1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.1 Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia Persekolahan, Orangtua, kalangan Pebisnis, Instansi, Karyawan hingga Ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup, maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi 1 Abdul Halik, Hukum Komunikasi Media Massa (Makassar: Alauddin university, 2013), hal 20
positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada juga yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efesien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir- akhir ini yaitu Prostitusi Online. Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.2Prostitusi adalah sebuah bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi, cara-cara yang dilakukan dalam 2 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986, hal 81 2
bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa dipakai untuk menjajakan diri, tetapi dengan menggunakan media internet atau menggunkan media elektronik lainya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir jalan atau tempat lokalisasi. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya adalah laki-laki yang sering luput dari perhatian Aparat Penegak Hukum.3Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana, maka Prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Pasal 296 Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan- rumusan tindak pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan 3 Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hal 67 3
dalam Undang-undang adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu. Selain KUHP secara substansi, terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan Prostitusi online diantaranya, Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.4 Dari peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitanya dengan penegakan hukum sekarang ini aparat penegak hukum sering mengalami kendala-kendala dalam pembuktian tindak pidana prostitusi salah satunya adalah penetuan tempat kejadian perkara (TKP) karena dalam melakukan transaksi mucikari selalu menggunakan media elektronik atau media online.5 Seperti kasus prostitusi online yang menimpa salah satu artis indonesia yaitu Vanessa Anggel. Pada awalnya Rian yang merupakan salah satu pelanggan Vanessa membooking Vanessa melalui mucikarinya, dan mucikarinya tersebut memberikan kabar kepada Vanessa Anggel Bahwa Rian ingin membooking Vanessa pada tanggal 5 januari 2019 di hotel Surabaya. 4 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hal 71 5 A. Ridwan Halim, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 hal 67 4
Dan pada akhirnya Vanessa Anggel pun ditangkap di Surabaya tanggal 5 Januari 2019. Saat ditangkap Vanessa Anggel sedang melayani pelanggan pada salah satu hotel di Surabaya. Dari kasus di atas dalam kaitanya dengan olah TKP Jika di lihat dalam Perundang-Undangan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perkapolri14/2012, kegiatan penyelidikan meliputi: 1. Pengolahan TKP; 2. Pengamatan (observasi); 3. Wawancara (interview); 4. Pembuntutan (surveillance); 5. Penyamaran (under cover); 6. Pelacakan (tracking); dan 7. Penelitian dan analisis dokumen Dalam prakteknya upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup.6Berdasarkan forensik atau ilmu kriminalistik dalam bahan paparan Kepala Pusat Laboraturium Forensik Sarasehan, dengan adanya bukti segitiga TKP (triangel crime scene) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP (linkage theory) yang mana unsur mikro (micro evidence) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang 6 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001 hal 65 5 ilmu
tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kaitanya dengan kendala penentuan TKP prostitusi online, kenyataanya mucikari selalu menggunakan media elektronik atau media online setiap kali melakukan transaksi dengan pelanggan. Hal tersebut yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan TKP prostitusi online, karena jika dilihat dalam hukum pidana, Kapan perbuatan pidana terjadi, dan tempat perbuatan pidana itu terjadi dikenal dengan istilah Tempus Delictidan Locus Delicti. Seperti yang dikemukakanoleh H.B Vos dalam bukunya "Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk" berpendapat bahwa, perbuatan pidana itu terjadi saat tindak pidana dilakukan.7 Dalam ajaran De Leer Van De Lichamelijke menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.Itu berarti dalam prostitusi online ketika transaksi itu dilakukan berarti telah terjadi perbuatan pidana dan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana transaksi itu dilakukan.hal tersebut tekadang membuat polisi kesuliatan untuk menentukan TKP karena dalam prostitusi online transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau media online.8 7 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001 hal 11 8 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011 hal 20 6 juga
Melihat sangat pentingnya menentukan TKP untuk mendapatkan tempat dimana perkara tersebut dapat diproses baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk dapat mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara. B. Rumusan Masalah Dari uraian dan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bgaimana menentukan tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus prostitusi online ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Mengkaji dan membahas penentuan tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus prostitusi online 2. Sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unifersitas Patimura D. Manfaat Penelitian 1. Mengetahui penentuan tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus prostitusi online 7
2. Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana E. Kerangka Teori Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa transaksi elektronik itu sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan akan merujuk pada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. 9 Dengan kata lain tranksaksi elektronik ini tidak hanya mencakup sebatas pada transaksi jual beli saja tetapi pengertian ini lebih luas daripada sekedar jual beli yakni sebuah perbuatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang mengikat satu sama lain untuk melakukan hubungan perikatan melalui suatu media yakni media elektronik. dan Transaksi Elektronik. 10 Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.Lebih lanjut di dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE, para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau 9 Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni.. Pengenalan Teknologi Informasi.: Andi. Yogyakarta, 2003 hal 76 10 Edmon Makarim, PengantarHukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian (: PT. RajaGrafindo Persada,) (selanjutnya disebut Edmon Makarim I), Jakarta, 2005, hal.254. 8
9 dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik; dan memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri. Dalam hal gerbang nasional dan jaringan sistem elektronik apabila belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait. Penyelenggaraan transaksi elektronik ada dua yaitu dalam ruang lungkup publik dan privat.Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi:11 1. Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE. 2. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi:12 a. Antar pelaku usaha; antar pelaku usaha dengan konsumen; b. Antar pribadi; c. Antar instansi; 11 Jogiyanto, H.M.. Teknologi Sistem Informasi edisi tiga. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal 76 12 Sutarman. Pengantar Teknologi Informasi.: Bumi Aksara Jakarta. 2009 hal 66
10 d. Antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis hubungan hukum dalam transaksi elektronik dalam dunia ecommerce secara umum dan yang paling banyak dikenal adalah jenis Businessto Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C).Kedua jenis E-Commerce ini memiliki karakteristik yang berbeda.Business to Business (B2B) memiliki karakteristik:13 1. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (trust). 2. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. 3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya. 4. Model yang umum digunakan adalah peer-to peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Usiness to Consumer (B2C) dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.Sebagai contoh Internet Mall. 13 Halim, Abdul.. Sistem Informasi Akutansi.: BPFE. Yogyakarta, 1995, hal 76
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki,14 penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum,maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 2. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis,15 yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, dimungkinkan untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan baik melalui penelitian empiris maupun penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil didiskrisi tersebut akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. 3. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.16 14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Perdana Media Group, Edisi Pertama, Jakarta, 2005 Cetakan Ke Empat, hal 35 15 Roni Hanitjo Soemitro, metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri , Jakarta, 1980, Ghalia Indonesia, hal.12 16 Baher Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, , Bandung 2008 C.V. Mandar Maju, hal 92 11
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yakni : 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer, antara lain : 1. Buku-buku perpustakaan yang menjadi referensi utuk menunjang penulisan skripsi ini 2. Karya ilmiah para Sarjana Hukum 3. Dokumen-dokumen 4. Hasil-hasil penelitian hukum c. Bahan Hukum Tesier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 1. Internet 2. Majalah hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 12
a Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan jalan menggali atau mempelajari data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b Analisa Bahan Hukum Data atau hasil yang telah terkumpul atau ditemui dalam penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis secara "kualitatif" yakni data yang telah terkumpul atau ditemui harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencapai jawaban masalah penelitian.17 G. Sistematika Penulisan Penulisan ini disususn secara sistematis dan secara beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan menelaah penulisan skripsi ini. Maka perlu untuk mengurai terlebih dahulu sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari: Bab I : Pendahuluan Yang Menguraikan Tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Bab II : Merupakan Tinjuan Pustaka Yang Terdiri Dari: Pengertian dan Ruang Lingkup Prostitusi, Mekanisme Pemeriksaan Perkara, 17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, , Jakarta, 1998, Rineka Cipta hal 124 13
Bab III Bab IV Tempat Kejadian Perkara : Merupakan Hasil Dan Pembahasan Yang Terdiri Dari: Fenomena Prostitusi Online, Hambatan dalam Penentuan Prostitusi Online, Upaya Hukum dalam Mengatasi Permasalahan TKP Prostitusi Online : Merupakan Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpuln Dan Saran 14