinovasi menjadi salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi kita di era tersebut. Perkembangan era ini berdampak pada berbagai bidang yang ada, salah satunya pendidikan. Pendidikan merupakan apsek penting yang menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Konsekuensinya diperlukan kebijakan strategis mengimplementasikan bidang pendidikan dengan membangun berbagai komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk mengadapi era disrupsi saat ini. Sejalan dengan hal itu, pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Pembelajaran dimaknai sebagai interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan. Di era disrupsi saat ini, inovasi pembelajaran menjadi salah satu upaya yang dapat dikembangkan secara nyata dalam membangun aspek pendidikan. Hal tersebut, menjadi dasar penulis untuk menyajikan bahasan tentang inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar sebagai upaya menghadapi tantangan era disrupsi dalam artikel ini. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wargan negara untuk menjadi warga negara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk dibelajarkan kepada peserta didik baik tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Karakteristik pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik di setiap jenjang sehingga pembelajaran yang dikembangkan akan memiliki kekhasan masing-masing. Untuk itu, adanya era disrupsi menjadi tantangan besar bagi pendidik yang membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mampu berinovasi dalam pembelajaran yang dikembangkan dengan berbagai upaya yang dilakukan. Bagaimanakah inovasi pembelajaran tersebut? Nah, hal itulah yang penulis sajikan dalam bahasan artikel ini. Kata Kunci : Inovasi, Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan Abstract The disruption era becomes an important part that every individual should be aware of that era must be passed through and become a challenge in today's development. The faster the change pushes and demands us to innovate. The ability to innovate is one of the strategies in maintaining our 21
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 existence in the era. The development of this era has an impact on various fields, one of which is education. Education is an important tool that becomes one of the means to achieve national goals of the nation. Consequently, it is necessary to strategically implement the education field by constructing various components in it to meet the current disruption era. In line with it, learning is one of the most important components of education. Learning is interpreted as an interaction between educators and students in implementing the education process. In the current disruption era, innovation learning becomes one of the efforts that can be developed in real life in building educational aspects. This is the basis of the author to present discussion about the innovation of civic education in higher and elementary schools as an effort to face the challenges of disruption era in this article. Civic education has a strategic role in establishing a state wargan to be a good citizen. This suggests that cvic education is crucial to be addressed to learners of both basic and tertiary levels. The characteristics of learning are adjusted to the level of learners' needs at each stage so that the learning developed will have their own peculiarities. For that, the existence of disruption era is a major challenge for educators who are teaching civic education to be able to innovate in the learning developed with various efforts. How is innovation learning? Well, that is exactly what the author presented in the discussion of this article. Keywords: Innovation, Learning, Civic Education PENDAHULUAN Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari bangsa ini untuk mewujudkan sebuah pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu...mencerdaskan kehidupan bangsa...Negara ini mengupayakan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan pandai jauh dari kebodohan dan keterbelakangan. UUD 1945, Pasal 31 ayat1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia diharapkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di negeri ini. Selain itu, apabila kita lihat dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai payung hukum tersebut menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan di negeri ini. Upaya yang dilakukan bangsa dalam mewujudkan pendidikan seperti harapan bangsa tidak hanya sekedar pemikiran saja akan tetapi berbagai upaya praktis telah dikembangkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Pemerintah melakukan berbagai perbaikan-perbaikan diberbagai komponen pendidikan dengan berbagai kajian dan refleksi terhadap kebijakan- kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya. 22
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kurikulum menjadi satu komponen yang sangat vital di dalam dunia pendidikan. Jantungnya pendidikan adalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia sangat dinamis baik ditingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Secara historis perubahan kurikulum tersebut terjadi dengan melihat berbagai pertimbangan, kebutuhan, dan tantangan yang berkembang, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan karakteristik tersendiri setiap kurikulum yang berlaku. Sukmadinata (2008), berpendapat bahwa kurikulum (curriculum) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum pendidikan nasional sejak pasca kemerdekaan mengalami beberapa kali perubahan yaitu 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984 (CBSA), 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP) , dan 2013. Perkembangan kurikulum pendidikan nasional tersebut berdampak pada implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan kurikulum pendidikan jauh berbeda. Perkembangan tahun 1961 (Kurikulum berbasis pada Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila), 1989 (Kurikulum diatur Pemerintah), 2000 (KBK diatur perguruan tinggi), 2005 (penyempurnaan), 2010 (penyempurnaan), 2012 (penyempurnaan), sedangkan saat ini penyusunan kurikulum di pendidikan tinggi memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum tersebut dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang berkembang di era saat ini. tinggi juga mengalami dinamika yang tidak Era disrupsi menjadi sebuah masa yang harus kita lewati dan lalui dengan berbagai tantangan yang ada. Era disrupsi ini sering kita sebut era digital atau era revolusi industri. Secara etimologis kata disrupsi dapat diartikan tercabut dari akarnya. Kasali (2018), berpendapat bahwa disrupsi dapat dimaknai sebagai inovasi. Secara umum disrupsi dapat diartikan sebagai perubahan inovasi yang mendasar atau secara fundamental. Di era disrupsi ini terjadi perubahan yang mendasar karena terjadi perubahan yang masif pada masyarakat dibidang teknologi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tantangan yang semakin berat membuat manusia untuk selalu berusaha berinovasi agar tetap eksis dalam pengembangan bidangnya masing-masing. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang 23
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 strategis dalam membangun manusia Indonesia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dengan adanya era disrupsi ini. Penguatan kompetensi yang dimiliki setiap individu sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dan menghasilkan inovasi-inovasi dibidangnya. Sejalan dengan hal itu, dalam bidang pendidikan khususnya pembelajaran menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pendidik sebagai respon adanya era disrupsi yang berkembang. Pendidik yang berkualitas, berkompeten, dan mampu berinovasi serta bersaing memiliki peran penting dalam mengembangkan pembelajaran dan membentuk peserta didik yang siap dengan tantangan era disrupsi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dan sekolah dasar menjadi bagian yang perlu diperhatikan dengan adanya perkembangan era disrupsi saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan diperguruan tinggi sebagai salah satu mata kuliah pengembang kepribadian hal ini sesui dengan SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006, yang di dalam membuat beberap subtansi kajian yang perlu dibelajarkan untuk mahasiswa diperguruan tinggi. Selain itu Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Pasal 35 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan diploma wajib memuat agama, pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar yuridis diberikannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pada sekolah dasar saat ini berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku. Nomenklatur mata pelajaran yang dikembangkan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Permendikbud No. 37 tahun 2018 merupakan perubahan dari Permendikbud No 24 tahun 2016 yang berisi tentang muatan isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar) yang dikembangkan di pendidikan dasar dan menengah. Peraturan tersebut memuat subtansi yang diajarkan pada mata pelajaran PPKn di sekolah dasar. Pembelajaran yang dikembangkan pastinya harus berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Untuk itu, dengan adanya era disrupsi yang berpengaruh pada kemajuan teknologi maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi maupun di sekolah dasar dituntut untuk mampu berinovasi dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Inovasi pembelajaran harus selalu dilakukan oleh para pendidik pendidikan kewarganegaraan. Hal tujuan untuk memberikan pembelajaran yang mampu membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, efektif, kreatif, inovatif, bermakna, menantang, dan lain-lain merupakan bentuk- bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat dikembangkan oleh pendidik. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dengan dukungan media. Inilah yang menjadi tantangan bagi pendidik untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Era digital atau era ini dilakukan dengan 24
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 disrupsi saat inti mendorong kita untuk meningkatkan literasi teknologi sebagai pendukung inovasi. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Studi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian literatur baik dari sumber primer maupun sekunder. Kajian tersebut dianalisis secara teoritik untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, ide, maupun solusi permasalahan, yang disusun dalam tulisan seacara sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Penyajian tulisan berupa uraian atau deskrispi, gambar maupun tabel untuk memberikan kemudahan dalam memahami subtansi yang disampaikan. HASIL Era Disrupsi/Era Digital/Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Pendidikan Era disrupsi atau disruption era sebenarnya di negara-negara maju bukanlah hal yag baru, tetapi untuk negara-negara yang berkembang masih menjadi isu yang aktual. Era ini memberikan tantangan bagi individu untuk selalu membangun diri untuk menguatkan kompetensi agar mampu bersaing pada masa ini. Prasetyo & Trisyanti (2018), menyebutkan bahwa revolusi industri dimulai dari: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan saat ini kita berada di era 4.0 yang mana mau tidak mau perkembangan manusia harus mampu menggembangkan teknologi yang ada. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa di bidang pendidikan sekarang ini banyak layanan-layanan startup pendidikan yang menawarkan berbagai keunggulan. Contoh dari startup pendidikan yang berkembang antara lain : 1) Fokus menghadirkan konten edukasi dalam bentuk video, seperti Quipper dan Zenius; 2) Fokus ke pendidikan bahasa asing, baik lewat video chat maupun aplikasi mobile, seperti Squline dan Bahaso; 3) Menghadirkan platform e-learning, baik yang bisa diakses masyarakat umum maupun pengguna khusus, seperti HarukaEdu, Kelase, dan Kelas Kita; 4) Membantu sekolah dengan software khusus, seperti yang dilakukan di mengajar Quintal dan AIMSIS, 5) Menghubungkan pengguna dengan guru les atau tempat pengelolaan kegiatan belajar 25
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kursus berkualitas, seperti Sukawu dan PrivatQ. Selain itu, ada juga startup seperti RuangGuru yang justru berusaha menggabungkan berbagai layanan yang telah disebutkan di atas dalam sebuah platform. Mereka saat ini telah mempunyai marketplace untuk guru les yang bernama RuangLes, platform tanya jawab dengan guru secara online bernama RuangLesOnline dan Digital Bootcamp, platform ujian (tryout) online yang disebut RuangUji, hingga kumpulan video dan materi edukasi dalam fitur RuangBelajar. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sudah ada dipasar saat ini, sehingga pendidik harus mampu mengendalikan dengan memiliki kompetensi yang mampu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran. Pendidikan memiliki makna yang jelas seperti yang tersurat dalam undang-undang sistem pendidikan kita. Secara jelas ada hal yang ingin dicapai yaitu...peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu ada 4 hal esensi mendasar yang ingin dibentuk yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat hal tersebut sebagai kompetensi inti yang ingin dicapai dalam kurikulum pendidikan saat ini. Implementasi dari pengembangan kurikulum tersebut harus dapat bersinergi dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Hal ini diartikan kurikulum mampu digunakan untuk dasar mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu menghadapi era disrupsi saat ini. Peran para pemegang kebijakan di dunia pendidikan dan pendidik menjadi subyek utama dalam mengembangkan pendidikan yang mampu bersinergi di era disrupsi. Pemerintah berupaya dengan merancang hal-hal strategis dalam menghadapi era disruspi tersebut. Untuk kita dapat melihat program pemerintah yang sudah dirancang saat ini. Ada 10 program utama yang dikembagkan antara lain : 1) Perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi; 2) Mendesain ulang zona industri, dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0; 3) Mengakomodasi standar- standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan; 4) Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce, yang juga bisa dimanfaatkan petani dan pengrajin serta membangun sentra-sentra teknologi dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi; 5) Membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, 26
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerja sama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband; 6) Menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Untuk meningkatkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional; 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. "Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM), serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan; 8) Pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk di antaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas; 9) Insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih; 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Merujuk program yang dikembangkan pemerintah dalam mengahadapi era disrupsi atau revolusi industri 4.0 tersebut, maka program ke 7 merupakan bagian awal yang penting bagi dunia pendidikan yaitu dengan menyelaraskan kurikulum yang dikembangkan dengan perkembangan era saat ini. Rekonstruksi kurikulum diharapkan dapat membawa dampak dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan. Konstruksi kurikulum yang menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM) tersebut akan berimplikasi pula terhadap sistem pembelajaran yang dikembangkan. Pembelajaran yang dikembangkan harus berorientasi pada tujuan dari kurikulum yang dikembangkan tersebut, sehingga secara nyata perlu penguatan kemampuan bagi pelaksana di lapangan terutama pendidik untuk berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar 27
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan satu kajian disiplin ilmu yang didalamnya mengajarkan pengetahuan kewarganegaraan, sikap warga negara, dan keterampilan warga negara. Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi dan misi yang jelas. Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara. Sedangkan misinya adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sapriya (2007), menyebutkan bahwa pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi landasan pokok yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan filosofis Pancasila , landasan normatif adalah UUD 1945 dan landasan psikologis yaitu perilaku warganegara. Udin Winataputra (2008) mengkaji bahwa rumusan tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek- aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Hal tersebut analog dengan konsep teori pembelajaran kognitif Benjamin S. Bloom yang membagi ranah pembelajaran yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Sedangkan Numan Soemantri (2001), tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan "warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis,...,Pancasila sejati. Penjelasan- penjelasan dari para pakar tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian disiplin ilmu yang sangat strategis dalam membangun warga negara Indonesia, sehingga di era disrupsi ini menjadi tantangan tersendiri dalam membelajarkan PKn di semua jenjang pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi salah satu mata kuliah pengembang kepribadian. Beberapa dasar peraturan yuridis yang dijadikan rujukan untuk mengembangkan mata kuliah ini antara lain : 1) Pancasila yang didalamnya terdapat lima nilai dasar sebagai core di dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi; 2) UUD 1945, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal terkait seperti Pasal 31; 3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa : Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia; 4) UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Pasal 35 ayat 1 : Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi, ayat 2 : Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ayat 3 : Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat 28
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan; dan bahasa Indonesia, ayat 4 : Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, ayat 5: Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma; 5) SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/Kep/2006 tentang Rambu- Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pegembang Kepribadian di perguruan Tinggi khususnya Bahan Kajian PKn meliputi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan Rule Of Law, Geopolitik Indonesia, Geostrategi Indonesia; 6) SE Dirjen Dikti No.06/D/I/2010 PKn di PT di dalamnya harus memuat Pendidikan Anti Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa PKn di perguruan tinggi wajib untuk dikembangkan pada pendidikan tinggi. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada sekolah dasar saat ini dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berdasarkan kurikulum 2013 yang telah diperbaharui dengan Permendikbud 37 tahun 2018 menunjukkan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibelajarkan dalam pembelajaran PPKn SD. Sedangkan muatan materi yang ada dalam PKn SD diuaraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Muatan Pendidikan Kewarganegaaraan untuk kelas I-VI SD/MI berdasarkan Permendikbud No. 21 tahun 2016 Tingkat Kompetensi Ruang Lingkup Kompetensi Materi Tingkat Menunjukkan sikap sebagai mahluk Kandungan Pendidikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa moral Pancasila Dasar dalam konteks keberagaman dalam Lambang kehidupan di lingkungan rumah dan Negara. sekolah sebagai perwujudan moral Bentuk dan Pancasila. tujuan Mengenal karakteristik individu, norma/kaidah tata tertib kesatuan, dan simbol- dalam simbol Pancasila di rumah dan masyarakat. sekolah. Semangat Melaksanakan tata tertib dalam kebersamaan konteks beragam teman di dalam keberagaman. 29
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 keluarga dan sekolah sesuai Persatuan dan Pancasila kesatuan bangsa. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Makna simbol- Esa atas karakteristik individu, hak simbol Pancasila dan kewajiban, persatuan dalam dan lambang keberagaman. negara Indonesia. Memahami makna simbol-simbol Hak, kewajiban, Pancasila di rumah, sekolah dan dan tanggung masyarakat. jawab Menunjukkan sikap baik sebagai warganegara. sesama mahluk ciptaan Tuhan Yang Makna Maha Esa, hak dan kewajibannya, keberagaman dan kebhinnekatunggalikaan sebagai personal, sosial, perwujudan nilai dan moral dan kultural. Pancasila. Persatuan dan Melaksanakan kerjasama dengan kesatuan teman dalam kebersamaan dan Moralitas sosial keberagaman di lingkungan rumah, dan politik warga sekolah dan masyarakat sekitar. negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat. Menjelaskan nilai dan moral Nilai dan Pancasila, makna hak, kewajiban moral Pancasila. dan tanggung jawab, manfaat Hak, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai kewajiban, dan persatuan dan kesatuan di tanggung jawab lingkungan rumah, sekolah, dan warganegara. masyarakat. Keanekaraga Menunjukkan sikap kebersamaan man sosial dan dalam keberagaman sebagai mahluk budaya dan 30
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; pentingnya patuh terhadap tata tertib dan aturan; kebersamaan. bertanggung jawab dan rela Nilai dan berkorban; semangat moral persatuan kebhinnekatunggalikaan. dan kesatuan Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa. bangsa Indonesia dalam kehidupan Moralitas bermasyarakat, berbangsa dan terpuji dalam bernegara. kehidupan sehari- Melaporkan secara lisan dan tulisan hari. dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Inovasi Pembelajaran PKn di Era Disrupsi/Era Digital/Revolusi Industri 4.0 Adanya era disrupsi ini menjadi tantangan dalam pengembangan pembelajaran di dunia pendidikan. Kita harus menyadari bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk dapat mengikuti arus sesuai dengan era yang berkembang saat ini. Untuk itu dibutuhkan upaya dalam membangun kompetensi sebagai langkah nyata dalam mengkuti era tersebut. Menurut Aoun (2017), gerakan literasi sangat dibutuhkan dan terfokus pada tiga literasi utama yaitu, 1) literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia. Tiga keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital (big data), literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan 31
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penguasaan ilmu desain (Aoun, 2017). Ketiga gerakan literasi tersebut diselaraskan dengan arah strategi yang dikembangkan pemerintah dalam menghadapi era disrupsi/ revolusi industri 4.0. Jika dalam bidang pendidikan adalah merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM). Setidaknya hal tersebut menjadi dasar yang jelas bagi pengembang pendidikan dibeberapa jenjang. Untuk itu bisa kita lihat apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah mengarah kepada strategi tersebut atau justru malah menjauh. Secara nyata dapat kita lihat beberapa upaya terkait dengan hal tersebut sudah mulai dilakukan, sebagai contoh di perguruan tinggi, sudah mengarahkan riset-riset yang dilakukan hasilnya atau luaran produknya harus sampai ke hilir, sehingga akan secara nyata dirasakan oleh masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil tugas akhir mahasiswa yang mengarah pada proyek-proyek yang bersifat produk. Banyak produk yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui tugas akhirnya, seperti dibidang pembelajaran berupa media-media pembelajaran inovatif yang berbasis teknologi. Tantangan yang muncul adalah bagaimanakah proses berikutnya dalam mengawal produk-produk tersebut bisa bermanfaat lebih lanjut. Nah, ini yang harus dipikirkan melalui kebijakan-kebijakan serius pihak terkait dalam mengawal hal ini untuk menghadapi tantangan era disrupsi atau revolusi industri 4.0. Sekarang dengan kita melihat berbagai kondisi dan beberapa hal yang sudah kita urai sebelumnya maka pertanyaan berikutnya bagaimanakah langkah pendidikan tinggi dalam menyikapi era ini. Sesuai dengan makna disrupsi sendiri, pendidikan tinggi berupaya untuk berinovasi sesuai dengan yang diharapkan untuk menghadapi perkembangan era ini. Kebijakan-kebijakan di pendidikan tinggi telah diarahkan menuju pengembangan Tri Dharma yang berbasis teknologi baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Terkaiu dengan pendidikan, di pendidikan tinggi mengembangakan kurikulum yang berbasis KKNI dan SNPT. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 32
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (Perpres No. 8 Tahun 2012) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. (Permendikbud No. 73 tahun 2013). Deskripsi KKNI dapat dlilihat dalam gambar berikut. Gambar 1. Deskripsi Pengembangan KKNI Gambar di atas menunjukkan bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh Pogram Studi melihat learning outcomes lulusan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi lulusan yang diharapkan dan disesuaikan level dalam KKNI. Level atau jenjang 1 sampai dengan 9 merupakan tingkatan sebagai berikut : a) Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; b) Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; c) Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; d) Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; e) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; f) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; g) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; h) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; i) Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; j) Lulusan pendidikan spesialis setara dengan 33
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 jenjang 8 atau 9. Adapun secara garis besar matriks yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat di gambarkan sebagai berikut : Gambar 2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Selain itu, pengembangan kurikulum di pendidikan tinggi dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Ada rumusan sikap dan keterampilan umum yang wajib dikembangkan Program S1. Rumusan sikap sebagai berikut : a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius; b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika; c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 34
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Rumusan keterampilan umum sebagai berikut : a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kurikulum yang dikembangkan pada pendidikan dasar yaitu menggunakan kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis 35
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendikbud No. 24 tahun 2016 jo Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada Kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan pembelajaran di pendidikan tinggi. Pembelajaran yang dikembangkan dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai inovasi yang dikembangkan. Inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dan sekolah dasar dalam menghadapi tantang era disrupsi dapat dikembangkan dengan beberapa strategi antara lain : a) Inovasi model pembelajaran( pendekatan, strategi, metode, maupun teknik); b) inovasi media pembelajaran yang digunakan; c) pembelajaran hibryd/blended learning; d) pembelajaran berbasis online/daring. Inovasi model pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan teori-teori pembelajaran yang berkembang. Hal ini dimaksudkan, inovasi model pembelajaran yang dikembangkan harus terarah sesuai dengan orientasi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Inovasi media pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Hal ini dalam rangka membangun literasi teknologi bagi para pendidik. Pembelajaran hybrid/blended learning, pembelajaran ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang secara online akan tetapi hanya beberap kali tatap muka, dan tatap muka yang lain masih menggunakan pola yang konvensional. Wilson (2018), menyampaikan blended 36
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dikelas dengan pembelajaran online. Pembelajaran online/daring merupakan pembelajaran yang secara penuh waktu memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, sebagai contoh penggunaan e-learning. Pertanyaan berikutnya apakah semua sudah mengembangkan inovasi-inovasi tersebut? Jika belum, kira- kira mau kapan mengembangkannya? Inilah tantangan yang muncul, untuk itu sangat diperlukan penguatan literasi digital, teknologi, dan manusia untuk mengembangkan inovasi tersebut guna menjawab tantangan di era disrupsi. SIMPULAN Era disrupsi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di negeri ini. Pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran menjadi salah aktivitas yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan seiring upaya untuk membangun manusia Indonesia yang siap menghadapi era disrupsi atau revolusi industri 4.0. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakaan salah satu kajian yang dipelajari oleh individu yang ada di negara ini mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Tujuan dari pembelajaran PKn yaitu membangun manusia Indonesia menjadi warga negara yang good citizens. Warga negara yang baik (giood citizen) harus mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang. Untuk itu diperlukan sebuah inovasi pembelajaran PKn yang dikembangkan. Inovasi pembelajaran yang dapat dikembangkan di perguruan tinggi dan sekolah dasar berupa : a) inovasi model pembelajaran( pendekatan, strategi, metode, maupun teknik); b) inovasi media pembelajaran yang digunakan; c) pembelajaran hibryd/blended learning; d) pembelajaran berbasis online/daring. Seiring dengan hal tersebut, diperlukan pula penguatan literasi digital, teknologi, dan manusia untuk mengembangkan inovasi-inovasi tersebut guna menjawab tantangan di era disrupsi saat ini. DAFTAR PUSTAKA 37
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Aoun, J.E. 2017. Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence. US: MIT Press. Kasali, R. 2018. Disruption (9th ed.). Jakarta: Gramedia. Numan Somantri. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya. Prasetyo, B., & Trisyanti, U. 2018. Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. In Prosiding Semateksos 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0." Sapriya. 2007. Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi. SPS UPI Bandung Sukmadinata, Nana S.2008. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Remaja Rosdakarya :Bandung. Tim Dierktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 2016. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta : Kemenristekdikti Udin Winataputra. 2008. Pembelajaran PKn. Jakarta: Universitas Terbuka Wilson, C.2018. 6 Blended Learning Models & Platforms. Retrieved from Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) diperbaharui Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Permendikbud No. 154 tahun 2014 (Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Gelar Lulusan Perguruan Tinggi) Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 38
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Permendikbud No. 24 tahun 2016 jo Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada Kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah diakases tanggal 20 Juni 2019 Jurus-Jitu-Hadapi-Revolusi- Industri-4.0, diakses tanggal 20 Juni 2019 GURU PPKN DI ABAD 21 DALAM MENDIDIK SISWA GENERASI Z Mifta Churohman Great Crystal School and Course Center 39
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mifta@great.sch.id ABSTRAK Di Era Abad 21 ini banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia Digital telah merubah berbagai hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Berbagai kegiatan berbasis digital telah diaplikasikan hampir disemua bidang. Siswa yang lahir setelah tahun 1995 disebut dengan generasi Z yang berperan menciptakan dan menggunakan berbagai teknologi digital untuk kemudahan melakukan berbagai hal. Generasi Z abad 21 adalah generasi digital yang terus berinovasi, menciptakan berbagai hal baru di bidang teknologi, komunikasi dan digital. Menyiapkan siswa generasi Z yang siap bersaing di dunia global di abad ke-21 adalah sesuatu yang rumit. Berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti: globalisasi, teknologi, migrasi, kompetisi internasional, perubahan pasar, tantangan lingkungan dan politik internasional. Peran guru PPKn dalam internalisasi nilai sangat penting, masa depan suatu Negara yang berkarakter dan berwawasan global berada ditangan guru. Dalam menyiapkan siswa generasi Z yang kritis, kreatif, inovatif, dan cerdas tentunya diperlukan guru PPKn yang berkualitas dengan kompetensi masa depan. Guru PPKn harus mampu mendidik kompetensi yang mampu membekali generasi Z untuk bersaing di abad 21. Materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru harus memasukkan kompetensi abad 21. Dengan demikian, di abad 21 ini menyongsong bangkitnya generasi Z yang bisa sukses di usia muda. Generasi Z yang dicita-citakan adalah insan yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Kata kunci : Abad 21, Generasi Z, Globalisasi, Kompetensi Siswa ABSTRACT In the 21st Century there are many changes that occur in community life. Digital World has changed various things that are commonly done by human. Various digital-based activities have been applied in almost all fields. Students who were born after 1995 became generation Z who had the role of creating and using various digital technologies to facilitate things. Generation Z of the 21st century is the digital generation that continues to innovate, create new things Preparing generation Z students who are ready to compete in the global world for 21st century is something complicated. Many challenges must be faced such as: globalization, technology, migration, international competition, market changes, environmental challenges and international politics. The role of Civics Teachers in internalizing values is very important, the future of a country with character and global insight is based on the teacher role. To Prepare a strong, creative, innovative, and intelligent generation Z student, of course need a qualified Civics Teachers with future competencies. Civics Teachers must be able to educate competencies that are able to equip the generation Z to compete in the 21st century. Learning materials taught by teachers must enter the competencies of students in the 21st century. So, the 21st century start to 'rise of generation Z who can succeed at a young generation. Generation Z is aspired to be people who are critical thinking, creative, communicative and collaborative. Keyword: 21st century, Generation Z, Globalization, Student Competency PENDAHULUAN 40
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Saat ini, Teknologi telah menjadi pengetahuan penting tentang ilmu dan alat baru yang digunakan untuk membantu orang dalam berbagai aspek kehidupan untuk menghasilkan efisiensi dan mengoptimalkan waktu, uang, dan segala jenis sumber daya. Di masyarakat, teknologi telah membantu mengembangkan ekonomi yang lebih maju dan memungkinkan munculnya kelas modern dilingkungan masyarakat. Teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan untuk kepentingan hidup. Contoh modern, adalah munculnya teknologi komunikasi, yang telah mengurangi hambatan untuk interaksi manusia dan, sebagai hasilnya, telah membantu menemukan subkultur baru; bangkitnya budaya cyber, yang pada dasarnya adalah perkembangan Internet dan komputer. Teknologi juga dapat membantu memfasilitasi kegiatan politik dan mendahului ilmu pengetahuan dan teknik. Dunia saat ini sedang berubah, dan untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke dunia baru ini, kita perlu mengubah cara kita mendidik mereka. Di abad ke-21, pendidik harus membuat kurikulum yang akan membantu siswa terhubung dengan dunia dan memahami masalah yang dihadapi dunia kita. Ada anak-anak era saat ini yang belum pernah diajarkan dengan teknologi namun mereka mampu belajar mandiri tentang topik apa pun yang mereka minati tanpa ada tutorial dari orang lain. Kelompok siswa seperti itu berasal dari Generasi Z dan Generasi Alpha. Dua generasi ini telah tumbuh dengan teknologi canggih seperti yang diberikan di rumah dan ruang kelas mereka. Mereka adalah penduduk digital masa depan, akan sangat mudah menggunakan aplikasi dan kode sebagaimana kakek-nenek mereka mencangkul halaman. Generasi Z dan Alpha juga merupakan yang paling terhubung secara internasional dalam sejarah pengetahuan dunia. Mereka dapat bertemu orang-orang dari seluruh dunia secara online. Orang tua dan Sekolah juga menawarkan anak-anak dan remaja berkesempatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar tanpa batas dengan menggunakan akses internet. 41
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kurikulum di kelas dirancang untuk menggabungkan banyak keterampilan dan tingkat kecerdasan, dan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Pelajaran tidak didasarkan pada buku teks, melainkan pelajaran berbasis proyek. Keterampilan dan konten dipelajari melalui penelitian dan proyek mereka, dan buku teks disediakan sebagai salah satu dari banyak sumber daya yang mungkin. Selain kurikulum yang modern, guru juga perlu memupuk dan mempertahankan tujuan pembelajaran siswa yang akan dihadapi didunia nyata. Seorang juga harus berusaha meningkatkan rasa ingin tahu siswa mereka, yang akan membantu mereka menjadi siswa yang lifelong learning. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan warga negara yang baik. Dalam demokrasi yang representatif, warga negara yang ideal ini berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan terlibat dalam aktivitas sipil dan politiknya atau komunitasnya. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif, karenanya secara eksplisit mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diyakini perlu untuk kewarganegaraan yang demokratis. Maka di tulisan ini akan mengulas bagaimana tantangan Guru PPKn sebagai pendidik anak-anak untuk menjadi warga negara yang berpikiran aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di abad 21. Masyarakat di sini dipahami dalam arti khusus adalah orang yang bertanggungjawab untuk memajukan dan mengelola suatu Negara. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH A. Generasi Z Menurut Kupperschmidt (2000) (dalam Putra, 2016) Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh seignifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa - peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. 42
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dalam teori generasi (Generation Theory) yang dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, (2004) dibedakan 5 generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: 1. Baby Boomer (lahir tahun 1946 - 1964) Generasi yang lahir setelah Perang Dunia II ini memiliki banyak saudara,akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. 2. Generasi X (lahir tahun 1965-1980) Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC (personal computer), video games, tv kabel, dan internet. Penyimpanan data nya pun menggunakan floopy disk atau disket. MTV dan video games sangat digemari masa ini. Sebagian dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, dan mencoba menggunakan ganja. 3. Generasi Y (lahir tahun 1981-1994) Dikenal dengan sebutan generasi millenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instan messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka juga suka main game online. 4. Generasi Z (lahir tahun 1995-2010) Disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan music menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. 43
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 5. Generasi Alpha (lahir tahun 2011-2025) Generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi X akhir dan Y. Generasi yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar, rata-rata memiliki orang tua yang kaya. Di tulisan ini fikus untuk membahas tentang generasi lahir 1995- 2010 atau dikenal dengan nama Generasi Z. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, berikut ini karakteristik Generasi Z: 1. Fasih Teknologi , tech-savvy, web-savvy, appfriendly generation. Mereka adalah "generasi digital" yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. 2. Sosial. Mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Mereka sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring, seperti: FaceBook, twitter, atau melalui SMS. Melalui media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. 3. Ekspresif. Mereka cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan 4. Multitasking. Mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele dan berbelit-belit. 5. Cepat berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan pemikiran/pekerjaan lain (fast switcher) 6. Senang berbagi B. Guru PPKn di Abad 21 44 ke
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan empat pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan, hal ini didasari bahwa Pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik (education as organized and sustained communication designed to bring about Learning). UNESCO merekomendasikan empat pilar dalam bidang pendidikan, yaitu: 1. Learning to know (belajar untuk mengetahui) Learning to know, yaitu proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal bekal ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan, serta mencari informasi dan/atau menemukan ilmu pengetahuan. 2. Learning to do (belajar melakukan atau mengerjakan) Learning to do, yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Belajar berbuat dan melakukan (Learning by doing) sesuatu secara aktif ini bermakna pendidikan seharusnya memberikan bekal-bekal kemampuan atau keterampilan. Peserta didik dalam proses pembelajarannya mampu menggunakan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkrit. 3. Learning to live together (belajar untuk hidup bersama) Learning to live together, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia. 4. Learning to be (belajar untuk menjadi/mengembangkan diri sendiri). Learning to be, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta didik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu mengenal 45
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dirinya, pemahaman diri, aktualisasi diri atau pengarahan diri, memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri. Guru abad ke-21 memiliki pandangan untuk masa depan. Mereka sadar akan tren yang terus berubah dalam teknologi dan selaras dengan apa yang akan terjadi di masa depan dalam pendidikan. Seorang guru abad ke-21 yang baik menyadari peluang karier yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang bagi siswa mereka, dan selalu menganjurkan pemikiran ke depan dan perencanaan untuk memastikan semua siswa tidak akan ketinggalan. Terakhir, pendidik abad ke-21 harus menggunakan strategi pengajaran untuk memastikan bahwa fokus dalam pendidikan adalah mempersiapkan anak-anak hari ini untuk masa depan di mana mereka akan tinggal dan di mana mereka akan bekerja, bukan untuk dunia kita saat ini. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan seorang Guru di Abad 21 : 1. Seorang Master of Technology di Kelas Teknologi di ruang kelas selalu berubah dan bergerak dengan cepat. Guru abad ke-21 adalah guru yang bergerak tepat di sampingnya. Teknologi di kelas, apakah itu untuk pelajaran, tugas, atau penilaian, dapat membantu siswa belajar lebih baik dan lebih cepat, dan membantu membuat waktu guru lebih efektif. Seorang guru abad ke-21 tidak harus memiliki satu set tablet kelas di tangan setiap anak, atau Smartboard terbaru. Tetapi mereka dapat memiliki keseimbangan yang baik dari alat-alat pendidikan di kelas mereka. Seorang guru yang efektif tahu teknologi apa di kelas yang benar- benar dapat membantu mengubah pendidikan siswa mereka. Mereka tahu apa alat terbaik, dan bagaimana dan kapan menggunakannya. 2. Menjadi Fasilitator dalam berkolaborasi Pendidik abad ke-21 yang efektif harus dapat berkolaborasi dan bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Bekerja dengan orang lain adalah keterampilan abad ke-21 yang penting. Selama beberapa tahun terakhir, kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif di tempat kerja 46
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 telah berkembang cukup pesat. Belajar dianggap lebih efektif ketika Anda dapat berbagi ide dan pengetahuan Anda dengan orang lain. Berbagi keahlian dan pengalaman Anda, berkomunikasi dan belajar dari orang lain, dan mampu merefleksikan diri adalah bagian penting dari proses belajar dan mengajar 3. Mampu beradaptasi Seorang guru abad ke-21 mampu beradaptasi dengan apa pun yang datang pada mereka. Mengajar adalah karier yang hampir selalu sama selama beberapa dekade terakhir. Alat telah berubah selama bertahun-tahun (Smartboards telah menggantikan papan tulis, tablet telah menggantikan buku teks) tetapi praktiknya belum. Guru abad ke-21 dapat melihat praktik mereka dan beradaptasi berdasarkan kebutuhan siswa mereka. Mereka harus mampu menyesuaikan gaya mengajar mereka untuk memasukkan berbagai mode pembelajaran, beradaptasi ketika pelajaran gagal, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Mereka harus mampu beradaptasi dengan kurikulum dan persyaratan dan dapat menggunakan imajinasi mereka untuk mengajar dengan cara yang kreatif. 4. Mendidik untuk pembelajaran seumur hidup Pendidik abad ke-21 adalah pembelajar seumur hidup. Mereka tidak hanya berharap siswa mereka menjadi pembelajar seumur hidup, tetapi mereka juga tetap mengikuti perkembangan dan mengetahui apa yang baru dalam pendidikan. Meskipun mereka mungkin masih menggunakan rencana pelajaran yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tahu bagaimana mengubahnya agar tetap mengikuti perkembangan terkini. Seorang pendidik yang hebat tidak hanya akan merangkul teknologi, tetapi bersedia untuk belajar lebih banyak tentang hal itu. Berdasarkan hasil penilaian seperti studi kewarganegaraan IEA dan penelitian yang luas, Guru PPKn memiliki peran pengembangan pembelajaran abad 21 dalam hal : 1. Pembahasan materi dalam bidang hukum, sejarah, ekonomi, dan disiplin ilmu kewarganegaraan lainnya memiliki manfaat besar potensi kemampuan pada siswa. 47
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2. Diskusi tentang kejadian terkini dan masalah kontroversial adalah cara lain yang baik untuk mengembangkan analisis kritis dan keterampilan komunikasi siswa. 3. Karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan kaum muda untuk kehidupan sipil dan menyediakan mereka pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk secara aktif terlibat dalam masyarakat mereka, Guru PPKn harus harus menghubungkan ruang kelas dengan masyarakat luas. 4. Mengembangkan Pembelajaran Partisipasi siswa dalam tata kelola sekolah 5. Selain kegiatan ekstrakurikuler dan pemerintahan siswa, simulasi lain dari proses demokrasi Kegiatan kelas yang memungkinkan siswa untuk mengambil peran berbagai aktor masyarakat memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan kewarganegaraan mereka dengan berinvestasi dalam dan terlibat dengan konten. HASIL Tantangan guru di era generasi Z menjadi semakin berat. Apalagi kalau guru tersebut yang lahir di zaman generasi X dituntut untuk mengimbangi cepatnya perubahan gaya hidup dan kemampuan anak-anak generasi Z yang dibesarkan dengan teknologi digital. Tantangan guru di era milenial dan generasi Z menjadi semakin kompleks. Karena semua berubah dengan begitu cepat, tanpa mampu difilterisasi oleh guru di sekolah. Para guru yang lahir dari generasi X penting sekali mengetahui perilaku generasi Z bila ingin sukses dalam mengajar dan mendidik generasi ini. Sebagai generasi yang kahir dan dibesarkan dalam era digital, anak-anak sebagai peserta didik akan sangat dekat dengan media sosial, dan produk teknologi internet tersebut. Sejauh ini, Generasi Z dikenal sebagai karakter yang lebih tidak fokus dari milenial, tapi lebih serba-bisa; lebih individual, lebih global, berpikiran lebih terbuka, lebih cepat terjun ke dunia kerja, lebih wirausahawan, dan tentu saja lebih ramah teknologi. Pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi: (1) 48
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Communication (2) Collaboration, (3) Critical Thinking and problem solving, dan (4) Creative and Innovative. Namun, terlepas dari belajar tentang keterampilan yang siswa perlu kembangkan untuk menjadi sukses di abad ke-21, yaitu konsep pembelajaran apa yang pantas untuk dipertahankan atau dibuang oleh guru. Salah satu peran Guru adalah untuk mempersiapkan siswa untuk tugas-tugas khusus yang harus mereka selesaikan. Saat ini, kami tidak hidup di dunia yang sama. Masyarakat adalah campuran dari banyak kepercayaan dan budaya yang berbeda. Globalisasi telah membuka dunia dan memungkinkan orang untuk terhubung dengan cara-cara baru dan menarik. Kami memadukan tradisi dan menciptakan sistem kepercayaan unik yang tidak diajarkan di ruang kelas mana pun, tetapi dikembangkan melalui pengalaman dan gairah hidup kami. Kami mentransmisikan nilai-nilai dan budaya kami tanpa harapan mereka diadopsi oleh audiens kami - hanya diterima oleh mereka. Seperti biasa, pada intinya, peran pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif, sukses, dan berkontribusi. Esensi peran pendidikan tidak berubah. Namun, ada perubahan penting yang harus diperhatikan. Masyarakat telah berubah. Kita tidak dapat secara memadai mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang ada hari ini atau yang akan ada besok, jika kita terus mempersiapkan mereka untuk masyarakat yang ada kemarin. Untuk mempersiapkan siswa memainkan peran mereka dalam masyarakat abad ke-21, kita adalah bagian darinya, beberapa hal perlu dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana pendidikan akan terlihat di sekolah dan ruang kelas kita. Beberapa hal yang guru harus lakukan seperti : 1. Instruksi harus berpusat pada siswa Sementara pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat dianjurkan di abad ke- 21, ini tidak berarti bahwa guru tidak pernah bisa memberikan ceramah lagi. Sebaliknya, itu berarti bahwa guru sebagai sumber utama pengetahuan di kelas tidak boleh guru saja. Pendidikan tidak lagi tentang mendengarkan guru berbicara dan menyerap informasi. 49
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Untuk berkontribusi pada masyarakat, siswa harus dapat memperoleh informasi baru ketika masalah muncul. Kemudian, mereka perlu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka tidak akan dapat memanggil guru untuk mendapatkan jawaban, jadi perlu 'belajar bagaimana belajar' sendiri. Dalam model kelas ini, guru akan bertindak sebagai fasilitator bagi siswa. Alih-alih menerima informasi secara pasif, siswa akan mengumpulkan informasi sendiri, di bawah bimbingan guru mereka. Gaya belajar yang berbeda didorong, dan siswa memiliki rasa motivasi dan tanggung jawab yang ditingkatkan. Mereka terlibat dalam berbagai jenis kegiatan langsung, serta menunjukkan pembelajaran dengan berbagai cara. Belajar adalah tentang penemuan, bukan menghafal fakta. 2. Pendidikan harus kolaboratif Siswa harus belajar cara berkolaborasi dengan orang lain. Masyarakat saat ini memiliki orang-orang yang berkolaborasi di seluruh dunia. Bagaimana siswa dapat diharapkan untuk bekerja dengan orang-orang dari budaya lain, dengan nilai-nilai yang berbeda dari mereka sendiri, jika mereka tidak dapat bekerja dengan orang- orang yang mereka lihat setiap hari di kelas mereka? Siswa harus didorong untuk bekerja bersama untuk menemukan informasi, mengumpulkannya, dan membangun makna. Kolaborasi juga harus dinamis. Siswa harus belajar bagaimana mengenali kekuatan dan talenta berbeda yang dapat dibawa oleh setiap orang ke proyek, dan mengubah peran tergantung pada atribut tersebut. Sekolah juga harus berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan belajar tentang berbagai praktik atau metode yang telah dikembangkan. Mereka harus bersedia mengubah metode pengajaran mereka mengingat kemajuan baru. 3. Belajar harus memiliki konteks 50
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berpusat pada siswa tidak berarti bahwa guru menyerahkan semua kendali atas kelas. Sementara siswa didorong untuk belajar dengan cara yang berbeda, guru masih memberikan bimbingan mengenai keterampilan yang perlu diperoleh. Guru dapat membuat titik membantu siswa untuk memahami bagaimana keterampilan yang mereka bangun dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Siswa akan jauh lebih termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang dapat mereka lihat nilainya. 4.Sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat Untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kita perlu memodelkan apa warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah akan sering bekerja untuk mencapai hal ini dengan menciptakan acara untuk komunitas sekolah, dengan mendorong siswa untuk bergabung dengan komite atau mengambil bagian dalam proyek sekolah, dan dengan sesekali membantu masyarakat di sekitar mereka dengan kegiatan seperti drive makanan atau pembersihan lingkungan. Dengan kekuatan teknologi dan internet, siswa saat ini dapat melakukan lebih banyak lagi. Komunitas kami tidak lagi hanya area ruang yang terletak di sekitar sekolah, tetapi menjangkau dan menyelimuti dunia. Pendidikan perlu membantu siswa mengambil bagian dalam komunitas global ini dan menemukan cara berdampak lebih dari sekadar lingkungan mereka. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak perlu belajar nilai membantu orang lain di sekitar mereka dan melindungi lingkungan terdekat mereka, tetapi mereka juga harus belajar tentang bagaimana mereka dapat membantu dan melindungi dunia yang jauh dari mereka, tetapi juga lebih dekat semua waktu. Setiap pembelajaran yang Guru PPKn lakukan di kelas harus memenuhi 4 kemampuan siswa yang Berpikir Kritis, Kreatifitas, Kolaborasi dan Komunikasi. Adapun tujuan untuk penerapan 4 kompetensi tersebut untuk Generasi Z sebagai berikut : 1. Berpikir Kritis 51
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Siswa memerlukan kemampuan untuk berpikir secara analitis, yang mencakup kemahiran dengan membandingkan, membedakan, mengevaluasi, mensintesis, dan menerapkan tanpa instruksi atau pengawasan. Mengapa ini penting: Berpikir analitik berarti dapat menggunakan ujung taksonomi digital Bloom yang lebih tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Siswa membutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks secara real time. Mengapa ini penting: Di masa depan, masalah rumit yang bahkan tidak dapat kita bayangkan sekarang akan ada di mana-mana. Seiring kemajuan masyarakat, kompleksitas konflik yang dapat dikelola juga akan meningkat. Semakin kita fokus pada kemampuan siswa untuk menemukan solusi yang efektif untuk masalah-masalah dunia nyata, semakin sukses para siswa tersebut. Inilah yang dimaksud dengan Solusi Kefasihan. Ini berarti menyelesaikan masalah kompleks secara efektif dalam waktu nyata menggunakan solusi unik dan dirancang dengan cermat. Mereka juga belajar dari kesalahan-kesalahan itu, dan biasanya menanyai proses mereka untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan ekonomis. Siswa adalah individu yang kompleks, energik, dan mengerti teknologi. Ini adalah jenis orang yang akan sukses di pasar global seperti kita. Individu semacam itu adalah aset bagi tenaga kerja mana pun. Perlu disebutkan bahwa di masa depan yang sedang kita bicarakan ini, pekerja yang tidak mampu berpikir proaktif untuk memecahkan masalah akan kesulitan menemukan pekerjaan. 2. Kreatifitas Siswa harus dapat berpikir dan bekerja secara kreatif di lingkungan digital dan nondigital untuk mengembangkan solusi yang unik dan berguna. Kreativitas adalah saluran vital yang menginspirasi siswa untuk melihat siapa mereka dan apa yang dapat mereka lakukan, dan untuk mewujudkan apa yang dapat mereka capai. Sangat penting bahwa sisi siswa mana pun diizinkan untuk bersinar dalam pembelajaran mereka. 52
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran linier dan pekerjaan kognitif rutin semakin banyak dialihdayakan. Jadi sangat penting untuk membimbing siswa agar dapat melakukan pemikiran analitik. Sangat penting untuk kemampuan mereka untuk berhasil dalam kehidupan setelah kelas. Pemikiran analitik adalah bagian penting dari apa yang membentuk Kelancaran Informasi. Pemikir analitis melihat data dan informasi dalam berbagai dimensi, dan dari berbagai sudut. Mereka mahir dalam konseptualisasi, organisasi dan klasifikasi, dan sintesis pengetahuan. Jenis-jenis keterampilan ini sangat berharga karena memungkinkan para siswa untuk secara praktis menangani masalah-masalah yang bersifat sosial, matematika, dan ilmiah. Ini memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang efektif dan berkepala dingin dalam kehidupan dan hubungan mereka. Sangat mudah untuk melihat mengapa keterampilan berpikir kritis dan analitis penting untuk keberhasilan di luar sekolah. 3. Kolaborasi/ kerjasama Siswa harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan mulus dalam ruang fisik dan virtual, dengan mitra nyata dan virtual secara global. Siswa di era digital bersifat sosial. Mereka mengirim pesan teks, memposting, memperbarui, berbagi, mengobrol, dan terus-menerus bersama dalam lingkungan teknologi satu sama lain. Ketika mereka tidak dapat melakukan ini di sekolah, mereka menjadi terlepas dan tidak terikat pada pembelajaran mereka. Koneksi dan kolaborasi dengan orang lain sangat penting tidak hanya untuk pembelajaran mereka tetapi juga kesehatan mental dan emosional mereka. Ini adalah keterampilan yang harus dididik oleh para pendidik secara teratur, dan memahami Kefasihan Kolaborasi akan membantu dalam hal ini. 4. Komunikasi Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. 53
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam peradaban manusia. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi efektif tejadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Supaya komunikasi antar manusia terjalin secara efektif dibutuhkan teknik berkomunikasi yang tepat. Teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. SIMPULAN Seorang Guru tidak bisa memberhentikan teknologi untuk anak-anak era generasi Z. Seorang guru harus bisa mengubah cara mengajar dan menemukan konsep terbaru agar siswa dapat memahami dan mempersiapkan masa depan dengan baik. Di Era abad 21 ini, kemampuan berpikir kritis, kreatifitas, kolaborasi dan komunikasi sangat penting untuk dikuasai setiap siswa. Kemampuan ini akan memberikan bekal bagi siswa untuk mengembangkan diri di masa depan. DAFTAR PUSTAKA [1] Graeme Codrington Sue Grant-Marshall .2011. Mind The Gap Paperback - International Edition. New York :Pinguin Group [2]Miarso. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta : Prenadamedia Group [3]Raja Roy Singh. 1991. Education For The 21st century : Asia-Pacific Perspectives.Bangkok : Unesco Principal Regional Office For Asia And The Pacific 54
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [4]USAID. 2018. Civic Education in the 21st Century An Analytical and Methodological Global Overview. Prepared for USAID/ENGAGE activity by Street Law, Inc [5]Yanuar Surya Putra. 2011. THEORITICAL REVIEW : TEORI PERBEDAAN GENERASI.Jurnal STIE AMA Salatiga Link terkait : STRATEGI GURU PPKN DALAM MENGEMBANGKAN INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN BERORIENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILLS (STUDI DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA) Oleh : Akhmad Nur Fauzan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS E-mail : Winarno Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail : Wijianto Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail : wijianto@staff.uns.ac.id 55
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) strategi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS pada mata pelajaran PPKn; dan 2) kendala yang dialami guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan angket. Pengujian validitas data menggunakan model analisis triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Simpulan hasil penelitian: 1) Strategi dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS yaitu: a) memperhatikan karakteristik siswa; b) menganalisis kompetensi dasar dan materi; c) membuat kisi-kisi soal; d) mencari stimulus yang kontekstual; e) menyusun soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran; dan f) menelaah soal berdasarkan kaidah pembuatan soal dan kriteria soal HOTS. Kendala yang dialami guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS yaitu: a) kesulitan guru dalam menyusun soal yang berkarakter HOTS; b) kurangnya literasi dan penguasaan materi siswa; c) kurangnya ketersediaan narasumber yang ahli dalam bidangnya; dan d) kurangnya literasi dan pustaka buku terjemahan tentang HOTS. Penilaian dan pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penilaian HOTS akan berjalan dengan baik apabila pembelajaran juga dibiasakan pembelajaran yang berkarakter HOTS. Kata Kunci: strategi, penilaian, HOTS ABSTRACT This study aimed to know: 1) Teacher's strategy in developing the knowledge asessment instrument oriented to HOTS in PPKn subject; and 2) Obstacles experienced by teacher in developing the knowledge asessment instrument oriented to HOTS in PPKn subject. This study is a qualitative study used descriptive approach. The data collection was using interview, observation, documental study, and questionnaire. The data validity test was using data triangulation analysis model and triangulation method. The data analysis was using interactive analysis model. The result of this study are: Strategy in developing the knowledge asessment instrument oriented to HOTS are: a) pay attention to students' characteristics; b) analyze the basic competency and material; c) create the question blue print; d) find out the contextual stimulus; e) arrange questions, score guidelines, and answer keys; and f) examine the questions based on the rules for making questions and HOTS criteria. The obstacles experienced by teacher in developing the knowledge asessment instrument oriented to HOTS are: a) the teacher's problem in arrange the questions characterized by HOTS; b) the lackness of literacy and students' material mastery; c) the lackness of the interviewee who mastering the field; and d) the lackness of translation book about HOTS literacy and library. Asessment and learning are can not be separated, so the HOTS asessment would run well when learning activity accustomed with learning characterized by HOTS. Keywords: strategy, assessment, HOTS PENDAHULUAN Dewasa ini pendidikan pada abad ke-21 telah memasuki masa yang berbeda dibandingkan abad-abad sebelumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang terbuka, modern, dan pesat telah memberi kemudahan dalam mengakses segala informasi dan kebutuhan dalam segala bidang kehidupan, 56
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 termasuk bidang pendidikan yang berdampak pada tuntutan peserta didik untuk memiliki keterampilan yang mumpuni, baik hard skill maupun soft skill sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menghadapi persaingan global. Salah satu keterampilan abad 21 yang perlu dibekalkan kepada peserta didik adalah Learning and Innovation Skills yang terdiri atas empat (4) aspek critical thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), collaboration (kolaborasi), dan creativity (kreativitas) yang melandasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter, kompeten dan literat. Setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan konteks yang dapat memacu peserta didik untuk memiliki ketrampilan berpikir dari yang sederhana (LOTS) menuju proses berpikir tingkat tinggi (HOTS). Kegiatan pembelajaran harus ada perubahan, dari kapasitas LOTS yang banyak sedikit demi sedikit menjadi kapasitas HOTS, sehingga pada akhirnya kapasitas HOTS menjadi karakter peserta didik. Melalui pembelajaran pada akhirnya harus dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten dan literat untuk siap menghadapi tantangan abad 21. Dengan demikian, guru pendidikan di sekolah dituntut mampu memberikan pengetahuan sikap, perilaku, dan keterampilan melalui strategi dan pola pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan abad 21 (Hosnan, 2014:2). Hal tersebut juga bertujuan untuk menguatkan watak dan meningkatkan profesionalisme guru untuk memenuhi tuntutan pengembangan kecakapan peserta didik yang sesuai dengan kecakapan abad 21. Guru profesional tidak hanya mengajarkan ilmu di dalam kelas, akan tetapi juga mendidik, membimbing, hingga mengevaluasi peserta didik. Selain itu, Mukhtarodin (2017:71) menjelaskan "guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal". Adapun kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi 57
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pedagogik. Janawi (2011:66) mengemukakan bahwa "kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran". Kompetensi pedagogik dapat diidentifikasikan meliputi pemahaman wawasan/landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan potensi peserta didik (Mulyasa, 2012:75). Berdasarkan indikator tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang kompleks, dimana pendidik harus mengenal karateristik perserta didik, mengembangkan potensi peserta didik, hingga melakukan penilaian. Salah satu indikator pelaksanaan kompetensi pedagogik adalah penilaian oleh guru terhadap peserta didik. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi pencapaian siswa dan guru dalam mengajar. Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa "penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik". Kurikulum sekarang didesain kurikulum pendidikan menuju HOTS. Menurut organisasi standar internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), dan PISA (Programme for International Students Assessment) dalam Nugroho (2016:16) mendefinisikan "HOTS adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan nilai (values) dalam membuat penalaran dan refleksi dalam memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, dan mampu menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif". HOTS diterapkan pada tahapan pembelajaran dan penilaian Salah satu bentuk instrumen dalam penilaian koginitif/pengetahuan adalah tes, sehingga tes yang berkarakter HOTS maka item tes harus memiliki karakter yang melibatkan tingkat berpikir tinggi. HOTS memiliki ciri level yang khas, yaitu dengan indikator keterampilan menganalisis 58
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) yang didasarkan pada teori kognitif dalam revisi Taksonomi Bloom. Akan tetapi fakta di lapangan masih ditemui soal-soal yang diambil dari bank soal di internet dan soal-soal yang diujikan masih pada kategori kognitif rendah yaitu pada tingkat C1 C2 dan C3. Berdasarkan data dari penelitian Rapih, S., dan Sutaryadi (2018:83) menyatakan bahwa "dari 35 responden guru-guru sekolah di eks karisidenan Surakarta, sebanyak 83% sudah menerapkan HOTS dalam pembelajaran, sedangkan 17% sisanya belum menerapkan, dan 23 dari 29 responden atau 79% yang sudah menerapkan HOTS menjawab mengalami kesulitan dalam merancang dan menerapkan evaluasi berbasiskan HOTS". Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam TIMS dan OECD juga mengalami penurunan dan penaikan pencapaian pendidikan Indonesia. Penurunan terjadi pada hasil survei TIMSS dan survei PISA pada tahun 2000 hingga 2012. Peningkatan terjadi pada tahun 2015, dimana Indonesia berada pada posisi peringkat 64 atau naik 7 peringkat dari posisi semula yaitu posisi peringkat 71 pada tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan mayoritas peserta didik Indonesia masih berada pada tataran LOTS (Lower Order Thinking Skills) dan belum terlaksananya HOTS dalam pembelajaran dan penilaian secara maksimal. Oleh karena itu, sekolah perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir yaitu HOTS agar peserta didik dapat mengonstruksi argumen yang tepat dan efektif untuk membuat keputusan atau solusi yang rasional. Persoalan mengenai penilaian berorientasi HOTS juga ditemukan peneliti ketika melakukan observasi awal di SMA Negeri 1 Surakarta. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Surakarta telah menerapkan kurikulum 2013 dengan soal-soal penilaian yang sudah berbasis keterampilan berpikir tinggi (HOTS). Tujuan dari penilaian HOTS sendiri ialah "meningkatkan kemampuan berpikir anak didik pada level yang lebih tinggi, terutama untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya serta membuat putusan dalam situasi-situasi yang kompleks" (Saputra, 2016:91). 59
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Akan tetapi di lapangan penilaian berorientasi HOTS ini masih perlu dilakukan secara bertahap, karena dalam pelaksanaan penilaian berorientasi HOTS di SMA Negeri 1 Surakarta masih perlu pembiasaan dan masih ditemui beberapa kendala, seperti pada kesulitan guru dan siswa, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai strategi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan yang berorientasi HOTS. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal tersebut karena hasil penelitian memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa informasi atau tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen yang berhubungan dengan objek. Penelitian ini memfokuskan pada strategi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian berorientasi HOTS pada mata pelajaran PPKn. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa serta dokumen terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Cohen, dkk (2007:115) menjelaskan bahwa: "In many cases purposive sampling is used in order to access 'knowledgeable people', i.e. those who have in-depth knowledge about particular issues, maybe by virtue of their professional role, power, access to networks, expertise or experience". Artinya, teknik purposive sampling digunakan berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian, seperti orang yang tahu atau ahli dalam bidang tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini cenderung memilih informan dari orang-orang yang akan dijadikan informasi kunci (key informan) yang dapat dipercaya yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran PPKn serta peserta didik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dalam 60
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penelitian ini dilakukan terhadap Wakil Kepala bidang kurikulum, guru PPKn serta peserta didik SMA Negeri 1 Surakarta. Selain itu observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar penilaian yang digunakan guru. Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi Sumber dan trianggulasi metode. Peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain. HASIL DAN PEMBAHASAN Salah satu bentuk instrumen penilaian pengetahuan adalah soal. Hasil telaah pada soal-soal yang dibuat oleh guru dapat diketahui bahwa soal-soal sudah berorientasi HOTS dengan persentase sebagai berikut. Diagram Persentase Kategori Soal Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa dari soal yang dibuat guru sejumlah 15 soal, 5 diantaranya sudah masuk kategori soal HOTS atau sekitar 33%, kemudian sebanyak 6 soal masuk kategori soal MOTS atau sekitar 40%, dan 4 soal masuk kategori soal LOTS atau sekitar 27%. Berdasarkan hasil diagram persentase kategori soal tersebut, maka dapat diidentifikasi strategi dan kendala 61
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang ditemui guru dalam mengembangkan instrument penilaian pengetahuan berorientasi HOTS. Strategi Guru Dalam Mengembangkan Instrumen Penilaian Pengetahuan Berorientasi HOTS Pada Mata Pelajaran PPKn 1. Memperhatikan karakteristik siswa seperti penguasaan materi siswa serta tingkat berpikir/penalaran siswa pada saat pembelajaran Setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda seperti pada tingkat penguasaan materi dan literasi, sehingga akan berdampak pada daya nalar dan pola pikir yang berbeda pula. Hal tersebut menyebabkan guru perlu memahami karakteristik siswa, sebagaimana yang diungkapkan informan guru 2 bahwa: "Ya, dengan kemampuan dan karakteristik siswa di kelas-kelas yang saling berbeda, tentu akan mempengaruhi penyusunan soal HOTS juga, jadi disesuaikan agar tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah juga (petikan wawancara 15/4/2019)" Pemahaman terhadap karakteristik siswa dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas,dimana hasil observasi peneliti menunjukkan guru mengamati siswa yang terlibat dan aktif serta memperhatikan pola pikir siswa pada saat berdiskusi dan tanya jawab. Memahami karakteristik siswa merupakan salah satu indikator kompetensi pedagogik guru, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mulyasa (2012: 75) bahwa : Kompetensi pedagogik dapat diidentifikasikan meliputi pemahaman wawasan/landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, penilaian/evaluasi hasil belajar, pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswa pada saat pembelajaran sehingga apabila siswa bisa dibawa ke arah berpikir tingkat kritis dan tinggi, maka dalam penilaian yang berkarakter HOTS siswa tidak akan menemui kendala yang berarti. 62
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2. Menganalisis KD dan materi terkait yang akan dibuat menjadi soal Kompetensi dasar menjadi acuan dalam penyusunan soal. Artinya soal yang dibuat harus mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang dirumuskan dalam indikator pencapaian kompetensi. Hasil wawancara informan guru 2 juga menjelaskan bahwa dalam menyusun soal HOTS perlu memperhatikan kompetensi dasar sebagai berikut: "Pertama kita memperhatikan KD terlebih dulu,kemudian penguasaan anak terhadap masalah, konstruksi soal-soal yang sesuai dengan pedoman atau kriteria soal-soal HOTS, dan upaya agar siswa agar dirancang berpikir secara bertahap.....(petikan wawancara 15/4/2019)" Proses memperhatikan KD akan mempengaruhi tujuan penilaian, oleh karena itu tujuan penilaian penting ditetapkan sebagaimana pendapat Arifin (2012: 92) yang mengatakan bahwa: Tujuan penilaian harus dirumuskan secara jelas sejak awal karena menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup materi, jenis/model, dan karakter alat penilaian. Rumusan tujuan penilaian harus memperhatikan doman hasil belajar seperti domain kognitif, afektif dan psikomotor dari Bloom (1956). Penetapan tujuan penilaian hasil belajar dapat dimulai pada saat pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penetapan tujuan penilaian perlu disusun sebagai acuan bagi guru untuk menentukan data dan informasi yang akan diperoleh terhadap hasil belajar peserta didik. 3. Membuat kisi-kisi soal yang terdiri dari KD, materi, indikator soal, dan level kognitif untuk memudahkan pembuatan soal Adanya kisi-kisi soal memudahkan untuk pembuatan soal agar sesuai dengan KD yang akan dicapai, materi pelajaran, serta indikator. Selain itu dalam kisi-kisi juga terdapat level kognitif untuk menentukan tingkatan proses kognitif yang akan diujikan. Menurut Mardapi (2012: 113) terdapat beberapa langkah dalam penyusunan kisi-kisi, yaitu: 1. Menuliskan standar kompetensi; 2. Menuliskan kompetensi dasar; 63
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3. Menentukan indikator; 4. Menentukan jumlah soal tiap indikator Berdasarkan telaah terhadap dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), maka dapat ditemukan bahwa kisi-kisi soal tidak ada sehingga instrumen penilaian hanya terdiri atas soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Padahal, penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar soal-soal yang digunakan benar-benar representatif dan relevan dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya. 4. Mencari stimulus yang kontekstual dan berkaitan dengan materi pelajaran Stimulus merupakan salah ciri utama dari soal HOTS yang berupa skenario, teks, wacana, gambar, diagram, tabel kutipan atau quotes, dan sebagainya. Stimulus yang digunakan harus kontekstual, artinya sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, dan mampu menarik minat siswa untuk membacanya (Kemendikbud, 2018: 13). Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan peneliti pada soal, guru sudah menerapkan salah satu stimulus yang menarik pada soal, hal tesebut dapat dilihat pada soal yang dibuat guru sebagai berikut: "Soekarno selalu mengingatkan agar kita jangan pernah melupakan sejarah (jas merah) sehingga tidak terkungkung lagi dalam penjajahan. Namun, di era modern seperti saat ini masih sering ditemui bentuk penjajahan, misalnya dalam bidang ekonomi dengan banyaknya investor asing yang menanam modal dalam negeri. Mengapa hal demikian dapat terjadi sehingga dapat mengancam negara dalam bidang ekonomi ?" (Sumber: Dokumen Soal Guru) Dari soal tersebut maka dapat diketahui bahwa soal menggunakan stimulus yang cukup menarik dengan mengambil semangat Soekarno yang merupakan tokoh bangsa. Stimulus melatih siswa untuk berpikir kritis dengan menganalisis situasi penjajahan di masa lalu dan situasi saat ini. 5. Menyusun soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran 64
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Setelah kisi-kisi dan stimulus soal dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun soal berdasarkan kisi-kisi soal yang telah dibuat. Pedoman penskoran dibuat untuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, dan isian singkat. Hasil telaah peneliti pada dokumen RPP guru menunjukkan adanya kunci jawaban dan pedoman penskoran. Keberadaan pedoman penskoran dan kunci jawaban ini penting karena dengan pedoman penskoran dan kunci jawaban guru dapat mengoreksi pekerjaan atau jawaban peserta didik secara akurat dan terhindar dari subjektivitas (Kunandar, 2014: 244). 6. Menelaah soal berdasarkan kaidah penulisan soal dan kriteria soal HOTS Setelah soal disusun, langkah selanjutnya yaitu menelaah soal tersebut apakah sudah sesuai dengan kaidah pembuatan soal dan karakter HOTS, baik dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. Soal yang telah dibuat perlu ditelaah/dianalisis, karena jika dalam pembuatan instrumen penilaian tersebut terdapat kekurangan atau kesalahan maka guru memiliki kesempatan untuk memperbaiki soal tersebut (Arifin, 2012:101). Kendala Yang Dialami Guru Dalam Mengembangkan Instrumen Penilaian Pengetahuan Berorientasi HOTS Pada Mata Pelajaran PPKn Kendala yang dialami guru dalammengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS pada mata pelajaran PPKn terletak pada faktor guru, siswa, maupun faktor dari eksternal lainnya sebagai berikut: 1. Kesulitan guru dalam menyusun soal yang sesuai dengan pedoman pembuatan soal dan berkarakter HOTS Soal merupakan salah satu bentuk instrumen penilaian yang dibuat oleh guru untuk menilai kompetensi pengetahuan siswa. Biasanya guru membuat soal berbentuk pilihan ganda dan uraian. Dalam pembuatan soal tersebut, guru menemui kesulitan terutama pada pembuatan soal berbentuk pilihan ganda, karena disamping soal harus bermuatan HOTS, soal juga harus dibuat sesuai dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda, baik dari aspek materi, konstruksi, maupun bahasa. Sebagai contoh, dari konstruksi soal pilihan ganda, pilihan 65
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 jawaban mempunyai panjang yang sama, tidak boleh terlihat paling pendek atau paling panjang dari masing-masing pilihan jawaban. Selain itu, dari aspek pengecoh, terkadang guru juga menemui hambatan karena pengecoh harus bisa berfungsi, sehingga pengecoh tidak boleh terlihat mencolok perbedaannya. Dengan demikian guru harus berlatih secara berulang-ulang untuk dapat menerapkan HOTS pada pembelajaran dan penilaian. Hal ini tidak terlepas dari kompetensi pedagogik guru, dimana salah satu indikator kompetensi pedagogik adalah guru mampu merancang penilaian/evaluasi hasil belajar siswa. Kualitas SDM guru yang baik sangat penting untuk memaksimalkan pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS, karena hasil dari pengembangan HOTS siswa dapat dicapai dengan peran aktif para guru dalam merencanakan, menerapakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada HOTS (Retnawati, dkk., 2018:216). 2. Karakteristik siswa yang masih kurang dalam literasi dan penguasaan materi Sebagai subjek dalam pendidikan, siswa juga turut berperan penting dalam mendukung terlaksananya pembelajaran dan penilaian yang berorientasi HOTS. Kebutuhan dan tantangan pembelajaran dan penilaian pada abad 21 ini memerlukan siswa untuk memiliki kecakapan dan kompetensi yang mumpuni, yaitu literasi, karakter, kompetnsi 4C, dan HOTS sebagaimana kebijakan dari kurikulum 2013 yang mengintegrasikan ke empat aspek tersebut dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Saputra (2016:91) menyebutkan tujuan utama dari HOTS ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir anak didik pada level yang lebih tinggi, terutama, untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi yang datang kepadanya, berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya serta membuat putusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Dengan demikian, apabila siswa memiliki tingkat literasi dan penguasaan materi yang baik, maka akan berpengaruh pada pola pikir dan daya nalar siswa sehingga memudahkan untuk dibawa ke arah berpikir kritis dan tinggi. 3. Kurangnya ketersediaan narasumber yang ahli dalam bidangnya 66
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selain faktor guru dan siswa, faktor narasumber juga turut mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang berorientasi HOTS. Narasumber yang ahli dalam bidangnya memberi pemahaman tentang konsep HOTS dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran dan penilaian sehingga menjadi jembatan penghubung bagi para guru yang menjadi pelaksana pembelajaran dan penilaian HOTS di lapangan. Disamping ketersediaan narasumber yang masih sedikit, narasumber yang umumnya berasal dari dinas pendidikan atau civitas akademik di perguruan tingg biasanya memiliki jam kesibukan tersendiri, sehingga terkadang kesusahan untuk mencari waktu agar bisa diundang ke berbagai pelatihan dan workshop. Pihak narasumber juga terkadang masih menjelaskan HOTS menggunakan berbagai sumber yang sama dengan narasumber yang lain, sehingga para guru terkadang rancu dan belum menemukan titik paham yang jelas bagaimana soal HOTS yang sebenarnya. 4. Kurangnya literasi dan pustaka buku terjemahan tentang pembelajaran dan penilaian berkarakter HOTS Saat ini berbagai pustaka buku terjemahan dari luar negeri mengenai pembelajaran dan penilaian berkarakter HOTS masih sedikit. Guru juga perlu meningkatkan literasi dan kemampuan bahasa inggrisnya untuk menambah referensi dan wawasan mengenai pembelajaran dan penilaian berkarakter HOTS dari berbagai artikel atau jurnal internasional di internet, sehingga secara bertahap pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berkarakter HOTS lebih optimal. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan serta dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian di SMA Negeri 1 Surakarta khususnya pada ranah kognitif sudah berorientasi HOTS dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan instrumen penilaian berupa soal-soal yang 67
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dibuat oleh guru sudah berkarakter HOTS, meskipun dalam pelaksanannya masih belum maksimal dan masih ditemui beberapa kendala, baik faktor guru, siswa maupun faktor lainnya. Adapun strategi dan kendala tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: 1. Strategi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi Higher Order Thinking Skilss (HOTS) pada mata pelajaran PPKn yaitu: a. Memperhatikan karakteristik siswa seperti penguasaan materi siswa serta tingkat berpikir/penalaran siswa pada saat pembelajaran. b. Menganalisis KD dan materi terkait yang akan dibuat menjadi soal. c. Membuat kisi-kisi soal, yang terdiri dari KD, materi, indikator soal, dan level kognitif untuk memudahkan pembuatan soal. d. Mencari stimulus yang kontekstual dan berkaitan dengan materi pelajaran e. Menyusun soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. f. Menelaah soal berdasarkan kaidah penulisan soal dan kriteria soal HOTS 2. Kendala yang dialami guru dalam mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS pada mata pelajaran PPKn sebagai berikut: a. Kesulitan guru dalam menyusun soal yang sesuai dengan pedoman pembuatan soal dan berkarakter HOTS, terutama pada soal pilihan ganda baik pada aspek konstruksi, materi, dan bahasa. b. Karakteristik siswa yang masih kurang dalam literasi dan penguasaan materi. c. Kurangnya ketersediaan narasumber yang ahli dalam bidangnya. d. Kurangnya literasi dan pustaka buku terjemahan tentang pembelajaran dan penilaian berkarakter HOTS. SARAN 68
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut : 1. Bagi Peserta Didik a. Siswa perlu meningkatkan literasi dan penguasaan materi sehingga dapat mengikuti pembelajaran dan penilaian dengan baik. b. Siswa perlu membiasakan diri untuk berpikir kritis baik di dalam maupun di luar pembelajaran seperti ketika berdiskusi dengan teman. 2. Bagi Guru a. Guru perlu meningkatkan literasi dan latihan dalam menyusun instrumen penilaian pengetahuan berorientasi HOTS. b. Guru membiasakan pembelajaran kepada siswa untuk dibawa ke arah berpikir kritis dan tinggi. 3. Bagi Sekolah Sekolah mengadakan pelatihan atau workshop secara berkala dan rutin mengenai pembelajaran berbasis HOTS dan soal-soal penilaian berkarakter HOTS sehingga pelaksanaannya dapat lebih ke maksimal. DAFTAR PUSTAKA Arifin, Z. (2012). Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2007. Research Methods in Education (6th ed.). London, New York: Routllege Falmer Hosnan, M. (2014). Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Bogor : Ghalia Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Jakarta : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kunandar. (2014). Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada Mukhtarodin. (2017). Guru dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta : Parama Publishing Mardapi, D. 2012. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Nuha Medika Mulyasa, E. (2012). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 69
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Nugroho, R.A. (2018). HOTS (Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi : Konsep, : PT. Gramedia Pembelajaran, Penilaian, dan Soal-Soal). Jakarta Widiasarana Indonesia Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Retnawati, H., Djidu, H., Kartianom, Apino, E., Anazifa, R.D. (2018). Teachers' Knowledge About Higher-Order Thinking Skills and Its Learning Strategy. Problems Of Education In The 21st Century. 76 (2) : 215-230 Saputra, H. (2016). Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global : Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thinking Skills). Bandung : CV. SMILE's Indonesia Institute 70
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMBENTUKAN IDENTITAS REMAJA DI ERA GLOBALISASI MELALUI NILAI-NILAI MANUSKRIP JAWA Anis Nurohmah Post Graduate Student of History Education Department Sebelas Maret University, Surakarta thedarmawans@student.uns.ac.id Hermanu Joebagio Professor of History Education Department, Sebelas Maret University, Surakarta Sariyatun Professor of History Education Department, Sebelas Maret University, Surakarta sariyatun@staff.uns.ac.id Abstract The main problem of adolescents in the globalization era is human character crisis, it leads to identity diffusion. The adolescents reflected behaviours can refer to destructive actions. The research attempts to reconstruct the concept of the Pakubuwana IV about human identity. It used contect analysis approach to explain the concept of self-disclosure for adolescents in Serat Wulang Sunu. The results of this study provided three dimensions of achievement identity; religious identity (faith, tafaqquh fiddin, birrul walidain), personal identity (honest, sincere, patient), social identity (altruistic, tolerance, egalitarian). Achievement identity becomes important for adolescents to determine characteristics and self-esteem in the globalization era. Keywords : achievement identity, adolescent, serat wulang sunu Abstrak Masalah utama remaja di era globalisasi yakni adanya krisis karakter yang mengarah pada difusi identitas. Remaja menunjukkan perilaku yang dapat memicu pada ini mencoba merekonstruksi konsep Pakubuwana IV tentang identitas manusia, dengan menggunakan pendekatan analisis konten untuk menjelaskan konsep keterbukaan diri pada remaja di Serat Wulang Sunu. Hasil dari penelitian ini memberikan tiga dimensi pencapaian identitas ; identitas agama (iman, mempelajari ilmu agama, berbakti kepada orang tua), identitas pribadi (jujur, ikhlas, sabar), identitas sosial (altruistik, toleransi, egaliter). Pencapaian identitas menjadi penting bagi remaja untuk menentukan karakteristik dan harga diri di era globalisasi. tindakan destruktif. Penelitian Kata kunci : pencapaian identitas, remaja, serat wulang sunu 71
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 A. PENDAHULUAN Globalisasi akan selalu berkaitan dengan proses penyebaran pemikiran, kebudayaan, teknologi, barang, jasa bahkan penyebaran manusia antarnegara (Hermans & Kempen, 1998; Tomlison, 1999; Manners, 2000; Jensen, 2011). Adanya kemudahan mengakses jaringan internet seseorang dapat dengan mudah memperoleh berita, gaya hidup, dan perkembangan iptek hanya melalui media sosial. Secara tidak sadar, masyarakat dibentuk menjadi satu kesatuan budaya yakni budaya popular. Target dari budaya popular adalah para remaja yang dikenal sebagai generasi milenial. Para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri akan lebih mudah dihipnotis agar mengikuti tren yang sedang berkembang di media sosial. Role model para remaja saat ini bukan lagi budaya lokal yang melekat sebagai identitas akan tetapi hal-hal yang sedang booming di dunia maya (Bannan- Ritland, 2003). Setiap negara memiliki peranan dalam mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari globalisasi yang berkembang dengan pesat, tidak hanya sebatas pada masalah ekonomi ataupun politik namun hal yang paling krusial yakni perubahan sosial budaya di masing-masing negara akibat tidak adanya sekat antar wilayah. Kecepatan informasi di era globalisasi menjadi sarana paling utama dalam menyebarkan kebiasaan-kebiasaan ataupun sesuatu yang baru dari suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi akan menghadirkan dampak yang kurang baik dalam pembentukan identitas dan jati diri seseorang (Hermans & Dimaggio, 2007; Babran, 2008; Jensen & Arnett, 2012). Pembentukan identitas dan jati diri para remaja pada era globalisasi seakan-akan ditentukan oleh perkembangan media yang mampu menyebarkan budaya maupun ide dari luar negeri. Budaya dan ide melalui musik, film, serta internet menjadi sangat mudah tersebar secara luas dalam waktu sekejap. Ketiga hal tersebut menjadi semacam primadona bagi kalangan remaja (Dansen, 2000; Schlegel, 2000; Jensen, Arnett, & McKenzie, 2011). Perkembangan media menjadikan masyarakat mengetahui bermacam- macam budaya yang ada di luar wilayahnya. Hal ini dapat menjadi bomerang jika para remaja tidak memiliki karakter serta pencapaian identitas akan dirinya sebagai bagian dari sebuah masyarakat lokal. Identitas menjadi penting di era globalisasi, sebab dengan tidak adanya sekat antar negara kemungkinan terjadinya akulturasi, saling mempengaruhi, bahkan saling meniru antara satu budaya dengan budaya lain akan semakin besar peluangnya. Peñaloza & Gilly (1999) menyatakan bahwa budaya menjadi penting dalam pembentukan identitas seseorang sebagai referensi pertama dalam berpikir dan berperilaku. Budaya akan tetap bertahan jika para agen sosial yakni masyarakat tetap memegang teguh pada ajaran-ajaran budaya yang berlaku di wilayahnya. Menurut Mooij & Hofstede (2011) bahwa kebudayaan lokal dan memori kolektif yang dibangun masyarakat mampu menjadi identitas dalam menangkal sisi negatif dari globalisasi. Dengan membangun budaya lokal yang dimiliki, para remaja 72
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mampu mencapai identitas diri tanpa harus mengikuti budaya-budaya dari luar wilayah tempat ia tinggal. Identitas kolektif yang dibangun masyarakat dimaknai sebagai tuntunan dalam berpikir, berperilaku, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di wilayah mereka. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebudayaan inilah yang mampu memperkuat identitas masyarakat terutama bagi para remaja (Nakata & K.Sivakumar, 2001; Phinney & Ong, 2007; Westjohn, Singh, & Magnusson, 2012). Hal yang berbeda tentu saja terjadi ketika di era globalisasi, identitas diri malah semakin lemah akibat ketidakpedulian remaja terhadap kebudayaan yang telah melekat sejak lahir. Mayoritas para remaja menganggap bahwa kebudayaan yang bisa mengakomodir kepentingan mereka adalah budaya yang sedang viral. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal dijembatani oleh masa remaja, pada tahap ini manusia akan mengalami masa-masa pencarian jati diri tentang siapa, apa, dan bagaimana profil dirinya. Perubahan fisik, psikis, anatomik dan kehidupan sosial menjadi hal yang selalu dipertanyakan remaja. Erikson (1968: 96) mengemukakan terdapat masa-masa perjuangan yang dikenal sebagai krisis identitas dalam siklus hidup manusia. Hal ini menjadi titik balik hidup seseorang yang dapat memperkuat atau memperlemah identitasnya (Kempen, 1998). Teori pasca-aliran Freud milik Erikson memberikan kontribusi pada analisis perkembangan anak-anak menuju remaja, dewasa dan usia lanjut melalui pengaruh sosial dan sejarah dari seseorang. Erikson menganggap bahwa identitas seseorang dapat diketahui berdasarkan latar belakang kehidupan masa kecil, latar belakang kehidupan sosial, dan latar belakang kehidupan budaya (Feist, Feist, & Robert, 2017: 232-233). Dalam teori psikososial yang dikemukakan Erikson terdapat tahapan tentang usaha para remaja menemukan identitas diri yang berusaha menemukan siapakah mereka sebenarnya, apa saja yang ada dalam kehidupan mereka, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Remaja pada tahap ini berusaha mengeksplorasi dan mencari identitas budayanya dengan cara bereksperimen atau berganti-ganti peran yang berbeda. Maka tidak jarang pada masa transisi, para remaja sering berganti-ganti memaknai dirinya dengan cara melakukan 'copy' dari budaya luar ataupun dari sosok yang ia kagumi. Akibatnya profil remaja tidak mencerminkan dirinya sendiri akan tetapi hanya jiplakan dari role model yang ia ikuti. Remaja-remaja yang tidak mampu menyelesaikan krisis identitas akan mengalami kebimbangan akan identitasnya atau dalam istilah Erikson disebut identity confusion. Kebimbangan identitas para remaja akan mengakibatkan penarikan diri dari masyarakat, pengisolasian diri dari teman sebaya dan keluarga atau pilihan lain yakni meleburkan diri dengan teman sebaya, dan efek paling buruk yakni kehilangan identitas dirinya. Krisis identitas para remaja merupakan suatu proses panjang dan bertahap, yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses tersebut yang bersifat kompleks dan sulit dipahami karena setiap individu mengalami perkembangan identitas yang berbeda meskipun terlahir kembar (Baumeister, 1991; Marcia, 1991; Santrock, 2003; 73
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kroger, 2007). Terkait perkembangan identitas yang berbeda pada setiap remaja, James Marcia (1966) mengklasifikasikan status-status yang berkaitan dengan krisis identitas. Keempat klasifikasi tersebut yakni : difusi identitas (identity diffusion), pembukaan identitas (identity moratorium), dan pencapaian dalam identitas (identity achievement). identitas (identity foreclosure), moratorium Marcia menggunakan teori Erikson dalam penelitiannya, sehingga terdapat kesamaan pada status terbawah dalam krisis identitas yakni pada tahap kebimbangan identitas, yang pada akhirnya menurut Marcia, remaja akan mengalami difusi identitas. Difusi identitas terjadi akibat remaja tidak mampu mengambil keputusan terkait agama, ideologi, minat maupun pekerjaan. Status paling tinggi dalam tahapan perkembangan remaja diperoleh melalui identity achievement, pada tahap ini remaja telah melewati krisis dan membuat komitmen terhadap jati diri dan kehidupan selanjutnya. Pencapaian dalam identitas (identity achievement) didukung peran keluarga terkait pola pengasuhan yang diberikan, kondisi masyarakat tempat remaja tinggal, kehidupan sosial dan budaya yang secara turun temurun diwariskan melalui nilai-nilai. Erikson (1968) menyadari adanya peran budaya dalam perkembangan identitas haruslah mampu mempertahankan identitas kebudayaan ketika bergabung dengan kebudayaan yang lebih dominan, yang pada akhirnya berujung pada status identitas yang inklusif. Berdasarkan teori Erikson tersebut, para remaja hendaknya tetap menjunjung tinggi kebudayaan di wilayah tempat tinggal sebagai bagian integral dari identitas. Peniruan terhadap kebudayaan lain akan berakibat pada kebingungan identitas, apalagi bila berkaca pada konteks globalisasi dengan berbagai macam kebudayaan yang melintas tanpa batas. seseorang. Kelompok-kelompok minoritas Remaja-remaja di Indonesia melakukan peniruan terhadap budaya-budaya luar yang seringkali bertentangan dengan kearifan lokal Indonesia. Kebudayaan popular yang berkembang memang tidak dapat dihentikan atau bahkan dilarang pada era globalisasi. Pendidikan melalui pendekatan sosial budaya diharapkan mampu meng-counter dampak negatif globalisasi sekaligus memberikan kontribusi pada pembentukan jati diri remaja tanpa meninggalkan kebudayaan serta kearifan lokal di setiap wilayah Indonesia. Masyarakat secara umum mulai mengalami amnesia kebudayaan, hal inilah yang menjadi salah satu gejala krisis budaya. Dalam era globalisasi muncul simbol- simbol baru yang menggantikan fungsi kebudayaan dan kearifan lokal sebagai simbol-simbol lama. Akibatnya dari amnesia kebudayaan yakni kekacauan makna dalam ingatan koletif masyarakat (Hoed, 2016: 60-62). Amnesia kebudayaan jika berlanjut akan berakibat pada hilangnya identitas masyarakat, padahal kebudayaan memberikan mengajarkan setiap individu agar mampu menjadi manusia yang utuh dalam kehidupan keluarga, kelompok dan masyarakat (Liliweri, 2014: 26). Salah satu rujukan yang mampu memberikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal dalam upaya pembentukan identitas remaja guna mencapai tahap manusia yang utuh yakni Serat Wulang Sunu karya Pakubuwana IV. Pada masa 74
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pakubuwana IV manuskrip Wulang Sunu digunakan sebagai bahan pengajaran (piwulang) bagi remaja di lingkungan Keraton Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai Serat Wulang Sunu sebagai alternatif upaya perbaikan moralitas, terutama berkaitan dengan spiritualitas, pencapaian jati diri (identity achievement), kecakapan dalam interaksi sosial, dan upaya menciptakan perdamaian dunia sebagai penangkal dampak buruk era globalisasi. B. METODE Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konten analisis untuk menguraikan kandungan nilai-nilai Serat Wulang Sunu. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dengan sumber primer yakni Serat Wulang Sunu yang selanjutnya disingkat SWS dengan nomor kode 396 ha.SMP SP #386 dengan judul Sêrat Wulang Sunu sarta Wulang Putri punapa dene Suluk Warna- warni (Sana Pustaka, Surakarta) yang telah dialih aksara dan alih bahasa oleh Nur Sunarso (1990), sedangkan sumber sekunder menggunakan artikel-artikel ilmiah dan buku referensi yang sesuai dengan kajian. C. PEMBAHASAN Adiluhung Serat Wulang Sunu Manuskrip Jawa memiliki kelebihan dibanding manuskrip lain terutama manuskrip Barat. Manuskrip Jawa mampu melihat dimensi masa depan dengan nilai-nilai nubuat yang terkandung di setiap pupuh (Nancy dalam Margana, 2004: 14). Braginsky dalam Tjandrasasmita (2009: 183) menyatakan bahwa naskah- naskah yang ditulis dengan menggunakan tangan atau lebih dikenal sebagai manuskrip (ms, mss) atau (hs, hss) yang berasal dari periode klasik, terbagi menjadi tiga periode diantaranya ; (1) periode kesusastraan Melayu kuno yakni masa-masa indianisasi kerajaan-kerajaan di Sumatra dan Semenanjung Malaya ; (2) periode kesusastraan awal masuknya Islam antara pertengahan abad XIV hingga awal abad XVI ; (3) periode kesusastraan klasik mulai pertengan abad XVI hingga pertengahan awal abad XIX. Setelah terbentuknya pax Naderlandica pada akhir abad XVIII, kesusastraan Jawa mengalami renaisans. Para pujangga keraton baru Surakarta menggubah karya-karya klasik dari bahasa Kawi Jawa kuno ke bahasa Jawa Baru (Florida, 2003: 29), misalnya kitab Nitti Sruti yang digubah oleh Pangeran Karanggayam dari Keraton Pajang (Poerbatjaraka, 1967) dan kakawin Arjuna Wiwaha yang digubah oleh Pakubuwana III pada awal abad XIX (Purwadi, 2015: 15). Penulisan manuskrip Jawa yang berkembang di Keraton Surakarta semakin masif saat pemerintahan Pakubuwana IV. Selain sebagai seorang raja, Pakubuwana IV juga terkenal sebagai pujangga. Menggunakan istilah Drewes dalam masa-masa renaissance of Modern Javanese Letter, Pakubuwana IV mampu memperdalam dan mengekspresikan pemikirannya dengan merespon realita kehidupan dengan menuliskannya dalam serat-serat piwulang. Karya Pakubuwana IV banyak merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam, sehingga dalam setiap tulisan 75
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pakubuwana IV selalu mengutip isi al-Qur'an ataupun al-Hadits Rasulullah Muhammad Saw. Perbedaan isi serat yang ditulis Pakubuwana IV dengan pujangga lainnya yakni lebih menekankan ajaran moral dan budi pekerti sebagai upaya memperbaiki akhlak para keturunan kerajaan, abdi dalem bahkan sampai kawula kerajaan (Muslich, 2006: 169-179). Karya-karya yang telah ditulis Paku Buwana IV meliputi Serat Wulang Reh, Serat Wulang Sunu, Serat Wulang Dalem, Serat Bratasunu, Serat Wulang Putri, Serat Wulang Tatakrama, Serat Panji Raras, Serat Panji Dhadap, dan Serat Panji Blitar (Darusuprapta, 1992: 25-27 ; Muslich, 2006: 170-177 ; Rochkyatmo, 2010: 10-11). Serat Wulang Sunu menjadi salah satu sastra yang ditulis Pakubuwana IV untuk memberikan piwulang kepada putra dan putri kerajaan terkait ajaran budi pekerti. Pigeaud dalam Kamidjan (2015: 219) mengemukakan bahwa sastra Jawa secara umum dibedakan menjadi empat tema, diantaranya (1) agama dan kesusilaan, (2) sejarah dan mitologi, (2) susastra, dan (4) bunga rampai. Sastra yang tertulis dalam naskah-naskah klasik memiliki informasi beragam yang dapat digunakan sebagai pegangan hidup bermasyarakat. Secara umum naskah klasik menurut Tjandrasasmita (2009: 184) mengandung informasi yang melimpah, tidak terbatas pada kesusastraan akan tetapi dalam bidang lain seperti agama, sejarah, hukum, adat, obat-obatan, teknik dan layak digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Sastra dalam pandangan hidup masyarakat Jawa menjadi sesuatu yang penting sebab sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, mengarahkan, memberi petunjuk, dan instruksi yang baik (Endraswara, 2016: 46). Menurut (Joebagio, 2017: 83) sastra Jawa berfungsi sebagai recollection (eling lan waspada) dan reawakening (kebangkitan). Recollection dalam sastra bertujuan agar karya- karya tersebut mampu menjadi media pengingat dan pemulih spiritual masyarakat Jawa. Reawakening bertujuan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kehidupan sesuai dengan alam pikiran masyarakat Jawa. Serat Wulang Sunu memiliki pesan budi pekerti bagi para remaja tidak hanya pada masa pemerintahan Pakubuwana IV, namun seperti yang dikemukakan Florida bahwa manuskrip Jawa mampu memberikan pengajaran sampai masa yang akan datang. Karya sastra Jawa pada era modernitas disebut-sebut Florida (2003: 34-35) sebagai "kultus adiluhung" yang mencapai kesempurnaan kesusastraan pada abad XIX dan tidak akan terulang lagi. Selain berlandaskan konsep budaya Jawa "adiluhung" (great culture) Sri Widati (2011: 322) menambahkan bahwa sastra Jawa juga menunjukkan sifat lentur saat berhadapan dengan informasi-informasi baru. SWS menjadi salah satu piwulang yang isi ajarannya dapat diterapkan pada 76
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 era globalisasi yang cenderung disruptif. Era-era disrupsi tidak dapat kita hindari, kondisi tersebut menjadi imbas dari kemorosotan agama dan moral, meningkatkan individualisme serta hilangnya jati diri pemuda akibat masuknya unsur-unsur budaya dari negara lain (Fukuyama, 2014: 104-122). Serat Wulang Sunu sebagai sastra didaktis merupakan bagian dari dokumen sosiobudaya masyarakat yang memiliki manfaat sebagai sarana pendidikan terutama dalam hal moral dan budi pekerti yang mengatur kehidupan tingkah laku masyarakat dalam menjalani hidup (Kamidjan, 2015: 219-221). Budaya yang berkembang di suatu masyarakat mampu mempengaruhi individu-individu yang tinggal di wilayah tersebut. Menurut Geertz (1992: 55-67) kebudayaan merupakan seperangkat alat yang bersifat simbolis dengan tujuan mengatur tingkah laku masyarakat. Dalam konteks sematik, signifikansi simbol terletak pada hubungan simbol dengan lahiriah manusia (human organism) yang secara tidak langsung membentuk tingkah laku (behaviour). Konteks ekstrasomatik terletak pada simbol- simbol yang lain, seperti informasi dan nasehat-nasehat tentang tanggung jawab, keteladanan, kesabaran, dll. Dampaknya, hasil kebudayaan akan selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang menjadi identitas mampu melandasi setiap gerak dan aktivitas individu. Amin Abdullah (1996: 26) memberikan contoh tata nilai yang mampu dijadikan rujukan pola pikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya literatur, pola pendidikan, wejangan-wejangan, idiom-idiom, kitab suci, buku-buku keagamaan, wasiat leluhur dan lain sebagainya. Rochkyatmo (2010: 24) mendukung pelestarian nilai-nilai budaya (Jawa) yang terkandung dalam karya sastra sebagai panduan menjalani hidup di masa kini dan mendatang. Nilai-nilai karya sastra tersebut senantiasa mendahulukan keseimbangan lahir dan batin individu. Karya sastra sebagai bagian dari kearifan lokal mampu membangun nilai-nilai budaya daerah, menurut Sariyatun (2013: 231- 232) kearifan lokal mampu menjaga dan menciptakan relasi sosial yang harmonis, sebagai identitas bangsa dan penangkal budaya lain yang tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia. Adiluhung SWS mampu menjadi alternatif pendidikan moral dan budi pekerti bagi para remaja sebagai upaya antisipasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal Indonesia. Hal ini menjadi penting karena remaja tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial budaya yang selalu mengajarkan falsafah hidup. Berpijak pada teori perkembangan remaja dari Erikson dan James Marcia, maka sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas remaja. Pendidikan Moral Serat Wulang Sunu Sebagai Upaya Membangun Pencapaian Identitas Remaja di Era Globalisasi Serat Wulang Sunu memiliki pedoman bagi para remaja terhadap dharmaning gesang (tugas kehidupan di dunia), kesadaran melaksanakan kehidupan dengan baik sesuai tuntunan agama (Muslich, 2006: 173). Selain menjadi tuntunan dalam berperilaku, moralitas dalam SWS mampu menjadi 77
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 alternatif pendidikan budi pekerti bagi remaja. Moral menjadi penting dalam menghadapi era globalisasi agar nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan kesadaran dan pemahaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Kamidjan (2015: 220) berdasarkan nilainya, moral dapat dibedakan menjadi dua, yakni moral agama dan moral sosial. Moral agama berkitan dengan keyakinan setiap individu terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kewajiban dan larangan yang diperintahkan oleh-Nya. Sedangkan moral sosial berkaitan dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan serta bantuan orang lain. Serat Wulang Sunu memiliki 5 pupuh tembang macapat yang setiap pupuh memiliki pengajarannya masing-masing. Varian serat yang dugunakan berasal dari Sasana Pustaka Keraton Surakarta yang telah dialih aksara dan alih bahasa oleh Nur Sunarso (1990) memiliki beberapa pengajaran yang digunakan untuk membentuk kepribadian remaja terutama dalam upaya pencapaian identitas. Identitas menjadi penting bagi remaja sebagai bagian dari proses terbentuknya jati diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa era globalisasi telah membuat batas-batas identitas antar negara menjadi kabur. Kecepatan informasi melalui media sosial telah membuat budaya- budaya dari luar masuk dan berkembang di Indonesia, akibatnya para remaja cenderung mengikuti budaya yang sedang popular dibandingkan budaya yang berada di lingkungan tempat tinggal. Terdapat tiga dimensi pencapaian identitas dalam SWS yang dapat ditransformasikan dalam pendidikan moral maupun budi pekerti bagi remaja. Seorang remaja akan memiliki kepribadian yang ideal apabila memiliki identitas agama, identitas kepribadian, dan identitas sosial. Gambar 1. Tiga Identitas yang ideal bagi remaja berdasarkan Serat Wulang Sunu Identitas agama menjadi penting bagi remaja sebagai dasar dalam melakukan setiap perbuatan terutama yang bernilai kebaikan. Menurut Nurcholis 78
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Madjid (2013: 189) agama menjadi suatu cara setiap individu untuk menemukan makna hidup dan dunia yang menjadi bagian dari lingkungan hidupnya. Era modernitas telah merubah struktur masyarakat secara cepat termasuk para pemeluk agama, masalah-masalah yang ditimbulkan tidak lain akibat dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem nilai berganti dengan cepat yang berimbas pada cara hidup, akibatnya terjadi kejutan yang berimbas terhadap semakin menjauhnya individu dari kepastian moral dan adat istiadat. Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV, identitas agama menjadi penting bagi masyarakat. Muslich (2006: 59) mengemukakan bahwa Dimensi keimanan seseorang dapat tercermin dalam setiap tingkah laku yang ia lakukan, peneliti mengidentifikasi setidaknya tiga moral dalam Serat Wulang Sunu yang tercermin dalam setiap pupuh dhandanggula : 1) Wulang Sunu kinarya kang 1) Wulang Sunu sebagai lagu digubah untuk menjadi pedoman mengabdi kepada orang tua. Turutilah nasihat ini, sebab barang siapa tidak mau menurut, pastilah terlantar hidupnya dan menemukan kesengsaraan dunia akhirat. Di akhir hayatnya akan masuk neraka. gendhing kang pinurwantataning ngawula suwita wong tuwame poma pada mituhu ing pitutur kang muni tulis sapa kang tan nuruta saujaring tutur tang wurung kasarung-surang donya ngakir tan wurung mangih bilai tembe mati neng nraka 2) Jika kamu bersedia melaksanakan ajaran ini, dirimu akan menjadi orang yang utama. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu yang telah menuntunmu mengenal perbuatan baik dan buruk telah mengasuhmu serta yang dengan penuh keprihatinan. 2) Mapan sira mangke anglampahi ing pitutur kang muni ing layang pasthi becik satemahe bekti ing rama ibu duk purwane sira udani karya becik lan ala saking rama ibu duk sira maksih jejabang ibunira laha prihatin rumeksa maring sira Melalui pupuh Dhandanggula bait 1 dan 2, Pakubuwana IV ingin menunjukkan bahwa keutamaan seorang individu dapat dilihat dari perilakunya terhadap kedua orang tua. Apabila remaja mampu memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, senantiasa mematuhi ajaran-ajaran dari orang tua terutama mengenai kebaikan dalam menjalani kehidupan. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain tidak sebatas pada menghormati kedua orang tua, jauh lebih penting yakni meniatkan segala perbuatan karena Tuhan Yang Maha Esa. Mulder (1996: 29) mengungkapkan bahwa orang tua berhak atas penghormatan tertinggi dari anak-anaknya. Penghormatan dan kebaktian kepada orang tua menjadi bagian dari agama lebih tepatnya berbakti kepada orang tua 79
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 merupakan separuh agama. Melalui kedua orang tualah, ajaran agama untuk pertama kali dikenalkan kepada anak. Dalam ajaran agama Islam, Pakubuwana IV mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan al Qur'an Surat Luqman ayat 14, yakni : Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya ; ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku kamu kembali. Pupuh Dhandanggula bait 8 menjelaskan berbaktinya seorang anak kepada orang tua akan selalu beriringan dengan keimanan yang ia miliki. Keimanan menjadi dasar bagi individu hidup tidak hanya pada ucapan akan tetapi mampu terinternalisasi dalam setiap perbuatan, baik antara individu dengan Tuhan, individu dengan individu, serta individu dengan alam semesta. Para remaja sebagai individu yang beragama, diingatkan agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud keimanan. 8) Yen wong anom ingkang anastiti tan mangkana ing pamanggihira den wulang ibu ramane asila aneng ngayun wong tuwane kinarya Gusti lunga teka anembah iku budi kang luhung sarta bekti ing Hyang Suksma iya iku kang karya pati lan urip miwah sandhang lan papan 8) Bagi anak muda yang waspada, apabila dinasihati selalu patuh. Ia selalu berbakti dan menghormati ibu bapak. Tak lupa pula berbakti kepada Tuhan yang telah memberi hidup, makan serta pakaian. 8) Bagi anak muda yang waspada, apabila dinasihati selalu patuh. Ia selalu berbakti dan menghormati ibu bapak. Tak lupa pula berbakti kepada Tuhan yang telah memberi hidup, makan serta pakaian. senantiasa menjalankan ajaran agama baik secara tingkah laku serta meningkatkan kapasitas keilmuan dengan belajar dengan orang yang ahli (pupuh III, Sinom, bait 1), remaja akan mampu menjadi individu yang ideal jika ia senantiasa dan gemar menimba ilmu (tafakuh). Pakubuwana IV memberikan piwulang bahwa untuk 1) Wonten malih kang winarna Pratikele nambut krami Kathahe telung prakara maca, macul, lawan ngaji yogya dipunatepi punika karya kang luhur pan karya kalairan kalebet karya utami purabara punika kangge sadaya 1) Nasihatku lagi, ada tiga perbuatan yang perlu dipatuhi yaitu maca 'membaca', macul 'mencangkul', ngaji 'mengaji'. Bagi kehidupan lahiriah ketigaya merupakan perbuatan yang utama. Lebih uatam lagi bila semua dikerjakan. 80
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dalam al Qur'an Surat Ali Imran ayat 18 telah dijelaskan bahwa mempelajari ilmu agama menjadi penting bagi setiap individu sebagai bekal dalam melakukan aktivitas keagamaan (ibadah), individu yang memiliki kapasitas keilmuan akan diangkat derajatnya oleh Tuhan sebab ia telah mengikuti sifat Tuhan Maha Keilmuan dan Memiliki Ilmu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Identitas keagamaan (religious identity) yang dimiliki remaja akan membuatnya menjadi individu yang senantiasa beriman kepada Tuhan dengan tingkah laku yang sesuai ajaran agama. Selain itu, para remaja berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) sebab ridha Tuhan berada di ridha kedua orang tua. Melalui perantara orang tualah para anak lahir kedua maka sudah semestinyalah para remaja berkewajiban mematuhi perintah-perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Ibadah akan semakin ideal jika diimbangi dengan pengetahuan agama yang dipelajari dari para ulama yang kompeten. Selain dimensi keagamaan, pencapaian identitas remaja juga diimbangi dengan pencapaian identitas kepribadian. Serat Wulang Sunu memberikan pedoman bahwa seorang remaja harus memiliki sifat jujur, ikhlas dan sabar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk individu, remaja idealnya mampu meningkatkan kapasitas diri. Pakubuwana IV melihat perubahan pada era abad XIX dengan tumbuhnya perekonomian liberal berimbas pada kehidupan sosial budaya masyarakat Surakarta. Perubahan struktur ekonomi abad XIX menjadikan mata pencaharian masyarakat mayoritas pada sektor informal, seperti perdagangan. Paku Buwana memberikan piwulang jika hendak menjadi pedagang, maka lakukanlah transaksi perdagangan secara jujur. Selain berdagang, pekerjaan sebagai petani pun harus dilakukan secara ikhlas serta senantiasa mengharapkan ridha Tuhan. Melalui pupuh III, Sinom, Paku Buwana IV berusaha memberikan piwulang kepada remaja bahwa jika sudah memiliki kegiatan ataupun pekerjaan harus senantiasa dilakukan dengan kejujuran, keikhlasan hati, serta kesabaran setiap waktu yang terdapat dalam pupuh III, Sinom, bait 11-15. 11) Nanging poma wekasingwang yen tulus genira tani aja mikir kasugihan iku poma wekas mami panedhira batin apan ta karyanen sangu ngibadah mring Pangeran iku wong tani utami 11) Pesanku, ikhlaslah dalam bertani, jangan memikirkan kekayaan. Selain itu berdoalah dalam hati sebagai bekal beribadah kepada Tuhan. Itulah petani yang terpuji, dan jangan meninggalkan zakat fitrah. penting yang 81
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lawan aja atinggal jakat lan pitrah 12) Poma iku antepana anak buyut putu mami panggawe telung prakara maca, macul, lawan ngaji liyane iku kaki apan ta wajib sinukur kaya panggawe dagang sumawana karya blantik pan amengku kinayat ing kidib lawan 12) Tetapkanlah dalam hati anak cucuku, tiga perkara tadi yaitu membaca, mencangkul, dan mengaji. Selain itu ada perbuatan yang perlu dikesampingkan yaitu berdagang dan blantik (berdagang hewan). mengandung Keduanya kebohongan. 13) Dene karya dagang ika sumawa karya blantik nganggo gawe palacidra marang sasaming jalmi dagangan aji sadwit awade pangaji sewu amrih pajenga kathah lah iku cegahen kaki datan barkat agoroh samaning jalma 14) Dene ta karya kamasan tan ana jalma binatin nanging ta bedhanganira wau ta ingkang binatin liyane iku kaki sadaya punika pandung langkung wasising jalma yen ngarah darbeking jalmi yen kemasan mandung tan mawi gangsiran 13) Berjualan dan berdagang hewan selalu berusaha menipu sesama orang. Barng seharga satu rupiah dikatakn seharga seribu rupiah, agar dapat untung banyak. Jauhkanlah itu anakku, sebab bagi orang yang tidak suka menipu akan mendatangkan kesejahteraan. 14) Orang yang bekerja sebagai kemasan 'pembuat emas' tidak ada orang yang mencibirnya. Akan itulahyang tetapi kebiasaannya dibicarakan Ketiga pekerjaan tadi semuanya mencuri kepunyaan Kemasan orang. 'pembuat barang dari emas' juga mencuri dengan tanpa menggali rumah orang. orang. 15) Ewa samono ta uga yen sira temen ing batin tan ana ingkang cinacat kamasan dagang balantik dadi karya utami yen sira temen ig kalbu nanging mangke wus kaprah kamasan dagang balantik nganggo gawe tetega cidra ing jalma 15) Akan tetapi bila jujur hatimu tidak akan ada orang yang menyacat. Kemasan 'pembuat barang dari 'penjual', dan emas', dagang blantik 'pedagang hewan' dapat menjadi pekerjaan utama bila disertai kejujuran. Namun biasanya ketiganya selalu tega menipu orang. 82
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selain mengungkapkan sisi keagamaan dan kepribadian remaja, Pakubuwana IV memotret kehidupan sosial pemuda yang semakin jauh dari kearifan lokal. Para remaja bertindak dengan mengikuti gaya hidup yang berkembang abad XIX saat budaya Eropa masuk dan ada upaya kanonisasi di lingkungan masyarakat Jawa. Kondisi serupa juga terjadi saat ini, saat abad XXI masyarakat mengikuti tren yang disebarluaskan oleh teknologi dan informasi. Perubahan zaman seperti dua mata pisau, selain memiliki dampak positif namun terdapat dampak negatif terutama dalam perilaku dan moral masyarakat. Piwulang dalam Serat Wulang Sunu terkait perilaku remaja diharapkan mampu menumbuhkan identitas sosial yang berkaitan dengan sikap alturistik, egaliter dan tolerasi terdapat dalam pupuh I, Dhandanggula, bait 9-12. 9) Kang wus kaprah nomnoman 9) Umumnya pemuda sekarang selalu tercela, paling kuat, menunjukkan mengabdi seperti merasa dan angkuh, kekuasaannya, dan sebagainya. Anehnya bila disanjung akan semakin menjadi-jadi bahkan berani meremehkan orang lain. samangkin anggulang sumirang ngisisaken ing wisesa andadar polah dlurung mutingkerang mutingkring metengus polah tingkrak kantaranipun lampahe sami lelewa yen anjethit ngarekaken wong kadhah perbuatan malang polah polang ginunggung sariranira 10) Poma-poma aja na nglakoni ing sabaran polah ingkang salah tan wurung weleh polahe kasuluh solahipun tan kuwawa solah kang silip semune ingeseman ing sasaminipun mulane ta awakingwang poma-poma aja na polahkang silip samya brangta ing lampah 11) Lawan malih wekasingsung kaki kalamun sira adarbe karsa aja sira tinggal bote murwaten lan ragamu lamun derajatira alit aja ambeg kuwasa lamun sira luhur den prawira anggepira 10) Pesanku, berbuat kesalahan sebab nantinya akan diketahui jeleknya bahkan akan diperolok orang lain. Oleh karena itu berlakulah yang menyenangkan hati. janganlah 11) Demikian pula jika kamu memiliki kemauan atau cita-cita sesuaikan dengan kekuatanmu. Jangan merasa kuat bila tidak kuasa. Akan tetapi dirimu bila dirimu meraihnya berwataklah pemberani, sabar, dan kuasa 83
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dipunsabar jatmika alusing budi iku lampah utama disertai watak kehalusan budi. Itulah watak utama. 12) Pramilane nonoman puniki dentaberi jagong lan wong tuwa ingkang becik pituture pan sira temahipun apa batin kalawan lair laire tata krama batin bakti mring hu mulane ta wekasingwang sakathahe anak putu buyut mami den samya brangta lampah 12) Oleh sebab itu seringlah dan biasakanlah berwawancara dengan orang tua yang baik nasihatnya. memperoleh Kamu (berupa keuntungan kesusilaan) dan batin (berupa ketaatan kepada Tuhan) dari mereka. sebabnya Itulah hendaklah kamu berbuat yang menyenangkan hati. lahir akan Era disrupsi telah mengakibatkan perilaku remaja cenderung destruktif dan mengabaikan sisi kemanusiaan dalam setiap tindakan, hal ini dibarengi dengan tingkat individualisme yang tinggi. Pakubuwana IV mengharapkan para remaja mampu menyenangkan hati orang lain, dengan menekan egoisme dan individualisme. Alturisme diperkenalkan Comte (1850) bahwa manusia memiliki kewajiban untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang kehidupan, dengan adanya paham ini remaja diajarkan untuk tidak mementingkan diri demi membantu orang lain. Dalam alturisme diajarkan untuk saling mencintai, senantiasa membantu dan menghargai setiap individu. Jika para remaja telah memiliki rasa alturisme maka secara sadar akan melahirkan rasa empati. Menurut Durkheim (1990: 163) bahwa alturisme akan mendorong para remaja melakukan perbuatan positif. Perbuatan positif yang dilakukan para remaja akan membentuk jati diri yang ideal, dalam teori psikologi Marcia disebut pencapaian identitas (identity achievement). Remaja yang telah tertanam jiwa alturisme akan secara otomatis memiliki sifat egaliter dan senantiasa menjunjung tinggi toleransi. Ketiga hal tersebut menjadi penting sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat terutama dalam menghadapi era globalisasi. Jati diri menjadi penting bagi para remaja sebagai bagian dari identitas bangsa. Nilai-nilai dalam serat piwulang merupakan bagian dari budaya (Jawa) hingga kini masih sangat relevan meskipun kondisi jaman telah berubah. Karya sastra memiliki potensi yang kuat untuk terus memberikan pendidikan budu pekerti. Remaja yang mampu memahami, menghayati serta mengamalkan pesan yang tertuang dalam serat piwulang akan pribadi yang luhur dengan senantiasa mengamalkan kebaikan dan menjujung tinggi kearifan sebagai perwujudan manusia ideal (Rochkyatmo, 2010: 24). 84
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 D. PENUTUP Kesimpulan Melalui uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Serat Wulang Sunu merupakan serat piwulang yang ditujukan untuk anak, dalam hal ini untuk remaja awal hingga remaja akhir dengan rentan usia 13 hingga 21 tahun. Piwulang dalam serat hasil karya Pakubuwana IV memberikan pengajaran terkait pembentukan jati diri dan pedoman remaja dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi intisari Serat Wulang Sunu, diantaranya : (1) kepribadian agamis seorang remaja dibentuk pertama kali dari rumah dengan adanya peran kedua orang tua. Orang tua yang selalu mengajarkan kebaikan akan memberikan pengaruh positif bagi jati diri anak. Keutamaan perilaku orang tua akan dibalas penghormatan oleh anak dengan senantiasa berbakti dan mentaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. Keimanan yang diajarkan sejak dini akan membekas dalam pribadi remaja dan terinternalisasi dalam setiap tingkah laku ; (2) sebagai makhluk individu, remaja sudah selayaknya membangun kepribadian yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Serat Wulang Sunu, Pakubuwana IV menuntun agar para remaja senantiasa berlaku jujur baik dalam pikiran, perbuatan maupun perkataan. Kejujuran menjadi kunci agar remaja menjadi manusia yang utama, seperti yang dicontohkan Rasulullah melalui sifat shiddiq ; (3) manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari hubungan antar individu. Hal inilah yang menjadi perhatian Pakubuwana IV agar para remaja senantiasa melakukan perbuatan yang menyenangkan hati, apabila diimplementasikan dalam perbuatan maka sudah selayaknya remaja memiliki sifat alturisme yang dengan senang hati memberikan bantuan kepada orang lain. Ketiga idealisme yang diajarkan Pakubuwana IV dalam Serat Wulang Sunu sesuai dengan filosofi Jawa bahwa untuk mencapai hamemayu hayuning bawana haruslah diikuti dengan tiga komponen yang harus ada dalam diri setiap individu, yakni hamemayu hayuning pribadi, hamemayu hayuning kaluwarga, dan hamemayu hayuning sasama. Apabila setiap remaja mampu mengaplikasikan ketiga ajaran tersebut dalam kehidupannya, maka dapat dipastikan remaja tersebut mencapai kasampurnaning dumadi yang dalam bahasa psikologi mencapai tahapan pencapaian identitas (identity achievement). Daftar Pustaka 85
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Abdullah, A. (1996). Studi Agama Normativitas atau Historisasi? Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Babran, S. (2008). Media, Globalization of Culture, and Identity Crisis in Developing Countries. Intercultural Communication Studies, XVII(2), 212 221. Baumeister, R. F. (1991). Meaning Of Life (Psychology). New York: The Guilford Press. Dansen, P. R. (2000). Rapid social change and the turmoil of adolescence: A cross- cultural perspective. International Journal of Group Tensions, XXIX, 17- 49. Darusuprapta. (1980). Diktat Materi Kuliah Sastra Jawa Kuna. Yogyakarta: UGM. Durkheim, E. (1990). Pendidikan Moral ; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan (Terj.). (D. L. Ginting, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga. Endraswara, S. (2016). Antropologi Sastra Jawa Konsep, Kajian dan Aplikasi. Yogyakarta: Morfalingua. Erikson, E. (1968). Identity : Youth and Crisis (2nd ed.). New York: Norton. Feist, J., Feist, G. J., & Robert, T.-A. (2017). Theories Of Personality (terj.) (8th ed.). (R. H. Pertiwi, Trans.) Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Florida, N. K. (2003). Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang ; Sejarah Sebagai Nubuat Pada Masa Kolonial. Yogyakarta: Bentang Budaya. Fukuyama, F. (2014). The Great Distruption ; Human Nature and the Reconstitution of Social Order (Terj.). Yogyakarta: al Qalam. Geertz, C. (1992). Tafsir Kebudayaan ; The Interpretation of Cultures . (F. B. Hardiman, Trans.) Yogyakarta: Kanisius. Hermans, H. J., & Dimaggio, G. (2007). Self, Identity, and Globalization in Times of Uncertainty: A Dialogical Analysis. American Psychological Association, 11, 31- 61. Hermans, H. J., & Kempen, H. J. (1998). Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society. American Psychologist, 53, 1111-1120. 86
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Hoed, B. H. (2016). Amnesia Budaya Sebagai Gejala Krisis Dalam Kebudayaan Indonesia. In R. K. Sarumpaet, Krisis Budaya? Oasis Guru Bsar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (pp. 57-75). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jensen, L. A., & Arnett, J. J. (2012). Going Global: New Pathways for Adolescents and Emerging Adults in a Changing World. Journal of Social Issues, LXVIII(3), 473-492. Jensen, L. A., Arnett, J. J., & McKenzie, J. (2011). Globalization and Cultural Identity. In J. J. Lene Arnett Jensen, & S. S. al. (Ed.), Handbook of Identity Theory and Research (pp. 285-301). New York: Springer. Joebagio, H. (2017). Islam dan Kebangsaan di Keraton Surakarta. Sukoharjo: Diomedia. Kamidjan. (2015, Oktober). Naskah Serat Wulang Sunu Sebuah Sastra Didaktis : Kajian Filologi. Jurnal Pena Indonesia, I(2), 216-239. Kroger, J. (2007). Why Is Identity Achievement So Elusive? Identity: An International Journal of Theory and Research, VII(4), 331-348. Liliweri, A. (2014). Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung: Penerbit Nusa Media. Madjid, N. (2013). Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Edisi II). Jakarta: Penerbit Mizan. Manners, I. (2000). Europe and the world: The impact of globalization. (I. R. Stevens, Ed.) Contemporary Europe , 182-201. Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, III(5), 551-558. Marcia, J. E. (1991). Identity and intervention. Journal of Adolescence, XII(4), 401- 410. Margana, S. (2004). Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mooij, M. d., & Hofstede, G. (2011). Cross-Cultural Consumer Behavior: A Review of Research Findings. Journal of International Consumer Marketing , 181-192. 87
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Mulder, N. (1996). Pribadi dan Masyarakat Jawa (Cet.II). Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Muslich. (2006). Moral Islam Dalam Serat Piwulang Paku Buwana IV. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. Nakata, C., & K.Sivakumar. (2001). Instituting the marketing concept in a multinational setting: The role of national culture. Journal of the Academy of Marketing Science, XXIX(3), 255-275. Peñaloza, L., & Gilly, M. C. (1999). Marketer acculturation: The changer and the changed. Journal of Marketing, LXIII(3), 84-104. Phinney, J. S., & Ong, A. D. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity:Current status and future directions. Journal of Counseling Psychology, LIV(3), 271-281. Poerbatjaraka, R. N. (1952). Kapustakan Jawi. Djakarta: Djambatan. Purwadi. (2015). Perjanjian Giyanti ; Strategi Politik Teritorial Mewujudkan Perdamian di Kraton Mataram. Yogyakarta: Laras Media Utama. Rochkyatmo, A. (2010). Sastra Wulang, Sebuah Genre di dalam Sastra Jawa dan Karya Sastra Lain Sezaman. Jumantara, I(1), 6-26. Santrock, J. W. (2003). Adolescence (terj.) (6th ed.). (W. C. Kristiaji, Y. Sumiharti, Eds., S. B. Adelar, & S. Saragih, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga. Sariyatun. (2013, Juli). Pengembangan Model Pembelajaran Nilai-Nilai Budaya Di SMP Berbasis Tradisi Seni Batik Klasik Surakarta. Paramita, 2, 230-241. Schlegel, A. (2000). The global spread of adolescent culture. In L. J. Silbereisen, Negotiating adolescence in times of social change (pp. 71-88). New York: Cambridge. Sunarso, N. (1990). Serat Wulangsunu ; Suntingan Naskah dan Tinjauan Ajarannya (Skripsi). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tjandrasasmita, U. (2009). Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia . Tomlison, J. (1999). Globalization and Culture. Chicago: University of Chicago Press. 88
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Westjohn, S. A., Singh, N., & Magnusson, P. (2012). Responsiveness to global and local consumer culture positioning: A personality and collective identity perspective. Journal of International Marketing, XX(1), 58-73. Widati, S. (2011). Migrasi, Adaptasi, dan Motivasi Dalam Perkembangan Sastra Jawa Modern. In e. Sapardi Djoko Darmono, & e. Yoseph Yapi Taum (Ed.), Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia Dalam Jebakan Kapitalisme (pp. 321-340). Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. 89
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ZONA PENDIDIKAN NASIONALISME : LITERASI LAKSAMANA MALAHAYATI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH Desi Fitri Ayu Lestari1, Djono2, Musa Pelu3 1Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah UNS 2Dosen dan Peneliti Pascasarjana Pendidikan Sejarah UNS 3Dosen dan Peneliti Pascasarjana Pendidikan Sejarah UNS Email: ABSTRAK Sejauh mana kontribusi pendidikan pasca-kemerdekaan memposisikan nasionalisme hanya sebatas literasi Nilai nilai nasionalisme itu bisa di selami dari warisan sejarah ketokohan, salah satunya adalah Laksamana Malahayati. Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pahlawan Kemerdekaan bernama Keumalahayati ini merupakan seorang muslimah yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia berasal dari Kesultanan Aceh. Didalam refleksi historis literasi laksamana Malahayati terdapat warisan nilai nasionalisme yang bisa di wariskan ke generasi sekarang, melalui pembelajaran seajarah sehingga pendidikan nasionalisme secara tidak langsung tercapai tujuannya. Dalam konteks pembelajaran sejarah, nilai- nilai sikap kepemimpinan Laksamana Malahayati merupakan salah satu dari sekian sosok pemimpin perempuan Indonesia yang berasal dari Aceh, yang telah menunjukkan sikap kepemimpinanya dibidang Angkatan Laut. Pembahasan : 1) Zona Pendidikan Nasionalisme dan Pembelajaran Sejarah. 2) Literasi Laksamana Malahayati dan Pembelajaran Sejarah. Kesimpulan : Pelajaran sejarah di Sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang seharusnya memiliki peran yang besar dalam menanamkan nilai-nilai Nasionalisme dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa Indonesia kepada siswa, sehingga Pendidikan Nasionalisme tersalurkan dengan Otomatis. Kata Kunci : Pendidikan Nasionalisme, Laksamana Malahayati, Pembelajaran sejarah. PENDAHULUAN Pendidikan telah memainkan peran penting dalam kebangkitan dan pembinaan nasionalisme, yang mengarah pada otonomi dan kemerdekaan banyak negara bekas jajahan di seluruh dunia. Nasionalisme berlaku untuk pembangunan bangsa di negara-negara pasca konflik dan pascakolonial di mana pendidikan telah memainkan peran penting sebagai faktor pemersatu, penguatan kohesi sosial dan pembentukan identitas nasional dalam pembentukan "komunitas ideology". Sejauh mana kontribusi pendidikan pasca-kemerdekaan memposisikan nasionalisme hanya sebatas literasi (Maftuh 2008). 90
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selama dekade terakhir, ketika Indonesia telah pulih dari pukulan krisis keuangan Asia 1997-98, melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan stabil sebagai demokrasi yang sukses, suasana nasionalisme yang tegas telah memasuki wacana publik dan politik dalam negeri negara tersebut. Politisi, cendekiawan, jurnalis, pemimpin organisasi keagamaan dan sosial, dan banyak warga negara biasa sering menyatakan di depan umum bahwa negara-negara asing terbiasa menghina, mengeksploitasi dan menganiaya Indonesia, dan tidak memberikan penghormatan yang layak untuk negara besar, belajar memhami itu semua negara ini terjajah atas dasar hal tersebut (Tukiran 2016). Artikel ini menguraikan fitur-fitur inti dari nasionalisme baru ini, menganalisis akar historisnya, dan mengidentifikasi faktor- faktor yang mendorong manifestasi kontemporernya. Memperkenalkan nasionalisme baru, mencatat tiga arena kunci mobilisasi nasionalis: teritorial, pendidikan dan budaya. Menjelaskan pembersihan historis nasionalisme Indonesia, baik untuk mengidentifikasi akar dari fenomena kontemporer dan untuk mengidentifikasi karakteristiknya (Supriadi, Matnuh, and Mitha 2014). Banyak yang percaya bahwa nasionalisme di antara generasi muda sedang menurun. Kaum muda terpesona dengan budaya asing yang populer, seperti lagu, film, produk fesyen dan gaya hidup, yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan cinta untuk bangsa ini. Industri musik global memang menarik banyak perhatian di kalangan anak muda Indonesia. Anak muda dengan penuh semangat mengonsumsi musik asing, menjadikan mereka basis penggemar yang signifikan bagi band dan artis asing. Ada juga kecenderungan bagi kaum muda untuk percaya dan lebih menyukai produk asing dengan merek-merek yang diakui secara global yang secara agresif menembus pasar Indonesia. Mereka mengidolakan dan mengikuti gaya hidup selebritas asing, menggabungkan bahasa Indonesia dan Inggris dan lebih suka bepergian dengan rute internasional daripada ke tujuan domestik. Namun beberapa pemuda telah menggunakan pengaruh asing untuk membentuk kembali dan menafsirkan kembali ekspresi budaya Indonesia, memunculkan semacam nasionalisme "kontemporer". (Kusumawardani 2004). 91
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki beberapa wilayah perbatasan yang rentan akibat globalisasi. Tingginya akses ke mobilisasi barang, jasa, dan individu membuat daerah perbatasan rentan terhadap degradasi nasionalisme. Pihak yang sangat rentan terhadap fenomena ini adalah warga negara muda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nasionalisme melalui pendidikan formal. Salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan warga muda adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nuryadi dan Tolib 2017). Semangat kebangsaan perlu dikembangkan pada setiap pribadi terutama anak muda Indonesia. Namun, ada yang mengatakan bahwa generasi muda tidak memiliki semangat nasionalisme. Tetapi ada jiwa nasionalisme ada, Dengan tidak ada pemicu yang mampu membuatnya muncul. Namun ada banyak cara yang dapat ditaburkan oleh jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Seorang mahasiswa dipandang sebagai harapan bagi pemuda bangsa dan negara memiliki peran penting untuk mewujudkan sikap terhadap jiwa nasionalisme. Satu hal yang dapat dilakukan oleh para pemuda Indonesia untuk mewujudkan sikap terhadap jiwa nasionalisme adalah memanfaatkan ilmu pendidikan, karena merupakan salah satu hal penting dalam menciptakan sikap nasionalisme. Kecerdasan yang dimiliki oleh pemuda Indonesia harus tercermin dalam tiga aspek seperti pengetahuan sipil, keterampilan sipil, dan disposisi sipil. Perguruan tinggi sebagai formal lembaga pendidikan yang berorganisasi dalam akta memiliki aturan vital. Penting bagi perguruan tinggi menggunakan peraturan untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan idealitas dalam konstitusi Indonesia (Puji Asmaroini 2017). Mahasiswa sebagai generasi muda harus bangsa memiliki pengetahuan yang baik tentang dinamika kehidupan nasional. Perguruan tinggi tentu saja memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan nasionalisme (Zona Nasionalisme) bagi para Mahasiswa. Dari sudut pandang kewarganegaraan siswa diyakini sebagai warga negara baru, berarti mereka adalah warga negara yang perlu menyadari hak dan kewajiban baik sebagai individu atau anggota masyarakat. Terutama sikap nasionalisme yang harus 92
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dimiliki oleh generasi muda yang nantinya akan menjalankan pemerintahan negara ini. Salah satu model pembelajaran untuk mengembangkan nasionalisme siswa adalah dengan menggunakan model literasi pahlawan lokal. Model pembelajaran ini berbasis portofolio dan, melalui model ini siswa tidak hanya dibujuk untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmiah tetapi juga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk bekerja sama melalui praktik empiris kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu proses pembelajaran menjadi lebih menantang, aktif dan bermakna (Riyanto 2017). Belajar dikaitkan dengan perkembangan mental anak yang tidak lepas dari aktivitasnya. Oleh karena itu perkembangan mental anak tergantung pada sejauh mana anak memanipulasi alat dan alat belajar lainnya (Suparno, 2009). Perkembangan mental bukanlah rencana dari sepotong informasi yang terpisah. Namun itu adalah konstruksi kerangka mental oleh siswa untuk memahami lingkungan mereka, sehingga mereka bebas untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri (Nishimura 1995). Pembelajaran tersebut ditujukan untuk kelahiran siswa yang mencari informasi dan mencari tahu pengetahuan yang mampu menyelesaikan masalah, kerja sama, dan toleransi dalam keragaman. Jika keinginan itu berhasil dengan cara yang memuaskan, hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan manusia beradab yang dapat mengenali diri mereka sendiri dengan kepribadian yang stabil dan mandiri serta memiliki stabilitas emosional dengan pengetahuan intelektual. Mereka juga mampu mengendalikan diri secara konsisten, yang juga disebut Emotional Quotient (Damanhuri et al. 2016). Nilai nilai nasionalisme itu bisa di selami dari warisan sejarah ketokohan, salah satunya adalah Laksamana Malahayati. Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pahlawan Kemerdekaan bernama Keumalahayati ini merupakan seorang muslimah yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati adalah Laksamana Laut muslimah pertama di dunia. Ia merupakan salah satu di antara perempuan hebat dalam sejarah Indonesia. Nama aslinya Keumalahayati, putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah. 93
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kakeknya merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memimpin Aceh pada 1530-1539. Ayahnya adalah seorang laksamana, sehingga tak heran jika Malahayati akrab dengan dunia angkatan laut, didalam refleksi historis literasi laksamana Malahayati terdapat warisan nilai nasionalisme yang bisa di wariskan ke generasi sekarang, melalui pembelajaran seajarah sehingga pendidikan nasionalisme secara tidak langsung tercapai tujuannya (Luthfiyah 2015). PEMBAHASAN 1. Zona Pendidikan Nasionalisme dan Pembelajaran Sejarah. Pembelajaran sejarah yang terorientasi nilai-nilai nasionalisme dapat mengatasi berbagai problematik sosial (Siti Hawa Abdullah and Aini Hassan 2007). Salah satunya adalah mengatasi munculnya saling ketergantungan hampir di semua dimensi kehidupan antara negara-bangsa dan hubungan trans-nasional. Perubahan yang cepat ini kemudian disebut globalisasi. Globalisasi melibatkan berbagai aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Naisbitt (1999) bahwa telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan saat ini sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan telah menciptakan manusia baru. Globalisasi sangat erat kaitannya dengan modernitas, menurut Bryant and Jary (2011) modernitas adalah globalisasi yang melekat dengan konsekuensi fenomena yang kemudian dikombinasikan dengan peredaran refleksi karakter dalam membentuk risiko dan bahaya peristiwa yang mendukung karakter yang menegaskan kehidupan. Lebih lanjut, Giddens menyatakan bahwa modernitas sebagai lokomotif sangat dinamis, ia adalah dunia yang sangat cepat dengan peningkatan besar dalam tingkat, jangkauan dan perubahan sistem yang berlaku (Turner 2010). Dalam hal ini, masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada banyak tantangan: keberadaan sistem nilai yang berbeda serta teknologi yang tergoda. Semua bangsa dan semua orang ditantang untuk memilih dengan hati-hati, yang mana yang akan dipilih untuk hidupnya sendiri dan juga untuk bangsa itu. Selain itu, tidak hanya modal pengetahuan dan teknologi yang telah masuk ke Indonesia, tetapi seiring dengan masuknya ini juga nilai-nilai sosial, politik, dan budaya bangsa lain. Dalam 94
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 hal itu, satu krisis yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dilema nilai-nilai yang membangkitkan krisis identitas di setiap lapisan masyarakat (Kartodirdjo 1963) Fakta di atas dapat dilihat dari sikap anak muda kita yang sebenarnya mengagungkan budaya dan nilai-nilai asing, seperti liberalisme, hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Asad (1983) bahwa globalisasi dan internasionalisasi telah memicu ancaman terhadap sikap nasionalisme, dan didorong ke krisis identitas dan runtuhnya budaya lokal di mana budaya nasional harus berpijak. Krisis identitas pemuda dapat dilacak dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan oleh perilaku orang yang kurang mencintai budaya bangsa dan budaya asing yang lebih mencintai: berpesta, berpakaian, dan berperilaku seperti orang Barat, lebih buruk lagi, mereka berpikir budaya lebih rendah dari budaya Barat yang mereka hargai sebagai budaya modern. Sesuai dengan itu, Rais (2008) menyatakan bahwa negara kita masih banyak dipengaruhi secara mental oleh orang-orang pedalaman, mereka kebanyakan mengagumi pemikiran dan budaya negara-negara asing, terutama budaya Barat daripada bangsa mereka sendiri. Mereka lebih mempercayai orang asing daripada orang Indonesia asli. Demikian juga dengan pejabat mental dan kelompok kepentingan pribadi, mereka juga cenderung lebih mencintai produk atau barang dari luar negeri daripada produk dalam negeri. Generasi muda kita lebih mengenal karakter seperti Zoro, Avatar, dan Rambo daripada pahlawan asli kita, seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Patimura dan lainnya. Ini semua merupakan indikator erosi sikap atau semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda di Indonesia (Sri Suneki 2012). Melihat kenyataan ini di atas maka sudah saatnya sekarang untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Atas dasar itulah maka penerapan pembelajaran sejarah memiliki sifat urgent untuk mengangkat moral value dari peristiwa lokal atau tokoh lokal guna mendapati nilai-nilai nasionalisme yang menjadi warisan masa lalu, sehingga permasalahan bangsa 95
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kontemporer mudah dihadapi. Timbulnya jiwa nasionalisme melalui pembelajaran sejarah adalah misi yang sangat sulit mengingat pembelajaran sejarah tidak begitu digemari peserta didik oleh karena itu membutuhkan percikan imajenasi dan inovasi terkait lokal wisdom dan kepahlawanan dalam menarasikan dan menyampaikan kepada peserta didik. 2. Literasi Laksamana Malahayati dan Pembelajaran Sejarah Dalam konteks pembelajaran sejarah, nilai-nilai sikap kepemimpinan Laksamana Malahayati merupakan salah satu dari sekian sosok pemimpin perempuan Indonesia yang berasal dari Aceh, yang telah menunjukkan sikap kepemimpinanya dibidang Angkatan Laut (Al). Masyarakat Aceh dalam sistem budayanya, memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang selaras dengan prinsip harmoni kehidupan di jagad raya. Hukum alam, fakta empiris, dan kesadaran logis untuk hidup berperaturan merupakan suatu prinsip utama yang diyakini sebagai poros kemasalahatan. Sebuah negeri, wilayah, kampung haruslah ada pimpinannya yang diatur dengan peraturan dan hukum. Pandangan hidup orang Aceh, pemimpin merupakan orang yang paling berat tanggungjawabnya. Ia juga harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena seorang pemimpin harus "tahan banting" dan tidak gampang menyerah atau berputus asa. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu menerima berbagai kritik, baik yang sifatnya konstruktif maupu yang sifatnya destruktif, sekaligus harus pula memahami karakter masyarakat yang dipimpinnya secara baik (Ahmad 2015). Kerajaan Aceh Darussalam menjadikan Islam Dasar Negara dengan sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan Hadist. Hal tersebut tercantum dalam Qanun (Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam) yang telah ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda. Karena Islam telah diambil menjadi Dasar Negara, dan Al-Quran dan Hadist telah dinyatakan sebagai sumber hukum, maka kedudukan perempuan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya. (Hasjmy, A. 1977). Sesuai ajaran Islam, maka Kerajaan Aceh Darussalam memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. sehingga di Kerajaan Aceh Darussalam 96
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 banyak muncul tokoh perempuan yang memimpin pemerintahan dan memimpin dalam peperangan, seperti Laksamana Malahayati. Para pemimpin memiliki kewajiban terhadap kerajaan, seperti kewajiban untuk membela dan memajukan kerajaan, oleh karena perempuan dipandang sama dengan laki-laki dalam hukum kerajaan. (Emi Suhaemi, 1993: 3-4) Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, perempuan diberi peran cukup besar dalam angkatan perang kerajaan, salah satunya dibentuk organisasi pasukan inong balee, pada masa sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukamil (1589-1604). Laksamana Malahayati merupakan seorang Laksamana Panglima Armada Wanita pertama di Dunia dalam abad moderen dan memimpin 100 buah kapal perang dengan anak buah 1000 sampai 2000 personil, dengan persenjataan meriam yang tergolong moderen pada zamannya, selain itu Laksamana Malahayati memimpin Armada Inong balee (perkumpulan wanita yang telah ditinggal oleh suaminya gugur dalam perang). Sejarah hidup dan perjuangan Laksamana Malahayati perlu kita gali kembali untuk kemudian kita wariskan nilai-nilai kepemimpinan dan semangat kejuangannya kepada generasi muda kita. Secara umum pengertian kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja demi mencapai suatu tujuan atau sasaran. Pentingnya arti kepemimpinan terlihat dari banyaknya para ahli yang memberikan pendapatnya dalam mendefinisikan pengertian kepemimpinan, salah satunya adalah wahjosumidjo (1987:11). Menurut Wahjosumidjo kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability), dan kesanggupan (capability). Kepemimpinan sebagai rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. 97
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pada awalnya, masyarakat mempercayai kepemimpinan sebagai sosok 'bapak' yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hal ini karena bagi mereka pengertian kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sehingga banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ilmu serta teori tentang kepemimpinan tidak dibutuhkan. Dalam perkembangannya, kepemimpinan secara ilmiah bermunculan dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh ilmuwan Frederick W. Taylor pada abad ke-20. Menurutnya ilmu kepemimpinan tidak didasari dari ilmu alamiah saja, tetapi juga melalui pelatihan dan pendidikan sebagai acuan penggerak kemampuan ataupun jiwa kepemimpinan seseorang. Salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting bagi suatu negara adalah pendidikan, dengan adanya pendidikan dapat membantu mengembangkan potensi diri dan wawasan yang dimiliki sehingga dapat membentuk negara yang kokoh dan berdaulat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) Pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Dengan demikian, pendidikan memiliki tujuan yang sangat luas tidak saja terkait dengan kecakapan akademik, melainkan pula kecakapan- kecakapan lain seperti religius, kepribadian dan sosial. Dalam konsepsi pembelajaran sejarah, tujuan-tujuan itu lebih terwujud secara spesifik seperti kesadaran sejarah, nasionalisme, patriotisme, wawasan humaniora, disamping kecakapan akademik, yang sampai sekarang belum disosialisasikan secara instensif sehingga substansi utama dari kurikulum tersebut kurang mencapai sasaran (Ki Hadjar Dewantara. 1962: 14-15). Kesimpulan. 98
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pelajaran sejarah di Sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang seharusnya memiliki peran yang besar dalam menanamkan nilai-nilai Nasionalisme dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa Indonesia kepada siswa. Banyak muncul berbagai pendapat bahwa mata pelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran yang sangat menjenuhkan, karena yang dibahas hanya seputar orang-orang besar, tanggal dan peristiwa yang terjadi di pusat-pusat ibu kota serta peninggalan- peninggalan sejarah yang sulit ditemukan dan jauh dari lokasi sekolah. Zona pendidikan nasionalisme dan pembelajaran sejarah terintegrasi nilai-nilai kepemimpinan Laksamana Malahayati dipandang sangat menarik dan strategis untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa. Pembelajaran tersebut membantu siswa untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan Laksamana Malahayati sekaligus menumbuhkan sikap kepemimpinan pada siswa. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2015. "PEREMPUAN ACEH DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI." Gender Equality:Internasional Journal of Child and Gender Studies. Asad. 1983. "Globalisasi Dan Perubahan Budaya :" Antropologi Indonesia. Emi Suhaemi, 1993. Wanita Aceh Dalam Pemerintahan Dan Peperangan. Banda Aceh: CV. Gua Hira) Bryant, Christopher G.A., and David Jary. 2011. "Anthony Giddens." In The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists,. Damanhuri, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin, Wika Hardika Legiani, and Ikman Nur Rahman. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." Untirta Civic Education Journal. Kartodirdjo, Sartono. 1963. "Historical Study and Historians in Indonesia Today." Journal of Southeast Asian History 4(1): 22- 30. 99
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dewantara, Ki Hadjar. 1962. karja I (Pendidikan). Jogjakarta:Perjtakan Taman Siswa Kusumawardani, Anggraini dan Faturochman. 2004. "Nasionalisme." Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004 61. Luthfiyah, Nafsiyatul. 2015. "FEMINISME ISLAM DI INDONESIA." ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Maftuh, Bunyamin. 2008. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." Educationist. Nishimura, Shingeo. 1995. "The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia." Southeast ASian Studies. Nuryadi dan Tolib. 2017. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Puji Asmaroini, Ambiro. 2017. "MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI." Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Riyanto, Astim. 2017. "PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA." Jurnal Hukum & Pembangunan. Siti Hawa Abdullah, and Aini Hassan. 2007. "Empati Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah ." Malaysian Journal of Educators and Education 22: 61-74. Sri Suneki. 2012. "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah." Jurnal Ilmiah CIVIS. Supriadi, Acep, Harpani Matnuh, and Mitha. 2014. "Internalisasi Nilai Nasionalisme Dalam Pembelajaran Pkn Pada Siswa Man 2 Model Banjarmasin." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Trianto. 2009. Model-Model Pembelajaran Inovatif- Progresif. Surabaya: Prenada 100
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Media Group. Tukiran, Tukiran. 2016. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN NASIONALISME INDONESIA." SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal. Turner, Bryan S. 2010. "Book Review: The Sociology of Globalization, Globalization: A Basic Text." The Sociological Review. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Depdiknas Wahjosumidjo 1987. Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Ghalia 101
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 AKHLAKUL MEDSOSIYAH: MEMBANGUN WARGA NEGARA CERDAS BERMEDIA SOSIAL Dikdik Baehaqi Arif1, Yusuf Sapto Nugroho2, Millatina3, Linda Nurmalasari4 Universitas Ahmad Dahlan dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id ABSTRAK Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang semakin mudah untuk mendapat, mengelola, menyimpan, dan mengirim informasi dengan berbagai bentuk dan variasinya. Komunikasi informasi yang meningkat sebagai dampak revolusi informasi membawa individu kepada banyak pilihan. Kebebasan informasi melalui media sosial yang tanpa batas berpotensi mengancam prinsip-prinsip kejujuran, persatuan, kebersamaan maupun hak-hak individu. Di sinilah pentingnya pendekatan agama dilakukan untuk melihat dan memberikan pedoman dalam berkehidupan di dunia maya atau media daring, lebih khusus media sosial kepada warga negara. Tuntunan nilai-nilai agama dalam penyelesaian masalah dipandang efektif, karena ia diyakini masih menjadi sumber pengarah tingkah laku yang harus dipedomani. Masyarakat perlu mendapat panduan yang berisikan nilai, prinsip dan kaidah tentang bagaimana seharusnya memanfaatkan dan menggunakan media sosial sebagai dunia baru. Kata kunci : media sosial, Muhammadiyah, fikih informasi, etika netizen ABSTRACT The progress of science and technology makes it easier for people to get, manage, store and send information in various forms and variations. Increased information communication as a result of the information revolution brings individuals to many choices. Freedom of information through unlimited social media has the potential to threaten the principles of honesty, unity, togetherness and individual rights. This is where the importance of the religious approach is carried out to see and provide guidelines in cyberspace or online media, more specifically, social media to citizens. Guidance on ethical values in problem-solving is seen as effective because it is believed to be still a source of directing behaviour that must be guided. The community needs guidance that contains values, principles and rules about how to use and use social media as a new world. Keyword: social media, Muhammadiyah, fiqh information, ethics netizens PENDAHULUAN 102
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dunia maya (daring) hari ini telah menjadi dunia baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Kemajuan teknologi telah membawa fenomena baru dalam berinteraksi menggunakan media daring, khususnya media sosial yang mampu menghubungkan secara mudah dan murah satu orang dengan orang lain di tempat yang berbeda. Tidak jarang sebuah informasi menyebar begitu cepat dalam hitungan detik. Media daring mampu menghilangkan sekat-sekat budaya dan geografis secara bebas. Sayangnya, kebebasan ini acap kali tidak dibarengi dengan akurasi, ketelitian, integritas dan keadilan dalam penyampaian berita. Begitu banyak informasi yang membuat gerah tiap kali membuka media daring dan media sosial. Belum lagi bertebaran berita hoax yang disebarkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari kebebasan yang disuguhkan oleh media daring. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring media sosial (social media) dianggap sebagai salah satu arus utama informasi dan berhadapan dengan media mainstream seperti koran, televisi, dan lain-lain yang harus bisa bertransformasi untuk bersaing memberikan informasi yang akurat dan akuntabel. Dari laporan berjudul "Essential Insights Into internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World" [1] yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Berdasarkan aplikasi yang paling banyak diunduh, perusahaan media sosial di bawah Mark Zuckerberg mendominasi di tiga teratas. Secara berurutan dari posisi pertama adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan diikuti Line. Berdasarkan rata-rata trafik situs per bulan, Facebook menjadi media sosial paling banyak dikunjungi dengan capaian lebih dari 1 miliar juta pengunjung per bulan. Rata-rata pengunjung Facebook menghabiskan waktu 12 menit 27 detik untuk mengakses jejaring sosial tersebut. Sebesar 92 persen mengakses Facebook via mobile dengan 103
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perbandingan persentase berdasar gender sebanyak 44 persen untuk wanita dan 56 persen adalah pengguna pria. Pengguna Facebook didominasi golongan usia 18-24 tahun dengan persentase 20,4 persennya adalah wanita dan 24,2 persennya adalah pria. Sementara total pengguna aktif Instagram bulanan di Indonesia mencapai 53 juta dengan persentase 49 persen wanita dan 51 persen adalah pria. Apabila setiap orang tiap hari sharing informasi apapun itu isinya ke media sosial yang dimilikinya, sudah tentu publik akan mengetahuinya, apalagi dengan jumlah pengikut yang sangat banyak. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bukan seberapa banyak yang mendapatkan informasi yang dishare, akan tetapi apakah konten dari informasi yang disebarluaskan itu berisi informasi yang benar? Memastikan informasi yang diterima hari ini benar atau tidak juga sangatlah bias, karena banyaknya informasi yang diterima, seringkali kebenaran informasi itu tidak jelas, padahal ia telanjur dikonsumsi. Fikih Informasi dan Kode Etik Netizen Muhammadiyah Revolusi informasi membawa banyak manfaat pada satu sisi, dan memberi pula dampak negatif pada sisi lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang semakin mudah untuk mendapat, mengelola, menyimpan, dan mengirim informasi dengan berbagai bentuk dan variasinya. Komunikasi informasi yang meningkat membawa individu kepada banyak pilihan, sehingga membuat individu lepas dari keterasingan [2]. Menyadari kompleksitas masalah dan akan efek negatif dari perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 19 tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebebasan informasi melalui media sosial yang tanpa batas berpotensi mengancam prinsip-prinsip kejujuran, persatuan, kebersamaan maupun hak-hak individu. Di sinilah kemudian pendekatan agama perlu dilakukan untuk melihat dan memberikan pedoman dalam berkehidupan di dunia maya atau media daring, lebih khusus media sosial. Tuntunan agama dalam penyelesaian masalah dipandang efektif, karena ia diyakini masih menjadi sumber pengarah tingkah laku yang harus dipedomani. Masyarakat perlu mendapat panduan yang berisikan nilai, prinsip dan 104
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kaidah tentang bagaimana seharusnya memanfaatkan dan menggunakan media sosial sebagai dunia baru. Agar tidak terjebak pada pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang tidak jelas kebenarannya, bahkan termasuk kategori berita bohong (hoax), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Pustaka dan Informasi telah menerbitkan buku Fikih Informasi sebagai panduan kepada masyarakat agar dapat menggunakan media sosial dengan lebih baik. Perumusan buku Fikih Informasi ini merupakan jawaban terhadap perlunya tuntunan hidup di era informasi, dimana semua berubah dengan cepat karena derasnya aliran informasi [3]-[6]. Fikih Informasi memuat pula rumusan kode etik bermedia sosial yang secara khusus ditujukan untuk para netizen di kalangan Muhammadiyah (NetizMu) dan umumnya untuk masyarakat luas, dimaksudkan agar media sosial dapat digunakan dengan berdasar akhlak yang baik (akhlaqul karimah) sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadits, juga menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah dan mauizhah hasanah. Melalui kode etik yang dikenal dengan akhlakul medsosiyah [7], para pengguna media sosial diharapkan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan; (2) melakukan ujaran kebencian (hate speech), bullying, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan; (3) menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syar'i; (4) menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik; (5) menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Lebih dari itu, media sosial justru digunakan sebagai media untuk bersilaturahmi, bermuamalah untuk saling bertukar informasi dan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar secara kolektif. Konten yang disampaikan bersifat mencerahkan dan mencerdaskan, tidak bertentangan dengan norma sosial, agama, dan sesuai dengan etika ke-Indonesia-an serta tidak melanggar hak orang lain. Media sosial juga bisa digunakan sebagai media untuk saling mengingatkan, 105
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menasihati kebaikan dengan etika yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam, sanggup mengoreksi dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Menjadi Warga Negara Cerdas Bermedia Sosial Mengingat semakin derasnya arus informasi dalam kehidupan umat manusia saat ini, maka ada beberapa tips yang dapat dijadikan pegangan dalam menyeleksi benar tidaknya sebuah informasi. Ada beberapa aspek etika yang perlu diperhatikan dalam penyampaian dan penerimaan informasi [3], [6]: Pertama, melakukan tabayyun langsung (direct clarification) kepada seseorang yang dikaitkan dengan isu negatif yang berkembang terkait diri orang tersebut. Al-Quran telah memperingatkan pentingnya tabayyun ini: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (QS. al- Hujurat: 6). Kedua, pada umumnya, informasi yang benar tidak menggunakan kata- kata yang bombastis, sarkastis, dan sejenisnya. Ketiga, sejauh analisis subjektif tentang seorang figur atau institusi tertentu yang bersifat negative campaign, tentu masuk dalam aspek criticism yang dapat diterima. Hanya informasi yang berbau fitnah (black campaign) yang tidak dibenarkan dan bisa dijerat UU ITE maupun pidana lainnya. Keempat, idealnya, penerima informasi tidak langsung percaya pada sebuah materi atau sumber informasi yang diperoleh, tetapi harus membandingkannya terlebih dahulu dengan sumber informasi yang mainstream lainnya. Misalnya, membaca atau mendengar suatu berita, tidak cukup dari satu portal berita atau satu TV saja. Namun, jauh lebih baik membandingkan dengan portal atau TV lainnya. Kelima, seringkali, seseorang menerima kiriman sebuah gambar, yang boleh jadi itu merupakan hasil editan, atau gambar yang berbeda waktu (jam, tanggal, hari, minggu, bulan, tahun) dan tempat kejadiannya. Untuk kasus seperti ini, link Google Image dapat membantu untuk klarifikasi. Demikian pula tentang video yang diperoleh, boleh jadi sudah mengalami editan. Keenam, jika seseorang menolak sebuah infromasi atau gagasan dari seseorang, fokuslah pada argumen yang 106
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 disampaikan, hindari sifat apologetik dan personal judgement. Ketujuh, secara spesifik, terkait isu keagamaan, harus dicermati, apakah sang informan sedang memposisikan dirinya sebagai insider (lebih kental keterlibatan emosionalitas keberagamaan yang subjektif), atau sebagai outsider (lebih memposisikan dirinya sebagai pengkaji, atau seseorang yang sedang melakukan analisis sebagai "pengamat" secara objektif). Kedelapan, setiap orang, wajar saja memposisikan diri sebagai lover-follower atau pun sebagai hater terhadap suatu isu atau figur tertentu. Jika terjadi pro-kontra tentang suatu isu atau informasi yang tidak bisa dikompromikan, maka jalur yuridis-konstitusional merupakan jalan terbaik untuk dijadikan solusi. Apa pun keputusan hakim di pengadilan harus diterima dengan lapang dada oleh para pihak yang bertikai. Karena yang demikian merupakan cerminan dari cara berdemokrasi yang baik. Kesembilan, Imam Syafi'i, bapak usul fiqh, menyebutkan, bahwa kegiatan penyebaran informasi yang belum diyakini kebenarannya, sebagai: "kebohongan tak terlihat atau tersamar" (al-kadzib al-khafi). Dalam kitabnya al- Risalah, Imam Syafi'I mengemukakan "Sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas kejujurannya" (Imam al-Syafi'i, 2006: 267). Selain hal-hal di atas, Fatwa MUI tentang Media Sosial (No. 24/2017) [8], telah merumuskan sebagai berikut: 1. Setiap Muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai. 2. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. 3. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. 107
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. 5. Penyebaran informasi memuat konten yang benar, bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu dan tempat, tepat konteks, dan memiliki hak untuk penyebaran informasi (tidak melanggar hak kekayaan intelektual). 6. Dalam membagikan informasi dilarang menyebarkan ghibah (penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukai), fitnah, dan namimah (adu domba). Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: (1) melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan, (2) melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan, (3) menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, (4) menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i, dan (5) menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. 7. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. 8. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, hukumnya haram. 9. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. 10. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non- 108
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. DAFTAR PUSTAKA [1] S. Kemp, "Digital in 2018. Essential insights of internet, social media, mobile, and ecomemmerce use around the world," 2018. [2] J. D. Pooley, D. W. Park, dan D. W. Park, "Communication Research," in The handbook of communication history, Routledge, 2013, hal. 92-106. [3] M. Azhar, "Fikih Informasi," Suara Muhammadiyah, 2018. [Daring]. Tersedia pada: /06/30/fikih-informasi/. [Diakses: 11-Apr-2019]. [4] Kumparan, "Muhammadiyah rilis 'Fikih Informasi', Buku Panduan bermedia sosial," Kumparan, 2019. [Daring]. Tersedia pada: muhammadiyah-rilis- [Diakses: 11-Apr-2019]. [5] Pusat Tarjih Muhammadiyah, "Halaqah fikih informasi: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah," Pusat Tarjih Muhammadiyah, 2017. [Daring]. Tersedia pada: dan-tajdid-pp-muhammadiyah/. [Diakses: 11-Apr-2019]. [6] Republika.co.id, "Fikih Informasi," Republica.co.id, 2015. [Daring]. Tersedia pada: [Diakses: 11-Apr-2019]. 109
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [7] A. Rasyid, "Akhlaqul medsosiyah: Cerdas bermediasosial di tahun politik," Selasar, 2018. [Daring]. Tersedia pada: [Diakses: 11-Apr- 2019]. [8] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. 2017. 110
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA MELALUI PPKN DI ERA DISRUPSI Esty Rahmayanti Dosen PPKn Institut Seni Indonesia Surakarta Pos el: ABSTRAK Era disrupsi merupakan era baru yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat melampaui cara-cara klasik yang sudah tidak relevan dengan gaya hidup sekarang. Penguatan kompetensi wawasan global menjadi penting yaitu untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi kewargaan digital (digital citizenship) yang lahir karena proses globalisasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun dan menguatkan wawasan global warga negara, kompetensi wawasan global yang meliputi civic knowledge, civic skill, dan civic disposition sebagai warga negara global dibangun dan dikuatkan agar warga negara memiliki kemampuan menanggapi dan memfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam termasuk di dalamnya berbagai elemen dalam konteks global, namun tetap memegang teguh jati diri bangsa dengan selalu berusaha untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dalam menunjukkan karakter baik yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Kata kunci : wawasan global, PPKn, era disrupsi. PENDAHULUAN Era disrupsi adalah masa ketika perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena pergerakan dunia yang tidak lagi berjalan linear. Tatatan baru hadir menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif dan masif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia usaha, perbankan, transportasi, 111
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sosial kemasyarakatan, pendidikan hingga politik. Oleh sebab itu era ini melahirkan dua pilihan penting: berubah atau punah. Revolusi industri 4.0 meliputi tiga hal. Pertama, velocity atau kecepatan suatu perkembangan bergerak secara eksponesial tidak linier. Kedua, breadth and depth atau lebar dan mendalam, dalam arti revolusi digital dan perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ranah ekonomi, bisnis, masyarakat, dan individu. Hal ini tidak hanya mengubah tentang apa dan bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga tentang siapa kita. Ketiga, systems impact atau dampak sistem. Hal ini melibatkan transformasi dalam seluruh sistem, yang melintasi negara, perusahaan, industri dan masyarakat sebagai keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat selain menghasilkan sisi positif seperti memberi kemudahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat, juga ditengarai menelorkan hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era global abad ke-21 telah mengubah dunia begitu cepat. Perubahan-perubahan itu telah memunculkan berbagai permasalahan yang tidak hanya dialami oleh satu negara, tetapi juga menjadi masalah lintas negara. Penelitian Karsten dkk (1998) menemukan setidaknya ada 19 kecenderungaan global yang perlu diantisipasi oleh setiap negara. Tujuh di antaranya diidentifikasi sebagai kecenderungan yang tidak diinginkan, tapi sangat mungkin akan terjadi. Kewarganegaraan berkembang menjadi kewarganegaraan global (global citizenship) yang dapat dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang bergantung pada saling keterkaitan antara dimensi tanggungjawab sosial, kompetensi global, dan keterlibatan warga negara secara global (Morais dan Ogden, 2011). Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang dalam prosesnya terus bergerak begitu cepat dan massif,. Dengan demikian pembentukan warga negara berwawasan global (global citizen) mutlak diperlukan. Noddings (Rapoport, 2008) mengatakan bahwa "a global citizen is one 112
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life". Dari paparan di atas penekanannya ada pada eksistensi warga negara dalam konteks kehidupan global. Pendidikan global (global education) sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut. Gagasan tersebut dapat memperkuat PPKn untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan warga negara menjadi warga dunia (global citizen) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini (Komalasari, 2009). Proses pembelajaran PPKn dalam koridor value based education sudah selayaknya membangun kompetensi kewargaan digital. Warga negara yang siap dengan dunia digital. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. PPKn tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Osler dan Starkey (Bourke dkk, 2012) mengemukakan bahwa PPKn mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang dewasa dan bertanggung jawab. Pembelajaran PPKn hendaknya dapat membentuk warga negara yang memiliki kemampuan untuk memasuki abad baru yang mampu menanggapi dan memfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam termasuk di dalamnya berbagai elemen dalam konteks global, namun tetap memegang teguh jati diri bangsa dengan selalu berusaha untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dalam menunjukkan karakter baik yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. 113
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Masalah dan Tantangan Era Disrupsi Era disrupsi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 memberikan dampak positif maupun negatif terhadap manusia. Akibat berkembangnya teknologi, terutama perkembangan robotika dan kecerdasan buatan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, dampak negatifnya adalah penyalahgunaan teknologi tersebut untuk kepentingan individu atau kelompok yang kadang tidak sejalan dengan etika dan norma masyarakat. Sebagaimana digambarkan oleh Klaus Schwab (2017) era disrupsi merupakan era penuh tantangan. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh gangguan terhadap kemapanan dan pembentukan kembali sistem produksi, konsumsi, transportasi, dan sistem pengantaran. Sekarang juga telah terjadi perubahan paradigma tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mengekspresikan sesuatu, dan bagaimana kita memperoleh informasi. Dengan cara yang sama, pemerintah dan institusinya dibangun kembali, diantaranya adalah sistem pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan transportasi. Disrupsi menginisiasi lahirnya berbagai prubahan yang cukup signifikan merubah pola kehidupan masyarakat. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Menurut Kasali (2017), disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini (today change) tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok (the future change). Oleh karena itu, era disrupsi menuntut kita untuk mampu mengimbangi perubahan yang ada hari ini dan juga perubahan yang akan datang. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di era disrupsi ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan hampir terjadi disebagian besar generasi muda. Era disrupsi yang juga sering disebut era digitalisasi telah berhasil membentuk polarisasi di masyarakat sehingga 114
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masyarakat menjadi terpolarisasi yang cukup berbahaya terhadap keselamatan integrasi bangsa. Era Disrupsi sebenarnya berkaitan dengan perubahan konsep dalam dunia teknologi yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab Ekonom terkenal asal Jerman itu menulis dalam bukunya, The Fourth Industrial Revolution bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Revolusi industri yang pertama era 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang menganggur tapi produksi diyakini berlipat ganda. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja.Sistem yang seperti ini pada waktu itu sangat membantu bagi beberapa perusahaan lebih efektif dalam melakukan pengelolaan pekerjaan. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cyber-physical. Saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama internet of things. Dari pemahaman konsep revolusi industri itulah seluruh sektor kehidupan wajib menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Revolusi zaman 4.0 kerap dinamakan era disrupsi. Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui media audio (radio) dan audio visual (televisi, internet, dan lain-lain). Fenomena modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini popular dengan sebutan globalisasi. Pengertian Wawasan Global 115
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Wawasan adalah suatu pandangan ataupun sikap yang mendalam terhadap suatu hakekat, sedangkan global dapat diartikan mendunia. Jadi wawasan global adalah pandangan atau sikap yang mendunia. Ubaedillah, (2008) berpendapat bahwa: Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktorfaktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering diidentikkan dengan: (1) Internasionalisasi, yaitu hubungan antarnegara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal; (2) Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar ( borderless world) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan izin masuk suatu negara (visa); (3) Universalisasi, yaitu ragam selera dan gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia; (4) Westernisasi atau Amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika; (5) de-Teritorialisasi, yaitu perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah. Beberapa ciri-ciri kehidupan masyarakat pada era global, antara lain:(Tilaar, 2002:2-3) 1. Kemajuan Ilmu Teknologi Kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi begitu pesat. Utamanya, teknologi komunikasi yang telah menolong penyebaran ilmu pengetahuan dan selanjutnya pengembangan serta pemanfaatannya untuk peningkatan mutu kehidupan manusia. Dalam hal ini, kemajuan teknologi komunikasi telah membantu umat manusia untuk mengenal ilmu pengetahuan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak, lebih up-to-date. 2. Dunia-Tanpa-Batas (Borderless World) 116
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi mengakibatkan sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna, dan dunia seakan- akan menjadi satu. Dengan demikian komunikasi antarmanusia, hubungan antar- manusia, masyarakat, dan bangsa menjadi transparan (tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi). Perdagangan dunia, ekonomi dunia, tidak dibatasi lagi oleh perusahaan-perusahaan domestic tetapi oleh perusahaan multi-nasional yang tanpa mengenal negara. 3. Kesadaran terhadap HAM serta Kewajiban Asasi Manusia (Human Rights and Obligations) Rontoknya ideologi komunis serta ideologi otoriter lainnya telah menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat manusia sebagai sesuatu yang harus dihormati. Hak-hak manusia di mana pun di dunia ini adalah sama yaitu hak untuk hidup dan untuk dihidupi. Sejalan dengan itu pula manusia wajib mempunyai tanggung jawab untuk memelihara masyarakat yang bebas dari ketakutan, bebas dari paksaan, dan bebas untuk mewujudkan hakikat hidupnya sendiri dengan memperhatikan kepentingan hidup bersama. 4. Masyarakat Mega-kompetisi Suatu bangsa tidak dapat hidup terisolasi tanpa kerjasama dengan bangsa yang lain. Dan di dalam hidup bersama memberikan setiap individu, setiap kelompok, maka akan terjadi kompetisi yang sehat antarmasyarakat, antar-bangsa. Dengan demikian, manusia era global mempunyai kesempatan untuk berkembang sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada padanya. Kesempatan untuk berkembang akan memungkinkan seseorang atau sekelompok masyarakat atau bangsa untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi dirinya, bagi masyarakatnya, dan bagi umat manusia. Dengan kompetisi yang terbuka dan sehat ini maka taraf hidup manusia diharapkan akan semakin meningkat. Shaw pasca-militerisme adalah analisis Shaw mengenai hubungan antara negara global (perkembangan pemerintah global) dan suatu masyarakat sipil global. 117
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Konsep pasca-militerisme dibagi dalam dua segi. Pertama, ia bukan berarti berakhirnya ancaman militer, melainkan membawa kesadaran bahwa isu-isu keamanan yang sekarang dihadapi oleh negara-negara bukanlah bersifat kementrian secara langsung, melainkan melibatkan isu-isu antarbangsa seperti ketidakadilan, migrasi, dan kerusakan lingkungan. Kedua, suatu masyarakat pasca-militer adalah masyarakat di mana warga negara dilepaskan dari hubungan dekatnya dengan tugas kemiliteran. Dengan meningkatnya sifat teknologi sistem persenjataan, pengerahan massal pasukan wajib militer cenderung bukan merupakan gambaran konflik senjata di masa depan. Kedua aspek pasca-militer ini memungkinkan setidaknya kemungkinan memutus kaitan antara kewarganegaraan dan negara, dan memupuk sebuah etika tanggung jawab global untuk menghadapi tantangan yang disodorkan oleh ancaman-ancaman global (Faulks, 2010:308). Pendidikan yang berperspektif global adalah suatu pendidikan yang harus menekankan pada metode belajar yang mendekatkan peserta didik pada "dunia secara utuh", keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain yang saling memengaruhi antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat (Soyomukti, 2008:53). Peran PPKn dalam Menguatkan Kompetensi Wawasan Global Warga Negara Pada dasarnya kompetensi wawasan global warga negara yang dibentuk adalah dalam kajian bagaimana warga negara memandang bahwa dalam berhubungan antar warga negara tidak hanya dalam bagian negaranya saja tetapi memandang secara keseluruhan dari bagian dunia. Kompetensi wawasan global warga negara melalui PPKn targetnya adalah pembentukan warga negara yang cerdas ( an informed citizenry), warga negara yang mampu berpikir analitis ( analytical citizenry), dan warga negara yang memiliki komitmen dan mampu melibatkan diri ( a commited and involved citizenry) (Wahab & Sapriya, 2011). 118
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kompetensi wawasan global secara lebih lanjut sejalan dengan pemikiran warga negara yang diperlukan pada abad ke-21 sebagaimana dikemukakan oleh Cogan (1998) yang menjelaskan tentang delapan karakteristik yang merupakan ciri-ciri, keterampilan, dan kompetensi tertentu pada warga negara yang hidup di abad ke- 21. Karakteristik tersebut diperlukan untuk mengatasi dan mengelola gejala yang tidak diinginkan. Delapan karakteristik itu adalah: 1. The ability to look at and approach problem as a member of global society 2. The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules/duties with society 3. The ability to understand, accept, appreciate, and tolerate cultural differences. 4. The capacity to think in a critical and systematic way. 5. The willingness to resolve conflict in a non violent marmer. 6. The willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment. 7. The ability to be sensitive toward and to defend human right (eg. Right of woman, eyhnict minorities) 8. The willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels. Kompetensi wawasan global warga negara tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan tiga kompetensi utama yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn yakni berkaitan dengan pengetahuan kewargaan, keterampilan kewargaan, bahkan sampai pembentukan sikap atau karakter kewargaan. Penguatan kompetensi wawasan global melalui PPKn hadir dalam upaya membentuk warga negara yang dapat berpikir multidimensional. Berdasarkan pendapat Branson (1998) mengenai kompetensi kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skill), dan watak kewarganegaraan (civic disposition). Berikut pemaparannya: 1. Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) 119
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knolwledge) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Knowledge of Citizenship and Government In Democracy (Civic Knowledge) : a) Concepts/principles on the substance of democracy, b) Issues about the meaning and implementation of core ideas, c) Constitutions and institutions of representative democratic government, d) Organization and functions of democratic institutions, e) Practices of democratic citizenship and the roles of citizens, f) Contexts of democracy: cultural, social, political, and economic, g) History of democracy in particular states and throughout the world (Patrick & Vontz, 2011: 41). Seorang warga negara yang ideal demokratis seyogyanya tampil sebagai "Informed and reasoned decision maker" atau pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperlukan knowledge atau pengetahuan atau wawasan, beliefs: civic virtues atau kepercayaan berupa kebajikan warganegara, dan skills: civic participation yakni keterampilan partisipasi sebagai warga negara. Saling penetrasi antara ketiga kluster kemampuan tersebut akan menghasilkan tumbuhnya individu warganegara yang competent atau berkemampuan, confident berkeyakinan diri, dan commitment atau kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri. Untuk masing-masing klaster kemampuan tersebut kemudian dirinci sebagai berikut (CCE: 1999). 1) Knowledge: The Content of Civic Education: a) Why do we need a government? b) The purpose of government c) Constitusional principles d) Structure of government e) Concepts, principles, and values underlying the political system, authority, justice,diversity, rule of law 120
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 f) Individual rights (personal, political, economic) g) Responsibilities of citizen h) Role of citizen in a democracy i) How the citizen can participate in community decision. 2) Skills: What a citizen needs to be able to do to participate effectively a) Critical thinking skills: gather and assess information, clarify and prioritize, identify and assess consequences, evaluate, reflect b) Participation skills: communicate, negotiate, cooperate, manage conflicts peacefully and fairly, reach consensus 1) Attitudes/Beliefs: character of disposition of citizen a) Personal character: moral responsibility, self discipline, respect for individual dignity and diversity of opinion (empathy) b) Public character: respect for the law, willingness to participate in public affairs, commitment to the rule of the majority with respect for the rights of the minority, commitment to the balance between self-interest and the common welfare, willingness to seek changes in unjust laws in a peaceful and legal manner 2) Civic disposition: Civility, respect for the rights of other individuals, respect for law, honesty, open mindedness, critical mindedness, negotiation and compromise, persistence, compasion, patriotism, courage, tolerance of ambiguity. (CEE:1999). Dilihat dari tujuan, isi, proses pembelajaran, serta keseluruhan kriteria effective civic education yang dikembangkan oleh CCE tersebut, tampak bahwa civic education sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem pembelajaran didasarkan pada paradigma pendidikan yang bertolak dari, dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada perwujudan cita-cita, nilai, prinsip, dan praksis demokrasi konstitusional negara yang bersangkutan, dengan menitikberatkan pada 121
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengembangan warga negara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (competent, confident, commitment). 2. Kecakapan Kewarganegaraan (Civic Skill) Kecakapan kewarganegaraan (civic skills) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab (Bahmueller, 1997: 39). Partisipatory skills of citizenship in a democracy (participatory civic skills) : a) Interacting with other citizens to promote personal and common interests, b) Monitoring public events and issues, c) Deliberating and making decisions about public policy issues , d) Influencing policy decisions on public issues, e) Implementing policy decision on public issues, f) Taking action to improve political/civic life (Patrick & Vontz, 2011: 41). Dimensi civic skills ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan untuk berperan secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran secara aktif warga negara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan pengetahuan tentang konsep yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini secara kontekstual dan kecenderungan untuk bertindak sesuai watak dari warga negara (Bahmueller, 1997: 39). 3. Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Watak kewarganegaraan (civic disposition) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan 122
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kepentingan umum dari sistem demokrasi. secara konseptual, civic disposition meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self discipline, and civic mindedness, open mindedness (openess, scepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalthy to the nation and its principles) (Quigley, dkk, 1991: 13-14). Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup ketrebukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi dan keragaman, kesabaran dan keajegan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Sedangkan menurut Patrick & Vontz (2011: 41) Civic Disposition : a) Promoting the common good, b) Affirming the common and equal humanity and dignity of each person, c) Respecting, protecting, and using rights possessed equally by each person, d) Participating responsibly in the political/civic life of the community, e) Respecting, protecting, and practicing government by consent of the people , f) Supporting and practicing civic virtues. Civic disposition meliputi a) Mempromosikan hal yang baik, b) Mengakui nilai kemanusiaan dan martabat setiap orang, c) Menghormati, melindungi, dan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, d) Berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik/ bermasyarakat, e ) Menghormati, melindungi, dan mempraktekkan pemerintah dengan persetujuan rakyat, f) Mendukung dan mempraktikkan kebajikan masyarakat. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang 123
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Udin S.Winataputra, 2007: 191-192). Tentang kaitan antara ketiga substansi PPKn tersebut digambarkan sebagai berikut. Habits of the herts", as Alexis de Tocqueville called civic dispositions, are necessarily intertwined with civic knowledge and civic skills component of democtatic zitizenship. Education for democratic citizenship requires the development of those traits of public private character that compel citizens to exercise the rights and reponcibilities of democratic citizenship and promote the common good (Patrick & Vontz, 2011: 53). Alexis de Tocqueville yang menyebut karakter kewarganegaraan harus saling terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan untuk membentuk warga negara yang demokratis memerlukan pengembangan sifat-sifat karakter publik dan pribadi yang mengharuskan warga negara untuk menggunakan hak dan tanggungjawab kewarganegaraan demokratis dan mempromosikan kebaikan bersama. Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa watak kewarganegaraan adalah output dari proses pembelajaran PPKn setelah peserta didik memperoleh pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan, sehingga terwujud watak atau karakter kewarganegaraan Kompetensi sikap wawasan global warga negara berkaitan dengan beberapa hal terutama berkaitan dengan pembentukan perspektif global sebagaimana dikemukakan oleh Diaz, Massialas Xanthopoulus dalam bukunya "Global perpectif for educator" (Wahab dan Sapriya, 2008) mengemukakan bahwa "we also develop sensitivities towards our fellow global citizens, trying to understand them and empathise with them". Hal ini menjelaskan bahwa earga global dalam konteks 124
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perlunya afinitas dan empati dalam menghadapi isu-isu global, lebih tepatnya apabila dimaknai dalam dimensi afektif, sehingga konsep kompetensi sikap wawasan global warga negara sangat erat kaitannya dengan proses untuk kesiapan bertingkah laku dalam menghadapi isu-isu global. Ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut kemudian diintegrasikan dengan karakteristik warga negara di era global menurut Cogan dan Derricot (2008) yang meliputi: 1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global 2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya didalam masyarakat 3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan budaya 4. Kapasitas berpikir dengan cara kritis dan sistematis 5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan 6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan 7. Kemampuan bersikap sensitive dan melindungi hak asasi manusia 8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat local, nasional, dan internasional. Pengembangan kompetensi wawasan global warga negara dalam tiga ranah ini menjadi elemen yang kuat guna pembentukan warga negara yang baik sebagai tujuan dari pembelajaran PPKn. Keanggotaan masyarakat Indonesia yang mulai mendunia dan semakin kompleks menjadi salah satu yang dihadapi dalam kecenderungan global sehingga diperlukan konsep pendidikan yang mampu menyiapkan warga negara untuk memahami serta menerima perbedaan-perbedaan budaya dengan cara yang kooperatif, masalah-masalah yang muncul di kehidupan globalisasi ini diperlukan pemikiran-pemikiran yang kritis dan sistematis dalam menanganinya. Simpulan 125
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang terus bergerak begitu cepat dan massif, oleh karena itu pembentukan dan penguatan warga negara yang berwawasan global (global citizen) mutlak diperlukan. Pendidikan global (global education) melalui PPKn sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut. Tiga kompetensi utama wawasan global warga negara, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan diperlukan dalam rangka menghadapi dan menjalani era digital. Gagasan tersebut dapat memperkuat ilmu pengetahuan sosial termasuk di dalamnya PPKn untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia (global citizen) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggotan masyarakat bangsa- bangsa di dunia ini. Daftar Rujukan Bourke, L., Bamber, P., dan Lyons, M. 2012. "Global Citizens: Who Are They?", dalam Education, Citizenship and Social Justice, 7 (2), hlm. 161-174. Branson, M.S. (1998). The Role of Civic Education. Calabasas: CCE. Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Limited. Hlm. Karsten, S., et al. 1998. "Challenges Facing The 21St Century Citizen: Views of Policy Makers", dalamCogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), Citizenship for The 21st Century: An International Perspectiveon Education. London: Kogan Page Limited. Hlm. Kasali, Rhenald. (2017). Disruption. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 126
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kokom Komalasari (2009). The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students Civic Competence. Journal of Social Sciences 5 (4): 261-270, 2009. Morais, D.B. dan Ogden, A.C. 2011. Initial Development and Validation of The Global Citizenship Scale, dalam Journal of Studies in International Education, 15 Patrick, J.J., Vontz, T.S & Metcalf (2011). Project Citizen and The Civic Development of Adolesencent Student in Indiana, Latvia, Lithuania.Wahington, DC: ERIC Publication.(5), hlm. 445-446. Rapoport, A. (2008). A Forgotten Concept: Global Citizenship Education and State Social Studies Standards. The Journal of Social Studies Research, 33(I), 91112. Schwab, Klaus. 2017. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Businnes. Tilaar, H.A.R (2002). Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung:Remaja Rosdakarya. Ubaidillah Abdul Rozak (2008). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCIE UIN Syarif Hidayatullah. Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta. Variasi Penilaian dan Model Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Michael Tamboch Mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Kode pos 20221, Kota Medan E-mail : INTISARI 127 and
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Makalah ini membahas masalah yang dihadapi guru mengenai model pembelajaran dan penilaian yang sesuai Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Pemerintah dalam Kurikulum 2013 mengharapkan pembelajaran saintifik dalam berbagai bidang, terutama di sekolah dasar. Serta bentuk penilaian yang tidak selalu tertulis, namun dengan berbagai model seperti proyek, wawancara , maupun portofolio. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang membahas mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga banyak murid yang menganggap pembelajaran tersebut hanya berupa hafalan saja. Padahal tuntutan pembelajaran PKn juga harus dapat melatih keterampilan dan sikap yang baik sebagai warga negara Indonesia. Saat ini di Sekolah Dasar sudah diterapkan mengenai kurikulum 2013, dimana setiap pelajaran yang ada diintegrasikan dalam sebuah tema. Hal ini, membuat pembelajaran PKn tidak lagi berdiri sendiri, namun ikut diajarkan dengan mata pelajaran lainnya dengan pendekatan transdisiplin maupun interdisiplin. Penulis mencoba memberikan suatu model pembelajaran yang menarik mengenai PKn yakni dengan pola webbed dengan penilaian yang autentik seperti proyek dan portofolio dalan kegiatan Student Led Conference (SLC) sehingga dapat mendorong minat murid mempelajari PKn. Kata Kunci: Penilaian, Model Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan.. ABSTRACT: This paper discusses the problems faced by teachers regarding learning models and assessments that are appropriate for Civic Education in elementary schools. The government in the 2013 curriculum expects scientific learning in various fields, especially in elementary schools. As well as forms of assessment that are not always written, but with various models such as projects, interviews, and portfolios. Civic Education (PKn) itself is one of the subjects that discusses the life of the nation and state, so many students consider the learning to be in the form of memorization only. Even though the demands of PKn learning must also be able to practice good skills and attitudes as Indonesian citizens. At present in Elementary School has been implemented regarding the 2013 curriculum, where each lesson is integrated in a theme. This, making Civics learning no longer stands alone, but is also taught with other subjects with a transdisciplinary and interdisciplinary approach. The author tries to provide an interesting learning model about PKn with a webbed pattern with authentic assessments such as projects and portfolios in Student Led Conference (SLC) activities so as to encourage students' interest in studying PKn. Keyword: Assesment, Learning model, Civic education PENDAHULUAN Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 [6](Setiawan, 2017:2). Dapat diperhatikan bahwa PKn mengarahkan murid menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Untuk menjadi baik, tentu bukan hanya pengetahuan saja yang dimiliki oleh murid, namun juga diperlukan keterampilan dan sikap yang tepat. 128
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selain itu PKn dapat dijadikan wadah pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan suku, ras dan agama. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu solusi jitu sebagai sarana dalam mempersiapkan warga negara yang baik di tengah kompleksitas keberagaman yang berada di Indonesia [9] (Wibowo dan Wahono, 2017:197). Selama ini murid hanya pintar dalam memahami sikap warga negara yang baik. Namun, masih sulit untuk mempraktekkannya. Sebagai contoh mengenai materi peraturan pusat tentang Undang-Undang lalu lintas dimana setiap pengendara motor wajib menggunakan helm ketika berkendara menggunakan sepeda motor. Murid memahami aturan ini, namun dalam prakteknya masih sulit melakukan yang seharusnya. Fungsi pendidikan dasar bila dilihat dari sosio-antropologis adalah proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan [8] (Wardani, 2014:1.15). Sekolah dasar merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga dan atau pendidikan anak usia dini (paud). Pada masa ini, ditumbuhkembangan serta ditanamkan berbagai nilai yang penting untuk dipegang dan dipahami murid selama tumbuh kembangnya. Karakter juga dipupuk pada masa ini. Sehingga pada masa ini dapat dikatakan merupakan suatu periode emas tumbuh kembang murid. Pendidikan karakter selain dikembangakan dalam pelajaran agama, juga dalam pelajaran PKn. Murid sebaiknya dapat memahami serta memiliki karakter warga negara yang baik seperti taat peraturan perundang-undangan dan memahami aturan hukum serta konsekuensi yang berlaku ketika melanggar aturan tersebut. Ketika murid hanya memahami aturan tanpa melaksanakannya dalam kehidupan sehari- hari tentu akan menjadi masalah serius. Untuk itu diperlukan model pembelajaran dan penilaian yang tepat dalam pelajaran PKn ini. Model pembelajaran terpadu mempunyai karakteristik yaitu holistik, bermakna, otentik dan aktif [10](Winataputra, 2014:9.21). Salah satu model yang 129
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 cukup banyak digunakan adalah model Webbed (jarring laba-laba) yaitu model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan dalam beberapa mata pelajaran [10] (Winataputra, 2014:9.22). Untuk penilaian dapat menggunakan projek maupun portofolio agar lebih menarik bagi murid. HASIL DAN PEMBAHASAN Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Psikologis berarti proses mental seperti berfikir sedangkan fisiologis berarti aktivitas yang merupakan proses penerapan atau eskperimen membuat karya [4](Rusman 2015:13). Untuk menunjang kemampuan fisiologis tersebut diperlukan media yang dapat memudahkan murid dalam mengerjakan dan melakukan berbagai aktivitas motorik. Media yang digunakan pun tidak lagi hanya bersifat seadanya seperti penggunaan kertas, spidol dll namun juga media elektronik seperti laptop, infocus, internet dan lain sebagainya. Model pembalajaran yang tepat akan mempengaruhi belajar siswa. Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja akan membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja [7](Slameto, 2013:65). Bila guru hanya menggunakan satu model pembelajaran dan satu model penilaian, maka kasus tersebut bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi pada murid di sekolah yang kita ajar. Salah satu model pembelajaran terpadu yang dapat digunakan di sekolah dasar adalah model pembelajaran Webbed, pendekatan ini dimulai dari menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait [2](Hernawan dan Andayani, 2014:1.26). Dari model ini guru diminta untuk membuat atau menerapkan suatu tema yang ada kemudian dikembangkan jarring-jaring mata pelajaran yang saling berhubungan. Dalam model pembelajaran itu terdapat berbagai hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Untuk itu maka dibuat RPP (Rancangan Program Pembelajaran) yang 130
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berisi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator, kegiatan awal, inti, penutup pembelajaran hingga metode penilaian. Setiap pembelajaran yang ada sebaiknya dirancang untuk mencapai seluruh indikator yang diharapkan. Untuk dapat melihat hal ini diperlukan suatu metode yang dinamakan penilaian agar diperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam mengenai kemampuan murid dalam mencapai indikator tersebut. Penilaian yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang reliable dan valid. Untuk menghasilkan informasi yang reliable dan valid perlu ada bukti pendukung yang meyakinkan bahwa penilaian yang menghasilkan informasi tersebut memang berkualitas tinggi [2] (Hernawan dan Andayani 2014:5.25). Untuk penilaian yang valid dalam berbagai soal dan mata pelajaran kita biasanya mengenal tes tertulis dengan format pilihan ganda, isian maupun esai. Format seperti ini tentunya tidak salah dan masih tepat untuk digunakan hingga saat ini. Bahkan Ujian Nasional di tingkat SMP-SMA serta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menggunakan format pilihan ganda dan esai mulai tahun2018. Namun, tidak semua model pembelajaran atau materi ajar dapat dinilai menggunakan format ini. Penilaian adalah hal yang penting harus dilakukan oleh seorang guru guna mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam belajar dan mengembangkan materi. Melalui kegiatan penilaian akhir guru akan mengetahui tercapai tidaknya kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa. Oleh karena itu guru perlu memiliki kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa [1] (Anitah 2010:4.35). Penilaian sendiri dibuat berdasarkan materi yang sudah diajarkan sebelumnya dan dapat mengukur dengan baik keseluruhan siswa yang ada. Dapat juga dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan guru dalam membimbing siswa dan kemampuan siswa dalam menyerap materi dengan baik. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tulisan atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio, serta penilaian diri menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran [5](Rusman 2017:13). Dari sini dapat 131
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dilihat bahwa penilaian haruslah dibuat oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, yang berarti dari proses pembuatan RPP (Rancangan Program Pembelajaran). Bentuk penilaian pun dapat bervariasi tidak hanya tes tertulis dengan format pilihan ganda, isian dan esai saja. Terutama bila kita hendak mengukur sikap, tentunya bisa menggunakan format checklis tabel, lembar pantau sikap ataupun penilaian sikap oleh teman sejawat. Akan sangat sulit bila kita melakukan penilaian sikap dengan satu bentuk tes tertulis saja. Penelitian mengenai pengembangan perangkat penilaian hasil belajar dalam pembelajaran tematik integratif menunjukkan pada tahap design, produk perangkat pe-nilaian di SD perlu disesuaikan dengan materi belajar atau KD sesuai pembelajaran tematik kelas 5 SD. Selanjutnya draft perangkat penilai-an hasil belajar dikembangkan dalam bentuk skenario pembelajaran [3] (Prasetyo 2017:109). Penilaian yang baik tentunya yang dapat mengakomodir keseluruhan indikator pembelajaran yang merupakan turunan dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada. Penilaian autentik adakalanya disebut penilaian responsif, suatu metode yang sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, hingga jenius [4] (Rusman 2015:250). Setiap penilaian yang baik ialah penilaian yang autentik dimana guru dapat membuat sendiri berbagai bentuk penilaian sesuai dengan Indikator dalam pembelajaran yang ingin dicapai. Kita dapat memilih dan menentukan aspek yang akan dinilai untuk dibuat model penilaiannya. Dalam penilaian sikap dapat menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal catatan guru. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan dapat menggunakan tes tulis, tes lisan atau penugasan. Untuk keterampilan dapat menggunakan penilaian kinerja, proyek dan portofolio [4](Rusman 2015:253-258). Untuk lebih memahami model pembelajaran dan penilaian tersebut, maka diperlukan suatu ilustrasi Mata Pelajaran PKn di Kelas 5 pada bab 2 mempelajari tentang peraturan pusat dan daerah. Materi ini dapat diintegrasikan dengan pendekatan Interdisiplin model Webbed. Pelajaran yang dapat dihubungkan adalah Bahasa Indonesia maupun IPS. 132
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Guru dapat memikirkan suatu penilaian akhir (Sumatif) berbentuk proyek yang menarik. Seperti pembuatan poster mengenai pembuatan peraturan daerah dengan wawancara kepada orangtua(B.Indo) dan observasi tempat pelaksanaan peraturan (IPS). Sehingga proyek yang dibuat cukup menarik dan terintegrasi dari tiga mata pelajaran tersebut. Rubrik penilaian yang dibuat harus terlampir mengenai keterampilan dan sikap. Untuk keterampilan dapat diisi kerja sama dalam mengerjakan proyek dengan teman, kesiapan dalam membawa alat dan bahan, serta kemampuan dalam mengorganisasikan teman serta alat dan bahan tersebut. Untuk rubrik sikap dapat digunakan lembar ceklis kegiatan sehari-hari murid dan guru bisa ikut memantau dengan memberi beberapa catatan kecil mengenai sikap anak di sekolah. Dari berbagai proyek yang sudah dikerjakan tersebut dapat murid presentasikan dalam satu acara yakni kegiatan Student Led Conference(SLC). Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun ajaran. Dalam kegiatan ini, murid akan merekap berbagai bentuk penilaian yang dipilih dan sudah direfleksikan kemudian akan dipresentasikan kepada orangtua. Selain menambah kemampuan siswa dalam berbicara dan presentasi, kegiatan ini juga dapat dijadikan oleh guru pengambilan nilai dalam portofolio yang disiapkan murid untuk kegiatan SLC tersebut. Model SLC ini sudah dilakukan Sekolah Lentera Harapan Medan sejak berdiri di tahun 2011. Beberapa sekolah sudah mencontohnya, dan diharapkan dapat diikuti oleh sekolah yang lain agar pembelajaran dapat lebih aktif dengan model webbed, terintegrasi, menilai autentik dan dapat menunjukkan hasil belajar yang baik kepada orangtua. KESIMPULAN Guru sebagai perancang pembelajaran di kelas, sebaiknya terus mau belajar berbagai model pembelajaran dan pendekatan yang terbaik terutama dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SD, salah satunya yakni model webbed. Banyak model penilaian dan berbagai kegiatan dapat dipilih untuk dapat diterapkan di masing-masing sekolah,salah satunya ialah penilaian dengan proyek dan 133
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 portofolio dalam keguiatan SLC. Namun tentunya dengan perubahan yang sesuai dengan kesiapan sarana prasarana dan kultur budaya setempat. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terimakasih penulis berikan kepada berbagai pihak yang sudah membantu penulisan makalah ini. Dosen dan rekan mahasiswa tempat penulis belajar saat ini di Universitas Negeri Medan. Kepala sekolah dan rekan-rekan guru tempat saya bertugas di Sekolah Lentera Harapan Medan telah memberikan banyak masukan, saran dan pembelajaran bermakna mengenai pendidikan di kota Medan. Orang tua dan kekasih yang telah mendukung secara materi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. DAFTAR PUSTAKA [1] Anitah W, S. (2014). Strategi Pembelajaran di SD. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. [2] Hernawan, A. H., Resmini, N., & Andayani. (2014). Pembelajaran Terpadu di SD. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. [3] Prasetyo, T. (Volume 5 No.1, tahun 2017). Pengembangan Perangkat Penilaian Hasil Belajar dalam Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas V SD. Jurnal Prima Edukasia, hal. 109. [4] Rusman. (2015). Pembelajaran Tematik Terpadu. Jakarta: Rajawali Press. [5] Rusman. (2017). Model-model pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo. [6] Setiawan, D. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan. Medan: Madenatera. [7] Slameto. (2013). Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. [8] Wardani, I. (2014). Perspektif pendidikan SD . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 134
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Wibowo, A. P., & Wahono, M. (Volume 14, no.2, Oktober 2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia. Jurnal Civics, hal.202. [10] Winataputra, U. S. (2014). Pembelajaran PKn di SD. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 135
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGARUH METODE PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING BERBASIS MEDIA MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEBERHASILAN BELAJAR PPKn KELAS V SD Suanah Mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Bogor. Email : ABSTRAK Keberhasilan belajar akan ditentukan berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat menghubungkan keterkaitan materi yang dipelajari oleh siswa dengan implementasi materi yang ada dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis media audio visual terhadap keberhasilan belajar PPKn. Rancangan penelitian menggunakan Quasi Experiment pada kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui penggunaan pretest posttest equivalent group design. Penelitian dilaksanakan pada SD Negeri 1 Babakan Kecamatan Parungkuda Sukabumi. Siswa kelas V yang menjadi sampel penelitian berjumlah 29 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes tertulis pretest, posttest dan pengamatan selama kegiatan pembelajaran. Tahapan pengujian instrumen penelitian melalui pengujian validitas, reliabilitas, daya beda soal dan tingkat kesukaran soal. Metode analisis data dilakukan melalui tahapan pengujian normalitas dan homogenitas. Untuk menentukan besarnya pengaruh variabel penelitian dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dan normalitas N-gain. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dengan independent sampel t-test mendapatkan hasil sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05 dan besarnya t-hitung 5,665 > t-tabel 0,683, yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen terdapat perbedaan secara signifikan dengan kelas kontrol, sehingga sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan tingkat keberhasilan pembelajaran masuk dalam kategori sedang dengan nilai N-Gain 0,523. Kata kunci : PPKn, Contextual Teaching and Learning, Audio-Visual dan Keberhasilan Belajar. ABSTRACT The success of learning will be determined based on the learning method used by the teacher to develop the potential possessed by students to be able to play an active role in learning activities. In the subject of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning methods are needed that can relate the relevance of the material learned by students to the implementation of material in real life. This study aims to determine the effect of using audio visual media-based Contextual Teaching and Learning (CTL) learning methods on the success of PPKn learning. The study design used Quasi Experiment in the experimental class and control class through the use of the pretest posttest equivalent group design. The study was conducted at SD Negeri 1 Babakan, Parungkuda District, Sukabumi. Class V students who became the study sample amounted to 29 people. Data collection techniques were carried out using the pretest, posttest and observation written tests during the learning activities. The stages of testing research instruments through testing validity, reliability, power difference questions and the level of difficulty of the question. The method of data analysis is done through the stages of testing normality and homogeneity. To determine the magnitude of the influence of the research variables carried out based on hypothesis testing and N-gain normality. Based on the results of calculation of hypothesis testing with independent sample t-test get the results of sig. (2-tailed) 0,000 <0,05 and the magnitude of t-count 5,665> t-table 0,683, which indicates that the average value of experimental class learning outcomes is different significantly with the control class, so that there is enough evidence to state that the CTL learning method based on audio- visual media can influence learning success and the success rate of learning fall into the medium category with a value of N-gain 0.523. 136
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Keyword : PPKn, Contextual Teaching and Learning, Audio-Visual and Learning Success. PENDAHULUAN Belajar merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu perubahan yang berhubungan dengan pengembangan wawasan berfikir dan perubahan sikap yang didapatkan dari proses yang membentuk pengetahuan yang berhubungan dengan alam semesta, sehingga melalui kegiatan belajar manusia dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru untuk mengembangkan konsep berfikir dalam mencari solusi dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Kegiatan belajar sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat dikembangkan secara luas dan tidak terikat kegiatan belajar di sekolah, karena belajar dapat dilakukan di lingkungan dimanapun manusia berada. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran yang sudah terintegrasi dalam materi tematik yang harus dipelajari oleh siswa di sekolah dasar. Secara umum tujuan pembelajaran PPKn mempunyai peranan penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara untuk memiliki rasa kecintaan, kebanggaan, keberanian dan rela berkorban membela tanah air, mengembangkan sikap berfikir kritis sebagai masyarakat dan memiliki kepedulian untuk menjunjung tinggi sikap toleransi dalam menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan nilai kebangsaan yang diamantkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Salah satu indikator penilaian mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah ditentukan berdasarkan keberhasilan belajar dalam aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotor. Faktor yang mendorong keberhasilan belajar akan ditentukan berdasarkan kreativitas guru untuk melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan topik materi yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami dan dapat menarik perhatian siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar sehingga dapat mengembangkan konsep berfikir kritis untuk 137
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memperoleh kemampuan dan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Hasil pengamatan proses belajar mengajar materi tematik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SD Negeri 1 Babakan Kecamatan Parungkuda, Secara umum dalam kegiatan belajar mengajar dikelas masih didominasi kegiatan mengajar guru didepan kelas dengan menggunakan metode ceramah dan siswa masih belum dilibatkan dalam proses penyampaian materi, sehingga siswa lebih banyak mencatan materi yang dijelaskan oleh guru sehingga suasana pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik perhatian siswa untuk mempelajari materi. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa masih dibawah nilai 76 sebagai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan tingkat pencapaian belajar PPKn masih belum tuntas 100%. Dalam upaya untuk mendorong peningkatam keberhasilan belajar PPKn dibutuhkan metode dan media pembelajaran untuk dapat meningkatkan keterampilan, mengembangkan pengetahuan dan membangun wawasan berfikir yang dapat mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari materi dapat melekat kuat dalam ingatan siswa. Pembelajaran materi tematik pelajaran PPKn dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat menghubungkan antara materi pembelajaran dengan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memudahkan siswa dalam menemukan keterkaitan antara materi yang diperlajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari realitas yang ada dalam lingkungan keseharian siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan belajar dalam pelajaran PPKn adalah metode pembelajran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dikombinasikan dengan media audio visual untuk dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam memperoleh pengalaman belajar dengan menghubungkan keterkaitan materi berdasarkan situasi yang ada dalam kehidupan nyata sehingga kegiatan belajar menjadi lebih bermakna dan materi yang dipelajari dapat melekat secara kuat dalam ingatan siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 138
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Contextual Teaching and Learning berbasis media audio visual terhadap keberhasilan belajar PPKn kelas V SD. Model pembelajaran digunakan sebagai prosedur kerangka kerja yang disusun secara sistematis sesuai teori yang dikembangkan untuk merancang kegiatan pembelajaran dapat memenuhi tujuan belajar yang sudah ditetapkan1. Model pembelajaran CTL sangat tepat digunakan untuk pembelajaran PPKn, karena pendekatan ini mengkombinasikan seluruh praktek terbaik dengan perumusan prinsip yang melibatkan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu. Model pembelajaran CTL sebagai model pembelajaran yang digunakan untuk menghubungkan keterkaitan materi berdasarkan realitas yang ada dalam lingkungan sekitar siswa2, sehingga pendekatan ini sesuai dengan fungsi otak yang menghasilkan makna untuk mengaitkan hubungan aspek akademis dengan aspek kehidupan nyata siswa3. Ditinjau dari sudut pandang siswa, model pembelajaran CTL sebagai rangkaian kegiatan belajar yang dapat memudahkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan keterhubungan antara subyek akademik dengan penerapan dalam keseharian siswa4. Sedangkan dari sudut pandang guru model pembelajaran CTL sebagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dengan mengaitkan keterhubungan materi berdasarkan realitas dalam lingkungan kehidupan nyata untuk mengembangkan pengetahuan5. Kegiatan penutup pembelajaran, guru memberikan refleksi dan siswa membuat rangkuman materi berdasarkan pengalaman belajar6. Penerapan model pembelajaran CTL yang digunakan dalam penelitian adalah berbasis media audio visual yang merupakan media pembelajaran dengan unsur suara dan unsur gambar7. Media audio visual adalah media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kemajuan teknologi dengan pemanfaatan media audio sebagai fungsi indera pendengaran dan media visual sebagai fungsi indera penglihatan8. Media audio visual dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan mengembangkan fungsi indera penglihatan dan indera pendengaran9. Penggunaan model pembelajaran CTL berbasis media akan menghasilkan peningkatan keberhasilan 139
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 belajar dan dapat membuat siswa merasa senang terhadap proses pembelajaran sehingga dapat menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif 10. Hasil belajar sebagai suatu keluaran dari kegiatan pembelajaran untuk memperoleh kemampuan, sehingga belajar merupakan rangkaian kegiatan yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan berfikir11. Untuk mendapatkan hasil belajar dapat dikembangkan melalui tahapan kegiatan belajar yang diperoleh secara sendiri maupun secara bersama-sama dalam kelompok12. Dalam proses belajar sebagai suatu sistem untuk melakukan proses perubahan input berupa berbagai macam informasi untuk dapat menghasilkan output berupa perbuatan atau kinerja13, sehingga perhatian utama dari keberhasilan belajar adalah tidak dalam satu aspek kemampuan tertentu namun perubahan secara keseluruhan terhadap sikap dan perilaku14. Penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian terkait pengaruh metode pembelajaran CTL terhadap keberhasilan belajar mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran PPKn15,. Penelitian lain mendapatkan hasil serupa menyimpulkan bahwa penggunaan model CTL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajar peserta didik16. Kesimpulan penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam pelajaran PPKn mendorong peningkatkan keberhasilan belajar dan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar17. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dengan pengaruh metode pembelajaran CTL berbasis media terhadap keberhasilan belajar siswa mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan metode pembelajaran kontekstual dengan bantuan media visual berpengaruh terhadap semangat belajar dan keberhasilan belajar18, hasil penelitian lain menyimpulkan pendekatan kontekstual dapat dikembangkan menjadi pembelajaran yang inovatif untuk materi pelajaran PPKn19. Hasil penelitian lain yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual terbukti 140
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mampu meningkatkan prestasi belajar20 dan peningkatan keberhasilan belajar siswa21. METODE Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi Experiment (eksperimen semu) dengan menggunakan Pretest Postest Equivalent Group Design yaitu kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan tes awal (pretest) untuk melihat hasil belajar, diberikan perlakuan dengan pendekatan CTL berbasis media audio visual, kemudian diberikan tes akhir (post-test) untuk melihat pencapaian hasil belajar. Demikian pula pada kelas kontrol, sebelum materi diajarkan diberikan tes awal (pretest), diberikan perlakuan pembelajaran konvensional dan diberikan tes akhir (post-test). Rencana kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini pada tabel 1 berikut : Tabel 1. Rencana kegiatan pembelajaran Kelas T.awal Perlakuan T.akhir Eksperimen E1 X E2 Kontrol K1 O K2 Keterangan : X = Pendekatan CTL berbasis media. O = Pembelajaran konvensional. E1 =Nilai kelas eksperimen pada tes awal. K1 =Nilai kelas kontrol pada tes awal. E2 =Nilai kelas eksperimen pada tes akhir. K2 =Nilai kelas kontrol pada tes akhir. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengungkap hubungan ketergantungan antara variabel penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Babakan Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari Maret sampai Mei 2019. Sampel untuk uji coba yang dipilih sebanyak 29 orang siswa kelas V yaitu 15 siswa untuk kelas eksperimen dengan metode pembelajaran CTL berbasis media dan 14 siswa untuk kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 141
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Instrumen pembelajaran terdiri dari soal pretest dan postest serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model pembelajaran CTL berbasis media terhadap keberhasilan belajar. Instrumen penelitian berupa soal tes tertulis yang terdiri dari soal pretest dan postest materi tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tes tertulis (pretest dan postest) dan observasi untuk mengamati aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel penelitian meliputi variabel independen (X) yaitu model pembelajaran CTL berbasis media dan variabel dependent (Y) yaitu keberhasilan belajar. Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas untuk mengetahui soal tes dapat mengukur perbedaan dalam kelompok dan uji reliabilitas untuk menentukan ketepatan soal tes mendapatkan hasil yang sama. Uji daya beda soal digunakan untuk menentukan soal tes dapat mengukur perbedaan kemampuan prestasi belajar, dihitung dengan rumus22: DB = SR - ST (1) Keterangan: DB = Daya beda soal. SR = Jumlah siswa yang menjawab salah pada kelas bawah. ST = Jumlah siswa yang menjawab salah pada kelas atas. Pengujian tingkat kesukaran butir soal untuk membedakan jenis kesulitan soal tes secara proporsional dalam 3 kategori yaitu mudah, sedang atau sukar, Indeks kesulitan butir soal (I), dihitung dengan rumus : I = Jumlah siswa dengan jawab benar Jumlah siswa (2) Teknik analisa data hasil pretest dan posttest dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk mengatahui apakah data hasil belajar menunjukkan kesamaan data yang homogen atau tidak. Uji hipotesis dilakukan dengan 142
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menggunakan independent sampel t-test (Uji-t) untuk menganalisa signifikansi tidaknya pengaruh model pembelajaran CTL terhadap keberhasilan belajar dengan menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut23 : H0 = Model pembelajaran CTL tidak berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Ha = Model pembelajaran CTL berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Pengujian normalitas gain (N-Gain) digunakan untuk menentukan persentase tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran. Kategori ditentukan berdasarkan nilai N-Gain yaitu rendah < 0,3, sedang antara 0,3 - 0,7 dan tinggi > 0,7. Besarnya nilai N-Gain dihitung dengan rumus24 : G = Skor 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 Skor maksimum−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 (3) HASIL Data siswa kelas V sebagai sampel penelitian yang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol berjumlah 29 orang siswa. Gambaran umum siswa yang terpilih memiliki karakteristik kemampuan berikut : Tabel 2. Data tingkat kemampuan siswa No Tingkatan kemampuan Jumlah Persentase ( orang ) ( % ) 1 Tinggi 10 34,48 2 Sedang 14 48,28 3 Rendah 5 17,24 Jumlah 29 Tahapan kegiatan proses pembelajaran awal dilakukan tanpa perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pokok pembahasan materi PPKn tema 8 sub tema 1, setelah selesai kegiatan pembelajaran kedua kelas tersebut diberikan soal tes tertulis (test awal) dengan standar nilai KKM sebesar 76. Data hasil tes awal pada tabel berikut : Tabel 3. Rekapitulasi hasil tes awal Kelas No Kriteria Eksperimen Kontrol 143
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 1 Nilai tertinggi 85 86 2 Nilai terrendah 70 69 3 Jumlah siswa 15 14 4 Nilai > KKM 9 siswa 9 siswa 5 Nilai < KKM 6 siswa 5 siswa Keberhasilan 6 pembelajaran 60,00 % 64,28 % Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pokok pembahasan materi PPKn tema 8 sub tema 1 pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembel;ajaran CTL berbasis media sedangkan pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional, setelah kegiatan pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan mengerjakan soal tes tertulis (tes akhir) pada kedua kelas. Data hasil tes akhir pada tabel berikut : Tabel 4. Rekapitulasi hasil tes akhir No Kriteria Kelas Eksperimen Kontrol 1 Nilai tertinggi 95 88 2 Nilai terrendah 82 76 3 Jumlah siswa 15 14 4 Nilai > KKM 15 siswa 14 siswa 5 Nilai < KKM 0 0 6 Keberhasilan pembelajaran 100 % 100 % Pengujian validitas instrumen soal tes dengan menggunakan product moment terhadap 15 butir soal mendapatkan hasil yaitu 12 butir soal dengan nilai r-hitung > r-tabel 0,367 dinyatakan valid dan 3 butir soal dengan nilai r-hitung < r-tabel dinyatakan tidak valid. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas terhadap 15 butir soal dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha, berdasarkan hasil perhitungan mendapatkan hasil nilai r11 sebesar 0,87 yang dapat diinterpretasikan bahwa tingkat reliabilitas instrumen soal dalam kriteria sangat tinggi. Langkah pengujian daya beda (DB) terhadap 15 butir soal dilakukan dengan menggunakan 144
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 rumus (1) diperoleh hasil yaitu 10 butir soal nilai DB > 0,40 diklasifikasikan baik, 1 butir soal nilai DB > 0,20 diklasifikasikan cukup dan 4 butir soal nilai DB < 0,2 diklasifikasikan jelek. Pengujian tingkat kesukaran butir soal (I) terhadap 15 soal tes diperoleh berdasarkan rumus (2) yaitu kriteria sukar 2 soal tes, kriteria sedang 10 soal tes dan kriteria mudah 3 soal tes. Metode analisis data terhadap hasil tes tertulis pada kelas eksperimen dan kontrol menggunakan perangkat lunak SPSS. Dalam uji normalitas dilakukan dengan one sample kolmogorov smirnov test, berdasarkan perumusan hipotesis awal (H0) menyatakan data memiliki distribusi tidak normal dan hipotesis alternatif (Ha) menyatakan data memiliki distribusi normal. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria uji Sign. Kolmogorov < 0,05 maka diambil keputusan untuk menerima H0 dan apabila Sign. Kolmogorov > 0,05 maka diambil keputusan untuk menolak H0. Pengujian normalitas hasil tes awal pada tabel berikut : Tabel 5. Pengujian normalitas hasil tes awal Kelas Kelas Kontrol Eksperimen 15 14 Normal Parametersa Mean 77,733 77,928 Std. Deviation 4,817 5,483 Most Extreme Absolute ,148 ,148 Differences Positive ,115 ,111 Negative ,148 ,148 Kolmogorov-Smirnov Z ,572 ,554 Asymp. Sig. (2-tailed) ,899 ,919 a Test distribution is Normal. Perhitungan pengujian normalitas hasil tes awal dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa kelas eksperimen nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,899 > 0,05 sedangkan pada kelas kontrol 0,919 > 0,05, sehingga diambil keputusan untuk 145
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti hasil tes awal pada kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. Hasil tes akhir dilakukan pengujian homogenitas menggunakan metode yang sama. Pengujian normalitas hasil tes akhir pada tabel berikut : Tabel 6. Pengujian normalitas hasil tes akhir Kelas Eksperimen Kelas Kontrol N 15 14 Normal Parametersa Mean 89,066 80,857 Std. Deviation 3,990 3,799 Most Extreme Absolute ,105 ,131 Differences Positive ,072 ,131 Negative ,105 ,101 Kolmogorov-Smirnov Z ,405 ,490 Asymp. Sig. (2-tailed) ,997 ,970 a Test distribution is Normal. Perhitungan pengujian normalitas hasil tes akhir dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa kelas eksperimen nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,997 > 0,05 sedangkan pada kelas kontrol 0,970 > 0,05, sehingga diambil keputusan untuk menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti hasil tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. Tahapan analisa data hasil tes pada kelas eksperimen dan kontrol dilanjutkan melalui uji homogenitas dengan test of homogeneity of variances. Pengujian homogenitas data tes awal pada tabel sebagai berikut : Tabel 7. Pengujian homogenitas hasil tes awal Levene Statistic df1 df2 Sig. Based on Mean ,233 1 27 ,633 Based on Median ,261 1 27 ,614 146
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas hasil tes awal dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa nilai signifikansi based on mean sebesar 0,633 > 0,05 dan based on median sebesar 0,614 > 0,05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa hasil tes awal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen dengan nilai levene statistic pada based on mean sebesar 0,233 dan based on median sebesar 0,261. Pengujian homogenitas hasil tes akhir menggunakan metode yang sama. Pengujian homogenitas hasil tes akhir dalam tabel sebagai berikut : Tabel 8. Pengujian homogenitas hasil tes akhir Levene Statistic df1 df2 Sig. Based on Mean ,029 1 27 ,867 Based on Median ,026 1 27 ,872 Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas hasil tes awal dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa nilai signifikansi based on mean sebesar 0,867 > 0,05 dan based on median sebesar 0,872 > 0,05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa hasil tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen dengan nilai levene statistic pada based on mean sebesar 0,029 dan based on mean sebesar 0,026. Data hasil tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian dilanjutkan perhitungan kelompok data kelas (group statistics). Hasil perhitungan group statistics, dalam tabel sebagai berikut: Tabel 9. Perhitungan group statistics Hasil Belajar N Mean Std. Deviation Std. Error Kelas Eksperimen 15 89.0667 3.99046 1.03033 Kelas Kontrol 14 80.8571 3.79994 1.01558 Berdasarkan hasil perhitungan group statistics dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 89,0667 dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 80,8571 dengan jumlah siswa sebanyak 14 orang. Dengan demikian dapat 147
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah pengujian dilanjutkan untuk mendapatkan bukti untuk dapat menjawab rumusan hipotesis bahwa data hasil tes tertulis, apakah terbukti berbeda secara signifikan atau tidak, dengan melakukan uji hipotesis berdasarkan independent sampel t-test (Uji-t), hasilnya dalam tabel berikut : 148
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tabel 10. Hasil pengujian hipotesis dengan independent sampel t-test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variance s asil Belajar F Sig. t df Sig. (2- tailed ) Mean Differenc e Std. Error Differenc e 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variance ,029 ,867 5,66 27 ,000 8,20952 1,44925 5,2359 11,1831 s 5 2 3 assumed Equal variance 5,67 26,98 ,000 8,20952 1,44672 5,2410 11,1780 s not 5 6 4 1 assumed 149
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan data perhitungan pengujian hipotesis dengan independent sampel t-test dari output SPSS dapat diinterpretasi bahwa nilai sig. levene's test for equality of variances 0,867 > 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol menunjukkan kesaman data atau datanya bersifat homogen. Sedangkan berdasarkan nilai sig. (2-tailed) equal variances assumed 0,000 < 0,05, sehingga dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, dengan demikian sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan nilai rata-rata hasil tes tertulis kelas eksperimen dan kontrol. Berdasarkan hasil output tabel di atas didapatkan nilai mean difference sebesar 8,20952 data tersebut menjelaskan besarnya perbedaan dari nilai rata-rata hasil tes tertulis kelas eksperimen dan kelas control, sedangkan besarnya perbedaan nilai rata-rata hasil tes tertulis dalam kolom equal variances assumed pada 95% confidence interval of the difference lower upper antara 5,23592 sampai 11,18313. Untuk analisa uji hipotesis lanjutan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan besarnya t-tabel. Pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan kriteria uji yaitu terima H0 jika nilai t-hitung < t-tabel menunjukkan tidak ada perbedaan nilai rata-rata tes tertulis antara kelas ekserimen dan kontrol dan tolak H0 jika nilai t-hitung > t-tabel menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata tes terulis antara kelas ekserimen dan kontrol. Berdasarkan data pengujian hipotesis pada tabel 10, didapatkan t-hitung 5,665, menggunakan signifikansi α ditetapkan 0,05, mendapatkan hasil (α/2) ; (df) sama dengan (0,05/2) ; (27). Dengan mengacu distribusi nilai t-tabel statistik sebesar 0,683. Sehingga mendapatkan hasil t-hitung 5,665 > t tabel 0,683, sehingga diambil keputusan untuk menerima Ha dan menolak Ho, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata hasil tes tertulis yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol artinya sudah cukup bukti untuk menjelaskan bahwa adanya perbedaan hasil tes tertulis secara nyata antara metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual dengan pembelajaran konvensional. 150
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Langkah analisa data hasil tes tertulis kelas ekperimen dan control dilanjutkan untuk melakukan pengujian normalitas gain (N-Gain) dengan menggunakan rumus (3). Hasil perhitungan N-Gain sebagai berikut : Tabel 11. Perhitungan pengujian N-Gain Kelas Pretest Posttest N-Gain
1166 1336
7.853 Eksperimen
X 77.733 89.066 0.523
1091 1132 1.7231 Kontrol X 77.928 80.857 0.123 Berdasarkan hasil perhitungan pengujian normalitas gain (N-Gain) mendapatkan nilai rata-rata tes awal untuk kelas eksperimen sebesar 77,733 dan pada tes akhir sebesar 89,066, dengan nilai rata-rata N-Gain 0,523, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan dengan metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual temasuk kategori sedang. Untuk kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata tes awal sebesar 77,928 dan pada tes akhir sebesar 80,857, dengan nilai rata-rata N-Gain 0,123, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan dengan pembelajaran konvensional masuk kategori rendah. Data hasil perhitungan dalam pengujian instrumen soal tes dengan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran maka didapatkan hasil 12 butir soal dinyatakan valid, reliabel, daya pembeda soal masuk dalam klasifikasi baik dan cukup, dengan tingkat kesukaran soal dalam kriteria sukar, sedang dan mudah sehingga dapat diputuskan bahwa soal tes tersebut dapat digunakan sedangkan untuk 3 butir soal dinyatakan tidak valid, daya pembeda soal masuk dalam klasifikasi jelek, dengan tingkat kesukaran soal dalam kriteria mudah sehingga dapat diputuskan bahwa soal tes tersebut tidak dapat digunakan. Berdasarkan analisa data hasil tes tertulis pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang sudah dilakukan dengan uji normalitas dan homogenitas mendapatkan hasil bahwa data hasil tes tertulis memiliki sebaran data yang berdistribusi normal dan data yang homogen. Hasil analisis data hasil belajar siswa dengan uji hipotesis 151
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mendapatkan hasil bahwa secara signifikan terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen dan kontrol. Hasil pengujian tersebut dapat menjawab rumusan hipotesis dan dapat memberikan bukti secara nyata bahwa metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar. Data hasil perhitungan pengujian normalitas gain (N-Gain) mendapatkan hasil bahwa tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual masuk dalam kategori sedang sedangkan tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran konvensional masuk dalam kategori rendah. KESIMPULAN Berdasarkan hasil perhitungan dalam uji hipotesis mendapatkan hasil nilai sig. (2-tailed) equal variances assumed sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 5,665 > t-tabel 0,683, maka dapat diputuskan Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, artinya sudah cukup bukti penggunaan metode pembelajaran CTL berbasis media audio visual dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, dan tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan nilai N-Gain sebesar 0,523 masuk dalam kategori sedang. DAFTAR PUSTAKA 1 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Belajar, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 2, 2014, h.89. 2 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007, h.41. 3 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Ed. 2, 2013, h.187. 4 Johnson Elaine, Contextual Teaching and Learning. Bandung : Kaifa, 2011, h.67. 5 Taniredja, Tukiran, dkk. Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, Bandung : Alfabeta, Cet. 4, 2015, h.49. 152
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 6 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran orientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta : t Kencana, 2011, h.268. 7 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.124. 8 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2014, h.98. 9 Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, Jakarta : Kencana, 2013, h.233. 10 Nur Afifah, Ngurah Ayu Nyoman Murniati dan Susilawati. Penerapan Pendekatan Kontekstual Menggunakan Media Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika pada Kelas XI RPL 1 SMK N 8 Semarang: Seminar Nasional. 2013, h.6. 11 Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, h.59. 12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h.160. 13 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta : Multi Pessindo, 2012, h.14. 14 Agus Suprijono, Cooperative Learning, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h.5 15 Anisa, dkk, Pengaruh pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap hasil belajar PKn siswa di sekolah dasar, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol 6, No 1, tahun 2018, h.1- 10. 16 Dwi Putri Yesya, dkk, Pengaruh penggunaan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. E-Jurnal Inovasi Pembelajaran SD. FIP Universitas Negeri Padang. Volume 6, Nomor 1, 2018. h.1-10 17 Ritha Tuken, Yonathan Saba' Pasinggi. 153
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penerapan Pendekatan Kontekstual (CTL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi PGSD UNM Kampus Parepare Pada Mata Kuliah PKn I. Jurnal Publikasi Pendidikan. Vol. 8 No.2, Tahun 2018, h.132-136. 18 N W Sarmi, A. Marhaeni, G Rasben D, Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan media gambar terhadap minat dan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SLBB N Sidakarya. e-Journal Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, vol.5, No.1, Tahun 2015. h.1-10. 19 I Made Sukerta, Pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar PKn ditinjau dari sikap demokrasi pada para siswa kelas X di SMA Negeri 1 Petang. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia. Vol 2, No.2, Tahun 2011, h.1-15. 20 Suhadak. Usaha meningkatkan prestasi belajar PKn melalui pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) pada siswa kelas IV SDN 02 Demangan kecamatan Taman Kota Madiun. Jurnal Refleksi Pembelajaran Vol. 3 No. 2, Tahun. 2018, h.1-7. 21 Rismawati. Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PKn Dengan Menggunakan Pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning) Pada Siswa Kelas IV di SDK Jononunu. Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3 No. 4, Tahun 2015, h.51-67. 22 Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. 23 Wahyudin dan Jarnawi Afgani Dahlan, Statistik Pendidikan, Buku Materi Pokok MPDR 5202, Cet.2, Ed.1, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016, h,7.4. 24 Rita R dan Supramono, Pembelajaran I-SET-S (Islamic, Science, Environment, Technology and Society) terhadap hasil belajar. Anterior Jurnal, vol.14, no.2, Juni 2015, h, 194-200. 154
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 IMPLEMENTASI CIVIC DISPOSITION MELALUI MATA KULIAH KEPRAMUKAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER MAHASISWA (STUDI KASUS PADA PRODI PGSD UST) Oleh: Wachid Pratomo, M.Pd Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Tujuan dari penelitian ini untuk melihat serta mengetahui implementasi civic disposition melalui mata kuliah Kepramukaan untuk memperkuat karakter mahasiswa di Prodi PGSD FKIP UST. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan metode studi kasus. Penelitian ini terdiri dari rumusan masalah yaitu: civic disposition ranah mata kuliah Kepramukaan, proses pembelajaran mata kuliah Kepramukaan dalam mengembangkan civic disposition mahasiswa, kendala dan solusi dalam implementasi civic disposition melalui mata kuliah Kepramukaan, peran mata kuliah Kepramukaan dalam membina civic disposition mahasiswa. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: (1) civic disposition dalam ranah mata kuliah Kepramukaan: membangun watak kewarganegaraan menghasilkan religius,jujur toleran,demokratis, menghargai perbedaan,adil , menghormati hukum, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan social serta menghormati hak orang lain. Karakter kewarganegaraan berwujud karakter yang terdapat dalam tri satya dan dasa dharma. (2) watak kewarganegaraan diimplementasikan dengan melaksanakan tugas mandiri mencari informasi terkait kegiatan Kepramukaan kemudian dihayati lalu diaplikasikan dalam pembelajaran, karakter diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai karakter tri satya dan dasa dharma dengan pembiasaan dan sistem among. (3) Kendala dalam implementasi civic disposition yaitu mahasiswa masih belum memahami makna watak warga negara, kurang bertanggung jawab, malu berbicara didepan umum,mindset tentang pramuka yang masih negative hanya seputar bernyanyi dan tepuk. Solusi berupa lebih memahamkan kembali makna watak serta adanya pembelajaran langsung dilapangan untuk mengaplikasikan teori pembelajaran. (4) Hasil dari implementasi civic disposition mahasiswa melalui mata kuliah Kepramukaan agar mahasiswa lebih memiliki sifat disiplin, mahasiswa lebih memiliki kompetensi spiritual, watak sosial serta mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari -hari. sikap Kata Kunci: Implementasi Civic Competence, Kepramukaan, Penguatan Karakter ABSTRACT The purpose of this research is to find out the implementation civic disposition through scout subject as strengthening student character in PGSD Department FKIP UST. This study uses qualitative research with case study methods. This research consists of a formulation problem namely: civic disposition in scout academic realm, the student scout course learning in developing civic disposition, constraints and solutions in civic disposition implementation through scout course, scout academic roles to build student civic disposition. In the data collection researchers use three techniques namely: observations, interviews, and documentation. Data analysis use interactive model. This study resulted in several findings, namely: (1). civic disposition in the realm of scout course: nationality character produce religious attitude, tolerant, honest, fair, democratic, respect the differences, respecting the law, respecting the rights with others, has a strong national spirit, has a sense of social solidarity. Nationality character contains in the Tri Satya and Dasa Dharma. (2) Nationality implemented by conducting independent tasks and gathering information related to scout 155
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 activity then applied in the learning, characters are implemented by embedding character values of Tri Satya and Dasa Dharma with habituation and among systems. (3) Constraints for implementation of civic disposition that is students still imperfectly decipher the meaning of citizens character, less responsible, shy when speak in front of public, still have a negative mindset on the scout just about singing and pat. The solution is a more redefining of character meaning and the direct learning in the field to involve the theory of learning. (4) The results of civic disposition implementation students through the Academic Scout College are more disciplined student, students have spiritual competencies, the social character and also applying their knowledge in daily life. Keywords: Civic Competence implementation, Scout, Character Reinforcement PENDAHULUAN Penelitian ini berangkat dari melihat kondisi dari banyaknya kasus penyimpangan yang ada dilapangan dari narkoba, pemerkosaan, tawuran , pembunuhan serta masig banyak lagi, tentunya membuat kita menjadi berpikir lagi karena beberapa kegiatan menyimpang justru dilakukan oleh para pelajar serta oleh mahasiswa yang pada dasarnya mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bagaimana negara akan maju, apabila generasi penerusnya melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan yag ada. Berdasarkan uraian fakta sosial di atas yang merupakan ketimpangan antara seharusnya dan kenyataan sangatlah penting untuk melakukan pembinaan warga negara' Salah satu upaya dengan pembinaan dari segi pendidikan. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU RI No 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 31 ayat 1 dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak , karena hak pendidikan tersebut dijamin oleh negara melalui UUD NRI 1945. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang diselenggarakan dalam skala nasional oleh pemerintah , sehingga pendidikan tersebut tetap berlandaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 yang berakar kuat pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan zaman (UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 1, ayat 2-3 tentang sistem pendidikan nasional). Sehingga dapat dilihat orientasi pendidikan di Indonesia selain membentuk pengetahuan peserta didik, juga harus ditanamkan 156
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 jiwa Pancasila, patuh dan taat terhadap hukum, religius, bangga terhadap budaya bangsa serta bersikap terbuka padasetiap perubahan zaman. Berbagai masalah yang sekarang dihadapi oleh pendidikan Indonesia antara lain pembelajaran yang sekiranya diharapkan mampu memberikan dampak pokok dan dampak pengiring bagi peserta didik kenyataannya lebih pada menekankan dampak pokok saja, atau dalam artian hanya kognitif atau pengetahuan yang diperhatikan. Winarno (2013: 52-53) yang menyebutkan bahwa pada umumnya kegiatan pembelajaran masih bersifat konvensional atau masih berpusat pada guru (teacher centered), kurang mendorong siswa mengembangkan potensi, dan cenderung lebih menekankan pada penyampaian materi. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan dimensi-dimensi watak kewarganegaraan (civic disposition) mahasiswa agar memiliki karakter yang kuat. Pengembangan civic disposition dapat dilakukan melalui pendidikan dengan proses pembelajaran yang bermakna dengan adanya mata kuliah Kepramukaan sebagai mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UST. Bobot sks di semester 1 sejumlah 2 sks brupa teori dan praktek lapangan. Posisi mata kuliah Kepramukaan merupakan kelompok mata kuliah wajib tempuh dan mata kuliah ke khasan di UST. Kelompok mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki daya bedadari universitas dan prodi lain sehingga selain mampu mengajar juga mampu membina Pramuka. Sehingga mahasiswa akan mempunyai kompetensi mampu membina kegiatan Pramuka di sekolah sebagai salah satu wahana pembinaan karakter siswa dan generasi muda. Gerakan pramuka memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional, dimana tujuannya mengarah pada pembinaan dan penguatan karakter siswa. Sebagai aturan pokoknya pembelajaran semua itu diperlukan proses pendidikan serta pembinaan, dalam Undang- Undang RI No 12/2010 dikenal istilah Pendidikan Kepramukaan, "Pendidikan Kepramukaan sebagai proses pembentukan 157
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan" (UU RI No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka). Sehingga dapat diketahu gerakan pramuka adalah organisasinya, sedangkan pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan, pembinaan untuk anggota pramuka. "Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif" (UU RI No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka). Menurut Undang -Undang ini kegiatan kepramukaan bertujuan untuk memberikan bekal kepada anggota pramuka agar beilmu, terampil serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Selain itu metode yang menyenangkan, menantang sekaligus learning by doing digunakan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Pemberian bekal ketermpilan ilmu, terampil dan bermanfat ini mengacu pada Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang diatur oleh Kwatir nasional. Pendidikan Kepramukaan dalam mata kuliah PKn dijadikan wahana sosio- pedagogis untuk mendapatkan hands-on experience. Dari penanaman kegiatan pramuka melalui PKn tersebut diharapkan mempunyai kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku berkarakter (Budimansyah, 2010: 90). Sehingga Kepramukaan dan PKn mempunyai keterkaitan serta tidak bisa dipisahkan sebagai laboratorium agar mahasiswa dapat praktek dan mendapat pengalaman dari Kepramukaan. Dengan demikian terjadinyapenguatan pendidikan karakter yang memang ke depannya dibutuhkan guna menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Seperti diketahui pembentukan karakter tidak semudah membalikkan tangan, namun membutuhkan proses yang panjang, seperti yang diungkapkan Branson (1998), bahwa: Character, however, does not come pre-packaged. Character formation is a lengthy and complex process. And, as James Q. Wilson (Wilson, 1995), a life-long student of character, reminds us; "We do not know how character is formed in any 158
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 scientifically rigorous sense." But there is an abundance of anecdotal data and research on which to draw. Those observations and that research tell us that the study of traditional school subjects such as government, civics, history and literature, when properly taught, provide the necessary conceptual framework for character education (Branson, 1998). (Karakter, bagaimanapun, tidak terbina dengan sendiri. Pembentukan watak karakter adalah proses panjang serta rumit. Dan, seperti James Q. Wilson (Wilson, 1995), seorang mahasiswa yang selalu hidup berkarakter, mengingatkan kita; "Kami tidak tahu bagaimana karakter terbentuk dalam arti secara ilmiah". Pengamatan, observasi dan penelitian yang menyimpulkan bahwa bidang studi pelajaran tradisional seperti pemerintahan,kewarganegaraan, sejarah serta sastra, bila diajarkan dengan baik serta tepat, dapat memberikan kerangka kerja konseptual yang diperlukan untuk pendidikan karakter). Senada dengan kutipan di atas, Megawangi (2004: 1) mengemukakan bahwa sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Banyak pakar, filsuf, serta tokoh yang mengatakan bahwa faktorutama yang haru sdibangun adalah moral adalah hal yang utama harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. METODE Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2013: 4) "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Senada dengan hal tersebut, Moleong (2013: 5) mengemukakan penelitian kualitatif adalah "penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Masih senada dengan di atas, Moleong (2013: 6) menyimpulkan, penelitian kualitatif 159
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh seubjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menggunakan metode penelitian studi kasus akan dihasilkan sebuah penelitian tentang suatu peristiwa di lapangan secara aktual dan mendalam. Yin (2014: 1) mengemukakan studi kasus adalah "salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial". Yin (2014: 1) juga berpendapat studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. a. Observasi Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung" (Sukmadinata, 2009:220). "Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya" (Jogiyanto, 2011:24). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati obyek secara langsung. Disini yang diobservasi adalah mahasiswa, dosen kepramukaan serta kaprodi. b. Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya" (Arikunto, 2010:231). Dapat disimpulkan bahwa 160
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dokumentasi adalah bahan-bahan atau data yang berupa catatan maupun transkrip yang dapat dijadikan untuk mengumpulkan data. Dokumentasi yang dijadikan bahan dalam penelitian ini berupa bahan ajar kepramukaan, foto pembelajaran, RPS dan RPP serta jadwal mata kuliah c. Wawancara Metode Wawancara merupakan sebuah alat yang dipergunakan dalam berkomunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi (interviewer atau information) yang dijawab lisan pula oleh responden (interviewer) (Nawawi dan Hadari, 1993:98). "Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden" (Subagyo, 1997:39). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengumpul data kepada responden dengan mengajukan pertanyaan lisan untuk mendapatkan informasi. Responden wawancara terdiri atas dosen kepramukan, mahasiswa serta kaprodi PGSD UST. Analisis data menggunakan reduksi data dan triangulasi data. HASIL A. Civic Disposition dalam Ranah Mata Kuliah Kepramukaan watak kewarganegaraan yang terdapat dalam mata kuliah Kepramukaan adalah meliputi karakter dalam diri sendiri dan karakter yang diperlukan dalam kehidupan di masyarakat. Karakter dalam diri sendiri meliputi disiplin, taat, rajin, menghormati dan gotong royong, serta tanggung jawab. Sedangkan karakter umum atau publik meliputi peduli sesama, peduli dengan lingkungan sekitar, sigap, tanggap, dan menjadi bagian dari masyarakat secara mandiri dan tangguh. Melalui mata kuliah Kepramukaan karakter-karakter yang dikembangkan meliputi karakter pada diri sendiri maupun karakter secara umum dalam kehidupan sehari-hari. 161
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sehingga melalui mata kuliah Kepramukaan mahasiswa memang benar-benar dibina karakternya. watak kewarganegaraan dalam Pendidikan Kepramukaan bahwa, karakter kewarganegaraan yang dikembangkan dalam mata kuliah Pendidikan Kepramukaan ini mencakup karakter pribadi yang kuat, pemberani, tangguh, disiplin, patriotik, nasionalisme, bertanggung jawab. Hal ini juga sesuai dengan visi, misi dan tujuan Prodi PGSD selain mencetak guru SD juga menghasilkan pembina pramuka yang berkarakter kuat. Tentu mata kuliah Kepramukaan ini sangat membantu dalam membina mahasiswa. Karakter dalam mata kuliah Pendidikan Kepramukaan meliputi karakter yang mendukung visi, misi, dan tujuan Prodi PPKn FKIP UMS, sehingga mendukung kompetensi lulusan sebagai guru PPKn dan pembina pramuka. Selanjutnya karakter dalam Pendidikan Kepramukaan itu mencakup kedisiplinan diri, tanggung jawab, mandiri, saling membantu, gotong royong, dan mencintai alam sekitar. Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara dengan mahasiswa peserta mata kuliah Kepramukaan maka dapat disimpulkan Pendidikan Kepramukaan pribadi yang taqwa, tangguh, ulet, mandiri, disiplin, suka menolong, gotong royong, patuh, tanggung jawab, pemberani, nasionalisme, patriotik, dan terampil. Semua karakter itu sebagai usaha untuk penguatan karakter generasi muda melalui mata kuliah Kepramukaan sebagai agent of change yang mempunyai karakter kuat untuk melakukan perubahan. B. Proses pembelajaran mata kuliah Kepramukaan mengimplementasikan civic disposition sebagai penguatan karakter mahasiswa Proses pembelajaran yang mengandung pola civic disposition yang dilakukan oleh Prodi PGSD melalui mata kuliah Kepramukaan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan di lapangan yang didapat dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi terkait proses pembelajaran Pendidikan 162 dalam
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kepramukaan dalam civic disposition mahasiswa sebagai penguatan karakter generasi muda. Proses pembelajaran mengandung pola civic yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan karakter secara bersama-sama dibina melalui mata kuliah Kepramukaan.. Karakter dibina dengan berangkat dari sistem among. Dosen di depan memberikan contoh yang baik, di tengah ikut membangun/melaksanakan, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu juga dilakukan dalam pembelajaran dengan tugas mandiri. Mahasiswa juga dilatih untuk bina diri, bina lingkungan, bina masyarakat, dan bina satuan C. Kendala dan solusi dalam implementasi civic disposition melalui mata kuliah Kepramukaan sebagai penguatan karakter mahasiswa a. Hambatan Peneliti dalam hal ini menemukan kendala di lapangan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa. Kendala dalam implementasi civic disposition mahasiswa melalui mata kuliah Kepramukaan yakni pertama, mahasiswa masih merasa malu untuk mengikuti berbicara didepan umum atau didepan orang banyak; kedua, mahasiswa sangat sulit untuk bertanggung jawab serta disiplin memakai seragam Pramuka lengkap beserta atributnya. ketiga, mahasiswa masih memiliki mindset bahwa pramuka dalah kegiatan anak-anak yang diisi dengan tepuk dan bernyanyi. Sehingga mindset mereka itu membuat menjadi malas dan tidak melaksanakan satya dan dharma sebagaimana mestinya. b. Solusi Solusi diajukan untuk menjawab atas kendala yang dihadapi, seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan Kepramukaan. Peneliti akan uraikan temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan tentang solusi yang dilakukan dosen dan mahasiswa untuk mengatasi kendala di atas. Solusi untuk mengatasi 163
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan civic disposition mahasiswa dengan memberi pemahaman kembali dalam proses pembelajaran baha pramuka itu tidak hanya masalah tepuk dan bernyanyi namun dapat dibawa ketingkat yang lebih luas dan mendalam lagi. Lebih mendalam lagi memberi pemahaman kepada mahasiswa bahwa Pramuka merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menantang serta berguna kelak untuk masa depan Serta membangkitkan motivasi mahasiswa dengan mengajak mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang didapat langsung kedalam kegiatan langsung dimasyarakat SIMPULAN Implementasi civic disposition di Program Studi PGSD FKIP UST secara kurikuler dilakukan melalui mata kuliah Kepramukaan. Keberadaan mata kuliah tersebut merupakan bentuk komitmen Program Studi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui program mata kuliah Kepramukaan, sehingga menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dalam membina mahaisiswa melalui mata kuliah Kepramukaan. Proses implementasi civic disposition mahasiswa melalui mata kuliah Kepramukaan tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana, banyak kendala yang dihadapi oleh dosen maupun mahasiswa. Seperti halnya mahasiswa masih menganggap Pramuka sebagai kegiatan yang tidak bergengsi sehingga timbul motivasi yang rendah, kurangnya belum sepenuhnya memahami makana watak kewarganegaraan dan pramuka serta kurangnya tanggung jawab mahasiswa. Dari adanya mata kuliah Pendidikan Kepramukaan ini memberikan dampak positif, diantaranya mahasiswa lebih disiplin, penekanan terhadap kerjasama dalam regu, terbinanya watak dan karakter kewarganegaraan, terbinanya kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pribadi, kompetensi keterampilan, mahasiswa mampu melakukan bina diri, bina lingkungan, bina masyarakat, dan bina satuan. 164
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Branson, M. S. (1998) The Role of Civic Education (A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from The Communitarian Network. Center of Civic Education. Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press. Megawangi, R. (2004). Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa. Jakarta: BPMigas. Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, H dan M. Martini. (1993). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Subagyo, J. (1997). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Sukmadinata, N, S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Winarno. (2012). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara Yin, R, K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 165
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DEBAT AKTIF BERBASIS LESSON STUDY DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (STUDI PADA MAHASISWA PGSD UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA DALAM PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT ) Yayuk Hidayah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta , Indonesia yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id Ihsan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia ABSTRAK Penelitian merupakan bagian dari aplikasi lesson study dengan menggunakan metode debat aktif di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Terdapat tiga proses lesson study yaitu plan, do dan see. Adapun penggunaan metode debat aktif, peneliti gunakan untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi mahasiswa dan maksimal dalam penguasaan konsep mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Metode debat aktif menggiring mahasiswa untuk mengkonstruk pengetahuannya, bersikap cerdas dalam forum dan dapat memandang suatu masalah dengan berbagai sudut pandang. Selain itu, metode debat aktif juga membelajarkan mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah. Kata kunci : lesson study, debat aktif, penguasaan konsep, kemampuan berargumentasi 166
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ABSTRACT Research is part of the application of lesson study by using the current debate method in the Citizenship Education course at Higher Education. There are three lesson study processes. Namely, plan, do and see. As for the use of the current debate method, researchers use it to foster the ability to argue students and the maximum in mastering the concepts of students in the Citizenship Education course at Higher Education. The current debate method leads students to construct their knowledge, be smart in forums, and can look at a problem with various perspectives. Besides, the active debate method also teaches students to be able to solve problems Keyword: lesson study, active debate, mastery of concepts, ability to argue PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Arti pendidikan sangat penting karena melalui pendidikan manusia diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan potensi dan kualitas diri yang dimiliki, baik secara pribadi maupun sebagai modal dasar pengembangan bangsa. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam (bawaan) dan faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Faktor yang datang dari dalam diri mahasiswa berupa kemampuan, motivasi belajar, kebiasaan belajar, faktor psikis dan fisik siswa. Faktor yang datang dari luar yaitu sesuatu yang mempengaruhi keaktifan dalam pembelajaran mahasiswa di kelas (kampus) yaitu kualitas pembelajaran [1] Pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa memiliki arti strategis dalam melatih untuk kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik[2] Mahasiswa / calon pendidik mempunyai peran yang penting bagi dunia pendidikan. Kualitas seorang pendidik akan ikut menentukan kualitas mutu 167
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pendidikan. Ketika Peran mahasiswa aktif di kelas akan terbawa/ pengaruh terhadap motivasi. Jadi di sini posisi dosen tidak hanya sebagai pihak yang menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Lebih jauh lagi dosen merupakan seorang fasilitator yang sekaligus menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar aktif bagi mahasiswa.Langkah awal yang perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas tinggi adalah bagaimana siswa dalam Penguasaan Konsep dan Keterampilan Mengemukakan Pendapat ). Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran dituntut untuk dapat memiliki sebuah pendekatan, metode, dan teknik-teknik tertentu yang dapat menciptakan kondisi kelas pada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pada akhirnya akan diperoleh kondisi kelas yang termotivasi, aktivitas yang tinggi serta hasil belajar yang memuaskan. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu dilakukan oleh semua pihak di kampus. Kegiatan perbaikan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh dosen pencasila dan kewarganegaraan sesuai dengan permasalahan yang ada di kampus dapat ditempuh dengan cara lesson study berbasis debat aktif. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan akan ikut meningkat. Bukan hanya nilai yang semakin baik namun juga siswa lebih aktif di dalam proses pembelajaran, tidak hanya menjadi objek tetapi sebagai subjek pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi metode debat aktif berbasis lesson study di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapa. Sebagai mahasiswa yang divisionerkan dapat menjadi guru pada tingkat Sekolah Dasar, penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat menjadi penting ketika tuntutan professional bagi seorang guru terus menerus di gaungkan. Sikap yang berbeda dari seorang yang professional dan yang tidak professional dalam suatu pekerjaan yang sama [3]. 168
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Setidaknya terdapat tiga (3) alasan mengapa penelitian ini di lakukan. Pertama, penguasaan konsep pada mahasiswa adalah berhubungan dengan kemampua mahasisa mengkonstuksi pengetahuan yang di dapatkan. konstruksi pemahaman lebih lanjut melalui berbagi kognitif ketika kegiatan diskusi membentuk kesamaan dan konsolidasi konsep. Selain itu, kegiatan demonstrasi juga menyebabkan logika berpikir berkembang [4]. Kedua, kemampuan mengemumamakan berpendapat dapat mengeksplor kemampuan berikir kritis pada mahasiwa. Karen apada berfikir kritis terdapat proses mengidentifikasi,menganalisis dan memecahkan masalah, kesimpulan , Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis adalah suatu elemen penting untuk pendekatan dan model pendidikan modern [5]. Ketiga, peneliti dapat menjadikan temuan lapangan sebagai evaluasi pembelajaran dan ketercapaian pembelajaran. Perhatian untuk penilaian hasil pembelajaran merupakan persyaratan yang untuk mendapatkan keterampilan lulusan di berbagai bidang kegiatan [6] Berdasarkan penelitian pendahuluan mengenai penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat dalam penerapan metode debat aktif peneliti medapati, Penerapkan program Komunikasi Lintas Kurikulum (Communication Across the Curriculum) di Universitas Colorado yang didasarkan pada pendekatan terpadu di nilai layak untuk pengembangan keterampilan komunikasi siswa [7] sementara itu, Dengan menggunakan penelitian kualitatif di dapat hasil bahwa terdapat kecemasan yang di alami mahasiwa dalam mengemukakan pendapat, hal ini di latar belakangi oleh pola asuh orang tua, pengalaman terdahulu [8]. Penelitian lainnya menemukan bahwa meskipun pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan siswa dalam pemikiran mandiri selama hampir dua dekade, Namun, analisis menunjukkan bahwa (1) siswa di Jepang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pertanyaan dan gagasan secara verbal karena kegiatan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ajukan, (2) siswa tidak sepenuhnya diajari nilai-nilai yang berbeda tercermin dalam kegiatan- 169
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kegiatan ini di sekolah, dan (3) sangat sedikit guru Jepang yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang mereka sendiri memiliki sedikit pengalaman langsung, dan mereka juga tidak dapat mendorong siswa untuk mempraktikkan kegiatan tersebut [9]. Selanjutnya siswa yang memiliki kinerja tinggi memiliki keseimbangan yang lebih baik dalam menggunakan semua jenis strategi pembelajaran (memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan sosial) untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka; hal yang sama tidak dapat ditemukan pada siswa dengan kinerja rendah. Selain itu, siswa yang berprestasi tinggi menggunakan lebih banyak strategi pembelajaran secara sadar dan tepat dibandingkan dengan siswa yang berprestasi rendah [10]. Selanjutnya dengan pertanyaan penelitian bagaimana anda mengekspresikan komunikasi yang komunikatif ? Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi sebagai sesuatu untuk dipelajari, dirasakan dan dialami, yaitu oleh merasakan emosi dan perasaan kita sendiri serta orang-orang lain [11]. Penting untuk dicatat bahwa komunikasi yang komunikatif memberikan kontribusi dampak positif pada proses belajar mengajar. Ini juga menyiratkan bahwa komunikasi yang komunikatif yang diharapkan untuk meningkatkan antusiasme dan motivasi siswa. Singkatnya dapat dijelaskan bahwa strategi mengajar dan belajar menciptakan keadaan yang baik dan menyenangkan serta mengurangi kebosanan dan stres belajar [12] Berdasarkan penelitian terdahulu maka posisi penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari kajian yang telah ada , yaitu mengenai implementasi metode debat aktif berbasis lesson study dalam penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat mahasiswa. METODE Tahapan Lesson Study sudah menjadi salah satu model pembinaan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pelaksanakan Lesson Study di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun pada awalnya pilot project ini lebih ditekankan pada mata pelajaran yang eksakta (matematika dan sains) bukan berarti bahwa model ini tidak dapat diterapkan dalam 170
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ilmu social. Hanya saja awal munculnya program ini, baik di Negara asalnya Jepang maupun Negara lain yang mengikuti model ini difokuskan pada mata pelajaran matematika dan sains. Untuk itu, elaborasi model ini dalam ilmu social. maka Lesson Study layak digunakan pada beberapa disiplin, karena di dalamnya memiliki keunggulan dan kelebihan. Lesson Study sebagai bentuk pembinaan guru memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu merencanakan (plan), melaksanakan (do), dan merefleksi (see) yang berupa kegiatan yang berkelanjutan. a. Merencanakan (plan) Persiapan Pada tahap persiapan dilakukan pelaksanaan dengan identifikasi masalah yang terjadi di kelas yang akan digunakan untuk kegiatan lesson study dan perencanaan alternatif pemecahannya. Identifikasi masalah dalam rangka perencanaan pemecahan tersebut berkaitan dengan pokok bahasan (materi pelajaran) yang relevan dengan kelas dan jadwal pelajaran, karakteristik mahasiswa, suasana kelas, metode/pendekatan pembelajaran, media, alat peraga, penilaian proses, dan hasil belajar. Sebagaimana ditulis pada latar belakang masalah di awal, ada 3 hambatan pembelajaran di kelas, yaitu (1) penguasaan konsep pada mahasiswa adalah berhubungan dengan kemampua mahasisa mengkonstuksi pengetahuan yang di dapatkan. konstruksi pemahaman lebih lanjut melalui berbagi kognitif ketika kegiatan diskusi membentuk kesamaan dan konsolidasi konsep. Selain itu, kegiatan demonstrasi juga menyebabkan logika berpikir berkembang, (2) kemampuan mengemumamakan berpendapat dapat mengeksplor kemampuan berikir kritis pada mahasiwa. Karen apada berfikir kritis terdapat proses 171
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengidentifikasi,menganalisis dan memecahkan masalah, kesimpulan Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis adalah suatu elemen penting untuk pendekatan dan model pendidikan modern, dan (3) Perhatian untuk penilaian hasil pembelajaran merupakan persyaratan yang untuk mendapatkan keterampilan lulusan di berbagai bidang kegiatan. Berangkat dari 3 alasan ini, diterapkanlah pendekatan cooperative learning. Untuk kelas yang kurang aktif. pendekatan ini diharapkan mahasiswa dikelas memiliki kemampuan berargumentasi, memiliki penguasaan konsep, dalam debat aktif di kelas. Selain itu, suasana kelas yang nyaman dan pembelajaran yang menyenangkan juga harus terus dijaga. Untuk penerapan lesson study ini perlu disiapkan perangkat pembelajaran, di antaranya Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP), media pembelajaran, lembar kerja mahasiswa, dan lembar observasi. b. Melaksanakan (do), Kegiatan lesson study ini direncanakan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di prodi pendidikan Pendidikan Guru Sekolah dasar. Sementara itu, teknis pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal kuliah dengan rancangan selama 1 (Satu) semester. Kegiatan lesson study ini akan melibatkan seorang dosen model dan tiga orang observer. Masing-masing peran ini akan dilaksanakan oleh tim secara bergantian. Dosen model mendapat tugas mengajar di kelas sebagai model dengan perangkat pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, para dosen observer mengamati aktivitas dosen model dan mahasiswa dengan berpedoman pad pointer-pointer dalam lembar observasi. Dalam melakukan pengamatannya, para observer boleh berkeliling kelas ikut terlibat dalam pembelajaran. c. Refleksi dan Pelaporan (See) Setelah perkuliahan usai, dosen model dan para observer berkumpul untuk melakukan refleksi terhadap hasil kegiatan lesson study ini. Hasil refleksi ini akan menjadi pertimbangan bagi perencanaan lesson study berikutnya. Setiap srancangan di dalam pelaksanaan lesson study ini selalu diakhiri dengan refleksi. 172 ,
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Setelah semua tahapan selesai, tahap berikutnya adalah pelaporan. Semua yang telah dilaksanakan dalam lesson study ini, mulai dari plan, do, dan see dalam tiga tahapan, harus dideskripsikan dan dibahas dengan jelas. HASIL Perencanaan setting kelas Perencanaan setting kelas dalam debat aktif menjadi hal utama yang diperhatikan mengingat pengkondisian kelas agar mendukung debat aktif. Pengajaran yang mendukung interaksi dan diksusi dapat menjadi pembelajaran berksan [13]. Dalam pelaksanaan debat ini, kelas di bagi menjadi enam kelompok. Peserta dari debat ini adalah seluruh mahasiswa yang yang ada di kelas, observer di ambil hanya empat orang dan selebihnya adalah penonton debat. Pembagian setting kelas ada dalam gambar 1 sebagi berikut: Gambar 1: Setting ruang kelas debat Tabel 1: Prosedur Debat Hak Dan Kewajiban Warga Negara N Kegiat Keterangan Wakt o an u 1 Persiap Dosen 15 an memberikan menit materi 173
Secara Umum
2 Persiap
an Masing
Masing Kelom pok 3 Pembu kaan 4 Yel- Yel 5 Tahap 1 Ide Dan Gagasa Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengantar mengenai hak dan kewajiban warga negara dan penjelasan eturan selama debat Masing- 5 masing menit kelompok menentukan pokok-pokok gagasan yang akan di tampilkan Masing- 10 masing juru menit bicara memperkenal kan anggota kelompoknya Masing- 15 masing menit kelompok menyampaik an masalah 174
n Dari Masing
Masing Kelom pok 6 Tahap 2 Tangga pan Dan Pertany aan 7 Tahap 3 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terkait mengenai hak dan kewajiban warga negara disertai dengan isu kontroversial dan menyampaik an sikap kelompok Masing- 10 masing menit kelompok menyampaik an Tanggapan dan pertanyaan kritis terhadap pemaparan ide dan kelompok langsung menanggapi Masing- 20 masing menit anggota 175
Tangga pan Secara Umum 8 Kesim pulan 9 Yel- Yel 10 Refleks i Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kelompok mengajukan pertanyaan, sanggahan dan tangapan kepada kelompok lain sehingga diskusi berlangsung dan di kendalikan oleh moderator Masing- 10 masing menit kelompok menyampaik an kesimpulan 5 menit Konfirmasi,p 10 enyimpulan menit dan penegasan oleh dosen dan mahasiswa 176
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Total Waktu perkuliahan 100 menit Debat merupakan arena yang mengharuskan peserta untuk aktif, berdiskusi, mempertahankan posisi, menempatkan argument, umpan balik [14] dengan demikian maka setting kelas menghadapkan antar kelompok 1dan 2 dan observer berada di antara mereka. Posisi berhadapan dilakukan guna mempermudah dalam penyampain gagasan. Pemilihan tema debat Pemilihan tema debat dilaksanakan melaui penugasan secara kelompok yang sudah terbagi menjadi 6 kelompok sebanyak 2 kelas dan 3 kelompok 1 kelas. Slema penugasan setiap kelompok menenetukan argument yang kuat mengenai tema yang sudah dipilihnya. Kelas kelompok Tema A 1 Hak dan kewajiban warga negara secara umum 2 Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan 177
B 3 4 5 6 1 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan poitik Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan sosial budaya Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi kontroversi hak dan kewajiban 178
2 3 4 5 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 warga negara secara umum kontroversi hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan kontroversi hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan poitik kontroversi hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan sosial budaya kontroversi hak dan kewajiban warga negara 179
C 6 1 2 3 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam bidang hukum dan pemerintahan kontroversi hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi Belum seimbangan pelaksanaan antara hak dan kewajiban hak dan kewajiban dalam konstitusi Kasuk-kasus mengenai hak dan kewajiban dan makna demokrasi Tabel 2: identifikasi tema debat hak dan kewajiban 180
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dengan mempertimbangkan kekinian permasalahan, hasil pemilihan dalam debat aktif tergambar dalam tabel 2. Silander (2015) menegaskan bahwa fenomena yang holistik dapat membantu pembelajaran dengan syarat para siswa mempelajari dengan seksama dan dalam pencarian informasi yang mencakup berbagai subjek [15] Selama proses pemilihan tema mahasiswa aktif dalam menentukan pilihannya. Selama proses pemilihn ini, mahasiswa di tuntut untuk dapat berfikir secara kritis. Dalam lingkup berfikir kritis, Glaser (1941) menghubungkannya keterampilan kognitif individu dengan tiga karakteristik yaitu 1)Sikap ke hati-hatian dalam mempertimbangkan masalah 2) logis dan penalaran, 3) menerapkan logis dan penlaaran [16]. Debat aktif dimulai dengan dosen memberikan pemanasan terhadap isu-isu kekinian sesuai dengan indormasi yang telh di kumpulkan oleh peserta debat. Motivasi dalam bentuk yel-yel Yel-yel yang telah disiapkan oleh masing-masing kelompok merupakan motivasi kelompok dalam menunjukan eksistensi masing-masing kelompok. Selain berfungsi sebagai moodbooster yel-yel juga berfungsi sebagai alat dalam menjaga kekompaakan masing-masing kelompok. Aktif sejak awal dalam memulai pembelajaran merupakan hal penting, jika tidak maka kelas akan pasif [17] Susana debat disetting mnyenangkan agar dalam proses debat proses pembelajaran tidak tegang dan peserta dapat mendapatkan pemaknaan. fokus ranah afektif (pengalaman belajar ) khususnya suasana belajar yang menyenangkan bermanfaat dalam mendorong berpartisipasi dengan antusiasme untuk pembelajaran yang optimal [18] Selain itu, melalui pengalaman yang menyenangkan tersebut, peserta dalam hak keterlibatan dan hubungan sosial dapat terartikulasikan [19] 181
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Materi pengantar Penenakanan dalam debat ini adalah penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat. Berani mengungkapkan kepada guru dan teman merupakan upaya dalam menunjang pemahaman konsep dari siswa [20] lebih lanjut setidaknya terdapat 7 kriteria dari penguasaan konsep yaitu mengulang,mengklasifikasikan, memberikan contoh, representasi,mengembangkan, menggunakan prosedur tertentu, mengaplikasikan konsep [20] Materi pengantar dosen sajikan dengan sederhana mencakup hak dan kewajiban warga negara, dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban. Penyampaian materi pengantar bermanfaat dalam penanaman konsep pada peserta debat. Etika dalam debat Debat aktif yang dilaksanakan memiliki etika guna kekondusifan debat. Penekanan dalam debat ini adalah penguasaan konsep dan mengemukakan pendapat, dengan demikian maka hal - hal utama yang perlu partisipasn adalah kelugasan pendapat serta kedalaman pemahaman peserta terhadap tema yang telah di pilih. Secara teknis etika debat meliputi 1) pemimpin debat adalah moderator, 2) peserta yang akan menyampaikan pendapat diharuskan memperkenalkan diri dan kelompok 3) moderator mempunyai hak dalam menertibkan jika debata sudah keluar dari topik 182
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Indikator Penguasaan Konsep dan Keterampilan Mengemukakan Pendapat Terdapat beberapa indikator dalam penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat yaitu. Indikator Penguasaan Konsep Pertama, peserta memahami pemahaman dasar mengenai tema. pemahaman merupakan kemampuan dalam mengerti memahami mengeni sesuatu dari yang diketahuinya, selain itu juga dapat mengetahui dan melihatnya ari berbagai segi [21] dalam KBII, pemhaman di artikan sebagai proses, pembuatan, cara memahami atau memahamkan [22] pemahaman merupakan kedalaman kognitif dan afektif individu [23] sementara konsep merupakan penyederhanaan mengenai suatu objek [24] konsep merupakan sistem dengen mewakili ciri-ciri yang sama [25] dengan demikian maka penguasaan konsep merupakan kemampuan dalam mengemukakan kembali secra sederhana mengenai apa yang telah di ketahuinya. Siswa yang menguasai konsep dapat mengidentivikasi dengan lebih variasi [26] Kedua, kemampuan mengungkakan pikirannya dalam bentuk Bahasa. Dalam pembelajaran mahasiswa dapat menjawab pertanyan dengan baik. Sebagai alat komunikasi merupakan fungsi utama dri Bahasa [27] kemampuan mengungkapkan Bahasa terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan kemampuan sesorang berbeda- beda. Perbedaan penggunanan Bahasa terdapat dalam pemilihan kata dan sruktur Bahasa [28] dengan demikian maka, indikator penguasaan konsep kedua adalah kemampuan dalam mengungkapkan pikirannya dalam bentuk Bahasa. Ketiga, C6 yaitu mengingat,memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluas dan membuat. Taksonomi Bloom kognitif merupakan salah satu yang menjadi kerangka dasar dalam penentuan tujuan pendidikan,penyusunan tes [29] naum demikian, taksonomi bloom ini mengalami perbaikan. Secara garis besar 183
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perbedaan taksonomi yang lama dan baru adalah pemisahan antara dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif [30] Keterampilan Mengemukakan Pendapat Mengemukakan pendapat merupakan kemampuan yang mestinya dimiliki mahasiswa khususnya mahasiswa PGSD yang nantinya akan banyak bertemu dengan peserta didik. Setidaknya ada 4 yang mempengaruhi dalam bicara, yaitu ketepatan dalam ucapan, penempatan tekanan, pilihan kata dan ketepatan sasaran pembicaraan [31] namun demikian diperlukan pendekatan khusus kepada siswa dalam usaha meningkatkan kemampuan berpendapat [32] berdasarakan pembelajaran berbasis lesson study pada mata kuliah Pendidikan Kewargaegaraan pada mahasiswa PGSD UAD, Peneliti mendapati terdapat kemampuan mengemukakan pendapat mahasiswa yang sudah tersetruktur, namun demikian masih diperlukan bimbingan agar mahasiswa dapat secara apik dalam berpendapat. SIMPULAN Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa metode debat aktif dapat menggiring mahasiswa untuk mengkonstruk pengetahuannya, bersikap cerdas dalam forum dan dapat memandang suatu masalah dengan berbagai sudut pandang. Selanjutnya mengenai implementasi metode debat aktif berbasis lesson study dalam penguasaan konsep dan keterampilan mengemukakan pendapat mahasiswa dapat membelajarkan mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah DAFTAR PUSTAKA 184
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [1] N. Sudjana, Dasar-dasar Proses\Belajar Mengajar. Bandung.: Sinar Baru Algensindo. [2] Lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006). . [3] S. Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2002. [4] R. M. Brannon, B. V Liengme, W. N. Pratiwi, and D. Rochintaniawati, "How to Improve the Mastery of Students ' Concept on Photosynthesis Topic ? How to Improve the Mastery of Students ' C oncept on Photosynthesis Topic ?," Journal of Physics: Conference Series PAPER, 2017. [5] M. Karako, "The Significance of Critical Thinking Ability in terms of Education," vol. 6, no. 7, pp. 81-84, 2016. [6] R. Lile and C. Bran, "The Assessment of Learning Outcomes," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 163, no. December, pp. 125-131, 2014. [7] P. K. S. Jankovich, Jackie L, "An Implementation Model for a Communication Across the Curriculum Program," Business Communication Quarterly, vol. 60, no. 2, pp. 9-19, 1997. [8] R. A. Idin, Thesis: KECEMASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT PADA MAHASISWA. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2013. [9] R. Okada, "Conflict between Critical Thinking and Cultural Values : Difficulty Asking Questions and Expressing Opinions in Japan," Asian Education Studies, vol. 2, no. 1, pp. 91-98, 2017. [10] S. et all A. Gani, "Students' Learning Strategies for Developing Speaking Ability," STUDIES IN ENGLISH LANGUAGE AND EDUCATION, pp. 17-30, 2015. [11] E. M. Braga and M. Júlia, "How Communication experts express communicative competence," Interface - Comunic., Saude, Educ., pp. 529- 538, 2010. [12] R. S. Dewi, U. Kultsum, and A. Armadi, "Using Communicative Games in Improving Students ' Speaking Skills," English Language Teaching;, vol. 10, no. 1, pp. 63-71, 2017. [13] D. J. Boyle, James T, Nicol, "Using classroom communication systems to support interaction and discussion in large class settings," Association for 185
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Learning Technology Journal (ALT-J), vol. 11, no. 3, pp. 43-57, 2003. [14] A. Alasmari and S. S. Ahmed, "Using Debate in EFL Classes," English Language Teaching Canadian Center of Science and Education, vol. 6, no. 1, pp. 147-152, 2013. [15] J. F. Symeonidis, Vasileios & Schwarz, "Phenomenon-Based Teaching and Learning through the Pedagogical Lenses of Phenomenology: The Recent Curriculum Reform in Finland," Forum Oświatowe, vol. 28, no. 2, pp. 31- 47, 2016. [16] N. Lloyd,Margaret & Bahr, "Thinking Critically about Critical Thinking in Higher Education," International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning vol. 4, no. 2, pp. 0- 16, 2016. [17] M. L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif di Terjemahkan dari Melvin L Silberman Active Learning:101 Strategies to Teach Any Subject Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa Cendikia, 2014. [18] D. Lucardie, "The Impact of Fun and Enjoyment on Adult ' s Learning ScienceDirect The impact of fun and enjoyment on adult ' s learning," Procedia - Social and Behavioral Sciences 142, vol. 142, no. August 2014, pp. 439 - 446, 2014. [19] D. Lucardie, "The impact of fun and enjoyment on adult ' s learning," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 142, pp. 439-446, 2014. [20] L. I. N. S. Astuti, "PENGUASAAN KONSEP IPA DITINJAU DARI KONSEP DIRI," Jurnal Formatif, vol. 7, no. 1, pp. 40-48, 2017. [21] A. Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. [22] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. [23] E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [24] J. E. Ormrod, Psikologi Pendidikan. Jakarta: Erlangga, 2008. [25] W. S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., 2004. [26] Nasution, M. N., Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. [27] A. Chaer and L. Agustina, Sosiolinguistik : Suatu Pengantar. Jakarta: 186
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Rineka Cipta, 1995. [28] S. Kartomihardjo, Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Depdikbud, 1998. [29] I. Gunawan and A. R. Palupi, "REVISI TAKSONOMI BLOOM RANAH KOGNITIF: KERANGKA LANDASAN UNTUK PEMBELAJARAN, PENGAJARAN, DAN ASESMEN," PREMIERE EDUCANDUM Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembalajaran, vol. 2, no. 2, pp. 98-117, 2016. [30] A. Widodo, "Taksonomi Tujuan Pembelajaran Ari Widodo Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA - Universitas Pendidikan Indonesia Jl . Dr . Setiabudhi 229 Bandung Email : widodo@upi.edu September 2005 Dari penulis Furst , Hill dan Krathwohl ( 1956 ), sudah sejak lama digunak," Didaktis, vol. 4, no. 2, pp. 61-69, 2005. [31] M. U. S. Maidar G. Arsjad, Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1988. [32] K. Amri and H. Nirwana, "Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Melalui Layanan Bimbingan Kelompok," Konselor, vol. 3, no. 2, 2014. 187
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL Anis Suryaningsih UNS ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mencapai kemakmuran bersama dengan tetap memperhitungkan kearifan lokal yang ada di msayarakat. Pendidikan Kewarganegaraan mendorong harmonisasi mendalam antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan guna mencapai tujuan UUD 1945. Subyek penelitian adalah warga masyarakat Desa Wisata Pentingsari Kec. Umbulharjo, Sleman. Obyek penelitian adalah kegiatan Desa Wisata Pentingsari dan nilai-nilai kearifan lokal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu (1) observasi, (2) wawancara mendalam, (3) penyajian dokumentasi. Hasil yang dicapai adalah adalah: Desa Wisata Pentingsari berupaya merekunstruksi sistem perekonomian yang ada dimasyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kearifan local melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Masyarakat paham terhadap kewajiban, hak dan kebijakan publik. Masyarakat mengembangkan sosio cultural untuk mendirikan desa wisata Penting Sari melalui pemberdayaan masyarakat.. Kegiatan ini digunakan sebagai upaya membangun identitas bangsa dan sebagai filter pengaruh budaya dari luar daerah. Kata kunci : Paradigma PKn, Pemberdayaan Masyarakat, Kearifan Lokal ABSTRACT This study aims to determine the views of Citizenship Education in the perspective of community empowerment. Community empowerment is carried out to achieve mutual prosperity while still taking into account local wisdom in the community. Citizenship Education encourages deep harmonization between the government and the community in empowerment to achieve the objectives of the 1945 Constitution. The research subjects are residents of Pentingsari Tourism Village, Kec. Umbulharjo, Sleman. The object of research is the activities of Pentingsari Tourism Village and local wisdom values. This type of research is qualitative. The method used by researchers in this study is descriptive method. The data collection technique uses three techniques, namely (1) observation, (2) in-depth interviews, (3) documentation presentation. The results achieved are: Pentingsari Tourism Village seeks to reconstruct the economic system that exists in the community by utilizing the potential of natural resources, human resources and local wisdom through Citizenship Education. Communities understand the obligations, rights and public policies. The community develops socio-cultural to establish Important Sari tourism 188
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 village through community empowerment. This activity is used as an effort to build national identity and as a filter for cultural influences from outside the region Keywords: Civics Paradigm, Community Empowerment, Local Wisdom PENDAHULUAN Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya. Indonesia sebagai negara keempat dunia dengan jumlah penduduk 237.641.326 orang (BPS, 2010). Indonesia juga sebagai negara kepulauan dengan 13.466 pulau (Bakosurtanal, 2014) yang tersebar di 6.315.222 km2 wilayah perairan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Selain itu Indonesia dengan 1.340 suku bangsa dengan keberagaman suku dan etnik budaya yang indah (BPS, 2010). Berdasarkan data diatas Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar biasa apalagi jika dipadukan dengan menggabungkan jumlah sumber daya mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Negara Indonesia berdiri atas dasar konsensus bangsa. Konsensus tersebut menghasilkan suatu rumusan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut terdiri dari melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut elaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang lebih khusus lagi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi. Sudah sepatutnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan dan berdasarkan amanah Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan diambil sesuai dengan cita-cita negara. Selain itu juga mengakomodir aspirasi masyarakat. Menurut Andrianof Chaniago (2012), Indonesia kehilangan pondasi pembangunan sejak reformasi. Krisis moneter pasca reformasi memicu lambatnya restrukturisasi ekonomi. Selain itu masa Orde Baru sistem penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kerusakan sistem ini sebagai akibat dari praktik komersialisasi dan swastanisasi yang dilakukan pada masa Orde Baru. 189
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Adanya kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah atas nama pengelola kebikjakan dengan sistem struktural melalui deregulasi dan badan-badan dunia seperti IMF atas nama liberalisasi. Kolaborasi dengan cover efisiensi pasar, peningkatan partisipasi swasta dan peningkatan investasi. Model pembangunan seperti ini memicu munculnya kesenjangan ekonomi, nilai sosial, hilangnya nilai sosial dalam masyarakat, dan lunturnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan belum secara optimal melibatkan masyarakat dan terkesan kurang demokratis. Oleh karena itu, perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan agar nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat tetap tumbuh. Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan tidak untuk mendukung kekuatan rezim politik tertentu seperti halnya orientasi dari teori politik hegemoni (Prewitt & Dawson, 1977: 17). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membina dan mengembangkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Warga negara yang mampu berperan dalam pembangunan dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis masyarakat. Konsep ini merupakan konsep pendidikan berbasis dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan harapannya mampu mencapai cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 METODE Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kirk dan Miller menyatakan "Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dan peristilahannya" (Lexy J. Moleong, 2000). Subyek penelitian adalah masyarakat Desa Wisata Pentingsari. Obyek penelitian adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.. Sampel diambil dari tokoh masyarakat, masyarakat pada umum dan penunjung. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, penyajian dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi 190
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. HASIL Desa Wisata Penting Sari Desa Wisata Pentingsari atau lebih dikenal dengan Dewi Peri terletak di wilayah Kelurahan Umbul harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi geografis Dewi Peri berada di kawasan lereng agunung Merapi. Dewi Peri berada di ketinggian 600 m dpl dengan jarak 12,5 km dari puncak Merapi. Kondisi geografis lingkungan Dewi Peri berupa daerah pedesaan dengan kontur bukit dan daratan rendah. Selain itu Dewi Peri diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Kuning dan Sungai Pawon. Kondisi yang demikian didayagunakan masyarakat sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan rakyat dan pemukiman. Pertanian yang dibudidayakan yaitu tanaman padi dan sayur. Luas wilayah Dusun Pentingsari adalah 103 hektar. Terbagi dalam 2 RW dan 4 RT. Jumlah penduduk Dusun Pentingsari yaitu 399 jiwa. Terdiri dari 122 kepala keluarga. Dengan sebaran jumlah penduduk laki-laki 162 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 177 jiwa. Pada tahun 2006 Pemerintah mluncurkan Program Pariwisata Inti Rakyat. Pariwisata Inti Rakyat yaitu program pariwisata dengan berbasis pemberdayan masyarakat. Dengan program ini, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pariwisata. Tujuannya untuk menningkatkan taraf hidup dan tingkat perekonomian masyarakat berbasis alam, budaya, pertanian dan peestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan program pemerintah tersebut, masyarakat Dusun Pentingsari berusaha memanfaatkan potemnsi yang ada untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desa Wisata Pentingsari mulai dirintis sejak awal tahun 2008. Desa Wisata Penting sari berdiri atas dasar kesepakatan warga masyarakat untuk meningkatkan 191
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kemakmuran warga masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perintisan ini dimulai pada bulan Maret 2008 masyakat dan tokoh masyrakat membuat proposal yang diajukan ke Dinas Pariwisata Sleman. Kemudian pada tanggal 1 April 2008 Dinas Pariwisata Sleman melakukan suvey. Dan pada tanggal 15 April 2008 dikukuhkan menjadi Desa Wisata Pentingsari. Desa Wisata Pentingsari memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Wisata Pentingsari disediakan oleh masyarakat, meliputi: 1. Transportasi 2. Parkiran 3. Toilet umum 4. Homestay 5. Camping ground 6. Joglo Seluruh sarana dan prasarana tersebut disediakan dan dikelola oleh masyarakat. Selain potensi sumberdaya manusia, masyaarakat juga memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada di masyarakat. Sumber daya alam yang di manfaatkan yaitu: 1. Pancuran Sendangsari 2. Watu Dakon 3. Watu Persembahan 4. Watu Gajah 5. Luweng 6. Goa Bondeng 7. Watu Gandul 8. Watu Payung 9. Makam Pentingsari 10. Kali Pawon 11. Dam Panahan 12. Tempuran 192
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Wisata budaya yang dikembangkan meliputi kegiatan tatacara pertanian biasanya terdiri dari kegiatan membajak sawah, menanam padi dan pengelolaan lain. Selainkegiatan pertanian juga ada kegiatan perkebunan, jelajah alam (tracking) di wilayah perbukitan, outbond, kegiatan belajar membatik kain dan caping, kegiatan kreasi janur, kegiatan pengolahan jamur dan pengolahan kopi. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat menurut Sutoro Eko (2002) merupakan proses mengelola, mengembangkan, memandirikan, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Dengan pemberdayaan masyarakat memiliki nilai lebih untuk mencapai kemandirian mmasyarakat. Permendagri RI Nomor 7 Taahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Desa Wisata Pentingsari merupakan satu kawasan pedesaan yang menyajikan nuansa desa baik dari kehiduapa sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan struktur tata ruang desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini tercermin melalui sistem pengelolaan yang berbasis kelompok masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Program yang dilakukan meliputi: 1. Pelestarian lingkungan, upaya ini mencakup pelestarian lingkungan alam, bdaya dan buatan. Kegiatan ini dilakukan gotong royong oleh anggota masyarakat. 2. Pengembangan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan potensi yang ada dimsyarakat. Kerjasama dilakukan dengan 193
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pemerintah baik pusat maupun daerah, balai latihan kerja, LSM dan perguruan tinggi. 3. Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa Wisata. 4. Peningkatan kesadaran wisatawan. Prinsif desa wisata pada dasarnya alah usaha pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariman menyatakan desa wisata sebagai usaha bersama yang dimiliki seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, seluruh masyarakat berhak memiliki dan mengurus desa wisata seara bersama dengan adanya pengkoordinasian. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan seluruh masyarakat dengan berpartisipasi secara aktif. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dibagi dalam kelompok yang lebih kecil yaitu kelompok pemandu, kelompok homestay, kelompok atraksi dan kelompok konsumsi. Kelompok homestay dikoordinir oleh koordinator homestay. Awalnya pengurus mengajak masyarakat untuk menjadikan rumah tinggalnya sebagai homestay untuk wisatawan. Masyarakat hanya menyiapkan kamar dan fasilitas penginapan. Keuntungan yang diperoleh dari penyewaan homestay akan diambil oleh ma-syarakat sendiri dan hanya dipotog Rp5.000,00 untuk kas desa wisata. Kelompok pemandu terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 18-40 tahun. Tugas kelompok pemandu yaitu mendampingi wisatawan untuk mengelilingi Desa Wisata Pentingsari meliputi wisaata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Setiap pemandu bisa memperoleh Rp 50.000,00 untuk setiap orang dalam satu trip pemaanduan. Kelompok atraksi terdiri dari warga msyarakat yang berusia dari 7-14 tahun yang dialtih menari dan bermain musik karawitan untuk menyambut wisatawan. Kelompok ini biasanya menari tarian Jawa atau bermain musik karawitan. Hasil yag diperoleh setiap anak bisa memperoleh Rp 20.000,00 untuk sekali atraksi. 194
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kelompok konsumsi terdiri dari ibu-ibu yang diberdayakanketika wisatawan datang untuk mempersiapkan makanan baik prasmanan ataupun dalam dus sesuai permintaan. Desa wisata Pentingsari memiliki 4 kelompok masak per rukun tetangga (RT). Pembagian tugas akan digilir bergantian. Pola pemberdayaan masyarakat akan lebih terasa ketika desa wisata kedatangan tamu dalam jumlah besar. Karena akan banyak warga asyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu tersebut. Penyambutan tamu akan disesuaikan dengan kesibukan setiap kelompok, misalnya pemuda pemufi yang masih sekolah mereka akan mendapattkan giliran ketika masa liburan sekolah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dalam kegiatan pelatihan. Pelatihan biasanya dilakukan degan kerjasama dngn pemerintah baik pusat atau daerah, dinas pariwisata, Dinas Perindustrian, Balai Latian Kerja Yogyakarta, mahasiswa KKN, Himpunan Pariwisata Indonesia dan pihak-pihak yang berpengalaman lainnya. Pelatihan yang diadakan biasanya meliputi pelatian memasak, pelatihan pengelolaan jamur dan kopi, pelatian home industri, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan outbond dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota masyarakat yang lainnya. Dalam terbentuknya Desa Wisata Pentingsari memiliki beberapa faktor penghambat dan pendorong. Faktor pendorong antara lain desa wisata Pentingsari memiliki banyak potensi baik potensi alam, SDM dan potensi budaya yang dapat dikelola dan didukung oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambat antara lain kesadaran terhadap partisipasi pemberdayaan masyarakat masih kurang. Kearifan Lokal Keaifan lokal atau sering disebut dengan local wisdom dipahami sebagai gagasan setempat yang arif, bijaksana, baik, tertanam dan diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Dalam ilmu antropologi dikenal dengan local genius dan cultural identity. Para antropolog berpendapat bahwa kepribadian budaya bangsa 195
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang potensial mampu menyerap dan mengolah kebudayaan luar sesuai dengan budaya watak dan kepribadian lokal (Ayatrohaedi, 1986). Kearifan lokal terbentuk dari keunggulan budaya yang terjadi di masyarakat sejak jaman dulu. Kearifan ini merupakan perilaku manusia yang baik dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan. Kaitannya dengan nilai adat, agama, petuah, agama dan budaya lokal yang lain. Nilai alamiah tersebut terbangun dalam komunitas masyarakat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan (Akbar, 2006). Kearifan lokal memili banyak fungsi dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sirtha (2003) kearifan lokal memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Kearifan lokal sebagai konservasi sumber daya alam. 2. Kearifan lokal digunakan untuk mengembngkan sumber daya manusia. 3. Kearifan lokal sebagai pemngembangan kebudayyaan dan ilmu pengetahuan. 4. Kearifan lokal sebagai petuah, kepercayaan, pantangan dan sastra. Kearifan lokal sebagai suatu hasil pemikiran bangsa perlu di tumbuh kembangkan di masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan mengenalkan kearifan lokal dengan dunia luar. Karena kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda. Warga masyarakat Desa Penting Sari mengelola kearifan lokal dengan cara membuka desa wisata. Dengan desa wisata kearifan lokal yang ada di daerah mereka akan dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, masyarakat juga dapat mengembangkan potensi dan mendapat penghidupan dari adanya desa wisata tersebut. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan pemmberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Memandirikan menjadi kondisi yang lebih baik. Oleh 196
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 karena itu, perlu adanya strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pada potensi dan kearifan lokal sebagai jadi diri masyarakat. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat perlu bertolak pada kearifan local. Kearifan lokal merupakan jadi diri masyarakat. Proses yang perlu dilalui dengan cara menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal kepada masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya sendiri. Upaya ini dilakukan untuk membangun identitas bangsa dan sebagai penyeleksi pengaruh budaya luar. Mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal diperlukan seorang pendamping desa. Pendamping desa ini harus memahami kearifan lokal secara tekstual serta mampu memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam prroses belajar.Selain itu juga diperlukan kemampuan profesional dalam menjalankan tugasnya. Desa Wisata Pentingsari memiliki beberapa pendamping yang segaligus menggawangi nberdirinya desa wisata Pentingsari. Desa wisata Penting sari diketuai oleh Bapa Sumardi. Bapak Sumardi dibantu ooleh Ketua II yaitu Bapak Doto Yogantoro. Bapak Doto ini merupakan seorang sarjana lulusan IPB yang menjadi ppengelolan desa wisata Pentingsari. Bapak Doto sangat berperan dalam desa wisata baik internal ataupun eksternal sehingga mampu menjadi ketua Forum Komunikasi Desa Wisata se Sleman. Strategi yang dilakukan Bapak Doto dan tim dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata Pentingsari yaitu: 1. Strategui 1: Menciptakan iklim, memperkuat daya saing dan melindungi potensi Melalui strategi ini masyarakat dipacu untuk mengenali potensi yang dapat dikembangkan. Ketika masyarakat sudah mengenali potensi kemudian potennsi tersebut diperkuat. Pengembangan potenssi melalui pemberdayaan masyarakat scara merata. Hal ini mengandung maksud, perlu adanya perlindungan, pemihakan dan pembagian secara adil agar yang lemah tidak semakin lemah dan yang kuat tidak menindas yang lemah. 197
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2. Strategi 2: Pembangunan Desa Pembangunan desa di Indonesia mencanangkan beberapa macam program, yaitu pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan, pembangunan masyarakat desa terpadu dan strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2004). Desa Wisata Pentingsari dilaksanakan pembangunan masyarakat melalui kegiatan pembinaan keterampilan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai media sosialisasi politik. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan harus memiliki dasar teori yang kuat dan jelas. Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan system theory. Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education atau Citizenship Education) diperkuat dengan teori pemberdayaan warga negara (citizen empowerment) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (civic culture) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (civil society) (Hikam, 1999). Teori ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pembahasan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan dikembangkan pendekatan politik kewarganegaraan (Hikam, 1999) dan pendekatabn struktural proses yang ditemukan oleh Goran Therborn (Eep Saifulloh, 1994). Pendekatan politik kewarganegaraan memandang masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Melalui pendekatan ini sebagai dasar pemahaman terhadap peran individu dan inisiatif masyarakat untuk berkembang. Sedangkan pendekatan struktural prosesual melihat hubungan antara negara dan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang dipengarui oleh kondisi sosio kultural masyarakat. 198
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Pentingsari sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam momentum menyambut tawaran dari negara dalam pendirian program desa wisata. Negra menawarkan Program Pariwisata Inti Rakyat. Kemudian masyarakat menindaklanjuti dengan mendirikan desa wisata dengan pemanfaatan potensi yang ada. Potensi yang kikembangkan yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kultural masyarakat. SIMPULAN Kegagalan pembangunan dampak dari krisis moneter pasca reformasi memberikan dampak ketergantungan ekonomi terhadap komersialisasi dan swastanisasi. Hal tersebut mengakibatkan lunturnya nilai-nilai kemasyarakatan yang ada sebagai dasar berdirinya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi sistem yang ada dengan mengembangkan nilai-nilai jati diri bangsa sebagai sebuah kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat dikembangkan dan dilestarikan guna mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya. Selain itu juga sebagai upaya mengembaikan ruh dan karakter bangsa Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Desa Wisata Pentingsari berupaya merekunstruksi sistem perekonomian yang ada dimasyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Potensi yang dikembangkan yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan kearifan lokal. Potensi tersebut dikembangkan dalam sebuah desa wisata. Melalui desa wisata masyarakat mengenalkan potensi yang ada kepada wisatawan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Desa wisata Pentingsari menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui Pendidikan Kewarganegaraan.kegiatan ini digunakan sebagai upaya membangun identitas bangsa dan sebagai filter pengaruh budaya dari luar daerah. 199 sosial
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA A.S.Hikam, Muhammad. 1999. Politik kewarganegaraan: landasan redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Erlangga Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian Budaya BangsaBangsa (Local Genius). Jakarta: Pustaka Jaya Chaniago, Adrianof. 2012. Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru. Jakarta. LP3S. Fatah, Eep Saefulloh. 1994. Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia laut-indonesia diakses pada 19-06-2019. J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm. Pendidiwson, R. E., Prewitt, K., dan Dawson, K. S. (1977). Political Socialization. 2nd edition. Boston and Toronto: Little Brown and Co. Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002. Usman Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 200
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGUATAN MATERI PEMBELAJARAN PPKN BERBASIS HOTS (Higher Order Thinking Skill) Machmud Al Rasyid Universitas Sebelas Maret machmudalrasyid@yahoo.co.id Erna Yuliandari Universitas Sebelas Maret ernayuliandari@staff.uns.ac.id ABSTRAK Tuntutan evaluasi pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skill) berimplikasi terhadap materi pembelajaran yang juga mencerminkan ketrampilan berpikir tinggi. Pada sisi lain, terdapat beberapa materi yang ada merupakan konsekuensi dari kompetensi dasar yang masih mencerminkan ketrampilan berpikir menengah dan rendah. Secara normative pernyataan kompetensi dasar yang menengah dan rendah tersebut adalah tuntutan minimal, sehingga apabila ditingkatkan menjadi ketrampilan berpikir tinggi merupakan kreasi dan inovatif proses pembelajaran yang seharusnya terjadi. Metodologi penelitian menggunakan studi kepustakaan dan didukung wawancara dan observasi langsung dan tidak langsung. Masalah yang ditemukan adalah bagaimana penguatan pembelajaran PPKN agar dapat menghasilkan ketrampilan berpikir tinggi bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat argumentasi hokum maupun dissenting opinion dan concurring opinion dapat dipergunakan sebagai bahan materi pembelajaran yang ber-ketrampilan berpikir tinggi. Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Dissenting Opinion, Concuring Opinion, HOTS, Putusan Mahkamah Konstitusi PENDAHULUAN Anies Baswedan saat menjadi Mendikbud dan membuka OSN tahun 2016 pernah menyatakan bahwa Pada abad 21 dimana kemajuan teknologi bergerak begitu pesat, sebuah negara memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tiga pilar penting yaitu literasi, kompetensi, dan karakter. "Dalam World Economic Forum dua bulan yang lalu sebagaimana dikutipnya, dikatakan memunculkan tiga pilar yaitu penguasaan literasi, kompetensi, dan karakter. Literasi bukan hanya soal baca tulis saja: literasi baca tulis, literasi sains, literasi teknologi informasi, dan literasi finansial," Kompetensi meliputi kompetensi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif 201
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sekedar sebagai contoh, yaitu tuntutan kompetensi PPKN di SMP/MTs berkaitan dengan KKO (kata kerja operasionalnya) terdiri dari menganalisis, memahami, menganalisis, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengasosiasikan untuk kelas VII. Untuk kelas VIII menelaah, menelaah, memahami, menganalisa, memproyeksikan, dan menginterpretasikan. Sedangkan untuk kelas IX terdiri dari membandingkan, mensistensiskan, memahami, menganalisis, menganalisis, dan mengkreasikan. Berkaitan dengan gencar dan kritiknya terhadap kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kemampuan dan kualitas guru maupun siswanya, sehingga kemudian diintrodusir untuk meningkatkan kualitas evaluasinya, melalui HOTS (Higher Order Thinking Skill - Peningkatan Kemampuan Berpikir Tinggi) dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berupa berpikir kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional, karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran sesuai dengan konteksnya. Tuntutan semacam itu menimbulkan konsekuensi logis yang tidak terhindarkan, yaitu adanya realitas tuntutan kompetensi dalam kurikulum yang seharusnya juga tinggi, pada hal yang tertulis faktanya adalah rendah. Pada sisi lain, kecenderungan budaya "kita" (termasuk guru, birokrat, dan kemungkinan stake holder pendidikan) sangat positivis dan taat pada "atasan" tetapi atasan sendiri belum kritis dan progresif. Akibatnya yang terjadi sekarang ini, evaluasinya dituntut tinggi, kurikulum nya dibiarkan tanpa revisi, dan guru maupun bahan ajarnya masih bersifat doktriner dan deskriptif-informatif yang seolah menganggap peserta didik itu tabula rasa atau kosong tanpa isi. Atas dasar realitas tersebut, maka muncul persoalan tentang tingginya tuntutan kemampuan ketrampilan berpikir tinggi bagi siswa dan lulusannya pada satu sisi, tetapi pada sisi lain materi pembelajaran maupun strategi pembelajarannya belum membawa dan mendorong kearah ketrampilan berpikir tinggi, karena guru cenderung berpikir positivis dan terjebak pada berpikir ketaatan pada yang ada, baik berupa bunyi kurikulum, bahan ajar yang ada seperti Buku Guru maupun buku siswa. 202
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Terjebak pada pandangan positivis dikarenakan secara kultural pembelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dipahami secara normative atau lebih cenderung menyebut sebagai hak dan sekaligus berorientasi pada idealitas (yang dalam keilmuan seharusnya sebagai bagian dari Ilmu Kewarganegaraan atau Civics atau Citizenship) yang lebih berorientasi pada politik. Artinya tidak sekedar teoritik tetapi juga praktek politiknya. METODOLOGI Problem guru berkaitan dengan tuntutan evaluasi HOTS (Higher Order Thinking Skill - Peningkatan Kemampuan Berpikir Tinggi) ditelaah melalui wawancara atau dialog dan observasi secara bebas. Berdasarkan persoalan dan kelemahan guru tersebut, dicari kajian teoritik maupun kemungkinan-kemungkinan yang dimungkinkan untuk mengatasi kelemahan materi yang sifatnya deskriptif informatif menjadi materi yang bersifat problem solving maupun studi kasus sehingga dimungkinkan adanya analisis, dengan melalui studi pustaka, studi problem-problem hukum konstitusional dan putusannya di Mahkamah Konstitusi. PEMBAHASAN A. Kata Kerja Operasional belum HOTS Selama ini yang terus dan selalu di sosialisasikan terutama di akhir tahun ajaran berkaitan dengan "ujian akhir" adalah HOTS tersebut. Artinya di evaluasinya. Sedangkan untuk atau yang berkaitan dengan proses yang sebelumya tidak pernah disinggung dan ditelaah apalagi dipikirkan. Termasuk kita yang di garda terdepan, yaitu guru. Maaf apalagi yang sifatnya kelembagaan terdepan, yaitu sekolah, dinas pendidikan, maupun asosiasi termasuk MGMP. Artinya bagaimana mungkin akan berhasil anak didik mengerjakan evaluasi yang sifatnya HOTS apabila gurunya tetap dituntut untuk taat kepada kurikulum yang berlaku, pada satu sisi dan di satu sisi lain kurikulum nya belum semuanya menggunakan kata kerja atau kompetensi yang sifat nya HOTS dan bahkan materi dan bahan ajar termasuk 203
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 metode pembelajarannnya juga mencerminkan proses yang sifatnya HOTS atau mendukung kearah proses HOTS. Satu contoh untuk SMP Klas 7 masih ada KKO "memahami" dan "mengidentiifikasi" apakah itu memenuhi kriteria HOTS (2 dari 6 KD; Klas 8 : 3 dari 6 menelaah & memahami; Klas 9: 3 dari 6 - memahami dan membandingkan) ?. Kalau pun hal tersebut diganti dengan level yang lebih tinggi, apakah obyek pengetahuannya mencerminkan level tinggi juga ?. Walaupun bisa jadi untuk KKO yang sudah tinggi pun artinya sudah HOTS apakah obyek pengetahuan nya mencerminkan ketinggian kemampuan ?. Faktanya baik di buku dan mungkin di kelas, yang riil adalah bersifat deskriptif-informatif sehingga belum HOTS. Sementara orang lalu sering meng-analog-kan dalam Bahasa PAUD yang materinya hanya bersifat pengenalan. Misalnya disebutkan Gajah ... gajah itu belalainya panjang, telinganya seperti kipas dan sebagainya. Sedangkan di SMP dijelaskan Norma ... adalah kaedah, kaedah dibedakan kaedah agama, kesusilaan, hokum, dan kesopanan. Jadinya sama kan tingkatan HOTS nya di PAUD dan SMP ?. Artinya untuk penggunaan evaluasi HOTS memang dimaksudkan untuk kepentingan masa depan anak yang sudah sangat berbeda dengan kehidupan sekarang. Suatu nasehat dari Umar Bin Khattab yang dikatakan "Didiklah anak- anakmu (termasuk murid) untuk hidup pada jaman yang berbeda dengan jamanmu". Dengan kata lain, guru harus punya visi yang perspektif tentang kehidupan yang akan datang, yang pasti berbeda dengan kehidupan dan tantangan sekarang. Oleh karena itu guru tidak boleh mendidik murid-muridnya sama dengan kita dulu jadi murid dari guru kita, sekaligus tidak boleh kita mendidik murid kita hanya untuk menghadapi kehidupan yang sekarang. Artinya menyiapkan murid menjadi seperti kita itu "rugi" apalagi kurang dari kita, maka "bangkrut". Bagaimana agar impas, maka harus melebihi kita.... Harus ada prospectus ... dan yang baik dan menguntungkan adalah apabila kita mampu menyiapkan generasi yang mampu menyiapkan generasi yang berikutnya kembali. 204
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 B. Materi belum Mendukung HOTS Sebagaimana disinggung di atas secara tidak langsung yang memungkinkan belum HOTS nya materi dikarenakan KKO atau kompetensinya juga belum HOTS. Artinya, belum HOTS nya materi karena KKO kompetensinya memang belum atau tidak menggunakan level tinggi. Pada sisi lain, kenyataannya untuk yang sudah menggunakan HOTS saja materi yang terdapat di dalam bahan ajar atau materi ajar tidak begitu berbeda dengan yang menggunakan level rendah, yaitu masih bersifat informative dan deskriptif dan belum bersifat analisis, evaluasi, maupun mengkreasikan bentuk baru. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kratwohl (2002) sekaligus diadopsi oleh Kurikulum 2013 yang menyebutkan tentang dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif maka soal yang HOTS itu selalu berkaitan dengan pengetahuan yang metakognitif. Atas dasar tersembut, maka apabila evaluasinya diminta untuk menggunakan HOTS agar supaya anak terbiasa berpikir kritis dan analitis untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan sehingga bisa tetap mempunyai eksistensi, dituntutlah materi atau bahan ajar yang mendukung hal tersebut, yaitu materi atau bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai hal itu. Karena siswa dituntut untuk HOTS, maka konsekuensi pertama dan utama hal tersebut ditujukan kepada Guru terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan dan sekaligus membawa kearah pemikiran yang HOTS. Pada konteks ini diperlukan pemahaman kesejarahan dan sekaligus kemampuan untuk berperspektif ke depan. Tuntutan tersebut menunjukkan keharusan memahami perkembangan teknologi dan pesatnya informasi. Pendekatan kesejarahan dimaksudkan untuk memahami identitas diri tentang kewarganegaraan sebagai Ilmu yang hidup dan harus berkembang dan bukan yang statis, sebagaimana dipahami sekarang ini. Pada sisi lain kewarganegaraan baik sebagai ilmu maupun realitas praktis seringkali menunjukkan adanya ketidaksepahaman. Artinya kewarganegaraan sebagai realitas politik selalu tidak tersaji sebagaimana bunyi normative ketentuan perundang-undangan, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan baik secara individual, kelompok, 205
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pemahaman kewarganegaraan sebagai hak yang sifatnya normative, membuat kewarganegaraan tidak berkembang karena berdimensi pasif. Oleh karena itu harus dikembangkan dan disosialisasikan sebagai hal yang aktif dan dinamis dalam arti harus diusahakan atau diperjuangkan dan dikembangkan. Misalnya, menggunakan narasi dan literasi baik dalam perpolitikan nasional dan internasional maupun perdebatan politik di parlemen dan argumentasi hokum dalam persidangan peradilan, terutama di Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pengujian kembali peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Selain persoalan kata kerja operasional dalam kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi, maupun tujuan pembelajaran juga perlu ditelaah ulang dan dicermati kembali tentang dimensi pengetahuannya, yaitu pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif. Pada sisi lain juga harus bisa memahami bahwa seringkali ilmu atau pengetahuan tersebut pada dasarnya berdimensi kepentingan, yaitu kepentingan yang mengintrodusir atau kepentingan yang sedang berkuasa, sebagaimana dalam ilmu sejarah seringkali dinyatakan bahwa sejarah itu tergantung dari siapa yang membuat. Dan pembuat terbesar sejarah adalah kekuasaan. Atas dasar hal tersebut, maka kejernihan dan komitmen terhadap nilai kebenaran, nilai keadilan, dan nilai-nilai yang sifatnya positif harus selalu diusahakan, diperjuangkan, dan disosialisasikan agar semakin banyak penganutnya. C. Perkembangan Kontekstualitas Keilmuan dan Praktek Kewarganegaraan Ide dasar kewarganegaraan pada dasarnya adalah ikatan kolektif yang inklusif, sehingga tidak boleh ada yang ter-eksklusifkan, artinya berlaku bagi semua warganegara dengan tidak ada perkecualian sebagaimana dalam pemahaman masyarakat secara umum tentang kesetaraan, yaitu kondisi kehidupan yang setara, sebagaimana dikemukakan dalam Konstitusi bahwa warganegara berkedudukan sama secara hokum dan dijamin hak-hak nya (hak sipil-politik, ekonomi, social dan budayanya) sebagaimana tertulis dalam pasal 27 sampai dengan 34. 206
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Akan tetapi untuk realitasnya dan apabila kita menelaah lebih dalam, maka akan terdapat kelompok masyarakat yang masih perlu menuntut untuk melakukan klaim dalam mendapatkan hak mereka sebagai warganegara. Kelompok yang menuntut tersebut biasanya adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang non-mainstream (tidak biasa, atau tidak umum) misalnya masyarakat adat dan sebagainya. Pada kondisi jaman yang semakin "berkembang", maka ke-tidak biasaa-an atau ketidakumum-an karena ketidak sesuaian dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya yang seringkali sangat erat hubungannya dengan nilai relegius, seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), pekerja seks komersial, waria, anak jalanan, punk, dan sebagainya. Fakta kontemporer menunjukkan bahwa focus kewarganegaraan tidak bisa lagi berkelit dan menghindar dari transformasi politik dunia yang dipicu oleh efek kembar yang saling berhubungan, yaitu globalisasi dan multikulturalisme. Kedua proses politik dunia tersebut sekarang ini sedang menguji kapasitas negara bangsa untuk mengkoordinasi dan mendefinisikan kembali kehidupan kolektif warganya sehingga akan mengubah karakter kewarganegaraan yang selama ini menjadi pemahaman mainstream, yaitu kewarganegaraan liberal. Sebagaimana di awal tulisan yang mengatakan bahwa kewarganegaraan pada dasarnya merupakan konsep yang menawarkan status atau hak yang universal yang harus dimiliki setiap orang, oleh karena itu sangat penting untuk di rekonstruksi dan di-reclaim, setidaknya gagasan kewarganegaraan selama ini masih terfokus pada negara dan belum setiap orang. Misalnya disebutkan lebih ada negara dulu daripada warganegara nya. Artinya, keberadaan warganegara dan kewarganegaraan ditentukan oleh negaranya. Negara sebagai sebab dan kewarganegaraan merupakan akibat. Pada hal tidak ada negara yang berdiri tanpa di dirikan oleh rakyat atau kumpulan individu yang kemudian disebut sebagai warganegara. Artinya, negara adalah akibat, bukan sebab. Tetapi mengapa focus kewarganegaraan lebih menitikberatkan pada negara bukan warganegara atau setiap orang ?. Itulah pentingnya untuk melakukan rekonstruksi ulang. Kewarganegaraan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait : keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keanggotaan dan status legal lebih 207
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terkait soal inklusivitas kultural dan yuridis dalam komunitas warga. Sdangkan hak dan partisipatif berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul dalam proses inklusi. Keempatnya menjadi kunci kewarganegaraan meskipun bobot penekanannya berbeda dalam setiap pendekatan, sebagaimana ditunjukkan penekanan pada hak-hak individual dalam pendekatan liberal. Fokus pada partisipasi politik dalam pendekatan republican, dan penekanan pada proses menjadi bagian dari masyarakat dan partisipasi dalam pendekatan komunitarian. (Dagger, 2002; Delanty, 2002; dan shuck, 2002). Keempat bentuk tersebut pada dasarnya hanyalah kepentingan pragmatis, sehingga mencerminkan dan mepromosikan beragam bentuk kewarganegaraan linier yang lain. Akan tetapi keempat dimensi itu saling membentuk dan menunjukkan titik tolak dan prioritas potensial yang berbeda dalam kewarganegaraan daripada menunjukkan tahapan baku atau rantai sebab-akibat. 1. Dimensi Keanggotaan Keanggotaan sebagai dimensi lebih menekankan bahwa kewarganegaraan di dasarkan pada sebuah pembedaan antara yang di dalam komunitas dan di luar komunitas. Akan tetapi makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk di dalamnya berubah-ubah berdasarkan waktu dan ruang. Model kewarganegaraan Yunani (Atenian) di dasarkan pada keanggotaan dalam dan partisipasi bagi elit di negara-kota; sedangkan model Romawi memberikan hk-hak legal tanpa partisipasi politik bagi penduduk yang ditaklukkan untuk menjaga kendali aas territorial seluruh wilayah kekaisaran Romawi (Magnette, 2005). Makna kewarganegaraan modern dimensi keanggotaan tampak dalam seatu bangsa dengan teritori tertentu yang batasnya jelas, homogeny, dan stabil (Beckman dan Erman, 2012, Brubaker, 1992), sehingga antara kewarganegaraan dan kebangsaan melebur atau ekuifalen selama dua abad terakhir. Proses meleburnya kewargaan dan kebangsaan membuat bangsa menjadi basis universal untuk mendefinisikan komunitas politik kewarganegaraan. Namun demikian komunitas politik yang berupa bangsa tersebut dapat terbentuk dalam cara yang beragam, yaitu ada yang berbasis etno-kultural (komunitas politik bangsa 208 tidak
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tersebut dibangun melalui esensi budaya - misalnya Jerman) dan terdapat pula yuridis-politis (pembentukan negara berbasis pada wilayah atau territorial - misalnya Perancis). Jerman di dasarkan pada gagasan tentang komunitas etnis dengan ikatan kuat pada sejarah tanah air, sedangkan Perancis berupa orang-orang yang hidup dibawah hokum dan lembaga legislative yang sama dalam sebuah negara territorial. Pada sisi lain terdapat model kewarganegaraan negara-bangsa sebagai akomodasi variasi kontekstual dalam pembentukan bkebangsaaannya, tetapi juga mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan identitas politik di bawah bangunan bangsa yang dianggap homogen. 2. Dimensi Status Legal Sesuai dengn keanggotaannya dalam suatu komunitas bangsa, negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal, yaitu adanya hubungan kontraktual yang memunculkan hak dan kewajiban antara warganegara dan negara. Penentuan siapa yang menjadi warganegara di dasarkan pada basis etnis-kultural atau yuridis politis yang menjadi pilihannya, tetapi kemudian berkembang dengan mendasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya (jus sanguanis) atau basis negara tempat sesorang dilahirkan (jus soli). Disamping prinsip mendasar tersebut, maka terdapat juga melalui proses pernikahan (jus matrimoni) atau karena waktu yang cukup lama menetap di suatu wilayah negara (jus domicile). Prinsip-prinsip penentuan kewarganegaraan tersebut sangat sederhana dan mudah, tetapi dalam prakteknya merupakan kombinasi kompleks antara "teritori" dan "darah" (Samers, 2010:245). Apalagi dikaitkan dengan konteks migrasi internasional yang semakin meningkat, sehingga berkembang dengan model naturalisasi yang berbasis pada periode tinggal dan penerimaan kewarganegaraan ganda, yang mengakibtkan munculnya "diaspora". Berbagai praktek kewarganegaraan tersebut di atas tidak bias meninggalkan konsep kewarganegaraan berbasis etnis, sehingga menggambarkan kewarganegaraan sebagai sebuah undian kelahiran, dalam arti kewarganegaraan merupakan sebuah "property" yang dipindahkan saat seseorang lahir (baik berdasar 209
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 darah atau tempat kelahiran) dan menciptakan pembedaan antara mereka yang beruntung karena lahir dengan peluang yang lebih baik dan lebih besar untuk mendapatkan kekayaan, hak, dan partisipasi dari mereka yang mengalami nasib yang sebaliknya. Atas dasar itu, maka lahir prinsip kewarganegaraan alternative jus nexi, yaitu proses kewarganegaraan di dasarkan pada koneksi asli pada suatu negara, atau kewarganegaraan berbasis fakta social, yang tidak sengaja di ada-ada kan untuk kepentingan pragmatis memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Situasi antara status non-warganegara dan warganegara penuh, misalnya penduduk non-warganegara yang ketika masuk ke suatu negara pertama kali dengan melanggar hokum maka penggunaan prinsip jus nexi sangat diperlukan. Keadaan yang semacam di atas, yaitu mencerminkan adanya hierarkhi kewarganegaraan atau stratifikasi yang di dasarkan pada hak dan kemungkinan untuk partisipasi politik yang diberikan kepada kelompok warganegara dan penduduk yang berbeda-beda. Kewarganegaraan yang terstratifikasi ini enambah kompleksitas prinsip dan hokum formal kewarganegaraan yang ada, sekaligus mengaburkan gagasan ideal tentang sebuah perbedaan nyata antara warganegara dan non warganegara tentang persamaan antar warganegara. 3. Dimensi Hak Berdasarkan status keanggoraan dan kewarganegaraan formal maka warga negara tersebut akan mendapatkan atau mempunyai serangkaian hak. Kebebasan sipil pada tingkat individu menjadi prinsip utama untuk mendefenisikan kewarganegaraan berdasarkan pendekatan liberal, tetapi hak dapat juga tampil dalam bentuk berbeda (Roche, 2002; Schuck, 2002). Kategori umum adalah sebagaimana di inisiasi Marshall (1999) meliputi hak : sipil, politik, dan social. Hak-hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, dan hak kebebasan untuk berpikir dan memilih termasuk di dalamnya kebebasan berbicara dan pers, kebebasan beragama, dan bentuk-bentuk kebebasan yang terkait lainnya. 210
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena public dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan dan lain sebagainya. Hak-hak social meliputi hak kesejahteraan seperti jaminan kesehatan dan pension, hak memiliki kesempatan terutama dalam pendidikan dan kesempatan kerja, dan hak redistributive dan kompensasi, seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran, dan kecelakaan kerja (Janoski dan Gran, 2002). Bentuk-bentuk hak tersebut di atas dimungkinkan untuk semakin mendalam dan meluas, misalnya berkaitan dengan kewarganegaraan lingkungan, terkait hak- hak atas kualitas dan perlindungan lingkungan termasuk alam sebagai subyek pemegang hak pemanfaatan alam sebagai generasi sekarang maupun yang akan datang (M.J.Smith dan Pangsapa, 2008), hak mendapatkan imunisasi yang halal, hak mendapatkan calon anggota parlemen yang bersih dari cacat moral dan hokum, dan lain sebagainya. Kritik berkaitan dengan dinamika dan perkembangan kewarganegaraan Marshall (1992) yang bersifat evolutif tentang sejarah hak dan penggambaran perlembangannya di Inggris sebagai sebuah model yang universal bagi perluasan hak. Misalnya tentang contoh dan urutan hak, dimana hak social pada suatu waktu muncul sebelum hak politik, pada hal menurut teori dan pendapat Marshall adalah sesudah hak politik (Soysal, 1994) termasuk contoh tentang pemberian hak social terbatas pada imigran pada hal mereka tidak punya status kewarganegaraan. Bahkan realitas sekarang tentang kemunduran hak kesejahteraan di bawah pemerintahan neoliberal akhir-akhir ini menunjukkan pertentangannya dengan sifat evolutifnya Marshall. Merujuk pada pandangan Turner dan Giddens, bahwa sejarah kewarganegaraan modern akan lebih tepat apabila 'dikonsepkan sebagai serangkaian lingkaran yang meluas dan di dorong oleh momentum konflik dan perjuangan (Turner, 1986, xii). Konflik kelas lah yang mendorong perluasan kewarganegaraan (Giddens, 1987). Intinya, focus pada politik hak dan keberagaman actor dan agenda yang terlibat terutama perjuangan atas hak-hak sipil 211
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dan politik dalam konteks rejim otoriter dan perjuangan untuk hak-hak social dalam konteks demokrasi liberal. 4. Dimensi Partisipasi Perspektif komunitarian, lebih menekankan pada partisipasi di tingkat masyarakat sekaligus fungsi integrative dari kewarganegaraan aktif, dalam arti kewarganegaraan membawa orang keluar dari wilayah privat ke dalam kehidupan public. Atas dasar hal tersebut, maka penekanan kewarganegaraan aktif, diartikan sebuah proses untuk menjadi seorang warganegara dipahami tidak semata sebagai isu identitas, status legal, dan hak (Joppke, 2008) tetapi juga berhubungan dengan persoalan keterlibatan aktif dalam komunitas warganegara atau dalam hal kepentingan public (van der Heijden, 2014). Kewajiban public tersebut merupakan tema utama dalam pendekatan kewarganegaraan civic-republikan (Dagger, 2002). Atas dasar pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan memiliki kaitan intrinsic dengan politik dan demokrasi, dengan pembedaan antara partisipasi langsung dan representasi tidak langsung sebagai cara untuk menjamin control politik oleh warganegara. Sedangkan model partisipatoris menekankan keterlibatan rakyat atau warganegara secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan urusan public, representasi di dasarkan pada gagasan tentang sebuah rantai demokrasi yang meluas dari warganegara pemegang hak dan wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen menuju tata kelola urusan public yang demokratis (Pateman, 1970; Saward, 2010). Oleh karena itu terdapat perbedaan antara partisipasi dalam kewarganegaraan model Atenian (di Atena - Yunani kuno - disebut juga demokrasi deliberatif) dengan partisipasi yang luas tetapi terbatas pada elit yang bisa melaksanakan pelbagai kewajiban, dengan demokrasi representasi keterwakilan. Akan tetapi demokrasi liberal yang sudah menjadi kerangka yang hegemonic ini menunjukkan banyak perbedan konteks dalam keterlibatan warganegara dan substansi dalam control politik. D. Putusan Mahkamah Konstitusi & Penguatan Materi Berbasis HOTS 212
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Membaca putusan mahkamah konstitusi, selalu di dalamnya terdapat argumentasi (pertimbangan) hukum suatu putusan. Artinya, sebelum membuat Amar Putusan selalu di dahului oleh argumentasi hokum, sehingga latar-belakang atau sebab-sebab membuat keputusan tersebut dapat dipahami secara luas dengan segala kekurangan dan kelebihan argumentasi tersebut. Setidaknya dengan adanya argumentasi hokum tersebut akan menunjukkan transparansi putusan. Pada sisi lain, Amar Putusan dihasilkan melalui RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), dimana masing-masing hakim menyampaikan pendapat dan argumentasi hokum nya, serta keputusan diambil dengan suara terbanyak (Maruar Siahaan, 2006; Jimly Asshiddiqie, 2006). Dan apabila terdapat suara yang seimbang, maka pilihan ketua menjadi kata kunci isi amar putusan. Atas dasar hal tersebut, maka apabila terdapat putusan yang berbeda, maka mencerminkan argumentasi hokum yang berbeda pula. Untuk itu apabila seorang hakim pendapatnya berbeda dengan putusan mahkamah, maka hakim tersebut menyampaikan argumentasinya, dan disebut dengan "Dissenting Opinion". Tetapi apabila pendapatnya sama, sedangkan argumentasinya berbeda, maka juga harus menyampaikan alasannya. Hal tersebut diberi nama "Concurring Opinion". Sebagai contoh kaitannya dengan Klas X SMA pada KD 3.3. (Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan KD 3.4 (Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 33/PUU- 2FPUU-XIII%2F2015) telah mengabulkan uji materi terbadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sebagian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat(2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannnya hakim berpendapat bahlwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. 213
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pemahaman yang berbeda dapat dikemukakan bahwa di dalam Negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan- pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubenur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Secara historis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikonstruksi pasca kejatuhan Orde Baru sebagai arena untuk mewujudkan demokrasi politik, memilih pemimpin daerah yang tidak hanya sebagai simbol membangun masyarakal tetapi juga sebagai agen untuk mentransformasi masyarakat. Namun Pilkada 2015 menjadi arena bagi penguatan posisi dan kedudukan elite-elite lama melalui politik patronase dan muncul kenyataan sebagai a.rena pengawetan kekuasaan oleh kelompok dominan.Proses pengawetan ini, tidak hanya tampil kembalinya elite- elite lama -vang sudah terlibat dalam politik, tetapi juga proses pewarisan kekuasaan kepada klan politik elite yang berkuasa sebelumnya. Pertarungan kelompok-kelompok politik sebagai manifestasi dari polarisasi kepentingan elite yang membawa konsekuensi fragmentasi politik bagi masyarakat. Politik yang bersifat material berupa pemberian uang. barang atau jasa (antara patron dan klien) menjadi fenomena yang jamak ditemukan dalam kampanye pilkada 2015, tidak hanya pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. KESIMPULAN Tuntutan penggunaan evaluasi HOTS menuntut perubahan guru dalam mengemas materi pembelajaran dari sisi materi atau bahan ajar maupun bunyi kata kerja operasional dalam kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi maupun tujuan pembelajaran. Perubahan tersebut sekaligus berdampak (harus) dalam penyusunan materi agar mengedepankan pengetahuan metakognitif maupun pengetahuan yang lain (factual, konseptual, procedural). Putusan Mahkamah 214
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Konstitusi tentang UU Pemilu Kepala Daerah dapat dipergunakan untuk mengembangkan kompetensi tingkat tinggi. DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang Undang, Jakarta : Konstitusi Press. Beckman, L., dan E.Erman (Eds.), 2012, Territories of citizenship, Basingstoke:PalGrave Macmillan Brubaker, R., 1992, Citizenship and nationhood in France and German, Cambridge: Harvard University Press Dagger, R., 2002, Republican Citizenship, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Dagger, R., 2002, Republican citizenship. In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Delanty, G, 2002, Citizenship and a global age: society, culture, politics, Buckingham: Open University Press Giddens,A., 1987, Social theory and modern sociologi, Oxford: Polity Press Janoski, T., and B.Gran, 2002, Political citizenship: Foundation of, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Joppke, C., 2008, Transformation of citizenship status, right, identity., In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage M.J.Smith, NJ., and Pangsapa, 2008, Environmentand citizenship: Integrating justice responbility and civic angegemant, London: Zed Magnette, P., 2005, The Citizenship: The history of an idea: Cholsester: ECPR Press Marshall, TH., 1996, Citizenship in social class, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Pateman, C,, 1970, Participation and democratic theory, Cambridge : Cambridge University 215
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Roche, M., 2002, Social citizenship: Grounds of social changes, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Samers,M., 2010, Migration, London: Routledge Saward, M., 2010, The Representative claim, Oxford: Oxford University Schuck, PH., 2002, Liberal citizenship, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage Siahaan, Maruarar, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitsui Republik Indonesia, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Soysal, YN., 1994, Limit of citizenship: Migrant and postnational membership in Europe, Chicago: University of ChicagoPress Turner, B.S., 1986, Citizenship of capitalism: The debate over reformism, London: Unwin Heyman Van dr Heijden, HA., 2014, Handbook of political citizenship and social movement, Chalteham : Edward Elgar XIII%2F2015 216
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERLINDUNGAN HAK CIPTA DESAIN & TEKNIK BATIK "BATIK KWALIK" (Suatu Aplikasi Kewarganegaraan tentang Hak) Machmud Al Rasyid Universitas Sebelas Maret machmudalrasyid@yahoo.co.id Hassan Suryono Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Batik di masa kontemporer bukan sekedar komoditi tetapi juga sebuah karya seni yang kaya imajinasi dan sekaligus dapat menjadi bahasa dialog, setidaknya dari si pelukis kepada pihak lain. Selama menekuni dunia batik 30 tahunan, sudah menghasilkan karya seni hingga sampai pada "Batik Kwalik", yaitu batik yang berbeda dengan batik "mainstream" dikenal selama ini, baik dari segi teknik canting yang berbeda, bahan cat, maupun coraknya. Kebaruan ini meninimbulkan resiko, yaitu peniruan sehingga memerlukan perlindungan hak cipta. Pada sisi lain, karena menjadi pemula, maka muncul persoalan lain, yaitu rendahnya produktivitas (dalam arti jumlah, bukan dalam arti kreativitas seni) sehingga memerlukan penguatan perlindungan hak cipta, maupun peningkatan pemasaran melalui media digital yang lebih "kekinian". Harapan lain adalah dengan digitalisasi tersebut, dapat dipergunakan untuk literasi. Metode pengabdian adalah sosialisasi perlindungan hak cipta, pelatihan pembuatan web, dan pelatihan pemeliharaan web sebagai media pemasaran dan literasi. Target hasil pengabdian adalah kesadaran dan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai aplikasi kewarganegaraan tentang hak, serta kemampuan memelihara web untuk kepentingan pemasaran digital dan literasi. Kata Kunci : Literasi, Perlindungan Hak Cipta, Penbuatan Web PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang memilki kekayaan berbagai macam kesenian dan kebudayaan, salah satunya adalah kesenian batik.Batik dari aspek kultural adalah seni tingkat tinggi.Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa Batik mencapai kesempurnaannya di Jawa (Santosa Doelah dan Danarsih Hadiprijono, tt: 5). Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat.Hal ini membuat batik dikatakan sebagai identitas bagi setiap daerah dan menjadi warisan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 217
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milk Indonesia, sekaligus 2 Oktober ini dicanangkan sebagai peringatan Hari Batik Nasional. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam (RLICHH Representative List of theIntagible Cultural Heritage of Humanity Sebagai warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jatidiri bangsa, Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya.Oleh karena itu, bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus, tidak hanya dengan mengagumi karyanya, tetapi juga ikut melestarikannya dan sekaligus mengembangkannya.Selain memiliki potensi sebagai warisan budaya, batik juga memiliki potensi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan penghasilan masyarakat. Dan sekarang sudah menjadi komoditas sekaligus industry (Retno Puspitosari & Lastur Wahyudi, Eds., 2014: 2). Industri batik tersebar di banyak daerah di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Industri ini pun telah berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional, faktanya hingga Oktober 2017 nilai ekspor batik mencapai USD 51,15 juta.Terlihat jelas batik memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dengan baik. Potensi ini tidak lepas dari perkembangan batik menjadi sebuah karya seni yang modern. Karya seni batik memiliki motif yang semakin kreatif untuk tetap dapat memenuhi keingingan konsumen.Jika motif batik zaman dahulu harus dikaitkan dengan mitologi, status sosial dan juga berkaitan dengan tanda kepangkatan dilingkungan kraton, maka kini motif batik jauh lebih inovatif guna mengejar laju globalisasi dan perubahan budaya dari masyarakat.Motif ini lah yang dinamakan dengan motif batik kontemporer. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk dimodifikasi dan meramunya menjadi inovasi motif terbaru yang didaftarkan secara individual. Bahkan perlindungan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya 218
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembajakan batik Indonesia olehprodusen luar negeri6 serta produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identits apapun, sehingga akhirnya diakui negara lain. Hal ini tentu akan merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta batik kontemporer sebagaimana penelitian Devi Rahayu (2011: 130) dan Kartini Pramono (2013) Perlindungan karya seni batik khususnya motif batik kontemporer telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j UU Hak Cipta menyatakan jika "karyaseni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukantradisional."Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa pentingnya untuk melindungi Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta, yang dalam hal ini adalah pencipta motif batik kontemporer berhak atas hakmoral dan hak ekonomi.7 Sehingga bagi pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atau hak moral tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta. "Batik Kwalik" yang beralamat di Ngadinegaran MJ 3 Nomor 71 Yogyakarta adalah satu wilayah diantara Kraton Yogyakarta dan Kawasan Hotel untuk Touris Prawirotaman, sehingga menjadi kawasan simpang atau lalu lintas turis asing. DI Kampung Ngadinegaran tersebut merupakan pusat pertokoan Batik terutama tradisional. "Batik Kwalik" adalah varian baru tentang batik teknik baru melalui proses yang dibalik, sehingga konsep, teknik dan pola desain, bahan pewarna maupun filosofinya berbeda. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kelebihan lainnya dari segi estetika maupun keuntungannya, yaitu cepat dalam pembuatannya, sehingga hemat waktu, tenaga, biaya sekaligus meminimalisir (tanpa) polusi. Tanpa batas, bahan maupun aplikasinya, bahkan apabila perlu bisa keluar dari pakem, sehingga memunculkan kreativitas tanpa batas, penuh inovasi baru, sekaligus mengundang inspirasi. "Batik Kwalik" sebagai karya seni yang diproduksi di tengah kampung untuk bisa diketahui konsumen dan peminat memerlukan media yang mempercepat 219
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 komunikasi. Salah satu kelemahan dari Batik Kwalik tersebut adalah belum dipunyainya (efektif dan menariknya - pernah dibuatkan tetapi pasif) website, disamping karena keterbatasan modal finasial, sumber daya manusia baik dari sisi personil maupun ketrampilan internetnya. Usaha untuk mempromosikan pernah dilakukan, yaitu Pameran Tunggal pada tanggal 16 - 18 di Jogja Gallery Jalan Pekapalan Alun-Alun Utara Yogyakarta bekerjasama dengan pencinta Batik sebagaimana dupload oleh Daru Waskita Batik Kwalik sampai sekarang ini dalam pengelolaannya masih dalam menejemen yang tradisional. Artinya mulai dari memproduksi sampai dengan memasarkan maupun literasinya kepada khalayak tetap dalam kesederhanaan atau tradisional. Pernah dibuatkan web untuk media promosi, tetapi karena kemampuan IT nya belum dipunyai, akhirnya macet dan tidak berkembang. Pemasaran yang selama ini dilakukan adalah berupa 1 kali pameran tunggal, kemudian ikut dalam pameran-pameran dagang, dan "gethok-tular", sehingga jumlah produksi sangat fluktuatif. Disamping itu juga melayani kursus singkat bagi wisatawan asing, tetapi sebagai penyelenggara pihak kedua, maupun wisatawan baik asing maupun domestic yang lewat depan rumahnya. Karena rumahnya berada di kawasan hotel dan home stay yang ramai setiap akhir pekan dan hari libur. Atas dasar hal tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan memelihara web untuk kepentingan pemasaran digital dan literasi. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan implikasi pemahaman tentang kesadaran dan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai aplikasi kewarganegaraan tentang hak. 220
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE Kegiatan pengabdian ini di desain untuk dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan dan latihan dengan pendekatan pendampingan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 1. Kegiatan, metode dan output yang akan dihasilkan No. Kegiatan Metode Out Put 1. Analisis kelemahan dan Pendamping Diketahui sebab-sebab kekuatan organisasi kelambatan perkembangan 2. Sosialisasi pemanfaatan Ceramah, Tim Work Batik TIK dalam memasarkan diskusi Kwalik memiliki produk-produk hasil pengetahuan dan Batik Kwalik pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan TIK sebagai media pemasaran produk- produk 3. Sosialisasi (penjelasan) Tukar-Info Pengurusan Hak pentingnya Hak Cipta, dan Tanya Cipta, Merek, dan Merek, dan Paten untuk Jawab Paten perlindungan & perkembangan usaha 4. Pendidikan dan latihan Ceramah, Tim Pengelola Batik (diklat) pembuatan web diskusi dan Kwalik mampu dan media sosial praktek mengaplikasikan dan sebagai media untuk terampil memasarkan produk- memanfaatkan TIK produk untuk mendukung 221
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pemasaran produk- produk 4. Pendidikan dan latihan Ceramah, Tim Pengelola Batik (diklat) pemeliharaan diskusi dan Kwalik mampu atau pengelolaan web praktek menguasai dan dan media sosial yang terampil mem telah dibuat maintenance web dan media sosial sendiri HASIL PENGABDIAN Sesuai dengan jangka waktu pengabdian yang belum habis atau selesai, maka hasil pengabdian belum bisa diuraikan seluruhnya. Oleh karena itu sesuai dengan durasi dan pelaksanaan yang sudah berjalan, terdapat beberapa hal yang bisa dilaporkan. Tabel 2. Kegiatan, metode dan output yang sudah dihasilkan No. Kegiatan Metode Realitas Out Put 1. Analisis kelemahan dan Pendamping Diketahui sebab- kekuatan organisasi sebab kelambatan perkembangan : 1.Kurangnya modal 2.Belum memanfaatkan IT yang sudah menjadi kecenderungan umum 3.Sebagai karya seni yang pengerjaannya manual sehingga sulit untuk produksi massal 222
2. 3. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4.Kesadaran adanya peniruan desain oleh pihak lain Sosialisasi pemanfaatan Ceramah, 1.Pelaku utama TIK dalam memasarkan diskusi (pelukis) baru bisa produk-produk hasil sekedar yang Batik Kwalik sederhana dan yang belum rumit 2.Anggota keluarga (Istri, anak, dan adik/saudara) yang diharapkan dapat membantu, tetapi sifatnya sporadif. 3.Sedang dalam proses pembuatan web melalui pihak ketiga Sosialisasi (penjelasan) Tukar-Info 1.Kesadaran ada, pentingnya Hak Cipta, dan Tanya tetapi tetap punya Merek, dan Paten untuk Jawab keyakinan, bahwa perlindungan & untuk desain tidak perkembangan usaha akan bisa sama. Sedangkan untuk teknik hanya ybs yang mempunyai dan menguasai 2.Sudah mendaftarkan merk nya, sedang yang lain belum terutama desain 223
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Pendidikan dan latihan Ceramah, 1.Web Sedang dalam (diklat) pembuatan web diskusi dan proses pembuatan dan media sosial sebagai praktek melalui pihak ketiga, media untuk sehingga sesuai memasarkan produk- kegiatan ke 2 produk dilakukan secara bersama 4. Pendidikan dan latihan Ceramah, 1.Belum (diklat) pemeliharaan diskusi dan dilaksanakan, atau pengelolaan web praktek menunggu proses dan media sosial yang pembuatan Web telah dibuat terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pelatihan pemanfaatan web Implikasi terhadap Kewarganegaraan 1. Warganegara dan Kewarganegaraan Warganegara adalah (a) status istimewa dari individu yang dijamin hak-haknya oleh negara atau individu yang memiliki kebebasan dan otonomi untuk mencapai kepentingan politik ekonominya, (b) warganegara adalah komunitas politik yang terikat dalam satu ide bersama untuk mencapai kepentingan bersama, (c) warganegara adalah subyek politik yang aktif ; (d) warganegara adalah orang yang secara politik tidak lagi dibatasi oleh demarkasi territorial (Nusbaum, 1977 -Ignasius Jaques Juru, 6-7); (e) warganegara adalah identitas politik yang memiliki dimensi sipil - civil citizenship, dimensi politik - political citizenship, dan dimensi social - social citizenship (Marshal 1950 - 10-14). Berbeda dengan Janoski (1998: 8-11) yang mendefinisikan kewarganegaraan sebagai keanggotaan individu baik aktif maupun pasif dalam 224
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 suatu negara bangsa dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, Janoski dan Giran dalam Isin dan Turner (2002: 11-14) terdapat empat pemahaman, yaitu : Pertama, kewarganegaraan diawali dengan penentuan "keanggotaan" dalam suatu negara bangsa, yaitu menciptakan "personhood" atau siapa saja yang berada diluar warga asli atau subyek dari teritori atau wilayah yang akan diakui sebagai warganegara dengan hak-hak tertentu. Kedua, kewarganegaraan mencakup kapasitas aktif mempengaruhi politik dan hak pasif berupa eksistensi di bawah system hokum. Hak pasif berkonsekuensi pada dictator harus memimpin dengan hak legal yang terbatas dan hak social ekstensif dalam system redistribusi. Sedangkan hak aktif akan menuntun dan membentuk warganegara dalam demokrasi menjadi yang terdepan dalam politik dan ekonomi (Isin & Turner, 2002" 11- 14). Ketiga, hak-hak warganegara pada dasarnya adalah universal yang diundangkan dan di-implementaskan bagi seluruh warganegara (sehingga tidak informal atau tak diudangkan, maupun dengan hak-hak khusus). Organisasi atau kelompok privat dapat mengajukan klaim atau proposal bagi hak-hak kewaganegaraan, tetapi klaim klaim tersebut sering berasal dari norma-norma sub-kultur dan diperkuat oleh tekanan social atau kuasa kelompok, yang sering berkonflik dengan norma-norma subkultur lain. Oleh karena itu pengundangan atau positivasi hak-hak kewarganegaraan merupakan sebuah usaha untuk membuat hak-hak ini sebisa mungkin melengkapi satu sama lain (Isin & Turner, 2002" 11-14). Pemahaman ke-universal-an tersebut mencerminkan ke- inklusif-an. Keempat, kewarganegaraan merupakan pernyataan kesetaraan, sehingga hak dan kewajiban seimbang dalam batasan tertentu. Kesetaraan seringkali membawa peningkatan dalam hak-hak subordinat 'melawan' elit, dan biasanya dalam bentuk procedural (dalam hokum. Legislasi, dan birokrasi) tetapi dapat pula mencakup hal-hal lain yang membawa dampak langsung pada kesetaraan substantive, yang tergantung pada klas dan status kekuasaan kelompok yang bersangkutan (Isin & Turner, 2002" 11-14). Atas dasar keempat hal tersebut mencerminkan bahwa substansi kewarganegaraan adalah 225 untuk
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 inklusifitas, sehingga yang disebut warganegara adalah mereka yang berada di bawah satu negara. Atas dasar hal tersebut, menunjukkan pentingnya peran negara dalam hal penciptaan perundang-undangan hak kewarganegaraan yang dapat menjembatani pertentangan maupun perbedaan antar subkultur. Oleh karena itu, peran negara yang sedemikian penting ini mengharuskan negara untuk tidak membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok marjinal yang tidak mainstream maupun proses penguatan eksklusi, sekaligus selalu melakukan proses penguatan inklusi. Konsep Marshal tentang elemen kewarganegaraan berupa, Pertama, sipil (civil) yaitu berkaitan dengan hak individu untuk berpendapat, berkeyakinan dan hak akan kepemilikan, yang mulai muncul di abad 18 di Inggris ketika system kapitalis mewabah. Kedua, politik itu berpicara soal hak untuk berpartisipasi dalam konteks pengejawantahan kekuasaan. Elemen ini muncul pada abad 19. Ketiga, social yang berbicara merentang dari hak mendapatkan jaminan kesejahteraan ekonomi sampai pada jaminan pendidikan dan pelayanan social. Elemen ini mencuat pada abad 20 dan banyak menginspirasi pembentukan negara kesejahteraan, welfare state. Berdasarkan perbedaan definisi tersebut, maka yang lebih penting untuk dipahami adalah pendefinisian tersebut akan tergantung pada artikulasi berbagai elemen yang membentuknya dan kemudian menjadi perangkat aturan yang menentukan. Atas dasar hal tersebut, maka yang penting bukan soal apa itu warganegara atau kewarganegaraan, tetapi "bagaimana kewarganegaraan dikonstruksi menjadi suatu wacana politik". Hal tersebut menunjukkan bahwa ide kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang bersifat netral tetapi sangat ditentukan oleh berbagai model interpretasi dan jenis artikulasi yang terbangun diantara posisi subyek yang berbeda. Atas dasar hal tersebut, maka kewarganegaraan merupakan diskursus, sehingga harus dipahami sebagai tubuh social yang maknanya ditentukan oleh perangkat-perangkat aturan (system of rule) dan praktek-praktek yang membentuk kewarganegaraan tersebut sebagai suatu wacana (Mouffe, 1992a:31; Laclau, 1985:113; 226
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Faoucault, 1972: 49). Dengan demikian kewarganegaraan sebagai wacana mengandung makna kepolitikan. Artinya kewarganegaraan dipahami sebagai system konkret dari relasi social dan praktek politik dengan wilayah pembentukan dan formasinya secara intrisik bersifat political yang merupakan penanda yang terstruktur dari berbagai artikulasi. Artikulasi ini sifatnya khas dari berbagai bentuk identifikasi yang mencirikan gesekan antagonism atau nalar difference dari wacana (Ignasius Jaques Juru, 2013: 8-9). Pada sisi lain terdapat pendefinisian kewarganegaraan yang lebih menitikberatkan pada subyek warganegara, misalnya pendefinisian bahwa warganegara yang baik adalah orang-orang yang tahu apa tugasnya dan melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, dan dipihaknya tanggungjawab tidak lain adalah memberi kepada, dan tidak menuntut dari negara (Daniel Dhakidae, 2013.Prisma No 4 Vol 2, hal 2). Perspektif yang berbeda, Bryan S. Turner merumuskan kewarganegaraan sebagai seperangkat tindakan (yuridis politik, ekonomi, dan kebudayaan) yang mendefinisikan seseorang sebagai anggota komponen dari satu masyarakat, sehingga mengakibatkan ikut serta membentuk arah sumber daya dari individu ke kelompok-kelompok social lain ("Contemporary Problems in the Theory of Citizenship, dalam Turner(ed.), Citizenship and social Thory (London: Sage, 1993:2). Definisi Turner ini memandang: Pertama, kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan yang bukan semata kumpulan hak dan kewajiban yang pasif, sehingga kewarganegaraan merupakan konstruksi social yang dinamis dan berubah dalam setiap prakteknya dalam proses waktu ke waktu. Konsep ini mencerminkan pandangan yang memandang kewarganegaran merupakan konsep social dan bukan legal yang normative. Kedua, penekanan implikasi aliran sumber daya dari Individu ke kelompok, mecerminkan perluasan persoalan kewarganegaraan kearah distribusi kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perbedaan dalam kelas social di masyarakat. Berdasarkan pemahaman dan pengertian kewarganegaraan para ahli tersebut di atas menunjukkan bahwa Kewarganegaraan modern terbentuk dari 227
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 empat dimensi yang saling terkait : keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keanggotaan dan status legal lebih terkait soal inklusivitas kultural dan yuridis dalam komunitas warga. Sedangkan hak dan partisipatif berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul dalam proses inklusi. 2. Kontekstualitas Hak Warganegara Pelukis Batik Sebagai wujud dari kewarganegaraan modern, pelukis batik pada dasarnya juga merupakan warganegara dari suatu negara yang mempunyai hak sekaligus sebagai bagian dari keanggotaannya pada negara, serta secara yuridis normative mempunyai status legal atau status hukum. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa warganegara dalam tiga dimensi tersebut berada pada posisi yang statis atau diam, walaupun pada dasarnya berkaitan dengan pihak lain baik dengan sesama warganegara maupun negara (pada tingkat nasional) dan warganegara atau subyek hokum lain di negara-negara lain (pada tingkat global). Pemahaman soal warganegara yang meliputi tiga dimensi tersebut terhadap pihak lain (warganegara atau subyek hukum lain dalam negara - termasuk negara itu sendiri) maupun warganegara (subyek hukum lain) dari negara lain pada tingkat global atau internasional berujung implikasi terhadap pihak lain untuk menghormati, mengakui, dan tidak melanggar hak warganegara tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain tersebut (terutama korporasi), maka pemegang hak seringkali tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mempertahankan hak, dan bisa jadi para pihak yang lebih tinggi kedudukannya (misalnya negara) selalu terlambat untuk melakukan perlindungan kepada warganegaranya sebagai pemegang hak yang terlanggar oleh pihak lain. Atas dasar kasus tersebut menunjukkan bahwa warganegara yang mempunyai tiga dimensi tersebut menjadi tidak ada gunanya apabila tidak ada pengakuan dan perlindungan dari pihak lain, termasuk negara. Dengan kata lain, tiga dimensi kewarganegaraan tersebut menunjukkan keberadaannya 228
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 apabila dilakukan usaha untuk mempertahankan, yang dalam hal ini bisa disebut dengan dimensi yang keempat, yaitu partisipasi atau perjuangan hak. Oleh karena itu partisipasi merupakan penanda adanya keberadaan tiga dimensi yang lain (keanggotaan, status legal, dan hak). Tanpa partisipasi, maka tiga dimensi yang lain tidak akan tampak. Pada hal realitas social di masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi tersebut lemah, dan bahkan seringkali direduksi oleh pihak lain atau kelompok lain yang lebih kuat, baik secara politik maupun ekonomi, misalnya korporasi dan bahkan negara. Sebagai contoh kasus, seorang pelukis yang hasil lukisannya dipandang bagus menarik dan kemudian berharga mahal, memungkinkan orang lain untuk melakukan duplikasi atau pemalsuan atas lukisan tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial atas karya seni tersebut. Pada kasus semacam ini, pada dasarnya si pelukis sendiripun tidak akan mampu membuat duplikasi sendiri terhadap karyanya, akan tetapi sebagai sebuah karya imajinasi dan kreativitas pelukis yang harus dilindungi dan diakui oleh pihak lain, dalam bentuk untuk tidak melakukan peniruan dan pemalsuan seharusnya merupakan sesuatu yang inheren di dalamnya. Akan tetapi logika hukum normative yang berlaku adalah positivis, yaitu tanda bukti hak cipta yang diberikan oleh negara. Pada hal sangat dimungkinkan, pelukis tersebut tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengurus legalitas tersebut kepada negara, apalagi harus dibebani dengan pembiayaan yang bagi kreativitas seni persoalan finansial merupakan sesuatu yang tidak pasti keberadaannya. Oleh karena itu persoalan karakter atau etika justru menjadi lebih utama untuk dikedepankan, yaitu kejujuran dan pengakuan terhadap kreativitas karya seni. Pengakuan terhadap hak bukan hanya pengakuan itu sendiri, tetapi pengakuan tersebut diwujudkan dalam perlindungan dan penghargaan terhadap karya, kreasi, inovasi terhadap hal baru, teknik baru, corak baru, bahan baru maupun kebaruan-kebaruan yang lain sebatas mampu dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana semua itu pada dasarnya merupakan hak Tuhan sebagai pencipta segalanya termasuk pencipta manusia sehingga manusia tersebut pada dasarnya hanyalah mengembangkan lebih lanjut 229
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebagai kepanjangan tangan dan ciptaan Tuhan. Untuk itu, pengakuan, perlindungan, dan penghargaan tersebut perlu disosialisasikan dan disebarluaskan kepada anak didik sebagai wujud dari aplikasi kewarganegaraan. Substansi nilai yang disosialisasikan adalah kejujuran, pengakuan dan penghargaan terhadap kreativitas yang dilakukan semua pihak. KESIMPULAN DAN SARAN Kreativitas merupakan kemampuan dan ketrampilan yang patut diapreasiasi melalui pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hasil kreativitas tersebut baik berupa karya cipta, kreasi, desain, teknik, corak maupun bahan baru, termasuk dalam seni batik, yaitu batik kwalik. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan tersebut sebatas sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang bersemayam dalam kehidupan politik kewilayahan geografis negara yang pada dasarnya sebagai pencipta pertama dan utama adalah Tuhan sendiri. Artinya kedudukan manusia dalam hal karya seni baik itu hak cipta, merk ataupun paten pada sisi desain, teknik, corak, maupun bahan adalah sekedar pengembangan terhadap semua ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, yang menjadi pencipta dan maha pencipta adalah Tuhan itu sendiri, sehingga yang dimaksud dengan hak cipta, merk, dan paten terhadap desain, teknik, corak, dan bahan adalah sekedar pengembangan lebih lanjut dari karya cipta Tuhan. Pada sisi lain, Tuhan menciptakan semuanya tersebut adalah untuk kepentingan semuanya. Oleh karena itu, apapun karya cipta, merk, dan paten dari desain, teknik, corak dan bahan tidak diperkenankan untuk pemuasan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga berimplikasi kepada kepentingan public dan tentu saja kepentingan Tuhan sebagai Yang Maha Pencipta. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka persoalan hak tersebut harus dipahami sekedar sebagai pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kreativitas manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, dan karena dalam realitas perkembangan politik ekonomi terjadi perebutan, maka hak tersebut harus diperjuangkan. Kesediaan untuk berjuang dalam hak tersebut, pada dasarnya merupakan politik kewarganegaraan kontemporer. Pemahaman ini lah yang 230
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 disarankan untuk menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di semua ruang dan waktu. DAFTAR PUSTAKA Daniel Dhakidae, Mendidik Warganegara Dari Karakter, Ketertaklukan,Lantas Kemana?, dalam Prisma, Volume 32, No.4, 2013 Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura, dalam Mimbar Hukum, Vol.23, No.1, Februari 2011 Faucaulte, M., Archeology of Knowledge. New York: Harper Colophon Books, 1972 Hery Lisbijanto, Batik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 Ignasius Jaques Juru, Dislokasi Wacana Kewarganegaraan: Melampaui Liberalisme menuju Wacana Agonistik, Yogyakarta: PolGoV-UGM, 2013 Isin,E.F and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage, 2002 Janoski, Thomas, Citizenship and Civil Society: a framework of right and obligation in liberal, traditional, and social democratic regimes., Cambridge : Cambridge University Press, 1998 Janoski, T. and B. Gran, Political Citizenship Foundation of Rights. In Isin,E.F and BF. Turner (Eds.) Handbook of citizenship studies, London : Sage, 2002 Kartini Pramono, Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung, dalam Jurnal Filsafat, Vo.23, No.2, Agustus 2013 Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, London: Verso, 1985 Marshal, T.H., Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1950 Mouffe, Chantal, Democratic Politics Today, dalam Chantal Mouffe (ed.) Dimension of Radical 231
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Democracy: Pluralisme, Citizenship, Community. London: Verso, 1992 Nusbaum, Martha, Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Education, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997 Retno Puspitosari & Lastur Wahyudi, Sejarah Batik Di Jawa Tengah, Semarang: Badan Arsip & Perpustakaan, 2014 Santosa Doellah & Danarsih Hadiprijono, Batik Danar-Hadi Solo, 50 Tahun Danar-Hadi Solo, Solo: Danar-Hadi, tt 232
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DISKURSUS CIVIC LITERACY BAGI GENERASI ALPHA Raharjo Universitas Sebelas Maret raharjoppkn@staff.uns.ac.id ABSTRAK Di era disrupsi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan suatu perubahan yang sangat signifikan. Secara langsung maupun tidak, perubahan ini membawa dampak yang positif sekaligus juga dampak yang negatif. Keduanya selalu mengiringi setiap perkembangan dan perubahan teknologi itu sendiri. Di dalam proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sebuah literasi tentang isu-isu terkini sangat perlu ditingkatkan. Namun, generasi kita sebagai manusia dan sebagai warga negara tentu saja tidaklah sama. Maksudnya, kita mengenal ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang paling mutakhir adalah generasi Alpha. Sebagai warga negara, pengetahuan tentang isu-isu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan isu-isu yang perlu untuk diketahui dan didiskusikan. Tulisan ini akan membahas diskursus tentang civic literacy, utamanya pada generasi Alpha. Metode penulisan menggunakan kajian pustaka. Penulis merasa tertarik untuk mendiskusikan diskursus ini dikarenakan banyaknya isu-isu tentang degradasi moral para generasi muda. Adapun generasi yang paling muda ialah generasi Alpha. Keluhan orang tua terhadap perubahan pola perilaku dan pola sikap anak-anak generasi Alpha, membawa penulis untuk menelaahnya lebih dalam kaitannya dengan kajian civic literacy bagi bangsa Indonesia. Kata kunci : Generasi Alpha, Civic Literacy ABSTRACT In the disruption era, the development of information and communication technology resulted in a very significant change. Directly or not, these changes have a positive impact as well as negative impacts. Both of them always accompany every development and change in technology itself. In the process of developing information and communication technology, literacy about current issues really needs to be improved. However, our generation as human beings and as citizens are certainly not the same. That is, we know there are baby boomers, generation X, generation Y, generation Z, and the most recent is the Alpha generation. As citizens, knowledge of issues of life in the community, nation, and state are issues that need to be known and discussed. This article will discuss the discourse about civic literacy, especially in the Alpha generation. Writing method uses literature review. The author feels interested in discussing this discourse because of the many issues concerning the moral degradation of the younger generation. The youngest generation is the Alpha generation. Parents' complaints about changes in the behavior patterns and attitudes of children of the Alpha generation, led the authors to examine it more in relation to civic literacy studies for the Indonesian people. Keyword: Alpha Generation, Civic Lietarcy 233
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Dalam istilah perkembangan generasi pada dunia modern, setidaknya dikenal ada lima generasi sampai dengan tahun 2018 ini, yaitu generasi Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir generasi Alpha. Renzulli (2017) menjelaskan tentang siapa saja dimaksud generasi Baby Boomers, X, Y, Z, dan Alpha. Secara singkat, dijelaskan bahwa generasi Baby Boomers merupakan generasi yang lahir pada masa-masa dimana berbagai perang telah berakhir. Orang-orang pada masa itu masih cenderung "kolot" dan sangat matang dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya generasi X merupakan generasi yang lahir pada tahun 1961-1980, generasi ini cenderung lebih toleran, menerima berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya, generasi Y atau dikenal juga sebagai generasi Millennial yang lahir pada tahun 1981-2000. Perkembangan teknologi dan informasi membuat generasi Y menjadi suatu generasi yang mudah mendapatkan informasi secara cepat. Selanjutnya generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 2001-2010. Generasi ini adalah peralihan dari Generasi Y dimana teknologi sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba ingin instan dan sudah terpengaruh oleh perkembangan IPTEK. Terakhir, yaitu generasi Alpha, merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010-2018/Sekarang. Generasi ini adalah lanjutan dari generasi Z dimana mereka sudah terlahir dengan teknologi yang semakin berkembang pesat. Generasi ini merupakan generasi terbaru dari generasi milenial, pada prinsipnya pada generasi inilah bangsa Indonesia meletakkan harapan untuk persaingan dunia global yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Renzulli, 2017, dikutip dari 5- generasi-baby-boomers). Dewasa ini, kajian kewarganegaraan seolah dianggap hanya suatu kajian status, padahal kewarganegaraan memiliki cakupan yang luas, termasuk kajian tentang permasalahan-permasalahan politik dan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya kajian tentang permasalahan pemuda yang telah dijabarkan datanya di atas. Kajian kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan pemuda dewasa ini. Pada prinsipnya, pemuda sebagai warga negara seharusnya mengetahui tentang hak dan 234
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kewajibannya sebagai warga negara, hukum, nilai, dan norma yang berlaku pada kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu wawasan tentang kewarganegaraan itu sendiri, yaitu adanya suatu kemelek-wacanaan kewarganegaraan (civic literacy). Menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta arus globalisasi. Ada beberapa komponen inti yang ada dalam civic literacy, seperti komponen pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (civic dispositions) yang merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik (Cholisin, 2010: 1). Adapun pada prinsipnya, civic literacy erat kaitanya dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun begitu pendidikan kewarganegaraan seringkali dilakukan dalam ranah formal seperti pada sekolah dan perguruan tinggi. Civic literacy memiliki tujuan yang mulia dan sejalan dengan pendidikan kewarganegaraan (civic education). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk suatu pribadi warga negara yang baik (good citizenship). Civic literacy sangat perlu untuk terus digalakan dikalangan masyarakat, pada anak-anak, pemuda maupun orang tua. Hal ini sebagai bentuk usaha untuk menanggulangi permasalahan yang akan terus muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha penguatan civic literacy pada dasarnya telah dilaksanakan di ranah formal melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, namun masih jarang dilakukan di kalangan non formal. Seharusnya, civic literacy dapat diinformasikan atau dipublikasikan melalaui media apapun, baik itu formal maupun informal, dengan adanya literasi kewarganegaraan yang tinggi, warga negara tidak akan mudah terbawa oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, dan warga negara menjadi lebih kritis serta hati-hati dalam menyikapi suatu fenomena atau persoalan. Sehingga dengan demikian kekhawatiran tentang perpecahan, perang saudara, dan lain sebagainya karena adanya perkembangan teknologi dapat disiasati dengan peningkatan literasi kewarganegaraan bagi setiap warga negara. 235
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (library research). Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan dengan pemanfaatan sumber referensi dan kajian literatur, artinya riset studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaann saja tanpa memerlukani riseti lapangani (Zed,i2008: 1-2). Adapun data-data atau bahan-bahani yangi diperlukani dalam menyelesaikan penelitian kepustakaani tersebut berasal dari sumber kepustakaan baik berupa ibuku, iensklopedi, ikamus, ijurnal, dokumen, imajalah, idan ilain isebagainya (Harahap, 2014: 68). Studi Literatur Pengumpulan Data Pemilihan Literatur Sesuai dengan Variabel Penelitian Sesuai Tidak Sesuai Analisis Data Kesimpulan dan Saran Gambar 1. Prosedur Teknik Analisis Data HASIL DAN PEMBAHASAN Diskursus civic literacy bagi generasi alpha, yang pada saat ini generasi tersebut sedang mulai memasuki usia persekolahan dasar, perlu ditekankan pada suatu penanaman nilai dan ideologi. Adapun ideologi yang dimaksud, mengarah pada ideologi Pancasila. Sejak fase pembuahan, dari masa perjuangan kemerdekaan negara Indonesia sampai dengan negara ini merdeka, Pancasila tidak lepas dari dinamika suasana kebatinan dari para pemikir dan pendiri bangsa. Sejak 1924, Perhimpunan Indonesia (PI), di Belanda, mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat 236
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 prinsip: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian (self-help). Persatuan nasional berarti keharusan untuk melakukan pengikatan bersama dari ragam ideologi dan identitas (etnis, agama, dan kelas) ke dalam front perjuangan bersama untuk melawan kolonial. Solidaritas berarti menghapuskan perbedaan- perbedaan di antara rakyat Indonesia dan lebih menghiraukan konflik-konflik kepentingan antara pihak-pihak penjajah dan rakyat yang terjajah. Non-kooperasi berarti keharusan untuk mencapai kemerdekaan melalui usaha-usaha bangsa Indonesia sendiri karena pihak penjajah memang tidak akan pernah mau memberikannya secara sukarela. Kemandirian berarti suatu keharusan untuk membangun sebuah struktur nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum alternatif yang berakar kuat dalam masyarakat pribumi yang sejajar dengan struktur pemerintahan kolonial (Ingleson, 1979: 5; dalam Latif, 2011: 5). Empat prinsip tersebut, pada dasarnya merupakan konsepsi ideologis yang berasal dari sintesis ideologi-ideologi terdahulu. Proses pemikiran tentang ideologi negara terus berlanjut. Secara historis bangsa Indonesia melewati perjalanan panjang menuju kemerdekaan yang secara substansi di dalam prosesnya, dibentuklah suatu rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Fase-fase perumusannya dimulai dari masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan masa persidangan BPUPK yang kedua pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945 sampai dengan tersusunnya kesepakan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kemudian dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapa Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proses tersebut berlangsung secara khidmat, penuh dengan pemaknaan musyawarah mufakat yang dipraktikkan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang pada akhirnya mengkristalkan nilai-nilai fundamental dasar negara, secara garis besar berupa nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan "ruh" dari dasar negara Indonesia: Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, telah diproyeksikan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ideologi yang tidak rigid dengan 237
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perkembangan zaman, tak lekang dimakan usia, tak asing di telinga setiap generasi. Ir. Soekarno pada pidato peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1945 di Istana Negara, Jakarta menyampaikan pesan bagi generasi saat itu, maupun bagi generasi yang akan datang "...maka bangsa Indonesia pun harus mempunyai belief, mempunyai geloof, mempunyai kepercayaan. Adapun geloof bangsa Indonesia harus larger than the nation itself. Lebih luas daripada bangsa Indonesia itu sendiri, berupa Pancasila, Saudara-saudara. Pancasila pengutamaan daripada rasa kebangsaan. Keinginan daripada bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, bangsa yang kuat, mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur..." (Soekarno, 2016: 100). Pesan Ir. Soekarno menekankan pada adanya "keyakinan" pada bangsa Indonesia tentang luhurnya nilai-nilai Pancasila yang dikonotasikan "lebih besar" daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam diskursus kajian filsafat ilmu, "keyakinan" merupakan tingkatan paling tinggi dalam pemikiran seseorang, bahasa sederhananya, jika seseorang sudah yakin, maka sesuatu yang tidak rasionalpun menjadi hal yang sangat konkrit di dalam pemikirannya, sehingga hal yang diyakini tersebut, pasti akan dipraktikkan, meskipun bisa jadi hal tersebut tidak rasional. Masalahnya, bisa jadi pesan Ir. Soekarno tersebut dapat dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Indonesia pada tahun tersebut. Lalu bagaimana dengan pemahaman dan pemaknaan nilai-nilai Pancasila pada generasi terkini? Pada generasi yang disebut "kidz zaman now"? Dapatkah Pancasila dimaknai secara luas dan diyakini sebagai nilai-nilai kehidupan bagi generasi sekarang? Bagaimana kedudukan Pancasila bagi generasi terbaru saat ini yang dikenal dengan generasi Alpha? Apakah Pancasila masih menjadi dasar nilai yang dijadikan sebagai sumber dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi generasi Alpha? Essay ini akan mencoba membahas tentang peran dan kedudukan nilai-nilai Pancasila bagi generasi Alpha dalam rangka menyiapkan genrasi Alpha ini menjadi generasi emas Pancasila. Sebelum membahas peran dan kedudukan Pancasila bagi generasi Alpha, perlu diketahui siapa generasi Alpha. Dalam istilah perkembangan generasi pada dunia modern, setidaknya dikenal ada lima generasi sampai dengan tahun 2018 ini, 238
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yaitu generasi Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir generasi Alpha. Renzulli (2017) menjelaskan tentang siapa saja dimaksud generasi Baby Boomers, X, Y, Z, dan Alpha. Secara singkat, dijelaskan bahwa generasi Baby Boomers merupakan generasi yang lahir pada masa-masa dimana berbagai perang telah berakhir. Orang-orang pada masa itu masih cenderung "kolot" dan sangat matang dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya generasi X merupakan generasi yang lahir pada tahun 1961-1980, generasi ini cenderung lebih toleran, menerima berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya, generasi Y atau dikenal juga sebagai generasi Millennial yang lahir pada tahun 1981-2000. Perkembangan teknologi dan informasi membuat generasi Y menjadi suatu generasi yang mudah mendapatkan informasi secara cepat. Selanjutnya generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 2001-2010. Generasi ini adalah peralihan dari Generasi Y dimana teknologi sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba ingin instan dan sudah terpengaruh oleh perkembangan IPTEK. Terakhir, yaitu generasi Alpha, merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010-2018/Sekarang. Generasi ini adalah lanjutan dari generasi Z dimana mereka sudah terlahir dengan teknologi yang semakin berkembang pesat. Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan sudah berpengalaman dengan gadget, smartphone dan kecanggihan teknologi yang ada. Selain itu, kebanyakan mereka terlahir dari keluarga dengan masa Generasi Y yang juga terlahir pada masa-masa awal perkembangan teknologi. Pola pikir mereka yang terbuka dengan perkembangan serta transformatif dan juga inovatif akan mempengaruhi perkembangan anak-anak generasi Alpha (Renzulli, 2017, dikutip dari Adapun generasi yang penulis bahas dalam essay ini ialah generasi Alpha yang merupakan generasi "terbaru" dalam kehidupan modern saat ini. Jika dilihat dari penjelasan tentang generasi Alpha di atas, diketahui bahwa generasi ini lahir pada tahun 2010-sekarang, artinya, jika dilihat dari segi usia, generasi Alpha ini ada pada retang usia kurang lebih 0-8 tahun. Usia dimana secara psikologis dikatan sebagai usia emas pertumbuhan manusia. Alasan penulis fokus pada pembahasan generasi Alpha kaitannya dengan posisi atau kedudukan nilai-nilai Pancasila dalam 239
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 rangka menyiapkan generasi emas Pancasila yaitu: Pertama, permbahasan generasi Alpha, secara otomatis akan menyangkut pada pembahasan generasi sebelumnya, paling tidak generasi Y dan Z untuk melakukan analisis posisi strategis Pancasila bagi generasi Alpha. Kedua, berkaca pada keadaan fenomena sosial politik kemasyarakatan yang diperngaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, mengarah pada suatu peluang-peluang disintegrasi bangsa melalui media massa atau media sosial sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Penulis memperhatikan fenomena dalam media sosial, bahwa seringkali, perpecahan pendapat timbul dari suatu bahasan yang masing-masing punya alasan yang digunakan dalam berargumen. Kecenderuangannya, netizen atau masyarakat internet yang menanggapi atau merespons suatu topik atau berita, selalu menjadi dua kubu yang berlawan, tidak jarang, dalam diskusinya, hujat-menghujat antar sesama warga negara terjadi, seolah mereka lupa dengan identitas nasional yang bersumber dari ideologi bangsa: Pancasila, yang memiliki nilai-nilai luhur dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengguna internet ini menurut hasil survey APJII (2017: 12) didominasi oleh pengguna dengan rentang usia 13-18 tahun dengan persentase 75,50% yang merupakan tergolong pada usia generasi Z, satu generasi sebelum generasi Alpha. Penulis menekankan bahwa harus ada pemikiran konkrit dan rasional dalam rangka "menyelamatkan" dan menyiapkan generasi penerus bangsa Indonesia sejak dini. Maksudnya, penulis jangan sampai generasi Alpha tinggal "menunggu" waktu untuk terjun seperti generasi-generasi sebelumnya yang berkutat pada perdebatan yang bermuatan hal-hal negatif pada dunia maya. Hal ini dikarenakan, dunia maya, terutama media sosial, persebaran informasi atau berita-berita terjadi sangat cepat tidak peduli itu berita benar, berita hoax, maupaun berita-berita yang mengandung "hate speech". Secara sosiologi kewarganegaraan, hal ini memiliki konotasi negatif, karena warga negara dapat terjerumus dalam perdebatan-perdebatan yang kontra produktif dengan cita-cita nasional maupun nilai-nilai ideologi Pancasila. 240
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Seperti yang disampaikan Ir. Soekarno yang penulis paparakan di awal essay ini, seharusnya, jika masyarakat Indonesia memiliki keyakinan yang kuat akan nilai-nilai Pancasila, perkembangan zaman bukan mengarah pada suatu peluang perpecahan bangsa dikarenakan di dalam Pancasila terdapat nilai Persatuan dalam sila ketiga: Persatuan Indonesia yang bersumber dari nilai gotong royong, saling bahu membahu membangun bangsa, bukan saling menghujat, hanya karena isu-isu tertentu yang sedang berkembang di masyarakat. Masalahnya, dalam diskursus posisi nilai-nilai Pancasila bagi generasi Alpa, kiranya, apakah mereka sudah disiapkan dengan baik oleh negara untuk menjadi generasi dengan karakter warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen)? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pendidikan generasi Alpha untuk menjadi generasi emas Pancasila di kemudian hari? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan kunci untuk mengungkap peran dan posisi nilai-nilai Pancasila bagi generasi Alpha dalam rangka menyiapkan generasi Alpha untuk menjadi generasi emas Pancasila. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang abstrak yang harus dipahami secara mendalam untuk dapat memaknainya. Nilai itu sendiri ialah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Fraenkel (1977: 6) menjelaskan tentang nilai yaitu "A Value is an idea - a concept - about what someone thinks is important in life" (nilai adalah gagasan-konsep-tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup). Nilai merupakan suatu ide luhur yang dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menentukan mana yang buruk dalam rangka menjalani kehidupan. Dalam rangka kehidupan berbagsa dan bernegara, nilai-nilai yang dijadikan sebagai sumber kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia ialah nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan pada sila pertama dalam rangka menjalankan kehidupan religius antara manusia dan pencipta dan saling menghormati antar agama dan keyakinan, nilai Kemanusiaan pada seila kedua dalam rangka memegang teguh prinsip adil dan adab antar sesama manusia, nilai Persatuan yang menjiwai bangsa Indonesia untuk melaksanakan gotong royong, nilai kerakyatan dalam rangka menjalankan demokrasi yang 241
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bermartabat dan menguatamakan kepentingan rakyat, dan nilai keadilan sosial dalam rangka pemerataan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Secara objektif, dapat diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan sudah mencakup pada setiap aspek kehidupan masyarakat, poin permasalahan di sini ialah bagaimana posisi nilai-nilai Pancasila tersebut bagi generasi Alpha. Bahwa untuk menyiapkan generasi emas Pancasila, yang harus berperan ekstra ialah keluarga, bukan negara. secara strategis, keluarga dapat menjadi wadah untuk generasi Alpha belajar tentang Pancasila, sehingga yang dituntut disini ialah generasi sebelumnya, baik generasi X, Y, maupun generasi Z yang telah menjadi orang tua, harus menjadi benteng utama dalam mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu generasi sebelumnya-lah yang harus terlebih dahulu tekun untuk mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, dan menjadikannya bahan diskusi, sumber pengambilan keputusan dan sumber inspirasi di rumahnya. Penulis menganalogikan ilustrasi pada serial film kartun "Spongebob Squarepants" pada tokoh "Sandy" atau tokoh Tupai yang dapat hidup di laut. Ia memiliki rumah yang didalamnya terdapat ruang unik pada saat masuk ke rumah. Pada saat "Sandy" masuk ke rumah setelah selesai bepergian baik itu bermain-main maupun melakukan berbagi aktivitas di luar rumah, ada dua pintu yang dilewati "Sandy". Pintu pertama ialah pintu yang menghubungkan dunia luar dengan "leher" rumah, sebelum "Sandy" benar-benar masuk ke pintu yang kedua, ada proses "pengeringan" air di dalam ruang antara pintu pertama dan pintu kedua, setelah proses "pengeringan" tersebut selesai, barulah sandy masuk ke pintu yang kedua dan dapat melepas pakaian khusus untuk bernapas di dalam rumah bawah lautnya. Dengan demikiran "Sandy" melewati proses tertentu untuk masuk ke dalam rumahnya. Analogi ilustrasi "Rumah Sandy" tersebut penulis kaitkan dengan keadaan rumah masyarakat Indonesia. Setiap keluarga memiliki rumah untuk bernaung, menjalankan segala aktivitas di pagi hari, lalu pulang kembali ke rumah masing- masing. Dalam proses ini, dapat dianalogikan, jika generasi Alpha keluar dari rumah, untuk belajar maupun bermain, maka saat "pulang" ke rumah, orang tua harus menjadi ruang diantara dua pintu "Rumah Sandy" untuk melakukan 242
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 "pembersihan" pada anak-anaknya, maksud penulis ialah orang tua harus menjadi wadah untuk diskusi, bercengkeramah tentang apa saja yang dilalui anak-anaknya setalah menjalani hari-harinya. Lalu melakukan diskusi pemecahan masalah yang sumbernya dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya jika anak menceritakan di sekolah tadi melihat temannya berkelahi, atau secara tidak sengaja anak-anak melihat tabrakan di jalan, orang-orang dengan tampilan yang berbeda, dan sebagainya, orang tua dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mencoba memahami apa yang anaknya alami dengan perspektif nilai-nilai Pancasila, dengan demikian, anak akan terbiasa dengan pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan suatu saat nanti akan menjadi generasi yang selalu mengedapankan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masalah, dan harapannya akan menjadi generasi emas Pancasila bagi bangsa Indonesia. KESIMPULAN Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa generasi Z, Y, dan X, saat ini, barangkali sudah terpengaruh dengan berbagai macam hiruk pikuk perkembangan teknologi dan informasi, perdebatan yang sengit yang kadang kala tanpa ada solusi dapat dengan mudah kita jumpai di media sosial. Poin pentingnya saat ini, penulis memiliki ide tentang "Rumah Pancasila" sebagai harapan untuk memotong konotasi buruk yang sudah melekat pada generasi yang suka dengan perdebatan tiada solusi yang bahkan mengarah pada saling menghujat dan mengesampingkan atau bahkan lupa dengan nilai-nilai Pancasila. Ide ini berangkat dari pentingnya diskursus tentang civic literacy bagi generasi bangsa Indonesia dimulai sejak dini. Generasi tersebut ialah generasi alpha, yang harus kita perhatikan bersama tumbuh kembangnya. Bagaimana mereka tumbuh, berdialog, berdiskusi dan belajar tentang ideologi, karena itu semua akan berdampak pada kelangsungan bangsa dan negara Indonesia, 20 tahun yang akan datang. 243
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA Cholisin, 2010, 'Penerapan Civic Skills dan Civic Dispositions dalam Mata Kuliah Prodi PKn, Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Terbatas Jurusan PKn dan Hukum FISE, UNY, 25 September 2010. Fraenkel, J.R. (1977). How to Teach Value: an Analytic Approach. Englewood Cliffs.NJ: Prentice-Hall Harahap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 01, Hal 68 74. Latif, Yudi (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Renzulli, Kerri Anne. 2017. This Is the Age When You Become 'Old,' According to Four Different Generations. (13 Juni 2017) dikutip dari generasi-baby-boomers diakses pada 20 Mei 2018 Renzulli, Kerri Anne. 2017. This Is the Age When You Become 'Old,' According to Four Different Generations. (13 Juni 2017) dikutip dari generasi-baby-boomers Soekarno, (2016). Filsafat Pancasila Meurut Bung Karno. Yogyakarta: Media Pressindo Zed, M. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 244
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DESAIN INSTRUKSIONAL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ISU AKTUAL BIDANG KETAHANAN NASIONAL SESUAI KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK Sri Haryati Email: sriharyati52@staff.uns.ac.id Wijianto Email: wijianto@staff.uns.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengembangkan desain instruksional mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan model ADDIE berdasarkan isu aktual bidang ketahanan nasional sesuai karakteristik peserta didik. Metode yang digunakan berupa studi pengembangan dengan model ADDIE. Hasil pengembangan berupa desain instruksional atau perencanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada salah satu kompetensi dasar. Kesimpulan yang dapat disampaikan, perencanaan pembelajaran yang berorientasi isu aktual sesuai karakteristik peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif. PENDAHULUAN Hakikat pendidikan merupakan usaha mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan dan evaluasi. Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun untuk mewujudkan maksud dari arti pendidikan tersebut, perlu sinergi peran yang proporsional antara pembuat kebijakan, sekolah, guru, dan siswa. Dalam tulisan ini, akan dominan dibahas mengenai peran guru, karena bagaimanapun, dalam pembahasan dunia pendidikan, peran guru dapat 245
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dikatakan sangat sentral dan dapat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran di lapangan. Guru sebagai pendidik wajib memiliki berbagai macam kompetensi seorang pendidik. Dalam dinamikanya, guru sebagai pendidik selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, salah satunya ialah perubahan kurikulum. Salah satu bentuk penyesuaian terhadap perubahan kurikulum ialah pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Guru ialah seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan siswa, baik pendidikan di lingkuangan sekolah, maupun di luar sekolah (Djamarah, 2010: 32). Perubahan kurikulum berdampak pada setiap jenjang pendidikan sekolah, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembelajaran di SMK memiliki keunikan sendiri karena SMK memiliki ciri khas yang mengarah pada suatu praktik lapangan. Hal tersebut akan berdampak pada setiap proses pembelajaran termasuk bagaimana standar evaluasi pembelajaran yang digunakan. Namun begitu, perlu pengembangan yang tepat dan sesuai sasaran terkait dengan proses pengembangan indikator pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan di SMK, salah satunya penyusunan indikator capaian pembelajaran yang bersumber dari pemetaan kompetensi dasar pada setiap level pembelajaran. Disadari atau tidak, adanya perubahan kurikulum telah berdampak secara "sistemik"dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik pada penyusunan rencana atau pembuatan RPP, termasuk pemetaan in(dikator maupun pada saat praktik. Fenomena perkembangan Kurikulum 2013 yang seharusnya menjadi solusi berbagai macam permasalahan pendidikan, kenyataanya belum dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini. Kuntarti (2014) menegaskan bahwa perubahan kurikulum brtimplikasi pada pencapaian kualitas sumber daya manusia. Perubahan pada kurikulum akan berdampak pada perubahan 246
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sistem dan proses pembelajaran, yang kemudian akan bersinggungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini menegaskan bahwa kajian tentang isi kurikulum merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Selajutnya, Suwignyo dan Yuliantri (2018) memaparkan bahwa praktik belajar kewargaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk ketahanan sosial masyarakat yang dapat terus dikembangan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adapun praktik kewarganegaraan merupakan salah satu proses pembelajaran yang dipelajari dan diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn yang dikenal dengan project citizen. Kegiatan proses belajar mengajar yang seharusnya sudah student centered learning, masih terkendala proses pembelajaran yang belum sepenuhnya dikuasai oleh guru dalam konsep student centered learning dimana guru seharusnya menjadi fasilitator, bukan sebagai person yang mendominasi di kelas. Pada PKn persekolahan, permasalahan yang muncul salah satunya adalah masalah pengembangan indikator pencapaian kompetensi tertentu yang perlu dikaji ulang agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada umumnya. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan permasalahan evaluasi atau penialain pembelajaran. Adapun evaluasi atau penialaian hasil belajar itu sendiri ialah suatu proses sistematis dan menyeluruh dalam setiap tahap pengumpulan data informasi guna penilaian pencapaian pembelajaran siswa (Arifin, 2009: 10). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemetan kendala pengembangan indikator pencapaian kompetensi, khususnya pada kompetensi kajian ketahanan nasional pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan persekolahan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). METODE Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang mencakup reduksi data, sajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan dan dilakukan 247
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 secara terus menerus dari sejak pengumpulan data hingga verifikasi sejak awal sampai saat selesai serta selalu menguji antar komponen secara terus menerus sehingga kesimpulan yang di dapat bisa teruji dengan selektif dan akurat (Moleong, 2010). Pengumpulan Data Sajian Data Reduksi Data Kesimpulan Gambar Model Analisis Interaktif HB (Sumber: Miles & Huberman, 1992) 248
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian, guru-guru mata pelajaran PPKn SMK menjelakan bahwa terdapat berbagai macam kendala dalam proses pengembangan indikator capaian kompetensi baik secara umum pada proses pembelajaran PPKn maupun secara khusus pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional. Secara umum, kendala yang dialami guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn yaitu mulai dari aspek persiapan pembelajaran terutama pada proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator, kesulitan guru dalam pmembuat kisi-kisi instrumen penilaian dan juga kesulitan guru dalam membuat butir-butir instrumen penilaian. Guru juga mengakui mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penialaian yang tepat sesuai materi dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan. Tahapan persiapan ini penting karena akan sangat menentukan bagaimana proses inti pembelajaran nantinya berlangsung. Guru perlu menguasai materi kompetensi dasar yang sedang diajarkan guna merumuskan alat evaluasi yang paling sesuai dan cocok dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional berkaitan dengan kesulitan guru terletak pada pemetaaan jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang akan dikembangkan. Hal ini dikarenakan guru perlu memetakan kajian ketahanan nasional sesuai dengan komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Adapun komponen utama dariPendidikan Kewarganegaraan setidaknya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispotitions (Branson, 1998) Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang seharus warganegara ketahui. Civic 249
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 skills merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan civic dispotitions berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, guru masih dihadapkan pada sulitnya proses pemetaan kajian ketahanan nasional ke dalam tiga komponen pendidikan kewarganegaraan berupa civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Terkait dengan permasalahan proses evaluasi atau penilaian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuroktya Ningsih (2012: 131) yang memaparkan bahwa beberapa hal berkaitan dengan hambatan guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PKn, yaitu hambatan dalam penyusunan instrumen penilaian hasil belajar, hambatan dalam menelaah instrumen penilaian adalah dalam ujicoba instrumen penilaian. Dalam hal mekanisme penilaian hasil belajar, guru PKn mengalami hambatan dalam penilaian akhir pembelajaran (post test), yaitu ketersediaan waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian yang dianggap kurang sehingga menyebabkan guru menjadi tidak maksimal dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran. Dengan demikian hasil penelitian tersebut mempertegas bahwa dalam prosesnya, masih terdapat berbagai macam kendala atau hambatan guru dalam melakukan pengembangan indikator pencapaian kompetensi pada proses pembelajaran PKn pada umumnya dan pada kompetensi kajian ketahanan nasional pada khususnya. KESIMPULAN Secara umum, disimpulkan bahwa kendala guru dalam proses pembelajaran PPKn di SMK yaitu adanya kesulitan guru dalam proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator, kesulitan guru dalam pmembuat kisi-kisi instrumen penilaian dan juga kesulitan guru dalam membuat butir- butir instrumen penilaian. Guru juga mengakui mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penialaian yang tepat sesuai materi dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik penilaian yang sudah 250
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 direncanakan. Selanjutnya, kendala guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ketahanan nasional yaitu pemetaaan jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang akan dikembangkan. DAFTAR PUSTAKA Arifin, Zaenal. (2009). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Branson, S Margaret. (1998). "The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy" Task Force Position Paper from the CommunitarianNetwork. Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta Kuntarti, R., 2014, 'Implikasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Pada Sistem Pendidikan Taruna Terhadap Pencapaian Kualitas Taruna Guna Mendukung Ketahanan Satuan (Studi Di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah)'. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 20 No. 1, April 2014, hh. 39-46. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, (1992), "Qualitative Data Analysis", Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Cetakan I, Jakarta: UI Press. Moleong, L.J. (2010). Metode Penelitian Kualitataif. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya. 251
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Ningsih, Nuroktya. (2012). Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMAN 1 Sanden. Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 2, Januari 2012 Suwignyo, A Dan Yuliantri, R, D, A., (2018), 'Praktik Kewargaan Sehari-Hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950-An (Sebuah Tinjauan Sejarah), Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 24, No.1, April 2018, hh. 94 - 116. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 252
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 KAJIAN KONSEP DAN PRAKTEK SISTEM PENDIDIKAN TAMAN SISWA SESUAI DENGAN ALAM PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA Oleh: Widya Noventari, S.Pd, M.Sc Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Email: ABSTRAK Penelitian ini mengkaji konsep dan praktik dari sistem pendidikan Perguruan Taman Siswa yang menawarkan konsep pendidikan dengan sistem among guna menyokong kodrat alami peserta didik tanpa "perintah dan paksaan" sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodrat alaminya (passion) masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (history research) yang meliputi heuristik, kritik ektern dan intern, interpretasi, serta histiografi dengan begitu maka keakuratan data yang diperoleh lebih akurat dan akan lebih memudahkan peneliti melalukan kajian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara (KHD) dan diterapkan di Perguruan Taman Siswa mengedepankan dua prinsip utama; kodrat alam dan dasar kemerdekaan. Sistem Among sesuai dengan Alam Pemikiran KHD dianggap mampu membimbing menuju tercapainya insan yang merdeka lahir dan batin. Orientasi pendidikan dalam sistem ini adalah pada peserta didik, yang dalam terminology baru disebut student centered. Pemikiran yang ditorehkan oleh KHD merupakan warisan budaya bagi dunia pendidikan di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai dasar pendidikan nasionnal Indonesia saat ini. Kata Kunci: Konsep pendidikan, Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara. ABSTRACT This research studied about concepts and practices of the Taman Siswa school education system that offers the concept of education with its "among system" in order to support the passion of students without "command and coercion" so that students can develop according to their passion. Methods used by researcher in this research uses historical research methods that include heuristics, external criticism and internals, interpretations, and historiography so the accuracy of the data obtained is more accurate and will make it easier for researchers to carry out this study. The results of this study indicate that the Among System was initiated by Ki Hajar Dewantara (KHD) and applied in Taman Siswa School to put forward two main principles; nature and nature of independence. "Among systems" in accordance with the Nature of Thought KHD is considered capable of guiding towards the achievement of an independent person physically and mentally. The orientation of education in this system is for students, which in the new terminology is called student centered. The thought that was made by KHD is a cultural heritage for the world of education in Indonesia which later became the basis of Indonesia's current national education. Keywords: Concept of education, Taman Siswa, Among System, Ki Hajar Dewantara. 253
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Beberapa dari pemerhati pendidikan kita beberapa tahun belakangan ini telah tepesonana dengan sitem pendidikan negara-negara maju seperti Filandia. Begitu banyak artikel, kajian, portal berita, dan perbincangan yang mengangkat betapa baik dan indahnya sistem pendidikan Filandia yang digadang-gadang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa sistem pendidikan filandia ini sesunguhnya sudah banyak dipaparkan dan dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara (Kemudian disebut KHD), Bapak Pendidikan Indonesia, Meteri Pendidikan Dan Kebudayaan pertama. Ketika banyak orang mengagumi sistem pendidikan Firlandia yang tidak menyeragamkan, namum mengutamakan bakat masing-masing anak, KHD telah telah menulis bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan bakat alaminya dan kekuatan kodratinya yang unik sehingga tidak akan mungkin dalam pendidikan "mengubah padi menjadi jangung" maupun sebaliknya. Ketika para pakar pendidikan di Firlandia mempromosikan sistem pendidikannya yang mengutamakan pada anak untuk bermain, maka sebenarnya KHD telah menyatakan hal demikian pula dalam satu bab untuh tentang konsep bermain, dimana KHD menjabarkan betapa pentingnya anak difasilitasi untuk bermain karena memang demikianlah tuntunan jiwa mereka dalam menuju kearah kemajuan baik jasmani maupun rohani (Mimbar Indonesia, Desember 1948). Sama halnya dengan latar belakang dari penyebutan sekolah yang didirikan oleh KHD yakni Taman Siswa. Nama sekolah "Taman Siswa" sendiri merupakan sebuah konsep. Konsep akan wahana pendidikan sebagai taman, dekat dengan kodrat alami, dan sebuah wadah yang menyenangkan waupun ada tantangan yang tentunya harus ditaklukkan. Begitu disayangkan saat ini tidak banyak dari kita yang mengenal sosok KHD secara mendalam khususnya tentang Alam pemikiran beliau dalam praktik pendidikan di Taman Siswa (Kemudian disebut Tamsis). Kebanyakan dari kita mungkin banyak yang mengenal hari tanggal beliau yang kemudian dijadikan sebagai hari pendidikan nasional dan tentunya tentang kalimat "Tut Wuri Handayani" yang kini menjadi semboyan Kementerian Pendidikan Dan 254
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kebudayaan. Padahal begitu banyak pemikiran pendidikan dan kebudayaanyang melampaui zamanya yang sampai saat ini masih relevan dikaji dan di aplikasikan. Mulai dari konsep sekolah yang menyenangkan dan menantang seperti taman, sekolah sebagai konsultan pendidikan keluarga, konsep guru bukan hanyak sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik, konsep pendidikan yang tidak akan bisa untuk diseragamkan, sampai pada konsep kebudayaan nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah yang terus berkembang dan maju. Inilah tujuan awal dari penelitian ini dilakukan yakni ingin mengkaji ulang konsep dari pemikiran pendidikan KHD. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengkaji komsep dan praktik pendidikan di Taman Siswa sesuai dengan pemikiran KHD ini menggunakan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian historis. Menurut Hariyono (1995: 109) secara sederhana penelitian sejarah menggunakan beberapa langkah yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian Historis Sumber: Hariyono (1995:109) Langkah awal dari penelitian metode sejarah yakni hiuristik. Langkah heuristik yakni dengan langkah mengumpulkan sumber data yang terkait dengan tema yang akan dibahas (Hariyono, 1995: 109). Dalam langkah ini memerlukan sumber yang berupa buku-buku rujukan atau sumber yang dipakai sebagai landasan untuk 255
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 melakukan analisis. Langkah kedua yaitu kritik sumber. Sjamsudin (1996:103) memaparkan kritik sumber menyangkut verifikasi sumber dalam analisis dalam mengenai kebenaran atau ketetapan (akurasi) dari sumber yang digunakan. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar karyanya dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Langkah ketiga yakni interpretasi. Interpretasi merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penafsiran terhadap sumber yang digunakan. Agar penafsiran minim akan subjektifitas maka intepretasi ini dilakukan secara teliti, hal ini dikarenakan setiap sumber memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing sehingga peneliti harus bersikap seobjektif mungkin (Kuntowijoyo, 2001: 102). Dalam langkah interpretasi ini perlu juga dikomparasikan dengan sumber dari litelatur lainya guna mendapatkan kesimpulan yang akurat. Langkah terakir yakni historiografi. Menurut Gotschalk (1975: 32) historiografi merupakan langkah terakir dari penelitian sejarah yang dalam penulisanya memerukan pemikiran yang kritis dan kronologis guna mendapatkan hasil penelitian yang memiliki keakuratan data. HASIL DAN PEMBAHASAN Sekilas Tentang Riwayat Hidup KHD Melepas dan mengganti gelar kebangsawanan Raden Mas (RM) Soewardi Soeryaningrat pada usia 40 tahun (1928) dengan keturunan Pakualaman. KHD terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Harjo (KPH) Surjaningrat dan Raden Ayu (RA) Sandiyah pada 2 mei 1889 di Yogyakarta. Sedangkan KPH Surjaningrat merupakan putera kanjeng Gusti pangeran Adipati Harjo Surjosasraningrat yang bergelar Sri Paku Alamn III (Suratman, 1985: 2). KHD merupakan keturunan Sri Paku Alam II, demikian pula istrinya Raden Ajeng Sutartinah atau lebih akrab dipanggil saat ini dengan Nyi Hajar Dewantara. Salah satu ciri khas kerabat Paku Alam ialah ketertarikan dan kepandaian dalam bidang kesusastraan, mempelajari kesenian yang indah, dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Pendidikan dasar KHD ditempuh di ELS (Europesche Lagere School) pada tahun 1904. ELS merupakan sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. ELS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pangantar. Namun, 256
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sejak 1902, kesempatan belajar di ELS diberikan juga kepada orang-orang Bumiptra yang mampu dan orang Tionghoa (Rahardjo, 2012: 10). Setelah taman ELS, KHD masuk Sekolah Guru Bumiputra (Kwekschool Voor Indlands Nder Wijsers) di Yogyakarta. Tetapi tidak lama kemudian datang Dokter Wahidin Sudiro Husodo di pura Pakualaman, untuk mencari siapa yang bersedia masuk Sekolah Dokter Jawa (STOVIA, School Tot Opleiding Voor Indlansche Arsten) di Jakarta dengan mendapat beasiswa. Tidak berfikir panjang maka KHD menerima tawaran tersebut. Masuknya KHD di STOVIA juga dikarenakan kecerdasan dan keahlianya dalam Bahasa Belanda. Namun, sangat disayangkan beliau tidak sempat lulus dan terpaksa keluar karena sakit yang dialaminya selama empat bulan (Suratman, 1985: 11). Walaupun tidak menyelesaikan studinya di STOVIA, KHD menerima banyak pengalaman semasa menempuh pendidikan disana. STOVIA yang kemudia mengenalkanya pada politik, bukan saja karena bergaul dengan mahasiwa lain dari banyak daerah tetapi keadaan di STOVIA yang mendorongya. Tidak seperti di asrama pada umumnya yang menyamakan peraturan bagi semua penghuninya tetapi ada sebuah peraturan yang melarang pakaian cara Eropa terhadap pelajar dari Jawa dan Sumatra yang tidak beragama kristen (Pranoto & Harahap, 2013: 190). Hal ini malah sangat bertolak belakang dengan keadaan di ELS yang memperbolehkan semua siswanya berpakaian Eropa. Peraturan diasrama STOVIA ini bisa jadi merupakan sebuah penanda kedudukan yang lebih rendah di mata orang Eropa. Pada sekitar 1908, saat persiapan pendirian Budi Utomo, KHD mulai berkenalan dengan Douwes Dekker. Douwes Dekker menularkan paham kebangsaan kepa para pelajar di STOVIA, Soekarno pernah menyebutkan bahwa Douwes Dekker sebagai salah satu mentor politik yang telah membangkitkan kesadaran nasionalisnya. Meskipun di dalam tubuhnya mengalir darah Belanda, Prancis jerman, dan Jawa. Tetapi semangatnya lebih bergelora dibandingkan dengan penduduk bumiputra sendiri saat itu. Setelah Budi Utomo (kemudian disebut BO) berdiri pada 20 Mei 1908, KHD bergabung dan mendapat tugas di bagian propaganda. 257
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut ST. Sularto (2016: 58) Perbedaan pandangan dalam memperjuangkan kemerdekaan membuat KHD memisahkan diri dari BO. Disatu sisi secara sinkretis kebudayaan , di sisi lain lewat aksi politik nasionalistik-revolusioner-. Kemudian KHD bersama Dowes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo bertiga mendirikan Indische Partij (IP, Partai Hindia) yang sekaligus sebagai partai pertama dalam sejarah Indonesia, tanggal 6 September 1912 di Bandung. Hal serupa juga dilakukan Abdul Muis dan Muhammad Sutan Zain yang keluar dari BO dan mendirikan Serikat Islam (SI). Ketika Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo mendirikan IP, KHD tercatat sebagai ketua cabang Bandung. Perguruan Taman Siswa Program pendidikan yang sistematis dan terukur sesuai dengan bakat alami tiap-tiap peserta didik menjadi pilar utama dalam terselenggaranya sebuah pendidikan. Oleh karenanya pendidikan menjadi jalan untuk mencapai cita-cita dan meningkatkan kualitas diri dan hidup setiap insan manusia. Sadar akan hal tersebut, KHD memutuskan untuk melakukan pendekatan melalui proses pendidikan. Menurut ST. Sularto (2016: 64-65) sembari melakukan kegiatanya di bidang jurnalistik dan politik di Nederlan ketika KHD Diasingkan bersama Douwes Deker dan Tjipto Mangunkusumo, KHD juga mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran. Itulah yang mempengaruhi dan memperkaya berdirinya Perguruan Tamsis pada 3 Juli 1922. Setidaknya ada empat pemikir dan pelopor aliran pendidikan baru yang berpengaruh besar terhdap pemikiran KHD, yakni Friedrich Frobel, Maria Montesori, Kerschensteiner, dan Rabindranath tagore. Diantara empat tokoh tersebut, KHD sangat terkesan dan lebih terpengaruh gagasan Frobel, Montessori, dan Tagore. Pasca berdirinya Tamsis, berkembanglah kemudian aneka satuan pendidikan di Tamsis yaitu; Taman Indriya (Taman Kanak-kanak), Taman Muda (Sekolah Dasar), Taman Dewasa (Sekolah Menengah Pertama), Taman Madya (Sekolah Menengah Kejuruan), Taman Guru (Sekolah Pendidikan Guru), dan Sarjanawiyata (Perguruan Tinggi) (Raharjo, 2012: 55-56). Tamsis sebagai penanda perjuangan bangsa Indonesia yang bernafaskan nasio nalisme, dan suatu pergerakan pendidikan 258
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang menggunakan kebudayaan sebagai dasar perjuanganya. Rifai (2011: 103) berpendapat bahwa Tamsis lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial yang tidak seimbang (berat sebelah). KHD yang banyak bergaul dengan rakyat biasa biasa benar-benar bisa merakan ketidak imbangan dalam hal pendidikan tersebut. Disamping itu pengalaman beliau ketika terjun dalam dunia politik menjadikannya semakin memahami bahwa untuk mencapai kemerdekaan maka rakyat Indonesia harus menggalang persatuan dan jiwa "suatu bangsa" atau berjiwa "nasionalisme" yang dapat dibangkitkan dan ditemput melalui jalur pendidikan. Sama halnya dengan pendapat Antony Reid (1996: 14) yang memaparkan bahwa oleh karenaya gerakan nasional sangat menekankan terhadap usaha swasembada dan kegiatan sendiri yang terwujud dalam sistem sekolah yang paling kuat yakni Tamsis yang dipimpin oleh ahli filsafat pendidikan KHD. KHD memiliki pembelakan yang kuat terhadap sistem-sistem nilai pribumi, kebebasanya dari pemerintahan, dan latar belakang nasionalis pendirinya. Tamsis menyediakan suatu dasar pendidikan yang serupa basi nasionalisme skuler seperti yang dimiliki pihak islam dalam muhamadiyah dan sekolah-sekolah lainya. Pada hari pertama pendirian Tamsis dihadiri oleh orang tua murid dan beberapa tamu lainya. Dalam pidatonya KHD menerangkan dengan panjang lebar terkait maksud dan tujuan berdirinya "Taman Siswa" sebagai berikut (Sajoga, 1956: 203- 204); pertama, pendidikan dan pengajaran berwujud untuk mengembangkan keturunan dari bangsa agar dapat tumbuh dengan sehat lahir dan batinya. Segala sesuatu yang digunakan dalam program pendidikan harus berdasarkan adat istiadat rakyat, agar tepat dan sesuai dengan kemajuan suatu bangsa. Kedua, pengajaran yang kita dapat dari orang barat selama ini tidak terlepas dari pengaruh politik kolonial yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pihak kolonial. Ketiga, karena pendidikan yang berjiwa kolonial tersebut maka kita tidak dapat mengadakan prikemanusiaans endiri dan sangat tergantung pada bangsa barat. Keadaan ini tidak akan pernah berakhir jika hanya dilawan lewar jalur politik saja, oleh karena itu jangan terus menerus kita mengandalkan kekuatan luar akan tetapi sangat perlu pula menyebarkan benih-benih kehidupan merdeka dikalangan rakyat dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional. 259
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Keempat, dikarenakan jalur pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah yang ada hingga kini ini ditujukan untuk kepentingan kolonial semata, maka seharusnya kita berani membuat sistem pendidikan pedagogik dan metodik baru yang bersandarkan atas kebudayaan kita sendiri dan mengutamakan kepentingan masyarakat kita sendiri. Kelima, ingatlah pula bahwa di Eropa dan Amerika timbul aliran pendidikan dan pengajaran baru berdasarkan "kemerdekaan" dan "idealism" sebagai reaksi dari cara "paksaaan", manusia dianggap sebagai barang dan mngutamakan keduniawian atau materialisme dengan syarat intellectualisme (mengabdi pada angan-angan saja). Ingatlah akan sistem Montessorie, Tagore dan lain-lain. Cita-cita pendidikan yang lama kelaaam terlihat sama atau sesuai dengan sistem pendidikan cara bangsa kita yang kini terus hidup sebagai angan-angan Among yakni bukan perintah-paksaan, akan tetapi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat subur dan selamat, baik lahir maupun batin. Demikianlah isi pidato dari KHD saat pertama kali mendirikan Taman Siswa. KHD selalu berjuang untuk menyadarkan masyarakat melalui pendidikan agar tidak terjerat dalam belenggu pemerintahan kolonial yang pada dasarnya selalu memanfaatkan orang-orang pribumi yang mana kebanyakan masih memiliki latar belakang pendidikan yang masih sangat rendah. Melalui pendidikanlah KHD berjuang untuk mencapai kemerdekaan lahir, batin, dan pemikiran masyarakat, karena melalui jalur perjuangan ini KHD menyakini akan mampu merubah pandangan masyarakat pribumi untuk memerdekakan dirinya secara sehat lahir dna batin. Konsep dan Praktik Sistem Pendidikan Taman Siswa Tamsis merupakan sebuah wadah dan wujud dari ajaran hidup KHD. Tamsis menjadi wadah perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan penidikan untuk mencapai cita-citanya. Disini pendidikan bukan sebagai tujuan akhir dari suatu perjuangan melainkan pendidikan sebagai media yang mampu dan mendukung dalam mencapai tujuang perjuangan, yakni mewujudkan manusia yang merdeka seutuhnya baik lahir dmaupun batin. Tamais 260
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 juga merupakan perintis dari pencipta sistem pendidikan nasional yang sangat berbedan dengan sistem pendidikan kolonial. Cikal bakal sistem pendidikan nasional yang berbeda dengan sistem kolonial ini yaitu sistem among atau ngemong. Sistem among diyakini akan melahirkan model manusia idaman (ideal human type) ala Indonesia yang menolak "materialisme" dan "individualisme". KHD menawarkan sebuah konsep pendidikan dengan sistem among yang menyokong kodrat alam peserta didik, bukan dengan "perintah-paksaan" tetapi dengan tuntunan agar berkembang lahir dan batin anak menurut kodratnya secara subur dan selamat (Yamin, 2009: 173- 174). Disini dapat dilihat bahwa keutamaan dari sistem among yakni kemerdekaan dan keingin menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sendiri secara masif dalam kehidupan anak didik. Oleh karena itu sistem pendidikan yang diterapkan pada Tamsis menurut Rif'ai (2011: 108-109) merupakan sistem among yang mengedepankan dua prinsip yaitu; 1) Kodrat Hidup Anak, yakni kodrat anak yang meliputi kodrat Ilahi dimana suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak sebagai anugerah dari Tuhan dan kodrat alam yang berarti kemampuan yang dimiliki anak sebagaimana mestinya sebagai anak. Kodrat anak ini terwujud sebagai bakat anak. Perkembangan dan kemajuan anak dicapai berdasarkan perkembangan kodratnya. Pendidikan tidak dapat memaksakan, tidak dapat ikut menentukan secara mutlak akan kodrat yang dimiliki oleh anak. Namun, pendidik yang berperan sebagai "pamong" dalam artian mampu mengarahkan sesuai dengan kodrat anak untuk mencapai hasil yang optimal. Sehingga pendidikan harus berdiri di belakang anak, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya, 2) dasar kemerdekaan, yaitu anak didik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya. Anak didik hendaknya dibiasakan menggunakan cipta, rasa, dan karsanya sendiri. David Reeve (2013: 16-17) memaparkan pula bahwa setiap individu memiliki irama yang dibedakan menjadi tiga kekuatan besar yang disebut "tri-sakti: pertama, pikiran (cipta) yang membuahkan pengetahuan pendidikan, filsafat; kedua, rasa yang membuahkan keindahan, keluhuran batin, seni, adat istiadat, penyesuaian 261
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sosial, nasionalisme, keadilan dan keagaman, dan ketiga kemauan (karsa) yang menimbulkan perbuatan dan buatan manusia seperti industri, pertanian, bangunan- bangunan (arsitektur) dan lainya. Ketiga kekuatan itu digerakkan oleh pancaindra. Pancaindra yang terpenting adalah penglihatan, yang dihubungkan dengan pikiran,d an pendengaran, yang dihubungkan dengan rasa. Sistem among mengutamakan kodrat alam anak didik yang didampingi oleh seorang pamong (guru). Seorang guru bukan sebagai seorang diktator yang haus akan kekuasaan atau kehormatan pribadi, ettapi dengan suatu tujuan yang secara sukarela dan penuh dedikasi dalam membantu peserta didik untuk menemukan dirinya sendiri atau untuk dapat berdiri sendiri atas kemampuanya sendiri (Tilaar & Nugroho, 2012: 52). Meskipun orang tua adalah pendidikan pertama dan utama pada anak, tetapi karena kemampuan orang tua untuk mendidik anak terbatas oleh karena itu orang tua membutuhkan bantuan, khususnya bantuan dari pihak sekolah. Sehingga sistem among dapat kita lihat sebagai sebuah sistem atau cara mendidik anak dengan mengingat kodratnya. KHD mengungkapkan bahwa buah dari pendidikan itu ialah "kematangan jiwa" yang akan dapat mewujudkan hidup dengan penghidupan yang tertib dan suci serta bermanfaat bagi orang lain. Sistem among sendiri berasal dari kata Among yang berarti menjaga anak kecil dengan penuh kecintaan. Berarti juga memimpin anak atau memberikan teladan anak sehari-hari dalam kemajuanya, dengan menjaga jangan sampai mendesak pikiran, perasaan dan kemauan anak yang dipimpinya (Warjodo, 1956: 186). Oleh karena itu diberikanlan ke padamereka kemerdekaan yang sebanyak mungkin. Meskipun demikan tetapi harus tetap diingat bahwa anak tidak dibenarkan apabila menggunakan itu sebebas mungkin dan berkehendak sesuka hatinya. Perwujudan dari sistem among yang diilhami dari akar budaya dan karakter bangsa Indonesia dapat dilihat dari metode pendidikan dan pengajaran nasional disusun dalam buku test ala nasional seperti penggunaan babad-babad, tembang- tembang, dan tarian-tarian sebagai bahan pendidikan serta cara mendapatkan dan meningkatkan mutu guru di Taman Guru. Sifat khas dari Tamsis ini kemudian mendapatkan perhatian besar terutama tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno, Ali 262
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sastroamidjojo, Sartono, dan lain sebagainya yang membantu Tamsis dengan suka rela (Tsuchiya, 1986: 202). Pendidikan tamsis dilaksanakan berdasarkan Metode Among yang merupakan suatu sistem pendidikan yang berjiwakan kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini pendidikan harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang mendidik anaknya (Raharjo, 2012: 64). Orientasi pengajaran dalam sistem ini adalah pada peserta didik, yang terminology baru disebut student centered. Didalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih berdasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan peserta didik, bukan pada minat dam kemampuan apa yang dimiliki oleh guru. Asas-asasn dalam menjalankan proses pendidikan taman siswa disusun pada 1922 dan disahkan oleh kongres Tamsis pada 7 Agustus 1930. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Rifa'i, 2011: 105): 1) adanya hak seseorang untuk mengatur dirinya, 2) pengajaran harus mendidik anak dan menjadi manusia yang merdeka batin, pikir, dan tenaga, 3) pengajaran jangan terlampau mengutamakan kecerdasan pikiran karena dapat memisahkan orang terpelajar dengan rakyat, 4) mempertinggi pengajaran, tetapi yang tidak mengahmbat proses persebaran pendidikan dan pengajaran untuk seluruh rakyat, 5) berkehendak untuk mengusahakan kekuatan diri sendiri, 6) keharusan untuk hidup sederhana, 7) menghormati segala kepentingan untuk kebahagian anak didik. Menurut pemaparan KHD (1956: 57) didalam perkembanganya asas-asas tersebut kemudian menjadi dasar Tamsis yang dinamakan Panca darma. Isi dari Panca Darma yaitu dasar kemerdekaan, dasar kebangsaan, dasar kemanusiaan, dasar kebudayaan, dan dasar kodrat alam. Sistem Among sesuai dengan alam pemikiran KHD memang mampu membimbing dalam tercapainya insan yang merdeka lahir dan batin. Guna memamdu masyarakat dalam melaksanakan sistem among dapat digambarkan dalam jargon "Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun karsa, Tut Wuri Handayani". Makna dari Ing ngarsa Sung Tulada (didepan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (ditengah memberi semangat), Tutwuri Handayani (Dibelakang memberi dukungan). Dalam melaksanakan tugasnya,pamong sebagai 263
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pendidik harus memebrikan tuntunan dan menyokong anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan dirinya. Untuk mencapai tujuan pendidikanya, Tamsis menyelenggerakan kerja sama yang selaras antara tiga pusat pendidikan yaitu Lingkungan keluarga, Lingkungan Perguruan, dan Lingkungan Masyarakat (Tringo) yang saat ini kita kenal dengan Tri pusat pendidikan. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain diharapkan mampu saling melengkapi dan saling mengisi kekuarangan sehingga tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Segala upaya yang dialkukan KHD di perguruan Tamsis ini berlandaskan akan keyakinan beliau babhwa pendidikan mampu mengubah watak dan sikap bangsa untuk menjadi bangsa yang mempunyai derajat yang tinggi dan sejajar dengan bangsa lain. Relevansi dalam Pendidikan Nasional Kini Mengingat pentingnya pendidikan untuk umat manusia maka perlu dilakukanya kajian mendalam dalam sistem pendidikan guna mencari keselarasan dalam sistem pendidikan yang kita gunakan. Penelitian ini menggunakan beberapa telaah pustaka gunan memperkuat analisis peneliti dalam melihat sistem pendidikan yang digunakan dalam perguruan Tamsis. Diantaranya yakni menurut Yamin (2009: 15) pendidikan sendiri bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbaluut akan nilai-nilai kecerdasan, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pendidikan seharusnya mampu menjadi tonggak kuat dalam pengentasan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan permasalahn kebodohan, dan menyelesaikan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Demikian pula menurut Paulo Freire (1967: 32) melalui pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan manusia untuk melihat tantangan-tangan dari zamanya, sehingga menumbuhkan pemikiran kritis pada masyarakat. Praktik pendidikan pada saat Indonesia merdeka sampai tahun 1965 dapat dikatakan banyak mengadopsi atau terpengaruh oleh sistem pendidikan Belanda. Sebaliknya pendidikan setelah tahun 1966 pengaruh sistem pendidikan Amerika Serikat semakin lama semakin terasa menonjol. Sistem pendidikan Amerika Serikat menekankan pada praktik pendidikan merupakan instrumen dalam proses 264
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembangunan. Bercermin dari bebrapa model pembelajar yang berkiblat dari pemikiran luar, sekarang ini pendidikan Indonesia sedang bersemangat menerapkan metode pembelajar "Studen Centered" dan "Inquiry Teaching Method" yang menitik beratkan kepada proses keaktifan siswa dan meningkatkan critical thingking. Sumbangsih pemikiran KHD terhadap sistem pendidikan nasional yakni bagaimana sejatinya sistem pendidikan tersebuh mampu menyokong dan membina anak dengan penuh cinta kasih dan berkembang sesuai dengan bakal alamiahnya. Sistem pendidikan ini tentunya bukan sistem pendidikan yang mengedepankan "tuntunan-paksaan" melainkan dengan tuntunan agar berkembang hidup lahir dan batin anak menurut kodratnya secara subur dan selamat. Melalui pemikiran ini maka sesungguhnya ketika seorang anak yang memiliki bakat alami bernyanyi atau disunia seni jangan memaksa anak untuk mampu beprestasi dan cakap di sunia olahraga, karena anak berhak untuk mengembangkan bakal alaminya. Seringkali juga kita temui seorang pamong (guru) masih menggunakan hukuman dan kekerasan kepada anak didiknya, terhakadng hukuman yang diberikan kepada anak didiknya tidak berupa hukuman yang mendidik dan memberi efek jera tetapi lebih berdampak pada efek traumatis akibat hukuman pamong yang dilakukan sesuka hati misalnya melakukan kekerasan fisik yang kemudian hari akan timbul keengganan bagi anak didik untuk menuntut ilmu disekolah. Pendidikan yang diharapkan sesuai sistem among yakni bagaimana seorang guru mampu menuntut anak didik agar berkembang lahir dan batinya menurut bakat yang dimilki oleh anak didik tanpa memaksakan kehendak. Selain itu guru tidak lagi menjadi orang yang hanya pandai mengajar di depan ruang kelas, namun didalam masa pembangunan saat ini harus memiliki kemampuan lainya seperti halnya sebagai pengajar uga sebagai pendidik, melakukan pengawasan kegiatan anak didik, pembinaan, penyuluhan dan memiliki wawasan yang luas dan terbuka. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan saat menuntut harus melek teknologi, maka tidak salah ketika guru juga harus mumpuni di bidang ini untuk sebagai penunjang sistem pendidikan yang terlaksana. Guru juga dituntut untuk berperilaku jujur, konsekuen, sederhana, dan cinta kasih kepada 265
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 anak didiknya. Karena guru itu digugu (didengarkan) dan ditiru(dicontoh) oleh anak didik maka gurupun menurut sistem among juga mampu menjaga sikap dan kepribadianya yang selalu diamati oleh para anak didiknya. SIMPULAN Sistem among yang diterapkan di perguruan Tamsis merupakan buah pikir KHD yang samapai sekarang masih tepat untuk diaplikasikan. Bagaimana tidak, disini KHD menawarkan konsep pendidikan yang menyokong kodrat alam anak didik, bukan dengan "perintah dan paksaan" tetapi dengan tuntunan agar berkembang lahir dan batin anak menurut kodratnya. Hal inilah yang sesungguhnya juga diterapkan di ebberapa sistem pendidikan negara maju yang kita terpukau karenanya. Namun, kita tidak menyadari bahwa bumi kita juga telah memiliki konsep pendidikan yang sama sejak lama. Bercermin dari pemikiran KHD setidaknya dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menyikapi pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan dari kondisi kekinian yang dalam pelaksanaan pendidikan telah condong pada pemikiran teknis belajar mengajar dari dunia maju tanpa menyokong kedalaman kebudayaan bangsa. Maka, sudah selayaknya melakukan refilosi pendidikan Indonesia sebagai sebuah upaya mengembalikan hakikat pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Dewantara, K,H. 1965. "Pangkal-pangkal Roch Taman Siswa" dalam "30 Tahun taman Siswa". Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa. Freire, P. 1967. Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan. Jakarta: Gramedia. Gottschalk, L. 1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Hariyono. 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Yogyakarta: penerbit Pensil. Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ikmu Sejarah. Jakarta: benteng Budaya. Pranomo & Harahap, D. 2013. Pemimpin Yang Dirindukan. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 266
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Reeve, D. 2013. Golkar Sejarah yang Hilang: Akar pemikiran & Dinamika. Jakarta: Komunitas Bambu. Reid, A. 1996. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Rifa'i, M. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia. Sajoga. 1956. "Riwayat perjuangan Taman Siswa 1922-1952" dalam "30 tahun Taman Siswa". Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa. Sjamsudin, H. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. Sularto, ST. 2016. Inspirasi Kebangsaan Dari Ruang Kelas. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Suratman, D. 1985. Ki Hajar Dewantara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tsuchiya, K. 1986. "Perjuangan Taman Siswa dalam pendidikan Nasional" dalam Akira Nagazumi (Peny) "Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia". Jakarta: Yayasan Obar Indonesia. Warjodo. 1956. "Sedikit Tentang Organisasi Perguruan" dalam "30 Tahun Taman Siswa". Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa. Yamin, M. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar Dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 267
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PADA ERA DISRUPSI MELALUI WORKSHOP PENYUSUNAN E-MODUL BER-ISBN Winarno dan Wijianto Dosen PPKn FKIP UNS Email : ABSTRAK Idealnya guru memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pengembangan setiap kompetensi harus terus dilakukan dan ditingkatkan, latar belakang pengabdian yang dilakukan mengacu pada temuan hasil penelitian sebelumnya, yaitu (1) kurangnya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada aspek pemanfaatan tekhnologi pembelajaran (2) kurangnya kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya: bahan ajar (modul), media dan evaluasi pembelajaran. Penelitian tersebut menjadi acuan untuk melakukan pengabdian pada salah satu fokus pengembangan kompetensi profesional guru dalam proses perencanaan pembelajaran, dalam hal ini yaitu penyusunan modul. Solusi yang ditawarkan berupa upaya peningkatkan kapasitas dan sumber daya melalui metode workshop penyusunan e-modul pada guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun penyusunan modul ditargetkan sampai dengan cetak melalui proses penerbitan e-modul yang ber-ISBN agar dapat dipergunakan secara luas bagi guru- guru. Tujuan pengabdian adalah (1) meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran berupa penyusunan e-modul melalui workshop penyusunan modul ber-ISBN. (2) meningkatkan profesionalisme guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran berupa modul ber-ISBN yang sesuai standar bahan ajar. Target capaian luaran berupa (1) Publikasi pada Jurnal Nasional ISSN/ Proseding(2) e-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ber-ISBN (3) Deseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada media masa online. Kata-kata kunci: workshop, modul, pendidikan kewarganegaraan. ABSTRACT Ideally the teacher has pedagogical, personal, social and professional competence. The development of each competency must continue to be carried out and improved, the background of dedication made to the findings of previous research findings, namely (1) Adding the ability of teachers in developing learning in aspects of the use of learning technology (2) teaching materials (modules), media and learning evaluation. This research is a reference for dedication to one of the plans for developing teacher competencies in the learning planning process, in this case making modules. The solution offered consists of increasing funds and resources through a workshop method that provides e-modules for teachers who are members of the Civics Education Subject Teacher Association. ISBN-supported E-Modules modules to be used by teachers. The purpose of the service is (1) to increase the ability of teachers in learning planning that requires e-modules through ISBN preparation module workshops. (2) increase the professionalism of teachers in preparing learning plans that consist of ISBN modules which are in accordance with the standards of teaching materials. Outcomes target consists of (1) Publication in ISSN/Proceedings National Journal (2) Pancasila e-Module Education and Citizenship with ISBN (3) Dissemination of community service results on online media. Keyword : workshop, module, citizenship education. 268
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi mutu pendidikan seakan tidak pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan adalah restrukturisasi pendidikan, yakni memperbaiki pola hubungan sekolah dengan lingkungannya dan dengan pemerintah, pola pengembangan perencanaan serta pola pengambangan manajerialnya, pemberdayaan guru dan restrukturisasi model-model pembelajaran dan bahan ajar1. Perencanaan pembelajaran termasuk di dalamnya pengembangan materi pada proses kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu proses yang penting dan vital dalam rangka proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran tidak akan pernah lepas dari keterkaitan pembahasan kurikulum. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasa 1 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Unsur-unsur dari definisi tersebut adalah (1) seperangkat rencana, (2) pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, (3) pengaturan cara yang digunakan, dan (4) sebagai pedoman kegiatan proses belajar-mengajar2. Seperangkat rencana artinya bahwa di dalamnya berisi berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Rencana bukan ketetapan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang direncanakan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi (fleksibel). Sementara itu, bahan pelajaran diatur oleh pusat (kurnas) dan oleh daerah setempat. Pengaturan cara yang digunakan, maksudnya adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan berbagai cara, misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, inkuiri, recitasi, membuat laporan portofolio dan sebagainya. Disarankan dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya guru menggunakan pendekatan terpusat pada siswa (student centered) bukan pada guru (teacher centered), bersifat heuristik (dengan diolah) bukan yang bersifat ekspositorik (yang dijelaskan). Kurikulum juga digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang terdiri atas tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat 269
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan dan tenaga pendidik, yaitu anggota masyarakat yang bertugas membimbing dan melatih peserta didik. Kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, telah mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006 dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Gambaran perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:3 SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM Renca na Pelaja ran 1947- 1968 Kuriku lum Berba sis Tujua n KBK dan KTSP 2004/ 2006 1975- Gambar 1. Sejarah Perkembangan Kurikulum sampai dengan KTSP 270
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Seiring perkembangannya, pada saat ini, gambar tersebut dapat ditambahkan dengan adanya Kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut: SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM Ren can a Pel ajar an 194 7- 196 Kuri kul um Ber basi s Tuj uan 197 KBK dan KTS P 200 4/2 006 Kuri kulu m 2013 / K 13 Gambar 2. Sejarah Perkembangan Kurikulum sampai dengan K13 Gambar tersebut memaparkan perkembangan kurikulum sampai dengan KTSP 2006 dan diperbarui sampai dengan K13. Pada saat ini, sudah berlangsung kurikulum yang terbaru yaitu Kurikulum 2013 yang resmi berlaku pada tahun 2013 dan direvisi 2016. Namun dalam perkembanganya, kurikulum tidak serta merta berjalan dengan lancar, berbagai permasalahan muncul ketika kurikulum mulai diimplementasikan, dari kemampuan pedagogik guru, kesiapan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran termasuk model, metode dan bahan ajar yang belum memadai atau belum sesuai dengan harapan dari Kurikulum 2013. Kompetensi guru dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional berupa pengembangan media merupakan bagian dari kompetensi profesional. Pada sisi lain sesuai dengan tuntutan kompetensi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan persekolahan, guru harus mampu membuat bahan ajar sampai dengan alat penilaian yang mengukur pengetahuan kewarganegaraan, sikap/karakter kewargaan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai bagian dari 271
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kompetensi pedagogik guru4. Mengingat esensi pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting dari pendidikan yang memupuk warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan demokrasi, untuk menggunakan hak-hak mereka dan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan yang diperlukan5. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 dengan judul Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Se Solo Raya Pasca Sertifikasi, diperoleh berbagai temuan masalah yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam hal penyiapan atau perencanaan pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, guru-guru PPKn SMP SMA/SMK Surakarta memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam rangka merancang dan menyusun bahan ajar atau modul pembelajaran sendiri, sehingga seringkali guru hanya memanfaatkan buku guru dan buku siswa saja dimana isi dan materinya seharusnya dapat dieksplorasi lebih jauh dan mendalam. Adapun situasi yang lebih serius, yaitu penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan dalam proses pembelajaran dan seringkali isinya tidak sesuai atau relevan dengan informasi materi termutakhir. Berdasarkan data penelitian tahun 2017 tersebut, digagaslah pengabdian ini dalam rangka memberdayakan guru-guru PPKn SMP SMA/SMK dengan fokus pertama pada guru SMP untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal perancangan dan penyusunan modul pembelajaran PPKn yang ber-ISBN. Modul yang ber-ISBN akan melewati beberapa proses penting dalam penyusunan, editing, sampai diterbitkan. Oleh sebab itu, modul yang ber-ISBN akan lebih reliabel dan kredibel untuk tidak hanya digunakan di kalangan sendiri, melainkan dapat dipasarkan melalui berbagai media pemasaran. Sehingga selain peningkatan kompetensi penyusunan modul, guru-guru PPKn juga berpotensi untuk mendapatkan penghasilan lebih melalui pemasaran modul ber-ISBN. Selanjutnya, pada temuan yang hampir sama disebutkan bahwa dalam penerapan kurikulum 2013, ternyata tidak serta merta berjalan secara mulus, ada banyak kendala yang harus dihadapai, baik kendala yang dialami oleh guru, 272
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 maupun kendala yang dialami oleh siswa. Kendala Guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 dalam Mata Pelajaran PPKn adalah masih belum pahamnya guru terkait dengan K13 itu sendiri dari proses awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran, butuh waktu dan kebiasaan untuk menguasai K13. Selain itu, guru dalam melakukan penilaian membutuhkan format penilaian yang banyak. Karena terdiri dari lembar pengamatan, lembar penilaian, penilaian diri, penilaian teman sejawat dan penilaian portofolio6. Pada sisi lain implementasi pendekatan saintifik masih lemah, demikian juga tentang penguasaan media pembelajaran yang inovatif belum optimal, sehingga dengan demikian pengembangan suatu media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut7. Sementara itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah forum guru yang di bentuk oleh kelompok guru di kabupaten/kota untuk mengembangkan mata pelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana diharapkan/ tertuang dalam kompetensi, bertujuan untuk menyatukan dan sebagai wahana pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Peran stratregis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yaitu merancang dan menyusun bahan ajar, model dalam proses pembelajaran sampai dengan soal atau bahan evaluasi pembelajaran, sehingga pada prinsipnya, MGMP memiliki peran yang strategis dalam pengembangan proses kegiatan pembelajaran. Berdasarkan analisis situasi permasalahan yang ada dan tujuan serta peran MGMP, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada guru-guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kota Surakarta melalui workhop penyusunan e-modul pembelajaran ber-ISBN. PERUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perancangan dan penyusunan bahan ajar modul pembelajaran yang sesuai dengan kaidah atau pedoman penyusunan modul yang ber-ISBN (2) kesulitan penelusuran sumber dan pemutakhiran data-data di dalam bahan ajar/modul agar modul yang digunakan 273
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 valid, reliabel baik isi materi maupun sistem evaluasi pembelajarannya (3) bagaimana proses bahan ajar atau modul dapat divalidasi, kemudian dikirimkan ke penerbit untuk kemudian mendapatkan nomor ISBN dan KDT Perpusnas RI agar dapat dipasarkan dan dipergunakan untuk khalayak umum. TUJUAN PENELITIAN Tujuan pengabdian adalah (1) meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran berupa penyusunan e-modul melalui workshop penyusunan modul ber-ISBN. (2) meningkatkan profesionalisme guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran berupa modul ber-ISBN yang sesuai standar bahan ajar. URAIAN KEGIATAN DAN METODE Metode dalam pengabdian ini dengan menggunakan workshop. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan workshop pada pengabdian ini adalah sebagai berikut (1) Peserta workshop diberikan materi mengenai penyusunan modul ber-ISBN(2) Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan (3) Peserta berlatih menyusun modul didampingi tim workshop untuk mengembangkan modul pembelajaran (4) Peserta diberikan bimbingan pelaporan hasil penyusunan modul pembelajaran PPKn SMP (5) Hasil karya penyusunan modul dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut, selanjutnya diajukan ke penerbit untuk diterbitkan dan memperoleh nomor ISBN dan KDT Perpusnas RI. HASIL Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdi melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai produk bahan ajar yang pernah atau akan dibuat guru-guru PPKn SMP Kota Surakarta. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang lebih konkrit yang dihadapi oleh guru 274
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam meningkatkan kemampuan penyusunan modul. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdi melakukan kegiatan workshop penyusunan modul pembelajaran PPKn SMP ber- ISBN. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta workshop. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan workshop penyusunan e-modul PPKn SMP ber- ISBN. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman guru-guru PPKn ketika diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan praktik penyusunan modul, tanya jawab/diskusi, serta dari hasil pengembangan modul dalam workshop. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan workshop pada pengabdian ini adalah sebagai berikut: Langkah 1 : Peserta workshop diberikan materi mengenai penyusunan modul ber-ISBN Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan. Langkah 3 : Peserta berlatih menyusun modul didampingi tim workshop untuk mengembangkan modul pembelajaran Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan pelaporan hasil penyusunan modul pembelajaran PPKn SMP Langkah 5 : Hasil karya penyusunan modul dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut, selanjutnya diajukan ke penerbit untuk diterbitkan dan memperoleh nomor ISBN dan KDT Perpusnas RI. 275
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan pengabdian dilakukan menggunakan indikator-indikator sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut: Indikator Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Input Peserta mitra MGMP PPKn SMP 100 % peserta dari kedua mitra Kota Surakarta sebanyak 20 mengikuti workshop penyusna orang, terdiri dari guru negeri dan swasta. Output Mampu menyusun modul 1. Merancang desain modul pembelajaran PPKn sampai pembelajaran dengan diterbitkan oleh penerbit 2. Menyusun perangkat modul dan memiliki ISBN. pembelajaran sesuai dengan KI-KD dan Indikator pembelajaran 3. Membuat modul pembelajaran dengan lengkap dan sesuai kaidah penulisan bahan ajar modul. Outcome Peningkatan kemampuan guru Terbitnya modul pembelajaran dalam penyusunan modul ber-ISBN PPKn SMP dari pembelajaran PPKn SMP ber- MGMP PPKn SMP Kota ISBN. Surakarta. Keberlanjutan program setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama dengan mitra berupa kunjungan insidental dan layanan konsultasi berkala terkait program yang telah dilaksanakan. Jadwal pengabdian sebagai berikut: 276
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Jadwal Pengabdian No Kegiatan Bulan 1. Workshop Masalah Penyusunan Bahan Ajar Modul Juli 2019 PPKn 2. Workshop penyusunan e-modul PPKn SMP Agustus 2019 3. Workshop penerbitan e-modul PPKn ber-ISBN September 2019 4. Evaluasi penyusunan e-modul PPKn ber-ISBN Oktober 2019 KESIMPULAN Permasalahan bahwa bahwa guru-guru PPKn SMP di Kota Surakarta masih kurang memahami proses penyusunan bahan ajar modul dari proses awal perancangan dan penyusunan bahan ajar modul sampai dengan diterbitkan dan memiliki nomor ISBN untuk dapat dipasarkan, serta pentingnya kompetensi penyusunan bahan ajar modul pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum KI-KD dan Indikator dalam tujuan pembelajaran, akan diuraikan, dikaji dan diselesaikan menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi, praktik pembuatan produk modul dengan pendampingan setelah ceramah, dan evaluasi produk modul dilanjutkan dengan diskusi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui FGD Masalah Penyusunan Bahan Ajar Modul PPKn, Workshop penyusunan e-modul PPKn SMP, Workshop penerbitan e-modul PPKn ber-ISBN, Evaluasi penyusunan e-modul PPKn ber-ISBN. DAFTAR PUSTAKA 1 Murphy, J. & L. Seashore, Next Generation Methods for The Study of Leadership and School Improvement. (Eds.), 141 Handbook of Research on Educational Administration. 2nd ed., San Francisco: Jossey-Bass, 1992, h. 10. 2 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h. 4. 277
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3 Depdiknas, Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar, Jakarta: Ditjen Dikdasmenum, 2007: 68. 4 Dasim Budimansyah dan Udin S. Winataputra, Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2007, h. 41. 5 Cogan, John J. dan Derricot, R., Citizenship for the 21th Century: An International Perspektif on Education, London: Cogan Page, 1998, h. 92. 6 Winarno, Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Se Solo Raya Pasca Sertifikasi, Laporan Penelitian Hibah PSHP UNS Surakarta, 2017, h. 6. 7 Angelo, T.A., Begining the Dialogue: Thoughts on Promoting Critical Thingking: Classroom Assessment for Critical Thingking, Teaching of Phycology, 1995. 278
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI SEKOLAH INKLUSI DI SMA MUHAMMADIYAH 5 KARANGANYAR Afit Setyarahmawati Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggambarkan mengenai hak-hak yang harus diperoleh siswa berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan, seperti pemenuhan hak mendapatkan beberapa pelayanan yaitu minat dan bakat, bantuan fasilitas belajar, pemenuhan pendidikan agama, penilaian hasil belajar, program pendidikan lanjutan, dan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar cukup mampu menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun, peran sekolah inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus kurang dilakukan secara optimal, karena siswa inklusi di sekolah tersebut kurang mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Kata Kunci : sekolah inklusi, hak pendidikan, siswa berkebutuhan khusus ABSTRACT This study aims to determine the optimization of the role of inclusive schools in fulfilling the right of education for students with special needs at the 5 Karanganyar Muhammadiyah Senior High School. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and literature. The author describes the rights that must be obtained by students with special needs in getting education, such as the fulfillment of the right to get some services, namely interest and talent, assistance with learning facilities, fulfillment of religious education, assessment of learning outcomes, further education programs, and special services according to their needs. The results of this study indicate that at Muhammadiyah 5 High School Karanganyar is quite capable of applying the concept of inclusive schools. However, the role of inclusion schools in fulfilling the right to education for students with special needs is not done optimally, because inclusion students in the school are not getting the services that are appropriate to their needs in getting an education. Keywords: inclusive schools, the right to education, students with special needs 279
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak setiap warga negara diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Peraturan tersebut sesuai dengan Konferensi Dunia tahun 1990 tentang Pendidikan untuk Semua (World Conference on Education for All) dan Komitmen Dakar tahun 2000 mengenai Pendidikan untuk Semua (The Dakar Commitment on Education for All). Berdasarkan hal tersebut, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan pendidikan. Hal tersebut selaras dengan isi dari Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities) dan konvensi hak anak tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang menyatakan bahwa salah satu hak yang harus diperoleh anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak Berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus (ABK) anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada anak pada umumnya [1] Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB) / Sekolah Khusus, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Umum [2] Namun keberadaan SLB tersebut belum dapat dijadikan solusi utama penyelenggaraan pendidikan bagi ABK menurut data Kemendikbud 2016 menyebutkan dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus pun baru 10% yang bersekolah di SLB. Bahkan menurut survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan dari 4,6 juta anak yang tidak bersekolah, satu juta diantaranya adalah ABK. Berdasarkan hasil monev yang diselenggarakan Direktorat PSLB, ditemukan bahwa pada umumnya, lokasi SLB maupun SDLB berada di ibu kota kabupaten/kota, sehingga anak berkebutuhan khusus yang pada umumnya tersebar di daerah kecamatan/desa maupun daerah terpencil dan atau terisolai tidak terlayani pendidikannya. Selain 280
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 itu, ditemukan bahwa sebagian besar orang tua anak berkebutuhan khusus secara ekonomi termasuk kategori lemah, sehingga mereka terpaksa tidak menyekolahkan anaknya. Jika hal ini tidak teratasi, maka dikhawatirkan program wajib belajar pendidikan dasar sulit untuk dapat diwujudkan. Sejumlah ABK yang tinggal di desa-desa dan jauh dari jangkauan sekolah luar biasa, dapat kehilangan hak dasar pendidikan karena akses pendidikan yang terbatas. Salah satu solusi untuk meningkatkan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus di dunia pendidikan, untuk memenuhi hak pendidikan ABK serta untuk memeratakan akses pendidikan bagi ABK yaitu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sekolah inklusi. Menurut Pasal 1 Permendiknas No. 70 tahun 2009, pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback,1980). Sementara itu Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Namun walaupun sudah diselenggarakannya sekolah inklusi, menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani masih saja ditemui ABK yang ditolak di sekolah inklusi karena beberapa alasan seperti adanya tenaga pendidik dan tenaga pendidikam yang belum ramah anak, guru pendamping yang kurang, pembiayaan yang mahal untuk penyediaan guru pendamping,serta adanya anak penyandang disabilitas yang rentan mendapatkan bully sehingga meghambat pemenuhan hak pendidikan bagi ABK (Ramdhani, 21 281
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Mei 2019 [3]. Akan tetapi setidaknya sekolah inklusi sudah menjadi salah satu solusi yang tepat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK. Salah satu daerah penyelenggara sekolah inklusi adalah Kabupaten Karanganyar, menurut Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Siti Maisyaroch pada tahun 2016 Kabupaten Karanganyar sudah memiliki 33 sekolah inklusi yang terdiri dari 28 SD, 4 SMP, dan 1 SMA (Tobari, Info Publik Karanganyar, 21 Mei 2019) [4] Dari data tersebut salah satu sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi adalah SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sejak tahun 2008. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar memiliki cara yang berbeda dari sekolah inklusi lainnya dalam menyelenggarakan dan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. METODE Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Subyek dari penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu guru, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa tutor sebaya. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. HASIL Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka nampak jika semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Dengan demikian anak- anak berkebutuhan khusus yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Mega Melina Priyanti, dkk yang menyatakan bahwa sebagaimana anak normal 282
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lainnya, anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan [5]. Dengan demikian mengenai hak pendidikan bagi ABK dijabarkan lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka, bahkan anak berkebutuhan khusus berhak mendapat kesempatan peningkatan pendidikan sepanjang hayat [6] Model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia terdiri dari pendidikan segregasi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusif [7]. Hal tersebut juga dilakukan di China [8]dan di Rumania [9] namun pemerintah melalui Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 telah menetapkan pendidikan inklusi sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi ABK. Pemerintah telah melakukan suatu upaya untuk pemenuhan hak pendidikan anak, dengan pelaksanaannya sekarang ini diarahkan untuk menuju pendidikan inklusif sebagai wadah ideal yang diharapkan mampu mengakomodasi pendidikan bagi semua terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus untuk memenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lain [10] Hal tersebut didukung oleh penelitian Tarmansyah yang menyatakan bahwa "... saat ini terdapat kebijakan dan program dari Kemendiknas yang berupa pengembangan sekolah inklusi, yakni menggabungkan anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus [11]. Model pendidikan inklusif diyakini sebagai salah satu kebijakan dalam mengimplementasikan konsep Education for All [10]. Salah satu sekolah inklusi adalah SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar dimana sebelum ditetapkannya menjadi sekolah inklusi SMA tersebut telah menerima ABK untuk bersekolah disana. Hal itu dibenarkan oleh seorang guru yang menyatakan bahwa "SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar telah menerima anak berkebutuhan khusus sejak sekolah itu didirikan pada tahun 1988 yang didasari adanya rasa saling membutuhkam antara siswa dengan pihak sekolah dimana siswa berkebutuhan khusus membutuhkan pendidikan untuk mencapai cita-citanya dan di sisi lain sekolah juga membutuhkan siswa untuk dididik, selain itu SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar merupakan sekolah yang berbasis agama islam yang juga 283
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengedepankan rasa sosial dan kemanusiaan, selanjutnya sekolah ditetapkan sebagai sekolah inklusi setelah diturunkannya surat keputusan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 " (Wawancara, 15 April 2019). SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar memiliki beberapa berkebutuhan khusus diantaranya adalah dapat dilihat di dalam tabel berikut ini : Tabel 1.Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar No Jenis Jenis Kelamin Total . Kelainan Laki- Perempuan 1. Tunanetra laki 1 1 2 2. Tunadaksa 2 2 3. Lamban 1 2 3 Belajar Berdasarkan tabel tersebut SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan beberapa jenis kelainan yang dimilikinya diantaranya adalah tunanetra sebanyak 2 siswa, tunadaksa berjumlah 2 siswa, dan lamban belajar terdiri dari 2 siswa. Dengan demikian, total jumlah siswa berkebutuhan khusus di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar sebanyak 7 siswa. Pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mendapatkan beberapa haknya sebagai peserta didik di sekolah inklusi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 pasal 18 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, 284 siswa
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang [12] Peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.Berdasarkan pemaparan seperti diatas dapat dianalisis sebagai berikut: Pada parameter pertama menyebutkan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar mempunyai misi untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik dengan baik. Perlakuan untuk siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan minat dan bakatnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru yang menyatakan bahwa " Disini bakat siswa berkebutuhan khusus juga diperhatikan dengan baik bahkan sampai ada yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan, misalnya tahun 2018 ini salah satu siswa yang berkebutuhan khusus kelas X mendapatkan penghargaan dalam lomba atletik, selain itu salah satu ABK di kelas XII mendapatkan penghargaan terhadap prestasinya di tarik suara, bahkan dahulu pernah ada ABK yang menjuarai lomba olimpiade matematika seprovinsi Jawa Tengah" (Wawancara, 15 April 2019). Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Sheryl Nita Sabrina di SMKN 7 Padang tentang pelaksanaan pengembangan bakat siswa dengan gangguan penglihatan di sekolah penyelnggara pendidikan inklusif SMKN 7 Padang, dimana bakat siswa 285
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sangat diperhatikan dan dikembangkan oleh sekolah [11]Penelitian tersebut juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Nofiani di salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa guru khusus dan sekolah juga senantiasa turut memberikan andil dalam melakukan upaya pembinan munat bakat ABK [13]. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisri Melia Utama,dkk di SMPN 24 Padang yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya guru BK membantu pengembangan bakat akademik dan psikomotorik anak berkebutuhan khusus dengan cara menempatkan dan menyalurkan bakat anak pada mata pelajaran dan kegiatan sekolah yang disukai dan diminati anak [14] Dalam proses pembelajarannya minat ABK diperhatikan hal tersebut dibuktikan dari adanya pemilihan mata pelajaran pilihan bagi ABK yang dipilih sendiri, dimana disesuaikan dengan minat dan kemampuannya dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari guru mapel yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dari adanya percakapan antara guru mata pelajaran sosiologi dengan salah satu ABK mengenai konsultasi pemilihan mata pelajaran pilihan yang menyatakan bahwa "Saya telah memilih pelajaran selain sosiologi apakah bisa untuk pindah mata pelajaran lain?" kemudian guru sosiologi tersebut mempertimbangkannya terlebih dahulu. Selain itu menurut hasil wawancara menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas ABK diperlakukan sesuai dengan jenis kelainannya misalnya dalam pembelajaran di kelas bagi ABK jenis apa pun dilakukan dengan cara tutor sebaya dimana siswa sekelas diberikan arahan untuk menerima dan membantu siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Dalam pembelajaran di kelas ABK tersebut dijadikan sebangku dengan siswa normal yang pintar di kelas itu dengan posisi duduk berada di bangku paling depan agar mempermudah guru dalam memantau dan membimbing proses pembelajaran siswanya. Dalam kaitannnya dengan hal ini kompetensi khusus bidang layanan anak berkebutuhan khusus mencakup pemahaman perilaku, pembelajaran pendidikan khusus, penanganan suatu gejala, dan perawatan terhadap peserta didik Mereka akan lebih dimaklumi oleh pihak guru jika dalam menerima pembelajaran 286
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 atau menyelesaikan soal-soal pelajaran cenderung lambat [15]. Pemenuhan hak ini telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Dalam sistem pembelajaran mengenai kurikulum dan RPP ABK menyesuaikan dengan yang telah ada dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi ABK. Sedangkan untuk sistem penilaiannya guru yang menyesuaikan dengan ABK tersebut, dimana soal dimodifikasi sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini sesuai dengan Humaira yang menyatakan bahwa kemampuan guru dalam menyusun pengajaran dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa adalah pengetahuan dan ketrampilan yang relevan termasuk latar belakang karakteristik yang dimiliki siswa pada saat akan mulai mengikuti suatu program pengajaran [16] Pada parameter yang kedua menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar merupakan sekolah yang berbasis islami dimana salah satu misi sekolahnya adalah membentuk dan mengembangkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang islami dan salah satu visinya adalah mendidik anak berperilaku islami, sopan, dan menghargai orang lain. Dalam proses pembelajaran agama islam ABK juga mendapatkan materi pembelajaran yang sama dengan siswa normal lainnya dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan ABK tersebut. Mereka mendapatkan mata pelajaran agama seperti fiqih, aqidah akhlak, Al-Quran Hadist, dan Sejarah Kebudayaan Islam dengan dibekali Al-Quran Braille, selain itu mereka juga melakukan sholat berjamaah di Mushola Sekolah. Pemenuhan pendidikan agama bagi siswa berkebutuhan khusus telah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini sama dengan penelitian dari S.Yustani yang 287
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menyatakan bahwa ABK di SDLB Dharma Asih sampai SMA Dharma Asih tetap mendapatkan pendidikan agama dengan mengimplementasikan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan beberapa mata pelajaran agama islam yaitu AlQur'an dan Hadits, Aqidah Akhlak, dan Fiqih [17] Parameter yang ketiga menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa tidak semua jenis siswa berkebutuhan khusus diterima di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar jika jenis ABK masih dapat ditangani oleh pihak sekolah maka siswa berkebutuhan khusus tersebut dapat masuk ke SMA 5 Muhammadiyah. Pihak sekolah menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan guru yang berada di sekolah. Tidak ada kriteria yang jelas dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar. Keterlibatan ABK dalam kegiatan sekolah belum dilakukan secara maksimal. Masih ada beberapa guru yang memilih tidak melibatkan ABK dalam kegiatan sekolah dengan alasan untuk memudahkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Siswa ABK juga belum semua mendapat prioritas yang sama dalam kegiatan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengakuan terhadap siswa ABK masih perlu diperkuat sesuai dengan Deklarasi Dunia di Jomtien (1990) dan Dakar (2000) tentang prinsip-prinsip Pendidikan untuk Education for All. Parameter keempat menyatakan bahwa memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku. Pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus [18] .Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar belum memiliki sarana prasarana khusus bagi siswa berkebutuhan khusus secara lengkap hanya ada beberapa huruf braille, Al-Quran braille dan globe braille. Sedangkan untuk desain, tata letak atau 288
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 fasilitas sekolah masih sama seperti sekolah reguler tidak ada fasilitas dan aksesbilitas khusus seperti toilet khusus, pegangan disetiap tembok sekolah, dan jalan khusus yang dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga dengan demikian siswa tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil kajian Rahayu yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini yang menunjukkan bahwa pendidikan perlu memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus namu pada kenyataannya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih belum dilakukan secara optimal. [19] Walaupun demikian siswa normal lainnya membantunya sehingga siswa berkebutuhan khusus tersebut menjadi terbiasa dan paham serta hafal terhadap kondisi lingkungan sekolahnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh guru yang menyatakan bahwa "Siswa berkebutuhan khusus telah mendapatkan orientasi lingkungan sekolah, mereka diperkenalkan dengan keadaan sekolah terutama di tempat-tempat penting sepertti toilet, perpustakaan, kantin, dan mushola sejak awal masuk di SMA ini, kemudian untuk selanjutnya mereka dibantu oleh teman-teman nornmal lainnya, sehingga mereka sudah terbiasa mengenal jalan ke tempat-tempat penting tersebut". Berdasarkan hal tersebut melalui pembiasaan siswa berkebutuhan khusus dapat paham tentang keadaan lingkungan sekolahnya, bahkan salah satu siswa yang menjadi tutor sebaya yaitu F kelas X IPS B mengatakan bahwa "Mereka jika dibantu malah tidak mau, karena telah paham keadaan lingkungan sekolah, dan tidak mau merepotkan orang lain" (Wawancara, 15 April 2019). Sehingga dengan demikian pembelajaran menggunakan fasilitas yang sudah ada dan siswa berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan cara pembiasaan, sehingga siswa menjadi hafal dan paham terhadap lingkungan sekolahnya, misalnya saja M yang merupakan salah satu siswa berkebutuhan khusus (tunanetra) dengan melakukan pembiasaan yang dibantu oleh teman-temannya dia sekarang menjadi paham mengenai rute menuju kamar mandi, kantin, mushola, dan perpustakaan. SMA 5 Muhammadiayah Karanganyar mempunyai 1 laboratorium komputer yang dalam penggunaannya untuk siswa berkebutuhan khusus (tunanetra) sudah diprogram 289
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dengan alat bantu software JOS yang diinstal pada komputer. Berkaitan dengan sarana prasarana khusus untuk siswa berkebutuhan khusus memang masih kurang hal ini dikarenakan dana yang terbatas dan tidak melibatkan bantuan dari wali murid secara penuh, sedangkan mengajukan dana dari pemerintah sulit untuk turun karena terpancang dengan aturan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara guru yang menyatakan bahwa "Pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah bidang pendidikan khusus berupa laptop dan alat musik pada tahun 2008, namun untuk selanjutnya tidak pernah mendapatkan bantuan lagi karena terbatas oleh aturan, oleh karena itu maka pihak sekolah tidak mengusahakannya lagi karena masih banyak urusan yang lebih penting untuk diperhatikan, namun kalau ada bantuan pihak sekolah tetap menerima" Selain kurangnya sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar juga tidak menyediakan guru pendamping khusus. Setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, seyogyanya mampu menghadirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus [20]. Kehadiran seorang Guru Pendamping Khusus atau GPK yang merupakan Lulusan Jurusan Pendidikan Luar Biasa, diharapkan mampu dan siap menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif , tidak hanya di Sekolah Luar Biasa [21]. Melihat hal tersebut dapat dipahami betapa pentingnya keberadaan GPK di sekolah inklusi namu pada kenyataannya SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar tidak memilikinya sehingga semua guru mata pelajaran juga berperan membantu proses pembelajaran siswanya yang berkebutuhan khusus tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua guru mata pelajaran di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar harus bisa berperan selayaknya guru pendamping khusus bagi siswa inklusinya. Bahkan beberapa guru di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar telah mendapatkan pelatihan dari kementrian pendidikan. Untuk mensiasati hal tersebut dalam pembelajaran di kelas bagi siswa berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara tutor sebaya dimana siswa sekelas diberikan arahan untuk menerima dan membantu siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Dalam pembelajaran di kelas siswa berkebutuhan khusus tersebut dijadikan sebangku dengan siswa normal yang 290
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pintar di kelas tersebut dengan posisi duduk berada di bangku paling depan agar mempermudah guru dalam memantau pembelajaran siswanya. Namun selain itu, tutor sebaya juga dapat dilakukan oleh siswa sekelas yang normal lainnya dengan cara bergiliran pada setiap pergantian jam pelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas mereka tidak merasa keberatan dan tidak merasa terganggu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah satu siswa yang menjadi tutor sebaya yang menyatakan bahwa " Saya tidak merasa terganggu dengan diadakannya tutor sebaya tersebut, karena mereka sudah tahu waktu yang tepat untuk meminta bantuan kepada kami, bahkan saya merasa senang karena bisa membantu teman saya sendiri yang mempunyai keterbatasan itu". (Wawancara, 15 April 2019) . Dengan adanya tutor sebaya ini berdampak psikologis siswa berkebutuhan khusus, dimana mereka merasa tidak dikucilkan, tidak dianggap berbeda, merasa diperhatikan oleh teman- temannya sehingga dengan demikian secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat belajar siswa tersebut. Sehinggga dengan demikian proses pendidikan pun tetap berjalan namun kurang optimal hal tersebut dikarenakan terbatasnya aksesbilitas, fasilitas atau sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus sehingga tidak dapat dipungkiri jika terdapat kesulitan yang ditemui guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya di kelas. Parameter ke lima menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Berdasarkan hasil wawancara siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sejauh ini belum pernah ada yang berhenti di tengah jalan. Pada umumnya mereka melaksanakan pembelajaran sampai lulus, bahkan rata-rata dari mereka tidak pernah ada yang tinggal kelas. Dengan demikian tidak jarang ditemui siswa berkebutuhan khusus lulusan dari SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar sampai melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian [22] yang menunjukkan bahwa belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan 291
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. Hal itu berarti di sekolah inklusi juga masih belum menunjukkan layanan pendidikan yang maksimal bagi anak berkebutuhan khusus. Parameter ke enam menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus berhak memperoleh penilaian hasil belajar. Berdasarkan hasil wawancara siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar melaksanakan proses penilaian sama seperti siswa normal lainnya. Selain melakukan penilaian secara tertulis, siswa ABK juga mendapatkan penilaian hasil belajar berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap seluruh kegiatannya di lingkungan sekolah. Dalam pembuatan soal dibuat sama dengan soal untuk siswa normal lainnya namun tentu terdapat modifikasi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dalam proses ujian siswa berkebutuhan khusus diposisikan duduk di bangku paling depan dan didampingi guru selain guru mata pelajaran yang sedang diujikan. Sedangkan dalam ujian nasional menggunakan komputer yang didampingi oleh guru BK. Sedangkan bentuk raport yang digunakan masih sama sesuai dengan kurikulum yang dianut hanya saja ditambahi penjelasan. Parameter yang ke tujuh menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pihak sekolah dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang terselenggara di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar tidak memberikan "keistimewaan" kepada siswa ABK untuk menyelsaikan program studinya dengan waktu yang lebih cepat. Semua siswa dinyatakan lulus jika memang telah memenuhi standar/kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Parameter yang terakhir menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan. Berdasarkan hasil wawancara SMA 5 Muhammadiyah Karangannyar tidak memiliki guru pendamping khusus, sehingga dalam mendampingi proses 292
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembelajaran siswa dilakukan oleh semua guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran di SMA 5 Muhammadiyah Karangannyar. SMA 5 Muhammadiyah Karangannyar hanya hanya menyediakan beberapa huruf braille, Al-Quran braille dan globe braille. Selain itu desain sekolah pun tidak disesuiakan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, bahkan sekolah tersebut tidak memiliki aksesbilitas bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menuju ke tempat-tempat penting seperti toilet, kantin, perpustakaan, mushola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA 5 Muhammadiyah Karangannyar telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi namun kurang baik, hal tersebut dikarenakan belum semua hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus terpenuhi secara optimal, namun secara keseluruhansudah sesuai dengan jaminan konstitusi dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dikarenakan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karangannyar sebagai sekolah inklusi belum terpenuhi secara optimal, maka tujuan pendidikan inklusi pun sedemikan rupa, walaupun demikian proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. SIMPULAN Penelitian ini menunjukkan bahwa di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar cukup mampu menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun, peran sekolah inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus kurang dilakukan secara optimal, karena siswa inklusi di sekolah tersebut kurang mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan DAFTAR PUSTAKA [1]Smart, A.2010. Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran &Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus).Yogyakarta:Kata Hati 293
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [2]Choiri&Yusuf, 2009.Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif, Surakarta: Yuma Pustaka [3]Ramdhani, 21 Mei 2019 [4] Tobari, Info Publik Karanganyar, 21 Mei 2019 [5]Tarmansyah.2009.Pelaksanaan Pendidikan inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif).Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol 9 No1. 1-2 [6]Miles,Susie, & Singal, Nidhi.2010.The Education For All and Inclusive Education: Conflict, Contradiction or Opportynity?International Journal of Inclusive Education.Vol 14 [7]Mega.2016.Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pembelajaran Kewirausahaan di SLB Negeri Yogyakarta.Prosiding Seminar Inovasi Pendidikan . Vol 1 No 1 [8]Pratiwi, Jamilah Candra.2015. Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya.Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.Vol 1 No2 [9] Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2006. Pedoman Pendidikan Inklusi , Jakarta: Media Pustaka [10]Deng,M & Zhu,X. 2016. Special education reform towards inclusive education : blurring or expanding boundaries of special and regular education in China, Journal of Research in Special Educational Needs, 16 (S1) [11]Ghergut, A. 2011. Education Of Childern with Special Needs in Romania: attitudes and expriences, Procedia-Social and Behavioral Science, 12 [12]Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2007. Pedoman Pendidikan Inklusi , Jakarta: Media Pustaka 294
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [13]Triyanto, Desty.2016.Pemenuhan Hak Asasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi.Jurnal PPKn.Vol5 No2 [14]Sabrina,Sherly Nita.2015.Pelaksanaan Pengembangan Bakat Siswa Dengan Gangguan Penglihatan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMK N 7 Padang. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol1 No.3 [15]Nofiani, Esti.2016.Pembinaan Minat dan Bakat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi Deskriptif di Sekolah Dasar Inklusi).Prosiding Seminar Nasional Reforming Pedagogy 2016. Vol 1 No 1 [16]Utama, Fitria Kasih, Ahmad Zani. 2014.Layanan Penempatan dan Penyaluran dalam Pengembangan Bakat Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 24 Padang. Jurnal Bimbingan Konseling. Vol 1No 3 [17]Sudrajat,A.T.2014Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekolah Inklusi.Jurnal Ilmu Pendidikan Vol.41 No.2 [18]Humaira, Desni. 2012.Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Anak Tunagrahita Ringan Kelas III SD DI SLB Sabiluna Pariaman.Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol 1.No. 3 [19]S,Yustiani.2009.Pendidikan Agama Pada Sekolah Luar Biasa (Studi Kasus SDLB Dharma Asih Kota Pontianak, Kalimantan Barat).Jurnal Analisa.Vol.12, No 2 [20]Kartikasari, O.D.2014.Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD Tumbuh 1 Yogyakarta. Jurnal Universitas Yogyakarta [21]Rahayu, S.M. 2013. Memenuhi Hak AnakBerkebutuhan Khusus Anak Usia Dini melalui Pendidikan Inklusif. Jurnal Pendidikan Anak. [22]Rahmaniar,Fannisa Aulia.2016.Tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus dei 295
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sekolah Inklusif SD Negeri Giwangan Yogyakarta.Jurnal Widia Ortodidaktika Vol 5 No 12 [23]Dedy Kustawan & Yani Meimulyani.2013. Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasiannya.Jakarta Timur : Luxima Metro Media [24]Fuadi, K. 2016. Analisis Kebijakan PenyelenggaraanPendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta.Hikmah Journal of Islamic Studies 296
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MULTIKULTURAL TERHADAP SIKAP TOLERANSI SISWA SMA NEGERI DI KOTA SURAKARTA Agatha Kristi Prodi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta agathakristi@student.uns.ac.id ABSTRAK SMA Negeri merupakan suatu jenjang pendidikan formal menengah atas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan umumnya terdapat peserta didik atau siswa dari berbagai latar belakang yang beragam. Dapat dilihat dari keberagaman latar belakang siswa baik secara ekonomi, agama, suku, ras. Untuk sekolah SMA Negeri di kota Surakarta khususnya dimana kota yang sering mendapat julukan Kota Budaya ini terllihat jelas meniliki keberagaman agama, etnis, dan ras. Skor indeks Kota Surakarta menurut peneliti Setara Institute berdasar dari data BPS menempatkan Surakarta masuk ke dalam 10 besar kota memiliki indeks toleransi tertinggi. Dan menurut data BPS pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda di Surakarta adalah Sekolah Menengah Atas/sederajat dengan presentase 46,25%. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana implementasi pendidikan multikultural di SMA Negeri Surakarta? Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui implementasi pendidikan multikultural SMA Negeri di Surakarta. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus berdasar teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pendidikan multikultural terimplementasikan didalam pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan berbasis multikultural dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga tertuang didalam kurikulum 2004 (KTSP) maupun kurikulum yang dipakai sekarang yaitu kurikulum 2013. Kata kunci : pendidikan multikultural, sikap toleransi, siswa SMA ABSTRACT Public high school is a level of senior secondary education organized by the government and generally there are students or students from various diverse backgrounds. Can be seen from the diversity of students' backgrounds both economically, religiously, ethnically, racially. For public high school schools in the city of Surakarta, especially where cities that often get the nickname of the City of Culture clearly seen having a diversity of religions, ethnicities, and races. The Surakarta City index score according to Equivalent Research Institute based on BPS data puts Surakarta in the top 10 cities with the highest tolerance index. And according to BPS data, the highest education achieved by youth in Surakarta is High School / equivalent with a percentage of 46.25%. The problems that will be raised in this study include: How is the implementation of multicultural education in Surakarta State High School? The purpose of this study is to find out the implementation of multicultural education in State High Schools in Surakarta. The research method is a qualitative research method with a case study based on data collection techniques through literature studies and observations. The results of this study are that multicultural education is implemented in learning on religious subjects, Civics, and Languages. Multicultural- based education in Citizenship Education subjects is also contained in the 2004 curriculum (KTSP) and the curriculum currently in use, namely the 2013 curriculum. Keyword: multicultural education, tolerance, high school students 297
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pendahuluan Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, adat, ras, bahasa, agama dan budaya. Terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia dikarenakan factor geografis yang memiliki pengaruh besar. [12] Diversitas menyebabkan terjadinya isolasi budaya, meskipun budaya dari setiap pulau-pulau berbeda namun tetap memiliki akar yang sama. Penyebabnya dari perbedaan tersebut ditemukan pada etnik. [19] Banyak nama etnik yang disamakan dengan nama daerah asalnya, bahkan menunjukkan nama dari kebudayaannya. [16] Pada penelitian Yu-le Jin, dkk (2014) berjudul Chinese Multi- Cultural Education: Possibilities and Paths, menjelaskan bahwa dalam membangun pendidikan multi budaya di Cina dengan menunjukkan kemungkinan membangun pendidikan multi budaya Cina. "Persatuan tanpa keseragaman" dengan kedatangan era multi budaya dan ideal pendidikan. [21] Multikukturalisme merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai, dan menjadi potensi yang harus dikembangkan dan dibimbing. Sebaliknya jika keberagaman tidak dimanfaatkan dan dibimbing dengan benar akan berkembang menjadi suatu yang menakutkan. Maka dari karena itu pendidikan yang berbasis multikultural adalah suatu keharusan untuk membimbing keberagaman tersebut. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun berdasarkan tujuan dan juga kepentingan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia sangat plural, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam membina keberagaman masyarakat di Indonesia tersebut dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalamnya, dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah Mengetahui implementasi pendidikan multikultural SMA Negeri di Surakarta dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia khususnya di kota Surakarta. [5] Kota Surakarta juga salahsatu kota yang memiliki keberagaman terutama yang terlihat jelas adalah keberagaman agama dan ras. Berdasarkan data dari didukcapil kota Surakarta rata-rata penduduk memiliki kepercayaan yang 298
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dipercayai dari tujuh agama besar yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan kepercayaan lainnya. Dengan Penduduk mayoritas adalah muslim.Tabel 1.1 [8] dan Tabel 1.2 jumlah Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Surakarta pada setiap Kecamatan. [9] No. Agama Pria Wanita Jumlah n % n % n % 1. Islam 219.9 79,05 222.0 77,74 441,9 78,39 08 % 58 % 96 % 2. Kristen 38.02 13,67 41.34 14,47 79.36 14,08 5 % 2 % 7 % 3. Khatolik 19.34 6,95 21.26 7,44 40.60 7,20 0 % 4 % 4 % 4. Hindu 181 0,07 190 0,07 371 0,07 % % % 5. Budha 658 0,24 708 0,25 1.366 0,24 % % % 6. Konghuchu 62 0,02 57 0,02 119 0,02 % % % 7. Kepercayaa 13 0,00 8 0,00 21 0,00 n % % % Jumlah 278.1 100,0 285.6 100,0 563.8 100,0 87 0% 27 0% 14 0% Tabel 1.1 Sumber: Disdukcapil Surakarta Banyaknya SMA di Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 Kecamatan1 Banyaknya Sekolah SMA Sekolah 2013 2014 2015 2016 2017 Laweyan 10 10 9 9 15 Serengan 1 1 1 1 10 299
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pasar 4 4 4 4 10 Kliwon Jebres 7 7 7 7 17 Banjarsari 12 12 13 13 23 Tabel 1.2 Sumber: BPS kota Surakarta Pendidikan adalah salah satu cara menanamkan nilai toleransi dari keberagaman yang ada. Demikian halnya dengan pembangunan pendidikan, harus merancang suatu model pendidikan yang dapat menghasilkan luaran karakter berbasis nilai moral dan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu contoh SMA Negeri di kota Solo memiliki latar belakang guru dan siswa yang umumnya beragam, dari segi social ekonomi, suku ataupun agama. Keberagaman tersebut idak hanya terdapat di lingkungan sekolah, akan tetapi juga pada lingkup tiap-tiap kelas. Kurikulum di SMA Negeri kota Solo berpedoman pada kurikulum nasional. Dengan menyelenggarakan muatan kurikulum local berdasar dapa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 895/01/2005. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Jawa Tengah dalam upaya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan penguatan Bahasa Jawa. Selain melalui pendidikan muatan local yang dituangkan dalam pelajaran bahasa jawa, mata pelajaran yang berberan dalam penanaman nilai toleransi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang bisa digambarkan dengan warga negara yang berjiwa patriotik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, setia kepada bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasilais. [17] Metode Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif Metode penelitian naturalistik atau kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena pengumpulan data bersifat emic, yaitu berdasar pada pandangan dari sumber data, bukan dari pandangan peneliti. 300
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [18] Penelitian kualitatif tersebut diperoleh dengan studi kasus berdasar teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan hasil dari observasi lapangan mayoritas SMA Negeri di kota Surakarta telah menerapkan kurikulum 2013 yang sebelumnya menerapkan kurikulum 2004 atau KTSP. Berdasarkan paparan Wamendikbud alasan untuk pengembangan kurikulum antara lain karena adanya persepsi masyarakat, perkembangan penegetahuan dan pedagogi, serta fenomena negative yang mengemuka. Persepsi pertama adalah persepsi dari masyarakat antara lain : 1) Terlalu menitiberatkan kepada aspek kognitif (penegetahuan), 2) Beban siswa yang terlalu berat, 3) Kurang bermuatan karakter. Perkembangan pengetahuan dan juga pedagogi meliputi : 1) Neurologi, 2) Psikologi, 3) Observation based (discovery) learning and collaborative learning. Berdasar fenomena negative yang mengemuka antara lain :1) Perkelahian pelajar, 2) Narkoba, 3) Korupsi, 4) Plagiarisme, 5) Kecurangan dalam ujian 6) Gejala masyarakat (social unrest). Dalam muatan pendidikan multicultural antara muatan kurikulum 2004 (KTSP) yang dahulu digunakan dengan kurikulum 2013 memiliki intisari yang hamper sama namun untuk kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter dan tidak hanya berpusat pada kognitif saja. Melalui pendidikan Karakter berbasis nilai-nilai diharapkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam pembangunan karater bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis yang inklusif, intelektualis yang moralis. Dengan bersumber pada nilai luhur bangsa dan tiga kompetensi di atas, pendidikan karakter sebagai wahana program sistemik pembelajaran moral dan kebangsaan, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa yang mampu: (1) mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan golongan sosial-ekonomi lainnya; (2) mematuhi aturan-aturan, norma dan peraturan hukum yang 301
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berlaku; (3)kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah sosial- budaya bangsa[ (4) demokratis dengan menghargai keperbedaan dan mau menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan bangsa; (5) mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (6) memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI; (7) memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai jatidiri kebangsaannya. [6] Tabel 1.3 Muatan Pendidikan Multikultural dalam mata pelajaran Kewarganegaraan 2004 (H.A Dardiri hasyim, Yudi Hartono. Pendidikan Multikultural disekolah) [7] No Muatan Materi Indikator Kelas Pendidikan Multikultural 1. Budaya Demokrasi Menjelaskan bahwa XI warganegara yang demokrasi bergantung pada budaya demokrasi yang sehta. Mengidentifikasi perilaku, praktik, dan norma yang mendukung budaya demokrasi. Mendiskusikan bagaimana peranan pendidikan untuk menghasilkan warganegara yang bebas, mau bertanya, kritis- analitis, dan memahami 302
2. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ajaran dan praktik budaya demokrasi Menjelaskan bagaimana kasus terjadinya konflik akibat berbagai keinginan manusia yang kadang- kadang saling bertentangan. Menganalisis perlunya perlakuan social yang tepat untuk mengurangi berbagai konflik melalui mufakat, koalisi, dan consensus. Menganalisis pentingnya warganegara dan masyarakat yang cerdas dalam upaya mewujudkan budaya demokrasi. Pluralisme Mengidentifikasikan XI bentuk-bentuk keanekaragaman dalam kehidupan manusia. Menjelaskan dampak campur tangan Negara yang membatasi keanekaragaman gagasan atau pemikiran warganegara. 303
3. 4. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Mendiskusikan keanekaragaman sebagai modal bagi peningkatan kemajuan masyarakat. Menjelaskan prinsip demokrasi yang mengutamakan perlindungan pluralism. Menganalisis peranan pemerintah dalam Negara yang pluralistis. Hak Asasi Manusia Menjelaskan hakikat XII semua manusia diciptakan sama dan diberikan hak- hak tertentu yang tidak bias dicabut. Menjelaskan peranan pemerintah dalam melindungi hak dan kebebasan warga Negara. Mendiskusikan kasus- kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Menganalisis bagaimana dampak kebebasan berbicara dan berpendapat yang tidak tersalurkan secara benar dan kondusif. Pelaksanaan Hak Asasi Mendiskusikan cara-cara XII Manusia bagaimana melaksanakan 304
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HAM dan memantau pelaksanaannya.
]menjelaskan peranan media massa dalam rangka pelaksanaannya. Mengidentifikasi perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM. Mendiskusikan kasus- kasus pelanggaran HAM di Negara-negara lain. Menganalisis dan mempertahankan posisi tentang adanya anggapan bahwa HAM mengandung nuansa perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa lain. Menjelaskan teori John Locke yang mendasari pengembangan teori dan praktik HAM. Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata pelajaran PPKn 2013 Berdasar paparan Wamendikbud [11] Tingkat Kompetensi Ruang Lingkup Materi Kelas X-XI Menganalisis dan Dinamika kasus- menyajikan kasus-kasus kasus pelanggaran 305
XII Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pelanggaran HAM yang HAM beserta tidak sesuai dengan nilai- penanganannya nilai Pancasila. secara adil Menyajikan bentuk dan Nilai dan moral kedaulatan Negara yang terkandung berdasarkan UUD 1945. dalam pasal-pasal Menunjukkan sikap UUD 1945. positif kepada NKRI Semangat dilihat dari aspek mengatasi ancaman geopolitik. untuk membangun Berinteraksi dengan integritas nasional teman dan orang lain dalam bingkai berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal saling menghormati, dan Ika. menghargai dalam Dinamika keberagaman suku, kehidupan agama, ras, budaya dan berbangsa dan gender bernegara sesuai Mengamalkan dengan konsep NKRI dan dasar: kesadaran nilai, geopolitik moral, norma, prinsip, Indonesia. spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban. Menunjukkan sikap Nilai ideal, positif terhadap nilai instrumental, dan fundamental, praksis sila-sila instruumentaldan praksis Pancasila sila-sila Pancasila. Dinamika pelaksanaan pasal- 306
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menganalisis pasal yang pengelolaan kekuasaan mengatur tentang Negara sesuai dengan keuangan Negara UUD 1945. dan kekuasaan Menganalisis strategi kehakiman yang diterapkan Dinamika Indonesia dalam pengelolaan dan menyelesaikan ancaman penyalahgunaan dalam Bhineka Tunggal wewenang oleh Ika. pejabat Negara Menganalisis serta penyelenggaraan Negara penanganannya. dalam konsep NKRI dan Strategi yang konsep Negara federal. diterapkan dalam Mengamalkan nilai, memperkokoh moral, norma, prisip, persatuan dengan spirit dan tanggungjawab bingkai Bhineka (makna kehidupan Tunggal Ika. berbangsa dan bernegara Dinamika Indonesia yang penyelenggaraan berkeadaban Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal. Problematika dan Permasalahan Pendidikan Multikultural Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pendidikan juga memberikan dampak negatif dan juga memunculkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak nyatanya adalah gagalnya penanaman pendidikan multikultural dan juga identitas nasional yang mulai luntur dalam diri generasi muda khususnya pada 307
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 anak usia sekolah didalam melalui era globalisasi sekarang ini. Hal tersebut terbukti nyata dengan adanya tawuran antar sekolah, diskriminasi kaum minoritas/bullying di lingkungan pendidikan, fanatisme, radikalisme yang saat ini menjadi permasalahan dilingkungan pendidikan, lunturnya rasa toleransi, pandangan stereotype terhadap budaya atau suku yang berbeda, seks bebas atau pornografi dan juga tindakan kriminal yang banyak dilakukan oleh generasi muda terutama pada usia sekolah. Faktor-faktor dasar yang menyebabkan munculnya berbagai tindakan kekerasan dapat dirumuskan sebagai berikut (Armando Ariyanto, 1998): 1. Kesenjangan dan atau kecemburuan sosial yang tidak dapat dipecahkan dengan penggusuran atau menghilangkan orang lain 2. Memperjuangkan demokrasi serta keadilan, walaupun antara demokrasi dan kekerasan merupakan sebuah kontradiksi. Karena demokrasi adalah perwujudan kebebasan didalam mencapai keadilan, sedangkan kekerasan justru menyebarkan ketakutan serta konflik yang tidak menentu yang lebih berakar pada sempitnya pandangan individu. 3. Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa. 4. Kekerasan merupakan tindakan spontan secara emosional individu ataupun kelompok. 5. Konflik antar agama, organisasi, kelompok suku bangsa, dan fanatisme yang berlebihan (Drs.Achmad Hufad). Sementara itu menurut Kepala Badan Bahasa kemendikbud pada tahun 2018, bahwa ada 19 bahasa daerah yang sudah terancam punah, 4 bahasa kritis, serta 2 bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan, dan 19 berstatus aman (Kemendikbud). Adapun faktor lain yang menyebabkan pudarnya identitas nasional bangsa Indonesia antara lain: 1. Permasalahan dengan negar-negara lain. 2. Percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Kecenderungan untuk lebih bangga menggunakan apapun yang berasal dari luar. 308
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Lunturnya semangat generasi muda untuk mewarisi budaya asli Indonesia. 5. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya identitas nasional. 6. Terbukanya akses untuk mengetahui berbagai kebudayaan yang ada diluar Indonesia. Pendidikan Multikultural Sebagai Identitas Nasional Dalam perspektif kebudayaan, maka multikultural merupakan suatu bentuk pandangan yang mengedepankan asas kebersamaan, pandangan ini umumnya dipengaruhi dari realitas sejarah dan kondisi dari berbagai perbedaan yang dapat dijadikan alat ataupun wahana dalam meningkatkan derajat manusia serta kemanusiaanya. [14] Kata pendidikan dan multikultural memberikan artian bahwa pada dasarnya pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi siswa melalui penerapan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaat keanekaragaman di lingkungan masyarakat, terkhusus yang ada pada siswa seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, status sosial, gender, suku dan ras kemampuan dan umur. Dalam penerapan pendidikan multikultural, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari di dalam kelas, akan tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis yang menjadi nilai utama dalam bersosial di lingkungan dimanapun ia berada. [2] Pada pendidikan multikultural juga menekankan pada filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghargai dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial yang dapat dijadikan nilai utama sehingga mampu menjawab berbagai konflik horizontal dan vertikal dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Lawrence Blum membagi tiga elemen dalam pendidikan multikultural, 1) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari serta menilai warisan budaya seseorang. 2) menghormati dan juga berkeinginan untuk memahami serta keinginan belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. 3) menilai 309
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dan merasa senang dengan a da nya perbedaan pa da kebudayaan itu sendiri; yaitu dengan memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara [1] . Disisi lain dijelaskan oleh Callary Sada bahwa pendidikan multikultural itu mempunyai empat makna pengajaran, antara lain: 1. Pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural 2. Pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial 3. Pengajaran untuk memajukan nilai pluralisme tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat 4. Pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan nilai pluralisme dan nilai persamaan [3] . Sedangkan identitas nasional sendiri yaitu bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan manisfestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh s e r t a berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas, serta dengan ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain d i dalam kehidupannya. [10] Jadi dalam hal ini bangsa Indonesia dengan berbagai macam nilai luhur budayanya [4] . Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat pada suatu Negara, tercermin di dalam identitas nasional bukanlah suatu barang yang sudah jadi dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka dan cenderung terus menerus berkembang termasuk di era globalisasi. Karena keinginan untuk maju yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut bahwa konsep dari identitas nasional merupakan sebuah konsep yang multidimensional dimana dikembangkan serta dianalisis kedalam berbagai disiplin ilmu serta relevan dengan berbagai bidang penelitian. Identitas Nasional merupakan bentuk dari identitas sosial. Identitas Nasional dianggap menjadi konsep utama dari identifikasi individu pada tiap kelompok sosial dalam dunia modern, kedekatan anggota kelompok terhadap negara mereka digambarkan dengan rasa s a l i n g memiliki, loyalitas, kebanggaan, serta perlindungan terhadap kelompok dan juga tanah airnya. 310
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penguatan Pendidikan Multikultural Dengan nilai Toleransi Salah satu upaya awal dalam penanganan masalah dan tantangan pendidikan di Indonesia yaitu bagaimana proses penanaman nilai etika dalam diri anak usia sekolah, ada beberapa aspek yang dipadang penting dan dipertimbangkan berkenaan dengan pemilihan etika pada konteks pluralisme. 1) karena masalah hubungan sosial antar sesama manusia merupakan wilayah kajian etika, yakni bagaimana sikap manusia memperlakukan manusia lain yang berbeda latar belakang. 2) dari segu etika sendiri menekankan bahwa etika sangat penting karena merupakan solusi untuk dalam mengatasi berbagai pertimbangan, keputusan, dan kepastian moral secara rasional dan objektif tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam bersosial dalam lingkungan baik di lingkungan keluarga, pendidikan, serta masyarakat. [13] Penguatan pendidikan multicultural salah satu kunci utamanya adalah sikap toleransi. Kewajiban menjalankan toleransi agama bertitik tolak dari keyakinan yang melekat dalam hati nurani manusia oleh karena itu keyakinan agama bukanlah suatu yang dipaksakan. Bahwa dari pembelajaran PKn yang menyenangkan bagi siswa ini berarti bahwa guru bidang studi PKN dapat mengajar mata pelajaran yang dibawakannya sesuai dengan tujuan dari kurikulum, baik dalam penyampaian materi, akan terjalin suatu interaksi yang harmonis antara guru dengan siswa. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan menetapkan suatu penghayatan serta pengamalan Pancasila. Dalam hal ini pembinaan sikap toleransi antar siswa sangat berpengaruh dan terbukti sebagaimana kita ketahui bahwa toleransi adalah syarat mutlak dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Serta dengan demikian bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk/plural karena memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, prinsip dari organisasi komunitas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, fungsi komunitas sosial berfungsi sebagai pelindung dan pemelihara norma, nilai, dan etika dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dengan demikian, kegiatan organisasi kemasyarakatan adalah dalam 311
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bentuk kegiatan yang dapat melindungi dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. [20] Dengan demikian pula dalam memeluk agama serta menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu tidak harus dipertahankan karena agama dan kepercayaan, karena hal tersebut bukanlah suatu yang dipaksakan sehingga didalam diri harus memiliki nilai toleransi. Toleransi beragama yang harus diliki adalah tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama. Kemurnian ajaran agama kita harus tetap dijaga dan dipertahankan. Pelajaran PKn sangat berhubungan dengan pelajaran agama, karena dalam pelajaran tersebut sama-sama mepelajari sikap dan perilaku manusia. Kebebasan beragama terjamin pelaksanaanya Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yaitu: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik seagama. [15] Guru tidak boleh melarang siswa untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama. Majemuk/beragam merupakan ciri yang melekat pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemajemukan dalam hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahasa dan budayaan daerah serta suku dan ras dengan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian dalam memeluk agama menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu melengkapi, persamaan itu menyatukan sehingga dengan memiliki perbedaan ataupun persamaan tetap merupakan satu yaitu Indonesia. Simpulan : Pada umumnya penanaman nilai toleransi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik dari kurikulum 2004 (KTSP) maupun kurikulum 2013 memiliki intisari muatan pendidikan multicultural yang terkadung didalam mata pelajaran tersebut yaitu antara lain materi demokrasi, pluralisme/keberagaman, dan juga Hak Asasi Manusia. Pada muatan pendidikan multikultural table kurikulum 2004 rumusan indicator masih terbatas pada aspek kognitif dan belum 312
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menyentuh pada aspek afektif maupun psikomotorik. Karena belum ada rumusan yang implementatif. Penanaman nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat didalam muatan materi baik kurikulum 2004 ataupun 2013 ,pada SMA Negeri di kota Surakarta sediri telah menerapkan kurikulum 2013 dan penanaman nilai-nilai toleransi ditanamkan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Problematika multicultural memang seringkali masih terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi masih dapat diatasi dengan penanaman nilai yaitu antara Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan dalam perspektif bernegara di Negara yang plural. Serta pendidikan Agama sebagai landasan dalam perspektif kepercayaan. Dan Bahasa Indonesia yang menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia dalam berkomunikasi, serta bahasa daerah yang merupakan keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dari hal tersebut semua harus dibungkus dengan nilai toleransi yaitu saling menghargai dan menghormati tentang apa yang dianut, dipercaya dan dimiliki sekarang ini. Terutama siswa SMA di Surakarta yang dilingkunganya majemuk serta beragam, sehingga mengharuskan bagaimana dapat terjalin sinergitas dalam proses belajar mengajar di sekolah yaitu dengan menerapkan nilai toleransi. Daftar Pustaka : [1] A. Lawrence Blum. 2001. Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins- Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 19. [2] Ainul Yaqin, M, 2005. Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media. Hlm 5. [3] Clarry Sada. 2004. Multivultural Education in Kalimantan Barat, an Overview. Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia Edisi pertama. Hlm 85. 313
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [4] Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. 2012. Hibah Pembelajaran Non Konvensional: Identitas Nasional (Bahan Ajar). Universitas Ahmad Dahlan. Hlm. 4. [5] Dwintari Julita Widya. Journal Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta. [6] Harahap Zulhamdi Hasian. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Moral dan Nilai Kebangsaan. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Tahun 2017. [7] Hasyim H.A. Dardiri, Hartono Yudi. 2008. Pendidikan Multikultural di Sekolah. Surakarta: Sebelas Maret University Press. [8] semester-i [9] [10] Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Paradigma. [11] Muatan Pendidikan Multikultural dalam Mata pelajaran PPKn 2013:Wamendikbud. [12] Nasikun, 1984, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Rajawali. [13] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. 2008. Pendidikan Mulltikultural: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 114. [14] Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002. Hlm. 1 [15] Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional. [16] Sartono Kartodirdjo. 1999. Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa : Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural. Jakarta:Pabelan Jayakarta.. [17] Somantri N.2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya. 314
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [18] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. [19] Wertheim, W.F.1991.Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Kajian Perubahan Sosial. Terjemahan Misbah Zulfa Elizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana. [20] Winarno, dkk. The Implementation of Pancasila through the Empowerment of Community Organization Model in Surakarta. Prosiding Internasional seminar, UPI. Selasa, 15 Nopember 2016. [21] Yun, Yeogmi and Ki-cheol Park. 2011.An Analysis of Characterictics of Korea's Multiculturalism: Politics and Prospects. The Journal of East Asian Affairs, 25 (2), 131-161 315
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Realisasi RPP di SMA Batik 1 Surakarta sebagai Upaya Pemahaman tentang Dasar Negara di era Revolusi Industri 4.0 Airlangga Rachmat Bagaskara Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta ABSTRAK Perencanaan pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran yang di tulis secara sistematis dan merupakan hasil dari analisa yang disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi dari peserta didik yang bertujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Perencanaan Pembelajaran ini digunakan guru sebagai sebuah patokan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, berisi tentang hal apa yang akan dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Serta digunakan agar komponen - komponen pembelajaran terkoordinir dengan baik. Media pembelajaran digunakan sebagai penunjang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, model pembelajaran juga berisikan seperangkat konsep yang sistematis yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu seiring dengan munculnya Revolusi Industri 4.0 maka penggunaan media pembelajaran juga semakin inovatif agar semakin memunculkan keminatan peserta didik untuk mengikuti pelajaran PKn dengan baik. Kata Kunci : sistematis, analisa,Revolusi Industri 4.0 ABSTRACT Learning planning is a learning plan that is written systematically and is the result of an analysis that is tailored to the development and conditions of students who aim so that learning activities run efficiently and effectively in achieving the learning objectives themselves. Learning planning is used by the teacher as a benchmark of the teacher in carrying out his duties as an educator, containing what the teacher will do in teaching and learning activities in the classroom. And it is used so that the components of learning are well coordinated. Learning media is used as a support for teaching and learning activities in the classroom, the learning model also contains a set of systematic concepts that can support teaching and learning activities so that they can achieve certain goals or objectives that have been planned in advance. In addition, along with the emergence of the Industrial Revolution 4.0, the use of learning media is also increasingly innovative so that it increasingly raises the interest of students to take good Civics lessons. Keywords: systematic, analysis, industrial revolution 4.0 316
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Revolusi Industri 4.0 diketahui secara umum sebagai suatu perubahan cara yang menitik beraatkan pada pengelolaan data serta industri melalui kemajuan IPTEK, sehingga kehidupan manusia dan pola interaksinya mulai berpindah ke dalam dunia digital. Kesuksesan negara dalam melampaui dan menghadapi Revolusi Indusri 4.0 dengan baik yakni erat kaitannya dengan inovasi Sumber Daya Manusianya sehingga menjadi tantang tersendiri untuk meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berdaya guna.Peningkatan kualitas pendidikan ini lah juga merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Prof CHomaidi: 2018). Selain itu peran serta guru sebagai pendidik juga tidak kalah penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan sehingga dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan dapat bersaing di era Disrupsi saat ini. Mata Pelajaran PPKn ini merupakan Mata pelajaran yang dinamis yang mengikuti seiring berkembangnya peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Mata Pelajaran ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan edukasi tentang sikap dan norma - norma didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga Guru PPKn diwajibkan untuk selalu update dengan perubahan dinamika peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, serta harus pula memperhatikan perubahan - perubahan karakter peserta didik di setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku pemegang kebijakan selalu mencoba untuk memperbaiki sistem yang berjalan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan merubah kurikulum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir Indonesia telah menerapkan 3 kurikulum yang berbeda - beda yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK ( pada tahun 2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP ( Pada Tahun 2006), dan Kurikulum 317
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2013/K-13 ( Pada tahun 2013). Salah satu tafsiran dari kurikulum adalah Kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik itu sendiri. Ada beberapa permasalahan yang akan di bahas yang meliputi beberapa aspek. Permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan paper ini ialah : 1.Realisasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kegiatan belajar Mengajar. 2. Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, METODE Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Data berupa pernyataan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaanyang diajukan secara langsung mupun tidak langsung kepada nara sumber (informant) yang pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran PPKn. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, namun berlandaskan pada tujuan penelitian dan data yang ingin diperoleh. Selain itu data juga diperoleh dari observasi terhadap perangkat pembelajaran yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang digunakan oleh guru ketika mengajar. HASIL Perencanaan pembelajaran Perencanaan pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran yang di tulis secara sistematis dan merupakan hasil dari analisa yang disesuaikan dengan 318
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perkembangan serta kondisi dari peserta didik yang bertujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Perencanaan Pembelajaran ini digunakan guru sebagai sebuah patokan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, berisi tentang hal apa yang akan dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Serta digunakan agar komponen - komponen pembelajaran terkoordinir dengan baik. Perencanaan pembelajaran adalah bagian yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Guru yang baik selalu berusaha sebisa mungkin agar pembelajarannya berjalan dengan baik dan berhasil. Salah satu faktor dalam mencapai tujuan pembelajaran guru sebagai seorang pendidik dengan membuat Rancangan Perencanaan Pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas dan melakukan proses belajar mengajar. Fungsi dari RPP yakni :
Guru memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dari pembelajaran tersebut..
Memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam pelakasanaan Kegiatan Belajar Mengajar
Membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Analisa terhadap RPP dari SMA Batik 1 Surakarta Kegiatan belajar mengajar di sekolah bersifat formal, disengaja, di- rencanakan yang dibimbing guru. Tujuan pembelajaran memuat apa yang harus di capai dan dikuasai oleh peserta didik, bahan ajar sebagi materi yang akan disampaikan juga perlu dipersiapkan, dipersiapkan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan kultur dari peserta didik itu sendiri, dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari pembelajaran itu. 319
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Perencanaan pembelajaran ini berkaitan erat dengan bagaimana guru mengajar dan bagaimana peserta didik mengikuti pembelajaran tersebut. Kegiatan pengajaran ini adaah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan telah direncanakan sebelumnya. Suatu kegiatan yang direncanakan atau kegiatan berencana menyangkut tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini diperukan sebuah literatur yang cukup untuk menyiapkan materi guna mencapai tujuan pembelajaran. Literatur ini diharapkan untuk tidak hanya sebatas pada guru siswa maupun buku guru saja tetapi guru juga harus memilih literatur dari buku induk yang juga memuat materi yang sesuai dengan pembelajaran. Dalam Rencana Pelaksaan Pembelajaran yang dibuat oleh Guru PPKn SMA Batik 1 Surakarta masih sangat minim literasi karena hanya sebatas buku siswa dan buku guru kemudian hanya ditambahi dengan sumber internet tepi tidak dijelaskan secara rinci sumber mana yang dipakai sebagai sumber belajar. Selain itu, dalam Rencana Pelaksaan Pembelajaran yang dibuat oleh Guru PPKn SMA Batik 1 Surakarta juga masih belum terdapat Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penilaian aspek kognitif dari peserta didik. Realisasi Realisasi RPP dalam KBM Rencana Pelaksaan Pembelajaran memang suatu patokan/ pedoman bagi guru sebagai seorang pendidik dalam menjalankan profesinya. Tetapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut tidaklah bersifat baku yang artinya guru sebagai pendidik masih dapat untuk melakukan sebuah improvisasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sebagai contoh di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh Guru PPKn SMA Batik 1 Surakarta pada Kompetensi Dasar Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara dilakukan pembelajaran dengan metode sosio drama tetapi mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk seluruh siswa 320
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 melakukan hal tersebut maka hanya diterapkan pada satu kelompok saja dan kelompok lain di minta untuk menganalisa dan mengkritisi materi yang di paparkan dalam pembelajaran tersebut. Contoh yang kedua misalnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di jelaskan bahwa peroses pembelajaran tersebut menggunakan metode yang berbasis proyek dan simulasi, namun karena hal tersebut sangatlah memakan waktu yang cukup lama maka guru sebagai pendidik menyiasatinya dengan menggunakan analisa dari sebuah gambar maupun video yang menampilkan proses perumusan serta penetapan pancasila sebagai dasar negara. Pembelajaran yang aktif memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk melakukan pengembangan konsep dan makna melalui kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran aktif peserta didik diminta untuk aktif berperan serta dalam proses pembelajaran, sedangkan guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator.Sebagai fasilitator, guru harus mampu mberikan materi yang meliputi aspek pedagogis, kognitif maupun afektif kepada peserta didik. SIMPULAN Dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran yang di tulis secara sistematis dan merupakan hasil dari analisa yang disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi dari peserta didik yang bertujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak harus selalu terpaku dengan Rancangan Perencanaan Pembelajaran karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan mengingat keterbatasan waktu dan hal - hal yang lain sehingga diperlukan sebuah improvisasi yang dilakukan oleh guru. Selain itu didalam perencanaan Pembelajaran dalam hal ini RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) diperlukan sebuah literatur yang beragam bukan hanya sebatas buku siswa maupun buku guru. Apabila terdapat sumber internet yang 321
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 diambil hendaknya memilih link internet yang relevan dengan materi dan juga terpercya akan kebenaran informasi tersebut. Hal ini ditujukan agar pemahaman yang didapat oleh pesert didik menjadi maksimal.. Penggunaan media dapat memberikan pengaruh dalam proses pentransferan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik,serta memberikan pengaruh dalam mempermudah peserta didik dalam menerima materi agar menjadi paham. Selain itu, Pembelajaran adalah merupakan sarana yang digunakan sebagai penyalran keterampilan, pengetahuan, sikap, serta nilai - nilai yang terkandung dalam pokok materi. Oleh karena itu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai seorang pendidik dituntut harus menguasai bidang keilmuannya yakni mengenai Pancasila dan Kewarganegaraan agar materi yang disampaikan pendidik dapat dicerna oleh peserta didik dengan baik. Sehingga diperlukannya model pembelajaran yang tepat agar peserta didik tertarik untuk mempelajari materi tersebut. DAFTAR PUSTAKA [1] Abdul Majid. 2011. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar. Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya [2] Alida Anderson. 2019. Advancing Global Citizenship Education Through Global Competence and Critical Literacy: Innovative Practices for Inclusive Childhood Education. Amerika: American University [3] Dasim Budimansyah. 2009. "Inovasi Pembelajaran Project Citizen". Bandung: Program Studi PKn SPs UPI. [4] Dwipayana,A.2013." Civic Literacy" Naskah Combine , Maret 2013,Fisipol [5] Rusman. (2012). Model-Model Pembelajaran. Bandung: Rajagrafindo Persada. [6] Erna Y, Rusnaini. 2018. PENGUATAN CIVIC LITERACY DALAM PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN PEMILU DAN IMPLIKAISNYA TERHADAP CIVIC ATITUDE MAHASISWA 322
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [7] Godeliva. 2018. Hubungan Mata Pelajaran PPKn Terhadap Peningkatan Karakter Siswa [8] Hamzah B Uno. 2008. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara [9] Kärkkäinen, K. (2012). Bringing about curriculum innovations: Implicit approaches in the OECD area. OECD Education Working Papers No. 82. Paris: OECD Publishing. [10] Kyriakides, L., & Tsangaridou, N. (2008). Towards the development of generic and differentiated models of educational effectiveness: A study on school and teacher effectiveness in physical education. British Educational Research Journal, 34(6), 807-83 [11] Lovat, T.·& Toomey, R. (2009). Values Education and Quality Teaching. Springer Science+Business Media. [12] Maftuh, B., 2008. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Educationist, Vol. II No. 2 Juli 2008. [13] Prof Chomaidi. 2018. Pendidikan dan Pengajaran : Strategi Pembelajaran Sekolah. Jakarta : PT. Grasindo [14] Rusman. (2012). Model-Model Pembelajaran. Bandung: Rajagrafindo Persada. [15] Sapriya dan Udin Winataputra. 2003. "Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran". Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS -UPI. 323
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [16] Stevens, L. P., & Bean, T. W. (2007). Critical literacy: Context, research, and practice in the K-12 classroom. Thousand Oaks, CA: Sage [17] Susilo. 2018. PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT CITIZEN BERORIENTASI CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC DISPOSITION, DAN CIVIC SKILL SEBAGAI INOVASI DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN PKn. [18] Sutrisno. 2019. Penerapan Materi pendidikan Global pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas berbasi Project Citizenship. [19] Wijianto,Winarno. 2015. Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila Ideology within Civic Education Materials in Indonesia: [20] Winarno, 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 324
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN KOMUNITAS RUANG TEMU DALAM MENINGKATKAN KARAKTER PEMUDA DI KABUPATEN TEGAL Alma Azqiyah Universitas Sebelas Maret Surakarta almaazqiyah@student.uns.ac.id ABSTRAK Ruang Temu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi pemuda-pemudi Kabupaten/Kota Tegal yang ingin berkontribusi untuk membangun daerahnya. Berangkat dari keinginan untuk membangun daerah nya sendiri Ruang Tegal Muda (Ruang Temu) sudah melakukan beberapa kegiatan sejak komunitas ini terbentuk. Secara singkat, Ruang Temu dapat dideskripsikan dalam empat kata yakni: Ruang, Pemuda Tegal, Titik Temu, dan Problem Solver. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunitas dalam meningkatkan karakter pemuda di Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Sejauh ini sudah ada beberapa program yang telah dilakukan antara lain: Ruang Tamu (Sharing UN Online, Mentoring Ujian Nasional, Diskusi #StudyAbroadChallange, Ruang Aksi (Gerakan Serbu Penting, Penanaman Seribu Pohon di SEMEDO, Baper Bareng, Ruang Aksi Karangsari) dan Muda Kawal Pilkada. Program-program ini disambut positif oleh masyarakat Tegal dan mendapat apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Kata kunci : komunitas, karakter, pemuda, pemberdayaan pemuda, Kabupaten Tegal ABSTRACT Ruang Temu is a community of young people from Tegal who want to contributr to building theri region. Departing from the desire to build his own area, Ruang Temu has carried out several activities since this community was formed. Briefly, Ruang Temu can be described in four word: Ruang, Pemuda Tegal, Titik Temu and Problem Solver. This study uses qualitative method with the aim of knowing how the role of the Ruang Temu community in enhancing character among Tegal youth. Data collection techniques are observation, interviews and literature studies. So far, there have been several activities such as: Ruang Tamu (Sharing UN Online, Mentoring Ujian Nasional, Diskusi #StudyAbroadChallange, Ruang Aksi (Gerakan Serbu Penting, Penanaman Seribu Pohon di SEMEDO, Baper Bareng, Ruang Aksi Karangsari) and Muda Kawal Pilkada. This programs was welcomed by the Tegal community and received appreciation from the Tegal district goverment. Keywords : community,character, youth, youth empowerment, Kabupaten Tegal 325
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 326
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pemuda merupakan suatu elemen penting dalam pembangunan di suatu negara. Sebagai sumber daya manusia yang dinilai memiliki peforma yang prima, pemuda dianggap sebagai kunci pembangunan suatu bangsa. Hal ini pernah pula diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang mengatakan bahwa "Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". Dari perkataan beliau, dapat kita simpulkan bahwasanya pemuda memiliki kekuatan magis tersendiri dalam proses pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Dalam dinamika kehidupan bernegera, pemuda memiliki peranan yang besar dan patut diperhitungkan sebagai suatu kekuatan kelompok masyarakat. Seperti halnya dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda memiliki peran dalam perebutan kemerdekaan serta dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pemuda pertama di Indonesia memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh pemuda. Pasca kemerdekaan, peran pemuda juga terlihat jelas dalam peristiwa reformasi. Idealisme yang dimiliki oleh pemuda inilah yang menjadikan semangat serta tekad untuk melakukan perubahan dan perbaikan Indonesia. Semangat pemuda yang seperti inilah yang dirasa kurang dan mulai memudar sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pemuda saat ini tidak lagi memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar mereka. Era globalisasi yang ada saat ini sedikit banyak mempengaruhi perkembangan sifat dan kepribadian pemuda Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi salah satunya menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Setidaknya ada empat krisis yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya pemuda dari Globalisasi yaitu: (1) krisis jatidiri, dimana masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengenali dirinya sebagai bangsa, (2) krisis ideologi dimana Pancasila sebagai ideologi hanya tinggal nama, tidak lagi menjadi ideologi yang hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia, (3) krisis kepercayaan, dan (4) krisis karakter, dimana 327
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ucapan, sikap, dan perilaku masyarakat belum mencerminkan karakter bangsa (Susanti, 2017: 64). Adanya krisis karakter yang terjadi ini menjadi tantangan bangsa Indonesia yang harus dihadapi agar kualitas pemuda Indonesia tetap optimal. Karakter pemuda pada dasarnya dapat diajarkan melalui pendidikan secara formal di sekolah maupun di masyarakat. Dalam pendidikan formal, pemberian materi tentang global citizenship eduation menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dinamika global atau era globalisasi (Winarno, 2017: 111), sedangkan dalam masyarakat salah satunya yaitu melalui komunitas-komunitas kepemudaan. Dalam mengatasi krisis ini diperlukan optimisime yang tinggi dalam menatap masa depan, dan sikap optimis inilah yang seharunsya dimiliki oleh pemuda-pemuda Indonesia (Masrukhi, 2017: 80). Saat ini, keberadaan komunitas-komunitas kepemudaan yang ada di Indonesia turut membantu proses pembangunan di daerah. Di Negara Maju mulai diperkenalkannya model pembelajaran layanan IPARD(E) sebagai metode yang efektif untuk pengembangan pemuda yang positif. Layanan ini juga akan mendorong suara kaum muda melalui pemetaan komunitas dan evaluasi kaum muda dan bagaimana menghubungkan pemikiran dan ide-ide mereka dengan peluang kepemimpinan (Townsend, 2016). Kabupaten Tegal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah misalnya, kehadiran komunitas kepemudaan ini masih tidak banyak hingga pada tahun 2017 lalu, suatu komunitas kepemudaan di Kabupaten Tegal didirikan. Ruang Tegal Muda yang kemudian dikenal sebagai Ruang Temu merupakan komunitas berbasis youth empowerment memiliki tujuan yang mulia untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat Tegal. Muncul nya kesadaran pemuda Tegal dalam pembentukan komunitas ini harusnya mendapat apresiasi. Berawal dari niat keinginan untuk menampung apresiasi dan sebagai wadah berekspresi pemuda- pemuda Tegal yang peka dan peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Sebagai suatu komunitas sosial yang bergerak dalam ranah pemberdayaan masyarakat, secara tidak langsung memberikan pengaruh dalam perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh peserta nya. Budaya dan aktivitas dalam komunitas atau 328
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 organisasi tersebut akan berpengaruh pada pola berfikir dan berperilaku pada seorang anggota mereka. Dalam hal ini, iklim organisasi juga turut serta dalam mempengaruhi peningkatan karakter pihak-pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. Pokok pikiran yang diajukan dari konsep iklim organisasi adalah persepsi individu- individu yang berinteraksi dalam konteks sosial tertentu memiliki sifat gestalt, artinya akan muncul suatu "persepsi bersama" yang lebih daripada sekedar penjumlahan dari persepsi-persepsi individual tersebut (Kusdi, 2011: 77). Oleh karena itulah, tulisan ini nantinya akan menggambarkan iklim serta budaya organisasi dalam komunitas Ruang Tegal Muda ini mampu meningkatkan karakter pada pemuda Tegal khususnya mereka yang terlibat secara langsung sebagai anggota. Karakter berdasarkan KBBI memiliki arti "sifat-sifat kejiwaan ahlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Secara konseptual, karakter dapat dipahami sebagai 'bersifat deterministik', yakni dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohani yang sudah dianugerahkan. 'Bersifat non deterministik atau dinamis', karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan seseorang dalam mengatasi kondisi yang sudah dianugerahkan kepadanya (Saptono, 2011: 18). Maka karakter ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bisa diubah dan dikembangkan mutu nya. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Septiani (2018) melalui judul "Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK: Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik Desa Di Gunung Kidul" menunjukkan adanya dampak positif pada perubahan pola pikir perempuan desa terkait kesetaraan hak untuk terlibat dalam politik desa dan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik desa. Berdasarkan penelitian tersebut maka menunjukkan bahwa suatu organisasi maupun komunitas sosial memiliki pengaruh yang baik terhadap pola pikir anggota nya. Penelitian yang hampir serupa juga pernah dilakukan oleh Widiatmaka dan Kodiran (2016) dengan judul "Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan 329
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah) dengan kesimpulan bahwa Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor ini memiliki pengaruh dalam membangun karakter pemuda anggotanya melalui Diklatsar (Pendidikan dan Latihan Dasar) dan kegiatan didalamnya yang mampu berimplikasi terhadap ketahanan pribadi anggotanya melalui aktifitas yang dilakukan di dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang diberikan atas keikutsertaan seseorang dalam sebuah organisasi ataupun komunitas sosial terhadap karakter dirinya. Berangkat dari beberapa penelitian inilah, penulis tertarik dan berusaha untuk menjabarkan bagaimana peran komunitas Ruang Tegal Muda (Ruang Temu) dalam meningkatkan karakter pemuda di Kabupaten Tegal pada khususnya terhadap anggota mereka sendiri. METODE Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi literatur. Kegiatan observasi yang dilakukan adalah pada beberapa kegiatan yang menjadi program kerja Komunitas Ruang Temu. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018: 337) dengan tahapan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan verifikasi. HASIL Gambar 1. Logo Ruang Temu 330
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Komunitas Ruang Temu merupakan wadah organisasi sosial atau gerakan sosial yang didirikan atas kesadaran sekelompok pemuda yang resah dan ingin ikut serta dalam memajukan dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Tegal. Gerakan sosial ini lebih lanjut dapat diartikan sebagai tindakan atau aksi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai pula dengan program strategis serta ditujukan ke arah suatu perubahan yang nyata (Setiawan, 2009: 68). Di Indonesia sendiri, ada dua tipe gerakan sosial yang dapat diidentifikasi. Tipe yang pertama adalah gerakan sosial yang dilakukan untuk memulai sebuah perubahan dan tipe yang kedua dilakukan sebagai bentuk reaksi atas perubahan yang sedang terjadi (pasca tahun 1966). Hal ini sejalan pula dengan munculnya nasionalisme baru yang merupakan produk demokratisasi kehidupan politik Indonesia yang telah terjadi sejak tahun 1998 (Aspinall, 2016). Gerakan pemuda di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat dinamis. Ruang Temu sebagai sebuah komunitas memiliki peranan sebagai sebuah wadah untuk pemuda Tegal ikut serta dalam mewujudkan perubahan. Keanggotaan komunitas ini adalah sukarela dimana diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dalam bekerja sama untuk melaksanakan setiap program kerja yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota, alasan atau motif keikutsertaan dalam kegiatan Komunitas Ruang Temu adalah dikarenakan adanya keinginan dan kesadaran untuk ikut serta dalam berkontribusi memajukan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat dikatakan lengkap mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan perikanan dan sektor perekonomian lainnya. Keberadaan komunitas sosial di Kabupaten Tegal masih menjadi hal yang langka. Masih tidak adanya wadah untuk berkontribusi yang jelas mengakibatkan pemuda-pemudi di Kabupaten Tegal yang memiliki poteni dan semangat yang tinggi tidak terwadahi untuk beraksi. Atas inisiatif inilah, dan berangkat dari keresahan atas permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tegal menjadi salah satu alasan utama didirikannya Komunitas Ruang Temu. Terjadinya fenomena sosial yang kompleks 331
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengakibatkan munculnya tindakan individu yang tampak terkoordinasi untuk lebih memahami identitas nasional nasionalisme dan konflik etis (NN, 2017). Komunitas Ruang Temu dalam aktivitas nya memiliki beberapa kegiatan diantaranya Ruang Tamu (Sharing UN Online, Mentoring Ujian Nasional, Diskusi #StudyAbroadChallange, Ruang Aksi (Gerakan Serbu Penting, Penanaman Seribu Pohon di SEMEDO, Baper Bareng, Ruang Aksi Karangsari) dan Muda Kawal Pilkada. Kegiatan Ruang Tamu yang meliputi Sharing UN Online, Mentoring Ujian Nasional, Diskusi #StudyAbroadChallange, Baper Bareng (Bangun Perpustakaan Bareng) dan Gerakan Serbu Penting merupakan kegiatan Komunitas Ruang Temu dalam ranah pemberdayaan di bidang pendidikan. Kegiatan Ruang Aksi yang di dalam nya terdapat kegiatan Gerakan Serbu Penting (Seribu Buku Perguruan Tinggi) merupakan gerakan untuk mengumpulkan seribu buku seleksi masuk perguruan tinggi dan materi persiapan tes masuk perguruan tinggi. Nantinya, buku-buku yang terkumpul ini akan dibagikan pada pelajar Tegal yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi. Kegiatan Baper Bareng merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk membangun perpustakaan di Taman Baca Anak Desa Semedo. Kegiatan Ruang Aksi seperti Penanaman Seribu Pohon di Situs Purbakala Semedo Kabupaten Tegal. Selain gerakan penanaman seribu pohon, juga digalakan Ruang Aksi di Desa Wotgalih Jatinegara Kabupaten Tegal sebagai kegiatan pemerdayaan masyarakat sekitar. Ruang Temu juga memfasilitasi dan ikut serta menyemarakkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten melalui gerakan Muda Kawal PILKADA. Gerakan ini bertujuan untuk mengenalkan calon pemimpin-pemimpin Tegal kepada masyarakat khususnya generasi muda agar dapat turut serta mengikuti pemilihan Bupati ini. Serangkaian kegiatan pengenalan profile tokoh calon dan riwayat perjalanan hidupnya dipaparkan sebagai sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas. Selain konsep Komunitas Ruang Temu yang didirikan di tengah-tengah masyarakat, ada pula konsep pemberdayaan pemuda yang disebut RITE (Regional 332
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Institute o Tutorial Education) untuk membantu mengatasi masalah dalam memenuhi kebutuhan akademik dan sosial sekolah perkotaan (Cochran, 2016). Selain konsep RITE adapula konsep CAMP (Cross-Age Mentoring Peer) yang merupakan sebuah model lokakarya dimana peserta didik akan belajar bagaimana menerapkan praktik terbaik berbasis penelitian di bidang pendampingan ke program pendampingan sebaya lintas usia yang menghasilkan hasil yang luar biasa untuk mentor remaja dan mentee muda (Cook and Duarte, 2016). Kegiatan-kegiatan Komunitas Ruang Temu seperti yang sudah dijelaskan di atas sedikit banyak membawa pengaruh terhadap pembentukan karakter diri seorang pemuda, khususnya bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terdapat beberapa teori perkembangan manusia yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Teori Konvergensi yang dipelopori oleh William Stern mengungkapkan bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan (dasar) tetapi juga oleh faktor lingkungan (Tuloli dan Ismail, 2016: 21). Kegiatan yang dilakukan melalui Ruang Temu memberikan pengalaman pribadi untuk mewujudkan karakter pemuda yang memiliki idealisme, berfikir kritis, dinamis, kreatif, inovatif dan memiliki energi yang besar bagi perubahan sosial. Sama halnya dengan yang terjadi pada penguatan karakter jati diri bangsa pada Pimpinan Cabang IPNU Karanganyar dimana penguatan karakter nya dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan organisasi (Oktofianto, 2018). Pemuda di masyarakat memiliki peranan yang strategis dan sentral, dimana mereka berperan sebagai pelestari nilai budaya, pelopor dan perintis pembaruan melalui karsa, karya dan dedikasi. Karena hal inilah karakter pemuda yang kuat menjadi sebuah tuntutan agar pemuda mampu mengoptimalkan perannya sebagai agen perubahan sosial. Kegiatan yang dilakukan Komunitas Ruang Temu setidaknya selalu melibatkan banyak orang dan menuntut kepekaan serta kepedulian yang tinggi atas apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 333
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dibutuhkan kepekaan dan kesukarelaan yang tinggi dalam mengikuti kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan Komunitas Ruang Temu. Aktivitas yang melibatkan banyak orang ini menuntut agar setiap anggota yang terlibat dalam komunitas untuk melakukan kerjasama. Selain kerjasama, karakter yang dibentuk melalui kegiatan ini adalah tanggung jawab. Hal ini tercermin dalam adanya pembagian tugas yang jelas atas susunan panitia yang dibentuk setiap kali diadakan suatu acara. Setiap kegiatan yang diadakan juga menuntut rasa kepedulian yang cukup tinggi terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita. Karakter tanggung jawab, kerjasama dan kepedulian merupakan beberapa karakter yang seharusnya dimiliki oleh pemuda Indonesia. Lebih khusus pemuda Tegal diharapkan dapat lebih banyak membentuk generasi-generasi pemuda yang seperti ini. SIMPULAN Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil diatas adalah adanya peran Komunitas Ruang Temu dalam membentuk karakter pemuda di Kabupaten Tegal. Lebih khusus pembentukan karakter diri yang lebih matang berdampak pada anggota yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan Ruang Temu. Beberapa kegiatan yang dilakukan Komunitas Ruang Temu secara tidak langsung ikut mempengaruhi bagaimana karakter pada diri seseorang itu terbentuk. Hal ini sesuai dengan tulisan Eichas, dkk (2017) yang menyatakan bahwa aktifitas PYD (positive youth development) membawa dampak atau pengaruh langsung atau tidak langsung yang baik pada proses transformasi diri dari konstruksi diri dan penemuan diri, pengembangan hidup, sintesis identitas dan masalah internalisasi. Karakter pada seseorang pada dasarnya dapat dibentuk melalui pendidikan secara formal disekolahan. Setidaknya ada tujuh prinsip pokok integrasi dalam proses pembelajaran meliputi: integrasi potensi manusia, integrasi institusi, integrasi kurikulum, integrasi domain pembelajaran, integrasi tiga pusat pendidikan, integrasi teori dan praktek, dan integrasi aktivitas pembelajaran. Dampak dari pembelajaran ini adalah dapat mempengaruhi moralitas, 334
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 intelektualitas, motivasi, kepemimpinan,, gaya hidup yang sehat, kesadaran sosial politik, dll (Muhtarom, Budimansyah, Suryad, 2016) Karakter yang dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Ruang Temu merupakan bekal yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia. Sebagai agen perubahan sosial, seorang pemuda haruslah memiliki karakter diri yang kuat agar idealisme dan semangat cita-cita dapat tercapai untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang lebih baik lagi. DAFTAR PUSTAKA [1] Susanti, Martien Herna. "Menguatkan Karakter Kebangsaan di Era Globalisasi". Semarang: Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2017. [2] Winarno. "Dinamika Global dan Pengaruhnya terhadap Negara Bangsa". Semarang: Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2017. [3] Masrukhi. "Character Building sebagai upaya penguatan Nasionalisme" Semarang: Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2017. [4] Townsend, Kimberly Carol. "Empowering Youth Leadership Trough Service" National Youth-at-Risk Conference Savannah, 2016 [5] Kusdi. "Budaya Organisasi: Teori, Penelitian & Praktik", Jakarta: Salemba Empat, 2011. [6] Saptono. "Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi & Langkah Praktis", Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. [7] Septiani, An-nisa Nur Sholihah Indah. "Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK: Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik Desa Di Gunung Kidul", Laboratorium PPKn FKIP UNS: Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan", 2018 335
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [8] Widiatmaka, Pipit, Agus Pramusinto dan Kodiran. "Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemudadan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Povinsi Jawa Tengah)" Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional UGM, 2016 [9] Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" Bandung: Alfabeta CV, 2018 [10] Setiawan, Muhammad Budi. "Kontemporer, Mozaik Gerakan Pemuda", Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009. [11] Aspinall, Edward. "The New Nationalism in Indonesia" Asia & the Pacific Policy Studies, Vol. 3, No. 1, 2016 [12] NN, Eric Kaufma. "Complexity and nationalism. Nations and Nationalism" Journal Of The Association For The Study Of Ethnicity And Nationalism, 2017 [13] Cochran, Judith A. "What's RITE in St. Louis? Empowering Urban Youth Trough a Community Tutoring Collaborative". Journal Education and Urban Society, 2016 [14] Cook, Elycia and Joe Duarte. "Untapped Potential: Empowering Urban Teens as Mentors" National Youth-at-Risk Conference Savannah, 2016. [15] Tuloli, Jassin dan Dian Ekawaty Ismal. "Pendidikan Karakter - Menjadikan Manusia Berkarakter" Yogyakarta: UII Press, 2016 [16] Oktofianto, Dwi. "Penguatan Karakter Berbasis Jati Diri Bangsa Pada Pelajar Nahdlatul Ulama Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi di Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah)" Jurnal PKn Progresif Vol. 13 No.2, 2018 [17] Eichas, dkk. "Empowering Marginalized Youth: A Self-Transformative Intervention for Promoting Positive Youth Development". Journal Child Development Vol 88 Issue 4, . 2017. [18] Muchtarom, Moh, D.Budimansyah, A. Suryadi. "The Implementation of Integrated Education to Develop the Intact Personality of Students" Journal The New Educational Review Vol. 43 No.1, 2016 336
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Amalia Fransiska Kusumaningrum Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaran berbasis multikultural di Era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini mengunakan metode kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis multikultural pada era sekarang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru sebagai dasar dalam bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada untuk mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bebasis pendidikan sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Multikultural, sikap dan pemikiran peserta didik akan lebih terbuka dalam memahami dan menghargai keberagaman, selain itu juga bermanfaat untuk membangun keragaman etnik, ras, agama, dan budaya. Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Revolusi Industri 4.0, Indonesia ABSTRACT The purpose of this study was to describe the importance of multicultural based Citizenship Education in the Era of Industrial Revolution 4.0. This study uses a literature review method. The results of this study are multicultural-based Civics Education (PKn) in the present era has a very important role in fostering the diversity of Indonesian people so that diversity does not become a source of conflict, but rather as a basis for tolerance and mutual respect for diversity in realizing Bhineka Tunggal Ika in the country of Indonesia. Education based civic education is very important to minimize and prevent conflicts in several regions. Through Multicultural-based Citizenship Education (PKn), the attitudes and thoughts of students will be more open in understanding and appreciating diversity, while also being useful for building ethnic, racial, religious and cultural diversity. Keywords: Education, Multicultural, Citizenship Education (PKn), Industrial Revolution 4.0, Indonesia 337
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, adat istiadat, golongan, kelompok, agama, budaya, serta strata sosial. Dalam satu sisi kemajemukan tersebut dapat memperkaya keberagaman yang ada, tetapi di sisi lain dapat dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan dapat mendatangkan manfaat besar, namun juga dapat menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat Indonesia sendiri jika tidak disikapi dan dikelola dengan baik. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dipandang sebagai perbedaan dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu konflik. Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki sejarah konflik multikultural seperti Konflik kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada Mei 1998, perang Islam Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003. Perang etnis antara warga Dayak dan Madura yang terjadi sejak tahun 1931 hingga tahun 2002 yang telah menyebabkan kurang lebih 2000 nyawa manusia melayang sia-sia [1] Sedang konflik yang sedang terjadi pada era revolusi industri sekarang ini yakni berupa konflik digital, dimana konflik terjadi melalui media sosial. Dimana melaui media sosial tersebut dapat saling menghujat tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karena dalam era revolusi industri 4.0 masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi yang terkoneksi dengan internet sehingga hal tersebut dapat dilakukan dngan mudah pada era sekarang ini. Dampak negatif yang juga ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 bagi generasi muda Indonesia yakni adanya dikriminasi, lunturnya budaya lokal dimana generasi muda sekarang ini lebih fanatik akan budaya barat yang masuk ke Indonesia, dan juga tawuran antar pelajar yang saat ini masih terjadi antar siswa di Indonesia hingga tindakan kriminal yang dilakukan melalui sosial media maupun dalam kehidupan nyata, dimana hal tersebut ditimbulkan dari kurangnya pemahaman generasi muda mengenai pendidikan multikultural pada masa era sekarang ini. 338
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membina keberagaman yang ada di Indonesia dengan berbasis pendidikan multikultural di dalamnya, dengan demikian tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan pentingnya pendidikan kewarganegaran berbasis multikultural di Era Revolusi Industri 4.0. METODE Metode penelitian ini adalah kajian pustaka. Dengan mengkaji berbagai tulisan yang didapatkan dari buku maupun jurnal yang terkait dengan pendidikan PKn, pendidikan multikultural, dan keberagaman masyarakat Indonesia . HASIL Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis bagi pembentukan karakter di dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia dan membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI yang memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika [2]. Sejauh ini, konsep negara bangsa menempatkan individu sebagai dasar kewarganegaraan. Proses kewarganegaraan individu berjalan terutama melalui pendidikan, sehingga warga baru terbentuk sebagai subyek dalam kerangka negara bangsa [3]. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang bisa digambarkan dengan warga negara yang berjiwa patriotik, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasilais. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan NKRI, yang keempat unsur ini merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah [4] 339
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Negara Kesatua Republik Indonesia. Tugas utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menggantikan ide-ide eksklusif lebih tua dari kebangsaan dengan konsepsi yang lebih inklusif atau multikultural kewarganegaraan, yang menantang mewarisi hierarki memiliki dan menegaskan bahwa masyarakat milik semua anggotanya, minoritas sebanyak mayoritas [5] Pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia penting untuk dikembangkan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mengembangkan kompetensi peserta didik agar mampu melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (daya preservatif) sekaligus mengembangkan daya profresif yang dilakukan secara eklektif-inkorporatif sebagai filterisasi budaya asing agar tidak berbenturan [6]. Hal ini mengingat faktor kebhinekaan bangsa Indonesia dan faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman bangsa Indonesia. Terjadinya peristiwa disitegrasi soial dan konflik selama ini semakin perlu untuk di antisipasi secara tepat dan hal yang paling memungkinkan adalah melalui program yang berbasis pendidikan multikultural. Dalam konteks ini salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana bagi pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Multikultural Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pndidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas [7]. Dengan demikian, pembelajaran multikultural merupakan proses pendidikan yang dapat membimbing, membentuk dan mengkondisikan peserta didik agar memiliki karakteristik yang terbiasa hidup dalam perbedaan keberagaman di negara Indonesia. Dengan pembelajaran yang berbasis multikultural diharapkan peserta didik akan memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelelesaikan masalah kehidupan. Pendidikan multikultural itu mempunyai empat makna: 1. Pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural 2. Pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial 340
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3. Pengajaran untuk memajukan nilai pluralisme tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat 4. Pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan nilai pluralisme dan nilai persamaan [18] Indonesia sebagai Negara majemuk, baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitats nasional [8]. Sehingga pendidikan multikultural diperlukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Prinsip multikulturalisme mencakup pengakuan pada keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghormatan pada demokrasi dan solidaritas [9]. Pendidikan multikultural dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga negara yang memiliki jiwa toleran, bersifat inklusif, mempunyai semangat kesetaraan, dan senantiasa berpendirian bahwa suatu masyrakat akan lebih baik apabila semua warga memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah upaya-upaya pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta didik tentang perbedaan etnis, agama, bahasa, status sosial, gender, dan perbedaan lainnya yang tidak harus diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Melalui penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural yang benar, diharapkan generasi muda Indonesia yang merupakan penerus bangsa mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi sesuai dengan nilai-nilai identitas nasional sebagai bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman budayanya [10] Dalam mempesiapkan generasi emas Indonesia diperlukan usaha melalui pendidikan agar dapat menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat merubah pola pikir, sikap untuk menjadi generasi muda yang handal dan 341
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memiliki ilmu yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda. Dengan menanamlakna nilai-nilai moral budaya lokal dalam pembelajaran [20]. Pendidikan multikultural tidak hanya tentang mempertahankan budaya tradisional dan sejarah, tetapi juga tentang mendidik para siswa yang akan berubah dan menciptakan masyarakat yang demokratis multikultural baru dengan perspektif global [11] Multikulturalisme bukan sekedar wacana, melainkan praktik kehidupan sosial- politik, yang sudah mengakar kuat, bahkan menjadi jati diri bangsa. Falsafah tersebut semakin kokoh, karena diperkuat oleh Pancasila sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara. [19] Konflik dalam Era Revolusi Industri 4.0 Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis- Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Seiring berjalannya waktu revolusi industri trus berjalan dan saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Dimana dalam Revolusi Industri 4.0 telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur [12]. Secara umum, definisi revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar disertai dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang signifikan. Terminologi Revolusi Industri 4.0 pertama kali dikenal di Jerman pada 2011. Pada Industri 4.0 ditandai dengan integrasi yang kuat terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung melalui sistem internet atau cyber system. Situasi membawa dampak perubahan besar di masyarakat [13] Globalisasi membuka jalan bagi masuknya nilai-nilai asing dan budaya yang dapat menjadi ancaman bagi identitas bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Multikultural pendidikan Pancasila berdasarkan penting bagi orang- orang muda untuk memperkuat identitas Indonesia [14]. Dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ini suatu keberagaman budaya yang ada di Indonesia menjadi pembahasan yang penting. Dalam era revolusi industri 4.0 ini dimana budaya luar 342
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 juga sudah mulai masuk dalam negara Indonesia. Keberagaman budaya juga mulai tergeser oleh budaya asing yang masuk, seperti dimana saat sekarang ini penggunaan teknologi dengan mudahnya dan juga terhubung melalui internet dengan begitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari belahan dunia, juga generasi muda yang lebih fanatik dan tertarik akan budaya luar dibanding dengan budayanya sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi budaya Indonesia mulai tergeser dengan budaya asing yang masuk. Konflik yang juga sedang terjadi pada era Revolusi Industri sekarang ini yakni berupa konflik digital, dimana konflik terjadi melalui media sosial. Dampak negatif yang juga ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 bagi generasi muda Indonesia yakni adanya dikriminasi, dan juga tawuran antar pelajar yang saat ini masih terjadi antar siswa di Indonesia hingga tindakan kriminal yang dilakukan melalui sosial media maupun dalam kehidupan nyata, dimana hal tersebut ditimbulkan dari kurangnya pemahaman generasi muda mengenai pendidikan multikultural pada masa era sekarang ini. pendidikan kewarganegaraan yang memiliki warga negara ontologi perilaku dapat diatasi sebagai nilai pendidikan pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai media untuk menangkal dampak ini dengan nilai-nilai selalu membudayakan yang ada dalam rangka menciptakan warga negara yang baik dan cerdas. Mengingat bahwa dalam kasus Indonesia sering tuntutan hukum terkait dengan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial, itu tepat jika warga diberi pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi dan sisi hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. [15]. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan bebasis pendidikan sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berbasis Pendidikan Multikultural 343
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penempatan pendidikan multikultural sebagai filosofi pendidikan, pendekatan pendidikan, bidang kajian dan bidang studi [17]. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Multikultural sangat penting untuk diterapkan guna mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik yang sedang terjadi di era revolusi 4.0 sekarang ini. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Multikultural sikap dan pemikiran peserta didik akan lebih terbuka dalam memahami dan menghargai keberagaman. Pendidikan PKn berbasis multikultural merupakan suatu strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dilatih untuk bersikap demokratis serta berpikir kritis sehingga peserta didik dapat menemukan konsep dan nilai atas keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam materi pembelajaran PKn memuat multikultural dan menggajarkan nilai menghargai dan toleransi. Pendidikan Kewarganegaraan juga memilki peran yang penting dalam mepersiapakan peserta didik dalam menghadapi permasalahan maupu kesulitan dalam hidup di masyarakat yang bersifat multikultural serta menghormati berbagai keberagaman dan juga perbedaan yang ada. Pendidikan multikultural membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang dari suku budaya, dan nilai yang berbeda. Oleh sebab itu peserta didik perlu untuk diajak melihat nilai-nilai budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga peserta didik mengerti dan dapat menghargainya. Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural merupakan suatu pelajaran yang mengajarkan mengenai konsep, nilai, dan prinsip multikultural yang ada dalam negara Indonesia yang diajarkan kepada peserta didik agar sebagai generasi penerus bangsa mereka dapat menjadi warga negara yang baik yang memilki sikap demokrasi, bertanggung jawab, menghargai perbedaan dan keberagaman, serta menjunjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendekatan demokratis, guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus [16]. Jadi strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural yakni dapat dilakukan melalui dialog, guru dapat mendiskusikan 344
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengenai budaya dalam keberagaman yang ada di Indonesia. kemudian, melalui simulasi atau bermain peran, peserta didik dapat memerkan suatu peran masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Juga melalui observasi maupun penanganan kasus yang berkaitan tentang masyarakat multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) yakni agar menjadi warga negara yang baik dalam menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah belah karena konflik yang muncul akibat keberagaman yang ada di Indonesia. Pendidikan Pkn berbasis multikultural diharapkan dapat membentuk suatu pribadi yang sadar akan keberagaman dan perbedaan supaya dapat menghargai perbedaan yang ada serta juga membangun integritas nasional, dan membentuk suatu pribadi yang sadar akan posisinya dalam masyarakat majemuk yang ber-Bhineka Tunggal Ika dalam negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bebasis pendidikan sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Multikultural, sikap dan pemikiran peserta didik akan lebih terbuka dalam memahami dan menghargai keberagaman, selain itu juga bermanfaat untuk membangun keragaman etnik, ras, agama, dan budaya. SIMPULAN Perubahan dalam era revolusi Industri 4.0 juga membawa dampat terkait dengan keberagaman yang di Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam era sekarang ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis multikultural memiliki peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru sebagai dasar dalam bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada untuk mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pendidikan sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik yang masih terjadi di beberapa daerah serta konflik yang terjadi pada saat 345
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 era sekarang ini terutama yang terjadi pada generasi muda. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Multikultural, sikap dan pemikiran peserta didik akan menjadi lebih terbuka dalam memahami dan menghargai keberagaman, selain itu juga bermanfaat untuk membangun keragaman etnik, ras, agama, dan budaya serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. DAFTAR PUSTAKA [1] M. Ainul Yaqin. (2005). Pendidikan Multikultural : Cross-cultural Understanding untuk demokrasi dan keadilan. Yogyakarta : Nuansa Aksara. hal 4 [2] Somantri, N. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 279 [3] Triyanto and Rima Vien Permata Hartanto. Indigenous Peoples and Their Struggle for Citizenship and Collective Identity in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251. Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) [4] Nurul Zuriah . Peneguhan Jati Diri Bangsa Dan Karakter Ke Indonesiaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri Pkn Pp 314-124. 2015 [5] Marialuisa Di Stefano and Steven P. Camicia. Transnational Civic Education and Emergent Bilinguals in a Dual Language Setting. Departemen Pendidikan Guru dan Studi Kurikulum, University of Massachusetts-Amherst. 2018 346
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6] Sutiyono dan Suharno. Reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018. [7] Yaya Suryana, Rusdiana. (2015). Pendidikan Multikultural : Suatu upaya penguatan jati diri bangsa konsep, prinsip, dan implementasi. Bandung : CV Pustaka Setia [8] Mahfud, C. (2011). Pendidikan multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar [9] Eko Digdoyo. Pengembangan Invovasi Pendidikan Komunikasi Multikultural Melalui Tayangan Ragam Indonesia Sebagai Stategi Penguatan Identitas Nasional. PKn Progresif, Vol. 13 No. 2. pp 38-67, Desember 2018 [10] Abdul Rohman dan Yenni Eria Ningsih. Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0. Unwaha Jombang. Seminar Nasional Multidisiplin pp 44-50. 2018 [11] Ayami Nakaya. Overcoming Ethnic Conflict through Multicultural Education: The Case of West Kalimantan, Indonesia. Hiroshima University Japan. International Journal of Multicultural Education Vol. 20, No. 1. 2018 [12] BKSTI ub.ac.id /wp- content/upload/2017/10/keynote Speker Drajad Irianto [13] Syamsuar dan Reflianto. Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Di Era Revolusi Industri 4.0. Universitas Negeri Padang. 347
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [14] Nanik Setyowati dan Sarmini. Analysis of Learning Model of Civic Education Based on Multicultural Education to Build Indonesian Identity for Young Generation in Surabaya. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 226. pp 1567-1571. 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). [15] Rini Triastuti. The Impact of Information and Communication Technology (ICT) and The Challenge of Civic Education. 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015). pp 489-491 [16] Abdullah Ali. 2003. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta:PT Bumi Aksara [17] Ari Setiarsih. 2016. Penguatan Identitas Nasional Melalu Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Progam Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 10 [18] Clarry Sada. 2004. Multivultural Education in Kalimantan Barat, an Overview. Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia Edisi pertama. Hlm 85 [19] Galih Nugraha. Menjadi Pancasila : Membangun Indonesia (Nasionalisme dalam Kesadaran Bernegara dan Berbudaya). Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018. pp 190 - 202 [20] Murwaningsih, esti. "Studi Tentang Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Fenomena Hedonisme Sebagai Ancaman Terhadap Identitas Nasional". Pros. IEEE. Pp 593-599. Juli 2018 348
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI Ambar Setiawati Universitas Sebelas Maret Surakarta Email : ABSTRAK Studi Ini Bertujuan untuk mengetahui mengukur pengaruh Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Metode yang Digunakan Dalam Penelitian Ini adalah Metode Kualitatif. Pengumpulan Data Melalui Observasi, Wawancara. Perkembangan Teknologi Pada zaman Sekarang Sudah sangat pesat. Pada masa sekarang ini Kita Telah memaasuki Era Revolusi industri 4.0 dimana Teknologi Serta perkembangan Informasi Berkembang Sangat Pesat dan adannya otomatisasi serta digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Serta perkembangan jaringan internet semakin pesat, Maka dariitu Manusia Dituntut Untuk memiliki Kesiapan dalam menghadapi Tantangan di era disrupsi Revolusi industi 4.0 ini. mudahnnya Penyebaran serta Pencarian Informasi dan Komunikasi sebagai akibat dari Pesatnnya Perkembangan Teknologi, serta jaringan internet di era disrupsi sekarang ini. Diperlukan ada nya Peran dari Pendidikan Karakter berbasis Kearifan lokal, agar Manusia dapat Secara Mandiri dan Kreatif, serta Inovatif dalam menggunakan kemajuan teknologi serta informasi, Tidak melupakan adat- istiadat, budaya daerah di Indonesia, tidak terpengaruh budaya Negara lain dan agar tidak terjerumus ke hal- hal yang negatif di era disrupsi ini. Dari Hasil Pembahasan dapat di ketahui bahwa Pendidikan Karakter berbasis Kearifan Lokal mampu Menciptakan manusia yang inovatif, kreatif dalam menghadapi Revolusi industri 4.0 serta mampu membendung pengaruh negatif dari budaya negara lain akibat dari Pesatnnya Perkembangan informasi dan komunikasi pada era disrupsi di indonesia. Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Kearifan Lokal , Disrupsi ABSTRACT This Study aims to determine the influence of Character Education based on local wisdom in facing challenges in the era of disruption. The method used in this research is qualitative method. Data Collection Through Observation, Interview. Technology Development Nowadays It is very fast. In the present, we have entered the Era of Industrial Revolution 4.0 where technology and the development of information are developing very rapidly and there is automation and digitalization in various fields of life. As well as the development of the internet network is increasingly rapid, Therefore Man Is Required to have Readiness in the face of Challenges in the era of disruption of the Industrial Revolution 4.0. the ease of dissemination and information and communication searches as a result of the rapid development of technology and internet networks in the current era of disruption. The Role of Local Wisdom-based Character Education is needed, so that Humans can be Independent and Creative, and Innovative in using advances in technology and information, Not forgetting customs, regional culture in Indonesia, not influenced by the culture of other Countries 349
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 and not falling into - negative things in this disruption era. From the results of the discussion, it can be seen that Local Wisdom-based Character Education is able to create innovative, creative human beings in the face of the Industrial Revolution 4.0 and is able to stem the negative influence of other countries' cultures due to the rapid development of information and communication in the era of disruption in Indonesia Keyword : Character Education, Local Wisdom, Disruption PENDAHULUAN Era disrupsi merupakan istilah lain dari revolusi industri 4.0 pada era ini terjadinya perkembangan teknologi komputer dan otomatisasi, digitalisasi di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia (Tjandrawinata, 2016). Pada masa disrupsi perubahan, perkembangan teknologi menimbulkan perubahan terhadap aktivitas-aktivitas manusia di berbagai bidang kehidupan tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi serta jaringan internet mampu memunculkan sektor sektor bidang kehidupan dan pekerjaan yang berbasis online dengan pemanfaatan perkembangan teknologi. Interaksi antar manusia di seluruh dunia akan dapat dengan mudah di akses serta mempunyai jaringan yang luas dan tanpa batas. Akibat kemajuan terknologi informasi serta jaringan internet di era disrupsi ini kita dapat dengan mudah mencari informasi informasi mengenai keadaan dari Negara lain begitu pula sebaliknya Negara lain juga akan sangat mudah mengetahui apa yang sedang terjadi di Negara Indonesia. Persebaran informasi tersebut sangat cepat dan terbukannya akses untuk mencari informasi dengan sangat mudah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinnya pergeseran perilaku masyarakat yang ada di Indonesia akibat masuknnya pengaruh budaya asing. 350
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Di era ini pula mengakibatkan terciptannya lapangan pekerjaan baru yang sudah terhubung dengan interest serta kemajuan teknologi, banyak perusahaan perusahaan berbasis dari, hal tersebut dapat menimbulkan permasalah bagi ketenaga kerjaan di Indonesia, bagi tenaga kerja yang tidak mampu meningkatkan kualitas dirinnya dalam menghadapi kemajuan teknologi ini maka mereka akan tertinggal dan juga dapat semakin memberikan peluang bagi keberadaan pekerja asing di Negara Indonesia. Dari data yang dikeluarkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), terdapat 95.335 tenaga kerja asing yang mendapat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada 2018. Jumlah itu naik dari IMTA yang dikeluarkan pada 2017 untuk 85.974 orang. sektor sektor pekerjaan tradisional akan di gantikan dengan teknologi digitalisasi, robotic, mesin - mesin dengan teknologi tinggi, hal tersebut juga memberikan pengaruh yang baik bagi manusia karena mereka akan lebih mudah, cepat, melakukan pekerjaa namun hal tersebut memunculkan masalah terkait pengikisan budaya budaya yang telah tumbuh di wilayah Negara Indonesia. Lalu bagaimana car dalam mengatasi hal tersebut? Agar aktivitas masyarakat Indonesia tidak tergerus atau terpengaruh dengan kebudayaan Negara lain akibat dari mudahnnya akses komunikasi dan pengaruh pengaruh dari Negara luar lainnya yang timbul di era distrubsi ini. Jika masyarakat Indonesia dapat selaras dalam menjalani era disrupsi, revolusi industrii 4.0 dengan tetap berpegang teguh serta tidak menyalahi budaya daerah sekitar maka hal tersebut akan sangat baik. Untuk melakukan hal tersebut diatas dapat dilaksanakan melaui pendidikan karakter di masyarakat maupun di sekolah, karna dengan pendidikan karakter masyarakat akan menanamkan nasionalisme , serta dapat mengembangkan skill masyarakat agar mampu bersaing dan memiliki kemampuan, inovasi kreatifitas dalam menjalani tuntutan di era disrupsi ini. Kearifan lokal menjadi identitas suatu masyarakat dalam suatu Negara oleh sebab itu kearifan lokal merupakan hal penting di dalam mengatur tatanan kehidupan di masyarakat. Sibarani (2012: 112-113), menjelaskan bahwa kearifan 351
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lokal merupakan kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi ilmiah, dimana data yang didapatkan merupakan hasil kajian dari buku dan jurnal. Data yang diperoleh tersebut nantinya dianalisis dan membandingkan data yang sama dengan data dari tokoh yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah yang relevan dengan tema yang saya ambil dalam penelitian ini. Kemudian data yang di peroleh di analisis, analisi pemecahan masalah merupakan uraian dari pemecahan masalah tersebut. Yang dan kemudian disajikan dalam bentuk artikel, yang berisikan penjelasan terkait uraian pemecahan masalah yang diambil. HASIL Era Disrubsi Pada masa sekarang ini sudah terdapat perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang, Kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi yang terhubung dengan jaringan internet, pada masa kini juga sudah ada teknologi robotic, dan juga kegiatan manusia sudah didukung dengan adannya internet, mulai dari kegiatan perkantoran, pendidikan, transportasi, jual beli, pemerintahan, teknologi informasi, kesehatan, dan sudah terdapat perusahaan perusahan yang berbasis dan membutuhkan jaringan online dan internet. Era distrupsi mengubah tatanan kehidupan manusia, di era ini juga ditawarkan berbagai kemudahan serta kecepatan akses komunikasi dan informasi. Era revolusi industry 4.0 atau era distrubsi ini pelaksanaan dari revolusi industry 352
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4.0 di Indonesia pasti menimbulkan tantangan dan peluang. Terutama di sektor sosial. Peluang era distrubsi seperti kemajuan teknologi dan komunikasi menjadikan manusia dapat dengan mudah dan cepat menerima informasi, pengetahuan, serta berkomunikasi dengan antar individu atau kelompok dalam jangkauan yg lebih luas, munculnya pekerjaan - pekerjaan baru yang terhubung dengan jaringan internet dan kemajuan teknologi. Munculnnya digitalisasi di berbagai aspek kehidupan seperti transportasi berbasis online. Selain keuntungan atau peluang juga terdapat tantangan terhadap era distrupsi yaitu akan ada tenaga kerja asing, selain itu kemajuan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat informasi serta budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Negara kita. Budaya budaya yang bertentangan dengan budaya lokal akan dengan mudah dapat masuk dan mempengaruhi masyarakat. Oleh sebab itu perlu di bentuk karakter melalui budaya (kearifan lokal) Pendidikan Karakter Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik keluarga, sekolah, masyarakat, pihak pihak tersebut harus saling berhubungan yang harmonis dan berkesinambungan. Menurut Simons Philips (2008:235), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu system, yang melandasi pemikiran ,sikap, dan perilaku yang di tampilkan. Dari uraian diatas pendidikan karakter berkenaan erat dengan sikap, perilaku manusia dalam aktivitasnya. "Pendidikan Karakter di Indonesia merupakan Gerakan Nasional Untuk menciptakan Sekolah dalam membina Generasi muda yang ber etika " (Binti : 2015) Damayanti (2014: 11) juga menegaskan bahwa, karakter merupakan cara berfikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sehingga karakter merupakan landasan untuk menentukan seseorang dalam 353
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Karakter Merupakan Nilai nilai yang terparti dalam diri individu melalui pendidikan , pengalaman, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan yang di padukan. (hasanah : 2013 hal 188) Karakter sangat dipengaruhi oleh adannya lingkungan, kebiasaan, oleh karena itu pada era perkembangan teknologi saat ini pembentukan karakter nasionalis melalui pendidikan karakter baik di sekolah, di rumah , maupun di masyarakat sangatlah penting untuk di lakukan agar masyarakat Indonesia serta khususnnya generasi muda tidak terpengaruh dampak negarif dari era distrupsi ini. Bentuk Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Haryanto ( 2014:212) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan daribudaya. Berdasarkan studi literatur, kearifan lokal tumbuh dan berkembang secara lokal, bisa berupa etika, moral, adat istiadat yang dimiliki keuntungan lokal, dan sebagai Kode Etik dalam komunitas ekologis ( E. Nigrum : 2016 ) Kearifan lokal adalah salah satu produk dari komunitas budaya yang terbentuk karena perlunya nilai, norma dan aturan sebagai a model untuk melakukan sesuatu tindakan. ( Imam Hilman, dkk : 2006, Hal 383) Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Dalam menanamkan nilai nilai moral budaya lokal dalam pembelajaraan (esti, 598 : 2018) Kearifan lokal bukan sekadar nilai-nilai tradisional atau ciri khas daerah. Lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai tradisional yang membawa manfaat dan manfaat untuk mencapai dan mempertahankan kebutuhan hidup orang, termasuk untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam di Indonesia. (Sumarmi : 2016 hal 201) 354
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Agar dalam pelaksanaan era disrupsi ini masyarakat tidak terbawa pengaruh negative dari era distruspsi seperti terkena phk, pengaruh negative budaya luar, menghindari kejahatan di internet seperti penipuan, bully, penebaran kebencian di media sosial, penyebaran berita - berita hoax yang menyesatkan, sebagai dampak negatifperkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat maka diperlukan pendidikan karakter, seperti yang telah disampaikan Damayanti (2014: 11) merupakan cara berfikir dan bertingkah laku yang menjadi ciri khas manusia, ciri khas disini manusia mampu menentukan mana yang baik dan mana yang benar dalam berpikir dan bertingkah laku. Dalam menghadapi tantangan era distrupsi ini penelitian berfokus pada pengaruh era distrupsi terkait pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia karna perkembangan teknologi maka, untuk mengatasinya dalam penelitian ini memberikan saran pemecahan masalah yaitu terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal berarti hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan binaan di suatu daerah juga dipengaruhi oleh budayanya. Fenomena globalisasi dan modernisasi membuat arsitektur lebih universal dan menciptakan homogenitas budaya (Dahliani: 2015 hal 157) Penguataan pendidikan karakter berbasis kearifan local yaitu dilaksanakan melalui kearifan lokal/ kebudayaan yang ada di Indonesia. Haviland (1988:223) juga menyata - kan bahwa budaya tradisi (daerah) dapat menentukan norma untuk perilaku yang teratur, serta kesenian verbal pada umumnya meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya daerah (bangsa). Kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut dapat berupa tarian daerah, lagu lagu daerah, bahasa, kerajinan, adat dan budaya, music, bangunan,cinderamata, kebudayaan, tenun, batik, permainan daerah, tersebut dapat dilaksanakan secara langsung atau dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran, ekstra kurikuler, atau kegiatan 355 seni
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kesiswaan di sekolah. Misalnya dengan mengaplikasikan secara optimal Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal." Nilai Nilai Moral yang ditanamkan dalam pembelajaran seni budaya dapat membangun karakter yang merupakan fondasi utama terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradap dan sejahtera". (Rosala : 2016 Hal 17) Pada hakikatnnya masyarakat di Indonesia memiliki keanekarakaman tradisi, suku, latar belakang kearifan lokal yang berbeda " (Verawati dkk : 2016 Hal 77 )Serta dapat mengenalkan terkait budaya budaya lokal di Indonesia yang terdapat dari sabang hingga merauke. Contoh dari kebudayaan yang ada yaitu seperti pendapat Secara keseluruhan, Danandjaja (1997:22) mengklasifikasi tradisi lisan menjadi enam bentuk, yakni: (a) bahasa rakyat, (b) ungkapan tradisional, (c) pernyataan tradisional, (d) sajak dalam puisi rakyat, (e) cerita prosa rakyat, dan (f) nyanyian rakyat. Contoh kearifan lokal Di Kota Tua Banyumas seperti macapatan (ayat klasik Jawa), sedekahbumi (upacara syukur untuk bumi), jumenengan (Memperingati penobatan) Raden Joko Kaiman, dan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat. (Rawuh : 2016 hal 422) Namun, berdasar pengamatan di lapangan, di antara bentuk-bentuk tersebut cerita prosa rakyatlah yang paling banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Keanekaragaman Budaya Indonesia merupakan potensi kekuatan dalam membangun kemandirian bangsa Dan juga dapat diterapkan melalui tindakan tindakan kecil seperti mendukung dan menggunakan produk produk dalam negeri seperti menggunakan batik. Lurik adalah salah satu jenis kain tenun tradisional Indonesia. Motif utama kain lurik mengambil bentuk garis-garis yang menunjukkan kesederhanaan orang Jawa sesuai dengan asal kata 'lurik' yang berasal dari lorek (dalam bahasa Jawa) (Triyanto : 2013, Hal 197) Akan sangat baik apabila kita mampu menghadapi era revolusi 356
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 industry 4.0 ini sejalan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan kebudayaan agar kita dapat mempertahannkan kebudayaan yang kita miliki dan sangatlah bagus apabila kita juga dapat mengenalkan budaya daerah, serta menunjukan kepada dunia terkait kebudayaan kebudayaan yang Negara Indonesia punyai melalui perkembangan teknologi dan jaringan internet. Jadi dengan penguataan pendidikan karakter melalui kearifan lokal tersebut dapat membendung dampak dampak negatif dari pelaksanaan era distrubsi di Negara Indonesia. SIMPULAN Hasil dari penelitian artikel ini adalah dalam menghadapi tantangan di era distrupsi dilakukan penguataan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dengan cara yaitu karena pendidikan karakter merupakan landasan dari sikap dan perilaku masyarakat maka dari itu dapat dilaksanakan melalui pengenalan kearifan lokal yang ada di Indonesia, kebudayaan di Indonesia yang beranneka ragam seperti tarian, bangunan tradisional, adat istiadat, kebiasaan, sajak puisi, cerita rakyat, kain tradisional, seperti batik tenun, serta lagu lagu daerah, menggunakan produk produk dalam negeri, serta di sekolah dapat dilaksanakan melalui penerapan ekstrakulikuler di sekolah, seperti ekstrakulikuler tari, karawitan, drama, dan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan seperti pada materi multikulturalisme, nasionalisme, pendidikan karakter. Sehingga jika pendidikan karakter berbasis kearifan lokal seperti tersebut di atas dapat dilakukan maka akan dapat membendung pengaruh negarif dari budaya luar pada era distrupsi ini. DAFTAR PUSTAKA [1] Tjandrawina, R.R. (2016). Industri 4.0: Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. Jurnal Medicinus, Vol 29, Nomor 1, Edisi April. 357
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [2] Damayanti, Deni. 2014. Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Araska [3] Sibarani, Robert 2012. Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan. [4] Simons Philips (2008:235),Refleksi Karakter Bangsa. Jakarta : bumi aksara [5] Haviland, William A. Antropologi, Jilid 2. Jakarta: Erlangga. [6] Danandjaja, James, Folklor Indonesia: Ilmu Gosif, Dongeng, dan Lain-lain (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). [7] triyanto, 2013. The Improvement in the Competitiveness of Traditional Lurik Cloth through the Utilization of Intellectual Property Rights. Asian Journal of Business and Management (ISSN: 2321 - 2803) [8] Rosala, Dedi. 2016. Pembelajaran Seni Budaya berbasis kearifan lokal dalam upaya membangun pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Ritme Volume 2 No. 1 [9] Verawati, Idrus. 2016. Implementasi nilai nilai kearifan lokal dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 25 No. 1 [10] Maunah, Binti. 2016. Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pemebentukan Kepribadian Holistik Siswa. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun V No. 1 [11] Hasanah. 2013. Implementasi nilai nilai Karakter inti di perguruan tinggi. Jurnal Pendidikan Karakter : Tahun III Nomer 2. [12] E. Ningrum. 2016. Learning Model Based on Local Wisdom to Embed the Ethics Land for Students. 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015) 358
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [13] Sumarmi.2017. A Study of Local Wisdom of Balinese Aga And Samin People to Develop Environmental Awareness Characteristics : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 79 [14] Rawuh Edy, 2016. Banyumas Potential For Local Culture-Based Tourism.. : Innovation in Regional Public Service for Sustainability (ICPM 2016) [15] Imam Hilman, dkk. 2016. Revitalization of Local Wisdom in Environmental Education : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 79 [16] Dahliani, dkk. 2015. Local wisdom in built environment in globalization era : International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 6 [17] Marfai Muh Aris,2012,"Pengantar Etika Lingkungan dan Kerifan Lokal", Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. [18] Murwaningsih, esti studi tentang peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena hedonism sebagai ancaman terhadap identitas nasional'. Pros IEEE Pp 539-599 juli 2018 [19] Herawati, Isni,2004,"Kearifan Lokal diLingkungan Masyarakat Using Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur",Yogyakarta. [20] Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2. 359
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMILIHAN BAHAN AJAR PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 (Studi Kasus di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan) Annisa Fitriani Universitas Sebelas Maret Annisa_16@student.ac.id ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemilihan bahan ajar yang dilakukan guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran PKn di SMK Kabupaten Klaten. Metode penilitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan bahan ajar PKn di SMK PGRI dalam pemilihan bahan ajar sudah baik karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, kesuaian karakteristik peserta didik, dan keruntutan uraian materi. Sedangkan pemilihan bahan ajar di SMK N 1 Klaten kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di tentukan, tetapi dalam kesuaian karakteristik peserta didik, dan keruntutan uraian materi sudah dapat dikatakan baik. Kata kunci : Bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran, PPKn, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, keruntutan materi ABSTRACT This writing aims to determine the extent to which the implementation of the selection of teaching materials in the implementation plan of PKn learning is applied by teachers at the Klaten District Vocational School. The research method used is a qualitative method with a descriptive analytic approach. The results showed that the selection of PKn teaching materials at the PGRI Vocational School in the selection of teaching materials was good because it was in accordance with the learning objectives, the characteristics of the students, and the material breakdown. While the selection of teaching materials in Klaten N 1 VOC is not in accordance with the intended learning objectives, but in the suitability of the characteristics of the students, and the breakdown of material descriptions can be said to be good. Keywords: Teaching materials, characteristics of students, material chaos learning implementation plan, PKn, learning objectives, 360
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Perkembangan zaman abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki kompetensi antara lain memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menghadirkan pemecahan masalah (critical-thinking and problem solving skills), kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (communication and collaboration), kemampuan mencipta dan membaharui (creativity and innovation skills), kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology literacy), kemampuan belajar kontekstual (contextual learning skills), dan kemampuan informasi dan literasi media (information and media literacy skills) (BSNP, 2010:44-45) [1]. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paige (2009:67) bahwa keterampilan abad 21 menitikberatkan kepada kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kerjasama yang merupakan bagian dari HOTS (High Order Thinking Skills) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi [2]. Begitu pula menurut Cogan & Derricott (1998:116) bahwa salah satu tantangan globalisasi di abad 21 menuntut semua orang memiliki karakteristik yang salah satunya memiliki kemampuan kritis dan sistematis[3]. Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan dilakukan dengan memuatkannya sebagai bagian dari materi pembelajaran (instructional material) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini pernah dilakukan pada masa Orde Lama yakni dengan pelajaran Civics (1960), Orde Baru, dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kurikulum 1975, 1984 dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Orde reformasi dengan pelajaran Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Kewarganegaraan (2006) dan PPKn (2013) . Hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelajaran dan metode penugasan melalui buku-buku yang tersedia kurang respons positif dari siswa sehingga sebagian besar siswa cukup di kelas, tampak bosan dan menerima 361
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pelajaran yang diajarkan tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh guru . Kesulitan pemahaman siswa adalah bahwa materi dalam buku disajikan dengan cara yang monoton, konvensional dan tidak fokus untuk membuatnya lebih mudah bagi siswa untuk memahami pesan moral yang ada dalam materi pelajaran PPKn karena hanya menampilkan materi tanpa terkait dengan kehidupan nyata di sekitar siswa [4]. Pancasila dan ideologi nasionalisme yang terkandung dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimasukkan sebagai salah satu bahan ajar. Bahan ajar Pancasila mencakup posisi dan isi.[5]. Berdasar pengalaman di atas, Pancasila selalu menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi muatan materi dari PKn. Pancasila sebagai konsep sendiri memiliki makna dan penjelasan yang beragam sejalan dengan pendekatan pemikiran yang dilakukan. Dengan demikian patut dipertanyaan perihal isi Pancasila apakah dan nilai-nilai Pancasila yang manakah yang seyogyanya dapat dijadikan muatan materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini belum terumuskan secara jelas dan benar. Persoalan tentang muatan materi Pancasila dalam PKn juga penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasila sendiri sebagai objek kajian atau muatan PKn di Indonesia telah lama diakui dan dijalankan. Materi Pancasila dapat dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifat "The Great Ought" dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001) [6]. Materi Pancasila dalam PKn termasuk structural formal content yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya, 2007). Sebagai materi yang bersifat "The Great Ought" dan termasuk structural formal content seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah [7]. Perubahan kurikulum yang berlaku di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya yaitu dalam pengimplementasiannya. Guru selaku pelaku pendidik selalu mengalami kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 362
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terbaru dalam proses pembelajaran. Sebelum guru melaksanakan pembelajaran diwajibkan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan [8]. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan perisapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembeajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur: pemilihan materi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi. Salah satu komponen pendukung perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting bagi guru maupun siswa sebab bahan ajar merupakan salah satu syarat untuk mencapai pembelajaran efektiv dan efisien. Tanpa ketersediaan bahan ajar baik guru maupun peserta didik akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar khususnya yang digunakan di sekolah tidak sekedar bahan materi yang digunakan sebagai sumber belajar melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Bahan ajar harus sesuai dengan persayaratan sebagaimana ditetapkan dala kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa bahan ajar memuat materi pembelajaran, metode, batasa-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran [9]. Materi Pancasila dalam PKn termasuk structural formal content yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya, 2007) [10]. Sebagai materi yang bersifat "The Great Ought" dan termasuk structural formal content seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah. Kajian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal. Pertama, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang telah diangkat sebagai dasar negara membutuhkan implementasinya dalam kehidupan. Kedua, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan. Ketiga, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki kaitan erat dengan Pancasila. Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara 363
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 merupakan bagian dari ontologi PKn. Keempat, isi atau muatan Pancasila yang disosialisasikan kepada warga dapat digunakan untuk membangun identitas atau jatidiri bangsa, oleh karena Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunan identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu unsur dari identitas itu sendiri. Kelima, isi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan dalam hal metode pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan juga muatan Pancasila itu sendiri yang cenderung ditafsirkan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Keenam, Pancasila yang memiliki beragam status, makna, dan tafsiran membutuhkan penataan dan pengorganisasin yang jelas sebagai materi PKn. Ketujuh, sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada kajian akademik yang secara khusus menganalisis dan merumuskan materi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah mengingat pengalaman bahwa Pancasila selalu menjadi isi PKn. Isi PKn Mengacu pendapat Margaret Stimman Branson (1998), komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispotitions. Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang seharus warganegara ketahui. Civic skills merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan civic dispotitions berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional [11]. Sapriya (2007) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa content untuk Social Studies dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu pertama, informal content yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, the formal content disiplines yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, the response of pupils yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat informal content maupun formal content. Bahan ini dapat 364
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dikembangkan pada isi atau content PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakterisik PKn [12]. Jika dikaitkan dengan formal content dicipline maka maka bahan PKn dapat diambilkan dari ilmu politik yakni civics atau ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan, apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan (civics) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut basic human activities [13]. Pancasila termasuk konten (isi) PKn yang sifatnya formal structure. Menurut Sapriya (2007) isi yang bersifat formal structure harus sama dan tidak bisa ditawar- tawar (unnegotiated, given) karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Numan Somantri (2001) menyebut Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bahan PKn Indonesia yang bersifat "The Great Ought", termasuk Unavoidable Indotrination, yang perlu diinternalisasikan kepada warga negara. Pengertian Bahan Ajar Menurut National Centre for Competency Based Training bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas [14]. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis. Menurut Prastowo (2011:17) bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran [15]. Menurut Pannen bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran [16]. Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga mampu 365
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menunjang dan mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran Terdapat beberapa kategori untuk jenis-jenis bahan ajar. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi jenis-jenis bahan ajar yang diungkapkan Prastowo tersebut. Berdasarkan bentuknya bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi menurut Kemp dan Dayton. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leafet, wallchat, foto atau gambar, dan model atau maker. Bahan ajar dengar atau program audio yakni semua system yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yakni segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensil. Contohnya, video compact disk dan film. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatuperintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya, compact disk interactive [17]. Fungsi dan Tujuan Pembuatan Bahan Ajar Menurut Prastowo disebutkan bahwa fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: Menghemat waktu pendidik mengajar. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran [18]. 366
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Fungsi bahan ajar bagi siswa, antara lain: Siswa dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki. Siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri. Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Menurut Prastowo tujuan pembuatan bahan ajar yaitu: Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik, Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik [19]. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara (Kerr, 2013) [20]. Merujuk pada pendapat di atas, peran pendidikan termasuk di dalamnya perguruan tinggi, dosen dan proses belajar, dalam proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara. Sejalan dengan pendapat tersebut Buchanan, Buridge, Chodkiewicz (2018) mengemukakan bahwa mata kuliah PKn merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para mahasiswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab[21]. Karena itu, mata kuliah PKn memuat konsepkonsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Senada dengan pengertian di atas, Winarno (2017) berpendapat bahawa mata kuliah PKn sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Merujuk pada pendapat-pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa mata kuliah PKn merupakan mata kuliah yang mempersiapkan generasi muda dalam ketaatan pada hukum, ketatanegaraan politik dan kesadaran dalam bernegara, yang berkarakter bangsa 367
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945 [22]. Dalam pemilihan bahan ajar perlu memperhatikan relevansi dengan keadaan sekarang ini. Hal ini serupa dengan pendapat Wijianto, Rima Vien (2017) selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran,sedangkan kedalaman materi seberapa detail konsepkonsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa [23]. Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemilihan bahan ajar pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. METODE Penelitian ini dikembangkan dengan metode induktif yang bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola hubungan temuan-temuan di lapangan, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan sehingga jenis penelitian kualitatif relevan digunakan untuk mendeskripsikan mengenai sejauh mana implementasi pemilihan bahan ajar yang dilakukan guru pada rencana pelaksanaan pembelajaran PKn di SMK Kabupaten Klaten (Studi Kasus di SMK N 1 Klaten dan SMK PGRI Pedan). Metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu dokumentasi, in depth interview (wawancara mendalam), dan observasi (Sugiyono, 2010: 297). HASIL A. SMK PGRI Pedan 1. Pemilihan bahan ajar 368
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 a) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran Dalam pemilihan bahan ajar SMK PGRI Pedan sudah berdasarkan tujuan pembelajaran yang tentukan di dalam RPP. Hanya saja dalam penyusan tujuan pembelajaran kurang memperhatikan kesesuaian perumusan dengan aspek Audience, Behaviour, Condition, dan Degree. b) Kesesuaian dengan karakter peserta didik Keberlangsungan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan penerapan kurikulum 2013 dimana porsi guru lebih sedikit berbicara dan menekankan pada keaktifan siswa agar siswa SMK PGRI Pedan terbiasa untuk mandiri. Proses pembelajaran tidak terkendala oleh sarana prasarana. Semua prasarana sudah mendukung untuk pembelajaran seperti LCD, wifi. Kegiatan pembelajaran mengasah siswa untuk mandiri dengan pembelajaran berbentuk proyek maupun kerjasama kelompok. Kegiatan belajar di SMK PGRI Pedan menghindari pembelajaran dengan metode ceramah yang terlalu sering. Hal ini karena karakter siswa yang cenderung bosan dan malas jika pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah penuh setiap hari. c) Keruntutan uraian materi Dalam hal keruntutan materi sudah disusun secara runtut dan sistematis dari uraian materi yang berupa konsep ke uraian materi yang lebih operasinal. Sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman materi secara sistematis, runtut dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang utuh. 2. Kemampuan siswa dalam memahami materi Kemampuan siswa untuk memahami materi tergantung dari siswa itu sendiri. Di SMK PGRI Pedan siswa yang langsung memahami dengan sekali penjelasan ada namun jumlahnya sedikit sedangkan rata-rata pemahaman siswa masih kurang sehingga guru harus menjelaskan kembali kepada siswa tidak hanya sekali saja. Hal ini terkait dengan 369
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 siswa SMK yang kebanyakan karakternya agak susah untuk diatur sehingga dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami maka guru harus kreatif termasuk mengoptimalkan dalam penggunaan metode dan model pembelajaran. B. SMK N 1 Klaten 1. Pemilihan Bahan Ajar a) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran Dalam pemilihan bahan ajar SMK N 1 Klaten tidak berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang tentukan di dalam RPP. Selain itu dalam penyusan tujuan pembelajaran tidak mengacu dengan indikator yang telah di cantumkan dalam RPP, dan kurang memperhatikan kesesuaian perumusan dengan aspek Audience, Behaviour, Condition, dan Degree. b) Kesesuaian dengan karakter peserta didik Proses pembelajaran kurikulum K13 di SMK Negeri 1 Klaten berlangsung baik dan progesif. Guru hanya menjelaskan materi hanya pokok - pokoknya atau hanya garis besarnya saja, lalu peserta didik dituntut aktif dalam menggali materi. Karakter peserta didik lebih mudah di kondisikan. Guru mengurangi metode ceramah yang dimana metode ceramah ini lebih cocok diterapkan dalam kurikulum KTSP. Peserta didik lebih banyak aktif berdiskusi dengan kelompok belajar yang ada di kelas. c) Keruntutan uraian materi Dalam hal keruntutan materi sudah disusun secara runtut dan sistematis dari uraian materi yang berupa konsep ke uraian materi yang lebih operasinal. Sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman materi secara sistematis, runtut dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang utuh. 2. Kemampuan siswa dalam memahami materi 370
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Untuk kemampuan memahami materi pembelajaran di SMK N 1 Klaten tergantung pada kemampuan individual anak itu sendiri, akan tetapi kebanyakan anak SMK Negeri 1 Klaten memahami materi dengan baik walaupun masih ada beberapa anak yang agak kesulitan dalam memahami materi. Jadi guru harus pandai dalam menyampaikan materi agar seluruh siswa dapat memahami materi dengan baik. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dengan pengumpulan data melalui lembar observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam implementasi pemilihan bahan ajar pada kurikulum 2013 pada SMK PGRI Pedan dan SMK N 1 Klaten dikatakan cukup baik. Hanya saja dalam menentukan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran SMK PGRI Pedan lebih memperhatikan kesesuain tersebut sedangkan SMK N 1 Klaten kurang memperhatikan hal itu. Tetapi untuk kesesuaian materi dengan karakter peserta didik dan keruntutan materi SMK PGRI Pedan dan SMK N 1 Klaten sudah menerapkannya dengan cukup baik. DAFTAR PUSTAKA [1] Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). Paradigma Pendidikan Nasional di Abad 21. Jakarta. BSNP [2] Paige, R.M. (2009). The georgetown consortium project: Interventions for student learning aboard fronticus. The interdisciplinary journal of study abroad, XVIII, 1-75. [3] Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). Citizenship for the 21 st Century. British Library: London. [4] winarno, 2017. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. AP3KnI [5] winarno, 2017. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. AP3KnI 371
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6] Somantri, Muhammad Numan. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya [7] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan. [8] Rusman. Model-model pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru.2010.PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta. [9] Ika Lestari. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. Padang:Akademia Permata. [10] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan [11] Branson, S Margaret. (1998). "The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy" Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Tersedia di [12] Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan [13] Somantri, Muhammad Numan. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya [14] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press. [15] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press. 372
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [16] Tian Belawati, dkk. (2003). Pengembangan Bahan Ajar . Jakarta: Pusat Penerbitan UT. [17] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press. [18] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press. [19] Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta: Diva Press. [20] Kerr. David,(2013), Citizenship Education in England: The Making of a New Subject. Journal Citizenship Education,Vol 2(235), 2013. [21] Buchanan.Jhon, Buridge.Nina, & Chodkiewicz.Andrew, (2018). Maintaining Global Citizenship Education inSchools: A Challenge for Australian Educators andSchools, Australian Journal of Teacher Education, Volume 43, Issue 4, 2018 [22] Winarno.(2017). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara. [23] Camelia, Hassan & Wijianto.2017. Studi Analisis Konsistensi dan Kecukupan Bahan Ajar Materi Demokrasi pada Diktat Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X Tunarungu di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. PKn Progresif, Vol. 12 No. 2 Desember 2017 373
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Upaya Reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Disrupsi Arif Maulana Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret E-mail: arifmaul@student.uns.ac.id ABSTRAK Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari disrupsi adalah sedang terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Satu diantara yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah evolusi tekhnologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia. Digitalisasi adalah akibat dari evolusi tekhnologi (terutama informasi) yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Reartikulasi berarti mewacanakan kembali secara terus menerus agar semakin berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disrupsi dan reartikulasi mempunyai makna yang bertentangan dimana disrupsi bermakna perubahan sedangkan reartikulasi bermakna upaya menguatkan. Pancasila bersifat fundamentalnorm atau tidak dapat diubah-ubah meskipun zamannya berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dalam menghadapi era disrupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah kajian dokumen melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara : (1) menyadarkan akan pentingnya ideologi Pancasila di era disrupsi, (2) menjelaskan peranan Pancasila dalam menghadapi era disrupsi (3) penghayatan Pancasila di Perguruan Tinggi guna menghadapi era disrupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dalam menghadapi era disrupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui upaya reartikulasi tersebut diharapkan Pancasila semakin berakar kuat, dan mampu menjawab segala permasalahan yang ada, serta mampu menjawab tantangan global karena pengaruh disrupsi. Kata kunci : Reartikulasi Pancasila, Perguruan Tinggi, Disrupsi ABSTRACT If it is interpreted in daily life, disruption is a fundamental or fundamental change. One of the things that made a fundamental change is the renewal of technology that broadcasts human differences. Digitalization is the result of technological support (mostly information) that changes almost all the order of life. Rearticulation means reciting it so that it continues to take root in the life of the nation and state. Disruption and re-articulation that has a rejected meaning while disruption and change are there. Pancasila changes the fundamental norm or cannot be changed while the times change. This study tries to try to re-articulate Pancasila in universities in the disturbed era. The method used in this research is descriptive method using qualitative. The technique used is the study of documents through literature. The results showed that the Pancasila experiment in Higher Education was conducted by: (1) realizing the importance of Pancasila ideology in the era of disruption, (2) explaining Pancasila research in the era of disruption (3) appreciation of Pancasila in universities to use the era of disruption. The conclusion of this study is that the experiment of Pancasila rearticulation in Higher Education in the era of disruption can be done in various ways and through this re-articulation effort it is hoped that Pancasila will become more deeply rooted, and able to assist existing assistance, can also help the global disturbed. Keywords: Pancasila Rearticulation, Higher Education, Disruption 374
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN 375
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Seiring perkembangan zaman, manusia tidak bisa lepas dari perubahan. Perubahan bisa memberikan peluang sekaligus tantangan dan juga bisa memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Di era modernisasi, gerakan kebangkitan semangat kewarganegaraan bermunculan di banyak negara di dunia [1]. Belakangan ini warga tidak hanya menghadapi dunia nyata tetapi juga dunia maya. Konvergensi antara warga dan teknologi telah menyebabkan dampak yang luar biasa. Teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif [2]. Di era globalisasi dan teknologi informasi, informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan global [3]. Saat ini, di pabrik Industry 4.0, mesin terhubung sebagai komunitas kolaboratif. Evolusi semacam itu membutuhkan penggunaan alat prediksi tingkat lanjut, sehingga data dapat secara sistematis diproses menjadi informasi untuk menjelaskan ketidakpastian, dan dengan demikian membuat lebih banyak "informasi" keputusan [4]. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari disrupsi adalah sedang terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Satu diantara yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah evolusi tekhnologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia. Reartikulasi berarti mewacanakan kembali secara terus menerus agar semakin berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [5]. Disrupsi dan reartikulasi mempunyai makna yang bertentangan dimana disrupsi bermakna perubahan sedangkan reartikulasi bermakna upaya menguatkan Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa indonesia yang digali oleh para tokoh perumus Pancasila. Soetarto (2006) mengatakan bahwa para tokoh perumus Pancasila bukanlah pencipta, tetapi mereka adalah penggali nilai-nilai yang ada dari bangsa Indonesia dan disarikan menjadi Pancasila [6]. Pancasila merupakan dasar negara yang keberadaannya sudah final menjadi jati diri dan dasar negara Republik Indonesia [7]. Pancasila bersifat fundamentalnorm yang artinya mendasar atau tidak dapat diubah-ubah meskipun zamannya berubah. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang 376
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Norma Hukum (Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (stufentheorie) [8]. Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro [9]. Perguruan tinggi menjadi tempat yang tepat untuk mereartikulasi Pancasila. Berkaca rentannya perguruan tinggi (PT) disusupi gerakan radikal, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir meminta kampus terapkan kegiatan berbasis Pancasila [10]. Kelompok Islam radikal sampai batas tertentu telah berubah dalam menghadapi dunia Islam secara umum. Mereka intensif menjadi agresif, kasar, tidak toleran dan kebencian. Sebenarnya, Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan, toleransi, dan cinta damai. Namun, kebangkitan gerakan Islam radikal mengkhawatirkan orang dan mengancam kehidupan bangsa yang dikandungnya nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan akulturasi, termasuk dalam agama [11]. nilai pluralisme, toleransi, akulturasi juga terdapat dalam Pancasila. Sebelum kegiatan berbasis Pancasila diterapkan atau diimplementasikan di Perguruan tinggi maka dilakukan terlebih dahulu reartikulasi atau mewacanakan kembali Pancasila. Kebaruan dari penelitian ini adalah identifikasi terhadap fenomena yang dikaji berbeda dengan sebelumnya dimana fenomena yang sekarang terkait era disrupsi. Di era disrupsi kali ini fenomena yang terjadi banyak sekali karena zaman cepat berubah maka fenomenanya juga cepat berubah. Reartikulasi Pancasila sebelumnya biasanya membahas masalah yang berkaitan dengan karakter tetapi yang sekarang juga membahas mengenai tantangan disrupsi. Permasalahan yang ada adalah peguruan tinggi rentan disusupi gerakan radikal karena pengaruh banyaknya informasi yang masuk termasuk ajaran radikal. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni UI, ITB, IPB, Undip, ITS, Unair, UB terpapar radikalisme [12]. radikalisme di kalangan generasi muda menjadi masalah serius karena menjadi kan mereka tidak setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia [13]. Selain itu karena pengaruh disrupsi atau perubahan yang fundamental kesadaran akan ideologi Pancasila memudar, serta munculnya ideologi lain seperti ideologi 377
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 khilafah yang dapat mengancam ideologi Pancasila. Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan agar deklarasi khilafah di kampus sebagaimana pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat (IPB) tidak terulang lagi [14]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dalam menghadapi era disrupsi. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah kajian dokumen melalui studi pustaka yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Kajian dokumen melalui studi pustaka ini merupakan salah satu kegiatan untuk mencari suatu data mengenai beberapa hal dari berbagai sumber sepeti buku, jurnal, prosiding, dan beberapa sumber bacaan lainnya yang dapat diterima kebenarannya berdasarkan kajian ilmiah yang ada. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang hasilnya berupa teks narasi untuk mendeskripsikan Upaya Reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Disrupsi. Jenis penelitian ini juga merupakan salah satu penelitian yang berfokus pada pencarian solusi atas permasalahan yang bersifat gagasan. Dari konteks inilah, penelitian ini dikembangkan untuk mengkaji Upaya Reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Disrupsi. HASIL 378
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara : 1. Menyadarkan akan pentingnya ideologi Pancasila di era disrupsi Melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan berarti melakukan reartikulasi nilai-nilai yang dikandungnya berdasar pada situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Tuntutan seperti ini tidak dapat diabaikan karena akan menjadi sumber konflik dan kekerasan dalam kehidupan nasional di dalam lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terus bergerak dan menuntut perubahan [15]. Hamengkubuwono (2008: 74) menawarkan proses yang disebut ―reformasi sosial budaya‖ di mana ini adalah proses rethingking (Pemikiran ulang) dan reshaping (Pembentukan kembali) untuk menempatkan kembali nilai-nilai Pancasila pada koordinat yang benar [16]. Reartikulasi Pancasila berarti mewacanakan kembali Pancasila, hal ini berarti sejalan dengan yang ditawarkan oleh Hamengkubuwono. Baru-baru ini mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) menjadi perbincangan hangat di sejumlah media. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali mata pelajaran PMP. Munculnya wacana diaktifkan kembali PMP disebut- sebut karena salah satunya adalah maraknya isu hoaks PKI (Partai Komunis Indonesia) yang hingga sekarang masih tersebar di masyarakat. selain itu permasalahan munculnya paham-paham radikalisme dan berbagai paham lain yang bertentangan dengan norma Pancasila sebagai dasar negara pun diakuinya menjadi salah satu alasan pendidikan dasar ini mesti kembali diterapkan [17]. Ditengah era disrupsi yang kini dihadapi Indonesia, Reartikulasi Pancasila diharapkan mampu memblok segala ancaman negatif yang mampu menggunjang integrasi bangsa [18] khususnya di Perguruan Tinggi. Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, maka akan menciptakan karakter bangsa yang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi disrupsi 379
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 peradaban[19]. Perguruan tinggi mempunyai tugas yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut, 2. Menjelaskan peranan Pancasila dalam menghadapi era disrupsi Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi semangat setiap denyut kehidupan warga negara dan aktivitas konstitusionalnya, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dalam berbagai pemikiran parsial tentang agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi [20]. Selain Pancasila bisa digunakan sebagai pondasi untuk membentengi seseorang dari paham-paham radikal yang merusak bangsa, Pancasila juga berperan menjadi jiwa yang mampu menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberbagai bidang entah itu ekonomi, politik, budaya maupun hukum [21]. Dengan demikian, kehidupan bangsa indonesia akan semakin kokoh apabila segenap kompenen bangsa, disamping memahami juga melaksanakan/ mengamalkan pancasila [22]. Karena era disrupsi sangat berkaitan dengan Tekhnologi Informasi maka Pancasila dapat menginspirasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan lain sebagainya. Pancasila dijadikan acuan para generasi muda dalam bersikap bertindak dan bertutur kata yang sesuai dengan norma Pancasila [23]. Hal ini menunjukkan peranan Pancasila sangat penting di era disupsi ini dan Pancasila sudah terbukti kekokohannya sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan global di era disupsi ini. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta, sekaligus Dosen Etika Profesi STMIK AKAKOM Yogyakarta, Teguh Wiyono Budi Prasetyo menilai Pancasila dapat membantuk karakter unggul SDM di Indonesia. Pancasila dibutuhkan untuk membekali diri dalam revolusi industri 4.0. Di saat persaingan global sangat ketat dengan berbagai negara di dunia yang hanya melihat dari sisi penguasaan teknologi, Pancasila justru dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia. Pancasila harus menjadi ruh utama dalam perumusan 380
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kode Etik Profesi yang meliputi aspek etika, moral dan hukum [24]. Jika disimpulkan maka SDM Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. 3. Penghayatan Pancasila di Perguruan Tinggi guna menghadapi era disrupsi Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah urgen sebagai nilai yang perlu diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [25]. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai 'Agent Of Change' dan 'Social Control' Mahasiswa harus dapat menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik, mahasiswa juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi. Untuk dapat mempertahankan pancasila dan menghayatinya Mahasiswa harus dapat menerima mata kuliah pendidikan pancasila, Pancasila sebagai ideologi juga dapat memberikan Orientasi, Asas, dan Pedoman Normative dalam bidang kehidupan Negara, sebagai Mahasiwa kita mempunyai sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan Negara, salah satu contohnya adalah perpindahan rezim orba ke rezim reformasi. Di situ mahasiswa merupakan pelopor terbesar dalam perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia, dan oleh karena itu saat ini mahasiswa di harapkan dapat menjalankan pancasila yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan kembali menegakkan hal yang telah menyimpang dari pancasila, adapun untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan pancasila sebagai ideology bangsa, mahasiswa harus terlebih dahulu dapat menerapkan pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan di kehidupan Perguruan Tinggi atau lingkungan akademik [26]. 381
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 KESIMPULAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya reartikulasi Pancasila di Perguruan Tinggi dalam menghadapi era disrupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang pertama yaitu menyadarkan akan pentingnya ideologi Pancasila di era disrupsi, yang kedua yaitu dengan menjelaskan peranan Pancasila dalam menghadapi era disrupsi, dan yang ketiga yaitu dengan penghayatan Pancasila di Perguruan Tinggi guna menghadapi era disrupsi. Melalui upaya reartikulasi tersebut diharapkan Pancasila semakin berakar kuat, dan mampu menjawab segala permasalahan yang ada seperti radikalisme di Perguruan Tinggi, munculnya ideologi lain seperti ideologi khilafah yang dapat mengancam ideologi Pancasila, kemudian memudarnya kesadaran Mahasiswa akan ideologi Pancasila karena pengaruh disrupsi atau perubahan yang fundamental, serta mampu menjawab tantangan global karena pengaruh disrupsi. DAFTAR PUSTAKA [1] Rejekiningsih, Triana, dkk. The Role of Civic Education in the Reinforcement of the Land Ethic Values in the Sustainable Development of the Environment in the Rule of the Law, Asian Journal of Humanities and Social Studies, Volume 02 - Issue 04, August, 2014. [2] Triastuti, Rini. The Impact of Information and Communication Technology (ICT) and The Challenge of Civic Education, 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE), 2015. [3] Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, Yogantari, Made Vairagya. From manual to digital, the importance of social media in promoting the artwork of architectural design in disruption era, Proceeding 4th ICIAP: Design and Planning in Disruptive Era [4] Lee, Jay. Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment, Product Services Systems and Value Creation. Proceedings of the 6th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems, Procedia CIRP 16, 3 - 8, 2014 382
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [5] Widarmanto, Tjahtjono. 2018, Januari, 23. "Reartikulasi dan Reaktualisasi Pancasila". [online]. Available pancasila.html. [6] Latif, Y, "Soekarno sebagai penggali Pancasila", Jurnal Prisma, Vol. 32, No. 2 & 3, Hlm. 17-42, 2013. [7] Budiman, Lestanta. MODEL PENDIDIKAN PANCASILA DI KAMPUS BELA NEGARA (PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN) (Studi di UPN Yogyakarta), Proceding Seminar Nasional PPKn "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan", Juli, 2018 [8] Hamidi, Jazim. "Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI". Jakarta dan Yogyakarta : Konstitusi Press dan Citra Media, 2006. [9] Assihiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Tata Negara". Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. [10] Rizki, Ramadhan. 2017, September, 21, "Menristekdikti Minta Penerapan Kegiatan Pancasila di Kampus". [online]. Available 383 : :
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11] Saputra, ucok agus. New Model of Anti Radicalisme Learning for Moslem Teacher, Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN, Volume 1, Pages 36-43, 2016 [12] Gunawan, Dedi. 2018, Mei, 31, "Daftar 7 Kampus Top di Indonesia Terpapar Radikalisme", [online]. Available [13] Winarno, dkk. Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, JURNAL KETAHANAN NASIONAL, NOMOR XIX (2), Halaman 98-103, Agustus 2013 [14] Saubani, Andri. 2017, November, 08, "BNPT: Jangan Sampai Deklarasi Khilafah di Kampus Terulang", [online]. Available kampus-terulang. 384 : :
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [15] Ika. 2013, Maret, 28, "Kelola Bangsa dengan Wawasan Kebangsaan", [online]. Available : [16] Hamengkubuwono, Sri Sultan. Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Jakarta : Gramedia. 2008. [17] Mandasari, Rizky. 2018, November, 27, "Kenapa Dulu Mata Pelajaran PMP Dihapus?", [online]. Available : pmp-dihapus. [18] Indriyani, Dina, Hermawan, Iyep Candra. REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI MODAL INTEGRASI BANGSA DI ERA DISRUPSI. PROSIDING SEMINAR NASIONAL JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN. [19] Burhan, Hasdinar. 2018, Februari, 17, "Era Digital, Kurikulum PT Dirombak", [online]. Available : digital-kurikulum-pt-dirombak-1518829533. [20] Amir, Syafruddin. Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 2, ISSUE 1, JANUARY, 2013 [21] Kusumastuti, Dora. DEVELOPING SUBSIDIZED MORTGAGE AGREEMENT BASED ON THE JUSTICE VALUES OF PANCASILA (INDONESIAN STATE PHILOSOPHY), South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue4, December, 2017. [22] Martitah, Reaktualisasi Ideologi Pancasila dalam Semangat Pembentukan Hukum yang Bermoral, Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 Nomor 1, 79-92, 2016. [23] Salamah, Alim. PENGUATAN INTEGRASI NASIONAL DI ERA DISRUPSI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA. PROSIDING SEMINAR NASIONAL JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN. 385
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [24] Lutfiyanti, Gaya. 2018, Mei, 30, "Pancasila sebagai Sumber Etika dalam Era Revolusi Industri", [online]. Available : dalam-era-revolusi-industri. [25] Muchtarom. STRATEGI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI INOVASI PEMBELAJARAN PKn BERORIENTASI CIVIC KNOWLEDGE,CIVIC DISPOSITION, DAN CIVIC SKILL DI PERGURUAN TINGGI. Jurnal PKn Progresif, Vol. 7 No. 2 Desember 2012 [26] Helmi, Radian. 2018, Oktober, 29, "Peran Mahasiswa dalam Menerapkan Pancasila", [online] Available : 386
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 RELEVANSI MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PKN Arin Wahyuni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP UNS arin25@student.uns.ac.id ABSTRAK Ketrampilan berpikir kritis merupakan salah satu ketrampilan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Dunia pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan peserta didik yang memiliki ketrampilan berfikir kritis. Problem based learning merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada peserta didik. Model PBL mendorong peserta didik untuk berfikir kritis melalui tahap-tahap pelaksanaannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendiskripsikan relevansi model problem based learning untuk mengembangkan sikap kritis peserta didik melalui pembelajaran PKn. Pembelajaran PKn dipilih karena memiliki domain yang relevan yaitu civic skill yang didalamnya memuat ketrampilan intelektual berupa berpikir kritis. Penulisan menggunakan metode studi kepustakaan. Data diambil dari literatur- literatur yang relevan. Hasil pemikiran adalah model problem based learning diimplementasikan dalam pembelajaran PKn melalui 5 tahap yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kata kunci : problem based learning, ketrampilan berpikir kritis, pembelajaran pkn ABSTRACT Critical thinking skills are needed in the facing the challenges of the industry revolution 4.0. Education has an important role in creating students who have critical thinking skills. Problem based learning is a student-centered learning model. The PBL model encourages students to think critically through the stages of implementation. The purpose of this paper is to describe the relevance of the problem based learning model to develop students' critical thinking skills through civic learning. Civic learnng is choosen cause have releant domain which is civic skill that contain intelectual skill such as chritical thinking skill. Writing using the library study method. Data is taken from relevant literature. The thought is that the problem based learning model is implemented in civic learning through 5 stages, namely the orientation of students to the problem, organizing students to learn, 387
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 guiding individual and group investigations, developing and presenting the work, and analyzing and evaluating problem solving processes. Keywords: problem based learning, critical thinking skill, civic learning 388
PENDAHULUAN Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 389
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Saat ini dunia dihadapkan pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era dimana terdapat transformasi yang komperhensif dari keseluruhan aspek produksi di dunia industri melalui penggabungan teknologi dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri 4.0 merupakan lanjutan dari revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Revolusi industri 1.0 telah mengurangi jumlah tenaga kasar dan terjadi peningkatan efisiensi produk, hal ini terlihat dengan dimanfaatkannya mesin uap yang telah ditemukan. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penggunaan besi dan baja dalam skala besar, ditemukannya listrik dan digunakannya minyak bumi. Revolusi industri 3.0 digunakan digunakan teknologi digital pada industri media dan ritel. Pada masa ini telah mengubah pola komunikasi dan hubungan masyarakat untuk mengatasi waktu agar tercipta efisiensi. Sedangkan pada revolusi industri 4.0 ini mulai digunakan internet of things, artificial intelligence, human machine interface, teknologi robotik dan sensor dan teknologi 3D printing. Prediksi dari ahli menyatakan bahwa pada tahun 2025 nanti robot akan menggantikan pekerjaan separuh pekerjaan manusia. Tantangan dari Revolusi industri 4.0 menyebabkan tantangan di setiap bidang kehidupan semakin meningkat sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi [1]. Menurut Hecklau terdapat 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 yaitu kompetensi teknis, kompetensi metodologi, kompetensi sosial dan kompetensi personal [2]. Kompetensi metodologi meliputi beberapa hal yaitu berpikir wirausaha, kreativitas, membuat keputusan, problem solving, ketrampilan analitik, orientasi efisiensi, dan kemampuan meneliti. Selain itu, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dibutuhkan ketrampilan berfikir kritis. Hal ini erat kaitannya dengan ketrampilan analitik. Berfikir kritis merupakan hal yang terkait dengan penggunaan ketrampilan kognitif yang meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh dampak yang diinginkan [3]. Menurut Sies, berpikir kritis merupakan proses berfikir yang 390
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terampil dan bertanggungjawab ketika seseorang mempelajari permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, terlibat dalam penyelidikan sehingga memperoleh penilaian, opini, atau pertimbangan terbaik untuk menarik kesimpulan. Proses berpikir kritis diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang mampu berpikir kritis dapat mempertimbangkan pilihan sebelum membuat keputusan [4] sani. Dengan demikian maka berpikir kritis merupakan ketrampilan yang sangat diperlukan tak terkecuali untuk peserta didik. Kemampuan berpikir kritis membantu peserta didik dalam membaca peluang- peluang yang ada sehingga dapat dikembangkan menjadi inovasi yang bermanfaat dalam masa revolusi industri 4.0. Jika peserta didik tidak memiliki sikap kritis maka peserta didik tidak mampu memilih dan memilah informasi yang berkembang pesat pada masa revolusi industri 4.0 sehingga akan berdampak pada kurangnya kemampuan dalam membuat keputusan dan membaca peluang. Jika peserta didik tidak mampu membuat keputusan maka akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia terutama dalam aspek softskill. Pendidikan sebagai garda terdepan kemajuan suatu negara dituntut untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kualitas yang mumpuni. Pendidikan dituntut dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang mampu melatih dan mengembangkan ketrampilan berpikir kritis [4]. Namun kenyataannya ketrampilan berpikir kritis peserta didik rendah. Hal ini ditunjukkan dengan proses pembelajaran di sekolah belum mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Hasil wawancara dan observasi di SMA N 2 Gerung menyatakan bahwa pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru sehingga peserta didik tidak terlatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis [5]. Kondisi yang sama juga terjadi pada peserta didik jurusan akuntansi di SMK Batik 1 Surakarta dimana pembelajaran masih berpusat pada guru serta penilaian pembelajaran masih dalam taraf kognitif rendah [6]. Mengingat pentingnya ketrampilan berpikir kritis maka diperlukan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik mengembangkan ketrampilan berpikir kritis tersebut. 391
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Proses pembelajaran untuk melatih dan mengambangkan ketrampilan berpikir kritis dapat dilakukan melalui berbagai model pembelajaran yang telah ada dalam dunia persekolahan. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi penyelenggaran kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada aktivitas berpikir kritis yaitu problem based learning. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk. pada tahun 2018 menyatakan bahwa penggunaan model problem based learning yang berbasis aplikasi DicScience memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di Malaysia [7] ismail. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono dkk pada tahun 2018 menyatakan bahwa penerapan model problem based learning mampu mengambangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik di Madrasah Aliyah di Yogyakarta [8] laksono. Problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning). Menurut Arends, problem based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah untuk mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang akan dipelajari [1]. Problem based learning menggunakan masalah sebagai materi pembelajaran bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah untuk memperoleh pengetahuan atau konsep yang esensial [9] winarno. Problem based learning menekankan pada kegiatan yang memerlukan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis data. Tahap-tahap dalam problem based learning dapat mendorong peserta didik untuk melatih dan mengembangkan ketrampilan berpikir kritis. Model problem based learning ini dapat diterapkan kedalam kurikulum di sekolah dengan berbagai variasi cara [10] judith. Salah satu cara untuk menerapkan problem based learning yaitu melelui mata pelajaran. Mata pelajaran di sekolah yang dapat diterapkan dengan model problem based learning diantaranya adalah mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). PKn merupakan mata pelajaran yang dalam perkembangannya dinamis sehingga sangat cocok untuk dikombinasikan dengan model problem based learning. PKn dipilih karena 392
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 didalamnya memuat domain civic skill salah satunya ketrampilan intelektual yang berupa ketrampilan berpikir kritis. Penerapan model problem based learning ini dapat di sesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan relevansi model problem based learning dikaitkan dengan salah satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembahkan ketrampilan berpikir kritis peserta didik. Kompetensi dasar yang akan diuraikan adalah mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Analisis Pemecahan Masalah Berdasarkan masalah rendahnya ketrampilan berpikir kritis peserta didik maka diperlukan upaya dalam proses pembelajaran yang mendorong peningkatan ketrampilan berpikir kritis. Maraknya sekolah yang masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu penulis mengusulkan penerapan model problem based learning melalui mata pelajaran pendidikan kewarganageraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan multidisiplin yang terdiri dari muatan ilmu politik, hukum, dan nilai. Disiplin yang terlibat merupakan disiplin yang dinamis karena setiap hari mengalami perkembangan dan memuat fenomena yang dapat digunakan sebagai permasalahan dalam penerapan model problem based learning. Dengan demikian maka peserta didik akan memiliki ketrampilan berpikir kritis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang akan berdampak baik terhadap softskill peserta didik. 393
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Problem Based Learning Problem based learning (PBL) merupakan bentuk lain dari pembelajaran terpadu [11]. PBL adalah model pembelajaran yang paling inovatif dalam sejarah pendidikan yang menuntut peserta didik untuk membangun pengetahuan baru [12]. PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai wahana utama dalam pembelajaran. PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai materi pembelajaran bagi peserta didik sehingga ketrampilan berpikir kritis peserta didik dapat terasah dan mampu memperoleh konsep atau pengetahuan yang esensial [9]. PBL memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan mengembangkan ketrampilan yang lebih tinggi seperti problem solving dan critical thinking [13]. PBL membantu peserta didik untuk aktif didalam proses pembelajaran didalam proses pemecahan masalah [14]. Selain itu PBL juga memiliki banyak manfaat seperti mendorong pembelajaran yang lebih mendalam, mengembangkan pembelajaran sevara mandiri, meningkatkan kemampuan dalam mempertimbangkan pengetahuan multidisiplin, dan mengembangkan rasa tanggung jawab [15]. Selain itu PBL dapat memotivasi pererta didik dalam belajar. Hal ini selaras dengan enelitian yang dilakukan oleh Fukuzawa dkk pada tahun 2017 menyatakan bahwa PBL mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar [16]. PBL menekankan pada kegiatan yang mencakup perumusan masalah, pengumpulan data dan analisis data. Keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan PBL [10] antara lain 1.) memandu peserta didik dalam belajar; 2.) memadukan materi dengan masalah sehingga pemahaman lebih lengkap; 3.) memberikan perspektif yang berbeda terhadap peserta didik; 4.) mengasah ketrampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Pelaksanaan PBL mencakup beberapa kegiatan [2] yaitu 1.) Menentukan tujuan pembelajaran; 2.) Memperoleh informasi yang baru melalui pembelajaran secara mandiri; 3.) Menerapkan metode baru dalam menganalisis permasalahan. 4.) 394
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Merumuskan solusi dari permasalahan; dan 5.) Mengkaji dan mengevaluasi solusi yang dirumuskan. PBL dapat dilakukan dengan efektif jika peserta didik memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memiliki kemampuan melakukan observasi. Proses pelakasanaan PBL membutuhkan peran guru sebagai fasilitator. Guru menjadi fasilitator untuk peserta didik yang membantu peserta didik belajar secara mandiri dan mmenciptakan suasana kelas dimana peserta didik mampu menerima instruksi secara sistematis seperti konsepual, strategi, alasan reflektif yang mendukung peserta didik sukses dalam proses investigasi [17]. Selain guru, peran kerja kelompok juga sangat penting karena mampu meningkatkan pencapaian peserta didik [17]. Pendapat lain tentang tahapan PBL dikemukakan oleh Oon Seng Tan [2] terdiri dari menghadapi permasalahan, menganalisis permasalahan, melakukan penemuan dan pelaporan, presentasi solusi dan refleksi serta melalakukan pengkajian ulang dan evaluasi. Berikut skema proses PBL menurut Oon Seng Tan. Gambar 1. Proses PBL menurut Tan 395
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PBL sebagai pembelajaran terpadu tentunya memiliki langkah-langkah impelemtasinya. Langkah-langkah pembelajaran PBL yaitu orientasi, organisasi, investigasi, pengembangan dan penyajian, serta menganalisis dan mengevaluasi [2]. Orientasi adalah proses dimana dibahas tujuan pembelajaran, pemaparan kebutuhan untuk pembelajaran, memotivasu peserta didik untuk terlibat aktif. Origanisasi adalah proses yang mencakup tindakan guru dalam membantu peserta didik mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar untuk menyelesaikan permasalahan. Investigasi merupakan kegiatan guru yng mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi yang tepat, melakukan penyelidikan serta menacari solusi. Pengembangan dan penyajian hasil berisi tindakan guru yang membantu peserta didik dalam merencanakan hasil penyelidikan untuk keperluan penyampaian hasil. Sedangkan menganasisis dan mengevaluasi mencakup kegiatan guru dalam membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikan yang dilakukan. David dkk [10] mengembangkan versi lain dari langkah-langkah PBL yaitu seven jump dengan langkahnya sebagai berikut. 1.) Klarifikasi kata atau istilah yang tida diketahui, anggota kelompok diskusi untuk menentukan kata-kata atau istilah yang tidak diketahui. Keluaran dari langkah ini adalah adanya daftar istilah yang belum diketahui oleh kelompok. 2.) Merumuskan permasalahan, kelompok melakukan diskusi untuk mengidentifikasi pemasalahan-permasalahan yang memerlukan penjelasan. 3.) Curah pendapat tentang hipotesa atau penjelasan yang mungkin, kelompok melakukan curah pendapat dan mencoba merumuskan hipotesa dari permasalahan yang dituliskan pada langkah sebelumnya. 4.) Penataan hipotesis, kelompok melakukan review terhadap permasalahan dan dibandingkan dengan hipotesis atau penjelasan untuk melihat kecocokan. Keluaran dari langkah ini adalah tatanan penjelasan-penjelasan dari permasalahan yang telah disepakati. 5.) Penentuan tujuan pembelajaran, kelompok menyoba menyepakati tujuan kegiatan yang akan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Guru mengarahkan peserta didik untuk fokus dan tida terlalu dangkal dalam menetapkan tujuan 396
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembelajaran yang dapat dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. 6.) Pengumpulan informasi dan belajar mandiri, pada tahap ini peserta didik mencari materi yang terkait dengan tujuan pembelajraan dari buku, sumber internet maupun pakar. Proses ini dilakukan secara individu maupun kelompok. 7.) Berbagi informasi dan diskusi hasil belajar mandiri, pada tahap ini peserta didik menyampaikan hasil pembelajarannya. Tahap ini mencakup mengidentifikasi sumber informasi, mengumpulkan informasi tersebut dan mencoba memahaminya secara bersama. Ketrampilan Berpikir Kritis Association of American Colleges and Universities(AACU) mendefinisikan hawa berpikir kritis adalah kebiasaan pemikiran yang dikarakteristkkan oleh eksplorasi yang komperhensif dari isu, ide, artefak, dan acara sebelum menerima atau memformulasikan sebuah opini atau kesimpulan [18]. Berpikir kritis juga daoat diartikan sebagai seperangkat ketrampilan dan sikap yang mampu mengatasi masalah secara logis [19]. Berpiir krits telah dipikirkan sebagai studi yang menghubungkan filsafat teoritis, psikologi, pedagogy, dan ilmu sosial [20]. Berpikir kritis merupakan penggunaan ketrampilan kognitif atau strategi yang meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan [3]. Sies menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir terampil dan bertanggungjawan ketika seseorang mempelajari suatu permasalahan dari semua sudut pandang, dan terlibat dalam penyelidikan sehingga memperoleh opini, penilaian atau pertimbangan terbaik menggunakan kecerdasannya untuk menarik kesimpulan [2]. Menurut Ennis [21], berpikir kritis merupakan pemikiran reflektif yang beralasan yang berfokus menentukan apa yang dipercaya atau yang dilakukan . Pendapat yang tak jauh berbeda dikemukakan oleh Facione bahwa berpikir kritis merupakan proses untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan [22]. Definisi tersebut didukung oleh pernyataan Norris bahwa berpikir kritis harus dilandasi dengan upaya mencari alasan, berupaya mencari informasi, mencari alternatif, 397
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mempertimbangkan perspektif orang lain, yang diperlukan untuk meyakini sebelum melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan ketrampilan dalam berpikir yang mampu menghasilkan penilaian atau pertimbangan guna menarik keputusan atau kesimpulan. Kemampuan berpikir kritis meliputi kejelasan, ketelitian, relevansi, kedalaman, konsistensi, logika, kesesuaian, dan signifikansi. Seseorang yang mampu berpikir kritis mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum membuat keputusan untuk bertindak. Jadi seseorang yang berpikir kritis merupakan individu yang rasional, mampu berpikir reflektif, dan mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Beyer memaparkan enam aspek inti dalam berpikir kritis yang terdiri dari disposisi, kriteria, argumen, bernalar, cara pandang, prosedur aplikasi [2]. Pertama, disposisi berarti bahwa orang yang berpikir kritis adalah orang yang berpikiran terbuka, bebas nilai dalam berpikir, menghargai bukti dan nalar, melihat dari berbagai sudut pandang dan akan mengubah pemikiran jika dinilai harus diubah. Kedua, kriteria berarti bahwa kriteria harus digunakan dalam berpikir kritis sehingga terdapat kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu pernyataan agar dapat diyakini. Ketiga, argumen merupakan pemikiran yang ada harus disertai dengan bukti logis. Keempat, bernalar berarti bahwa orang yang berpikir kritis harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan kesimpulan dari pernyataan yang mendukung kesimpulan. Kelima, cara pandang berarti bahwa seseorang yang berpikir kritis perlu melihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Keenam, prosedur untuk menerapkan kriteria terdapat beberapa hal yaitu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi asumsi, dan membuat kesimpulan atas dasar kasus. Watson dan Glaser [2] menyatakan terdapat empat ketrampilan yang terkait dengan berpikir kritis yaitu 1.) kemampuan mendefinisikan masalah; 2.) kemampuan memilih informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah; 3.) kemampuan mengembangkan dan memilih hipotesis; 4.) kemampuan melegitimasi kesimpulan dan mengevaluasi inferensi. Menurut Watson dan Glaser, pengetahuan umum yang membentuk ketrampilan berpikir kritis yaitu membuat inferensi, 398
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengenal asumsi, melakukan deduksi, membuat interpretasi, dan mengevaluasi argumen. McLean [4] sani mengembangkan model berpikir kritis dengan deskripsi yaitu klarifikasi tesis, permasalahan atau pertanyaan, membuat inferensi dan interprestasi, mendukung inferensi dan interpretasi, serta memutuskan membuat nilai. Berdasarkan uraian beberapa ahli diatas dapat dikatakan bahwa orang yang berpikir kritis harus memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi, inferensi, analisis, evaluasi, dan mengendaikan diri proses berpikirnya. Seseorang yang memiliki ketrampilan berpikir kritis memiliki beberapa ciri- ciri [4] sani yaitu: 1.) mengakui keterbatasan diri; 2.) melihat masalah sebagai tantangan; 3.) menjadikan pemahaman sebagai tujuan; 4.) menggunakan bukti untuk membuat pertimbangan; 5.) tertarik pada ide orang lain; 6.) skeptis terhadap pandangan ekstrim; 7.) berpikir sebelum bertinda; 8.) menghindari sikap emosional; 9.) berpikiran terbuka dan 10.) mampu mendengarkan secara aktif. Berdasarkan analisis beberapa pengertian ketrampilan berpikir kritis maka dapat dirumuskan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis yang diturunkan dari aktivitas kritis [23] yaitu: 1) mencari pertanyaan yang jelas dari setiap pertanyaan, 2) mencari alasan, 3) berusaha megetahui informasi dengan baik, 4) memakai sumber yang memiliki kredibilitas, 5) memperhatikan situasi secara keseluruhan, 6) berusaha relevan dengan id eutama, 7) mengingat kepentungan yang asli dan mendasar, 8) mencari alternatif, 10) mengambil posisi ketika da bukti yang cukup untuk melakukan, 11) mencari pekerjaan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 12) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah Relevansi Model Problem Based Learning Untuk Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pkn Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan [9] winarno. Pendidikan kewarganegaraan merupakan 399
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 upaya penerapan ilmu kewarganegaraan dalam proses pendidikan. Menurut Cogan [9], pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk memersiapkan warga negara muda agar dapat berperan aktif didalam masyarakat. Salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan peserta didik yang mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan [21]. Cogan membedakan pendidikan kewarganegaraan dalam 2 arti yaitu arti sempit dan arti luas. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yaitu bentuk pendidikan formal seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah atau universitas. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas diartikan sebagai bentuk pendidikan yang mencakup pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah menjadi mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh peserta didik. Hal ini selaras bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan [4]. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki peran sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan karakter, pendidikan politik, pendidikan nilai dll. Beragamnya peran pendidikan kewarganegaraan tersebut terlihat dari substansi yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terangkum dalam kompetensi dasar. Selain berperan dalam melaksanakan pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan politik dll, pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai mata pelajaran yang mampu mengembangkan ketrampilan berpikir kritis. Perlu diketahui bahwa ketrampilan berpikir kritis merupakan bagian dari civic skill (kecakapan kewarganegaraan). Civic skill terdiri dari 2 macam yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris [9]. Kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual ini mencakup kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, serta mengambil dan 400
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mempertahankan posisi atas suatu isi. Sedangkan kecakapan partisipatoris mencaup kemampuan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Ketrampilan berpikir kritis merupakan ketrampilan yang sangat dibutuhkan peserta didik sebagai warga negara dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Terkait dengan hal tersebut maka pendidikan kewarganegaraan sesuai untuk memenuhi tuntutan pemenuhan ketrampilan berpikir kritis dengan menerapkan model pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik berperan aktif didalam proses pembelajaran. Model problem based learning dinilai sesuai untuk memberikan dorongan agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga ketrampilan berpikir kritis dapat terlatih. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang multidisiplin cocok untuk dikombinasikan dengan problem based learning karena pendidikan kewarganegaraan sangat dinamis perkembangnnya. Pendidikan kewarganegaraan memuat substansi yang kaya sehingga pelaksanaannya dapat dipadu dengan model PBL. Salah satu kompetensi dasar di dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan menggunakan model problem based learning adalah kompetensi mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia [24] lubis. Penerapan model PBL ini dilaksanakan melalui 5 langkah yang terdiri dari orientasi, organisasi, pelaksanaan investigasi, mengembangkan dan menyajikan hasil serta menganalisis dan evaluasi [4] sani. Sebelum melaksanakan model problem based learning maka guru terlebih dahulu menyusun indikator-indikator pembelajaran dari kompetensi dasar yang akan dipelajari. Kompetensi dasar mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kompetensi dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator pembelajaran seperti pada tabel berikut ini: 401
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tabel 1. Sampel Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar Indikator 3.4 Mengevaluasi 3.4.1 Menganalisis konsep negara kesatuan. dinamika persatuan 3.4.2 Menganalisis karakteristik Negara Kesatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia. sebagai upaya 3.4.3 Mengidentifi kasi kelebihan konsep Negara menjaga dan Kesatuan. mempertahankan 3.4.4 Menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada Negara Kesatuan masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 Republik Indonesia sampai dengan 27 Desember 1949). 3.4.5 Menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950). 3.4.6 Menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959). 3.4.7 Menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama (5Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966). 3.4.8 Menilai Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998). 3.4.9 Menilai persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). 402
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Implementasi dari model problem based learning ini mengambil beberapa indikator yaitu indikator 3.4.8 dan 3.4.9 (lihat tabel 1). Tahap pertama adalah orientasi. Pada tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memaparkan kebutuhan logistik untuk pembelajaran dan memotivasi perserta didik untuk terlibat aktif. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Misalnya dari indikator 3.4.8 dan 3.4.9 (lihat tabel 1). Dari indikator tersebut dapat diuraikan tujuan pembelajaran yaitu: 1.) peserta didik mampu menilai persatuan dan kesatuan pada masa orde baru setelah mendiskusikan peristiwa yang terkait dengan persatuan dan kesatuan pada masa orde baru secara berkelompok, 2.) peserta didik mampu menilai persatuan dan kesatuan pada masa reformasi setelah mendiskusikan peristiwa yang terkait dengan persatuan dan kesatuan pada masa reformasi secara berkelompok. Selain itu guru juga menyampaikan materi secara garis besar kepada peserta didik sekaligus memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Setelah itu peserta didik dihadapkan dengan permasalahan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya pada indikator 3.4.8 ditampilkan permasalahan demo besar-besaran yang menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Indonesia dan indikator 3.4.9 ditampilkan permasalahan aksi 212 di Jakarta yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta untuk diproses secara hukum terkait kasus penistaan agama. Tahap kedua adalah organisasi. Pada tahap ini guru mengorganisasikan kelas untuk mempersiapkan kegiatan penyelidikan. Guru dapat membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Guru membimbing peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap ketiga adalah melaksanakan penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan atas permasalahan yang sudah ditampilkan. Penyelidikan untuk mencari informasi dapat berasal dari buku, majalah, berita atau sumber internet. Peserta didik melakukan diskusi untuk mendapatkan penjelasan atas masalah yang ditampilkan.pada tahap ini guru juga membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang 403
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berhubungan dengan permasalahan yang ditampilkan. Setiap kelompok mencari informasi terkait dengan permasalahan yang sudah dtampilkan disesuaikan dengan 5W+1H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana). Pada tahap ketiga ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dalam mencari, menganalisis dan menyimpulkan dari setiap informasi yang mereka kumpulkan. Dengan demikian maka ketrampilan berpikir kritis siswa dapat dkembangkan secara berkelanjutan. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini peserta didik menyajikan hasil diskusi dan penyelidikan dari permasalahan yang ditampilkan. Hasil penyelidikan yang berupa informasi terkait dengan permasalahan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep persatuan dan kesatuan yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya sehingga peserta didik mampu menilai persatuan dan kesatuan pada masa orde baru dan reformasi dengan baik. Proses menganalisa dan mengaitkan permasalahan dengan konsep persatuan dan kesatuan yang telah disampaikan pada materi sebelumnya menuntut peserta didik untuk berpikir kritis. Pada tahap inilah teori konstruktivisme juga berlaku karena peserta didik memperoleh informasi dari hasil penyelidikan kemudian memikirkan bagaimana keterkaitannya dengan konsep persatuan dan kesatuan. Proses berpikirnya peserta didik inilah juga menunjukkan kegiatan pada tahap ini mengasah dan mengembangkan ketrampilan berpikir kritis siswa. Hasil penyelidikan yang akan disajikan dapat berupa laporan, rekaman video dll. Guru membantu peserta didik dalam menyiapkan hasil diskusi dan penyelidikan dan kemudian disajikan didalam kelas melalui presentasi. Tahap kelima adalah analisis dan evaluasi. Pada tahap ini guru melakukan analisis terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Guru memberikan pandangan dan rangkuman atas hasil penyelidikan yang dilaksanakan. Kemudian guru melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan dan diskusi yang dilaksanakan oleh peserta didik. Bentuk evaluasi dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan. 404
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning yang diterapkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan relevan untuk digunakan untuk mengembangkan ketrampilan berpikir kritis peserta didik. Ketrampilan berpikir kritis peserta didik dapat diasah terutama melalui tahap ketiga dan keempat dari penerapan model problem based learning. Dengan demikian maka model problem based learning cocok untuk diterapkan sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar yang optimal tidak hanya berupa pengetahuan akan tetapi juga ketrampilan berpikir kritis yang menunjang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 DAFTAR PUSTAKA [1] Suastra, I. W., et al. "The effectiveness of Problem based learning-Physics Module With authentic assesment for enhancing senior hign school student's physics problem solving ability and critical thingking ability, dalam Journal of Physics: Conf. Ser 1171 012027, 2019. [2] Sani, R. A. "Pembelajaran Berbasis HOTS". Tangerang: Tira Smart, 2019. [3] Halpern, D. F. "Teaching Critical thingking for transfer across domains: disposition, skills, structure training, and metacognitive monitoring", didalam Sani, R. A., Pembelajaran Berbasis HOTS, 2019. [4] Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [5] Marliana Eka Puspita, 2018 [6] Saputra, M. D., dkk. 2019. Developing Crtical Thingking Skill through the Collaboration of Jigsaw Model with Problem Based Learning Model. International Journal of Instruction January 2019 Vol.12, No.1 405
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [7] Ismail, N. S. Et al. "The effect of Mobile problem based learning application DicScience PBL on student's critical thingking". Thingking Skill and Creativity, 28, 2018, pp 177-196. [8] Laksono, E. W., Suyanto, Rizky, I. "Problem Based Learning Implementation to develop critical thingking and science process skills of madrasag aliyah student in Yogyakarta", dalam Journal of Physics: Conf.Ser 1097 012059, 2018. [9] Winarno. "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian". Jakarta: Bumi Aksara, 2014. [10] Judith, Williams, Paltriadge, D. J. "What we think we know about tutor in Problem based learning", dalam jurnal Health Proffesion Education, 3, 2017, pp. 26-31. [11] Anitah, Sri. 2009. Teknologi Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka. [12] Birgili, Bengi. 2015. Creative and critical thingking skills in problem based learning environtments. Journal of Gifted Education and Creativity, 2(2), 71-80 December, 2015 DOI: 10.18200/JGEDC.2015214253. Genç Bilge Publishing [13] Wadani, F., & Khan, A.R. (2014). Problem-based learning in ophthalmology: A brief review. Oman Journal of Ophthalmology, 7(1). [14] Ali Günay Balım, Didem İnel-Ekici & Erkan Özcan. 2016. Concept Cartoons Supported Problem Based Learning Method in Middle School Science Classrooms. Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 2; 2016 ISSN 1927- 5250 E-ISSN 1927-5269 Published by Canadian Center of Science and Education. URL: [15] Seamus C. McLoone, Bob J. Lawlor, and Andrew R. Meehan. 2016. The Implementation and Evaluation of a Project-Oriented Problem-Based Learning Module in a First Year Engineering Programme. Journal of Problem Based Learning in Higher Education. VOL. 4, No. 1, 2016 - Page 71-80 406
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [16] Sherry Fukuzawa, Cleo Boyd & Joel Cahn. 2017. Student Motivation in Response to Problem-Based Learning. Collected Essays on Learning and Teaching, Vol. X. DOI: 10.22329/celt.v10i0.4748 [17] Ceker, E. & Ozdamli, F. (2016). Features and characteristics of problem based learning. Cypriot Journal of Educational Science. 11(4), 195-202. [18] The Association of American Colleges and Universities 2015 Critical thinking value rubric [19] Yasushi Gotoh. 2016. DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING WITH METACOGNITIVE REGULATION. 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016) [20] Luis Fernando Santos. 2017. The Role of Critical Thinking in Science Education. Journal of Education and Practice. ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.8, No.20, 2017 [21] Marzuki dan Basariah. 2017. The Influence Of Problem-Based Learning And Project Citizen Model In The Civic Education Learning On Student's Critical Thinking Ability And Self Discipline. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2017, Th. XXXVI, No. 3 [22] Facione, P. A. 2011. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Journal Measured Reasons and The California Academic Press, Vol. 27, No. 1, pp. 1-26 [23] Najmina, Nana. 2017. Meningkatkan Sikap Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Cooperatif Learning Tipe Group Investigation dalam Mata Pelajaran PPKn. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p- ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X [24] Lubis, Y., Sodeli, M. 2017. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 407
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN ORGANISAS I KARANG TARUNA DALAM UPAYA PENGUATAN SIKAP NASIONALISME PADA GENERASI MUDA (Studi Pada Organisasi Karangtaruna Putra Timur Desa Gunung Sari) Ayu Ida Susilowati Universitas Sebelas Maret Surakarta ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran Karangtaruna dalam pembentukan sikap nasionalisme pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Lokasi Penelitian yaitu Desa Gunung Sari Dlingo mojosongo Boyolali. Subyek Penelitian adalah Ketua serta Anggota dari Karang taruna Putra Timur. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Melalui kegiatan-kegiatan yang berupa peringatan hari kemerdekan Indonesia, kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, kegiatan bidang keagamaan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Krangtaruna Putra Timur menunjukkan bahwa karang taruna memiliki peran penting dalam penguatan sikap nasionalisme di generasi muda. Kata kunci: Nasionalisme, Nilai-nilai Nasionalisme, Peran Organisasi Karangtaruna ABSTRACT The purpose of this study is to describe how the role of Karangtaruna is in the formation of nationalism in the younger generation. This study uses qualitative descriptive method. The research location is Gunung Sari Dlingo village, Mojosongo Boyolali. The research subjects were the Chairperson and Members of the Putra Timur Youth Organization. Techniques for collecting data by conducting observations, interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are done by reducing data and then completing. The results of the study show that through activities that involve changes in Indonesia's independence day, activities that are in the social field, religious acivities carried out by the Putra Putra Krangtaruna Organization show that youth clubs have an important role in relation to nationalism leadership in the younger generation Keywords: Nationalism, Nationalism Values, Role of Youth Organization 408
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pada kehidupan yang global saat ini, dunia semakin berkembang pesat dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Dimana kehadiranya memberikan kemajuan dalam bidang pemanfataan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, tentunya akan memberikan kemudahan bagi setiap individu dalam berbagai bidang tanpa terkecuali bidang teknologi informasi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Tjandrawinanta (2016) yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah terjadi otomatisasi secara nyata, digital dan fundamental.1 Perkembangan teknologi secara cepat dan global pada saat ini, tentunya memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Hadirnya revolusi industri 4.0 yang memberikan kecepatan serta kecanggihan teknologi di tengah-tengah masyarkat, turut memberikan dampak positif salah satunya mempermudah setiap individu untuk mengakses perkembangan informasi. Dengan kecanggihan teknologi, setiap individu dapat mengetahui perkembangan informasi dari berbagai dunia serta membuka kesempatan untuk setiap bangsa memperkenalkan identitas dan mem banggakannya secara global (H.A.R Tilaar, 2007:27).2 Akan tetapi disisi lain, keadaan tersebut memberikan suatu dampak negatif terhadap perubahan sosial. Perubahan yang serba cepat tersebut turut memengaruhi moral, etika, norma, nilai dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bagi suatu bangsa khususnya Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Prasetio, Zhou dkk, 2018: 2) , menyatakan terdapat lima tantangan besar yang akan dihadapi atas hadirnya revolusi industri 4.0 salah satunya menyangkut aspek sosial.3 Menurut Ernia (2016, Vol XVII:41-42) perkembangan teknologi dan informasi memberikan kebebasan yang hampir tanpa batas sehingga 1 4.0:Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi.Jurnal Medicus,Vol 29, Nomor 1, 2 Tilaar, H.A.R.2007.Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia.Jakarta:PT Rineka Cipta, hlm 27 3 Prasetio Zhou dkk,.2018.Industri 4.0 Telah Klasifikasi Aspek dan arah perkembangan riset.Jurnal Teknik Industri,Vol 13 no 1.hlm 2 409
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengakibatkan berbagai unsur kebudayaan dari luar yang masuk.4 Lebih lanjutnya Ernia dalam jurnalnya "mengatakan bahwa Bangsa Indonesia lebih mengagung-agungkan budaya luar dan melupakan budaya bangsa Seperti halnya yang sedang terjadi pada saat ini, masuk budaya K-Pop yang menjadi trend dan lebih menarik perhatian kaum remaja. Selain itu masuknya budaya luar terkadang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia sehingga penyimpangan karakter yang dilakukan oleh generasi muda. Berdasarkan hasil penelitian Litbang kompas maka pada tahun 2015, dari 593 responden pemuda pada usia rentan 17-30 tahun menunjukkan adanya permasalahan narkoba (26,8%), pergaulan bebas (17,8%), kurang peduli terhadap bangsa banyak (14,9%), kurang toleransi (4,2%). Kemudian berdasarkan data yang dilansir dari Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) antara lain: Tabel 1.1 Data Kasus Penyimpangan karakter Peserta didik dalam dunia pendidikan di Indonesia Periode Januari-Februari 2019 Jenis Kasus Jumlah Kondisi tersebut merupakan suatu fenomena yang dapat Kasus Kekerasan 3 mengancam rasa Nasionalisme yang ada pada diri individu Fisik terutama pemuda. Dimana pemuda merupakan aset berharga Kasus Kekerasan 8 bagi setiap negara, jika setiap pemuda terlalu antusis terhadap Psikis kebudayaan luar dan kurang mencintai segala kebudayaan Kasus Kekerasan 3 dan berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa maka lambat Seksual laun akan mengancam nasionalisme seatu bangsa. Hal Tawuran pelajar 144 tersebut juga sejalan dengan pendapat (Astuti, 2015) bahwa Korban 5 fenomena miris yang terjadi pada generasi muda Kebijakan mengharuskan pemuda untuk berbenah diri karena pemuda Eksploitasi 1 4 Ernia Duwi Saputri.2016. Peran Dosen Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro.Jurnal. Vol XVII:41-42 410
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan perubahan yang baik dimasa mendatang serta mewujudkan cita-cita nasional.5 Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Erna Yuliandari.2008.Vol 3:72).6 Komsep Nasionalisme merupakan suatu nilai sakral hasil perwujudan dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang senantiasa harus dipertahankan. Dengan demikian rasa Nasionalisme sudah tertanam pada diri individu sejak dulu , dan senantiasa harus tetap dipertahankan salah satunya melalui penguatan sikap nasionaisme pada seluruh elemen masyarakat. (Roeslan Abdulgani dkk , 2002:i)7. Penguatan sikap nasionalisme suatu bangsa dapat diarahkan pada generasi muda sebagai salah satu elemen dari masyarakat. Hal tersebut didasarakan pemuda merupakan suatu kekuatan bagi setiap bangsa seperti penyataan yang sering diungkapkan bahwa majunya suatu bangsa dilihat dari kualitas pemudanya, maka pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Hal tersebut diperkuat dengan pernayataan Dwi Oktafianto (2018.Vol.13 No 2: 68) bahwa generasi muda merupakan produk sekaligus agen perubahan sosial dimana pemuda menempati posisi krusial yang menjadi harapan bangsa.8 Penguatan sikap nasionalisme pada generasi muda dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jika dikaji mengenai karakteristik pmuda yang lebih aktif untuk bersosialisasi dengan teman sebaya maka penguatan sikap nasionalisme dapat dilakukan melalui lingkungan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat ( Prasetio, 2018: Vol 13 no 1:2), bahwa guna menjawab segala tantangan dari perkembangan revolusi industri 4.0 diperlukan usaha 6 Erna Yuliandaro.2008.Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkokoh nasionalisme di era globalisasi.Jurnal Pkn Progresisf, Vol 3 No 1.hlm 72 7 Roeslan Abdulgani dkk .2002.Nasionalisme,Reformasi, dan Gotong royong.Jakarta:Lembaga informasi nasional.hlm i 8 Dwi Oktofianto.2018.Penguatan Karakter Berbasis Jati diri Bangsa pada pelajar Nahdatul ulama dan implikasinya terhadap ketahanan pemuda.Jurnal PKn Progresif.Vol.13 N0 2.hlm68 411
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang besar, terencana dan strategis baik dari salah satunya melalui masyarakat.9 Dalam upaya pengutan nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda dapat dilakukan di masyarakat salah satunya melalui organisasi karang taruna. Organisasi Karang Taruna merupakan wadah atau tempat pembinaan dan pengembangan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dengan pemanfaatan semua kompetensi yang ada di lingkungan masyarakat baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sendiri yang telah tersedia. Berdasarkan pra observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan informasi bahwa Karang taruna Putra timur yang bertempat di desa Gunung Sari RT/RW 23/05 merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam ranah kepemudaan yang masih aktif dalam kegiatan masyarakat. Berbagai informasi diperoleh dari informan bahwa karang taruna putra timur aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif guna pembangunan desa, ketika sebagian desa organisasi karang tarunanya terlihat pasif. Namun dalam keberjalannya, bapak sholikin selaku ketua karang taruna mengatakan bahwa permasalahan yang menyangkut keanggotaan masih terjadi walaupun tingkatnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut menyangkut pergaulan dari para pemuda yang menjadi bagian dari anggota tersebut, seperti yang terjadi pergaulan bebas dan seks diluar nikah merupakan akibat dari masuknya budaya asing. Maka dari itu berbagai upaya dilakukan oleh tokoh- tokoh penting desa termasuk Ketua karang taruna dalam memperkuat sikap dari semua anggotanya adalah melalui berrbagai kegiatan yang positif yang diarahkan kepada sikap nasionalisme bangsa. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Bagaimana peran organisasi Karangtaruna Putra Timur sebagai upaya penguatan nilai nasionalisme di generasi muda . METODE PENELITIAN 9 Prasetio Zhou dkk,.2018.Industri 4.0 Telah Klasifikasi Aspek dan arah perkembangan riset.Jurnal Teknik Industri,Vol 13 no 1.hlm 2 412
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut creswell (2009:258) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu cara yang menghasilkan data yang deskriptif yang berupa teks, tulisan yang berasal dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian serta berupa gambar yang memiliki langkah unik dalam analisis data.10 Berdasarkan pendapat Creswell di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan segala suatu kejadian apapun yang terjadi yang kemudian segala informasi dari kejadian tersebut di uraikan secara tertulis melalui kata-kata. Metode ini digunakan dalam penelitian sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan segala fenomena yang terjadi secara alamiah mengenai peran organisasi karang taruna dalam penguatan nilai- nilai nasionalisme. Fenomena ini berupa serangkaian kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh karangtaruna. Penelitian dilaksanakan di desa Gunung Sari kelurahan Dlingo kecamatan Mojosngo Kabupaten Boyolali. Penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini, di peroleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan bagain dari organisasi karang taruna putra timur. Data primer juga didapatkan dari hasil pengamatan langsung di lokasi, guna mengetahui berbagai aktivitas yang di lakukan oleh karang taruna Putra Timur terhadap penguatan sikap nasionalisme. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan ketua karang taruna, serta pengurus inti seperti sekretaris dan para pemegang keuangan, anggota karang taruna dan ketua Rukun tetangga/RT desa Gunung Sari. Secara spesifik penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sholikin selaku ketua, dan saudari umi arifah selaku perwakilan dari para pemegang keuang. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari hasil telah berbagai foto- foto kegiatan yang telah dilaksanakan oleh karang taruna, beserta dokumen notulensi rapat. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan, observasi serta wawancara. Pengambilan data melalui pengamatan dilakukan melalui 10 Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid. 413
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 turut mengamati berjalanya kegiatan kumpul karangtaruna yang setiap bulannya telah diagendakan. Kegiatan observasi dilakukan terkait memperoleh data-data kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karang taruna putra timur yang serta sikap-sikap yang ditunjukan oleh anggota karang taruna dalam menjalankan program kerjanya. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan kemudian di tarik kesimpulannya (Miles & Huberman, 1992)11 HASIL PENELITIAN Peran Organisasi Karangtaruna Putra Timur sebgai upaya pembentukan sikap nasionlisme di generasi muda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tujuan dari penguatan sikap nasionalisme merupakan suatu usaha untuk mengembangkan nilai-nilai luhur yang tesirat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta pancasila. Seperti halnya telah dijelaskan diatas, pemuda merupakan bagian penting dari elemen masyarakat memiliki peranan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga rasaa nasionalisme melalui organisasi karangtaruna. Setiap organisasi karang taruna yang memiliki peranan sebagai upaya pembentukan sikap nasionalisme dapat dikaji melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sikap dan perilaku dari anggota sebagai perwujudan sikap serta nilai nasionalisme. Hal tersebut didasarakan atas pendapat Soekanto (2002:234) yang menjelaskan mengenai konsep peran diartikan sebagai suatu status yang ada pada individu dimana ketika individu tersebut menjalankan suatu hak dan kewajibannya maka memliki peran.12 Menurut Agustarini dalam Nurhayati (2013:7). dalam Nurhayati indikator dari sikap nasionalisme antara lain: 1) menjaga dan melindungi tanah air. 2) memiliki sikap rela berkorban. 3) 11 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 12 Soekamto, Soerjono. 1985. Emile Durkheim, AturanAturan Motede Sosiologis. Jakarta: CV. Rajawali 414
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menjaga persatuan indonesia. 4) melestarikan budaya Indonesia. 5) cinta tanah air 6)bangga berbangsa Indonesia 7) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.13 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sholikin selaku ketua dari karangtaruna Putra Timur. Bahwa karangtaruna putra timur adalah organisasi yang bergerak di kemudaan yang telah didirikan oleh tokoh masyarakat setempat sejak tahun 1998. Anggota karangtaruna kurang lebih saat ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pembentukan sikap nasionalisme berdasarkan indikator diatas antara lain: 1. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan, Karangtaruna Putra Timur melaksanakan berbagai kegiatan- kegiatan perayaaan 17 Agustus. Kegiatan perayaan tersebut anatra lain yang dilakukan adalah: Pertama, menyiapkan suatu acara tirakatan yang dilaksanakan satu hari tepatnya pada malam perayaan HUT RI. Acara tirakatan dilaksanakan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah ada secara turun temurun sebagai bentuk prihatin masyarakat dalam stuasi dan kondisi dengan melakukan doa bersama. Kedua perayaan HUT RI 17 Agustus dilakukan dengan berbagai perlombaan yang digelar untuk masyarakat desa Gunung sari yang terdiri dari perlombaan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak serta anggota karangtruna sendiri. Perlombaan yang ditunjukan untuk semua kalangan di desa Gunung sari tersebut disusun secara meriah dengan berbagai ajang yang menghibur. Ketiga kegiatan perayaan yang dilakukan oleh seluruh anggota karangtruna dua tahun terakhir adalah Upacara bendera yang dilaksanakan ditingkat desa gunung sari. Selain itu karangtaruna Putra Timur turut serta berpartisipasi dalam segala kegiatan perayaan yang diselenggarakan oleh tingkat kelurahan seperti halnya jalan sehat. Berdasarkan berbagai kegaiatan yang dilakukan oleh karangtaruna putra timur dalam perayaan HUT RI, bahwa mengandung sikap dan nilai nasionalisme. 13 Nurhayati, Yanti. 2013. Pengaruh Upacara Bendera Terhadap SikapNasionalismeDi SMPN 14 Bandung.Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia 415
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dimana kegiatan perayaan tersebut mengandung unsur penanaman semangat dan rasa kebangaan atas bangsa pada diri generasi muda, sehingga dapat menghargai antar sesama dan jasa para pahlawan pendiri bangsa. 2. Kegiatan sinoman atau laden tamu, merupakan suatu kegiatan pokok utama dari adanya karangtaruna di lingkungan masyarakat. Kegiatan sinoman dilakukan oleh seluruh anggota karangtaruna ketika salah satu warga di desa Gunung sari sedang melangsungkan hajatan dan membutuhkan bantuan pramusaji untuk mendukung suksesnya acara. Kegiatan sinoman yang dilakukan oleh pemuda karangtaruna merupkan cerminan dari sikap nasionalisme yang mengedepankan rasa toleransi , kebersamaan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. 3. Kegiatan gotong royong, kegiatan ini dapat bersifat umum sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut Bapak sholikin kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin dan terjadwal pada saat ini adalah kerjasama dilaksanakan untuk urusan iuran dari kepala rumah tangga. Iuran ini dikenal dengan istilah jimpitan yang setiap rumahnya diberi kaleng untuk diisi uang sejumlah Rp. 500 dan perminggunya akan diambil serta dikelola oleh anggota karangtaruna secara bersama-sama. Kegiatan gotong royong yang lain dilakukan oleh karangtaruna putra timur berupa bersih-bersih desa secara bersama dalam mengupayakan lingkungan yang bersih. Gotong royong dilakukan ketika ada kondisi yang menuntut tenaga karangtaruna untuk berpartisipasi. Gotong royong merupakan cerminan dari sikap nasionalisme yang membentuk rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan serta saling menghargai antar sesama. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Buwono X (2007: 85) mengatakan bahwa nasionalisme selalu melibatkan dimensi emosi atau rasa seperasaan, sepenanggungan, seperantauan dan senasib serta memuat faktor historis yang cenderung membangun untuk menumbuhkan perasaan bersatu dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu.14 4. Kegiatan keagamaan. 14 Buwono X, Sultan Hamengku. 2007. Merajut Kembali Ke Indonesiaan Kita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 416
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sholikin dan saudara Anik serta observasi langsung bahwa kegiatan keagaman yang dilakukan oleh pemuda karangtaruna putra timur terintegrasi bersama remaja masjid. Dimana kegiatan agama dilakukan melalui TPA yang melibatkan angota-anggota karangtaruna putra timur sebagai pengajar. Selain itu kegiatan keagamaan dilakukan ketika hari-hari besar islam seperti mengadakan peringatan maulid nabi, isramiraj, pawai dalam menyambut bulan puasa dan malam takbir, mengadakan buka bersama, halal bihalal untuk masyarakat desa Gunung sari. Kegiatan agama tersebut sebagai suatu cara dalam pembentukan akhlaq mulia sebagai perwujudan sikap nasionalisme yang dibentuk melalui ajaran agama. Hal tersebut juga diperkat dengan pendapat (Pipit Widiatmaka .2016. Vol. 1, No. 1:27) karkater nasionalisme harus dibarengi dengan karkater religius agar karkater nasionalisme yang tertanam di anak, tidak berlebihan atau cinta tanah air yang berlebihan (chauvinisme).15 5. Kegiatan bakti sosial, dilakukan ketika ada salah satu anggota karangtaruna ataupun keluarganya yang sedang tertimpa musibah dan sedang dirawat di rumah sakit. Maka semua anggota karangtarua akan membesuk dan memberikan santunan dari hasil iuran dana sosial. Menurut saudari Sindi selaku pemegang keuangan dana sosial, karangtaruna putra timur sudah lama mengagendakan kegiatan bakti sosial sejak lama dan menganggarkan dana tersendiri. Berdasarkan kegiatan tersebut merupakan salah satu cerminan dari sikap nasionalisme yaitu senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Kegiatan dalam bidang olahraga. Setiap sore anggota karang taruna putra timur melakukan olahraga voli secara bersahabtt dengan anggota karang taruna lain. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat memaksimalkan pengembangan kompetensi diri dari serta membentuk karakter untuk menumbuhkan sikap Nasionalisme dengan cara pengembangan diri melalui kegiatan olahraga. 15 Pipit Widiatmaka.2016. Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1.hlm 27 417
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dari pemaparan bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh karangtaruna putra timur merupakan suatu kegiatan yang telah mencerminkan rasa Nasionalisme. Hal tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip Nasionalime menurut Ghani (1995) antara lain16: a. Prinsip kebersamaan, Ghani mengatakan prinsip ini mengharuskan setiap warga negara untuk mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil Penelitian karangtaruna Putra Timur telah berpedoman kepada prinsip kebersamaan. Hal tersebut ditunjukkan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan disusun dan direncanakan berdasarkan kepentingan bersama dalam upaya pembangunan desa Gunung Sari kearah yang positif b. Prinsip persatuan dan kesatuan, ghani mengatakan bahwa prinsip ini mmengharuskan setiap warga negara harus mampu mengatasi seseorang atau kelompok yang dapat merusak rasa persatuan dan harus mampu menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara mampu mengedepankan sikap: kesetiakawan sosial, perduli tehadap sesama, solidarias dan berkeadilan sosial. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan karangtaruna Putra Timur telah berpedoman pada prinsip persatuan kan kesatuan. Dimana dalam menjalankan segala kegiatan secara bersam-sama secara bersahabat sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. c. Prinsip demokrasi, Ghani mengatakan bahwa prinsip ini menekankan setiap warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena pada dasarnya kebangsaan adalah adanya hasrat unuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan hasil penelitian karangtaruna Putra Timur telah didasarkan atas prinsip demokrasi. Dimana setiap seseorang yang telah lulus Sekolah Dasar dan telah menginjak usia 12-13 Tahun berkewajiban dan memiliki hak untuk 16 Abdul Ghani, Ruslan. 1995. Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi.Yayasan Widia Patria. Yogyakarta 418
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berganbung di Karangtaruna dalam rangka berkonribusi dalam pembangunan desa Gunung Sari. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, jika dikaji berdasarkan teori diatas, tampak jelas bahwa karangtaruna memiliki peranan penting dalam upaya pembentukan sikap nasionalisme suatu bangsa di lingkungan masyarakat. Peran yang diemban oleh karangtaruna Putra Tmur dapat diartikan Peranan sebagai sebuah keharusan yang diberikan yang harus dilakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya dan tanggung jawab dimana di dalamnya terdapat serangkaian tuntutan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Coser dan Rosenberg, 1976: 232-255;294).17 Sebagai organisasi yang memiliki peran sebagai upaya penguatan sikap nasionalisme harapannya karangtaruna Putra Timur dapat menjadi agen of chage yang membina serta mengembangkan kompetensi dari para generasi muda dalam pembangunan bangsa. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksnakan oleh karangtaruna Putra Timur dapat menguatkan sikap nasionalisme pada diri pemuda guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat budaya bangsa yang dimulai dari lingkup desa. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat Miftahulaliyah (2016:118) bahwasanya pada saat ini nasionalisme sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi NKRI, mewujudkan budaya tinggi kuat, mencapai bangsa yang besar, dan menjaga kehormatan bangsa.18 KESIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan kemdian dianalisis dapat disimpulkan bahwasanya Organisasi Karangtaruna memiliki peran penting dalam pembentukan sikap nasionalisme. Hal tersebut didasarkan pada kegiatan-kegiatan secara teori telah mencerminkan sikap nasionalisme. Adapaun kegiatan karangtaruna Putra Timur antara lain: 17 Coser,T. dan Anthony Rosenberg. 1976. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall 18 Miftahulaliyah.2016. Actualization of Nationalism thought in Indonesian Civil Society Development.Prosiding UPI International Conference on Sociology Education.hlm 118 419
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 1) Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam perayaan. Perayaan tersebut bertujuan sebagai bentuk partisipasi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan menghargai jasa para pejuang kemerdekaan. 2) Kegiatan sinoman atau laden tamu, sebagai bentuk kegiatan menumbuhkan sikap nasionalisme akan kebudayaan desa serta rasa persatuan. 3) Kegiatan Gotong royong merupakan cerminan dari sikap nasionalisme yang membentuk rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan serta saling menghargai antar sesama. 4) Kegiatan dalam bidang Agama: Kegiatan agama tersebut sebagai suatu cara dalam pembentukan akhlaq mulia sebagai perwujudan sikap nasionalisme yang dibentuk melalui ajaran agama. 5) Kegiatan bakti sosial: kegiatan tersebut merupakan salah satu cerminan dari sikap nasionalisme yaitu senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6) Kegiatan dalam bidang olahraga: kegiatan tersebut dapat memaksimalkan pengembangan kompetensi diri dari serta membentuk karakter untuk menumbuhkan sikap Nasionalisme dengan cara pengembangan diri melalui kegiatan olahraga. DAFTAR PUSTAKA 1) 4.0:Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi.Jurnal Medicus,Vol 29, Nomor 2) Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia.Jakarta:PT Rineka Cipta, hlm 27 3) Prasetio Zhou dkk,.2018.Industri 4.0 Telah Klasifikasi Aspek dan arah perkembangan riset.Jurnal Teknik Industri,Vol 13 no 1.hlm 2 4) Ernia Duwi Saputri.2016. Peran Dosen Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro.Jurnal. Vol XVII:41-42 420
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 5) orientasinya 6) ErnaYuliandari.2008.Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkokoh nasionalisme di era globalisasi.Jurnal Pkn Progresisf, Vol 3 No 1.hlm 72 7) Roeslan Abdulgani dkk .2002.Nasionalisme,Reformasi, dan Gotong royong.Jakarta:Lembaga informasi nasional.hlm i 8) DwiOktofianto.2018.Penguatan Karakter Berbasis Jati diri Bangsa pada pelajar Nahdatul ulama dan implikasinya terhadap ketahanan pemuda.Jurnal PKn Progresif.Vol.13 N0 2.hlm68 9) Prasetio Zhou dkk,.2018.Industri 4.0 Telah Klasifikasi Aspek dan arah perkembangan riset.Jurnal Teknik Industri,Vol 13 no 1.hlm 2 10) Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid 11) Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 12) Soekamto, Soerjono. 1985. Emile Durkheim, AturanAturan Motede Sosiologis. Jakarta: CV. Rajawali 13) Nurhayati, Yanti. 2013. Pengaruh Upacara Bendera Terhadap Sikap Nasionalisme Di SMPN 14 Bandung. Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia 14) Buwono X, Sultan Hamengku. 2007. Merajut Kembali Ke Indonesiaan Kita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 15) Pipit Widiatmaka.2016. Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1.hlm 27 16) Abdul Ghani, Ruslan. 1995. Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi.Yayasan Widia Patria. Yogyakarta 17) Coser,T. dan Anthony Rosenberg. 1976. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall 421
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 18) Data Kasus Penyimpangan karakter Peserta didik dalam dunia pendidikan di Indonesia Periode Januari-Februari 2019 19) of Nationalism thought in Indonesian Civil Society Development.Prosiding UPI International Conference on Sociology Education.hlm 118 20) Litbang kompas 422
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DISRUPSI 4.0 DALAM PERSPEKTIF PKN Desi Wulandari Universitas Sebelas Maret Surakarta Email : ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan ideologi pancasila melalui pendidikan karakter di era disrupsi 4.0 dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan penguatan identitas nasional melalui pendidikan karakter tersebut dapat mengubah serta menghasilkan generasi muda di era disrupsi 4.0 yang cerdas kreatif dan inovatif dan berperilaku sesuai dengan ideologi pancasila bangsa Indonesia. Pada era sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang dengan pesat seperti adanya disrupsi 4.0 atau dapat dikenal juga sebagai revolusi industry 4.0 yang mengembangkan berbagai bentuk digital, maka dari itu pentingnya diadakan penelitian ini digunakan agar dapat mengetahui cara penguatan ideologi pancasila bangsa Indonesia dalam pendidikan karakter suatu bangsa di era disrupsi 4.0. Sehingga generasi muda memiliki karakter yang sesuai dengan ideologi pancasila bangsa Indonesia seperti yang terdapat dalam lima sila Pancasila. Kata Kunci : Ideologi Pancasila, Pendidikan Karakter, di Era Disrupsi 4.0, PKn ABSTRACT: This study attempts to analyze the Pancasila ideology through character education in the era of disruption 4.0 in the perspective of Pancasila and Citizenship Education. The method used in this study is a qualitative method. The technique of collecting data in this study is by using library research. The results of this study are the development of national identity through character education that can change the younger generation in the era of disruption 4.0 that is smart and innovative and behaves in accordance with the ideology of the Indonesian Pancasila. In the current era the development of science and technology has developed with advances such as disruption 4.0 or can also be known as the industrial revolution 4.0 which develops various digital forms, therefore encouraging research developed so that it can be used to find ways to improve the Indonesian Pancasila ideology in education the character of a nation in the era of disruption 4.0. In accordance with the younger generation in accordance with the ideology of the Indonesian Pancasila as in the five principles of Pancasila. Keywords: Pancasila ideology, character education, in the era of disruption 4.0, civic education 423
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Era Disrupsi merupakan suatu masa yag penuh dengan tantangan bagi suatu bangsa. Menurut Schwab (2017) pada era sekarang ini merupakan suatu era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh gangguan terhadap kemapanan dan pembentukan kembali sistem produksi, konsumsi, transportasi, dan sistem pengantaran. [1] Selain itu cara baru penggunaan teknologi telah mengubah perilaku dan sistem produksi dan konsumsi serta mendukung adanya regenerasi dan pemeliharaan lingkungan alam. Kehadiran kecerdasan buatan, robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, 3D printing, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, komputasi kuantum, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya telah mengubah cara hidup masyarakat kini dan ke depan. Era ini merupakan Suatu fenomena perubahan yang sangat cepat dan fundamental yang mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Disrupsi dimaknai sebagai suatu perubahan yang sangat mendasar yang sebagaimana telah terjadi di berbagai industri, seperti musik, surat-menyurat, media cetak, maupun transportasi publik (Gardiner, 2017) [2]. Dalam hal ini, adanya disrupsi dianggap telah mengguncang dunia bak gempa dan tsunami yang melanda berbagai bidang, baik politik, ekonomi, industri, media, dan juga pendidikan (Leksono, 2018) [3]. Hal tersebut dikarenakan banyak perubaahn yang terjadi diera disrupsi saat ini. Munculnya disrupsi tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga memberikan suatu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang ditimbulkan dan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti terabaikannya nilai - nilai luhur yang terdapat dalam ideologi pancasila. Menurut Sumardjoko (2013:113) keberadaan Pancasila pada hakekatnya adalah suatu nilai-nilai yang sangat berharga, yang memuat suatu nilai- nilai dasar manusiawi serta nilai-nilai kodrati yang telah melekat pada setiap individu manusia dan diterima oleh Bangsa Indonesia.[4] Menurut Winarno (2011:59) menyatakan bahwa mempertahankan suatu ideologi bangsa yaitu pancasila berarti berusaha agar dasar negara Republik Indonesia masih tetap ada dan tidak tergantikan dengan dasar negara lain.[5] Era disrupsi ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan akan mengancam ideologi bangsa, karena pada era sekarang ini generasi muda sebagaian besar telah terlena dengan era digitalisasi yang menjadikan masyarakat berangapan bahwa budaya asing lebih kreatif dan inovatif serta lebih modern dari pada budaya kita sendiri. Hal ini dapat membahayakan ideologi bangsa yang akan berakibat lunturnya nilai - nilai luhur yang terkandung didalamnya. 424
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Seperti contoh, Polisi menangkap 122 orang yang terkait dengan ujaran kebencian di media sosial, sepanjang tahun 2018. Setidaknya ada 3.000 akun yang dideteksi Polri secara aktif menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. [Abba Gabrilin. 2019. Selama 2018, Polisi Tangkap 122 Orang Terkait Ujaran Kebencian di Medsos. diakses tanggal 15 Februari 2019]. [6]. Selain itu dalam hajat politik pada pemilihan presiden RI periode 2014-2019 yang ditandai dengan menguatnya hoax atau informasi bohong dan ujaran kebencian (hate-speech). Hoax dan hate-speech tersebut digunakan oleh para pendukung calon untuk memenangkan calon yang didukung, padahal tidak semua warga masyarakat (pemilih) dapat mencerna kebenaran dari berita hoax yang disampaikan melalui media sosial. Maka dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu member dampak negative tetapi juga dapat member pengaruh buruk. Kegiatan semacam itu dapat mengacam ideologi pancasila yang di dalamnya terdapat nilai - nilai luhur untuk hidup bermasyarakat dengan baik yang mengutamakan sikap sopan santun. Negara Indonesia dalam hal ini memiliki suatu ideologi yaitu pancasila. Di dalam ideologi pancasila tersebut terdapat lima sila yang memiliki nilai - nilai luhur dalam kehidupan suatu bangsa. Lima sila yang terdapat dalam ideologi pancasila tesebut sudah menjadi suatu kesepakatan bersama oleh bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang, sampai munculnya era disrupsi 4.0 ini. Dalam kondisi apapun bangsa Indonesia harus selalu memegang teguh pancaila sebagai suatu dasar negara. Pancasila dapat menjadi acuan banga Indonesia untuk menghadapi tantangan global dunia yang terus menerus mengalami perkembangan. Maka dari itu penguatan suatu ideologi bangsa yaitu pancasila sangat penting untuk dilakukan . Adanya suatu ancaman yang akan dihadapi suatu ideologi negara di era disrupsi yang penuh berbagai tantangan global dunia ini, dapat kita cegah dengan penerapan suatu pendidikan karakter bagi generasi muda agar dapat memperkuat ideologi bangsa kita. Pendidikan karakter tersebut bertujuan agar generasi muda dapat berperilaku sesuai dengan nilai - nilai luhur bangsa Indonesia yang telah terdapat dalam lima sila pancasila. Sehingga dapat menjadi warga negara yang tidak lupa akan jadi diri bangsa Indonesia. METODE Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kepustakaan ( library research). Penggunaan metode ini, untuk menjawab suatu keadaan yang terdapat dalam pendahuluan. Metode ini juga merupakan pengumpulaan data pustaka (Mahmud : 2011) [7]. Data yang dapat diperoleh dari membaca buku, majalah, dan 425
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 literature lainnya. Setelah mendapatkan suatu data - data yang relevan, kemudian dapat melakukan analisis permasalahan, sehingga dapat menyimpulkan masalah yang telah dikaji HASIL Penguatan Ideologi Pancasila Berbasis Pendidikan Karakter Ideologi adalah berasal dari dua kata majemuk idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos danlogos yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dalam arti kata luas istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok terkait cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Selain itu dalam arti sempit ideologi meupakan suatu gagasan atau teori yang menyeluruh terkait makna hidup dan nilai- nilai yang ingin menentukan dengan mutlak bagaimana manusia itu harus hidup dan bertindak. Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Menurut Suyahman (2017:46) berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang pada hal ini berarti setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. [8] Ideologi Pancasila merupakan nilai - nilai luhur budaya serta religius bagi bangsa indonesia. Selain itu Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara atau bangsa. Maka dari ideologi pancasila adalah suatu kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila pancasila serta sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. itu Menurut Rusdiyani (2015:40) berpendapat bahwa Pancasila harus menjadi sesuatu hal yang menggambarkan suatu identitas generasi muda kita dengan adanya sebuah jati diri bangsa suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas serta pola tingkah lakunya yang dapat dikenali oleh orang orang atau bangsa lain. [9] Nilai - nilai yang terkandung dalam pancasila dapat luntur jika rakyat Indonesia tidak menggunakan pancasila sebagai pedoman hidup meraka. Nilai - nilai idelogi pancasila dapat tetap bertahan jika masyarakat Indonesia memiliki karakter yang baik. Maka dari hal tersebut perlunya diadakan pendidikan karakter. Williams & Schnaps (1999) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai berikut : "any deliberate approach by which school personnel, often in conjunction with parents and community members, help children and youth become caring, principled and responsible". [10] Dapat disimpulkan bahwa makna pendidikan karakter yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua serta anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja 426
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 agar menjadi serta memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Menurut Samong Dkk (2016 : 77) berpendapat dalam penelitian menunjukkan bahwa budaya sekolah memberi pengaruh terhadap mengembangkan suatu pendidikan karakter. [11] Menurut Haryati, Sri ( 2013:176 ) berpendapat bahwa Pendidikan karakter dapat memberikan sebuah jalan bagi bangsa untuk dapat menampilkan suatu karakter bangsa yang konsisten dan mengembalikan karakter bangsa yang telah terkikis oleh perkembangan global. [12] Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan nilai - nilai untuk pemahaman dan penerapan pancasila yaitu dengan menunjukkan suatu sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila merupakan suatu bentuk perilaku yang mengharuskan kita bersikap baik terhadap Ideologi Pancasila dan menghormati nilai - nilai Pancasila. Contoh sikap baik yang dapat ditunjukkan sebagai berikut : (1) Menerima Pancasila sebagai dasar negara serta deologi negara, (2) Berusaha mempelajari nilai - nilai yang ada sehingga dapat memahami makna yang terkandung di dalam Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, (3) Mempertahankan Pancasila agar tetap terlestari, (4) Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan ideoogi Pancasila, (5) Menetapkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, (6) Kesetiaan terhadap suatu bangsa dan negara. Pentingnya Penguatan Ideologi Pancasila di Era Disrupsi dalam perspektif PKn Era disrupsi merupakan suatu masa yang mengalami berbagai berubahan dalam berbagai hal serta merupakan suatu era yang penuh dengan tantangan. Era ini juga menimbulkan berbagai gangguan meliputi dalam kemapanan dan pembentukan kembali sistem produksi, konsumsi, transportasi, dan sistem pengantaran. Pada era ini dapat mengubah tatanan lama menjadi baru. Maka dari perlunya menjaga kekuatan ideologi Pancasila. Karena ditakutkan bahwa dengan berjalannya waktu masyarakat tidak melihat pedoman hidup warga negara lagi yaitu pancasila. Dikhawartirkan rakyat Indonesia terlen dengan suatu perubahan yangberu tentumembawa dampak baik bagi ke hidupan bangsa dan negara. Segala kemudahan yang ada di era ini membuat rakyat menjadi bergaya ala ke barat - baratan atau berlaku tidak sesuai dengan nilai dan etika sehingga nilai - nilai pancasila menjadi luntur dan akhirnya tidak bermakna. Menurut Maesaroh (2018:1) globalisasi juga memiliki pengaruh negatif terhadap masyarakat Indonesia. [13] Hapsari dan Wahyudi (2018) menyatakan bahwa Globalisasi tersebut telah mengubah suatu pola pikir dalam pembuat kebijakan di Indonesia untuk 427
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mereformasi suatu sistem dan tata kelola pendidikan dengan desentralisasi, pemasaran, dan internasionalisasi untuk meningkatkan sebuah daya saing pendidikan mereka. [14] Maka dari itu perlunya suatu penguatan ideologi pancasila di Era disrupsi ini. Terlenanya seseorang dengan era disrupsi menjadikan mereka bersikap indivual dan tidak memperdulikan orang disekitarnya. Menurut Muchtar (2018:10) Pendidikan Nilai suatu kebangsaan akan berhasil jika berorientasi pada membangun suatu karakter cinta tanah air yang intinya suatu karakter beriman kepada Tuhan Yang maha Esa untuk melahirkan warga negara yang memiliki kecerdasaan berakhlaq mulia serta berideologi berbangsa dan bernegara. [15] Maka dari itu perlunya penguatan ideologi pancasila, dengan penguatan itu nilai - nilai pancasila akan tetapi terlestasi dan dengan terlestasinya ideologi tersebut rakyat Indonesia harus terushidup dengan pedoman yaitu pancasila. Rakyat Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup bangsa maka dapat dikata sebagai warga negara yang baik yang tidak meninggalkan jati diri bangsa. SIMPULAN Berdasarkan kajian yang telah diperoleh, dapat disimpulakan sebagai berikut : Di era disrupsi ini perlunya suatu penguatan ideologi pancasila karena di era ini banyak suatu tantangan dan ancaman yang terjadi, serta dalam era ini juga merupakan era perubahan. Perubahan di sini bukan hanya perubahan dalam satu bidang saja, baik berupa digital serta suatu tatanan lama menjadi baru. ditakutkan bahwa dengan berjalannya waktu masyarakat tidak melihat pedoman hidup warga negara lagi yaitu pancasila. Dikhawartirkan rakyat Indonesia terlen dengan suatu perubahan yang baru tentu membawa dampak baik bagi ke hidupan bangsa dan negara. Segala kemudahan yang ada di era ini membuat rakyat menjadi bergaya ala ke barat - baratan atau berlaku tidak sesuai dengan nilai dan etika sehingga nilai - nilai pancasila menjadi luntur dan akhirnya tidak bermakna. Maka dari itu perlunya suatu penguatan ideologi pancasila di Era disrupsi ini. Berbagai ancaman yang ada dapat kita cegah melalui pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter yang diterapkan diharapkan dapat membentuk warga negara yang baik yang memiliki nilai nasionalisme dan patriotism sehingga tidak melupakan jati diri bangsa yaitu ideologi pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. 428
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1] Schwab, Klaus. 2017. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Businnes. [2] Gardiner, Mayling Oey, et al. 2017. Era Disrupsi Peluang dan Indonesia. Jakarta: 2017. Era Disrupsi Peluang dan Indonesia. Jakarta: Akademi Ilmu [3] Leksono, Ninok. 2018. Pengetahuan Indonesia. Pembangunan, Pluralitas, dan Era Disrupsi.‖ Makalah disajikan dalam Seminar Dies Natalis Darma ke- Yogyakarta, 26 April FS%2025.pdf [4] Sumardjoko, Bambang. 2013. Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Varia Pendidikan. Vol. 25. No 2. Pp 133 XXV Fakultas Sastra Universitas 2018. Sanata [5] Winarno. 2011. Muatan Pancasila dalam Mata Pelajaran PKn Di Sekolah. Jurnal Ilmiah CIVIC. Vol. 1. No.2. hal 59 [6] Abba Gabrilin. 2019. Selama 2018, Polisi Tangkap 122 Orang Terkait Ujaran Medsos. Kebencian tanggal Februari 2019. di diakses 15 [7] Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia) [8] Suyahman. 2017. Internalisasi Nilai - Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Perguruan Tinggi. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa" AP3KnI Jawa Tengah. Surakarta :25 November 2017. Hal. 46 011), hlm. 31 (8)Rusdiyani,Efi.Pembentukan Karakter dan Moral Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai - Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal. Prosiding Seminar Nasional : Pembentukan Karakter dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai-nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal". Surakarta :31 Mei 2016. Hal 40 429
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Williams, M., & Schnaps, E. (Eds.) 1999. Character Education: The Washington, DC: Character 1999. Character Education: The Washington, DC: Character Education Partnership. [10] Samong Dkk. 2016. The Development of Character Education in Primary Schools Through the Enhancement of School Culture 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015). Hal 77 Pendidikan Karakter Menuju [11] Haryati, Sri. 2012. Pengembangan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Di Era Global. PKn Progresif. Vol. 7. No. 2 hal 176 [12] Maesaroh,Juandawati. The Influence Of Citizenship Education On The Aplication Of. Nationalism Values During The Globalization Era. Proceeding International Seminar Evaluation of Instruction and Learning Outcome Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa - Indonesia Senin 20 November 2018. Hal 1 [13] Hapsari R.N dan Wahyudi A.S. 2018. Education for Sustainable Development: Reorientation of National Education in Coping with Challenges in Globalization Era. Proceeding International Seminar on Education Innovation Issues and Challenges in Education for Education Sustainability Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 25 Agustus 2018. Hal 195 [15] Muchtar, A.S.2018. Pembelajaran Nilai Kebangsaan Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS. Surakarta :7 Juli 2018. Hal 10 [16] Triyanto. 2013. The Improvementin the Competitiveness ogf Tradisional Lurik Coth through the Utilization of Intellectual Property Rights. Asian Journal Of Business and Management (ISSN:2321 - 2803) [17] Simons Philips. 2008. Refleksi Karakter Bangsa Jakarta : Bumi Aksara. [18] Damayanti, Deni. 2014. Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Araska. [19] Triyanto. Civic Education as A Tool for Moral Education by Integrating The Five Basic Principles (Pancasila). Proc. IEEE Vol. 01. pp 2321 - 2799, Oktober 2013. 430
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [20] Kerr, D. 2000. Citizenship Education: An international comparison across 16 countries. A paper presented at the American Educational Research Association Conference, New Orleans, USA, April, 2000 431
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 OPTIMALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGATASI KEKERASAN DI DALAM SEKOLAH Dika Maya Putri Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengatasi kekerasan di dalam sekolah melalui optimalisasi pendidikan karakter. Penulisan menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari KPAI, berita, buku referensi, dan peraturan di dalam konstitusi. Permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah ditemuinya banyak kekerasan yang terjadi di sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terkahir. Kekerasan yang ditemui di sekolah ini membutuhkan suatu solusi pemecahan masalah. Dalam penulisan ini penulis menawarkan adanya optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Penulisan ini digunakan untuk Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 dengan tema "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Kata Kunci: pendidikan karakter, kekerasan di sekolah ABSTRACT This writing aims to explain how to deal with violence in schools through optimizing character education. Writing uses the literature study method using secondary data from the KPAI, news, reference books, and regulations in the constitution. The problem in the implementation of national education is that a lot of violence has occurred in schools over the past few years. Violence encountered in this school requires a problem solving solution. In this paper the author offers an optimization of character education as a solution to problem solving in overcoming violence that occurs in school. This writing was used to postulate the 2019 National Citizenship Education Seminar with the theme "Strengthening Higher Education Citizenship Education, Schooling, and Society in the Disrupted Era" Keywords: character education, school violence 432
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Di Indonesia, pendidikan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sendiri diatur dalam konstitusi UU Nomor 20 Tahun 2003. [1] Di dalam undang-undang ini, pada pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam pengertian tersebut pendidikan dilaksanakan guna mewujudkan pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi mereka agar memiliki kekuatan dalam berbagai aspek baik fisik maupun psikis yang diperlukan bagi dirinya dan orang lain. Selaras dengan apa yang diungkapkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pendidikan, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2] juga telah mengamanatkan bahwa negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan nasional. Secara idealnya, pendidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Di Indonesia terdapat standar pendidikan nasional yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan [3], yang terdiri antara lain: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Salah satu di antaranya yang terkait dengan bahasan pada penulisan ini adalah Standar Kompetensi Lulusan, di mana di dalamnya memuat sikap yang harus perlu dimiliki pada setiap diri siswa. Secara terperinci hal ini dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan [4]. Pada jenjang SD Sederajat siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian pada jenjang SMP Sederajat, siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, 433
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang terakhir pada jenjang SMA Sederajat, siswa harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Namun, pada pengimplementasian pendidikan nasional yang dilaksanakan, terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya diharapkan pada konstitusi yang ditetapkan, yakni adanya permasalahan terkait sikap maupun perilaku siswa yang menyimpang dan tidak sesuai dengan karakter baik seperti yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan nasional yang menyimpang serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tidak hanya dapat terlihat dari adanya penyimpangan pada perilaku serta sikap siswa saja, namun juga datang dari adanya perilaku menyimpang dari guru atau pendidik yang tidak mencerminkan bagaimana seorang pendidik yang seharusnya. Dari data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) [5], menunjukkan selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2016 terdapat 2496 laporan kasus yang masuk ke KPAI. Dari 2496 kasus yang masuk dalam bidang pendidikan, di antaranya ada laporan mengenai anak yang menjadi korban tawuran, anak pelaku tawuran, anak yang menjadi korban kekerasan (bullying), anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah (bullying), dan anak yang menjadi korban kebijakan (pungli di sekolah, penyegelan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, dsb) Tabel 1. RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2011 - 2016 [6] 434
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dari data yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah. Hal ini diperkuat dengan adanya update dari KPAI bahwa pada awalan tahun 2019, KPAI mencatat ada 24 laporan kasus yang masuk mengenai kekerasan di sekolah (3 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, 1 tawuran pelajar, 5 korban kebijakan kasus, serta 1 kasus eksploitasi) (Alian Putra Abdi, 2019) [7]. Fakta tentang adanya kekerasan yang terjadi di sekolah ini menjadi dasar mengapa penulis membuat tulisan ini. Kekerasan yang terjadi adalah bentuk dari penyimpangan terhadap perilaku yang sesuai dengan ketentuan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi sebagai (1) transmisi dan transformasi kebudayaan, sebagai proses pembudayaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia.(2) sekolah dipandang sebagai lembaga yang bertanggung jawab melahirkan mansia sosial. (3) membentuk kepribadian sebagai dasar keterampilan. (4) mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. (5) membangun integrasi sosial (Hafid, Ahiri, Haq, 2013) [8]. Berdasarkan uraian kutipan di atas, salah satu fungsi sekolah adalah sebagai tempat transmisi dan transformasi pembudayaan sikap. Di mana hal ini selaras dengan fungsi dari pendidikan nasional, yang termuat dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [9], yang mengemukakan: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Sekolah sebagai salah satu tempat (lembaga) penyelenggara pendidikan nasional di Indonesia memiliki fungsi dan tugas untuk mendidik peserta didik agar memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik (berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab) seperti yang dikemukakan pada UU Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah yang luput dari tugasnya untuk mendidik para peserta didik mereka untuk menjadi manusia yang berkarakter baik memperlihatkan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem pendidik nasional. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di sekolah yang ditandai dengan adanya banyak kekerasan yang terjadi, menuntut suatu solusi untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini, penulis akan menawarkan suatu pemecahan masalah melalui optimalisasi pendidikan karakter. Penulis menyadari bahwa dalam menangani serta mengatasi kasus kekerasan terdapat beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diambil baik langkah 435
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 preventif maupun represif baik dengan pemberian hukuman maupun pendidikan. Penulis menjadikan optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah dalam mengatasi kekerasan di sekolah karena penulis melihat bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sejatinya memiliki maksud baik dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan afektif (terdapat pada KI 2 KD 2 pada setiap mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah) memiliki tujuan agar peserta didik mencapai tingkatan afektif tertinggi yaitu karakter. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson (2010) [10] bahwa tingkatan tertinggi dari aspek pengetahuan Afektif adalah karakter. Namun pada pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah belum adanya optimalisasi pendidikan karakter. Ranah afektif belum secara optimal diberikan ditandai dengan adanya kekerasan yang terjadi di sekolah. Hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi masalah yang diangkat pada tulisan ini, bahwa belum optimalnya pendidikan karakter di sekolah menjadi salah satu sebab mengapa kekerasan di sekolah masih terjadi. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Dalam mengatasi permasalahan yang muncul seperti yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan sebelumnya, perlu adanya suatu solusi untuk mengatasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Di sini penulis hendak meawarkan sebuah pemecahan masalah, yakni dengan optimalisasi pendidikan karakter. Berikut akan penulis uraikan beberapa pemaparan di bawah ini. 1. Karakter Sebagai awalan, penulis akan memulai memaparkan dari apa itu karakter. Wynne, mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang artinya "to mark" (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2014) [11]. Menurut Jack Corley dan Thomas Phillip, "karakter adalah sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral" Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter didefinisikan sebagai "sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain" (Samani dan Hariyanto, 2012) [12]. Scerenko berpendapat bahwa karakter dideinisikan sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental seseorang. Mengambil pendekatan yang berbeda, Robert Marine menjelaskan karakter sebagai gabungan yang samar-samar antara sikap, perilaku bawaan, dan kemampuan yang membangun pribadi seseorang (Samani dan Hariyanto, 2012) [13]. Menurut Aristoteles, karakter yang baik ialah kehidupan dengan melakukan tindakan- tindakan yang benar sehubungan dengan dirinya dan orang lain. Sedangkan, Michael 436
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Novak menyatakan karakter sebagai "campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan kaum orang berakal sehat yang ada dalam sejarah (Lickona, 2012) [14]. Lebih lanjut lagi, Lickona (2012) [15]. dalam bukunya menjelaskan karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tidakan. Kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi sesuai moral yang baik. Di dalam karakter yang baik terdapat tiga bagian yang saling berhubungan yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri atas mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Kebiasaan dalam tindakan, kebiasaan dalam hati, serta kebiasaan dalam perasaan. Lickona mengklasifikasikan komponen dari ketiga bagian tersebut. Pengetahuan Moral a) Kesadaran moral b) Pengetahuan nilai moral c) Penentuan perspektif d) Pemikiran moral e) Pengambilan keputusan Pengetahuan pribadi a) Perasaan Moral b) Hati nurani c) Harga diri d) Empati e) Mencintai hal yang baik f) Kendali diri g) Kerendahan hati Tindakan moral a) Kompetensi b) Keinginan c) Kebiasan Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa karakter adalah suatu nilai baik yang ada di dalam diri yang diwujudkan dalam perilaku, tindakan, kebiasaan pada setiap diri yang membentuk dan menjadi ciri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Suatu karakter yang baik, terdapat bagian yang saling berhubungan di dalamnya yakni: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. 2. Pendidikan Karakter Lickona (2012) [16] mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh- sunguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan 437
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 nilai-nilai etis. Sederhananya, pendidikan karakter adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki karakter. Anne Lockwood (Samani dan Hariyanto, 2012) [17] mengemukakan bahwa (1) pendidikan karakter tidak semata menjadi sebuah kurikulum tersembunyi namun telah menjadi konsensus bersama yang telah mendapat dukungan dari masyarakat. (2) tujuan behavioral tersebut adalah bagian dari pendidikan karakter. (3) perilaku antisosial anak adalah hasil dari ketiadaan nilai-nilai dalam pendidikan. Di Indonesia, pendidikan karakter telah menjadi bagian dari pendidikan nasional. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [18]. Dinyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Pendidikan karakter yang telah menjadi bagian dari pendidikan nasional diwujudkan dalam kurikulum yang berlaku pada pendidikan nasional di Indonesia. Pada kurikulum terbaru Indonesia, yakni kurikulum 2013, aspek karakter tertuang pada KI 2 dan KD 2 pada ranah afektif yang diatur dalam Permendikbud No 24 Tahun 2016 mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar [19]. 3. Optimalisasi Pendidikan Karakter Sekolah sebagai tempat untuk pelaksanaan pendidikan karakter perlu lebih sunguh- sungguh dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi peserta didik. Hal ini memiliki alasan mendasar seperti: (1) banyak keluarga tidak lagi bisa dijadikan tempat pendidikan karater utama. (2) selain bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, sekolah juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang baik. (3) kecerdasan peserta didik hanya akan bermakna jika dilandasi oleh kebaikan. (4) pendidikan karkater tidak hanya sekadar tugas tambahan guru, namun juga sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang melekat dan diemban oleh seorang guru (Saptono, 2011) [20]. Lickona (1996) menyatakan bahwa setidaknya ada sebelas prinsip yang hendaknya diterapkan sekolah yang hendak melaksanakan pendidikan karakter. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: a) Sekolah harus berkomitmen pada nilai-nilai etis inti. b) Karakter harus dipahami secara utuh, mencakup pengetahuan atau pemikiran, perasaan, dan tindakan. c) Sekolah harus bersikap proaktif dan bertindak sistematis dalam pembelajaran karakter dan tidak sekadar menunggu datangnya kesempatan. 438
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 d) Sekolah harus membangun suasana saling memperhatikansatu sama lain dan menjadi dunia kecil (mikrokosmos) mengenai masyarakat yang saling peduli. e) Kesempatan untuk mempraktikan tindakan moral harus bervariasi dan tersedia untuk semua. f) Studi akademis menjadi hal utama. g) Sekolah perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan motivasi instrinsik siswa yang mencakup nilai-nilai inti h) Sekolah perlu bekerja bersama dan mendialogkan norma mengenai pendidikan karakter. i) Guru dan siswa harus berbagi kepemimpinan moral sekolah. j) Orang tua dan masyarakat harus menjadi rekan kerja dalam pendidikan karakter di sekolah. k) Melakukan evaluasi mengenai efektivitas pendidikan karakter di sekolah teutama terhadap guru, karyawan, serta siswa (Saptono, 2011) [21]. Dalam pendidikan karakter setidaknya mengolah tiga aspek sekaligus, yakni: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), tindakan moral (moral action) (Lickona 1991) [22]. Ketiga aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Ketiganya bekerja secara bersama dan saling terkait, ketiga aspek tersebut perlu diimplementasikan ke dalam sebuah sebuah desain komprehensif. Desain ini memiliki beberapa tuntutan kepada guru (Lickona, 1991) yang antara lain adalah sebagai berikut: a) Guru bertindak sebagai sosok yang peduli, sebagai model, dan sebagai mentor. b) Guru menciptakan komunitas moral di kelas. c) Guru mempraktikkan disiplin kelas. d) Guru menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. e) Guru mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. f) Guru menggunakan pembelajaran kooperatif. g) Guru membangun kepekaan nurani. h) Guru mendorong refleksi moral. i) Guru mengajarkan resolusi konflik. [23] Dalam pengoptimalan pendidikan karakter, guru sebagai pemegang peran yang besar karena guru adalah sebagai pihak yang berperan memberikan pendidikan kepada siswa, yang di dalam pelaksanaannya seorang guru mengemban peran tidak hanya mendidik kemampuan pengetahuan siswa tetapi juga mendidik karakter siswa agar terwujud karakter baik sesuai yang diharapkan. Kemudian strategi yang dituntut kepada sekolah antara lain: a) Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan sekolah, yang pada intinya sekolah mengajak siswa untuk peduli dengan cara mengajak untuk bertindak peduli. 439
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 b) Menciptakan budaya moral yang positif di sekolah; melalui kepemimpinan kepala sekolah, disiplin sekolah, rasa kekeluargaa sekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, guru dan karyawan, serta waktu yang digunakan utnuk membicarakan keprihatinan moral yang membantu menguatkan pembelajaran nilai-nilai yang berlangsung di kelas. c) Melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan karakter. Di sekolah, pihak di dalamnya seperti guru dan karyawan serta siswa menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter (Lickona, 2004) [24]. Ketiga pihak tersebut di dalam sekolah harus berkomitmen menjadikan diri mereka sebagai pihak yang senantiasa menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalisasi pelaksanaan karakter yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut. Kepada pihak guru dan karyawan perlu dikenalkannya pendidikan karakter. Di sini, guru dan karyawan diajak untuk turut ambil peran dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Selain itu, melakukan analisis budaya moral dan intelektual di sekolah terhadap hal-hal seperti: pengalaman positif (pengalaman yang diberikan pendidik kepada siswa), kelalaian (pengalaman penting apa yang belum diberikan kepada siswa), titik masalah (perilaku buruk siswa guru, dan karyawan yang tidak ditangani secara memadai), inkonsistensi (apa saja tindakan sekolah yang bertentangan dnan tidak sesuai dengan karakter baik dan yang hendak dikembangkan sekolah). Kepada siswa, sekolah perlu melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter di sekolah. memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan aspirasinya. Melibatkan siswa agar dapat membangun norma positif yang dapat memberi dampak positif kepada teman sebaya mereka. Memberi penghargaan kepada siswa atas kontribusi yang mereka berikan. (Saptono, 2011). [25] SIMPULAN DAN PENUTUP Optimalisasi pendidikan karakter di sekolah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dan mencegah dan mengindari adanya kekerasan yang terjadi di sekolah. penulis berpendapat kekerasan yang marak terjadi seperti yang telah dikuatkan melalui data dari KPAI yang dicantumkan di atas, karena kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikan nasioanl di sekolah. Penulis menyadari bahwa dalam menangani serta mengatasi kasus kekerasan terdapat beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diambil baik langkah preventif maupun represif baik dengan pemberian hukuman maupun pendidikan. Penulis menjadikan optimalisasi pendidikan karakter sebagai solusi pemecahan masalah karena sekolah sebagai tempat (lembaga) penyelenggara pendidikan nasional mengemban tugas untuk mewujudkan 440
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik warga negara yang berkarkater baik. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, masyarakat) yang turut berperan dalam pelaksanaan pendidikan karakter, pelaksanaannya dharapkan dapat berjalan secara optimal. Hal ini yang mana akan berdampak baik dengan terwujudnya karakter baik peserta didik, selaras dengan kekerasan di sekolah dapat diatasi sehingga ke depannya kekerasan di sekolah dapat dihentikan. DAFTAR PUSTAKA • • • •
• [1], [9], [18] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [2] UUD NRI 1945 [3] UU No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan [4] Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan KPAI. 2016. RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK [5], [6] BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2011 - 2016. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Link: komisi
-perlindungan
-anak (diakses: 7/5/2019 pukul 21.04) [7] Abdi, Alian Putra. 2019. KPAI: 24 Kasus Anak di Sekolah pada Awal 2019 Didominasi Kekerasan. Tirto.id Link: kekerasan
-dg8o (diakses: 7/5/2019 pukul 21.04) [8] Hafid, Anwar; Ahiri,Jafar; Haq, Pendais. 2013. Konsep Dasar Ilmu Pendidikan. Badung: Alfabeta. [10] Anderson, L; Krathwohl, D. 2010. Kerangka Dasar untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Yogyakarta: Pustaa Pelajar [11] Mulyasa. 2014. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. [12], [13], [17] Samani, Muchlas; Hariyanto. 2012. Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya. [14], [15], [16] Lickona, Thomas. 2012. Educating or Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. Jakarta: Bumi Aksara. [19] Permendikbud No 24 Tahun 2016 mengenai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar [20], [21], [25] Saptono. 2011. Dimensi
-Dimensi Pendiidkan Karakter Wawasan, Srategi, Langkah Praktis.Jakarta: Esensi, Erlangga Grup. [22] [23] Lickona, Thomas. 1991. Educatin for Character. New York: Bantam Books. [24] Lickona, Thomas. 2004. Characters Matters. New York: Somon & Schuster.
-pengaduan
-24
-kasus
-anak
-di
-sekolah
-pada
-awal
-2019
-didominasi
• 441
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Upaya Meningkatkan Nasionalisme Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret) Dwi Ari Murwanto Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36 A-57126 ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dari mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memupuk rasa nasionalisme dari mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu metode studi kasus. Populasi target dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang mengikuti mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran yang ada di mata kuliah umum PPKn dapat membentuk rasa nasionalisme mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal ini berdasarkan pernyataan dari responden yang telah diwawancarai, yang menyatakan bahwa mata kuliah umum PPKn sangat penting dipelajari di Perguruan Tinggi, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era modern saat ini yang dapat menggerus rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai Pancasila melalului mata kuliah umum PPKn kepada mahasiswa Universitas Sebelas Maret sangat penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme. 442
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kata kunci: Nasionalisme, Mahasiswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ABSTRACT The purpose of this study was to find out the extent of the role of the general courses of Pancasila and Citizenship Education in fostering a sense of nationalism from students at Sebelas Maret University in Surakarta. This study uses a qualitative approach with the method used, namely the case study method. The target population in this study were Sebelas Maret University students who took part in the general course of Pancasila and Citizenship Education. The results of the research obtained indicate that the learning in the general course of PPKn can shape the sense of nationalism of Sebelas Maret University students in Surakarta. This is based on statements from respondents who have been interviewed, stating that PPKn general courses are very important to be studied in universities, given the development of increasingly rapid science and technology in the modern era that can erode the sense of nationalism, love of the homeland. Therefore the planting of Pancasila values through the general PPKn courses to students of Sebelas Maret University is very important in increasing the sense of nationalism. Keywords: Nationalism, Students, Pancasila and Citizenship Education PENDAHULUAN 443
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Nasionalisme di Indonesia muncul sebagai jawaban atas kolonialisme yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Salah satu perwujudan nasionalisme adalah dibentuknya Boedi Utomo (1908) yang menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia yang dipelopori oleh kaum cendekiawan. Selain Boedi Utomo, yang menjadi awal dari kebangkitan nasionalisme di Indonesia adalah semangat Sumpah Pemuda 1928. tersebut mengingatkan kepada kita bahwa rasa nasionalisme begitu penting dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia diciptakan dari berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, dan perbedaan warna kulit. Sebagai sebuah Negara yang ber-Bhinneka, kita meyakini dengan sungguh- sungguh bahwa Indonesia memerlukan perekat rasa ke- Indonesiaan dalam berbagai macam perbedaan. David O Sears, Jonahan L. Freeman dan L. Anne Peplau (1999:79) mengemukakan suatu teori yang disebut dengan teori pemahaman sosial (kognisi sosial), teori ini diarahkan pada penelaahan bebagai poses kogniif yang difokuskan pada simuli sosial ,terutama pada perorangan dan kelompok. Yang menjadi ini pendekatan pemahaman sosial adalah pandangan bahwa presepsi manusia merupakan proses kognitif yang memandang orang sebagai pengamat yang teroganisasi secara aktif , jadi bukan sekedar kotak yang pasif, mereka memiliki motivasi unuk mengembangkan kesan yang terpadu dan berarti, bukan sekedar rasa suka atau benci. Peristiwa sejarah Indonesia memerlukan perekat rasa keIndonesiaan dalam berbagai macam perbedaan. Berbagai macam perbedaan yang ada jika tidak dirawat dengan rasa persatuan jelas akan menimbulkan berbagai macam konflik. Kemerdekaan Indonesia yang menginjak usia 71 tahun seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua selaku warga negara, sekaligus menjadi evaluasi bagi kita untuk mulai berpikir, berbuat dan memberikan sumbangsih untuk bangsa ini. Dewasa ini keberadaan nasionalisme di Indonesia semakin hari semakin memudar. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa dalam mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Tentunya masih segar diingatan kita bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadi banyak konflik akibat kurangnya rasa nasionalisme di dalam diri kita. Hal demikian juga mulai mempengaruhi mahasiswa yang seharusnya menjadi pelopor bangkitnya kembali rasa nasionalisme di Indonesia. Maka diperlukan sebuah usaha untuk kembali mengingatkan semua lapisan elemen bangsa untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Penyusunan konsep paham kemerdekaan Indonesia, belum tuntas, sejak digagasnya suatu Budi "kesatuan oleh para Pahlawan di masa lampau bangsa" di awal abad XX (1908 444
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Utomo/Kebangkitan nasional) yang menyatukan berpuluh bangsa dan komunitas social kedaerahan yang multi etnis (pribumi lokal dan dari pulau /daerah lain;China, Arab, India, Eropa) terutama di daerah pelabuhan/ perdaganganyang hidup dan menghidupi di keluasan rangkaian ribuan pulau (kepulauan atau archipelago), (Triantoro, 2008: 1) Membangun rasa kebangsaan atau nasionalisme tersebut harus dilakukan secepat mungkin secara massif pada setiap insan Indonesia, karena itu merupakan modal utama untuk memperkuat pemahaman kita sebagai bangsa dan negara. Semangat nasionalisme yang harus dijunjung tinggi, bukan malah semangat mengobarkan perbedaan yang ada yang pada ujungnya nanti membawa perpecahan bagi bangsa Indonesia (Galih Nugraha, 2018). Dalam hal ini selain diperlukannya peran negara dalam hal meningkatkan semangat nasionalisme juga diperlukan adanya peran dari dunia pendidikan terutama pendidikan kewarganegaraan baik di tingkat dasar maupun pada jenjang pendidikan tinggi ( Erna Yuliandri, 2008).Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik para mahasiswa warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara mempunyai tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rowe (2000:201). Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencoba mengembalikan rasa nasionalisme yang kian terkikis dari dalam diri mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. menjadi METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mempelajari matakuliah pendidikan kewarganegaraan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Hidayati, 2014:52) Sampel penelitian ini adalah 4 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian keabsahan data penulisan dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara memanfaatkan metode, ini berarti peneliti mengadakan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 445
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL PENELITIAN Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti menuangkan hasil wawancara dengan para informan dalam penjelasan yang dituangkan dalam deskripsi hasil penelitian. Data yang akan disajikan berikut merupakan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini responden dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berasal dari angkatan tahun 2016 dan tahun 2017. Mahasiswa tersebut diantaranya Alma Azqiyah (2016) yang disebut responden 1, Arin Wahyuni (2016) yang disebut respon 2, Khoriatun Jannah (2016) yang disebut responden 3 dan Yuni Ratna Fadilah (2017) yang disebut responeden 4. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti kepada respon 1 yaitu tentang Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Menurut pendidikan kewarganegaraan, biasanya dengan mendownload RPS (Rencana Pembelajaran Semester), materi perkuliahan jika dipelajari lebih awal oleh mahasiswa dapat menumbuhkan pemikiran kritis oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih berkembang dan menyenangkan dengan adanya diskusi dari mahasiswa dan dosen karena telah sedikit mempelajari materi. responden 1, sebelum pelaksanaan matakuliah Menurut responden 2, persiapan yang dilakukan oleh responden 2 yaitu biasanya dengan membaca-baca materi di buku teks yang direkomendasikan oleh dosen terkait materi yang akan disampaikan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Menurut responden 3, persiapan yang dilakukan oleh responden 3 adalah dengan terlebih dahulu mengetahui RPS (Rencana Pembelajaran Semester) mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, akan mengetahui hal-hal apa saja yang akan saya pelajari. Kemudian mencari berbagai sumber belajar yang terkait dengan materi untuk menunjang dalam pembelajaran. Menurut responden 4, persiapan yang dilakukan oleh responden 4 adalah dengan membaca buku yang telah direferansikan oleh dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang materi terkait yang akan disampaikan oleh dosen di kelas. Pada jawaban responden atas pertanyaan pertama mengenai perencanaan yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah pendidikan 446
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kewarganegaraan memperlihatkan bahwa mahasiswa melakukan persiapan yang beragam, contohnya dengan membaca RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Pertanyaan Kedua yang diajukan oleh peneliti adalah apa materi yang anda dapat selama mempelajari matakuliah Pendidikan kewarganegaraan? Menurut responden 1, selama mempelajari pendidikan kewarganegaraan pemahaman yang didapat adalah tentang Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi indonesia, negara dan konstitusi, rule of law dan HAM, geopolitik indonesia, dan geostrategi Indonesia. responden 2, selama mempelajari pendidikan kewarganegaraan Menurut pemahaman yang didapat tidak jauh berbeda dengan materi di jenjang sekolah menengah seperti Pancasila, kewarganegaraan, bela negara, nasionalisme, pertahanan negara, dan lain-lain. Menurut responden 3, selama mempelajari pendidikan kewarganegaraan pemahaman yang didapat adalah dengan mengetahui pentingnya nilai moral yang harus dimiliki warga negara, mengetahui sistem politik di Indonesia dan mengetahui tatatanan hukum yang berlaku di Indonesia Menurut responden 4, selama mempelajari pendidikan kewarganegaraan pemahaman yang didapat adalah identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, wawasan nusantara, dan lain sebagainya. Pada jawaban responden atas pertanyaan kedua mengenai materi yang didapat selama mempelajari matakuliah Pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa seluruh materi perkuliahan telah mampu dijabarkan secara lengkap oleh para responden. Ini artinya bahwa para responden setidaknya telah memahami mengenai materi-materi yang didapat selama pembelajaran. Pertanyaan Ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah apa manfaat yang responden peroleh setelah melakukan pembelajaran pada matakuliah Pendidikan kewarganegaraan? Menurut responden 1, manfaat yang responden peroleh setelah melakukan pembelajaran pada matakuliah Pendidikan kewarganegaraan adalah lebih paham isu-isu terbaru dalam dunia Pendidikan Kewarganegaraan, berkaitan dengan metode pembelajaran yang menggunakan metode diskusi. Menurut responden 2, manfaat yang responden peroleh setelah melakukan pembelajaran pada matakuliah Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai bahan untuk ujian, mendapatkan wawasan lebih mengenai teori-teori yang berkaitan 447
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dengan kewarganegaraan, misalnya dalam konteks praktis dalam hal ini pemilu dengan teori-teori yang sudah dijelaskan di dalam kelas tentang pemilu dapat kita analisis dengan keadaan yang ada di lapangan. Berkaitan mungkin dengan asas-asas yang digunakan (luber jurdil) ataukah sudah diterapkan sebagaimana mestinya ataukah belum. Menurut responden 3, manfaat yang responden peroleh setelah melakukan pembelajaran pada matakuliah Pendidikan kewarganegaraan adalah mengetahui pentingnya nilai moral yang harus dimiliki warga negara, mengetahui sistem politik di Indonesia, dan mengetahui tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut responden 4, manfaat yang responden peroleh setelah melakukan pembelajaran pada matakuliah Pendidikan kewarganegaraan adalah mengetahui pengertian identitas nasional, mengetahui hak dan kewajiban warga negara, mengetahui arti konstitusi dan tujuan dibentuknya konstitusi, mengerti arti demokrasi, dan pengertian wawasan nusantara. identitas nasional, faktor-faktor pembentuk Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan ketiga tersebut menunjukkan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Pertanyaan keempat yang diajukan oleh peneliti adalah apakah arti nasionalisme yang Anda ketahui? Menurut responden 1, Nasionalisme adalah nasionalisme itu sikap dan cita tanah air. Intinya nasionalisme berarti ada sikap peduli terhadap permasalahan bangsanya. Nasionalisme bisa dipraktikan secara dengan sederhana, dengan kita saling mengerti serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, tidak menganggap diri kita eksklusif, dan sadar bahwa Indonesia dalah milik kita bersama. Menurut responden 2, nasionalisme adalah cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia dan perwujudannya melalui berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut responden 3, nasionalisme adalah suatu sikap cinta tanah air dan sikap bangga terhadap bangsanya agar senantiasa terwujud persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Menurut responden 4, Nasionalisme adalah suatu sikap dimana mencintai negaranya sendiri dan harus dimiliki oleh setiap warga negara agar negara tersebut menjadi kuat. 448
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan keempat tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya rasa nasionalisme sangat erat kaitannya dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara. Pertanyaan kelima yang diajukan oleh peneliti adalah Apakah rasa nasionalisme anda meningkat setelah mempelajarai mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan? Menurut responden 1,ya dengan mempelajari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih peka terhadap kondisi bangsa kita, dan lebih tau bagaimana cara menyikapi permasalahan yang ada di bangsa kita. Menurut responden 2, setelah mempelajari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan agaknya rasa nasionalisme meningkat, tetapi ada faktor lain yang mendorong fenomena banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa luar negeri menunjukkan pengabdian kita di bidang pendidikan, stelah memiliki ilmu yang diperoleh dari luar negeri ilmu tersebut diterapkan di Indonesia tentunya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. termasuk misalnya ada Menurut responden 3, setelah mempelajari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan nasionalisme meningkat, meningkat karena didalam pendidikan kewarganegaraan banyak mempelajari hal-hal agar menjadi warga negara yang baik dan mencintai tanah air. Menurut responden 4 meningkat, karena matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari tentang arti mencintai negara, karena saya semakin bangga menjadi warga negara Indonesia, contohnya memakai produk dalam negeri, sehingga perekonomian indonesia akan kuat. Selain itu juga bentuk sikap cinta tanah air. Jika dibanding dengan memakai barang-barang dari luar negeri. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan kelima menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasa nasionalisme para mahasiswa setelah mempelajari Rasa nasionalisme sangat penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan. warganegara. Menurut Ernest Renan Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Maka dari itu, rasa nasionalisme akan muncul bila semua warganegara mempunyai rasa kehendak untuk bersatu. Usaha yang dapat dibangun dalam mempersatukan masyarakat adalah dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, dimana didalamnya membahas berbagai unsur-unsur kebangsaan. Mengawal persatuan dan kesatuan Indonesia bukan hanya tidak hanya dengan menggunakan senjata saja, tetapi itu semua harus di balut dengan semangat nasionalismeyang tinggi. Dengan modal semangat nasionalisme yang kuat merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan musuh-musuh seperti materialisme, hedonisme dan individualisme yang tengah mewabah di sebagian besar masyarakat 449
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Indonesia dan hal itumengindikasikan masih lemahnya nasionalisme kita sampai hari ini, dikutip dari Ruslan (2011:12). DAFTAR PUSTAKA Aliyah, (2015). Aktualisasi Pemikiran Nasionalisme Dalam Pengembangan (Studi Fenomenologi Terhadap Perjuangan Moh. Natsir Dalam Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan). Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia Madani Bekti, (2013) Pentingnya Rasa Nasionalisme. m/ppkn/pentingnya-rasa- nasionalisme/ [Diakses 20 Maret 2018] Darmodiharjo, Dardji, (1983). Pancasila Diakses dari Suatu Orientasi Singkat. Jakarta: PT Aries Lima Kahim, G. M. T. 1995. Nasionalisme dan Revolusi Pergumulan Lahirnya Republik. Semarang. UNS. Press di Indonesia. Refleksi Maryono. 2018. " Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Pudarnya Nilai-Nilai Luhur Pancasila Generasi Zaman Now": Jurnal Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 (hlm. 160-166). Surakarta: Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Miles, M. B dan Huberman, A. (1992). Qualitative Data Analysis. Alih bahasa Tjejep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Nugraha, Galih. 2018. "Menjadi Pancasila: Membangun Indonesia (Nasionalisme dalam Kesadaran Bernegara dan Berbudaya) : Jurnal Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 (hlm. 190- 203). Surakarta: Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Rahayu, Minto, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan: Bangsa, Grasindo: Jakarta Perjuangan Menghidupi Jati Diri Rex, John. 1997. "The Concept of a Multicultural and John Rex (eds.). The Ethnicity. Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge, UK: Polity Press. Pp: 205-220. Society" in Montsserrat Guibernau 450
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Ruslan. 2012. Merawat Nasionalisme, dalam Lampung Post. 2012 Rowe, D. 2000. "Value pluralism, democracy and education for citizenship," dalam Politics, Education and Citizenship, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press. Soros, Goerge, 2002, Krisis Kapitalisme Global (Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya) terjemahan The Crisis of Global Kapitalism oleh Dindin Solahudin, Qalam: Yogyakarta Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Triantoro, H.B. (2008). Erosi rasa kebangsaan Indonesia. Yayasan pananjung wibawa mukti: Jakarta Wessel Ingrid. 1994. "State Nationalism in in Present Wessel Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia. Hamburg: Lit. Pp Indonesia" Ingrid (ed). Winarno. 2018. " Pembudayaan Nilai- Nilai Pancasila melalui Analisis Materi PPKn di Sekolah ": Jurnal Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 (hlm. 1031-1044). Surakarta: Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Yuliandri, Erna. 2008. " Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkokoh Nasionalisme di Era Globalisasi": Jurnal Pemikiran dan Penilitian Kewarganegaraan Volume 3 ( hlm. 72-77). Surakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 451
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENERAPAN MODEL VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK MENUJU KEWARGANEGARAAN DIGITAL Eka Ahmad Rinaldhi Universitas Sebelas Maret, Surakarta ABSTRAK Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) pada Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan literasi digital peserta didik menuju kewarganegaraan digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. Hasil penelitian ini adalah Model pembelajaran VCT dapat dikembangkan Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan budaya literasi digital peserta didik secara efektif. Pengembangan peserta didik digital dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah melalui model pembelajaran VCT yang menekankan aspek etika digital dan kontrol diri terhadap berita yang diterima. Peran strategis guru PPKn juga penting dalam membentuk dan mengembagkan budaya literasi digital peserta didik menuju kewarganegaraan digital. Membentuk dan mengembangkan generasi muda dalam budaya literasi digital diera digital citizenship adalah amanah nilai-nilai dasar Pancasila terhadap karakter warga negaranya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kata Kunci : model pembelajaran vct, literasi digital, kewarganegaraan digital ABSTRACT The purpose of this article is to describe the application of VCT (Value Clarification Technique) learning models to Pancasila and civic education Teachers to shape and develop students' digital literacy towards digital citizenship. This study used descriptive qualitative method. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques used are library studies and interviews. Data validity is done by data triangulation. The results of this study are that the VCT learning model can be developed by Pancasila and civic education Teachers to form and develop students' digital literacy culture effectively. Digital student development can be done through learning Citizenship Education in schools through VCT learning models that emphasize aspects of digital ethics and self-control of news received. The strategic role of Pancasila and civic education teachers is also important in shaping and developing the digital literacy culture of students towards digital citizenship. Forming and developing the younger generation in the culture of digital literacy under digital citizenship is a mandate of the basic values of Pancasila towards the character of its citizens through Pancasila and Citizenship Education. 452
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Keyword : vct learning model, digital literacy, digital citizenship PENDAHULUAN Saat ini literasi digital penting untuk diterapkan kepada peserta didik. Mudah dan maraknya penggunaan internet baik melalui gawai, laptop, atau netbook oleh kalangan remaja dapat memberikan efek negatif. Pengawasan harus terus dilakukan kepada anak dan remaja Indonesia terhadap akses internet sehingga efek negatif bisa segera dihindari. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku yang negatif kepada anak karena konten yang ada di media internet maupun media sosial tidak semuanya layak untuk dikonsumsi. Anak dan remaja Indonesia memiliki kecenderungan mencotoh perbuatan apa yang mereka lihat pada media digital dan informasi yang diperoleh dari internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2017 menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun. perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet, juga menimbulkan banyak mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan kekerasan yang semua bermula dari dunia maya. Dikutip dari CNN Indonesia (April, 2019) Sebagian besar pelajar SMA mayoritas menggunakan teknologi digital untuk hiburan dan media sosial. Hal ini diakui oleh pelajar dari empat kota di Indonesia, Bandung, Pontianak, Surabaya, dan Denpasar. Sebanyak 47 persen pelajar di Pontianak, Bandung 42,2 persen, dan Surabaya 32 persen menggunakan internet untuk hiburan. Penggunaan internet untuk bermedia sosial menempati posisi dua dari pelajar di tiga kota ini. Sementara proporsi kedua kegiatan ini agak berbalik bagi remaja di Denpasar. Sebab, mereka lebih banyak menggunakan internet untuk bermain media sosial (33 persen) ketimbang hiburan (24,6 persen). Terungkap dari survey etika digital fase pertama yang dilakukan oleh Siberkreasi pada September-November 2018. Kota-kota ini dipilih sebagai lokasi survey karena penetrasi internet atau teknologi digital dis ana di atas 70 persen. Tingkat penetrasi itu berdasarkan hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017. survey Siberkreasi ini mengumpulkan 2.000 responden dengan rentang usia 13-18 tahun, yang masih duduk di bangku SMA/sederajat. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pendidikan memiliki peran yang penting dalam mengajarkan dan menumbuhkan kewarganegaraan digital kepada peserta didik sebagai warga negara muda. Salah satu mata pelajaran yang mampu menumbuhkan kerakter kewarganegaraan digital pada peserta didik adalah melalui mata pelajaran PKn. Budimansyah (2010: 9) mengemukakan bahwa dalam praktiknya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PPKn mata pelajaran yang berperan menumbuhkan etika digital pada peserta didik sebagai warganegara muda yang meliputi pemahaman peserta didik tentang penggunaan media digital secara positif dan bertanggung jawab, dan bagaimana cara berkomunikasi secara daring dengan aman. PPKn dapat efektif digunakan sebagai media untuk menumbuhkan dan mengembangkan etika digita pada peserta didik, jika guru menggunakan dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah. Ketika terjadi fenomena lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan internet yang dilakukan oleh anak dan remaja, maka lembaga 453
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pendidikan melalui guru harus segera mengatasi kelemahan tersebut, dengan cara menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan "melek" etika digital kepada peserta didik dan mata pelajaran yang tepat digunakan dalam menumbuhkan karakter kewarganegaraan digital (digital citizenship) tersebut adalah melalui PPKn. Mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran yang mengemban tugas membentuk karakter warganegara, harus membimbing siswa untuk menjadi warga digital yang beretika. Isman. Dkk (2014: 73) mengemukakan yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital adalah kemampuan warganegara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten, memahami konten digital dan dapat menilai kredibiitasnya, membuat, meneliti dan berkomunikasi dengan alat yang tepat, serta berpikir kritis tentang peluang etis dan tantangan dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) pada Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan etika digital peserta didik dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax). METODE Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menyajikan data berupa keterangan informan, observasi lapangan, studi dokumen yang berhubungan dengan substansi etika digital dalam menanggulangi penyebaran berita bohong. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertibangan tertentu (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara tertsuktur. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. HASIL Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Beberapa negara di dunia memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan. Indonesia istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikenal lebih akrab dengan PPKn. Indonesia menerapkan status PPKn dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri atau tidak diintegrasikan seperti dinegara lain yang masuk dalam pelajaran seperti sejarah, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Cogan (1998) mengemukakan pendidikan kewarganegaraan meruakan pendidikan yang menyiapkan generasi muda yang memiliki identitas kebangsaan dan memilii kecakapan, pengetahuan, dan nilai yang diperuntukkan untuk hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Budimansyah (2010) juga memaparkan bahwa PPKn di Indonesia dipahami sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang faham dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara fakta yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945. Smart and good citizen adalah misi yang diusung dalam menciptakan warga negara Indonesia. Winatapura (2016) mengemukakan wahana pendidikan karakter yang memiliki visi misi utuh adalah PPKn dengan mengembangkan kompetensi kewargangeraan yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaran, keteguhan kewarganegaran dan komitmen kewarganegaraan. Secara konsep instrumental dan idiil,PPKn secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila 454
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalm visi misinya dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogies dan sosial-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Hakikat paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan kesadaran menjadi civil society dengan memberdayakan warga negara melalui pendidikan agar peran aktif warga negara dalam kehidupan demokratis (Suryanto, dkk (2018 ; 6). tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk anak atau remaja menjadi orang yang berfikir dan bertindak secara demokrastis. Artinya memberikan fokus pada memperlengkapi warga negara muda dengan sejumlah kesadaran dan keterampilan dasar yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara konstruktif dan kritis dalam kehidupan sosial. Groof dan Franck (ICCS, 2013) mengemukakan bahwa Branson (1998) menyatakan pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan dengan perkembangan dan penguatan karakteristik peserta didik. Institusi pendidikan jika memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan karakter publik dan pribadi akan memberikan dampak efektif keberjalanan pendidikan kewargaegraan. Dengan begitu mendorong tumbuhnya karakter yang dibutuhkan dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif. Untuk itu guru harus melakukan dan memilih strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Penelitian yang dilakukan Benaziria (2018) menyatakan bahwa PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan literasi digital padapeserta didik sebagai warga negara. Dengan terbentuknya literasi digital ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam persoalannya etika digital yang ada dalam diri peserta didik. Sebagai wujud etika kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan digital sebagaimana yang dimaksud. Bischoff (2016) mengemukakan bahwa sekolah melatih peserta didik untuk berpartisipasi dan sebagai tindakan konsekuensi untuk mengajarkan kehidupannya dimasa depan. Untuk itu PPKn memberikan pengaruh pembentukan karakter untuk partisipatif dan berfikir kritis. Guru bisa untuk memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang relevan dan tepat sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru PPKn harus bisa mengembangkan karakter peserta didik salah satunya karakter literasi digital untuk membangun kewarganegraaan digital. Artinya melek terhadap pada literasi digital dengan bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital dan internet. Sehingga diperlukan strategi dalam pembelajaran yang mendorong peserta didik kearah kewarganegaraan diigital. Guru PPKn telah mengusahakan untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa kelas digital dengan menyisipkan dan memberikan teladan serta motivasi untuk bersika baik selama pembelajaran berlangsung (lisa, dkk. 2019) Pengembangan Literasi Digital Untuk Mewujudkan Kewarganegaraan Digital Dewasa ini literasi digital atau melek digital sangat penting bagi peserta didik. Namun yang terjadi saat ini banyak kecenderungan penggunaan digital yang mengarah pada hal negatif karena berbagai faktor. Seperti minimnya pengawasan orang tua yang membuat leluasanya anak dalam menggunakan media digital dan internet. Karena dalam media digital dan internet tidak semua konten layak dikonsumsi semua kalangan. Sehingga peran penting PPKn diperlukan untuk mengembangkan literasi digital peserta didik. Literasi digital dikembangkan oleh Paul Gilster yang mengemukakan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dengan berbagai format dalam penekanannya pada pemikiran kritis dalam penguasaan teknologi iinformasi dan komunikasi. literasi digital sebagai pengetahuan, Sebagaimana Calvani dan cartellli mengemukakan keterampilan, dan etika dalam menggunakan media digital dan internet. Simpulannya bahwa literasi 455
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 digital dipahami dalam tiga aspek yaitu kompetensi digital, penggunaan digital, dan transformasi digital (Chan, dkk, 2017:2). Literasi digital merupakan kompetensi dan kemampuan yang menunjukan, menemukan, mengevaluasi, menerima atau menolak informasi pada penggunaan digital dan internet (Fieldhouse dan Nicholas, 2008:49). Perkembangan yang begitu cepat terhadap teknolegi mendorong berkembang pula literasi digital bukan lagi sekedar literasi konvensional. Revolusi digital telah mengubah perilaku pencarian informasi yang dengan mudah diakses melalui media digital dan internet. Maka perlu penjagaan terhadap pola yang mendorong ke arah literais digital. Etika sebagai bagian dari literasi digital harus dikembangkan secara optimal dan memiliki karakter kuat dan bertanggung jawab yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Dengan begitu dapat menghindari kenegatifan dari digital online yang membahayakan peserta didik. Keterampilan dan pengetahuan harus terus diberikan oleh guru dalam mengutarakan gagasan dan opini dalam media digital dan internet sebagai konten digital. Oleh karenanya literasi digital erat kaitannya dnegan etika digital dimana seseorag dilandasi norma-norma yang berlaku dalam menggunakan media digital dan internet secara bertanggung jawab dan memilih konten positif dengan melakukan penyaringan dan pemilahan informasi yang didapat melalui media digital dan internet. Kewarganegaraan Digital Penggunaan teknologi yang semakin pesat dapat berpotensi disalahgunakan seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, kejahatan cyber dan lain sebagainya yang diperlukan penanganan dan kebijakan dalam mengelola penggunaan media digital dan internet. Membuat kebijakan yang berfokus pada kewarganegaraan digital dengan pendekatan literasi digital harus bisa disusun secara menyeluruh dengan menggunakan dan memanfaatkan peran strategis lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan melalui pendidikan berperan mempersiapkan warga negara digital dengan salah satunya dapat dimulai dari pembelajaran PPKn. Choi (2016) mengutarakan kewarganegaraan digital adalah sebagai etika. Dengan mengacu pada bagaimana penggunaan jawab. Kewarganegaraan digital meihat bahwa perilaku online yang bertanggung jawab dan aman harus menajdi topik serius dalam pendidikan. Karena itu mejadi kriteria kewarganegaraan digital. internet dengan tepat, aman, dan bertanggung Kewarnegaraan digital menurut Ribble (Alberta, 2012) meliputi: pertama, warga negara yang memiliki akses digital (partisipasi eletronik penuh), kedua, komunikasi digital, ketiga, literasi digital, yaitu proses belajar mengajar tentang teknologi dan penggunaan teknologi, keempat etika digital, yaitu standar prilaku dalam menggunakan meda digital dan internet), kelima, digital Law, yaitu tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan menggunakan elektronika, keenam, keamanan digital, yaitu tindakan pencegahan elektronik untuk melindungi peserta didik, kelompok masyarakat, organisasi dan warganegara)\, ketujuh, digital health and wellness, yaitu kesehatan fisik dan psikologis di dunia digital, kedelapan, hak dan tanggung jawab digital. Kewarganegaraan digital membutuhkan prinsip moral yang tinggi. Pemberdayaan dan tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat perlu dibnagun pula melalui kewarganegaraan digital. Melalui kewarganegaraan digital memberi ciri melek digital dengan kecakapan literasi digital. Dengan literasi digital memberikan cegahan tindakan menyimpang dalam penggunaaan media digital dan internet. Oleh karenanya, lembaga pendidikan melalui guru PPKn dapat menumbuhkan dan mengembngkan literasi digital sebagai wujud kewarganegaraan digital. Peserta didik merupakan warga digital dan memiliki karakteristik sebagai digital native, dan mayoritas kewarganegaraan digital peserta didik masih kurang, kewarganegaraan digital tersebut diukur dari unsur hukum digital, etika digital, hak dan kewajiban digital (Rini, 2018) 456
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Strategi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Literasi Digital Melalui Model Pembelajaran VCT Kewarganegaraan digital memberi peran strategis dengan diwujudkan oleh guru PPKn. Dapat menjadikan warga negara yang bertnggung jawab, berpengetahuan luas, dan aktif. Lakstian (2016) menjelaskan bahwa penggunaan internet secara dominan dinikmat oleh kalangan menengah. Perkembangan dunia teknologi khususnya internet yang pesat harus bisa diiringi dengan peningkatan kesadaran untuk menyaring dan memilah informasi dari media digital dan interet. Pendidikan nilai menjadi cenderung kegiatan formal dalam kurrikulu pendidikan nasional (Tilaar, 1998). PPKn diartikan untuk memersiapkan warga negara untuk dapat berpartisipasi, berperan dan bertanggung jawab sebagai good citizen. Berdasar teori yang dikemukakan sebelumnya, peran guru PPKn penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital. Literasi digital dapat disisipkan disemua kompetensi dasar dalam pembelajaran SMP maupun SMA. PPKn memberikan penguatan pembelajaran nilai dan karakter yng mendorong kecakapan literasi digital dalam mewujudkan kewarganegaraan digital. Untuk itu dalam perwujudannya dapat digunakan model pembelajaran yang berfokus pada peningkatan sikap yaitu model pembelajaran Value Clarificatin Technique atau teknik klarifikasi nilai. Pluto, dkk (2018) mengemukaakan bahwa menggunakan model pembelajaran Value Clarifivation Tecjnique (VCT) siswa tidak hanya akan menghapal melainkan juga melakuan suatu analsis, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan untuk dirinya sendiri. Djahiri (1985) mengemukakan VCT sangat efektif diterapkan untuk menginternalisasikan nilai kepada peserta didik. Kelebihan dari VCT adalah 1) menanamkan dan mengembangkan nilai moral siswa, 2) siswa berpotensi mengklarifikasi dan menggali infrmasi pada bahan pembelajaran, 3) guru dapat mengklarifikasi dan mengevaluasi kualitas nilai moral, 4) VCT mendorong, melibatkan, dan membimbing peserta didik pada perilaku potensial, 5) memungkinkan mengambil pelajaran dari kehidupan seseorang, 6) menghindari, meniadakan intervensi nilai-nilai tdak dibutuhkan, 7) penggambaran nilai moral yang harusnya diterima. Nuryanto dan Suyatno (2016) menjelaskan penerapan model VCT dapat meningkatkan karakter peserta didik. Membantu mengkaji perasaan dan perbatan tentang nilai-nilai yang dirasakan peserta didik. Dimana nilai dianggap baik untuk diterapkan dalam kehidupannya. Peningkatan solidaritas sosial juga muncul dalam penerapan model VCT. Dahliar (2017) mengemukakan penerapan model pembelajran VCT dalam proses pembelajaran dikelas dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik. Menurut Komalasari (2016) juga bahwa Penerapan model pendidikan nilai-nilai kehidupan dalam bahan ajar secara signifikan mempengaruhi disposisi kewarganegaraan peserta didik. Pemakaian model VCT menimbulkan kepedulian sosial peserta didik. Dengan VCT menanamkan nilai kepedulian sosial dan kepekaan soisal. Penerapan model pembelajaran VCT mampu menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki karakter peserta didik (Khairunisa, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberi simpulan bahwa model pembelajarn VCT mendorong dan cocok digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecakapan literasi digital oleh guru PPKn kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan berbagai teknik yang relevan untuk digunakan. Djahiri (1985) mengemukakan teknik model pembelajaran VCT, meliputi : pertama, metode percontohan, kedua VCT menggunakan analisis nilai, yaitu reportase/liputan, analisis secara akura, analisis tulisa dan cerita tidak selesai, ketiga VCT menggunakan daftar/matrix meliputi, yaitu daftar baik - buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala priorita, daftar gajala kontinum (terus menurus, daftar penilaian diri sendir, dan daftar membaca perkiraaan orang lain tentang diri kita, keempat VCT menggunakan 457
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kartu keyakinan, diantaranya VCT menggunakan wawancara VCT menggunakan yurisprudensi, dan VCT menggunakan teknik inkuiri nilai. SIMPULAN Permasalahan yang harus segera diatasi saat ini salah satunya adalah degradasi moral akibat penyalahgunaan media digital. Dengan hasil yang telah diaparkan penulis menyimpulkan bahwa VCT dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan peserta didik tentunya melalui literasi digital yang aman. Oleh karenanya guru PPKn memiliki peran strategis untuk menerapkan moedl pembelajaran VCT dengan metode pembelajaran untuk pembentukan karakter dan kecakapan literasi digital peserta didik. Literasi digital berati berkaitan dengan etika digital dalam penggunaan media digital dan internet. Penggunaan secara aman, tepat, dan bertanggng jawab serta dapat menyaring dan memilah informasi secara kritis akan mendorong kewarganegaraan digital. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk karakter peserta didik dan guru harus bisa mengembangkan karakteristik peserta didik sehingga harus pula mengembangkan dan berinovasi dalam proses pembelajaran dikelas. Selain itu, peran orang tua harus lebih dioptimalkan kemabli dan secara aktif mengawasi dan bertindak positif terhadap pegguanaan media digital dan internet terhadap anak-anak. Peningkatan profesionalitas guru dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sepeti kepelatihan media digital dan internet agar paham dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk orang tua dapat diadakan penyluhan melalui lembaga berwenang mengenai mengenai pentingnya literasi digital supaya orang tua, dapat melek digital dan dapat mengawasi penggunaaan media digital pada anak. Sehingga prilaku menyimpang akibat penggunakan media digital yang salah dapat diminimalisirkan. DAFTAR PUSTAKA [1] Benaziria. (2018). Pengembangkan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT. Jurnal.unimed.ac.id [2] Bischoff, K. (2016). The civic effects of schools: Theory and empirics. Theory and Research in Education. 14, 91-106. [3] Budimansyah, Dasim. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung. Widya Aksara Press. [4] Budimansyah, D. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11, 8- 16. [5] Branson, S.M. (1998). The role of 458
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 civic education. Amerika: Center for Civic Education. [6] Chan, K.S.B. Churchill,D. & Chiu, F.K.T. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research, 13, 1-16. [7] Choi, M, (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. theory & research in social education, 00, 1-43. [8] Cogan, J.J. (1998). Citizenship for the 21st century: an international perspective on education. London: Kogan Page. [9] Dahliar. (2017). the implementation of vct (value clarification technique) Modelin improving students' responsibility character on environmentin Indonesia (a case study in state senior high schools in solok regency), Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education,1, 293-297. [10] Djahiri, A. K. (1985). Strategi pengajaran afektif-nilai- moral vct dan games dalam vct. Bandung: FPIPS [11] Fieldhouse, M. & Nicholas, D. (2008). Digital Literacy as Information Savvy: The Road to Information Literacy. [12] teknologi/20190401154314-185- 382628/remaja-kerap-pakai-internet- untuk-hiburan-dan-media-sosial [14] International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2013). ICCS, 2009 Encyclopedia approaches to civic and citizenship education around the world. Netherland: Multicopy [15] Isman, Aytekin , Ozlem Canan Gungoren. Digital Citizenship. TOJET : The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2014 Vol. 13. 1 [16] Khairunisa, N. (2017). The Implementation of Value Clarification Technique (VCT) Learning Model to Improve Social Care Character in Social Science Learning. International Journal Pedagogy of Social Studies, 2, 1-5. Komalasari, Kokom, and Sapriya. (2016). Living Values Education in Teaching Materials to Develop Students' Civic Disposition. The New Educational Review, vol. 44, no. 2, p. 107+. Academic OneFile, Accessed 22 May 2019. [17] Lakstian, V. (2016). The contributions of 459
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 literacy skills to national development. Leksema. 1, 11-118. [18] Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno. (2019). Studi Tentang Civic Disposition Pada Kelas Digital (Digital Class) Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sma N 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Jurnal PPKn Vo. 7 No. 1 Januari 2019 [19] Nuryanta & Suyato. (2016). The impact of the using of value clarification technique (vct) towards civic disposition building in civics subject for grade x of senior high school 1 piyungan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 1.13. [20] Pluto Wurdiman, Reza Wahyuni, Nanang Jayani. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Techique (Vct) Terhadap Sikap Toleransi. Prosiding Seminar Nasional PPKn [21] Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital citizenships in scholls. Washington: ISTE. [22] Suryanto, Agus Widodo, Nursalim. (2018). Pengembangan Model Pembelajaran Berlatar Isu Kontroversial Sebagai Penguatan Watak Kewarga Negaraan Mahasiswa. Cakrawala Pendidikan 37(2), pp. 250-259 [23] Rini Triastuti. (2017). Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Upaya Pembinaan Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sekolah. Upi.edu., scholar.google.co.id [24] Tilaar, H.A.R. (1998). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasiaonal dalam persektif abad 21. Magelang: Tera Indonesia. [25] Winaputra, S.U. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan sistem pendidikan nasional.Jurnal Moral kewarganegaraan Kemasyarakatan, 1, 15-36. (PPKn) dalam konteks 460
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Peran Yayasan Kakak dalam Perumuskan Kebijakan Publik Di Pemerintahan Kota Surakarta Fajar Nurrochman Universitas Sebelas Maret Fajarnur13@student.uns.ac.id ABSTRAK Artikel ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam ikut serta perumusan kebijakan public di pemerintahan kota Surakarta melalui lembaga swadaya masyarakat yakni yayasan kakak. Yayasan kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang focus utamanya pada perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri sebagai perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yakni Menggunakan penelitian metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kajian literature, menelusuri dokumentasi laporan observasi ataupun intansi terkait dan pemberitaan yang dilansir media massa. Hasil yang ditemukan pemerintah kota Surakarta berusaha untuk terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan pemerintahan yakni perumusan kebijakan public tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yakni terdapat empat langkah dalam perumusan kebijakan public diantaranya penetapan agenda kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, menetukan alternative kebijakan, dan melegitimasi kebijakan. Kata kunci: Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat. ABSTRACT Scientific article that aims to determine the role of the community in participating in the formulation of public policies in the government of Surakarta city through non- governmental organizations namely sister foundations. Brother Foundation is a non- governmental organization whose main focus is on consumer protection. This institution stands as a manifestation of the concern of a group of people who have a concern and great attention to the problems of children and consumers. The method used in this scientific article is to use descriptive method research and combined with a qualitative research approach. The method of data collection is done through interviews, literature review, tracking documentation of observational reports or related institutions and reporting reported by the mass media. The results found by the Surakarta city government tried to be open and involve the community in terms of government activities, namely the formulation 461
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 of the public policy. The conclusion that can be drawn is that there are four steps in the formulation of public policies including the establishment of a policy agenda, formulating policy issues, determining policy alternatives, and legitimizing policies. Keywords: Public Policy, Community Participation, Non-Governmental Organizations. PENDAHULUAN LSM atau lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat diantaranya fasilitator, advocator, researcher, dan community organizer. Yayasan kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang focus utamanya pada perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri sebagai perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen. Persoalan konsumen anak yang menonjol adalah semakin meningkatnya pola hidup konsumtif. Hal ini dikarenakan gencarnya dunia usaha yang menjadikan anak-anak sebagai sarana produk mereka. Hal itulah yang membuat anak-anak akhirnya terlibat dalam portitusi anak karena perilaku konsumtif tadi. Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kakak bergerak dalam hal fasilitator, advocator, researcher, dan community organizer. Fasilitator sebagai memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Advokator sabagai mendorong terjadinya perubahan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada keentingan dan hak-hak anak. Community Organizer sebagai memperkuat akses terhadap sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. Lalu Researcher melakukan penelitian penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunya ilmu pengetahuan masyarakat. Yayasan Kakak yang sedang digencarkan pada bulan april 2019 yakni peran advocator dalam mendorong pemerintahan solo dalam sahkan perda kawasan tanpa rokok, Hal tersebut guna memenuhi capaian kota layak anak di tingkat utama Aksi tuntutan perda KTR ini digelar di simpang tiga Sriwerdari dan diikuti forum anak sesurakarata, dalam aksi tersebut memaparkan sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dijelaskan terdapat tujuh kawasan terbebas asap rokok diantaranya: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, bermain anak, ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Aksi tersebut juga membeberkan spanduk putih guna pejalan kaki di CFD dapat membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan KTR di kota Solo. Berdasarkan yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait peran LSM dalam upaya mendorong kebijakan pemerintahan kota Surakarta. Maka diambilkan judul Peran Yayasan Kakak dalam Perumuskan Kebijakan Publik Di Pemerintahan Kota Surakarta. Berdasarkan pendahuluan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terkait diantaranya: 1. Bagaimana proses perumusan kebijakan public pemerintahan kota Surakarta? 2. Bagaimana penerapan peran masyarakat dalam merumuskan kebijakan public di Kota Surakarta? Penyusunan penulisan artikel ilmiah memiliki tujuan diantaranya: 462
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 1. Penulis maupun pembaca agar mengerti bagaimana perumusan kebijakan public pemerintahan di kota Surakarta setelah membaca hasil penelitian ini. 2. Penulis maupun pembaca akan mengerti dan paham peranan LSM dalam ikut merumuskan kebijakan Publik dikota Surakarta setelah membaca hasil penelitian ini. Kerangka Teori 1. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM merupakan lembaga masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertitik beratkan pada pengabdian secara swadaya. Peter Hannan (1988) seorang pakar ilmu social berasal dari Australia, menyebutkan LSM merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan pembangunan ditingkat grassroots melaluai penciptaannya dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya local. Sasaran menjadikan LSM kelompok-kelompok berswadaya setelah proyeknya berakhir. 2. Kebijakan Publik Kebijakan menurut Thomas Dye pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Easton berpendapat kekuasaan yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan public dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Sesuatau kebijakan public bersifat luas dan berada pada strata strategis, oleh karena itu berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebiajakan dan keputusan-keputusan. 3. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dilakukan apabila pemerintah membuka diri dan menetapkan saluran partisipasi tanpa membedakan masyarakat menurut Douglas Yates. Berpartisipasi sama halnya untuk menetapkan rencana strategis yang memuat pandangan kedepan mngenai kebijakan, tujuan yang akan dicapai, arah kebijakan yang akan ditempuh, macam- macam program yang akan ditempuh. Partisipasi masyarakat merupakan melakukan control dan peran sertanya. 4. Konsep Kota Layak Anak Momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan dunia layak anak seperti pemenuhan hak anak yakni Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak. Di Indonesia Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang indicator Kabupaten / Kota Layak Anak, Peraturan Menteri PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan untuk melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Menurut Vaneklasen dan Miller membagi partisipasi atas partisipasi 463
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 simbolis, partisipasi pasif, Partisipasi konsultatif, partisipasi insentif Material, partisipasi Fungsional masyarakat, partisiasi interaktif masyarakat, dan pengorganisasian Diri Masyarakat. Metode Menggunakan penelitian metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kajian literature, menelusuri dokumentasi laporan observasi ataupun intansi terkait dan pemberitaan yang dilansir media massa. Hasil A. Proses Perumusan Kebijakan Public Pemerintahan Kota Surakarta Mengutip pandangan Palumbo (1987), membagi proses perumusan kebijakan public sebagai beikut: (1) menetapkan agenda kebijakan, (2) merumuskan masalah kebijakan, (3) mendesain kebijakan, (4) melegitimasi kebijakan, (5) melaksanakan kebijakan, (6) menilai dampak kebiajakan, dan (7) menghentikan kebijakan. Yang merupakan proses perumusan kebijakan public yakni No. 1,2,3, dan 4 keempat langkah ini menentukan proses pembuat kebijakan (Policy maker) sedangkan No. 5,6, dan 7 merupakan imlementasi kebijakan public tersebut. (1) Penetapan Agenda Kebijakan Pada kegiatan ini mengkaji volume masalah dan penyebaran masalah. Setiap masalah memiliki karakteristik masalah tersendiri yang harus benar-benar dipahami oleh perumus kebijakan. Karakter dari masalah public menurut Duun: saling ketergantungan antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kevbijakan, artificially masalah, dinamika masalah kebajikan. Maka upaya mencari pemecahan masalah harus senantiasa disesuaikan dengan karakteristik masalah tersebut. (2) Merumuskan masalah kebijakan Setiap masalah sangat dekat dengan dan menempel pada konteksnya masing-masing, maka perumusan harus benar-benar memahami apa yang ada disekitar masalah tersebut. Dengan tersebut bias ditetapkan tujuan kebijakan dan kelompok sasaran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam kegiatan perumusan masalah dibutuhkn data dan informasi untuk merumuskan dengan tepat dan benar, apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi melainkan asumsi saja maka bisa menyebabkan analisis masalah salah. Tahapan perumusan masalah diantaranya: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. (3) Mendesain alternative kebijakan Pada tahap ini dilakukan kegiatan mencari dan menentukan alternative pemecahan masalah sebanyak mungkin, mengidentifikasi alternative yang paling relevan dan signifikan bagi pemecahan masalah, membandingkan suatu alternative dengan yang lainnya dan memilih atau menetapkan alternative pemecahan masalah yang terbaik. Patton dan Sawicki (1987:182-185) mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengembangkan alternative kebijakan: metode status quo, metode survey cepat, tinjauan pustaka, perbandingan dengan pengalaman nyata, metode analogy metaphor synetics, curah pendapat. Terdapat beberapa variable dalam mendesain alternative kebijakan 464
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 diantaranya: kesusaian visi dan misi, applicable (dapat diimplementasikan), mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat, dan mendasar pada criteria penilaian yang jelas dan transparan. (4) Melegitimasi kebijakan Implementasi kebijakan sangat tergantung pada ada tidaknya dukungan dan legitimasi politis dari semua stakeholders kebijakan dan masyarakat luas, tanpa adanya legitimasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak sulit kiranya sebuah kebijakan akan bisa terlaksana secara berhasil. Perlu adanya rasa memiliki, semangat untuk berpartisipasi dan semangat untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dibuat. Pemerintahan kota Surakarta membuka seluas -luasnya terkait pelibatan masyarakat dalam hal kebijakan public, seperti website resmi pemkot Surakarta tersebut merupakan wujud nyata pemerintah terbuka untuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Jadi dengan website tersebut msyarakat jadi melek akan perkembangan, kinerja dan capaian dari pemerintahan Surakarta tersebut. Seperti diungkapkan diatas merupakan langkah secara teoritis dalam perumusan kebijakan public tersebut. Dalam hal Partisipasi menurut Keith Davis yang membedakan partisipasi empat jenis diantaranya: partisipasi dalam pemangabilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. B. Penerapan Peran Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Public Di Kota Surakarta Berbicara nilai, norma, moral, etikadan pandangan hidup erat hubungannya seakan akan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sebab antara satu dengan lainnya sangat melengkapi untuk dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam suatu Negara. Menurut Douglas Yates dalam masyarakat yang prural system pemerintah yang demokratis dan amanah itu berangkat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: a. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing. b. Pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok-kelompok kepentingan. c. Pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan yang menyebar baik vertical maupun horizontal untuk menjamin keseimbangan. d. Pemerintahan dan politik harus dipahami sebagai sesuatu sarana kompetisi diantara kepentingan-kepentingan minoritas. e. Ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirinya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan. f. Kompetisi intitusi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan non pemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi dan juga bisa menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Kota Surakarta merupakan kota yang menjadi percontohan kota layak anak salah satunya, lalu merupakan kota yang berpengaruh dijawa tengah setelah semarang dan sekitarnya, dan disebut 465
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebagai pusat budaya jawa disurakarta tersebut. Tidak heran bila kota Surakarta ditemukan banyak kelompok kepentingan dibidangnya masing masing seperti halnya yayasan kakak merupakan kelompok kepentingan yang bergerak terkait dengan perlindungan anak di wilayah Solo Raya. Tidak heran bila yayasan kakak ingin dilibatkan sebagai wakil masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pemerintahan salah satunya ikut serta dalam perumusan kebijakan public tersebut terutama dibidang yang terkait dengan anak. PKn sebagai pendidikan demokrasi yang memiliki misi meningkatkan partisipasi warga Negara untuk mengembangkan dan memelihara system politik demokrasi pancasila. Mata pelajaran PKn membentuk nilai karakter pokok dan karakter utama, karakter pokok meliputi: kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan dan kepedulian. Sedangkan karakter utama mata pelajaran PKn yakni Nasionalis, Kepatuhan pada aturan social, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan kemandirian. Nilai karakter pokok maupun utama dapat dikembangkan menuju jenjang yang luas menciptakan karakter warga Negara yang paham hak dan kewajiban, bertanggung jawab dan mewujudkan nilai-nilai pancasila. Bentuk bentuk partisipasi warga Negara dalam pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan. Kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar warga Negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan hidup dengan pembekalan dimensi / domain knowledge, skill dan disposition tentang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan dimasyarakat dan pendidikan. Partisipasi politik warga Negara dalam pilkada terutama merupakan partisipasi electoral (voter turnout) terbagi dalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan non-konvensial. Partisipasi electoral konvensional terkait dengan kepemilikan hak warga Negara sebagai pemilih, sedangkan partisipasi electoral yang non-konvensional terkait dengan partisipasi warga Negara selama pilkada dan terlibat dalam tahapan pilkada dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pilkada. Dengan pengertian aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan yang terkait tersebut. Pembentukan warga Negara demokratis dalam pembelajaran PKN perlu upaya sistemik. Dari kerangka teoritis maupun pengalaman praktis, baik didalam negeri maupun disejumlah Negara, menunjukkan bahwa pembelajaran pkn perlu pengembangan inovatif dan kreatif. Factor- factor penghambat partisipasi masyarakat yakni terdiri rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan dan penghasilan masyarakat, budaya ewu-pekewuh, Nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara muda. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara, membawa implikasi bahwa warga negara muda di sekolah semestinya tidak hanya menghapal nilai-nilai Pancasila atau menjadikannya sebagai slogan, melainkan harus diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 466
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dengan begitu agar maksimal peran serta masyarakat maka birokrasi pemerintah bisa mewujudkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyediakan banyak pusat-pusat kekuasaan sebagai sarana keseimbangan dan utnuk mengontrol jika terjadi konsentrasi kekuasaan. b. Memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok kepentingan agar terwakili dengan menyediakan titik-titik akses yang berlipat ganda c. Mempunyai kemauandan elemen yang kuat untuk melakukan desentralisasi d. Pemerintah menjadikan dirinya secara internal bisa bersaing e. Pemerintah harys terbuka dan partisipatif f. Pemerintah harus mampu menghasilkan bargaining yang luas. Pemahaman peranan rakyat terkait eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan birokrasi public. Pejabat birokrasi pemerintah seharusnya takut kepada rakyat yang mempercayainya. Control masyarakat harus dijadikan perhatian bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah. Control masyarakat bisa melalui lembaga atau organisasi organisasi sebagai wakil rakyat. Pernah dalam wawancara yayasan kakak menjadi peninjau terkait perumusan kebijakan di pemerintah kota Surakarta, alhasil hal tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar. 467
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kesimpulan proses perumusan kebijakan public diantaranya menetapkan agenda kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, mendesain kebijakan, dan melegitimasi kebijakan. Menetapkan agenda kebijakan merupakan kegiatan mengkaji volume masalah dan penyebaran masalah dan karakter dari masalah public diantaranya saling ketergantungan antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kevbijakan, artificially masalah, dinamika masalah kebajikan. Dalam kegiatan perumusan masalah dibutuhkn data dan informasi untuk merumuskan dengan tepat dan benar, apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi melainkan asumsi saja maka bisa menyebabkan analisis masalah salah. Tahapan perumusan masalah diantaranya: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. Menentukan alternative pemecahan masalah dilakukan sebanyak mungkin, mengidentifikasi alternative yang paling relevan dan signifikan bagi pemecahan masalah, membandingkan suatu alternative dengan yang lainnya dan memilih atau menetapkan alternative pemecahan masalah yang terbaik. Kebijakan public tanpa adanya legitimasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak sulit kiranya sebuah kebijakan akan bisa terlaksana secara berhasil. Perlu adanya rasa memiliki, semangat untuk berpartisipasi dan semangat untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dibuat. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing. Pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok- kelompok kepentingan. Pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan yang menyebar baik vertical maupun horizontal untuk menjamin keseimbangan. Pemerintahan dan politik harus dipahami sebagai sesuatu sarana kompetisi diantara kepentingan-kepentingan minoritas. Ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirinya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan. Kompetisi intitusi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan non pemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi dan juga bisa menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Daftar Pustaka Abidin Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustin Anggi. 2018. Partisipasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Mewujudkan Pemilu Kepala Daerah yang Demokratis. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 272-280. Anonyms. 2018. Peraturan Menteri terkait dengan Kota Layak Anak. Dikutip 07 Mei 2019 dari Fadrusiana Erna Gesti. 2018 Partisipasi Masyarakat Dalam Festival Budaya Sebagai Bentuk Penguatan Nilai-nilai Budaya di Kota Solo. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 281-293. Fitriani. 2019. Tuntut Pengesahan Perda, Yayasan Kakak Solo Tunjukkan 7 Kawasan yang harus Bebas Rokok. Dikutip 07 Mei 2019 dari TribbunSolo: Fitriani. 2019. Yayasan Kakak Dorong Pemkot Solo Segera Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Dikutip 07 Mei 2019 dari TribbunSolo: 468
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Guntoro Muhammad Yogi. 2018. Partisipasi Warga Dalam Forum Musyawarah Desa Sebagai dari Demokrasi. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 294-306. Muchtarom. 2017. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen. Pkn Progresif. Volume 12 (1): 543-552. Murdiono, dkk. 2014. Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila. Jurnal Pendidikan Karakter Vol 4 (2): 148-159. Nurmanita Mutiara. 2018. Internalisasi Nilai Moral Dalam membangun civic Participation Melalui Pembelajaran PKn di Sekolah. Jurnal PPKn. Volume 6 (2): 1329-1339. Oktavia, Vien Rima, Triyanto. 2018. Strategi Pemerintahan Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Dalam Pemenuhan hak Anak Menuju Desa Layak Anak. PKn Progresif. Volume 13 (1): 73-90. Samsuri. 2006. Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKn Progesif Vol 1(1): 33-47. Suaib Muhammad ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis. Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suprapti. 2013. Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan pembangunan Berwawasan Lingkungan. Educitizen Vol 1 (1): 99-109. Sutrisno, Cucu. 2017. Partisipasi warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan vol 2 (2): 36-48. Suyatno. 2012. Nilai, Norma, Moral, Etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. PKn Progesif Vol 7 (1): 34-44. Syahri. 2013. Bentuk-bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabuparten Blitar. Jurnal Penelitian Pendidikan vol 13 (2): 199-134. Triastusti Rini, Nuryadi Hendri, Eko Lancar. Partisipasi Warga Melalui Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Jurnal PPKn Volume 6 (2): 1340-1348. Winarno. 2012. Karakter Warga Negara Yang Baik dan Cerdas. PKn Progesif Vol 7 (1): 54-62. 469
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMBINAAN MORAL DALAM PENGUKUHAN WATAK KEWARGANEGARAAN SISWA SMA NEGERI 1 WONOSARI KLATEN Febri Adhy Saputra Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargangaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No.36 A -57126 fbradhi@student.uns.ac.id ABSTRAK Dengan membina moral pada setiap mahasiswa siswa diharapkan dapat mengukuhkan watak kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya berbagai kegitan yang dapat membina moral mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki watak yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai langkah untuk membina karakter siswa SMA N 1 Wonosari agar tercipta watak kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, cara yang dilakukan dalam membina moral mahasiswa yakni dengan pendidikan pembinaan karakter, mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, memperingati hari-hari yang bersejarah nasional, kegiatan kerohanian, disiplin dalam setiap perkuliahan, selalu bersikap jujur dan bertanggungjawab. Dari berbagai jenis cara tersebut siswa mampu memiliki nilai-nilai dalam pendidikan karakter seperti : nilai kemandirian, nilai gotong royong, nilai integritas, nilai nasionalis. Kata Kunci : Moral, Watak Kewarganegaraan, Siswa ABSTRACT By fostering morality in every student student, it is expected to strengthen the character of citizenship in everyday life. This research is motivated by the existence of various activities that can foster student morale, so that students have a good character in the life of the nation and state. The purpose of this study is as a step to foster the character of SMA N 1 Wonosari students in order to create a good character of citizenship in everyday life. The methodology of this research uses a qualitative approach with a type of case study research. The results of the study show that the way in developing student morals is by character building education, following extracurricular activities, commemorating historic national days, spiritual activities, discipline in each lecture, always being honest and responsible. Of the various types of ways students are able to have values in character education such as: the value of independence, the value of mutual cooperation, the value of integrity, nationalist values Keywords: Moral, Characteristics of Citizenship, Student. 470
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Moral mrupakan sopan santun, kebiasaan, adat istiadat dan aturan perilaku yang menjadi kebiasaan bagi setiap anggota susku budaya (Hurlock, 1990). Jadi dari pernyataan hurlock tersebut dapat disimpulkan bahwa moral ialah sesuatau yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan dimasyarakat yang lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya pembinaan moral agardapat tercipta susatu tujuan yang telah direncanakan. Untuk menggapai tujuan pada pembinaan melewati berbagai proses, usaha yang dilakukan.Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai cara berdaya guna dan berusaha untuk memperolehhasil yang lebih baik baik. Pembinaan moral merupakan "hal yang sangat pentingkehidupan remaja dewasa ini. Sebelum remaja dapat berfikir secara logis dan memahami hal-halyang abstrak serta belum sanggup menentukan mana yang baik dan buruk, mana yangbenar dan salah, contoh-contoh latihan dan pembiasaan dalam pribadi remaja".(Mannan, 2017: 64). Pernyataan Mannan dapat dijelaskan bahwa pembinaan moral pada remaja umumnya dengan latihandan pembiasaan. Dengan begitu, maka remaja memahami mana yangbaik dan buruk. Berhubungan dengan orang lain dapat juga mempengaruhi watak seseorang. Watak yang baik dapt menjadikn seseorang untuk bertindak, berfikir, memiliki hati yang belaskasih sertamenjunjung tiggi toleransi. Watakkewarganegaraan adalah "karakter privat dan publik. Karakter publik, watak yang dimilikiindividu dengan cara belajar dan karakter publik, karena seorang individu berinteraksi denganindividu lain. Watak meliputi kesopanan, menghormati hak individu, taat hukum, jujur,berpikir kritis, kompromi, belas kasih, patriotis, keberanian, toleransi".(Lestari. 2016: 41-42) Jadi watak kewarganegaraan yang baik ialah mempunyai karakter yang baik sebagai individu danmenciptakan kebersamaan dalam perbadaan. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pembinaan moral yang baik yangdilakukan oleh SMA N 1 Wonosari kaitannya dalam membina moral siswa. Denganpembinaan moral siswa memiliki watak baik. Fenomena yang terjadi bahwa terdapat siswi SMA N 1 Wonosari yang hamil diluar nikah. Dalam hal ini keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat mengajarkan hal-hal yang positif dengan membina moral siswi tersebut agartidak terjerumus ke hal negatif, karena dapat membuat masa depan menjadi suram. Dan dalam hal tersebut bagaimana kaitannya sekolah melakukan pembinaan terhadap siswa-siswinya. Denganadanya pembinaan sesorang mampu mendapat yang belum dimiliki,mendapat informasi yang baru. Dalam merencanakan suatau pembinaan dibtuhkan suatu prosesyang telah diprogramkan untuk menentukan isi, urutan-urutan kegiatan, sasaran, waktu,tempat, dan tujuan yang dicapai dari pembinaan tersebut. 471
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan metodepenelitian yang dilandaskan atas postpositivisme, suatu realitas objek yang tidak dapat dilihat secara parsial serta memandang suatu objek sebagai suatu objek yang dinamis, hasil dari kontruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamatati (Sugiyono, 2015 : 17). Berdasarkan pendekatan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri merupakaan kajian yang secara rinci mengenai suatu latar, subyek tunggal, atau suatu peristiwa dalamindividu, keluarga, atau komunitas masyarakat tertentu (Musfiqon,2012 : 76). Kasus tunggal adalah studi kasus yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Data sendiri merupakan kumpulan fakta yang terjadi dilapanganyang berupa hasil pengamatan terhadap suatu variabel penelitian. Data dapat berupa angka,kata serta dokumen untuk menjelaskan variabel penelitian. Data penelitian kemudian dikumpulkan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar kesimpulan dalampenelitian (Musfiqon, 2012). Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Senada dengan yang dikemukakan Sugiyono (2015 : 309) prosedur penelitian terdiri dari observasi partisipatif, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Bagian data primer merupakan prosedur pengumpulan data berupa observai dan wawancara, sedang data sekunder adalah dokumentasi sebagai penunjang dalam sebuah penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satu siswi yang mengalami hamil diluar nikah maka, pembinaan moral terhadap siswa SMA N 1 Wonosari sendiri dapat diterapkan dengan berbagai kegiaatan seperti : sosialisasi mengenai bahaya sex diluar nikah, sosialisasi mengenai bahaya narkotika, jum'at bersih, sosialisasi tentang pra remaja yang nantinya akan dialami oleh siswa. Selain itu, untuk membina moral siswa dapat juga melalui kegiatan ekstrakulikuler antara lain : pramuka, futsal, basket, karate, mapala, osis, rohis, dll. Dan dengan memperingati hari-hari yang bersejarah, serta diadakannya pesantren kilat saat ramadhan juga dapat membina moral siswa. Dengan memberikan 472
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembinaan karakter yang nantinya dapat meningkatkan karakter nasionalis, religius, mandiri dan gotong royong siswa. Melalui penerapan tersebut nantinya dapat tercipta suatu nilai-nilai kehidupan yang baik seperti toleransi, bertanggung jawab, mandiri, peduli, menghargai setiap perbedaan, jujur, disiplin, berjiwa gotong royong, dan membantu antar sesama. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tujuannya untuk mencocokkan kebenaran yang didapat dari wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasar hasil dilapangan bahwa SMA N 1 Wonosari dalam melakukan pembinaan moral siswa dilakukan melalui pembiasan- pembiasaan yang berupa dengan kegiatan ekstrakulikuler, pertemuan dengan orang tua siswa setiap tahunnya. Kegiatan pembinaan sendiri diajarkan oleh guru-guru yang kompeten dalam ekstakulikuler dan kegiatan karakter. Guru sendiri dalam melakukan pembinaan moral perlu mempertimbangkan berbagai macam metode yang membantu terciptanya karaktersiswa yang efektif, terdapat 5 unsur yang dapat dipertimbangkan. 1. Mengajarkan nilai-nilai tersebut 2. Keteladanan 3. Menentukan Prioritas 4. Parksis Prioritas 5. Refleksi Agar profesi guru terjaga, sehingga martabat profesi guru dipercaya oleh siswa dan masyarakat maka perlu ada badan yang menjaga kinerja profesional guru (Nasrul, 2014) atau biasa disebut Dewan Kehormatan Guru yang tugasnya mengawasi, mengontrol perilaku moral dan apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Kegiatan observasi mengenai ekstrakulikuler yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan sikap bertanggungjawab dan disiplinnya siswa terhadap kegiatan ekstrakulikuler yang mereka ikuti. Pada saat jum'at bersih semua siswa melakukan kebersihan pada ruang kelas, taman didepan kelas dan lingkungan disekitar sekolah. Dokumen yang yang didapat dari penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi yang nantinya berguna untuk menunjang hasil penelitian yang telah dilakukan. PEMBAHASAN Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 473
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003). Pada dasarnya pembinaan adalah salah satu upaya untuk membantu mengembangkan pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang cakap untuk membantu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Kristalisasi pengetahuan berbasis isu diberdayakan oleh minipublic.Saat ini, Mini-publik banyak digunakan dalam musyawarah acara, seperti dewan juri warga negara, konferensi konsensus, perencanaansel, jajak pendapat deliberatif, majelis warga Pada saat peneliti melakukan penelitian dilapangan pembinaan yang dlakukan dengan berberapa proses dan cara dan berusaha untuk membantu siswa mngembangkan pengetahuan dan keckapan siswa. Pembinaan yang dilakukan oleh SMA N 1 Wonosari sendiri dengan melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan seperti, upacara bendera setiap hari senin, jum'at bersih. Kegiatan ekstrakulikuler juga menjadi salah satu dalam program pembinaan moral yang meliputi, pramuka, basket, osis, rohis, mapala, karate, dll. Pembinaan karakter seperti, kegiatan pesantren kilat pada saat bulan ramadhan, sosialisasi narkoba, dll. Inti dari pengembangan ekstrakulikuler adalah pengembangan kepribadian pesert didik. Untuk itu profil kepribadian yang matang adalah tujuan utama dari ekstrakulikuler (Rohmat Mulyana). Dan dari tujuan diatas dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakulikuler sangat berguna dalam membantu memperluas wawasan pengetahuan dan pmbinaan sikap dan kepribadian siswa. Agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, prlaksanaan,dan penilaian. Sesuai dengan temuan dilapangan bahwa kegiatan ekstrakulikuler di SMA N 1 Wonosari dilakukan secara terencana, dimulai dari jenis kegiatan, pelaksanaan keigiatan tersebut, serta hasilyang diperoleh dari kegiatan ekstrakulikuler tersebut. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa pembinaan karkter memiliki tujuan yang yang ingin dicapai kegiatan-kegiatan yang telah dilakuka sehingga dapat memunculkan sikap bertanggung jawab, empati, jujur, disiplin, toleransi, gotong royong, dll. 474
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Lickona (2016) menyatakan bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah sebagai berikut : 1) Kejujuran Kejujuran merupakan salah satu bentuk nilai yang digunakan untuk membina moral siswa. Contoh dari sikap jujur sendiri yaitu tidak membohongi antar sesama, tidak mengambil yang bukan haknya. Pembiasaan dalam menananmkan nilai kejujuran yang dilakukan pada siswa SMA N 1 Wonosari yaitu melalui pembinaan moral didalam kegiatan ekstrakulikuler. 2) Toleransi Toleransi merupakan bentuk sikap hormat terhadap apa yang menjadi setiap perbedaan. Toleransi tidak memandang suku, ras, agama, budaya dan golongan. Pembiasaan dalam menanamkan nilai toleransiyang dilakukan pada siswa SMAN 1 Wonosari yakni dengan salaing menghormati perbedaan antar agama siswa, memperngati hari besar keagamaan seperti, idul fitri, natal bagi yang menjalankannya. 3) Kebijaksanaan Kebijaksanaan merupakan nilai yang menjadikan seseorang mnghormati dirinya sendiri, kebijaksanaan dilatih dengan adanya peristiwa atau permasalahan yang ada dilingkungan sekitar, yang nantinya bagaimana seseorang tersebut mengambil tindakan dari peristiwa tersebut. Dalam menanamkan nilai kebijaksanaan yang dilakukan pada siswa SMA N 1 Wonosari yaitu dengan memberikan kegiatan-kegiatan pada setiap ekstrakulikuler yang nantinya akan kelihatan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. 4) Disiplin Disiplin merupakan sikap taat terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan agar siswa tidak melanggarnya. Sikap disiplin sendiri tidak mengikuti keinginan hati yang lebih mengarah terhadap perendahan nili dari suatu perusakan diri. Pembiasaan nilai disiplin yang dilakukan pada siswa SMA N 1 Wonosari yaitu memberikan peringatan serta skor kepada siswa yang melanggar setiap tata tertib. Memberi hukuman push up terhadap siswa yang berangkat terlambat. 5) Tolong Menolong Tolong menolong adalah sikap pedli antar sesama, tolong menolong akan memberikan suatu arahan untuk berbuat kebaikan. Melakukan tindakan tolong menolong membutuhkan hati yang peka terhadap keadaan sesama yang ada disekitar. Pembiasaan nilai tolong menolong dilakukan 475
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 padasiswa SMA N 1 Wonosari yaitu tertuang dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka, mapala, dll. 6) Sikap Peduli Peduli artinya adalah sikap rela berkorban tanpa memandang latar belakang seseorang. Dalam membntu seseorang kita tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita, melainkan juga ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Dalam menanamkan sikap peduli terhadap siswa SMA N 1 Wonosari yaitu dengan memberikan santunan terhadap setiap anggota keluarga dari salah seorng siswa yang meninggal. Studi tentang pembentukan identitas dan pendidikan kewarganegaraan dapat mengambil manfaat dari mengadopsi jaringan pendekatan untuk : 1. memeriksa bagaimana individu membangun negara ideologis mereka dan bagaimana mereka berubah secara dinamis serta, 2. bagaimana peristiwa eksternal mengintervensi ke dalam sistem kepercayaan individu tetapi juga mempengaruhi tren politik makro-sosial. Peneliti menemukan bahwa pembinaan moral yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui kegiatan yang sudah terencana dan terstruktur untuk mempengaruhi watak siswa yang jujur, toleransi, disiplin, mandiri, sopan, dll. Watak tersebut dapat terbentuk akibat dari apa yang telah mereka terima atau lakukan yang dipelajarinya dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Pelaksanaan Pembinaan Moral Dalam Pengukughan Watak Kewarganegaraan SiswaSMA Negeri 1 Wonosari Klaten berdasarhasil yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sangat baik. "Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepas hal-hal yang sudah dimiiki,dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki tujuan untuk membantu, dengan membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sdah ada serta mendapay kecakapan dan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup" (Wardani dan Umuri, 2009 : 49) Melalui pembinaan yang dilkukan oleh pihak sekolah siswa megaami suatu proses belajar dalam lebih memperdalam pemahaman serta pengalaman yang telah dilihat dan dilakukan secara langsung dalam kehidupan sehri-hari. Cara yang dilakukan oleh sekolah dalam pembinaan moral yaitu melalui melalui berbagai kegiatan ekstrakulikuler, upacara bendera setiap hari senin, memperingati hari-hari yang bersejarah, melalui kegiatan kerohanian, dan pembinaan pendidikan 476
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 karakter siswa. Yang diharapkan dari setiap kegiatan tersebut maka akan memunculkan nilai-nilai terhadap siswa seperti niali mandiri, integritas,gotong royong, nasionalis, dan religius. SIMPULAN SMA N 1 Wonosari dalam melakukan pembinaan moral siswa sudah berjalan cukup baik dengan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sekolah, serta dalam keberlangsungan kegiatan tersebut sudah cujkup baik. Dan orang tua siswa juga terlibat dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh siswa yang nantinya akan dilakukan evaluasi dalam pertemuan setiap tahunnya. Mengenai sosialisasi narkotika sendiri diharapkan siswa tahu tentang bahaya mengonsumsi narkotika. Dan sosialisasi pra remaja sendiri diharpkan nantinya setiap siswa mampu untuk mengambil tindakan yang baik dan benar agar nantinya tidak salah arah untuk menggapai cita-citanya. Kegiatan ekstrakulikuler seprti pramuka, osis, rohis, basket, karate, mapala, dll dapat melatih siswa untuk bertanggungjawab, disiplin, mandiri, dll. Selain jum'at bersih berguna untukmenciptakan rasa inta terhadap lingkungan. itu kegiatan DAFTAR PUSTAKA [1] Anwar. 2004. Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta. [2] Budi. M. 2017. Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal.Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017. Diakses 19 Mei 2019. [3] Denny S & Fandi S. 2014. Pendidikan Karakter dalam Prespektif Kewarganegaraan. Medan: Larispa Indonesia [4] Guoray Cai. 2017. Community Issue Review: Crystallizing Knowledge for Encouraging Civic Engagement Feng Sun. College of Information Sciences and TechnologyPennsylvania State University Park, PA 16802 fzs122@psu.edu. Diakses 20 Mei 2019. [5] Haryati, Sri. 2012. Mengembangkan 477
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Potensi Guru dan Calon Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter yang Efektif. Jurnal PKn Progresif, Vol 7 No. 1 Juni 2012. Diakses 19 Mei 2019. [6] I Wayan.S. 2017. Melindungi Guru Dalam Pengembangan Karakter Siswa UntukMenjaga Keutuhan dan Kemajuan Bangsa. Annual Proceeding, November 2017 (ISSN: 2355-5106) STKIP Citra Bakti, Bajawa, NTT. Diakses 20 Mei 2019. [7] Lestari. 2016. Peran Kegiatan Ekstrakulikuler Dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan Peserta Didik. Civic Education 1(2) : 41, 42, 137, 138, 140, 146 (online), Diakses 20 Mei 2019. [8] Lickona, T. 2016. Educating For Character. Jakarta: PT. Bumi Aksara. [9] Marsukhi. 2010. Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter Melalui Pemberdayaab Kultur Sekolah. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 17, Nomor 1, Februari 2010, hlm 15-12. [10] Muchtarom. M. 2017. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen. Jurnal PKn Progresif, Vol. 12 No. 1 Juni 2017. Diakses 19 Mei 2019. [11] Mulyana, Rohmat. 2004. Mengartikulasi Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta. [12] Nanda. A. S. 2017. Pendidikan Karekter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakiltas Ilmu Sosial Universitas Medan Tahun 2017 vol 1 No. 1 2017, Hal 348-352. p-ISSN : 2598-3237 e- ISSN : 2598-2796. 478
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [13] Noor. Y, Rabiatul. A, Harpani. M. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler dalam Rangka Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Siswa Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik di SMA KORPRI Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, No. 11,Mei 2016. Diakses 20 Mei 2019. [14] Olugbenga Adedayo Ige. 2017 . Rethinking Students' Dispositions in Urban Learning Ecologies.International Journal of Instruction .October 2017. Vol.10, No.4 e-ISSN: 1308- 1470p-ISSN: 1694-609X pp. 307-324. towards Civic Duties [15] Raphaela Schlicht-Schma¨ lzle, Volha Chykina,,Ralf Schma¨ lzle3. 2018. An attitude network analysis of post-national | citizenship December 3, 2018. Diakses 20 Mei 2019. identities. PLOS ONE [16] Sari, M.Y. Pembinaan Toleransi dan Peduli sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial: 23 (1) (online) diakses 06 Mei 2019. [17] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. [18] Taufiq, Rahman. 2018. Kajian Tentang Upaya Penanaman Nilai Moral Pada Siswa di SMA N 1 Wonosari Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Prosiding Nasional PPKN 2018. Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018. Diakses 20 Mei 2019. [19] Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional [20] Wardani,N.E & Umuri, M.T. 2011. Bentuk-bentuk Pembinaan Moral Siswa SMA PGRI 1 479
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Temanggung .Citizenship. 1 (1) : 49-51, (online) diakses pada 06 Mei 2019. [21] Yoga. A.F.2017. Revitalisasi Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan Jawa Sebagai sumber Pembentukan Civic Culture dan Politic Culture. Jurnal Civic Volume 14, No 2.Diakses 19 Mei 2019. 480
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI ERA DISRUPSI PADA GENERASI MUDA Galih Wicaksono Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Cakno97@student.uns.ac.id ABSTRAK Pancasila adalah ideologi bangsa indonesia yang merupakan pandangan hidup seluruh warga Negara Indonesia. Pada era disrupsi ini pancasila kurang berperan dan tersingkirkan oleh perkembangan teknologi. Tujuan dari pemikiran ini adalah untuk mendiskripsikan upaya-upaya penguatan penguatan ideology pancasila di era disrupsi pada generasi muda. Jenis pemikiran ini yaitu dengan studi pustaka. Hasil pemikiran ini adalah dengan penanaman penguatan ideologi pancasila yang baik dan benar akan menghasilkan generasi muda di era disrupsi yang kreatif, inovatif serta generasi yang berkarakter pancasila, menjunjung tinggi toleransi dan berintegritas sesuai ideologi pancasila rakyat Indonesia. Dengan adanya pemikiran ini diharapkan sanggup memberikan sumbangsih pemikiran tentang pentingnya penguatan ideologi pancasila di era disrupsi. Kata Kunci : ideologi pancasila, disrupsi, generasi muda ABSTRACT Pancasila is the ideology of the nation of indonesia which is the whole view of life of citizens of Indonesia. In this disrupsi era pancasila less instrumental and eliminated by technological developments. The purpose of this is to mendiskripsikan efforts of the pancasila ideology reinforcement in the era of disrupsi on the young generation. This type of thinking that is by the study of the literature. The results of this idea is pancasila ideology reinforcement planting with good and true will result in the younger generation in the era of disrupsi that is creative, innovative and involves generation of pancasila, upholding tolerance and teamwork fit the ideology of pancasila Indonesia people. The existence of this thinking is expected able to provide contributions to the thought about the importance of strengthening pancasila ideology in the era of disrupsi. Key words: ideology of pancasila, disrupsi, young generation 481
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual, karena kajian ideologitidak pernah usang dan ketinggalan jaman. Harus disadari bahwa tanpa ideology yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Menurut Syafiie (2001:61) ideologi adalah sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara serta kemudian menyebarluaskannya dengan resmi. Perubahan yang terjadi diawali dengan hal kecil, sedemikian kecil sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan tidak terlihat, dan tiba - tiba begitu besar. Inilah karakter perubahan pada abad ke-21:Cepat, Serta Mengejutkan, Memindahkan (Rhenald Kasali, 2014). Apapun disrupsi yang terjadi, kiranya akan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi siapapun, karena dunia telah berubah dari berbagai sisi yang dipengaruhi oleh revolusi teknologi, generasi (manusia) baru dan kebutuhan akan kecepatan yang luar biasa. Pastikan masing - masing dari diri kita maupun organisasi siap menjadi pemenang di digital age, disruption era ini. Muncul beberapa permaslahan dalam penguatan ideologi pancasila di era disrupsi ini. Bagaimana Pancasila seharusnya memegag peran yang sangat dominan untuk mengatasi tiap persoalan yang mungkin dan sudah muncul pada generasi muda. Dalam point permasalahan ini akan saya uraikan perihal tantangan-tantangan yang muncul yang erat hubungannya dengan persoalan implementasi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merumuskan lima isu strategis untuk upaya-upaya membumikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Kelima isu strategis yang dimaksud adalah tentang : 1) pemahaman Pancasila, 2) ekslusivisme sosial, 3) kesenjangan sosial, 4) pelembagaan Pancasila, dan 5) keteladanan Pancasila. 482
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Anak muda merupakan generasi yang sangat mudah dipengaruhi oleh paham-paham idelogi asing hingga mampu mengubah kebiasaan atau perilaku kehidupan sehari-hari. Istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat tampaknya semakin nyata. Banyak dari generasi sekarang merasa lebih dekat dengan seseorang di dunia maya yang sosoknya sangat diragukan keberadaanya. Sementara keluarga yang berada di sekitarnya malah justru terasa jauh. Sepinya ruang dialog keluarga dan tatap muka yang hangat tergantikan dengan keseruan ngobrol dengan seseorang yang berada di dunia maya. Pancasila adalah dasar negara yang semestinya dijadikan dasar dan pandangan dari segala aspek dalam kehidupan para generasi muda. Pancasila adalah dasar, pandangan, pedoman yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pancasila telah menjadi ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai cita- cita yang ingin dicapai Bangsa Indonesia. Namun, dalam realita masyarakat khususnya anak muda sebagai subjek yang dibahas, belum mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupannya. Padahal anak muda adalah aset penerus bangsa. Kebanyakan dari mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang mereka sukai tanpa berlandaskan Pancasila. Generasi muda merupakan sekelompok orang yang mempunyai semangat dan masih dalam tahap pencarian jati diri. Dalam tahap pencarian jati diri inilah terkadang anak muda masih mengalami kendala. Apalagi di jaman serba bebas seperti sekarang ini pergaulanlah yang membentuk karakter dan jati diri seorang anak muda. Banyaknya penyimpangan menunjukkan buruknya moral generasi muda dan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda Indonesia. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis, dalam kajian literatur yang bersifat analisis deskripsi melalui berbagai kajian kepustakaan dalam memperkuat analisis yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli terkait penguatan ideologi pancasila di era disrupsi pada generasi muda.. 483
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL Disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun, banyak pihak pula mengatakan kondisi saat ini adalah peluang. Jika ada perubahan yang mendasar dalam pola kehidupan termasuk ekonomi, sosial-budaya, politik, harus dihadapi pula dengan perubahan yang mendasar dalam organisasi kita, apalagi organisasi yang merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Tentu membongkar kenyamanan (sebagai awal sebuah perubahan) adalah pekerjaan awal yang membosankan karena mungkin organisasi tersebut sudah telanjur meresa nyaman. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merumuskan lima isu strategis untuk upaya-upaya membumikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima isu strategis yang dimaksud adalah tentang : 1) pemahaman Pancasila, 2) ekslusivisme sosial, 3) kesenjangan sosial, 4) pelembagaan Pancasila, dan 5) keteladanan Pancasila. Penjelasannya Sebagai berikut: 1)Tantangan yang diidentifikaasi dalam pemahaman Pancasila adalah penurunan intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami pasang surut yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda. Selain itu adalah kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi serta masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber-sumber otentik. Sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan atau dilakukan dari dan oleh kementerian/lembaga pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi. Tantangan yang lainnya adalah masih rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis. 2) isu ekslusivisme sosial, tantangan yang ada antara lain derasnya arus globalisasi membawa kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial. 484
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3) Fakta kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan adalah salah satu dari tantangan dalam kategori isu strategis kesenjangan sosial. Tantangan lainnya di sini adalah masih terjadinya sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu, meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi; antar daerah; antar bidang; antar sektor dan antar wilayah. 4) Untuk pelembagaan Pancasila, lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya menjadi kendala tersendiri. Begitu juga dengan masih kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih berkembangnya bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 5) Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat yang diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik adalah tantangan nyata dalam isu strategis keteladanan Pancasila. Aktualisasi Ideologi Pancasila bisa dilakukan secara objektif dan subjektif. Aktualisasi Ideologi Pancasila secara objektif dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun pada semua bidang kenegaraan lain. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara objektif terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dimaksudkan sebagai upaya merealisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat tercapai bila nilai- nilai Pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. 485
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Di dalam Penguatan nilai-nilai Ideologi Pancasila sangat mungkin ditemukan adanya masalah yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan terutama pada generasi muda. Untuk itu solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang timbul dari generasi muda adalah dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan penguatan ideologi pancasila dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. Kedua, aktualisasi melalui internalisasinilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam. Ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti. Pendidik adalah pemimpin pendidikan, yang dalam konteks pembelajaran di sekolah adalah para guru, sedangkan dalam konteks pendidikan informal adalah orang tua dan dalam konteks pendidikan nonformal adalah tokoh masyarakat. Melalui proses sosialisasi, para peserta didik akan belajar tentang sikap dan perilaku yang relevan dengan lingkungan sosial budaya dari orang tua, guru, teman sebaya, dan tokoh masyarakat. Pendidik yang mampu menunjukkan sikap dan keteladanan terpuji akan menjadikan makin menguatnya nilai-nilai ideologi Pancasila di kalangan pesert didik. Tugas pemimpin pendidikan dalam konteks ini adalah membantu mengondisikan peserta didik pada sikap, perilaku, atau kepribadian yang benar agar peserta didik mampu menjadi agents of change dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pentingnya mengajarkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dengan cara menarik, dengan narasi yang menggugah, bukannya dengan memaksa siswa menghapal butir-butir kalimat yang tak 486
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berdampak pada segi afektif siswa. Persaingan global dengan tuntutan atas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia unggul tidak dapat lagi ditawar. Indonesia dengan bonus demografinya di masa yang akan datang membutuhkan solusi jangka panjang yang harus secepatnya dimulai guna memenangkan persaingan di era native democracy. Sumber daya manusia unggulan yang dipersyaratkan di era native democracy bukan hanya unggul secara kognitifintelektual, melainkan juga memiliki basis karakter yang kuat. Rasanya juga tak perlu lagi kita harus terus bersilang pendapat terhadap persoalan besar bangsa ini. Sebagai solusinya adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Ideologi Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan nilai praktis Ideologi Pancasila seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, toleransi, hingga menumbuhkan sikap gotong royong, harusnya dapat diejawantahkan ke dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan para generasi muda kita. Lalu, ketika persoalan masih saja menggejala, maka ikhtiar yang bisa dilakukannya adalah melawan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila itu ke dalam wujud nyata. Mungkin saja, hal itu terdengar teoritis dan klise. Tapi, percayalah hanya dengan cara membumikan dan mengamalkan Pancasila saja kelak terwujudnya Indonesia yang tangguh dan kuat sebagaimana dicita-citakan para founding fathers negeri ini. Lantas, dengan masih terseraknya masalah tadi, sesungguhnya hal ini menjadi cerminan bahwa Pancasila belum terimplementasi secara sungguh-sunguh di dalam kehidupan bangsa ini. Selama ini, kita baru menempatkan Pancasila sebagai bentuk hafalan maupun jargon yang digunakan sebagai komoditas politik praktis saja. SIMPULAN Pentingnya mengajarkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dengan cara menarik, dengan narasi yang menggugah, bukannya dengan memaksa siswa menghapal butir-butir kalimat yang tak berdampak pada segi afektif siswa. Persaingan global dengan tuntutan atas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia unggul tidak dapat lagi ditawar. Indonesia dengan bonus demografinya di masa yang akan datang membutuhkan solusi jangka panjang yang harus secepatnya dimulai guna 487
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memenangkan persaingan di era native democracy. Sumber daya manusia unggulan yang dipersyaratkan di era native democracy bukan hanya unggul secara kognitifintelektual, melainkan juga memiliki basis karakter yang kuat. Rasanya juga tak perlu lagi kita harus terus bersilang pendapat terhadap persoalan besar bangsa ini. Sebagai solusinya adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Ideologi Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan nilai praktis Ideologi Pancasila seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, toleransi, hingga menumbuhkan sikap gotong royong, harusnya dapat diejawantahkan ke dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan para generasi muda kita. Lalu, ketika persoalan masih saja menggejala, maka ikhtiar yang bisa dilakukannya adalah melawan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila itu ke dalam wujud nyata. DAFTAR PUSTAKA [1]. Abu El-Haj, TR. 2007. "I was born here, but my home, it's not here: Educating for democratic citizenship in an era of transnational migration and global conflict": Harvard Educational Review. Vol 77 No 3. [2]. Algaqi, Zusron, Mifdal. 2016. "Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi": Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 1 No 1, hal 51-68 ISSN 2527-7057 [3]. Bakry, N, M. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar [4]. Budimansyah D. 2016. Teori Sosial dan Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press [5]. Budiwibowo, Satrijo. 2016. "Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural": Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 4 No 2, hal 565-584 [6]. Kaelan. (2004) Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma,. [7]. Kaelan. (2013) Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. [8]. Kariadi, Dodik, Suprapto, W. 2017. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Jurnal Pancasila dan Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural": Kewarganegaraan. Vol 5 No 2, hal 87-95 [9]. Kasali, Rhenald. (2017). Disruption. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. [10]. Komalasari, Kokom, Rahmat. 2019. "Living Values Based Interactive Multimedia In Civic Education Learning": International Journal of Instruction. Vol 12 No 1, hal 114-126 488
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11]. Meinarno, EA., Suwartono, C. 2011. "The measurement of Pancasila: An effort to make psychological measurement from Pancasila values": Jurnal Ilmiah Mind Set. Vol. 2 No 2,hal 255-269 [12]. Meinarno, EA., Suwartono, C. 2012. "Value orientation scale: The validation of the Pancasila scale": Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia. Vol. 1, No. 2, Hal 175-183. [13]. Meinarno, Eko, Mashoedi, FS. 2016. "Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Pancasila Dengan Kewarganegaraan": Jurnal Kewarganegaraan. Vol 1 No 1, hal 12-22 [14]. Saputro, Dwi, Yulianto. Dkk. 2016. "Hubungan Pemahaman Tentang Ideologi Pancasila dengan Sikap Nasionalisme": Jurnal PKn Progesif. Vol 11 No 2. Hal 70-77. [15]. Saripudin, D. & Komalasari, K. 2015. "Living Values Education in School's Habituation Program and Its Effect on Student's Character": The New Educational Review, Vol 39 No 1, hal 51-62. [16]. Shofa, Aris, Mu'id. 2016. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila": Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 1 No 1, hal 34-41. [17]. Suwartono, C., Meinarno, EA. 2012. "Value orientation scale: The validation of the Pacasila scale": Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia. Vol. 1, No 3, hal 77-86 [18]. Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama [19]. Triastuti, Rini. 2016. "Fostering Digital Citizenship In Indonesia": Prosiding ICTTE FKIP UNS. Vol 1 No 1, hal 494-496 [20]. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan [21]. Winarno, Wijianto, dkk. 2016. "The Implementation of Pancasila Through the Empowerment of Community Organization Model in Surakarta": Proceeding International Seminar UPI. Hal 37-45 489
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 MENGEVALUASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PPKN MELALUI STANDAR PROSES DI MTS AL-ISLAM JAMSAREN Istiqomah Email : istiqomah66@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di sekolah MTs Al-Islam Jamsaren mempuyai kesesuaian dalam pelaksanaan proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran PPKn di sekolah MTs Al-Islam Jamsaren. Penelitian ini di laksanakan di MTs Al-Islam Jamsaren dengan metode analisis secara kualitatif bersifat deskriptif. Analisis data yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari guru yang mengajar mata pelajaran PPKN, data dari sekolah urusan kurikulum, serta data dari wawancara siswa mengenai tanggapannya terhadap kondisi pembelajaran PPKn. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kriteria penilaian sebagai mengukur evaluasi dalam penelitian ini merujuk pada acuan standar proses dari kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran PPKN di MTs Al-Islam Jamsaren dinyatakan sudah mencapai ukuran penilaian sesuai standar proses, perencanaan proses pembelajaran PPKN di MTs Al-Islam Jamsaren dinyatakan sudah mencapai ukuran penilaian sesuai standar proses, dan penilaian hasil pembelajaran peserta didik pada pembelajaran PPKN di MTs Al-Islam Jamsaren dinyatakan sudah mencapai ukuran penilaian sesuai standar proses. Namun demikian masih terdapat kriteria standar proses yang belum sepenuhnya terlaksana, baik pada proses pelaksanaan, proses perencanaan, maupun pada penilaian hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PPKN di MTs tersebut. Kata kunci : mengevaluasi, standar proses ABSTRACT This study aims to determine whether in the MTs Al-Islam Jamsaren school has conformity in the implementation of the learning process, planning the learning process, and evaluating the learning outcomes of the PPKn at the Al- Islam Jamsaren MTs school. This research was carried out at Al-Islam Jamsaren MTs with a descriptive qualitative method of analysis. Analysis of the data studied in this study came from teachers who taught PPKN subjects, data from school affairs on curriculum, and data from student interviews regarding their responses to the learning conditions of PPKn. Data collection is done through, observation, interviews, and document studies. The assessment criteria as measuring evaluation in this study refer to the standard reference process from the 2013 curriculum. The results showed that the implementation of the PPKN learning process at MTs Al-Islam Jamsaren was stated to have reached the assessment standards according to process standards, planning the PPKN learning process at Al-Islam Jamsaren MTs It was stated that it had reached the size of the assessment according to the standard process, and the assessment of the learning outcomes of students in the PPKN learning at MTs Al-Islam Jamsaren was stated to have 490
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 reached the assessment measure according to the standard process. However, there are still standard criteria for processes that have not been fully implemented, both in the implementation process, in the planning process, and in the assessment of student learning outcomes in the PPKN learning at the MTs. Keywords: evaluating, process standards PENDAHULUAN Persekolahan memiliki tujuan dari buku, menurut Sugiyono & Starrat (dalam Sagala, 2006: 108) "menjamin kompetensi minimal dalam keterampilan dan pemahaman yang telah ditentukan bagi semua anak [1]. Manajemen kurikulum yang lugas dan flexibel, dimaksudkan bahwa rancangan kurikulum yang digunakan di sekolah dapat memenuhi kebutuhan akademik sekolah dan aspirasi masyarakat tetapi tetap rujukannya mengacu pada standar nasional pendidikan. Proses belajar mangajar yang efektif dimaksudkan bahwa sekolah dalam hal ini peran guru mampu memberikan urutan belajar yang tepat, memastikan bahwa semua peserta didik dapat memenuhi kompetensi minimum sesuai standar pada kompetensi dasar yang diharapkan. Pembelajaran PPKn diprogramkan di Sekolah MTs Al- Islam Jamsaren , dilaksanakan dengan berpedoman pada standar isi dan Kurikulum 2013. Agar pembelajaran PPKN pada satuan pendidikan menjadi berkualitas, maka salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Pengertian standar proses yaitu "Standar nasional pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan" (Permendiknas RI No.41 tentang Standar Proses, 2007 )[2]. Kenyataannya sering dijumpai di sekolah perencanaan proses pembelajaran yang dibuat oleh guru dianggap hanya tuntutan administrasi belaka, dibuat dengan tidak memperhatikan acuan yang ditetapkan oleh pemerintah pada standar proses, bahkan terkadang berasumsi bahwa Rencana Pelaksana Pembelajaran hanya tuntutan kepala sekolah/pengawas sekolah. Adanya asumsi bahwa suatu pembelajaran berjalan mengikuti pola standar proses,maka hasil belajar peserta didik dalam hal ini pembelajaran PPKN dapat dijamin akan mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan oleh orang tua peserta didik, masyarakat,satuan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. 491
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah program pembelajaran PPKn di MTS Al-Islam Jamsaren sudah sesuai dengan standar proses yang dilakukan?" Permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan secara terperinci sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan, perencanaan, dan hasil penilaian pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren sudah sesuai dengan standar proses? Untuk mengevaluasi dari penilaian dari proses pelaksanaan dari kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata evaluation; dalam bahasa arab; al-taqdir; dalam bahasa Indonesia berarti; penilaian. Untuk itu akar katanya adalah value; dalam bahasa Arab; al-qaimah; dalam bahasa Indonesia berarti; nilai. Beberapa pengertian tentang evaluasi sering menjelaskan bahwasanya evaluasi ini secara luas dan garis besar diartikan sebagai perkiraan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju tujuan atau nilai dalam kurikulum, perkiraan sejauh mana sesuatu berharga,bermutu atau bernilai. Dapat di jelaskan dalam PP 41 tahun 2007 tentang standar proses pada bagian bab IV pasal 22, dijelaskan, sebagai berikut adalah Penilaian dari hasil pembelajaran dapat di jelaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang untuk dikuasai, teknik penilaian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok [2]. Dapat dijelaskan juga dalam PP No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi, bahwasanya peserta didik memahami konsep pelajaran PPKn, dengan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep dengan keluwesan, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah [3]. Di gunakan penalaran pola dan sifat,dilakukan manipulasi PPKn dalam membuat generalisasi, disusunnya bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan PPKn. Dapat memecahkan masalah yang meliputi kemampuan untuk memahami masalah, merancang sebagai model PPKn, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Penjelaskan selanjutnya "Penilaian PPKn ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik". 492
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dengan hal tersebut, proses implementasi pelaksanaan penilaian PPKn dilihat dalam BSNP diuraikan, bahwa: Penilaian dalam PPKn ditekankan keterampilan untuk mempelajari PPKn, bukan pengetahuan PPKn. Sebagai konsekuensi, pendidik hendaknya memperhatikan benar dari kemampuan berpikir yang ingin dinilainya. Selain itu, titik berat penilaian dalam PPKn hendaknya diberikan kepada penilaian yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian yang integrasi untuk kegiatan pembelajaran harus soal atau tugas yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal atau tugas demikian akan mendorong peserta didik untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan berpikirnya. Penilaian akhir terhadap peserta didik hendaknya berdasarkan pada teknik penilaian yang beragam. Tingkat kesukaran soal untuk penilaian akhir hendaknya bukan karena kerumitan prosedural yang harus dilakukan peserta didik, melainkan karena kebutuhan akan tingkat pemahaman dan pemikiran yang lebih tinggi. (BSNP, 2006: 14)[4] Edwar Wandt & Gerald W.Brown (dalam Sudijono, (1998: 1) [5] mengemukakan "Evaluation refer to the act or process to determining the value of something". Istilah evaluasi menurut pengertian ini menunjuk kepada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dan sesuatu. Selanjutnya, Anne Anastasi (dalam Thoha, 2001: 1) mengartikan evaluasi sebagai "A systematic process of determining the extent to whichinstruksional objectives are achieved by pupils". Berdasarkan pendapat tersebut, evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Berdasarkan pengertian evaluasi secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan di atas, dirangkum bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memeroleh kesimpulan. 493
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini berlangsung di MTs Al Islam Jamsaren pada Semester 4 Tahun 2017 lalu. Penelitian ini dilakukan di lokasi MTs Al Islam Jamsaren. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pedoman observasi yang diisi oleh peneliti dari hasil wawancara kepada selaku ketua bidang kurikulum dan guru PPKn. Peneliti mempunyai alternatif jawaban dicentang "Ya" jika ada/sesuai standar proses dengan yang dilakukan guru, Dicentang "Tidak" jika tidak ada/tidak sesuai dengan standar proses pada pernyataan positif. Pedoman observasi ditujukan selaku guru dan selaku ketua urusan kurikulum digunakan untuk mengamati guru PPKn dalam rangka mengumpulkan data tentang program perencanaan proses pembelajaran PPKn Pelaksanaan proses pembelajaran PPKn, dan penilaian hasil pembelajaran PPKn. Pedoman wawancara digunakan mengumpulkan data untuk menunjang data hasil kuesioner baik yang diisi oleh guru PPKn maupun oleh peserta didik. Instrumen-instrumen ini mengacu pada indikator berdasarkan standar proses. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu; kuesioner, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Kuesioner ada dua macam, yaitu kuesioner yang ditujukan kepada guru PPKn digunakan untuk mengumpulkan data berupa program pelaksanaan proses pembelajaran PPKn, perencanaan proses pembelajaran PPKn, penilaian hasil pembelajaran PPKn, untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan proses pembelajaran guru PPKn di kelas dan penilaian hasil pembelajaran PPKn. Pedoman observasi ditujukan kepada selaku ketua kurikulum digunakan untuk mengamati guru PPKn dalam rangka mengumpulkan data tentang program pelaksanaan proses pembelajaran PPKn, perencanaan proses pembelajaran PPKn, dan penilaian hasil pembelajaran PPKn. Pedoman wawancara digunakan mengumpulkan data untuk menunjang data hasil kuesioner baik yang diisi oleh guru PPKn maupun oleh peserta didik. Instrumen- instrumen ini mengacu pada indikator berdasarkan standar proses yang telah divalidasi oleh ahli dan memenuhi kategori kelayakan. 494
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL Mengevaluasi terhadap perencanaan pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren. Selanjutnya dengan mewawancarai dan obsevasi, mengacu pada pertanyaan dalam pedoman magang yang diperoleh, pedoman wawancara, dan pedoman observasi dan telah digunakan mengambil data pada responden selaku ketua kurikulum. Pada perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan guru pada umumnya terdapat program pengayaan dan remedi. Selanjutnya penggunaan media kurang digunakan juga,hanya melalui video guru PPKn dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketua kurikulum berkaitan dengan perencanaan proses pembelajaran PPKn pada penyusunan silabus yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada penyusunan silabus dilaksanakan secara berkelompok mata pelajaran di sekolah, dan disusun melalui kelompok MGMP karena sudah terbentuk MGMP PPKn di MTs Al Islam Jamsaren. Menurut permendikbud nomor 22 tahun 2016 (1333, 1334) menegaskan bahwa kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran,media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Pembelajaran PPKn memberikan kualitas yang baik bagi peserta didik, jika pembelajaran yang diterima peserta didik di sekolah menyenangkan, terarah, dan bermakna (meaningfull learning) bagi kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan yang dikemukakan Pembelajaran pada hakikatnya merupakan seperangkat kegiatan yang bersifat sistematik yang diarahkan kepada tercapainya kompetensi dasar dikuasai oleh peserta didik. Berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran ditentukan oleh tercapai tidaknya kompetensi dasar yang dikuasai tersebut secara nyata oleh peserta didik yang belajar, yaitu dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam arti luas yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik". 495
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berikutnya, untuk mengenai program pengayaan dan remedi diperlukan dalam rencana proses pembelajaran dibuat oleh guru. Untuk itu, sebaiknya guru merancang dan membuat RPP mencantumkan program pengayaan dan remedi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru melaksanakan tindak lanjut dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas Setelah guru harus melakukan evaluasi dari hasil belajar untuk peserta didik, dan menganalisis hasil evaluasi tersebut memberikan informasi dengan peserta didik yang tidak mencapai standar (KKM) mengikuti remedi dan peserta didik yang sudah memenuhi standar KKM mengikuti pengayaan. Sudah pasti bahwa dengan tersedianya program remedi dan pengayaan dalam RPP langsung bisa digunakan oleh guru. Aspek lain yang perlu diperhatikan terhadap perencanaan pembelajaran, yaitu merancang penerapan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Menyesuaikan kondisi pembelajaran di era kompetitif, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang paham penggunaan produk teknologi dan diharapkan kepada guru dapat menjadi lebih kreatif untuk memanfaatkan produk teknologi tersebut sebagai sarana belajar. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran lebih menarik, menantang, dan akan memotivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Pemanfaatan sarana teknologi dan informasi, misalnya komputer, internet dan perangkat teknologi lainnya akan menunjang efektifitas pembelajaran, bahkan memungkinkan peserta didik belajar menemukan sendiri sehingga guru hanya mengarahkan. Tentu saja perlu perhatian oleh guru dalam pemanfaatan sarana produk teknologi yang digunakan proses pembelajaran, harus sesuai kondisi peserta didik, merata dilakukan terhadap semua peserta didik yang mengikuti pembelajaran, dan penggunaannya supaya tetap dalam pengawasan guru dan orang tua peserta didik. Melalui pelaksanaan proses pembelajaran dengan itulah dapat diimplementasi dari RPP yang didesain secara terencana oleh guru dalam menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik yang menyenangkan. Sejalan dengan itu Fathurrohman & Sutikno (2007: 10) mengemukakan bahwa "proses pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang disepakati dan dilakukan guru-peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal". Penilaian pelaksanaan 496
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 proses pembelajaran, berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai standar proses, hasilnya menunjukkan kondisi pelaksanaan proses pembelajaran PPKn berkategori sudah baik [6]. Hal ini perlu dipahami bahwa dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah, harus saling mengingatkan bagi penentu kebijakan di sekolah dalam menentukan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar yang seharusnya maksimal 32 orang saja. Ini bertujuan untuk memudahkan guru mengelola kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Demikian pula penentuan buku teks pelajaran yang digunakan mengajar, jika kondisi buku teks memungkinkan maka perlu diadakan rapat dewan guru bersama komite sekolah untuk menentukan buku teks yang akan digunakan terhadap peserta didik. Tetapi dengan melihat data hasil penelitian bahwa rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik 1:1 juga belum terpenuhi, tentunya perlu ada perhatian khusus oleh penentu kebijakan yang terkait dalam hal ini untuk memenuhi kriteria tersebut, agar memudahkan dan memperlancar proses belajar yang dilakukan guru dan peserta didik. Selanjutnya, dari hasil observasi kriteria yang tidak dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran, antara lain guru tidak melibatkan peserta didik mencari referensi yang luas tentang topik/tema materi yang akan dipelajari, dan guru tidak memberi kesempatan kepada peserta didik menentukan sendiri objek materi yang bermakna melalui tugas. Perlu dipahami oleh guru, bahwa pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk melibatkan mencari referensi yang luas, menentukan sendiri objek materi yang bermakna melalui tugas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, membentuk kepribadian peserta didik memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan akhirnya akan mengikat makna belajar pada proses belajar yang diterimanya. Kriteria selanjutnya, yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hasil penilaian dari peserta didik melalui pertanyaan, selain yang telah disampaikan, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyajikan atau mempresentasikan hasil kerjanya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Hal ini penting diperhatikan guru untuk memberikan pembiasaan kepada peserta didik tampil mempertanggung jawabkan terhadap apa yang telah ia kerjakan. Kompetensi yang lain dapat dicapai peserta didik pada kesempatan ia tampil mempresentasikan hasil karyanya 497
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 adalah menumbuhkan kecakapan berbicara di hadapan orang lain. Hal lain yang dilakukan guru pada palaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu guru melakukan do'a bersama peserta didik ketika akan memulai kegiatan pembelajaran/kegiatan pendahuluan, demikian pula dilakukan guru bersama peserta didik ketika mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas. Hal seperti ini perlu dibudayakan karena merupakan kegiatan yang membawa dampak positif dalam kehidupan sehari- hari terhadap peserta didik. Kegiatan yang dilakukan guru mengandung proses penanaman nilai- nilai agama dan budaya yang diharapkan pemerintah melalui penerapan pendidikan karakter. Penilaian hasil belajar pada pembelajaran PPKn adalah proses dari pengumpulan dan pengolahan dari informasi untuk menentukan tercapai hasil belajar peserta didik. Pengukuran yang biasa dapat dilakukan untuk melihat keberhasilan dalam mengajar PPKn melalui ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar dari peserta didik. Hal yang dikemukakan Umar & Kaco (2008:6) bahwa: "Penilaian merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret/profil kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum" [7]. Hasil observasi terhadap penilaian terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren, jika mengacu pada ukuran standar proses sesuai kriteria yang ditetapkan, maka penilaian hasil belajar pada pembelajaran PPKn berkategori baik. Tetapi, bukan berarti sepenuhnya kriteria tersebut sudah dipenuhi secara keseluruhan. Seperti diperoleh data dari kriteria penilaian yang sesuai standar proses, dimana kriteria tersebut tidak dipenuhi guru terhadap penilaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn, yaitu guru jarang melakukan penilaian dengan menggunakan tes lisan. Setiap aspek yang menjadi kriteria penilaian memiliki tujuan masing-masing, biasanya untuk tes lisan diberi tujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep, prinsip atau teorema. Pertanyaan lisan merupakan salah satu cara efektif 498
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 untuk mengetahui seberapa jauh tahap kemajuan peserta didik mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Hal yang sama juga sesuai dengan hasil penilaian peserta didik melalui pengisian kuesioner. Menyangkut pengamatan kinerja pada aspek afektif dalam pembelajaran PPKn paling tidak ada dua komponen afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat positif, dapat negatif atau netral. Sudah barang tentu diharapkan sikap peserta didik terhadap mata pelajaran PPKn positif sehingga akan timbul minat untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian dengan menggunakan non tes berupa pengamatan kinerja oleh guru untuk diketahui sikap dan minat terhadap mata pelajaran PPKn. SIMPULAN Digunakan sebagai alat untuk mengukur dalam mengevaluasi proses pembelajaran PPKn pada penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan proses pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren dinyatakan memenuhi ukuran penilaian sesuai standar proses. Perencanaan dari proses pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren dinyatakan sudah memenuhi ukuran penilaian sesuai standar proses. Penilaian dari hasil proses pembelajaran peserta didik pada pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren dinyatakan sudah memenuhi ukuran penilaian sesuai standar proses, namun masih terdapat kriteria penilaian daristandar proses, baik pada komponen perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik yang belum terlaksana secara komprehensif. Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan kesimpulan ini, sebagai berikut: Pembelajaran PPKn di MTs Al Islam Jamsaren sebaiknya dilaksanakan sesuai standar proses yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik, serta mampu menjadikan pembelajaran PPKn sebagai materi pembelajaran berkategori unggul di sekolah tersebut. Dalam pemilihan alat/media untuk materi PKn, hendaknya tidak tergantung pada ketersediaan alat/media yang dianggap praktis dan mudah diperoleh, tetapi hendaknya dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar peserta didik 499
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 apabila memungkinkan dan sejalan dengan materi yang akan diajarkan, hal ini berorientasi untuk menanamkan karakter yang dapat membentuk kepribadian peserta didik peduli dan berbudaya lingkungan. Pada pelaksanaan proses pembelajaran PPKn budayakan menyampaikan salam dan do'a bersama peserta didik ketika akan memulai dan mengakhiri proses pembelajaran di kelas, orientasinya pada penanaman nilai karakter pembentukan moral peserta didik. Bagi kepala sekolah ketika guru membuat program pembelajaran secara berkelompok sesuai mata pelajaran di sekolah, hendaknya diberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan acuan standar proses yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Bagi penentu kebijakan pada pelaksanaan pendidikan, diharapkan: Setiap tahun ajaran baru melaksanakan work shop yang berkaitan dengan pembuatan program pembelajaran PKn yang mengacu pada standar proses agar keseluruhan kriteria standar proses yang diharapkan dapat terpenuhi dan terlaksana. Implementasi penjabaran kriteria standar proses secara keseluruhan terhadap guru PKn, sehingga menjadi suatu model pembelajaran PKn yang berstandar, untuk selanjutnya menjadi bahan referensi pada mata pelajaran yang lain. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk perbaikan kualitas program pembelajaran PPKn. KAJIAN PUSTAKA 500
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [1] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Thoha, C. 2001. Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. [2] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses. JAKARTA [3] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: BSNP. [4] BSNP. 2006. Standar penilaian pendidikan. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan [5] Sudijono, A. 1998. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada [6] Fathurrohman, P. & Sutikno. 2007. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: PT. Refika Aditama. Haling, A., Salam,. dan Arnidah. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Makassar: Badan penerbit UNM. [7] Umar, A. & Kaco. 2008. Penilaian Pembelajaran. Makassar: Badan Penerbit UNM. Uno, H. B. 2007. Model Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara. , 2009. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: PT. Bumi Aksara. [8] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Standar Penilaian. Jakarta: BSNP. [9] Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,2003.Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Anggara, Rian and Chotimah, Umi (2012) Penerapan Lesson Study Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Peningkatan Kompetensi 501
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Professional Guru PKn SMP sekabupaten Ogan Ilir. Jurnal Forum SOSIAL, 05 (01). pp. 107-203. ISSN 1972-8681 Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien Universitas Negeri Makassar, Haula Ria SataUniversitas Kanjuruhan Malang, Ludovikus Bomans WaduUniversitas Kanjuruhan Malang. Perbandingan Pembelajaran PPKn pada Implementasi KTSP dan Kurikulum (SMP). DOI: 2013 di Sekolah Menengah Pertama Ulfa Maghfiroh, 3301411151 (2015) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran PPKn Kelas vii SMP Negeri 1 Lasem dan SMP Negeri 1 Sedan Berdasarkan Kurikulum 2013. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. Tandiyo Rahayu, Lukas Maria Boleng 2016. Evaluation of The 2013 Curriculum Implementastion for Phisical Education Sport of Healt. The Journal of Educational Development Faculty of Sports Science Universitas Negeri Semarang, Indonesia 4 _________, 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 Tahun 2014. Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan _____, 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan _____, 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2016. Standar Isi Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan _____, 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016. Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan _____, 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2016. Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 502
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 _____, 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2016. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Narsim. 2016. Pengembangan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Reading di SMA 1 Jeruklegi Cilacap. Tesis: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Siskandar. 2016. Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah. Hadiono, Nour Aini Hidayati. 2016. Penerapan Model Disvovery Learning untuk Meningkatkan Motivasi dan hasil Belajar Siswa Kelas VIII D di SMPN 2 Kamal Matahari Cahaya". Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Purileila. 2016. Pengaruh Penggunaan Model Disvovery Learning dan Model Konvensional untuk Meningkatkan Perilaku Tanggungjawab pada Pembelajaran PKn Siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Program Studi Magister Pendidikan IPS. Universitas Lampung. Rino Richardo,2016. Peran Ethnomatematika dalam Penerapan Pembelajaran Matematikapada Kurikulum 2013. Lieterasi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Alma Ata Yogyakarta 7 (2) Efi Tri Astuti 2017 . Problematika Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 dalam Pendidikan Agama islam di SD Negeri Ploso I Pacitan. Al-Idaroh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 (2) Rosidah Nurul Latifah , Joko Widodo, Yuli Utanto .2017. Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Semarang. Educational Management Prodi Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 6 (1): 63
70 / journal. Yi Lee, Horng. 2014. Inquiry-based Teaching in Second and Foreign Language Pedagogy. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 5 (6): 1236-1244 503
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Deitje Adolfien Katuuk 2014. Manajemen Implementasi Kurikulum: Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum 2013. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado Pasca Sarjana Unnes. 2014. Pedoman Penulisan Tesis dan Desertasi. Program Pasca Sarjana UNNES Syarwan . 2014. Problematika Kurikulum 2013 dan kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. Jurnal Pencerahan Universitas Islam Negeri (UIN), Banda Aceh ISSN: 1693 - 1775 8 (2) : 98-108 Daryanto. 2014. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, Yogyakarta. Gava Media Jagantara, I. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa SMA. eJournal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 8 (1):1-8. Indar Setiani, Dafik, Ojat Darojat. 2015. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik dengan Teknik Whole Brain Teaching materi Bangun Ruang Sisi lengkung Pada Siswa Kelas IX. Pancaran, 4 (1): 193-210 Wulandari, Suci. 2015. Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII D SMP N 9 Malang. Program Studi Pendidikan Matematika, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang. Somodana, I.B Sutresna, Md Sri Indriani. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis masalah (Problem Based Learning) dalam Pembelajaran Menulis Teks Anekdot.. e-Journal Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Ganesha 3 ( 1) 504
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Pembelajaran PPKn Dalam Implementasinya Pada Keseharian Peserta Didik di Desa Ngemplak Bothi Khamilla Damastuti Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan mulai tingkat pendidikan dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dalam pembelajaran PPKn terintegrasi pendidikan karakter melalui pengenalan nilai-nilai karakter tersebut dan untuk kemudian dapat memahami pentingnya nilai-nilai karakter menginternalisasikannya pada perilaku sehari-hari. Pemberian PPKn sejak SD hingga perguruan tinggi seharusnya masyarakat paham akan tujuan dan manfaat PPKn untuk diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Namun, dalam implementasinya masih ada peserta didik yang belum menunjukkan etika baik karena kurangnya pemahaman pentingnya nilai-nilai karakter melalui PPKn sebagai contohnya di Kabupaten Sukoharjo seperti kasus siswabolos saat jam pelajaran hinggakasus intoleran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn dalam kehidupan sehari-harinya peserta didik di Desa Ngemplak Bothi yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pada tingkatan/jenjang pendidikan apa PKn mulai dipahami dan bisa di implementasikan oleh peserta didik pada kehidupan bermasyarakat Desa Ngemplak Bothi dan (2) mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dominan di implementasikan pada kehidupan sehari-hari peserta didik di Desa Ngemplak Bothi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Kata kunci : tingkat pendidikan, nilai-nilai karakter, pembelajaran PPKn, keseharian, peserta didik ABSTRACT Pancasila and citizenship education (PPKn) is one of the subjects that must be given starting from the level of elementary education to elementary school. In PPKn learning integrated character education through the introduction of character values can then be able to understand the importance of these character values and internalize them on daily behavior. Provision of PPKn from elementary school to university should the public understand the 505
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 purpose and benefits of PPKn to be implemented in community and state life. However, in its implementation there are still students who have not shown good ethics due to a lack of understanding of the importance of character values through PPKn for example in Sukoharjo Regency as in the case of metabolism during lesson hours until it is intolerant. Therefore the authors are interested in examining the effect of the level of education on understanding character values through PPKn learning in their daily lives of students in Ngemplak Bothi Village, which is one of the villages in Sukoharjo Regency. This study aims to (1) find out at what level / level of education Civics have begun to be understood and can be implemented by students in the community life of Ngemplak Bothi Village and (2) knowing what character values are dominantly implemented in daily life students in Ngemplak Bothi Village. The approach used in this study is a quantitative approach with the data collection technique in this study used a questionnaire. Keywords: education level, character values, PPKn learning, daily life, students PENDAHULUAN Globalisasi saat ini membawa Indonesia kedalam empat krisis yang salah satunya adalah krisis karakter (Martien, 2017) [1]. Pada konteks ini memang menjadi suatu perhatian pada bidang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mukia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Vembriarto mengatakan keberadaan sekolah mempunyai dua aspek penting yaitu aspek individual bahwa keberadaan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal dan pada aspek sosial bertugas mendidik agar anak mengabdikan dirinya pada masyarakat (Triwiyanto, 2014) [2]. Pada konteks ini bahwa senyatanya sekolah memang dapat mengubah pribadi seseorang menjadi pribadi yang bermoral karakter kuat serta lebih berilmu, yangmana dari hasil yang diberikan sekolah tersebut dapat diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diberikan oleh pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) terlebih juga adanya revolusi mental saat ini yang gencar diterapkan melalui pendidikan karakter. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan mulai tingkat pendidikan dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dalam materi PPKn sendiri memuat nilai, moral dan sikap yang diajarkan untuk peserta didik agar dipahami sebagai mestinya dalam tujuan dan manfaat PPKn dalam bangsa Indonesia. Terkait nilai, moral dan 506
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 karakter yang diberikan melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu seperti pada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan negara. Terdapat dua bentuk pembelajaran dalam pendidikan karakter yang salah satunya pembelajaran substansif yaitu pembelajaran yang substansi materinya terkait langsung dengan suatu nilai seperti pada mata pelajaran PPKn (Kesuma., dkk, 2011) [3]. Dalam konteks ini bahwa pembelajaran karakter untuk siswa dapat dilakukan melalui pendidikan karakter oleh PPKn yangmana menurut Ratna Megawangi (Kesuma, 2011) pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif dalam lingkungannya. Pendidikan karakter dapat dikuatkan dan diintegrasikan melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran karakter dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai karakter yang dapat membangun pemahaman pentingnya nikai-nilai karakter yang kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan maupun menginternalisasikan pada perilaku sehari-hari di kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter menegaskan bahwa penyelenggaraan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Pada pasal 3 dijelaskan pula bahwa pelaksanaan pendidikan karakter tersebut dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Agus nilai-nilai pendidikan karakter juga harus ditumbuhkan lewat kebiasaan kehidupan keseharian di sekolah (habituasi), melalui budaya sekolah ; karena budaya sekolah (school culture) merupakan kunci dari keberhasilan pendidikan karakter itu sendiri (Wibowo, 2013) [4]. Pada konteks ini bahwasanya suksesnya penanaman pendidikan karakter untuk direalisasikan pada kehidupan bermasyarakat ialah pembiasaan secara langsung di lingkungan sekolah, jadi selain penanaman melalui materi memang seharusnya juga dilakukan secara langsung pada siswa agar siswa lebih paham akan perannya. Pemberian PPKn sejak SD hingga perguruan tinggi seharusnya masyarakat paham akan tujuan dan manfaat PPKn untuk diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Terlebih diberikan sejak SD seharusnya juga lebih matang dalam memahami dan melaksanakannya. Hal tersebut pula diperkuat dengan munculnya Perpres No 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yangmana bahwa berdasar data dari kementrian pendidikan dan budaya menunjukkan grafik kemajuan dalam perkembangan penyebaran PPK tahun 2015-2018, yangmana tahun 2015 masih pada angka 0% kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 86,14% dengan total 218.989 sekolah yang telah tersosialisasi PPK pasca terbitnya perpres (KEMDIKBUD, 2019) [5]. Dari kenaikan angka yang berkembang pesat tersebut menunjukkan bahwa PPK pada sekolah sudah berjalan artinya sudah banyak sekolah di Indonesia yang menerapkan PPK. Namun, senyatanya dalam implementasi dikehidupan masyarakat masih ada masyarakat yang belum menunjukkan etika kurang baik karena kurangnya pemahaman pentingnya nilai-nilai karakter dari PPKn terlebih banyaknya kasus yang akhir-akhir ini sedang mencuat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo bahwa puluhan pelajar terjaring razia dalam operasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, para pelajar tersebut dikukut petugas saat asyik nongkrong di tempat umum pada waktu jam pelajaran sekolah (SOLOPOS, 2019) [6]. Selain itu juga masih adanya kasus intoleran yangmana terdapat dugaan penganiayaan yang 507
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terjadi dalam acara peringatan HUT RI ke-72 di Desa Siwal, Baki, Sukoharjo (DETIK NEWS, 2017) [7]. Untuk itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn. Jadi sampai tingkat pendidikan mana PPKn dipahami lalu dapat di implementasikan pada kehidupan bermasyarakat Desa Ngemplak Bothi dan mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dominan di implementasikan pada kehidupan sehari- hari peserta didik di Desa Ngemplak Bothi. METODE Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian yitu peserta didik setiap tingkatan pendidikan yaitu lulusan SD (kelas 1 SMP), lulusan SMP (kelas 1 SMA), lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi di Desa Ngemplak Bothi dengan mengambil beberapa sampel. Pada teknik pengumpulan data menggunakan angket yaitu dengan menyebarkan quisioner berisi 18 soal yang menjadi indikator dari nilai-nilai karakter dan studi pustaka yangmana teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif HASIL Apakah pemahaman PPKn dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang ? Dalam pembahasan pertama ini data diperoleh melalui penyebaran angket yang berisi quisioner terkait aspek-aspek yang memuat pemahaman PPKn dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek tersebut dikembangkan dari nilai-nilai pendidikan karakter yang berjumlah 18 indikator, yaitu : religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargaiprestasi, bersahabat/komunikatif, inta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Dari 18 soal tersebut disebarkan pada sampel peserta didik mulai dari lulusan tingkat pendidikan SD (kelas 1 SMP), lulusan tingkat pendidikan SMP (kelas 1 SMA), lulusan tingkat pendidikan SMA (mahasiswa semester awal) dan pada lulusan kuliah yangmana berjumlah 10 sampel pada masing-masing tingkat pendidikan. Dari penyebaran angket yang disebarkan pada sampel di Desa Ngemplak Bothi bahwasanya memperoleh rekapitulasi data sebagai berikut : Tabel 1. Rekapitulasi data pemahaman nilai-nilai karakter Sampel SD SMP SMA PT 1 49 59 58 64 2 56 53 54 58 3 49 48 57 54 508
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4 55 54 52 53 5 45 56 51 52 6 52 58 60 44 7 52 55 51 55 8 58 43 55 55 9 55 43 56 51 10 56 66 54 51 Jumlah 527 526 558 537 Rerata 73.19 73.05 77.5 74.5 (%) Dari rata-rata pada setiap tingkatan bahwa dari tingkat SD, SMP dan Perguruan Tinggi mempunyai pemahaman nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn dengan kategori "baik" sedangkan pada tingakt SMA dengan kategori "sangat baik". Hal tersebut dibuktikan dengan setiap kategori sebagai berikut : 76-100% : sangat baik 51-75% : baik 26-50% : cukup 1-25% : kurang Dan berdasar hasil rekapitulasi data diatas, bahwa untuk lebih jelasnya dalam memperoleh kesimpulan yaitu melalui grafik seperti berikut : 509
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 % pemahaman y = 24,993x R² = -273,1 % pmhn Linear (% pmhn) Gambar 1. Grafik pemahaman Memperhatikan grafik diatas maka dapat diartikan bahwa factor pendidikan belum cukup untuk mempengaruhi tingkat pemahaman nilai-nilai karakter seseorang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang jauh dari 1 yaitu sebesar R 2 = -273. Jadi pada kesimpulannya bahwa grafik diatas menunjukkan dari tingkat SD ke SMP menurun lalu SMP ke SMA naik dan SMA ke PT menurun, yangmana hal ini bisa dikatakan garis trend tidak konsisten pada tiap tingkatannya yang menandakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pemahaman nilai-nilai karakter dengan dibuktikannya angka persen yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn terkhusus di Desa Ngemplak Bothi artinya semua tingkatan pendidikan dari SD hingga perkuliahan itu sama. Kemudian yang akan berpengaruh untuk peningkatan pemahaman yang dominan adalah : Pertama faktor tenaga pendidik yaitu peran langsung tenaga pendidik saat pembelajaran. Manakala tenaga pendidik memiliki kemampuan kognitif yang lengkap kemudian ditunjang dengan gaya belajar mengajar yang tidak membosankan seperti salah satu contohnya menggunakan pembelajaran berbasis kasus agar peserta didik lebih memahami dengan baik (Japar, 2018) [8]. Pembelajaran berbasis kasus terintegrasi dalam pendidikan karakter karena memiliki peluang mengembangkan nilai-nilai karakter siswa melalui pemecahan masalah (Estuhono, 2018) [9]. Selain itu mampu menerapkan materi dengan aksi langsung sebagai contohnya seperti project citizen model yang merupakan suatu metode pembelajaran inovasi yang bermanfaat bagi siswa dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari (Muhammad Mona, 2018) [10]. Maka akan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada setiap tingkatan pendidikan. Selain mengenai cara mengajar dari guru bahwa ada bab lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan seorang siswa yaitu terkait kepribadian guru. Kepribadian yang baik dari guru akan memberikan teladan yang baik pula terhadap siswanya karena guru ialah sosok tokoh teladan (Nur Indah, 2018) [11]. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mencakup berbagai masalah global untuk saat ini akan mendukung pengembangan peserta didik mengatasi berbagai masalah disekitarnya terlebih pada era Globalisasi ini (Rusnaini, 2016) [12]. Kedua selain faktor tenaga pendidik, factor peserta didik juga sangat mempengaruhi tingkat pemahamannya. Jika peserta didik mempunyai motivasi belajar tinggi maka peserta didik dalam 510
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menyerap materi akan maksimal sehingga mampu dalam memahami materi yang diajarkan. Sehingga pada konteks ini pada dasarnya dengan semangat motivasi belajar yang kuat akan memberikan dampak baik pada pemahaman materi yang maksimal oleh peserta didik. Ketiga faktor lingkungan seperti halnya di lingkungan sekolah sebagai contohnya fasilitas sekolah apakah sudah memenuhi standar pendidikan nasional seperti media pembelajaran yang lengkap hingga alat peraga dan lain-lain yangmana akan mendukung peserta didik pula dalam memahami materi terlebih untuk PPKn yang notabene dirasakan sebagai pembelajaran yang membosankan. Selain lingkungan sekolah terdapat faktor eksternal lain yaitu lingkungan peserta didik pada lingkup keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah pada dasarnya harus melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sekolah menyusun suatu program untuk menyelaraskan pendidikan karakter antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat (Muhtarom, 2017) [13]. Dalam konteks penelitian ini erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat yang pada dasarnya berperan dalam mempengaruhi pemahaman tetapi dalam hal ini berperan sedikit karena ini terkait pada materi pendidikan. Namun pada aplikasinya lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi, jika lingkungan masyarakat kurang baik maupun kurang kondusif maka cara peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter melalaui pembelajaran PPKn tersebut juga akan sulit. Nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang dominan diimplementasikan peserta didik dalam kehiupan sehari-harinya di Desa Ngemplak Bothi ? Pada pembahasan kedua ini diketahui melalui jumlah ke-18 indicator dari nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap sampel sesuai tingkat pendidikan, yangmana memperoleh suatu data sebagai berikut : Table 2. Jumlah ke-18 indicator dari nilai-nilai pendidikan karakter Nilai Tingkat Pendidikan Total SD S S PT M M P A Religi 28 29 37 30 124 Jujur 30 29 31 27 117 Toleran 36 36 40 40 152 Disiplin 26 27 27 25 105 Kerja Keras 30 32 31 33 126 511
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kreatif 24 24 22 28 98 Mandiri 25 26 24 27 102 Demokrasi 36 35 38 37 146 Rasa Ingin Tahu 36 30 37 34 137 Semangat 29 26 25 29 109 Kebangsaan Cinta Tanah Air 27 30 32 25 114 Bersahabat/Komu 31 30 33 30 124 nikatif Cinta Damai 27 30 26 33 116 Gemar Membaca 35 35 34 31 135 Peduli 25 29 24 24 102 Lingkungan Peduli Sosial 27 32 32 31 122 Tanggung Jawab 26 23 24 23 96 Menghargai 30 30 29 29 118 Prestasi Dari data diatas agar lebih mengetahui urutan nilai-nilai pendidikan karakter yang lebih dominan maka data akan diolah menjadi grafik sebagai berikut : 512
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 TOTAL Religius Jujur Toleransi Gambar 1. Grafik nilai dominan Berdasar grafik diambil dari 5 peringkat teratas perolehan dari 18 nilai yangmana jika dilihat dari hasil data bahwa nilai-nilai yang lebih dominan yaitu pertama toleransi, kedua demokrasi, ketiga rasa ingin tahu, keempat gemar membaca dan kelima kerja keras. Nilai dominan tersebut ialah yang selalu diimplemantasikan pada kehidupan sehari-harinya oleh semua peserta didik pada tingkat pendidikan yang berbeda. Pertama nilai toleransi ini sangat dominan yang artinya selalu diimplementasikan seseorang pada setiap tingkatan pendidikan di Desa Ngemplak Bothi. Sekolah merupakan salah satu bagian masyarakat multicultural yang terkecil (Mishabul, 2017) [14] yangmana di sekolah diajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berfungsi untuk membina pemahaman, kesadaran dan juga hubungan sesama warga negara agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dengan baik (Suharyanto, 2013) [15]. Jadi masyarakat lebih mengetahui terkait hak dan kewajiban masing-masing serta orang lain dan bisa menghargai haknya. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan symbol persatuan untuk menyingkirkan disintegrasi bangsa (Winarno, et al., 2016) [16]. Pancasila sendiri ialah sebagai tolak ukur masyarakat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara yangmana sangat urgent untuk Indonesia yang sangat beragam ini. Dalam Pancasila juga terdapat inti pokok nilai toleransi yang diberikan melalui pembelajaran PPKn dengan mengajarkan menciptakan kerukunan di setiap lingkungan peserta didik yaitu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam hukum positif tertulis peraturan yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia serta toleransi terhadap ibadahnya, namun disisi lain semua agama juga mengakui dan mengajarkan umatnya untuk menghormati masing-masing lainnya (Amin, 2017) [17]. Banyaknya kasus intoleran saat ininjuga menjadi perhatian khusus. Terdapat studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pentingnya kurikulum pendidikan multicultural terapan yang mengacu pada toleransi (Hiqma, 2017) [18]. Kedua yaitu nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi sangat penting terlebih untuk Negara Indonesia. Nilai demokrasi dapat dilakukan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena pada dasarnya mengemban misi sebagai politik demokrasi yang menekankan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa untuk kelak diimplemetasikan di kehidupan masyarakat (Ratnaningsih, 2018) [19]. Ketiga nilai rasa ingin tahu yang berkaitan dengan berpikir kritis. Ketrampilan berpikir kritis diperlukan ntuk membentuk warga Negara yang baik dan cerdas. Tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 yaitu salah 513
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 satunya untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis (Novita, 2018) [20]. Keempat nilai gemar membaca. Membaca pada era sekarang yaitu Globalisasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan terlebih untuk para peserta didik (Encang, 2015) [21]. Dengan membaca akan menambah peserta didik tersebut menambar inormasi dan pengetahuan. Selain itu buku merupakan suatu inovasi dalam menyediakan sumber belajar yang berkualitas, inti pokoknya dalam mengembangkan karakter siswa (Kokom, 2017) [22]. Kelima nilai kerja keras yangmana bercirikan dengan menyelesaikan semua tugas tepat waktu jadi sesuai dengan tanggung jawabnya (Citra, 2018) [23]. Karakter kerja keras dapat memberikan suatu keteladanan tentang disiplin dan memberikan arti penting terkait waktu. SIMPULAN Berdasar data dalam grafik maka dapat diartikan bahwa factor pendidikan belum cukup untuk mempengaruhi tingkat pemahaman nilai-nilai karakter seseorang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang jauh dari 1 yaitu sebesar R2 = -273 yang mengartikan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai karakter melalui pembelajaran PPKn terkhusus di Desa Ngemplak Bothi artinya semua tingkatan pendidikan dari SD hingga perkuliahan itu sama. Tingkat pemahaman dari peserta didik dipengaruhi factor tenaga pendidik yang berperan langsung saat pembelajaran. Selain itu factor dari peserta didik sendiri juga sangat mempengaruhi tingkat pemahamannya yangmana melalui motivasi belajar. Terakhir factor lingkungan sekolah terkait fasilitas dan factor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter tersebut. Nilai-nilai karakter yang lebih dominan diimplementasikan peserta didik pada setiap tingkatan yaitu pertama toleransi, kedua demokrasi, ketiga rasa ingin tahu, keempat gemar membaca dan kelima kerja keras. Kelima nilai karakter tersebut ialah yang memperoleh peringkat 5 teratas dari total 181 nilai karakter. Nilai toleransi memperoleh peringkat teratas yang memang sangat dominan pada setiap tingkatan pendidikan. Toleransi sangat berkaitan secara langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena PPKn mengajarkan menciptakan kerukunan di setiap lingkungan peserta didik yaitu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dengan berlandaskan Pancasila. DAFTAR PUSTAKA [1] Susanti, Martien Herna, "Menguatkan Karakter Kebangsaan Indonesia di Era Globalisasi" Proc. Seminar Nasional PKn Unnes pp. 64-71, Apr 2017. [2] Triwiyanto, Teguh. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. [3] Kesuma, Dharma, et al., Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011. [4] Wibowo, A. Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. [5] KEMDIKBUD. (2019, Jan.24) Infografis Perkembangan Penyebaran PPK (2015-2018) (online). Avaible : 514
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6] Indah. (2019, Feb.8) Asyik Nongkrong, Puluhan Pelajar Terjaring Razia Satpol PP Sukoharjo [online]. Avaible : [7] Bayu. (2017, Aug.28) Polisi Belum Temukan Pelaku Penyerangan Acara 17-an di Sukoharjo (online). Avaible : [8] Japar, Muhammad, "The Improvement of Indonesia Students Engagement in Civic Education through Case-Based Learning", J.of Social Studies Education Research. vol. 9 (3), pp. 27-44, 2018. [9] Estuhono dan Afriko, Joni, "Designing Learning Tools by Using Problem Based Instruction Model on Science Integrated to Character Education", Proc. ICESST pp. 491-495, Feb 2018. [10] Adha, Muhammad Mona., Yanzi, Herni dan Nurmalisca, Yunisa, "The Improvement of Student Intelectual dan Participatory Skill Trough Project Citizen Model In Civic Ecducation Classroom", J. Pedadogy of Social Studies. vol. 3(1), pp 39-50, 2018. [11] Susanti, Nur Indah., Permata, Rima Vien dan Muhtarom, Moh, "Kompetensi Kepribadian Guru PPKn Melalui Keteladanan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa", J. PPKn. vol. 6 (2), pp 1274-1284, Jul 2018. [12] Rusnaini, "Global Issues of Citizenship and The Development of Civic Education for University Students in Indonesia" Proc. ICTTE vol. 1(1), pp. 636-639, Jan 2016. [13] Muhtarom, Moh, "Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen", J. PKn Progresif. vol. 12(1), pp. 543-552, Jun 2017. [14] Jannati, Mishabul dan Febriyanti, "Upaya Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Bahasa Siswa", Proc. Seminar Nasional dan Muswil Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi- Sendi Kehidupan Berbangsa pp. 38, Nov 2017. [15] Suharyanto, Agung, "Peranan Pendidikan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa," J.Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. vol . 2 (1) 1:195, 2013. [16] Winarno, et al., "Views and Attitude Leaders Toward The Ideology of Pancasila: The Perpective pf Five Religion in Indonesia", J. of Social Science and Humanities Research. vol. 1, pp. 54-65, Nov 2016. [17] Shabana, Amin, "Religious Tolerance, Indonesia Cinema and Realitional Dialectic", Proc. ICSS pp. 399-403, Nov 2017. [18] Agustina, Hiqma Nur, "The Importance of Multicultural Based Educational in Indonesia to Avoid The Conflict and Issues of Disintegration", Proc. ICES vol. 1, pp. 305-309, Nov 2017. [19] Ratnaningsih, "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Untuk Menumbuhkan Partisipasi Wrga Negara dalam Era Globalisasi", Proc. Seminar Nasional PPKn pp.391, Jul 2018. 515
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [20] Sara, Novita Taya, "Strategi Guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa", Proc. Seminar Nasional PPKn pp. 962- 974, Jul 2018. [21] Saepudin, Encang, "Tingkat Budaya Membaca Masyarakat", J. Kajian Informasi & Perpustakaan. vol. 3(2), pp. 271-282, 2015. [22] Komalasari, Kokom dan Saripudin, Didin, "The Influence of Living Values Education-Based Civic Education Textbook on Students Character Formation", J. of Instruction. vol. 11(10, pp. 395-410, Okt 2017. [23] Megananda, Citra., Sunardjoko, Bambang dan Muhibbon, Ahmad, " The Implementation of Students Hard Work and Respon sible Characters in Civi Education Leraning in SMP Islam Karangrayung of Grobogan Regency", Proc. ICTTE vol. 262, pp. 253-257, Jul 2018. 516
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI MORAL DI ERA DISRUPSI DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Khoriatun Janah Uiversitas Sebelas Maret Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai moral di era disrupsi dalam membangun dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah memaparkan urgensi pendidikan kewarganearaan berbasis Nilai moral, ancaman yang muncul diera disrupsi, konsep generasi emas Indonesia serta penerapan nilai moral dalam membangun generasi emas indonesia diera disrupsi. Oleh karena itu, pentingnya nilai moral yang disampaikan melalui pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan serta membangun generasi emas Indonesia agar para generasi muda tidak terjerumus pada hal negatif diera disrupsi serta pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi degradasi moral yang telah menjadi ancaman serius generasi muda saat ini. Sehingga generasi emas Indonesia menjadi tangguh dan berfikir maju akan tetapi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Moral, Era dirupsi, Generasi Emas, Degradasi Moral ABSTRACT The purpose of this study was to determine the urgency of moral value-based citizenship education in the era of disruption in building and preparing Indonesia's golden generation. The method used in this study is literature review. The results of this study are to explain the urgency of moral value- based civic education, threats that arise in disruption, the concept of the generation of Indonesian gold and the application of moral values in building a generation of Indonesian gold in disruption. Therefore, the importance of moral values conveyed through citizenship education to prepare and build a golden generation of Indonesia so that the younger generation does not fall prey to disruption and the importance of civic education to overcome moral degradation that has become a serious threat to today's young generation. So that the golden generation of Indonesia becomes strong and forward thinking but always upholds the values of Pancasila. Key words: Citizenship Education, Morals, Corrupt Era, Golden Generation, Moral Degradation 517
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan sebagai tempat dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, tidak hanya memiliki kemampuan intelektual namun juga memiliki kepribadian yang dapat menciptakan generasi emas Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui penanaman nilai moral kepada peserta didik agar terhidar dari arus globalisasi saat ini. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [1]. Untuk membangun moralitas anak bangsa, tentunya guru mesti memiliki integritas moral yang memadai sehingga patut menjadi contoh dan tauladan bagi peserta didik (Nyoman, 1477:2016) [2] . Hal tersebut menjadi upaya untuk membentuk nlai moral di era disrupsi. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS meliputi tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang meliputi proses penyusunan Silabus, RPP, penyiapan bahan ajar, dan media pembelajaran (Kiki, 2017 : 105) [3]. Era disrupsi adalah fenomena adanya suatu perubahan disemua bidang kehidupan. Bahkan aktivitas masyarakat telah digantikan dengan Teknologi modern. Kemajuan IPTEK saat ini telah menciptakan komunikasi yang telah menerobos berbagai pelosok perkampungan di desa maupun kota serta dunia melalui sosial media. Sehingga generasi millenial saat ini berada di era disrupsi. Sebagai akibatnya, media dapat dijadikan alat untuk menanamkan atau, sebaliknya, merusak nilai-nilai moral, untuk mempengaruhi atau mengontrol pola fikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut. Ancaman yang muncul pada era disrupsi diantaranya degradasi moral. Degradasi moral menandakan telah dikesampingkannya budaya lokal indonesia dan gaya hidupnya telah digantikannya dengan budaya barat. Hal tersebut menjadi salah 518
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 satu aspek munculnya perilaku yang merusak dan menghancurkan anak bangsa, perilaku tersebut diantaranya seperti aborsi akibat seks bebas, minum-minuman keras, serta penyakit sosial lainnya. Berdasarkan Data Ind Police Watch (IPW) sepanjang Januari 2018 bayiyang dibuang di Indonesia ada sebanyak 54 bayi [4]. Angka ini mengalamikenaikan dua kali lipat 100 persen lebih jika dibandingkan dalam periode yangsama pada Januari 2017 angka pembuangan bayi di Indonesia tergolong tinggidalam sejarah, yakni ada 179 bayi yang dibuang di jalanan, 79 tewas, 10 masih bentuk janin dan 89 berhasil diselamatkan (Lazuardi, 2018) [5]. Degradasi moral menjadi salah satu dampak dari teknologi karena semakin mudahnya dalam mengakses internet. Maka diperlukan upaya dalam mengatasi degradasi moral yang terjadi di era disrupsi. Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai moral menjadi hal yang penting diberikan kepada siswa, nilai moral tersebut antara lain akhlak terhadap Tuhan YME, akhlak terhadap sesama dan akhlak terhadap lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia agar siap menghadapi era globalisasi sehingga generasi muda menjadi tangguh dan berfikir maju akan tetapi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menjadi generasi emas Indonesia. METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini melalui studi ilmiah, yang diperoleh dari hasil kajian buku dan jurnal. Data yang diperoleh nantinya dianalisi dan mebandingkan data yang sama dengan data dari tokoh yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah yang relevan dengan tema yang saya ambil. Kemudian data yang diperoleh dianalisis. Kemudian, disajikan dalam bentuk artikel yang berisi penjelasa terkait uraian pemecahan masalah yang diambil. HASIL 519
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI MORAL Pendidikan kewarganegraan bertujuan untuk membentuk sekaligus menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki kepribadian dan moral yang baik. Citizenship or civics education is construed to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education, (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process (Kerr, 2000:2) [6]. Dari konsep tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyiapkan generasi muda sebaga warga negara. Misi utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan kualitas penguasaan (pemahaman, penghayatan, dan pengalaman) individu terhadap terhadap suatu nilai sebagai bagian yang melekat dari karakteristik pribadinya (Dasim, 2010:151) [7] . Maka, dalam pendidikan kewarganegaraan, dapat dilakukan pengembangkan karakter bangsa melalui pendidikan nilai. Salah satu pendidikan nilai yang terdapat dalam kajian pendidikan kewarganegaraan yakni pendidikan nilai moral. Pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi (Alfian, 2016 : 5) [8]. Moral dapat dikatakan sebagai suatu tingkah laku ang berkaitan dengan baik buruk, salah atatau benar maupun pantas atau tidak pantas dalam kehidupan sehari- hari. Pendidikan moral untuk sesama manusia mencakup nilai-nilai moral sosial seperti kerjasama, toleransi, respek, berlaku adil, jujur, rendah hati, tanggung jawab, dan peduli (M Syafe'i, R Rukiyati , 2017 : 73) [9]. Berdasarkan sifatnya, Nilai-nilai moral bersifat objektivistik berupa moral kesusilaan, seperti tanggung jawab, keadilan, kejujuran, keihlasan, dan sebagainya. Selain itu, nilai-nilai moral 520
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bersifat relativistik berupa moral kesopanan, seperti tidak bertamu pada jam istirahat, hormat kepada orang yang lebih tua, berbicara secara sopan, dan lain lain. Pendidikan moral dilakukan dengan menentukan nilai-nilai Pancasila didesak untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan riil di masyakat adalah: (1) Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Menghormati martabat manusia, (3) harmoni kehidupan dalam keberagaman, (4) Musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, dan (5) kerja keras dan mandiri. (Triyanto, 220:2013) [10] Sehingga,internalisasi nilai moral hendaknya pendidikan kewarganegaraan dan berbagai ilmu relevan dengan moral patut ikut mendukung penanaman nilai moral agar generasi muda tidak mudah terjerumus dalam arus globalisasi di era disrupsi. ERA DISRUPSI Era disrupsi teknologi atau yang disebut dengan revolusi digital memungkinkan terjadinya otomatisasi disemua bidang, yang ditandai dengan tergantinya tenaga manusia dengan penggunaan robot yang dianggap lebih efektif, murah dan efisien. Perkembangan globalisasi dan ideologi barat secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa menjadi i tantangan atau ancaman implementasi nilai-nilai Pancasila (Muchtarom, 2012 : 127) [11]. Semakin majunya teknologi dan informasi saat ini, dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi generasi muda. peluang yang didapatkan di era disrupsi dapat memudahkan aktifitas manusia diberbagai aspek kehidupan. Selain itu, semakin memudahkan generasi muda untuk mengakses informasi di brbagai sumber. Sehingga dapat mempermudah sesorang dalam belajar. Selain itu, di era disrupsi ini, jika seseorang dapat memanfaatkan nya dengan baik maka justru akan menghasilkan sumberr daya yang inovatif, kreatif, produktif, efisien dan bahkan memiliki jiwa wirausaha dengan pemanfaatan teknologi. Namun, berkembangnya IPTEK saat ini jika tidak dilakukan secara bijak dapat merusak nilai-nilai moral, karena dapat mempengaruhi atau mengontrol pola fikir 521
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 seseorang. Karena semakin mudahnya seseorang mengakses berbagai hal dipenjuru dunia dengan mudah. Sehingga berpotensi mengakses konten-konten negatif yang dapat menghilangkan karakter budaya bangsa Indonesia akibat tergantikan dengan budaya barat yang telah meracuni pola pikir generasi muda. Ria dan Ari ( 2018 : 34) mengatakan bahwa Perkembangan teknologi mengarah pada kemunduran karakter siswa. Sehingga mengakibatkan munculnya degradasi moral [12]. Degradasi moral ditandai munculnya perilaku yang merusak dan menghancurkan anak bangsa, perilaku tersebut diantaranya seperti aborsi akibat seks bebas, minum-minuman keras, serta penyakit sosial lainnya. Oleh karena itu, sebagi generasi muda diharapkan mampu menyaing informasi yang didapatkan sehingga tidak menimbulkan berbagai pelanggaran nilai - nilai yang berdasarkan dengan pancasila. KONSEP GENERASI EMAS INDONESIA Generasi emas dalam arti penjabaran kata "EMAS" yaitu Energik, Multitalenta, Aktif, dan Spiritual (Triyono, 2016 : 5) [13]. Sehingga dapat diartikan bahwa generasi emas tersebut sebagai generasi yang cerdas dan siap bersaing di era globalisasi maupun era modern dan memiliki sikap yang penuh kompetitif. Generasi emas Indonesia merupakan generasi sekarang yang diberi bekal untuk generasi masa depan dalam menjadikan Indonesia menjadi Negara yang lebih maju (Regina, 2017:86) [14]. Dalam mempesiapkan generasi emas Indonesia diperlukan udaha melalui pendidikan agar dapat menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat merubah pola pikir, sikap untuk menjadi generasi muda yang handal dan memiliki ilmu yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda. Dengan menanamlakna nilai-nilai moral budaya lokal dalam pembelajaran (Esti ,598 : 2018) [15]. untuk mendukung generasi emas indonesia agar tidak terjerumus gaya hidup barat. Sehingga, dengan memiliki generasi emas Indonesia diperoleh berbagai manfaat diantaranya : 522
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 a. Menjadikan generasi muda Indonesia menjadi kreatif dan dinamis yang siap untuk menghadapi peluang dan tantangan di era disrupsi . b. Memiliki generasi muda yang produktif, unggul dalam berbagai hal, inovatif, damai, dan memiliki interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. c. Dapat memperkuat tumbuhnya ekonomi yang maju di tahun 2045. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI MORAL DI ERA DISRUPSI DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Pendidikan Kewarganegaraan berbasis memiliki peranan penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran nilai moral menjadi salah satu bahasan didalamnya. Untuk menginternalisasi nilai moral diera disrupsi dapat pembelajaran. Guru pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mengubah paradigma mereka dari yang berorientasi pada pengajaran menjadi berorientasi pada pembelajaran (jamaludin, 2017:48) [16]. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan nilai. Duglas Superka mengutarakan berbagai pendekatan pendikan nilai, pendekatan yang berkaitan dengan nilai moral antara lain : Moral Awareness, dimana seorang siswa oleh stimulus dibangkitkan kesadaran akan nilai moral tertentu melalui stimulus dan pola interaksi tertentu Value Analysis, siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral. Dengan pendekatan nilai tersebut, dapat menjadi memberikan suatu pengajaran kepada peserta didik, diharapkan supaya mereka dapat menyerap nilai moral yang telah disampaikan oleh guru. Melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia juga senantiasa di ajarkan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. dan di era disrupsi ini, 523
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 generasi muda tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak dan menghancurkan anak bangsa, perilaku tersebut diantaranya seperti aborsi akibat seks bebas, minum- minuman keras, narkoba serta permasalahan lainnya. Bahkan, degradasi moral tersebut membutakan generasi muda yang tidak memperdulikan aturan yang mengatur didalamnya. Seperti aturan mengenai narkoba yang banyak mengabaikannya Seharusnya, sebagai Warga negara yang memiliki kesadaran hukum pasti akan memiliki perilaku baik dan kesadaran bahwa hal tersebut telah menjadi kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. (Triana, 2015 : 944) [17]. Selain dengan pendekatan, pendidikan resolusi konflik diperlukan untuk mendidik warganegara agar memiliki moral judgment and moral reasoning. Dimana, Pendidikan resolusi konflik, yaitu suatu merupakan program yang menawarkan proses resolusi konflik kepada semua anggota masyarakat khususnya komunitas sekolah untuk memecahkan masalah dalam program resolusi konflik (Rusnaini, 2011 : 34 ) [18]. Dimaksudkan bahwa Dalam implementasi pembelajaran berbasis karakter guru diharapkan untuk lebih meningkatkan penerapan nilai / karakter dalam proses belajar mengajar, memotivasi siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi (fahmi ,2018 : 8) [19]. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis Nilai Moral diharapkan mampu menyiapkan generasi Emas Indonesia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang dapat merubah pola pikir, sikap untuk menjadi generasi muda yang handal dan memiliki ilmu yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda. serta tidak menjadikan kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi generasi muda untuk menjadi generasi Emas Indonesia. maka pentingnya pendidikan karakter di Indonesia merupakan gerakan Nasional untuk menciptakan sekolah dalam 524
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 membina generasi muda yang ber etika (Binti, 2015) [20]. Hal tersebut dapat disampaikan juga dalam pembelajaran pkn yang berbasis nilai moral. SIMPULAN Misi utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan kualitas penguasaan (pemahaman, penghayatan, dan pengalaman) individu terhadap terhadap suatu nilai sebagai bagian yang melekat dari karakteristik pribadinya (Dasim, 2010:151). Di Era disrupsi teknologi atau yang disebut dengan revolusi digital memungkinkan terjadinya otomatisasi disemua bidang, yang ditandai dengan tergantinya tenaga manusia dengan penggunaan robot yang dianggap lebih efektif, murah dan efisien. Semakin majunya teknologi dan informasi saat ini, dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi generasi muda. Generasi emas Indonesia tersebut sebagai generasi yang cerdas dan siap bersaing di era globalisasi maupun era modern dan memiliki sikap yang penuh kompetitif. Urgenitas pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai moral dapat disampaikan dengan pendekatan nilai tersebut, yang dapat menjadi memberikan suatu pengajaran kepada peserta didik, diharapkan supaya mereka dapat menyerap nilai moral yang telah disampaikan oleh guru. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis Nilai Moral diharapkan mampu menyiapkan generasi Emas Indonesia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang dapat merubah pola pikir, sikap untuk menjadi generasi muda yang handal dan memiliki ilmu yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda. serta tidak menjadikan kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi generasi muda untuk menjadi generasi Emas Indonesia. 525
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [2] Nyoman, jambel. "Menggagas Guru Masa Depan: Merekonstruksi Peran Lptk Dalam Persaingan Global". Pros. IEEE. Pp 1476-1481. Oktober 2016 [3] Aryaningrum, Kiki. Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Ips. Pros. Ieee. Pp 99-106. April 2017. [4] Data Ind Police Watch (IPW) tahun 2018 tentang pembuangan bayi di Indonesia. [5] Lazuardi, G., 2018.Tragis! 178 Bayi Dibuang ke Jalan Sepanjang 2017, Paling Banyak di Provinsi Ini, 178- banyak-di-provinsiini?page=2. [6] Kerr, D. 2000. Citizenship Education: An international comparison across 16 countries. A paper presented at the American Educational Research Association Conference, New Orleans, USA, April, 2000 [7] Budimansyah, Dasim. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung : Widya Aksara Press. [8] Alfian Dwi Primantoro. 2016. Pendidikan Nilai Moral Ditinjau Dari Perspektif Global. Jpk: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016. Hal 5 [9] M Syafe'i, Rukiyati. Pengembangan Moral Anak Di Lingkungan Lokalisasi Pasar Kembang Tk Pkk Sosrowijayan Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter Tahun Vii, Nomor 1, April 2017. Hal 73 [10] Triyanto. Civic Education as A Tool for Moral Education by Integrating The Five Basic Principles (Pancasila). Proc. IEEE Vol. 01. pp 2321 - 2799, Oktober 2013. 526
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11] Muchtarom, "Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran Pkn Berorientasicivic Knowledge,Civic Disposition, Dancivic Skilldi Perguruan Tinggi", Vol7, Pp 114-130, Desember 2012 [12] Ria, Ari. "Strengthening Character Education through Traditional Cultural Heritage".Proc IEEE. Pp 28-35. Agustus 2018. [13] Triyono. 2016. Menyiapkan Generasi Emas 2045. Seminar Nasional Alfa-Vi, Unwidha Klaten, 5 Oktober 2016. Hal 5. [14] Ade, Regina. 2017. Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika V3.I2(73-87). Hal 86. [15] Murwaningsih, esti. "Studi Tentang Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Fenomena Hedonisme Sebagai Ancaman Terhadap Identitas Nasional". Pros. IEEE. Pp 593-599. Juli 2018 [16] Jamludin. "Effect of Learning Strategy and Cognitive Styles on Students' Learning Outcomes of Civic Education and Social Skills". Proc. IEEE Vol 174. Pp 45-48. Tahun 2017. [17] Rejekiningsih, Triana. "Citizenship Education Model for the Establishment of Legal Awareness to Implement the Social Functions of Land Rights". Proc. IEEE. Vol 1 Nomor 1. Pp 939-945. Januari 2016 [18] Rusnaini, Pendidikan Resolusi Konflik Untuk Meningkatkan Sensibilitas Sosial Warganegara Sebagai Alternatif Pembangunan Karakter Dan Bangsa,Hal 34 [19] Fahmi. "Evaluation of Character Based Learning In SMK Negeri 1 Salam". Proc. IEEE. Pp 1-8. November 2018 [20] Maunah, Binti. 2016. Implementasi Pendidika Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun 2005 No. 1 527
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penguatan Pendidikan Karakter Siswa melalui Pendekatan Berbasis Budaya Sekolah sebagai Upaya Pembentukan Civic Disposition Kiki Maryana PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta kikimaryana@student.uns.ac.id ABSTRAK Generasi muda merupakan aset terbesar bagi Negara Indonesia, yang harus dipersiapkan kematangannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul di era disrupsi 4.0. Maka dari itu pendidikan karakter harus semakin diperkuat untuk mencetak generasi muda yang berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan global. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana penguatan pendidikan karakter di sekolah yang dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah sebagai upaya pembentukan civic disposition. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan mengunakan kajian pustaka pada literatur- literatur atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari pembahasan di dalam artikel ini yaitu dalam mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, penguatan pendidikan karakter peserta didik dilaksanakan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah, yaitu dengan menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; memberikan keteladanan antar warga sekolah; melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kata kunci : Pendidikan Karakter, Budaya Sekolah, Civic Disposition. ABSTRACT The young generation is the greatest asset for the State of Indonesia, which must be prepared for maturity in the face of various challenges that will emerge in the era of disruption 4.0. Therefore character education must be strengthened to create a young generation who has strong character in facing global challenges. The purpose of writing this article is to find out how strengthening character education in schools carried out through a school culture-based approach as an effort to establish civic disposition. The method used in writing this article is by using a literature review on 528
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 the literature or the results of relevant previous research. The results of the discussion in this article are in implementing Permendikbud Number 20 of 2018, strengthening character education of students is carried out through a school culture-based approach, namely by emphasizing the habituation of the main values in the daily school; provide exemplary among school members; involving all education stakeholders in the school; build and comply with school norms, rules and traditions; develop school uniqueness, excellence and competitiveness as a distinctive characteristic of the school; provide broad space for students to develop potential through literacy activities; and specifically for students in the education unit at the basic education level or the education unit in the secondary education level, there is ample room to develop potential through extracurricular activities. Keywords: Character Education, School Culture, Civic Disposition. PENDAHULUAN Keterpurukan kehidupan yang menimpa Bangsa Indonesia, penyebab utamanya adalah adanya dekandensi moral/akhlak atau hilangnya karakter bangsa dari masyarakat (Muchtarom, 2017) [9]. Seiring dengan berkembangnya zaman, di era globalisasi seperti ini di Indonesia sering terjadi berbagai kasus kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh siswa terhadap gurunya, bisa dilihat dari kasus SMP PGRI Wringinanom Gresik Jawa Timur, seorang Guru yang dibully oleh Siswanya. Kemudian sesuai dengan berita yang dimuat dalam kumparan.news, oleh Rini Friastuti (2019) disebutkan bahwa "Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 24 kasus kekerasan oleh anak di sekolah. Kasus tersebut dicatat sejak awal Januari hingga 13 Februari 2019" [4]. Di dalam berita tersebut memuat beberapa kasus, diantaranya terdapat sekolah di Jakarta yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba oleh sekelompok siswa, kemudian kepala SD yang melaporkan puluhan siswanya karena diduga merusak fasilitas sekolah. Walaupun sudah diterbitkanya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal tetapi kondisi dilapangan masih banyak ditemukan berbagai kasus yang menggambarkan rendahnya karakter peserta didik di sekolah, hal ini juga bisa di indikasikan bahwa pengintegrasian pendidikan karakter di sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Pendidikan karakter sangat penting dilaksankan di dalam satuan pendidikan formal. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter, yang selanjutnya disebut PPK, Pasal 5 ayat (1), Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan "PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi : sekolah, keluarga, dan masyarakat" [10], dalam artikel ini akan dibahas mengenai penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan PPK berdasarkan pasal 6, ayat (1) di dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, dilaksanakan dengan pendekatan berbasis : kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Di dalam artikel ini akan dibahas mengenai penguatan pendidikan karakter pada peserta didik melalui pendekatan berbasis budaya sekolah. 529
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Di sekolah sebagai satuan pendidikan formal dapat mengupayakan penanaman nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan, ekstrakurikuler, organisasi maupun pembiasaan dan penanaman nilai-nilai pancasila sebagai suatu budaya yang ada di suatu sekolah. Selain itu "untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik" (Yudhistira, 2016) [20]. Dalam hal pengupayaan penguatan pendidikan karakter ini mengarah pada pembentukan karakter kewarganegaraan atau yang disebut dengan istilah "civic disposition". Winarno (2014 : 177) menyebutkan bahwa : "Karakter kewarganegaraan terdiri dari karakter privat dan karakter publik. Karakter privat seperti; tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi" [17]. Civic disposition atau karakter kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan untuk membentuk warga negara yang memiliki watak dan karakter serta kepribadian yang baik. . "Untuk mencapai tujuan menanamkan karakter mula-mula kita perlu dengan menanamkan nilai-nilai inti seperti kejujuran, ketekunan, dan integritas" (Dorothy L. Prestwich) [11]. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik kekerasan antar siswa maupun kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian menurut Deny dan Joni (2017) menyebutkan bahwa "keprofesionalan guru sangat dituntut untuk membentu karakter kuat di dalam diri guru itu sendiri agar mampu mencontohkan dan mendidik peserta didik menjadi manusia yang berakter kuat" [13]. Maka dari itu disinilah peran Guru sangat diperlukan untuk pembentukan karakter pada siswa di lingkungan sekolah. METODE Artikel ini merupakan sebuah artikel ilmiah yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui studi pustaka untuk memecahkan permasalahan yang termuat di dalamnya. Data pustaka yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam artikel ini yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah ataupun hasil penelitian yang relevan, surat kabar secara online maupun offline serta dokumen yuridis yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam artikel ini sebagian besar menggunakan dokumen yuridis yang berbentuk peraturan perundang-undangan yaitu Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 sebagai sumber acuan untuk menerapkan penddikan karakter di sekolah. Di dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tersebut terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sekolah untuk penguatan karakter peserta didik 530
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebagai upaya pembentukan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Namun, di dalam artikel ini hanya akan dibahas penguatan pendidikan karakter siswa melalui pendekatan berbasis budaya sekolah HASIL Dasar Pengembangan dan Urgensitas Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Pendidikan karakter sangatlah penting untuk diterapkan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dengan adanya berbagai fenomena yang menunjukkan lemahnya karakter anak bangsa seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas, maka pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapinya. Pendidikan karater harus dikuatkan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta semakin canggihnya teknologi informasi di Negara Indonesia. Tentunya semua inipun tidak terlepas dari pengaruh masuknya berbagai kebudayaan dan kebiasaan asing (orang barat) yang ditiru oleh para generasi muda di Indonesia pada umumnya. Maka dari itu perlu diadakannya penguatan pendidikan karakter untuk menanggulangi berbagai dampak buruk globalisasi dan era revolusi industri 4.0. Pada abad 21 sekarang ini diperlukan adanya keterampilan yag harus dimiliki oleh siswa, seperti yang dijeasakan dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh, Ria dan Ari (2018) "Keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa saat ini yang meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan kreatif dan inovatif" [6]. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal dan merupakan salah satu elemen yang harus menerapkan pendidikan karakter pada siswa di sekolah dengan berbagai cara ataupun strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengupayakan pendidikan karakter tersebut. Adapun dasar pengembangan pendidikan karakter di Indonesia, yaitu berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, dimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Sudah sejak lama pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum yang diterapkan di dalam suatu sekolah. Hal ini tidak terlepas dari program pemerintah dalam mensukseskan pendidikan karakter di Indonesia, yang mana di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3, menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya, sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat dan cerdas sesuai dengan nilai-niai pancasila. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu diupayakan pengintegrasian nilai-nilai pancasila ke dalam kurikulum yang berlaku, baik itu melalui berbagai mata pelajaran khususnya pendidikan kewarganegaraan ataupun melalui pendekatan yang lainnya, yaitu penanaman karakter siswa melalui pola pembiasaan budaya sekolah. Selain itu masih berdasarkan tujuan pendidikan nasional, 531
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengharuskan lembaga sekolah untuk berfokus pada pengembangan potensi peserta didik yang berkaitan dengan karakter. Namun di dalam buku Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Teori dan Praktik Internalisasi Nilai), disebutkan bahwa implementasi pengembangan potensi yang berorientasi pada aspek sikap dan tingkah laku (afektif) dilapangan belum terfokuskan dan sebagian besar masih berorientasi pada aspek intelektual atau kecerdasan dan psikomotorik atau keterampilan dan kecakapan hidup. Itulah beberapa alasan yang digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan karakter peserta didik di sekolah. Di dalam buku, yang berjudul Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Teori dan Praktik Internalisasi Nilai), dijelaskan bahwa "Pendidikan karakter dimaksudkan untuk menjadi salah satu jawaban terhadap beragamnya persoalan bangsa" (Deni, 2014:16) [3]. Artinya pendidikan karakter merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mengindikasikan terjadinya krisis moral pada siswa. Maka dari itu pendidikan moral atau pendidikan karakter sangat diharapkan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara Indonesia. Kemudian adapun fungsi pendidikan karakter adalah yang pertama sebagai pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik"; kemudian yang kedua sebagai perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik; dan yang terakhir sebagai penyaringan budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila (Nanda, 2017) [14] Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter yang Diintegrasikan dalam Budaya Sekolah Nilai mengarah pada dua hal yaitu etika dan estetika. Etika mengarah pada baik dan buruknya tingkah laku, sikap ataupun sifat dari seorang individu. Sedangkan estetika lebih mengarah kepada nilai keindahan. Hufad dan Sauri (2007:42), mengatakan bahwa "nilai merupaka sebuah hal yang sangat penting dan berguna bagi kemanusiaan" [16]. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap tingkah laku seorang individu harus didasarkan pada nilai. Kemudian pendapat Richard Eyre dan Linda yang dikutip oleh Heri Gunawan (2012:31), menerangkan bahwa "nilai yang benar dan diterima oleh umum secara universal adalah nilai yang menghasilkan suatu perilaku yang berdamak positif, baik bagi orang yang menjalankan maupun bagi orang lain yang menyaksikannya" [5]. Artinya bahwa nilai-nilai yang baik merupakan nilai yang menghasilkan suatu pola perilaku yang positif dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Nilai- nilai yang baik tentunya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang mana nilai-nilai pancasila tersebut merupakan sustu pedoman warga Negara untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 532
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selanjutnya nilai yang dimaksud di dalam sub bahasan ini merupakan nilai moral atau nilai- nilai yang menjadi elemen dari pembentukan karakter kewarganegaraan yang diupayakan dan diterapkan serta diintegrasikan di dalam lingkungan sekolah khususnya adalah melalui pendekatan budaya sekolah sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Pada pasal 1, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa "Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)" [10] Jadi, penanaman nilai-nilai moral dalam pengupayaan pembentukan karakter pada peserta didik, merupakan sebuah tanggungjawab yang harus diterapkan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan formal, baik itu yang diintegrasikan melalui pendekatan pembelajaran di dalam kelas, ataupun melaluui pendekatan berbasis budaya sekolah. Kemudian menurut Dian dan Ari (2018) di dalam Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Isu Inovasi dan Tantangan Pendidikan untuk Pendidikan Keberlanjutan, mengatakan bahwa "penekanan pembelajaran di sekolah sekarang ini masih pada aspek kognitif saja, dan kurang menekankan aspek afektifnya untuk menunjang keberhasilan gagasan program adiwiyata sebagai program penguatan karakter peserta didik" [15]. Di dalam artikel ini akan dijelasakan mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan di dalam pembiasaan budaya sekolah sehari-hari. Ketentuan-ketentuan dan aturan sekolah, tata tertib sekolah, serta tradisi-tradisi sekolah dapat menjadi salah satu wahana penanaman nilai-nilai budaya bangsa yang akan dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengupayaan pembentukan karakter peserta didik. "Budaya sekolah yang ditentukan perlu bersumber dan berimpit dengan niai-nilai budaya dasar bangsa. Selain berfungsi sebagai pendorong terbentuknya karakter yang diinginkan, budaya sekolah juga diharapkan mampu menjadi salah satu benteng dalam menanggulangi berkembangnya karakter peserta didik yang tidak sejalan dengan budaya dasar bangsa" (Deni, 2014:56) [3] Artinya budaya sekolah yang dikembangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dapat menjadi filter budaya-budaya asing yang masuk akibat dari adanya arus globalisasi yang semakin kencang. Dengan begitu peserta didik ditempa dan tuntut untuk mematuhi serta menjalankan berbagai nilai dari budaya sekolah agar tidak terpengaruh oleh adanya budaya asing yang justru akan menciptakan karakter buruk di dalam diri peserta didik. Adapun nilai-nilai yang seharusnya diintegrasikan dalam budaya sekolah sebagaimana dimaksud di dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1), yaitu : "PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 533
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab" [10] Nilai-nilai tersebut merupakan merupakan perwujudan serta penjabaran dari lima nilai utama yang saling berkaitan, lima nilai tersebut meliputi nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. Penguatan Pendidikan Karakter Siswa melalui Pendekatan Berbasis Budaya Sekolah sebagai Upaya Pembentukan Civic Disposition Pada Masa Orientasi Siswa (MOS) atau sekarang disebut dengan program Pengenalan Lingkungan Sekolah atau disebut dengan PLS dapat digunakan untuk program pengenalan dan penanaman nilai-nilai dasar yang berlaku di sekolah. Baik itu mengenai tata tertib atau peraturan- peraturan kehidupan yang harus diterapkan siswa di sekolah. Agar kemudian hari setelah siswa resmi ditetapkan sebagai peserta didik di sekolah tersebut dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan budaya sekolah serta mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Sehingga akan sampai pada terbentuknya karakter kewarganegaraan peserta didik, yaitu karakter yang baik, sesuai dengan budaya bangsa, sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan pendidikan nasional. Selain itu budaya lokal dan warisan budaya juga tidak kalah penting dalam membentuk karakter pada siswa, budaya local memiliki gaya sendiri yang menjunjung tinggi sejarah dan nilai-nilai luhur seperti kehidupan keagamaan, sosial, dan ekonomi yang berkembang hingga saat ini sesuai dengan globalisasi" (Purbasari, 2016) [12]. Kemudian upaya pemerintah dalam mengupayakan penguatan pendidikan karakter yaitu dengan dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Dalam istilah Civic Disposition dapat pula di artikan sebagai karakter yang baik dan cerdas, menurut Winarno (2012) "karakter baik dan cerdas merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pribadi sebagai warga negara" [19]. Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, salah satu cara yang digunakan untuk melaksakan penguatan pendidikan karakter siswa ialah dengan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah, yaitu dengan menekankan pada : a. Pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah b. Memberikan keteladanan antar warga sekolah c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah d. Membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah 534
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 e. Mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah f. Memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi g. Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Khusus bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau jenjang pendidikan menengah. Adapun uraian dari poin-poin diatas adalah sebagai berikut : a. Pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah Menurut Machfud (2018) dalam jurnal internasional yang berjudul Pancasila sebagai dasar untuk Karakter Bangsa Pndidikan, mengaakan bahwa : "Pancasila sebagai ideologi yang ditemukan dari kekayaan spiritual, moral, dan budaya masyarakat Indonesia dan berasal dari pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi Pancasila adalah milik semua orang dan bangsa Indonesia. Karena itu, warga negara Indonesia wajib untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, atau berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila". [8] Menurut Winarno dkk, (2016) dalam Prosiding seminar internasional, UPI. Menerangkan bahwa "Penanaman yang dilakukan tidak langsung mengumumkan Pancasila kepada masyarakat tetapi secara implisit mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila" [18]. Kemudian "Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan" (Aminullah) [1]. Nilai-nilai utama yang dimaksud diatas adalah nilai-nilai yang harus dipunyai oleh peserta didik untuk mewujudkan suatu tindakan dan perlakuan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan nilai-nilai utama tersebut yaitu, religious, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi ke dalam kurikulum. Religious Nilai religious dapat diajarkan dan diterapkan melalui pendekatan budaya sekolah, yaitu dengan mengadakan beribadah secara bersama-sama. System pendidikan full day school mau tidak mau menuntut para guru, siswa maupun tenaga kependidikan yang 535
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lainnya untuk melaksanakan kegiatan di sekolag sehari penuh, maka dari itu waktu sholat atau beribadah pastinya harus dilakukan di lingkungan sekolah. Dengan seperti itu bagi yang beragama islam, sekolah dapat menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola sekolah. Pada hari jumat sekolah dapat menyelenggarakan sholat jumat di masjid sekolah. Sekolah harus dapat membudayakan kebiasaan tersebut secara wajib dilaksankan oleh siswa yang beragama islam. Selain itu sekolah juga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan memperingati hari-hari besar islam, seperti kegiatan Maulid Nabi, menyelenggarakan Sholat Ied berjamaah di sekolah pada saat Hari Raya Qurban serta mengadakan pemotongan hewan Qurban, dan juga kegiatan yang lainnya seperti zakat di sekolah, peringatan isra' mi'raj, membiasakan membaca asmaul husna pada awal pembelajaran selama Bulan Ramadhan, kajian islam setiap seminggu sekali dan kegiatan lainnya yang secara wajib melibatkan para siswa dengan memberikan sanksi bagi siswa muslim yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk siswa yang non muslim, sekolah dapat menyelenggarakan atau membuat suatu komunitas non muslim di sekolah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menanamkan nilai religious pada siswa non muslim, seperti kajian-kajian rohani, melakukan pujian-pujian kepada Tuhan, dan memperingati hari-hari besar sesuai dengan agama masing-masing. Semua pembiasaan budaya sekolah yang digunakan untuk meningkatkan nilai religious pada siswa tersebut, diharapkan mampu untuk membentuk karakter religious agar perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak bertentangan dengan norma agama serta berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai dengan amanat Pancasila. Nasionalisme Nilai-nilai nasionalisme merupakan rasa cinta terhadap tanah air, yaitu rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekolah dapat mengupayakan penananaman nilai nasionalisme pada diri siswa melalui berbagai pembiasaan budaya di sekolah. Yaitu seperti, upacara pengibaran bendera yang dilakukan secara rutin pada hari hari senin yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan seluruh siswa di sekolah. Selain itu diharuskan ada penertiban dalam berjannya proses acara supaya siswa dapat mengikuti secara hikmad. Kemudian selain itu budaya sekolah yang dapat diterapkan selain upacara yitu, pemutaran lagu-lagu wajib nasional setiap pagi dan pada saat istirahat sembari menunggu waktu pembelajaran dimuai. Berbagai kegiatan meperingati hari besar nasional seperti kemerdekaan, hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, kemudian kegaitan kepramukaan juga 536
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dapat dibudayakan oleh sekolah untuk mengupayakan pembentukan karakter nasionalisme pada diri siswa di sekolah. Sehingga dengan berbagai pembiasaan kebudayaan sekolah tersebut diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan rasa cinta siswa terhadap Tanah Air Indonesia. Menurut Ambiro (2016) mengatakan bahwa : "implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik" [2] Kemandirian Kemandirian siswa merupakan suatu hal penting dan harus dipunyai oleh seluruh siswa di sekolah, dengan memiliki jiwa yang mandiri siswa diharapkan mampu untuk mempersiapkan sendiri segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Dengan menanamkan nilai kemandirian kepada siswa akan meminimalisisr rasa ketergantungan siswa yang satu terhadap siswa yang lain, ataupun ketergantungan siswa terhadap guru ataupun kepada anggota keluarga di rumah. Deni (2014, 44) mengatakan bahwa "Nilai kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas" [3]. Artinya siswa harus mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri di sekolah. Penanaman nilai kemandirian dapat dilakukan dengan pembiasaan budaya sekolah seperti sama halnya cara yang dilakukan untuk menanamkna nilai religious yaitu pembiasaan sholat dhuhur berjamaah di sekolah, maka siswa pada saat di rumah pun akan mengerjakan sholat dengan sendirinya secara sadar tanpa ada paksaan atau arahan dari orang tuanya lagi. Kemudian budaya kebersihan lngkungan sekolah seperti sabtu bersih juga dapat menjadikan siswa mandiri dalam membersihkan rumah pada saat berada di rumah secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Gotong royong Budaya gotong royong di sekolah dapat dilaksanakan dengan membuat dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah seminggu sekali. Dengan kegiatan seperti itu maka siswa di sekolah dapat menerapkan 537
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 prinsip gotong royong dan bersama-sama untuk menciptakan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas yang bersih. Sehingga suatu pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Tujuan dari gotong royong yiatu untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Karena manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas, maka seperti yang diungkapkan dalam Helmawati, (2017:77) bahwa, "manusia perlu bergotong royong sehingga tujuan dapat dicapai. Dengan bergotong royong, pekerjaan atau tanggungjawab berat akan terasa jauh lebih ringan" [7]. Integritas Nilai integritas merupakan nilai yang terpenting dalam kehidupan, karena dengan integritas yang tinggi manusi sudah dipastikan dapat melaksanakan segala sesuatu hal yang berdasarkan nilai, norma dan aturan yang berlaku. Sub nilai integritas terdiri dari kejujuran, anti korupsi, komitmen, keadilan, dan bertanggungjawab. Sub nilai tersebut bisa ditanamkan melelalui pembiasaan budaya sekolah seperti taat aturan dan tata tertib sekolah. Kemudian gerakan anti menyontek juga dapat diselenggarakan dan dibudayakan di sekolah sebagai wujud integritas tinggi yang dimiliki oleh siswa. Jadi, kesimpulannya untuk mengupayakan penguatan pendidikan karakter kenegaraan dengan menggunakan pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian disekolah yaitu dengan melalui berbagai program dan kegiatan yang sudah membudaya di sekolah yang di dalam program dan kegiatan tersebut memuat adanya lima nilai dasar karakter yaitu nilai religious, nilai nasionalisme, nilai kemandirian, nilai gotong royong dan nilai integritas. Dengan diterapkannya nilai-nilai dasar tersebut di dalam budaya sekolah maka lambat laun akan membentuk watak atau karakter kenegaraan pada peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. b. Memberikan keteladanan antar warga sekolah Saling memberikan teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter seluruh warga sekolah khususnya siswa. Antar warga sekolah seharusnya saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengajak dan saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dilingkungan sekolah. Warga sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, petugas keamanan sekolah, maupun tkang kebun dan tentunya siswa itu sendiri. Dari semua yang termasuk dalam warga sekolah tersebut harus melakukan suatu hal di sekolah dengan baik dan sesuai dengan tata 538
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tertib sekolah. Masing-masing dari warga sekolah tersebut memiliki peran untuk memberikan contoh dan tauladan baik untuk warga sekolah yang lainnya. 1. Peran Kepala Sekolah dalam Memberikan Teladan Kepada Siswa Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah harus memberikan contoh tindakan dan perilaku yang baik kepada seluruh warga sekolah. Tindakan dan perilaku yang baik tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan motivasi siswa untuk bertindak sebagai mana mestinya yang telah dicotohkan oleh kepala sekolah tersebut. Sebaiknya kepala sekolah datang tepat waktu di seolah kecuali memang ada urusan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Kepala sekolah berpenampilan rapi dan sesuai dengan ketentuan, selain itu kepala sekolah selalu bersikap ramah menghormati sesama. 2. Peran guru dalam Memberikan Teladan Kepada Siswa Pertemuan guru dengan siswa akan lebih intens dibandingkan dengan pertemuan siswa dengan kepala sekolah. Maka dari itu guru diharapkan benar-benar mampu utnuk memberikan contoh atau teladan yang baik, agar siswa ddi sekolah dapat berperilaku baik dan menggambarkan memiliki karakter kenegaraan yang baik sebagai warga Negara Indonesia. Sebaiknya guru dating tepat waktu di sekolah ataupun dating tepat waktu pada saat mengajar di kelas. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan hari, selalu ramah, jujur, sopan santun, menghargai pendapat 3. Peran Siswa dalam Memberikan Teladan Terhadap Siswa Yang Lainnya Bahwa tidak semua siswa di sekolah memiliki karakter yang buruk, bahkan dari siswa yang memang sudah terbentuk karakter kewarganegaraannya dapat memberikan contoh yang baik untuk teman-temanya. Sehingga siswa yang lain akan termotivasi dan berupaya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada. c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah Seluruh pemengku kepentingan pendidikan disekolah secara garis besar terdapat empat subjek, yaitu terdiri dari guru, siswa, orang tua siswa, dan pemerintah. Sama halnya pada poin yang telah dibahas di atas bahwa seluruh komponen pemangku kepentingan sekolah sama-sama memiliki peran penting dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah dalam rangka mengupayakan terbentuknya civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Ditambah pemerintah, disini pemerintah juga sangat berperan penting, seperti terbentuknya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 yang mengagas penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Kemudian disinilah peran sekolah yang harus mengimplementasikan dan melaksanakan penguatan pedidikan karakter sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu ditinjau dari pendekatan 539
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berbasis budaya sekolah, sekolah juga bias mengadakan suatu kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengupayakan pendidikan karakter di sekolah, seperti halnya pendidikan anti korupsi, tertib lalu lintas, dan lain-lain dapat dilaksanakan di sekolah dengan cara mendatangkan pembicara dari berbagai instansi yang terkait. d. Membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah Suatu sekolah sebagai satuan pendidikan formal pastinya memiliki peraturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Baik itu tata tertib sekolah ataupun tata tertib kelas. Dimana tata tertib tersebut merupakan sebuah norma (peraturan) yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku di lingungan sekolah. Dengan adanya tata tertib tersebut mau tidak mau siswa harus mematuhinya sesuai dengan apa yang diatur di dalamnya. Disitulah terjadi suatu proses pembentukan karakter pada siswa di sekolah. Kemudian terkait dengan tradisi sekolah yang sudah membudaya seperti 5S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun) juga harus terus diimplementasikan demi terciptanya suatu sekolah yang nyaman dan damai. Dengan penerapan 5S di lingkungan sekolah otomatis akan tercipta rasa saling menghormati antara satu sama lain. Tradisi lain seperti pembacaan Do'a bersama menjelang Ujian Nasional, Halal Bihalal, dan lain-lain juga dapat dilaksanakan dengan maksud dan tujuan mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya. Tidak lupa dalam setiap pelaksanaan tradisi dan pelaksanaan tata tertib di sekolah harus di sertai dengan pengaturan sanksi yang jelas bagi siswa yang melanggar, agar dapat memeberikan efek jera pada siswa, sehingga tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang diperbuat. e. Mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah Menciptakan suatu system pelaksanaan pelayanan administrasi yang unik dan unggul mungkin bisa dijadikan sebagai strategi dan alternative untuk menciptakan tertib administrasi di sekolah. Misalkan dalam pelaksanaan pemayaran SPP setiap bulannya sekolah dapat menciptakan suatu cara atau system yang dapat membuat para siswa tertib administrasi. Selain untuk meningkatkan kedisiplinan siswa hal tersebut juga dapat dijadikan untuk meningkatkan daya saing sekolah terhadap sekolah lain agar lebih unggul dan tersistem. Dalam kaitannya pembentukan karakter kewarganegaraan yaitu untuk mengupayakan kedisiplinan siswa dalam beradministrasi. f. Memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi Penyediaan sumber-sumber bacaan (literasi) di sekolah dapat meningkatkan wawasan kepada siswa. Bacaan sangat berpengaruh terhadap pemikiran, kepribadian dan 540
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 moral seseorang. Sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan sekolah harus benar- benar diperhatikan substansinya. Bacaan yang berkualitas akan membakar semangat berperestasi dan mengembangkan diri. Sedangkan bacaan yang negative akan menhancurkan moralitas intelektual. Disinilah fungsi bacaan yang dikatakan sangat besar dan berpengaruh terhadap pembentukan moral siswa, sehingga sanat dibutuhkan sumber bacaan yang ilmiah, inspiratif, motivatif, dan revolusioner (Deni, 2014:154) [3]. Dimana literasi-literasi yang tersedia harus berkaitan dengan seluruh mata pelajaran ataupun sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan. Selain itu litreasi-literasi yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan pada siswa juga harus tersedia di dalam perpustakakaan sekolah. Dalam konteks pendidikan karakter, tersedianya buku bacaan akhlak, moral, etika, dan motivasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bias dihindari. Kepala sekolah harus bertugas secara aktiaf dalam mengupayakan pengembangan perpustakaan dengan melengkapi koleksi bacaan, fasilitas komuter yang disertai jaringan internet. Selain itu sebaiknya sekolah memprogramkan berbagai kegiatan keilmiahan yang membuat siswa untuk berlomba-lomba membaca literasi tentang wawasan kebangsaan, mata pelajaran, etika, moral, teknologi ataupun yang lainnya. Kegiatan keilmiahan bisa berupa bedah buku, lomba menulis, seminar dan lain-lain. Kegiatan ini akan menggugah dan mendorong siswa untuk membaca, menulis, berdiskusi, dan berkompetisi secara sehat yang sangat bermanfaat dan mendorong pembangunan karakter kenegaraan positif. Kemudian dengan berbagai poster yang dibuat di sekolah dan dipajang di setiap dinding sekolah, poster tersebut sebaiknya berisi tentang literasi kebangsaan, wawasan nusantara atau lainnya yang dapat menumbuhkan pengetahuan siswa dan dengan tujuan untuk mengubah perilaku negative siswa menjadi perilaku yang positif. Selain itu poster juga harus diperbarui setiap satu atau dua minggu sekali, pembaharuan poster tersebut sebaiknya di serahkan penuh kepada siswa secara kelompok dan bergantian. Dengan demikian, siswa mendapat sesuatu yang baru secara terus-menerus, sehingga semangat belajar dan berprestasi sepanjang waktu. g. Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Khusus bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau jenjang pendidikan menengah. Berbagai Kegiatan ektrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang diagagas dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, yaitu pada Pasal 1, point 7 menyebutkan "Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal" [10]. Kegiatan ekstra kurikuler pada umumnya adalah kegiatan yang dipilih 541
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berdarakan minat, bakat dan kesukaan siswa. Pada kegiatan sangat penting diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter kenegaraan. Nilikuler. Nilai-nilai cinta tanah air, kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional, kerjasama, kemasyarakatan, kejujuran, sportivitas, kedisiplinan, kepemimpinan, sikap ilmiah, dan kemandirian dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurler. Untuk rasa cinta terhadap tanah air, kedisiplinan, sikap bela Negara,kepemimpinan maka dapat ditanamkan melalui kegiatan seperti PKS, Pramuka, Pecinta Alam. Kemudian untuk sportivitas, kerja sama, kejujuran dan lainya dapat ditanamkan melalui kegiatan keolahragaan. Serta kekreatifitasan, kesabaran, kerendahan hati dapat ditanamkan melalui kegiatan kesenian. Di atas merupakan uraian secara terperinci mengenai upaya pembentukan civic disposition melalui berbagai kegiatan yang berbasis pendekatan budaya sekolah, dan berdasarkan amanat Permendiknas Nomor 20 Tahun 2018. Pada intinya penanaman nilai-nilai karakter pada siswa yang dilakukan sekolah dengan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah memuat ketentuan-ketentuan dan aturan sekolah, tata tertib sekolah, serta tradisi-tradisi dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang dapat menjadi salah satu wahana penanaman nilai-nilai budaya bangsa yang akan dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengupayaan pembentukan karakter peserta didik. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka artikel ini dapat di disimpulkan bahwa, penanaman nilai-nilai moral dalam pengupayaan pembentukan karakter kewarganegaraan (civic disposition) pada siswa, merupakan sebuah tanggungjawab yang harus diterapkan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan formal. Karakter kewarganegaraan yang dimaksud terdiri dari karakter privat dan karakter publik. Karakter privat yang meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Sedangkan karakter public meliputi, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. Penanaman karakter kewarganegaraan tersebut dilakukan dengan melalui pendekatan berbasis budaya seperti halnya yang telah disebutkan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, yaitu : dengan menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; memberikan keteladanan antar warga sekolah; melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan 542
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai-nilai karakter pada siswa yang dilakukan sekolah dengan melalui pendekatan berbasis budaya sekolah memuat ketentuan-ketentuan dan aturan sekolah, tata tertib sekolah, serta tradisi-tradisi dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang dapat menjadi salah satu wahana penanaman nilai-nilai budaya bangsa yang akan dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengupayaan pembentukan karakter peserta didik. Budaya sekolah yang ditentukan perlu bersumber dan berimpit dengan niai-nilai budaya dasar bangsa. Selain berfungsi sebagai pendorong terbentuknya karakter yang diinginkan, budaya sekolah juga diharapkan mampu menjadi salah satu benteng dalam menanggulangi berkembangnya karakter peserta didik yang tidak sejalan dengan budaya dasar bangsa. DAFTAR PUSTAKA [1] Aminullah. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358 [2] Asmaroini, Ambiro . 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, April 2016 [3] Damayanti, Deni. 2014. Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Teori dan Praktik Internalisasi Nilai). Yogyakarta : Araska [4] Friastuti, Rini. (15 Februari 2019). Awal 2019, KPAI Temukan 24 Kasus [6] Kekerasan oleh Anak di Sekolah. Diambil pada tanggal 24 April 2019, dari di-sekolah-1550228170066575406. [5] Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi). Bandung : Alfabeta [6] Harsono, Ari Dwi & Rahmawati, Ria Putri. 2018. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Warisan Budaya Tradisional. Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Isu Inovasi dan Tantangan Pendidikan untuk Pendidikan Keberlanjutan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 25 th Agustus 2018, ISBN: 978-602-53231-0-2. [7] Helmawati. 2017. Pendidikan Karaktr Sehari-hari. Bandung PT Remaja Rosdakarya [8] Kurniawan, Machfud. 2018. Pancasila sebagai dasar untuk Karakter Bangsa Pendidikan. Atlantis Press [9] Muchtarom, 2017. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara sebagai Upaya Mengembangkan Goog Citizen. Lab. PPKn FKIP UNS, Jurnal PKn Progresif (Vol12 No. 1 Juni 2017) 543
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [10] Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. [11] Prestwich, L Dhorothy. Pendidikan Karakter di Sekolah Amerika. Atlantis Press [12] Purbasari. 2016. Budaya Lokal sebagai Sumber Belajar dan Mengajar Media untuk Membangun Karakter Mahasiswa di Kudus. ICTEE FKIP UNS 2016 - Prosiding 2 nd Konferensi Internasional Pada Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 277 Volume 2 Nomor 1 2016 ISSN: 25.002-4.124. [13] Setyawan, Dony dan Joni. 2017. Urgensi Tuntutan Profesionalisme dan Harapan Menjadi Guru Berkarakter. Cakrawala Pendidikan, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1. [14] Setyawati, Nanda Ayu. 2017. Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 348-352) - ISSN: 2598-3237 [15] Suhesti, Dian Sri & Setyawan Ari. Identifikasi Nilai Karakter Pada Sekolah Adiwiyata. Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Isu Inovasi dan Tantangan Pendidikan untuk Pendidikan Keberlanjutan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 25 th Agustus 2018, ISBN: 978- 602-53231-0-2 [16] Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung : PT. Imperial Bhakti Utama [17] Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (Isi, Strategi, dan Penilaian). Jakarta : Bumi Aksara [18] Winarno, dkk. 2016. Pelaksanaan Pancasila melalui Pemberdayaan Model Organisasi Masyarakat di Surakarta. Prosiding seminar internasional, UPI, Selasa, 15 Nopember 2016, ISBN: 978-602-8418-28-7 [19] Winarno, 2012. Karakter arga Negara yang Baik dan Cerdas. Lab PPKn FKIP UNS. Jurnal Pkn Progresif Vol 7 No 1 Juni 2012 [20] Yudhistira. 2016. Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa. Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 421- 436, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569. 544
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENERAPAN METODE CERAMAH DAN DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN GUNA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPA IPS SMA NEGERI 1 NGRAYUN. Kukuh Pujianto Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan metode ceramah dan diskusi dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 NGRAYUN. Metode yang digunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan kuisioner. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwasanya : metode ceramah yang diterapkan dalam proses pembelajaran PPKn oleh guru ialah metode ceramah yang diselingi dengan metode tanya jawab. Metode diskusi yang digunakan pada proses pembelajaran ini ialah metode diskusi kelompok kecil. Hasil belajar siswa dikelas yang menerapkan metode ceramah, dari segi kognitif mengalami kenaikan, dari segi afektif siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik, dan dari segi psikomotorik siswa dapat terlibat cukup aktif secara psikomotrik. Hasil belajar siswa dikelas yang menerapkan metode diskusi, dari segi kognitif mengalami penurunan pada pertemuan ketiga, dari segi afektif siswa dapat menerima pembelajaran dengan cukup baik , dari segi psikomotorik siswa dapat terlibat aktif secara psikomotorik. Kata Kunci: Metode Ceramah, Metode Diskusi, Hasil Belajar PPKn Abstract This study aims to explain the application of lecture methods and discussions in improving the learning outcomes of Pancasila and Citizenship Education in SMA 1 NGRAYUN. The method used is qualitative, with data collection techniques through observation and questionnaires. Based on the research that has been done the researcher draws the conclusion that: the lecture method applied 545
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 in the PPKn learning process by the teacher is a lecture method interspersed with question and answer methods. The discussion method used in this learning process is a small group discussion method. Student learning outcomes in the class that apply the lecture method, in terms of cognitive increases, in terms of affective students can receive learning well, and in terms of psychomotor students can be involved quite actively in psychomotor. Student learning outcomes in the class that apply the discussion method, in terms of cognitive decline in the third meeting, in terms of affective students can receive learning quite well, in terms of psychomotor students can be actively involved psychomotor. Keywords: Lecture Method, Discussion Method, PPKn Learning Outcomes 546
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Metode pembelajaran menurut Sanjaya (2008: 187) adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa metode merupakan upaya yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditentukan. Penerapan satu strategi pembelajaran memungkinkan untuk diterapkannya beberapa metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada umumnya sampai saat ini masih didominasi oleh metode ceramah. Metode ceramah ini kurang mengembangkan kemampuan berfikir siswa terutama dalam memecahkan suatu permasalahan. Sering dijumpai dalam pembelajaran guru hanya menggunakan metode yang monoton yaitu guru hanya memberikan materi melalui ceramah, pemberian tugas dan diskusi bebas, sehingga guru tidak bisa mengembangkan pembelajaran yang menarik. Seharusnya guru mengunakan model dan metode yang mampu mengajak siswa untuk lebih berperan aktif sehingga dapat menjalankan pembelajaran dengan baik, seperti yang dikemukakan Kemmis dan Mc Taggar, 1988 yang pelaksanaannya terdiri dari 4 tahap yaitu: (1). perencanaan tindakan, (2). pelaksanaan tindakan, (3). observasi/evaluasi, (4). refleksi. Sehingga pembelajarann mampu menjadi lebih aktif. Jika pembelajaran hanya monotonn maka Hal ini memberikan kesan bahwa guru takut untuk merancang pembelajaran sendiri, sehingga dari bahan belajar sampai metode evaluasi nyaris tidak ada perbedaan. Menurut Syaifudin Sagala (2009: 201) dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar, dan audio visual lainnya . Metode ceramah menurut Syaiful Basri Djamaran dan Aswan Zain (2006: 97) adalah alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik 547
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam proses belajar mengajar. Menurut Wina Sanjaya (2010: 147) metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa . Di dalam dunia pendidikan kita mengenal banyak metode pembelajaran, namun dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan dua metode pembelajaran yang cukup populer sampai saat ini digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah merupakan metode mengajar yang sangat populer digunakan guru sejak zaman dahulu. Hal tersebut dikarenakan penggunaaan metode ceramah dirasa lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan. Namun seiring berjalannya waktu metode ceramah dianggap membosankan dan membuat siswa menjadi pasif dalam mengikuti pembelajaran sehingga tercetuslah Cara Belajar Siswa Aktif. Didalam Cara Belajar Siswa Aktif terdapat satu metode mengajar yang cukup populer digunakan saat ini yaitu metode diskusi. Gagne dan Berliner dalam Moedjiono dan Dimyati (1991: 51) mengemukakan bahwa metode diskusi sungguh terbuka dan bervariasi pengertiannya. Selain itu, metode diskusi dapat diartikan sebagai suatu cara penguasaan isi pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh guna memecahkan suatu masalah. Diskusi sebagai metode sebagaimana dikemukakan Sunaryo (1989: 106) adalah suatu proses interaksi antara dua atau lebih individu, saling tukar informasi, pengalaman, pendapat, atau pemecahan masalah secara formal atau lisan dengan tujuan tertentu. Pendapat serupa dikemukakan oleh Mulyasa (2006: 116) menyatakan bahwa diskusi dapat diartikan sebagai percakapan responsif yang dijalani oleh pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Untuk mendapatkan hal yang disepakati, tentunya 548
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masing-masing menghilangkan perasaan subyektivitasnya dan emosionalitas yang akan mengurangi bobot pikir dan pertimbangan akal yang semestinya. Ketika peneliti melakukan magang 2 peneliti melihat tidak selamanya hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah memiliki hasil yang kurang memuaskan. Begitu pula sebaliknya, tidak selamanya hasil belajar siswa yang menggunakan metode diskusi dapat mencapai hasil yang maksimal. Sehingga peneliti berkeinginan untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan didalam kelas yang menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Seperti sudah diketahui secara umum, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah umum memiliki waktu yang lebih minim dibanding dengan sekolahsekolah madrasah. Sehingga kegiatan pembelajarannya pun lebih sedikit. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengamati bagaimana proses. METODE Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diambil berdasarkan teori Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh(Lexy Moleong. 2000:3) . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dimana peneliti ingin menangkap dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan selama penelitian berlangsung. Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dikelas yang menggunakan metode ceramah dan kelas yang menggunakan metode diskusi. Metode simposium menurut Hadisoewito (2009: 32) mengetengahkan suatu sari ceramah mengenai berbagai kelompok topik dalam bidang tertentu. Ceramah tersebut diberikan oleh beberapa ahli. Pendapat tersebut menegaskan bahwa simposium adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan pengungkapan serangkaian cermah-ceramah yang disampaikan oleh sejumlah pembicara sesuai 549
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dengan keahliannya. Peneliti juga akan menganalisis hasil belajar siswa di kelas yang menggunakan metode belajar ceramah dan kelas yang menggunakan metode belajar diskusi. HASIL Karnes (dalam Daniel, 2001: 320) menyatakan bahwa teknik mengajar yang menstimulasi baik pemikiran konvergen maupun divergen merupakan proses yang penting untuk merangsang pemikiran kreatif dan lebih menantang untuk siswa yang kreatif. Sehingga guru harus mampu menjadi sumber pemberi pengetahuan dan mengasah skill peserta didik . dalam pembelajaran, guru juga harus mampu menyampaikan pengetahuan melalui oleh berbagai macam pendekatan seperti model dan juga media yang digunakan. Metode ceramah yang diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru ialah metode ceramah yang diimbangi dengan metode tanya jawab. Pada saat guru menyampaikan materi guru menggunakan metode ceramah namun ketika materi pelajaran selesai guru membuka sesi tanya jawab untuk siswa. Hal ini memberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan melihat keaktifan dan respon siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Namun meski begitu apabila ada siswa yang bertanya pada saat guru menyampaikan materi, guru tetap merespon dan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk metode diskusi yang digunakan pada proses pembelajaran ini ialah metode diskusi kelompok kecil dimana masing-masing kelompok diberikan suatu materi pembelajaran sebagai permasalahan yang harus mereka pecahkan dalam hal ini dijelaskan kembali kepada siswa-siswa lainya. Materi diambil dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ada. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk dan dibagikan materi pada pertemuan sebelum mereka menjalankan presentasi. Pada diskusi ini siswa diberi kebebasan untuk menggunakan media 550
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembelajaran. setiap diskusi diakhiri dengan tanya jawab apabila waktu masih memungkinkan. Dengan adanya pembellajaran dengan melibatkan siswa untuk aktif maka guru perlu untuk menambah strategi dalam belajar sehingga pembelajaran mampu menjadi lebih baik. Seperti Menurut Joolingen (1999: 386), discovery learning adalah pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan bereksperimen, dan membuat kesimpulan aturan/konsep dari hasil eksperimennya tersebut. Dengan adanya kombinasi antara metode ceramah, diskusi dan model discovery learning diharapkan siswa mampu menjadi aktif dalam pembelajaran. O'Neil dan Abedi (dalam In'am, Saad, dan Ghani, 2012: 163) menyatakan bahwa pendekatan metakognitif terdiri dari empat aspek, yaitu: (1) awareness (kesadaran), (2) cognitive strategy (strategi kognitif), (3) planning (perencanaan), dan (4) review (ulasan). Penelitian Keiichi (2000) dalam penelitiannya tentang metakognisi menghasilkan beberapa temuan, yakni: (a) metakognisi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah; (b) siswa lebih terampil memecahkan masalah jika mereka memiliki pengetahuan metakognisi. Metakognisi siswa dapat dikembangkan dengan menerapkan pendekatan metakognitif. Brown (dalam Jayapraba, 2013: 165) menyatakan bahwa metakognisi terdiri dua aspek, yaitu pengetahuan tentang kognisi (knowledge about cognition) dan self-regulasi kognisi (self-regulation of cognition). Sedangkan menurut Flavell (dalam Desoete dan Ozsoy, 2009: 1), metakognisi terdiri dari tiga komponen, yaitu: (a) pengetahuan metakognitif, (b) keterampilan metakognitif, dan (c) pengalaman metakognitif. Jadi dari hasil penyampaian dari berbagai sumber di atas bawasanya diskusi memerlukan berbagai cara yang mana diharapkan mampu untuk membantu mengaktifkan siswa dan juga menambah wawasan sekaligus pengetahuan yang diharapkan. Torrance, et al. (dalam Wang, 2011: 4) menyatakan bahwa domain kreativitas dalam matematika terdiri atas empat komponen, yaitu: fluency 551
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 (kelancaran), flexybility (keluwesan), originality (keaslian), dan elaboration (elaborasi). Ciri-ciri dari masing-masing komponen (Moma, 2012: 508) akan dijelaskan sebagai berikut. a) fluency: mencetuskan banyak gagasan/ ide dalam pemecahan masalah, memberikan banyak jawaban dalam menjawab suatu pertanyaan, dan bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada yang lain. b) flexybility: menghasilkan penyelesaian masalah atau jawaban suatu pertanyaan dengan bervariasi, dapat melihat suatu msalah dari sudut pandang yang berbeda- beda, dan menyajikan suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda. c) originality: memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau jawaban lain dari yang sudah biasa dalam menjawab suatu pertanyaan, membuat kombinasikombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur baik secara bahasa, ide atau cara. d) elaboration: mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain dan menambahkan atau memperici suatu gagasan sehingga meningkatkan kualitas gagasan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi dikelas peneliti melakukan beberapa analisis dari berdasarkan ranah afektif sebagai berikut, Receiving (Penerimaan), Kelas XI IPA yang menggunakan metode ceramah memiliki perhatian yang lebih baik terhadap materi yang diajarkan dibandingkan dengan kelas XI IPS yang menggunakan metode diskusi. Hal ini disebabkan kelas yang menggunakan metode ceramah, siswanya lebih fokus dalam belajar dari pada kelas yang menggunakan metode diskusi. Di kelas yang menggunakan metode diskusi perhatian siswa kurang fokus terhadap materi karena sebagian siswa yang presentasi hanya fokus pada bacaannya sendiri sehingga kurangnya interaktif dalam menyajikan materi. Responding (menanggapi), dalam penelitian ini peneliti melihat bahwasanya respon siswa terhadap materi dipengaruhi oleh interaksi penyaji materi itu sendiri. Di dalam kelas ceramah yang dipimpin oleh guru, siswa tetap dapat bertanya atau menanggapi pertanyaan karena guru mengarahkan dan memberi 552
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dorongan kearah sana. Untuk kelas yang menggunakan diskusi peneliti melihat sebenarnya siswa memiliki keinginan untuk menanggapi materi ajar baik berupa pertanyaan atau pun pernyataan, namun karena keterbatasan waktu yang disebabkan oleh kurang baiknya manajemen waktu menyajikan materi oleh siswa menyebabkan sesi tanya jawab terkadang dibatasi. Selain itu pula terdapat faktor lain yaitu ketika siswa yang presentasi menyajikan materi kurang interaktif, sedikit sekali siswa yang bertanya. Akan tetapi kedua kelas memiliki kesamaan yaitu sama- sama memiliki aspek responding yang cukup baik dan siswa aktif lah yang cenderung mendominasi jalannya sesi tanya jawab. Valuing (penilaian), dalam penelitian ini peneliti melihat bahwasanya kedua kelas baik kelas yang menggunakan metode diskusi maupun kelas yang menggunakan metode ceramah sama-sama memiliki sikap penilaian yang baik. Hal itu terlihat pada sesi tanya jawab ataupun diskusi pada kedua kelas tersebut. Apabila ada seorang siswa yang mengungkapkan sebuah pernyataan ataupun pendapat, siswa lainnya yang menaggapi dapat menelaah terlebih dahulu hal tersebut dan memberikan argumentasi yang dapat menguatkan atau pun pendapat lainnya. Organization (pengorganisasian), dalam hal ini siswa diharapkan menemukan beberapa asumsi- asumsi dasar lalu menempatkan asumsi-asumsi tersebut berdasarkan nilai yang disukai. Pada penelitian ini siswa dari kedua kelas yang diteliti sudah dapat melakukan pengorganisasian terhadap sistem nilai (baik atau tidak) ataupun pengetahuan yang mereka dapat. Contohnya mereka sudah dapat memilah antara perilaku terpuji maupun perilaku tidak terpuji. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi dikelas peneliti melakukan beberapa analisis berdasarkan ranah psikomotorik sebagai berikut, Kesiapan, apabila dilihat dari aspek kesiapan siswa dari kelas ceramah maupun kelas diskusi sudah memiliki kesiapan meskipun masih sedikit ada kekurangan dari masingmasing kelas. kesiapan tersebut dapat dilihat dari keaktifan siswa dikelas dari menjawab pertanyaan, menyesuaikan diri pada situasi kelas, menyiapkan alat pembelajaran dan melaporkan kehadirannya. Peneliti menilai bahwasanya guru sudah dapat 553
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 melakukan penilaian hasil belajar dengan baik. Hal ini didasarkan pada prinsip- prinsip penilaian hasil belajar yang sebelumnya sudah peneliti paparkan,. Adapun uraian dari prinsip-prinsip tersebut yang telah dilakukan oleh guru ialah; berdasarkan prinsip validitas, soal-soal yang diberikan guru dapat dinyatakan valid. Hal ini didasarkan pada rancangan soal sudah sesuai dengan indikator-indikator yang diambil dari kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, hal tersebut dapat dilihat di RPP yang berada dilampiran. Pemilihan alat pengukur kompetensi pun sudah sesuai dengan kompetensi yang diukur. Guru menilai secara objektif hal ini dikarenakan ketika merancang pembuatan soal, guru telah membuat kisi-kisi mengenai kunci jawaban soal-soal tersebut. Sebelum memulai pelajaran guru menjelaskan mengenai SK dan KD yang harus dicapai oleh siswa. Menjelang test dilakukan guru menjelaskan mengenai mekanisme penilaian test yang akan dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi dasar acuan transparansi yang dilakukan oleh guru. Penilaian yang dilakukan guru berdasarkan kriteria yang ada si SK dan KD yang telah dilakukan. Guru tidak membeda-bedakan siswa sehingga dapat dikatakan penilaian guru bersifat adil. Untuk penilaian akhir guru menggunakan nilai murni ditambah dengan nilai sikap. Hal ini dibolehkan karena penilaian sendiri tidak hanya didasarkan kepada kognitif namun juga afektif dan psikomotoriknya. Penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung hal ini dapat menjadi landasan bahwa penilaian yang dilakukan guru terpadu. Penilaian yang dilakukan mencakup seluruh aspek SK dan KD, penilaian dilakukan secara bertahap pada beberapa kali pertemuan. Hal ini menjadi landasan bahwasanya penilaian yang dilakukan oleh guru menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian juga bersifat sistematis, tersusun secara berurutan dan akuntabel, karena mengacu pada buku penelilaian hasil belajar. KESIMPULAN Hasil pengamatan peneliti berdasarkan ranah afektif sebagai berikut, Receiving (Penerimaan), ada peningkatan dan penurunan aspek receiving pada diri siswa 554
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dikelas yang menggunakan metode diskusi. Untuk kelas yang menggunakan metode ceramah terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam aspek receiving terutama pada pertemuan ketiga. Responding (menanggapi), peneliti melihat bahwasanya respon siswa terhadap materi dipengaruhi oleh interaksi penyaji materi itu sendiri. Akan tetapi kedua kelas memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki aspek responding yang cukup baik dan siswa aktif lah yang cenderung mendominasi jalannya sesi tanya jawab. Daftar Pustaka Daniel, F. 2001. "Education and Creativity". Creativity Research Journal 2000- 2001, Volume 13 No. 3 & 4. Hal 317-327. Desoete, A. dan Ozsoy, G. 2009. "Introduction: Metakognition, More Than The Lognes Monster?". International Electronic Journal of Elementary Eucation, Volume 2 Issue 1. Hal 1-6. Hadisoewita. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Depdiknas In'am, A., Saad, N., Ghani, S. A. 2012. "A Metacognitive Approach to Solving Algebra Problems". International Journal of Independent Research and Studies, Volume 1 No. 4. Hal 162- 173. Jayapraba. 2013. "Metacognitive Instruction and Cooperative Learning- Strategies for Promoting Insightful Learning in Science". International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Volume 4 Issue 1. Hal 165-172. Joolingen, V. W. 1999. "Cognitive Tools for Discovery learning". International Journal of Artificial Intelligence in Education, Volume 10. Hal 385- 397. Keiichi, Shigematsu. 2000. Metacognition in Mathematics Education. Mathematics Education in Japan. Japan: JSME, July 2000. Kemmis, Stephen & Taggrat, Robin Mc. (1998). The Action Research Planner. Victoria: Deakin University. 555
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung : PT . Remaja Rosdakarya, 2000). Moma, L. 2013. "Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika". Makalah. Seminar Nasional Pendidikan Matematika di Universitas Pattimura. Ambon, 3 Januari. Moedijiono & Dimyati, M. (1991). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Depdikbud. Mulya, E. (2006). Menjadi Guru ProfesionalMenciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana Sunaryo. (1989). Strategi Belajar Mengajardalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Depdikbud. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Syaiful Sagala. Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfaveta, 2009). Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). Wang, Y. A. 2011. "Contexts of Creative Thinking: A Comparison on Creative Performance of Student Teachers in Taiwan and the United States". Journal of International and Cross-Cultural Studies, Volume 2 Issue 1. Hal 1-14 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: Media Group, 2010). 556
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Peningkatan Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat Melalui ProKlim (Program Kampung Iklim) Laela Dita Anggraeni Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui rangkaian kegiatan Program Kampung Iklim sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan berwawasan lingkungan hidup.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, sebagai key informan penelitian adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, pengurus kegiatan dan tokoh masyarakat. Untuk analisis data menggunakan tiga alur kegitan yaitu reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan. Hasil pembahasan penulisan ini yaitu proklim memberikan dampak dalam memperbaiki lingkungan melalui langkah adaptasi dan mitigasi bencana seperti pengendalian kekeringan dan banjir, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit iklim, pengelolaan sampah dan penggunaan energi terbarukan. Pelaksanaan program kampung iklim dapat membentuk kewarganegaraan lingkungan. Kata Kunci : Program Kampung Iklim, Masyarakat, Lingkungan ABSTRACT The purpose of this study was to determine the climate villlage program activities as form nvironeenmentally sound citizenship education. The method sed in this writing is a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews, and literature reviews. The research subjects were determined by purposive sampling, because the key informant from this study were Environmental services employees, administrators of activities and the community. for data analysis using three activity lines, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.the results of the discussion of this writing namely proklim havean impact to improve the environment, trough disaster adaptation and mitigation such as drought and flood control, increasing food security, climate disease control, waste management and renewable energy use. The implementation of a climate village program can shape environmental citizenship. Keyword: Climate Village Program, Society, Environment PENDAHULUAN Perwujudan kelestarian lingkungan hidup dalam UU No 32 tahun 2009 merupakan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 557
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memperoleh layanan kesehatan [19]. Sehingga manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, Dalam kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, namun dewasa ini keluhan akan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi dapat berdampak pada kualitas hidup manusia. Perubahan iklim memberikan dampak yang luar biasa pada kelangsungan hidup miliaran manusia, bumi yang semakin panas membuat lapisan salju meleleh, menaikan permukaan air laut, menguatkan dan mempersering datangnya topan, curah hujan, mengebalkan dan sekaligus meragamkan penyakit. (William, 2007) [20]. Banyaknya dampak perubahan iklim merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata telah menghilangkan hubungan manusia dengan alam dari yang seharusnya intim menjadi hubungan materialistik yang mengakibatkan krisis ekologi (Triyanto dan Rima, 2018) [18]. Sehingga perlu adanya upaya dalam meminimalisir pemasalahan tersebut. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim Pertama, mitigasi mengurangi atau mencegah, tindakan keras dalam mengurangi perubahan iklim, Kedua adaptasi penyesuaian yang dilakukan karena perubahan iklim atau menghadapi apa yang sudah terjadi (Muhajir dan Steni, 2010) [10]. Penjelasan umum yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 [19] adalah Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan Iklim, dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurhayati (2016) yang mengatakan bahwa seiring dengan pesatnya pertambahan penduduk, pembangunan, peningkatan pertumbuhan dan laju, kerusakan sumber daya alam 558
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang semakin cepat membuat keserasian lingkungan yang dibangun oleh masyarakat berpuluh puluh tahun mulai terganggu [11]. Berbagai upaya dalam menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan diupayakan sebagai langkah terciptanya lingkungan yang berkualitas. Sebagai langkah awal pendidikan lingkungan hidup mengajarkan masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Bentuk pendidikan lingkungan hidup di masyarakat berwawasan pendidikan kewarganegaraan salah satunya adalah dilakukannya program kampung iklim. Melalui Kementrian Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2010 Pasal 3 tertulis bahwa Program Kampung Iklim adalah rangkaian program yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah [13]. Sehingga Program Kampung Iklim ini dapat dilaksanakan pada wilayah-wilayah setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas. Hal tersebut membuat penulis tertarik mengkaji pelaksanaan Proklim (Program Kampung Iklim) di RW 37 Mojosongo Jebres Surakarta yang bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan Program Kampung Iklim pada daerah tersebut sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan berwawasan lingkungan hidup. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kajian pustaka. Penentuan lokasi dilakukan di RW 37 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Dalam lingkungan ini masyarakat sekitar melaksanakan program kampung iklim sebagai upaya adaptasi dan mitigasi bencana. Subjek penelitian ditentukan secara (purposive sampling, sebagai key informan penelitian adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, warga dan tokoh 559
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masyarakat. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tiga alur kegitan yaitu reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan. HASIL Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari salah satu pekerja DLH bagian konservasi bahwa Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program yang berjalan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Masuknya Proklim Di wilayah RW 37 Mojosongo diawali adanya embrio- embrio yang mendukung Proklim, sebelumnya wilayah tersebut mengelola kegiatan organisasi kampung sayur organik, bank sampah, posyandu, kelompok wanita tani dan beberapa macam lomba pernah diikuti. Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK." (Wawancara, 13 April 2019). Berjalannya Proklim tentu saja tidak terlepas dari keterlibaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Respon baik dari warga atas kesadaran pentingnya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dari perubahan iklim setiap harinya. Tanggung jawab rasional untuk peduli, dan dengan mengungkap bagaimana kaitan pengaruh terhadap lingkungan dan kebiasaan merawat yang mapan dibudidayakan di komunitas lokal. Kewarganegaraan ekologis berdasarkan kebiasaan perawatan dapat dilihat sebagai dilakukan dalam partisipasi dalam ruang publik (Bartkiene, 2018) [2]. Etika peduli lingkungan yang dilakukan warga bukan terbentuk secara langsung melaikan melalui proses secara berulang-ulang agar menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima dimasyarakat. Pola pikir mayarakat 560
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 atas informasi yang diterima membentuk kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap individu di masyarakat. DLH melakukan beberapa upaya dalam menciptakan Proklim. DLH membuat kampung percontohan kampung iklim yang sebelumnya survei terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui kampung yang cocok di jadikan sebagai Proklim. Dan setelah itu DLH melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan warga untuk peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu masyarakat RW 37 Mojosongo. "Pembinaan dan pemberdayaan telah didapatkan masyarakat, kami mendapat bantuan berupa pembinaan terkait pengelolaan sampah seperti pupuk komposter, dan dilakukan pembinaan terkait pembuatan biopori, resapan di kampung kami, serta support penanaman tanaman sayur" (Wawancara, 13 April 2019). Kondisi ini memberikan dampak adanya pengalaman dan penerimaan informasi baru di masyarakat yang nantinya akan membentuk sikap kepedulian pada suatu objek yaitu lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Priadi (2018) Kepemilikan, dan Pemberdayaan berpengaruh langsung dan secara tidak langsung terhadap Perilaku Kewarganegaraan Lingkungan terhadap lingkungan Hidup [14]. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim dapat dilakukan melalui kegiatan seperti pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi, pengelolaan sampah,limbah padat dan cair, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 561
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim). "Warga disini melakukan beberapa kegiatan seperti bank sampah setiap minggu pertama. Ibu ibu dan bapak bapak disini membawa sampah non organik seperti kardus, botol plastik, bungkus plastik dll untuk di kumpulkan dan nantinya akan dibuat menjadi Ecobrick atau dijual ke pengepul" (keterangan salah satu pengurus proklim (PYT) di RW 37) kondisi ini sebagai salah satu upaya dalam menghilangkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dikarenakan menurut Made (2018) Bank sampah merupakan kegiatan yang mengajarkan Sosial Enginering, kegiatan ini mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak yang nantinya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA [9]. Pengelolaan sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di masyarakat "Setiap bulannya pengumpulan sampah non organik bisa mencapai Rp 1.000.000. Sedangkan untuk sampah organik akan digunakan untuk pembuatan kompos dengan mesin pencacah sampah yang sudah tersedia. Adanya penanaman media hidroponik dan pollybag untuk media tanam." (Keterangan (PRY) salah satu warga di RW 37 Mojosongo). Memanfaatkan lahan terbuka dan terbatas menjadi tempat untuk bercocok tanam dilakukan oleh warga di RW 37 untuk menyiasati kegiatan menanam pohon buah dan sayur tanpa terkendala jumlah lahan yang sempit. Kondisi ini dikemukakan oleh salah satu warga RW 37 "Warga disini melakukan Penanaman tanaman hidroponik dan pollybag yang digunakan sebagai media tanam sebab rumah dan pekarangan kami terbatas." (Wawancara 20 April 2019). 562
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Masyarakat cenderung mengkonsumsi hasil tanam sendiri memungkinkan menghindari kebiasaan konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan pokok. "kami semua disini menanam tanaman sayur yang nantinya akan digunakan untuk konsumsi warga sendiri."(Ungkap salah satu warga di RW 37). Jika dikaitkan dengan pendapat Made (2018), masyarakat dapat melakukan intensifikasi lahan untuk menanam tanaman dengan pemanfaatan lahan terbuka disekitar rumah [9]. Maka sebenarnya lahan terbatas bukanlah menjadi masalah penting dalam melakukan kegiatan bercocok tanam tetapi mau atau tidaknya seseorang dalam melakukannya. Dari hasil penelitian masyarakat RW 37 mojosongo melakukan pengeloaan sampah untuk dijadikan produk hasil yang berguna. "Kampung kami membuat pupuk kompos dan pupuk cair organik, pembuatan pupuk kompos dilakukan secara mandiri oleh warga desa, pupuk kompos itu nantinya digunakan untuk kebutuhan warga desa dalalm menanam tanaman sayur. Beberapa dari kami menjual seperti bibit tanaman, media tanam dari tanah, sekam, pupuk kandang yang dijual seharga Rp 15.000 serta seringkali warga juga diikutsertakan ke pameran pameran tanaman organik." (keterangan warga PRY) Kondisi dan situasi lingkungan di daerah tersebut merupakan faktor motivasi setiap warga untuk bekerja sama dengan orang lain. Permasalahan dalam pengelolaan sampah membuat masyarakat bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, peran aktif masyarakat menjadi sinergitas antara berbagai pihak (Gunawati, 2016) [5]. Masyarakat kreatif mengelola limbah menjadi nilai jual yang menghasilkan pemasukan, perubahan menjadi lebih baik dari tumpukan sampah menjadi produk jadi yang memiliki manfaat. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dikemukakan oleh Gusmadi (2018) Pendekatan pendidikan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat 563
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 msyarajat yang perlu menempatkan diri sebagai fasilitati yang mendorong perubahan menjadi lebih baik [6]. Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu warga (FK), dari keterangannya penulis memperoleh informasi dampak yang dirasakan dengan adanya Proklim di RW 37 Mojosongo yaitu Adanya Penghijauan yang dilakukan membuat udara di sekitar desa menjadi sejuk, Adanya peresapan yang membawa air ke sungai dan Melimpahnnya sumber air bersih. Warga sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan karena dampaknya sangat terasa baik pada lingkungan. "Kampung kami sekarang sejuk, sebelumnya tidak ada penghijauan namun kini warga banyak yang menanami lingkungan rumahnya dengan pohon sayur buah, dahulu disini pernah terjadi kekeringan namun kini sumber air melimpah berkat penggunaan air bijak warga dan pendahan air hujan, pembuatan resapan air juga langsung diliri ke sungai terdekat sehingga kampung kami tidak mengalami bencana banjir." (Keterangan (FK) salah satu warga di kawasan Mojosongo RW 37) Kewarganegaraan ekologis adalah jenis kewarganegaraan yang mendorong individu, komunitas, dan organisasi sebagai warga dunia untuk mempertimbangkan hak dan tanggung jawab lingkungan (Kadir, 2018) [7]. Perilaku masyarakat saat ini menentukan kualitas lingkungan, masyarakat yang sadar bahwa lingkungan menjadi bagian dalam kehidupan akan selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari sini terbentuklah tanggung jawab setiap individu yang terlibat. Sehingga pada akhirnya pemenuhan hak masyarakat akan tempat tinggal yang baik dan layak akan terpenuhi. Dipertegas dengan pendapat Baehaqi dan Siti (2016) Kewarganegaraan dalam konteks personal mendorong cara berfikir warga negara yang kritis dan sistematispaham dan peka terhadap penyelesaian masalah yang bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan kehidupan masyarakat [1]. Kegiatan proklim dilakukan menghasilkan kegiatan ekonomis Produk pupuk kompos yang dihasilkan melalui mesin pencacah selanjutnya dilakukan 564
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengepakan yang nantinya selain digunakan warga dalam bercocok tanam juga dijual. "Saya bersama warga lainnya smelakukan kegiatan hidroponik, membuat pupuk yang dipakai untuk menanam tananaman dipekarangan rumah, membuat media tanam juga banyak dibuat warga untuk di jual dengan harga Rp 15.000-Rp. 25.000, kami juga menanam sayuran sendiri dan tetapi tidak dijual, namun medianya terkadang orang luar tertarik dengan bibit atau pohon menarik yang berbuah, memanfaatkan lahan sempit dengan menanam di polly bag." (Keterangan pengurus Proklim 13 April 2019). Pemerintah memberikan bantuan bibit juga yang akan dikembangkan warga di lingkungan sekirtar. Kerajinan bank sampah ecobrick dari sampah juga dapat dijual atau diikut sertakan pada pameran "hasil kerajinan sampah yang kami buat bisa dihargai Rp500.000-Rp.1000.000, itu kami jual dalam pemeran dibeberapa tempat atau acara acara yang diselenggarakan bersama DLH". Hasil sosialisasi DLH dalam memberikan pengetahuan warga dalam tata cara pelaksanaan kegiatan proklim berjalan dengan seharusnya, warga mempraktekan cara-cara dalam pelaksanana kegiatan yang disosialisasikan DLH, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini selaras dengan pendapat Carlson (2011) yang menuliskan praktek terbaik untuk pendidikan lingkungan hidup adalah dengan pengalaman lapangan [3]. Kegiatan masyarakat dalam membuat produk kompos untuk pertanian juga selaras dengan hasil penelitian Dwi dan Suryono (2018) yaitu perilaku ecological citizenship yang ditampakkan dan diwujudkan dengan 1) tidak melakukan illegal logging terhadap hutan, 2) bertani secara organik, 3) menggunakan sumber mata air alami [4]. Sebagai salah satu kegiatan yang membina masyarakat dalam peduli terhadap lingkungan Melalui Program Kampung Iklim yang di selenggarakan Dinas Lingkungan Hidup di RW 37 Mojosongo masyarakat berperan serta dalam menjaga dan merawat lingkungan, sehingga tantangan perubahan iklim tidak membuat masyarakat kesulitan dalam mengatasinya. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian proklim sebagai yang memberikan pendidikan lingkungan hidup yaitu upaya 565
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 adaptasi dan mitigasi bencana dari banyaknya rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh warga. Hasil penelitian ini sependapat dengan Samya dan Danial (2016) yang mengatakan bahwa kebajikan kewarganegaraan tidak hanya dibina di sekolah namun dapat dilakukan di masyarakat maupun komunitas dengan tujuan akhir selain menjadikan warga negara yang baik dan cerdas, juga sebagai tuntutan perubahan zaman bahwasannya ada harapan untuk mewujudkan kewarganegaraan multidimensional [16]. Selain itu pentingnya keterampilan warga negara dalam mengelola lingkungan yang baik menjadi bekal dalam partisipasi warga untuk mewujudkan lingkungan hidup. Menurut Syahrir (2013) solusi agar warga negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan hidup dengan pembekalan knowladge, skill dan disposition [17]. Selanjutnya PPKn mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara dan alam sekitarnya (Yunianto, 2016) [22]. Berdasarkan uraian diatas kegaiatan proklim telah menjadi salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Karena pada kegiatan tersebut telah membentuk perilaku warga negara yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Menurut hasil penelitian Kadir (2019) tingkat rasa ingin tahu tentang lingkungan secara signifikan mempengaruhi dimensi keberlanjutan, tanggung jawab, hak dan keadilan dari skala kewarganegaraan ekologis. Ditentukan bahwa frekuensi partisipasi dalam kegiatan lingkungan secara langsung mempengaruhi semua dimensi kewarganegaraan ekologis [8]. Kegiatan warga dalam mensukseskan proklim telah sejalan dengan isi pendidikan kewarganegaraan yang berwawasan lingkungan, seperti yang dijelaskan bahwa "isi pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan (1) nilai-nilai cinta tanah air (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) keyakinan terhadap pancasila sebagai ideologi negara, (4) nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup (5) kerelaan berkorban untuk masyarakat berbangsa dan bernegara, serta; (6) kemampuan awal bela negara (Budimansyah dalam Winarno: 2010) [21]. Masyarakat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, keadaan lingkungan yang semakin hari semakin kompleks membuat keharusan semua pihak untuk ambil alih 566
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 didalamnya. Sehingga nilai-nilai dalam kegiatan proklim dapat terinternalisasi dan dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama dalam mewujudkan lingkungan disekitarnya layak untuk ditempati agar terpenuhinya hak masyarakat dalam mendapatkan kehidupan tempat tinggal yang baik. Dengan dilakukannya proklim sebagai pendidikan kewarganegaraan dimasyarakat membuat warga bertanggung jawab dalalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hal ini sesuai dengan Rezekiningsih (2015) pendidikan kewarganegraan menekankan upaya terbentuknya warga neagra yang lebih mandidi dslam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadai dan mengambil keputusan bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat [15] . SIMPULAN Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.. Kegiatan yang dilakukan warga yaitu melaksanakan bank sampah setiap bulan, membuat media tanam polly bag, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, bercocok tanam dengan sistem hidroponik, penadahan air hujan, pembuatan resapan air. Dampak adanya proklim di wilayah RW 37 yaitu adanya Penghijauan yang dilakukan membuat udara di sekitar desa menjadi sejuk, adanya peresapan yang membawa air ke sungai dan melimpahnnya sumber air bersih. Produk yang dihasilkan selain digunakan untuk setiap warga juga dapat bernilai ekonomis dengan keikutsertaan warga dalam pameran. Produk yang dijual diantaranya pupuk kompos organik, media tanam polly bag, dan bibit tanaman. Kegiatan proklim memberikan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan diadakannya proklim masyarakat sadar pentingnya lingkungan yang sehat sebagai 567
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bagian dari kehidupan yang baik, tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya adalah langkah dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tempat kehidupan yang layak. DAFTAR PUSTAKA [1]. Baehaqi, Didik dan Siti, Syifa. 2016. Kewarganegaraan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, Dan peran PPKn. Dalam Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan Dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan. Universitas Pendidikan Indonesia [2]. Bartkiene, Aiste. Bikauskaite, Renata. dkk. 2018. "Ecological Citizenship: Habitus of Care in the Public Sphere" dalam Journal Institute of Philosophy Vilnius University Universiteto. Vol 93. [3]. Carlson. 2011. Validating an environmental education field day observation tool. International electric journal of environmental education, vol. 1, issue 3 [4]. Dwi, Itok dan Suryono, Hassan. 2018. Ecological Citizenship pada Masyarakat Kampung Naga Untuk membangun Karakter Warga Negara. Dalam Prosiding Seminar Nasional PPKn. Seminar Nasional penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Kemasyarakatan. Lab PPKn FKIP UNS. [5]. Gunawati, Dewi. Membumikan Konsep Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dalam Konteks Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Telaah konteks dan Konten. Surakarta; Kekata store. 2016. [6]. Gusmadi, Setiawan.2018. Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial. Vol 10,No 1. 568
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [7]. Kadir, Karatekan. 2018. Ecological Citizenship Scale Development Study. Dalam International Electronic Journal of Environmental Education, Vol 8 No2 p82-104. [8]. Kadir, Karatekan. 2019. Model Review Related to the Effects of Teachers' Levels of Ecological Citizenship. Dalam International Electronic Journal of Environmental Education. Aksaray Universitesi, Egitim Fakultesi, Ilkogretim Bolumu, Kampus, Aksaray 68100, Turkey. Vol.9, Edisi 1. [9] Made, Pande. Membangun Masyarakat Peduli Terhadap Lingkungan. Yogyakarta; UGM Press. 2018 [10]. Muhajir, Mumu dan Steni, Bernadius. 2010. Hukum Perubahan Iklim dan REDD: Dalam Journal Prosiding Pelatihan Kerangka Hukum dan Kebijakan Perubahan Iklim, Khususnya REDD dari Perspektif hak Masyarakat dan Keberlanjutan Hutan, Jakarta: Huma, pp.17 [11]. Nurhayati, Wina. 2016. Pembinaan Kesadaran Warga Negara Untuk Melestarikan Lingkungan Hidup (The Living Environment) Pada Masyarakat Adat. Dalam Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan Dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan. Universitas Pendidikan Indonesia [12]. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2010 [13]. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2010 [14]. Priadi, Agus. Erian, Fatria dkk. 2018. Environmental citizenship behavior (the effect of environmental sensitivity, knowledge of ecology, personal investment in environmental issue, locus of control towards students' environmental citizenship behavior). Dalam joural published EDP Sciences. Universitas Pendidikan. Vol 74. 569
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [15]. Rezekiningsih, Triana. 2015. Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengaktualisasikan Moralitas Penegakan Hukum Untuk Membentuk Good Citizen. Dalam Proseding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn. Lab PPKn Universitas Pendidikan Indonesia. [16]. Samya, Reihana dan Danial, Endang. 2016. Pengembangan Nilai Kepedulian Warga Negara Melalui Gerakan Peduli Lingkungan. Dalam Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan Dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan. Universitas Pendidikan Indonesia [17]. Syahri, M. 2013. Bentuk Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral Di Kabupaten Blitar. Dalam jurnal Penelitian Pendidikan is issued by Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 13, No 2. [18]. Triyanto Dan Vien, Rima, P. 2018. Perempuan Dan Gerakan Lingkungan: Pengalaman Perempuan Masyarakat Adat Menjaga Alam. Dalam Prosiding Seminar Nasional PPKn. Seminar Nasional penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Kemasyarakatan. Lab PPKn FKIP UNS. [19]. UU No 32 tahun 2009 [20]. William, Burroughs. 2007. "Climate Change: A Multidisciplinary Approach". Cambridge University Press. [21]. Winarno. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi), Jakarta; PT Bumi Aksara. 2013. 570
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [22]. Yuniarto, Catur. 2016 Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Pendidikan Dasar Dan Menegah. Dalam Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan Dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan. Universitas Pendidikan Indonesia 571
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Moral Bangsa di Era Disrupsi Lathifah Ulimatun Naila lathifahun@student.uns.ac.id ABSTRAK Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang penting karena sebagai basis pengembangan sikap dan kepribadian untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan Pancasila Menurut Ricardo L. Gracia, salah satu karakter warga negara Indonesia adalah yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokrati. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai mesin dalam menciptakan generasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini memiliki peradaban serta bermartabat di antara bangsa lain di dunia. Zaman yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi motor dalam proses pendewasaan dan pembangunan bangsa. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Berkaitan dengan perkembangan zaman, kita telah memasuki yang namanya era disrupsi teknologi, pada era ini menuntut manusia di samping berpikir logis juga harus cakap dalam menyikapi perkembangan informasi yang telah dikemas dalam sistem digital, Ancaman yang mungkin kurang disadari oleh generasi saat ini berkaitan dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah degradasi moral bangsa. Pendidikan kewarganegaran perlu adanya untuk membangun moral bangsa agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh adanya era disrupsi ini. kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Era disrupsi, moral PENDAHULUAN Peran pendidikan kewarganeegaraan sangat kuat kaitannya dengan adanya dua disrupsi yang luar biasa yaitu bidang teknologi karena revolusi industri 4.0 dan gaya hidup karena adanya perubahan generasi yang menyebabkan perubahan gaya hidup dua disrupsi ini akan berpengaruh dengan peserta didik dari SD,SMP,SMA sampai Mahasiswa pun terkena dampaknya. Di era disrupsi ini akan menjadikan zaman dahulu yang tidak mengerti elektronik harus dipaksa dengan memakai elektronik tersebut dengan tidak memakai maka akan tidak mengikuti zaman yang sekarang terkenal dengan zaman millenial. Adanya teknologi yang canggih membuat pendidikan harus mamu untuk mengikuti zaman yang semakin pesat ini dengan memberikan teknologi canggih untuk pembelajaran seperti tersedianya komputer atau laptop, LCD dan sebagainya. 572
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Perubahan sistem dalam peradaban manusia ini dapat berdaya guna bagi kehidupan, dalam dunia pendidikan nasional, mau tidak mau harus juga menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin mutakhir ini. Pendidikan sebagai sarana penyalur ilmu pengetahuan (transfer knowledge) secara tidak langsung harus memiliki sistem yang dapat mendukung bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. . kemajuan IPTEK saat ini menjadikan anak-anak berbanding terbalik dengan moral bangsa yang terjajah di zaman millenial ini, tak hanya pada generasi milenial, kerusakan moral saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan, ada pada semua tingkatan masyarakat baik anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi figur teladan moral bangsa yang baik. pendidikan sangat penting untuk merubah moral bangsa menjadi lebih baik dan dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat berperan aktif. METODE Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia menjadi moral bangsa yang berubah. Yang menjadi rusaknya moral bangsa juga berpengaruh dalam globalisasi yaitu tren gaya hidup sekarang saat ini membuat bangsa kita hancur dalam bermoral. Sejenak melihat sekitar, menyadari akan fakta-fakta krisis moralitas yang terjadi, terlebih lagi ketika mengetahui bahwa bangsa ini mengalami bonus demografi, maka bangsa ini sedang berada di tepi jurang kehancuran dan hanya menunggu waktu untuk jatuh ke dalamnya. Hal itu sebagaimana pendapat Thomas Lickona, seorang pendidik karakter dari Cortland University, menurut Thomas Lickona, sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, jika memiliki sepuluh tanda-tanda yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidakjujuran, sikap fanatik terhadap kelompok, rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, konsumsi alkohol dan seks bebas, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara, menurunnya etos kerja, dan adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian diantara sesama. 573
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Agar peserta didik terlibat dalam proses pembudayaan nilai-moral diperlukan adanya proses pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman mereka untuk mengetahui nilai-moral, mempraktekan nilai-moral, dan terbiasa berbuat sesuai dengan aturan moral yang berlaku. Dalam kaitan ini, UNESCO (United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization) mengusulkan empat pilar belajar, yaitu: "learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together" (UNESCO, 1996) [1]. Penerapan empat pilar tersebut, dalam proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, dan berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan dirinya. Model pembelajaran seperti ini hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang penuh konsentrasi, peralatan yang memadai, materi yang terpilih, dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target ujian nasional. ini menunjukan bahwa adanya Ada kesan kuat bahwa baik guru, orang tua, maupun murid selalu didorong untuk mengejar dan menghimpun informasi keilmuan sebanyak mungkin, namun melupakan aspek pendidikan yang fundamental, yaitu bagaimana menjalani hidup dengan terhormat. Ketika pendidikan tidak lagi menempatkan prinsip-prinsip moralitas agung sebagai basisnya, maka akan menghasilkan orang yang selalu mengejar materi dan pemenuhan tuntutan physical happiness yang durasinya hanya sesaat dan potensial membunuh nalar yang sehat dan nurani terdalam (Hidayat, 2003:2)[2]. Pendidikan yang sehat adalah yang secara sadar membantu anak didik bisa merasakan, menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup dari yang bersifat fisikal sampai yang estetikal, moral, dan spiritual (Bertens, 2000)[3]. Melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan pembudayaan nilai-moral yang selama ini berjalan. Dari teoritis menuju ke arah pembelajaran yang cenderung pembudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari melalui perubahan visi, misi, dan strategi pedagogis yang sesuai untuk pendidikan dan pembudayaan nilai-moral (Bahmuller, 1996)[4]. Sampai sekarang tidak sedikit orang yang meyakini bahwa nilai itu berkembang indoktrinatif dan 574
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dan dibina di sekitar keluarga, karena hubungan insani antara orang tua dengan anak di keluarga sangat dekat sehingga memungkinkan terjadinya pewarisan nilai yang intensif dalam setiap aktivitasnya, baik melalui sikap dan perbuatan maupun pemikiran (Raths et al., 1978:16)[5]. Namun, menurut hasil penelitian Thomas Lickona (1991:33)[6] ternyata bahwa orangtua hanya memiliki waktu rata-rata dua menit seharinya untuk berdialog secara bermakna dengan anaknya. Akibatnya, kembali menurut Louis Raths et al. (1978:17)[7], kesempatan untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan harian yang bermakna itu hilang. Akhirnya, anak akan menerima dan menginternalisasi nilai dari luar, salah satu di antaranya dari teman-teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya akan menambah pembendaharaan informasi, yang akhirnya akan memengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimiliki oleh anak (Djiwandono, 2004:93)[8]. HASIL Problema kebangsaan yang dihadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik, menurut Lickona (1994) dan Wuryandani, Fathurrohan & Ambarwati (2016:209)[9], adalah jika memenuhi komponen-komponen moral knowing, moral feeling, dan moral action. tanpa mengetahui komponen-komponen tersebut diatas bangsa Indonesia akan hilang jati diri sedikit demi sedikit karena adanya perkembangan globalisasi dan di era disrupsi ini sangat rawan bila tidak mempunyai moral. Dalam konteks pendidikan, gejala melemahnya moralitas diperlihatkan dengan maraknya tawuran antar pelajar, siswa berada di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan pada saat jam belajar, percakapan dilakukan dengan kalimat yang tidak santun, berpakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, menggunakan asesoris yang tidak pantas, datang terlambat ke sekolah, tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru, dan bahkan melakukan hubungan seks pra-nikah (Pikiran Rakyat, 29/7/2005). Semua fenomena tersebut mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai-moral secara memuaskan, baik di persekolahan maupun di luar persekolahan. Mengapa dampak instruksional dan dampak pengiring dari tujuan pendidikan nasional dan semua mata pelajaran pendidikan nilai-moral itu terkesan tidak mengakar? Berbagai penelitian, seperti dihimpun oleh A. Kosasih Djahiri et al. (1998:4)[10], menunjukkan bahwa PMP (Pendidikan Moral Pancasila) atau PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) atau Penataran P-4 (Pedoman 575
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif (Darmodihardjo, 1979)[11]. Senada dengan itu, Udin S. Winataputra menyatakan sebagai berikut: Baik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP), maupun dalam rangka (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Penataran P-4 pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau tought dan bukan dipelajari atau learned dengan peran guru/ dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominative dan bukan integrative. Dampak instruksional dan pengiringnya lebih bersifat pengetahuan atau knowledge oriented. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2000:8)[12]. Kontroversi antara idealitas moral dengan realitas sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat, menandakan perlu ditingkatkannya pembudayaan nilai-moral secara integral melalui proses pendidikan, serta melalui proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada akhir abad ke-20, alat-alat komunikasi yang potensial telah diperkenalkan ke dalam ritualitas kehidupan keluarga (Bloch, 1986)[13]. Jika nilai memang mewakili cara pandang terhadap kehidupan, atau memberi arahan kehidupan, serta membuat perubahan dalam hidup, tentu setiap orang berharap adanya perhatian khusus terhadap perkembangan nilai anak-anak (Sumartana, selayaknya media komunikasi mutakhir 1994)[14]. Oleh karena mengembangkan pandangan hidup yang sama sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. itu, Media memberikan variasi pandangan hidup yang tidak pernah ditemuinya di keluarga, sehingga membiaskan pandangan hidup yang seharusnya mereka warisi. Media sering menggunakan prinsip "bad issues is good news", sementara semua orang menonton, menyimak, dan mencernanya. Dalam konteks ini Stanley Cohen (1972:16) dan Keith Tester (2003:14)[15] dengan tegas menyatakan bahwa media telah lama sebagai agen kebejatan moral. Perkataan Keith Tester dan Stanley sangat menyakitkan karena media membuat pendidikan dan moral bangsa menjadi menurun hanya dikarenakan ditipu daya di era disrupsi menjadikan kita tidak mempunyai moral yang layak, dengan itu bangsa harus membangun jati diri dan sadar di era disrupsi yang membuat kita terpedaya dengan alat media elektronik yang canggih. 576
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 solusi agar moral bangsa dan peserta didik di era disrupsi ini tidak terpedaya yaitu dengan memberikan memberikan penyadaran keadaan disrupsi, meningkatkan aspek humanis pada pendidikan dan mengembangkan rasa tanggungjawab. Selain meningkatkan kesadaran, upaya lain yang telah dilakukan adalah mengembangakan nilai-nilai humanis dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Suasana dan sikap individualis harus dikembalikan kepada keadaan yang humanis. Keadaan dan perkembangan teknologi tidak dibiarkan menganggu dan merusak tata nilai yang ada dimasyarakat, sekolah serta lingkungan lainnya. Solusi agar pendidikan moral menjadi efektif adalah dengan menerapkan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi konsumen pengetahuan, kesadaran dan kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nila inilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun ke bangsa sehingga menjadi insan kamil. Dengan penerapan pendidikan karakter, maka karakter dari peserta didik akan terbentuk sejak mereka berada di bangku sekolah dasar, kemudian dilanjutkan pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dengan terbentuknya karakter tersebut, maka akan menjadi perisai atau kontrol dalam diri seseorang, sehingga akan mengendalikan perilaku orang tersebut. Jika karakter sudah terbentuk, maka akan sulit untuk mengubah karakter yang dulu. Dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap proses pendidikan, akan membantu proses pembentukan karakter dari peserta didik yang bermoral dan bermartabat. Dengan terbentuknya karakter tersebut, maka karakter tersebut akan sulit hilang sehingga akan menjadi watak perilaku seseorang dalam menjalani masa yang akan datang. Penerapan pendidikan karakter dalam sistem kurikulum pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara Menyisipkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar, Membentuk kelas motivasi (motivation class), yang dalam hal ini lebih menekankan pada penggugahan motivasi internal peserta didik, Menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral, dan peserta didik dipersyaratkan lulus mata pelajaran tersebut, Menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal (cerdas) dan hati (moral). Adanya pendidikan yang tinggi bangsa Indonesia dapat menanamkan nilai moral di era disrupsi saat ini. SIMPULAN 577
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang penting karena sebagai basis pengembangan sikap dan kepribadian untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan Pancasila Menurut Ricardo L. Gracia, salah satu karakter warga negara Indonesia adalah yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokrati. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. rusaknya moral bangsa juga berpengaruh dalam globalisasi yaitu tren gaya hidup sekarang saat ini membuat bangsa kita hancur dalam bermoral. pendidikan karakter dalam sistem kurikulum pendidikan dapat merubah moral bangsa dengan cara Menyisipkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar, Membentuk kelas motivasi (motivation class), yang dalam hal ini lebih menekankan pada penggugahan motivasi internal peserta didik, Menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral, dan peserta didik dipersyaratkan lulus mata pelajaran tersebut, Menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal (cerdas) dan hati (moral). DAFTAR PUSTAKA [1]UNESCO [United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization]. (1996). International Commision on Education for the Twenty First Century. Bangkok, Thailand: UNESCO. [2] Hidayat, Komaruddin. (2003). Yang Terlewatkan dalam Pendidikan. Jakarta: Pembina SBI [Sekolah Berwawasan Internasional] Madania. [3]Bertens, K. (2000). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-5. [4] Bahmuller, C.E. (1996). The Future of Democracy and Education for Democracy. Calabasas: CCE [Center for Civic Education]. [5] Raths, Louis et al. (1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. Columbus, USA: Charles E. Merril Publishing Company. [6] Lickona, T. 1994. Educating for Character. New York: Routledge. Panduan Implementasi Kurikulum 2013. [7] Raths, Louis et al. (1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. Columbus, USA: Charles E. Merril Publishing Company. [8] Djiwandono, Sri Esti Wuryani. (2004). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Penerbit Grasindo. 578
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Lickona, T. 1994. Educating for Character. New York: Routledge. Panduan Implementasi Kurikulum 2013. [10] Ilham Hudi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orangtua, Jurnal Moral Kemasyarakatan VOL.2, NO.1, Hal. 30-44 [11] Dasim, Budimansyah. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Widya Aksara Press: Bandung. [12] Winataputra, Udin S. 2014. "Memantapkan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan." Prosiding AP3KnI, Prodi PPKn FIS Universitas Manado, ISBN 978-602-71575-0-7. [13] Dasim, Budimansyah. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Widya Aksara Press: Bandung. [14] Fatimah Ibda. (2012). Pendidikan Moral Anak Melalui Pengajaran Bidang Studi Ppkn Dan Pendidikan Agama, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. XII NO. 2, hlm.338-347 [15] Glanzer, P.L. and A.J. Milson. 2006. "Legislating the Good: a Survey and Evaluation of Character Education Laws in the United States." Educational Policy, 20 (3) p. 525-550. 579
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL (VIDEO) DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PPKN PESERTA DIDIK (Studi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar) Liana Bella Setyani Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret, Surakarta lianabella98@student.uns.ac.id ABSTRAK Perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa termasuk dalam pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan telah masuk ke dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam kenyataannya belum berkembang secara kreatif, sehingga hal tersebut membuat peserta didik cenderung bosan terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu hal tersebut akan dapat berdampak pada minat belajar peserta didik. media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu visual yaitu sebagai sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas daya serap atau retensi belajar setelah masuknya teknologi audio dalam pembelajaran maka lahirlah peraga audio-visual yang terutama menekankan penggunaan pengalaman yang konkrit Tujuan dari penelitian ini yakni dapat mengetahui Pengembangan media pembelajaran audio visual video dalam meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian yakni peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar terutama pada kelas X IPA 5 beberapa cenderung tertarik dalam penggunaan media pembelajaran audio visual video dengan alasan pengunaan media pembelajaran audio visual lebih menyita perhatian peserta didik. Kata kunci : Media, Peserta didik, Video ABSTRACT The development of communication technology today has shown a lot of remarkable progress, including in education. The development of communication technology in the world of education has entered into the learning process. The use of learning media in reality has not developed creatively, so it makes students tend to get bored with the learning process. Therefore, this will have an impact on students' interest in learning. learning media that function as visual aids, namely as a means that can provide visual experience to students, among others to encourage learning motivation, clarify absorption or retention of learning after the entry of audio technology in learning, an audio-visual display was born which mainly 580
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 emphasized the use of concrete experience The purpose of this study is to be able to find out the development of audio visual video learning media in increasing students' civic education learning interest. This study uses qualitative research methods with interview techniques. The results of the study are Muhammadiyah 1 Karanganyar High School students, especially in class X IPA 5, some tend to be interested in the use of audio visual video learning media on the grounds that the use of audio visual learning media is more attention to students. Keywords: Media, Learners, video PENDAHULUAN Pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas, yangmana berkaitan dengan seluruh aspek kepribadian seseorang. Pendidikan menyangkut pada hati nurani, nilai-nilai perasaan, pengetahuan serta ketrampilan. Pendidikan pada hakikatnya dapat mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih kegiatan, hal tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha agar dapat mentansformasikan nilai- nilai, maka dalam pelaksanaannya, ketiga kegiatan tersebut harus berjalan secara terpadu serta berkelanjutan dan serasi dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan hidupnya. Setiap manusia membutuhkan pendidikan kapanpun dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan akan mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, pendidikan harus benar benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, serta memiliki budi yang pekerti luhur dan moral yang baik. Oleh karena itu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan Kewargenaraan yakni suatu bidang studi yang digunakan sebagai wahana agar dapat mengembangkan dan rnelestarikan nilai luhur moral yang berakar pada bangsa Indonesia yangmana diharapkan dapat diwujudkan dalam 581
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bentuk perilaku maupun berbagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kutipan di atas Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah untuk membentuk perilaku seseorang juga membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan kemampuan dasar yang diandalkan oleh bangsa dan negara. dalam PKN yang menekankan pada pembelajaran, maka "proses" dianggap lebih penting daripada hasil. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus menerus melatih peserta didik 'berproses' dalam mengantarkannya menjadi warga negara yang cerdas dan baik [Rini Triastuti, Rusnaini, Winarno. 2015][1]. Dengan cara demikian diharapkan pada awal temu kelas telah menyiapkan diri sebelumnya agar mempunyai pengetahuan awal yang cukup memadai [Rusnaini, 2009][2], dengan lebih memahami apa itu pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang pesat. Kehadiran teknologi telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang pendidikan. Keadaan macam ini, dimana sebuah teknologi dapat mampu merubah sesuatu yang belum tentu dapat dilakukan menjadi sebuah kenyataan. Banyak pertumbuhan teknologi seperti game telah digunakan untuk berbagai hal secara positif. Selain sebagai bentuk hiburan, juga telah menjadi metode pembelajaran tambahan. Penggunaan alat inovatif dalam proses pembelajaran berpotensi meningkatkan kemauan dan motivasi, untuk belajar [Hartono Meilani ,et all. 2016][3]. Dalam pembelajaran, perkembangan teknologi komunikasi seharusnya mampu menjadikan sebuah media pembelajaran semakin maju yang mana dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini dapat mengembangkan media pembelajaran yang kreatif guna meningkatkan minat belajar peserta didik Perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan telah masuk ke dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam kenyataannya belum berkembang secara kreatif, sehingga hal tersebut membuat peserta didik cenderung bosan terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu hal 582
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tersebut akan dapat berdampak pada minat belajar peserta didik. Strategi, dalam pendidikan, didefinisikan sebagai perencanaan yang berisi sekitar serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu [ Wisnu Nugroho Aji , Sri Budiyono.2018][4]. Istilah media pembelajaran telah didefinisikan sebagai fisik berarti melalui mana instruksi disajikan kepada peserta didik [m.taridi, nurhasanah.2016][5]. oleh sebeb itu dapat disimpulkan bahwa Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran dan itu berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan lebih sempurna [agustin ayu, bambang suratman,ady soejoto.2017][6 ]. Media audio merupakan media yang dapat digunakan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan serta penyampaian informasi. Audio dengan kemampuan auditif yang dimiliki telah memberikan rangsangan sehingga siswa termotivasi untuk belajar. [Friska Dwi Yusantika, Imam Suyitno dan Furaidah, 2018][7]. Video merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio dapat memungkinkan peserta didik untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptakan pesan pembelajaran melalui bentuk visualisasi. Oleh sebab itu media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu visual yaitu sebagai sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas daya serap atau retensi belajar setelah masuknya teknologi audio dalam pembelajaran maka lahirlah peraga audio- visual yang terutama menekankan penggunaan pengalaman yang konkrit untuk menghindarkan verbalisme. Peningkatan Kualitas pembelajaran merupakan salah satu hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun kurangnya kreatifitas guru sebagai pengajar dalam menyajikan media pembelajaran 583
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang lebih menyenangkan siswa, menyebabkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak berjalan secara optimal. Akibatnya siswa merasa bosan, pelajaran tidak menarik, bahkan penuh misteri, sehingga berujung pada hasil belajar yang kurang memuaskan.[radar semarang. com][8]. Dalam pembelajaran terdapat beberapa hal hal yang sebagai Proses belajar tidak mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Yakni (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai kebajikan sipil, (2) model pembelajaran cenderung menjadi pembacaan kognitif. Sebagai hasil, proses belajar mengarah ke kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretis, dan kognitif dan bahkan verbalistik [ Bambang, Eko, Harun joko p. 2018][9]. Realita saat ini dengan banyaknya tuntutan yang masuk sekolah, maka memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar peserta didik dalam jumlah yang besar pula, seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium atau media-media lain. Kebanyakan sekolah masih kurang memiliki media dalam jumlah maupun kualitasnya, sehingga terkadang proses belajar mengajar dilaksanakan secara alakadarnya, dan bisa dipastikan hasilnya juga jauh dari kondisi ideal, yakni output pendidikan yang berkualitas tinggi. Kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dan belum diterapkan dalam proses pembelajaran. [Ermawati Nur Hidayah, Rusnaini & Winarno, 2016][11]. Jadi, dalam penjelasan diatas dapat ditarik rumusan masalah yakni bagimana pengembangan media pembelajaran audio visual (video) dalam meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik? Maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran audio visual (video) dalam meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik. METODE 584
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif metode penelitian yang mana berlandaskan kepada fiilsafat postpositivisme yang bermaksud guna untuk memahami fenomena fenomena tentang apa yang dialami nantinya oleh subjek penelitian contohnya persepsi, perilaku, motivasi, dan lain lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi kedalam kata kata yang ilmiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa kelas X IPA 5 diSMA Muhammadiyah 1 Karangannyar. HASIL Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah pesan atau respons siswa sehingga media itu sering disebut media interaktif. (Azhar Arsyad,2002:81)[12] Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana maupun sangan kompleks. Akan tetapi media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran mempunyai faktor faktor yang harus diperhatikan meliputi faktor manusia (fasilitataor dan warga belajar), faktor tujuan pembelajaran, faktor bahan ajar, faktor waktu belajar, faktor sarana serta alat bantu pembelajaran. (Nana Sudjana, 2007:57)[13]. Definisi belajar dalam hal ini yakni Belajar adalah proses pendidikan, di mana keberhasilan atau kegagalan tujuan pendidikan 585
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tergantung pada bagaimana taksonomi pencapaian pendidikan dialami oleh siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor [Triyanto, Itok Dwi Kurniawan.2016][14]. Media sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming (Arsyad, 2016: 3) adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran, Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. (Satrianawati,2018:7)[15]. Penggunaaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi hambatan seperti sikap pasif peserta didik, kurang antusias nya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dengan begitu media dapat berfungsi menciptakan kegairahan belajar serta dapat memungkinkan peserta didik belajar sendiri dengan kemampuan dan minatnya [agil prakarsa, 2018][16]. Media Audio-visual merupakan jenis media yangmana selain mengandung unsur suara juga harus mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, contohnya dapat berupa rekaman video, berbagai ukuran film, slidesuara, dan lain lain. Kemampuan media audio visual ini dapat dianggap lebih baik serta lebih menarik. Dengan pendapat lain bahawa audio visual adalah media pembelajaran yang bisa dilihat dan didengarkan dan digunakan untuk mengirim pesan kepada para siswa[Yuliarsih,2017][ 17]. Dalam penelitian ini media pembelajaran audio visual berupa video apakah dapat meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik. Secara garis besar dapat 586
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 diartikan bahwa video adalah sebuah teknologi yangmana dapat mampu menangkap, merekam, memproses, dan menata ulang gambar bergerak sehingga hal itu dapat diputar atau dilihat berulang-ulang. Seperti di awal tadi bahwa ingatan seseorang dapat dipengaruhi oleh apa yang seseorang itu lihat dan didengarnya. Suatu materi akan lebih berkesan bagi peserta didik bila disampaikan dalam bentuk video yang menarik. Karena siswa akan menggunakan beberapa inderanya untuk memahami materi yang disajikan pada video yang ditampilkannya. Ditambah lagi dengan gambar-gambar menarik yang disajikan dalam video tersebut, sudah pasti minat belajar peserta didik akan lebih terbangun serta peserta didik akan lebih senang belajar dan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru nantinya. Pengembangan media audio visual video dalam meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik yang diambil dari teknik wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa kelas X IPA 5 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, hampir dari beberapa siswa tersebut cenderung tertarik apabila dalam pembelajaran penyampaian materi menggunakan media pembelajaran video yangmana pada SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar telah menerapkan media pembelajaran berupa video dalam pembelajarannya agar peserta didik tidak bosan dengan cara pembelajaran yang itu itu saja, beberapa peserta didik pada kelas X IPA 5 lebih tertarik menggunakan media pembelajaran video dengan alasan bahwa media pembelajaran audio visual video lebih mampu menyita perhatian ppeserta didik serta dengan menggunakan media pembelajaran audio visual video ini peserta didik akan lebih terpacu dalam mengikuti pembelajaran PPKn. Dengan pembelajaran penggunaan media pembelajaran video ini diharapkan mampu membuat siswa tertarik dan senang serta siswa dapat meningkatkan dan termotivasi belajarnya, sehingga terjadi pengulangan dan penguatan terhadap materi yang diberikan di sekolah yangmana dengan harapan peserta didik mampu meningkatkan hasil belajar ataupun meningaktkan prestasinya minimal mencapai standar yang ditentukan. 587
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pemanfaatan video dalam media pembelajaran diharapkan dapat menambah dimensi yang lebih luas bagi siswa serta dapat memotivasi belajar serta memperluas wawasan siswa dan guru bukan hanya sebagai pengguna atau pemanfaat media video tetapi dituntun sebagai desainer sehingga perlu untuk mengetahui pengetahuan praktis tentang cara membuat video pembelajaran dan mengenal berbagai format video serta terampil menggunakannya. Dengan adanya Video ini dapat menarik perhatian siswa melalu isinya, masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Sementara siswa Menjadi keingintahuan tentang kisah video itu akan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar pelajaran dan menyelesaikan tugas [yuri lolita. 2016][18]. Maka dari itu Guru harus mampu menguasai kelas dengan baik dengan tujuan untuk menghindari ketidakseriusan siswa dalam belajar [Aulia Afridzal, Yusrawati JR Simatupang, 2018][19]. Media pembelajaran video sebagai bahan ajar sendiri bertujuan untuk: 1. Memperjalas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak teralu verbalistis 2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera peserta didik maupun instruktur 3. Dapat diguanakan secara tepat dan bervariasi (Cheppy Riyana, 2007:6)[20] Pengembangan media pembelajaran audio visual video ini akan dikembangkan lagi supaya dalam pembelajaran PPKn peserta didik tidak cepat bosan karena banyaknya meteri yang diajarkan, dengan adanya media pembelajaran audio visual diharapkan mampu mengurangi sifat bosan peserta didik karena hal tersebut. Diharapkan kedepannya media pembelajaran audio visual video ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dalam berbagai mata pelajaran yang ada disekolah terutama dalam mata pelajaran PPKn. aktivitas belajar aktif yang didorong oleh niat dan motif untuk memperoleh kompetensi untuk mengatasi masalah, dan dikembangkan dengan pengetahuan atau kompetensi yang diperoleh [Nia Wahyu 588
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Wijayantia, Roemintoyoa, Tri Murwaningsihb. 2016][21] akan mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif melelui media audio visual yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kelebihan dari media audio visual video secara umum yakni: 1. Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan lainnya. 2. Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari ahli atau spesialis. 3. Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. 4. Keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. 5. Guru bisa mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut jika diperlukan. SIMPULAN Pengembangan media audio visual video dalam meningkatkan minat belajar PPKn peserta didik yang diambil dari teknik wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa kelas X IPA 5 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, hampir dari beberapa siswa tersebut cenderung tertarik apabila dalam pembelajaran penyampaian materi menggunakan media pembelajaran video yangmana pada SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar telah menerapkan media pembelajaran berupa video dalam pembelajarannya agar peserta didik tidak bosan dengan cara pembelajaran yang itu itu saja, beberapa peserta didik pada kelas X IPA 5 lebih tertarik menggunakan media pembelajaran video dengan alasan bahwa media pembelajaran audio visual video lebih mampu menyita perhatian peserta didik serta dengan menggunakan media pembelajaran audio visual video ini peserta didik akan lebih terpacu dalam mengikuti pembelajaran PPKn. 589
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1]. Triastuti, Rini., Rusnaini & Winarno,"fenomena penggunaan media internet untuk pembelajaran berbasis discovery learning dalam mata kuliah umum pendidikan kewargangeraan di universitas sebelas maret surakarta" PKn Progresif, Vol. 10 No. 1 Juni 2015, Hal. 72-90 [2]. Rusnaini. 2009. Penerapan Metode "Active Learning" Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Mahasiswa Prodi P.Matematika FKIP UNS. Dalam prosiding P.Biologi FKIP UNS. Vol 6 no 1 Hal. 192. [3]. Hartono, Meilani., et all. 2016, "Audio visual media components in educational game for elementary students". International Journal ComTech Vol. 7 No. 4 December 2016, pp. 255-265. [4]. Aji, Wisnu Nugroho & Budiyono, Sri. 2018. "The Teaching Strategy of Bahasa Indonesia in Curriculum 2013". International Journal of Active Learning volume 3 nomor 2 october 2018, pp. 58-64. [5]. Taridi, M., nurhasanah. 2016. The effect of using cartoon animation as instructional media toward students' writing ability of descriptive text achievment. Proceeding international of pasca iain jambi Islam and Trans-Cultural in Education, pp. 124-138 [6]. Ayu, Agustin., Suratman, Bambang., soejoto, Ady. 2017. "The Effect of Problem-Based Learning Model, Learning Audio Visual Media and Internship on Student's Soft Skill". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2017, Vol. 7, No. 9 590
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [7]. Yusantika, Friska Dwi., Suyitno, Iman & Furaidah. "Pengaruh Media Audio dan Audio Visual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas IV", Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Tahun 2018, Hal. 251-258. [8]. Lilik rahmawati, 18 Januari 2018 19:15, Media Audio Visual Tingkatkan MinatBelajar. tingkatkan-minat-belajar/ [9]. Bambang., Eko & P Harun joko. 2018. Pancasila and Civic Education Learning as an Adhesive of Multicultural Society. Proceeding of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 262 [10]. Penerapan Media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas diklat [11]. Hidayah, Ermawati Nur., Rusnaini & Winarno, "Pengaruh media pembelajaran film dokudrama terhadap minat siswa belajar mendeskripsikan sistem pemerintahan indonesia dan peran lembaga Negara", Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 19 No. 1 Tahun 2016, Hal. 90-101. [12]. Azhar Arsyad. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada [13]. Nana Sudjana .2007. Teknologi Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algesindo [14]. Triyanto., Kurniawan, Itok Dwi. 2016. Improving Spirit Of Learning Through Lesson Study. Proceeding of The 2nd International Conference On Teacher Training and Education Sebelas Maret University Volume 2 Number 1 2016, pp.577-582 591
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [15]. Satrianawati. 2018. Media dan sumber Belajar. Yogyakarta: CV.Budi Utama [16]. Prakarsa, Agil. 2018. pembelajaran audio visual untuk meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam prosiding seminar nasional ppkn uns 2018, Hal 454-451 [17]. Yuliarsih. 2017. "Developing learning media using audio visual for students grade vii at mts. miftahul ihsan". International Journal interaksi Volume 12, Nomer 1, Januari 2017, pp. 53-61 [18]. Lolita, Yuri., 2016. The Combination Of Modified A Video And Drilltechnique To Increase English Language Teaching. Proceeding of The 2nd International Conference On Teacher Training and Education Sebelas Maret University, pp. 594 - 604 [19]. Afridzal, Aulia., Simatupang, Yusrawati JR, 2018. Upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita dengan menggunakan video animasi pada siswa kelas v sd negeri 11 banda aceh. Dalam prosiding seminar nasional pendidikan dasar. Hal 723-737 [20]. Cheppy Riyana. 2007. Pedoman Pengembangan Media Video. Jakarta: P3AI UPI [21]. Wijayantai, Nia Wahyu., Roemintoyoa & Murwaningsih, Tri. 2016. The Effect of Cooperative Learning Model Type NHT and NHT Modified Audiovisual Media on The Learning Achievement Science Viewed from Students Learning Independence. Proceeding of The 2nd International Conference On Teacher Training and Education Sebelas Maret University. Volume 2 Number 1 2016 : 231 237 592
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN ORGANISASI INTRA SEKOLAH DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN PESERTA DIDIK (Studi di SMA Negeri 2 Sukoharjo) Lista Putri Hafiki Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Pembentukan Karakter merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Pembentukan karakter akan bertujuan untuk melahirkan insan yang cerdas dan berkarakter kuat sehingga peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkannya di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah dapat melalui kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang salah satunya yaitu Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Organisasi Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi sekolah sebagai wadah pembentuk jiwa kepemimpinan peserta didik yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Karakter kepemimpinan merupakan sebuah bentuk proses mempengaruhi watak dan perilaku peserta didik lainnya. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian di SMA N 2 Sukoharjo terkait Peran Osis dalam membentuk Karakter Kepemimpinan Peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dalam membentuk karakter kepemimpinan peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan, wawancara kepada Ketua dan Wakil Osis SMA N 2 Sukoharjo dan melihat dokumentasi kegiatan- kegiatan OSIS yang sudah terlaksana. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam kegiatan ekstrakulikuler Organisasi Intra Sekolah dapat membentuk karakter kepemimpinan peserta didik melalui pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Osis (LDKO), Melalui Kegiatan Sekolah yang mana pengurus OSIS memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan tersebut dan di SMA N 2 Sukoharjo menerapkan sistem 5S yaitu senyum, salam, sapa, santun dan sopan yang kelimanya merupakan dasar sikap yang dimiliki oleh pemimpin yang baik. Kata kunci : OSIS, Peserta didik, Karakter kepemimpinan. 593
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ABSTRACT Character building is a noble ideal that must be realized through the provision of directed and. Character building will aim to give birth to intelligent people and strong character so that students can apply and practice it in the family, community and school environment. The character formation of students in the school environment can be through self-development activities by participating in extracurricular activities, one of which is the Inter-School Organization (OSIS). Intra-School Organization (OSIS) is a school organization as a forum for forming student leadership based on personal abilities that are able to encourage or invite others to do something based on acceptance by their groups and have special skills that are suitable for special situations. Leadership character is a form of process that influences the character and behavior of other students. For this reason, researchers will conduct research at Sukoharjo High School 2 related to the role of Osis in forming Student Leadership Characters with the aim of knowing how the Role of Inter-School Organizations (OSIS) in shaping the character of student leadership. The method used in this study is a qualitative method with library studies, interviews with the Chairperson and Deputy Principal of Sukoharjo High School 2 and to see the documentation of the student council activities that have been carried out. Based on the data obtained, that in the extracurricular activities of Intra-School Organizations can shape the character of student leadership through the training of Primary Student Leadership Training (LDKO), Through School Activities where the student council administrators are responsible for the smooth running of the school. activities and in high school Sukoharjo 2 applies 5S, namely smile, greetings, greetings, courtesy and courtesy, the fifth is the basic attitude possessed by a good leader. Keywords : Intra-School Organizations, Students, Leadership Character. 594
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya mengimplementasikan pembentukan karakter di institusi pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga Perguruan tinggi. Dengan pembentukan karakter di institusi Pendidikan diharapkan krisis degradasi karakter anak bangsa segera teratasi sehingga akan terlahir generasi muda yang berkarater bangsa Indonesia. Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, dikarenakan selama ini proses pendidikan dirasa belum mampu membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang menyeret petinggi-petinggi negara yang merupakan lulusan dari lembaga pendidikan tinggi yang pandai dan mahir, berotak cerdas, namun tidak memiliki karakter kepribadian kuat bahkan amoral (Anggi Agustin., 2017)[1]. Pembentukan karakter merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Penanaman nilai- nilai akhlak, moral dan budi pekerti seperti yang tertuang dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional harus menjadi dasar pijakan utama dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan nasional[2]. Pendidikan nasional memiliki peranan dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk itu dapat terlihat jelas bahwa tujuan pendidikan nasional meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menompang pembentukan karakter. Pembentukan karakter merupakan gerakan nasional yang menciptakan sekolah untuk menumbuhkan generasi muda yang etis, bertanggung jawab, dan peduli dengan memberi contoh dan mengajar karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal yang kita semua bagi. Ini adalah upaya yang disengaja, proaktif oleh 595
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sekolah, distrik, dan negara bagian untuk menanamkan nilai-nilai etika ini penting dimiliki peserta didik seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain (Pala. Anyur., 2011)[3]. Pembentukan karakter pada peserta didik akan mengajarkan mereka menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis, berperilaku saling tolong menolong antar individu, mampu membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga pendidikan karakter ini lebih mengutamakan pertumbuhan moral pada setiap individu (Sri Haryati., 2012)[4]. Terbentuknya karakter peserta didik yang berhasil di sekolah juga dipengaruhi oleh guru karena guru menjadi teladan atau menjadi pelaku utama yang karakternya akan dilihat oleh peserta didik (Nezeri Mohammad.,dkk,2016)[5]. Oleh karena itu guru seharusnya menunjukkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik dan Guru harus punya sifat-sifat mengagumkan yang dapat membimbing dan mendidik siswa menjadi sangat baik sekali dalam membentuk karakter pribadi peserta didik. Nilai-nilai tersebut ialah sebagai seorang guru harus jujur, disiplin, tanggung jawab, tepat waktu dan komitmen terhadap pekerjaan. Tujuan pembentukan karakter terhadap peserta didik adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nila-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku peserta didik, baik ketika proses di sekolah maupun setelah proses sekolah (Kesuma.,dkk,2011)[6]. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup. Menurut Agus Wibowo (2013) dalam membentuk karakter seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor bawaan[7]. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat dan faktor bawaan seperti sifat-sifat dasar seseorang yang dibawa sejak lahir. 596
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Karakter individu dapat terbentuk karena serangkaian kegiatan keterampilan yang disediakan untuk pelajar melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terprogram sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk keterampilan kognitif, keterampilan sikap, dan keterampilan perilaku (Abduloh.,2017)[8]. Dalam penerapan karakter pelajar dapat berpikir dan bertindak sesuatu yang mengacu pada enam sistem nilai yang meliputi nilai teologis (ketuhanan), etika (norma), estetika (keindahan), logis, fisiologis (berwujud), dan teleologis. Salah satu karakter yang diperlu dikembangkan dalam diri peserta didik apabila kita melihat krisis kepemimpinan. Dengan membentuk karakter kepemimpinan pada diri peserta didik akan mampu mengembangkan potensi diri, mampu menempatkan diri serta mampu berfikir terbuka dan positif terhadap diri dan lingkungannya. Nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo bahwa seorang pemimpin harus amanah, memiliki wawasan yang luas, profesional, tanggung jawab pada setiap tindakannya, dan selalu semangat untuk menjadi lebih tahu dan terampil guna memberikan hasil yang lebih baik atau optimal dari yang sebelumnya. Ing madyo mangun karso bahwa seorang pemimpin harus memiliki motivasi tinggi, kreatif,bersinergi, beorientasi mutu, bertindak untuk membiasakan menerapkan nilai-nilai dasar yang berkembang dalam lingkungan kerjanya maupun di masyarakat, inovatif. Tut wuri handayani bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak peduli sesama, mendukung kepentingan nasional, kemanusiaan, dan lingkungan, menginspirasi, demokratis dan berkeadilan (Imam Gunawan.,2016)[9]. Pembentukan karakter kepemimpinan di sekolah dapat terintegrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, dikarenakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengandung nilai- nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara yang menjadi sumber acuan dalam membentuk etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat 597
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Indonesia (Winarno., 2011)[10]. Selain itu Pancasila mengandung lima pilar karakter, yakni : (1) transendensi, menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dari-Nya akan memunculkan penghambaan semata-mata pada Tuhan, kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya; (2) humanisasi, setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya, manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi; (3) kebhinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan; (4) liberasi, pembebasan atas penindasan sesama manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia; dan (5) keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional. (Imam Gunawan.,2015)[11]. Jadi mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dapat melalui pendidikan kewarganegaraan. Ini dapat dilakukan karena secara teoritis dan praktis, pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai kendaraan untuk pendidikan moral. Ini berarti bahwa mengajarkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan tanpa membuat subjek independen (Triyanto., 2013)[12]. Disamping itu pembentukan karakter kepemimpinan peserta didik dapat melalui pengembangan diri dengan keikutsertaan peserta didik melalui kegiatan ekstrakulikuler. Menurut Asep Dahliyana (2017) Kegiatan ekstrakulikuler dan pembentukan karakter memiliki hubungan yang sangat erat sekali diman setelah peserta didik belajar dalam pendidikan intra yang bernilai pendidikan karakter selanjutnya hal tersebut dapat dipraktikan dalam kegiatan ekstrakulikuler [13]. Kegiatan ekstrakuliker tersebut dapat melalui keikutseretaan peserta didik melalui kegiatan Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Organisasi Intra Sekolah merupakan organisasi dalam sekolah sebagai tempat atau wadah yang membentuk kepribadian peserta didik sehingga dapat mendorong atau 598
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompokya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Organisasi Intra Sekolah (OSIS) memiliki peran dalam membentuk karakter kepemimpinan pada peserta didik dengan cara pembinaan dan sebagai wadah kegiatan berkelompok, untuk mencapai tujuan yang sama dan selaras dengan visi misi sekolah[14]. Pembentukan Karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah mampu menumbuhkan karakter kepemimpinan peserta didik dengan adanya Latihan Dasar Kepemimpinan Osis, Melalui Kegiatan Sekolah yang mana pengurus OSIS memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan tersebut dan Penerapan sistem 5S yaitu senyum, salam, sapa, santun dan sopan di SMA N 2 Sukoharjo sehingga dapat terealisasikan melalui hubungan peserta didik dengan teman sejawatnya (anggota OSIS yang berada pada lingkungan sekolah) dan melalui tanggung jawab yang dibebankan oleh sekolah untuk membentuk jiwa bertanggung jawab pada dirinya. Melalui cara demikian diharapkan akan tertanam pada diri peserta diri karakter kepemimpinan yang timbul karena keterbiasaan siswa dalam mengikuti suatu organisai sekolah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, senyatanya setelah peneliti melakukan wawancara kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS, mereka melihat ada beberapa anggotanya yang belum mencerminkan karakter kepemimpinan yang disebabkan arena faktor lingkungan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah apakah melalui pengembangan diri dengan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan OSIS sudah berperan secara optimal dalam membentuk karakter kepemimpinan peserta didik. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Organisasi Intra Sekolah dalam 599
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Membentuk Karakter Kepemimpinan Peserta Didik (Studi : di SMA Negeri 2 Sukoharjo). C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan keikutsertaan peserta didik melalui Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dapat membentuk karakter kepemimpinan dalam diri peserta didik. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode penelitian Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mislanya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi ke dalam kata-kata (kalimat) yang ilmiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Sugiyono., 2016) [15]. Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam ekstrakulikuler kegiatan OSIS di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Selain wawancara, peneliti melihat langsung dokumentasi-dokumentasi pelakasanaan kegiatan OSIS yang mampu membentuk karakter kepemimpinan pengurus OSIS. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah Fadia Khoirunnisa sebagai Ketua OSIS dan Gilbran Alfriansyah sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sukoharjo dan tempat penelitian ini di SMA Negeri 2 Sukoharjo. PEMBAHASAN DARI HASIL PENELITIAN A. Organisasi Intra Sekolah (OSIS) di SMA Negeri 2 Sukoharjo 600
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SMA Negeri 2 Sukoharjo terletak di perbatasan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Raya Sala- Kartasura, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Lokasi SMA Negeri 2 Sukoharjo berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, SD dan SMA Al-Firdaus serta berdekatan dengan Rumah Sakit Yarsis dan Rumah Sakit Dr. Oertopedi. Sehingga untuk menjangkau SMA Negeri 2 Sukoharjo cukup mudah dan dapat dijangkau dengan transportasi umum. Di SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakulikuler yang dapat membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik seperti OSIS, Pramuka, PMR. MPK, Olahraga, Tarian, dsb. Salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang dapat membentuk karakter kepemimpinan peserta didik ialah OSIS (Organisasi Intra Sekolah). Organisasi Intra Sekolah terdiri dari beberapa kepengurusan yang terdiri dari Pembina OSIS, Ketua OSIS, Wakil Ketua Osis, Sekretaris, Bendahara serta anggota OSIS lainya. Dalam Kepengurusannya OSIS di bagi menjadi beberapa bidang yaitu Bidang 1 tentang Keimanan dan Taqwa, Bidang 2 tentang Pembinaaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bidang 3 Pembinanaan Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Bidang 4 tentang Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Bidang 5 tentang Pembinaan Demokrasi, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial, Bidang 6 tentang Pembinaaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan, Bidang 7 tentang Pembinaan Kualitas Jasmani dan Kesehatan Gizi, Bidang 8 tentang Pembinaan Apresiasi Sastra, Budaya dan Kreasi Seni, Bidang 9 tentang Pembinaan Teknologi Informasi dan komunikasi, Bidang 10 tentang Poembinaaan Komunikasi dalam Berbahasa Inggris . Untuk menjadi anggota OSIS ada beberapa tahap yang harus dilewati yaitu calon anggota osis harus membawa persyaratan yang sudah ditentukan setelah itu mengisi kuesioner atau tes tertulis setelah dinyatakan lolos dalam tes tertulis tersebut calon anggota OSIS melanjutkan tahap selanjutnya untuk melakukan 601
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 wawancara, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang OSIS dan untuk mengetahi keseriusan calon anggota OSIS. Setelah keanggotaan OSIS yang baru sudah terpilih maka harus diadakan Pergantian anggota OSIS melalui serah terima jabatan (SERTIJAB) dari Keanggotaan OSIS lama kepada keanggotaan OSIS baru yang disaksikan oleh seluruh warga sekolah. B. Pola Hubungan Organisasi Intra Sekolah dengan Karakter Kepemimpinan Dari hasil wawancara terhadap Ketua OSIS menyatakan bahwa OSIS merupakan organisasi yang berada dalam lingkungan sekolah yang berguna untuk menjadi wakil peserta didik apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, sebagai wadah yang menampung aspirasi dan kreatifitas peserta didik, sebagi penyambung antara guru dan peserta didik, Pengurus OSIS juga dilatih untuk mengatur kegiatan di dalam sekolah yang berkaitan dengan program- program sekolah dengan pedampingan oleh guru dan Menurut Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sukoharjo dengan Keikutsertaan Peserta didik dalam OSIS akan dapat melatih karakter kepemimpinan peserta didik karena dengan menjadi anggota OSIS, mereka akan mulai belajar cara menyelesaikan urusan-urusan yang porsinya lebih dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umumnya peserta didik sehingga para anggota OSIS dapat memberi contoh kepada yang lain bagaimana mereka harus bersikap siap saat dihadapkan pada suatu masalah yang baru dan belum pernah mereka hadapi. Untuk itu anggota OSIS mampu dibebani suatu kewenangan untuk memimpin sekelompok orang. Seseorang yang memiliki karakter kepemimpinan merupakan seseorang yang dapat membuat sebuah rencana bersama dengan timnya, orang yang mampu menjalankan rencana yang telah dibuat bersama timnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan orang yang mampu mengontrol seluruh rangkaian rancana kinerja tim serta seluruh anggota tim yang tergabung dalam 602
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 suatu organisasi. Pembentukkan karakter kepemimpinan merupakan keadaan apabila seseorang dapat menerima, berbagai macam penilaian atas hasil kerjanya baik ataupun buruk, seorang pemimpin pasti sangat membutuhkan aspirasi-aspirasi dari rakyatnya agar hasil kinerjanya lebih baik dan optimal lagi, peran osis didalam sekolah adalah sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dari peserta didik, dan OSIS sebagai organisasi utama disekolah yang membawahi organisasi lainnya berperan besar dalam hal mewujudkan aspirasi-aspirasi peserta didik. Sehingga rasa tanggung jawab yang besar pasti akan timbul didalam diri pengurus osis atas tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah diagendakan atau lebih tepatnya kegiatan yang sesuai dengan visi misi ketua osis untuk sekolah agar dapat berjalan dengan lancar, kerjasama tim sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang sudah ada, ketua osis berperan penting dalam hal ini, inilah yang bisa dikatakan bahwa Organisasi Intra Sekolah berperan dalam Pembentukan Karakter siswa, mulai dari rasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, kerjasama tim untuk melaksanakan tugas, mau menerima pendapat berupa kritik dan saran, dan menjadikan sebuah penilaian yang ada menjadi sebuah acuan untuk lebih maju lagi dalam berorganisasi di dalam maupun di luar sekolah. Selain itu keikutsertaan peserta didik dalam OSIS akan melatih teknik berbicara yang baik seperti memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menggunakan bahasa secara bebas dan kreatif mengkonsolidasikan dan mempraktekkan aspek kemahiran berbicara menjadi seorang pemimpin melalui tugas-tugas yang dibebankan dalam kegiatan OSIS (Ni Putu Era Marsakawati.,2016)[15]. Dengan pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan ekstrakulikuler ini akan membentuk karakter kepemimpinan peserta didik yang berkualitas, unggul dan kompetitif di tingkat nasional atau internasional (Siti S Fadhilah., 2016)[16]. 603
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 C. Implikasi Organisasi Intra Sekolah dalam membentuk karakter kepemimpinan Melalui Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS Organisasi Siswa Intra Sekolah terbagi atas beberapa bidang yaitu bidang Bidang 1 tentang Keimanan dan Taqwa, Bidang 2 tentang Pembinaaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bidang 3 Pembinanaan Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Bidang 4 tentang Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Bidang 5 tentang Pembinaan Demokrasi, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial, Bidang 6 tentang Pembinaaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan, Bidang 7 tentang Pembinaan Kualitas Jasmani dan Kesehatan Gizi, Bidang 8 tentang Pembinaan Apresiasi Sastra, Budaya dan Kreasi Seni, Bidang 9 tentang Pembinaan Teknologi Informasi dan komunikasi, Bidang 10 tentang Poembinaaan Komunikasi dalam Berbahasa Inggris . Dalam bidang 5 terdapat kegiatan yang mengikutsertakan angggota OSIS untuk membentuk karakter kepemimpinan yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS dalam kegiatan ini peserta didik diajak untuk mendalami dan memahami baik konsep maupun dasar organisasi dalam sebuah sekolah yang bertujuan untuk menanamkan karakter kepemimpinan pada diri peserta didik. Latihan Dasar Kepemimpinan ini merupakan tahap yang harus dilewati calon anggota OSIS sebelum menjadi anggota OSIS. Dalam latihan ini peserta didik harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan dan apabila melanggar aturan tersebut maka terdapat sanksi oleh para pelanggarnya. Dalam LDKO ini setiap tahap yang dilewati peserta didik memiliki arah yang positif untuk membangun karakter peserta didik dan mencakup kemampuan siswa dalam kecakapan mental, mampu berbicara di depan orang banyak, mengeluarkan pendapat, hingga pemikiran pemimpin yang bijaksana. Beberapa kegiatan ini diantaranya PBB dan Games. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugas kepengurusan OSIS, diperlukan adanya pembinaan atau latihan dasar untuk 604
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 para pengurus OSIS agar mereka paham tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban. Dalam pelaksanaan kegiatan dibimbing oleh Pembina Osis dan persetujuan dari Kepala Sekolah. Gambar 1. Pengarah oleh Pembina OSIS pada saat pelaksanaan LDKO Gambar 2. Kegiatan LDKO Melalui Kegiatan Sekolah Kegiatan OSIS di lingkungan sekolah sebelumnya sudah di agendakan dalam buku kegiatan atau buku agenda OSIS yang telah ditentukan waktu, tanggal dan dimana tempat pelaksanaan untuk yang sudah disepakati melalui pendapat, kririk, saran dan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan dari pertimbangan seluruh pengurus OSIS dan jika kegiatan sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka akan ada laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan dan akan di bahas 605
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam rapat besar bersama seluruh pengurus OSIS berserta MPK (Majelis Perwakilan Kelas) dan Pembina OSIS. Dari itulah siswa yang mengikuti Organisasi Intra Sekolah dapat belajar bagaimana cara mempertanggung jawabkan atas tugas yang telah selesai dilaksanakan dimana sikap bertanggung jawab masuk dalam karakter seorang pemimpin, penguatan mental pada saat berorasi, keberanian pada saat memimpin anngota lainnya, rasa kepedulian terhadap sesama. Gambar 3. Acara HUT SMA N 2 Sukoharjo Gambar 4. Acara HUT SMA N 2 Sukoharjo Menerapkan Sistem 5S di SMA Negeri 2 Sukoharjo Di SMA Negeri 2 Sukoharjo menerapkan 5S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun, sistem ini harus diterapkan oleh seluruh warga di SMA Negeri 2 Sukoharjo baik guru, peserta didik, maupun karyawan. Penerapan sistem ini dapat melalui : 606
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 1. Senyum Mengarahkan wajah dengan raut muka yang enak dipandang agar ketika bertemu dengan seseorang, seseorang tersebut nyaman melihat kita ketika berjumpa. 2. Salam Ketika bertemu seseorang yang kita kenal sebaiknya saling berjabat tangan atau mengucapkan salam sesuai kepercayaan masing-masing agar tali persaudaraan tetap terjalin. 3. Sapa Menegur sapa dengan ramah kepada seseorang yang kita kenal ketika bertemu. 4. Sopan Beringkah laku sesuai dengan cara yang diterima dan dihargai oleh lingkungan sosial yang menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan perhatian kepada orang lain. Seperti sopan ketika duduk, sopan ketika berjalan didepan orang tua, sopan ketika berbicara. 5. Santun Sifat yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan berbicara kepada oranng lain agar orang lain tersebut meraa kita hargai dan hormati. Apabila Implikasi melalui Organisasi Intra Sekolah ini dapat membentuk karakter kepemimpinan peserta didik maka manfaat yang akan diperoleh peserta didik tersebut adalah memiliki pola pikir yang lebih kompleks dan tidak terlalu mudah bingung apabila dihadapkan dengan suatu masalah layaknya seorang pemimpin apabila ditambah dengan sedikit pengalaman kepemimpinan lagi mungkin kami akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik saat dewasa kelak. 607
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SIMPULAN Pembentukan karakter di Indonesia saat sangat diutamakan oleh pemerintah agar terlahir generasi muda yang berkarakter sesuai karakter bangsa Indonesia yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu karakter yang diperlu dikembangkan dalam diri peserta didik apabila kita melihat kritis kepemimpinan dinegeri ini adalah karakter kepemimpinan karena dengan tumbuhnya karakter kepemimpinan pada diri peserta didik akan mampu mengembangkan potensi diri, mampu menempatkan diri serta mampu berfikir terbuka dan positif terhadap diri dan lingkungannya. Pembentukan karakter kepemimpinan di SMA Negeri 2 Sukoharjo dapat melalui pengembangan diri peserta didik dengan keikutsertaannya dalam kegiatan ekstakulikuler yang salah satunya ialah Organisasi Intra Sekolah. Melalui Organisasi Intra Sekolah ini peserta didik akan dapat melatih karakter kepemimpinan karena dengan menjadi anggota OSIS, mereka akan mulai belajar cara menyelesaikan urusan-urusan yang porsinya lebih dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umumnya peserta didik sehingga para anggota OSIS dapat memberi contoh kepada yang lain bagaimana mereka harus bersikap siap apabila dihadapkan pada suatu masalah yang baru dan belum pernah mereka hadapi. Inilah yang bisa dikatakan bahwa Organisasi Intra Sekolah berperan dalam Pembentukan Karakter kepemimpinan peserta didik, mulai dari rasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, kerjasama tim untuk melaksanakan tugas, mau menerima pendapat berupa kritik dan saran, dan menjadikan sebuah penilaian yang ada menjadi sebuah acuan untuk lebih maju lagi dalam berorganisasi di dalam maupun di luar sekolah. 608
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dari hasil penelitian di SMA Negeri 2 Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa keikutsertaaan Peserta Didik dalam Organisasi Intra Sekolah dapat membentuk Karakter Kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS, melalui Kegiatan Sekolah yang mana pengurus OSIS memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan tersebut, Penerapkan Sistem 5S di SMA Negeri 2 Sukoharjo. DAFTAR PUSTAKA [1] Agustin. Anggi, "Urgensi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran PPkn", Proc. IEEE, pp. 297-303, Nov. 2017. [2] UU RI Nomor 20 Tahun 2003 [3] Pala., Aynur. "The Need For Character Education", dalam Internasional Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 2011, pp. 23-31. [4] Haryati. Sri, "Pengembangan pendidikan karakter menuju penguatan karakter dan jati diri bangsa di era globalisasi", Jurnal PKn Progresif, Vol. 7, pp. 169-176, Des. 2012. [5] Mohammad, N., Jais, A., & Mat, W. Measurement Model Value Aspects of Teacher Leadership in Vocation Education. Proceedings of ICTTE FKIP UNS. (pp. 886-888). [6] Kesuma, Dharma., Triatna, Cepi., Permana, Johar. Pendidikan Karakter : Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2011. [7] Wibowo, A. Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. [8] Abduloh. "Character Education Based on Six Value System", dalam SHS web of Conferences, 42(00055), 2018, pp. 1-6. 609
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Gunawan. Imam, "Merevitalisasi Kepemimpinan Pancasila dalam bidang Pendidikan", Proc. IEEE, pp. 67-82, Mar. 2016. [10] Winarno, "Muatan Pancasila dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah", Jurnal Ilmiah Civics, Vol. 1, pp. 42-67, Jul. 2011. [11] Gunawan. Imam, "Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik melalui nilai-nilai dan etika kepemimpinan Pendidikan dengan Pendekatan Soft System Methodologi", Proc. IEEE, pp. 65-83, 2015. [12] Triyanto. "Civic Education as a tool for Moral Education by Integrating The Five Basic Principles (Pancasila)", dalam Asian Journal of Humanities and Social Studies, 1(4), 2013, pp. 218-220. [13] Dahliyana. Asep, "Penguatan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah", Vol. 15, pp. 54-63, Mar. 2017. [14] Tim Redaksi. (2018, Nov 3). Pengertian OSIS, Fungsi OSIS, Tujuan OSIS, dan Tugas OSIS [Online]. Avaible : [15] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung : CV. Alfabeta. 2016. [16] Marsakawati, N. P. E. Task Based Learning Technique : A strategy to Enhance Students Speaking Skills at ESP Context. Proceedings of ICTTE FKIP UNS. (pp. 701-705). [17] Fadhilah, S. A Training Model of Self Regulated Learning Skills for Increasing Strong Character and High Intelligence. Proceedings of ICTTE FKIP UNS. (pp. 736-739). 610
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [18] Komalasari, K., & Saripudi, D. The Influence of Living Values Education Based Civic Education Textbook on Students Character Formation. Proceedings of International Journal of Instruction. (pp. 396-410). [19] T., Ryan."Teaching Who You Are: Connecting Teachers Civic Education Ideology to Instructional Strategies", dalam Theory & Research in Social Education, 2017, pp. 1-30. [20] Radar Kudus. (2019, Mar 26). Menumbuhkan Karakter Siswa melalui Kegiatan Ekstrakulikuler [Online]. Avaible : 611
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME PADA DI ERA GLOBALISASI Lu'lu' Inayaturrahmani Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret luluin17@student.uns.ac.id ABSTRAK Globalisasi dikenal sebagai suatu proses penyatuan masyarakat dari belahan dunia untuk menjadi satu kesatuan. Nasionalisme dibutuhkan untuk pedoman warga negara dalam menjalani kehidupan bernegara di tengah arus globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme yang kuat dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di era globalisasi. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu: memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah global yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dengan meningkatkan semangat nasionalisme melalui pengembangan civic knowledge, civic skills dan civic disposition. Kata kunci : pendidikan kewarganegaraan, nasionalisme, globalisasi ABSTRACT Globalization is known as a process of uniting people from around the world to become a single entity. Nationalism is needed to guide citizens in living a country life in the midst of globalization. This study aims to describe the role of citizenship education in fostering nationalism in the era of globalization. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of citizenship education is able to foster a strong nationalist attitude in anticipating changes in the era of globalization. With the existence of citizenship education, it is expected to be able to: understand, analyze and answer the global problems faced by society, nation and country in a sustainable manner and consistent with national ideals and goals by increasing the spirit of nationalism through the development of civic knowledge, civic skills and civic disposition. Keyword: civic education, nasionalism, globalization 612
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Globalisasi merupakan sebuah dimensi yang berlangsung dengan cepat dan melibatkan seluruh negara-negara di dunia yang memungkinkan terjadinya sebuah interaksi yang dunia tanpa batas. Pada era globalisasi didukung perkembangan teknologi, alat transportasi dan ilmu pengetahuan seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas. Globalisasi dapat berdampak positif maupun negatif. Semua tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Keohane dan Joseph S. Nye dalam (Ata, 2009: 7) melihat globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya jejaring interdependensi antar umat manusia pada tataran benuabenua. Globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan tingkat global yang membuat dunia seolah-olah menyempit. Sehingga globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia [1]. Globalisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat dan memunculkan keberagaman baru. Globalisasi yang memunculkan keberagaman baru bagi bangsa Indonesia, akan mempengaruhi nasionalisme bangsa Indonesia. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nasionalisme salah satunya ialah masyarakat Indonesia khususnya kaum muda banyak yang lupa terhadap identitas diri sebagai bangsa Indonesia [2] Era globalisasi diawali dengan ciri-ciri adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antarnegara sehingga Negara tidak mengenal batas-batasnya. Didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat maka persaingan dunia pun akan semakin ketat pula. Fenomena globalisasi dengan berbagai macam aspek seakan telah menghapus batas antar Negara, bahkan nasionalisme sebuah Negara, akibatnya konflik 613
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 komunal banyak terjadi diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang, konflik-konflik serupa juga terjadi di Indonesia (Erna, 2008) [3]. Di Indonesia globalisasi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan dalam negeri saja, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan global. Untuk kepentingan dalam negeri globalisasi memberi kan peluang positif dengan mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, untuk kepentingan global dengan membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja di luar negeri. J. Soedjati Djiwandono dalam makalahnya mengenai "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" ( dalam Sindhunata, 2001:105) mengemukakan bahwa Negara- negara dan bangsa bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka satu sama lain, tapi juga saling tergantung satu sama lain, kalaupun ketergantungan itu akan senantiasa bersifat asimetris, artinya satu Negara lebih tergantung pada negara lain daripada sebaliknya [4]. Karena saling ketergantungan dan keterbukaan ini tidak simetris, pengaruh globalisasi atas berbagai negara juga berbeda kadarnya. Negara- negara berkembang akan cenderung lebih terbuka pada pengaruh globalisasi dari pada negara-negara industri maju, karena ketergantungan kelompok Negara negara pertama pada kelompok negara kedua yang memiliki kemampuan ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi. Demikian juga negara-negara maju akan bertindak sebagai pelaku atau subjek, sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai sasaran atau objek globalisasi. Globalisasi yang lebih berkiblat kebarat-baratan cenderung melemahkan nilai-nilai kearifan local. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan hidup bahwa setiap manusia mempunyai lingkungan masyarakat dan kebudayaannya sendiri-sendiri. Setiap Negara haruslah mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi dalam menghadapi globalisasi seiring dengan 614
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perkembangan zaman. Jika tidak dilandasi dengansikap nasionalisme yang kuat, maka suatu Negara akan sangat mudah goyah dengan adanya persaingan global. Globalisasi membawa isu yang mampu mengubah dunia secara keseluruhan, homogenisasi budaya khususnya pada budaya barat serta kapitalisme. Budaya barat sangat mempengaruhi globalisasi. Menurut Martono (2012:106) seluruh dunia akan menjadi jiplakan gaya hidup, pola konsumsi, nilai dan norma serta gagasan dan keyakinan masyarakat barat. Keunikan budaya lokal secara perlahan akan tergeser bahkan lenyap karena dominasi budaya barat. Generasi muda lah yang merupakan kalangan yang paling tertarik terhadap adanya hal-hal baru [5]. Globalisme telah menimbulkan perdebatan mengenai otoritas dari negara bangsa (nation-state) sementara pada saat yang bersamaan gerakan separatis, konflik antar etnis dan agama juga mencuat kembali. Negara dihadapkan pada masalah loyalitas warganya, antara individu yang berorientasi ke arah keterikatan global dan pihak yang bergerak ke arah penguatan subnasional. Hal tersebut terutama tampak di Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru. Akibat globalisasi konflik antar etnis dan antar agama, gerakan separatis dan keinginan untuk memerdekakan diri mulai meningkat. Gejala ini diakibatkan oleh karena kurangnya integrasi di negara kita (Hendrastomo, 2007) [6]. Nasionalisme perlu hadir dengan wajah yang lebih manusiawi dan universal. Itulah bentuk kehadiran yang mengundang setiap warga dari seluruh negara untuk bersama-sama berjuang demi terciptanya suatu tatanan kehidupan nasional dan transnasional yang peka terhadap derita dan harapan sesama, dimana pun berada. Identitas nasional adalah jati diri yang dimanifestasikan dari beragam nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting yang membentuk identitas nasional bangsa Indonesia misalnya etnisitas, kesukuan, ras, agama, dan berbagai bentuk perbedaan lainnya yang menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia (Anissa, 2017) [7]. 615
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Perubahan yang mewarnai era global menunjukkan bahwa bentuk ancaman terhadap dunia mengalami transformasi dari perang berskala besar menjadi konflik berintensitas rendah. Konflik berintensitas rendah berkembang dalam bentuk terorisme, vandalisme, penjarahan, konflik kesukuan, konflik agama, dan pertikaian sosial. [8]. Nasionalisme adalah masalah yang fundamental bagi sebuah negara, terlebih jika negara tersebut memiliki karakter primordial yang sangat pluralistik. Klaim telah dicapainya bhinneka tunggal ika, apalagi lewat politik homogenisasi, sebetulnya tidak pernah betul-betul menjadi realitas historis, melainkan sebuah agenda nation-building yang sarat beban harapan. Oleh sebab itu, ia kerap terasa hambar. Dengan penafsiran tersendiri, ini merupakan bentuk imagined society seperti istilah Benedict Anderson (Affan, M.H, dan Hafidh Maskum, 2016) [9]. Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotism (Sutarjo Adisusilo, 2010). Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu faham tentang sifat loyal yang tulus dan rasa cinta pada negara dan bangsa dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya. Nasionalisme kerap menjadi permasalahan yang harus kembangkan di berbagai kalangan terutama pada peserta didik yang merupakan generasi muda. Karena generasi muda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Bangsa Indonesia lebih baik lagi maka generasi muda harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi mulai dari sekarang. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan mengatasi segalakeanekaragaman itu tetap diakui. Persoalan nasionalisme dan patriotisme di era global sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami oleh Indonesia. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang tak 616
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tertandingi pun harus berdaya upaya sekeras-kerasnya dalam membangun semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan warganya. Demikian pula dengan negara- negara lain. Bahkan Malaysia, misalnya, beberapa waktu belakangan ini tengah ramai diskusi dan program tentang pembangunan nasionalisme dan patriotisme di negara tersebut (Mujiyono, 2018) [10]. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada generasi muda, perlu ditanamkan melalui adanya pendidikan. Pendidikan dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Namun pendidikan formal lebih menjadi salah satu modal utama dalam menumbuhkan sikap nasionalisme pada generasi muda. Sekolah melalui kurikulum pendidikan, berupaya meningkatkan kembali jiwa nasionalisme bangsa Indonesia melalui pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai dan sikap, bukan hanya pengajaran, sehingga memerlukan pembelajaran fungsional. Sedangkan menurut Koesoema (2011: 136) pendidikan karakter adalah bantuan secara sosial agar individu itu dapat tumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Nasionalisme menjadi salah satu aspek dalam pendidikan karakter di sekola. Untuk meningkatkan kesadaran akan nasionalisme pada generasi muda melalui sekolah, dapat diajarkan melalui adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education". Selain sebagai value-based education, dalam era global Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi (Civic Education for democracy). Oleh karena itu hendaknya Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada fondasi sepuluh pilar 617
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 demokrasi (The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy) yang menjadi dasar pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru. Dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini diperlukan upaya menyelaraskan pemahaman kita sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam memandang nasonalisme secara politis dan secara budaya atau etnis harus seimbang. Hal tersebut bertujuan agar dalam posisinya menjadi warga negara dalam kewajiban dan hak juga diimbangi dengan pemahaman budaya yang mendukung pembangunan kebangsaan kita (Galih, 2018) [11]. Penanaman sikap nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu upaya untuk membrntuk siswanya menjadi warganegara yang berkarakter. Penanaman nasionalisme merupakan upaya untuk mendidik seseorang pada pengembangan perilaku cinta pada negara, makna suatu bangsa dan identitas suatu negara. Penanaman nasionalisme pada siswa merupakan upaya konkrit untuk kemajuan suatu bangsanya. Penanaman dapat dilakukan berdasarkan prinsip- prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme ialah kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan demokrasi. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadiankejadian (Surbayaka, 2012: 76) [12]. Pendekatan ini digunakan sebab dalam penelitian bermaksud untuk menyelidiki sebuah informasi tentang jiwa nasionalisme yang mulai berkurang pada kalangan anak muda di era globalisasi. Sehingga diperlukan penjelasan mengenai bentuk penanaman nasionalisme pada siswa di sekolaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 618
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL Berdasarkan pemaparan analisis di atas, diperoleh hasil bahwa globalisasi berbanding terbalik dengan kenyataan hidup bahwa setiap manusia mempunyai lingkungan masyarakat dan kebudayaannya sendiri-sendiri. Setiap Negara haruslah mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi dalam menghadapi globalisasi seiring dengan perkembangan zaman. Jika tidak dilandasi dengansikap nasionalisme yang kuat, maka suatu Negara akan sangat mudah goyah dengan adanya persaingan global. Para generasi muda lebih tertarik dengan hadirnya globalisasi yang menyuguhkan hal-hal baru yang ditawarkan oleh budaya luar sehingga menyebabkna pertentangan nilai-nilai yang bersumber dari budaya Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik nilai pada diri siswa. Perkembangan globalisasi yang turut hadir dalam media massa sangat berpengaruh terhadap jiwa nasionalisme yang ada pada generasi muda. Generasi muda yang mudah terbawa arus perubahan akan hal-hal baru pastilah akan memiliki sikap nasionalisme yang rendah karena dirinya lebih mencintai hal-hal baru tersebut yang jelas menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan adanya pembelajaran PKn di sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme pada generasi muda. Format ideal pembelajaaran PKn adalah diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, ditopang oleh sejumlah mata pelajaran lain yang relevan untuk memperkuat aspek tanggung jawab warga negara, dan disempurnakan oleh berbagai program kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstra mural yang diselenggarakan di sekolah maupun luar sekolah termasuk pendidikan interventif dengan keluarga, organisasi sosial politik, maupun media massa. 619
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pencapaian misi PKn dalam mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler di kelas, akan tetapi harus didukung oleh berbagai kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Kenyataan yang ada masih terjadi sebaliknya dimana pencapaian misi PKn dalam mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) masih dibebankan pada pundak guru PKn, belum menjadi tanggung jawab seluruh guru di sekolah. Suasana kehidupan di sekolah belum kondusif bagi upaya mencapai misi PKn dalam mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Tata tertib sekolah belum menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan perilaku siswa sebagai warganegara muda (young citizen) yang santun dan berbudi pekerti luhur. Pemahaman PKn secara tekstual dan kontekstual merupakan dua cara memahami konsep yang mempunyai efek yang luar biasa berbeda. Mengajarkan warga negara untuk bias memahami sebuah sloka secara kontekstual dengan tanpa keluar dari koridor-koridor nilai yang terkandung didalamnya memang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Memang sangat lebih mudah untuk mengajarkan warga negara supaya hafal teksnya saja. Pemahaman hakiki dari sebuah sloka adalah hasil dari perenungan pribadi dengan bantuan penerangan batin dari sumberNya. Peran pengajar PKn hanya sebatas mengarahkan dan memberikan panduan supaya pemahaman tersebut tidak lepas dari hakikatnya. SIMPULAN Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran PKn harus terut ditingkatkat guna menumbuhkan sikap nasionalisme pada generasi muda di era globalisasai. Penanaman sikap nasionalisme di era 620
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 globalisasi dilakukan guna menumbuhkan identitas nasional pada siswa sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara melalui pembelajaran PKn. Penerapan pembelajaran PKn perlu diiringi dengan kegiatan diluar sekolah yang dikemas melalui berbagai kegiatan sekolah uang dikemas dalam berbagai kegiatan. DAFTAR PUSTAKA [1] Ata Ujan, Andre. 2009. Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan. Jakarta: Indeks. [2] Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang. diakses Mei 2019) [3] Yuliandari, Erna. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkokoh Nasionalisme di Era Globalisasi. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan. 3 (1): 71-77. [4] Djiwandono, J. Soedjati. 2000. "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" dalam Sindhunata (Ed), Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi.Yogyakarta: Kanisius. [5] Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. [6] Hendrastomo, G. 2007. Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. Jurnal Dimensia. 1 (1): 1-11. [7] Istiqomah, Annisa. 2017. Pembangunan Identitas Nasional dalam Konteks Masyarakat Multikultural melalui Situs Kewarganegaraan Berbasis Agama. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. [8] Santoso, Djoko. 2008. Nasionalisme dan Globalisasi. diakses pada Mei 2019) 621
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Affan, M.H, dan Hafidh Maskum. 2016. Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi. Jurnal Pesona Dasar. 3 (4): 65-72. [10] Mujiyono. 2018. Hubungan Penanaman Kesadaran Multikultural dan Penguatan Sikap Nasionalisme Siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang Tahun 2017. Prosiding Seminar Nasional PPKn. [11] Nugraha, Galih. 2018. Menjadi Pancasila; Membangun Indonesia (Nasionalisme dalam Kesadaran Bernegara dan Berbudaya). Prosiding Seminar Nasional PPKn. [12] Surbayaka, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. 622
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER DISIPLIN SISWA Mega Angelina ABSTRAK Pendidikan karakter merupakan salah satu dari tujuan pendidikan nasional, yang mana pendidikan karakter tersebut menjadi salah satu sasaran dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membangun dan mengembangkan karakter disiplin siswa agar sesuai terciptanya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan beradaban unggul. Guru Pkn diharapkan menjadi teladan dan contoh bagi siswa, sehingga pendidikan karakter yang diberikan dapat terlaksana dan diterapkan dalam perilaku siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kata kunci : karakter, pendidikan karakter, peran guru, karakter disiplin ABSTRACT Character education is one of the national education goals, where character education is one of the targets of Pancasila and citizenship education subjects. The purpose of this study was to determine the role of citizenship education teachers in developing and developing the character of student discipline to fit the creation of human beings who are independent, competitive, and superior civilizations. Teacher Pkn is expected to be an example and example for students, so that character education provided can be carried out and applied to student behavior. This study uses descriptive research with qualitative methods. Keywords: character, character education, teacher's role, character of discipline PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang, apalagi pendidikan karakter yang saat ini menjadi bagian integral untuk membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan beradaban unggul. Hal ini selaras dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 3, 623
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pembentukan karakter menjadi salah satu sasaran mata pelajaran Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang didalamnya terdapat civic disposition yang menjadi salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap orang agar dapat menjadi warga negara yang baik.[1] Terdapat tiga aspek dalam kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan Karakter Kewarganegaraan (civic disposition). Dalam karakter kewarganegaraan yang dimaksud adalah warga negara yang berkarakter yang memiliki tanggung jawab moral, disiplin, menghargai hakat dan martabat setiap manusia, peduli, sopan, sadar, dan taat hukum, berpikir kritis, mampu mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.[2] Budimansyah (2008: 14) menyatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuaan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, (3) berkembang secara kritis dan demokratis untuk membentukdiri berdasarkan karakter-karaktermasyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainya, (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknlogi informasi dan komunikasi.[3] Guru PKn memiliki bertugas dan berkewajiban menanamkan etika norma dan prilaku di sekolah, termasuk di dalamnya pendidikan karakter. Selain itu, guru PKn dalam membentuk dan membangun karakter siswa juga harus bisa mengajarkan, menanamkan, dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam pancasila. Namun, pelaksanaan pendidikan karakter saat ini belum optimal dan efektif. Hal tersebut didukung dengan munculnya fenomena yang berupa kerusakan moral, 624
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang berasal dari perkembangan dan kemajuan iptek, yang menyebabkan dampak negative dan positif.[4] Dampak positifnya berupa kemudahan dalam berbagia bidang kehidupan, sedangkan dampak negative berupa masuknya budaya dan nilai- nilai asing antara lain gaya hidup bebas, konsumtif, narkoba, pergaulan bebas tindakan kekerasan. Selain kasus tersebut fenomena lainnya yang sering terjadi terutama di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh siswa, yaitu sering terlambat sekolah, tidak mengumpulkan tugas, menyontek, membuang sampah sembarangan, bolos, terjadi radikalisme, pornografi dan pornoaksi, dan menurunnya nilai kebangsaan. Sehingga dibutuhkan pendidikan karakter, yang menjadi tugas seorang guru terlebih di sekolah. Dimana sekolah menjadi salah satu tepat dimana pendidikan karakter didapat melalui guru. Apalagi guru PKn yang mana memiliki peran penting dalam mengembangkan dan membentuk karakter siswa. Secara umum ada beberapa peran guru yang memiliki relevansi langsung dengan proses pembelajaran yang meliputi guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai teladan, guru sebagai motivator dan emancipator, dan sebagai evaluator.[5] Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran guru pkn dalam membangun dan mengembangkan karakter terlebih karakter disiplin yang merupakan nilai karakter yang sering kali belum terlaksana. METODE Penelitian tentang peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter disiplin siswa menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai deskripsi tentang peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter displin siswa. Dalam pengumpulan data menggunakan 625
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 wawancara dan observasi, pengujiannya menggunakan triangulasi sumber dengan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. HASIL Guru adalah figure manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Figure guru terlihat dalam agenda pembicaraan,terutama yang menyangkut persalan pendidikan formal disekolah (Djamarah, 2010). Peran guru dalam mengembangkan dan membangun karakter disiplin siswa di SMA 1 Talun dilakukan dengan melalui pendekatan yang dilakukan oleh guru, pendekatan tersebut melalui keteladanan. Pertama, guru sebagai korektor haruslah dapat membedakan antara nilai baik dan buruk, mempunyai peranan menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan pendidikan karakter kepada siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru PKn dalam mendisiplinkan siswa dengan menegur melalui pemberian skor bagi yang melanggar. Kedua, guru sebagai motivator dituntut untuk mendorong siswa agar tertarik dan aktif belajar. Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih disiplin dengan memberikan pemahaman kepada siswa. Ketiga, guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Terjadinya interaksi antara guru dan siswa maka proses kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif. Keempat, guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ektrinsik dan intrinsik. Guru berperan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dan perilaku siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. Adanya keseimbangan anatara hasil belajar mengajar dengan perilaku siswa, sehingga memudahkan guru Pkn dalam mengembangkan karakter siswa. 626
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Selain dari keempat hal tersebut, guru dan tenaga pendidik SMA 1 talun memiliki peran sebagai sosok teladan di sekolah, yang ditunjukkan dengan sikap atau perilaku yang memberikan dampak posistif terhadap Siswa. Selain itu, upaya yang dilakukan guru Pkn dalam memberikan teladan yang baik kepada siswa SMA 1 Talun dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai, selalu menjaga kebersihan dengan tujuan agar dapat dicontoh oleh siswa.[6] Secara khusus peran guru PKn dalam membentuk karakter untuk mencapai pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui kajian moral yang tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan Kewarganegaraan. Menurut salah satu siswa SMA 1 Talun guru PKn sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa, karena dengan PKn siswa diajarkan untuk tanggungjawab, jujur, intinya materi yang ada dalam PKn kalau dipahami bisa membentuk karakter. Peran guru PKn dapat dilihat dari bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai peran guru PKn dalam upaya membentuk karakter pada siswa. Upaya yang dapat dilakukan melalui penilaian komponen, yang meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiganya diperlukan sebagai pendudkung dalam mewujudkan perkembangan karakter siswa yang terkait dalam peran guru PKn dalam membentuk karakter siswa. Pembentukan nilai karakter pada siswa, guru mempunyai peran yang paling krusial yakni menyemangati dan mengajar siswa agar menjadi siswa yang berkarakter dan mempunyai pribadi yang baik di seklah maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendidikan karakter menurut Lickona (1992) dalam Muslich Masnur (2011) yang mana mengandung 3 unsur pkok yakni moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan moral.[7] Hal ini diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Lickona Thomas, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan 627
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 efektif. Nilai-nilai karakter yang dapat diwujudkan dengan cara menanamkan nilai- nilai moral seperti sopan santun, tolong menolong, menghormati orang tua dan orang lain, dan menaati peraturan yang ada di masyarakat.[8] SIMPULAN Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan karakter dalam membangun dan mengembangkan karakter siswa diperlukan peranan dari guru terutama oleh guru PKn, guru menjadi contoh dan teladan bagi siswa didiknya, sehingga perilaku yang dilakukan oleh guru diharapkan sesuai dengan nilai-nilai karakter yang baik. DAFTAR PUSTAKA [1] Novitasari. (2018). Pengaruh media sosial terhadap civic disposition generasi milenial. Journal of moral and civic education. [2] Branson, M. S. (1999). Belajar civic education dari Amerika. Yogyakarta: kerja LKIS dan The Asia Foundation. [3] Budimansyah, Dasim, Prof. Dr.H.MS, Revitalisasi Pembelajaran PKn Melalui Praktik belajar Kewarganegaraan (Project Citizen), tahun 2008, Acta Civicus: jurnal pendidikan kewarganegaraan, Vol 1 No. 2, 2008. [4] Ngafifi, Muhammad. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya.jurnal pembangunan pendidikan fondasi dan aplikasi, vol.2 no.1 [5] Mudri, Walid. (2010). Kompetensi dan peranan guru dalam pembelajaran. jurnal Falasifa. 628
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6] Wiwin Puji Astuti. 2017. Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam karakter disiplin peserta didik melalui pendekatan keteladanan di SMP N 2. Jurnal Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum. [7] Muslich, Masnur. (2011). Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. [8] Lickona, Thomas. (1991). Educating for Character. New York: Bantam Books. (1992). Educating for Character, How Our School Can Teach Respect and Responsibility. New York : Bantam Books. 629
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA DI ERA DISTRUPTIF Merintan Ladivani S Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP UNS ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi yang diupayakan dalam pembelajaran. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh studi kepustakaan dan jurnal penelitian yang relevan dalam bentuk jurnal nasional dan internasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi leading sector dalam pengembangan karakter siswa. Namun, pada kenyataannya mata pelajaran PKn belum cukup berhasil menjalankan peran tersebut secara baik karena proses yang terjadi pada pembelajaran PKn tersebut hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja sedangkan pencapaian afektif/sikap cenderung diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya modifikasi dalam pembelajaran PKn, salah satunya dengan pengintegrasian konsep pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajarannya sehingga lebih bisa berperan dalam pengembangan karakter siswa. Kata Kunci : Karakter, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ABSTRACT This study aims to describe the planting of character values in the learning of Pancasila and Citizenship Education which includes planning, implementation, assessment, and obstacles or constraints faced and solutions sought in learning. The method used in this study uses qualitative methods supported by literature studies and relevant research journals in the form of national and international journals. Citizenship education is one of the leading sectors in developing student character. However, in reality PKn subjects have not been successful enough to carry out this role well because the process that occurs in Civics learning is only oriented towards cognitive achievement while affective achievement / attitude tends to be ignored. To overcome this, it is necessary to make modifications in PKn learning, one of which is by integrating the concept of character education in its learning activities so that it can more play a role in the development of student character. Keywords: Character, Pancasila and Citizenship Education 630
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Disruptif adalah suatu penggambaran kondisi tentang pergesaran pola maupun sistem lama dengan cara-cara baru yang lebih inovatif dan kreatif. Disruptif juga dapat berarti mengganti teknologi lama dengan teknologi digital untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih efisien [1] (Kasali, 2017). Pada era disruptif saat ini, semua dimensi kehidupan mengalami pergeseran. Tidak hanya hanya dunia bisnis yang mengalami pergeseran, namun juga hingga dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Memperhatikan ketiga jenis pendidikan di atas, ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan tidak sewajarnya. Sikap-sikap seperti ini merupakan bagian dari penyimpangan moralitas dan prilaku sosial pelajar [2](Suyanto dan Hisyam, 2000: 194). Pembahasan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi, baik atau buruknya karakter seseorang tercermin dalam sikap/tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kehidupan masa depan seseorang. Seorang Filosof Yunani, Heraclitus [3] (dalam Lickona, 2012:12) mengatakan bahwa "Karakter adalah takdir". Tidak hanya itu, karakter yang dimiliki oleh seseorang juga akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kelompok di mana dia berada, baik itu kelompok kecil seperti keluarga, hingga kelompok besar seperti masyarakat, bangsa, bahkan negara. Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cicero (dalam Lickona, 2012: 12) yang menyatakan bahwa "Dalam karakter warga negara, terletak kesejahteraan bangsa." Hal ini jelas menunjukkan bahwa kumpulan karakter dari individu- 631
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 individu lah yang akan mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa. Mencermati berbagai cakupan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang sangat mulia. Berkaitan dengan misi PKn tersebut, Maftuh (2008: 137) berpendapat bahwa: Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: 1) PKn sebagai Pendidikan Politik; 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai; 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme; 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum; 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.Menurut [4] Winarno (2014: 19) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intellegence), membina tanggung jawab (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara (civic participation). Pendidikan karakter menjadi sebuah keniscayaan ketika melihat realitas generasi muda kita yang banyak mengalami berbagai ketimpangan moralitas sebagai output pendidikan formal yang banyak terjadi pengangguran dari lulusan pendidikan dasar dan menengah atas. Melihat fenomena baik melalui media cetak ataupun elektronik tentang tayangan vulgar berbagai kasus pelanggaran moral, maka penanaman nilai-nilai karakter atau pendidikan karakter menjadi hal yang mutlak untuk di kedepankan. Lahirnya Kurikulum 2013 yang syarat dengan muatan nilai-nilai karakter religius dan sosial, sebagai salah satu produk dari Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan mampu mengurangi atau bahkan membentengi generasi muda umumnya dan peserta didik pada khususnya dari gejala dekadensi moral. 632
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Sejauh ini, membahas mengenai solusi dari setiap permasalahan karakter yang ada, pendidikan masih menjadi bidang Yang paling efektif dan efisien dalam usaha pembentukan karakter baik pada generasi muda (pelajar). Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan itu sendiri, seperti yang terdapat pada Undang Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dalam tim redaksi sinar grafika [5] (2003: 2) disebutkan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Uraian mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional Indonesia yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut jelas menekankan bahwa pendidikan nasional Indonesia sangat memperhatikan ketiga aspek kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran PPKn memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter seperti yang dinyatakan oleh Kemendiknas dalam [6] Winarno (2013:11) salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan karakter adalah mata pelajaran PPKn dimana mata pelajaran ini bukan hanya mengajarkan tentang teori melainkan juga mengajarkan tentang karakter-karakter dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Serta tujuan pembelajaran PPKn untuk membentuk karakter siswa untuk mengamalkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia [7] (Daryono dalam Markum Susatim dan Kusuma Aryani 2010:24). Karakter yang merupakan bagian dari aspek afektif dan psikomotor juga sangat diutamakan pencapaiannya dalam pendidikan nasional. Selain tertuang dalam UU Sisdiknas, perhatian pemerintah terhadap pembentukan karakter juga dapat dilihat 633
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dari inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Dengan menerapkan pembelajaran yang terimplementasi dengan nilai-nilai karakter yang menjadi tujuan adalah terbentuknya individu individu yang berkarakter. Sehingga diketahui bahwa fungsi dari pendidikan karakter yaitu: ▪ Menggali perilaku anak agar memiliki karakter berperilaku baik, berhati baik dan berfikiran baik. ▪ Mengembangkan nilai-nilai karakter yang sudah ada dalam diri siswa untuk menjadi lebih baik. ▪ Meningkatkan manusia indonesia menjadi lebih berkarakter dan menjadikan bangsa ini bangsa yang dapat menjaga kearifan budaya Indonesia. Dan diperoleh bahwa manfaat dari implementasi nilai karakter dalam pembelajaran yaitu: ▪ Membentuk karakter individu : dalam hal ini individu memiliki karakter yang kokoh yang kuat yang dapat terjaga walau menghadapi perubahan sosial seperti apapaun. Karakter yang diharapkan dalam hal ini adalah karakter yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan. ▪ Membuat individu menghargai sesamanya : salah satu hal yang menjadi nilai dari penididkan karakter adalah toleransi. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman. Sehingga dengan implementasi pendidikan karakter dapat menumbuh kembangkan sikap individu untuk menghargai satu sama yang lainnya. ▪ Mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berintegritas : hal tersebut karena dengan pendidikan karakter dapat membentuk kepribadian dari individu yang kokoh dan tidak mudah goyang. Sehingga pendidikan karakter dapat mmebuat atau membantu untuk mewujudkan genarsi milenial yang memiliki integritas tinggi. 634
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ▪ Melatih mental dan moral : nyatanya pendidikan karakter dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani tampil, berani mengungkapkan, bertanggung jawab dan nilai nilai luhur lainnya. Hal tersebut berdampak pada mental dan moral seorang anak yang menjadi lebih kuat. ▪ Memberikan identitas pada diri : nyatanya dengan semakin majunya perkembangan dunia, banyak remaja kehilangan identitas diri, sehingga itu membahayakan terhadap identitas bangsa. Maka dari itu pendidikan karakter harus mengembalikan indentitas bangsa dengan cara memberikan identitas pada diri remaja untu mejadi individu yang berkarakter. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh studi kepustakaan dan jurnal penelitian yang relevan dalam bentuk jurnal nasional dan internasional. Data yang diperoleh nantinya dianalisis dan membandingkan data yang sama dengan data dari tokoh yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah yang relevan dengan tema yang saya ambil dalam penelitian ini. Kemudian data yang di peroleh di analisis, analisi pemecahan masalah merupakan uraian dari pemecahan masalah tersebut. Yang dan kemudian disajikan dalam bentuk artikel, yang berisikan penjelasan terkait uraian pemecahan masalah yang diambil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Alasan penggunaan metode ini adalah karena penelitian ini dilakukan pada variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungakan variabel yang lain.[8] Sugiyono (2003: 75) HASIL PENELITIAN Pendidikan karakter dalam kurikulum nasional diajarkan secara eksplisit di sekolah-sekolah formal dalam sebuah mata pelajaran yang disebut dengan Pendidikan Budi Pekerti pada kisaran tahun 1960 yang merefleksikan prioritas penting pendidikan nilai bagi setiap peserta didik. Masuknya model 635
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengelompokan mata pelajaran di sekolah menjadikan pelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang secara eksplisit pelanpelan menghilang hingga pada masa Orde Baru pendidikan karakter dimunculkan secara eksplisit melalui program dalam kegiatan resmi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Orde Baru juga melahirkan pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Albertus, 2012:2-3).Menurut Cogan dan Dericot [9] (dalam Winarno 2009: 37-38 ) Warga negara memiliki beberapa atribut diantaranya: (1) a sense of identity; (2) the enjoyment of certain rights; (3) the full ment of corresponding obligations; (4) a degree of interest and involvement in public affairs; and (5) an acceptance of basic societal values. (Mengandung pengertian bahwa karakteristik warga negara meliputi: (1) rasa identitas; (2) kenikmatan hak-hak tertentu; (3) pemenuhan kewajiban yang sesuai; (4) tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan (5) penerimaan nilainilai sosial dasar. Grufron (2010:15) menyatakan bahwa secara universal karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (peace), menghargai (respect), kerjasama (cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness), kejujuran (honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung jawab (responsibility), kesederhanaan (simplicty), toleransi (tolerance) dan persatuan (unity). Atribut warga negara tersebut tentunya berbeda antar negara, semua bergantung pada sistem politik negara masing-masing. Bagi Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, maka karakter kewarganegaraannya akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). [10]Asmani (2011: 74-8) mengagas bahwa peran guru dalam pendidikan karakter meliputi keteladanan, Inspirator, Motivator, Dinamisator, Evaluator. [11]Samsuri (2011:28) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn adalah suatu upaya dalam menyiapkan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dalam bertindak, dan karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma untuk berpartisipasi aktif dalam berkehidupan bermasyarakat. 636
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan grand design pendidikan karakter tahun 2010, diuraikan bahwa pada lingkungan sekolah terdapat empat pilar yang dapat dijadikan sebagai wadah penanaman nilai nilai karakter. Di antara keempat wadah tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan belajar mengajar di kelas yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran termasuk dalam hal ini yaitu mata pelajaran PKn. Setiap mata pelajaran yang diberikan pada siswa di kelas diharapkan dapat memberikan dampak pembentukan karakter kepada siswa. Dalam hal ini ada yang disebut dengan dampak instruksional dan dampak pengiring (nurturant effect). Bagi seseorang maka diperlukan tiga komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Seseorang sebelum berperilaku baik tentu harus memiliki pengetahuan yang baik terlebih dahulu, baru setelah itu berperasaan (dapat mengolah hati) dengan baik, dan yang terakhir bisa menampilkan perbuatan yang baik. Penanaman karakter ini penting dilakukan kepada para generasi muda terlebih bagi mereka para AKH agar menjadi warga negara yang baik, sehingga sadar akan hukum. [12] (Sri Rahayu,Dewi Gunawati 2019) Peran mata pelajaran PKn merupakan leading sector dari pendidikan karakter sudah jelas harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajarnya. Permasalahan yang peneliti dapatkan di lapangan adalah praktek pendidikan dalam pembelajaran PKn yang berlangsung di kelas pada saat ini hanyalah sebatas pendidikan yang berorinetasi pada pencapaian tujuan kognitif atau pengetahuan saja. Sedangkan afektif, hal yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter/sikap siswa cenderung diabaikan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Suwarma [13] (dalam Budimansyah, 2012: 450), yaitu: Kelemahan pembelajaran PKn dalam perspektif pendidikan karakter dipertegas lebih rinci seperti kegiatan berpusat pada pendidik (teacher center), orientasi pada hasil lebih kuat, kurang menekankan pada proses, bahan disajikan dalam bentuk informasi, posisi siswa dalam kondisi pasif siap menerima pelajaran, pengetahuan lebih kuat dari pada sikap dan keterampilan, penggunaan metode terbatas pada situasi pembelajaran tidak menyenangkan dan satu arah (indoktrinasi). Oleh karena itu, perlunya perbaikan dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan karakter 637
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 siswa karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bisa menginternalisasikan nilainilai karakter yang ada karena penanaman nilainilai karakter tidak cukup hanya sekedar diajarkan tetapi juga harus dikembangkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hermann dalam (Budimansyah, 2010: 68) bahwasanya "value is neither cought nor taught, it is learned". Hal tersebut dilakukan agar sebagai seorang pendidik kita mampu meghasilkan anak-anak yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter. Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara- cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia [14](Kaelan, 2010: 15). Pembahasan di atas relevan dengan artikel ilmiah berjudul Effectiveness of Social Science Learning Based on Noble Values of Ki Hajar Dewantara's Teaching to Strengthen the Students' Character oleh [15]Warsito dan Asrowi dalam International Journal of Active Learning Vol. 2 (1) 2017, ISSN: 2528-505X. Dalam artikel ini disebutkan bahwa pendidikan karakter diawali dengan pengetahuan, kemudian perasaan atau sikap, dan akhirnya tindakan nyata. Pada kenyataan saat ini PKn seakan menjadi mata pelajaran yang tidak dianggap begitu penting karena pelajaran PKn hanya sebatas pada kegiatan menghapal materi dan kurang mampu menjalankan fungsinya sebagai leading sector dari pendidikan karakter. Pada tahap perencanaan pembelajaran, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). hal lain yang dapat dilihat dari silabus dipersiapkan oleh guru, peneliti melihat bahwa guru belum begitu melakukan modifikasi dalam komponen 638
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 teknik penilaian karena pada silabus tersebut tidak ada penambahan/modifikasi pada komponen teknik penilaian. Misalnya dengan mengajak siswa melakukan penilaian terhadap diri sendiri atau bisa juga menggunakan bentuk penilaian antar teman. Oleh karena itu peneliti merasa bahwa guru masih kurang maksimal dalam melakukan modifikasi silabus pada komponen kegiatan pembelajaran dan teknik penilaiannya. Kemudian, berkaitan dengan metode pembelajaran, sama hal nya dengan media dan sember belajar. Guru juga telah merencanakan beragam metode pembelajaran dalam mendukung keberhasilan pengembangan karakter siswa. adapun metodenya adalah ceramah, kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, problem solving atau pemecahan masalah, menonton video/film, observasi langsung ke lapangan, dan inkuiri. Berbagai metode yang direncanakan oleh guru tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan karakter siswa. Secara tidak langsung karakterkarakter yang ingin dikembangkan dapat diintegrasikan pada metode-metode pembelajaran yang digunakan. Penggunaan metode yang beragam dan mampu meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa disarankan untuk mendukung keberhasilan pengembangan karakter siswa. SIMPULAN Pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn merupakan solusi yang dapat membangkitkan kembali peran PKn sebagai mata pelajaran yang merupakan leading sector dalam pengembangan karakter siswa. PKn merupakan mata pelajaran PKn yang dalam muatan materinya sudah kaya akan nilai-nilai karakter akan semakin membantu dengan diintegrasikannya konsep pendidikan karakter. Pengembangan karakter siswa tidak hanya dikembangkan melalui muatan materi PKn saja, tetapi karakter siswa dapat dikembangkan secara tidak langsung melalui tahapan dalam kegiatan pembelajaran, selanjutnya jga bisa didukung dengan penggunaan metode, media, dan sumber pembelajaran. Pendididkan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dasar tentang 639
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum serta ikut berperan dalam percaturan global. Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Bahwa untuk menanamkan nilai toleransi kepada siswa ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya: 1). Di dalam proses pembelajaran guru tidak hanya memberikan penekanan terhadap aspek kognitif, yaitu pengetahuan saja, tetapi memberikan aspek afektif berupa perhatian. 2). Model pembelajaran yang digunakan adalah salah satunya dengan cara berkelompok.[16] (Abdul Putra, 2016). [17]Menurut Saputro & Soeharto (2015) adanya pendidikan karakter semenjak usia dini, diharapkan mampu mengatasi persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi keprihatinan bersama. Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya. [18] Menurut Judiani (2010) nilai-nilai yang perlu dibangun dalam diri generasi penerus bangsa secara nasional yakni kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan displin. Sekolah bebas untuk memilih dan menerapkan nilai-nilai yang hendak dibangun dalam diri siswa. 640
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1]Komalasari, K. 2010. Pembelajaran kontekstual (konsep dan aplikasi). Bandung: PT Refika Aditama. [2]Suyanto & Hisyam, D. 2000. Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan Reformasi. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa [3]Lickona, T. 2012. Character Matters. Jakarta: PT Bumi Aksara. [4]Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Bumi Aksara. [5] Undang Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dalam tim redaksi sinar grafika [6] Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta : Bumi Aksara [7] Aryani Kusuma, Susatim Markum. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. Bogor : Ghalia Indonesia [8] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta [9] Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta. [10] Asmani, J. M. 2011. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Diva Press. [11] Sri Rahayu, Dewi Gunawati, Triana Rejekiningsih PENGUATAN KARAKTER PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROGAM 641
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 REHABILITASI UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK (STUDI PADA YAYASAN SAHABAT KAPAS) dalam Jurnal PPKn Vol. 7 No. 1 Januari 2019 [12] Budimansyah, D. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Widya Aksara Press: Bandung. [13] Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2002. Yogyakarta: Paradigma [14] Warsito dan Asrowi. (2017). Effectiveness of Social Science Learning Based on Noble Values of Ki Hajar Dewantara's Teaching to Strengthen the Students' Character. International Journal of Active Learning. Vol. 2 No. 1, April. 2017. (1- 14), p-ISSN 2528-505X, //aseanjournals.co [15] Abdul Putra Ginda Hasibuan 2016 PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA KELAS VIII SMP NEGERI 5 TAMBUSAI TAHUN 2015 [16] [17] Judiani, S. 2010. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 16(3):280- 289. [18] Grufron. A. Integrasi ilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan pembelajaran. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Eds, khusus dies natalies UNY. Hal : 13-24. [19] Frye, M. (Ed.). 2002.Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and Implementation of the Student Citizent Act of 2001. North Carolina: Public Schools of North Carolina. [20]Lickona. 1992. Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books 642
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Model Pembelajaran Project Citizen dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Murniwati murniwati@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang solusi guru untuk memberikan model pembelajaran agar peserta didik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Atas dasar penelitian yang menggunakan satu model pembelajaran yang digunakan kesemua materi pelajaran, sehingga paper ini memberikan solusi atas fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) model pembelajaran Project Citizen (2) kelebihan dan manfaat model pembelajaran Project Citizen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan (1) Project Citizen merupakan satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. (2) Manfaat model pembelajaran Project Citizen mampu meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam meningkatkan keaktifan dan keterampilan berpikir kritis siswa Kata Kunci : Kemampuan Berpikir Kritis, Model Pembelajaran Project Citizen ABSTRACT This study discusses teacher solutions to provide learning models so that students are able to improve their critical thinking skills. On the basis of research that uses a learning model that is used by all subject matter, so this paper provides a solution to the phenomenon. The purpose of this study is to find out (1) the Project Citizen learning model (2) the advantages and benefits of the Project Citizen learning model in improving students' critical thinking skills. The method used in the preparation of this article is a qualitative descriptive method with a library study approach or library research. The results of the study show (1) Project Citizen is a problem-based instructional treatment to develop the knowledge, skills and character of democratic citizenship that enables and encourages participation in government and civil society. (2) The benefits of the Project Citizen learning model are able to improve the quality of learning, especially in increasing students' activeness and critical thinking skills 643
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Keywords: Critical Thinking Ability, Project Citizen Learning Model Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa mengenai isu yang berkenaan dengan Kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan konsep PKn menurut Somantri (2001:229) yang merumuskan bahwa: "Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Definisi tersebut sesuai dengan hakikat Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut adalah pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Strategi peningkatan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran merupakan upaya pembaharuan pendidikan yang dapat dilakukan oleh guru, Kualitas pembelajaran dilihat pada intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, materi, media, dan iklim pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus diperhatikan dengan seksama 644
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 karena merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan mutu pendidikan. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana peran pendidik dalam mewujudkan kebijakan PKn yang berorientasi pada konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan manusia pada abad ke-21 (Cogan, 1998:11) Namun pada kenyataannya sekarang, beberapa masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita salah satunya pembelajaran PKn masih didominasi sistem konvensional. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghafal bukan berpikir, kreatif, kritis dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis siswa dan menganggap enteng dan kurang menarik. (Budimansyah dan Komalasari, 2008). Pembelajaran lebih berpusat pada guru sehingga siswa cenderung pasif dan semakin tidak memiliki gairah untuk belajar,hal ini akan menimbulkan adanya asumsi siswa yang menganggap bahwa pelajaran ini membosankan, tidak menantang karena hanya berupa hafalan dan belajar hanya dipersiapkan untuk menjawab soal-soal ujian semata. Salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam meningkatkan keaktifan dan keterampilan berpikir kritis siswa yaitu Praktik Belajar Kewarganegaraan ( Project Citizen). Project Citizen menurut Budimansyah ( 2009:1-2) adalah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil ( civil society). Berdasarkan hasil penelitian Yosaphat,dkk (2013), secara khusus dalam hal mengembangkan karakteristik berpikir kritis, project citizen lebih meningkatkan karakteristik khususnya dalam menghadapi, memanfaatkan informasi, membedakan klaim yang rasional dan emosional, kemampuan menunjukkan analisis data, kemampuan berargumentasi, kemampuan menggunakan bukti. 645
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Model Project Citizen, menurut Vontz & Patrick (2001, p. 6) akan memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat dengan cara berlatih berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerja sama, kesopanan, toleransi, pengambilan keputusan, dan tindakan sipil untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan akan semakin menantang, mengaktifkan dan berwarna Melalui penerapan model pembelajaran Project Citizen dimungkinkan siswa lebih aktif dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam memecahkan suatu permasalahan terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang relevan dan berhubungan dengan model pembelajaran Project Citizen dalam meningkatkan berpikir kritis siswa. Pembahasan Model merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Menurut Sapriya (2002:103) "model merupakan wakil dari sesuatu. Model dapat berupa bentuk asli (prototype) suatu benda, maket fisik seperti model skala rumah, kapal atau bisa juga diagram. Pengajaran jangan hanya semata-mata menyangkut kegiatan guru mengajar tapi lebih berfokus pada kegiatan belajar peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah sebuah praktek belajar yang dirancang untuk dapat meningkatkan efektivitas belajar peserta didik yang 646
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mencakup seluruh potensi yang dimiliki baik kognitif, afektif dan psikomotorik guna mencapai tujuan pembelajaran. Model project citizen Menurut Budimansyah (2002:13) portofolio atau project citizen diartikan sebagi benda fisik, sebagai suatu proses pedagogis maupun sebagai adjective. Sebagai suatu wujud benda fisik, fortofolio merupakan bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Sebagai suatu proses pedagogis, portofolio merupakan collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik baik yang berwujud pengetahuan (kognitif), maupun nilai dan sikap (afektif), dan keterampilan (skill). Sedangkan sebagi suatu adjective, portofolio sering disandingkan dengan konsep lain seperti pembelajaran dan penilaian. Jika disandingkan dengan pembelajaran, maka portofolio sering disebut dengan pembelajaran portofolio, dan jika disandingkan dengan penialaian, maka dikenal dengan penilaian portofolio. Selanjutnya Fajar (2004:47) mengemukakan bahwa portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduanpandan yang ditentukan. Dalam model pembelajaran ini, setiap portofolio berisi karya terpilih dari satu kelas peserta didik secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif memilih, membahas, mencari data, mengolah data, menganalisis dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sapriya (2002:207) bahwa portofolio merupakan kumpulan karya terpilih peserta didik yang berguna dan terintegrasi yang diseleksi menurut panduan yang ditetapkan. Panduan ini beragam sesuai subjek/disisplin dan tujuan penilaian portofolio. Pendapat tersebut diperkuat oleh Somardi (2001:50) yang menyatakan bahwa: "Portofolio merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana peserta didik di kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam 647
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio merupakan karya terpilih peserta didik dalam kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooparatif membuat kebijakan publik untuk membahas pemecahan masalah kemasyarakatan". Menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model project citizen merupakan model pembelajaran yang dibuat oleh para ahli pendidikan untuk dapat meningkatkan manfaat belajar bagi peserta didik. Sehingga dengan pembelajaran ini peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Budimansyah (2002:4-7) model project citizen dilandasi 1) empat pilar pendidikan dari UNESCO yakni learning to do, learning to know, learning to be, learning to life together, 2) pandangan konstruktivisme, dan 3) democratic teaching. Selanjutnya Budimansyah (2002:8-13) mengemukakan mengenai prinsip- prinsip pembelajaran project citizen, yaitu "prinsip belajar peserta didik aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan reactive teaching". Berdasarkan buku Project citizen ... A We the People Portfolio-Based Program, yang disusun oleh Center for Civic Education, model Project Citizen memiliki langkah-langkah sebagai berikut 1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat, 2) Pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas, 3) Pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas, 4) Pengembangan suatu portofolio kelas, 5) Penyajian portofolio (show case), 6) Refleksi atas pengalaman belajar yang dilakukan (Center for Civic Education, 2006). Fokus perhatian dari langkah-langkah model Project Citizen adalah pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kepercayaan diri warga negara, komitmen warga negara, dan kompetensi warga negara yang bermuara kepada kemampuan mengambil keputusan yang kritis, kreatif, bernalar, serta bertanggung jawab (Budimansyah, 2009). Atau dengan kata 648
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lain, fokus model pembelajaran Project Citizen adalah melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah. Kritis dan kreatif merupakan bagian dari proses berpikir. Berpikir merupakan kegiatan manipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan perilaku. Presseisen mengemukakan bahwa berpikir adalah suatu aktivitas mental yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan (Jayadiputra, 2010). Berpikir Kritis Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan individu untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan seseorang mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain. Fisher (2009:7) mengemukakan ciri-ciri berpikir kritis yakni mengenal masalah, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah- masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengenal asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, memahami dan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas, menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-penyataan, mengenali adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah, menarik kesimpulan dan kesamaan yang diperlukan, menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan yang disampaikan seseorang, dan menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan berpikir kritis melibatkan keterampilan kognitif dan disposisi yang dapat dilihat sebagai sikap atau kebiasaan pikiran, termasuk terbuka dan adil, keingintahuan, fleksibilitas, kecenderungan untuk mencari alasan, keinginan untuk mendapat informasi yang baik, dan rasa hormat untuk dan kesediaan menerima dari sudut pandang yang beragam (Lai, 2011). 649
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Manfaat Model Pembelajaran Project Citizen dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis Pertimbangan mengenai pembelajaran project citizen berfungsi menggaris bawahi mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan yang baik bahkan sejak usia dini. Jika peserta didik terbiasa untuk mendiskusikan perbedaan mereka dengan cara yang rasional, mereka akan lebih menerimanya ketika mereka dewasa. Pendidikan kewarganegaraan membantu kaum muda untuk menghadapi situasi konflik dan kontroversial secara luas dan toleran di kehidupan kampus maupun nanti di kehidupan sebenarnya. Pembelajaran project citizen membantu melengkapi mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan orang dewasa di sekitar mereka karena di dalam pembelajaran dibiasakan untuk ... how to recognize bias, evaluate an argument, weigh evidence, look for alternative interpretations, viewpoints and sources of evidence; above all to give good reasons for the things they say and do, and to expect good reasons to be given by others (Citizenship Foundation, 2003). Model project citizen diperlukan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis dengan cara berdiskusi. Melalui diskusi dikembangkan instrumen berupa pengembangan nilai, kepastian dan mempertinggi pemahaman terhadap konten kajian dengan harapan dapat membantu peserta didik mengembangkan suatu pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, meningkatkan kemauannya untuk ikut dalam kehidupan politik, dan secara positif mempengaruhi isi pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan- kecakapan interpersonal (Hess, 2001; Samsuri, 2011). Oleh karena itu melalui project citizen peserta didik bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka sejak awal tahap pelaksanaan model project citizen, peserta didik bebas mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dengan cara mencari masalah- masalah yang ada disekitar mereka yang tentu hal ini akan menghasilkan masalah yang berbeda-beda ditiap peserta didik 650
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data mengenai pembelajaran berbasisis project citizen, dapat disimpulkan bahwa Project Citizen merupakan satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Manfaat model pembelajaran Project Citizen mampu meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam meningkatkan keaktifan dan keterampilan berpikir kritis siswa Pelaksanaan model project citizen dalam mata pelajaran PKn berimplikasi luas, karena dapat mengembangkan dan membekali peserta didik dengan sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan peserta didik, yaitu civic life, civic skill, dan civic partisipation sebagai bekal untuk menjadi warganegara yang baik (a good citizenship). Dengan demikian, pelaksanaan model project citizen dapat mendukung pencapaian pembelajaran demokrasi di persekolahan, karena peserta didik diberi kebebasan berpikir dan berpendapat, didalam mencari masalah dan menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Referensi : Budimansyah, D.2002. Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio. Bandung: Genesido. ______________. 2009. Inovasi Pembelajaran Project Citizen. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah PascaSarjana, UPI Citizenship Foundation. (2003). Teaching about controversial issues: guidance for schools Cogan J.J.1998. Citizenship Education For The 21st Century: Setting The Context. Dalam J. J. Cogan & R. Derricott (Eds.), Citizenship Education for the 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Fajar, A. 2004. Portofolio Dalam Pelajaran IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya. Fisher, A. (2009). Berpikir kritis sebuah pengantar. Jakarta: Erlangga. 651
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Hess, D. (2001). Teaching in public controversy in democracy. In J. J. Patrick & R. S. Leming (Ed.), Principles and practices of democracy in the education of social studies teachers. Civic learning in teacher education. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas. Jayadiputra, E. 2010. Pengaruh Implementasi Model Project Citizen dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Konsep Demokrasi. Tesis tidak diterbitkan. Bandung: SPs UPI. Komalasari, K. Dan D. Budimansyah. 2008. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP. Acta Civicus Vol. 2, No. 1, Oktober 2008 Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review (Research report). Pearson Research Report. Diambil dari AL.pdf Nusaratriya,Yosaphat Haris,dkk.2013.Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen. Jurnal Ilmiah Pendidikan Cakrawala Pendidikan, No 3, November 2013 Sapriya.2002. Study Social, Konsep dan Model Pembelajaran. Bandung: Buana Nusantara. Soemantri,M.N .2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung. PT Remaja Rosda karya. Somardi.2001. "Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio". Acta Civicus jurnal Ilmu Politik dan PKn. Bandung: jurusan PMPKN FPIPS UPI. Vontz, T. S., Metcalf, K. K., & Patrick, J. J. 2000. " Project Citizen" and the civic development of adolescent students in Indiana, Latvia, and Lithuania. Bloomington IN: ERIC Clearinghouse for Social Studie 652
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 MODEL PENDEKATAN NILAI DALAM MEMBENTUK KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVICS DISPOSITION) PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nadila Nisa Al Umami Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peseta didik khususnya dibangku sekolah menengah pertama. Berdasarkan kepada tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk good citizen. Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a) yang berani membela serta setia kepada bangsa dan Negara, b) memiliki sikap yang toleran kepada sesama, c) memeluk salah satu agama yang diakui negara, dan d) memiliki sikap demokratis. Peneliti menggunakan model variasi penanaman nilai agar terbentuknya karakter warga negara yang baik dari setiap peserta didik di jenjang sekolah menengah pertama, mempersiapkan lulusan-lulusan yang berbudi pekerti dan memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik dalam berpartisipasi di Masyarakat. Menggunakan metode analisis teoritis untuk menarik kesimpulan hasil dalam pendekatan model penanaman nilai yang berguna untuk meningkatkan keterampilan kewarganegraan. Hasil dari penelitian ini dapat kita tarik dalam satu inti Civics Disposition atau keterampilan warga negara yang mencerminkan learning to do and learning to life to gether (aspek keterampilan). Untuk itu semua maka pendekatan model penanaman nilai mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Dan menghasilkan warga Negara yang diharapkan melalui PKn : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional. Kata kunci : Civics Disposition, Model Pendekatan Nilai, Peserta didik. ABSTRACT This study aims to improve the citizenship skills of students, especially in Junior High School. Based on the learning objective of Citizenship Education which is to establish a good citizen. Good citizens here are citizens who know(have knowledge), want(attitude), and are able (skills) to carry out daily life in a society, nation and state. Good citizens are citizens who have the following characteristics: a) who dare to defend and be loyal to the nation and state, b) have a tolerant attitude towards other, c) embrace one of the religions recognized by the state, and d) have democratic attitude. The 653
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 researcher uses a variation of value planting model so that the formation of good citizenship characteristics of each student at the Junior High School prepares graduates who are virtuous and have good citizenship skills in participating in the community. Using the method of theoretucal analysis to draw conclusions from the results of the value-planting model that is useful for improving citizenship skills. We can draw the results of this research in one core civics Disposition or skills that reflect learning to do and learning to life to gether (aspect of skills). For this reason, the value -planting model approach is able to direct dynamic citizens in the face of challenges in the global era. And produce citizens who are expected through PPKn: (a) intellegent citizens, (b) citizens who have commitment, and (c) citizens who are able to engage themselves or be participatory in life in Indonesia society, nation and state and in International relations. Keyword: Civic Disposition, Value Approach, Development of Students. PENDAHULUAN Ada istilah kewarganegaraan dan kewargaan negara. Soemantri (1967) mengatakan bahwa istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan kehilangan status warga negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 12 tahun 2006. Sementara istilah kewargaan negara merupakan terjemahan dari istilah "Civics" yaitu merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Begitu penting peranan yang dimiliki PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, maka pembelajaran PKn di sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan hidup dan kehidupan yang demokratis. Semua ini dilakukan dalam rangka membangun kehidupan demokrasi sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu sekolah harus dapat menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis melalui : (a) pengembangan kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rasional (IQ) dan 654
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kecerdasan moral (MQ), (b) membentuk sikap kemauan, serta (c) melatih keterampilan untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Wahab dan Sapriya (2011 : 311) mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademik tujuan pendidikan kewarganegaan (civic/citizenship education) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (to be good citizens). Segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan guru dalam proses pembelajaran PKn hendaknya mampu membentuk dan menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik. Winataputra dan Budimansyah (2007) berpendapat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skill) dan memiliki watak kewarganegaraan (civic disposition). Pendapat ini bila dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan aspek kognitif, memiliki watak kewarganegaraan terkait dengan aspek afektif dan memiliki keterampilan kewarganegaraan terkait dengan aspek psikomotor. Pendapat ini senada dengan pendapat Dardji Darmodiharjo (1987), yang mengatakan bahwa pendidikan memuat unsur : mengajar (pengetahuan), mendidik (membentuk sikap), dan melatih (keterampilan). Berkaitan dengan Pendidikan Nilai tujuan utama dalam pendidikan adalah menghasilkan keperibadian manusia yang matang secara emosional, spiritual dan intelektual. Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni learning to know (aspek Pengetahuan), learning to be (aspek Afektif), learning to do and learning to life to gether (aspek keterampilan). Untuk itu semua maka PKn dikembangkan agar mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Warga Negara yang diharapkan melalu PKn adalah : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara 655
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional. Perserta didik yang menduduki bangku sekolah menengah pertama mengalami masa perkembangan transisi antara anak-anak ke remaja. Penanaman Pendekatan Nilai untuk membentuk watak peserta didik yang tertib dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Karakter remaja sebagai berikut menurut Perkembangan Peserta Didik: ▪ Pada masa remaja berkembang "social cognition" (kemampuan untuk memahami orang lain), mampu menjalani hubungan sosial yang lebih akrab Berkembang sikap "conformity" yaitu kecenderungan mengikuti pendapat, kebiasaan, hobi orang lain. Bila perilaku yang diimitasi positif akan menjadi positif dan sebaliknya. ▪ Pada remaja sering membentuk kelompok-kelompok senasib atau "gang" ▪ Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. ▪ Perkembangan moral pada remaja banyak dipengaruhi oleh tingkat moral orang tua / keluarga. Masa remaja merupakan saat berkembangnya identity (jati diri) ▪ Perkembangan identity pada remaja berkaitan erat dengan komitmennya terhadap okupasi masa depan, peran masa dewasa dan sistem keyakinan pribadi. ▪ Identitas diri menunjuk kepada pengorganisasian atau pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan keyakinan-keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik menyangkut pekerjaan dan falsafah hidup. Dengan begitu peserta didik di masa Sekolah Menengah Pertama sangat baik untuk memulai penanaman nilai kewarganegaraan. Karena dengan model pendekatan 656
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penanaman nilai kita dapat mendewasakan peserta didik dengan man nilai-nilai moral yang berdasarkan sila-sila Pancasila. METODE Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data pertama, sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992) HASIL Berdasarkan pada kajian literasi yang sudah diteliti. Civic Disposition yang menekan pada pembentukan karakter warga negara. Kita perlu memperhatikan karakter peserta didik satu dengan yang lainnya. Dalam penilaian civic disposition dapat menggunakan laporan pengamatan. Walau begitu kita tetap harus mentrait peserta didik agar terbentuk karakter peserta didik yang baik dan cinta tanah air. Sebuah laporan dari The NAEP 1998 Civic Report Card for the Nation, U.S. Department of Education: Office of Educational Research and Improvement menyatakan bahwa Civic Disposition lebih mengarah pada pendekatan dari karakter individu dan publik esensial untuk merepresentasikan dan menimprovisasi dari Demokrasi Konstitusional Amerika. Mencapai hal ini diidentifikasikan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Menjadi masyarakat yang indepen dari masyarakat 2. Asumsi individual, politik, dan ekonomi sebagai respon dari seorang warga negara 3. Perduli individu yang membutuhkan bantuan, dan orang 657
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Partisipaso dalam kewargaegaraan affairs in a informed, thought ful, and affective manner. 5. Promoting the healthy functioning of amerika constittusional demokrasi. (Anthony D. Lutkus. Et.all 1999) Karakter warga negara dibagi menjadi dua, karakter publik dan karakter privat yang mana dideskripsikan sebagai berikut menurut (Budimansyah, 2008) 1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Sebagai warga negara kita perlu memiliki kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan hanya karena keterpaksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar yang dilakukan sebagai konsekuensi tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai masyarakat demokratis. 2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Meliputi tanggung jawab terhadap keamanan diri pribadi, dan memberi perlindungan kepada keluarga. Menggunakan hak dalam pemilu merupakan salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. 3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Menghormati orang lain, mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara Indonesia. Mengikuti segala aturan yang dibuat dan juga dalam menjalankan musyawarah mencapai mufakat. 4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Sebagai warga negara perlu sadar terhadap informasi-informasi yang didapat jadi tidak serta merta menelan mentah-mentah. Mengikuti diskusi publik sebagai salah satu cerminan partispasi dalam masyarakat. Evaluasi juga dapat dilakukan guna terciptanya efektifitas dalam partisipasi. 658
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. Pada hal ini kita sebagai warga negara perlu peka dan sadar infornasi dalam urusan-urusan publik, menelaah nilai-nilai yang terbangun dalam publik terhadap prinsip konstitusional dan juga perlu adanya kontrol warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di Kewarganegaraan persekolahan, civic disposition perlu ditanamkan sedari peserta didik masih remaja. Melihat perkembangan peserta didik dari masa ke masa. Penerapan yang dilakukan secara dini akan menjadikan peserta didik yang cakap dan menuruti apapun yang ada di masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran yang mampu merugikan dirinya. Dewasa ini kita dapat melihat bahwa banyak kasus yang terjadi kebanyakan para remaja melakukan kesalahan karena adanya dorongan dari lingkungannya yang menjadikan peserta didik berani untuk melakukan kejahatan di usia dini. Emosional yang belum matang juga menantang rasa penasaran. Perlu adanya peran orang tua dan juga guru dalam menciptakan peserta didik yang baik dan mencerminka karakter kewarganegaraan Indonesia. Untuk menciptakan karakter warga negara dalam persekolahan guru dapat menerapkan beberapa kegiatan dalam pembelajaran sebagai berikut: a) Kegiatan pembelajaran secara berkelompok dalam pertemuan di kelas, dengan mensimulasikan tentang debat pada satu isu yang ditentukan, dan simulasi lainnya yang mendukung pengembangan karakter yang sopan santun, kepewiraan, disiplin pribadi, ketekunan, kepedulian terhadap kepentinagn umum dan menghormati orang lain. b) Proyek belajar pelayanan masyarakat, seperti membantu mengajari peserta didik yang lebih muda atas pengalaman belajar yang sudah kita kuasai. Merawat lingkungan sekolah dengan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dan melakukan bersih-bersih bersama warga sekolah. Kemudian 659
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 akan mengembangkan karakter disiplin pribadi, tepat waktu, menghargai orang lain, santun, dsb. c) Kegiatan perayaan hari besar nasional dan perayaan atas prestasi teman. Hal ini diharapkan peserta didik memiliki jiwa peduli dengan sesama, meghargai perbedaan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. d) Diskusi-diskusi yang teratur mengenai masalah aktual dapat meningkatkan karakter kepedulian terhadap urusan publik. e) Kerjasama sekolah dengan institusi lain, mendatangkan tokoh masyarakat ke sekolah dan sejenisnya dapat mengembangkan kepekaan kewarganegaraan peserta didik. Selanjutnya pendidik dapat mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi karakter peserta didik dalam mengembangkan karakter warga negara yang baik dan cinta tanah air. Zuckerman (2014) has argued that this kind of mobilization of youth's interests and identities needs to be understood on a continuum that includes "thicker" forms of civic and political engagement (e.g., leading a protest, organizing a funding drive)." Hari ini ilmu kewaarganegaraan dan kehidupan politik hifup dalam kebudayaan yang populer dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Udin S. Winataaputra (2001) mengatakan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana sistemik pendidikan demokrasi. Prosi PKn sebagai pendidikan politik demokrasi lebih banyak daripada fungsinya sebagai pendidikan nilai dan moral maupun pendidikan kebangsaan. Fungsi PKn sebagai pendidikan nilai dapat kita sarikan dari pernyataan bahwa PKn berfungsi sebagai pembentukan karakter warga negara. PKn persekolahan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarater yang diamanatkan dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945. 660
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Parker menyatakan bahwa; " ...within and among these settings problems of common living are identified and mutual deliberation and problem-solving activity is undertaken as a routine practice of school life." Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial seharihari. (Kaelan, 2000) hakekat nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Nilai tidak dapat diindera yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terdiri atas lima nilai dasar, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Apabila di analisis nilai-nilai dalam Pancasila maka didalamnya dapat berkategori dua. Pertama, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan pribadi manusia atau hakikat kemanusiaan, yaitu dalam nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Kedua, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan hidup bersama sebagaimana tertuang dalam nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai sosial. Pengembangan dan penjabaran nilai nantinya akan menjadi bahan materi pelajaran PKn hendak pula berpijak pada dua kartegori tersebut. Adanya nilai kemanusiaan mendorong perlunya pendidikan nilai, sedangkan PKn didasarkan atas perlunya nilai-nilai sosial bermasyarakat ditanamkan pada anak didik. Civic Disposition di persekolahan dipergunakan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Isi dari Civic Disposition persekolahanpun berbeda disetiap jenjangnya. Pada bagian latar belakang Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, kita dapat mengidentifikasi sejumlah nilai atau karakter warga negara, yakni: 1. Memiliki semangat kebangsaan 661
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2. Memiliki karakter demokratis 3. Memiliki kesadaran bela negara 4. Menghargai hak asasi manusia 5. Sikap menghargai kemajemukan bangsa 6. Kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup 7. Memiliki tanggung jawab sosial 8. Ketaatan pada hukum 9. Ketaatan membayar pajak 10. Sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama dimensi nilai dan sikap kewarganegaraan yang dibentuk adalah Kelas Semester Dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan VII I Memiliki sifat positif terhadap norma yang berlaku. Memiliki sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama Indonesia II Memiliki sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM Bertanggung Jawab dalam mengemukakan pendapat VIII I Memiliki sikap positif terhadap Pancasila Memiliki sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen Taat terhadap perundangan nasional II Memiliki sikap positif terhadap demokrasi Memiliki sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia IX I Memiliki sikap bela negara 662
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 II Memiliki sikap terhadap dampak globalisasi Ketika hal tersebut diterapkan kepada peserta didik, akan menciptakan kondisi yang postitif. Peserta didik mampu menyaring berbagai fenomena yang ada di sekitar dan tetap bersikap baik dan patuh pada aturan normatif maupun sosial. Penerapan model-model dalam pembelajaran memberikan suasana kelas yang berbeda. Pendidik dapat menggunakan berbagai variasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya dalam pembelajaran dalam pengetahuan saja, namun model pembelajaran juga dapat diadopsi dalam pembelajaran sikap untuk mencapai keadaan peserta didik yang cakap dan taat norma. Nana Syaodin Sukmadinata menyatakan ada beberapa model pembelajaran yang efektif digunakan untuk pembelajaran afektif dan psikomotorik: a)Model konsiderasi, b) model pembentukan rasional, c) klarifikasi nilai, d) Pengembangan moral kognitif, e) Model nondirektif. Pendekatan nilai menurut Douglas Superka, yaitu 1. Pendekatan nilai (inclucation approach) 2. Pendekatan Perkembangan moral kognitif (values moral development approach) 3. Pendekatan analiis nilai (value analysis approach) 4. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 5. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) Pada lima pendekatan yang dijabarkan oleh Douglas Superkka, model pertama pendekatan nilai menjadi model yang dapat diterapkan secara efektif untuk menerapkan sikap-sikap kewarganegaraan yang menjadikan peserta didik berada, berperilaku satun, dan bermiral yang baik. Dengan memberikan pendekatan nilai dalam pembelajaran PKn peserta didik akan dapat menyesuaikan dan menerapkannya pada realitas sosial di sekolah maupun di masyarakat. 663
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 KESIMPULAN PKn, sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting, baik di tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Namun, dalam masa-masa yang lalu, PKn selalu mendapat pengaruh yang kuat dari kepentingan politik, bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu, sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering berubah sesuai dengan perubahan politk yang terjadi. PKn yang diharapkan saat ini perlu memperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik. PKn pun perlu menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif. Memasuki era disrupsi, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan yang dilakukan oleh pendidik di persekolahan perlu sejalan pula dengan pemberian penguatan dari peran orang tua. Supaya peserta didik mampu bertahan ditenah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya. Sebagai pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam memenuhi keadaan karkter pada setiap peserta didik. 664
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA 1. Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Penialain. Jakarta. Bumi Aksara. 2. Sapriya. 2007. Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Disertasi S3 IPS. SPs UPI Bandung 3. Winataputra, Udin S. Dan Budimansyah, Dasim. 2007. Civic education konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas. Bandung: SPS PKN UPI. Dokumen Negara 1. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Makalah dan Jurnal: 1. Budimansyah, Dasim. 2009. Membangun karakter bangsa di Tengah Arus Globalsasi dan Gerakan Demokratisasi. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraaan pada fakultas Pendidikan IPS, UPI. 2. Fakhrudin, Agus. 2014 Urgensi Pendidikan Nilai untuk Memecahkan Problematika Nilai dalam Konteks Pendidikan Persekolahan. UPI Bandung. Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim. Vol.12 No.1 3. Fennimore, Beatrice S. Permission Not Required: The Power of Parents to Disrupt Educational Hypocrisy. Review of Research in Education March 2017, Vol. 41, pp. 159 -181 4. GreGory, Anne. Eliminating Disparities in School Discipline: A Framework for Intervention. Review of Research in Education, 41 5. Kohli, Rita. 2018. The "New Racism" of K-12 Schools: Centering Critical Research on Racism. Review of Research in Education March 2017, Vol. 41, pp. 182 -202 665
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 6. Maftuh, Bunyamin. 2008. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Upi Bandung. EDUCATIONS: Vol II No. 2. ISSN:1907-8838 7. Rukiyati, Sutarini. Y. Ch. Nany, Priyoyuwono, P. 2014. PENANAMAN NILAI KARAKTER TANGGUNG JAWAB DAN KERJA SAMA TERINTEGRASI DALAM PERKULIAHAN ILMU PENDIDIKAN. UNY: Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014 8. Santoso, Slamet Sudi. 2018. Analisis Korelasi Kondisi Fisik, Lingkungan Belajar, Kecerdasan Emosi dan Spiritual terhadap Tingkat Kelulusan Ujian Teori Respirasi. UMJ: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 14, No. 2, Juli 2018 9. Sapriya, 2010. Membangun Body of Knowledge Pendidikan Kewargenagaraan sebagai Displin ilmu Terintegrasi. Makalah Prosiding seminar dan kongres nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa di UPI Bandung, 22-23 Desember 2010. 10. Sauri, Sofyan. Prof. Dr. H. M.Pd. MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU BERBASIS PENDIDIKAN NILAI. 11. Somantri, N. M. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya. 12. StornAiuolo, Amy and Thomas, Ebony Elizabeth. 2018. Disrupting Educational Inequalities Through Youth Digital Activism 13. Wening, Sri. 2012. PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN NILAI. UNY. Jurnal Pendidikan Karakter. No.1 666
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA INDONESIA PADA PEMILU 2019 DI ERA DISRUPSI 4.0 Nafita Rizqiyatul Azkiya K6416036 PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya generasi muda pada era disrupsi 4.0. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara kepada beberapa Mahasiswa PPKn FKIP UNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkembang pesat pada era disrupsi 4.0 ini, lalu media massa digunakan secara utuh oleh para generasi muda untuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Generasi muda di anggap sering menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap cenderung lebih asyik dengan dirinya sendiri serta bersikap anti sosial karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sosial disekitar salahsatunya ialah isu-isu politik. Media massa dapat diakses dengan mudah dimanapun berada sehingga intensitas penggunaan media sosial sangat tinggi hal ini diharapkan dapat memotivasi para pengguna media sosial khususnya generasi muda agar dapat meningkatkan partisipasi pada pemilu 2019 di era disrupsi 4.0. Kata kunci : media sosial, partisipasi, politik, generasi muda, pemilu ABSTRACT This study aims to identify the influence of social media in increasing political participation, especially the younger generation in the era of disruption 4.0. The research method used is qualitative, the research data was collected through interviews with several PPKn Students FKIP UNS. The results showed that social media developed rapidly in the era of disruption 4.0, then mass media is used in its entirety by the younger generation to interact and communicate without having to face to face directly. The younger generation is considered to often use social media in their daily lives and is considered to be more engrossed in themselves and being anti-social because the lack of concern for the social environment around one of them is political issues. The mass media can be accessed easily anywhere, so the intensity of social media use is very high, this is expected to motivate social media users, especially the younger generation, to increase participation in the 2019 elections in the disruption 4.0 era. Keywords: social media, participation, politics, young generation, elections 667
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Belakangan ini pertumbuhan jumlah pengguna smartphone sangat meningkat diiringi dengan jumlah akses internet, terlebih dengan teknologi ponsel atau smarthphone yang terus berkembang pesat dengan harga yang sangat terjangkau. Berdasarkan hasil riset Weresosial Hootsuite yang dirilis pada bulan Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Indonesia masuk dalam urutan ke 4 pengguna ponsel terbanyak di dunia serta pengguna paling aktif dan banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Dewasa ini Media dan Politik, rasanya akan sulit untuk dipisahkan. Kemajuan teknologi di era globalisasi akan membawa perubahan besar, terlebih munculnya jejaring sosial, seperti facebook, twitter dan portal, sehingga masyarakat pun memanfaatkan kepentingannya, antara lain untuk strategi politik (Ardha, 2014). Varian media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati orang adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang cepat. Perkembangan teknologi komunikasi ini sangat menjanjikan dan pengguna media sosial khususnya generasi muda semakin besar, hal ini sangat menguntungkan bagi satu pihak yang dapat menjadikan hal ini pasar yang sangat menggiurkan bagi 668
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pihak yang tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Salah satu pihak yang diuntungkan ialah partai politik dan para politisi yang akan terjun dalam pemilihan umum 2019. Para politisi agaknya sudah lebih menyadari pentingnya media sosial sebagai cara untuk memperoleh suara kemengan dala pemilihan umum, dimana para pengguna media sosial ini yaitu kalangan muda usia 17-30 Tahun. Mereka menjadi sasaran para politisi untuk di raih suaranya dengan cara yang unik di media sosial sehingga para generasi muda mau melakukan partisipasi politik. Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or inderectly, in the formation of public policy). Memberikan suara pada pemilihan umum merupakan salah saty bentuk dari partisipasi politik, namun partisipasi politik tidak semata-mata diukur berdasarkan pemberian suara pada pemilu serta pada dasarnya ada banyak bentuk-bentuk partisipasi politik seperti: ikut serta menjadi anggota partai politik, ikut dala aksi atau demonstrasi, menjadi anggota di organisasi kemasyarakatan, mencalonkan diri pada jabatan politik dll. Seberapa jauh dan besar tingkat partisipasi para generasi muda sering menjadi perbincangan, dimna generasi muda dianggap tidak peduli dengan politik atau tidak berminat dalam proses persoalan politik serta generasi muda dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap politisi serta memandang rendah lembaga politik dan pemerintahan. rendahnya partisipasi pemilih adalah adanya kejenuhan dan sikap apatis masyarakat sebagai pemilih (Ahmad, dkk, 2017). 669
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penelitian yang dilakukan EACEA (2013) terhadap generasi muda di tujuh negara Eropa menghasilkan kesimpulan bahwa 'young people articulate preferences and interests, and some of them are even more active than a majority of adults. Moreover, a clear majority of young people ask for more - not less -opportunity to have a say in the way their political systems are governed'. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda mampu mengemukakan preferensi dan minat mereka terhadap politik. Sebagian dari mereka bahkan lebih aktif dari kebanyakan generasi yang lebih tua. Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka lebih bisa didengar. Peran media sosial terhadap generasi muda indonesia sangat banyak, meliputi : media sosial digunakan secara luas untuk mencari sumber berita, para kaum muda khususnya mencari sumber berita menggunakan sosial media dimana sosial media menyediakan banyak informasi secara cepat dan fleksibel serta interaktif karena itulah mendorong generasi muda untuk ikt berpartisipasi politik. Ketika seseorang membaca sebuah berita di media sosial maka lebih cepat menyebar ke pengguna media sosial lainnya dengan berbagai opini yang dibangun oleh individu itu sendiri. Media sosial sebagai sarana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana (up-todate) menjadi semakin tinggi, maka semakin tinggi pula untuk generasi muda dalam berpartisipasi dalam aktivitas politik yang demokratis. Kebanyakan orang akan setuju bahwa demokrasi yang berfungsi membutuhkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam arena politik (Bassolli and Manticolli, 2018). Mereka harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sistem politik melalui berbagai khas alat yang disediakan oleh demokrasi perwakilan Media sosial untuk mencari tahu tentang pelaku politik, sistem politik, aspek politik mapun aspek pemerintahan, bagaimana keberjalanan sistem politik di negaranya karena sering kali 670
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 warga negara atau khususnya generasi muda tidak mau tahu tentang semua itu, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Media sosial juga menampilkan keterbukaan terhadap politik danurusan-urusan umum, informasi politik serta sebagai sarana diskusi tentang masalah isu-isu dan masalah politik. Sehingga media sosial ada sedikit banyaknya mempengaruhi pola interaksi atau pola perilaku generasi muda dalam berpolitik. Suatu hal yang penting untuk membahas bagaimana luas dan inklusif proses-proses keterlibatan masyarakat adalah untuk keberadaan pembangunan yang efektif dalam demokrasi partisipatif. Hal lain menganggap peran komunikasi dan media digital dalam promosi kolaborasi sipil antara warga dan lembaga-lembaga publik dan dalam transformasi proses internal untuk administrasi publik (termasuk keterlibatan dan pemberdayaan pegawai negeri sendiri). Sebagai literatur menunjukkan, kepercayaan dan efikasi politik (Bartoletti and Faccioli, 2016). Namun pada era sekarang ini bentuk partisipasi politik generasi muda indonesia menunjukkan perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada masa alalu bentuk partisipasi politik hanya sebatas aksi atau demonstrasi turun ke jalan, maka tindakan politik (politic action) generasi muda sekarang ini dipandang sebagai sesuatu yang baru karena menggunakan media sosial dan internet dalam berpartisipasi politik, misalnya menyebarkan visi misi calon legislatif melalui media sosial facebook, twitter dll serta tindakan melawan hoax yang dilakukan generasi muda sekarang merupakan salah satu kegiatan partisipasi politik. Berdasarkan latarbelakang pendahuluan yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimna Pengaruh Media Sosial Dalalm Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Indonesia Pada Pemilu 2019 di Era Disrupsi 4.0 METODE 671
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pendekatan penelitian ini mengggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan ialah wawancara. Informan terdiri dari beberapa mahasiswa PPKn UNS angkatan 2016, wawancara di lakukan disekitar kampus kentingan. Dengan hasil sementara bahwa media sosial mempengaruhi partisipasi politik generasi muda pada pemilu 2019 di era disrupsi 4.0. HASIL Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini mencoba untuk menjawab satu rumusan masalah yaitu : Bagaimna Pengaruh Media Sosial Dalalm Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Indonesia Pada Pemilu 2019 di Era Disrupsi 4.0? Pada penelitian ini, konsep partisipasi politik dapat dijelaskan bahwa : Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses menetukan kebijakan umum. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1984) yaitu kegiatan pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau 672
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Partisipasi politik pada dasarnya adalah bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur politik dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media massa juga kritis dan aktif. Ini merupakan indikator keterlibatan masyarakat dalam poliitk hidup (partisipasi). Sementara gagasan partisipasi politik itu sendiri adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan ini meliputi tindakan seperti suara dalam pemilihan, menghadiri pertemuan, melakukan kontak (menghubungi) atau melobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi salah satu anggota partai dengan gerakan sosial langsung asi dan sebagainya (Yuslaini dkk,2017) Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untukmempengaruhi kebijakan politik. Penelitian oleh Martin (2012) terhadap generasi muda di Australia menemukan bahwa kelompok muda di negara itu cenderung memandang partisipasi elektoral sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Hal ini menjadi dasar mengapa kelompok muda di negara itu, dan juga di banyak negara lainnya, cenderung enggan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, alih-alih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara. Media sosial menghubungkan orang di seluruh dunia serta menyediakan warga dengan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan terbuka berbagi ide, pendapat dan sudut pandang. Dalam melakukannya, hal itu memungkinkan informasi untuk mendapatkan cepat disebarluaskan jauh. platform berbagai, jaringan dan alat-alat menawarkan warga plentitude cara untuk berbagi informasi yang berarti bagi mereka, mengabaikan batas sosial, budaya atau geografis (Zuniga dkk, 2018). 673
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sehubungan dengan intensitas penggunaan internet generasi muda, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengguna media sosial, misalnya bermain game online, browsing informasi, atau menggunakan media sosial. Eikenberry (2012) menyebutkan paling tidak ada 6 jenis tipe media sosial, (1) collaborative project, seperti wikis dan aplikasi buku, (2) blogs, (3) content information, situs yang memfasilitasi sharing isi media antara pengguna, seperti Google docs atau YouTube, (4) virtual game world, (5) virtual social world, seperti Second Life, dan (6) social networking sites, seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Hubungan manusia-teknologi alat-dunia memiliki karakteristik eksistensial. Fenomenologis, tiga jenis hubungan dapat digambarkan di mana alat-alat mempengaruhi cara manusia mengalami dunia-kehidupan, yaitu: 1) teknologi Internet mengubah persepsi waktu, 2) teknologi internet mengubah persepsi spasial, 3) teknologi internet mengubah persepsi bahasa . Pada awalnya, sejarah internet identik dengan pendidikan (penelitian). Namun dalam konteks Indonesia, Internet adalah identik dengan bisnis dan hiburan. Jadi, internet sebagai teknologi dapat digunakan sesuai dengan kepentingan para penggunanya. (Zanuddin dan Cholil, 2018). Konsep partisipasi politik mengandung bebererapa dimensi salah satunya ialah Campaign activity yaitu kegiatan yang bersifat politik seperti: membicarakan isu politik, mempromosikan kandidat/Parpol, membantu kampanye Parpol, memberikan sumbangan ke Parpol, bekerja untuk Parpol, dan menjadi anggota Parpol. Kegiatan ini diukur dengan menggunakan skala Guttman. dimana membicarakan isu politik, mempromosikan kandidat/parpol serta kampanye di era disrupsi 4.0 yang kecanggihan teknologi semakin cepat dan berkembang dengan memanfaatkan media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat indonesia, entah itu google, instagram, whatsapp maupu media sosial yang lainnya. 674
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut hasil riset Weresosial Hootsuite yang dirilis pada bulan Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Indonesia masuk dalam urutan ke 4 pengguna ponsel terbanyak di dunia serta pengguna paling aktif dan banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Media sosial sangat digandrungi para generasi muda, karena lebih mudah diakses untuk mencari informasi apapun. Para generasi muda juga mengaku menghabiskan banyak waktu dengan mengakses situs yang memfasilitasi saling berbagi isi media (content sharing) seperti YouTube karena banyak video menarik yang bisa dinikmati. "Media sosial memberikan pengaruh dalam partisipasi politik sebab dengan media sosial masyarakat menerima informasi serta mengubah pandangan masyarakat terhadap politik di indonesia, apalagi generasi muda sekarang banyak menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, twitter dll." (LD, PPKn 2016). Minat politik dan partisipasi anak muda ternyata semakin meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi internet, terutama yang melanda dunia media sosial (Atmodjo, 2014). Mayfield (2008) mengemukakan sejumlah karakteristik dari media sosial yaitu partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunikasi, dan keterikatan. Kegiatan didalam media sosial yang paling intens dilakukan ialah memperhatikan foto-foto maupun status yang ditulis oleh teman-teman dunia maya para pengguna media sosial, yang kemudian isi konten didalamnya lalu dikomentari dan didiskusikan bersama-sama. keputusan politik memang tidak diambil keseluruhan dari media sosial namun media sosial dapat membantu generasi muda untuk mencari informasi mengenai kegiatan 675
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 politik sehingga dapat membantu generasi muda dalam mengambil keputusan politik salah satunya ialah ikut berparrtisipasi dalam pemlihan umum dengan memberikan hak suaranya. " Media sosial generasi muda khusunya mahasiswa mendapat informasi secara masif karena kita sering menggunakan gadget, dan di dalamnya ada plat form digital seperti instagram, whatsapp yang mengandung unsur politik" (NHM, PPKn 2016). Kemudian untuk beberapa generasi muda masih mendapatkan infromasi melalui televisi, radio atau media cetak, namun semua itu tidak lagi menjadi sumber berita yang utama, sebagian besar generasi muda mendapatkan sumber berita melalui internet dan media sosial. Setelah mendapat informasi dari media sosial sebagian dari mereka mencari kebenaran berita tersebut atau sumber resmi secara online. "Adanya pengaruh media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik karena generasi muda tidak bisa jauh dari media sosial, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan infromasi. TV, Koran, majalah, radio sudah jauh dari generasi muda, sedangkat HP (media sosial) tidak jauh dari generasi muda. Walaupun konten yang ada di media sosial beragam ada yang baik dan buruk, sehingga memaksa generasi muda untuk memfilter informasi yang didapat dari media sosial." (AA, PPKn 2016). untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Tata Kelola Diri . Dalam satu kondisi tertentu, hubungan dapat sepenuhnya diatur oleh organisasi individu yang mengisi jaringan, misalnya dalam hal ini memegang tokoh masyarakat di masing- masing Kabupaten (munaf, 2017) Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Rush dan Philip Althoff yaitu: (a) menduduki jabatan politik atau administrasi; (b) mencari jabatan politik atau administrasi; (c) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (d) menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (e) menjadi anggota pasif dalam suatu 676
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 organisasi semi politik; (f) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik; (g) partisipasi dalam rapat umum, demontrasi, dsb; (h) partisipasi dalam diskusi politik internal; dan (i) partisipasi dalam pemungutan suara. Partisipasi politik yang dilakukan generasi muda masih dasar saja seperti memberikan hak suara, belum ketahap menduduki jabatan politik atau menjadi anggota aktif organisasi politik. Dengan menggunakan media sosial mereka dapat mencari informasi bagaimana cara menduduki jabatan politik dll. Para pengguna media sosial hanya mencari berita atau informasi tentang politik yang menarik perhatian saja, misalnya isu isu yang sedang hangat atau ketika ada kontroversi atas satu isu tertentu. Berita atau informasi tersebut kemudian didiskusikan dengan teman-temannya. Hasil diskusi tersebut kemudian dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan politik, misalnya untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Pemberitaan tentang politik di Indonesia yang bernada negatif serta buruknya citra negatif parpol atau partai politik disebabkan pula oleh media. Ini tak lain karena kegiatan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh parpol atau partai politik memang menimbulkan persepsi negatif media khususnya media massa atau media sosial. Implikasi dari pemasangan ketidakpercayaan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga politik yang kontroversial karena mereka telah secara teoritis dikonseptualisasikan (Butzlaff and Zimmer, 2019). Kegiatan partisipasi politik secara online yang biasa dilakukan adalah memberikan tanda like untuk informasi dan berita politik yang dibagi dari teman-teman yang lain atau komentar teman atas satu berita dan informasi yang dibagikan, kemudian meneruskan (share) berita atau informasi tersebut kepada teman lainnya. 677
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Media sosial adalah sebuah online yang menggunakan teknologi berbasis internet yang dapat mendukung interaksi sosial sehingga dapat mnegubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang saling timbal balik para penggunanya. Dalam perkembangan yang cukup pesat dala era disrupsi 4.0 ini media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif pada proses komunikasi politik. Khususnya sebagai ajang sosialisasi politik seperti kampanye pemilihan umum yang dapat dimanfaatkan para politisi sebagai perantara dengan pendukungnya secara massif. Oleh karena itu para pengguna media sosial dapat melakukan komunikasi politik untuk membangun dan membentuk opini publik sekaligus memobilisasi dukunganpolitik secara massif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg). Tingkat partisipasi politik masyarakat indonesia dalam pemilihan umum 2019 tercatat mencapai 83,90% sebagaimana hasil yang diperoleh dalam hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik 2019). Penggunaan media diprediksi mempengaruhi tingkat pengetahuan politik. Orang dengan penggunaan media yang tinggi cenderung memiliki pengetahuan politik yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh banyak ahli menunjukkan ada hubungan positif antara pengetahuan politik dan konsumsi media (Nugroho, 2018). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa danya pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi muda indonesia dalam pemilihan umum 2019. Dibuktikan dengan jumlah pemilih pada pemilihan umum 2019 yang cukup besar serta banyaknya informasi politik yang didapatkan melalui media sosial sehingga dapat merubah keputusan politik suatu masyarakat khususnya generasi muda melalui diskusi 678
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 informasi atau berita yang didapatkan pada media sosial. Sebagai warga negara yang baik yaitu pribadi warga negara yang bertanggung jawab, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi (Smith and Obien, 2011). KESIMPULAN Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial telah digunakan secara luas dan massif oleh generasi sekarang karena didalam media sosial mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara nyaman. Media sosial juga saat ini menjadi sumber rujukan berita dan informasi politik bagi mereka. Jika diperlukan, atau merasa memerlukan informasi tambahan, mereka akan mencari informasi lewat media lain. Informasi yang didapat kemudian akan didiskusikan dengan teman-teman sebelum mereka mengambil suatu keputusan politik. Berdasarkan data bahwa sebanyak 83,90% masyaearakt indonesia memberikan suara pada pemilihan umum 2019 dan sebagian besar dari masyarakat indonesia 130 juta jiwa menggunakan media sosial (gadget) yang sebgaian besar pula ialah generasi muda maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi politik dikalangan generasi muda adalah tinggi yang dipengaruhi oleh media sosial. DAFTAR PUSTAKA 1. Arif Saiful. 2011. Sistem Politik dan Pemerintahan. Malang: Averroes Press. 2. Budiardjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 367. 3. Gafar Jannedri.2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (konpress) 679
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Morissan. 2016. Tingkat Partisipasi Politik Dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial. Jurnal Visi Komunikasi/Volume 15, No.01, Mei 2016: 96 - 113. 5. 2019. Tingkat partisipasi masyarakat memilih capai 83,90 Diakses pada 7 Mei 2019. 21.35. 6. Perangin-angin Loina Lalolo Krina dan Zainal Munawaroh.. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. Jurnal Aspikom, Volume 3 Nomor 4, Januari 2018, hlm 737-754. 7. Ratnamulyani Ike Atikah dan Maksudi Beddy Iriawan. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018, 154 - 161. 8. Zuniga, dkk. Sosial Media And Democracy. The information professional, 2018, November-December, v. 27, n. 6. eISSN: 1699- 2407. 2018 9. Zanuddin dan Cholil. Fostering political participation among students of Pesantren through new media in Madura. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.9) (2018) 151-157 10. Yuslaini dkk. Political Participation And Electoral Society. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 163. 2017 11. Munaf Yusri. Network Pattern of Regional Election Commission (KPUD) Pekanbaru City Increasing Political Participation in Society. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 163. 2017 12. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 13. Ardha Berliani. Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 105-120. 2014. 680
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 14. Admodjo Juwono. Dinamika Partisipasi Politik Remaja Melalui Media Sosial. Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 02, November 2014: 281 - 295. 2014. 15. Nugroho Satrio. Factor affecting the political knowledge of firsttime voters: a survey on first-time voters in Indonesia. E3S Web of Conferences 74, 10014 (2018 ICSoLCA 2018. 2018. 16. Butzlaff & Zimmer. 2019. Undermining or defending democracy? The consequences of distrust for democratic attitudes and participation. ISSN: 1946- 0171 (Print) 1946-018X (Online). 2019. 17. Ahmad, dkk. Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2015 Di Tiga Kabupaten Di Sulawesi Selatan. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.6 No.1 Januari - Juni 2017. 2017. 18. Smith and Obien. Basic Perception of Citizenship Education Students 'Good'. Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Penelitian 2011: 2 (1), 21-36. 2011. 19. Bassolli and Manticolli. Precariousness, youth and political participation: the emergence of a new political cleavage. Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica (2019), 49:1, 99-113. 2019. 20. Bartoletti and Faccioli. Public Engagement, Local Policies, and Citizens' Participation: An Italian Case Study of Civic Collaboration. Social Media + Society July-September 2016: 1 -11. 2016 681
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Peran keluarga dalam membentuk karakter anak bangsa yang baik Nindian Cahya Ningrum Effendi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui (1) Tingkat kesadaran keluarga terutama orang tua untuk membentuk bagaimana karakter anak bangsa yang baik. (2) Tingkat kesadaran anak bangsa untuk memperkuat karakter bangsa. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya karakter anak bangsa. (4) Solusi terhadap lemahnya memperkuat karakter anak bangsa. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data di peroleh dari observasi, Dokumen, peristiwa dan informasi. Teknik pengumpulan data yang yang di gunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan menganalisis dokumen. Hasil yang akan di capai dalam penelitian adalah mengenai peran keluarga dalam membentuk karakter anak bangsa yang baik. Kata Kunci : Peran, Keluarga, Karakter anak, Bangsa, ABSTRACT The purpose of this study is to find out (1) the level of family awareness, especially parents, to shape the character of a good nation. (2) The level of awareness of the nation's children to strengthen national character. (3) Factors that influence the weak character of the nation's children. (4) Solutions to the weakness of strengthening the character of the nation's children. This study uses a Qualitative Approach. The type of research used is descriptive qualitative research. Data sources obtained from observations, documents, events and information. Data collection techniques that are used to obtain and compile research data are by interviewing, observing and analyzing documents. The results to be achieved in the study are about the role of the family in shaping the character of a good nation. Keywords: Role, Family, Character of child, Nation, PENDAHULUAN Pembentukan Karakter merupakan proses membina, memperbaiki, membentuk watak, sifat, dan akhlak dalam bertingkah laku di lingkungan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila juga mempunyai arti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu sebagai 1) tidak boleh melakukan kekerasan; 2) 682
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tidak boleh mencuri; 3) tidak boleh berjiwa dengki; 4) tidak boleh berbohong, dan; 5) tidak boleh mabuk minuman keras/obat-obatan terlarang (Surip, Syarbaini, & Rahman, 2015, hal. 18-20). Ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia, secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi global abad ke-21 membutuhkan imajinasi, kreativitas, dan inovasi untuk terus berlanjut membuat penemuan dan produk baru yang dapat bersaing di pasar global [1]. Untuk dapat memenuhi inimenuntut, sebuah konsep pendidikan diperlukan yang dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia [2]. Kemampuan siswa untuk berhasil dalam hidup mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berpikir, terutama dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi [3]. Keterampilan berpikir yang dibutuhkan untuk diberdayakan dalam pendidikan agar berhasil di abad ke-21 adalah keterampilan kritis, salah satu keterampilan untuk mempersiapkan siswa dalam dunia kerja profesional. Park dan Peterson (2009) menekankan hal itu Kekuatan Karakter adalah sifat penting bagi manusia pengembangan dan kesejahteraan karena mereka bisa berkontribusi pada kepercayaan diri, orientasi kerja, tanggung jawab sosial, dan identitas pribadi. Sebuah kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi peserta tentang tanggung jawab tiga pemangku kepentingan utama kewarganegaraan yang baik: lembaga tradisional (keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan), lembaga pendidikan, dan lembaga non-akademik (LSM, media massa, dan partai politik). Nilai karakter yang berhubungan dengan ling-kungan hidup perlu digalakan sebagai salah satu upaya menanamkan sadar lingkungan sejak dini. Sekolah merupakan lembaga formal diharapkan dapat mem-berikan kontribusi dalam menanamkan nilai karakter 683
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang berhubungan dengan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencegah lingkungan dari kerusakan dan melestarikannya (Hidayat dan Sundari, 2014 hlm. 94) Karakter tentu berkaitan erat dengan watak dan kepribadian seseorang, sehingga karakter perlu dibangun dan dibentuk sedemikian rupa agar me-lahirkan kepribadian dan watak yang baik. Coon (1983) mendefinisikan karakter sebagai suatu pe-nilaian subyektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Pembentukan karakter anak bangsa tidaklah mudah terutama dalam lingkungan keluarga. ruang lingkup atau sasaran dari pendidikan karakter adalah: 1. Satuan pendidikan 2. Keluarga 3. Masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pembiasanaan karakter prakis yang dapat dilaksanakandalam keluarga oleh seluruh anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari (Helmawati,2017: 35) (1) Biasakan Beriman dan bertakwa. (2) Biasakan Mengasih dan menyayangi. (3) Biasakan saling melindungi (4) Biasakan berdoa (5) Biasakan mengucapkan salam dan mengetuk pintu (6) Biasakan izin atau pamit saat akan beraktifitas (7) Biasakan beretika saat makan dan minum (8) Biasakan menutup mulut saat menguap, bersin dan batuk (9) Biasakan jaga kebersihan diri dan lingkungan (10) Biasakan berpakaian rapid an menutup aurat (11) Biasakan saling menghormati dan menghargai (12) Biaakan berbahasa santun (13) Biasakan sportif dan kreatif (14) Biasakan bersyukur (15) Biasakan jujur (16) Biasakan Adil dan bijaksana (17) Biasakan saling memaafkan (18) Biasakan bersabar (19) Biasakan sifat lemah lembut (20) Biasakan menepati janji (21) Biasakan selalu menuntut ilmu (belajar) (22) Biasakan bergotong royong (23) Biasakan selalu bersemangat dan pantang menyerah (24) Biasakan mandiri dan bertanggung jawab (25) Biasakan merawat dan menjaga barang pribadi dan keluarga (26) Biasakan bekerja terampil Sementara itu lingkungan keluarga merupakan salah satu factor utama dalam membentuk karakter anak bangsa yang baik sesuai nilai-nilai pancasila yang dapat di 684
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. pendidikan berkarakter adalah suatu usaha satuan pendidikan untuk membina meningkatkan kualitas siswa yang berhubungan pembiasaan atau karakter atau prilaku yang digunakan. Nilai karakter yang dapat dilihat seperti nilai gotong royong dalam kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Orang tua mendidik anak untuk dapat bertingkah laku dengan baik. Dalam hal ini membahas tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak bangsa yang baik. Memang benar dalam setiap keluarga berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Peran keluarga merupakan pendidik moral utama bagi anak-anak. Orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati orang yang lebih tua, menjauhkan kata-kata yang tidak baik untuk di ucapkan kepada anak, membiasakan anak untuk bersikap jujur, dan memberi contoh yang baik selain itu orang tua dapat memberikan penjelasan mengenai hal baik dan buruk bagi anak, penting bagi anak untuk mendapatkan penjelasan terhadap hal-hal yang boleh dilakukan dan hal hal yang tidak boleh di lakukan, pendidikan yang keras juga akan menyebabkan anaknya menjadi keras, dengan menggunakan pola pendidikan yang keras akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin namun malah juga akan meningkatkan kemungkinan serang anak untuk tidak nyaman, apa yang dilakukan orang tua akan di tiru oleh anak, anak akan mengikuti apa yang menjadikan kebiasaan orang tuanya, Jadi dalam mendidikn anak untuk memiliki karakter yang baik dalam tingkah laku atau berbicara. Orang tua juga harus bisa menjaga anaknya dari lingkungan social yang buruk. Apabila orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik maka disamping itu orang tua harus bisa menjaga atau mengawasi anaknya dalam kehidupan bersosial, memberi kasih saying dan bersemangat, orang tua harus memberi kasih saying dan menghargai anak, baik di saat mereka mendapatkan nilai ujian yang bagus maupun ketika mereka tidak mendapat hasil yang diinginkan karena sesungguhnya mereka telah bekerja keras. Hal tersebut bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi mandiri, inovatif, kreatif, beretos 685
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan lain sebagainya yang berguna pada diri anak sendiri, masyarakat dan bangsa(Permono, H. (2013). Peran orang Tua dalam Optimalisasi tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. Prosiding Seminar Nasional). Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membentuk watak dan kepribadian anak yang baik, antara lain : 1) Mengenalkan Allah SWT sejak dini 2) Menjauhkan kata-kata tidak baik di hadapan anak 3) Biasakan anak untuk jujur 4) Beri contoh yang amanah 5)Mendengarkan kritikan atau teguran yang baik 6) Berbuat adil 7)Luangkan waktu untuk bermain bersama anak 8) Ajaklah anak untuk mengambil setiap ilmu dimana saja dia berada Di lingkungan pertama ini terdapat kedua orang tua, ayah dan ibu sebagai pendidik. Kemudian ada saudara dan anggota keluarga lainnya. Ayah adalah pemimpin keluarga dalam segala hal. Penyokong ekonomi anggota keluarga. Sebagai pendidik anggota keluarga, melalui sikap dan keteladanan dalam perlaku kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan seorang ayah akan menjadi contoh bagi anggota keluarga lainnya, termasuk sang anak. Sementara itu, ibu adalah pengurus rumah tangga sekaligus pengasuh dan perawat anak dengan kasih sayang yang tiada bandingnya. Ada beberapa alasan mengapa keluarga merupakan tempat terbaik bagi pendidikan moral anak. Pertama, ikatan darah. Keterikatan darah membawa perasaan bahwa tidak ada yang lebih dipedulikan seorang ayah atau ibu selain anak, atau tidak ada yang lebih peduli kepada seorang anak kecuali orangtua. Dalam hal ini, anak mendapatkan kebutuhan utamanya, yaitu cinta kasih, yang akan membentuk kepercayaan dalam dirinya kalau kebaikan itu ada dan dialami. Kedua, kekuasaan dan pengaruh. Orangtua berkuasa atas anak mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan, hidup dan mati seorang anak dapat dikatakan bergantung pada orangtua. Kekuasaan biasanya terwujud dalam bentuk pola pengasuhan yang diterapkan orangtua terhadap anak. Dalam ilmu psikologi, pola pengasuhan dikenal dengan istilah parenting style. Ketiga, harapan. 686
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Ada harapan pada setiap orangtua agar anak-anak menjadi manusia yang baik, bahkan jauh lebih baik daripada orangtuanya. Harapan setiap orangtua ialah anak selalu menuju ke arah yang baik dan positif. Hal itu mendorong orangtua untuk mengarahkan anak menuju pada apa yang dia inginkan (Sofia dan Herdiansyah, 2009: 896). Peranan ayah dan ibu sebagaimana uraian di tas menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Namun Dalam observasi yang saya lakukan saya menemui ada 2 keluarga yang berbeda dalam mendidik anaknya yang mengakibatkan bentuk karakter yang tidak baik dalam anak tersebut. Keluarga A orang tua terutama ayah bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Ayahnya selalu mendidik anaknya untuk menerapkan karakter yang baik dengan menanamkan tata nilai, menanamkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di lakukan, menenamkan kebiasaan dan memberi tauladan yang baik. Sedangkan Keluarga B orang tua terutama ayah berkerja di luar negeri dan anaknya hanya di titipkan kepada neneknya. Dalam pembentukan karakter keluarga A ayah lebih mudah mendidik anaknya untuk berkarakter yang baik dengan mencontohkan perilaku seperti gotong royong dalam kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Anak dari keluarga A pasti juga akan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut, hal ini merupakan pembentukan karakter yang baik dalam anak tersebut. Namun dalam keluarga B ayah yang berkerja di luar negeri tidak dapat mencontohkan pendidikan karakter yang baik kepada anaknya. Akibatnya anak merasa masa bodo dan tidak peduli dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan lemahnya pendidikan kareter di keluarga B. Seharusnya atau lebih baik ayah keluarga B Mencontohkan kepada anaknya untuk berkarakter yang baik di lingkungan tempat tinggal. Namun kenyataannya memang tidak bisa karena ayah keluarga B berekerja di luar negeri. 687
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. HASIL Berdasarkan hasil penelitian maka hasil-hasil yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dengan anak-anak yang keluarganya bekerja di luar negeri adalah anak tersebut tidak memiliki karakter yang baik. Faktor utamanya orang tua yang tidak dapat memberi contoh yang baik. Sehingga anak tersebut tidak peduli akan karakter yang baik . Sedangkan berdasarkan penelitian yang keluarganya bekerja di lingkungan tempat tinggal, anaknya dapat menerapkan pendidikan karekter yang baik dengan ikut serta gorong royong dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. SIMPULAN Dari permasalahan yang ada dapat di ambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan factor yang penting dalam pembentukan kepribadian anak dimana ayahnya bekerja di luar negeri adalah anak tersebut tidak memiliki karakter yang baik. Faktor utamanya orang tua yang tidak dapat memberi contoh yang baik. Selain itu juga kurangnya komunikasi dalam mendidik anak secara nyata juga mengakibatkan anak tidak berusaha dalam membentuk karakter yang baik. DAFTAR PUSTAKA Buku : 688
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Arismantoro. 2008. Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimanan Mendidik Anak Berkarakter?. Yogyakarta: Tiara Wacana. Lickona, Thomas. 2013. Pendidikan karakter: Panduan lengkap mendidik siswa menjadi pintar dan baik. Bandung: Nusa Media. Supriyono, dkk. 2015. Pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter bangsa. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jurnal Internasional : Ana Paula Porto Noronha. 2009. Hubungan antara kekuatan karakter dan ciri- ciri kepribadian. H Affandy, N S Aminah, and A Supriyanto. 2019. Korelasi pendidikan karakter dengan keterampilan berpikir kritis sebagai atribut penting untuk kesuksesan di abad ke-21 Martin Bohle, Cornelia E. Nauen, and Eduardo Marone. 2019. Etika untuk Berpartisipasi dalam Partisipasi Masyarakat dan Bimbingan formal. Mulugeta Yayeh Worku. 2018. Persepsi Siswa dan Pendidik Ethiopia tentang Tanggung Jawab atas Kewarganegaraan yang Baik. Ethiophia Jurnal nasional : Rofiq, Ainur. 2018. Analisis Peran Keluarga dalam membentuk karakter anak. Mojokerto: 689
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Darosy Endah Hyoscyamina. 2011. Peran keluarga dalam membangun karakter anak. Semarang: Gustilianto. 2017. Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Membangun Warga Negara yang Baik. Yogyakarta: Helmawati. 2017. Pendidikan Karakter sehari-hari. Bandung : Remaja Rosdakarya Hendri, Cecep Darmawan, Muhammad Halimi. 2018. Penanaman nilai-nilai pancasila pada kehidupan. Yogyakarta : Maman Rachman, Margi Wahono. 2018. Model Penumbuhan Nilai-Nilai Karakter Bangsa. Riyayan Dwi Saputro. 2016. Pendidikan karakter anak pada keluarga tkw. Madiun Susan Fitriasari1, Riyan Yudistira. 2017. Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa. Yogyakarta: Thaufan, Sapriya. 2018. Pelembagaan Karakter Toleransi Siswa Melalui Program Pendidikan Berkarakter Purwakarta. 2017.Menggali Nilai-Nilai Karakter Sosial dalam Meneguhkan Kembali Jati Diri Ke-Bhinekaan Bangsa Indonesia.Yogyakarta: Jurnal Prosiding Internasional : Jurnal Prosiding nasional : 690
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Nanda Ayu Setiawati. 2017. Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. Medan: Permono, H. (2013). Peran orang Tua dalam Optimalisasi tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. Prosiding Seminar Nasional Sumber lain : Ali Usman, Pemerhati Pendidikan. 2016. Pendidikan Keluarga dan Pembentukan Karakter Bangsa. 691
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI DIGITAL CITIZENSHIP DI ERA DISRUPTIF 4.0 Novia Damayanti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta ABSTRAK Di era disruptif 4.0, pendidikan karakter sangat dibutuhkan dan akan menjadi sangat kompleks mengingat bahwa tantangan yang dihadapi juga sangat beragam. Kita tidak hanya berbicara terkait bagaimana pendidikan karakter itu diimplementasikan, tetapi juga tentang bagaimana strategi yang tepat dalam penerapannya, salah satunya adalah melalui digital citizenship. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian pendidikan karakter dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman di era disruptif 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka. Digital citizenship menjadi solusi yang sangat baik dalam rangka penerapan pendidikan karakter, karena di era disruptif 4.0 ini penggunaan internet menyebabkan lebih kompleksnya permasalahan pendidikan karakter seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan ancaman yang lain. Kata kunci: pendidikan karakter, digital citizenship ABSTRACT In the era of disruptive 4.0, character education is very much needed and will be very complex considering that the challenges faced are also very diverse. We are not only talking about how character education is implemented, but also about how the right strategy in its implementation, one of which is through digital citizenship. This article aims to determine the implementation of character education in order to face challenges and threats in the disruptive era 4.0. The research method used is descriptive qualitative through literature review. Digital citizenship is an excellent solution in the application of character education, because in this disruptive 4.0 era the use of the internet has caused more complex character education problems such as speech hate, hoax news, and other threats. Keyword: character education, digital citizenship PENDAHULUAN Saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan dunia teknologi informasi menjadi sangat cepat, termasuk di Indonesia. Penggunaan internet juga meningkat sangat tajam. Menurut APJII pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah 171 juta orang, atau lebih dari 64,8% persen jumlah penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet [1]. Penggunaan internet bukan tidak menimbulkan dampak, di Indonesia sendiri dapat dikatakan saat ini berada di era disrupsi, dimana ada sesuatu inovasi baru yang masuk yang menimbulkan ada perubahan struktur di masyarakat itu sendiri. Perubahan struktur itu sangat erat kaitannya dengan 692
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penggunaan internet, misalnya saja banyak kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, hingga hal yang berbau pornografi. Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang harus terkena kasus hukum dikarenakan persoalan-persoalan diatas. Pada tahun 2017, kelompok saracen di tangkap karena menyebarkan berita bohong yang mengarah pada unsur SARA di facebook. Lalu pada tahun 2019, di tahun politik ini banyak sekali para tokoh yang harus mendekam di penjara. Ahmad Dhani terkena kasus penghinaan kepada presiden dengan kata "idiot"-nya. Aktivis Ratna Sarumpaet juga harus berurusan dengan pihak kepolisian karena menyebarkan berita bohong telah dianiaya dengan banyak luka yang ternyata adalah bekas operasi plastik. Dalam dunia digital, terutama di Indonesia yang terdapat adanya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan adanya suatu etika dalam melakukan komunikasi di dunia maya, agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan menimbulkan permasalahan yang sudah masuk ke ranah hukum. Namun meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu nyatanya tidak memberikan efek yang signifikan. Untuk itulah diperlukan adanya suatu pendekatan dalam rangka menjadikan masyarakat yang tidak hanya Indonesia melek digital tetapi juga cerdas dalam penggunaan teknologi. Pendekatan ini dilakukan melalui pendidikan karakter, baik di dalam pendidikan formal maupun non-formal. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Menurut Ribble (2011), kewarganegaraan digital atau digital citizenship sendiri merupakan norma-norma yang sesuai, serta perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Digital citizenship mencakup 9 elemen yaitu digital access yang berkaitan tentang siapa saja yang dapat mengakses teknologi, digital commerce yang mengacu pada perdagangan menggunakan teknologi atau sering disebut online, digital communication yang berkaitan dengan model - model atau 693
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bentuk komunikasi digital, digital literacy berkaitan dengan pembelajaran terkait kemampuan penggunaan teknologi, digital etiquette yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan teknologi, digital law yang mencakup tentang peraturan penggunaan teknologi, digital rights and responsibilities yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penggunaan teknologi, digital healths and wellness yang mencakup tentang akibat penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah digital security (self protection) yang berkaitan dengan bagaimana keamanan dari masing- masing individu dalam penggunaan teknologi [2]. Sedangkan menurut Mossberger dkk, digital citizenship dapat didefinisikan sebgai kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat daring [3]. Dalam kualifikasi sebagai warga digital, seseorang biasanya harus memiliki keterampilan yang luas, pengetahuan, dan akses menggunakan internet melalui komputer, ponsel, ataupun perangkat teknologi informasi lainnya untuk berinteraksi dengan publik. Penggunanya pun beragam mulai dari anak-anak hingga orang yang berusia lanjut asalkan mereka sudah tahu bagaimana caranya menggunakan internet. Pendidikan karakter menurut Doni Koesoema adalah keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya, sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka [4]. Pendidikan karakter juga erat kaitannya dengan norma dan etika. Norma merupakan aturan yang berisi tentang tingkatan konsensus yang ditegakkan melalui sanksi sosial [5]. Selain itu pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 694
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif [6]. Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti [7]. Sementara itu di Indonesia, program pendidikan karakter sedang marak digalakkan, terutama pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pendidikan karakter sendiri pada dasarnya sudah termaktub didalam pengertian pendidikan maupun tujuan pendidikan di Indonesia. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [8]. Sehingga dalam penerapan pendidikan karakter di Indonesia, diimplementasikan melalui kurikulum. Pada kurikulum Indonesia yang terbaru yaitu kurikulum 2013 (K-13) setiap mata pelajaran yang diajarkan haruslah mencakup pendidikan karakter didalamnya. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 yang diubah menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017, ada perubahan paradigma yang mendorong para guru agar mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didik, namun juga 695
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 membentuk karakter positif mereka agar menjadi generasi emas Indonesia dengan kecakapan abad ke-21. HASIL Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muchtarom dkk, ditemukan hasil bahwa pendidikan karakter dalam hal ini melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan hal penting dalam rangka mengimplementasikan seluruh aspek yang ada pada indikator dari digital citizenship [9]. Dengan demikian, dapat ditemukan adanya keterkaitan antara pendidikan karakter dengan beberapa elemen dari digital citizenship. Digital literacy, digital etiquette, dan digital rights and responsibilities sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter dan tujuan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga seharusnya, pendidikan karakter baik di sekolah formal maupun non-formal haruslah mencakup ketiga elemen diatas. Elemen diatas dapat diajarkan secara inplisit dalam materi pembelajaran maupun secara terpisah. Terutamanya adalah terkait dengan penerapan norma-norma yang sesuai. Etika digital merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh generasi yang hidup di era digital. Etika tidak terbatas pada dunia nyata tetapi dunia maya juga perlu. Sosialisasi dapat dijadikan penangkal dari bentuk kejahatan baru yang muncul di era digital. Dengan demikian nantinya diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran tentang ketiga elemen diatas, para pengguna teknologi digital yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia dapat mengerti kaidah dan norma dalam penggunaan teknologi digital, sehingga kasus-kasus pelanggaran UU ITE dapat diminimalisir atau bahkan sampai pada tahap tidak diperlukannya lagi UU ITE di Indonesia karena masyarakatnya sudah mengerti tentang norma penggunaan teknologi dengan baik. 696
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pembelajaran etika digital tidak hanya bisa dilakukan melalui pembelajaran formal saja, tetapi juga dapat dimasukkan kedalam pembelajaran non - formal seperti sosialisasi atau bahkan hingga ke pelatihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diberikan pendidikan maupun sosialisasi. Sosialisasi penting untuk dilakukan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya beretika di dunia maya. Seperti pengabdian yang dilakukan oleh Andi Chan, melalui pelatihan tentang kewarganegaraan digital ditemukan bahwa komunikasi dan etika dalam dunia digital akan membangun hubungan danlingkungan yang baik untuk anak dan orang tua dalam penggunaan media digitalseperti internet, smartphone dll [10]. Hal tersebut juga selaras dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Broadband Learning Center Surabaya telah berhasil menumbuhkan empat elemen digital citizenshipy aitu, akses digital, literasi digital, etika digital serta perdagangan digital. Kesadaran akan pentingnya teknologi dan internet dalam kehidupan masyarakat berimplikasi pada kondisi masyarakat yang menjadi warga negara digital serta sejahtera dalam segala bidang. Sehingga program-program yang dilaksanakan Broadband Learning Center Surabaya telah berhasil dalam mengembangkan digital citizenship pada masyarakat Surabaya [11]. SIMPULAN Disrupsi sebagai akibat dari adanya revolusi industri 4.0 terkait penggunaan teknologi sudah merambah berbagai elemen kehidupan di Indonesia. Disrupsi ini menyebabkan adanya ketimpangan penggunaan teknologi yang menyebabkan adanya banyak kasus penggunaan akibat dari kesalahan penggunaan teknologi, seperti ujaran kebencian sampai dengan pornografi. Hal itulah yang menjadi tantangan pendidikan karakter di era sekarang. Pendidikan karakter haruslah mengakomodasi terkait pencegahan adanya permasalahan tersebut dan digital citizenship adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pengimplementasian pendidikan karakter. 697
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1] Y. Pratomo, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa," Kompas, 16 Mei 2019. [Online]. Available: [Accessed 20 Mei 2019]. [2] M. Ribble, Digital Citizenship in School, Second Edition, Washington: International Society for Technology in Education, 2011. [3] K. Mossberger, C. J. Tolbert and R. S. McNeal, Digital Citizenship: the Internet, Society, and Participation, London: MIT Press, 2008. [4] D. Koesoema, Pendidikan Karakter, Jakarta: PT Grasindo, 2007. [5] A. Lenhart, M. Madden, A. Smith, K. Purcell, K. Zickuhr and L. Rainie, "Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites," Pew Research Center's Internet & American Life Project, 2011. [6] S. Judiani, "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, vol. 16, no. 3, pp. 280-289, 2010. [7] A. Sudrajat, "Mengapa Pendidikan Karakter?," Jurnal Pendidikan Karakter, no. 1, pp. 47-58, 2011. [8] Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. [9] M. Muchtarom, R. V. P. H. and A. Y. Pramanda, "Penguatan Etika Digital Siswa dalam Rangka Menanggulangi Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," Paedagogia Jurnal Penelitian Pendidikan, vol. 21, no. 2, pp. 1-13, 2018. [10] A. S. Chan, "Pembinaan Kewarganegaraan Digital serta Komunikasi Digital Bagi Masyarakat Griya Pratama," J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), vol. 2, no. 2, pp. 35-38, 2018. 698
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11] L. Suryati and Harmanto, "Strategi Pusat Pembelajaran Teknologi dan Internet (Broadband Learning Center) dalam Mengembangkan Kewarganegaraan Digital Pada Masyarakat Kota Surabaya," Kajian Moral dan Kewarganegaraan, vol. 6, no. 3, pp. 956-970, 2018. 699
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Seni Pedalangan Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Novindha Purni Bintari1 1Universitas Sebelas Maret, Surakarta novindha97@student.uns.ac.id ABSTRAK Seni pedalangan merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Biasanya seni pedalangan diajarkan di suatu tempat yang dinamakan sanggar, namun seiring dengan adanya arus globalisasi saat ini, seni pedalangan mulai kurang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat serta generasi muda. Penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Sarotama dan bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sanggar Seni Sarotama sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian seni pedalangan, alasan Sanggar Seni Sarotama melestarikan seni pedalangan, dan juga untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan seni pedalangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanggar Seni Sarotama melakukan berberapa upaya untuk melestarikan seni pedalangan sebagai wujud partisipasi warga negara yaitu upaya pelatihan, usaha kreativitas, dan upaya pendanaan. Alasan Sanggar Seni Sarotama melestarikan seni pedalangan karena sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya dan keprihatinan terhadap seni tradisonal khususnya pedalangan yang mulai ditinggalkan. Dalam upaya pelestarian seni pedalangan Sanggar Seni Sarotama masih menghadapi suatu hambatan dari segi dana dikarenakan dana operasional setiap kegiatan berasal dari dana pribadi pemilik sanggar dan iuran orang tua anak setiap bulan, tantangan yang dihadapi oleh Sanggar Seni Sarotama tantangan untuk mengajarkan seni pedalangan yang benar disertai budi pekerti yang luhur yang kelak mampu membentuk karakter pribadi anak yang baik, dan tantangan untuk bertahan melestarikan seni pedalangan agar tidak tergeser oleh budaya lain di tengah tengah arus globalisasi dan modernisasi. Kata kunci : partisipasi warga negara, seni pedalangan, pemajuan kebudayaan ABSTRACT The art of puppetry is one of the Indonesian national cultures that must be preserved. Usually puppetry art is taught in a place called sanggar, but along with the current flow of globalization, puppetry is starting to get less attention from the community and the younger generation. The research was conducted at the Sarotama Art Studio and aims to find out the efforts made by the Sarotama Art Studio as a form of citizen participation in preservation of puppetry, the reason Sarotama Art Studio preserves puppetry, and also to find out the obstacles and challenges faced by Sarotama Art Studio in preserving puppetry. This study used qualitative method. The results of this study indicate that the Sarotama Art Studio conducted several efforts to preserve puppetry as a manifestation of citizen participation, namely training efforts, creativity efforts, and funding efforts. Reasons for the Sarotama Art Studio to preserve the art of puppetry because it is a form of love for culture and concern for traditional arts, especially puppetry that is being abandoned. In the effort to preserve puppetry, the Sarotama Art Studio still faces an obstacle in terms of funds because the 700
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 operational funds of each activity come from the owner's personal funds and the parents' contributions each month, challenges faced by the Sarotama Art Studio challenge to teach the correct puppetry accompanied noble character which will be able to form good personal character of the child, and the challenge of surviving to preserve the art of puppetry so that it is not displaced by other cultures in the midst of globalization and modernization. Keyword: citizen participation, puppetry, cultural advancement. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, dan juga memiliki beragam kebudayaan. Keragamaan budaya yang ada di Indonesia merupakan identitas bangsa serta warisan dari leluhur yang harus tetap terjaga keberadaannya. Menurut Sumaryadi, budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.[1] Sebagai salah satu bentuk hasil cipta dan karya dalam masyarakat, kebudayaan dapat direpresentasikan ke dalam berbagai bentuk kebudayaan. Menurut C. Kluckhohn (Soekanto, 2005), terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi.[2] Keragaman budaya Indonesia menghasilkan berbagai ragam seni budaya daerah, salah satunya yang ada di Jawa yaitu seni pedalangan. Seni pedalangan erat kaitannya dengan wayang kulit, dimana sentral dari sebuah pertunjukan wayang adalah seorang dalang (Kusbianto, 2015)[3], karena dalang berperan sebagai pencerita dalam sebuah seni pertunjukan wayang (Prayoga, 2018)[4], jadi dapat dikatakan bahwa seni pedalangan merupakan seni tradisional yang mempelajari cara memainkan atau mempertunjukkan wayang kulit dalam suatu pagelaran. Selain itu wayang dapat digunakan untuk mengajarkan nilai etika dan moral, bahkan wayang kulit Indonesia dapat digunakan untuk mengajarkan pendidikan karakter di sekolah sekolah di negara Amerika (Slamet, 2014).[5] 701
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pasal 32 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.[6] Catatan rumusan Kongres Kebudayaan tahun 1991 dalam Sumaryadi berbunyi "Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991 menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia".[7] Menurut Undang Undang Nomer 5 tahun 2017 pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.[8] Aturan tersebut juga menyebutkan mengenai Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berarti orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Setiap Orang tersebut diartikan sebagai orang perseorangan, kelompok orang, orgamsasi masyarakat, dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Macam objek pemajuan kebudayaan dalam pasal 5 UU No 5 tahun 2017 meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permaianan rakyat, serta olahraga tradisional.[9] Maka berdasarkan bunyi aturan diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi warga negara atau masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan guna pelestarian dan pemajuan budaya. Di Karanganyar, Jawa Tengah terdapat sebuah sanggar seni yang berupaya melestarikan budaya Jawa khususnya seni pedalangan, sanggar tersebut bernama Sanggar Seni Sarotama. Keberadaan Sanggar Seni Sarotama merupakan wahana menimba ilmu atau berlatih praktik seni pedalangan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian budaya. Namun saat ini dengan keberadaan arus globalisasi dan modernisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia juga 702
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berimbas pada kehidupan seni pedalangan. Seperti yang terjadi pada kelompok etnis Blang di Cina yang terkena dampak perkembangan globalisasi berupa budaya asing yang menyebabkan terjadinya krisis dalam identitas budaya mereka (Chunai dkk, 2012).[10] Semakin lama kehidupan seni pedalangan mulai kurang mendapat perhatian dari masyarakat serta generasi muda (Randyo, 2010).[11] Hal ini terbukti dari hasil survei Pepadi pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa jumlah dalang di Indonesia hanya 1.300 orang.[12] Oleh sebab itu partisipasi warga negara dalam hal ini Sanggar Seni Sarotama untuk melestarikan seni pedalangan sangat penting sebagai upaya pemajuan kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sanggar Seni Sarotama sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam melestarikan seni pedalangan, alasan Sanggar Seni Sarotama melestarikan seni pedalangan, dan juga untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan seni pedalangan. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Sarotama yang terletak di Dusun Gunungsari, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Bentuk pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, pengamatan (observasi), dokumentasi, dan kepustakaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Sarotama. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pendiri Sanggar Seni Sarotama. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil beberapa gambar atau foto serta dokumen lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Kemudian analisis data yang dilakukan adalah melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan 703
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sanggar Seni Sarotama merupakan sebuah padepokan seni atau lembaga swasta non profit, yang didirikan oleh seorang penggiat seni secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Sanggar Seni Sarotama mengawali kegiatannya di bidang seni terutama pedalangan dan karawitan sejak tahun 1983 dan secara resmi berdiri pada tahun 1993 sebagai wadah kecintaan terhadap budaya dan anak anak. Menurut Arisroteles (Cholsin, 2015) warga negara diartikan sebagai orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara.[13] Keterlibatan dari warga negara merupakan suatu kondisi dimana warga negara secara individual atupun kolektif berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengetahuan, yang bercampur dengan nilai nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik (Fadrusiana, 2018).[14] Sanggar Seni Sarotama dan orang orang yang terlibat di dalamnya merupakan warga negara yang berupaya dan terlibat dalam memelihara serta mengembangkan budaya khususnya seni pedalangan yang dijaminan kebebasannya oleh negara sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat (1) UUD NRI tahun 1945. 1. Upaya Sanggar Seni Sarotama dalam Melestarikan Seni Pedalangan Upaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan sesuatu dengan tujuan tertentu. Sedangkan melestarikan berarti memelihara sesuatu dalam waktu yang lama. Seni pedalangan merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan, hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga agar budaya tersebut tidak hilang tergerus perubahan zaman (Priatna, 2017)[15], karena warisan budaya merupakan elemen pokok dalam jatidiri bangsa (Suprapto, 2015).[16] Maka dari itu dukungan dari masyarakat sangatlah penting, salah satunya upaya yang dilakukan oleh Sanggar Seni Sarotama dapat mendukung terlaksananya upaya pelestarian warisan budaya khususnya pada seni pedalangan. a. Upaya pelatihan 704
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dalam melestarikan seni pedalangan Sanggar Seni Sarotama melakukan upaya pelatihan dengan melibatkan generasi muda terutama anak anak mulai dari tingkat TK hingga SMP untuk dilatih seni pedalangan memainkan wayang secara rutin setiap satu minggu sekali. Sanggar Seni Sarotama juga memberikan pembinaan karakter pada anak melalui seni pedalangan agar anak tersebut memiliki budi pekerti luhur sebagai fundamen untuk bersikap dan berperilaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wayang mempunyai berbagai fungsi yang dapat digunakan sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan media untuk memahami nilai nilai filosofis, karena dalam pewayangan terdapat campuran seni sastra, seni musik, lukisan, sculpture, dan semiotik (Wardani, 2013).[17] Seperti yang dikatakan pendiri Sanggar Seni Sarotama (Bapak M) " Di seni pedalangan sangat kompleks, terutama seni sastranya karna kaitannya dengan anak anak dengan budi pekerti, unggah ungguh agar dapat berbahasa Jawa yang baik. Dengan belajar bahasa Jawa yang baik otomatis dia akan menghargai orang tua dan sesama"(Wawancara, 16 April 2019). Sastra dalam seni pedalangan yang menggunaka bahasa jawa (krama, madya, ngoko, bangongan) memberikan suatu pelajaran mengenai status sosial, dan juga etika pergaulan yang saling hormat menghormati dan menghargai (Sulistyobudi, 2014)[18], maka selain belajar dalang anak anak di Sanggar Seni Sarotama diberikan pendidikan karakter salah satunya dilakukan dengan pembiasaan penggunaan bahasa jawa yang tepat agar anak anak memiliki unggah ungguh budi pekerti yang baik, hal ini selaras dengan (Winarno, 2012) bahwa karakter dapat diajarkan melalui suatu pembiasaan.[19] b. Usaha kreativitas 705
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Gambar 1. Temu Dalang Bocah Nusantara 7 tahun 2017 Usaha untuk meningkatkan kreativitas dalam melestarikan seni pedalangan telah dilakukan oleh Sanggar Seni Sarotama dengan mengadakan beberapa lomba dalang dan karawitan, contohnya ajang Temu Dalang Bocah Nusantara yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Seperti yang dilansir oleh rri.co.id yang menyatakan sebanyak 187 dalang bocah dari berbagai daerah di tanah air akan unjuk kebolehan dalam acara temu dalang bocah nusantara ke 7 tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Sarotama. Ajang yang akan berlangsung selama 8 hari mulai 23 September itu dipusatkan di Taman Budaya Jawa Tengah di Kota Solo.[20] Selain itu Sanggar Seni Sarotama juga mengikuti setiap festival ataupun lomba kebudayaan dengan tujuan mengembangkan potensi anak dalam seni pedalangan. c. Upaya pendanaan Setiap kegiatan yang berlangsung di dalam maupun di luar Sanggar Seni Sarotama dilakukan melalui dana pribadi pendiri sanggar dan juga iuran dari para orang tua anak di sanggar tersebut yang diberikan setiap bulannya. Selain itu dalam setiap kegiatan yang ada di Sanggar Seni Sarotama selalu mendapat dukungan dari para orang tua anak berupa kekompakan dan kebersamaan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. 706
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 2. Alasan Sanggar Seni Sarotama Berpartisipasi dalam Melestarikan Seni Pedalangan Sanggar Seni Sarotama berpartisipasi dalam melestarikan seni pedalangan berawal dari kecintaan sang pendiri sanggar terhadap seni pedalangan dan karawitan yang mendorongnya untuk ikut berpartisipasi melestarikan seni pedalangan, selain itu dikarenakan keunikan seni pedalangan yang merupakan perpaduan dari berberapa seni diantaranya seni sastra, seni karawitan, dan seni pertunjukkan. Kesenangan atau kecintaan merupakan salah satu aspek dari motivasi internal, yang merupakan suatu bentuk ekspresi pribadi dalam melakukan tugas pekerjaan tanpa adanya rasa keterpaksaan (Junaidi, 2014)[21], begitu pula yang dilakukan oleh pendiri Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan seni pedalangan. Selain itu terdapat alasan lain pendiri Sanggar Seni Sarotama "saya melihat apabila dalang anak itu sudah ada image ya bahwa itu dari keluarga dalang...karena dalang itu keturunan dan saya ingin mendobrak itu, karena saya dulu bukan anak dalang saya ini anak petani juga bisa" ( Bapak M pendiri Sanggar Seni Sarotama). Hal ini selaras dengan (Junaidi dkk, 2018) yang menyatakan bahwa dahulu masa prasejarah wayang dimainkan oleh kepala rumah tangga yang mempunyai kemampuan spiritual tinggi atau dukun/syaman, namun dalam perkembangannya dapat dimainkan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus atau kejuruan khusus.[22] Adanya keprihatinan terhadap seni tradisonal (pedalangan) yang kini mulai ditinggalkan juga merupakan salah satu alasannya. Seperti yang dikatakan oleh pendiri Sanggar Sarotama (Bapak M) " kita ikut melestarikan budaya, khususnya budaya seni tradisi, karena muatannya banyak mengandung hal yang sangat positif yang bisa diraih, dan karena sudah semakin ditinggalkan, tidak jamani. Padahal itu justru penting, karena merupakan aset negara dan juga untuk mendasari fundamen karakter anak melalui seni tradisi, bukan dari seni modern" (Wawancara, 16 April 2019). Pewayangan tidak hanya menampilkan aspek estetika, namun juga tentang 707
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ajaran moral mengenai kebaikan dan keburukan (Nurrochsyam, 2014)[23], misalnya mengajarkan manusia untuk hidup berhati hati, introspeksi diri dan selalu mengingat Tuhan, menjaga hubungan seimbang dengan sesama manusia, Tuhan, dan alam. Selain itu berisi saran dalam hidup bermasyarakat dengan menghindari ucapan negatif yang dapat merusak hubungan sosial (Margana, 2017)[24], semua itu merupakan hal positif yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Wayang dan pedalangan merupakan aset negara yang penting sebagai nilai pembentuk jati diri bangsa karena hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2003 di Paris, UNESCO (Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pendidikan Perserikatan Bangsa Bangsa) memutuskan wayang sebagai Karya Agung Lisan dan Takbenda Kemanusiaan (Habsy, 2017).[25] Dan masyarakat dapat berbangga hati karena budayanya telah diakui oleh dunia Internasional, sehingga hal tersebut dapat dijadikan motivasi dalam melestarikan budaya bangsa. Menrut teori tindakan sosial, tindakan individu merupakan tindakan sosial yang rasional untuk mencapai tujuan, atas sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu berdasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati (Poloma, 2010).[26] Dilihat dari teori tersebut, pendiri Sanggar Seni Sarotama memiliki dorongan atau motivasi dalam melakukan sebuah tindakan. Tindakan dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan partisipasi yang dilakukan oleh Sanggar Seni Sarotama melalui upaya upaya yang telah dilakukan dalam melestarikan seni pedalangan. Davis dan Newstorm (Remiswal, 2013) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional orang orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab untuk mencapainya.[27] Pendapat lain mengenai partisipasi menurut Yeung dan McGee (Remiswal, 2013) menggambarkan peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam satu kegiatan, sehingga partisipasi 708
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 merupakan tindakan ambil bagian dalam suatu kegiatan kepentingan bersama.[28] Ditinjau dari teori tersebut keterlibatan mental dan emosional pendiri Sanggar Seni Sarotama yang mendorongnya untuk berperan serta melestarikan seni pedalangan, telah menandakan wujud dari bentuk partisipasi warga negara dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pelestarian dan pemajuan buadaya. Hal ini sejalan dengan (Rusnaini, 2016) yang menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kemauan untuk mengembangkan demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan,[29] yang berarti partisipasi warga merupakan elemen yang berharga. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan sikap ikut serta dalam suatu bagian atau tahapan dari sebuah proses tertentu. Partisipasi Sanggar Seni Sarotama dengan segala proses dan upaya yang telah dilakukan mampu mendorong terwujudnya tujuan dari pemajuan budaya yang terdapat pada pasal 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 yaitu untuk : (a) Mengembangkan nilai nilai luhur budaya bangsa, (b) Memperkaya keberagaman budaya, (c) Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, (d) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (e) Mewujidkan masyarakat madani, (f) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, (g) Melestarikan warisan budaya, (h) Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.[30] 3. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Sanggar Sarotama dalam Melestarikan Seni Pedalangan. Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan seni pedalangan menghadapi tantangan dan hambatan diantaranya tantangan untuk mengajarkan seni pedalangan yang benar, karena peran dalang sangat bermakna sebagai angudhal piwulang yang membimbing dan menerangi orang dengan cara bercerita dengan menggunakan media wayang kulit (Erandaru, 2013).[31] "Saiki yen kowe dadi dalang, wong elek dadi apik nonton kowe dalang kuwi dalang, ning wong sing apik malih soyo elek sing elek soyo bejad....kowe melu tanggung jawab... kowe dalang ki go tuntunan 709
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 gelar kehidupan"( Bapak M pendiri Sanggar Seni Sarotama). Beliau menjelaskan bahwa seorang dalang bertanggung jawab atas piwulang yang dalang tampilkan dalam pertunjukan wayang kepada masyarakat dan apabila orang yang berperilaku buruk dengan melihat pertunjukan dalang tersebut berubah menjadi pribadi yang baik maka itulah yang dinamakan dalang yang benar. Tantangan lain yaitu mengajarkan budi pekerti yang luhur yang kelak mampu membentuk karakter pribadi anak yang baik. Karena dalam budaya jawa (termasuk seni pedalangan) memuat nilai nilai yang dapat digunakan sebagai sumber pendidikan karakter (Budiyono, 2017).[32] Dengan mempelajari seni pedalangan otomatis anak akan mempelajari juga mengenai wayang, dimana hal tersebut sebagai upaya membangung karakter anak dan mengajarkan bagaimana berperilaku baik seperti yang terdapat pada tokoh wayang (Pramono dkk, 2017).[33] Selain itu masih terdapat tantangan untuk bertahan melestarikan seni pedalangan agar tidak tergeser oleh budaya lain di tengah tengah arus globalisasi dan modernisasi, mengingat gempuran seni modern dari seluruh dunia lebih menarik (Untari dkk, 2015) bagi generasi dari pada seni tradisional.[34] Berdasarkan hasil wawancara hambatan yang diahadapi oleh Sanggar Seni Sarotama adalah segi dana, dikarenakan dana operasional setiap kegiatan berasal dari dana pribadi dan iuran orang tua anak setiap bulan, terdapat juga bantuan dari pemerintah namun menurut pendiri Sanggar Seni Sarotama hal tersebut dirasa masih kurang. "..kalau masalah dana ya hambatan tapi tidak terlalu memikirkan hal itu"( Bapak M pendiri Sanggar Seni Sarotama). Selain itu apresiasi yang rendah terhadap wayang juga disebabkan oleh minimunnya dukungan dari pemerintah, padahal dengan menjaga keberadaan wayang yang mempunyai kearifan lokal yang bermuatan nilai nilai pendidikan (identitas nasional) dapat menjadi penyaring pengaruh negatif dari adanya globalisasi (Wardani, 2013).[35] Selian itu dari segi waktu pelatihan juga menjadi salah satu hambatan dikarenkan anak anak yang belajar di Sanggar Seni Sarotama berasal dari berbagai wilayah dan waktu sekolah formal setiap anak juga berbeda beda jadi diperlukan suatu 710
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penyesuaian. Namun dengan adanya kebersamaan dan kekompakan antar orang tua anak yang belajar di Sanggar dapat mendukung keberlangsungan Sanggar Seni Sarotama tersebut. Simpulan Sanggar Seni Sarotama merupakan sebuah padepokan seni atau lembaga swasta non profit, yang didirikan oleh seorang penggiat seni secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Sanggar Seni Sarotama mengawali kegiatannya di bidang seni terutama pedalangan dan karawitan sejak tahun 1983 dan secara resmi berdiri pada tahun 1993 sebagai wadah kecintaan terhadap budaya dan anak anak. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan seni pedalangan yaitu dengan upaya pelatihan, usaha kreativitas, dan upaya pendanaan. Adapun alasan Sanggar Seni Sarotama berpartisipasi dalam melestarikan seni pedalangan berawal dari kecintaan sang pendiri sanggar terhadap seni pedalangan dan karawitan yang mendorongnya sebagai salah satu anggota warga negara untuk ikut berpartisipasi melestarikan seni pedalangan, selain itu dikarenakan keunikan seni pedalangan yang merupakan perpaduan berberapa seni diantaranya seni sastra, seni karawitan, dan seni pertunjukkan. Serta rasa keprihatinan terhadap seni tradisonal (pedalangan) yang kini mulai ditinggalkan oleh para generasi muda. Dalam hai ini partisipasi Sanggar Seni Sarotama dengan segala upaya yang telah dilakukannya mampu mendorong terwujudnya tujuan dari pemajuan budaya yang tercatum dalam Undang Undang Nomer 5 tahun 2017. Dalam melestarikan seni pedalangan Sanggar Seni Sarotama memiliki tantangan dan hambatan. Tantangan yang dihadapi adalah tantangan untuk mengajarkan seni pedalangan yang benar disertai budi pekerti yang luhur yang kelak mampu membentuk karakter pribadi anak yang baik. Dan juga tantangan 711
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 untuk bertahan melestarikan seni pedalangan agar tidak tergeser oleh budaya lain di tengah tengah arus globalisasi dan modernisasi. Hambatan yang diahadapi oleh Sanggar Seni Sarotama adalah segi dana, dikarenakan dana operasional setiap kegiatan berasal dari dana pribadi dan iuran orang tua anak setiap bulan, terdapat juga bantuan dari pemerintah namun menurut pendiri Sanggar Seni Sarotama hal tersebut dirasa masih kurang, maka dari hal tersebut pemerintah hendaknya lebih memberikan perhatian dan bantuan terutama dalam bentuk dana guna mendukung keberadaan dan keberlangsungan Sanggar Seni Sarotama dalam melestarikan budaya khusunya seni pedalangan. Selian itu dari segi waktu pelatihan juga menjadi salah satu hambatan dikarenkan anak anak yang belajar di Sanggar Seni Sarotama berasal dari berbagai wilayah dan waktu sekolah formal setiap anak juga berbeda beda jadi diperlukan suatu penyesuaian. Daftar Pustaka [1][7]Sumaryadi."Pembinaan Bangsa Melalui Pembudayaan". Universitas Negeri Yogyakarta : Fakultas Ilmu Budaya, pp. 1-13, 2009. [2]Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar".Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005. [3] Kusbiyanto, Mari. "Upaya Mencegah Hilangnya Wayang Kulit Sebagai Ekspresi Budaya Warisan Budaya Bangsa," Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4, pp. 589-606, Oktober-Desember 2015. [4] Prayoga, Dwiki Setya."Peran Dalang Dalam Seni Pertunjukan Wayang Kulit," prosiding Senada, pp.210-217, 2018. [5] Slamet, Yosep Bambang Margono. "Constructing A Course On Indonesian Shadow Puppets For International Students." Celt, Volume 14, Number 1, pp. 16-35, July 2014. [6]Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [8][9][30]Undang Undang Nomer 5 tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan 712
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [10] Chunai, Xi., Li Qin, Zhang Yinzhu. "Ethnic Cultural Identity Crisis and Its Adaptation - Taking Blang Ethnic Group in Yunnan Province as an Example." Crisis Management in the Time of Changing World. Proceedings of the 2012 International Conference on Public Management, pp. 230-237, 2012. [11] Randyo, M. "Pembinaan Sulukan, Dhodhogan, Dan Kombangan Gending Iringan Pakeliran Di Padepokan Seni Sarotama Sebagai Upaya Peningkatan Unsur Iringan Pakeliran", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, pp.34-44, 2010. [12]Tempo.co. "Jumlah Dalang di Idonesia Hanya 1.300 Orang." 1 jini 2014. (online)Tersedia indonesia-hanya-1-300-orang (Diakses pada 30 Maret 2019). [13]Cholsin."Ilmu Kewarganegaraan (Civic)". Yogyakarta: Ombak, 2013. [14] Fadrusiana, Erna Gesti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Festival Budaya Sebagai Bentuk Penguatan Nilai-Nilai Budaya Di Kota Solo." Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, pp.281-293, 7 Juli 2018. [15] Priatna, Yolan. "Melek Informasi Sebagai Kunci Keberhasilan Pelestarian Budaya Lokal." Jurnal Publis Vol. 1 No.2 pp 37- 43, 2017. [16] Suprapto,Yuni., Rusdarti, Muhammad Jazuli . "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Warisan Budaya Di Lasem." Journal of Educational Social Studies 4 (1) pp 1-6, 2015. [17][35] Wardani, Nugraheni Eko., Endang Widiyastuti. "Mapping Wayang Traditional Theatre As A Form Of Local Wisdom Of Surakarta Indonesia." Asian Journal Of Social Sciences & Humanities Vol. 2 No. 2 , pp. 314-321, May 2013. [18] Sulistyobudi, N. "Budaya Wayang: Kelestarian Dan Tantangannya Ke Depan." Jantra Vol. 9, No. 2, pp. 121-129, Desember 2014. 713
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [19]Winarno. "Karakter Warga Negara yang Baik dan Cerdas." PKn Progresif, Vol. 7 No. 1, pp. 55-62 Juni 2012. [20] Puryono, Edwi. "Temu Dalang Bocah Nusantara di Solo Diikuti 187 Dalang." 19 September 2017 (online) Tersedia : _solo_diikuti_187_dalang.html (Diakses pada 20 Mei 2019). [21]Junaidi."Dalang Anak Dalam Pertunjukan Wayang." Jurnal Kajian Seni Volume 01, No. 01, pp. 89-102, November 2014. [22]Junaidi., Bayu Aji Suseno, dan Abdul Aziz. "Wayang untuk Dalang Multi Level Usia Sebagai Wahana Pelestarian Seni Tradisional." SATWIKA: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Volume 2, Nomor 1, pp. 20-35, April 2018. [23] Nurrochsyam, M. W. "Pendidikan Karakter: Menafsir Nasionalisme Dalam Wayang." Jantra Vol. 9, No. 2, pp.151-159, Desember 2014. [24]Margana. "Function Of And Values Containing In The Story Of Wayang Beber Pacitan." Proceeding of 2nd International Conference of Arts Language And Culture, pp 256-262 2017. [25] Habsy, B. l. "Semar Puppet Counseling Model." The International Journal of Counseling and Education Vol.2, No.1, pp.19-24, Universitas Negeri Malang ,March 2017. [26]Paloma, Margaret. "Sosiologi Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pers. 2010. [27][28]Remiswal. "Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. [29]Rusnaini. "Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia." Advances in Economics, Business and Management Research, volume 15. 1st Global Conference on Business, Management and Entreupreuneurship (GCBME-16 ) pp. 805-809, 2016. 714
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [31]Erandaru. "Digital Wayang: Exploring The Use Of Digital Media In Wayang Performance." NIRMANA, Vol. 15, No. 1, pp. 33-44, Januari 2013. [32]Budiyono, Yoga A.F. "Menggali Nilai Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter." Prosiding Snbk (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling) Vol. 1 No.1, pp. 92-103, Mei 2017. [33] Pramono, Y.L., Suyanto., Adam W. "Shadow Puppet Arts As The Formation Of Young Generation Character." Proceeding Of 2nd International Conference Of Arts Language And Culture , pp.397-404 2017. [34]R. Untari, R. Sanjaya, T.Rahardjo. "The Participation of Puppeteer in using Social Media ICT ( ) to Promote Wayang Kulit (the shadow puppet)." Proceedings of the ASEAN Forum on ICT for Sustainable Rural Development and Knowledge Cross-Fertilization (ASEAN-ICT4SRD 2015) pp. 247-251, 2015. 715
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 URGENSI MENINGKATKAN KARAKTER DAN NILAI WARGA NEGARA MUDA DALAM MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045 Nuri Anggita Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Karakter dan nilai dalam kehidupan warga negara semakin hari sudah semakin mengalami degradasi, yang mana hal tersebut mengancam eksistensi warga negara di dalam persaingan global. Penguatan karakter dan nilai saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk good citizenship. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya meningkatkan karakter dan nilai warga negara dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku maupun jurnal internasional dan nasional yang terkait dengan penanaman karakter dan nilai, maupun jurnal-jurnal pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Hasil dari artikel ini adalah bahwa peningkatan karakter dan nilai warga negara muda dapat dilakukan dengan (1) melakukan pendekatan nilai moral (value based), terkhusus berbasis nilai moral Pancasila, (2) dengan melakukan pendekatan multidimensional artinya dengan melakukan pembentukan totalitas diri atau sumber daya manusia secara utuh, (3) memaksimalkan fungsi pendidikan yang mencerminkan karakter serta nilai, serta (4) membangun budaya dan lingkungan yang sarat akan karakter dan nilai sehingga menimbulkan kebiasaan (habit). Kata Kunci : Karakter, Nilai, Indonesia Emas ABSTRACT The character and values in the lives of citizens are increasingly degraded, which threatens the existence of citizens in global competition. Strengthening character and values is currently needed to establish good citizenship. This study aims to determine the importance of improving the character and value of citizens in facing Indonesia Emas 2045. The research method used in this article is a literature study by examining various writings in both international and national books and journals related to the planting of character and values, as well as journals. character education journal and value education. The result of this article is that improving the character and value of young citizens can be done by (1) approaching moral values (value based), especially based on Pancasila moral values, (2) by adopting a multidimensional approach meaning by forming a totality of self or resources humans as a whole, (3) maximizing educational functions that reflect character and value, and (4) building a culture and environment that is full of character and values so as to create habits. Keyword : Character, Value, Indonesia Emas. 716
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Karakter dan nilai warga negara dewasa ini semakin mengalami degradasi. Kenyataan yang harus dihadapi saat ini adalah setiap warga negara harus mampu bersaing dengan keterampilan yang mereka miliki. Terlepas dari keterampilan tersebut, persaingan ini juga melibatkan penguatan karakter dan nilai dari warga negara tersebut. Karakter dan nilai menjadi komponen penting di sini karena berkaitan langsung terhadap integritas serta kredibilitas warga negara dalam persaingan global tersebut. Bahkan, Presiden Soekarno pun menegaskan: "Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli."[1] Karakter sendiri seperti yang dikemukakan Thomas Lickona "A realiable inner disposition to respond to situations in a morally good way [2]", yang mana berarti karakter melahirkan suatu kebaikan-kebaikan. Serta nilai berarti suatu kualitas yang berbasis moral [3]. Setidaknya, seorang warga negara harus mampu mengembangkan karakter dan nilai dengan berdasar pada kemampuan dasar "civic competencies" yakni civic knowledge (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), civic disposition (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan civic skills (perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara [4]. Dalam penguatan karakter dan nilai yang saat ini sudah terlembaga dalam lingkup pendidikan di sekolah, khususnya dapat dilihat dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, setidaknya memang sudah dapat dikatakan "ada hasilnya", karena tujuannya sendiri adalah membentuk pribadi manusia supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya [5], namun tidak sebanyak apa yang diharapkan dalam blueprint fungsi pendidikan. Warga negara yang telah 717
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mendapat pendidikan tersebut tidak lantas seratus persen bertindak sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang telah terpelajar masih banyak dijumpai memiliki sikap characterless. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya kasus- kasus penyimpangan karakter dan nilai seperti salah satu kasus korupsi massal yang terjadi di DPRD Malang, dengan sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK [6]. Selain itu, ICW (Indonesia Corruption Watch) pun merilis bahwa pada tahun 2017 korupsi di Indonesia meningkat dibanding tahun 2016, yakni dengan jumlah korupsi sebesar 6,5 T, 576 kasus korupsi dan dengan jumlah tersangka sebanyak 1298 [7]. BPS (Badan Pusat Statistik) juga merilis bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2018 mengalami penurunan, yang mana semula di tahun 2017 sebesar 3,71 menjadi 3,66. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi [8]. Sehingga dapat dikatakan adanya kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan estetika, yang dimiliki, yang mana terkait dengan sifat empiris dari karakter menunjukkan gejala yang memprihatinkan dan seringkali bertentangan [9]. Menghadapi semakin kisruh-nya karakter dan nilai warga negara, maka dibutuhkan suatu upaya yang begitu urgent untuk meningkatkan karakter dan nilai warga negara khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Gagasan Indonesia Emas 2045 memiliki suatu visi yang kuat, yang di dalamnya mengandung dua misi yang terkait pembangunan SDM serta pembangunan karakter bangsa. Misi pembangunan nasional dalam mempersiapkan Generasi Gemilang pada 100 tahun kemerdekaan RI adalah (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, serta (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing [10]. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yakni ada 4 hal yang harus disiapkan menuju 2045. Pertama, yaitu kualitas manusianya, yang kedua adalah infrastruktur, ketiga adalah kualitas kelembagaan agar profesional dan tidak korupsi, serta keempat adalah kebijakan pemerintah [11]. Menilik persiapan Indonesia dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 dalam hal kualitas manusianya, masih sangat perlu ditingkatkan. Warga negara yang berkarakter dan memiliki nilai akan unggul, maju bersaing dengan bangsa- bangsa lain, dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan. Sifat-sifat orang Indonesia terhadap kesiapannya menghadapi 2045 saat ini masih menunjukkan sisi positif (yang berarti optimis) sebesar 76% dan sisi negatif (yang berarti pesimis) sebesar 14% [12] yang mana dapat dikatakan warga negara sudah sadar pentingnya persiapan untuk 100 tahun Indonesia mendatang. Sehingga, urgensi meningkatkan karakter dan nilai warga negara muda dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 harus terus ditingkatkan. 718
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku maupun jurnal yang terkait dengan penanaman karakter dan nilai, maupun jurnal-jurnal pendidikan karakter dan pendidikan nilai. HASIL Dalam menghadapi karakter dan nilai dalam kehidupan warga negara yang semakin hari semakin mengalami degradasi sehingga hal tersebut mengancam eksistensi warga negara di dalam persaingan global, maka dalam artikel ini Penulis memaparkan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Pertama, yakni dengan melakukan pendekatan nilai moral (value based), terkhusus berbasis nilai moral Pancasila [13]. Pendekatan ini juga harus dilakukan dalam komitmen yang kuat untuk memperkuat basic civic values di dalam kehidupan bersama [14]. Pendekatan semacam ini harus dilakukan sejak dini atau dapat dimulai sejak seorang warga negara mengenyam pendidikan, pada sekolah dasar misalnya, guru harus mengajarkan serta mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, contoh dengan menerapkan nilai kejujuran saat ujian, nilai religius saat beribadah, nilai kesabaran saat bekerja sama dengan teman, dan sebagainya. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam PKn melalui proses mengembangkan muatan PKn yang dijiwai nilia-nilai Pancasila secara filosofis sehingga akan terinternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam diri dan kemudian berpengaruh dalam pembentukan civic disposition maupun civic skill [15]. Pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat didorong melalui aspek personal skill, academic skill, social skill, dan vocational skill, sehingga akan tercipta pendidikan yang berkualitas dalam pembentukan life skill [16] sebagai modal bertarung di era 2045. Kedua, yakni dengan melakukan pendekatan multidimensional artinya dengan melakukan pembentukan totalitas diri atau sumber daya manusia secara utuh [13] baik dari domain civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Warga negara saat ini yang masih terdegradasi moralnya, harus mampu bangkit dengan mimpi bahwa akan lahir Indonesia Emas 2045 yang mana akan membutuhkan sosok pemuda-pemuda bangsa yang cakap dalam segala bidang, yang mampu membangun Indonesia, dengan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri tetapi SDM Indonesia akan mampu terjun mengelola kekayaan negeri untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia yang cakap harus mampu menjadi "sopir" yang mampu mengemudi kecanggihan teknologi informasi dengan digunakan untuk menembus batas dunia dan menyerap banyak ilmu-ilmu 719
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengetahuan dari negara maju serta menyinergikannya untuk pembangunan bangsa [13]. fungsi pendidikan yang mencerminkan karakter serta nilai yang mana salah satu tugas penting sistem dan lembaga pendidikan saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai wahana pembangunan karakter bangsa (character building) [17], dengan pendidikan yang bertujuan dan pendidikan mandiri diarahkan untuk mengakui nilai-nilai penting dalam kehidupan. seperti Pendidikan Kewarganegaraan yang mana dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia; [19] serta memuat diidentifikasi nilai-nilai karakter untuk Mata Pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama [20], Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Karakter serta Pendidikan Moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari- hari warga negara harus senantiasa berperilaku sesuai norma. Pada jenjang pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi harus membentuk sebuah blueprint yakni sebuah landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan mengenai bagaimana karakter dan nilai (berkaitan dengan 18 karakter yang saat ini dicanangkan seperti, 1) religius; 2) jujur; 3) toleransi; 4) disiplin; 5) kerja keras; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) demokratis; 9) rasa ingin tahu; 10) semangat kebangsaan; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) bersahabat; 14) cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli lingkungan; 17) peduli sosial; 18) tanggung jawab) [21] tersebut diterapkan, atau singkatnya adalah membentuk sebuah kerangka kerja terperinci. Jadi, pendidikan karakter dan nilai bukan hanya sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah tetapi telah terpatri sebagai sarana rintisan membangun peradaban bangsa. Ketiga, adalah dengan memaksimalkan [18], yakni Dalam ranah ini harus mampu menerapkan sistem yang memperkokoh mindset pemuda (as citizen) sebagai suatu agent of change. Dalam perguruan tinggi dapat dilakukan penyerapan nilai-nilai inti untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menghindari pengaruh negatif dari tren ideologis sosial [22]. Lalu pada warga negara yang sudah tidak dalam jenjang pendidikan, di dalam kehidupan bermasyarakat harus mampu menjadi seorang pemimpin bagi komunitasnya. Seperti contoh, bahwa seorang tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda, maupun tokoh intelektual), apabila bersikap dengan sesuai norma, berperilaku sesuai aturan, dapat menjadi acuan bagi anggota masyarakat yang lain untuk mengikuti hal tersebut. Marwah yang dimiliki seorang tokoh masyarakat memiliki kecenderungan sebagai pelaku pengarah serta representasi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, pendidikan karakter dan nilai dalam masyarakat dapat dilakukan dengan metode modelling dari seorang tokoh masyarakat. Namun, tidak serta merta tugas tersebut diserahkan pada seorang tokoh masyarakat saja, tetapi anggota 720
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masyarakat yang lainnya pun turut serta bertindak sesuai dengan norma dan aturan demi terciptanya good citizenship. Dan keempat yakni dengan membangun budaya/lingkungan yang sarat akan karakter dan nilai sehingga akan menimbulkan kebiasaan (habits). Pembudayaan karakter dilakukan demi terwujudnya karakter mulia dari warga negara yang juga terintegrasi dengan proses pendidikan yang didapat, yang mana secara konten telah memuat indikator penerapan masyarakat madani namun secara proses masih harus terus berevolusi [23]. Habits lingkungan yang dibangun dalam hal ini adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah dapat dimulai dengan pembiasaan berperilaku empati, toleransi, adil, serta saling menghormati. Dalam lingkungan keluarga, dapat dimulai dengan membangun karakter jujur misalnya jujur ketika telah berbuat salah contohnya telah memecahkan vas bunga, maka harus dengan gentle berani mengaku salah dan meminta maaf. Hal tersebut terlihat sederhana, tetapi pembiasaan seperti inilah yang akan membentuk jiwa anak menjadi berkarakter. Dalam lingkungan masyarakat dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan kebijaksanaan yakni seperti ikut andil dalam acara kebudayaan [24] yang mempererat persaudaraan, serta membangun budaya gotong royong, misalnya dengan bekerja bakti membuat jalan setapak, kegiatan membangun masjid dan kegiatan positif lainnya. Selain itu, dapat pula dengan membentuk dan aktif dalam karang taruna, yang mana akan melahirkan tanggung jawab sosial pemuda untuk peduli terhadap lingkungan sosialnya [25]. SIMPULAN Peningkatan karakter dan nilai dalam upaya menghadapi Indonesia Emas 2045 diperlukan karena negara Indonesia 100 tahun memiliki misi kuat yakni (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, serta (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Menuju Indonesia Emas 2045, perlu dipersiapkan beberapa hal, yang Pertama, yaitu kualitas manusianya, kedua adalah infrastruktur, ketiga adalah kualitas kelembagaan agar profesional dan tidak korupsi, serta keempat adalah kebijakan pemerintah. Melihat adanya misi yang kuat serta beberapa hal yang harus dilakukan untuk 2045, urgensi meningkatkan karakter dan nilai menjadi sebuah hal yang penting. Meningkatkan karakter dan nilai dalam masyarakat dewasa ini dapat dilakukan dengan cara yang Pertama, melakukan pendekatan nilai moral (value based), terkhusus berbasis nilai moral Pancasila, Kedua, dengan melakukan pendekatan multidimensional artinya dengan melakukan pembentukan totalitas diri atau sumber daya manusia secara utuh, Ketiga, memaksimalkan fungsi pendidikan yang mencerminkan karakter serta nilai, serta Keempat, membangun budaya dan lingkungan yang sarat akan karakter dan nilai sehingga menimbulkan kebiasaan (habits). Karakter dan nilai yang kuat sebagai civic dispotion (karakter kewarganegaraan) akan melahirkan SDM yang mumpuni 721
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sehingga terbentuk suatu peradaban bangsa yang hebat dan disegani dalam persaingan global. DAFTAR PUSTAKA [1] Samani, Muchlas and Hariyanto, Pendidikan Karakter dan Model. Bandung: Rosda, 2011. [2] Zuchdi, Darmiyati., et al, Pendidikan Karakter: Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press, 2012. [3] Zakiyah, Qiqi Yulianti and Rusdiana, A, Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Pustaka Setia, 2014. [4] Winataputra, U. S, Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pencerdasan kehidupan bangsa. Jakarta: Universitas Terbuka, 2004. [5] Purnomo Cahyo Aji, "Peran Pkn dalam Membentuk Karakter Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Berbasis Nilai di Perguruan Tinggi", Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan, 2018. [6] Setyawan, Feri Agus. (2018). DPRD Kota Malang Tersisa 4 Anggota, 41 Available: Orang Tersangka di KPK [online]. [7] ICW. (2018). [online]. Available: [8] BPS. (2018). [online]. Available: [9] Mukhsinuddin and Anhar Fazri. Form Behavior Character On Adolescent With The Influence Of The Time Of Modernization: A Case Study In Aceh. International Journal Of Scientific & Technology Research. Volume 7, Issue 7, July 2018. [10] Laksono, Agung, Menuju Indonesia Emas: Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, dan Sejahtera. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2013. 722
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11] Purbaya, Angling Adhitya. (2018). Sri Mulyani Bicara 4 Syarat Indonesia Emas 2045, Apa Saja? [online]. Available: 2045-apa-saja [12] Malihah, Elly. An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia'. Citizenship, Social and Economics Education. 2016, Vol. 14(2) 148-156. 2016. [13] Darmadi, Hamid, Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung: Alfabeta, 2012. [14] Pasandaran, Sjamsi. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri Pkn. 2015. [15] Muchtarom, Moh. Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran Pkn Berorientasi civic Knowledge, Civic Disposition, Dancivic Skill di Perguruan Tinggi. PKn Progresif. Vol. 7 No. 2 Desember 2012. [16] Sulianti, Ani. Revitalisasi Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Life Skill. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. 2018. [17] Putra, Zulfikar. Implementasi pendidikan Pancasila sebagai character building mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 1 pp. 9-13. 2018. [18] Marčenoka, Marina. A Tolerant Personality As An Objective Need Of The Modern Civil Society. The collection of scientific papers. 2016. [19] Nasution, Aulia Rosa. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 8 (2) (2016): 201-212. 2016. [20] Muchtarom, Moh. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen. PKn Progresif, Vol. 12 No. 1 Juni 2017 [21] Kemdiknas. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta, 2011. 723
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [22] Jiang, Tusheng. Impacts of Contemporary Social Ideological Trend on the Formation of College Students' Core Value and Solutions. 3rd International Conference on Science and Social Research (ICSSR 2016). 2016. [23] Sholihah, An-nisa Nur and Septiani, Indah. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menguatkan Civil Society di Indonesia (Studi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas). Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa". 2017. [24] Ade, Verawati and Affandi, Idrus. Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau). JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016. [25] Pratama, Febri Fajar and Rahmat. Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. Vol. 15 No. 2 Tahun 2018 | 170 - 179. 2018. 724
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 "STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA UNTUK AKTIF BERPENDAPAT SAAT DISKUSI KELAS" (Studi di SMP Negeri 6 Surakarta) Nurul Hiendayati M Program Studi PPKn FKIP UNS ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mengetahui faktor penyebab siswa di SMP Negeri 6 Surakarta Tidak aktif berpendapat saat melakukan diskusi kelas, 2) Mengetahui strategi pembelajaran apa saja yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk aktif berpendapat saat diskusi kelas. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen.Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh setelah setelah melakukan penelitian ini ialah: 1) Terdapat faktor internal seperti kurangnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya pemahaman siswa terkait materi dan faktor eksternal seperti siswa yang sibuk sendiri dengan pekerjaan lain dan kondisi kelas yang kurang kondusif yang menyebabkan siswa tidak aktif berpendapat saat diskusi kelas. 2) Strategi yang dapat digunakan guru PPKn untuk meningkatkan kemampuan siswa aktif berpendapat saat diskusi kelas ialah dengan cara : Menggunakan kelompok kecil saat berdiskusi, Memberikan Tanya Jawab kepada siswa dan memberikan Motivasi pada siswa agar berani aktif dalam berpendapat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk meningktakan keaktifan siswa untuk akti berpendapat dapat dilakukan dengan beberapa strategi yakni Tanya Jawab, Penggunaan kelompok kecil dan Presentasi hasil diskusi Kata Kunci : Strategi Pembelajaran , PPKn , Diskusi Kelas ABSTRACT The objectives of this study are: 1) Knowing the causal factors of students in Surakarta State Middle School 6 Not actively arguing when conducting class discussions, 2) Knowing what learning strategies teachers use Pancasila and Citizenship Education in developing students' ability to actively argue during class discussions. This study uses qualitative research, a type of qualitative descriptive research. Data sources were obtained from informants, places, events and documents. Techniques for collecting data by interviewing, observing, and analyzing documents. Data analysis used a descriptive analysis model which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained after doing this research are: 1) There are internal factors such as lack of confidence in students and lack of understanding of students regarding material and external factors such as students who are busy themselves with other work and class 725
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 conditions that are not conducive which causes inactive students to argue when class discussion. 2) Strategies that can be used by PPKn teachers to improve the ability of active students to argue during class discussions is by: Using small groups when discussing, Providing Questions and Answers to students and giving Motivation to students to be brave in their active opinions. The conclusion of this study is a strategy that can be used by teachers to increase the activity of students for activities can be done with a variety of strategies, namely Q & A, Use of small groups and Presentation of discussion results Key Word : Learning Strategies, PPKn, Class Discussions PENDAHULUAN Pendidikan ialah suatu kegiatan yang dimaksutkan untuk membantu perkembangan peserta didik dalam mencapai setiap tujuan pendidikan, Pendidikan di sekolah bertujuan untuk mengubah peserta didik untuk dapat memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap belajar sebagai bentuk perubahan perilaku hasil belajar. Sejalan dengan adanya perkembangan belajar, dapat ditelisik dengan adanya teori belajar yang diungkapkan Gestalt yakni Teori Belajar Psikologi Organismic, dimana Gestalt dalam teori ini memandang bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang saling berstruktur dan berinteraksi, Dimana dalam teori ini memandang bahwa perilaku belajar suatu individu berkaitan dengan interaksi antara individu dan lingkungannya[1]. Kebijakan pemerintahan Indonesia menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang fokus untuk mengembangkan warga negara untuk mengerti hak dan kewajiban serta cerdas dan terampil [2] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mewujudkan siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komponen utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan sikap kewarganegaraan (civic disposition).[3] Pada Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah diharapan tugas guru di dalam kelas khususnya guru Pendidikan Pancasila dan 726
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga harus dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, guru harus berusaha membuat kegiatan di dalam kelas dapat memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sumarjoko Bambang, dkk, 2018 pada penelitiannya yang menyatakan bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan karakter bangsa pengembangan, pembelajaran yang dapat mewujudkan akhir tujuan pendidikan kewarganegaraan yang cerdas dan warga negara yang baik,warga ditandai dengan pertumbuhan dan pengembangan sensitivitas, daya tanggap, kritik kemampuan, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan dalam masyarakat multikultural tertib, damai, dan secara kreatif [4] Vygotsky, dalam Yamin 2009 Mengemukakan bahwa mengutarakan bahwa kemampuan dan keberanian siswa dalam Mengungkapkan pendapat dikelas perlu dirangsang oleh guru sehingga siswa termotivasi untuk berani berpendapat sesuai dengan pelajaran yang dihadapi. Keberanian mengemukakan pendapat di dalam kelas perlu dikuasai siswa, karena dengan keberanian mengemukakan pendapat yang baik siswa mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar berlangsung antara lain kegiatan seperti berdialog, kegiatan berdiskusi, melakukan presentasi, serta melakukan tanya jawab[5] untuk itu tentulah penting bagi seorang guru untuk dapat meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat salah satunya dapat dibangun dengan menerapkan Diskusi kelas pada pembelajaran. Hal ini juga diungkapkan oleh meinarno eka,2017 yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Melalui diskusi kelompok siswa dilatih untuk dengan berani mengekspresikan pendapat mereka tentang hasil mereka analisis masalah, yang dimulai dari perspektif 727
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mereka Diskusi aktif akan membantu siswa untuk mengenali berbagai perspektif dan membuka wawasan mereka tentang masalah tersebut [6] Deway melalui Teorinya "Learning By Doing" Mengungkapkan bahwa siswa diharapkan terlibat didalam setiap proses belajar secara spontan, Dalam upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam prmbrlajaran di kelas Untuk itu setiap guru dituntut untuk memahami strategi pembelajaran yang akan diterapkan[7]. Untuk itu Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur yang dugunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yg telah ditetapkan[8]. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara magang dengan guru PPKn di SMP Negeri 6 Surakarta diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri Surakarta bahwa siswa cenderung kurang aktif dalam pembelajaran terutama pada Diskusi kelas, Adanya fenomena bahwa siswa yang kurang aktf dalam diskusi kelas ini ditunjukan dengan adanya kurangnya Respon siswa saat berdiskusi yakni masih kurangnya kemampuan mengemukakan pendapat untuk menanggapi hasil diskusi serta memberikan Feedback kepada kelompok lain, Serta disamping itu terdapat pula hambatan- hambatan yang membuat siswa kurang aktif dalam berpendapat saat diskusi kelas, Hambatan- hambatan tersebut berupa ditemui nya siswa yang kesulitan dalam mengungkapkan ide, kurang membiasakan diri untuk berbicara di depan umum, kurangnya rasa percaya diri pada siswa, dan kurang mampu mengembangkan keterampilan bernalar dalam berbicara serta kurangnya pemahaman siswa terhadap materi diskusi sehingga membuat siswa cenderung diam dan tidak aktif berpendapat saat berdiskusi kelas, Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait apa saja faktor penyebab siswa tidak aktif dalam berpendapat pada saaat berdiskusi dan mengetahui strategi yang digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat aktif mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi kelas. METODE PENELITIAN 728
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penelitian ini dilakukan di SMP N Surakarta, Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci[9]. Teknik analisi data yang digunakan antara lain: 1) Wawancara Wawancara dilakukan kepada Bp.Marjana selaku guru PPKn SMP Negeri 6 Surakarta dan perwakilan dari murid di SMP Negeri 6 Surakarta 2) Observasi Observasi di sini dilakukan dengan mengamati keadaan suasana penunjang kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 6 Surakarta 3) Analisis Dokumen Dokumen yang dianalisis yakni dokumen RPP. HASIL 1. Faktor yang menyebabkan Siswa di SMP Negeri 6 Surakarta tidak aktif dalam menyampaikan pendapat saat berdiskusi kelas Berdasarkan hasil temuan, Diketahui ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak aktif dalam menyampaikan pendapat saat melakukan diskusi kelas, Hal ini dilatarbelakangi karena faktor Internal dan Faktor Eksternal. 1) Faktor Internal a. Kemampuan Komunikasi siswa yang masih Kurang, Kurangnya kemampuan komunikasi siswa ini berpengaruh terhadap kelantangan dan keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat pada saat melakukan diskusi kelompok.Kurangnya kemampuan siswa dalam berpendapat ini 729
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 akan mengakibatkan siswa tidak lancar dalam mengemukakan pendapatnya, pendapat menurut Priyanto (dalam Muhajir,,2017 ) ialah sebuah gagasan atau buah pikiran. Dalam proses komunikasi, ada proses negosiasi, pengiriman pesan, upaya menanamkan konsep, pengaruh, dan lainnya[10] Tentu saja, proses-proses ini saling berhubungan satu sama lain, tetapi tidak jarang para siswa akan menggunakan salah satu dari empat proses. Itu mungkin dilakukan oleh siswa karena kesulitan dalam memilih arti kata, pemilihan kalimat bentuk, dan kesulitan dalam memilih "aturan berbicara"Tak jarang juga kesulitan memilih cara berkomunikasi dengan kolega yang disebabkan oleh perbedaan pengetahuan yang ada di antara mereka (Merdhana, 2003) dalam Luluk,2013 [11]. Kurangnya kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat juga dikutip Novita taya sara,2018 yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemampuan siswa dalam berkomunikasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan belajar mengajar[12] b. Siswa Kurang Menguasai Materi yang di diskusikan, Salah satu penyebab dari internal siswa kurang aktif dalam berpendapat pada saat berdiskusi lantaran siswa tersebut kurang memahami materi yg di diskusikan sehingga siswa tidak dapat aktif dalam diskusi yang berlangsung karena kurang siap dari segi materi, Pemahaman materi yang kurang oleh sisa membuat siswa cenderung pasif. Seorang guru harus mampu memilih sumber belajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, Sebaiknya guru memilih sumber belajar yang dinilai dapat membantu siswa menguasai materi pembelajaran yang sesuai kompetensi yang diharapkan, karena materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran dan inti dari kegiatan pembelajaran ( Wijianto, Winarno , Winarti ,2018 ) hal ini agar siswa mampu memahami materi yang relevan dengan scope pelajaran 730
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PKn serta agar materi yang diajarkan sesuai dengan kriteria peserta didik[13] c. Siswa Kurang Percaya diri dalam menyampaikan gagasannya, Pada wawancara yang dilakukan dengan guru PPKn memaparkan bahwa adanya sisa yang merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan gagasan dan idenya terkait materi terkait, Hal ini membuat siswa ragu-ragu dan cenderung pasif dalam kegiatan diskusi kelas yang berlangsung. Teori proses atau jalannya berpikir itu menurut Sumadi & Suryabatra 2012, menyatakan bahwa jalannya berfikir dalam belajar terdapat tiga langkah yakni langkah Pembentukan pengertian, Pembentukan pendapat, dan pembentukan kesimpulan atau penarikan kesimpulan.[14] Untuk itu Guru berperan dalam pembentukan percaya diri siswa di sekolah untuk mengajarkan sikap percaya diri guru harus dapat menguikutsertakan siswa dalam setiap aktivitas yang memungkinkan bisa mereka lakukan, Hal ini sejalan dengan pendapat dari Aprilia Kurnia, 2018 yang menyimpulkan bahwa siswa akan merasa dianggap karena ada unsur keikutsertaan karena memiliki tugas dan berperan khusus ketika melakukan tugasnya [15] d. Adanya perasaan takut pada diri siswa, Perasaan takut pada diri siswa ini dapat meliputi beberapa hal yakni takut apabila dimarahi guru apabila memberikan gagasan / pendapat yang salah, Serta adanya rasa takut kepada teman sebaya karena gagasan / Pendapat nya kurang dapat diterima, Hal inilah yanng menimbulkan adanya rasa takut pada diri siswa untuk menyampaikan pendapat pada saat berdiskusi kelas. Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Fatonah,2018 pada penelitiannya yang menemukan bahwa adanya faktor internal dalam menghambat siswa dalam mengemukakan pendapat yakni adanya rasa takut pada diri siswa yang meliputi rasa kurang percaya diri, rasa takut dimarahi guru, dan perasaan takut ditertawakan oleh teman apabila salah[16] 731
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 e. Kurangnya Motivasi Dari siswa, Kurangnya motivasi belajar untuk siswa dapat aktif dalam menyampaikan pendapat menjadi salah satu faktor internal penghalang siswa berpartisipasi akti dalam diskusi, Sebagaimana dalam teori Vygotsky, yang mengutarakanbahwa kema- mpuan dan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat memerlukan rangsangan dari guru agar siswa memiliki motivasi untuk berpendapat. Ignatius susilo,2016 mengemukakan bahwa dalam Kegiatan Belajar Mengajar peranan motivasi baik bersifat ekstrinsik atau Intrisik sangat diperlukan. Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diharapkan bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatanbelajar[16], Dua Jenis Motivasi yang sama juga dikemukakan oleh Sardiman dalam (Primandhana,2017], yaitu :Motif intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.Motif Ekstrinsik, adalah motif-motif yang aktif karena adanya rangsangan dari luar." [17] 2) Faktor Eksternal a. Respon Teman Sebaya, Respon teman sekelas yang terkadang menertawakan pendapat / gagasan siswa yang sedang menyampaikan pendapatnya Sehingga membuat siswa memiliki rasa takut terhadap respon yang diberikan teman sebaya yang berapa dikelas pada saat diskusi berlangsung, b. Lingkungan belajar yang kurang Kondusif, Lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif juga dapat memicu adanya siswa pasif dalan berdiskusi, dalam hal ini dimisalkan apabila suasana diskusi ramai dan tidak terkondisi dengan baik maka akan menimbulkan suasana yang cenderung ricuh sehingga diskusi tidak dapat berjalan efektif, Begitupula siswa dalam diskusi tersebut tidak dapat berpartisipasi aktif. 732
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Lingkungan beljar menjadi salah satu penentu dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar, Dimana dalam teori belajar Psikologi Organismic, dimana Gestalt dalam teori ini memandang bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang saling berstruktur dan berinteraksi, Dimana dalam teori ini memandang bahwa perilaku belajar suatu individu berkaitan dengan interaksi antara individu dan lingkungannya [17] Untuk itu lingkungan merupakan salah satu penunjang interaksi siswa, dalam hal ini interaksi yang dapat terbangun pada saat melakukan diskusi kelompok dan menyampaikan pendapat c. Adanya pengaruh antar siswa, Pengaruh disini dapat diartikan dengan apabila ada siswa yang cenderung ramai dan membuat gaduh maka akan mempengaruhi teman lain dalam suatu kelas tersebut sehingga jalannya diskusi kelas menjadi tidak efektif dan juga siswa akan kesulitan mengmuka- Kan pendapatnya kerena tidak di dukung oleh situasi dan suasana kelas. d. Suasana Belajar, Suasana belajar menjadi salah satu faktor esternal dari penyebab pasi nya siswa dalam diskusi kelas, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suasana belajar yang kondusif akan menciptakan suasana belajar yg baik. Untuk itu gurun juga dituntut untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kreati serta tidak monoton, sebagaimana yang dikemukakan oleh vina lasha.dkk, 2018 bahwa seorang guru harus mampu berinovasi dan juga bertindak kreati dalam mendesign pembelajaran agar menarik bagi siswa[.18] 2. Strategi Pembelajaran yang digunakan guru PKn untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam akti berpendapat pada saat melakukan diskusi kelas 733
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran.. atau dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan sebuah strategi yang digunakan yg telah sesuai dengan kompetensi apa yang akan dikembangkan. Untuk itu Pada Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah diharapan tugas guru di dalam kelas khususnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya Menyaampaikan informasi berupa materi pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga harus dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa, hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Sutiyono,2011 bahwa guru harus berusaha membuat kegiatan di dalam kelas dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, Untuk itu guru sebagai pendidik diharuskan dapat membuat suatu desain pembelajaran dengan jeli untuk mencapai tujuan yang diharapkan[19] namun perlu di ingat bahwa strategi yang digunakan akan lebih baik jika berpedoman pada student centered learning dan bukan teacher center learning sebagaimana yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 edisi revisi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wijianto dan Sri Haryati,2018 bahwa guru seharusnya menjadi fasilitator dan bukan menjadi person yang mendominasi dalam pembelajaran yang ada di kelas[20]. Ragam Strategi pembelajaran diperkenalkan oleh USAID Dalam program " Active Learning in School " pada tahun 2007, yang meliputi beberapa hal berikut [21] : Tabel 1 program " Active Learning in School ( 2007 ) 734
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Komponen Curah Pendapat Studi Kasus Demonstrasi Penemuan Jigsaw Kegiatan Lapangan Ceramah Diskusi Kelompok Pembicara Tamu Tulis Berantai Debat Bermain Peran Simulasi Tugas Proyek Presentasi Penilaian Sejawat Bola Salju Kunjung Karya Pembelajaran dengan audio Visual Untuk Poin Pertama dalam strategi yang digunakan guru PKn dalam meningktakan keaktifan siswa dalam diskusi kelas, terkait hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, Mengacu pada teori pembelajaran aktif pada tabel diatas apabila dikaitkan dengan hasil penelitian maka dalam strategi USAID yang memiliki 19 komponen 735
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tersebut hanya terdapat beberapa komponen yang sudah dijalankan di SMP N 6 Surakarta untuk mengacu pada pembelajaran aktif, Yakni : Curah Pendapat
Jigsaw Kegiatan Lapangan Ceramah Diskusi Kelompok Presentasi Penilaian Sejawat Pembelajaran dengan audio visuals Dari 19 komponen yang disebutkan pada pembelajaran akti "USAID", Terdapat hampir separuh komponen atau 8 komponen yang telah dilakukan guru PKn di SMP N 6 Surakarta untuk memenuhi strategi untuk meningkat kan keaktifan siswa dalam berpendapat pada saat diskusi kelas. Selain itu dikuatkan untuk itu seorang guru haruslah menggunakan strategi sebanyak mungkin mungkin untuk dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, dimana hal ini juga sejalan dengan pendapat susilo tri renggono,2018 yang menyatakan sebuah pembelajaran yang efektif yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari [22] Untuk poin kedua terkait dengan strategi guru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelas yakni dengan "Inquiring Minds Want to Know" ( Membangkitkan Minat ) dimana penggunaan teknik pembelajaran yang sederhana ini dapat meningkatkan keingintahuan siswa dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan terkait suatu topik atau suatu topik [23] Penerapan strategi ini dilakukan karena biasanya siswa cenderung pasif apabila diajak untuk membahas materi 736
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebelumnya Dengan adanya strategi ini siswa diharapkan dapat memiliki rasa ingin tahu serta ketertarikan terhadap topik yang dibicarakan.Hal ini juga sejaland dengan statement dari Rezki Purba dkk,2018 dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa dengan membangkitkan metode ini siswa tidak akan merasa bosan akan akan terus menggali potensi yg dia miliki [24] Untuk poin yang ketiga, Strategi yang dapat dilakukan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok adalah dengan melakukan pembelajaran di luar ruangan kelas yang biasa digunakan, Dalam hal ini guru PPKn di SMP N 6 Surakarta membawa siswa ke ruangan terbuka untuk melakukan pembelajaran agar meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar serta meningkatkan keaktiafan siswa dalam diskusi kelompok, Karena penentuan lokasi belajar juga memiliki pengaruh terhadap minat belajar peserta didik, Seperti yang teori belajar Psikologi Organismic, dimana Gestalt dalam teori berpendapat bahwa perilaku belajar suatu individu berkaitan dengan interaksi antara individu dan lingkungannya [25] Untuk poin yang keempat terkait strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa berpendapat adalah dengan mengajak siswa untuk berpikir kritis karena dengan berpikir kristis siswa dituntut untuk merangkai materi untuk kemudian disampaikan secara kritis melalui proses pemikiran, hal ini juga sejalan oleh pendapat Ni Wayan Suaniati,2018 yang pada penelitiannya menekankan kepada pentingnya berpikir kritis pada saat pembelajaran karena dengan berpikir kritis siswa akan mampu mengakomodasikan dan menganalisis pemikiran yang baik.[26] Dimana berpikir kritis dapat membuat siswa untuk berpikir secara mandiri dengan mengkonstruksi pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh 737
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sulaiman,2013 yang menyatakan bahwa keterampil an berpikir kritis dan kreatif semakin dibutuhkan oleh Siswa terlebih pada abad ketika mereka hidup dalam pendidikan modern, kompetisi global dan kehidupan demokratis yang semakin kompleks yang dapat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat untuk pembangunankarirnya.Kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif adalah alat bagi siswa untuk belajar secara mandiri [27] Untuk poin yang kelima terkait strategi yang digunakan guru untuk dapat meningkatkan keaktian siswa saat berpandapat pada saat berdiskusi kelompok dapat dilakukan dengan Melibatkan siswa dalam mendiskusikan isu-isu yang sedang dibahas dalam diskusi kelompok, Yakni dengan cara menngharuskan setiap siswa dalam satu kelompok untuk memberikan tanggapan atau pendapat terkait materi yang sedang di diskusikan, Hal ini akan memaksa siswa di setiap kelompok untuk siap dalam berpendapat dan akti dalam diskusi kelas.Abdul Rahman.dkk, 2016 menyebutkan bahwa guru harusbanyak menggunakan teknik pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, untuk itu guru harus dapat memadumadankan atau mensinergikan komponen dalam pendidikan seperti infrasutuktur, sistem dan evaluasi [28]. Untuk Poin yang keenam yang dapat dilakukan guru sebagai strategi dalam membentuk keaktifan siswa untuk menyampaikan pendapat pada saat berdiskusi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan waktu berdiskusi untuk benar-benar mencari materi dan berdiskusi terkait materi yang didapat di tiap kelompok sehingga setiap siswa benar-benar belajar di kelompoknya, untuk hal ini pada saat mencari materi siswa diharapkan dapat mandiri dan mampu mengeksplorasi kemampuan berpikirnya dimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No.20 th 2003 bahwa pendidikan nasional indonesia 738
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 haruslah mengembangkan siswa menjadi manusia yang bermoral, mandiri serta demokratis [ 29 ] . Untuk Poin yang ketujuh terkait dengan strategi guru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam berpendapat pada saat melakukan diskusi kelas adalah dengan memberikan motivasi awal dengan cara sisa diajak bernyanyi bersama sebelum melakukan pembelajaran sebagai motivasi awal untu siswa serta memberikan reward kepada siswa yang telah berperan aktif selama diskusi atau memberi reward kepada siswa yang menyampaikan pendapatnya pada saat berdiskusi. Pemberian motivasi kepada peserta didik juga sejalan dengan pemikiran Rahmad dan Komalasi K,2019 Yang menyatakan bahwa pemberian Motivasi Belajar dapat disampaikan melalui presentasi kata-kata bijak atau nasihat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya: "Ayo belajar, pengetahuan adalah investasi berharga untuk masa depan Anda", atau beragam "video motivasi" untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.[30] KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapar dua faktor yang dapat memyebabkan siswa kurang akti dalam berpendapat saat berdiskusi kelas, Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi kemampuan komunikasi siswa yg masih kurang, Penguasaan materi siswa yang belum baik, Kurangnya rasa percaya diri siswa, Adanya rasa takut pada diri siswa serta siswa yang masih kesulitan dalam membuat pertanyaan, dan adanya faktor eksternal yang meliputi kondisi ruangan yg blm kondusif, Suasana belajar yang kurang mendukung serta respond dari teman sekelas. Strategi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa saat berdiskusi dapat dilakukan dengan memberikan motivasi sebelum pelajaran dapat melalui kegiatan bernyanyi misalnya, Kegiatan di luar ruang kelas/ 739
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Outing Class, Dan menerapkan berbagai strategi seperti presentasi, Curah pendapat, dan Penayangan audiovisual. DAFTAR PUSTAKA [1] Hanifah, N "Konsep Strategi pembelajaran" Bandung : Refika Aditama, 2009. [2] Komalasari, K., & Saripudin, D. "The Influence of Living Values Education-Based Civic Education Textbook on Student's Character Formation". International Journal of Instruction , 11(1), 395-410, 2018 [3] Winarno,Henri Nuryadi, Nur Aini. "Pengaruh penerapan model pembelajaran VCT Terhadap Civic Disposition Siswa kelas XI Di SMA N 1 Teras Boyolali", PKn Progesif, Vol 13 No 2 Desember 2018 [4] Bambang Sumarjoko,dkk Pancasila and Civic Education Learning as an Adhesive of Multicultural Society,). Published by Atlantis Press. 4th International Conference on Teacher Training and Education (ICTTE 2018)Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 262,. Published by Atlantis Press, 2018 [5]Yamin M, "Manajemen Kurikulum Pendidikan" . Yogyakarta : DIVA Press, 2009 [6] Eka M dan Airin Y, , "Learning from Problems: Ideas for Pancasila Education Course Design", International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017) Advances in Social Science, Education and 740
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Humanities Research (ASSEHR), volume 158, the Authors. Published by Atlantis Press, 2018 [7] Uno & Mohamad., "Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM : Pembelajaran, Aktif, Inovatif", Jakarta : Bumi Aksara, 2013 [8] Winarno, "Pembelajaran Pendidikan Kewaganegaraan ( Isi, Strategi dan Penilaian) " Jakarta: Bumi Aksara, 2014 [9] Sugiyono,, "Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D." Bandung : Alfabeta, 2007 [10] Muhajir, "Pembelajaran Strategi Inquiri untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017 [11] Luluk Isnaini Kulup, "The Strategy of Avoidability in the Skill Based on Students Participants Study Program for Educational Languages and Literature Indonesia PGRI University Adi Buana Surabaya", Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 166, 4th PRASASTI International Conference on Recent Linguistics Research (PRASASTI 2018), 2018 [12] Sara, Novita Taya. Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS, 2018 741
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [13] Winarti,Wijianto,Winarno, "Analisis Sumber belajar mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Kartosuro" , Educitizen Journal Vol.3, 2018 [14] Sumadi&Suryabrata, "Pembelajaran aktif : Teori dan Assesment", Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012 [15] Aprilia Kurnia Rahma, Sri Harmianto, "Upaya meningkatkan sikap Percaya diri dan prestasi belajar Melalui strategi Inside Outside Circle Dengan menggunakan media kartu gambar" , Jurnal Sains dan Humaniora VOL 1 No 2 September 2018 [16] Fatonah, "Strategi guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat", Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS, 2018 [17] Hanifah, N "Konsep Strategi pembelajaran" Bandung : Refika Aditama, 2009. [18] Vina Lasha, dkk. "Development Media Interactive Learning in Education Pancasila and Citizenship Education to Improve Tolerance of Students in Elementary School", Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 251, Anual Civic Education Conference ( ACEC 2018 ), Published by Atlantis Press, 2018 [19] Sutiyono. "Pengembangan Civic Skill Melalui Seminar Socrates Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Nasional Pancasila Dan Kewarganegaraan" ISSN 2527-7057. Vol 2 No 2 : 59, 2011 [20] Wijianto dan Haryati Sri , "Kendala guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional pada pembelajaran PPKn sekolah menengah kejuruan, Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS, 2018 742
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [21] Winarno," Pembelajaran Pendidikan Kewaganegaraan ( Isi, Strategi dan Penilaian )" Jakarta: Bumi Aksara, 2014 [22] Tri, Susilo renggono, "Pengembangan model pembelajaran project citizen berorientasi civic knowlwdgw, civic skill dan civic disposition sebagai inovasi mata kuliah PKn, Jurnal PKn Progresif Vol 1 No13, 2018 [23] Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogjakarta : Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2007 [24] Reski Purba dkk, "The Influence of Cooperative Learning Method of Teams Game Tournament (TGT) on Indonesian Learning Outcomes", International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064, olume 8 Issue 3, March 2019. [25] Hanifah, N "Konsep Strategi pembelajaran" Bandung : Refika Aditama, 2007. [26 ] Ni Wayan Suarniati, The Development of Learning Tools to Improve Students' Critical Thinking Skills in Vocational High School", IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2018 [27] Sulaiman, "The Effectiveness of PBL Online on Physics Students ' Creativity and Critical Thinking : A Case Study at Universiti Malaysia Sabah," Int. J. Educ. Res., vol. 1, no. 3, pp. 1-18, 2013 [28] Abdul Rahman,dkk "The Effect of Formative Evaluation and Cognitive Style toward Learning Achievement", International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064, Volume 5 Issue 9, September 2016 743
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [29] Undang-undang Sisdiknas No.20 th 2003 [30] Rahmad, Komalasari K, "Living Values Based Interactive Multimedia in Civic Education Learning", International Journal of Instruction January 2019 ● Vol.12, No.1 e-ISSN: 1308-1470, 2019 [31] Nurul H, dkk, Laporan Magang 2, 2018 744
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA DI ERA INDUSTRI 4.0 Ratih Astari PPKn Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Pendidikan erat kaitannya dengan Pancasila karena dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Untuk mengembangkan adanya potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang taqwa dan beriman terhadap Tuhan YME, serta memiliki akhlak mulia dan tidak lupa dalam keadaan sehat, kreatif, berilmu juga mandiri. Dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berjiwa demokratis. Nilai-nilai di dalam Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dari nilai nilai tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh yang mengacu dalam satu tujuan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan yaitu bersiat universal dan objektif. Dalam hal ini berarti nilai-nilai tersebut dapat digunakan serta diakui oleh negara-negara lain. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Derasnya arus teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era idustri 4.0 tidak hanya menimbulkan dampak positif, kan tetapi juga dapat memicu efek negatif. kecanggihannya dapat berfungsi multi-arah. Siapa saja dapat menjadi pelopor, penyimak, distributor, maupun hanya sekedar penikmat. Luasnya jangkauan media canggih ini dan kemampuannya sebagai wadah umpan balik serta tanggapan telah menjadi trend tersendiri yang mampu merubah gaya hidup, termasuk ideologi. Nilai-nilai pancasila di era industry 4.0 saat ini harus dikembalikan fungsinya menjadi dasar falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan juga pemersatu (ligatur) dalam nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang diyakini Sukarno (1958) terhadap pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu yang mampu menghilangkan berbagai penyakit bangsa serta menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kata Kunci : Pancasila, Peserta Didik, Industri 4.0 ABSTRACT Education is closely related to Pancasila because it is used for the implementation of education in Indonesia. To develop the potential of students to be human beings who are devout and have faith in God, and have noble character and do not forget in a healthy, creative state, knowledge is also independent. And become a responsible and democratic spirit. The values in Pancasila include divine values, human values, values of unity, people's values, and values of justice. From this value, it becomes a whole unit that refers to one goal. Divine 745
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 values, human values, the value of unity, people's values and the value of justice are universal and objective. In this case, the values can be used and recognized by other countries. Pancasila is lifted from the values of customs, the values of cultural values and religious values contained in the view of life of the people of Indonesia. The rapid flow of Information and Communication technology (ICT) in the industrial era 4.0 not only has a positive impact, but also can trigger negative effects. sophistication can be multi- directional. Anyone can be a pioneer, listener, distributor, or just a connoisseur. The extent of this sophisticated media and its ability as a feedback forum and response has become its own trend that is able to change lifestyles, including ideology. The Pancasila values in the industrial era 4.0 must now be returned to function as the basis of the country's philosophy, outlook on life, national ideology, and unity (ligature) in the breath of life of the nation and state. As was believed by Sukarno (1958) on the importance of Pancasila as a unifying tool that was able to eliminate various diseases of the nation and became a tool for the struggle of the Indonesian people from time to time. Keywords: Pancasila, Students, Industry 4.0 PENDAHULUAN Latar Belakang Peserta didik merupakan seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik/guru. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lemahnya pendidikan berwawasan Pancasila yang diajarkan masyarakat turut serta menjadi kelemahan akan pembentukan karakter generasi muda di era 746
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 industry 4.0 ini. Di mana sikap individualis egois lebih didahulukan dari pada gotong royong dan bermusyawarah, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Apalagi, masyarakat sibuk memberikan penilaian negatif tanpa melakukan proses pendidikan berbasis Pancasila. Hal ini justru merupakan bom waktu bagi anak-anak yang siap meledak kapan saja. Untuk itu perlunya pembenahan generasi penerus bangsa yang mendatang agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Maka perlu adanya upaya penerapan nilai nilai Pancasila demi keberlangsungan hidup negara Indonesia di era industry 4.0. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari penulisan makalah ini: 1. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? 2. Bagaimana makna Pancasila sebagai Ideologi? 3. Apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi Negara di era industry 4.0? 4. Bagaimana implementasi nilai- nilai Pancasila bagi peserta didik di era industry 4.0? Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memahami: 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 2. Makna Pancasila sebagai ideology 3. Tantangan Pancasila sebagai ideologi Negara di era industry 4.0 4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era industry 4.0 PEMBAHASAN 747
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 1. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelengaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelengara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundng- undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31-32). 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 32). Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. 3. Persatuan Indonesia 748
1. 2. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengkatkan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 35). Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah: 1) keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya), (2) keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan (3) keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya). Pancasila sebagai dasar Negara, pandanga hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, menurut Suko Wiyono (2013, 95-96) memuat nilai- nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut: Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhn Yang Maha Esa; (2) kebebasan beragama dan berkepercayaan paa Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandun di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip 749
3. 4. 5. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban. Nilai-nilai Persatuan Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3) Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kerakyatan; (2) Musyawarah mufakat; (3) Demokrasi; (4) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan). Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Keadilan; (2) Keadilan sosial; (3) Kesejahteraan lahir dan batin; (4) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; (5) Etos kerja. 2. Makna Pancasila sebagai Ideologi Makna ideologi Pancasila merupakan Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, keyakinan, cita-cita dan nilai Bangsa Indonesia yang secara normative perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Secara umum makna ideologi Pancasila adalah sebagai berikut : 1. Nilai-nlai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita bersifat normative dalam penyelenggaraan negara, 2. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama sehingga dapat menjadi salah satu pemersatu masyarakat dan Bangsa Indonesia. 3. Pancasila mengandung nilai yang menjadi esensi dari dirinya sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila memiliki nilai objektif dan nilai subjektif. 750
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Industri 4.0 Di era industry 4.0 membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan- perubahan di berbagai Negara. Salah satu dampak dari perubahan- perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewapadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era industry 4.0 yang semakin berkembang pada saat ini. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar pembenarannya. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila (Untari, 2012: 22). Sehingga Pancasila hendaknya mampu menyaring dampak dari era industry 4.0 yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka masyarakat Indonesia mampu mewujudkan nasionalisme Indonesia. Tantangan Pancasila di era industry 4.0 yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri, karena hidup di antara pergaulan dunia. 751
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Peserta Didik di Era Industri 4.0 Berubahnya arah paradigma dan gaya hidup (life style) seolah semakin membenarkan ramalah Gandhi. Di mana-mana degradasi moral tampak nyata. Jika kita cek berita baik media cetak maupun eleltronik isinya tidak pernah luput dari kasus korupsi, tindak kekerasan dan berbagai tindakan anti-Pancasila lainnya. Karenanya, pendidikan dewasa ini harus diintegrasikan dengan Pancasila sebagai national character building (Amir, 2013), bisa melalui Pancasila Academy 4.0 yaitu pendidikan berbasis pancasila. Dalam Pancasila Academy 4.0, visi-misi berlandaskan Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, Pancasila harus diaktualisasikan secara praksis terutama nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima silanya. Nili-nilai yang dimiliki Pancasila harus mengakar kuat dan menjadi nafas serta dijiwai segenap warga negara sebelum terlibat dalam pergaulan yang lebih luas (Latif, 2011: 44). Hal itu dapat dilakukan dengan lima langkah yakni, 1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi utama bangsa; 2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu atau epistemologi Pancasila; 3) mengusahakan Pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar-sila, dan korespondensi dengan realitas sosial; 4) Pancasila haruslah mampu mengakomodasi kepentingan secara horisontal (rakyat), tidak hanya secara vertikal (negara); dan 5) menjadikan Pancasila sebagai sarana dan pondasi kritik kebijakan bangsa. Kesemuanya juga perlu diinternalisasikan melalui Pancasila Academy 4.0. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik- baiknya. Mewujudkan 752
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar- benarnya dan seadil- adilnya. Selektif terhadap pengaruh industry 4.0 di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa (Alim, 2011 :11). KESIMPULAN Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara- negara lain. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana idelogi- ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkatan unsur- unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan lima langkah yakni, 1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi utama bangsa; 2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu atau epistemologi Pancasila; 3) mengusahakan Pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar-sila, dan korespondensi dengan realitas sosial; 4) Pancasila haruslah mampu mengakomodasi kepentingan secara horisontal (rakyat), tidak hanya secara vertikal (negara); dan 5) menjadikan Pancasila sebagai sarana dan pondasi kritik kebijakan bangsa. DAFTAR PUSTAKA Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma 753
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Prayitno & Manulang, B. (2011). Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta: Grasindo. Yunus NurRohim. 2016. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal. 2016-mar Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukkan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. Ta'dib, 18(1), 13-25. Aminullah. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Soeprapto (2010). Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. Jurnal Ketahanan Nasional : Universias Gajah Mada Aufan Gifari. 2018. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Nasionalisme di Lingkungan Sekolah Islam (Studi di MTS Al Falah Pancor Dao Lombok Tengah). Al-Hakim, Suparlan, dkk. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang Alim, Muhammad, Aziiz Al. 2011. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa. Yogyakarta: STMIK "AMIKOM" Yogyakarta Hidayatillah, Yetti. 2014. Urgensi Eksistensi Pancasila di Era Globasilasi (Studi Kritis Terhadap Persepsi Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep tentang Eksistensi Syafruddin Amir. 2013. Pancasila As Integration Philosophy Of Education And National Character. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY. 754
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Nikodemus Thomas Martoredjo. 2016. Building Character Through Pancasila Values To Sovereign Nation. : (Stai) Syamsul Ulum Sukabumi Sudjito dkk. 2018. Pancasila and Radicalism : Pancasila Enculturation Strategies As radical Movement Preventions. Jurnal Dinamika Hukum. Universitas Gajah Mada Robert M. Fitch . 2016. Cultural Immersion in Indonesia through Pancasila: State Ideology. The Journal of Educational Thought : University of Calgary Franko Jhoner. 2018. Pancasila: 5 Ways of Life for Indonesian People : LPD 755
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 MENUMBUHKAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI LITERASI DIGITAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Ratih Nur Indah Sari Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ratihnur98@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menumbuhkan karakter mahasiswa melalui literasi digital untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Artinya melalui literasi digital diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai, norma dan moral sesuai dengan konstitusi yang berlaku dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan teknik analisis data berupa reduksi, display dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah : (1) Literasi Digital sebagai wahana strategis untuk menumbuhkan karakter mahasiswa, (2) Implementasi Literasi digital untuk menumbuhkan karakter mahasiswa Kata Kunci : karakter, mahasiswa, literasi digital, revolusi industri 4.0 ABSTRACT This study aims to find out how to grow the character of students through digital literacy to face the 4.0 industrial revolution. This means that through digital literacy students are expected to have knowledge, attitudes, and behavior in accordance with values, norms and morals in accordance with the prevailing constitution in the face of the era of industrial revolution 4.0. This study used descriptive qualitative method. Data is obtained through literature studies and data analysis techniques in the form of reductions, displays and conclusions. The results expected after conducting this research are: (1) Digital Literacy as a strategic vehicle to foster student character, (2) Implementation of digital Literacy to foster student character Keywords: character, student, digital literacy, industrial revolution 4.0 756
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana dalam era ini semua sudah berbasis digitalisasi. Industri 4.0 telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Informasi mudah didapatkan karena semakin maju pesatnya teknologi informasi saat ini. Akan tetapi fakta yang kita temui bahwa saat ini pengguna internet meningkat dari waktu ke waktu. Data terakhir (APJII, 2017) menunjukkan bahwa total pengguna internet di Indonesia sebesar 143, 26 juta orang atau setara 54, 7 % dari total populasi republik ini. Dan mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah berusia sekitar 19-34 tahun yaitu sebesar 49, 52 % yaitu hampir setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia. Kategori usia ini memiliki karakter yang sangat aktif menggunakan teknologi digital dan memiliki kecakapan mengoperasikan internet. [1] Selain itu penetrasi penguna internet berdasar tingkat pendidikan terakhir paling tinggi adalah dari tingkat S2/S3 yaitu sebesar 88, 24% dan yang kedua adalah tingkat S1/Diploma sebesar 79, 23%. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2011) menjelaskan bahwa mahasiswa menggunakan internet untuk media berkomunikasi/berinteraksi dengan sesama contohnya melalui jejaring sosial. Bukan hanya itu, mahasiswa juga menggunakan internet untuk keperluan pencarian informasi ilmiah terkait dengan kepentingan akademik berupa tugas perkuliahan, hasil penelitian, jurnal maupun artikel ilmiah. [2] Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2013) menyebutkan bahwa sejumlah 95% dari total pengguna internet di Indonesia, sebesar 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. [9] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017) juga menyebutkan bahwa penggunaan internet sebagian besar yaitu dilakukan untuk chatting (89, 35%) dan yang kedua adalah social media (87, 13%). Dan dalam pendidikan paling banyak penetrasi internet adalah untuk baca artikel yaitu sebesar 55, 30%.[1] Hal 757
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tersebut sesuai dengan pendapat Holroyd (2011) dalam menyebutkan bahwa generasi alpha atau generasi kita saat ini banyak menggunakan konsep pembelajaran online. [3] Akan tetapi permasalahannya adalah penggunaan internet ini sering disalahgunakan untuk menelusur informasi yang tidak sesuai usia dan dilakukan bukan atas dasar kepentingan tertentu (Sugihartati, 2014 ). Hal ini juga terjadi pada mahasiwa, remaja termasuk mahasiswa sering menimpali komentar maupun foto yang diunggah dalam akun jejaring sosial yang dimilikinya. Akibatnya sekarang marak terjadi kasus cyberbullying, cybercrime, hingga kekerasan seksual di kalangan remaja. [4]. Saat ini, fenomena penyebaran informasi tentang berbagai jenis berita yang sangat besar, termasuk penyebaran informasi tentang ide-ide prinsip yang bertentangan dengan Pancasila yang dikemas dalam sebuah informasi menarik dan sering dikaitkan dengan hal-hal keyakinan seperti agama. Diseminasi informasi ini cenderung mengarah kepada orang-orang muda atau mahasiswa, oleh karena itu, guru/dosen memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam mendidik siswa mereka agar tidak dipengaruhi oleh ide-ide prinsip yang bertentangan dengan Pancasila. [5] Menyadari pentingnya karakter khususnya di era revolusi industri 4.0 ini, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter pada lembaga formal tidak terkecuali di perguruan tinggi [6] Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan adalah dengan "Literasi Digital". Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital sehingga dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif dan tetap menghiraukan keamanan elektronik serta konteks sosial budaya yang berkembang.[7] Selain itu, menurut penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 758
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dengan literasi digital yaitu seperti e-text dan e-library membuat peserta lebih baik dari segi pengetahuan karena mereka mampu melakukan presentasi dengan menarik serta mendapatkan informasi yang up to date [8] Literasi digital merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh remaja khususnya mahasiswa, yang merupakan bagian dari keterampilaan pada Abad 21 ini. Kurangnya literasi digital inilah yang membuat makin marak penyalahgunaan internet di era revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu perlulah dikembangkan "literasi digital" ini untuk membangun karakter bangsa khususnya di kalangan mahasiswa. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter mahasiswa di era revolusi industri 4.0 ini adalah dengan "literasi digital". Literasi digital merupakan salah satu upaya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya di perguruan tinggi. [10] Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bagi pemuda khususnya mahasiswa menjadi program penting di dunia untuk membentuk kepribadian dan memajukan peradaban bagi seluruh negara [9] Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mahasiswa melalui literasi digital di lingkungan perguruan tinggi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Penerapan literasi digital di kampus ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa dan sivitas akademika dalam memanfaatkan teknologi secara baik serta dapat mengimplementasikan informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan menumbuhkan karakter dari mahasiswa tersebut. HASIL Menumbuhkan Karakter Mahasiswa 759
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Karakter berasal dari bahasa latin "kharakter", "kharassein", "kharax", dalam bahasa inggris: character dan Indonesia "karakter", Yunani Character, dari charassein yang berarti membuat tajam.[10] Menurut Griek dalam Zubaedi yang mengemukakan bahwa karakter adalah sebagai panduan dari pada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk memedakannya antara satu dengan yang lain. [11] Sedangkan menurut Suyanto dan Mashur Muslich mengatakan bahwa karakter yaitu cara berfikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat bahkan negara [12] Pengertian mahasiswa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. [13] Sedangkan menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia 18- 30 tahun. [14] Menurut Siswoyo mahasiswa adalah sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi dimana mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. [15] Pendidikan karakter di perguruan tinggi sama pentingnya seperti yang di tingkat sekolah (Farida, 2012;Schwartz, 2000; Silay, 2013; Stallons & Yeats, 2003) dalam (Novianti, Nita, 2017). [16] Sehingga penumbuhan karakter di kalangan mahasiswa sangat perlu diperlukan karena mahasiswa merupakan tingkat tertinggi dari peserta didik yang menjadi mahanya siswa, sehingga dianggap mampu dan menjadi contoh untuk peserta didik di bawahnya. Selain itu menurut Delors (1996) dalam (Muchtarom, 2017) untuk mewujudkan kehidupan manusia di abad 21, maka kurikulum pendidikan harus berbasisikan pada nilai-nilai moral. [17] 760
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Karakter menjadi bagian penting dalam kehidupan, sehingga sangat penting untuk ditumbuhkan. Menurut Lickona (1991) menyatakan bahwa ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter menjadi sangat penting, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Tujuh alasan tersebut antara lain : (1) cara terbaik untuk menjamin mahasiswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya; (2) cara untuk meningkatkan prestasi akademik; (3) sebagian mahasiswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain; (4) persiapan dari mahasiswa untuk menghormati pihak lain dan dapat menyesuaikan kehidupan masyarakat yang beragam; (5) berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah; (6) persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja; dan (7) pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban. [18] Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini dilakukan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). Gerakan ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan kerjasama antara sekolah/universitas, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan GNRM. [19]. Hal ini menjadi bukti bahwa literasi khususnya literasi digital sangat penting dalam menumbuhkan karakter mahasiswa di era milenial ini Literasi Digital Menurut Gilster (1997) literasi digital di akhir 1990-an sebagai: "kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Pendapat Gilster tersebut seolah menyederhanakan dari pengertian literasi digital tersebut, yang sebenarnya literasi digital terdiri atas berbagai bentuk informasi sekaligus seperti suara, tulisan dan gambar. [20] 761
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut hasil penelitian Bhatt (2012) menyatakan bahwa keterampilan teknologi informasi menjadi inti kompetensi dalam literasi digital. Literasi digital tidak hanya terdiri atas internet saja akan tetapi juga penguasaan sistem komunikasi dengan efektif. Melalui Literasi digital diharapkan warga negara sebagai pengguna media digital tersebut tidak langsung mengkonsumsi dan menyebarkan informasi, namun juga dilakukan pemilahan dan pemilihan informasi yang faktual dan akurat. [21] Keterampilan literasi digital menurut hasil penelitian Martin & Gurdziecki (2008) menyebutkan bahwa penguasaan literasi digital tidak berfokus pada penguasaan perangkat teknologi digital saja, akan tetapi lebih ditekankan kepada sikap dan kesadaran seseorang dalam menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi, kemampuan berekspresi dalam kegiatan sosial, dengan maksud untuk mencapai tujuan pada berbagai situasi kehidupan yang bersangkutan. Maka dari itu literasi digital disini akan menjadikan penggunanya untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif serta efisien sesuai tujuan atau maksud secara baik. [22]. Literasi Digital meliputi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran akan penggunaan media digital dan internet, sehingga akan muncul etika digital dalam penggunaan media digital dan internet. [23]. Selain itu disisi lain menurut Ibrahim, 2010; Susikaran, 2013; Ebrahimi et al., 2013; Sadeghi & Dousty, 2013; Septy, 2015a) dalam (Septi, Adzanil Prima) seperti komputer menjadi alat utama dalam menyajikan bahan pelajaran, pengorganisasian bahan pelajaran ke dalam komputer akan membuat belajar lebih menarik dan menguntungkan [24]. Literasi digital sebagaimana dijelaskan Beetham, Littlejohn dan McGill (2009) dalam Sarah Davies (2015) bahwa ada tujuh elemen penting terkait dengan literasi digital yaitu information literacy, digital scholarship, learning skills, ICT literacy, career and identy management, communication and collaboration, serta media literacy. (1) information literacy yaitu mengenai kemampuan dari 762
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mahasiswa dalam mencari, mengelola, mengevaluasi hingga membagikan informasi yang diperolehnya. (2) digital scholarship yaitu mengenai partisipasi aktif dalam kegiatan akademik misalnya dalam praktik penelitian. (3) Learning skills yaitu mahasiswa dapat mengetahui kemampuan untuk memahami terkait fitur-fitur secara lengkap baik formal maupun informal; (4) ICT literacy adalah literasi dari teknologi informasi sehingga mahasiswa dapat mengadopsi, menyesuaikan, dan menggunakan perangkat digital baik aplikasi ataupun layanannya; (5) Career and identy management yaitu terkait mengelola identitas online mahasiswa; (6) communication and collaboration meliputi partisipasi aktif dari mahasiswa untuk dapat menggunakan jaringan digital untuk pembelajaran dan penelitian secara baik dan benar. [25] Karena enam elemen tersebut "literasi digital" akan dapat menumbuhkan karakter di kalangan mahasiswa dalam kasus ini khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 karena digital literacy bukan hanya sekedar menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi atau hiburan semata akan tetapi digital literacy akan menjadi sarana agar kesadaran civitas akademika kampus khususnya mahasiswa menjadi meningkat dalam memandang literasi digital menjadi sebuah alternatif untuk menyesuaikan perubahan zaman yaitu revolusi industri 4.0 dalam hal ini. Revolusi Industri 4.0 Menurut Kemenristekdikti (2018) menyebutkan ahwa revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi kegiatan manusia termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi. [26] Revolusi industri 4.0 ini pada hakikatnya merupakan penyatuan dunia online dengan dunia industri produksi, sehingga menjadi suatu revolusi industri digital Era revolusi industri 4.0 yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ditandai dengan terjadinya digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan manusia. [27]. Sehingga revolusi industri 4.0 763
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam tulisan ini adalah akan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan komunikasi, bahkan akan sulit membedakan antara informasi yang baik dan buruk. Implmentasi Literasi Digital dalam Menumbuhkan Karakter Mahasiswa Menurut Meyers, Ingrid, Ruth serta menurut Glister dengan memiliki kemampuan literasi digital, maka aspek berpikir kritis pengguna khususnya mahasiswa dalam kasus ini dapat meningkat [28]. Maka dari itu mahasiswa dapat mengevaluasi serta mengkritisi informasi secara kritis lalu mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai atau informasi yang baik dari internet tersebut dalam kehidupan nyata. [29] Keuntungan yang dapat diambil dari literasi digital ini adalah mahasiswa dapat mengakses informasi yang edukatif yang lebih up to date, secara baik dan benar serta dapat menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi digital dapat memberikan informasi terkait menyebarkan gagasan dan mencari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menciptakan pembelajaran yang menarik. Hal ini tidak mengherankan bahwa setiap dosen berupaya untuk menerapkan berbagai strategi implementasi pendidikan karakter melalui literasi digital dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah. [30] Misalnya dengan penggunaan Spada, e-learning dan masih banyak lagi. Pendidikan karakter yang akan diintegrasikan pada mata pelajaran/mata kuliah untuk menanamkan, membiasakan serta menguatkan karakter mahasiswa, sehingga literasi digital untuk menumbuhkan karakter mahasiswa dapat diintegrasikan ke setiap mata kuliah. [31] Penerapan literasi digital ini perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar secara terstruktur di kampus, hal ini bertujuan agar ada pengawasan terhadap penggunaan media-media digital tersebut. Keterampilan literasi digital ini harus terintegrasi di kelas maupun di luar kelas, sehingga harus dimanfaatkan 764
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 secara maksimal untuk kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual serta spiritual. Sehingga literasi digital ini akan dapat menumbuhkan karakter mahasiswa itu sendiri. Penerapan literasi digital agar berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan tiga hal tersebut : Pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memajang karya mahasiswa di lingkup kampus. Kedua, mengupayakan lingkungan kampus yang afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penyelenggaraan bedah buku, serta pemberian hadiah atau reward atas pencapaian yang telah didapatkan. Dan Ketiga, mengupayakan kampus sebagai lingkungan akademik yang literat. Hal ini dilakukan dengan membuat program perencanaan, pelaksanaan dan asesmen dari program dalam menumbuhkan karakter mahasiswa melalui literasi digital Implementasi literasi digital dalam kehidupan kampus dilakukan melalui tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Tahap pembiasaan, dalam kegiatan pembiasaan ini dilakukan antara lain dengan membaca buku non materi perkuliahan, membuat jurnal membaca mahasiswa, penyiapan sarana literasi (penyediaan buku, area bacaan, dan akses internet), menciptakan lingkungan kampus yang nyaman untuk kegiatan membaca, sehingga akan menumbuhkan semangat mahasiswa dalam berliterasi. Selain itu dilakukan bimbingan literasi digital sehingga akan menumbuhkan terkait etika perilaku dan hukum dalam mengunakan teknologi, informasi serta komunikasi. Tahap pengembangan, dalam tahap ini dilakukan dengan pembuatan respon bacaan, penilaian non akademik, pembuatan bahan kaya teks oleh mahasiswa, pembimbingan dalam menggunakan komputer serta internet untuk kegiatan literasi, serta pengenalan penggunaan berbagai bahan referensi cetak maupun dalam bentuk digital untuk mencari informasi. Tahap pembelajaran, yaitu dilakukan dengan pemanfaatan berbagai literasi dalam pembelajaran, pengembangan kemampuan literasi digital dalam 765
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pembelajaran untuk dosen ataupun mahasiswa, penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik, serta memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat dalam proses pembelajaran, produksi pengetahuan serta penyebarannya. Dengan pengimplementasian literasi digital di perguruan tinggi ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam berfikir, analitis, sintesis, evaluatif serta mahasiswa dapat selektif serta bijak dalam menggunakan teknologi ataupun informasi sehingga akan dapat menumbuhkan karakter mahasiswa yang menjadi tantangan di era revolusi industri 4.0. KESIMPULAN Literasi digital merupakan wahana yang strategis dalam menumbuhkan karakter mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Literasi digital tidak berfokus pada penguasaan perangkat teknologi digital saja, akan tetapi lebih ditekankan kepada sikap dan kesadaran seseorang dalam menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi, kemampuan berekspresi dalam kegiatan sosial, dengan maksud untuk mencapai tujuan pada berbagai situasi kehidupan yang bersangkutan. Maka dari itu literasi digital disini akan menjadikan penggunanya untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif serta efisien sesuai tujuan atau maksud secara baik dan membentuk mahasiswa menjadi good citizen. Dalam pengimplementasiannya di lingkungan kampus literasi digital dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. DAFTAR PUSTAKA [1] APJII. 2017. Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet 2017.Tekno Preneur 766
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [2] Novianto, lik. Perilaku Penggunaan Intrnet Di Kalangan Mahasiswa : studi Deskriptif tentang perilaku penggunaan internet di Kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri (FISIP UNAIR) dengan perguruan tinggi swasta (FISIP UPN) untuk memenuhi kebutuhan informasinya "skripsi", Surabaya, 20. Diakses dalam [3] Ramadhani, Abdul Khalil & Marko Wibisono. 2018. Visual Literacy and Character Education For Alpha Generation. Universitas Negeri Malang. Proceedings International Seminar on Language, Education, and Culture [4] Sugihartati, Rahma. Perkembangan masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2014. [5] Winarno. Wijiyanto. 2018. Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila Ideology Within Civic Education Materials in Indonesia. Sebelas Maret University. Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) [6] Fathoni, Ahmad. Pembelajaran Berbasis Karakter. Universitas Muhammadiah Surakarta. Prosiding Seminar Nasional [7] Payton, S & Hague, C. 2010. Digital Literacy professional development resource. Bristol : Futurelab. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019 dari TL07.Pdf [8] Hyland, N & Kranzow, J. 2011. Faculty and student Views Of Using Digital Tools To enhance Self-Directed Learning And Critical Thinking. International Journal of Self-Directed Learning Volume 8, Number 2, Diakses 7 Mei 2019 dari [9] Oktofianto, Dwi. 2018. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Jati Diri Bangsa Pada Pelajar Nahdatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda : Studi di Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah). Universitas Sebelas Maret Surakarta 767
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [10] Abdul Majid & Dian Andayani. 2012. Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung : PT Remaja Rosda Karya) [11] Zubaedi. 2012. Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Dunia Penddikan (Jakarta : Kencana) [12] Masnur Muslich. 2011. Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Kritis Multidimensional. Jakarta : Bumi Aksara [13] Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 [14] Sarwono, S. W. 1978. Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa (Cet. 1. Ed). Jakarta : Bulan Bintang [15] Siswoyo, Dwi dkk 2007.Ilmu Pendidikan. Yogyakarta : UNY Pers [16] Novianti, Nita. 2017. Teaching Character Education to College Students Using Bildungsromans. Universitas Pendidikan Indonesia. International Jurnal of Instruction. [17] Moh. Muchtarom. 2017. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen. Universitas Sebelas Maret. Vol. 22 (1) [18] Lickona, Thomas. 1991. Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books. [19] Kemendikbud. 2016 [20] Septi, Adzanil Prima. Technology Mediated. Literacy Education To Local wisdom In English Language Teaching. Bung Hatta University. International Conference on Language, Literature and Teaching. [21] Pradana, Yudha. 2018. Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digital. Politeknik Negeri Media Kreatif. Vol 3 (2) [22] Martin, A. 2006. Literacies for the digital age. Preview of part 1. In Martin, A., & madigan, D., (Ed), Digital Literacies Learning. London : facet Publishing [23] Beneziria. 2018. Pengembangan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn Melalui Model VCT. Jurna Pendidikan Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol 10 (1) 768
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [24] Spante, Maria, et al., 2018. Digital Competence and Digital Literacy in Higher Education Research: Systematic Review of Concept Use. University West, SE-461 86 Trollhättan, Sweden. 5 : 1519143 [25] Davies, S. 2015. Spotlight on digital diakses tanggal 8 Mei 2019 [26] Kemenristekdikti (2018) [27] Schwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution : what it means, how to respnd. Di akses dari Org/aenda/2016/01/the- [28] Meyers, E. M., Ingrid, E., & Ruth V.S .2013. Digital Literacy and informal larning environments: an introduction. Learning, Media and Technology, 38 (4). 355-367 [29] Goodfellow, R. 2011. Lieracy, literacies and the digital in higher education. Teaching in Higher Education, 16 (1). 131-144 [30] Suherman, A. 2015. The Analysis of Character Education in Teaching Phisical Education. Universitas Pendidikan Indonesia. International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education [31] Saputro. Ragil danu. 2018. Peran Guru PPKn Dalam Meningkatkan lKarakter Disiplin Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 1 Pancasila Wonogiri. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 769
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN KARAKTER MELALUI PENGGUNAAN MEDIA VIDEO ANIMASI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Refita Fadilatul Janah Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan terkait dengan penurunan moral pada remaja dengan menggunakan media pembelajaran berupa media video animasi yang diterapkan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk sebagai sarana untuk menguatkan karakter pada remaja. Metode yang digunakan menggunakan metode kajian pustaka dengan teknik analisis serta pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran berupa media video animasi pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegraan dapat dijadikan salah satu solusi untuk menguatkan serta meningkatkan karakter yang ada pada diri remaja. Kesimpulan yang diddapat dari hasi penelitian ini adalah permasalahan penurunan karakter pada remaja dapat merupakan permaslahan serius pada era sekarang ini. Terutama di era teknologi serta informasi yang canggih. Dimana reja dapat mengakses berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Dengan penggunaan media video animasi yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan serta menguatkan karakter pada remaja. Kata kunci: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan karakter, disrupsi 4.0, media video animasi ABSTRACT This study aims to provide solutions to problems related to moral decline in adolescents by using learning media in the form of animated video media that are applied to the learning of Pancasila and Citizenship Education as a means to strengthen the character of adolescents. The method used uses the literature review method with analysis and problem solving techniques. The results of this study are the use of learning media in the form of animated video media during the learning of Pancasila and civic education can be used as a solution to strengthen and improve the character that is in the adolescent. The conclusion obtained from the results of this study is that the problem of character decline in adolescents can be a serious problem in the current era. Especially in the era of sophisticated technology and information. Where reja can access various information from 770
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 all corners of the world. With the use of animated video media applied in the learning of Pancasila and Citizenship Education can be a means to improve and strengthen the character of adolescents. Keywords: civic education, character education, disruption 4.0, animated video media PENDAHULUAN Perkembangan pendidikan nilai dan moral untuk membentuk kepribadian, hasil penelitian Lickona (1992: 13-19) di Amerika Serikat, menyatakan bahwa bersamaan dengan memuncaknya semangat individualisme dan sikap sekolah yang selalu netral dalam pendidikan nilai, dekadensi moral semakin meningkat dalam bentuk: kekerasan dan vandalism, pencurian, penyontekan, ketidakhormatan terhadap penguasa, kekejaman, prasangka buruk, bahasa yang rusak, pelecehan seksual, peningkatan pada kepentingan sendiri, penurunan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum, dan perilaku merusak diri sendiri. [1] Karakter seseorang dapat berkembang manakala terdapat proses organik yang manusiawi, seperti diungkapkan oleh Huitt (1999: 24) bahwa character development must be seen as an organic process in the development of the physical, psychological, and spiritual aspects of human being.[2] Secara lebih lugas Lickona (1992: 28) menyebutkan bahwa education had two great goals to help people become smart and to help them become good, sehingga karakter yang utuh akan mencakup kemampuan mengetahui hal-hal yang baik, menginginkan kebaikan untuk sesama, dan melakukan kebaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. (Syamsulbachri, 2004: 8). [3] Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. [4] 771
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Fenomena-fenomena dekadansi moral remaja pada saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Banyaknya kasus-kasus perkelahian antar remaja, kasus bullying pada remaja, penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, kasus pelecehan seksual, bertindak tidak sopan terhadap guru maupun orang tua, bolos pada saat jam pelajaran serta mencontek ketika ujian berlangsung. Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2017 sekitar 27, 32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan mahasiswa dan remaja.[5] Selain itu di era digital sekarang ini, dimana informasi dapat diakses darimana saja dan kapan saja oleh remaja karena kejauan tekonogi. Remaja yang rata-rata masih mengenyam Pendidikan Menengah telah mengenal teknologi. Dalam pembelajaran PPKn yang didalamnya mengajarkan tentang nilai, moral serta karakter yang harusnya dapat tertanam dalam diri remaja , sehingga menjadikan remaja memiliki karakter yang kuat dan terhindar dari hal-hal negatif. Dengan adanya dekadansi moral pada remaja menunjukkan bahwa nilai karakater belum tertanam scara kuat pada diri remaja. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk menamkan nilai-nila karakter kepada siswa. Peran pendidikan yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian sera akhlak mulia. Kekuatan- kekuatan tersebut merupakan karakter yang harus dimiliki serta tertanam dalam diri remaja. Melalui penggunaaan media pembelajaran berupa media video animasi yang diterapkan pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan dan menguatan nilai-nilai karakter pada remaja. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Karakter 772
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut Menurut Michael Novak karakter merupakan "campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Pendidikan Menurut Prof.H.Mahmud Yunus, pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukanya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Fenomena-fenomena yang terjadi dan marak pada beberapa waktu belakangan ini adalah kasus-kasus yang terjadi antar pelajar seperti perkelahian antar remaja, kasus bullying yang dilakukan oleh remaja, penggunaan narkoba atau obat obatan terlarang, kasus pelecehan seksual, bertindak tidak sopan terhadap guru, bolos pada saat jam pelajaran, mencontek ketika ujian sedang berlangsung. Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2017 sekitar 27, 32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan mahasiswa dan remaja. Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang didalamnya diajarkan nilai, moral, serta karakter yang diajarkan pada saat berlangsungnya pembelajaran hanya dilakukan diajarkan secara lisan. Sedangkan penanaman dan penguatan karakter pada remaja dibutuhkan contoh atau bukti nyata yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari hari. Kurangnya contoh secara nyata yang ditunjukkan pada saat pembelajaran kurang diminati oleh remaja. Dari fenomena serta permasalahan diatas maka diberikan salah satu solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah penurunan moral pada remaja dengan menggunakan media pembelajaran berupa media video animasi yang diterapkan pada saat proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Media 773
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 video animasi ini merupakan duatu media pembelajaran menggunakan audio visual yang menggambarkan animasi atau gambar gerak yang nyata serta suara yang dapat didengar. Media video animasi dapat dibuat oleh guru atau dengan cara mendownload di internet yang didalamnya terdapat contoh-contoh perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan nilai atau norma yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penggunaan media pembelajaran video animasi yang diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran mampu membantu guru untuk memberikan contoh terkait dengan karakter yang harus dimiliki oleh remaja sehingga tidak melakukan hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan nilai, norma, moral dan karakter yang telaj diajarkan. Media video animasi mencontohkan hal-hal yang baik atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh remaja sehingga dapat mudah terserap dalam diri remaja sehingga karakter yang diajarkan dan ditanamkan dalam diri remaja semakin kuat. HASIL Solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah penurunan moral pada remaja dengan menggunakan media pembelajaran berupa media video animasi yang diterapkan pada saat proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Media video animasi ini merupakan duatu media pembelajaran menggunakan audio visual yang menggambarkan animasi atau gambar gerak yang nyata serta suara yang dapat didengar. Media video animasi dapat dibuat oleh guru atau dengan cara mendownload di internet yang didalamnya terdapat contoh-contoh perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan nilai atau norma yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penggunaan media pembelajaran video animasi yang diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran mampu membantu guru untuk memberikan contoh terkait dengan karakter yang harus dimiliki oleh remaja sehingga tidak melakukan hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan nilai, norma, moral dan karakter yang telaj 774
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 diajarkan. Media video animasi mencontohkan hal-hal yang baik atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh remaja sehingga dapat mudah terserap dalam diri remaja sehingga karakter yang diajarkan dan ditanamkan dalam diri remaja semakin kuat. Media video animasi dapat digunakan untuk pemeblajaran secara ke depan dan berkelanjutan. Selain itu media pembelajaran yang berupa audio visual dapat lebih menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu di era kemajuan digital tidaklah sulit untuk mencari video animasi berupa contoh- contoh karakter yang harus dimiliki oleh remaja. SIMPULAN Kesimpulan dari hasil analisis pemecahan masalah ini adalah penurunan moral pada remaja di beberapa waktu belakangan ini merupakan hal yang mengkhawatirkan karena remaja merupakan generasi penerus bangsa. Solusi untuk meningkatkan serta menguatkan karakter pada remaja salah satunya adalah dengan penggunaan media video animasi pada saat proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargangeraan. Dimana media video animasi digunakan sebagai media pembelajaran untuk memberikan contoh terkait dengan nilai, moral, karakter yang dimiliki dan tertanam kuat dalam diri remaja. DAFTAR PUSTAKA [1]Lickona, Thomas (1992). "Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility", New Bantam Books 775
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [2]Branson. S. Margaret dkk. (1999). "Belajar "Civic Education" dari Amerika", Yogyakarta: diterbitkan atas kerjasama: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) dan The Asia Foundation (TAF) [3]Syamsulbachri, Asep, (2004), Disertasi: "Implementasi Nilai Moral Budaya Sunda dalam Visi dan Misi Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat", Bandung: PPS Universiotas Pendidikan Indonesia. [4]Departemen Pendidikan Nasional (2003), "Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", Jakarta: Depdiknas. [5]Diamar Pipit, 2018, Fenomena-Fenomena Kenakalan Remaja di Era Globalisasi (online) di diakses pada tanggal 9 April 2019 [6]Mulyasa, E. (2012). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: PT Bumi Aksara. [7]Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno. 2019. STUDI TENTANG CIVIC DISPOSITION PADA KELAS DIGITAL (DIGITAL CLASS) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018) . Vol 7, No.1 [8]Ahsan Ziyadi. 2017. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA INDONESIA. Vol 1, No. 1 [9]Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran. 2016. Pengembangan Media Video Animasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Karakter Kerja Keras Siswa Sekolah Dasar [10]Regi Kristiawan & Nani Mediatati. 2019. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X (SEPULUH) KGSP-B SMK NEGERI 2 SALATIGA . Vol 7 No.1 [11] HEMAFITRIA. 2017. PENGUATAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Vol 1, No.1 776
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [12]Puspa Dianti. 2014. INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA . Vol 23, No.1 [13]ZekiArsal. 2019. Critical Multicultural Educatioan and preservice teachers multicultural attitudes. Vol 13, Issue 1 [14]YevgenBogodistov. 2019. Valuescongruencein multiculturalgroups:thecausal mappingmethod. Vol 13. Issue 1 [15]HasanAydin. 2018. Globalcitizenshipeducation anddiversity(GCEDS) Ameasureofstudents' attitudesrelatedto Vol 12, Issue 3 [16]Mohamad Syarif Sumantri, Zulela M S . 2018. Development of Interactive Learning Media on Civic Education Subjects in Elementary School .Vol 251 [17]Encep Syarief Nurdin. 2015. The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia. Vol 8, N0.8 [18]Esther Muddiman, Christopher Taylor, Sally Power & Kate Moles. 2018. Young people, family relationships and civic participation. Vol 15, No.1 [19]Kokom Komalasari. 2019. Living Values Based Interactive Multimedia in Civic Education Learning. Vol 12, No.1 [20]Maulana Arafat Lubis. 2018. The Development of Teaching Comics to Improve Interest in Reading Civic Education in MIN Ramba Padang, South Tapanuli Regency, Indonesia. Vol 1, No.3 [21]Yakob Godlif Malatuny, Lisye Salamor. Civic Skill Formation Through Mass Media Literacy (A Case Study of Hoax in Mass Media on Civic Education Students of Pattimura University. Vol 147 [22]Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kemendiknas. 777
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 5 SURAKARTA Retika Maharani Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di Negara berkembang maupun di Negara maju khususnya di Indonesia yang termasuk Negara berkembang. Perkembangan teknologi di era modern ini memberi dampak yang cukip besar bagi kehidupan masyarakat didalam berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi oinformasi dan komunikasi yaitu media social. Media social memliki potensi yang besar untuk dikembang dalam bidang pendidikan di Indonesia, dilihat dari sisi jumlah pengguna dan sifat media social. Media sosial internet merupakan salah satu kebutuhan untuk masyarakat modern saat ini, termasuk remaja yang sangat mengikuti perkembangan zaman yang ada dan ini dapat mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar dapat dipengaruhi dari dua faktor, yaitu faktor internal seperti aspek jamaniah dan aspek psikologis, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial internet dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri Surakarta. Menggunakan penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan nilai rapor. Hasil penelitian diperoleh terdapat hubungan antara media sosial internet dengan prestasi belajar. PENDAHULUAN 778
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut Michael Cross (2013) Media sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggabungkan, bertukar informasi, dan menggunakan pesan berbasis web. Karena internet selalu berkembang, berbagai teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna selalu berubah. Ini membuat media sosial lebih hypernymiting referensi khusus untuk berbagai penggunaan atau desain. Media sosial merupakan sarana komunikasi masa kini yang sangat pesat dan cepat dalam perkembangannya ,selain itu social media saat ini bias dikatakan menjadi ujung tombang sarana komunikasi khususnya bagi para remaja. Dalam perkembangannya media social mampu menjadi salah satu fasilitas untuk berkomunikasi para remaja. Di era digital ini tentu sangat banyak bermunculan teknologi-teknologi maupun sarana komunikasi yang cepat dan canggih. Telah berkembang banyaknya media social online masa kini diantaranya facebook, twitter, instagram, youtube dan sebagainya. Oleh karena itu pasti ada dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan media social dengan intensitas yang relatif tinggi ,pengaruhnya mulai dirasakan pada dunia pendidikan. Dampak terburuk dalam dunia pendidikan yang mungkin dihasilkan dari penggunaan media social adalah menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa. Motivasi adalah suatu hal yang penting dimiliki oleh seorang siswa demi mencapai prestasi belajar yang diinginkan. Jika motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti yang kita bahas saat ini penggunaan media social merebak dimana-mana bahkan setiap saat kita selalu membicarakannya. Banyak masalah yang timbul akibat media social di kehidupan nyata ,terlebih dampak nyatanya pada dunia pendidikan. Motivasi siswa kini menurun ,prestasi belajarnya pun menurun dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran juga mengalami penurunan. Pengguna media social pun tidak hanya digunakan pada kelas atas saja namun seluruh lapisan masyarakat dapat dengan bebas menggunakan nya ,seiring semakin mudahnya mengakses media social melalui laptop bahkan telepon genggam. Dengan demikian semakin terasa dampak positif dan negatif dari penggunaan media social terutama dalam dunia pendidikan. Kini sosial media sudah menjadi faktor penting interaksi bagi manusia. Namun dengan adanya media sosial ini, menjadikan seseorang terlalu terbuka akan dirinya 779
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dihadapan orang lain ataupun dengan orang yang belum dikenalnya, khususnya para kaum pelajar. Ditambah lagi dengan munculnya smartphone yang menyediakan kebebasan bersosial media dan provider yang menyediakan murahnya layanan sosial media.Hal ini jelas mengakibatkan pelajar melupakan akan batasan-batasan pergaulan yang seharusnya mereka ketahui. Besarnya dampak media sosial tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif kepada manusia terutama dampaknya bagi interaksi sesama manusia yang saat ini telah di pengaruhi media sosial.Media sosial sedikit demi sedikit membawa kita ke suatu budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir kita.media sosial dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap media sosial. Berbicara tentang penggunaan media sosial dikalangan pelajar sekarang memang kata social media terdengar tidak asing apalagi dikalangan pelajar terbukti dari hasil penelitian pada Tahun 2014 yang berjudul "Keamanan Penggunaan Media Digital Pada Anak dan Remaja di Indonesia" yang dilakukan lembaga PBB untuk anak-anak, UNICEF, bersama para mitra, termasuk Kemedntrian Komunikasi dan Informatika dan Universitas Harvard, AS. Memcatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Dari hasil penelitian itu daapt disimpulkan bahwa remaja Indonesia sudah bias menggunakan internet dan tentunya mengenal social media yang mana antara internet dan social media itu sangatlah berhubungan. METODE Penelitian ini mengkaji dua variabel yaitu Pengaruh Media Sosial dan prestasi belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 5 Surakarta. Variabel pertama mengkaji tentang media sosial sebagai variabel independen (bebas atau variabel yan mempengaruhi) yang digambarkan dengan variabel X dan "prestasi belajar" 780
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebagai variabel dependen (terikat) sebagai variabel yang mempengaruhi, digambarkan dengan symbol Y. Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang bersifat atau arah.Maksudnya adalah, penelitian ini mengkaji pengaruh media social terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta. 781
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model seperti pada gambar : X Y Diketahui : : X = Media Sosial Y = Prestasi Belajar HASIL Gambaran Media Sosial Berminat menggunakannya sehingga siswa dapat terlibat mental dan emosi Gambaran umum media sosial setelah dilakukan pengumpulam data dengan mengacu pada 4 indikator sebagai berikut: a. Partisipasi yaitu mendorong kostribusi dan umpan balik dari setiap siswa yang tertarik atau secara fisik dalam memberikan respon terhadap kegiatan proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan, tanggung jawab dan keterlibatannya dalam menggunakan media sosial. Dan berada pada kategori Sangat Baik. b. Keterbukaan yaitu media sosial yang terbuka bagi siswa dan juga berpartisipasi melalui sarana-sarana votting, berbagi komentar. Keterbukaan dapat juga diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersedian informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat 782
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 luas. Adapun yang dimaksud keterbukaan adalah siswa bersedia menerima pengetahuan atau informasi dan memberitahukannya kepada teman- temannya. Dan berada pada kategori Sangat baik. c. Perbincangan yaitu pembicaraan tentang sesuatu perindungan atau musyawarah. perbincangan yang dilakukan siswa dalam media sosial yaitu berbincang kepada teman dan guru membahas tentang pelajaran dan tugas, berdiskusi dan bertukar pendapat tentan pelajaran melalui media sosial tersebut. maka dari itu perbincangan yang dilakukan siswa tersebut bermanfaat untuk prestasinya. Dan berada pada kategori Sangat Baik d. Keterhubungan yaitu mayoritas dari media sosial tumbuh dengan subur lantaran siswa bisa terhubung dengan media sosial kapan saja dan dimana saja karena media sosial tidak memiliki batasan usia untuk menggunakannya, dan mempermudah mengakses pelajaran dengan cepat dengan menggunakan mesin pencarian(google). Dan berada pada kategori Sangat Baik. Gambaran Prestasi Belajar Data prestasi belajar peserta didik diperoleh dari nilai raport dengan hasil keseluruhan berada pada kategori Sangat baik. Gambaran Pengaruh Media Sosial terhadap Prestasi Belajar Media sosial merupakan salah satu faktor pemdukung prestasi belajar peserta didik. Dengan memberikan dukungan berupa bantuan menyelesaikan tugas dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dianalisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta. Dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment untuk mengetahui hubungannya 783
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terlebih dahulu dan diperoleh hasil perhitungan Korelasi Pruduct Moment, tingkat hubungan antara media sosial dengan prestasi belajar terdapat dalam kategori sempurna. Untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan uji statistik dengan cara teknik analisa Pearson Product Moment. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa prodi PTI. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel media sosial (X) terhadap prestasi akademik mahasiswa (Y). Untuk mengetahui hubungan ini digunakan maka digunakan analisa statistik korelasi Pearson Product Moment. Pengujian hipotesis di lakukan dengan rumusan hipotesis sebagai berikut : : Tidak terdapat pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi : Terdapat pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar Kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini : 1. Media belajar siswa berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata dari rekapitulasi data nilai angket dengan rata-rata 86.8 2. Prestasi Belajar peserta didik berada pada kategori Tinggi dengan rata-rata dari rekapitulasi data nilai keresponden sebesar 82 3. Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang media sosial terhadap prestasi belajar siswa Kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan media sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta. 784
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA Apriadi, Tamburaka. 2013. Liberasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenamedia Group. Hamdani. 2011. Strategi BelajarMengajar. Bandung: CV Pustaka Setia Karwati, Euis. 2014. Manajemen Kelas. Bandung: Alfabeta. Michael Croos. "Pengertian Media Sosial" .12 Juni 2018. Nurkencana. 2005. Evaluasi Hasil Belajar Mengajar. Surabaya: Usaha Nasional Riduwan. 2015. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sudjana Nana. 2010. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algasindo. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Suharsani, Arikanto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Indrianti Azhar, 2016,Interaksi Sosial Remaja di Sosial Media, id.portalgaruda.org Luh Suryatni, 2014, Komunikasi media social dan nilai-nilai budaya Pancasila, id.portalgaruda.org 785
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sandra Okyeadie Mensah,2016, The Impact of Social Media on Student's Academic Performance a Case of Malaysia Tertiary Institution, Rithika M, 2013, The Impact of Social Media on Student's Performance, 786
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER TOLERANSI DI ERA DIGITAL Rika Setyorini Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter toleransi siswa di era digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter toleransi adalah sebagai berikut : (1) komunikasi antarbudaya sangat diperlukan dalam membentuk karakter toleransi, (2) pengaruh perilaku terhadap toleransi yang terjadi, (3) peran guru PPKn sangat penting untuk membentuk karakter toleransi siswa. Simpulan dari penelitian ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan untuk membentuk karakter toleransi siswa agar permasalahan terkait isu-isu maupun konflik intoleransi dapat dicegah. Sehingga sedari dini siswa memiliki karakter yang kuat untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Siswa juga mampu hidup saling berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain di negara yang memiliki beragam suku, etnis, budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Kata kunci : PPKn, karakter, toleransi. ABSTRACT This study aims to determine the efforts of Pancasila and Citizenship Education in shaping the character of tolerance of students in the digital era. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through library research. Data analysis uses Miles and Huberman models in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show that the efforts made to shape the character of tolerance are as follows: (1) intercultural communication is indispensable in shaping the character of tolerance, (2) behavior influences tolerance that occurs, (3) the role of PPKn teachers is very important to shape students' tolerance characteristics. The conclusion of this study is that Pancasila and Citizenship Education is needed to shape the character of student tolerance so that issues related to issues and conflicts of intolerance can be prevented. So that early on students have a strong character to appreciate the differences that exist in Indonesia. Students are also able to live side by side and interact with 787
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 other people in countries that have diverse ethnic, ethnic, cultural, religious and customary customs. Keywords: PPKn, character, tolerance. 788
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dengan melakukan pembinaan karakter bangsa dalam rangka menjaga identitas bangsa dari kegoyahan arus globalisasi (Setiawati, 2017:351).[1] Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas) [2] Salah satu peranan pendidikan adalah membentuk karakter toleransi yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Sutrisno, 2019:20).[3] Menurut Winarno (2014:185)[4] fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai pembentukan karakter warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pengembangan karakter untuk generasi muda saat ini tidak lepas dari budaya dan tiga lingkungan yang mendukung yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat (Martini, 2018:26).[5] Kontribusi nilai Pancasila dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pembentukan karakter bangsa sangat besar yang mana nilai-nilai Pancasila tersebut terintegrasi antara satu dengan yang lainnya (Adriana, 2016:55).[6] Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda pula dimana perbedaan ini merupakan bawaan manusia sebagai makhluk pribadi. (Kaelan, 2014:119)[7] Sehingga karakter toleransi diperlukan untuk membentuk kepribadian bangsa. Indonesia sebagai 789
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 negara multikultural yang menganut semangat Bhineka Tunggal Ika (unity in diversity) juga tidak lepas dari adanya konflik-konflik intoleransi yang terjadi karena adanya interaksi sosial antar kelompok yang berbeda(Mahfud, 2014:10).[8]Hal tersebut merupakan akibat perkembangan globalisasi di era digital yang semakin pesat. Penggunaan internet bahkan sampai menyentuh hampir seluruh kalangan masyarakat baik dalam bidang komunikasi, ekonomi maupun sosial (Dewi , Afifah, 2018).[9] Eksistensi media baik cetak maupun elektronik juga berpengaruh terhadap isu-isu toleransi yang terjadi karena media merupakan salah satu sarana penyampai peristiwa sosial masyarakat(Digdoyo, 2018:57). [10] Berdasarkan riset PEW forum mengenai larangan beragama menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat larangan beragama tertinggi pada tahun 2016. Penelitian oleh Setara Institute pada tahun 2015 terhadap siswa SMA di Bandung dan Jakarta yang menyebutkan sebanyak 7,2 persen setuju dan mengetahui paham ISIS. Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Penelitian Wahid Foundation yang bekerjasama dengan dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016 dengan sebaran 1.520 siswa di 34 provinsi menyebutkan, 7,7 persen siswa SMA bersedia melakukan tindakan radikal. (diakses dari [11] Hasil penelitian yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa hampir 10 persen siswa SMA tergolong radikal. Meskipun presentasenya kecil namun apabila dihitung 10 persen dari total siswa yang ada maka jumlah yang akan didapat yaitu kurang lebih 150 siswa dapat melakukan tindakan radikal. Maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat diperlukan untuk membentuk karakter toleransi siswa di sekolah. Lalu, bagaimana peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter toleransi siswa di era digital? 790
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan teknik analisis pemecahan masalah. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, sajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan sebagai berikut. Gambar 1.1 Komponen Model Miles and Huberman HASIL Pendidikan merupakan hal penting dalam pembentukan karater terutama karakter toleransi. Karakter ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menuju integrasi bangsa dengan tetap memperhatikan kesederajatan budaya- budaya yang berkembang. Sehingga diperlukan komunikasi antarbudaya untuk membangun sikap kritis, toleransi dan empati.(Rustanto, 2015:28) [12] Membentuk karakter merupakan hal yang tidak mudah karena karakter merupakan gejala yang sulit untuk diselidiki secara ilmiah dan berkembang dalam kurun waktu yang lama(Koesoema, 2012:39).[13] Maka peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk karakter toleransi siswa karena dalam kajian materi PPKn terdapat materi terkait dengan toleransi dan multikultural. Toleransi 791
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 merupakan elemen penting untuk memahami yang tidak hanya ada dalam diri sendiri tetapi juga yang ada dalam budaya yang berbeda. Pemahaman siswa dalam mengindentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika memiliki hubungan dengan sikap siswa dalam menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (Wahyuningsih dkk, 2018)[14]. Bahwa siswa yang memahami arti keberagaman memiliki sikap untuk mengahargai adanya keberagaman tersebut. Namun pada kenyataannya belum ada implementasi yang konkrit untuk menerapkan sikap menghargai keberagaman dengan masih ditemukannya paham-paham radikal yang berkembang di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Russian Federation (Roman dkk, 2018)[15] menunjukan bahwa pembentukan toleransi siswa terjadi akibat pelanggaran norma- norma moral perilaku dalam masyarakat. Artinya toleransi akan terbentuk setelah pelanggaran norma moral dilakukan yang dalam hal ini perilaku masyarakat juga berpengaruh terhadap sikap toleransi yang terbentuk. Sedangkan fenomena toleransi di Kazaktan (Saltanat dkk, 2016) [16] didefinisikan sebagai kualitas manusia yang integratif dengan karakteristik komponen kognitif, emosional-evaluatif, dan perilaku. Sikap moral aktif dalam interaksi dengan orang-orang memperngaruhi pengaturan budaya sosial berdasarkan etnis, agama, usia, pekerjaan dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan Russian Federation dan fenomena toleransi yang terjadi di Kazaktan, keduanya memiliki persamaan yaitu toleransi dipengaruhi oleh perilaku atau karakter. Sehingga perilaku atau karakter yang mampu menerima perbedaan atau menghargai budaya lain dapat dikatakan sebagai karakter toleransi. Di era digital sekarang ini, isu-isu toleransi maupun intoleransi semakin marak terjadi karena masyarakat semakin kritis dengan berbagai informasi yang tersebar di dunia maya. Kemudahan akses informasi tersebut memberikan 792
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengetahuan kepada masyarakat khususnya siswa untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi yang didapat agar tetap kondusif dan terhindar dari berita bohong. Sehingga komunikasi antar masyarakat yang berbeda etnis atau suku dapat berjalan dengan baik dan mengurangi adanya isu-isu intoleransi maupun konflik-konflik yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan penelitian Supriyanto & Wahyudi (2017:68)[17] aspek-aspek karakter toleransi terdiri atas (1) aspek kedamaian yang meliputi indikator peduli, ketidakpedulian dan cinta, (2) aspek menghargai perbedaan individu yang meliputi indikator saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan orang lain, dan menghargai diri sendiri, serta (3) aspek kesadaran yang meliputi indikator menghargai kebaikan orang lain, terbuka, reseptif, kenyamanan dalam kehidupan, dan kenyamanan dengan orang lain. Penelitian Zulkernain & Wan Husin (2018:9)[18] menyatakan bahwa tingkat toleransi di Malaysia termasuk tinggi dengan presentase suku Melayu 83,0%, diikuti India dengan 71,4% dan China 67,3%. Dari data tersebut diketahui bahwa ada kecenderungan toleransi tinggi dimiliki oleh etnis asli penduduk setempat dimana etnis Melayu adalah penduduk asli Malaysia lebih memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibandingkan dengan etnis pendatang yaitu India dan China. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai etnis bangsa harusnya lebih memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan etnis pendatang. Maka diperlukan pendidikan terkait toleransi sejak dini agar siswa menyadari adanya keberagaman dan perbedaan yang terjadi antar etnis yang ada di Indonesia. Kesadaran akan adanya keberagaman atau kesadaran multikulural memiliki hubungan dengan sikap nasionalisme siswa (Mujiyono, 2018:270)[19]. Sehingga dengan adanya kesadaran multikultural yang dimiliki siswa maka hal tersebut berhubungan dengan sikap nasionalisme siswa. Hal ini berarti semakin tingkat kesadaran multikultural semakin tinggi pula sikap nasionalisme yang dimiliki 793
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 siswa. Namun peran guru PPKn dalam hal ini sangat diperlukan untuk membentuk kesadaran tersebut begitu pula peran aktif siswa dalam mengikuti pelajaran PPKn di kelas. Peran Pendidikan PPKn di sekolah sangat diperlukan untuk membentuk karakter toleransi yang sesuai dengan aspek-aspek karakter toleransi yang telah dijelaskan dalam penelitian Agus dan Amien diatas. (1) Untuk membentuk kepedulian maka siswa dalam hal ini dapat diberikan model pembelajaran yang mengarah pada sikap untuk peduli dengan teman yang lain, contohnya diskusi kelompok, (2) Untuk menghargai perbedaan antar individu, siswa dapat diberikan pemahaman untuk menghargai cara ibadah agama teman yang lain dan tidak mengganggu pada saat ada temannya yang melakukan ibadah, (3) Kesadaran, dalam hal ini siswa secara sadar dapat memberikan timbal balik kepada teman yang lain untuk menghargai kebaikan yang telah dilakukan temannya, misalnya saling membantu dalam hal membersihkan kelas bersama. Selain itu, implementasi pendidikan karakter khususnya karakter toleransi dapat dilakukan dalam tiga ranah. Tiga ranah tersebut ialah pembelajaran kulikuler, pembelajaran ekstrakulikuler, dan pembiasaan di kelas maupun di luar kelas (Thaufan, Sapriya, 2018: 28).[20] Program kegiatan yang dilakukan di kelas atau kulikuler dapat dilakukan dengan cara menerapkan metode ataupun model pembelajaran yang menunjang adanya materi tolerasi maupun multikultural. Siswa dapat diajak berperan aktif di kelas dengan melakukan diskusi yang berorientasi pada siswa dengan mencari pemasalahan atau isu-isu toleransi melalui internet dan dibahas bersama di kelas. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menunjukkan kepada siswa pentingnya menghargai orang lain yang berbeda ras, suku, agama dengan menampilkan video-video toleransi didepan kelas. Saat kegiatan ekstrakulikuler, siswa dapat berbaur dengan siswa lain yang mungkin berbeda agama maupun suku budaya namun berada pada organisasi yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama mau tidak mau siswa akan beradaptasi 794
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pada lingkungan dan mampu menjalankan misi yang sama tanpa memandang suku, budaya maupun agama orang lain. Setelah pembelajaran kulikuler maupun ekstrakulikuler maka akan terbentuk sikap untuk menghargai, selanjutnya hal tersebut harus tetap ada dengan mulai melakukan pembiasaan sikap-sikap toleransi yang dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas. Sinergitas antara orang tua, guru, dan masyarakat juga diperlukan demi terciptanya masyarakat madani barkarakter (Jahroh, Sutama, 2016:402)[21]. Dari berbagai pemaparan hasil diatas dapat diketahui bahwa karakter toleransi amat penting untuk ditanamkan pada diri siswa agar siswa memiliki sikap menghargai orang lain yang berbeda agama, ras, budaya. Peranan guru terutama guru PPKn juga sangat penting dalam memberikan keteladanan kepada siswa dan memberikan pembelajaran guna menunjang sikap toleransi siswa yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. SIMPULAN Dari permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan untuk membentuk karakter toleransi siswa agar permasalahan terkait isu-isu maupun konflik intoleransi dapat dicegah. Sehingga sedari dini siswa memiliki karakter yang kuat untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Siswa juga mampu hidup saling berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain di negara yang memiliki beragam suku, etnis, budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda. DAFTAR PUSTAKA 795
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [1]Setiawati, N. A. 2017. Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol. 1 No. 1. [2] UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [3]Sutrisno. 2019. Penerapan Materi Pendidikan Global pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas Berbasis Model Project Citizens. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 No 1. [4] Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi dan Penilaian. Jakarta : PT Bumi Aksara. [5]Martini, E. 2018. Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 2. [6]Adriana, A. 2016. Posisi Nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. CIVICUS, Vol. 20, No. 2. [7]Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. [8]Mahfud, C. 2014. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. [9]Dewi, N. K & Afifah, D. R. 2018. Analisis Perilaku Cyberbullying Ditinjau dari Kemampuan Literasi Media Sosial. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIPMA. [10]Digdoyo, E. 2018. Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. [11] 796
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [12]Rustanto, B. 2015. Masyarakat Multikultur di Indonesia. Bandung : IKAPI. [13]Koesoema, D. 2012. Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Yogyakarta : Penerbit Kanisius. [14] Wahyuningsih, I dkk. 2018. Hubungan Kemampuan Siswa dalam Mengidentifikasi Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkau Bhinneka Tunggal Ika dengan Sikap Menghargai Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (Studi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Surakarta). Jurnal PKn Progresif. Volume 13, No 2. [15] Roman, dkk. 2018. Formation of Social Tolerance Among Future Teachers. Europe Journal of Contemporary Education. [16]Saltanat, dkk. 2016. Tolerance Issue in Kazakh Culture. International Journal of Environmental and Science Education. [17]Supriyanto, A dan Wahyudi, A. 2017. Skala Karakter Toleransi: Konsep dan Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Kesadaran Individu. Jurnal Ilmiah Counsellia. Volume 7 No 2. [18] Zulkernain, N. F & Wan Husin, W. N. 2018. Ethnis Tolerance Among Student in Malaysian Public Universities. 1st International Conference on Contemporary Education and Economic Development. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 221. [19]Mujiyono. 2018. Hubungan Penanaman Kesadaran Multikultural dan Penguatan Sikap Nasionalisme Siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang tahun 2017. Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018. [20]Thaufan & Sapriya. 2018. Pelembagaan Karakter Toleransi Siswa Melalui Program Pendidikan Berkarakter Purwakarta. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 6, No 1. 797
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [21] Jahroh, W. S & Sutama, N. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 798
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PADA GENERASI MUDA INDONESIA Riky Alfian Hidayat Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa pada generasi muda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen dalam mengumpulkan data adalah kajian pustaka dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun karakter bangsa pada generasi muda Indonesia namun perlu adanya penguatan kembali penanaman nilai dan moral dalam implementasi pembelajaran Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan kembali implementasi nilai dan moral didalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada generasi muda Indonesia dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Peran, Karakter Bangsa, Generasi Muda, nilai dan moral ABSTRACT This study aims to determine the role of Citizenship in building national character in the younger generation in Indonesia. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The instrument in collecting data is literature review and observation. The results of the study explain that there is a role for Pancasila and Citizenship (Civics) Education in building national character in Indonesia's young generation but it is necessary to reinforce the planting of values and morals in the implementation of Civic Learning (PKn). This study concludes that there needs to be a reinforcement of the implementation of values and morals in the life of the nation and state of the Indonesian young generation in learning Citizenship Education (PKn). Keyword: Pancasila and Citizenship Education ,Roles, Character of the Nation, Youth, values and morals 799
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dimana dalam proses pembelajarannya diwujudkan melalui kurikulum dan pembelajaran disemua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan yang sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengedalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara", Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional terutama dalam pembentukan keribadian menjadi warga negara yang baik (good citizhensip). Karakter bangsa merupakan perilaku kolektif dari suatu bangsa yang mempunyai ciri khas tertentu dan tercermin dalam kesadaran, karsa, rasa maupun perilaku berbangsa dan bernegara dimana terdapat ideologi dasar sebagai landasan. Di Indonesia sendiri karakter bangsa dapat tercermin dalam lima (5) pasal Pancasila yang merupakan wujud dari cita - cita kolektif bangsa Indonesia. Karakter bangsa diinternalisasi melalui pendidikan karakter di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan kebijakan - kebijakan inti (core virtues) yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat (Saptono 2011: 23). Penelitiaan yang dengan judul REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA. Diambil dari Prosiding Seminar Nasional; Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jati diri PKn oleh Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Penelitian ini menjelaskan berkaitan dengan 800
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 reposisi peran PPKn melalui tiga peran sebagai program kurikuler, gerakan sosio- kultural kewarganegaraan dan sebagai program pendidikan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membangun karakter bangsa harus ada reposisi peran melalui program kurikuler, gerakan sosio-kultural kewarganegaraan dan program pendidikan politik. Berdasarkan penelitian tersebut harus ada penguatan kembali PPKn melalui reposisi peran yang terimplementasikan dalam program kurikuler, gerakan sosio-kultural kewarganegaraan dan program pendidikan politik sehingga nilai dalam pendidikan Kewarganegaraan dapat terinternalisasi dengan baik. Teori behaviorisme adalah gabungan stimulus - stimulus yang disertai suatu gerakan, pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama ( Bell, Gredler, 1991). Berdasarkan teori ini maka dalam pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan Kewarganegaraan merupakan stimulus yang dapat membangun karaker bangsa dimana lingkungan sangat mempengaruhi proses implemetasi nilai dan moral PPKn dalam. Setimulus berupa penanaman nilai dan moral dapat terinternalisasi dengan baik apabila kondisi lingkungan mendukung. Lingkungan merupakan bagian dalam wujud pembelajran secara langsung pendidikan karakter di masyarakat. Perkembangan peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dikatakan baik dalam hal konseptual karena sesuai dengan landasan hukum dan ideologi bangsa namun dalam hal implementasi nilai dan moral dirasa perlu diperbaiki . Perbaikan tersebut dapat beruapa penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang diarahkan pada praktek langsung,hal itu menjadi kebutuhan dalam upaya membangun karakter bangsa di kalangan siswa dalam semua jenjang pendidikan guna membentuk generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Permasalahan yang ada dalam upaya membangun karakter bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan berupa implementasi nilai dan moral yang dianggap banyak kekurangan sehingga karakter bangsa di kalangan genearasi muda kurang 801
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini mengakibatkan karakter bangsa generasi muda mulai tedegradasi dengan pengaruh budaya dari luar yang bertentangan dengaan nilai - nilai kebangsaan. Selain itu sedikitnya figur kebangsaan yang dapat digunakan sebagai contoh generasi muda menjadi permasalahan yang ada. Figur yang ada cenderung bersifat negatif karena memberikan contoh buruk seperti korupsi, kriminalitas, pelanggaran hukum dsb. Penguatan implementasi dari nilai dan moral didalam pemebelajaran kewarganegaraan guna membangun karakter bangsa dikalangan generasi muda sangat perlu dan menjadi suatu kebutuhan di semua jenjang pendidikan karena nilai dan moral yang dibangun dalam pendidikan Kewarganegaraan mulai tergerus dengan adanya pengaruh dari luar yang bertentangan dengan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa pada generasi muda di Indonesia. METODE Penelitian ini menggunkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen dalam mengumpulkan data adalah kajian pustaka dan observasi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. 802
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan masalah yang ada berkaitan dengan penerapan dari nilai dan moral yang ada dalam kehidupan sehari - hari maka perlu penguatan implementasi dari nilai dan moral didalam pemebelajaran kewarganegaraan guna membangun karakter bangsa dikalangan generasi muda. Penguatan implementasi dari niali dan moral karakter bangsa sangat perlu dan menjadi suatu kebutuhan di semua jenjang pendidikan karena peran pendidikan kewarganegaraan mulai tergerus dengan adanya pengaruh dari luar yang bertentangan dengan karakter bangsa. Penguatan implementasi tersebut dapat melalui perbaikan sistem pendidikan yang diarahkan pada praktek langsung di masyarakat. HASIL Hasil penelitian yang didasarkan pada kajian pustaka dan obsevasi menjelaskan bahwa terdapat peran pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membangun karakter bangsa pada generasi muda Indonesia hal ini karena didalam pemebelajaran pendidikan Kewarganegaraan terdapat nilai sebagai perwujudan dari karakter bangsa. Nilai tersebut adalah Pancasila dimana Pacasila adalah landasan dalam falsafah hidup warga negara termasuk generasi muda Indonesia. Falsafah tersebut diajarkan dan ditanamkan didalam pembelajaran Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan. Kewarganegaraan dalam bahasa lating civis dalam bahasa inggris civic, artinya warga negara atau kewarganegaraan. Civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubugan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan Negara (Winarno, 2007). Soedijarto berpendapat bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar mejadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. 803
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk siswa di semua jenjang pendidikan untuk menjadi warga Negara yang dapat memahami karakter bangsa dan dapat mengiplementasikan karakter kebangsaan sehingga dapat dikatakan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai kesadaran nilai - niali Pancasila. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter terletak pada dimensi-dimensi nilai dan moral yang berhubungan dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan Pancasila sendiri merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan Kewaerganegaraan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar yang diajarkan disemua jenjang pendidikan yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai-nilai, moral, peranan, sistem, aturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar para siswa sebagai generasi muda bangsa dapat menjadi pribadi berkarakter bangsa sehingga tercipta warag negara yang baik (good chitizenship). Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2001:1).Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, dalam diri para generasi muda yang sedang mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas 804
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggung jawab dan terpenting adalah dapat mengimplementasikan nilai dan moral yang diajarkan didalam pendidikan Kewraganegraan a. Tujuan Umum Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar generasi muda mengenai hubungan antara warga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara serta mempunyai karakter kebangsaan.Untuk mengembangkan pengetahuan generasi muda tentang makna pendidikan karakter sebagai salah satu kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. b. Tujuan Khusus 1) Agar siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara benar dan sesuai peraturan yang ada. 2) Agar siswa dapat menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang didasarkan pada karakter kebangsaan yang dimilikinya. 3) Agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya peserta didik disemua jenjang pendidikan sebagai generasi muda yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air sebagai wujud dari karakter bangsa. Para generasi muda yang akan menjadi para pemimpin bangsa dimasa yang akan 805
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 datang. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik (generasi penerus) senantiasa dibekali dengan hal-hal yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Pemahaman serta peningkatan sikap dan tingkah. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda Indonesia diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh negara serta berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita nasional seperti dalam pembukaan UUD 1945. ImplementasiPendidikan Kewarganegaan Proses implementasi nilai dan moral pendidikan Kewarganegaraan masih dirasa kurang hal ini dapat dilihat dengn banyaknya fenomena dari tergerusnya nilai - nilai karakter bangsa di kalangan generasi muda seperti narkoba, judi, kecanduan game dll. Hal tersebut merupakan bentuk dari degradasi nilai yang ada pada diri para generasi muda sehingga harus ada penguatan kembali dalam bentuk perbaikan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran diarahkan selain pada teori juga pada praktek langsung di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terdapat sinergitas dalam pembelajaran antara teori dan praktek. Sinergitas ini dapat meningkatkan penanaman nilai dan moral pendidikan Kewarganegaraan di kalangan generasi muda dalam hal ini adalah siswa sehingga karkter bangsa dapat terbentuk dan terpelihara dengan baik . SIMPULAN Pendidikan Kewaraganegaraan sebagai alat dalam membangun karakter bangsa yang berati bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai tugas membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik (good citizen). Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang besar dalam upaya membangun karaketr bangsa generasi muda Indonesia dengan pendidikan karakter dalam pemebelajaran disemua jenjang pendidikan. Impelementasi dari nilai dan moral dalam pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi perhatian lebih guna 806
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 meningkatkan internalisasi nilai moral dalam sikap perilaku generasi muda di kehidupan bermasyarakat DAFTAR PUSTAKA [1] Karsidi.Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustak Belajar ,2014 [2] Rahardjo, Satjipto. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 [3] Saptono. Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter. Salatiga: Erlangga, 2011 [4] Pebriyenni. Peran Pendidikan Kewraganegaraan dalam Memperkuat Karakter Bangsa.Jurnal PPKn dan Hukum.l. 12 No. 2 Oktober 2017 [5]Akbal,Muhamad.2016.Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa.Proseding SEMINAR NASIONAL"Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global"(485-492) [6] Budimansyah, Dasim. Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pembanguna.PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGUATAN KOMITMEN AKADEMIK DALAM MEMPERKOKOH JATIDIRI PKn (67-76) [7] Indrastoeti, Jeny. Penanaman nilai-nilai Karakter Melalui Imlementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (284-292) [8] Iesrnandini, Nabila. Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Budaya Bangsa Peserta Didik Di Era Globalisasi.Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai 807
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018 (893-901) [9] Triastuti, Rini. Pendidikan Karakter Di Era Perkembangan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018 (1052-1058) [10] Mustadi Ali, Analisis Muatan Nilai Karakter pada Buku Ajar Kurikulum 2013 Pegangan Guru dan Sekolah Dasar.No2 2018 [11] AM, Sardiman. Menakar Posisi Sejarah pada Kurikulum 2013. Vol 11 2015 [12] Muchtarom Mohamad. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Uaya Mengembangkan Good Cizenship. Vol 12, No 1 (2017) [13] Supriyadi. Indonesia : Entitas dan Nasonalisme dalam Perspektif sosial - Politik dan Keudayaan [14] Alice, Nomazulu. Civic education in Lesotho: implications for teaching of democratic citizenship. Volume36 (2017) [15]Bunyamin,Report EFFECTIVENESS CIVIC EDUCATION LEARNING BASED ON CONTEXTUAL PROBLEM IN IMPROVING STUDENTS' CIVIC SKILL IN CONFLICT RESOLUTION .Vol 19, No 1 (2015) [16] Kamarudin. Character Education and Students Social Behavior (2012) [17] Novianti. Teaching Character college. Vol 10 No 4 (2017) [18 ] STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (STUDI KASUS DI SMPN 1 808
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 TULUNGAGUNG)AHMAD MAFTUHIN, 2811123042 (2016) STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (STUDI KASUS DI SMPN 1 TULUNGAGUNG) (skripsi) [19] Raha, Septia. Pendidikan Karakter Makalah [20] Sakman. Peran Strategis PKn dalam Membangun Budaya Hukum yang Berkeadaban. SEMINAR NASIONAL "Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015" Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015 809
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 STUDI ANALISIS PERILAKU PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PILKADES DI DESA KEMIRI KABUPATEN KARANGANYAR Rina Wahyuningtyas Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta rinawahyu@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentfikasi perilaku memilih desa pawisman gedangan dengan adanya pelaksanaan pilkades di desa kemiri. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka penelitian sebelumnya yang relevan. Penulis mencoba untuk menggambarkan karakteristik pemilih, mengidentifikasi perilaku memilih masyarakat gedangan, dan mengidentifikasi faktor- faktor yang dijadikan pertimbangan memilih berdasarkan pertimbangan sosiologis dan rasionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga desa kemiri menggunakan pendekatan rasionalitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perilaku pemilih dalam pilkades desa kemiri dibedakan menjadi dua yaitu perilaku pemilih dengan pendekatan rasional dan perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis. Pada praktiknya demokrasi dalam pemilihan umum di lingkup kelurahan belum tertanam dalam kehidupan warga desa kemiri. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemui pemilih yang menerima uang dari salah satu kandidat. Kata kunci: perilaku, pemilih, politik uang ABSTRACT This study aims to identify the behavior of choosing pawisman villages in the midst of the implementation of pilkades in kemiri villages. The study used qualitative methods with data collection techniques using interviews and relevant previous research literature studies. The author tries to describe the characteristics of the voters, identify the behavior of voting in the community, and identify the factors that are taken into consideration choosing based on sociological considerations and rationality. The results showed that the majority of pecan villagers used the rationality approach. Based on the research conducted, voter behavior in pilkades of pecan villages is divided into two, namely voter behavior with a rational approach and voter behavior with a sociological approach. In practice, democracy in general elections at the village level has not yet been embedded in the lives of pecan villagers. This is evidenced by the fact that there are still voters who receive money from one of the candidates. Keywords: behavior, voters, money politic 810
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta mengunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehinga pilihan kepala desa berlangsung secara demokratis [1]. Partisipasi masyarakat dalam politik tercermin dalam wujud pemenuhan penggunaan hak politik. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul [2]. Partisipasi politik penting karena partisipasi politik merupakan hak istimewa rakyat. Pembangunan partisipasi sebagai syarat mutlak bagi terpenuhinya hak- hak rakyat dalam bidang politik [3]. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu dengan kegiatan pemilihan yang mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan [4]. Kegiatan pemilihan dapat di implementasikan dalam pemilihan kepala desa. Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa [5]. Menurut Sadu Wasistiono (2006) tentang pemilihan desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaaan dan prefensi lokal mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun[6]. Hal ini sesuai dengan pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi : masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa 811
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menjabat selaku pimpinan desa hanya 6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Namun, pada fakta dilapangan masih banyak ditemukan fenomena politik transaksional akibat dari kecenderungan perilaku pemilih. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2019, sebanyak 176 daerah kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang. Sementara sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan sedang (Kompas)[7]. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu potensi adanya praktik politik uang dengan mendasarkan pada sub dimensi Kampanye, partisipasi memilih, relasi kuasa tingkat lokal , pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu dan partisipasi publik terdapat 176 (34,2 persen) kabupaten/ kota yang rawan tinggi dan 337 (65,8 persen) kabupaten/ ota rawan sedang (IKP 2019)[6]. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa. Di beberapa daerah fenomena politik uang masih kerap terjadi dalam proses pemilihan kepala desa. Salah satunya yaitu di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, nominal politik uang yang dibagikan oleh tim sukses sebesar 100.000 sampai 200. 000 rupiah [7]. Fenomena negatif terjadi pada masa transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002) [8] mengindikasikan adanya fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Terdapat percampuran unsur demokratis dan non demokratis dalam sistem politik. Lany Diamond (2003) [9] memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda, yaitu terdapat fenomena yang disebut sebagai demokrasi semu (pseudo democracy). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang menjadi salah satu fenomena negatif mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang seperti Indonesia, politik uang dijadikan suatu alat untuk membeli suara dan mobilisasi dukungan bagi calon. Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemilihan kepala daerah di Desa Kemiri yang diikuti oleh dua calon kandidat. Salah satu calon kandidat membagikan amplop kepada masyarakat. Dan kandidat lainnya tdak membagikan amplop tetapi hanya berupa kampanye keliling desa. Melihat 812
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai kecenderungan perilaku pemilih ketika pelaksanaan pilkades Desa Kemiri. Penulis ingin menggambarkan apakah politik uang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pilkades di Desa Kemiri. Penelitian ini di gunakan untuk mengetahui mengetahui kecenderungan perilaku memilih warga desa kemiri di kabupaten Karanganyar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa kemiri. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Subyek dari penelitian ini adalah warga dusun gedangan, dawung, dan kemiri. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan kepala desa Kemiri dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018. Pilkades diikuti oleh dua calon kandidat yaitu dengan inisial AS dan SP. Berdasarkan hasil pemungutan suara kepala desa terpilih yaitu Bapak AS dengan perolehan 3372 suara. Perlu diketahui bahwa kandidat terpilih sudah pernah menjabat sebelumnya sebagai kepala desa. Jadi, kemenangan saat ini termasuk masa jabatan yang kedua kalinya. Selain itu, salah satu tim sukses menuturkan bahwa calon terpilih turut membagi-bagikan amplop sebagai mobilisasi agar mendapat dukungan dari masyarakat "kedua calon memiliki perbedaan dalam hal kampanye, calon berinisial AS membagikan amplop kepada warga dan calon berinisial SP hanya melakukan kampanye dengan kelilng dusun menggunakan 813
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 mobil dan speaker" (Wawancara, 13 April 2019). Hasil wawancara sejalan dengan penelitian di Ghana yang di lakukan oleh Lindberg (2012) [10] dimana dalam melakukan pemilihan umum, masih ditemui politik uang yang dimaksudkan untuk membeli suara. Politik uang yang dilakukan tidak berupa uang saja,akan tetapi sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Integritas dalam pemilihan kepala desa sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Norris (2014) [11] dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik. Pendapat terakhir yang berkaitan dengan integritas pemilihan umum pendapat dari Lehoucq (2003)[12] yang mengemukakan beberapa penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya civil society organizations (social differentiation); angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literacy warga. Jurnal bu rus Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa cara kampanye calon kandidat dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Kecenderungan perilaku dalam memilih calon kandidat berbeda- beda. Untuk mengetahui kecenderungan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perilaku memilih. Perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya dalam setiap perhelatan pemilihan umum (Nasrudin,2010)[13]. Samuel P. Hutington (1990) [14]. berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup "suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan. Terdapat tiga jenis pemilih 814
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dalam politik indonesia yaitu pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih pemilh kritis dan pemilih skeptis. Pemilih Rasional Pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada 'policy-problem-solving' dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan calon kandidat dalam program kerjanya. Pemilih tidak hanya melihat program kerja atau 'platform' calon kandidat yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh calon kandidat tersebut di masa lampau (Firmanzah: 2012) [15]. Wawancara dengan masyarakat setempat menyebutkan bahwa dasar dalam memilih yaitu melihat bagaimana cara kerja kandidat di masyarakat. Masyarakat melihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh calon kandidat. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat "saya memilih melihat cara kerjanya, jika pemilih yang belum pernah menjabat saya melihat bagaimana program kerja untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat. Berbeda halnya dengan calon kandidat yang sudah pernah menjabat sebagai kades, saya melihat bagaimana cara kerjanya selama menjabat. Intinya saya memilih calon kandidat yang mampu mengimplentasikan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat" (Wawancara, 13 April 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Touliang oleh Ira Indra Gerungan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa alasan masyarakat memilih karena mereka memperhitungkan apa keuntungan bagi diri mereka jika memilih kandidat yang mereka sukai [16]. Berdasarkan wawancara tersebut berarti tingkat pendidikan di masyarakat sudah cukup baik karena masyarakat memilih berdasarkan rasionalitas. Menurut teori yang dikemukakan Downs, manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harta benda mereka. Jika hal ini di terapkan dalam perilaku pemilu, maka ini berarti bahwa pemilh yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi 815
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dirinya Dieter Roth (2009) [17]. Dilihat dari teori tersebut, perilaku masyarakat dalam memilih melihat keuntungan yang didapatkan dari calon kandidat. Masyarakat berinisial NH menuturkan bahwa ia memilih sesuai dengan hati nuraninya. Menurut pendapatnya, saya memilih tidak melihat dari pemberian uang, sembako dan lain-lain, "saya memilih tidak melihat baik atau buruknya calon tersebut menurut diri saya. Saya tidak terpengaruh oleh faktor dan pihak manapun karena saya sejak awal telah memilih calon kandidat berinisial SP disebabkan sudah cocok sesuai dengan pilihan hati saya, walaupun kandidat berinisial SP kalah dalam periode ini. Saya lebih setuju dengan program kerja yang ditawarkan oleh calon kandidat SP" (Wawancara, 13 April 2019) Pemilih Tradisional Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya,nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau calon kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut (Firmanzah, 2012)[18]. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat ahli bahwa pemilih tradisional merupakan jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2012) [19]. Hal ini di benarkan dengan pernyataan masyarakat bahwa pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang memiliki agama yang baik. Masyarakat berinisial SK mengatakan "pilih kades yang agamanya baik, calon kandidat inisial AS jika dimintai tanda tangan dikelurahan juga pelayanannya baik..." (Wawancara, 14 April 2019). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada sistem kompetisi partai di Kanada pada tahun 2004 oleh Scotto dalam pemilihan nasional di tahum 1997 dan 2000 menyimpulkan bahwa peranan ideologi dalam mempengaruhi pemilih sangat penting. [20]. Kategori pemilih ini masih ditemui di Desa Gedangan. Seperti yang ditemui oleh penulis ketika wawancara, pemilih jenis ini mendasarkan pada 816
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 hal kesamaan agama. Menurut Dan Nemmo, kepercayaan, nilai, dan harapan masing- masingnya sering juga disebut sebagai unsur kognitif, afektif dan konatif, akan menunjukkan arah perilaku seseorang. Penelitian didukung dengan teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg Simmel (1890) pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial,contohnya keluarga, lingkaran rekan- rekan, tempat kerja dsb. Seperti halnya yang terjadi didalam pilkades desa kemiri, pemilih melihat sosok calon kepala desa berdasarkan agama yang dianutnya. Salah satu calon kepala desa, merupakan sosok pemuka agama di desa. Jadi, dalam pemilihannya selain memperhatikan untung dan ruginya, pemilih memperhatikan asal usul hingga sampai agama yang dianutnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Mulyadi di Gunung Tuleh, Sumatra Barat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku pemilih dilihat dari segi sosiologis(kedekatan sosial budaya, nilai,asal usul, paham dan agama) yaitu pendidikan, latar belakang keluarga, dan kelas sosial (Rahmad Mulyadi, 2018) [21]. Pemilih Kritis Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang konstestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal- hal yang bersifat ideologis. Pemilih akan menganalisis kaitan antara sistem nilai partai/calon kandidat dengan kebijakan yang dibuat. Sesuai dengan pernyataan warga setempat bahwa memilih calon kades harus mempertimbangkan mengenai perilaku, sikap maupun dari agama yang dianut calon, "saya memilih itu di dasarkan atas penilaian calon kandidat tersebut dalam kehidupan masyarakat, baik atau tidak. Selain itu, saya juga mempertimbangkan program kerja untuk memecahkan permasalahan di masyarakat" (Wawancara, 14 April 2019) 817
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SIMPULAN Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kemiri yang dikuti oleh kedua calon kandidat dengan model kampanye yang berbeda. Hal ini menimbulkan kecenderungan perilaku dalam memilih. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui masing- masing informan memiliki kecenderungan emilih yang berbeda- beda. Perilaku memilih tersebut di bedakan menjadi empat yaitu pemilih rasional,pemilih tradisional, pemilih kritis dan pemilih skeptis. Jadi, kecenderungan pemilih dalam pemilihan pilkades yaitu pemilih rasional. 818
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 DAFTAR PUSTAKA [1] Lestari, Sri. "Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warganegara Didesa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kebupaten Tanggamus". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 1 (4), 2012, pp. [2] Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia [3] Yuliandari, Erna. "Pembangunan Partisipasi Politik dalam Pilkada: Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis". Jurnal PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan Nomor 3448/J27.1.2/PP/2006 [4] Huntington & Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta [5] Janwandri. "Proses Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Nanga Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Malinau Malinau Malinau Malinau Selatan Selatan Selatan Selatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Malinau Malinau Malinau Malinau". Jurnal Ilmu Pemerintahan . 1 (1): 235-247, 2013 [6] Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 diambil dari banwaslu.go.id [7] Kompas. Politik Uang di Berbagai Daerah [8] Markoff, John. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik (terj). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. [9] Diamond, Larry. 2003.Developing Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press [10] Lindberg, Staffan "Have the cake andeat it: The rational voter in Africa". Jurnal Internasional. 2012 819
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [11] Norris, P., Frank, R. W., & Martínez, F. (2014, Oktober). Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset. Political Science & Politics, 47(4), 789-798. [12] Lehoucq, F. (2003). Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. Annual Review of Political Science, 6, 233-256. [13] [14] Huntington & Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta [15] Firmanzah. 2012. Marketing Politik. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta [16] Ira Indra Gerungun. 2016. Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015. Jurnal diambil dari laman ejournal.unsrat.aca.id [17] Roth,Dieter (1991): Ein Parteiensystem im Wandel, dalam: Die neue Gesell schaft 2, hal 140-147 [18] Firmanzah. 2012. Marketing Politik. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta [19] Rohrschneider, R (2002). "Mobilizing versus chasing: how do parties target voters in election campaigns?" Electoral Studies, (21), 3, hal 367-382 [20] Roth, Dieter. Studi Pemilu Empiris: Sumber, teori- teori, instrumen dan metode. Mitra Alembana Grafika: Jakarta [21] Mulyadi, Rachmat. "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2014". Jurnal FISIP Vol 5 No 1 2018 820
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PPKN Riza Pangestu Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta akuriza1998@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PPKn 2) mendeskripsikan dampak pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis masih belum maksimal, dilihat dari kemampuan guru masih rendah dalam memanfaatkan media internet 2) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet berdampak positif berdasarkan cara cara belajar, siswa memperoleh informasi lebih luas, dan terpenting berpengaruh terhadap keberanian siswa tampil di depan kelas. Berdampak negatif, diantaranya perilaku belajar siswa menjadi malas dalam membuka buku pegangan, iklan yang muncul, dan informasi yang tidak jelas sumbernya. Kata Kunci : Media Pembelajaran berbasis Internet, Keaktifan Siswa, Dampak ABSTRACT This study aims to 1) find out the use of internet-based learning media in increasing student learning activeness in learning PPKn 2) describe the impact of using internet-based learning media. The type of research used is descriptive qualitative. The results showed that 1) The use of media based learning is still not maximal, seen from the ability of teachers to be still low in utilizing internet media 2) The use of internet-based learning media has a positive impact based on how to learn, students get more extensive information, and most importantly influence student courage appear in front of the class. Negative effects, including learning behavior students become lazy in opening the handbook, advertisements that appear, and information that is not clear source. Keywords: Internet-based Learning Media, Student Activity, Impact 821
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Seiring dengan berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran, hal ini guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Guru dituntut harus dapat bekerja dengan profesional, mampu mengembangkan media pembelajaran dengan baik, dan mengikuti prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif tidak lepas dari peran seorang guru yang kompeten. Hal ini berarti guru harus mampu mendesain dan mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman berharga bagi siswa. Kemudian, banyak sekali kita jumpai siswa yang tidak tertarik sama sekali ketika mendapat pelajaran tertentu yang ini dijelaskan lebih lanjut dalam bukunya Kustandi & Sutjipto yang berjudul "Media Pembelajaran: Manual dan Digital", bahwa banyak siswa tidak tertarik mempelajari materi karena materi pelajaran tersebut membosankan. Untuk menghindari hal tersebut, guru harus memilih dan mengorganisasi materi pelajaran sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang dan menantang peserta didik untuk mempelajarinya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran dengan materi yang luas dan kompleks. Karena itulah, Guru PPKn dituntut memiliki kreativitas dan inovasi dalam mendesain media pembelajaran semenarik mungkin. Penggunaan media pada tahap orientasi mampu meningkatkan keefektifan dalam proses penyampaian pesan serta isi daripada materi yang diajarkan oleh guru. Disisi lain, media pembelajaran juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan ide/gagasan yang menarik, serta memudahkan untuk menafsirkan data dan memadatkan informasi tertentu. Menurut John. L Gooland melalui bukunya yang berjudul "Behind the Classroom Dor", membuat pembaca meyakini bahwa ketika guru memasuki ruang kelas dan pintu tertutup, maka dialah yang menentukan mau kemana arah pembelajaran akan dibawa. Untuk itulah, 822
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penting bagi guru untuk memulai berfikir bahwa media pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan saat ini. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah 1. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pengajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan?, 2. Bagaimana dampak dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk mengetahui dampak dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini mengambil data menggunakan metode penelitian kualittatif deskriptif. Subyek pada penelitian ini adalah guru ppkn yang mengampu pada sekolah SMAN 1 Boyolali. Penelitian terfokus kepada objek berupa media pembelajaran itu sendiri pada kajian ini terfokus kedalam media pembelajaran berbasis internet. Untuk tahap pengumpulan data menggunakan studi pustaka berupa litetur yang diambil melalui buku, internet, jurnal, serta observasi langsung di pihak sekolah dengan : wawancara terhadap guru ppkn disana : serta analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada teknis analisis data disini menggunakan analisis data interaktif dengan melalui berbagai tahapan, pertama, dengan melakukan wawancara pada 20 juni 2018 serta berupa analisis RPP. Kedua, reduksi data dari hasil wawancara dan anlisis yang telah dilakukan. Ketiga, penyajian dengan melakukan penyususan informasi kedalam bentuk text ini. Keempat, dengan menarik sebuah kesimpulan. 823
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL DAN PEMBAHASAN Media Pembelajaran Dalam memahami lebih lanjut mengenai tentang media pembelajaran itu sendiri minimal ada 2 aspek yang harus diketehui. Secara bahasa dan terminologi, kata media itu dalam bahasa latin merupak suatu bentuk yang jamak yang secara harfiah berarti pengantar atau peranatara. Sedangkan pengertian media secara terminology ini cukup beragam dan banyak dan hal ini bisa sesuai dengan pakar media pendidikan. Menurut (Soekmawati 1995), merupakan alat bantu pada media pembelajaran itu sendiri, hal ini baik dalam segi bentuk berupa alat elektronik, peraga, gambar, serta buku yang bergunu untuk menyalurkan materi pembelajaran itu sendiri kepada peserta didik. Batasan didalam media pembelajaran menurut banyak ahli adalah sesuatu yang dipergunakan didalam pembelajaran untuk menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didik. Arsyad, 2005 dalam bukunya mengatakan bahwa media pembelajaran membahas tentang definisi dari medi serta fungsi dan manfaat media itu bagi pendidikan, pemaparan media berupa media yang telah dimanfaatkan, pemilihan media yang dipergunakan agar tepat bagi para murid, teknis penggunaan media, pengembangan media, serta evaluasi pada media pembelajaran. Dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa media pembelajaran merupakan sebuah rangsangan terhadap peserta didik untuk aktif didalam kegiatan pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung. Pendapat lain mengemukakan bahwa media pembelajaran itu memberikan sebuah tanggpan, atau umpan balik serta medorong siswa untuk melakukan sejumlah praktek-praktek yang benar dan termuktahir (Anriyadi, 2010). Maka disini sangat jelas bahwa media pembelaran itu sangat berperan penting terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Internet. 824
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pekembangan dunia yang semakin pesat berdampak kedalam dunia teknologi yang semakin global , hal ini meningkatkan sarana teknologi informasi yang semakin maju, maka hal ini dapat menjanjikan sebuat percepatan dalam penyampaian sebuah infomasi. Menurut pendapat dari (Sanaky, 2013) menatakan bahwa penggunaan media internet bertujuan untuk peningkatan pendidikan agar semakin meluas terutama di Negara-negara yang maju, maka penggunaan media bpendidikan berbasis internet ini akan semakin efektif untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Maka dalam penerepan sebuah media pembelajaran diatas pada proses pembelajaran harus melandasi hal yang sudah diterapkan pada media pembelajaran yang sudah diterapkan. Tujuan dari media yang sudah diterapkan adalah guru dapat melaksanan peranannya untuk menyalurkan inti materi pada saat proses pembelajaran yang disampaikan dari guru kepada peserta didik, serta media ini dapat juga melaksanakan perannya sebagai salah satu sumber belajar yang memberikan kemudahan serta memperluas pengetahuan pada murid sebagai referensi belajar. Dalam pemanfaatan penelitian mengenai manfaat dari media pembelajaran berbasis internet ini dalam mengupayakan peningkatan keaktifan kegiatan pembelajaran bagi siswa pada pembelajaran PPKn di SMAN 1 Boyolali ini berdasarkan hasil wawancara, bahwa : "Dalam pemanfaatan media pembelajaran ini dengan menggunakan internet itu juga masih terkendala, terutama pada segi sarana dan prasarana, terlebih jika wifi pada sekolah itu tidak bisa dipergunakan. Tetapi hal itu mulai sekarang sudah bisa diperbaiki sedikit demi sedikit dan kita coba meningkatkan dalam pembelajaran yang sudah berteknologi agar murid bisa bersaing di dunia global." (wawancara pada rabu, 20 juni 2018) Jika mengacu kepada hasil didalam wawancara diatas maka hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa bahwa pihak sekolah sudah mengupayakan untuk memfasilitasi kepada pihak guru maupun siswa dalam mengakses internet dan pihak dari sekolah juga mengupayakan untuk proses pembelajaran dengan 825
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menunjang program kegiatan pembelajaran dengan berbasis internet ini menggunakan wifi yang lebih baik lagi. Hal ini juga menuntut kebijakan sekolah yang lebih baik lagi dalam mengupayakan kegitan pembelajaran ini. Pada saat penelitian peneliti mendapati bahwa sekolah sudah menerapkan proses kegiatan pembelajaran dengan berbasis internet dengan mengguanakan laptop yang dimiliki oleh para murid untuk mengakses internet. Dampak Pemanfataan Media Pembelajaran Berbasis Internet Didalam data Kemenkominfo, di Negara Indonesia ini masih memerlukan lebih dari 60 juta orang melek teknologi/digital. Perlunya orang yang melek dengan teknologi ini sangat diperlukan tertuma pada bidang pendidikan, khususnya bagi seorang guru yang harus mendidiki generi milineal seperti sekarang ini. Karena sudah banyak siswa yang sudah mampu untuk berkeliling dunia di android ataupun personal computernya. Dengan berkembangnya dunia teknologi ini yang sudah semakin maju maka hal ini juga akan berdampak kedalam dunia pendidikan sendiri tertama didalam hal pemilihan serta penggunaan didalam media pembelajaran untuk dimanfaatkan oleh guru dalam memaparkan materi pembelajaran dengan berbasis internet seperti ini kepada para siswa. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet ini meruapakan salah satu bentuk upaya inovasi yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengemukakan bahwa pada pembelajaran dengan berbasis internet ini membuat dampak posisitf didalam pembelajaran terutama didalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain dengan hal itu siswa sendiri mampu mengkonstruksi ide-ide dan mengembangkan ide tersebut kedalam bahasa mereka sendiri. Selain dampak diatas ternyata masih ada beberapa dampak lain dari media pembelajaran berbasis internet, siswa mampu memperoleh informasi yang lebih dalam serta disaat pembelajaran dan waktu presentasi yang dilakukan lebih bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Dan hal ini uga mempengaruhi mental dari siswa 826
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 agar lebih percaya diri saat tampil dikelas. Selain adanya dampak positif pada media pembelajaran berbasis internet ada dampak negatifnya diantara yaitu pada sikap peserta didik yang menjadi malas belajar dengan buku karena sudah bergantung dengan informasi yang telah ada didalam internet, lalu iklan yang muncul saat berselancar di dunia internet, ditambah dengan kurang validnya informasi yang mungkin masih ada didalam internet. Dari analisis dokumen yang telah dilakukan maka dengan menerapkan model ini akan membantu dalam metode serta model pembelajaran yang akan diterpakn nantinya. Melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok siswa mapu untuk menguji kemampuan dan mengeksplor pikiran mereka serta dapat mengkritisi argument yang telah disampaikan oleh kelompok lain. KESIMPULAN Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 1) pada pemanfaatan media pembelajran di SMAN 1 Boyolali belum terlalu maksimal dikarenakan dengan terbatasnya sarana dan prasana dan kemudian ditambah dengn belum cukupnya tenaga ahli didalam mengoperasikan/melek teknologi. Ditambah dengan adanya masalah pada sector wifi yang menyebabkan terjadinya kendala dari proses internet. 2) pada pemanfaatan media pembelajaran ini berdampak positif terhadap hal-hal yang berdasarkan cara belajar dan mengkonstruksi ide mereka kedan menuangkannya dalam bahasa mereka sendiri. Dan jika menerapkan media pembelajaran berbasis internet ini maka siswa akan mampu untuk memperoleh informasi yang sangat luas dan disaat pembelajaran dan waktu presentasi yang dilakukan lebih bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Dan hal ini uga mempengaruhi mental dari siswa agar lebih percaya diri saat tampil dikelas. Selain adanya dampak positif pada media pembelajaran berbasis internet ada dampak negatifnya diantara yaitu pada sikap peserta didik yang menjadi malas belajar dengan buku karena sudah bergantung dengan informasi 827
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 yang telah ada didalam internet, lalu iklan yang muncul saat berselancar di dunia internet, ditambah dengan kurang validnya informasi yang mungkin masih ada didalam internet. DAFTAR PUSTAKA Anriyadi, F. (2010). Penerapan Media Animasi dan Karikatur dengan Menggunakan Software Microsoft Power Point (ppt) untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pkn Pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Internasional di Kelas XI IS-1 SMA PGRI 7 Banjarmasin. Banjarmasin: Unlam. Arsyad, A. (2005). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Grafindo Persada. Detiknet. (n.d.). Detiknet. Retrieved April Senin, 2018, from Agar Guru Terpencil Ikut MelekTeknologi: terpencil-ikut-melek teknologi Sadiman. (2005). Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sanaky. (2013). Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Bassil, Youssef. (2012). A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle: International Journal of Engineering and Technology, 2 (5), 743-749 Matsom, Hafizan, etc. (2015). E-Portofolio Development and Implementation in Malaysian Technical and Vocational Education Training. International Journal of Art and Sciences. Vol : 8. Issue 1. United Kingdom : Liverpool John Moores University. Lalu Sumardi Rispawati, M. Ismail (2017). The Efect of Information Technology on Learning (A Study on Civic and Pancasila Education Students at Mataram 828
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 University). JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN, VOLUME 24, NOMOR 2. Krisnawati, E. 2016. Perilaku Konsumsi Media oleh Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi (Studi Kasus Perilaku Remaja di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media Dalam Perspektif Teori Ketergantungan Media). KOMUNIKATIF, 5(1): 43-69. Lexy, J. & Moleong, M.P.K. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya. Budimansyah, D. 2015. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portofolio. Jurnal Civics, 3(1). Sulistyo, Edy Tri., Sunarmi., Widodo, Jumiyanto. (2011). Media Pendidikan dan Pembelajaran di Kelas. Surakarta: UNS Press Julia, Rohmi, Shohibul, & Yunus, M. (2013). Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimensi Tiga untuk Siswa Kelas X SMA. Jurnal Cendikia. Vol : 2. Bag 1. Malang: Universitas Malang Ngurah Wira Satryawan, Gusti, I Gede Mahendra Darmawiguna, I Made Gede Sunarya. (2014). Pengembangan Media Belajar Pupuh Berbasis Android: Jurnal PTK UNDIKSHA, 11 (2). ISSN 0216-3241. Hafid Setiyadi, Harmanto, Farid Ahmadi (2018) The Development of Android- Based Interactive Media to Increase The Learning Outcome of Civics Education on 3rd Graders. IC People UNNES 2018. Winarno, Wijianto (2018). Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila Ideology within Civic Education Materials in Indonesia. ACEC 2018. UNS. Vol 251 Murwani, E. D. 2016. Peran guru dalam membangun kesadaran kritis siswa. Jurnal Pendidikan Penabur, 6: 59-68 829
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sutjiono, T. W. A. 2016. Pendayagunaan Media Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Penabur, 4(4): 76-84. Wisnu Adi Putra, Komang, Ketut Resika Arthana, Gede Saindra Santyadiputra. 2015. Pengembangan Media Edukasi Sistem Operasi Jaringan untuk Kelas XI TKJ Studi Kasus di SMK Negeri 2 Seririt Berbasis Android: Jurnal Karmapati, 4 (5). ISSN 2252-9063. Kompasiana. (2013). Retrieved Mei, 2019, from Kompasiana. (2013). Retrieved Mei, 2019, from 830
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME PADA MASYARAKAT DI DESA KARANGMANIS MELALUI MEDIA POSTER SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH INTOLERANSI Rizki Hajarwati Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta K6416053@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat digunakan untuk mencegah intoleransi dengan melalui pendidikan multikultural pada masyarakat di Desa Karangmanis melalui media poster. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka penelitian sebelumnya yang relevan serta melakukan wawancara kepada warga masyarakat Desa Karangmanis. Penulis mencoba mengambarkan karakteristik perilaku warga Desa Karangmanis yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat Desa Karangmanis dapat menerima pesan yang disampaikan melalui poster yang ditempel dilingkungan desanya yang berisikan ajakan untuk menjaga sikap untuk saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi serta menolak paham yang mengarah kepada intoleransi. Dan kesimpulan dari tulisan ini yaitu media poster salah satu media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, salah satunya untuk mencegah intoleransi pada masyarakat. Kata kunci : media, poster, intoleransi ABSTRACT This study aims to find a solution that can be used to prevent intolerance through multicultural education in the community in Karangmanis Village through poster media. This type of research uses qualitative methods with relevant previous research literature studies and interviews with residents of the Karangmanis Village community. The author tries to describe the behavior characteristics of Karangmanis Village residents who have a high tolerance. The results of this study are that the Karangmanis Village community can receive a message delivered through a poster affixed to their village environment which contains an invitation to maintain an attitude of mutual respect, respect and maintain tolerance and reject understanding that leads to intolerance. And the conclusion of this paper is that poster media is one of the media or tools that can be used to convey messages to the public, one of which is to prevent intolerance in society. Keyword: media, poster, Intolerance 831
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang multikultural ada bermacam-macam adat budaya, suku, bahkan agama. Tetapi semuanya disatukan oleh Bineka Tunggal Ika yang mempunyai makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan salah satu yang menjadi ciri yaitu adanya toleransi didalam masyarakat Indonesia. Will Kymlica (2002: 89) menyebutkan bahwa "suatu masyarakat yang dilandasi keberagaman yang sangat luas suli untuk bersatu kecuali apabila anggota masyarakat itu sendiri, dan ingin hidup disebuah negri dengan beragam bentuk keangotaan budaya dan politik". Banyak pesan yang digaungkan untuk menjaga perdamaian dan toleransi ditengah-tengah masyarakat yang beragam seperti pesan dari Presiden Abdurrahman Wahid (Nurcholish Madjid, dkk. 2007:1-2), Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa toleransi tidak sekedar menghargai perbedaan, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah landasan transformasi sosial dalam skala yang masif. Karena itu pentingnya toleransi harus dijaga. Para pendiri bangsa ini sudah memikirkan mengenai kondisi bangsa Indonesia yang beranekaragam baik suku, agama, ras, dan budaya karena itulah upaya untuk menyatukan perbedaan sudah ada sejak sebelum bangsa ini merdeka, salah satunya dengan lahirnya Sumpah Pemuda hasil dari pemikiran para pemuda Indonesia dikala itu, para pemuda memikirkan bagaimana wilayah-wilayah Nusantara ini dapat menyatu tanpa ada perbedaan walaupun terdiri dari banyak perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang maksudnya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, karena itulah para pemuda ini membuat dan mengikrarkan Sumpah, Sumpah yang diikuti oleh seluruh pemuda di tanah air dimana Sumpah tersebut menyatakan satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Jadi walaupun kita berbeda daerah maupun bahasa kita tetap satu tanah air bangsa dan menjunjung bahsa persatuan yaitu Indonesia. 832
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Menurut ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, formulasi Empat Pilar Hidup Bangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika sebagai tolok ukur penyelenggara negara, tetap saja belum mampu mengatasi berbagai aksi-aksi radikalisme (2012). Radikalisme memang merupakan sebuah ancaman bagi negara, radikalisme ini muncul ditandai dengan salah satu cirinya yaitu terjadinya intoleransi, biasanya kelompok radikal tidak mengenal toleransi karena mereka menganggap bahwa kelompok merekalah yang paling benar dan yang lainnya salah, rasa saling menghargai dan menghormati yang hilang serta adanya sikap tertutup bagi dunia luar inilah yang menjadi intoleransi. Meskipun demikian, kita tahu dengan adanya sumpah Pemuda yang menyatakna satu tanah air, bangsa, dan bahasa dan juga menggunakna Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara tetapi pada realitanya banyak menimbulkan konflik, konflik yang disebabkan dari adanya perbedaan tersebut. Seperti kasus yang baru terjadi di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta yang memberlakukan aturan sejak 2015 bahwa warga non muslim dilarang bertempat tinggal didusun tersebut, kasus ini mencuat setelah salah satu warga yang beragama Katolik yaitu Slamet Juniarto ingin bertempat tinggal atau berpenduduk didusun tersebut namun naas keinginannya ditolak oleh warga setempat karena aturan yang berlaku di dusun tersebut bahwa non muslim dilarang bermukim didusun tersebut ( BBC NEWS, 03 April 2019). Kasus ini menandakan bahwa perbedaan selain bisa menyatukan tetapi juga sebaliknya, satu kasus ini menandakan bahwa intoleransi benar adanya terjadi di Indonesia padahal seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimana salah satu nilainya yaitu persatuan dengan ciri adanya toleransi. 833
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Gambar 2. Intoleransi karena perbedaan agama. Dari adanya kasus tersebut dapat kita pahami bahwa adanya aturan yang intoleran tersebut sudah ada sejak tahun 2015 tetapi baru kita ketahui di tahun 2019, berarti intoleran ini berkembang tanpa kita ketahui. Untuk itu perlu adanya upaya- upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa khususnya untuk menghentikan intoleransi, salah satu upayanya yaitu adanya pendidikan multikulturalisme di masyarakat, dimana yang dimaksud pendidikan multikulturalisme ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan memahamkannya bahwa mereka hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa itu tidak sendiri tetapi banyak yang lainnya yang berbeda dengan mereka tetapi perlu dihargai dan dihormati keberadaannya seperti keberadaan masyarakat itu sendiri. Menurut Mukhibat, kembalinya isu terorisme dan radikalisme, sebagian orang tentu menduga bahwa hal-hal tersebut terkait dengan rendahnya pendidikan (2015), rendahnya pendidikan salah satu penyebab mudahnya paham intoleransi berkembang dikalangan masyarakat, karena itulah pendidikan sangatlah penting namun tidak memungkin akan memberikan pendidikan kepada masyarakat seperti pendidikan formal pada umumnya. Karena itu dibutuhkan alternatif lain untuk memberikan pendidikan khusunya pendidikan multikultural yang dapat dijangkau semua masyarakat. Didalam pendidikan kewarganegaraan juga terdapat pendidikan multikultural dan pendidikan kewarganegaraan dimasyarakat inilah yang memiliki 834
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 peran penting untuk untuk pembentukan karakter (M. Murdiono, 2010), jika disekolah untuk membentuk karaktersiswa begitupun dimasyarakat untuk membentuk karakter warganegara tidak hanya siswa tetapi juga masyarakat. Salah satunya upaya yang konkrit dan bisa diterapkan yaitu pendidikan multikultural sebagai upaya pencegahan perkembangan intoleransi masyarakat di Desa Karangmanis melalui media poster. Desa Karangmanis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Juwiring dan Kabupaten Klaten, dimana Desa Karangmanis ini dikenal sebagai desa yang memiliki solidaritas antar warganya dan memiliki berbagai kegiatan yang mencerminkan adanya toleransi, seperti adanya gotongroyong yang diikuti semua warga desa, berbagai kegiatan warga sosial, dll. Penduduk di Desa Karangmanis juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi warga Desa Karangmanis dapat hidup rukun dan harmonis. Karakteristik Desa Karangmanis inilah yang harus dijaga dan dipertahankan karena itulah untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak seperti adanya intoleransi, ada upaya untuk mencegah intoleransi masuk didesa Karangmanis, upaya tersebut dengan memberikan pendidikan multikultural melalui poster-poster yang ditempel di lingkungan desa/tempat-tempat yang dapat dilihat oleh warga desa. Isi dari poster tersebut memuat ajakan masyarakat untuk menjaga perdamaian dan informasi mengenai adanya keberagaman yang harus kita jaga dan kita rawat melalui saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong sesama warga desa. Poster ini berperan sebagai media pembelajaran multikultural dalam masyarakat untuk mencegah adanya intoleransi, seperti hasil dari penelitian sebelumnya tentang penggunaan media yang menunjukkan hasil bahwa penggunaan media dapat mengarahkan siswa lebih termotifasi dalam belajar dan tertarik dengan segala sumber informasi (Eka, dkk, 2018). selain itu media sebagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad Azar, 2003), dan poster merupakan salah satu media yang mudah dibuat dan dapat menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Selain itu media pembelajaran 835
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memiliki keistimewaan salah satunya yaitu mempunyai kemampuan untuk menampilkan sesuatu objek yang mengandung makna (Erna T, 2017) Gambar 2. Poster anti Intoleransi Gambar diatas merupakan salah satu poster yang ditempel disekitar lingkungan Desa Karangmanis, dari poster tersebut warga desa dapat membaca dan menerima informasi yang disampaikan melalui poster tersebut. Dimana isi dari pada poster tersebut yaitu ajakan untuk menolak intoleransi. Poster yang ditempel di sekitar lingkungan Desa Karangmanis tersebut dengan demikian dapat disebut sebagai media dalam pemebelajaran multikultural di masyarakat desa Karangmansi sebagai upaya pencegahan intoleransi. METODE Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, serta melakukan wawancara kepada warga masyarakat Desa Karangmanis yang diwakili oleh bebrapa warga desa Karangmanis. HASIL 836
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Desa Karangmanis merupakan salah satu desa yang karakteristik warganya sangat menjunjung nilai-nilai pancasila seperti nilai ketuhana yang ditandai masyarakatnya taat menjalankan ibadah, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan. Selain itu nilai kegotongroyongan dan musyawarah yang selalu dipegang atau dijaga mencerminkan desa karangmanis yang harmonis, guyup rukun, dan damai. Masyarakatnyapun berasal dari kalangan penganut agama yang berbeda- beda tetapi hal ini tidak menjadi kendala untuk mewujudkan masyarakat Desa Karangmanis yang guyup rukun, damai, dan tentram. Namun akhir-akhir ini masyarakat Indonesia secara luas dikagetkan dengan masalah radikalisme yang salah satu wujudnya yaitu Intoleransi, intoleransi seharusnya tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika. Menurut Qodir salah satu penyebab radikalisme yaitu persoalan pemahaman keagamaan, oleh karenanya adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad (2016). Melihat karakteristik warga Desa Karangmanis yang dikenal agamis tentu perlu adanya upaya untuk mencegah pemahaman jihad yang salah tersebut. Untuk itu masyarakat Desa Karangmanis yang sudah baik dan tidak terpengaruh nilai-nilai yang buruk atau tidak sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 harus dijaga, dan upaya untuk pencegahan nilaiyang buruk salah satunya intoleransi. Upaya tersebu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan intoleransi pada masyarakata Desa Karangmanis melalui poster yang berisikan ajakan untuk mencegah atau menolak intoleransi. Pendidik multikultural di masyarakat Desa Karangmanis dilakukan melalui pemasangan poster-poster yang ditempel dilingkungan Desa Karangmanis yang dapat terjamak atau dapat terbaca oleh warga desa, poster ini berisikan pesan, seruan, dan ajakan untuk hidup rukun saling menghormati, menghargai dan saling tolong menolong. Poster digunakan disini berperan sebagai media, media pembelajaran salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 837
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 (Turyati, dkk, 2016), maka yang dimaksud disini media berupa poster-poster yang ditempel dilingkungan desa, masyarakat dipahamkan akan adanya keanekaragaman, dan supaya bisa hidup rukun dalam masyarakat dibutuhkan adanya sikap toleransi atau saling menghargai. Berdasarkan informasi dari informan, di masyarakat desa mrisen hubungan antar warganya terbilang harmonis, hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan sosial yang dihadiri seluruh warga Karangmanis yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda, meskipun mayoritas Islam warga beragama lainpun juga turut serta dalam kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan bersih bersih desa dan pengecoran jalan desa semua warga saling bantu membantu, tidak ada sekat yang memisahkan semua sama secara bahu membahu menyelesaikan kegiatan tersebut dengan suka rela dan tolong menolong. Selain itu kegiatan sosial yang ada di Desa Karangmanis yaitu menjenguk warganya yang sakit secara bersama-sama dan ketika ada kematian baik orang hindu, islam maupun katolik juga dibantu menyiapakan acara pemakamannya secara bergotong royong tentu ini terjadi karena adanya toleransi yang tinggi didesa Karangmanis. Untuk menjaga toleransi yang sudah ada dan sebagai pencegahan paham intoleransi yang baru-baru ini marak terjadi, maka poster yang berisis pesan untuk saling menghormati, menghargai, dan toleransi mampu mencegah intoleransi masuk di Desa Karangmanis dan sebagai salah satu wujud pendidikan multikultural yang nyata bagi masyarakat. SIMPULAN Simpulan dari penelitian ini yaitu pendidikan multikultural sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mencegah atau sebagai upaya pencegahan berkembangnya intoleransi dikalangan masyarakat. Salah satu alat yang bisa digunakan yaitu poster, poster digunakan sebagai alat atau media pembelajaran bagi masyarakat yang berisi pesan dan ajakan untuk masyarakat, berpesan dan mengajak untuk memerangi intoleransi dan menjaga keberagaman, serta kerukunan antar warga masyarakat dan 838
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 saling menghargai. Dengan media poster masyarakat paham atau dapat menerima pesan yang termuat didalam poster dan masyarakat ingat dan sadar akan bahayanya intoleransi bagi kehidupan mereka baik bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. DAFTAR PUSTAKA [1] Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. Islam Universal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [2] Ulya Himawan, Furqon. 2019. Diusir dari desa karena agama. [3] Hasani, Ismail, dkk. 2012. Dari Radikalisme Menuju Terorisme. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. [4] Mukhibat. 2015. Journal : Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogie di PTNU Dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis. Mukhibat@yahoo.co.id [5] Murdiono, Mukhamad. 2010. Jurnal: Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal. [6] Azar, Arsyad. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajagrafindo Persada. [7]Tutantri Br, T. E. 2018. Jurnal: Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar. [8] Eka Putri,Dian, Mardiono, M. 2018. Jurnal: Pengaruh Praktik Belajar Kewarganegaraan Berbasis Media Massa Terhadap Katrampilan Berfikir Kritis Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. [9] Qodir, Zuly. 2016. Jurnal: Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. 839
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [10] Turiyati, Muchtarom, Muhammad, Winarno. 2016. Jurnal: Pengaruh Penggunaan Media Video Edukasi Terhadap Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gondangrejo. Turyati_29@student.uns.ac.id [11]Kymlika, Will. 2002. Kwewarganegaraan Multikultural : Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas. Terjemahan oleh Eldina Efmini. Jakarta: LP3ES. 840
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK MELALUI NILAI-NILAI PANCASILA Rukhul Ma'rifah Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta Rukhul26@student.uns.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana cara penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik melalui nilai-nilai pancasila, yang mana pada era seperti sekarang ini mulai lunturnya nilai-nilai pancasila didalam kehidupan peserta didik. Masih banyak pelangaran yang dilakukan oleh peserta didik sendiri dan perilaku-perilaku yang menyimpang pada nilai-nilai pancasila yang berlaku pada masyarakat. Sehingga perlunya pendidikan karakter bagi peserta didik melalui penanaman nilai-nilai pancasila. Lunturnya nilai-nilai pancasila merupakan damapak dari perkembangan zaman, sehingga peserta didik melupakan bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan bangsa Indonesia sendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualittaif dengan deskriptif analisis, Pengumpulan data di sini dilakukan dengan studi literature atau juga disebut sebagai studi pustaka. Hasil dari kajian literature ini merupakan guru memiliki peran paling penting didalam mendidik karakter peserta didik, penghidupan nilai- nilai pancasila dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila mencerminkan bahwa pendidikan karakter tersebut berhasil. Kata Kunci: pendidikan, karakter, peserta didik, nilia-nilai pancasila ABASTRACK The purpose of this paper is to find out how to strengthen character education for students through Pancasila values, which in the era like now began to fade Pancasila values in the lives of students. There are still many violations carried out by the students themselves and behaviors that deviate from the Pancasila values that apply to society. So the need for character education for students through the planting of Pancasila values. The fading of Pancasila values is a threat from the times, so students forget that what is done must be in accordance with the values of the Pancasila that are in accordance with the Indonesian people themselves. The method used in this paper is qualitative research with descriptive analysis. Data collection here is done by literature studies or also referred to as literature studies. The results of this literature review are that the teacher has the most important role in educating the character of students, the livelihood of the Pancasila values and behaving in accordance with the values of the Pancasila reflects that character education is successful. Keywords: education, character, students, values of Pancasila PENDAHULUAN 841
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pendidikan memiliki fungsi yang besar didalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dimana Pendidikan tidak hanya mentransformasikan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai peran dalam membentuk karakter bangsa. Foerster berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Furqon (2010:12-13), menulis dalam bukunya Pendidikan Karakter membangun peradaban bangsa bahwa karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nam, reputasi; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dari orang lain; watak, tabi'at, mempunyai kepribadian. Lebih lanjut menurut Furqon, seseorang berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyaarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya (Furqon,2010). [15]. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Agus Wibowo, 2010:8) (dalam jurnal implementasi budaya sekolah 7s dalam pembentukan karakter taat aturan dan peduli lingkungan peserta didik) [1]. Dan fungsi dari Pendidikan karakter sendiri merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi lunturnya moral yang terjadi didalam lingkungan pelajar, seperti sekarang ini maraknya pergaulan bebas yang terjadi didalam kalangan remaja, pencurian, kerjahatan terhadap teman sendiri, kebiasaan mencontek, dan lain sebagainya. Dan seperti yang dilansir dalam berita VOA Kasus SMP Gresik: Mengapa Belakangan Banyak Siswa Tantang Guru? mengapa/4782290.html (di akses pada rabu, 8 Mei 2019) [2] di dalam berita ini disebutkan bahwa akhir-akhir ini bnayak siswa yang berani melawan gurunya. 842
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sehingga melalui penanaman pendidikan karakter melalui nilia-nilai pancasila diharapkan siswa dapat berprilaku positif. Bukannya perkembangan teknologi seperti sekarang ini siswa dapat mengambil sisi positifnya dan yang negtaif sebaiknya ditinggalkan. Melihat kondisi diatas pendidikan hendaknya berfokus pada pendidikan yang mengarahkan tentang perbaikan moral siswa atau bisa disebut pendidikan karakter bagi siswa. Zuriah (2007:19) mengungkapkan bahwa pendidikan moral lebih banyak membahas tentang masalah dilema dalam masyarakat yang berguna untuk mengambil keputusan moral yang terbaik bagi diri dan masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral bukan lagi membahas tentang hal yang baik dan yang buruk, namun lebih pada penerapannya dalam mengambil keputusan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. [12]. Dengan penanaman pendidikan karakter peserta didik melalui nilai-nilai pancasila sehingga Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warga negaranya harus mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Sehingga pancasila tidak dianggap oleh sebagian besar warga Negara Indonesia hanya sebagai dasar negara dan ideology negara semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. [3]. Dapat dilihat sekarang ini banyaknya perilaku yang menyimpang dari nilai- nilai yang diajarkan Pancasila. Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter bangsa yang terpupuk secara perlahan. Minimnya pembelajaran untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai pancasila tersebut, maka lebih jauh nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan dan ditransformasikan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan karakter. Agar pengetahuan mengenai nilai-nilai Pancasila dapat dipahami oleh para peserta didik, maka pengertian dari nilai-nilai 843
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terlebih dahulu perlu diungkapkan untuk mendapatkan pemahanan tentang nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, para peserta didik akan dapat menjadi warga negara yang baik yang mampu memahami hak dan kewajibannya, memahami ideologi negara secara utuh dan benar. Melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, para generasi muda mampu menjadi warga negara Indonesia yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter mengajarkan pemuda untuk berpikir cerdas sehingga mampu mengatasi berbagai macam masalah baru yang ada, meningkatkan kemampuan untuk berbaur dengan bangsa lain dengan tetap mempertahankan identitas dan budaya bangsanya. Pancasila mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat. Hal tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai- nilai Pancasila kedalam sikap dan perilaku baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan berkarakter. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [4]. Hal tersebut juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Tujuan pendidikan nasional ini telah secara tegas dimuat dalam buku induk pendidikan karakter dan juga menjadi visi misi pemerintahan Jokowidodo dan Yusuf Kalla. Pendidikan karakter merupakan tanggungjawab antara keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dilaksanakan secara simultan, terintegrasi, dan 844
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 berkesinambungan. Pembentukan karakter pesert didik di sekolah dapat dilakukan melalui baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Bangsa Indonesia tidak alergi dengan modernisasi melalui transformasi berbagai budaya global dewasa ini, akan tetapi perlu menyikapinya secara bijak dengan standar karakter bangsa (dalam jurnal transformasi nilai nilai kearifan lokal (local genius) dalam proses pembelajaran sebagai upaya pembentukan karakter bangsa pada sma se-kabupaten simeulue) [5]. Dari uraian pendahuluan diatas maka penulis menemukan beberapa masalah yang akan dibahas didalam hasil penulisan ini. METODE Penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan dengan khasus atau permasalahan yang ditemukan. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan studi literature atau juga disebut sebagai studi pustaka. [6] HASIL Peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah Predikat guru sejak zaman lampau merupakan predikat yang sangat terhormat, baik di tengah-tengah masyarakat pendidikan maupun masyarakat umum Karena guru dulu adalah gudangnya ilmu, figur kebajikan, suri teladan, masagi dalam segala hal, dan pantas untuk digugu dan ditiru. Seiring dengan perubahan zaman, predikat guru kian lama kian memudar. Kata "guru" terdengar tawar dan punya konotasi miskin. Kini guru bukan lagi "ratu", akan tetapi manusia biasa seperti pada umumnya manusia. Karena guru seperti halnya manusia lain 845
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kekurangan, kelemahan yang manusiawi. "Guru juga manusia" dan itulah sebuah apologi yang senantiasa diungkapkan oleh guru manakala terancam kredibilitasnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak bisa seperti guru dahulu? Puaskah guru jika selamanya mengharapkan permakluman dari masyarakat tentang yang tidak luput dari kesalahan, lemahnya sebagai manusia? Kenapa guru dulu bisa? Guru yang baik adalah guru yang cinta pada proses pendidikan, guru yang ikhlas melakukan kegiatan pendidikan tanpa banyak menuntut hak. Guru adalah orang yang cerdik, pandai, berperilaku santun, hormat pada sesama manusia, agamis, bijak, dan di kepalanya penuh dengan konsep-konsep kearifan untuk mewarnai anak didik. Sedangkan kenyataan yang ada adalah guru yang sangat sibuk dengan kegiatan administrasi, sibuk dengan mengajar di mana-mana sehingga proses pendidikan jarang terjadi, yang ada hanya transformasi ilmu pengetahuan, memberi tugas dan membacateks. Musim semesteran guru sibuk dengan angka- angka, baik angka berupa nilai ulangan maupun finansial, honor mengawas dan memeriksa hasil ulangan. Musim kenaikan kelas dan murid, guru juga sibuk dengan kegiatan, baik kegiatan pengajaran seni kreasi siswa, sibuk dengan klarifikasi nilai ujian atau semacamnya, serta sibuk menerima kado dari murid dan orang tua, jadi guru di Indonesia memang sangat sibuk. [7] Karena guru adalah manusia, maka guru juga punya hak untuk sejahtera. Dalam arti tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Melalui jumlah gaji yang ada, untuk hidup di kota, tidak mungkin tercukupi. Oleh karena itu banyak guru yang mengajar di tempat lain sebagai tambahan pendapatan untuk antisipasi depisit anggaran belanja dapur. Persoalannya kembali pada pertanyaan, kenapa menjadi guru? Sudah tahu gajinya kecil. Semua guru memiliki potensi menjadi pandai, namun tidak punya sarana untuk menjadi pandai terutama waktu untuk belajar. Guru berpotensi untuk menjadi pendidik yang baik, tapi sayangnya tak punya waktu untuk melakukannya, kecuali tugas terjadwal. Guru juga berpotensi untuk menjadi orang yang agamis, tapi juga tidak punya waktu untuk mengeja huruf 846
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 hijaiyah dan belajar shalat, karena malu sudah tua. Timbul persoalan, bagaimana dengan implementasi pendidikan karakter? Jawabannya masih dalam wacana, biarkan bagian yang muda "bapak kan sudah tua, sebentar lagi pensiun" Itulah sebagian fakta yang terjadi di sekeliling kita di mana profesi guru masih harus berbenah diri. Mungkin ada baiknya jika guru mencoba memahami dan mengamalkan sedikitnya tipe-tipe guru ideal atau guru yang sebenar-benarnya yaitu di gugu dan ditiru, seperti yang diungkapkan oleh Al-Abrasyi (2003:146) ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh guru yaitu "zuhud bersih, ikhlas dalam mengajar, pemaaf, menjadi orang tua bagi murid-muridnya, mengetahui tabiat murid dan menguasai pelajaran yang diajarkan". [8]. Dari uraian di atas dapat dipahami untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah atau madrasah, guru mempunyai peran yang sangat signifikan, yakni guru harus mampu menjadi pribadi yang digugu yang ditiru dan guru harus menunjukkan sebagai sosok yang bertanggung jawab kepada tugas utamanya, yakni mengajar, mendidik dan mencerdaskan kognitif dan afektif peserta didik. Sebaliknya, janganlah menjadi guru yang banyak menuntut hak, seperti kenaikarn gaji, kesejahteraan, fasilitas memadai dan sebagainya. Sementara dia lupa dengan kewajibannya. [9]. Pendidikan karakter disekolah sendiri memiliki prinsip Berangkat dari pentingnya nilai pendidikan karakter bagi bangsa ini, maka perlu pedoman untuk mengimplementasikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pedoman yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pendidikan karakter yang akan menjadi sebuah formulasi kolektif yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara utuh. Secara sederhana, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan atau pun 847
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. Meski hingga saat ini belum ada rumusan tunggal tentang pendidikan karakter yang efektif, tetapi barangkali tidak ada salahnya jika kita mengikuti 'nasihat' dari Character Education Partnership bahwa untuk dapat mengimplementasikan program pendidikan karakter yang efektif, seyogianya memenuhi beberapa prinsip berikut ini: 1. Komunitas sekolah mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai inti etika dan kinerja sebagai landasan karakter yang baik. 2. Sekolah berusaha mendefinisikan "karakter" secara komprehensif, di dalamnya mencakup berpikir (thinking), merasa (feeling), dan melakukan (doing) 3. Sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, intensif, dan proaktif dalam pengembangan karakter. 4. Sekolah menciptakan sebuah komunitas yang memiliki kepedulian tinggi (caring) 5. Sekolah menyediakan kesempatan yang luas bagi para siswa untuk melakukan berbagai tindakan moral (moral action) 6. Sekolah menyediakan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, dapat menghargai dan menghormati seluruh peserta didik, mengembangkan karakter mereka, dan berusaha membantu mereka untuk meraih berbagai kesuksesan 7. Sekolah mendorong siswa untuk memiliki motivasi diri yang kuat. 8. Staf sekolah (kepala sekolah, guru dan TU) adalah komunitas belajar etis yang senantiasa berbagi tanggung jawab dan mematuhi nilai-nilai inti yang telah disepakati. Mereka menjadi sosok teladan bagi para siswa. 9. Sekolah mendorong kepemimpinan bersama yang memberikan dukungan penuh terhadap gagasan pendidikan karakter dalam jangka panjang 848
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 10. Sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter 11. Secara teratur, sekolah melakukan asesmen terhadap budaya dan iklim sekolah, keberfungsian para staf sebagai pendidik karakter di sekolah, dan sejauh mana siswa dapat mewujudkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari [14]. Prinsip-prinsip acuan pendidikan karakter agar bisa diterapkan secara efektif di sekolah dan madrasah juga dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan lainnya. Menurut penulis prinsip-prinsip tersebut masih bisa disederhanakan dengan membuat lima elemen prinsip yang sederhana. Prinsip- prinsip tersebut sebagai berikut: 1. Adanya komitmen kuat (sungguh-sungguh) dari kepala sekolah, guru, dan perangkat pendidikan 2. Adanya pengkondisian kebiasaan yang terprogram dan terintegrasi dengan nilai-nilai universal. 3. Guru, kepala sekolah, dan perangkat pendidikan lainnya harus menjadi teladan (modeling). 4. Dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan (sustainable). 5. Selalu melakukan motivasi dan evaluasi. [17]. Selain prinsip-prinsip di atas yang konteksnya diadaptasikan kepada pendekatan sistim kelembagaan pendidikan secara khusus, Doni (2009:218) juga mengenalkan beberapa prinsip pendidikan karakter yang harus dipahami oleh peserta didik sebagai berikut: Pertama, karakter peserta didik ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau yang kamu yakini. Prinsip ini memberikan verifikasi konkrit tentang karakter seorang individu dengan memberikan prioritas pada unsur psikomotorik yang menggerakkan untuk bertindak. Pemahaman, 849
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengertian, keyakinan akan nilai secara obyektif oleh seorang individu akan membantu mengarahkan individu tersebut pada sebuah keputusan berupa tindakan. Kedua "sikap dan keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa diri mu" individu mengukuhkan karakter pribadi melalui setiap keputusan yang diambil. Ketiga "karakter yang baik mengandaikan bahwa sesuatu yang baik maka akan dilakukan dengan baik juga". Keempat "jangan mengambil perilaku buruk ynag dilakukan oleh orang lain sebagai patokan yang lebih baik dari pada mereka". Kelima "apa yang kamu lakukan itu memiliki makna transformative" seorang individu dapat merubah dunia. Jika ingin mengubah dunia maka ubah dirimu sendiri. Keenam " bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah bahwa kamu menjadi pribagi yang lebih baik, dan ini akan emmbuat dunia menjadi tempat yang baik untuk dihuni" [10]. Keberhasilan sebuah pendidikan karakter di sekolah sendiri tidak terlepas dari peran metode yang digunakan. Didalam konteks pendidikan karakter metode berarti semua upaya, prosedur dan cara yang ditempuh untuk menanamkan karakter pada diri peserta didik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan: 1. Mendidik dengan pembiasaan Mendidik peserta didik dengan mengubah kebiasaan buruk dari peserta didik merupakan bukan hal yang mudah walaupun dengan tekad mereka yang kuat, namun kebiasaan-kebiasaan buruk itu lebih efektif diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan didorong penuh perhatian dan konsekuen serta kemauan yang kuat. Setelah itu pembiasaan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif nantinya secara 850
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 perlahan, disadari atau tidak, akan timbul kemanfaatan yang luar biasa dengan kebiasaan positif tadi. Kalau kemanfaatan itu sudah dirasakan dengan kesadaran yang penuh maka kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan diapkasa tidak dilakuakan. 2. Mendidik dengan perintah dan larangan. Perintah merupakna tuntutan yang harus dilakukan dengan perbuatan, sehingga dengan sendirinya peserta didik mau tidak mau akan melakukan perintah tersebut, sehingga peserta didik akan meninggalkan apa yang dilarang didalam sekolah tersebut. 3. Mendidik dengan teladan. [16]. Penyimpangan nilai pancasila pada era sekarang ini yang dilakukan oleh peserta didik Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sekarang ini begitu banyak entah yang dilakukan oleh peserta didik maupun pendidik, disini saya mengambil penyimpnagan yang dilakukan oleh peserta didik. Nilai-nilai pancasila mulai luntur dan pendidikan karakter disekolah belum maksimal sehingga masih banyak peserta didik yang melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila yang seharusnya ditaati oleh peserta didik. Akan tetapi ini terjadi sebaliknya. Nilai-nilai peserta didik mulai luntur dikalangan perserta didik seperti masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, dan perilaku yang dilakukan peserta didik tersebut sangat bertentagan dengan nilai-nilia pancasila yang seharusnya dilakukan didalam masyarakat. Kecerdasan moral yang dikembangkan di sekolah dengan sistem Boarding School berkaitan erat dengan civic disposition (watak kewarganegaraan) sebagai salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Civic disposition atau watak kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai watak warga negara meliputi tanggung jawab, disiplin, toleransi, ketaatan, kesetiaan, dan 851
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sebagainya dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin kepentingan umum (Winataputra 2012: 27). Dengan terbentuknya warga negara yang memiliki ciri-ciri civic disposition tersebut, maka terbentuk pula masyarakat yang memiliki keadaban. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam indikator yang dikembangkan dalam kecerdasan moral. Siswa dibimbing dan dilatih untuk mengembangkan kecerdasan moral sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus senantiasa melekat dalam diri warga negara Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan, pembinaan, dan pembiasaan moral yang dilakukan di sekolah dengan sistem Boarding School dapat dijadikan sebuah alternatif dalam menghadapi permasalahan degradasi moral yang terjadi di Indonesia saat ini terutama di kalangan siswa. Siswa yang masih berusia remaja perlu dilatih dan dibiasakan penanaman nilai-nilai moral yang baik agar memiliki kecerdasan moral yang kuat [13]. Karakter kebangsaan atau juga dikenal dengan semangat kebangsaan (nationality spirit) adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Secara historis, karakter semangat kebangsaan sangat erat melekat pada diri generasi muda sebagai agent of change bangsa Indonesia. Karakter ini memanifestasikan diri sebagai energy collective consciousness mahasiswa dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak tahun 1908 (masa kebangkitan nasional), 1928 (sumpah pemuda), 1945 (masa kemerdekaan), 1966 (masa orde baru), sampai 1998 (masa orde reformasi), tidak terlepas dari kiprah dan peran mereka. Dalam masa-masa yang kritis, mereka mengambil prakarsa untuk memelopori perjuangan tanpa menunggu perintah dari siapa pun, dan tanpa 852
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tendensi politik apa pun. Mereka selalu berada di barisan depan pada perjalanan sejarah bangsa ini. Oleh karena itu tidak berlebihan ketika Mulyana (2008) menegaskan bahwa pada hakekatnya sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan mahasiswa/pemuda. Para mahasiswa lah yang mempelopori perjuangan bangsa, dan mereka pula yang kelak setelah dewasa, meneruskan perjuangan menuju Indonesia jaya [19]. KESIMPULAN Perlu ditegaskan kembali bahwa pengembangan karakter itu tidak dimasukkan sebagai pokok tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena, itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada Selain itu, pendidikan harus membangun kesadaran pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi), sistem ketata- negaraan, pemerintahan, dan politik (ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan), bahasa Indonesia dengan cara berpikir- nya, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. [18]. Artinya, perlu ada upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan terobosan yang demikian, nilai dan karakter yang dikembangkan pada peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia (Kemendiknas, 2010: 10) prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui pengembangan karakter dan budaya tahapan mengenal pilihan, menilai 853
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pilihan, memilih pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai dengan keyakinan diri bentuk Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial ( 2010:11). Adapun model pengintegrasian pendidikan karakter di sekolah dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Integrasi dalam Program Pengembangan Diri peserta didik Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik dalam program pengembangan diri, dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari- hari di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu wadah yang digunakan untuk menumbuhkan dan membentuk jiwa nasionalisme sejak dini melalui jenjang pendidikan, hal ini terlihat dari konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan [20]. DAFTAR PUSTAKA [1] Miftahul Rodziyah, Rima Vien PH & Rusnain. (2017). implementasi budaya sekolah 7s dalam pembentukan karakter taat aturan dan peduli lingkungan peserta didik.PKn Progresif. 467 mengapa/4782290.html (di akses pada rabu, 8 Mei 2019) [3] rahma, a. (2018). nilai pancasila kondisi dan implementasinya dalam masyarakat global. jurnal ilmiah indonesia, 34-47. [4] Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. [5] hasbi ali. 2017. transformasi nilai nilai kearifan lokal (local genius) dalam proses pembelajaran sebagai upaya pembentukan karakter bangsa pada sma se- kabupaten simeulue. Pkn Progresif. 529. 854
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6]sugiyono. (2015). metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualittaif dan R&D. bandung: alfabeta. [7] syarbini, a. (2012). buku pintar pendidikan karakter panduan lengkap mendidik karakter anka di sekolah, madrasah, dan rumah. Bandung: as prima pustaka. [8] wibowo, a. (2011). pendidika karakter strategi membangun karakter bangsa berperadaban. yogyakarta: pustaka pelajar . [9] rusmiati, a. p. (2018). peran guru mata pelajaran pkn dalam proses implementasi. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 79-89. [10] sayektiningsih, b. S., & muhibin, a. (2017). Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Jurnal menegemen pendidikan, 228-238. [11] winarno. 2018. Pembudayaan nilai-nilai pancasila melalui Analisis materi ppkn di sekolah. Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018. [12] Prihma Sinta Utami.2017.persepsi mahasiswa terhadap pendidikan moral siswa. 49 [13] Mochamad Arinal Rifa. 2017. Strategi Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa di Sekolah Berbasis Islamic Boarding School.117. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta [14] Maman Rachman, Margi Wahono.2018. bursa nilai: model penumbuhan nilai- nilai karakter bangsa. [15] Sutan Syahrir Zabda.2016.Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 26, No.2, Desember 2016. [16] Damanhuri, Wika Hardika L, Febrian Alwan B, Ikman Nur Rahman. 2016. implementasi nilai-nilai pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. Untirta Civic Education Journal 855
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [17] Sar Joni Herri.2016.Ethnicity, Nationalism, and Global Values in Peace Education: Cross-Sectional Survey at Brigjen Katamso I High School in Medan City. 6th International Conference on Educational, Management, Administration and Leadership (ICEMAL2016) [18] Anatoly Vladimirovich Lubsky, Yury Grigorievich Volkov, Galina Sergeevna Denisova, Valeria Petrovna Voytenko and Konstantin Viktorovich Vodenko. 2016. Civic Education and Citizenship in Modern Russian Society [19] martien herna susanti menguatkan.2017.karakter kebangsaan indonesia di era globalisasi [20] hariyanti, heni widia nengsi, indri eka septiani. 2017.pendidikan kewarganegaraan sebagai basis penanaman nilai-nilai pancasila dalam memperkokoh persatuan Indonesia. 856
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU MENCIDERAI NILAI- NILAI DEMOKRASI Rurin Fatonah Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta rurinfatonah@student.uns.ac.id ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan praktik politik uang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjelang pemilu. Politik uang merupakan cara dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi. Maraknya praktik politik uang hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia dan sudah membudaya. Paham demokrasi di negeri ini nampaknya tidak begitu kuat dalam membendung praktik politik uang di masyarakat. Ketidaktahuan akan pendidikan politik menyebabkan masyarakat dengan mudah dipengaruhi hak- hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana berdasarkan realitas secara alamiah dan menggambarkan kondisi sebenarnya serta studi pustaka terkait berdasarkan literasi yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa alasan mengapa praktik politik uang sulit dihilangkan pada kehidupan masyarakat serta dipaparkan juga solusi yang mungkin bisa digunakan untuk meminimalisir praktik politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia. Kata Kunci: Politik uang, pemilu, demokrasi ABSTRACT The purpose of this paper is to describe the practices of money politics that occur in people's lives ahead of the election. Money politics is a way of influencing people to choose their leaders in ways that conflict with the constitution. The rise of the practice of money politics almost occurs in every region in Indonesia and has become entrenched. Understanding of democracy in this country seems not so strong in stemming the practice of money politics in society. Ignorance of political education causes people to be easily influenced by their constitutional rights in democracy. The writing method used is a qualitative descriptive method which is based on reality naturally and describes the actual conditions and related literature studies based on relevant literacy. The results of the writing show that there are several reasons why the practice of money politics is difficult to eliminate in people's lives and also presented solutions that might be used to minimize the practice of money politics that are contrary to the democratic values adopted by the IndonesianNation. Keywords: Money politics, elections, democracy 857
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ditegaskan bahwasanya pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Dan dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu merupakan arena kontestasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Di Indonesia sendiri pemilu pertama kali dilaksanakan pada periode 1945-1959 dimana identic dengan demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan hingga demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang yang dengan adanya kebebasan pers sehingga mempengaruhi dinamika perkembangan kehidupan politik bangsa dan negara. Pemilu dianggap penting karena pemilu menjadi mekanisme bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan dan pemilu menjadi indicator negara demokrasi, bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu. Nilai-nilai demokratis untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya, kerjasama, pertumbuhan ekonomi, pluralism, serta hubungan yang seimbang antara negara dengan masyarakat. Nilai-nilai yang demikian itulah yang diharapkan dapat tertanam pada diri tiap warga negara Indonesia didalam menyalurkan partisipasi politiknya guna keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealnya memang pemilu harus dilaksanakan 858
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 menurut UU yang berlaku serta mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik uang adalah suatu usaha untuk mendorong atau mempengaruhi pilihan sesorang dengan menggunakan imbalan berupa uang atau materi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, politik uang adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Salah satu bentuk praktik politik uang adalah pemberian uang secara langsung kepada pemilih saat kampanye. Bisa juga berupa pemberian sembako, alat-alat ibadah dan barang- barang lain yang diembel-embeli pesan-pesan politik dari peserta pemilu. Kriteria nilai-nilai demokrasi menurut Robert A. Dahl yakni persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan, adanya pengawasan kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur penegak demokrasi. Namun pada kenyataannya, praktik penyelenggaraan pemilu 2019 di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya masih banyak terdapat celah-celah persoalan yang melingkupi penyelenggaraannya salah satunya politik uang (money politic). Berdasarkan data Bawaslu mengungkapkan 25 politik uang sepanjang masa tenang pemilu 2019. Kasus itu terjaring dalam operasi patroli pengawasan. 859
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan operasi itu dilakukan bekerja sama dengan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebutkan bahwa di 25 kasus itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Dengan tangkapan terbanyak di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah lima kasus. Afif menyebut deretan kasus itu merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Sebanyak 22 kasus hasil OTT pengawas pemilu dan 3 kasus OTT kepolisian. Ia juga menyebut beberapa kasus menyita perhatian, seperti di Tiga Binanga, Karo, Sumatera Utara yang barang buktinya berupa uang Rp190 juta. Begitu juga dengan netralitas penyelenggara di Tapin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data kepolisian, kasus politik uang tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain Semarang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Karimun, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, Cianjur, Kota Singkawang, Boyolali, Bantul, Pohuwato, Nusa Tenggara Barat, Selain itu, juga ditemukan terjadi di Fakfak, Halmahera Tengah, Belitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Tidore, Bau-Bau, Kota Palu, Kota Bekasi, Bulukumba, Kupang, Bone Bolango, Sumbawa dan Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimana upaya pencegahan praktik politik uang di masyarakat agar supaya tidak menciderai nilai-nilai demokrasi?. Kemudian tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui upaya dan solusi pencegahan praktik poltik uang di masyarakat agar supaya tidak menciderai nilai-nilai demokrasi. METODE Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana berdasarkan realitas secara alamiah dan menggambarkan kondisi sebenarnya serta studi pustaka terkait berdasarkan literasi yang relevan. Instrumen penelitian menggunakan angket dan lembar pengamatan dengan indicator 860
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pertanyaan sesuai fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung. Analisis pemecahan masalah berdasarkan pendekatan langsung secara personal dengan obyek penelitian di lapangan. HASIL Politik uang banyak digunakan oleh peserta pemilu dengan dana yang besar namun memiliki elektabilitas yang rendah serta minim gagasan. Karenanya, memberi suara pemilih lewat praktik politik uang adalah jalan pintas yang ditempuh oleh mereka demi mendapatkan suara yang tinggi tanpa susah payah 'menjual' program dan gagasan kepada calon pemilih. Segmen calon pemilih yang rawan menjadi sasaran politik uang adalah pemilih dengan status menengah kebawah baik secara ekonomi maupun pendidikan. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pemilih dengan status pendidikan dan ekonomi menengah kebawah cenderung tidak memilih calon berdasarakn gagasannya dalam membangun daerah. Mereka pun secara ekonomi serba kekurangan, oleh karena itu, dalam memilih calon mereka cenderung money oriented atau lebih berorientasi kepada berapa banyak uang yang sanggup diberikan oleh calon meskipun uang pemberian calon tersebut tentu tidak sebanding dengan jabatan selama lima tahun ke depan yang bersinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan politik di daerah. Kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan budaya politik yang baik juga merupakan salah satu pendorong masih banyaknya kasus politik uang dalam pemilu. Masyarakat cenderung pasif akan adanya kontestasi politik dan merasa pesimis akibat tidak adanya calon yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memanggul jabatan publik. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi daya kritis masyarakat dalam memilih seorang kepala daerah dan anggota legislatif. Calon-calon kepala daerah dan legislatif yang minim gagasan pun bisa jadi akan terpilih karena masyarakat tidak kritis akan figur yang menjadi calon. Terlebih lagi, 861
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masalah perekonomian yang dari tahun ke tahun masih terus membelenggu kehidupan membuat masyarakat merasa bahwa siapapun yang menjabat tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan siapa yang mampu memberikan mereka uang lebih banyak saat kampanye. Sikap-sikap politik yang pragmatis seperti inilah yang semakin menumbuh suburkan budaya politik uang di masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap adanya pemilu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen DPP Fisipol UGM Mada Sukmajati ada tiga factor kenapa politik uang bisa terjadi yakni Pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang. Sementara, partai politik yang mengusung tidak berperan banyak selain membantu pencalonan. Kedua, faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya regulasi pada pemilu tahun ini menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada. Ia membandingkan salah satu poin, pada pilkada, pemberi dan penerima terkait politik uang sama-sama mendapat sanksi. Ketiga, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang. Dilansir pada sumber harian kompas, Koordinator Nasional Seknas JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) Alwan Ola Riantoby, mengungkapkan hal tersebut perihal temuan 35 kasus dugaan praktik politik uang di 11 provinsi selama masa tenang pada 14-16 April 2019. Misalnya, di wilayah Bengkulu, JPPR menemukan praktik politik uang dengan nominal terbesar yaitu Rp 200.000. Praktik itu terjadi di Kota Manna, Bengkulu Selatan. Temuan praktik serupa paling banyak di Jawa Timur. Jumlah uang yang diberikan berkisar Rp 20.000 sampai Rp 100.000. Selain uang, pemilih juga diberikan stiker, kalender, 862
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dan kaos. Untuk Sulawesi Barat, uang yang beredar sekitar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Bahkan, ada pula yang memberikan barang berupa rebana kepada warga. Selain itu, JPPR juga menemukan praktik politik uang di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi yang coba dibangun berdasarkan semangat reformasi. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas kronisnya permasalahan ini. Banyak hal yang dapat menjadi faktor mengapa praktik politik uang masih terus terjadi baik itu karena longgarnya aturan maupun kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang sebenar-benarnya. Yaitu pesta demokrasi yang para pemilihnya memiliki kesadaran politik, kebebasan bersuara dan dapat melahirkan sosok pemimpin yang tidak hanya amanah dalam menjalankan mandat rakyat namun juga pemimpin yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, kecerdasan masyarakat dalam pemilu sangat diperlukan karena imbas dari pemilihan kepala daerah ini akan kembali lagi ke masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih. Perlu ada perbaikan dalam demokrasi di Indonesia khususnya pemilu yang lebih ketat secara pengawasan sehingga pemilu dapat berjalan baik dan terhindar dari segala bentuk politik uang dan kecurangan-kecurangan lainnya. Kemudian solusi atau upaya penanganan yang bisa penulis tawarkan yakni praktik politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang yang dimaksud seperti strategi budaya atau memasukkan materi politik uang ke sub materi antikorupsi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, kita juga harus dapat mengedukasi masyarakat agar sadar terhadap politik dalam konteks ini adalah menyadarkan masyarakat pentingnya untuk memilih calon pemimpin dan wakil yang jujur. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah serta partai politik dan elemen-elemen lainnya untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat agar mampu memilih pemimpin secara rasional dan 863
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 meninggalkan segala bentuk politik uang dan kecurangan-kecurangan lainnya dalam pemilu. SIMPULAN Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi. Politik uang nampaknya sudah menjadi tradisi dan budaya di kalangan masayarakat menjelang pemilu. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat akan arti penting demokrasi. Terdapat beberapa alasan politik uang sulit dihilangkan dalam kehidupan komponen masyarakat. Selain factor budaya dan ekonomi, regulasi atau peraturan yang kurang tegas menyebabkan semakin tidak terbendungnya persebaran praktik politik uang. Praktik politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang yang dimaksud seperti strategi budaya atau memasukkan materi politik uang ke sub materi antikorupsi dalam kurikulum sekolah. DAFTAR PUSTAKA Puspita, O. W., Andayani, Waluyo, H. J., & Rohmadi, M. (2019). The Effectiveness of Poetry Appreciation Textbook for Character Education Implementation at Higher Education. International Journal of Instruction, 12(1), 685-700. David McMenemy(&) and Steven Buchanan. Character Building in Children's Online Information Behaviours: Applying a Virtue Epistemology Perspective to Information LiteracySpringer Nature Switzerland AG 2019 S. Kurbanoğlu et al. (Eds.): ECIL 2018, CCIS 989, pp. 73-82, 2019. 13472-3_7 864
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Matthew Grizzard, Kaitlin Fitzgerald, C. Joseph Francemone, Changhyun Ahn, Jialing Huang, Jess Walton, Cass McAllister & Allison Eden (2019): Validating the extended character morality questionnaire, Media Psychology, DOI: 10.1080/15213269.2019.1572523. Politics, Goverment and Research. Kumpulan Hasil Penelitian Politik Uang di Indonesia. UGM, Jogjakarta. 2016 Afan Gaffar, 2015, Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ismawan, Indra, Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015. Sri Wahyu Aningsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2014, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 4 Diakses tanggal 21 Mei 2019 hilang-di-indonesia. Diakses tanggal 21 Mei 2019. Lukmajati,Denny.2016. praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2014. Politik, vol 7(1) Rusham.2015. faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics. Paradigma vol.XXI(1) Iza Rumestan, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung,, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 Mei 2014. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 352 865
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 229. Lukmajati,Denny.2016. praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2014. Politik, vol 7(1) Rusham.2015. faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics. Paradigma vol.XXI(1) 866
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PROSES TRANSFORMASI NASIONALISME PADA SISWA Salma istiqomah Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan 1) Konsep nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2) Proses transformasi nasionalisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Konsep nasionalisme yang harus dimiliki oleh guru adalah dapat dilihat dalam bentuk cinta tanah air adalah dengan karya misalnya mengajar dengan baik, dapat menjadi panutan bagi siswa, dan dapat menyalurkan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan. Peran serta Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa adalah sebagai alat atau wadah untuk mentransformasikan nilai-nilai karakter. 2) Proses tranformasi nilai-nilai nasionalisme dapat diwujudkan dalam meneladani para pahlawan. Mewajibkan siswa mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Pengembangan karakter peduli lingkungan. Pengembangan karakter kedisiplinan. Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Proses Transformasi, Nasionalisme ABSTRACT The purpose of this paper is to describe 1) The concept of nationalism in learning Citizenship Education, 2) The process of transforming nationalism. The technique of collecting data is done by interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that 1) The concept of nationalism that must be possessed by the teacher is that it can be seen in the form of love for the homeland with works such as teaching well, being able to be a role model for students, and being able to channel knowledge that has been obtained during education. Role and Education Citizenship for students is a tool or container to transform character values. 2) The process of transforming the values of nationalism can be realized in the example of the heroes. Require students to attend flag ceremonies every Monday. Character development cares about the environment. Development of discipline character. Keywords: Citizenship Education, Transformation Process, Nationalism 867
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hal yang utama untuk membentuk karakter siswa yang mempunyai sikap dan pribadi yang kuat. Dalam hal ini bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting karena dengan adanya pendidikan maka akan membentuk suatu karakter dari masing-masing individu, sehingga dapat menumbuhkan suatu bangsa yang mempunyai sikap dan cinta terhadap tanah air[1]. Pendidikan senantiasa terus berkembang secara progresif. System pendidikan nasional dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi bermoral. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berima dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika melihat norma tersebut di atas, maka selain mencapai kecerdasan intelektual, pendidikan nasional juga harus mencapai kecerdasan moral dan spiritual [2]. Pentingnya pendidikan karakter nampaknya telah disadari oleh pemerintah Sebagaimana ungkapan bapak pendiri bangsa bahwa perjuangan akan semakin berat karena lawan bukan lagi dari luar namun dari dalam, maka melalui pendidikan karakter yang dicanangkan dalam kurikulum, terutama pada kurikulum 2013 yang nampak jelas menekankan aspek afektif dan social melalui adanya kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 yang wajib ada dalam seluruh mata pelajaran di sekolah [3]. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan akan membantu peserta didik dalam menanamkan sikap nasionalisme yang lambat laun akan hilang. Sehingga, 868
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat [4]. Teori nasionalisme menyebutkan bahwa nasionalisme merupakan konstruksi identitas yang dibentuk melalui uraian narasi kemudian digambarkan ke dalam berbagai definisi dan aksi. Nasionalisme Indonesia tergambar melalui Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman keadaan sosial budaya sering diterima sebagai kekayaan budaya. Untuk itu, agar nasionalisme bisa terjaga, maka setiap individu bisa bersikap saling menghormati perbedaan, saling berbagi sehingga tidak muncul suatu diskriminasi. Seiring perkembangan zaman atau kita lebih akrab dengan era globalisasi, rasa nasionalisme di antara generasi muda harus meningkat, karena jalan terbuka lebar untuk memperkenalkan identitas dan ikon Negara ke dalam arena internasional. Namun pada kenyataannya pandangan saat ini adalah bahwa siswa lebih memilih negara lain daripada negara mereka sendiri [5]. Bahkan, seiring dengan perubahan global di beberapa dekade terakhir, pendidikan kewarganegaraan Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu - isu global komponen intinya [6]. Nasionalisme yang sekedar konsensus politik nasional akan mudah pudar bersama perubahan sosial yang semakin cepat di era global ini (Abdul Munir Mulkhan, 2009: 17). Hal ini dapat terlihat dengan adanya kenakalan siswa di dunia pendidikan. Pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 43 kasus aksi kekerasan kalangan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta [7]. Pada awal tahun 2017 aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar terulang kembali Contohnya aksi Klithtih (Tawuran) pelajar di Sleman tertangkap tak kurang 20 pelajar yang diamankan aparat Polsek Ngemplak. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah 869
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sabit, pedang dan tiga gir sepeda motor [8]. Kasus seperti diatas memperlihatkan bahwa belum adanya transformasi rasa nasionalisme pada kalangan siswa. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji tentang proses dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mentrasformasikan nasionalisme pada siswa SMKS 2 Cokroaminoto Surakarta. Konsep nasionalisme dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bahasan pokok dari penelitian ini. METODE Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan memilih pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena yang ada. Penggunaan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004:131). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengamatan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lengkap dan akurat. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi ini bisa berasal darimana saja, sepanjang berhubungan dengan masalah yang diteliti. HASIL 1. Konsep nasionalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan Nasionalisme muncul dan berkembang di Barat, namun hal yang sama tidak dirasakan oleh Timur (yang diwakili oleh Asia dan Afrika). Di Timur, paham 870
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 nasionalisme muncul pada abad 19 dimana kolonialisme yang dialami oleh bangsa Timur marak di Asia dan Afrika. Nasionalisme digunakan sebagai alat pemersatu untuk melawan penjajahan (Dault, 2005; Karim, 1996). Meski era kemerdekaan bangsa-bangsa dari penjajahan dan kolonialisme telah lewat, namun nasionalisme tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian mengental dalam kehidupan kenegaraan yang berwujud nation-state (negara bangsa) [9]. Menurut Ir. Soekarno, prinsip nasionalisme tanpa internasionalisme adalah tidak bisa diterima. Internasionalisme sangat diperlukan untuk menyingkirkan chauvinisme. Nasionalisme Indonesia, di Indonesia sudut pandangnya, adalah nasionalisme yang serupa dengan negara-negara Asia dan Afrika dan berbeda dari negara-negara barat, jenis yang mengarah pada imperialisme dan kapitalisme. Nasionalisme Indonesia, serta nasionalisme Indonesia Negara-negara Asia, Afrika, dan mungkin Amerika Latin, sangat menentang imperialisme [10]. Nasionalisme adalah suatu konsep yang tidak dapat terlihat jika tidak diwujudkan dalam sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Apabila nasionalisme dapat diwujudkan dalam sebuah sikap diharapkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat terealisasi. Ketika nilai positif nasionalisme telah terealisasi diharapkan akan memperbaiki kualitas Bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi aspek. Nasionalisme Indonesia itu harus benar- benar disertai dengan kelima prinsip utamanya, yakni menjamin kesatuan (unity) dan persatuan bangsa, menjamin kebebasan (liberty) individu ataupun kelompok, menjamin adanya kesamaan (equality) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian (personality), dan prestasi (performance) atau keunggulan bagi masa depan bangsa (Kartodirdjo, 1999) [11]. Nasionalisme merupakan salah satu nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang perlu diwariskan kepada generasi penerus termasuk para pemuda di sekolah. Dengan menanamkan sikap nasionalisme, diharapkan pemuda tumbuh menjadi manusia pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan 871
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 negaranya. Peran semangat dan jiwa nasionalisme sangat penting artinya, sebagaimana pengertian Nasionalisme yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, semangat kebangsaan" (Ernia Duwi Saputri. 2016) [12]. Pada konsep nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsep nasionalisme yang harus dimiliki oleh guru adalah dapat dilihat dalam bentuk cinta tanah air adalah dengan karya misalnya mengajar dengan baik, dapat menjadi panutan bagi siswa, dan dapat menyalurkan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan. Pada panduan Guru Mata Pelajaran PPKn dalam Cholisin (2011: 10) menyebutkan bahwa nasionalisme adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya [13]. Kemudian peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa adalah sebagai alat atau wadah untuk mentransformasikan nilai-nilai karakter. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Aziz Wahab (2011:323) yang mengatakan bahwa domain Pkn sebagai program Kurikuler dirancang dalam sejumlah dokumen kurikulum yang bersifat formal dari hasil pemikiran para ahli sesuai dengan tingkat usia dan semua jenjang sekolah diarahkan pada pembangunan karakter warga negara. Pembangunan karakter yang dimaksudkan pada tema ini adalah karakter nasionalisme [14]. Nilai nasionalisme adalah nilai yang memuat paham tentang mencintai bangsa dan negaranya atas kesadaran warganegara untuk mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas untuk kemakmuran dan kesatuan suatu bangsa[15]. Pendidikan Kewarganegaraan dipromosikan melalui 872
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penyempurnaan standar dan pemberdayaan kebijakan yang dapat diterapkan, baik formal maupun hukum (Peraturan No. 20/2003 dan No. 12/2012) dan kurikulum (Muhajir dan Khatimah, 2013) diharapkan dapat mengembangkan karakter masyarakat Indonesia, khususnya rasa nasionalisme dan patriotisme mereka [16]. 2. Proses transformasi nasionalisme Kehadiran globalisasi tentu berpengaruh pada kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, pengaruh positif dan negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa [17]. Wawasan Nasionalisme adalah perspektif bangsa Indonesia terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan mereka berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasarkan kesadaran bersama sebagai warga negara suatu bangsa di dalam Republik Indonesia. Jadi, menurut Widayanti (2018: 5), wawasan kebangsaan berisi beberapa elemen atau karakteristik termasuk rasa kebangsaan, nasionalisme dan nasional semangat [18]. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa nilai dasar dalam pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan rasa siswa nasionalisme. Nilai dasar ini digunakan sebagai referensi dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai dasar dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan, bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki berbagai karakteristik yang dibutuhkan di era Indonesia globalisasi [19]. Di SMKS 2 Cokroaminoto guru PPKn dalam menanamkan rasa nasionalisme adalah dengan cara guru dapat meneladani para pahlawan serta sebagai seorang guru maka harus ada usaha yang dilakukan yaitu menjalankan nilai-nilai yang diinternalisasikan agar dapat dicontoh siswa dan dilakukan dalam 873
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana pendapat Cholisin (2011: 19) guru hendaknya dapat menjadi contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter [20]. Maksudnya sikap dan tindakan guru menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didik. Hal ini juga sependapat dengan Les Parsons (2009: 59) bahwa guru mempunyai tanggung jawab untuk menampilkan diri mereka sebagai teladan dari perilaku-perilaku yang mereka harapkan dari siswa. Keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, jadi bahwa pengetahuan yang diperoleh menjadi bermakna, karena itu dapat digunakan dalam menangani masalah kehidupan bangsa dan negara [21]. Sejak siswa berada di sekolah, yang akan kali pertama diperhatikan siswa adalah guru yakni bagaimana kepribadiannya, perangainya, kebiasaannya, dan nilai-nilai yang mereka miliki sehingga guru dalam mengajar harus memberikan bahasa yang inklusif dan siswa akan mengambil pola-pola dan mengimplementasikannya kedalam kehidupan sehari-hari misalnya guru memberikan senyum kepada siswa, maka siswa akan menanggapinya dengan hal yang sama. Sikap adalah salah satu aspek psikologis dari seorang individu yang sangat penting karena Sikap adalah kecenderungan berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang[22]. Guru PPKn juga menjelaskan bahwa dalam menanamkan rasa nasionalisme pada siswa dapat dilakukan dengan cara mewajibkan siswa mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Hal ini adalah salah satu bentuk pengabdian siswa terhadap negaranya dengan penuh tanggung jawab. Dengan mewajibkan siswa mengikuti upacara merupakan usaha guru untuk menginternalisasikan nilai nasionalisme yang telah didapatkan secara pengetahuan. Karakter siswa yang lemah menjadi masalah mendasar dari hal ini. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang tepat dalam membangun dan memperkuat karakter siswa terutama terkait dengan karakter nasionalisme [23]. 874
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pengembangan karakter peduli lingkungan sebagaimana disebutkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010) yakni memelihara lingkungan kelas dan tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas. Siswa diwajibkan untuk selalu menjaga lingkungan terutama lingkungan di sekolah baik di kelas maupun diluar kelas. Salah satu penerapannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada diri siswa sendiri. Pengembangan karakter kedisiplinan juga sangat ditekankan pada siswa SMKS 2 Cokroaminoto. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam datang ke sekolah tepat waktu dan tidak bolos sekolah sebagai wujud nyata nilai nasionalisme dalam bentuk kedisplinan. Indikator sekolah nilai disiplin yakni memiliki catatan kehadiran, memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, memiliki tata tertib sekolah, membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin, dan menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah. Membinakan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme perlu dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan pendidikan nilai secara langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi, serta pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung yang didasari juga oleh perspektif sosialisasi. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun hendaknya memiliki kekuatan (powerful), yakni pembelajaran yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (cooperative learning), dan mengundang aktivitas sosial, serta praktik yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran yang bermakna, maka diharapkan para generasi muda dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh nalar dan keyakinan (Bunyamin Maftu, 2008) [24]. 875
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan jiwa kebangsaan yang mutlak harus ada karena keragaman bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Kebulatan tekad untuk mewujudkan nasionalisme bangsa Indonesia tercermin dalam "Sumpah Pemuda" tanggal 28 Oktober 1928 (Bakry, 2014: 87) [25]. KESIMPULAN Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Konsep nasionalisme yang harus dimiliki oleh guru adalah dapat dilihat dalam bentuk cinta tanah air adalah dengan karya misalnya mengajar dengan baik, dapat menjadi panutan bagi siswa, dan dapat menyalurkan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan. Peran serta Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa adalah sebagai alat atau wadah untuk mentransformasikan nilai-nilai karakter. Proses tranformasi nilai-nilai nasionalisme dapat diwujudkan dalam meneladani para pahlawan serta sebagai seorang guru maka harus ada usaha yang dilakukan yaitu menjalankan nilai-nilai yang diinternalisasikan agar dapat dicontoh siswa dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mewajibkan siswa mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Pengembangan karakter peduli lingkungan. Pengembangan karakter kedisiplinan. DAFTAR PUSTAKA [1] Wilda Hamisa. 2013. Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Siswa di Era Globalisasi ( Studi Deskriptif Analisis Terhadap Siswa SMP Negeri 5 Purwokerto. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto 876
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [2] Mody Gregorian Baureh. 2018. Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Di Era Milenial. Prosiding Sintesa LP2M Undhira Bali, 2 November 2018 [3] Ika Lis Mariatun Dan Dian Eka Indriani. 2018. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Di Dalam Kurikulum K13 Di Sekolah Dasar. Prosiding Sintesa LP2M Undhira Bali, 2 November 2018 [4] Nurwardani Paristiyanti, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jakarta [5] Supentri, Zahirman, Separen, Supriadi dan Yuliantoro. 2018. Role Public Mandatory Lecturers (MKWU) Citizenship Education in Improving Nationalism Attitudes Students University of Riau. Proceeding of the 2nd URICES, 2018, Pekanbaru, Indonesia [6] Rusnaini. 2016. Global Issues Of Citizenship And The Development Of Civic Education For University Students In Indonesia. Prosiding Ictte Fkip Uns 2015. Vol 1, Nomor 1, Januari 2016 [7] 29 Desember 2016 [8] Radar Jogja. (2017). Kemenag Sleman Beri Sanksi Plaku Klitih. Diambil melalui pada Kamis, 23Februari 2017 [9] Moh. Muchtarom, Machmud Al Rasyid, Rusnaini dan Wijianto. 2017. Membangun Relasi Islam dan Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisme, Prosiding Seminar Nasional PKn-Unnes 2017 Penguatan Spirit Kebangsaan di Tengah Tarikan Primordialisme dan Globalisme Halaman 81-89 Tahun 2017 877
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [10] Winarno dan Moh. Muchtarom. 2017. The Ideology of Nationalism in Indonesia Civic Education Textbook. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Volume 6 Issue 9 [11] Noor Rochman, Maman Rachman dan Masrukhi. 2016. Model Pengembangan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme Berbasis Project Citizen Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Pgri Semarang. Journal of Educational Social Studies 5 (1) [12] Ernia Dwi Saputri. 2016. Peran Dosen Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro. [13] Hikmah dan Cholisin, M.Si. 2017. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Proses Transformasi Nasionalisme Di Kalangan Siswa (Studi Deskriptif di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta). Jurnal Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum 2017 [14] Hikmah dan Cholisin, M.Si. 2017. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Proses Transformasi Nasionalisme Di Kalangan Siswa (Studi Deskriptif di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta). Jurnal Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum 2017 [15] Achmad Susanto, Irawan Suntoro dan Yunisca Nurmalisa. Internalisasi Nilai- Nilai Nasionalisme Dalam Pembelajaran Ppkn [16] Encep Syarief Nurdin. 2017. Civic Education policies: Their effect on university students' spirit of nationalism and patriotism. Citizenship, Social and Economics Education 1-14 [17] Jundawati Maesaroh. 2018. The Influence Of Citizenship Education On The Aplication Of Nationalism Values During The Globalization Era. Proceeding 878
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 International Seminar Evaluation of Instruction and Learning Outcome Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa - Indonesia Saturday, 10th November 2018 [18] Johan Setiawan Dan Taat Wulandari. 2018. The Implementation Of Nationality Insights Values In Indonesian History Learning To Build Nationalism Of Senior High School Students. Proceeding The 3rd International Seminar On Social Studies And History Education (ISSSHE) 2018 [19] A. Dirwan. 2018. Improving Nationalism through Civic Education among Indonesian Students. OIDA International Journal of Sustainable Development, Ontario International Development Agency, Canada [20] Cholisin.(2011). Peran Guru Pkn dalam upaya membentuk Karakter Bangsa. Yogyakarta: FIS UNY [21] Wijianto danWinarno. 2018. The Difficulty of Civic Education Teacher to Understanding the Characteristics of Students as part of Pedagogical Competence. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 253 [22] Ali, Mohammad & Asrori,Mohammad. 2010. Psikologi Remaja. Jakarta : PT Bumi Akasara [23] Agie Hanggara, Yani Fitriyani dan Yuli Suhaeti. 2018. Strengthening The Nationalism Character Of The Students Through Linggarjati Museum. Proceeding The 3rd International Seminar on Social Studies and History Education (ISSSHE) 2018 [24] Mody Gregorian Baureh. (2018). Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Di Era Milenial. [25] Bakry, N. M. 2014. Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 879
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA TERHADAP SIKAP PEDULI SISWA PADA LINGKUNGAN DI SMA N 3 SURAKARTA Sisca Meriani Wulandari Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Adiwiyata di SMA N 3 Surakarta yang mencakup 4 komponen program Adiwiyata dan upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi peserta didik dengan mengkajinya melalui sikap peduli siswa pada lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan berwawasan lingkungan sudah terlaksana dengan merubah visi misi yang mendukung pengelolaan lingkungan dan adanya alokasi dana untuk program Adiwiyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah, kurikulum berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi wawasan lingkungan ke dalam mata pelajaran, kegiatan lingkunga bersifat partisipasif dilaksanakan melalui berbagai aksi lingkungan baik yang diselenggarakan dari sekolah maupun instansi dan mengelola sarana ramah lingkungan dengan memanfaatkan Green House dan Rumah Kompos. (2) Sekolah telah mengupayakan beberapa kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam program Adiwiyata, antara lain melibatkan siswa dalam aksi lingkungan, dan workshop lingkungan hidup. Kata kunci : Implementasi , adiwiyata , peduli lingkungan, partisipasi. PENDAHULUAN Pemasalahan seputar lingkungan telah menjadi masalah yang kompleks, dan masuk dalam berbagai ranah dimensi kehidupan salah satunya yaitu ranah kewarganegaraan. Berbagai masalah yang melatarbelakangi terjadinya masalah lingkungan bisa bersumber dari alam, tetapi juga sebagai akibat yang timbul dari kegiatan manusia yang kurang sadar akan pentingnya lingkungan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan Karsten 1998; Cogan & Dericot (1998: 7); Titus (1999:133) diketahui bahwa akan muncul beberapa fenomena lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan warganegara, beberapa fenomena tersebut yakni diantaranya naiknya jumlah penduduk secara signifikan, naiknya biaya untuk air 880
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bersih, defaporasi hutan yang semakin meningkat, polusi lingkungan dan senjata nuklir. Seiring dengan permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi disekitar kita, melalui pendidikan diharapkan mampu menanamkan kepedulian para generasi muda untuk menjaga lingkungan, karena generasi muda adalah pewaris penghuni bumi di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 poin keempat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap peduli untuk menjaga lingkungan. Salah satu program pendidikan yangmengarah pada usaha menanamkan sikap peduli lingkungan pada siswa yaitu Program Adiwiyata. Program Adiwiyata berperan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung perkembangan karakter peduli lingkungan (Darning et al.2016:1142). Program Adiwiyata telah disepakati pada tanggal 3 Juni 2005 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional. Realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan Program Adiwiyata, yaitu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata dicanangkan untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), yang diwujudkan dalam bentuk: (1) Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, (2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, (3) Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan (4) Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya 881
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 lingkungan seperti: hemat energi atau penggunaan energi alternatif, penghematan air, pengelolaan sampah, penggunaan pupuk organik. Diharapkan melalui program ini dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (KLH buku panduan adiwiyata, 2012) lingkungannya. SMA N 3 Surakarta merupakan salah satu sekolah di Kota Surakarta merupakan salah satu sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional pada Tahun 2018. Pelaksanaan program Adiwiyata ini harus terus didukung oleh semua warga sekolah terutama pada siswa sesuai dengan 18 karakter pendidikan kewarganegaraan. Upaya melibatkan para siswa dalampelaksanaan program Adiwiyata mempunyai tujuan agar mereka dapat merasakan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas diketahui bahwa SMA N 3 Surakarta mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Suksesnya pelaksanaan program adiwiyata di sekolah tidak terlepas dari keikutsertaan siswa. Secara teori jika semua warga sekolah memiliki partisipasi yang dalam pelaksanaan program adiwiyata sekolah maka tujuan yang sudah ditetapkan akan mudah tercapai, sebaliknya jika warga sekolah memilki partisipasi yang rendah maka tujuan akan sulit untuk dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi program adiwiyata terhadap sikap peduli siswa pada lingkungan SMA N 3 Surakarta. KAJIAN TEORI Sekolah adiwiyata 1. Pengertian Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi 882
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan (Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2009). Adiwiyata berasal dari 2 kata sansekerta yaitu Adi dan Wiyata. Adi mempunyai arti yaitu besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan Wiyata mempunyai tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Kegiatan utama program Adiwiyata yang diarahkan yaitu sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan. Dengan adanya program Adiwiyata, sekolah mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan dalam sebuah kegiatan untuk mendukung program Adiwiyata. Warga sekolah dan masyarakat luas perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatanSimpulan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di pendahuluan. Pada artikel ilmiah hasil penelitian, yang dimaksud dengan simpulan adalah rumusan atau jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan secara ringkas. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. Pada artikel ilmiah hasil kajian,simpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemecahan masalah. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. Pada artikel hasil pengabdian dikemukakan dampak dari pengabdian yang dilakukan sebagai solusi atas permasalahan mitra tersebut. Agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat luas dan lingkungan. 2. Dasar Hukum Adiwiyata Pada tanggal 3 Juni 2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Pendidikan Nasional menandatangani kesepakatan bersama Nomor : 883
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kep.07/MENLH/06/2005 dan Nomor : 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Kesepakatan bersama kedua menteri tersebut menjadi landasan dasar hukum pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata. 3. Tujuan Program Sekolah Adiwiyata Tujuan program sekolah adiwiyata adalah sebagai berikut: a. Menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, orang tua wali murid, dan pekerja lainnya) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. b. Mendorong dan membantu sekolah - sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. c. Warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. George Terry dalam Winardi (2002: 149) menyatakan bahwa partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut. Sastrodipoetra dalam Ainur, dkk (2009: 45) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok atau kepentingan bersama. Partisipasi adalah kegiatan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang berhubungan dengan suatu kegiatan tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa 884
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 partisipasi adalah ikut serta ambil bagian untuk melakukan atau untuk menikmati sarana dan prasarana sosial yang ada (BPS, 1998: 23). Alastratre White dalam Rohman Ainur, dkk (2009: 45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam sosialisasi, pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Menurut Davis dalam Suryosubroto (2009:294) partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi (sekolah), serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung-jawab atas keterlibatannya. Adapun sifat dari partisipasi tersebut adalah adanya kesadaran dari para anggota kelompok, tidak adanya unsur paksaan, serta anggotanya merasa ikut memiliki. (Suryosubroto, 2009:294-295). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik siswa dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh sekolah, dalam hal ini adalah partisipasi siswa dalam kegiatan pendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah oleh karena adanya rasa senasib sepenanggungan dan keterlibatan diri untuk melaksanakan program sekolah adiwoyata. DAFTAR PUSTAKA [1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup. [2] Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 885
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [3] Cogan, & Dericot (1998). Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context. Dalam J.J. Cogan & R. Derricot (Penyunting), Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education (hlm. 1-20). London: Kogan Page Limited. [4] Karsten, S., et al. (1998). "Challenges Facing the 21st Century Citizen: Views of Policy Makers". Dalam J.J. Cogan & R. Derricot(Penyunting), Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education (hlm. 93-114). London: Kogan Page Limited. [5] Cogan and Sharpe (1986)"The Theory of Citizen Involvement" in Planning Analysis: The Theory of Citizen Participation, University of Oregon [6] Cogan, C & Sharpe, G. (1986). Planning Analysis: The Theory of Citizen Involvement, Available on [Accessed 12 December 2010] [7] Rienties, B., & Toetenel, L. 2016. The impact of 151 learning designs on student satisfaction and performance: Social learning (analytics) matters. Proceedings of the sixth international conference on learning analytics & knowledge (pp. 339-343). ACM. [8] Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila Ideology within Civic Education Materials in Indonesia Winarno Winarno*, Wijianto Wijianto (ACEC 2018). Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. This is an open access article under the CC BY-NC license Competence 886
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Upaya Optimalisasi Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaran Untuk Mencapai Capaian Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Hassan Suryono. Universitas Sebelas Maret). [10] PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN MELALUI PKn. Winarno* [11] Kemp, Jerrold E. Instruction Desigen: A Plan for Unit and CourseDevelopment, Belmon: Feron, 1995 [12] Hasanah, Nur. 2011. Implementasi Program Green School pada Pembelajaran IPS SMP N 9 dan SMP N 5 Tegal. Skripsi. Semarang : FIS. [13]Sastropoetro, S. 1988. Partisipasi, Komunikas, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. 887
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 TANTANGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Siska Fitri Anggraheni Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta siskafitria@student.uns.ac.id ABSTRAK Partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo cenderung menurun khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2008 partisipasi masyarakat sebesar (61.80%); tahun 2013 (61.52%) dan pada tahun 2018 (61.31%). Salah satunya di Kelurahan Sugihan dimana jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 28.8%. Masih dibawah target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77.5%. Realitas tersebut mengidentifikasikan terjadinya apatisme dikalangan pemilih mengingat pilkada langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab eskalasi peningkatkan golput sehingga dapat diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yang terdiri dari 4 tahap yaitu : 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat di Kelurahan Sugihan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan golput pragmatis. Kesimpulanya perilaku politik pemilih berkaitan dengan stimulus dan pertimbangan subjektif dalam merespon faktor stimulus yang diperoleh. Kata kunci :partisipasi politik, pilkada 2018, pemerintahan demokratis ABSTRACT Community participation in Sukoharjo Regency tends to decrease, especially in regional head elections. In 2008 community participation was (61.80%); in 2013 (61.52%) and in 2018 (61.31%). One of them is in Sugihan Sub-District where the number of people who do not use their voting rights is 28.8%. Still below the government target set out in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) of 77.5%. This reality identifies the occurrence of apathy among voters, considering that direct election is an indicator of the return of basic rights of the people in the regions by providing full authority. The purpose of this study is to find out the causes of escalation in increasing abstentions so that solutions can be given to overcome these problems. This study uses a qualitative method . The technique of collecting data uses observation and interviews. The data analysis technique uses triangulation which consists of 4 stages, namely: 1) data collection; 2) data reduction; 3) presentation of data and 4) conclusion. The results showed that the tendency of the people in Sugihan Village not to use their voting rights was due to 888
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pragmatic abstentions. The conclusion of voter political behavior is related to stimulus and subjective considerations in responding to stimulus factors obtained. Keyword: political participation, local elections 2018, democratic government PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Robert Dahl (1989) demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif; 2) setara dalam hak suara; 3) mencapai pemahaman yang baik; 4) menjalankan kontrol akhir terhadap agenda dan 5) melibatkan orang dewasa [1]. Salah satu syarat penting dalam demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang merupakan barometer penting untuk mengukur tahap kematangan demokrasi. Barnes dan Kaase (1979) membagi partisipasi politik dalam dua bentuk yakni 1) partisipasi konvensional meliputi melakukan pemilihan dalam pemilihan umum, terlibat diskusi politik, mempunyai hubungan dengan pemimpin dan prihatin terhadap isu-isu politik dan 2) partisisipasi konvensional meliputi aktivitas vandalisme dalam rangka memperbaiki keadaan politik, mengajukan petisi, demonstrasi dan memboikot [2]. Dalam studi Verba, Nie dan Kim (1978) mengembangkan konsep partisipasi politik yang menekankan partisipasi konvensional kususnya pemilihan umum [3]. Pemilihan dalam pemilihan umum merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat partisipasi politik warga karena ia merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat, sehingga terciptanya suatu masyarakat madani (civil society) yaitu masyarakat secara bersama-sama memecahkan masalah, bertindak sebagai saluran opini dan tekananan rakyat kepada pemerintah serta sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah (Beetham & Boyle, 1995) [4]. Partisipasi yang terkait dengan pemilihan calon dalam pemilihan umum kerap diistilahkan sebagai perilaku memilih. Ada tiga aliran mengenai perilaku memilih yaitu 1) aliran sosiologikal yang menyatakan perilaku memilih dipengaruhi oleh karakter sosial dan kelompok sosial seperti agama, ekonomi dan demografis 889
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 (Lazarsfeld, 1968) [5] 2) aliran psikososial atau identifikasi partai, yang didefinisikan oleh Pomper (1960) sebagai individu yang mengidentifikasi diri dengan partai sehingga memperngaruhi perilaku dan sikap mereka [6] dan 3) pendekatan rasional, oleh Downs (1957) didefiniskan sebagai logika berfikir yang menekankan pada kepuasaan finansial [7]. Tetapi ada sebuah pandangan yang berseberangan dengan aliran perilaku memilih dimana aspek struktur kelas, sosioekonomi, identifikasi partai tidak menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan keputusanya yaitu golput. Golput merupakan suatu fenomena poitik dalam negara demokrasi dimana individu tidak terdedah kepada rangsangan politik dan tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya golput 1) kurangnya sosialisasi pemilu; 2) masyarakat lebih peduli dengan kebutuhan ekonomi dan 3) sikap apatis terhadap pemilu (Sukrisyanto, 2018) [8]. Realitas demokrasi lokal dewasa ini menitikberatkan pada partisipasi pemilih, kualitas dan kuantitas pemilih merupakan variabel penting dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas sebagai hasil dari demokratisasi [9]. Sejak era reformasi empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada diberbagai daerah menunjukkan indikasi partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo misalnya. Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilgub Tahun 2008-2018 di Kab.Sukoharjo 890
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 No. Pemilu Tingkat Partisipasi Tahun Pemilih 1. 2008 61.80% 2. 2013 61.52% 3. 2018 61.31% Sumber : KPUD Jateng 2018 [10] Angka tersebut masih dibawah target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77.5% [11]. Di Kelurahan Sugihan khusunya pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) tahun 2018 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.399 orang yang terdaftar dalam 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menggunakan hak pilihnya sebesar 2.421 orang yang artinya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 978 pemilih (28.8%) (PPS Sugihan, 2018) [12]. Realitas tersebut mengidentifikasikan bahawa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, perilaku tidak memilih (golput) yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas dikarenakan golput memiliki tujuan untuk mendeligitmasi pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah. Kajian perilaku pemilih di Indonesia termasuk studi yang pada umumnya masih jarang dilakukan, dikarenakan pandangan miring para ilmuwan tentang pemilihan umum di Indonesia yang tidak dijalankan secara bebas dan adil terutama pada masa Orde Baru. Jika ada, hanya berkaitan dengan hasil dan penjelasan spekulatif tentang komposisi hasil perolehan suara (Asfar, 2002) [13]. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan evaluasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Sugihan mengingat pemilu kepala 891
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam ranga rekrutmen politik lokal yang demokratis. METODE Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sugihan, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling technique area meliputi ketua panitia pemungutan suara Sugihan dan masyarakat. Jumlah masyarakat dalam penelitian ini adalah 25 masyarakat yang terdiri dari 15 perempuan dan 10 laki-laki yang tersebar dalam 5 TPS yaitu TPS 001 Sugihan, TPS 003 Ngemplak, TPS 005 Siring, TPS 006 Siring dan TPS 008 Dalangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik trangulasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. HASIL Partisipasi politik sebuah negara dapat diukur dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan pemerintah (Zamhasari, 2017)[14]. Partisipasi politik ini salah satunya dapat diukur dengan kegiatan memberikan suara (votting) dalam pemilihan umum yang merupakan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh setiap warga masyarakat. Kecenderungan warga untuk turut serta dalam pemilihan umum merupakan wujud kesadaran politik dan nilai demokratik (Verba, Nie & Kim, 1978) [3]. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kelurahan Sugihan Kabupaten Sukoharjo prosentase pemilih yang tidak memilih (golput) sebesar 892
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 28.8% masih dibawah target pemerintah dalam RPJMN sebesar 22.5% dengan rincian perolehan di setiap tempat pemungutan sebagai berikut: 893
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Tabel 2. Tingkat Prosentase Tidak Memilih Dalam Pilgub Tahun 2018 di Kelurahan Sugihan Prosentase TPS Alamat Tidak Memilih 001 Sugihan 30.6% 002 Ngowan 21.5% 003 Ngemplak 35.9% 004 Siring 21.5% 005 Siring 33.6% 006 Siring 31.4% 007 Cendono 22.5% 008 Dalangan 33.3% 009 Puntuk 21.2% 010 Sugihan 26.1% Sumber : Data Olahan 2019 Tabel di atas menunjukkan prosentase tidak memilih di setiap tempat pemungutan suara di Kelurahan Sugihan dengan jumlah terbanyak di TPS 005 Siring sebesar 33.6% dengan jumlah rata-rata yang tidak memberikan hak suaranya sebanyak 28.8%. 894
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Ketua Pemungutan Suara Sugihan menyebutkan "Partisipasi masyarakat di Kelurahan Sugihan cenderung menurun hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilu serta pendidikan politik yang tidak menyasar masyarakat, pendidikan politik yang dilakukan hanya mengenai tatacara pencoblosan surat suara serta faktor pendidikan, pekerjaan, sosialekonomi masyarakat juga mempengaruhi karena belum semua masyarakat melek politik." (Wawancara, 12 April 2019). Tindakan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya ini termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang didefiniskan oleh Ramlan Subakti sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam memberikan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Budiarjo, 2010) [15]. Golput adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu (Sy, 2010) [16]. Mufti Mubarak (Efriza, 2012) berpandangan bawa golput bertujuan untuk mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah sehingga golput disebut juga sebagai barometer kualtas demokrasi [17]. Meskipun tidak menggunakan hak pilihnya, non voters terdiri dari kelompok orang dengan motivasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nyarwi Ahmad (2009) menghimpun sejumlah jenis golput yang ada di Indonesia yakni golput teknis, golput pemilih hantu, golput ideologis, golput pragmatis dan golput politis [18]. Golput Teknis Golput teknis adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena alasan teknis. Wawancara dengan ketua pemungutan suara Sugihan menyebutkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan teknis dikarenakan sedang merantau dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta tidak mengetahui ketentuan peyelenggaraan pemilu. Hal ini dibenarkan masyarakat "Saya sudah 17 tahun tetapi tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos jadi saya tidak ke tempat pemungutan suara." (Wawancara, 13 April 2019). 895
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Masyarakat lain berinisial SG menambahkan "Saya pindahan dan tidak tahu tatacara pencoblosan jika masih terdaftar di tempat asal". Kondisi ini mengindikasikan sosialisasi pemilu yang rendah dikarenakan menurut UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan beberapa kategori pemilih salah satunya adalah daftar pemilih khusus yang merupakan warga setempat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya pukul 12.00 - 13.00 dengan membawa e-KTP. Permasalahan teknis yang menyebabkan warga negara yang telah memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak warga negara yang sudah dijamin dalam Pasal 28 E Ayat 3 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Salah satu bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut adalah mendapatkan hak pilih dalam pemilu. (Kadir, 2013) [19]. Golput Pemilih Hantu Pemilih hantu mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap namun setelah dicek ternayata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. "Sudah dilakukan pencocokan dan penelitian data sebelum pemilihan umum berlangsung melalui door to door terutama yang sudah meninggal, pemilih yang terdaftar ganda atau sudah pindah memilih dan tidak ditemukan alamatnya namun tetap ada kemungkinan human error, saya juga sering mendapatkan pengaduan dari petugas coklit bahwa sebenarnya sudah ada perbaikan data pemilih namun ketika dilakukan perbaikan DPT pemilu masih sama saja belum ada berubahan. Tetapi data seperti ini tidak banyak jumlahnya, tidak sampai 10%" (Wawancara, 12 April 2019) Hal ini dibenarkan masyarakat S yang menyatakan "Saya sudah pindah tempat tinggal namun disini juga masih mendapatkan surat undangan sehingga saya terdaftar dalam 2 TPS" (Wawancara, 15 April 2019). Oleh karenanya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2017) seyogyanya Dewan Kehormatan 896
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran dibawahnya [20]. Golput Ideologis Golput ideologis adalah pemilih yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku. Ketua PPS Sugihan berpandangan bahwa "warga yang tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) karena alasan tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia saat ini dirasa tidak ada dikarenakan demokrasi pancasila secara normatif sudah menjamin setiap kepentingan masyarakat namun secara prosedural belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, jadi permasalahan ketidakpuasan masyarakat ada pada pelaksanaanya dimana aspirasi masyarakat kurang tersalurkan karena masalah teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemilihan umum" (Wawancara, 12 April 2019). Latar belakang pendidikan, sosial budaya dan psikologis pemilih merupakan faktor yang mempengaruhi golput ideologis (Aina, 2013) [21]. Hal ini sejalan dengan temuan (Atsari, A., David, E., & Bambang, E. C. W, 2017) yang menyatakan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kedewasaan politik masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya [22]. Masyarakat Sugihan yang mayoritas berpendidikan rendah dan bermata pencaharian sebagai petani menjadi penyebab tidak adanya informan yang termasuk dalam kelompok golput ideologis. Golput Pragmatis Golput pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos diri mereka tidak akan merasakan pengaruh apa-apa. "Memilih atau tidak memilih saya juga akan tetap 897
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 bekerja sebagai petani lebih baik saya ke sawah saja." (Wawancara, 15 April 2019). Penyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan Welch (Efriza, 2012) [17] yang menyatakan bahwa ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitakan dengan kalkulasi untung rugi, apabila seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu tentu ia akan melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Masyarakat tidak tahu untuk apa pemilu itu diadakan, untuk apa mereka memilih serta kaitakan pilihan dan kepentingan masyarakat. "Menggunakan hak pilih merupakan suatu bentuk kesukarelaan jadi bebas digunakan atau tidak" (Wawancara, 15 April 2019). "Masyarakat yang tidak aksesibel terhadap informasi pemilu dikarenakan mayoritas warga bermata pencaharian petani serta kurangnya pendidikan politik." (Wawancara, 12 April 2019). "Saya tidak mendapatkan imbalalan uang atau sembako dari pasaangan calon untuk apa saya memilih." (Wawancara, 12 April 2019). Pemilu dianggap tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat bagi dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Golput Politis Golput politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu namun kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat dalam dalam pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka. "Apalagi dengan maraknya berbagai hoax di tengah masyarakat di zaman kemudahan informasi dan teknologi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan dimobilisasi." (Wawancara PPS Sugihan, 12 April 2019). "Sistem akhirnya hanya mengerucutkan pada dua kandidat yang keduanya sama-sama terlibat dalam kasus korupsi." (Wawancara, 17 April 2019). Fenomena tersebut diperkuat dengan pendapat Arbi Sanit (1997) yang menilai bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada problem kebangsaan [23]. Stigma politik kotor,jahat, menghalalkan segala cara memperburuk kepercayaan masyarakat kepada pemilu 898
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [24]. Kajian Norris dan Franklin ditemukan relvansi dengan kondisi real pemilih di Kelurahan Sugihan yaitu menurunya tingkat partisipasi pemilih berkaitan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap performance pemerintah [25]. 17 dari 25 informan di Kelurahan Sugihan termasuk dalam golput pragmatis yang artinya masyarakat belum teredukasi atas implikasi dari pemilihan umum terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pahmi Sy (2010) menjelaskan implikasi golput sebagai berikut: 1) Lemahnya legitimasi pemilu; 2) Munculnya sikap apatisme masyarakat; 3) Melemahnya kepercayaan public terhadap penyelenggara pemilu; dan 4) Antipati masyarakat terhadap pemilu [16]. Sedangkan 6 dari 25 informan selanjutnya termasuk ke dalam golput teknis yang disebabkan oleh kendala teknis terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya 1 dari 25 informan merupakan golput pemilih hantu yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 1 dari 25 informan merupakan golput pragmatis yang tidak puas dengan pilihan kandidat yang diusung oleh partai politik. Terakhir dari 25 informan yang diteliti tidak ditemukan pemilih yang termasuk dalam golput politis. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Rahmad Rinjani (2014) di Kutai Kartanegara dimana non-voters didominasi oleh kelompok golput pragmatis [26] Eskalsi peningkatan golput di Sugihan sejalan dengan temuan Cornelis Lay (2012) yang menyatakan survey dan jejak pendapat menunjukkan ketidakpuasaan tinggi terhadap angka yang dihasilakan dalam pemilihan umum eksekutif lokal (gubernur, bupati , walikota) sehingga pemerintahan demokratis yang efektif masih jauh dari terwujud di tingkat lokal [27]. Maka latar belakang pemilih datang ke tempat pemungutan suara merupakan hal mendasar untuk diketahui sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang demokratis yang tidak hanya mengejar kuantitas pemilih tetapi juga kualitas dari pemilihnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan aspirasi mereka (Haryanto, 2014) [28] sehingga kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dapat diminimalisir (Rusnaini, 2016) [29]. Partisipasi 899
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 masyarakat diperluhkan untuk mengantisipasi demokratisasi yang hanya prosedural tetapi juga substantif (Yuliandari, 2007) [30]. Argumen pewajiban pemberian suara (seperti di Australia) mengandung arti bahwa memilih suatu pemerintahan dan memilih wakil-wakil rakyat merupakan tugas/kewajiban sekaligus hak warga negara. Suara abstain harus benar-benar ditulis dalam laporan hasil pemilu, dan bukan sekedar dinyatakan tidak hadir (Power & Robert, 1995) [31]. Hal ini dikarenakan partisipasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan demokrasi. Di Indonesia pemberian suara dilihat sebagai suatu kesukarelaan. Maka perlu pembangunan budaya politik masyarakat melalui pendidikan politik sehingga partisipasi politik warga negara menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat. (Patrick, 1999) [32] mengemukakan bahwa pendidikan politik digunakan untuk menyiapkan warganegara yang demokratis. "Pendidikan politik perlu dilakukan kepada masyarakat tidak hanya sosialisasi tatacara pencoblosan sehingga kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya dapat terbentuk." (Wawancara PPS, 12 April 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ayok Ariyanto (Ayok Ariyanto, 2016) yang menyatakan urgenitas pendidikan politik di era pilkada langsung sebagai pembinaan warga negara untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien [33]. Pendidikan selain berperan mewariskan budaya dan tradisi suatu negara juga dapat memainkan peran dalam melakukan evaluasi kritis terhadap budaya itu. Miriam Budiardjo (2008) mengemukakan indikator sistem politik demokrasi diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan bahwa pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga negara tidak muncul secara alamiah tetapi harus diajarkan secara sadar kepada setiap generasi [15]. Pendidikan kewarganegaraan (civic education) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis (Risladiba, Dieta A L & Ricky E M, 2017) [34]. Pendekatan PPKn sebagai pendidikan ideologi 900
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pancasila terintegrasi dengan pendidikan politik Pancasila (Muchtar, 2018) [35]. Struktur keilmuwan pendidikan kewarganegaraan yang ditekankan disini adalah komponen keterampilan (civic skills) khususnya keterampilan partisipatif warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi (Winataputra, 2002) [36]. Warga negara yang terdididk dan memiliki informasi akan mengurangi jurang pemisah antara elite politik dan masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang demokratis [37]. Penyelenggaraan pilkada juga harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Sehingga pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap benar-benar memberikan hak pilih kepada warga negara yang memenuhi syarat sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena masalah teknis dan tidak ada daftar pemilih hantu. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mengedukasi masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan mekanisme complain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran public terhadap potensi pelanggaraan dan kecurangan dalam pilkada. SIMPULAN Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosentase tidak memilih di Kelurahan Sugihan tinggi sebesar 28.8% di mana sebagaian besar non- voters termasuk dalam kelompok golput pragmatis dibuktikan dengan dari 25 informan 17 diantarnya adalah kelompok golput pragmatis artinya masyarakat menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan demografis diduga menjadi faktor yang menyebabkan sikap antipati masyarakat terhadap politik. Dengan 901
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 demikian dapat dikatakan, anggapan yang menyatkaan pemilihan secara langsung belum menuai hasil demokrasi yang berarti karena pemilih masih tergolong pemilih emosional semata. Apriori demikian, mengetahui makna motivasi pemilih menentukan pilihanya dapat diusulkan solusi kepada pemerintah untuk melakukan pendidikan politik tidak hanya sosialisasi politik saja serta mendesak agen pendidikan politik lainya seperti partai politik untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam pendidikan politik secara massif meskipun bukan waktu pemilihan umum. Kedua penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis agar terciptanya masyarakat madani. Ketiga non-voters termasuk kedalam kelompok golput teknis sehingga perlu pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh penyelenggara pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif dalam memantau kinerja penyelenggara pemilu sehingga potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada dalam diminimalisir serta memastikan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 3. DAFTAR PUSTAKA [1] Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven London: Yale University Press, 1989 [2] Barnes, S. H., & Kaase, M. Political action: mass parrticipation in five Western democracies, Beverly Hilss : CA Sage, 1979 [3] Verba, S., Nie, N.H & Kim, J.0. "Participation and political equality", Canadian Journal of Political Science, 13 (1), 1978, pp. 218-219 [4] Beetham, D., & Boyle, K. Introducing Democracy: 80 Questions and Answers. United Nations: Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1995 902
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [5] Lazarsfeld, P.F., Berelson, B., & Gaudet, H. "The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 261(1), 1968, pp. 194-194 [6] Pomper, M.G. "The impact of the American voter on political science", Political Science Quarterly, 93 (4), 1978, pp. 617-628 [7] Down, A. An economic theory democracy. New York: Harper & Row, 1957 [8] Sukristyanto, A. "Governor Election and Political Participation in East Java" Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 19, 2018, pp. 552-559 [9] Jan, W.V.D. 2016. Studying Political Participation: Towards A Theory Of Everything?. Proceedings of Political Science and International Comparative Social Research, (pp. 1-19). [10]KPUD Jateng. 2018. Perolehan Suara Pilgub 2008-2018 Per-Kabupaten diakses 2008-2018/ pada 13 Mei 2019 [11]Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 diakses dari pada 16 April 2019 pukul 18.30 [12]Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Plus Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Desa Sugihan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara Sugihan pada 16 Maret 2019 pukul 18.45 [13]Asfar, M. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka 903
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [14]Zamhasari. 2017. Building Beginner Voter's Interest in Political Participation in Indonesia's Election. Proceedings of International Conference on Democracy, Accountability and Governance (pp. 54-57). ICODAG [15]Budiardjo, M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008 [16]Sy, P. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010 [17]Efriza. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta. 2012 [18]Ahmad, N. "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Persepktif" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3), 2009, pp. 281-305 [19]Kadir, A. "Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2019" Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1(1), 2013, pp. 54-64 [20]Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2017. Persoalan Sebelum, Selama, Sesudah Penyelenggaraan Pilkada. Bandung: Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI [21]Aina. "Perilaku Non-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008-2013" Jurnal Humanus, 12(1), 2013, pp. 53-68 [22]Atsari, A., David, E., & Bambang, E.C.W. 2017. Political Volunteerism : Electoral Process of Independent Candidates in Jogja Independent (JOINT). Proceedings of Thrid International Conference on Social and Political Sciences ( pp. 194-197). ICSPS [23]Sanit, A. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1997 [24]Mustadin. "Analisis Potensi Golput Pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta" Jurnal Psikologi Integratif. 1(1), 2013, pp. 175-186 [25]Norris, P., & Franklin, M."Social Representation". Eorupean Journal of Political Research. 32(2), 2003, pp. 273-282 904
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [26]Rinjani, R. "Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara" Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(4), 2014, pp. 3469-3481 [27]Lay, C. "Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 15(3), 2012, pp. 207-219 [28]Haryanto."Kebangkitan Pasrty ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17(3), 2014, pp. 291- 308 [29]Rusnaini. 2016. Democracy and Local Autonomy Policy in Indonesia: A Particularist Perspective. Proceedings of 1st UPI International Conference on Sociology Education. (pp. 364-368). UPI ICSE [30]Yuliandari, E."Pembangunan Partisipasi Politik Dalam Pilkada: Menuju Pemerintahan Yang Demokratis" Jurnal PKn Progresif: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Kewarganegaraan, 2(1), 2007, pp. 72-87 [31]Power, J.T., Robert, J., & Timmos. "Compulsory Voting Invalid Ballots and Abstention in Brazil." Political Research Quanterly, 48(4), 1995, pp. 795-826 [32]Bahmuller, C.F., & Patrick, J.J. 1999. Principles and Practices of Education for democratic Citizenship. Proceedings of International Perspective and Project, Blangminton, Indian University, Educational Resources Information Centre , (pp. 210-231). ERIC [33]Ariyanto, A. 2016. Urgensi Pendidikan Politik di Era Pilkada Langsung. Prosiding Seminar Nasional 2016 Evaluasi Pilkada Serentak: Membangun Kesadaran Politik dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan. ( pp. 1090-1100) [34]Risladiba. Dieta, A.L., & Ricky E.M. 2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Untuk Mewujudkan Good and Smart Citizen. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Aktualisasi Pendidikan 905
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan (pp. 56-70). AP3KnI [35]Muchtar, A.S. 2018. Pembelajaran Nilai Kebangsaan Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan. (pp. 3-15). [36]Winataputra, U. Materi dan Pembelajaran PKN. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. 2002 [37]Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia" Jurnal Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review, 1(2). 2016, pp. 212-230 906
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN KEARIFAN LOKAL SUSUK WANGAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KEBANGSAAN (Studi Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri) Siti Aminah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret sitiaminah12@student.uns.ac.id ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang nilai-nilai pembentuk karakter kebangsaan peduli lingkungan yang terdapat dalam kearifan lokal tradisi Susuk wangan di Desa Setren, Slogohimo, Wonogiri. Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka. Temuan yang ada menunjukkan bahwa tradisi Susuk wangan dapat berfungsi sebagai sumber mempertahankan integritas sosial masyarakat dan penjagaan terhadap lingkungan hidup yang kemudian menjadi cikal bakal terintegrasinya jatidiri bangsa terhadap pribadi warga negara. Hal ini karena dalam kearifan lokal tradisi Susuk wangan terdapat nilai karakter kebangsaan seperti nilai solidaritas, gotong royong dan nilai peduli lingkungan. Kata kunci : Kearifan lokal, tradisi Susuk wangan, Karakter Kebangsaan. ABSTRACT This study is aimed to describe about environmental virtues of national character that found in the local wisdom susuk wangan tradition in Setren village, Slogohimo, Wonogiri. This research is based on literature study. The findings indicate that susuk wangan tradition can serve as a source of social integrity to the community and the preservation of the environment that would be the foundation for preservation of the nation against private citizen. This is because in the local wisdom of susuk wangan tradition there is a national character value like solidarity value, partnership and the value of caring about the environment. Keyword: local wisdom, Susuk wangan tradistion, National character PENDAHULUAN Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis identitas yaitu lunturnya nilai-nilai karakater kebangsaan seperti nilai perjuangan, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solidaritas, sopan santun, serta nilai persatuan dan kesatuan[1]. Globalisasi membawa menuntut perubahan sosial-ekonomi di Indonesia. Di era indutri kapitalisme ini, segala macam investasi masuk ke berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber-sumber alam [2]. Selain akibat globalisasi, pembangunan didasarkan pada pendekatan ekonomi moneterdenagn cara investasu besar-besaran untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tinggina dalam waktu yang sesingkat mungkin, bukan hanya telah "meghalalkan" berbagai bentuk ketimpangan sosial, tetapi juga akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidappedulian sosial, erosi ikatan-ikatan kekeluargaan dan 907
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kekerabatan, dan meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan yang demikian mengakibatkan tergerusnya nilai dan praksis budaya bangsa dalam skema pembangunan yang telah dibakukan [3]. Keadaan yang demikian hendaknya tidak dapat didiamkan begitu saja oleh pemerintah masupun masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas besar bagi seluruh masyarakat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai karakter dalam segala lini kehidupan. Seperti yang dikemukakan Marswadi dalam bukunya Pendidikan Karakter Anak Bangsa (2015, 86) yakni nilai-nilai budaya yang positif yang diwariskan nenek moyang negeri ini tampaknya perlu dihidupkan, dibangun kembali dalam rangka membangun karakter/budi pekerti anak bangsa ini[4]. Upaya pembangunan karakter ini tentunya bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, namun harus ada integrasi antara berbagai pihak dalam upaya pembentukan karakter kebangsaan ini. Indonesia adalah negara yang berbudaya. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa yang membuat Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dalam tata kehiduapn masyarakat, bangsa dan negara [5]. Sebagai mana diungkapkan oleh Wibowo (2017) bahwa bangsa ini, sebenarnya kaya akan ajaran dan nilai-nilai luhur yang bisa diinternalisasikan dalam pembentukan karakter kebangsaan. Hampir setiap suku bangsa di negeri ini secara turun temurun mengajarkan nilai-nilai yang mereka percaya sebagai sesuatu yang luhur kepada generasi penerusnya, agar menjadi manusia yang berkarakter dan sempurna[6]. Ditengah krisis jati diri bangsa dan tergerusnya karakter kebangsaan warga negara saat ini, masih ada budaya atau kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur pembentuk karakter kebangsaan ini terwujud dalam kearifan lokal. Menurut John Haba, bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagi kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen- elemen yang penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat [7]. Kearifan Lokal menurut Bangkhunsai dapat diamati dengan cara hidup tradisional seperti pekerjaan, hubungan dalam masyarakat, serta keyakinan dan praktik yang berfungsi untuk mempromosikan penggunaan sumber daya alam jujur, spiritual, adil, dan berkelanjutan [8]. Salah satu kearifan lokal yang menarik untuk diteliti mengenai perannya dalam memmbentuk karakter bangsa adalah tradisi Susuk wangan yang dilakukan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Tradisi ini memiliki nama lengkap "Ritual Susuk wangan Amerti Tirta" yang biasanya dilakukan pada Sabtu Kliwon setiap datang Bulan Besar (Dzulhijah) sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberikan berkah berupa air gunung yang mengalir sepanjang tahun dari sumber Girimanik di Hutan Setren, Slogohimo [5]. Karena pada dasaranya, kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya luhur dari daerah yang diyakini kebenaran dan kegunaannya dalam mendukung kegiatan hidup masyarakt. Kearifan lokal mencakup semua bentuk pegetahuan, keyakinan, pemahaman wawasan, serta kebiasaan atau etika yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan di masyakat ekologi [10]. 908
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kearifan lokal tradisi Susuk wangan yang masih dilakukan di Desa Setren, Slogohimo ini mampu menjadi pilar-pilar pembentuk karakter kebangsaan warga negara. Untuk melihat nilai-nilai pembentuk karakter kebangsaan yang terdapat dalam tradisi Susuk wangan, penulis menggunakan sejumlah nilai yang telah dikembangkan oleh Pusat Kurikulum tentang nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa [11]. Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 909
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Nilai 1. Religius 2. Jujur 3. Toleransi Deskripsi Patuh melaksanakan ajaran agama yang telah dianut, memiliki sikap dan perilaku yangtoleran terhadap prosesi ibadah agama lain, dan hidup rukun bersama pemeluk agama lain. Perilaku yang menekankan diri sendiri untuk selalau menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam kata, tindakan maupun pekerjaan. Menghargai adanya perbedaan, mulai dari agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda. 4. Disiplin Menunjukkan perilaku patuh dan tertib dalam berbagai peraturan dan ketentuan yang ada. 5. Kerja keras Menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebagik-baiknya. 6. Kreatif 7. Mandiri 8. Demokratis 9. Rasa ingin tah u Berpikir dan melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan cara/hasil yang baru dari sesuatu yang telah ada. Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Cara pikir, bersikap dan bertindak yang menilai dirinya memiliki hak dan kewajiban yang sama dnegan rang orang lain. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang sedang dipelajari, dilihat dan didengar. 10. Semangat keba ngsaan Cara pikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diasta kepentingan diri sendiri dan kelompok. 11. Cinta tanah air Cara pikir, bersikap dan bertindak yang menunjukkan kesetau=iaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasam lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. 12. Menghargai pr estasi Sikap dan tndakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 910
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 13. Bersahabat/ko munikatif 14. Cinta damai Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap, perkataan, dan disekelilingnya merasa senag dan nyama atas kehadirannya. tindakan yang mebuat orang 15. Gemar mebaca Kebiasaan menyediakan waktu utnuk membaca berbagai 16. Peduli lingkun gan 17. Peduli sosial 18. Tanggungjawa b bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegaj kerusakan pada lingkungan alam sekitar, berupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakt yang mebutuhkan. Sika dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan YME. METODE Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka dengan mengumpulka data-data yang relevan terhadap topik pembahasan melalui buku-buku, tulisan ilmiah serta mendasarkan pad beberapa referensi terkait. HASIL DAN PEMBAHASAN Tradisi Susuk Wangan Berdasarkan asal kata susuk wangan berasal dari dua kata bahasa Jawa yaitu kata susuk dan wangan, susuk artinya membersihkan da wangan artinya aliran air. Jadi susuk wangan dapat diartikan dengan membersihkan saluran air. Tradisi Susuk wangan merupakan selamatan sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Setren. Upacara ini dilakukan sekali setahun pada bulan besar hari sabtu kliwon menurut penanggalan jawa. Masyarakat bersama-sama membersihkan saluran air yang mengalir dari sumber mata air umbul di kawasan Silamuk ke Desa Setren. Upacara ini merupakan ritual masyarakat desa sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena Desa Setren mendapat manfaat air yang melimpah, tanah yang subur sehingga hasil pertanian melimpah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari [12]. Tradisi susuk wangan merupakan bentuk ajaran moral yang disampaikan secara non-verbal sebagai bentuk hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Tradisi ini merupakan upaya masyarakat untuk mendapatkan keselamatan, ketentraman dan menjaga kelestarian alam [13]. Hal ini karena, dalam upacara ini banyak melibatkan berbagai unsur masysarakat dan upacara ini juga berkaitan dengan mekanisme menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di desa setren serta menjaga kelestarian hutan, sumber mata air, dan binatang langka dalam hutan. Masyarakat percaya bahwa lingkungan hidup perlu dilestarika dengan cara-cara ritual keagamaan yang mengandung nilai kearifan lokal. Hal 911
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 ini sesuai dengan konsep kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang dikemukakan oleh Berkes (1993) dengan terminologi pengetahuan ekologi tradisional. Istilh itu berarti kumpulan pengetahuan, praktik dan kepercayaan itu berevolusi melalui proses adaptif (penyesuaian) yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui budaya, terkait dengan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan tradisionalnya. Ekologi tradisional yang dimiliki secara kolektif dapa disampaikan dalam bentuk cerita, lagu, nilai-nlai budaya, kepercayaan, ritual, hukum adat, bahasa lokal dan pemanfaatan sumber daya alam [14]. Prosesi Tradisi Susuk Wangan 1. Pembentukan panitia Panitia diisi oleh tokoh-tokoh pimpinan desa dan berbagai lapisan masyarakat, selain itu juga didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga karena Tradisi Susuk wangan merupakan salah satu event budaya unggulan di Wonogiri yang diadakan di wilayah wisata Air Terjun Girimanik. 2. Waktu dan tempat Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Besar di hari sabtu Kliwon berdasarkan sistem penanggalan Jawa dan dilaksanakan di Objek Wisata Air Terjun Girimanik, Desa Setren, Kecamatan Slogohomo, Kabupaten Wonogiri. Upacara ini terdiri dari 2 tahap yakni tahap pertama adalah selamatan yang dilakukan oleh apra sesepuh desa di sumber mata air yang terletak di hutan Girimanik sebelum malam sabtu kliwon. Tahap kedua yakni upacara besar yang diselenggarakan oleh masyarakat desa setren dengan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Wonogiri. 3. Peralatan dan sesaji Peralatan a. Jodhang, peralatan yang terbuat dari kayu dan dipanggul dengan banbu yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaj berupa nasi gurih, ayam ingkung, tumpeng, jajan pasar. Jodhang ini disimpan dirumah sesepuh desa dan hanya digunakan saat upacara berlangsung. b. Gunungan, hasil bumi yaang dihias berbentuk menggunung. c. Encek, nampan dari batang pisang dan bilah bantuk untuk meletakkan tumpen g dan ayam ingkung. d. Peratalatan untuk membersihkan saluran air e. Coek, alat yang terbuat dari bambu untuk meletakkan dupa dan kemenyan. f. Songsog agung atau payung kebesaran, digunakan dalam prosesi kirab ageng. g. Lesung dan alat penumbuk padi. h. Gamelan i. Tarub, kursi untuk tamu undangan, tikar, perlengkapan makana dan minum. Sesaji a. Sega tumpeng ageng, nasi putih bentuk kerucut tanpa lauk b. Ayam ingkung. 912
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 c. Nasi golong, nasi putih tawar dibentuk menyerupai bola. d. Nasi gurih e. Pisang sanggan, biasanya menggunakan pisang raja. f. Jajanan pasar g. Kembang telon, kumpulan tiga macam bunga h. Bubur abang-putih i. Kupat lepet dan kupat luar. 4. Pelaksanaan upacara tradisional susuk wangan Pada jum'at pagi sebelum puncak acara, masyarakat bergotong royong untuk mempersiapkan semua peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan upacara, membersihkan saluran air ke desa setren, memasang tarub, membuat alas dan panggung untuk pertunjukan seni layaknya hajatan. Pelaksanaan upacara ini bertepatan di Pos II Objek Wisata Air Terjun Girimanik. Tradisi gotong royong merupakan salah satu pembentuk karakter bangsa sebagai wujud dari diterapkannya demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan fotong royong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur hati nurani agama, kebenaran, cintah dan akhlak mulai serta kepribadian Indonesia dan berkelanjutan [15]. Pelaksanaan tradisi ini dibagi menjadi dua tahap yakni hari jum'at sebelum sabtu kliwon dan acara puncak pada hari sabtu kliwon. Pada hari jum'at, para sesepuh berangkat ke sumber mata air di Hutan Girimanik untuk mengadakan selamatan untuk meminta izin agar upacara pada sabtu kliwon berjalan lancar. Sebelum berangkat ke sumber mata air, sesaji yang akan dibawa untuk di doakan di Huta Girimanik telah dipersiapkan, berupa tumpeng, ingkung dan kembang telon. Sesampainya di sumber mata air, ember yang telah dibawa dari rumah salah satu sesepuh kemudian diisi air dari ssumber mata air tersebut, kembang telon yang telah disediakn dimasukkan ke dalam ember tersebut. Sesepuh duduk melingkar diatas salurah air pertama atau wangan. Sesaji kemudian didoakan oleh sesepuh, setelah didoakan, ember yang berisi air dan kembang telon kemudian disiramkan di bawah wangan. Tumpeng dan ingkung yang telah dibawa dimakan bersama, kemudian para sesepuh kembali ke desa untuk berkumpul kembali bersama masyarakat. hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME, mereka menganggap bahwa alam adlah sumber kehidupan, alam menjadi tempat untuk tumbuh, dan kematian semua makhluk hidup termasuk manusia. Alam juga pencipta kehidupan. Maka alam dianggap sebagai pusat kehiduapn. Jadi sebisa mungkin masyarakat hidup dnegan menghormati alam [16]. Prosesi kedua adalah pada hari sabtu kliwon, prosesi dimulai dari arak- arakan ubarampe upacara menuju Pos II Obejk Wisata Air Terjun Girimanik Setren, disusul dengan acara pembukaan upacara secara simbolis, serah terima ubarampe dari kepala desa setren kepada sesepuh desa setren. Acara selanjutnya 913
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 adalah sambutan dari tamu undangan yang hadir diawalli sambutan kepala desa setren, camat slogohimo, kepala dinas kebudayaan, pariwisatan, pemuda dan olahraga kabupaten Wonogiri serta bupati Wonogiri. Setalah sambutan-sambutan dilanjutnkan dengan pembacaan doa oleh modin.Upacara ini diakhiri dengan makan bersama dan selanjutnya dihadirkan pertunjukan kesenian berupa tarian gamelan lesung, campursari yang diiringi musik gamelan dan pertunjukan kesenian kethek ogleng. Nilai Pembentuk Karakter Kebangsaan dalam Tradisi Susuk Wangan Dalam buku penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa oleh pusat kurikulum Pengembagan pendidkan budaya dan karakter bansga. Kementerian pendidikan nasional tahun 2010 mengelompokkan nilai budaya dan karakter bangsa menjadi 18 nilai, salah satunya adalah nilai peduli lingkungan yang berarti sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar, berupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. nilai ini tertanam di masyarakat desa Setren dimana mereka mengaitkan hutan dengan hal-hal yang dianggap mistis yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan tempat tersebut. Hal-hal mistis tersebut dipercaya turun temurun dari generasi ke generasi yang secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi keseimbangan ekosistem yaitu tetap terjaganya Hutan Girimanik dengan segala keanekaragaman yang masih asri, di hutan ini curah hujan masih tinggi dan sering terjadi kabut, selain itu masih banyak ditemukan species hewan seperti kera ekor panjang, burung elang yang merupakan satwa langka. Pengaitan hutan dengan hal-hal mistis tersebut tidak lain adalah karena hutan bagi masyarakat jawa masih merupakan simbol keberlangsungan kehidupannya [Effendi. 2011], hal ini selaras dengan pendapat Koentjoroningrat yang mengatakan bahwa dalam menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam sekitarnya, msayarakat (Jawa) memiliki kepercayaan rertentu yang berhubungan dengan kekuatan supranatural. Masyarakat desa Setren menyadari bahwa untuk dapat hidup selaras dengan alam, maka manusia harus memperlakukan alam dengan baik, hal ini dapat dibuktikan karena masyarakat Desa Setren tidak berani menebang kayu yang terdapat di dalam hutan Girimanik, hal ini semata-mata untuk menjaga kelestarian hutan yang terletak batas Desa Setren tersebut. mereka tidak menebang kayu namun memanfaatkan hasil hutan lain seperti encek, daun, brongkol, gelam, tunggak, dan arang. Hal ini karena masyarakat mengangap Hutan Girimanik sebagai tempat yang sakral dan suci, dan memiliki kekuatan gaib sehingga tidak berani untuk berbuat buruk terhadap tempat sakral dan suci tersebut. masyarakat menganggap bahwa pengelolaan sumber-sumber alam sangat penting guna memikirkan generasi yang akan datang. Dengan banyaknya potensi yang kita punya kita dapat memabngun negara tanpa takut akan kekurangan sumber-sumber alam di generasi mendatang [17]. Hal ini berkaitan dengan kehidupan berkelanjutan [18]. Kehidupan berkelanjutan didefinisikan sebagai "gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber-sumber alam. 914
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kehidupan berkelanjutan adalah gara hidup yang berupaya untuk mengurangi penggunaan individu-individu atau kelompok-kelompok terhadap sumber-sumber alam yang berasal dari bumi[19]. Wujud bentuk karakter peduli lingkungan lain yang ditunjukkan dari masyakat Desa Setren melalui Tradisi Susuk Wangan adalah saat masyarakat bersama-sama membersihkan saluran air yang mengalir ke Desa Seren dan menanam tanaman penyerap air di dekat sumber mata air seingga ketersediaan air tetap terjaga. Selain itu, dalam upacara Susuk Wangan yang menghadirkan hasil bumi sebagai gunungan melambangkan rasa syukur kepada Tuhan YME sehingga manusia sepatutnya menjaga alam untuk tetap lestrai, karena hanya dengan kondisi alam yang baik maka manusia akan mendapat manfaat hasil dari sumber daya alam yang ada. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mahamta Gandhi bahwa : "..sebenarnya bumi dan alam lingkungan dapat memberikan cukup makanan dan memelihara kehidupan manusia apabila manusia tidak serakah" [20]. SIMPULAN Tradisi Susuk Wangan merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah air yang tetap mengalir setiap tahun. Tradisi Susuk Wangan bukan hanya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan tetapi juga upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat denga membersihkan sumber air menuju Desa Setren, pengelolaan hutan dengan tidak menebang kayu di Hutan Girimanik sebagai umbul (Sumber air utama) dan menanam tumbuhan penyerap air di sekitar sumber air. Meskipun hal ini dikaitkan dengan lingkup spiritual, namun hal ini memberikan dampak baik bagi pelestarian Hutan Girimanik dan keseimbangan hidup manusia dan lingkungan. DAFTAR PUSTAKA [1] Fusnika, Debora Korining Tyas. 2018. Nilai Pembentuk Karakter Kebangsaan Pada Budaya Lokal Kee'rja Banyau. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 2, Desember [2] Rindarjono, M.G, dkk. 2017. Local Wisdom in Environmental Conservation. 1st UPI International Geography Seminar. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 [3] (Pusat Studi Pariwisata UGM. (2004). Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pilar Politika). [4] Amin, Maswardi M. 2015. Pendidikan Karakter Anak Bangsa. Yogyakarta: CALPULIS. 915
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [5] (Chotimah, Umi, dkk. 2018. The existence of Local Wisdom VALUES OF South Sumatra Community in Stengthening National Integration. Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 251. ACEC 2018. Atlantis Press). [6] Wibowo, Agus. 2017. Pendidikan Karakter : Strategi Membangun Karakter Bangsa dan Peradaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [7] John Haba. 2007. Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Bara, Maluku dan Poso. Jakarta : ICIP dan Europan Commission. [8] (Ali, Hasbi, Ruslan. 2018. Preservation of Local Wisdom Culture (Local Genius) as an Effort to Establish the Character of the Nation.. Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 251. ACEC 2018. Atlantis Press). [9] [10] AS Keraf. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas). [11] Kementerian Pendidikan Nasional. Badan Penelitian Dan Pengembangan. Pusat Kurikulum. 2010. Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa. Pengembagan Pendidkan Budaya Dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Badan Penelitian Dan Pengembangan [12] Dwi Rahayu Retno Wulan, Suyitno, Muhammad Rohmadi. 2018. The education value of susuk wangan tradition for character forming in the milenial era.Jurnal el-Harakah, Vol. 20, No. 2 tahun 2018 [13] Soepanto. 1992. Upacara Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. [14] Dahliani. 2015. Local wisdom in Built environmental in globalization era. International journal of education and research. Vol 3. No. 6, Juni 2015 [15] (Darsana, I. Made, Malihah, Elly. Values Of Indigenous Meeting Bali Indigenous Peoples In The Establishment Of Civic Disposition. Progress of Social Science, Education and Humaniora Research, Vol. 251. Atlantis Press) [16] (Risladiba. Sundawa, Dadang. 2018. Implementation of Pancasila Values in Dayak- Hindu- 916
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Budha Bumi Segandy Community to Make Good and Samart Citizens. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 251. Atlantis Press). [17] (Matitaputty, J.K, dkk. 2018. Contribution of Sasi to Sustaibale Living of Saparua Indigenous Community, Indonesia. ACEC 2018: Atlantis Press). [18] E, Cubukcu. 2013. Walking for Sustainable Living. Cultural Sustainability in the Built and Natural Environmen. Procedia ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies Hanoi Architectural University. Elsevier. Hanoi, Vietnam. Procedia Social behavoiur science). [19] (J. Ainoa,dkk. 2009. Future of Living, In Neuvo, Y., & Ylönen, S. (eds.), Bit Bang - Rays to the Future. Helsinki University of Technology (TKK), MIDE, Helsinki University Print, Helsinki, Finland). [20] [Wibowo, Fred. "Kebudayaan Menggugat". Yogyakarta: PINUS, 2007]. 917
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN NILAI MORAL PADA SISWA Suyatmi Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menanamkan nilai moral pada siswa . metode penulisan ini adalah menggunakan kajian pustaka. Dari penulisan artikel ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan nilai moral pada siswa ?. dan hasil dari pembahasan artikel ini adalah guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaraan lain , hal ini berkaitan dengan tanggung jawab untuk membentuk perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Negara yang baik . Tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mentransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari dan diwujudkan dalam perilaku baik siswa , oleh karena itu guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan keras yang lebih baik . Kata Kunci : Peran guru PPKn, Nilai ,moral ABSTRAK The purpose of writing this article is to find out the role of PPKn teachers in instilling moral values in students. this writing method is to use literature review. From the writing of this article raised the issue of how the role of PPKn teachers in instilling moral values in students? and the results of the discussion of this article are that civic education teachers (PKn) have more duties and roles than other teaching eye teachers, this is related to the responsibility to shape student behavior in everyday life as a good citizen. The task of the Civics Education (PKn) teacher is not only to transfer knowledge to students, but also to transfer values that are expected to be understood, realized and realized in students' good behavior, therefore the teacher of Citizenship Education (PKn) must be able to utilize its function as a moral guide. attitude and give a better hard drive. KEY WORDS : The role of PPKn teachers, value,moral 918
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Untuk mencapai tujuan yang diinginkan (mengacu pada mata pelajaraan PKn ) guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) harus menjalankan tugas dan peranannya sebagai guru yang baik, paling tidak menjalankan beberapa peranan dan tanggung jawab yang sudah ditentukan . Namun dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn tidak hanya terbatas sebagai pelaksana proses pembelajaraan saja , akan tetapi memiliki tanggung jawab moral dalam pengembangan sikap siswa kearah yang lebih baik. Hal ini seperti dijelaskan dalam undang-undang sistim pendidikan nasional No.20 tahun 2003 bab II pasal III bahwa guru memiliki peran dan fungsi untuk mengembangkan kemampuan , membentuk watak dan peradaban bangsa ( Dhama Kusuma dkk,2011:6)1Sehingga guru PPKn tidak hanya mengajarkan pengetahuan (knowledge) saja namun juga harus mampu menanamkan dan mencontohkan perilaku dan sikap yang baik pada siswa agar siswa juga bisa mengambil dan mengetahui perilaku yang bagaimana untuk dikatakan "baik" dan perilaku yang bagaimana yang tidak baik. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan saja namun juga harus mempunyai moral yang baik, baik itu dilakukan dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah , karena banyaknya kasus siswa yang melawan gurunya sendiri saat di beri nasehat akan sikap dan perilaku yang tidak baik seperti kasus siswa yang terjadi pada waktu yang lalu ada siswa yang ditegur oleh gurunya saat pelajaraan berlangsung siswa tersebut merokok di kelas siswa tersebut bukannya merasa malu dan bersalah karena merokok di kelas pada jam pelajaraan tetapi siswa tersebut malah berperilaku tidak sopan kepada gurunya tersebut dan siswa tersebut marah dan mengajak gurunya untuk berkelahi kejadian ini terjadi di salah satu sekolah SMP di kabupaten gresik jawa timur 2. Masih banyak lagi kasus-kasus siswa yang berperilaku tidak baik da tidak menghormati gurunya sendiri . 919
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Dari banyknya kasus siswa yang berperilaku tidak sopan dengan gurunya sendiri atau bersikap dan berperilaku tidak baik, sehingga sangat sangat diharapkan peran guru PPKn untuk menanamkan nilai moral pada siswa , karena krisnya moral siswa pada era sekarang ini, banyak siswa yang berani dan tidak menghargai dan menghormati oran lain .Dari adanya permasalahan diatas maka penulis mengambil permasalahan tentang peran guru PPKn dalam menanamkan nilai moral pada siswa PEMECAHAN MASALAH Dari adanya faktor yang melatarbelakangi masalah mengenai krisis moral siswa maka penulis mengambil solusi atau pembahsan mengenai peran guru PPKn dalam menanamkan nilai moral pada siswa yang mana guru PPKn merupakan salah satu guru yang bertugas dan bertanggung jawab adanya penanaman nilai moral siswa agar siswa mempunyai sikap danperilaku yang baik kepada orang lain , dan mengetahui mana perilaku yang baik dan yang tidak baik. PEMBAHASAN Dari permasalahan yang diangkat dalam artikel ini dalam memecahkan permasalah ini. Diantaranya adalah : Peran dan Fungsi Guru PPKn Ada beberapa peran dan tugas guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) seperti yang dikemukaan Mcleod (1999:188)3. Sebagai berikut : 1. Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain 2. Melatih keterampilan jasmani pada orang lain 3. Menanamkan nilai-nilai moral dan keyakinan kepada orang lain 920
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 4. Mampu dan dapat menguasai /mengembangkan materi-materi bahan ajarnya 5. Berkomunikasi dengan baik serta dapat bertanggung jawab 6. Dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitarnya Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 bab II pasal III bahwa guru memilki peran dan fungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa (Dharma Kusuma dkk 2011:6) sebagai berikut : 1. Mengembangkan Kemampuan : dapat dipahami bahwa pendidikan nasional menganut aliran konstruktivisme , yang mempercayai bahwa peserta didik adalah manusia yang potensial dan dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pendidikan. 2. Membentuk Watak : artinya bahwa pendidikan nasional harus diarahkan pada pembentukan watak . 3. Peradaban bangsa : artinya pendidikan nasional itu selalu dikaitkan dengan pembangunan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab guru PPKn adalah menanamkan nilai moral pada siswa melalui pembelajaraan PPKn itu sendiri (materi) , dan juga guru harus mencontohkan pada siswa bagaimana sikap dan perilaku yang baik sebagai siswa pada saat di sekolah jika berada di lingkungan sekolah, namun tidak hanya perilaku di sekolah namun juga perilaku di lingkungan masyarakat. Karena pembelajaraan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaraan yang dapat membentuk diri yang beragam dari segi agama, sosio- kultural, bahasa ,usia, untuk menjadi warga Negara yang cerdas , terampil dan berkarakter yang di landasi oleh UUD 1945 , sesuai dengan pendapat Depdiknas (2005:34)8 bahwa : pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaraan yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu 921
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 warga Negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga guru PPKn sangat berperan dalam menanamkan nilai moral pada siswa agar siswa menjadi warga Negara yang memiliki sikap dan perilaku yang baik sehingga siswa memiliki rasa hormat dan mengharagi orang lain dan menghindari perilaku yang tidak baik . Nilai Nilai merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Dengan kata lain, nilai dan pendidikan merupakan dua hal yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ketika pendidikan cenderung diperlakukan sebagai wahana transfer pengetahuan, di sana juga terjadi perambatan nilai yang setidaknya bermuara pada nilai-nilai kebenaran intelektual. Untuk memahami pendidikan nilai, yang perlu kita pahami adalah nilai14. Jadi nilai adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, nilai bisa di ajarkan di lingkungan sekolah/di lembaga pendidikan namun juga bisa di ajarkan di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, nilai bisa di ajarkan dimana saja tidak terikat dengan ruang dan waktu dan bukan hanya tanggung jawab seorang guru ppkn ,agama,dan moral saja yang mengajarkannya namun semua orang dapat mengajarkan nilai termasuk orang tua dan masyarakat. Apabila nilai-nilai tersebut telah mempribadi dalam kehidupan seseorang, maka akan tampak dalam pola sikap dan perilakunya. Nilai-nilai ada yang bersifat dasar yaitu nilai yang berlaku secara universal. Selain itu ada nilai-nilai yang bersifat subyektif yakni nilai yang bergantung pada budaya, waktu, dan tempat6. Moral 922
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Istilah moral atau etik mempunyai hubungan erat dengan arti asalnya. Istilah moral berasal dari kata latin mos (sing), mores, moralis. Yang berarti adat istiadat , tata cara, kebiasaan, atau tingkah laku . dan istilah ethics berasal dari bahasa yunani ethos . keduanya berarti "kebiasaan atau cara hidup" istilah-istilah tersebut kadang- kadang dipakai sebagai sinonim. Dalam kamus besar bahasa Indonesia , istilah moral disamakan dengan kata "akhlak, budi pekerti, atau susila"9. Sedangkan menurut Daedji Damodiharjo (1983:592)10 adalah kesusilaan yang terdiri atas kesopanan serta tata cara seseorang yang bertingkah laku secara beradab . Jadi moral itu dihasilkan dari perilaku intelektual , emosi atau hasil berfikir intuitif setiap individu yang pada akhirnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai dan dapat membedakan yang benar dan yang salah yang berlaku dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat . Thomas Aquinas (89:2002)9 menjelaskan dua hukum yang perlu dipahami untuk mengerti hakikat moralitas, yaitu hukum abadi (lex aterna) dan hukum kodrat (lex naturalis). Hukum abadi adalah Allah sendiri , dipandang sebagai sumber eksistensi alam semesta dan manusia dengan segala hakikat dan kekhasannya . Kodrat sebagai makhluk mencerminkan hukum abadi karena segenap ciptaan dalam hakikatnya persis sebagaimana di kehendaki oleh sang pencipta. Maka kodrat merupakan hukum bagi kita, artinya bahwa kita harus hidup sesuai dengan kodrat kita karena hal itu yang di kehendaki oleh tuhan . sekaligus kita hanya dapat menjadi diri sendiri apabila kita memang hidup sesuai dengan kodrat kita. Maka bagi manusia hukum kodrat , dalam bahasa modern merupakan hukum moral : hukum kodrat yang memuat prinsip-prinsip hidup yang bermoral7 . Kendala-Kendala dalam Pembentukan Moral Fungsi guru sebagai "pengajar" ,"pendidik", dan "pembimbingan" , maka diperlukan adanya berbagai peran pada diri guru , menurut sudirman (2005:143)11 923
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tanpa peran yang dimiliki oleh guru tidak akan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi guru , baik dengan siswa (yang terutama) , sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dalam menenamkan nilai moral pada siswa pasti ada kendala dalam pembentukannya / dalam menanamkan nilai moral pada siswa contohnya sikap otoriter guru, sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif , jumlah siswa yang terlalu besar, sistem pendidikan, dan latar belakang guru sendiri maupun siswa. (sardiman, 2005:148) . Maka dari itu di perlukannya metode atau strategi pembelajaraan yang tepat dalam menanamkan nilai moral pada siswa , dan guru ppkn seharusnya juga tidak hanya menanamkan nilai moral pada siswa hanya dari materi saja namun juga guru harus mencontohkan pada siswa perilaku yang baik. Dan seharusnya penanaman nilai moral ini tidak hanya dilakukan oleh guru PPKn saja namun juga harus di dukung oleh guru mata pelajaraan laiinnya sesuai dengan metode dan strategi masing-masing guru . Sehingga penanaman nilai moral pada siswa ini dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus ditanamkan pada diri siswa agar nilai-nilai moral ini bisa tertanam pada diri siswa dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari siswa. NILAI NILAI dipandang sebagai abstraksi dari sekumpulan tata kelakuan yang dijalankan oleh seseorang , nilai ini terbagi dalam berbagai macam , salah satu macam - macam nilai sendiri yang lekat dalam ingatan adalah nilai moral. NILAI MORAL menerut Driyarkara adalah suatu gambaran objektif terhadap tindakan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya, dengan arti inilah moral kerap dikaitkan dengan kodrat dan hakekat manusia yang ingin kehidupan dalam kenyamanan dan ketentraman. 924
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Jadi nilai moral adalah sustu perilaku yang baik atau buruk yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. DAFTAR PUSTAKA 1. Kusuma, Darma, dkk. 2011. Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2. Anonim ,Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bandung: Fokus Media. 3. Mcleod. 1999. Guru dan Administrasi Pendidikan. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia. 4. Diah Ningrum.2015.Kemerosotan Moral Di Kalangan Remaja.307(82) 5. Luthfi N.A.Anita Tisiana. Peran Guru PPKn Dalam Membentuk Karakter Siswa Sebagai Pendukung Revolusi Mental. 6. Sardiman. 2005 . Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 7. Cakra Wijaya . 2015 .Mendidik Karakter .Tugas Mulia Mendidik . Solo:PT. Remaja Rosdakarya 8. Sumarsono , dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 9. Mulyana ,r. 2004. Mengartikulsi Pendidikan Nilai . Bandung: Alfabeta 10. Darmadi, h . 2007. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung : Alfabeta 11. -nilai-moral-dan-contohnya 12. Nur indah,D.S, Rima Vien,P.H, Mohammad,M . 2018. Kompetensi Kepribadian Guru PPKn Melalui Keteladanan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Jurnal PKn Progresif : 13(2) 13. Fransiskus Samong , A , Suryadi, Dasim Budimansyah . 2016. The Development of Character Education in Primary Schools Through The 925
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Enhancement of School Culture . Proseedings 1st UPI International Conference on Sociology Education 14. Auurrahman .2016. Character Education in Higher Education Can Example of Genre Based Approach Practice . Proseedings 1st UPI International Conference on Sociology Education 15. Helmy Fimansyah. 2016. Physical Education and Character Education . Proseedings 6th International Conference on Educational Management , Administration and Leadership 16. Cristopher Morris. 2000. Morals,Manners , and Law.The Journal of Value Inquiry . 34(1) : Springer Netherlands 17. Gerald Dworkin, Richard,A.W. 1971. Morality and Law .Journal Review of HLA Hart's Punishment and Responsibility . 18. Gerald,B.D . 1970. Determinism, Free Will,and Moral Responsibility. Artikel Scholar 19. 20. Natawidjaya, Rochman. 1998. Mencari Konstruksi Pendidikan Umum dan Upaya Pencapaian Tujuannya. Seminar PU. Bandung : Pascasarjana IKIP Bandung 926
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PPKN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENANAMAN NILAI - NILAI KARAKTER PESERTA DIDIK Tesih Lestari Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Revolusi industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang yang memberikan tantangan dan peluang, termasuk bagi generasi milenial. Untuk menyikapi disrupsi tersebut diperlukan karakter yang kuat pada peserta didik.Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan kompetensi kepribadian guru dalampenanaman nilai-nilai karakter peserta didik pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan. Hasil artikel ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter kuat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui kompetensi kepribadian guru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui penanaman nilai-nilai karakter. Kompetensi kepribadian guru menggambarkan prinsip bahwasannya guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Untuk membentuk karakter siswa, seorang guru harus mampu menguasai kompetensi kepribadian. Kata kunci: kompetensi kepribadian guru, pendidikan karakter,nilai-nilai karakter. ABSTRAK The industrial revolution 4.0 encourages disruption in various fields that provide challenges and opportunities, including millennials. To address this disruption, strong character is needed for students. The purpose of this article is to describe the personality competencies of teachers in the planting of character values of students in learning civic education. The method used is a literature review by examining relevant sources. The results of this article are Citizenship Education which is a character education subject which aims to form citizens who have strong character in accordance with national education goals. Various efforts were made to achieve this goal, one of which was through the teacher's personal competence in learning civic education through the cultivation of character values. Teacher's personality competency describes the principle that the teacher is a figure that should be taken care of and imitated. To shape the character of students, a teacher must be able to master personality competencies. Keywords: teacher personality competencies,character building,character values. 927
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya"(Depdiknas, 2003) [18]. Penanaman nilai-nilai karakter warga negara dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan formal dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan segala kurikulum yang diberlakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Termasuk melaluipendidikan kewarganegaraan, guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Pada perspektif global,"pendidikan kewarganegaraan tidak lagi fokos pada pendekatan konvensional akan tetapi fokus pada pendekatan multidimensional yang salah satunya meliputi pengembangan karakter pribadi" (Cogan & Derriccott, 1998: 1-2) [3]. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi professional [10]. Sehubungan dengan hal tersebut, guru memiliki peranan di dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator, inisiator, dan motivator peserta didiknya. Dengan demikian, guru sebagai orang yang seharusnya digugu dan ditiru dapat memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Keseimbangan keempat kompetensi guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dan yang akan dicapai. Wina Sanjaya (2007: 224) mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi pada dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran karena kurangnya menyinggung kemampuan berpikir kritis dan lebih menekankan pada hafalan informasi, oleh karena itu banyak siswa yang mahir dalam penguasaan teori tetapi lemah dalam action [14]. Hal ini berhubungan dengan guru yang hanya fokus 928
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pada pembentukan pengetahuan peserta didik, sehinggan guru melupakan tanggungjawabnya untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada pesrta didiknya. Seperti yang dikatakan oleh Hardiyana (2014: 56) bahwa guru PKn merupakan salah satu guru yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menanamkan etika norma yang berlaku di masyarakat termasuk penanaman karakter pada anak [5]. Sehingga guru PKn memiliki peranan yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui perkembangan kepribadian dam keteladanan sikapnya di lingkungan sekolah. Uji kompetensi guru hanya dilakukan pada kompetensi pedagogik dan professional saja, sedangkan untukkompetensi kepribadian seolah-olah hanya dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing guru. Sedangkan karakter peserta didik akan terbentuk jika ada sosok teladan atau jika melihat contoh yang baik. Dalam hal ini gurulah yang berperan dalam memberikan contoh yang baik dalam lingkungan sekolah. Seperti yang dikatakan Barinto (2012: 6) "guru sebagai teladan bagi peserta didiknya yang harus memiliki sikap dan kepribadian yang dapat dijadikan tokohpanutan idola dalam seluruh segi kehidupan" [1]. Jorgen Klein (2018) mengungkapkan bahwa "kompetensi dan sikap yang sejalan dengan gagasan kewarganegaraan global diperlukan untuk meningkatkan kualitas mengajar"[7], hal ini menjadi penting bagi seorang pendidik untuk memupuk kompetensi dan sikap yang sejalan dengan gagasan kewarganegaraan global dimana seorang pendidik merupakan sosok teladan bagi peserta didiknya. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dari berbagai tuliasan baik buku maupun jurnal yang terkait dengan kompetensi guru, nilai-nilai karakter, dan pendidikan kewarganegaraan berbasis pendidikan karakter dengan model analisis induktif. 929
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 HASIL 1. Pendidikan Kewarganegaraansebagai Pendidikan Karakter Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosio- kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter (Aryani dalam Citra Magdalena: 2017) [9]. Ragmawati (2018) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter harus diperkuat dari semua aspek kehidupan [12]. Berbagai cara harus diambil untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi orang yang bermoral. Suradi (2017) mengungkapkan bahwa "karakter yng baik adalah salah satu sikap fundamental pola piker dan perilaku seseorang untuk mencapai keberhasilan hidup yang lebih baik" [16]. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sekolah mempersiapkan peserta didiknya untuk berkarakter lebih baik yang dapt menjunjung tinggi etika dan budaya sebagai bekal hidup di masa depan. Peserta didik di masa depan akan hidup berdampingan dengan masyarakat lain oleh karena itu pdiperlukan karakter yang kuat dalam hidup bermasyarakat, contohnya dalam hal berpartisipasi. Rusnaini (2018) mengatakan bahwa dari perspektif pendidikan kewarganegaraan menyatakan bahwa maslah masyarakat merupakan tanggungjawab bersama [13]. Untuk itu warga negara perlu berpartisipasi dalam memecahkan masalah dengan memberikan solusi untuk permasalahan yang aada dilingkungannya. Menurut Alima Fikri (2018), pendidikan karakter remaja dapat diintegrasikan dengan pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai bentuk pencegahan timbulnya kenakalan remaja [4]. Pendidikan karakter tersebut 930
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 merupakan upaya untuk mengembangkan sikap moral peserta didik dalam menjalani kehidupannya. Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter didalamnya dijelaskan terkait dengan pengembangan nilai karakter di Indonesia. Dalam pasal 6 ayat (4) peraturan tersebut dijelaskan bahwa "penyelenggaraan PPKndiselenggarakan pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal berbasis sekolah/madrasah dan menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan formal dan guru" [11]. Dengan demikian, guru bertanggungjawab atas pengembangan nilai-nilai karakter peserta didiknya melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Semua mata pelajaran di sekolah pada dasarnya wajib untuk mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik, namun pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan karakter. Seperti yang dikatakan Winarno (2015: 354) bahwa "keterkaiatan PPKn dengan pendidikan karakter dikaranakan pendidikan karakter dan PPKn bukanlah sesuatu hal yang terpisahkan dan diajarkan dalam situasi yang terisolasi satu sama lain"[20]. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru harus mengemban tugasnya menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Seperti yang disampaikan Susiatik, 2013: 63) bahwa "PPKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban"[17]. Isil Sincer (2018) mengungkapkan bahwa "civic education diarahkan untuk mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang beragam"[15]. PPKn memiliki kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial di dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi tujuan dari mata pelajaran PPKn tersebut. Berdasar hal tersebut, guru PPKn berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik melalui keteladanan sikap dan perilakunya di lingkungan sekolah. 2. Kompetensi Guru 931
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk secara langsung bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan tepat (Barlow, 1985: 132) [2]. Dengan demikian kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik yang diperoleh melaluipendidikan dan latihan. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwa "guru berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, mempunyai komitmen secara profesional dan memberi teladan serta menjaga nama baik lembaga dan profesinya" [18]. Senada dengan hal tersebut Undnag-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa "guru harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan bidangnya"[19]. Kualifikasi tertentu tersebut yang kemudian disebut dengan kompetensi guru. Kompetensi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat (10) adalah "seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guru dalam melaksanakan tugasnya"[19]. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Kemendiknas, 2007: 5) menyebutkan keempat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai berikut: a. Kompetensi pedagogik, yaitu terkait dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; b. Kompetensi kepribadian, yaitu terkait dengan kepribadian guru yang baik, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; c. Kompetensi Sosial, yaitu terkait dengan kemampuan dalam hubungan dengan kemasyarakatan dan memberi teladan yang baik; d. Kompetensi Profesional, yiatu terkait dengan kemampuan penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaraan secara baik[8]. 932
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3. Kompetensi kepribadian guru PPKn berbasis pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik Guru yang inspiratif sangat dibutuhkan dalam pembinaan kepribadian siswa agar memiliki akhlak yang mulia (Nur Indah: 2018: 98) [6]. Guru PPkn yang memiliki kompetensi kepribadian akan membantu dalam mengupayakan penanaman nilai-nilai karakter peserta didik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru akan membuat peserta didiknya cenderung untuk merasa yakin dengan apa yang sedangiajarkan seorang guru. Sebagia contoh jika seorang guru mengajarkan tentang kedisiplinan kepada peserta didiknya dengan cara memasuki kelas tepat waktu maka yang akan tertanam pada peserta didiknya juga mengikuti gurunya yang datang tepat waktu memasuki kelas. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 menjelaskan kompetensi kepribaadian meliputi kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, afir dan bijasana, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik [10]. Aspek-aspek di dalam kompetensi kepribadian meliputi: a. Kepribadian yang berintegritas yang layak untuk diteladani; b. Memiliki kemampuan dan sikap; c. Kepemimpinan dalam interasksi yang demokratis dan mengayomi. Lampiran peraturan Menteri No. 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru (Kemendiknas, 2007: 6) memuat kompetensi kepribadian guru sebagai berikut: a. Bertindak sesuai dengan norma dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam tanpa membeda-bedakan. Dalam hal ini guru dapat memberikan keteladanannya melalui menunjukkan jetaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan ajaran agama, menghargai perbedaan agama, mengakui keberagaman Indonesia, mentaati norma yang berlaku, tidak menbeda-bedakan peserta didiknya semua mendapatkan perlakuan yang sama, menampilkan diri sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai toleransi. 933
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 b. Menampilakn diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dalam hal ini guru dapat menanamkan kejujuran kepda peserta didik mulai dari hal yang kecil seperti berbuat jujur dalam ujian, memberi contoh jujur dalam perkataan dan tindakan. c. Menampilakan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Dalam hal ini guru dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang berwibawa dengan cara memberikan motivasi kepada peserta didiknya, menampilkan diri sebagai pribadi yang mandiri. d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab, dan rasa bangga dan percaya diri. Dalam hal ini sebagai seorang guru dapat ditunjukkan melalui perilaku disiplin dan pribadi yang profesional dalam mendidik peserta didiknya, serta beratnggungjawan atas tugasnya mendidik dan mengajar peserta didiknnya, serta pribadi yang komunikatif. e. Menjunjung tinggi kode etik dan profesi guru. Dalam hal ini guru diharuskan menjunjung tinggi kode etik sebagi guru [8]. KESIMPULAN Kompetensi kepribadian guru PPKn berbasis pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik yaitu seorang guru yang memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosila dan kebudayaan nasional Indonesia, jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan, mantap, stabil, deewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, memiliki etos kerja, tanggungjawan, bangga, percaya diri dan secara obyektif mau mengevaluasi kinerja sendiri dan mau menegmbangkan potensi diri. Dengan semua komponen kompetensi kepribadian tersebut, seorang guru dapat menanmkan nilai-nilai karakter sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat 934
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kebangsaan, cinta tanah air, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjwab. DAFTAR PUSTAKA [1] Barinto. 2012. Hubungan kompetensi guru dan supervise akademik dengan kinerja guru SMP Negeri Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Tabularasa, 9 (2), 187-200. [2] Barlow. 1985. Supervision and teacher: a private coldwar. Barkeley: Mc Cutchan. [3] Cogan, J., Derricott, R, & Derricott, R. 1998. Citizenship for the 21st Century: An international perspective on education. Kogan Page: London [4] Fikri, Alima., Tri, Santoso. 2018. Peran Pendidikan Karakter di Masa Remaja sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. [5] Hardiyana, Siti. 2014. Pengaruh guru PKn terhadap pembentukan karakter siswa. Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang, 2 (1), 4-64 [6] Indah, Nur, D., Vien, Rima, P,. Muchtarom, Muhammad. 2018. Kompetensi Kepribadian Guru PPKn melalui Keteladanan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa (Studi di SMP N 1 Mojolaban Kab. Sukoharjo). PKn Progresif, Vol. 13 No. 2 Desember 2018 (93-104). [7] Klein, Jorgen., Wikan, Gerd. 2018. Teacher education and international practice programmers: Reflections on transformative learning and global citizenship. Retrieved from [8] Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 935
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [9] Magdalena, Citra. 2017.Penerapan Model Paikem dalam Pembelajaran PPKn berbasis Karakter. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 508-512 [10] Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional [11] Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter [12] Ragmawati and Sukmawati. 2018. Exploring moral value in Kelong Mangkasarak as media of character education. IOP Conference Series: Earth and environmental science. [13] Rusnaini,. Yuliandari, Erna. 2018. Non-traditional security: civic literacy reinforcement and community engagement. Advances in social science, education and humanities research, vol/251. Retrieved from Atlantis Press. [14] Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [15] Sincer, Isil., Severiens, Sabine., Volman, Monique. 2018. Teaching diversity in citizenship education: context-related teacher understandings and practices. Teaching and teacher education. Retrieved from [16] Suradi. 2017. Pembentukan Karakter Siswa melalui Penerapan Disiplin Tata Tertib sekolah. BRILIANT : Jurnal Riset dan Konseptual. Retrieved from [17] Susiatik, Euis. 2005. Menggali Kekuatan Cerita. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. [18] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [19] Undnag-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 936
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [20] Winarno. 2015. Integrasi nilai karakter dalam materi pembelajaran PPKn di SMA. Prosiding Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar menuju Peserta Didik yang Berkarakter. Surakarta, 353-364. 937
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR PADA MATA PELAJARAN PKN MELALUI PEMBELAJARAN E-LEARNING Tri Murniati Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan trimurni12@student.uns.ac.id ABSTRAK Dunia pendidikan selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan jaman. Di era education 4.0 seperti sekarang ini hadir suatu perpaduan antara pendidikan konvensional berupa tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (e-learning). E-learning memudahkan siswa dalam belajar dan mampu meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dikarenakan dengan e- learning pembelajaran dapat dikemas lebih menarik seperti adanya media animasi, film documenter dll yang mampu menarik perhatian siswa. Dengan e-learning pula siswa diajarkan untuk lebih mandiri dan lebih menguasai keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, dalam pembelajaran PKn guru biasa memadukan pembelajaran antara pembelajaran tatap muka dan e-learning. Dari hasil yang di amati oleh guru dengan adanya e-learning minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dan memahami materi meningkat dari pada pembelajaran tatap muka secara terus menerus. Dengan e-learning pula siswa disini diberikan tugas terkait materi pembelajaran dan tugas dikumpulkan pula di laman yang sudah dibuat guru. Hasil yang didapat kreatifitas siswa cenderung lebih tinggi dibandingkan hanya mendengarkan di kelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Kata kunci : e-learning, minat belajar, pembelajaran. ABSTRACT The world of education has always experienced developments following the times. In the era of education 4.0 as now there is a combination of conventional education in the form of face to face and distance learning (e-learning). E-learning facilitates students in learning and can increase students' interest in learning. Because with e-learning learning can be packaged more interestingly such as the presence of animation media, documentary films etc. that can attract students' attention. With e-learning students are also taught to be more independent and better master the existence of information and communication technology. As applied in Muhammadiyah 2 Karanganyar Vocational School, in PKn learning ordinary teachers combine learning between face-to-face learning and e-learning. From the results observed by the teacher with the existence of e-learning students' interest in following learning and understanding the material increases rather than continuous face-to-face learning. With e-learning students are also given assignments related to learning material and assignments are also collected on the page that the teacher has made. The results obtained by students' creativity tend to be higher than just listening in class. This study uses 938
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 qualitative research methods by collecting data through observation, interviews and document studies. Keywords: e-learning, interest in learning, learning. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara(UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003)[1]. Pendidikan selalu berkembang setiap saat mengikuti perkembangan jaman. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia pendidikan juga mengalami perkembangan mulai dari penggunaan media pembelajaran, kurikulum dan proses pembelajaran. Saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0 atau disebut juga era disrupsi dan education 4.0. Di era pendidikan 4.0 seperti sekarang ini dalam dunia pendidikan dikenal dengan innovative producing education atau dengan kata lain pendidikan dituntut untuk menghasilkan suatu inovasi produk yang baru[2]. Dalam pendidikan 4.0 digambarkan tentang berbagai cara pengintegrasian teknologi cyber ke dalam pembelajaran baik secara fisik maupun tidak. Fenomena pendidikan 4.0 juga mendukung kebutuhan manusia di era revolusi industri ke empat dimana manusia dan mesin dikombinasikan untuk memecahkan masalah dan menemukan inovasi yang baru. Di era ini pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan jaman 4.0 mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai dari kurikulum yang terbuka bagi generasi milenial untuk lebih mudah dalam mendapatkan ilmu dan informasi dan pelatihan yang menunjang keterampilan untuk menjadi pekerja yang kompetitif dan produktif. Pendidikan menjadi salah satu sorotan yang penting dalam revolusi industi 4.0 karena dengan pendidikan akan dihasilkan generasi muda yang terpelajar dan berkualitas dengan penerapan cara belajar, pola berpikir dan 939
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pola bertindak peserta didik dalam pengambangan inovasi kreatifnya[3]. Oleh karena itu adanya inovasi di bidang pendidikan sangatlah dibutuhkan pada era ini sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia global, dengan demikian perlulah lembaga pendidikan dan guru untuk melakukan pengembangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dipadukan dengan teknologi informasi dan komunikasi agar peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Salah satu pengembangan dalam dunia pendidikan adalah dicetuskannya pendidikan daring atau pendidikan jarak jauh[4]. Pendidikan jarak jauh dijelaskan dalam UU SISDIKNAS N0 20 tahun 2003 dalam pasal 1 yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi[1]. Disini berarti adanya perpaduan atau blended learning yang mana memadukan antara pembelajaran secara tatap muka dikelas dan pembelajaran tanpa tatap muka dengan media teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang dijelaskan dalam PP No.17 tahun 2010 tentang penggelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan[2]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh pada minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kecenderungan siswa malas dan bosan pada pembelajaran konvensional tatap muka dikelaslah yang mendorong dunia pendidikan melakukan inovasi dengan penerapan pembelajaran jarak jauh dengan media internet atau biasa dikenal dengan e- learning[5]. Seperti yang terjadi di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, kebanyakan siswa dalam mengikuti pembelajaran tidaklah antusias melainkan terkesan tidak memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Guna menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran maka guru disini memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang diharapkan mampu meningkatkan 940
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 minat belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PKn[20]. Atas dasar permasalahan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata pembelajaran PKn melalui pembelajaran daring atau dengan pembelajaran jarak jauh di SMK Muhammadiyah 2 Karangannyar. METODE Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Melalui wawancara subjek penelitian akan menceritakan dan memberikan informasi mengenai pengalaman dan pandangannya terkait permasalahan yang diteliti[6]. Wawancara dilakukan dengan narasumber guru PKn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara dengan narasumber dan studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen RPP dari guru PKn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar[20] . HASIL Pembelajaran jarak jauh (distance learning) merupakan model dari pendidikan jarak jauh (distance education) dan sudah sejak lama dikembangkan yaitu sejak tahun 1891 di Amerika[7]. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang sangat pesat berpengaruh pada konsep pembelajaran jarak jauh. Dimana yang awalnya dilakukan karena keterbatasan waktu sekarang seakan menjadi kebutuhan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah internet[7]. Internet menjadi media yang sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh karena internet mampu diakses diberbagai tempat dan waktu serta dapat digunakan secara bersamaan atau multiuser sehingga memberikan banyak kemudahan[19]. Selain mudah dalam 941
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 penyampaian materi ajar penggunaan pembelajaran jarak jauh dengan internet ini mampu menarik minat siswa dalam belajar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional di kelas karena dengan ini materi yang dikembangkan guru mampu dikemas secara menarik dengan pemanfaatan teknologi seperti berupa animasi bergerak,film documenter,audio dll[8]. Ilmu pengetahuan selalu berubah dengan cepat mengikuti perkembangan jaman, begitu pula teknologi informasi dan komunikasi terutama perangkat lunaknya. Keduanya seakan berjalan beriringan. Di era education 4.0 ini titik pusat pendidikan bukanlah pada guru melainkan lebih menekankan pada keaktifan siswa atau student center[2]. Teknologi dalam pendidikan digunakan sebagai media guna mempermudah siswa dalam memahami materi serta menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, program pembelajaran disediakan oleh satuan pendidikan berupa perangkat lunak atau software yang dirancang agar siswa mampu belajar secara mandiri[9]. Perangkat lunak merupakan program yang dirancang sedemikian agar siswa dapat belajar secara mandiri. Serta didukung dengan perangkat keras yang digunakan antara lain radio, laptop, handphone,computer yng telah tersambung pada internet[8]. Dalam prakteknya pembelajaran dapat Memadukan kedua perangkat tersebut dengan tujuan mengefektifkan proses pembelajaran. Agar perangkat-perangkat tersebut dapat berfungsi maka harus dilakukan analisis sistem pada desain pembelajaran dimana seluruh komponen dianalisis dan dikembangkan dengan mengacu pada tujuan[9]. Dalam sistem pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sering dihubungkan dengan psikologi pembelajar. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa unsur yang dimasukkan dalam pengembangan software dunia pendidikan, seperti hubungan dengan kehidupan yang nyata, hands-on, pendekatan indirect-tematik, menyenangkan, memberi penguatan positif, pencarian dan pengaplikasian serta penyelesaian masalah[17] . Metodologi dalam pengembangan software pun berkaitan dengan kerangka kerja dikarenakan menggunakan 942
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pendekatan sistem informasi yang bertujuan mengembangkan software tersebut[10]. Harel (1992) berpendapat bahwa ada dua ciri utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem yaitu sistem tidak reaktif (non reactive) dan sistem yang reaktif (rective). Serta sistem software untuk pembelajaran dan pengajaran termasuk sistem yang reaktif karena sistem tersebut bisa berinteraksi dengan siswa[11]. Selain itu software yang digunakan dalam pendidikan juga memiliki kelemahan. Seperti yang dijelaskan oleh Simon (1973) bahwa kelemahan software tersebut karena pengembangan software pendidikan lebih menekankan tentang persoalan struktur pengembangan dan tidak memberi tumpuan terhadap keperluan pembelajaran pengguna[8]. Media dalam pembelajaran jarak jauh berfungsi menghubungkan antara guru dan siswa dikarenakan dalam proses pembelajaran mereka tidak bertemu langsung dalam satu ruangan melainkan terpisah secara fisik. Jenis media disini digunakan sebagai delivery mode yaitu meliputi computer, surat elektronik, video interaktif, web, dan multimedia[16]. Penggunaan metode dan media yang tepat akan memberikan hasil yang efektif pada karakteristik dan minat belajar siswa karena media memiliki tingkat keluwesan yang tinggi baik digunakan secara individu maupun kelompok serta mampu media pendidikan jarak jauh (e-learning) mampu dijangkau di wilayah geografis yang luas[12] . Melalui media ini juga akan meningkatkan interaksi antara siswa dan guru karena adanya pemberian umpan balik terhadap hasil belajarnya atau informasi tentang hasil belajar yang perlu diperbaiki. Selain itu juga digunakan sebagai sarana menyampaikan materi pembelajaran yang perlu dipelajari lebih mendalam oleh siswa (elaborasi)[15] . Menurut Heinich (1986) ada beberapa bentuk interaksi pembelajaran yang digunakan sebagai pembelajaran interaktif dalam sistem pendidikan jarak jauh antara lain : Adanya praktek dan latihan Adanya tutorial 943
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Adanya permainan Adanya simulasi Adanya penemuan Adanya penemuan Adanya pemecahan masalah[12] . Dengan menggunakan media komputer dalam pembelajaran yang dikemas dalam suatu sistem pendidikam berupa e-learning yang mana didalamnya mampu diberi materi yang diinovasi dengan bentuk yang baru seperti penambahan ilustrasi, animasi, video, audio, film documenter dll. Dengan adanya media ini ternyata mampu menarik minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn yang sejak dulu kurang diperhatikan oleh sisiwa karena monotonnya materi dan model pembelajaran[13] . Minat belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, dimana kegiatan yang yang diminati seseorang akan diperhatikan secara terus menerus dan menimbulkan rasa senang terhadapnya (Slameto,2003:57)[5] . Atau dengan kata lain minat berhubungan dengan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Dalam penelitian ini yang dimaksud minat belajar ialah kecenderungan dalam diri siswa yang berupa perasaan senang, perhatian, konsentrasi, kesadaran dan kemauan untuk mempelajari mata pelajaran PKn[14]. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat belajar seseorang antara lain : a. Perasaan, yaitu suatu keadaan atau suasana hati seseorang yang timbul karena adanya rangsangan tertentu. Atau dapat diartikan sebagai keadaan jiwa seseorang. b. Perhatian, yaitu suatu cara menggerakkan bentuk umum, cara bergaulnya jiwa dengan kejadian di sekitar seseorang. c. Kemauan, yaitu kehendak untuk memilih atau merealisasi suatu tujuan yang diinginkan. 944
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 d. Konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan perhatian kepada suatu kejadian atau sasaran tertentu. e. Kesadaran, yaitu sifat yang termuat dalam proses kejadian tertentu pada seseorang yang hidup dan dianggap sebagai sesuatu yang unik serta dapat digambarkan suatu untuk kemauan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu proses atau kejadian sebagaimana adanya[5] . Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat : a. Faktor Internal Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang yang meeliputi dorongan, perasaan, cita-cita, dan pengalaman masa lalu. Dorongan dari dalam diri sesorang mampu menimbulkan perasaan senang dan tidak senang, simpati atau tidak simpati, dan perasaan lain yang timbul dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek yang diamati. Faktor emosi juga menjadi salah satu bagian dalam menimbulkan minat seseorang karena dorongan emosional dan psikologis seseorang mampu menimbulkan minat dalam dirinya. b. Faktor Eksternal Faktor yang datang dari luar diri seseorang. Faktor luar yang mempengaruhi minat antara lain motivasi sosial, orang tua, guru dan lingkungan. Adanya sesuatu rangsangan yang berasal dari luar diri seseorang seperti situasi yang berkembang dalam masyarakat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat merupakan hal utama yang mampu mempengaruhi minat belajar siswa[5]. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber guru di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar bapak Sunarno, S.Pd, M.P.d, disini guru menggunakan media pembelajaran berupa komputer yang sudah dirancang dengan pembelajaran jarak jauh (e-learning) guna meningkatkan minat belajar siswa 945
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terhadap mata pelajaran PKn. Setelah diamati siswa cenderung lebih berminat belajar dengan e-learning dimana materi pelajaran di upload dalam sistem dan siswa dapat mengunduhnya melalui handphone atau komputer masing-masing dan dapat diakses di luar sekolah. Serta dalam materi tersebut guru dapat membuat inovasi yang tidak hanya materi teks, melainkan dapat ditambahkan animasi, video interaktif, audio, film documenter dll. Dengan adanya e-learning pula siswa diberikan tugas akhir dengan membuat inovasi produk seperti ppt, film documenter, video interaktif dll yang kemudian tugas di upload melalui sistem yang telah dibuat guru. Menurut penjelasan guru Pkn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar hasil belajar yang diperoleh siswa cenderung meningkat dimana dinilai dari tugas yang dikirim siswa guru menilai bahwa kreatifitas siswa mampu tereksplore dan dituangkan dalam tugas yang dibuat. Dimana sebelumya rata-rata nilai untuk tugas dan harian sekitar 70 - 80 setelah diterapkan pembelajaran e-learning hasilnya meningkat menjadi rata-rata 80-90[20] . SIMPULAN Ilmu pengetahuan selalu berubah dengan cepat mengikuti perkembangan jaman, begitu pula teknologi informasi dan komunikasi terutama perangkat lunaknya. Keduanya seakan berjalan beriringan. Di era education 4.0 ini titik pusat pendidikan bukanlah pada guru melainkan lebih menekankan pada keaktifan siswa atau student center[2]. Teknologi dalam pendidikan digunakan sebagai media guna mempermudah siswa dalam memahami materi serta menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, program pembelajaran disediakan oleh satuan pendidikan berupa perangkat lunak atau software yang dirancang agar siswa mampu belajar secara mandiri[9]. Perangkat lunak merupakan program yang dirancang sedemikian agar siswa dapat belajar secara mandiri. Serta didukung dengan perangkat keras yang digunakan antara lain radio, laptop, handphone,komputer yng telah tersambung pada internet[8]. Dalam prakteknya pembelajaran dapat memadukan kedua perangkat tersebut dengan 946
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 tujuan mengefektifkan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada bapak Sunarno S.Pd, M.Pd selaku guru mata pelajaran Pkn, menurutnya dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Pkn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar digunakan blanded learning atau perpaduan antara pembelajaran tatap muka dikelas dan pemebelajaran jarak jauh menggunakan e-learning. Dari hasil yang diamati siswa cenderung lebih berminat belajar dengan e-learning dimana materi pelajaran di upload dalam sistem dan siswa dapat mengunduhnya melalui handphone atau komputer masing-masing dan dapat diakses di luar sekolah. Serta dalam materi tersebut guru dapat membuat inovasi yang tidak hanya materi teks, melainkan dapat ditambahkan animasi, video interaktif, audio, film documenter dll. Dengan adanya e-learning pula siswa diberikan tugas akhir dengan membuat inovasi produk seperti ppt, film documenter, video interaktif dll yang kemudian tugas di upload melalui sistem yang telah dibuat guru. Dari hasil tugas yang dikirim siswa melalui sistem pun dinilai oleh guru kreatifitas siswa cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan pembelajaran konvensional[20]. DAFTAR PUSTAKA [1]Depdiknas. 2003. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. [2]PP No.17 tahun 2010 tentang Penggelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. [3]Rusman, Riyana. 2011.Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. [4]Tim Kemenristekdikti. 2017. Pengembangan Pembelajaran Daring. Jakarta:Ristekdikti 947
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [5]Slameto. 2015.Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.Jakarta: Rineka Cipta [6]Sugiyono.2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. [7]Munir. 2012. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis TIK. Bandung : Alfabeta [8]Munir. 2012. Manajemen Proyek Perangkat Lunak (MPPL). Bandung:Alfabeta. [9]Munir.2014. Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Guru. Bandung: Alfabeta. [9]Tim Ristekdikti. 2017. Pengembangan Pmbelajaran Daring. Jakarta. [10]Atmaja, Nugraha.2012. Model Development of Web Based Distance Learning. Semarang: unnespres [11]Kusmara, Ade. 2011. E-learning dan Pembelajaran. Jambi: Lentera Persinduan. [12]Husanah.2014.Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terampil Memadukan Keunggulan Pembelajaran Face to Face, E-learning Offline-online & Mobile learning. Jakarta: Prestasi Pustaka Production. [13]Putu, Laksana. 2017. E-learning sebagai Evolusi Proses Pembelajaran di Era Masyarakat Informasi. Denpasar. [14]Devita, Gatot.2016.Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Pengembangan Model Pembelajaran E-learning Berbasis Blog. Malang. [15]Fransiska, Monika. 2017. Pengujian Validitas, Praktikalitas dan Efektivitas Media E-learning di Sekolah Menengah Kejuruan. Padang [16]Nurchasanah,Sunaryo. 2013. Perangkat Perkuliahan Pembelajaran Literasi Berbasis E-learning. Malang. 948
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [17]Dwi Surjono, Herman. 2018.Best Practice Pembelajaran Daring di UNY (Seminar Sosialisasi Pembelajaran Daring). Yogyakarta. [18]Syahmaidi,Eril. 2015. Pengembangan Media E-Learning Mata Pelajaran Teknologiinformasi Dan Komunikasi Untuk Kelas Xi Sma. Padang. [19]Al Ihwanah. 2016. Implementasi e-Learning Dalam Kegiatan Pembelajaran Pgmi Iain Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi. [20]Hasil wawancara dengan guru PKn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar pada saat magang kependidikan 2. 949
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SMK N 1 KARANGANYAR Tri Wahyuni Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta yunihhh5@student.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan kenakalan remaja di sekolah melalui pendidikan karakter pada SMK N 1 Karanganyar. Penanaman pendidikan karakter pada siswa melalui hal-hal kecil sangat berpengaruh pada kehidupan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kenakalan remaja di sekolah melalui pendidikan karakter pada SMK N 1 Karanganyar. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah mengetahui strategi penanggulangan kenakalan remaja melalui penerapan pendidikan karakter pada siswa SMK N 1 Karanganyar yang mayoritas perempuan yang dilakukan oleh guru PPKn. Kata kunci : Kenakalan remaja, Karakter, Pendidikan karakter ABSTRACT This study aims to determine the prevention of juvenile delinquency in school through character education at Vocational School 1 Karanganyar. Character building in students through small things is very influential on the lives of students as the next generation of the nation. This study uses qualitative method with the aim of knowing how the to find out how to overcome juvenile delinquency in school through character education at Vocational School 1 Karanganyar. Data collection techniques are observation, interviews and literature studies. So far, there have been several activities such as. The results achieved after conducting this study were to find out the strategies for overcoming juvenile delinquency through the application of character education to the majority of female at Vocational School 1 Karanganyar conducted by PPKn teachers. Keyword : Juvenile Delinquency, Character, Character Education 950
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [1]. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai peranan dalam mempersipakan generasi muda yang gemilang untuk masa depan. Pendidikan karakter seringkali diartikan sebagai pendidikan watak. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin maraknya penyimpangan moral dan karakter yang terjadi pada remaja. Seperti yang terlangsir di yaitu aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh 7 siswa SMP di Alas Karet, Kerjo, Karanganyar. melangsir sekelompok remaja menggunakan air rebusan pembalut untuk menggantikan narkotika. melangsir aksi bolos sekolah 29 siswa di Sukoharjo yang terjaring razia Satpol PP, dan masih banyak lagi kenakalan remaja yang lainnya. Melihat fenomena tersebut peran pendidikan karakter sangat diperlukan pengembangannya jika melihat perilaku-perilaku remaja yang sangat memprihatinkan terjadi terus-menerus [2] Perkembangan zaman menjadikan terjadinya perubahan terjadi begitu pesat. Perubahan-perubahan tersebut menjadikan perubahan pada nilai-nilai kehidupan yang kemudian berpengaruh pada nilai moral, etika, agama, dan pendidikan [3]. Penuruanan moral generasi masa kini semakin meningkat yang dapat dilihat dari kenakalan remaja di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang terdapat kejadian kejahatan yang mengalami peningkatan, data tersebut dapat dilihat pada tabel badan pusat statistik sebagai berikut: 951
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dengan KejahatanNo Gambar 1. Tabel Jumlah Data/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018 (sumber: bps.go.id) Berdasarkan data di atas, melalui pendidikan karakter yang diintegrasikan diberbagai tingkat dan jenjang pendidikan, diharapkan krisis karakter bangsa bisa diatasi [4]. Lebih dari itu pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang termuat pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang disebutkan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Permasalahan generasi muda yang dikemukakan oleh Suryadi (2014) yaitu menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme serta kekurangpastian generasi muda tentang masa depan, belum seimbangnya jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, kurangnya kesempatan dan lapangan kerja, masalah gizi rendah menjadi hambatan bagi perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan badan, banyaknya perkawinan dibawah umur, generasi muda yang menderita tuna fisik, mental dan sosial, dan pergaulan termasuk penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang. [5] 952
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 tentang peran pemuda mempunyai peranan penting yaitu Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Sesuai dengan undang-undang tersebut, terbukti bahwa remaja mempunyai peranan penting sebagai penerus bangsa untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. [6] Sesuai yang telah diamanatkan dalam berbagai undang-undang mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi remaja, maka mengakar pada kesepakatan para founding fathers pendiri bangsa, filosofi pendidikan karakter adalah Pancasila, yaitu dengan membentuk manusia yang ber-Pancasila. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh Pancasila, yang artinya setiap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila [1] Pendidikan karakter merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk merubah tataran hidup seseorang agar mempunyai moral yang beradab. Pendidikan karakter diklaim oleh sebagian besar sekolah untuk diterapkannya dalam proses pembelajaran [7]. Namun pada kenyataannya, pendidikan karakter masih sulit diterapkan oleh sekolah-sekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tulisan ini dengan judul "Penanggulangan Kenakalan Remaja di Sekolah Melalui Pendidikan Karakter". Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah antara lain : (1) Bagaimana peran pendidikan karakter dalam menangani maraknya kenakalan remaja? (2) Bagaimana penerapan pendidikan karakter pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan? METODE PENELITIAN 953
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian yaitu SMK N 1 Karanganyar dan Kantor Satpol PP Karanganyar. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Subjek penelitian yaitu guru dan Satpol PP Karanganyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman dengan tahapan sebagai yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data 4) penarikan kesimpulan. [8] HASIL Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan [9]. Pada dasarnya Pendidikan karakter adalah poros perbaikan pendidikan nasional [10]. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut undang- undang sisdiknas tahun 2003 pasal 1 bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Menurut Lickona, 2014, tujuan besar pendidikan adalah menjadikan anak menjadi pitar dan baik, oleh sebab itu sejak pada zaman Plato telah diberikan pendidikan karakter yang dibarengkan dengan pendidikan intelektual, kesusialaan, dan literasi serta budi pekerti dan pengetahuan. [11] Penerapan pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak dini mulai dari keluarga. Menurut Sudaryanti pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak anak usia dini karena pada usia dini sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkannya [12]. Penerapan pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini, khususnya dilakukan oleh Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penerapan kararakter sejak dini bertujuan untuk pembentukan sikap yang baik untuk ke depan. Penerapan pendidikan karakter sejatinya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PPKn di sekolah saja, melainkan karekter harus dibentuk sejak dini oleh 954
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 orag tua, keluarga, bahkan masyarakat. Hal yang perlu dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter adalah dilakukannya eksistensi orang tua dalam menekankan sejak dini, pengaruh lingkungan sekitar terhadap pola sikap dan tingkah laku yang tertanam pada diri anak. Sebab lingkungan memberi pengaruh sangat kuat terhadap perilaku anak-anak. [13] Pendidikan karakter sendiri tidak tertulis secara kontekstual dalam buku, namun karakter adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu. Penerapan karakter dilakukan melalui masalah yang ada. Pendidikan karakter harus berdasarkan Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar penerapan karakter seseorang. Contohnya yaitu penerapan agama yang berbeda-beda, sehingga harus toleransi antar umat beragama. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Wulandari dan Muhammad Kristiawan pada tahun 2017 yang berjudul "Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua." Bahwa sekolah harus dapat memanfaatkan peran orang tua yang sangat sentral dalam membina karakter siswa. Sekolah harus mampu menciptakan kolaborasi yang baik dengan keluarga dalam hal ini adalah orang tua dalam membina karakter siswa [14]. Menurut Lickona, keluarga sebagai pendidik karakter yang paling utama, dimana keluarga merupakan pihak pertama yang mempengaruhi karakter anak. Dan disini tugas sekolah adalah memperkuat nilai karakter positif yang telah diajarkan di rumah. [15] Rendahnya moral penerus bangsa terjadi seiring dengan perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat. Pendidikan moral pun terus mengalami kemunduran hal tersebut dikarenakan ketika masyarakat berpikir bahwa moralitas adalah sesuatu yang terus mengalami perubahan, relatif individu, berganntung situasi, dan bersifat personal, sekolah-sekolah pun kemudian menarik diri dari peran sentral sebagai pengajar moral yang dulu pernah mereka pegang [14]. Rendahnya moral pnerus bangsa dapat dilihat daru kasus-kasus kenakalan remaja yang ditemui peneliti saat di lapangan yaitu antara lain: 1) Dikeluarkan dari sekolah, awalnya membolos, dan kemudian minum minuman 955
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 keras dengan teman siswa sekolah lain. Faktor pendorong adalah sejak SMP sudah bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Yang dicurigai oleh tetangga yang kemudian dilaporkan pada sekolah. 2) Cewek cowok berpacaran dengan teman satu sekolah dan ketahuan melakukan tindakan asusila di sekolah saat pulang sekolah. 3) Dikeluarkan saat menjelang Ujian Nasional karena Hamil diluar nikah. 4) Mencuri barang teman kelasnya dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada sekolah yang mayoritas perempuan. Kasus-kasus tersebut merupakan aksi kenakalan remaja pada siswa sekolah SMK yang mayoritas perempuan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai kasus- kasus remaja dari berbagai sekolah yang merusak tatanan kehidupan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Pada tahun 2018-2019 rata-rata SMA sederajat kebanyak siswa membolos dan siswa tidak patuh dalam absensi dan rutinitas sekolah. Terjadinya kenakalan remaja tidak seratus persen murni karena kesalahan remaja tersebut. Remaja merupakan fase dimana proses pencarian jati diri, sehingga dalam proses perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenakalan remaja, semua terjadi karena ada pemicu atau faktor pendorong untuk remaja melakukan kenakaln remaja. Sehingga pentingnya untuk menjaga remaja agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ataupun norma yang ada di masyarakat. Hal tersebut juga sesuai yang pernyataan Dadan Sumara, dkk bahwa remaja merupakan aspek masa depan suatu bangsa. Menurut Tuloli & Ismail, terdapat faktor yang memperngaruhi perkembangan manusia yaitu Faktor Pembawaan dan Faktor Lingkungan. Serta terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi pekembangan seperti Self Awarenes (Kesadaran Diri Sendiri), Self Determination (Menentukan Nasib Sendiri), Self Confidence (Percaya Diri Sendiri), Pengaruh Ketekunan, Fighting Spirit (Semangat Juang), Internal Motivation, Pengaruh Emotional Quotient, dan Pengaruh Spiritual Quotient. [16] 956
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kenakalan remaja yang semakin marak tentunya sangat meresahkan berbagai pihak. Tindakan yang diambil pihak sekolah atas kenakalan yang terjadi yaitu melibatkan semua pihak dalam penyelesaian permasalahan kasus kenakalan remaja tersebut. Kenakalan remaja yang terjadi pada siswa akan ditindaki oleh BP dan Wali Kelas, dalam hal ini Guru PPKn hanya mendekati dan menasehati. Pendikan karakter sangat penting ditanamkan terlebih lagi untuk anak perempuan yang sangat rentan akan kenakalan. Pada dasarnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aspek dan aspek terpenting disini adalah bagaimana peran guru dalam mendidik siswanya untuk menjadi siswa yang memiliki kepribadian yang baik dan pengetahuan intelektual yang tinggi. [17] Strategi Guru PPKn dalam Penanaman Pendidikan Karakter yaitu pada sela- sela mengajar dilakukan penerapan sikap dan nilai yang dikaitkan dengan Kompetensi Dasar yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru PPKn lebih banyak cerita mengenai kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada didalam buku pelajaran. Pada dasarnya guru memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi nilai dan karakter siswanya dengan berbagai macam cara seperti: 1) Guru dapat menjadi pengasuh yang efektif , 2) Guru daoat menjadi teladan, 3) Guru dapat menjadi seseorang pembimbing yang etis [11]. Pembelajaran PPKn sangat penting dalam mewujudkan pribadi bangsa yang berkualitas, sehingga dapat menumbuhkan sikap kemandirian pada siswa sebagai generasi penerus bangsa [18]. Pada dasarnya pendidikan karakter dipengaruhi oleh pergaulan pada lingkungan masyarakat disekitarnya [19]. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya sekolah maupun orang tua melainkan juga masyarakat serta pemerintah harus turut serta andil dalam penanganan krisis karakter remaja saat ini. Dari satpol PP selalu memantau dan memonitoring aktivitas serta tempat-tempat yang dikategorikan rawan untuk melakukan hal-hal yang kurang positif bagi remaja di kabupaten Karanganyar. Pendidikan Karakter seharusnya terintegrasi dalam mata 957
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pelajaran utama Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugas sebagai mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai pada siswa [20]. Implementasi pendidikan karakter di SMK N 1 Karanganyar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, baik dari sekolah, guru, maupun siswa sendiri. Faktor Pendorong penanaman pendidikan karakter di SMK N 1 Karanganyar yaitu : 1) Perempuan lebih mudah untuk diarahkan, sehingga penanaman karakter lebih mudah ditanamkan, 2) Perempuan lebih mudah Cerita dari hati ke hati, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Disamping itu, juga terdapat faktor yang mempengaruhi penanaman pendidikan karakter di SMK N 1 Karanganyar yaitu: 1) Karakter anak sulit dirubah karena sudah tertanam sejak awal (pembawaan dari jenjang sekolah sebelumnya serta pengaruh lingkungan), 2) Guru yang tidak ikut serta dalam penanaman karakter meskipun melalui hal-hal kecil, 3) Pendidikan seharusnya tidak hanya dibebankan pada PPKn. Penerapaan pendidikan karakter seharusnya dilakukan dengan penuh perhitungan melalui manajemen tersendiri. Menurut Wibowo, penerapan pendidikan karakter agar efektif dapat dilakukan dengan adaya manajemen secara terpadu. Hal tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian dari pihak sekolah. [21] Pada perkembangan abad 21 sekarang ini, siswa sudah tidak memperdulikan dengan yang terjadi disekitarnya. Dibalik kenakalan siswa yang ada terdapat pula keterbalikan dari hal tersebut, yaitu siswa berprestasi lebih suka menghafal dan mengembangkan kemampuannya terlepas dari karakter yang mereka miliki [22]. Melihat hal tersebut pengembangan dan penguatan pendidikan karakter perlu ditingkatkan terkhusus pada nilai-nilai dan moral siswa. 958
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SIMPULAN Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil di atas adalah Pentingnya penguatan pendidikan karakter pada remaja sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan karakter dapat menjadikan remaja yang tidak hanya memiliki pengetahuan intelektual melainkan juga meiliki akhlak serta kepribadian yang baik. Pengutan pendidikan karakter dapat menjadi upaya pencegahan kenakalan remaja yang semakin marak melalui penanaman nilai-nilai pada masing-masing individu siswa. Penerapan pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan dari berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat,bahkan pemerintah, sehingga pelaksanaannya saling terintegrasi satu sama lain. Pendidikan karakter juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus kenakalan remaja yang terus marak seiring dengan perkemabangan arus globalisasi pada siswa SMK N 1 Karanganyar yang mayoritas perempuan. DAFTAR PUSTAKA [1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. [2] Samani, Muchlas & Hariyanto. "Konsep dan Model Pendidikan Karakter", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013. [3] Aleberto, Morrys Charles. "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja di SMK Negeri 2 Karanganyar", Universitas Sebelas Maret : Prosiding Seminar Nasional PPKn, 2018. [4] Wibowo, Agus. "Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah",Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. [5] Suryadi, K. dkk. "Idrus Affandi Pendidik Pemimpin Mendidik Pemimipi Memimipin Pendidik", Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008. 959
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [6] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan [7] Lapsley, Daniel & Woodbury, Ryan . "Moral-Character Development for Teacher Education", The Journal of the Association of Teacher Education. Vol. 38 No. 3, 2016. [8] Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" Bandung: Alfabeta CV, 2018 [9] Zubaedi. "Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. [11] Lita S, I. M. "Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik". Dalam T. Lickona, Educating for Character . Bandung: Nusa Media, 2014. [12] Sudaryanti. "Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini". Jurnal Pendidikan Anak, 2012 [13] Andrianto. "Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang ". Jurnal PAI Raden Fatah Vol. 1 No. 1, 2019. [14] Yeni Wulandari dan Muhammad Kristiawan. "Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua". 2017 [15] Zein, J. A. "Character Matters ( Persoalan Karakter) : Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya. Dalam T. Lickona, Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues". Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 960
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [16] Ismail, J. T. "Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkarakter Unggul" . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016. [17] Indah, Nur. Rima & Muchtarom. "Kompetensi Kepribadian Guru PPkn Melalui Keteladanan Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa (Studi di SMP N 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo", Universitas Sebelas Maret. PKn Progresif, Vol. 12 No. 2, 2017. [18] Afif, Salman Al. "Peran Guru Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik". Universitas Sebelas Maret: Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018, 2018. [19] Julia & Supriyadi. "The Implementation of Character Education at Senior High School" . GC-TALE 2017, 2018. [20] Ramdani, Emi. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal". Universitas Ahmad Dahlan. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 2017. [21] Wibowo, Agus. "Pendidikan Karakter : Strategi Membangun Karakter Bangsa Peradaban". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. [22] Affandi, dkk. "The Correlation of character education with critical thingking skills as an important attribute to sucess in the 21st century". Journal of Physics, 2019. 961
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP CIVIC DISPOSITION SISWA SMP/MTS Vinanda Irawati Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Globalisasi memberikan pengaruh besar dalam kehidupan manusia, perkembangan IPTEK yang memengaruhi kecepatan penyebaran informasi tidak dapat kita hindari. Melalui perantara Media Sosial semua orang dapat dengan bebas membaca dan mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Penggunaan media sosial menjadi sebuah kebutuhan di era-modern ini, baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari para remaja khususnya pelajar di kelas SMP/MTS. Dalam perkembangannya saat ini pelajar di sekolah lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan tegur sapa secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial terhadap civic disposition siswa SMP/MTS dalam berperilaku sehari-hari di sekolah maupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mendasarkan beberapa referensi yang terkait. Dengan demikian akan memperkaya mengenai pengaruh dari media sosial terhadap Civic Disposition. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan media sosial memberi pengaruh positif dan negatif dalam membentuk civic disposition siswa kelas SMP/MTs. Kata Kunci : Globalisasi, Media Sosial, Civic Disposition PENDAHULUAN Kemajuan teknologi infomasi di era modern saat ini, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dari usia anak-anak hingga dewasa, dari kehidupan di masyarakat maupun kehidupan pelajar di dunia pendidikan. Internet menjadi salah satu hasil dari kemajuan IPTEK di dunia, serta dengan keberadaan android lebih memudahkan semua kalangan untuk mengakses informasi menggunakan internet tersebut. Penyebaran dan penerimaan informasi melalui internet biasanya diakses melalui media sosial. Berdasarkan data dari APJII pada survey tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari keseluruhan jumlah populasi sebanyak 262 juta jiwa pada tahun 2017. Selanjutnya 962
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 pengguna internet yang berasal dari rentan usia 13-18 tahun adalah sebanyak 16,68 persen dan khusus pengguna internet dari kalangan usia setara SMP adalah sebesar 48,53 persen [1]. Akses internet tersebut bisa dilakukan melalui komputer/laptop, handphone/smartphone sehingga lebih memudahkan aktifitas akses. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya internet dan media sosial dapat memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi, terlebih bagi seorang pelajar di zaman sekarang. Melalui media sosial pelajar mampu mengetahui dan melek terhadap kondisi di dunia luar, serta dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan materi-materi di sekolah. Akses internet untuk media sosial yang dilakukan oleh masyarakat terutama pelajar lebih banyak dilakukan melalui smartphone yang merupakan wujud nyata dari generasi mobile. Berdasarkan hasil survey APJII tahun 2017 menunjukkan bahwa akses internet yang sangat digemari oleh rakyat Indonesia adalah media sosial dengan presentase sebesar 87,18 persen [1]. Besarnya angka pada data tersebut sejalan dengan banyaknya macam-macam dari media sosial yang tersedia saat ini seperti instagram, google, twitter, facebook, game online serta whatsapp yang sangat banyak peminatnya. Media sosial menggunakan logika berjejaring dalam menghubungkan aktor- aktor kolektif yang beragam sehingga penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas [4]. Sehubungan dengan kecepatan penyebaran informasi tersebut serta luasnya cakupan akses, membuat pengguna lebih reaktif terhadap informasi yang ia terima, hal itu menimbulkan dampak negatif dan positif bagi karakter dan watak kewarganegaraan (civic disposition). Hal ini dikarenakan media sosial menghubungkan seseorang atau sekelompok kepada orang lain untuk melakukan interaksi, sehingga interaksi tersebut dapat memengaruhi satu sama lain. METODE 963
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik pembahasan melalui buku-buku, tulisan ilmiah serta mendasarkan pada beberapa referensi terkait. HASIL Perkembangan internet dan media sosial menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan pelajar, sehingga akan berperan mempengaruhi karakter dari masyarakat itu sendiri. Maka dalam penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu, dalam konteks karakter siswa dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Lickona (1992) menyatakan bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Di mana ada tiga karakter yang baik: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral [8]. Sehingga siswa tetap menjaga karakter dirinya yang baik, tanpa harus meniggalkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dilihat dari jumlah pengguna media sosial di Indonesia menduduki jumlah yang sangat banyak. Di dalamnya tidak hanya pengguna dari kalangan dewasa, melainkan juga pada kalangan anak-anak dan remaja pada usia SMP. Usia SMP termasuk dalam golongan Generasi Z dengan tahun kelahiran 1995-2010 dimana pola pikir mereka cenderung serba ingin instan. Generasi ini lahir pada saat teknologi semakin berkembang pesat, sudah mengenal gadget, smartphone dan kecanggihan lainnya di usia yang masih dini [3]. Sehingga anak-anak SMP tidak terlepas dari dampak dari penggunaan media sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif. Novitasari (2018) menyatakan bahwa sebagian dari pengguna media sosial dapat terpengaruh ke arah positif maupun negatif karena sebagian orang Indonesia termasuk responden yang menjadi pengguna media sosial belum rajin untuk belajar, membaca, dan konfirmasi kebenaran sebuah berita karena ingin yang instan dan sesuai dengan 964
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 kehendak pribadi [9]. Terutama pada anak usia SMP yang cenderung menyukai sesuatu serba instan, termasuk dalam menyerap informasi. I. Manfaat Media Sosial dalam Pembentukan Civic Disposition Siswa SMP/MTs Media sosial dapat membentuk sikap dan karakter kewarganegaraan (civic disposition), seperti yang diungkapkan Syaifudin Azwar (2010) bahwa sikap dibentuk oleh beberapa faktor antara lain : a) Pengalaman pribadi, b) Pengaruh orang lain yang dianggap penting, c) Pengaruh kebudayaan, d) Media massa, e) Lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan f) Pengaruh faktor emosional [2]. Sehingga apa yang seseorang lihat dari media sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan diimplementasikan dalam sikap dan perilaku pergaulan di dunia nyata. Selanjutnya, sikap dan karakter yang dipengaruhi oleh media sosial berhubungan erat dengan emosional yang dimiliki siswa. Dalam hal ini ada enam elemen yang membentuk aspek emosional yang harus dirasakan seseorang agar menjadi manusia yang bermoral: hati nurani, harga diri, empati, mencintai yang baik, mengendalikan diri, dan rendah hati [13]. Sehingga aspek emosional itu penting untuk melatih kedewasaan berpikir siswa dalam memecahkan masalah di sekolah dalam proses pembelajaran maupun dalam bersikap padapergulan sehari-hari. Keberadaan media sosial yang mempunyai dampak positif dengan memuat konten yang positif dapat membentuk dan mendidik siswa menjadi manusia yang baik. Misalnya, di media 965
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 sosial memuat informasi kegiatan membantu korban bencana alam di suatu daerah, maka secara tidak langsung akan menimbulkan rasa empati dalam diri siswa. Pemanfaatan internet dan media sosial tidak hanya dalam aspek pergaulan sehari-hari, namun juga dapat membentuk civic disposition dalam ranah pembelajaran di sekolah. Hal ini didukung dengan fakta dari hasil penelitian dari Fahlepi (2017) yang mengungkapkan bahwa penggunaan media memang terbukti mampu secara signifikan mempengaruhi karakteristik penggunaan teknologi dan aktivitas penggunaan social media [10]. Dalam penggunaan media sosial ini sangat lengkap memuat materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa, dengan tugas-tugas yang beragam yang rumit. Sehingga siswa membutuhkan sumber informasi yang banyak dan rutin dengan mudah melalui sosial media. Penggunaan media sosial dalam hal ini perlu dipertahankan dan tetap disesuaikan dengan perubahan dan kemajuan dari tugas yang dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh siswa. Menurut Husain (2014), Pemanfaatan internet dalam pembelajaran diharapkan dapat merangsang siswa untuk belajar secara lebih mandiri serta berkelanjutan sesuai dengan kecakapan serta potensi alami yang dimiliki [5]. Sehingga hal ini dapat mendukung kemandirian dan keaktifan siswa. Siswa dapat secara aktif mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari melalui internet. II. Dampak Negatif Media Sosial Dalam tribunpontianak.co.id memuat bahwa Kementrian Komunikasi dan informatika mengungkapkan ada 65,34 persen anak usia 9 hingga 19 tahun yang menggunakan gawai atau gadget dalam mengakses pornografi [7]. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma yang berkaitan erat dengan watak kewarganegaraan. Sehingga perlu pengawasan yang lebih tinggi dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget. 966
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Berdasarkan penelitian Rosdiana,dkk (2018) menyatakan bahwa pengguna narkolema (pornografi) akan mengalami gangguan konsentrasi, menurunnya kemampuan dalam menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan [11]. Ketika sejak dini anak-anak sudah terpapar pornografi dan sudah tidak dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah maka akan merusak generasi di masa mendatang. Melihat berbagai pengaruh yang dibawa oleh keberadaan media sosial, maka media sosial tersebut harus digunakan sesuai fungsinya. Sehingga keberadaannya yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia saat ini, dapat berperan secara maksimal untuk memudahkan aktifitas manusia dan para pelajar sebagai generasi masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Ngadino Surip, dkk (2015:183) bahwa media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju, namun tetap berkepribadian Indonesia [12]. Penyeimbangan dampak dari penggunaan media sosial terhadap civic disposition (karakter) siswa dapat dilakukan melalui pendidikan PPKn di sekolah. Dengan pembelajaran yang berdasar nilai-nilai Pancasila, akan memberikan kontrol kepada siswa mengenai batas-batas yag harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Machful (2017) bahwa pendidikan karakter bangsa Indonesia perlu direkonstruksi karena Pancasila sebagai dasar pendidikan karakter memiliki status yang sama dengan pendidikan karakter seperti Agama, Budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional [6]. Hal ini dikarenakan Pancasila berasal dari jati diri bangsa, yang diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri, dengan karakter yang khas menjunjung nilai-nilai dan norma-norma dalam bersikap dan berperilaku. SIMPULAN 967
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Keberadaan media sosial tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, terutama pada generasi Z atau pada usia SMP/MTs. Media sosial dapat memengaruhi karakter kewarganegaraan (civic disposition), baik itu pengaruh positif dan negatif. Media sosial dapat membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, aktif serta bertanggung jawab dalam proses keseharian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, keberadaan media sosial juga mempunyai dampak negatif, dilihat dari data bahwa konsumsi konten pornografi diakses oleh 65,34 persen anak usia 9 hingga 19 tahun melalui media sosial. Sehingga perlu kerjasama antar semua lapisan masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi sekolah untuk bersama-sama mencegah konten media sosial yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan karakter bangsa, baik dalam bentuk berita bohong, adu domba serta konten asusila. DAFTAR PUSTAKA [1] APJII. 2018. Potret Zaman NowPengguna dan Perilaku Internet Indonesia!.Buletin APJII. Diakses dari , diakses pada tanggal 1 Mei 2019 [2] Azwar. S. (2010). Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar [3] Badan Pusat Statistik(BPS) diakses dari diakses pada tanggal 1 Mei 2019 [4] Galuh,I. 2017. Media Sosial dan Demokrasi. Yogyakarta: PolGov [5] Husain, Chaidar. 2014. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan Husain. Jurnal 968
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 2, Juli 2014; 184- 192 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337- 7615 [6] Indra Kurniawan,Machful. 2017. Pancasila as A Basis For Nation's Character Education. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Volume 125 [7] Ishak. 2018. Miris, KPAI Ungkap 65,34 Persen Anak Usia 9 hingga 19 tahun di Indonesia Akses Pornografi Via Gadget. , gadget. Diakses pada 1 Mei 2019 [8] Lickona, Th. (1992). Educating for Character, How Our School can reach respect and Responsibility. New York : Holt, Renechart and Winston. [9] Novita. 2018. Journal of Moral and Civic Education, 2 (2) 2018 ISSN: 2549- 8851 (online) 2580-412X (print) [10] Roma Doni, Fahlepi. 2017. Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. IJSE - Indonesian Journal on Software Engineering. Volume 3 No 2 [11] Rosdiana dkk. Dampak Penggunaan Gadget Pada Pelajar Di SMP Negeri 33 Samarinda. Jurnal Abdimas Mahakam Online ISSN : 2549- 5755 Januari 2018, Vol. 2 No. 1 [12] Surip, Ngadino., dkk., 2015. Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset [13] Sutoyo, dkk. 2017. Internalization Of Pancasila Values In Pancasila And Civic Education Learning In The Attempt Of Bringing The Multicultural Education 969
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Into Reality. Proceedings Ictess Unisri 2017 Issn: 2549-094X Vol 1, Number 1, January 2017 970
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PERAN GURU PKN DALAM MEMBINA MORAL SISWA SMP DI ERA DISRUPSI Zakiyatul Muskiyah Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta ABSTRAK Guru PKn mempunyai peranan yang membawa peserta didik menjadi manusia yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap, dan pengetahuan kepada peserta didiknya. Di era disrupsi ini di mana perkembangan teknologi semakin pesat yang memudahkan siswa untuk mengakses berbagai macam informasi secara luas dan mudah. Namun perkembangan teknologi ini terkadang membuat siswa kurang bijak dalam memilah informasi dan terkadang siswa dengan mudah mengakses konten-konten negatif serta meniru perilaku-perilaku negatif yang pada akhirnya membuat moral/etika siswa mengalami kemerosotan. Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan peran guru PKn dalam membentuk moral siswa SMP di era disrupsi. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa era disrupsi membawa dampak bagi kemajuan informasi dan teknologi yang berpengaruh terhadap moral siswa sehingga guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan ke arah yang lebih baik kepada siswanya. Kesimpulannya yaitu bahwa guru PKn mempunyai peran penting dalam membentuk moral siswa. Kata kunci: Peran guru PKn, Pendidikan Moral, Era disrupsi ABSTRACT The civic's teachers have functions to brought the students became an educated participants into a man who has an impression of conduct in carrying out duties and responsibilities as good citizens. Therefore a teacher must be able to use his function as a moral guide, attitude, and knowledge to his students. In this disruptive era in which increasingly advanced technologies were making it easier for students to access a wide and easy array of information. But developing this technology sometimes makes students less wise about sorting through information and sometimes students easily access negative content and replicate negative behaviors that ultimately make the students' morals degenerate. Writing this article using a bibliography method. The purpose of writing this article is to describe civic teacher's role In forming a moral of junior high school's students in the disruptive era. This article has shown that the disruptive era brought an impact on influential information and technology advances on students' morals so civic's teachers must be able to use their function as a moral guide, to act and encourage their students in a better way. The conclusion is that teachers do not play an important role in shaping the students' morals. Keyword: civic teacher's role, moral education, disruptive era 971
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 PENDAHULUAN Berkembangnya isu-isu moral di era disruptif di kalangan remaja seperti tindakan melawan orang tua, melanggar peraturan atau kebijakan sekolah, tawuran pelajar, penggunaan narkoba, pornografi, kekerasan dan lai-lain sudah menjadi masalah sosial yang serius di kalangan pelajar yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. [1] Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2017:2) disrupsi merupakan perubahan yang sangat mendasar sebagaimana telah terjadi di berbagai industri, seperti musik, surat-menyurat, media cetak, dan transportasi publik, seperti taksi. [2] Sedangkan Era disrupsi yaitu era di mana komunikasi dan teknologi semakin maju, informasi tidak lagi dibendung, sumber informasi tidak hanya diperoleh dari satu atau dua media saja, melainkan ada puluhan, ratusan bahkan ribuan, dan itu dapat menjadi pembawa informasi dan pengetahuan baru bagi peserta didik. Pada hakikatnya perilaku bermoral berkaitan dengan harkat martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk mulia di muka bumi ini. Harkat dan martabat yang ditunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah dalam pembentukan hubungan yang harmonis antar sesama dan pembangun tatanan masyarakat yang tertib dan beradab. Kondisi tersebut pada hakikatnya akan berdampak terhadap kebahagiaan individu serta kesejahteraan masyarakat luas. [3] Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek atau nilai-nilai moral sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai panduan dalam perumusan aturan-aturan yang mengatur kehidupan. Pengabaian nilai moral yang menyebabkan perilaku yang tidak bermoral, lambat laun akan membentuk budaya dan peradaban yang menunjukkan penurunan harkat dan martabat manusia. Menyadari penting dan mendesaknya pendidikan moral maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran yang mendasar bagi terbentuknya manusia Indonesia yang bermoral. 972
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Di Indonesia, terdapat beberapa fakta yang dapat mencerminkan rendahnya tindakan moral remaja. Dikutip dari [4] laman inews.id disebutkan bahwa dalam laporannya, Retno Listyarti selaku komisioner KPAI bidang pendidikan mengungkapkan bahwa lembaganya mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan per 30 Mei 2018 sebanyak 161 kasus. Perinciannya, kasus anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3 persen), kasus anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus (19,3 persen), dan kasus anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus (22,4 persen). Dikutip dari laman KPAI juga disebutkan bahwa 202 anak tawuran dalam dua tahun. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari pendidikan di Indonesia yaitu untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang mempunyai kepribadian, beretika, bermoral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya seperti yang diuraikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 3 yakni: Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu perlu ditanamkan sikap jujur, saling menghargai, bertoleransi dalam diri setiap siswa, karena sikap ini mempunyai dampak luas bagi di kehidupan orang lain dalam masyarakat dan negara. [5] Untuk menanamkan nilai-nilai moral tersebut proses pendidikan di sekolah hendaknya diarahkan pada pembentukan nilai moral yang baik bagi siswa. Pendidikan nilai/moral tersebut dapat diberikan melalui adanya Pendidikan Agama, atau bisa juga melalui Pendidikan Kewarganegaraan baik mulai dari sekolah dasar maupun sekolah menengah dan hingga perguruan tinggi, mengingat bahwa salah satu kajian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni mengenai moral. 973
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas saja, melainkan juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan pembentukan karakter dan moral siswa agar sesuai dengan nilai, etika, moral, norma, yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dan mempunyai karakter budaya Indonesia. Selain itu seorang guru dapat bekerja sama dengan wali kelas untuk menghargai bagaimana dan di mana nilai-nilai moral diterapkan di ruang kelas dan sekolah. Di dalam implementasinya, guru PPKn memegang peranan penting dalam pembentukan warga negara Indonesia yang baik (to be a good citizenship). Menurut pendapat Nu'man Soemantri (1976:35) "Guru Pkn harus banyak berusaha agar siswa- siswanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik". Rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yaiu bagaimana peran guru PKn dalam membina moral siswa SMP di era disrupsi? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru PKn dalam membina moral siswa SMP di era disrupsi. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Menurut [6] Ritzer (2012: 181) Pendidikan didefinisikan bagi Durkheim sebagai proses yang ditempuh individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan paling utama adalah alat-alat moral, yang dibutuhkan agar dapat berfungsi di dalam masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Hal tersebut memungkinkan pendidikan untuk menghadirkan dan memproduksi kembali ketiga elemen moralitas sekaligus. Pertama, pendidikan akan memberi para individu disiplin yang mereka butuh kan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang mengancam mereka. Kedua, pendidikan 974
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 dapat mengembangkan rasa kesetiaan siswa terhadap masyarakat dan terhadap sistem moralnya. Ketiga, peran pendidikan di dalam pengembangan otonomi, yang memuat disiplin "yang diinginkan secara bebas" dan kelekatan terhadap masyarakat berdasarkan "persetujuan yang tercerahkan". Jadi pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk moral siswa, khususnya melalui pemberian pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena di dalam salah satu kajian PKn yaitu mengenai moral. Di era disrupsi ini perlu ditanamkan pendidikan moral kepada peserta didik agar peserta didik tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sesuai dengan pendapat [7] Lawrence Kohlberg dalam Asri Budiningsih (2008: 25), seorang pakar pendidikan moral pernah mengatakan bahwa perkembangan moral seorang anak erat hubungannya dengan cara berpikir seorang anak. Anak memiliki kemampuan untuk melihat, mengamati, memperkirakan, berpikir, menduga, mempertimbangkan, dan menilai, akan mempengaruhi perkembangan moral dalam diri anak. Semakin baik kemampuan berpikir anak, maka semakin besar kemungkinan anak memiliki perkembangan moral yang baik. Anak dengan perkembangan moral yang baik diharapkan mampu memahami konsep moral yang baik dan kemudian berperilaku sesuai standar tersebut dengan konsisten. Di dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Jadi guru bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu ke siswa melainkan juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan peserta siswa agar mempunyai moral yang baik. Selain itu, menurut [8] Suyatno, Jumintono, Pambudi, D. I., Mardati, A., & Wantini (2019) menyatakan bahwa teladan nilai-nilai yang berasal dari kepala sekolah, 975
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 guru, orang tua, dan personel pendidikan adalah faktor-faktor penting dalam pembentukan nilai-nilai siswa. Ketidakcocokan baik kata-kata maupun tindakan dari para guru akan menyulitkan para siswa untuk menerima nasihat dan pelajaran mengenai nilai-nilai di sekolah. Kemudian menurut pendapat. [9] Nu'man Soemantri (1976:35) menyatakan bahwa "Guru Pkn harus banyak berusaha agar siswa-siswanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik". [10] Guru adalah orang yang paling sering bertemu dengan siswa selain orang tua mereka. Jadi, para guru memiliki tanggung jawab untuk memelihara nilai-nilai moral kepada siswa mereka. Sebagai guru, diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka berdasarkan pada filsafat pendidikan nasional. Filosofi pendidikan nasional ini menyediakan bimbingan dalam membangun sumber daya manusia dengan berbagai nilai yang baik dan salah satunya adalah rasa bertanggung jawab tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat, agama dan negara (Hamidah Yusof, Mohd Asri Mohd Noor: 2018). [11] Mengenai pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dapat dilakukan dengan memasukkan atau menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap materi pembelajaran, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan di lingkungan sekolah (Sayektiningsih, Bambang Sumardjoko, dan Achmad Muhibin: 2017). [12] Menurut pendapat Marzuki dan Yoga Ardian Feriand (2016) guru Pkn memiliki pengaruh yang penting terhadap tindakan moral siswa. Jika peran guru PKn baaik, tindakan moral siswa juga akan semakin baik. Beberapa peran yang dapat dilakukan guru PPKn untuk dapat mempengaruhi tindakan moral siswa yakni seperti, 976
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 memotivasi, mengarahkan, menjadi inisiator, menjadi informator, menjadi evaluator, dan menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. HASIL Era disrupsi membawa dampak perubahan dalam hal komunikasi dan teknologi, di mana informasi tidak lagi dibendung, sumber informasi tidak hanya diperoleh dari satu atau dua media saja, melainkan ada puluhan, ratusan bahkan ribuan dan hal tersebut dapat menjadi pembawa informasi dan pengetahuan baru bagi siswa. Namun apabila kemajuan teknologi tersebut tidak dibarengi dengan penanaman moral kepada siswa akan dapat berdampak buruk bagi perilaku atau moral siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Di sinilah peran penting pendidikan dalam membentuk moral siswa. Melalui pendidikan di sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah siswa mendapatkan pelajaran pendidikan agama atau pun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang mana keduanya sangat erat kaitannya dalam membentuk moral siswa. Karena di dalam mata pelajaran tersebut siswa mendapatkan berbagai macam pengetahuan mengenai mana perilaku yang baik dan buruk, mana perilaku yang seharusnya ditiru atau ditinggalkan. Dengan mempunyai pengetahuan yang baik diharapkan siswa juga mampu menerapkan pengetahuan yang di dapat tersebut agar dapa berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah diperlukan peran guru PKn yang mana guru PKn bertanggung jawab untuk membangun atau membina moral siswa. Tidak hanya melalui pemberian materi atau pengetahuan melalui pembelajaran di kelas saja (transfer ilmu) , tetapi guru PKn juga harus mempunyai moral yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi siswanya dalam bersikap dan berperilaku agar siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma- norma yang ada dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga dengan 977
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 demikian maka siswa nantinya akan terbentuk sebagai good citizen yang mana sesuai dengan tujuan dari adanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri. KESIMPULAN Era disrupsi memberikan dampak positif bagi siswa dalam hal mengakses informasi namun di sisi lain kemajuan informasi dan teknologi dapat juga berdampak negatif pada moral siswa apabila tidak digunakan secara benar (disalahgunakan) oleh siswa. Dalam hal ini guru mempunyai peran penting dalam membina siswa agar tidak salah dalam memanfaatkan teknologi, khususnya guru PKn yang mana berperan sebagai pengemban moral siswa. Guru PKn tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu atau memberi pengetahuan ke siswa tetapi juga bertanggung jawab dalam pembentukan moral siswa. Untuk itulah seorang guru PKn harus mampu memaksimalkan tugasnya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik kepada siswa. Tidak hanya melalui pemberian pengetahuan tetapi guru PKn juga dapat memberikan contoh keteladanan perilaku moral yang baik kepada siswa. Semakin baik peran guru PKn dalam menanamkan pendidikan moral ke siswa maka moral siswa juga akan semakin baik. Sedangkan peran yang dapat dilakukan guru PPKn untuk dapat mempengaruhi tindakan moral siswa yakni dengan cara memotivasi, mengarahkan, menjadi inisiator, menjadi informator, menjadi evaluator, dan menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. DAFTAR PUSTAKA 978
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 [1] Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. Era Disrupsi Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. diakses pada [2] Rineka Cipta. Prima Melati. 2016. Peranan Guru PKn Dalam Membina Etika Siswa Di Sekolah. Volume III Nomor 2, ISSN 2460-1802. [3] Yanty Rosdiana Barutu. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017. e-ISSN: 2549-5976, p-ISSN:2549- 435X. [4] [5] McRobert Lewis and Veronica Ponzio. 2016. Character Education As The Primary Purpose Of Schooling For The Future. JIP-International Multidisciplinary Journal. p- ISSN: 2338-8617 e-ISSN: 2443-2067. [6] Ritzer, George. Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. 2012. Bantul: Kreasi Wacana. [7] Budiningsih, Asri. 2008. Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budaya. Jakarta : PT. Rineka Cipta. [8] Suyatno, Jumintono, Pambudi, D. I., Mardati, A., & Wantini. 2019. Strategy of Values Education in the Indonesian Education System. International Journal of Instruction. Vol.12, No.1. p-ISSN: 1694-609Xpp. 607-624. e-ISSN: 1308-1470. [9] Soemantri M. N. (1976). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga. [10] Hamidah Yusof, Mohd Asri Mohd Noor, Norasibah Abdul Jalil, Mahaliza Mansor, Marinah Awang. 2018. Nurturing Moral Values in Primary School. International 979
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Journal Of Academic Research In Business And Social Science. Vol. 8, No. 7. E- ISSN: 2222-6990. [11] Sayektiningsih, Bambang Sumardjoko, dan Achmad Muhibin. 2017. Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Madrasah Aliyah Klaten. Jurnal Managemen Pendidikan - Vol. 12, No. 2. ISSN: 1907-4034. [12] Marzuki dan Yoga Ardian Feriandi. 2016. Pengaruh Peran Guru PPKn Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tindakan Moral Siswa. Jurnal Kependidikan. Volume 46, Nomor 2, Halaman 193-206. [13] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [14] Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. [15] 980
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Penguatan Civic Literacy dalam Pembelajaran Demokrasi dan Pemilu di Prodi PPKn FKIP UNS Erna Yuliandari, Rusnaini, Yudi Ariana ernayuliandari@staff.uns.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Prodi PPKn FKIP UNS dalam mata kuliah Demokrasi dan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1 ). Mendeskripsikan civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu 2). untuk mengetahui bagaimana penguatan civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu di Prodi PPKn FKIP UNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif .Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan FGD ( Focus Group Discussion ). Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa :1) Civic literacy mahasiswa dalam mata kuliah demokrasi dan pemilu masih rendah , 2) Perlu dilakukan penguatan civic literacy mahasiswa melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dengan mengunakan isu-isu aktual. Kata kunci : civic literacy, penguatan. pembelajaran demokrasi dan pemilu PENDAHULUAN Mata kuliah demokrasi dan pemilu merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warganegara yang mengerti tentang demokrasi serta menerapkan nilai-nilai demokrasi didalam kehidupan sehari hari. Selama ini tingkat literacy mahasiswa dalam mata kuliah demokrasi dan pemilu masih rendah. Civic literacy menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembagan dan kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Civic literacy menjadi hal yang penting bagi warganegara, terutama mahasiswa karena penguasaan civic literacy akan membentuk menjadi warganegara yang baik (good citizen ). Warga negara yang baik sangat diperlukan bagi kemajuan warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan civic literacy, dimana dalam era globalisasi yang membawa keadaan dunia semakin terbuka memberikan pengaruh negatif dan 981
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 positif bagi karakter kebangsaan di Indonesia. Pengaruh negatif yang bagi generasi muda antara lain sudah mulai melupakan jati diri bangsa. Oleh karen itu perlu dilakukan penguatan nilai-nilai demokrasi dikalangan mahasiswa. Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan jati diri bangsanya, seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi, diperlukan penguatan nilai-nilai demokrasi melalui mata kuliah demokrasi dan pemilu. Civic literacy dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk secara aktif berpartisipasi, dan civic literacy merupakan landasan bagi masyarakat demokratis.[1] Menurut Suryadi [2 ], civic literacy merupakan kemelekan wacana warga tentang masalh-masalah politik. Dalam civic literacy terdapat penguasaan bentuk pengetahuan politik warga negara yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk -bentuk aktivitas kewarganegaraan. Dengan pengutan civic literacy dalam pembelajaran mata kuliah demokrasi dan pemilu diharapkan mahasiswa dapat membentuk sikap kristis mahasiswa sebagai warganegara dalam menghadapi kehidupan sehari hari baik berkaitan dengan masalah- masalah politik terutama yang berkaitan dengan materi dalam mata kuliah demokrasi dan pemilu. Pembelajaran politik di kelas dapat meningkatkan literasi politik atau civic literacy. Pembelajaran demokrasi dan pemilu yang dilakukan selama ini hanya dalam proses mendapatkan pengetahuan baru belum pada merekonstruksi isu-isu sehingga mahasiswa menjadi aktif dan termotivasi. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk penguatan civic literacy mahasiswa yang akan berimplikasi pada respon serta sikap mahasiswa dalam berdemokrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu ? 2. Bagaimana penguatan civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu di Prodi PPKn FKIP UNS? METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan mengamati perkuliahan yang selama ini peneliti ampu. Sumber data yang digunakan adalah quisioner, wawancara,observasi, studi dokumen dan ditunjang dengan Focus Group Discussion (FGD). Data dianalisis secara interaktif dengan model Miles dan Hubbermen. Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi yang divalidasi dengan wawancara dan FGD. Lokasi penelitian di 982
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pengetahuan ( FKIP ) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS ) pada mata Kuliah Demokrasi dan Pemilu. HASIL Berdasarkan hasil penelitian civic literacy mahasiswa terutama pada komponen pengetahuan yang sifatnya memahami pengertian materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah demokrasi dan pemilu seperti konsep -konsep demokrasi dan pemilu sudah baik akan tetapi dalam komponen pengetahuan yang berkaitan dengan masalah - masalah atau isu-isu dibidang demokrasi dan pemilu masih kurang hal ini terlihat ketika mahasiswa melakukan analisis terhadap isu-isu yang beredar dan berkembang dimasyarakat baik dari media massa, media cetak maupun dari media sosial , mahasiswa tidak tahu mengenai isu-isu tersebut bahkan ada beberapa mahasiswa yang sama sekali tidak pernah mendengar isu-isu tersebut , misalnya ketika mahasiswa diminta untuk menanggapi mengenai isu yang bertema perempuan dalam politik , sebagian mahasiswa tidak mengetahui mengenai isu-isu perempuan dalam politik. Dengan ketidak tahuan mahasiswa tersebut sehingga berdampak pada cara mahasiswa menanggapi isu ( menganalisis isu ) tersebut juga pada sikap atau respon mahasiswa terhadap isu -isu tersebut. Mahasiswa jarang mengikuti isu-isu tersebut karena ada beberapa alasan yaitu : 1 ) mahasiswa malas untuk mengikuti isu -isu tentang politik dan demokrasi , 2) karena mahasiswa merasa bahwa hal -hal yang ada kaitannya dengan poltik tidak penting untuk masa depan mereka, 3) selama ini minat mahasiswa untuk membaca bahkan mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan politik sangat kurang bahkan banyak mahasiswa yang merasa tidak tertarik dengan hal -hal yang berkaitan dengan politik. Rendahnya civic literacy mahasiswa terhadap masalah-masalah demokrasi dan pemilu yang berkembang saat ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu sehingga hal ini juga berpengaruh pada sikap serta respon mahasiswa yang pasif dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu . Strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk penguatan civic literacy melalui strategi pembelajaran demokrasi dan pemilu berbasis isu-isu aktual dilakukan melalui proses awal pembelajaran pada saat peneliti mengorganisasikan materi kuliah didalam silabus Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang terstruktur dan sistematis, dilakukan melalui proses identifikasi masalah pembelajaran, diskusi dan pembentukan kelompok kecil serta kelompok besar untuk melakukan observasi dan eksplorasi 983
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 terhadap isu-isu demokrasi dan pemilu kemudian dari hasil observasi dan eksplorasi isu-isu aktual tiap kekompok dipresentasikan dan dianalisis sampai pada tahap evaluasi. Mata kuliah demokrasi dan pemilu merupakan mata kuliah yang tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa akan konsep-konsep demokrasi dan pemilu tetapi juga menumbuhkan kesadaran berdemokrasi bagi mahasiswa. Strategi penguatan dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu dengan mengunakan isu-isu aktual dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu menjadi strategis karena dalam hal ini pembelajaran demokrasi dan pemilu dapat menjadi wahana pembinaan warga negara agar memiliki civic attitude dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi . Penguatan civic literacy tentang Demokrasi dan pemilu penting agar mahasiswa mampu memahami perkembangan politik terutama yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu yang dihadapi bangsa dan negaranya. Pembelajaran Demokrasi dan pemilu berbasis isu-isu aktual sejalan dengan model pembelajaran konstruktivisme. Pengetahuan bukan merupakan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek , pengalaman maupun lingkungannya. Pembelajaran konstruktivisme menekankan pada pengetahuan secara bermakna agar mahasiswa dapat berpartisipasi penuh, berkemampuan dan komitmen yang bernalar terhadap demokrasi dan pemilu, pembelajaran mengikuti pandangan peserta didik dan menekankan pada proses serta aktivitas belajar dalam konteks nyata[3]. Mata kuliah demokrasi dan pemilu merupakan mata kuliah yang diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan kesadaran akan demokrasi. Sehingga dengan pembelajaran demokrasi dan pemilu akan timbul suatu kesadaran pada warga negara untuk menjadi warganegara yang baik yang memiliki kesadaran akan demokrasi. Adapun langkah-langka dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu berbasis isu-isu aktual : 1. 2. Pada tahap awal perkuliahan Dosen mengorganisasikan materi demokrasi dan pemilu sesui dengan silabus atau RPS ( Rencana Pembelajaran Semester Pada tahap Pelaksanaan Menyampaikan materi demokrasi dan pemilu dan memberikan tugas. Pada tahap ini menetukan materi yang akan dikaji masing -masing kelompok dikelompokkan menjadi 5 kelompok . Masing -masing kelompok membahas dan mengkaji setiap materi beserta isu-isu aktual dari serta melakukan observasi, kemudian tiap tiap kelompok setiap materi melakukan analisi , respon serta tanggapan dari setiap materi dan isu-isu 984
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 3. aktual yang dikaji dari masing-masing kelompok. Setiap mahsiswa memberikan analisis kritis terkait isu-isu aktual dibidang demokrasi dan pemilu yang sudah dipresentasikan oleh masing masing kelompok Tahap evaluasi Dari tahap perencanaan dan pelaksanaan kemudian dilakukan refleksi dan umpan balik serta penilaian dari hasil kajian serta respon mahsiswa dari hasil laporan tertulis maupun dari hasil presentasi yang dibuat oleh mahasiswa. Setelah dilakukan penguatan civic literacy melalui pembelajaran berbasis isu- isu aktual dalam matakuliah demokrasi dan pemilu menunjukan adanya respon yang positif yang mengarah pada kemampuan yang memadai terkait civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu . Hal ini ditunjukan dengan berkembangnya daya pikir, dan kemampuan analisis kritis mahasiswa dalam mengolah kemudian menganalisis dengan sistematis dan terstruktur terkait isu-isu aktual dalam demokrasi dan pemilu. Mahasiswa dalam menanggapi masalah- masalah demokrasi dan pemilu berusaha untuk mencari sumber kebenaran berita, kemudian dianalisis , dan memberikan respon serta bersikap dengan apa yang diyakini yang nantinya akan diimplemanteasikan dalam civic attitude mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan mahasiswa terhadap kajian isu-isu tertentu dalam demokrasi dan pemilu membangun sikap kritis mahasiswa yang didasarkan pada pengetahuan politik mereka atau dikenal dengan civic literacy mereka untuk bersikap dan menentukan langkah nyata yang merupakan perwujudan dari civic attitude mahasiswa. Penguatan civic literacy mahasiswa sangat penting karena perkembangan teknologi informasi yang berkembang dimasyarakat , terutama melalui media sosial semakin marak dan meningkatnya berita berita yang kebenarannya diragukan , tetapi sebagian masyarakat bahkan mahasiswa percaya terhadap isu yang tidak benar karena rendahnya civic literacy mahasiswa. Dengan pembelajaran demokrasi dan pemilu berbasis isu isu aktual mahasiswa memiliki motivasi untuk aktif dalam memahami bagaimana kehidupan politik disekitar mereka sehingga menimbulkan kesadaran berdemokrasi dalam diri mahasiswa. Dengan kesadaran berdemokrasi dari mahasiswa merupakan salah satu prasyarat dari sebuah demokrasi menurut Robert dahl yaitu adanya partisipasi dari warganegara [4] . Pembelajaran demokrasi dan pemilu berbasis isu-isu aktual menekankan pada pengetahuan secara bermakna agar mahasiswa dapat berpartisipasi penuh, berkemampuan , memiliki komitmen dan memiliki kemampuan berpikir tentang masalh- masalah politik yang berkaitan dengan materi demokrasi dan pemilu. 985
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 6 Juli 2019 SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu yang berkaitan dengan materi mengenai masalah -masalah atau isu-isu aktual demokrasi dan pemilu masih rendah hal ini terlihat ketika mahasiswa memberikan analisis terhadap isu-isu yang dipresentasikan dari hasil observasi dan ekspolrasi kelompok. Karena rendahnya civic literacy mahasiswa tersebut mahasiswa memberikan respon yang pasif ketika kegiatan diskusi berlangsung. Penguatan civic literacy melalui strategi pembelajaran demokrasi dan pemilu dilakukan melalui proses pembelajaran yang struktur dan sistematis, dari awal pembelajaran sampai pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran serta pada tahap evaluasi.. Penguatan civic literacy dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu melalui isu -isu aktual dibidang demokrasi dan pemilu dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kajian isu-isu tertentu dalam demokrasi dan pemilu yang nantinya dapat berimplikasi pada siakp serta respon mahasiswa terhadap suatu permasalahan demokrasi dan pemilu. DAFTAR PUSTAKA [1]. Dwipayana, Civic Literacy, Fisipol UGMYogyakarta : Naskah Combine , Maret 2013, h. 3 [2] Suryadi,K, Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi partai Politik bagi Penguatan Civic Literacy ,Bandung : Naskah Pidato pengukuhan Jabatan guru Besar Ilmu Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 24 November 2010, h. 30 [3] Bambang Warsito, Model Pembelajaran berbasis Masalah, Surabaya : Kementrian Pendidikan Nasional UNESA Pusat Sains dan Matematika Sekolah .2008, h. 77-78 [4] Robert . A Dahl. 2001. Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan praktik Demokrasi Secara Singkat (on Democry).Terj. A. Rahman Zainudin, Jakarta : Yayasan Obor , 2001 986