jdih.denpasarkota.go.id SALINAN WALIKOTA DENPASAR PROVINSI BALI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang 1 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Tahun 1992 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Indonesia Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Tambahan Nomor 5717); Indonesia 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Belanja Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Nomor 1222); Indonesia Tahun 2017 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Nomor 1223); Indonesia Tahun 2017 jdih.denpasarkota.go.id
. jdih.denpasarkota.go.id SALINAN 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Berita Negara tentang Badan Permusyawaratan Desa Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara tentang Pengelolaan Keuangan Desa Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PELAKSANAAN PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN PERBEKEL. TENTANG CARA TATA PENGANGKATAN, DAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Perbekel adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu di Daerah. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat fungsi BPD pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari yang melaksanakan lembaga adalah jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel oleh seluruh penduduk desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan calon Perbekel terpilih sebagai Perbekel. 11. Laporan Perbekel adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggara Pemerintahan Desa oleh Perbekel kepada Walikota melalui Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa. 12. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Perbekel antar waktu yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah Perbekel diberhentikan. 13. Tata cara pemilihan dan pemberhentian Perbekel adalah proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perbekel. 14. Panitia pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel. 15. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel. 16. Bakal Calon Perbekel adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Perbekel kepada Panitia Pemilihan Desa pada tahap penjaringan. 17. Calon Perbekel adalah bakal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai Calon Perbekel yang berhak dipilih. 18. Perbekel terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel. 19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel. 20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel. 21. Pemuktahiran Data Pemilih adalah perubahan data dalam daftar pemilih oleh panitia pemilihan desa sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap. 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum telah dilakukan pemuktahirkan data pemilih oleh panitia pemilihan. terakhir yang 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang terdaftar dalam Daftar Pemilih bersangkutan belum Sementara. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel. 25. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perbekel melalui pengumuman kekosongan jabatan Perbekel dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Perbekel. 26. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Perbekel sebagai dasar penetapan Calon Perbekel. 27. Penduduk desa adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga atau Surat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keterangan diterbitkan yang 28. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut dengan E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatruan Republik Indonesia. 30. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 31. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. rencana keuangan 34. Tanda Gambar Calon Perbekel adalah Foto Calon atau yang berupa gambar. 35. Hari adalah hari kerja. 36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN 40. Pemilihan Perbekel Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Perbekel melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Perbekel dan jabatan Perbekel masih tersisa lebih dari 1 (satu) Tahun. 41. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk menyampaikan visi dan misinya guna meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 42. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 43. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 44. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina jabatan pemerintahan. untuk menduduki kepegawaian suara 45. Masa Tenang adalah masa tenggang waktu menjelang hari pemungutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye berkewajiban dan masing-masing membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. dimana Calon Perbekel Perbekel Calon 46. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Suara 47. Kelompok yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa. Penyelenggara Pemungutan BAB II PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 2 (1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan dengan adil dan demokratis. (2) Pemilihan Perbekel meliputi : a. pemilihan Perbekel secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang; dan b. pemilihan Perbekel antar waktu. Pasal 3 (1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama. (2) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana (1) dapat dilaksanakan dengan dimaksud pada ayat mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel di Daerah; dan b. kemampuan keuangan Daerah. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (3) Walikota menetapkan pelaksanaan pemilihan Perbekel bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota. Pasal 4 (1) Pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Perbekel. (2) Pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa. BAB III PERSIAPAN Bagian Kesatu Tahapan Perencanaan Pasal 5 (1) Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan rencana pemilihan Perbekel. (2) Koordinasi perencanaan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penyiapan data Desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan Perbekel; b. rencana anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD; c. persiapan pelaksanaan pemilihan Perbekel serentak 1 (satu) kali atau bergelombang; d. jadwal pelaksanaan pemilihan Perbekel; e. pembentukan Panitia Pemilihan Kota; f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kota; dan g. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Perbekel. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota. Bagian Kedua Penetapan Jadwal Pasal 6 (1) Walikota menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Perbekel secara bergelombang. (2) Penetapan jadwal pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemungutan suara. (3) Jadwal pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (4) Jadwal pelaksanaan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pedoman penentuan jadwal waktu tahapan penyelenggaraan pemilihan Perbekel oleh Panitia Pemilihan Kota yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Pasal 7 Tahapan persiapan Pemilihan Perbekel secara bergelombang terdiri atas kegiatan : a. BPD memberitahukan kepada Perbekel secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. b. pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. c. d. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat: 1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; 2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; 3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan 4. hal yang dianggap perlu perbaikan. e. perencanaan biaya pemilihan Perbekel diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan. f. persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa. Pasal 8 (1) BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, untuk membentuk dan melantik Panitia Pemilihan Desa. (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga (1), Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Bagian Ketiga Penyelenggara Pemilihan Perbekel Pasal 9 (1) Pemilihan Perbekel diselenggarakan oleh : a. Panitia pemilihan Kota, ditetapkan dengan keputusan Walikota; b. Panitia pemilihan Desa, ditetapkan dengan keputusan BPD; dan c. KPPS, ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Desa. (2) Persyaratan penyelenggara pemilihan Perbekel sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; b. berusia minimal 17 Tahun atau sudah pernah kawin; c. memiliki kemampuan membaca dan menulis; dan d. ditetapkan dengan surat keputusan sesuai dengan tingkatannya. Pasal 10 (1) Panitia Pemilihan Kota terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Wakil Sekretaris; dan e. Anggota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Panitia Pemilihan Kota ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, dengan melibatkan unsur Lembaga Pemerintah Daerah, Instansi vertikal, Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau tokoh masyarakat. (3) Apabila anggota Panitia Pemilihan Kota berhenti, maka keanggotaannya dilakukan pergantian dengan penunjukkan oleh Walikota. (4) Tugas Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Merencanakan, mengkoordinasikan menyelenggarakan Pemilihan Perbekel tingkat Daerah; semua tahapan dan pelaksanaan b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Perbekel Tingkat Desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan lainnya kepada panitia perlengkapan pemilihan pemilihan Desa; f. memfasilitasi penyelenggaraan permasalahan Pemilihan Perbekel tingkat Daerah; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN g. menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan untuk setiap tahapan pemilihan Perbekel; h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan i. melakukan pemilihan. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pasal 11 (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kota. (2) Sekretariat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertugas : a. mempersiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kota dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kota; b. menyediakan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kota; dan c. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pemilihan Kota. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pasal 12 (1) Panitia Pemilihan Desa berjumlah gasal terdiri dari : a. Ketua ; b. Sekretaris; c. Bendahara d. Tenaga IT; dan e. Anggota 5 (lima) orang. (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Desa ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan. (3) Apabila anggota Panitia Pemilihan Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD. (4) Tugas Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; g. melaksanakan pemungutan suara; h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; i. menetapkan calon Perbekel terpilih; j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan k. membuat Keputusan Panitia Pemilihan Desa yang tahapan pemilihan berkaitan dengan pelaksanaan Perbekel di tingkat Desa. (5) Panitia Pemilihan Desa mempunyai kewajiban : a. bersifat mandiri dan tidak memihak; b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD; dan c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Perbekel. Pemilihan (6) Panitia Perbekel tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD. Pasal 13 (1) Anggota KPPS terdiri dari : a. Ketua 1 (satu) orang; b. Anggota 6 (enam) orang; dan c. Pengamanan TPS 2 (dua) orang. (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemilihan. (3) Apabila anggota KPPS berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa. (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas : a. menyebarkan surat undangan memilih kepada pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT); b. melaksanakan pembuatan TPS; c. menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari Panitia Pemilihan Desa; d. melaksanakan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS; e. membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan f. menyerahkan Perlengkapan, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS kepada Panitia Pemilihan Desa. Pasal 14 (1) Anggota Panitia Pemilihan Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas pemintaan sendiri; dan c. diberhentikan. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Anggota Panitia Pemilihan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; b. sebagai tersangka dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun; c. melanggar tugas dan kewajiban; dan d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel. Pasal 15 (1) Panitia Pemilihan Desa mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pemilihan Perbekel. (2) Rapat Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan agenda sebagai berikut : a. menyusun rencana penggunaan anggaran biaya pemilihan untuk diajukan dan dimintakan pengesahan kepada Perbekel; b. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan tahapan pemilihan jadwal dan berpedoman pada Perbekel yang ditetapkan oleh Walikota; c. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat; dan d. pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan Desa sesuai daftar anggota Panitia Pemilihan Desa. BAB IV PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN Bagian pertama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pasal 16 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Perbekel sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan E-KTP; d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai E-KTP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. tidak sedang menjadi anggota TNI, atau Anggota POLRI; dan f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daftar 1 (satu) kali oleh Panitia Pemilihan Desa pada daftar pemilih. (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih dan dicoret dari Daftar Pemilih. Pasal 17 (1) (2) Panitia Pemilihan Desa menyiapkan data kependudukan atau dokumen data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan/pemilu terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokan menurut kelompok Dusun. Pengelompokan data pemilih menurut Dusun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menjadi data pemilih untuk setiap TPS, dengan jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih. (3) Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih, dengan cara : a. pendataan langsung Pemilih atau Keluarganya melalui Kelian Dusun; b. mencatat pemilih yang telah memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; c. pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, dicatat dan diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar; d. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan; e. mencoret pemilih yang telah meninggal; f. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Anggota TNI atau anggota POLRI; g. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya; i. mencoret data pemilih yang tidak dikenal; dan j. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya telah berdasarkan berkekuatan hukum tetap. putusan pengadilan yang (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Desa menyusun DPS dengan menggunakan formulir DPS yang memuat kolom : a. nomor urut; b. nama lengkap; c. tempat dan tanggal lahir/umur; d. jenis kelamin; e. status perkawinan; f. alamat; dan g. keterangan. (5) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 18 (1) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran dan validasi data pemilih. (2) DPS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD. (3) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor/Balai Dusun, Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar. (4) Format DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Pasal 19 (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Panitia Pemilihan Desa, dapat melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih, atas usul pemilih bersangkutan dan/atau keluarganya. (2) Usulan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melapor secara aktif kepada Panitia Pemilihan Desa atau melalui Kelian Dusun. (3) Laporan pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tindak lanjut oleh Panitia Pemilihan Desa, berdasarkan bukti dokumen administrasi kependudukan yang sah yang ditunjukkan oleh pemilih. (4) Pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi : a. mencatat pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPS, didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan; b. mencoret pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada daftar pemilih; dan c. memperbaiki data pemilih yang sudah terdaftar, sesuai dengan bukti dokumen administrasi kependudukan yang ditunjukkan oleh pemilih. (5) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS. (6) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan pemilih setiap TPS dengan format daftar pemilih tambahan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (7) Daftar pemilih tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 20 (1) Panitia Pemilihan Desa, menyusun DPT Pemilihan Perbekel, telah dilakukan dengan menjumlahkan DPS pemutakhiran data pemilih dengan daftar pemilih tambahan untuk setiap TPS. yang (2) Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilaksanakan paling pengumuman DPS berakhir. lambat 3 (tiga) hari Pasal 21 (1) Panitia Pemilihan Desa dan BPD, mengadakan rapat pleno untuk menetapkan DPT dan dapat mengundang bakal calon dan/atau saksi bakal calon. (2) Pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan penyusunan DPT untuk setiap TPS. (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa. (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa serta diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai: Dusun, Desa dan di tempat strategis lainnya. (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada BPD, dan Panitia Pemilihan Kota. (6) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kota. Pasal 22 (1) Pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan Perbekel yaitu pemilih yang telah tercantum dalam DPT setiap TPS. (2) DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam penentuan jumlah perlengkapan pemilihan Perbekel. (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia". (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Perbekel. Bagian Kedua Tahapan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Perbekel Paragraf 1 Penjaringan Bakal Calon Perbekel Pasal 23 (1) Panitia Pemilihan Desa, melaksanakan penjaringan bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan : a. warga negara Republik Indonesia; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia mencalonkan diri menjadi Perbekel hanya pada satu Desa; g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. berbadan sehat; k. tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; l. tidak menjadi pengurus partai politik; m. memahami visi dan misi Desa dengan berpedoman kepada visi dan misi Daerah; dan n. memahami kultur, akar budaya dan kearifan lokal Desa. (2) Penjaringan bakal calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan : a. pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel; dan b. penerimaan pendaftaran bakal calon Perbekel. (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan : a. pengumuman dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari. b. pengumuman dapat dilakukan melalui Kelian Dusun, Kelian Banjar Adat, menempelkan pengumuman di kantor Desa, Balai Banjar Adat, dan di tempat strategis lainnya, serta mekanisme lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa. (4) Penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan dengan : a. menerima berkas administrasi pendaftaran sebagai bukti pemenuhan persyaratan pendaftaran bakal calon Perbekel; b. penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan Desa oleh bakal calon Perbekel; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN c. penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan pada jadwal waktu tahapan penerimaan pendaftaran, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan Desa; dan d. Panitia Pemilihan Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sesuai dengan berkas pemenuhan persyaratan bakal calon Perbekel. Pasal 24 (1) Pemenuhan persyaratan bakal calon Perbekel sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditentukan dengan dokumen sebagai berikut : a. warga Negara Republik Indonesia, dan persyaratan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi E-KTP fotokopi KK, Akta yang dilegalisir oleh camat, kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh bakal calon Perbekel, diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-; c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Negara melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik serta 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Pernyataan ditandatangani oleh Bakal calon Perbekel, diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-; Indonesia Tahun dibuktikan dengan Surat d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan ijasah terakhir yang dilegalisir; e. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh bakal calon Perbekel, diatas bermeterai Rp. 6.000,-; f. Surat Pernyataan tidak sebagai penjabat Perbekel, diatas kertas bermeterai Rp.6.000,-; g. Surat pernyataan tidak sebagai TNI/POLRI aktif diatas kertas bermeterai Rp.6.000,-; h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari i. j. Kepolisian; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang jujur dan bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN pelaku kejahatan berulang ulang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; l. Surat Pemberhentian sebagai pengurus partai politik, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik bersangkutan, atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik bersangkutan; m. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba Rumah Sakit Pemerintah; n. tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Camat; o. memahami Kultur, akar budaya Bali yang adi luhung dan kearifan lokal Desa, dituangkan dalam Visi dan Misi serta program kerja bakal calon Perbekel dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh bakal calon Perbekel bersangkutan; p. surat pernyataan kesanggupan mempertahankan kearifan lokal, adat kebiasaan/tradisi yang diwariskan secara turun temurun yang masih ditaati oleh Desa Adat, yang ditandatangani oleh bakal calon Perbekel diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-; dan q. Menyerahkan Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar. (2) Dalam hal bukti pemenuhan persyaratan pendidikan terakhir bakal calon Perbekel setingkat : selain a. SMP/Sederajat satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, fotokopi ijasah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijasah/STTB Pendidikan yang Kabupaten/Kota; bersangkutan/Kepala Dinas b. dalam hal SMP/Sederajat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ijasah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang yang bersangkutan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; fotocopi mengeluarkan ijasah/STTB c. SMA/Sederajat satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, fotokopi ijasah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijasah/STTB yang bersangkutan/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan selain d. dalam hal SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ijasah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang yang bersangkutan/Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi; fotocopi mengeluarkan ijasah/STTB jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (3) Dalam hal bakal calon Perbekel mencantumkan pendidikan terakhir setingkat perguruan tinggi, keabsahan dokumen ditentukan sebagai berikut : a. fotocopy tinggi negeri/swasta dilegalisasi oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan atau oleh yang bersangkutan; ijazah perguruan pimpinan perguruan tinggi negeri b. apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru; atau c. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta dimaksud berada. (4) Dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon Perbekel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) berkas dokumen dengan meterai dan tanda tangan basah atau legalisir dengan stample dan tanda tangan basah serta 1 (satu) berkas lainnya dalam bentuk salinan. (5) Masing-masing dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan kedalam map dokumen holder plastik, dan dibagian depan map ditulis nama lengkap bakal calon Perbekel dan nama desa dimana bakal calon bersangkutan mencalonkan diri. (6) Panitia Pemilihan Desa menerima dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan : a. memeriksa keberadaan dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan dari bakal calon Perbekel dengan seksama; b. apabila dokumen yang diserahkan, terdapat dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak absah sesuai dengan ketentuan, maka berkas dokumen bakal calon Perbekel dikembalikan; dan c. apabila dokumen yang telah diperiksa keabsahannya dan dinyatakan lengkap, Panitia Pemilihan Desa menerima dokumen dan terima penerimaan berkas menyerahkan pencalonan, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk bakal calon Perbekel bersangkutan dan arsip panitia pemilihan Desa. berkas dimaksud, tanda Pasal 25 (1) ASN yang mendaftar sebagai bakal calon Perbekel, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diwajibkan untuk melampirkan izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut : a. bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, harus melampirkan izin tertulis dari Walikota atas usulan pimpinan instansi induk dimana yang bersangkutan bertugas; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. bagi ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah harus tertulis dari Pejabat Pembina melampirkan Kepegawaian yang bersangkutan; dan izin c. bagi ASN dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atau diluar lingkungan pemerintah kota Denpasar, harus melampirkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induk dimana yang bersangkutan bertugas. (2) Bagi Direksi, Badan Pengawas atau Pegawai BUMN/ BUMD yang mendaftar sebagai bakal calon Perbekel, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diwajibkan untuk melampirkan izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut : a. bagi Direksi dan Badan Pengawas BUMN diwajibkan untuk melampirkan izin tertulis dari Kementerian yang menaungi BUMN dimana yang bersangkutan bertugas; b. bagi pegawai BUMN diwajibkan untuk melampirkan izin tertulis dari Direksi BUMN dimana yang bersangkutan bertugas; c. bagi Direksi dan Badan Pengawas BUMD diwajibkan untuk melampirkan ijin tertulis dari Gubernur/ Bupati/ Walikota, disesuaikan dengan keberadaan dari BUMD dimaksud; dan d. bagi pegawai BUMD diwajibkan melampirkan ijin tertulis dari Direksi dimana yang bersangkutan bertugas. (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampirkan setelah bakal calon Perbekel bersangkutan ditetapkan menjadi calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan Desa. (4) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), harus melampirkan surat pernyataan berhenti dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai calon Perbekel. (5) Permohonan berhenti sebagai anggota BPD diajukan kepada Walikota melalui Camat. (6) Dalam hal Bakal calon Perbekel sebagai pengurus partai politik harus melampirkan surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik pada saat pendaftaran. Pasal 26 (1) Dalam hal pelaksanaan penjaringan bakal calon Perbekel, Panitia Pemilihan Desa menerima paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan bakal calon Perbekel. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, Panitia Pemilihan Desa melakukan tahapan sebagai berikut : a. melaporkan kepada BPD yang kemudian dilanjutkan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat jadwal waktu perpanjangan pendaftaran dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari; dan Desa bahwa jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. apabila dalam rentang perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan pencalonan, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa melaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa tahapan pemilihan Perbekel tidak dapat dilanjutkan yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Desa; c. berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel di wilayah Desa bersangkutan, sampai dengan pelaksanaan pemilihan Perbekel gelombang berikutnya; d. penundaan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Keputusan Walikota; dan e. apabila dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a masa jabatan Perbekel berakhir Walikota mengangkat Penjabat Perbekel dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Penyaringan Bakal Calon Perbekel Pasal 27 (1) Penyaringan Bakal Calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan Desa, melaksanakan rapat pleno, dengan ketentuan sebagai berikut : a. memeriksa dan meneliti pemenuhan dokumen persyaratan bakal calon Perbekel sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1); dan b. dalam hal pemeriksaan dan penelitian syarat calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Panitia Pemilihan Desa kemudian menuangkan hasil penyaringan bakal calon Perbekel dalam Berita Acara Rapat Pleno dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Bakal Calon Perbekel. (2) Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kota melakukan seleksi tambahan paling lama 3 (tiga) hari; (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Panitia Pemilihan Desa memastikan dokumen pencalonan seluruh bakal calon Perbekel telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), melalui pemeriksaan dan penelitian oleh Panitia Pemilihan Desa, untuk dilakukan seleksi tambahan oleh tim seleksi; dan jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. Panitia Pemilihan Desa melampirkan dokumen pencalonan seluruh calon Perbekel dan Salinan Berita Acara Rapat Pleno Penelitian Calon Perbekel untuk dilakukan seleksi tambahan, melalui surat kepada Panitia Pemilihan Kota. Pasal 28 (1) Walikota membentuk Panitia Tim Seleksi Calon Perbekel Daerah. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri tinggi, dengan akademisi perguruan dari unsur memperhatikan : a. Independensi; dan b. keahlian (3) Tim seleksi berjumlah gasal yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota. (4) Tim Seleksi melaksanakan seleksi tambahan bakal calon Perbekel berdasarkan hasil penilaian presentasi visi, misi dan program kerja dan wawancara terhadap bakal calon Perbekel. (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada pendalaman materi sebagai berikut : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. pengetahuan mengenai tata Pemerintahan Daerah dan tata Pemerintahan Desa; c. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan; d. pengalaman keorganisasian dan kepemimpinan; e. pemahaman terhadap visi, misi dan program kerja bakal calon bersangkutan; dan f. pemahaman calon terhadap akar budaya Bali yang adi luhung dan kearifan lokal. (6) Penilaian seleksi wawancara dari tim seleksi, ditentukan sebagai berikut : a. rentang nilai paling rendah 10 (sepuluh) sampai dengan nilai paling tinggi 100 (seratus) untuk masing-masing pendalaman materi yang dilakukan terhadap masing-masing bakal calon Perbekel; b. akumulasi nilai seluruh tim seleksi dari hasil wawancara masing-masing bakal calon Perbekel merupakan nilai akhir untuk masing-masing bakal calon Perbekel; c. rekapitulasi nilai wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diurut berdasarkan peringkat dari akumulasi nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dari seluruh calon Perbekel; d. hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara hasil seleksi yang wawancara ditandatangani oleh seluruh tim seleksi, untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kota untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Desa. bakal calon Perbekel, (7) Keputusan tim seleksi bersifat final dan mengikat. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, bakal calon Perbekel yang memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai bakal calon Perbekel Desa bersangkutan melalui berita acara rapat pleno dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang penetapan bakal calon Perbekel, dengan mengundang seluruh bakal calon Perbekel yang mengikuti seleksi. Pasal 29 Pedoman teknis Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perbekel akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Paragraf 3 Penetapan, Pengundian Nomor urut dan Pengumunan Calon Perbekel Pasal 30 (1) Panitia Pemilihan Desa, melaksanakan rapat Pleno penetapan dan pengundian nomor urut calon Perbekel dengan ketentuan sebagai berikut : a. dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu tahapan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kota dengan agenda penetapan dan pengundian nomor urut calon Perbekel; b. rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihadiri oleh peserta rapat pleno yang diundang jadwal melalui surat undangan yang memuat waktu, tempat dan agenda acara pleno kepada : 1. Ketua dan Anggota BPD Desa bersangkutan; 2. Bakal calon Perbekel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan calon sesuai dengan Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perbekel; dan c. 3. Perwakilan Panitia Pemilihan Kota. jumlah peserta yang diundang untuk hadir dalam acara rapat pleno Panitia Pemilihan Desa disesuaikan dengan kemampuan anggaran Panitia Pemilihan Desa. (2) Pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tata cara sebagai berikut : a. Pembacaan Berita Acara Panitia Pemilihan Desa tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perbekel; b. Pelaksanaan pengambilan nomor urut bakal calon Perbekel; c. Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara diundi secara terbuka; dan d. Pembacaan dan penandatanganan berita acara rapat pleno dan keputusan panitia pemilihan desa tentang penetapan nomor urut dan calon Perbekel. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (3) Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang penetapan nomor urut dan calon Perbekel bersifat final dan mengikat. (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan nomor urut dan calon Perbekel berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud (3) melalui media massa/papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ayat (5) Bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel, tidak boleh mengundurkan diri. (6) Pedoman teknis tentang tata cara penetapan nomor urut dan calon Perbekel ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kota. Pasal 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Perbekel petahana yang akan mencalonkan diri kembali harus diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon pelaksanaan Perbekel penetapan calon terpilih. Dalam hal Perbekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, dan kewajiban Perbekel sekaligus sebagai Sekretaris Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa diberi besaran tunjangan Perbekel sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan cuti kepada Perbekel dengan tembusan Camat. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perbekel harus mengeluarkan cuti dan tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Dalam hal Perbekel petahana dan Sekretaris Desa mencalonkan diri bersama sama, Kasi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sekaligus sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kasi Pemerintahan diberi besaran tunjangan Perbekel sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat lainnya yang (4) dirangkap oleh Perangkap Desa ditetapkan oleh keputusan Perbekel atau pelaksana tugas Perbekel. sampai dengan selesainya (10) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (9) Perangkat Desa yang merangkap jabatan diberi besaran tunjangan Perbekel. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 32 (1) Dalam hal calon Perbekel mengundurkan diri, dan mengakibatkan : a. jumlah calon yang tersisa paling sedikit 2 (dua) orang calon, maka tetap dilanjutkan; dan tahapan pemilihan b. jumlah calon yang tersisa kurang dari 2 (dua) orang calon, maka Panitia Pemilihan Desa melakukan rapat pleno, yang dituangkan dalam berita acara untuk diteruskan kepada Walikota melalui BPD dan pelaksanaan pemilihan Perbekel ditunda sampai dengan pemilihan Perbekel gelombang berikutnya dengan Keputusan Walikota. (2) Dalam hal calon Perbekel mengundurkan diri dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a : a. apabila calon Perbekel yang mengundurkan diri sebelum dilakukannya pencetakan surat suara, maka nomor urut, calon bersangkutan ditiadakan dalam pencetakan surat suara; dan foto dan nama b. apabila calon Perbekel yang mengundurkan diri tercetak dalam suara, ketua KPPS mengumumkan di TPS dan tanda coblos pada kolom nomor urut, foto, serta nama calon bersangkutan dinyatakan sebagai suara yang tidak sah. surat (3) Dalam hal calon Perbekel yang mengundurkan diri dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan Desa mengumumkan penundaan pelaksanaan pemilihan Perbekel di Desa bersangkutan. Bagian Ketiga Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Paragraf 1 Jenis Perlengkapan Pemilihan dan Dukungan Perlengkapan Pemilihan Pasal 33 (1) Perlengkapan pemilihan Perbekel terdiri dari : a. kotak suara; b. surat suara; c. d. bilik pemungutan suara; e. f. g. TPS. tinta; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan (2) Dukungan perlengkapan pemilihan Perbekel terdiri dari : a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, dan saksi; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN c. karet pengikat surat suara; d. e. kantong alternatif ramah lingkungan; f. g. gembok atau alat pengaman lainnya; h. spidol; i. j. k. l. m. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap; dan n. salinan daftar pemilih tetap. lem/perekat; pena bolpoin (ballpoint); formulir untuk berita acara dan formulir lainnya; stiker kotak suara; tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; alat bantu tunanetra; Paragraf 2 Standar dan Jumlah Perlengkapan Pemilihan Pasal 34 (1) Kotak suara pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. jumlah kotak suara pemilihan Perbekel untuk setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah; dan b. spesifikasi teknis kotak suara pemilihan Perbekel ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (2) Surat suara Pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. jumlah surat suara pemilihan Perbekel untuk setiap TPS dihitung dari jumlah DPT setiap TPS ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai surat suara cadangan; dan b. spesifikasi teknis surat suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (3) Tinta pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. jumlah tinta pemilihan Perbekel untuk setiap TPS sebanyak 1 (satu) botol; dan b. spesifikasi teknis tinta pemilihan Perbekel ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (4) Bilik suara pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : jumlah bilik suara pemilihan Perbekel untuk setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah; dan a. b. spesifikasi teknis bilik suara pemilihan Perbekel ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (5) Segel pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. jumlah segel pemilihan Perbekel untuk setiap TPS paling banyak 30 (tiga puluh) buah; dan b. spesifikasi teknis segel pemilihan Perbekel ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. (6) Alat untuk mencoblos pilihan pada pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. alat untuk mencoblos pilihan terdiri dari paku dan b. c. busa alas coblos; jumlah alat untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap TPS; dan spesifikasi teknis alat untuk mencoblos ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id (7) (1) (2) (1) SALINAN TPS pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. jumlah TPS pemilihan Perbekel ditentukan dari pembagian jumlah DPT dalam 1 (satu) Desa, dibagi jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih untuk setiap TPS; dan b. spesifikasi teknis pembuatan TPS pemilihan Perbekel ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Paragraf 3 Standar dan Jumlah Dukungan Perlengkapan Pemilihan Pasal 35 Jumlah dukungan perlengkapan Pemilihan Perbekel ditentukan sebagai berikut : a. sampul kertas sebanyak 8 (delapan) buah untuk setiap TPS; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, dan saksi paling banyak 13 (tiga belas) lembar untuk setiap TPS; c. karet pengikat surat suara sebanyak 30 (tiga puluh) buah untuk setiap TPS; d. lem/perekat sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS; e. kantong alternatif ramah lingkungan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS; f. pena bolpoin (ballpoint) sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap TPS; g. gembok atau alat pengaman lainnya sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS; h. spidol sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap TPS; i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya masing-masing paling banyak 7 (tujuh) rangkap untuk setiap TPS; j. stiker kotak suara sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) gulung untuk setiap TPS; l. alat bantu tunanetra sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS; m. daftar calon tetap sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS; dan n. salinan DPT paling banyak 7 (tujuh) rangkap untuk setiap TPS. Spesifikasi Perbekel sebagaimana dimaksud ayat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kota. teknis dukungan perlengkapan pemilihan (1) ditetapkan Pasal 36 Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf i, terdiri dari : a. Model C-PKEL-DPS sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS b. Model C1-PKEL-DPS sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id (2) (3) (1) SALINAN c. Model C1-Plano-PKEL-DPS sebagai Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS; d. Model C2-PKEL-DPS sebagai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; e. Model C3-PKEL-DPS Pendamping Pemilih; sebagai Surat Pernyataan f. Model C4-PKEL-DPS merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada Panitia Pemilihan Desa; g. Model C5-PKEL-DPS merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi; h. Model C6-PKEL-DPS merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; i. Model C7-PKEL-DPS merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS; j. Model A.3-PKEL-DPS merupakan Daftar Pemilih Tetap; k. Model A.4-PKEL-DPS merupakan Daftar Pemilih Pindahan; dan l. Model A.Tb-PKEL-DPS untuk Daftar Pemilih Tambahan. Formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS di Panitia Pemilihan Desa, terdiri dari : a. Model D-PKEL-DPS sebagai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Desa; b. Model D1-PKEL-DPS sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Desa; c. Model Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Desa; dan D1-Plano-PKEL-DPS sebagai d. Model D2-PKEL-DPS sebagai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Desa. Spesifikasi teknis formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Paragraf 3 Pengadaan Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Pemilihan Pasal 37 dan Pengadaan dukungan perlengkapan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa difasilitasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. perlengkapan pemungutan suara jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g, tempat/lokasi TPS termasuk meja, kursi, papan pengumuman untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. Paragraf 4 Kampanye Dan Masa Tenang Pasal 38 Kampanye adalah kegiatan penyampaian visi, misi dan program kerja oleh calon Perbekel untuk meyakinkan pemilih, dan dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Desa. (2) Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) dapat dilakukan dengan cara : a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran bahan kampanye kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) (4) (5) (6) Kampanye (1) dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye (4), dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan Desa dengan calon Perbekel. Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan bentuk kampanye calon Perbekel berdasarkan kesepakatan bersama Panitia Pemilihan Desa dan calon Perbekel yang ditetapkan dengan berita acara Panitia Pemilihan Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 39 Pelaksana kampanye dilarang : a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan /atau calon yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, dan atau calon yang lain; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga peserta kampanye; h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; l. melakukan kampanye hitam; m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa; n. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan: 1. Perbekel, dalam hal Perbekel tidak mencalonkan diri; 2. Perangkat Desa; dan 3. Anggota BPD. Pasal 42 Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi berupa; a. teguran tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya dapat yang atau pelanggaran mengakibatkan berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan di gangguan suatu wilayah terhadap yang keamanan c. calon Perbekel yang terbukti melakukan pelanggaran tindak telah pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum sanksi pembatalan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan Desa. tetap dikenai Pasal 43 (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jadwal waktu tahapan kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Selama masa tenang masing-masing calon Perbekel harus untuk : a. membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat peraga kampanye masing-masing calon Perbekel; dan tidak melakukan kegiatan yang memiliki unsur kampanye dalam bentuk apapun. b. (3) Calon Perbekel yang terbukti melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diberi sanksi peringatan tertulis atau pembatalan sebagai calon Perbekel. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Paragraf 5 Tahapan Persiapan Pemungutan Suara Pasal 44 (1) Ketua KPPS harus mengumumkan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara dengan cara sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. (2) Paling tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa melalui KPPS menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan hak pilih kepada pemilih dengan tanda terima. lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan (3) Surat pemberitahuan hak pilih kepada pemilih, memuat : a. nomor urut DPT pemilih; b. nomor NIK Pemilih; c. nama pemilih; d. nomor TPS; e. f. alamat TPS; dan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara. (4) Dalam hal penyebaran surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sebagai berikut : a. memastikan jumlah surat pemberitahuan penggunaan hak pilih, sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT; b. memastikan ditandatangani oleh Ketua KPPS; c. tanda terima dapat ditandatangani oleh salah satu anggota keluarga atau oleh pemilih bersangkutan; dan d. dalam hal pemilih yang tidak dikenal, tidak ditemukan, atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, surat pemberitahuan dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (5) Dalam hal pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, ditentukan sebagai berikut : a. pemilih dapat menghubungi Panitia Pemilihan Desa, sepanjang pemilih terdaftar dalam DPT, untuk mendapatkan surat pemberitahuan dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara sebelum pukul 12.00 WITA; b. Panitia Pemilihan Desa memastikan pemilih sebagaimana terdaftar dalam DPT, dengan dimaksud huruf a, identitas pemilih dalam DPT dengan E- mencocokkan KTP/surat keterangan pemilih bersangkutan, dengan menandatangani tanda terima; dan c. Pengambilan surat pemberitahuan dimaksud pada huruf b tidak dapat diwakilkan. Pasal 45 (1) Kegiatan KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagai berikut : a. pembuatan TPS; dan jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. menerima perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS dari Panitia Pemilihan Desa. (2) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. lokasi TPS terjangkau oleh pemilih DPT bersangkutan dan ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas; b. dilarang menggunakan tempat suci atau tempat c. peribadatan; dapat menggunakan sekolah, lapangan, lahan kosong atau gedung milik pemerintah, lembaga adat atau pribadi, sepanjang mendapatkan izin dari pengelola atau pemilik lokasi dimaksud; dan d. peralatan yang digunakan dalam pembuatan TPS dapat difasilitasi lembaga adat yang ada diwilayah Desa, dengan koordinasi KPPS dan/ atau Panitia Pemilihan Desa. (3) Peralatan pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diantaranya : a. papan pengumuman untuk menempel daftar calon tetap Perbekel, salinan DPT, dan visi misi program kerja calon Perbekel; b. kursi pemilih yang digunakan untuk menunggu panggilan jumlah disesuaikan penggunaan surat suara dengan dengan ruang yang tersedia di lokasi TPS; c. meja dan kursi untuk KPPS 4 dan KPPS 5 menerima pemilih yang hadir di TPS; d. meja dan kursi untuk ketua KPPS, KPPS 2 dan KPPS 3; e. meja untuk bilik suara sebanyak 2 (dua) buah; f. meja untuk kotak suara sebanyak 1 (satu) buah; g. meja dan kursi KPPS 7 (tujuh) untuk tinta penanda pemilih sudah melaksanakan hak pilihnya; dan h. papan untuk menempel C1-Plano-PKEL-DPS pada saat penghitungan suara dilaksanakan. (4) Penerimaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut : a. penerimaan dukungan perlengkapan TPS dari Panitia Pemilihan Desa, dijamin keamanannya sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan perlengkapan TPS dan b. dalam hal tidak dapat dijaminkan keamanan perlengkapan dan dukungan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterima pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebelum pembukaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, dengan memperhatikan waktu persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Paragraf 6 Tim Kampanye dan Saksi Calon Perbekel Pasal 46 (1) Tim kampanye calon Perbekel yaitu seseorang atau kelompok yang tersusun dalam struktur tim kampanye calon Perbekel, bertindak untuk dan atas nama calon Perbekel dalam jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN melaksanakan kegiatan kampanye, serta dilaporkan kepada Panitia pemilihan Desa. (2) Tim kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai pemilih. (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas : a. melaksanakan dan/atau kegiatan kampanye atas petunjuk calon Perbekel; dan b. mewakili calon Perbekel menghadiri undangan Panitia Pemilihan Desa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan Perbekel, atas mandat dari calon Perbekel bersangkutan. Pasal 47 (1) Saksi calon Perbekel yaitu seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari calon Perbekel untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan/ atau rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara di Panitia Pemilihan Desa. (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih di Desa bersangkutan. (3) Saksi masing-masing TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang. (4) Surat mandat saksi TPS diserahkan kepada KPPS paling lambat sebelum pembukaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Paragraf 7 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pasal 48 (1) KPPS melaksanakan persiapan pemungutan suara paling lambat pukul 06.00 WITA. (2) Pembukaan rapat pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA dengan ketentuan sebagai berikut : a. pembukaan rapat pemungutan suara harus dihadiri oleh pemilih dan dapat dihadiri oleh saksi calon Perbekel; b. pembukaan rapat pemungutan suara oleh Ketua KPPS diawali dengan pengucapan sumpah janji anggota KPPS; c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS membuka kotak suara yang tersegel dan mengeluarkan isi kotak suara; d. KPPS menghitung jumlah surat suara dan cadangannya serta mengumumkan kepada pemilih dan saksi; e. Ketua KPPS menyampaikan tata cara pemungutan suara, ketentuan surat suara sah dan tidak sah; dan f. Ketua KPPS menyatakan pemungutan suara dimulai. (3) Surat suara dinyatakan sah apabila : a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. tanda coblos hanya 1 (satu) kali pada satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama satu calon; c. tanda coblos lebih dari 1 (satu) pada satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN d. tanda coblos pada garis kotak segi empat satu calon yang memuat nomor, foto, dan nama calon. (3) Pelaksanaan pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WITA. Pasal 49 (1) Ketua KPPS mengumumkan waktu pemungutan suara telah berakhir tepat pada pukul 13.00 WITA, dan bagi pemilih sudah mendaftarkan kehadirannya di TPS, dan masih menunggu giliran melaksanakan hak pilihnya, diberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih. (2) Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan peralatan dan perlengkapan Penghitungan suara. (3) Membuka kotak suara yang berisikan surat suara yang sudah tercoblos, menghitung jumlah surat suara dimaksud dan dipastikan sesuai dengan jumlah pemilih DPT yang hadir di TPS berdasarkan data Model C7-PKEL-DPS. (4) Apabila jumlah data pemilih yang hadir sama dengan jumlah surat suara yang telah tercoblos, Ketua KPPS melanjutkan dengan penghitungan surat suara satu demi satu sampai surat suara terakhir. (5) Ketua KPPS menyatakan sah atau tidak sahnya surat suara kemudian disalin pada formulir Model C1 Plano-PKEL-DPS. (6) Setelah penghitungan surat suara terakhir dilanjutkan dengan menyalin hasil yang tercatat di Model C1 Plano-PKEL-DPS ke dalam formulir Model C1-PKEL-DPS, yang memuat data pemilih, penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah masing-masing calon Perbekel. (7) Keseluruhan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara Model C-PKEL-DPS. (8) Setiap formulir penghitungan suara di TPS, ditandatangani oleh orang KPPS dan dapat (dua) sekurang-kurangnya 2 ditandatangani oleh saksi. (9) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditentukan sebagai berikut : a. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta surat suara dan seluruh dokumen penghitungan suara, selanjutnya disegel; dan b. masing-masing 1 (satu) rangkap untuk saksi calon yang hadir di TPS. (10) Kotak suara tersegel diserahkan pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa. Pasal 50 Pedoman teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kota. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Paragraf 8 Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Desa Pasal 51 (1) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan persiapan rekapitulasi penghituangan suara dengan ketentuan sebagai berikut : a. mempersiapkan ruangan rapat rekapitulasi penghitungan suara; b. menyebarkan undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara kepada calon Perbekel dan saksi calon, paling lambat 3 tanggal rekapitulasi (tiga) hari sebelum hari dan penghitungan suara dilaksanakan; dan c. mempersiapkan papan rekapitulasi penghitungan suara untuk menempelkan formulir Model D1-Plano-PKEL-DPS. (2) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Desa dilaksanakan dengan ketentuan : a. Ketua Panitia Pemilihan Desa membuka rapat rekapitulasi penghitungan suara; b. membacakan tata cara rekapitulasi penghitungan suara; c. membacakan formulir Model C1-PKEL-DPS setiap TPS secara berurutan dari mulai nomor TPS paling kecil sampai dengan nomor TPS paling besar; d. hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf c, dituangkan ke formulir Model D1-Plano-PKEL-DPS; e. setelah seluruh TPS dibacakan, hasil rekapitulasi pada formulir Model D1-Plano-PKEL-DPS ke formulir Model D1- PKEL-DPS; f. keseluruhan pelaksanaan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Desa dituangkan dalam berita acara formulir model Model D-PKEL-DPS; dan g. Setiap formulir rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Desa, ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) dapat ditandatangani oleh saksi. orang Panitia Pemilihan Desa dan (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditentukan sebagai berikut : a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kota; b. 1 (satu) rangkap untuk BPD; dan c. masing-masing 1 (satu) rangkap untuk saksi calon yang hadir. (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di papan pengumuman kantor desa, atau cara lain yang lazim dilakukan di masing-masing Desa. Pasal 52 Pedoman teknis tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Desa, lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kota. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 53 Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seluruh TPS, lain yang terjamin disimpan di kantor desa atau di tempat keamanannya. Paragraf 9 Penetapan Calon Terpilih Pasal 54 (1) Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Perbekel terpilih. (2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. (4) Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi terpilih dengan Penghitungan Suara, menetapkan calon Keputusan Panitia Pemilihan Desa. (5) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Keputusan Penetapan calon terpilih kepada BPD. (6) BPD berdasarkan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan calon Perbekel terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Perbekel. (7) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan Keputusan Walikota. BAB V Pemilihan Perbekel Antar Waktu Bagian Pertama Pasal 55 (1) Pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan bagi Desa yang telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa Perbekelnya jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perbekel berhenti/diberhentikan dari jabatannya. (3) Pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa. Pasal 56 (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Perbekel antar waktu dengan menghadirkan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain : a. perencanaan pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu; b. pembentukan Panitia PemilihanPerbekel antar waktu; dan c. perencanaan anggaran biaya pemilihan. Bagian Kedua Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Antar Waktu Pasal 57 (1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi : a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Perbekel antar waktu; dan b. penetapan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Perbekel antar waktu. (2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu dalam melaksanakan Pemilihan Perbekel antar waktu. Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 58 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu yang beranggotakan unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. tokoh agama; b. tokoh pendidikan; c. tokoh kelompok tani; d. tokoh perajin; e. tokoh kelompok perempuan; dan f. tokoh masyarakat lainnya yang keberadaan dan dedikasinya diakui oleh masyarakat setempat. (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu berjumlah gasal dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan d. anggota paling banyak 8 (delapan) orang. (4) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan saran dan masukan peserta yang hadir dalam rapat persiapan. Pasal 59 jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu, Panitia PemilihanPerbekel antar waktu bertugas : a. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Perbekel antar waktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Kantor/Balai Dusun, Desa dan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa; b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon Perbekel antar waktu pada saat mendaftarkan diri; c. menerima kelengkapan administratif bakal calon Perbekel antar waktu; dan menyeleksi persyaratan d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan; e. menetapkan dan mengumumkan Calon Perbekel antar waktu yang berhak dipilih; dan f. mengajukan calon Perbekel antar waktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan pemilihan calon Perbekel antar waktu. (2) Persyaratan pencalonan bakal calon Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan bakal calon Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan Pasal 60 (1) Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel antar waktu. (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terbuka kepada melalui pengumuman secara masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan pemilihan Perbekel antar waktu oleh Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu. luas dan (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif bakal calon Perbekel antar waktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan. Pasal 61 (1) Penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu dengan cara meneliti surat lamaran bakal calon Perbekel antar waktu beserta kelengkapan berkas persyaratan yang harus dilampirkan, dengan kriteria sebagai berikut : a. jika berkas administrasi telah sesuai persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Perbekel antar waktu; dan b. jika berkas administrasi tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau ada berkas administrasi yang setelah diklarifikasi diduga tidak benar, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Perbekel antar waktu. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu menetapkan bakal calon Perbekel antar waktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) calon atau paling banyak 3 (tiga) calon. Bagian Kelima Seleksi Tambahan Pasal 62 (1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) ternyata lebih dari 3 (tiga) calon, Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu melakukan seleksi tambahan. (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pengetahuan mengenai menggunakan Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan usia. kriteria memiliki (3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap penilaian seleksi tambahan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 63 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu untuk menetapkan calon Perbekel antar waktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa. Pasal 64 (1) Dalam hal bakal calon Perbekel antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal bakal calon Perbekel antar waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Bagian Keenam Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pemilihan Perbekel Antarwaktu Pasal 65 (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bakal calon Perbekel yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) kepada BPD. (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu yang pesertanya berasal dari: a. seluruh anggota BPD; b. Penjabat Perbekel; c. seluruh Kelian Dusun; jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN d. Ketua karang taruna atau yang mewakili; e. Ketua kelompok tani atau yang mewakili; f. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa atau yang mewakili; g. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau yang mewakili; h. Ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau yang mewakili; dan i. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang ada di Desa; dan j. unsur masyarakat dari setiap Dusun diwakili paling banyak 5 (lima) orang. (3) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Pasal 66 (1) Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu. (2) Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang diundang. (3) Peserta harus membawa menandatangani daftar hadir. undangan, mengisi dan Pasal 67 Untuk kelancaran proses Musyawarah Desa Pemilihan Perbekel antar waktu Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu, menunjuk Sekretaris BPD sebagai Ketua Panitia Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu yang bertugas : a. menyiapkan pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu; b. mempersiapkan bahan/peralatan yang akan digunakan dalam musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu; c. mempersiapkan peralatan apabila terjadi Voting; dan d. mempersiapkan berita acara hasil musyawarah desa pemilihan Perbekel antar waktu. Pasal 68 Setelah peserta memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang : a. musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu telah memenuhi kuorum (2/3 Peserta telah hadir); b. mengesahkan bakal calon Perbekel antar waktu yang diajukan Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu menjadi calon Perbekel antar waktu; dan c. tata tertib musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 69 (1) Musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat untuk menentukan calon Perbekel terpilih. (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme Voting. (3) Mekanisme Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir dan tidak boleh diwakilkan; b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum, bebas, dan cara yang disepakati oleh peserta rahasia dengan musyawarah; dan c. calon Perbekel antar waktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. (4) Ketua BPD mengumumkan hasil musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu dan calon Perbekel antar waktu terpilih. (5) Musyawarah Desa mengesahkan hasil musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu dan calon Perbekel antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk Keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD. Pasal 70 (1) Hasil musyawarah Desa pemilihan Perbekel antar waktu dan calon Perbekel antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah Desa antar waktu. (2) Calon Perbekel antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Perbekel antar waktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel antar waktu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa antar waktu. (3) Calon Perbekel antar waktu terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Perbekel antar waktu kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Pasal 71 (1) Walikota mengesahkan Calon Perbekel antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menjadi Perbekel paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat. (2) Pengesahan calon Perbekel antar waktu terpilih menjadi Perbekel antar waktu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota. Pasal 72 (1) Calon Perbekel antar waktu terpilih dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN penerbitan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2). (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan calon Perbekel terpilih. (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan. (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. pendahuluan; b. monografi Desa; c. pelaksanaan program kerja tahun lalu; d. rencana program yang akan datang; e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir; f. hambatan yang dihadapi; dan g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa. Bagian Ketujuh Masa Jabatan Perbekel Antar Waktu Pasal 73 Masa jabatan Perbekel antar waktu selama sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya. Bagian Kedelapan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pasal 74 Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perbekel antar waktu sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perbekel yang dipilih melalui pemilihan Perbekel bergelombang. Bagian Kesembilan Biaya Pasal 75 Biaya pemilihan Perbekel antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa. BAB VI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN Pasal 76 (1) Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perbekel paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Perbekel dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. tidak menetapkan dan Pasal 77 (1) Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel bersumpah/berjanji. (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 78 Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Perbekel yang akan dilantik (PDU) berwarna putih menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Walikota. Pasal 79 Susunan acara pelantikan Perbekel adalah sebagai berikut: a. pembacaan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel; b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; d. kata pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; e. penyematan tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; f. pembacaan amanat Walikota; g. pembacaan doa; dan h. Penutup. BAB VII SERAH TERIMA JABATAN Pasal 80 (1) Serah terima jabatan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan calon Perbekel terpilih. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendahuluan; b. monografi Desa; c. pelaksanaan program kerja tahun lalu; d. rencana program yang akan datang; e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir; hambatan yang dihadapi; dan f. g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa. BAB VIII MASA JABATAN Pasal 81 (1) Perbekel memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Perbekel antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa. (4) Dalam hal Perbekel mengundurkan diri sebelum habis masa telah dianggap jabatannya atau diberhentikan, Perbekel menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. BAB IX PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL Pasal 82 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perbekel karena berhenti dan dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel bergelombang, Walikota menunjuk Penjabat Perbekel dengan Keputusan Walikota atas usul Camat. (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Perbekel, Perbekel yang habis masa tetap diberhentikan dan selanjutnya Walikota mengangkat PNS dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Perbekel. jabatannya (4) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru melalui hasil musyawarah Desa. (5) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat untuk menjabat sampai terpilihnya Perbekel yang baru. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 83 (1) PNS sebagaimana dimaksud pasal 82 harus mendapatkan izin rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Penjabat Perbekel dilantik oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pelantikan Penjabat Perbekel dipusatkan di Daerah dan/atau di Balai Desa pada hari kerja dihadapan unsur masyarakat Desa. Pasal 84 (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel paling sedikit teknis harus memahami pemerintahan. bidang kepemimpinan dan (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan memperoleh tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. tugas, wewenang dan kewajiban (1) serta (3) Masa bhakti Penjabat Perbekel maksimal 1 (satu) tahun dan/atau telah ditetapkannya pejabat Perbekel definitif. BAB X PEMBERHENTIAN PERBEKEL Bagian Kesatu Umum Pasal 85 Perbekel berhenti karena : meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. a. b. c. Pasal 86 (1) Dalam hal Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf huruf b dan huruf c, Walikota membentuk Tim Evaluasi untuk memverifikasi, mengklarifikasi dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai bahan pembinaan dan evaluasi. (2) Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Pemberhentian Perbekel Karena Meninggal Dunia Pasal 87 (1) Dalam hal Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, BPD menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat keterangan kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Bagian Ketiga Pemberhentian Perbekel Karena Permintaan Sendiri Pasal 88 (1) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, Perbekel yang bersangkutan menyampaikan permohonan permintaan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas segel atau bermeterai cukup, yang dilengkapi dengan surat pengantar dari BPD dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Perbekel kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi: a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan, dan b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu sisa masa jabatan. (3) Berdasarkan permohonan permintaan pengunduran diri Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Perbekel paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan oleh Walikota. (4) Hasil evaluasi Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. Pasal 89 (1) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) memuat catatan kinerja, prestasi Perbekel, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan dan rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan hal-hal yang perlu disempurnakan apabila ditemukan fakta dan bukti kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan. Peraturan Perundang-undangan (3) Apabila dalam laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada fakta kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang, Walikota memberhentikan Perbekel paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya laporan hasil evaluasi. ayat (1) tidak ditemukan bukti dan (4) Apabila dalam laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti dan fakta kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa, pelanggaran Peraturan Perundang- undangan dan harus menindaklanjuti rekomendasi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil Laporan Hasil Evaluasi. penyalahgunaan wewenang, Perbekel jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN (5) Perbekel yang telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapatkan keterangan dari Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (6) Dalam hal terjadi kekosongan Perbekel karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. Bagian Keempat Pemberhentian Perbekel Karena Diberhentikan Pasal 90 Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel; d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel; e. melanggar larangan sebagai Perbekel; f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan g. adanya status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; perubahan Paragraf 1 Pemberhentian Perbekel Karena Berakhir Masa Jabatannya Pasal 91 (1) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Perbekel akan berakhirnya masa jabatan Perbekel paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. (2) Perbekel harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Perbekel kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. (3) Walikota melalui Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Perbekel paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatannya berakhir. evaluasi laporan Pasal 92 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) memuat materi: a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan: dan jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi oleh Walikota. (3) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain : a. catatan kinerja dan prestasi Perbekel; b. program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan; dan c. hal-hal yang perlu disempurnakan. (5) Rencana kegiatan 5 jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. (lima) bulan sisa masa Paragraf 2 Pemberhentian Perbekel Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut- Turut Selama 6 (Enam) Bulan dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perbekel Pasal 93 (1) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dan huruf c, BPD dan/atau masyarakat melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Laporan BPD dan/atau masyarakat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Perbekel yang bersangkutan. (3) Atas laporan BPD dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi, klarifikasi dan pembinaan. (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi dan pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud fakta dan (3) diindikasikan ditemukan bukti, pada ayat memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan kepada Walikota untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Perbekel. (5) Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Perbekel. (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel, Walikota berdasarkan Inspektorat keterangan/rekomendasi memberhentikan Perbekel paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN diterimanya hasil pemeriksaan dan keterangan/rekomendasi dari Inspektorat. (7) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak ditemukan bukti, fakta dan tidak memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel, menyampaikan Walikota keterangan/rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan BPD paling (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya hasil lama 30 pemeriksaan khusus. melalui Inpektorat (8) Dalam hal terjadi kekosongan Perbekel karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dan huruf c, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. Paragraf 3 Pemberhentian Perbekel Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Perbekel dan Melanggar Larangan Perbekel Pasal 94 (1) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d dan huruf e, BPD dan/atau masyarakat melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Laporan BPD dan/atau masyarakat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terkait Perbekel yang tidak melaksanakan kewajiban dan Perbekel yang melanggar larangan. (3) Atas laporan BPD dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada (2), Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi, klarifikasi dan pembinaan. ayat (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi dan pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diindikasikan ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur Perbekel tidak melaksanakan kewajiban larangan, Kepala Dinas dan /atau Perbekel melanggar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan kepada Walikota untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Perbekel. (5) Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Perbekel. laporan Kepala Dinas Pasal 95 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) dinyatakan tidak ditemukan bukti, fakta dan tidak tidak memenuhi unsur bahwa Perbekel melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, Walikota melalui Inpektorat menyampaikan keterangan/rekomendasi jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan khusus. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) dinyatakan telah ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur bahwa Perbekel tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, Walikota memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi diterima oleh Perbekel. (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Perbekel, Walikota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Perbekel, Walikota memberhentikan sementara Perbekel. (5) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan oleh Walikota apabila yang bersangkutan dalam 21 (dua puluh satu) hari masa atau pemberhentian menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inpektorat. yang diberhentikan sementara sementara tidak melaksanakan (6) Dalam hal terjadi kekosongan Perbekel karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d dan huruf e, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. Paragraf 4 Pemberhentian Perbekel Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pasal 96 (1) Perbekel diberhentikan sementara oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa pada tindak pidana umum yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. (2) Perbekel diberhentikan sementara oleh Walikota, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau terhadap keamanan Negara. tindak pidana (3) Dalam hal Perbekel diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), semua wewenang, kewajiban dan haknya yang berupa penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penghasilan lain yang sah dihentikan. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 97 (1) Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Walikota terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. yang diberhentikan sementara setelah dinyatakan sebagai (2) Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Perbekel, Walikota mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. yang diberhentikan sementara (3) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Walikota memberhentikan dari jabatan sebagai Perbekel. Pasal 98 (1) Dalam hal terjadi kekosongan Perbekel karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) (2), Walikota mendelegasikan kewenangannya dan ayat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menunjuk Plt. Perbekel dari Sekretaris Desa. (2) Plt. Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari Kepala Urusan apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa. (3) Plt. Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. (4) Plt. Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Perbekel sampai dengan diaktifkannya kembali Perbekel atau sampai dengan dilantiknya Penjabat Perbekel. (5) Dalam hal Perbekel yang diberhentikan oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Perbekel sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. Paragraf 5 pemberhentian perbekel Karena Adanya Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (Dua) Desa atau Lebih Menjadi 1 (Satu) Desa Baru atau Penghapusan Desa. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 99 (1) Walikota memberhentikan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa. (2) Dalam hal Perbekel yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf g, diberikan jasa pengabdian yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Perbekel. (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan tahun. (4) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara masa kerja keseluruhan Perbekel kali penghasilan tetap Perbekel. (5) Penetapan jasa pengabdian Perbekel sebagaimana dimaksud (4) dialokasikan dalam APB Desa dengan pada ayat memperhatikan kemampuan keuangan Desa. (6) Alokasi jasa pengabdian Perbekel dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau Pendapatan Asli Desa (PADes). Pasal 100 Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB XI BIAYA PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 101 (1) Biaya Pemilihan Perbekel yang habis masa jabatannya 6 tahun dibebankan kepada APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dimasukan dalam APB Desa. (2) Biaya Pemilihan Perbekel antar waktu lebih dari 1 tahun dibebankan kepada APBDesa. (3) Biaya pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada APBD yaitu untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan jasa keamanan pelaksanaan pemilihan Perbekel. (4) Besaran biaya pemilihan Perbekel untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan riil Panitia Pemilihan Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 102 (1) Panitia Pemilihan Kota melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan di Desa. (2) Apabila hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa, maka Panitia Pemilihan Kota memberikan saran masukan kepada Walikota terhadap tahap pelaksanaan pemilihan Perbekel. (3) Walikota menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dari Panitia Pemilihan Kota, maka Walikota dapat menghentikan proses tahapan pemilihan Perbekel. saran masukan (4) Tahapan Pemilihan Perbekel yang telah dihentikan oleh Walikota, maka Walikota tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan Perbekel. Pasal 103 Calon Perbekel terpilih yang telah dilantik harus mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan mengikuti program-program pelatihan lainnya. BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL Bagian kesatu Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Administratif Pasal 104 (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa oleh masyarakat dan/atau calon Perbekel. (2) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara beserta bukti-bukti, nama dan alamat terlapor, nama dan alamat saksi- saksi. (3) Jika pelaporan dilakukan secara lisan, format, pelaporan disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa. Pasal 105 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan Desa. (3) Panitia Pemilihan Desa mengkaji setiap laporan yang diterima. (4) Panitia Pemilihan Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 106 (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Desa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. (2) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa proses pemilihan dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan pendampingan dari Panitia Pemilihan Kota. Pasal 107 Panitia Pemilihan Desa menyelesaikan sengketa dilakukan dengan tahapan: a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna tercapainya kesepakatan; b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pemilihan Desa membuat Keputusan; dan c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersifat final dan mengikat. Pasal 108 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan. Pasal 109 Ketentuan lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa pemilihan Perbekel diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kota. Bagian Kedua Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pidana Pasal 110 Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum. Pasal 111 Panitia Pemilihan Kota memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum. Pasal 112 Laporan yang mengandung unsur pidana apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan calon telah melakukan pelanggaran pidana dalam tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa. terpilih jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN Pasal 113 Laporan yang mengandung unsur pidana dan masih dalam proses tetap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa. tahapan pemilihan Pasal 114 Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan calon telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan Perbekel diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai Perbekel, ditindaklanjuti dengan pemberhentian Perbekel. terpilih BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dari penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2019 WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, RAI ISWARA BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 41 jdih.denpasarkota.go.id
jdih.denpasarkota.go.id SALINAN
jdih.denpasarkota.go.id