PENGEMBANGAN KOPERASI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI PEDESAAN Dandan Irawan 1*) 1* Prodi Manajemen IKOPIN Bandung Email : dandanirawan@ikopin.ac.id Abstracts At this time there are not many educational institutions in rural areas that take advantage of these opportunities due to various limitations, especially the limitations of HR related to the entrepreneurial spirit. Some other obstacles that cause the quality of cooperatives in rural areas are not optimal include the majority of educational institutions interpreting that the existence of cooperatives in general only exists (is a government program, not a necessity), is a competitor for businesses owned by the stakeholders / management of the foundation, Koppontren managers do not have a business sensitivity (entrepreneurial spirit), the participation system of members as owners and users of cooperatives who have not raised their Koppontren (the principle of one man one vote is difficult to apply), there are not many cooperative cadres within the pesantren, this is due to the low interest in engaging pursue the world of cooperatives. Keywords : Pengembangan Koperasi, Lembaga Pendidikan Pedesaan I. Pendahuluan Salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia dewasa ini dalam pembangunan, ialah tingginya jumlah penduduk yang tidak terserap pada sektor kerja formal, disamping masalah krisis energi dan krisis pangan yang secara keseluruhan dapat mengancam kesinambungan dari pembangunan ekonomi kita. Kehadiran lembaga pendidikan formal (pendidikan umum dan pendidikan kejuruan) yang diharapkan mampu mencetak sumberdaya manusia unggul yang memiliki kompetensi hard skills dan soft skills yang siap bekerja pada berbagai sektor lapangan pekerjaan belum sepenuhnya terwujud. Beberapa kalangan menilai bahwa sIstem pendidikan kita baru mampu menghasilkan lulusan yang hanya mampu bekerja sebagai pegawai baik pegawai pemerintah maupun pegawai pada perusahaan swasta. Hal yang lebih parah, ketika sektor pemerintahan dan perusahaan tidak mampu menyerap tenaga kerja lulusan 3
pendidikan formal, jutaan dari mereka akhirnya menganggur yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin membengkak. Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah sangat serius untuk mengintroduksi pendidikan pada jalur pendidikan formal (pendidikan umum dan kejuruan) dan pendidikan luar sekolah (program life skills), khususnya di Perdesaan, diorientasikan agar para lulusan sekolah formal dan pendidikan luar sekolah mampu mandiri pada berbagai sektor ekonomi yang terbuka sangat luas. Upaya ini diharapkan masalah pengangguran secara berangsur- angsur akan dapat terkurangi. Disadari bahwa pada umumnya kondisi aktivitas koperasi di pedesaan seperti Koppontren belum sebagaimana yang diharapkan (belum optimal), hal tersebut dikarenakan pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam mengelola koperasi belum dimiliki sebagaimana seharusnya. Di sisi lain keberadaan koperasi di pedesaan diharapkan di samping menjadi wahana pembelajaran generasi muda tentang kewirausahaan juga menjadi ujung tombak pemberdayaan potensi ekonomi perdesaan guna menggerakkan sektor riil di pedesaan. Kegiatan usaha koperasi pada di pedesaan, khusunya pondok pesantren pada mulanya hanya merupakan aktivitas penunjang proses pembelajaran, namun bila dicermati ternyata menjadi peluang bisnis besar bagi kegiatan usaha yang dapat memberikan profit bagi lembaga pendidikan, mengingat pasar kegiatan usaha koperasi lembaga pendidikan sudah jelas yaitu stakeholders lembaga pendidikan (guru, siswa, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan lain-lain). Berbagai jenis layanan bisnis yang dapat ditangani antara lain berbagai fasilitas belajar para siswa/santri, penyediaan sandang, papan, pangan, kebutuhan sekunder dan lain-lain. Pada saat ini belum banyak lembaga pendidikan di pedesaan yang tersebut dikarenakan berbagai keterbatasan, memanfaatkan peluang khususnya keterbatasan SDM berkaitan dengan jiwa kewirausahaan. Beberapa kendala lain yang menyebabkan kualitas koperasi di perdesaan belum optimal antara lain: a. Sebagian besar lembaga pendidikan menafsirkan bahwa keberadaan Koperasi pada umumnya hanya sekedar ada (merupakan program pemerintah, bukan merupakan kebutuhan); b. Merupakan pesaing bagi usaha milik para stakeholders/pengurus yayasan; c. Para pengelola Koppontren tidak memiliki kepekaan bisnis kewirausahaan); d. Belum terbangunya sistem partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi yang membesarkan Koppontren (azas one man one vote sukar diterapkan) 4 (jiwa
e. Belum banyaknya kader-kader koperasi di kalangan siswa, hal ini dikarenakan masih rendahnya minat siswa yang terjun menekuni dunia koperasi. Namun tidak sedikit koperasi pada lembaga pendidikan di pedesaan yang dikelola secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi stakeholders lembaga pendidikan seperti; mampu menopang biaya operasional kegiatan lembaga pendidikan, berkembang beraneka ragam usaha, mulai dari Koperasi Simpan Pinjam (pola syariah), usaha toko besi, baju muslim, kantin, pertanian industri minuman, bengkel, mini market, perkebunan, industri kerajinan, wartel dan lain-lain. Koperasi yang dikelola secara profesional tersebut pada umumnya dimiliki lembaga pendidikan di pedesaan yang dikelola secara modern. Koperasi-koperasi seperti inilah kiranya dapat dijadikan sebagai model pengelolaan Koperasi pada lembaga pendidikan dan menjadi benchmark bagi koperasi-koperasi lainnya. Diharapkan upaya-upaya pengembangan profesionalisme pengelolaan koperasi, selalu mengacu pada potensi dan karakter lembaga pendidikan, masyarakat serta wilayahnya. Pengembangan model-model pengelolaan koperasi berdasarkan karakter dan potensi lembaga pendidikan kualitas kiranya akan dapat memudahkan dalam pembinaan dan pengembangannya. 1.2 Batasan Masalah Batasan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana model pengelolaan pengembangan koperasi di lembaga pendidikan di pedesaan (koperasi pondok pesantren). 1.3 Kerangka Pemikiran Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan serta titik sentral pada rakyat atau people centered development approach, merupakan tuntutan era globalisasi dan reformasi yang telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi, keuangan, pangan dan keamanan dengan titik kulminasinya krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Reformasi di segala bidang kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, merupakan keharusan agar masyarakat dapat secara penuh mengaktualisasikan diri dalam pemberdayaan dan pembangunan. Program pembangunan dengan konsep pertumbuhan dan pemerataan yang telah dihasilkan bangsa Indonesia, menimbulkan dampak sampingan terhadap pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam persaingan pasar bebas terkendali seperti di Indonesia, memberikan dampak munculnya ketidak-seimbangan antara pelaku usaha skala kecil dan pelaku usaha skala besar. 5
dalam segala kebutuhan kehidupannya adalah sangat penting. Kebutuhan dasar masyarakat terutama di pedesaan yang cenderung tidak mampu, memerlukan pemikiran dan pemantapan kembali peningkatan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Kondisi perekonomian desa pada umumnya memang lemah sehingga tidak mampu memberikan lapangan penghidupan yang layak bagi warganya. Hal demikian bisa menjadi masalah kerawanan sosial perkotaan karena urbanisasi terpaksa dilakukan masya-rakat desa menuju ke kota. Pemberdayaan masyarakat desa tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Menurut Adi Sasono, sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan "budaya kemiskinan". Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemikinan mendorong munculnya gejala keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis. Saat ini kita dihadapkan dua Sikap umat Islam dalam melihat persoalan kemiskinan beragam. Mansour Fakih memetakannya ke dalam empat sudut pandang, yakni . Dalam perspektif penglihatan kaum tradisionalis, permasalahan kemiskinan umat adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Kemiskinan dipandang sebagai ujian atas keimanan. Di sisi lain, pemikiran modernis menilai bahwa permasalah kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya berakar pada persoalah karena ada yang salah dari sikap mental, budaya atau teologi mereka. Oleh karena itu, agar keluar dari lembah kemiskinan umat Islam harus mengubah pemikiran dan sikap keagamaan sesuai dengan semangat modernitas. tradisionalis, modernis, revivalis dan transformatif Bagi penganut paham revivalis kemiskinan terjadi disebabkan karena semakin banyak umat Islam yang justru memakai ideologi atau "isme" lain tinimbang menggunakan Al-Qur'an. Untuk sebagai dasar pijakan menanggulangi kemiskinan, menurut mereka adalah dengan cara keluar dari belenggu ideologi di luar Islam (baca: sekuler) dan kembali pada landasan Islam, A-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan pemikiran transformatif percaya bahwa kemiskinan rakyat disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik dan kultur yang tidak adil. Oleh sebab itu, agenda mereka adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental baru dan lebih adil dalam bidang ekonomi, sosial-politk dan budaya. Melihat peta bumi masalah kemiskinan sebagaimana digambarkan di relevan untuk atas, perlu dipikirkan media dakwah yang paling mengentaskannya. Dalam situasi demikian, menurut Ace Partadiredja , 6
medium dakwah yang efektif adalah dengan pendekatan enam kebutuhan pokok (basic need) manusia: makanan, pakaian, permukiman, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dakwah lewat pemenuhan kebutuhan pokok adalah suatu program dakwah dengan jalan pemenuhan kebutuhan makan sehat dan bergizi, pakaian yang menutupi aurat, perumahan beserta lingkungannya yang bersih dan sehat, pendidikan yang terjamin dan terjangkau, kesehatan yang terpelihara, dan pekerjaan yang halal dan terhormat dan memberikan pendapatan yang memadai. Dakwah lewat pemenuhan kebutuhan pokok sudah tentu tidak dengan cara langsung memberikan 'ikan' kepada kaum miskin, karena akan semakin menambah ketergantungan. Tetapi dengan cara membuat 'kail' sekaligus 'sungai'/'lautan' sistem ekonomi berkeadilan sehingga memungkinkan mereka dapat mengais nafkah hidup secara mandiri dan bermartabat. Adi Sasono menawarkan orientasi strategi pengembangan masyarakat melalui tahap- tahap sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat, baik yang secara obyektif memang memerlukan pemenuhan maupun yang dirasakan masyarakat setempat perlu mendapat perhatian. Kedua, bersifat terpadu, berbagai aspek kebutuhan masyarakat tersebut dapat terjangkau oleh program dan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Ketiga, memakai pendekatan partisipatif dari bawah, sehingga ide yang lahir benar-benar hasil kesepakatan masyarakat sendiri. Keempat, melalui proses sistematika pemecahan masalah. Kelima, menggunakan teknologi yang sesuai dan tepat guna. Keenam, program dilaksanakan melalui tenaga lapangan yang bertindak sebagai motivator. Terakhir, azas swadaya dan kerjasama masyarakat. II. Landasan Teoritis 2.1 Konsepsi Koperasi Pengertian Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian U 25/92 Tentang Perkoperasian : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan." Berdasarkan batasan koperasi ini, menurut Halomoan Tamba bahwa koperasi Indonesia mengandung lima unsur sebagai berikut. 1) Koperasi adalah badan usaha (Business Enterprise). Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba. 2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. 7
Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip- prinsip koperasi". Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan berikutnya. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi. 4) Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat" Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. 5) Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan". Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi Dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap lebih koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat di operasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pernilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu. kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip- prinsip koperasi". Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan berikutnya. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi. 4) Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat" Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. 5) Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan". Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi Dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap lebih koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat di operasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pernilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu. kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. 8
Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya riil seseorang atau masyarakat pendapatan meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengertian yang pengukurannya dapat dilakukan secara nyata. riil. Apabila pendapatan Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riiI adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pernenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang/jasa tingkat kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti meningkat pula. Dalam kondisi seperti di Indonesia, di mana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan top-down-approach, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. Dalam kata lain partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi. Selanjutnya, fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu: a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnva untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 9
Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota 4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal 5) Kemandirian 6) Pendidikan perkoperasian 7) Kerja sama antar koperasi 2.2 Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ke-agamaan memiliki peran strategis di ma-syarakat. Hal ini dikarenakan pondok pesantren selain tempat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan, juga bisa berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial. Pelak-saanaan pembangunan selain perlu dila-kukan pengawasan fungsional, di-perlukan pula pengawasan oleh masya-rakat sebagai wujud partisipasi rakyat. Pesantren sebagai tempat tokoh sentral para Kiyai sangat efektif dalam mela-kukan kontrol sosial kemasyarakatan tersebut. Sebagai agen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia dalam usaha pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan, maka dalam sistim pendidikan nasional, pesantren juga sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional, Pesantren berperan juga merekrut tenaga kerja terampil. Sebagaimana di negara industri bahwa lembaga pendidikan adalah motor penting dalam penyediaan tenaga kerja. Dari berbagai agen sosialisasi, sekolah merupakan lembaga yang paling ampuh bagi upaya indoktrinasi terhadap individu yang secara cepat dan terus menerus menuju kedewasaan. Sekolah-sekolah telah tumbuh menjamur dalam masyarakat industrial, dan menjadi agen bagi alokasi peran yang bertugas mela-kukan rekruitmen, melatih dan melakukan indoktrinasi terhadap personil yang di-perlukan bagi kinerja peran pada institusi-institusi lain dalam sistim sosial. lembaga pendidikan yang memiliki ciri khusus komunitas masyarakat religius dalam tatanan masya- rakat desa; individu budaya masyarakat yang berdasarkan kemampuan, kemauan serta bersangkutan. Sebagai-mana pendidikan di sekolah yang disebut sebagai lembaga ampuh untuk pengem-bangan sumber daya manusia dan juga pondok pesantren individu berkualitas berkemampuan men-didik sebagaimana di sekolah formal. Dengan demikian Pesantren sebagai juga berperan merekrut; mendidik dan melatih 10
Kebangkitan sebuah masyarakat menuju perubahan hidup yang lebih baik ternyata juga ditentukan oleh pikiran, tepatnya kebangkitan pemikiran. Begitu besarnya peran pikiran (pemikiran), Abdurrahman dalam "Islam Politik (qaidah Spiritual" (1998) menyebutkan kaidah melakukan perbuatan 'amaliyah) terdiri atas: [1]. Mabniyun 'ala al-fikri (dilandaskan atas pemikiran atau kesadaran), [2]. Min ajli ghayatin mu'ayyanah (untuk mencapai tujuan tertentu), dan [3]. Mabniyun 'ala al-iman (dilandaskan pada keimanan). Inilah gaya khas berpikir dan aksi dari seorang wirausaha muslim sejati. Daya pikir adalah sumber awal munculnya kreasi, inovasi dan alternatif-alternatif yang akan membedakan karya kita dengan lainnya sehingga menjadi unik dan punya positioning yang kuat. tidaklah cukup untuk mewujudkan gagasan yang baik menjadi nyata, karena senyatanya realisasi gagasan membutuhkan tindakan. Sedangkan sebuah tindakan akan memiliki hasil guna yang tinggi bila didukung oleh kemampuan dan keahlian yang tinggi keahlian seseorang atas pekerjaan yang memadai. Semakin dilakukannya, maka hasilnya pun akan lebih optimal. Tentu saja keterampilan ini berproses sifatnya, seiring dengan semakin berkembangnya usaha. Semakin besar perusahaan, pastilah akan membutuhkan manajerial yang lebih kompleks, oleh karenanya dibutuhkan dorongan dan motivasi untuk selalu mengembangkan diri. Sebagaimana firman Allah : "Dan, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang..." [al-Anfal: 60] Mengandalkan kekuatan berpikir saja Kesuksesan seseorang, ternyata bukan semata kehebatan pemikiran dan keterampilannya, tetapi juga membutuhkan kekuatan mental yang akan melecutkan potensi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tidak sedikit orang sukses (bahkan kebanyakan) yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan hanya setingkat SD (Sekolah Dasar). Tetapi itu tidak membuatnya takut untuk bermimpi dan mengusahakan mimpinya menjadi kenyataan. Dalam penelitiannya, Schiber mengatakan, bahwa pendidikan memberikan kontribusi sebesar 15% pada kesuksesan seseorang. Selebihnya, 85% adalah sikap (attitude). Bagi wirausaha muslim sikap yang dimaksud adalah Islami (aqliyyah terwujud dalam pola berpikir yang kepribadian yang Islamiyyah) dan pola jiwa yang Islami (nafsiyyah Islamiyyah) pula. Maka aneh jika ada wirausaha muslim yang gampang disuap, malas dan menggantungkan diri pada selain Allah, gampang menyerah dan putus asa, pasif, tidak bersungguh-sungguh dan tidak disiplin dan sebagainya, padahal Allah selalu mendorong kita untuk optimis dan selalu berbuat kebajikan, "....Berlomba-lombalah kalian (dalam berbuat) kebaikan..." [TQS. Al-Baqarah: 148, al-Maidah: 48]. Demikian pula saat kita dalam kesulitan. Kita akan selalu ingat firman Allah, "..Sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan." [TQS. Alam Nasyrah: 6] Pada akhirnya, setelah semua modal dasar dimiliki, baik pikiran; keterampilan; mental dan intuisi. Maka selanjutnya adalah mencari dan 11
memilih tim yang tepat. Sehebat apapun modal dasar yang kita miliki, tetapi tidak didukung oleh kuatnya tim kerja (teamwork), maka hasil yang akan diperoleh pun tidak akan optimal. Malah mungkin bisa gagal, pengalaman menunjukan bahwa dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya, dari keberhasilan dan kegagalan, bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai jika ada kerja tim yang baik. Ibarat sebuah tubuh, tim adalah sekumpulan anggota tubuh yang bergerak dan berinteraksi secara sinergis untuk meraih sebuah tujuan (goal setting) yang satu. Tujuan yang satu ini pula yang biasanya akan memberi dampak timbulnya rasa memiliki (sense of ownership) pada setiap karyawan. Dan pengalaman pula mengatakan, membangun sebuah tim yang tangguh dengan membangun komunikasi yang terbuka didasari sikap saling percaya dan ketulusan, bukan dibuat-buat dan penuh kepura-puraan adalah langkah awal yang baik. Dalam Islam. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu (bahkan wajib) menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu Islam yang langsung terkait dengan kehidupan manusia. Bukan saja ilmu untuk ibadah ritual. Misalnya saja masalah jual beli. Wajib bagi seorang wirausaha muslim untuk mengerti secara dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Baik aktivitas jual belinya itu sendiri maupun barang atau jasa yang diperjual belikan. Dengan begitu, insyaAllah, tenaga, waktu, harta, dan cucuran keringat yang kita keluarkan untuk meraih sarana hidup yang lebih baik akan tercapai. Dan lebih dari itu, keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah juga bisa diraih. Strategi pemberdayaan ekonomi bagi umat yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (skill), modal dan tanah sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh melalui langkah- langkah sebagai berikut : 1. Pelatihan usaha, bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi dan soirit berwirausaha. 2. Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan keterampilan. Itu bisa diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang akan diterjuninya. Learning by Doing. 3. Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realistis berdasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki untuk mengindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian. 4. Permodalan sangat penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan yang dapat meminjami uang dengan bunga/bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh habis untuk membayar utang. 5. Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dengan mantap. 6. Membangun ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan ke jaringan bisnis. Tahapan 12
daerah-daerah lain. Dengan jaringan ini akan melahirkan net-working bisnis umat Islam yang tangguh. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki multifungsi dan karakter yang kuat dalam pembentukan pribadi unggul para santri. Sebagai lembaga yang mandiri, pesantren berperan dalam pengembangan masyarakat dan memiliki akar di masyarakat. Pesantren mengemban peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren. biasanya peran-peran itu tidak langsung terbentuk, melainkan melewati tahap demi tahap. Setelah sukses sebagai lembaga pendidikan pesantren bisa pula menjadi lembaga keilmuan, kepelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilannya membangun integrasi dengan masyarakat barulah memberinya mandat sebagai lembaga bimbingan keagamaan dan simpul budaya. juga memainkan peran sebagai 2.3 Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Pesantren atau secara lengkap Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya. Model pendidikan Pesantren sebagaimana dikemukakan Departemen Agama (1981), Dhofier (1982); Prasodjo (1974); Saridjo (1980); Artifin (1993) : "Pendidikan di Pesantren adalah pendidikan sepanjang waktu dengan sistem non klasikal, yang kemudian dikenal dengan nama bandongan atau sorogan dan wetonan". Djaelani (1984) mendifinisikan bahwa "Pondok Pesantren adalah keseluruhan lingkungan masyarakat tempat para santri itu mukim dan menuntut ilmu, disebut Pesantren". Ziemek (1986) mengatakan bahwa: "Pe-santren secara etimologi berasal dari kata pe-santri-an berarti tempat para santri. Santri atau murid secara umum sangat berbeda-beda untuk mendapatkan pelajaran dari pimpinan atau pemangku Pesantren (Kiyai) dan dari para guru luar yaitu Ulama atau ustadz". Pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren adalah pendidikan sepanjang waktu dengan Kiyai sebagai tokoh sentral. Model pendidikan tidak terikat dengan aturan formal seperti kurikulum, guru maupun waktu belajar mengajar. Kebe-basan sesuai dengan kebutuhan para santri itu yang diterapkan. Sehingga selain memiliki kekhususan, pondok pesantren punya kebebasan menentukan tujuan dan sikap. Menurut pendapat Arifin (1993) beberapa karakteristik pesantren secara umum ialah pondok pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi para santri. Tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup tidak diklasifikasikan dalam jenjang menurut kelompok usia, sehingga masyarakat yang ingin belajar bisa menjadi santri atau siswa. Santri boleh bermukim di pesantren sampai kapanpun atau bermukim disitu selamanya, dan jika (long life education). Siswa dalam pesantren 13
dikehendaki dapat pindah untuk mencari guru ke tempat lain atau pulang ke tempat asal bila telah cukup dan mampu mengembangkan diri sendiri. Untuk santri yang berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain disebut santri kelana. Pesantren tidak mempunyai aturan administrasi (tata usaha) yang tetap sehingga seseorang dapat bermukim di pesantren tanpa mengaji jika ia mau asal ia memperoleh nafkah sendiri dan tidak menimbulkan masalah dari tingkah laku-nya. Sedang menurut Geertz, orang me-ngaji berdasar kecepatannya masing-ma-sing, belajar sebanyak-banyaknya atau sekedarnya menurut kebutuhan mereka. Berdasarkan keputusan lokakarya yang diadakan oleh Departemen Agama tahun 1981 menghasilkan keputusan bah-wa tujuan umum pondok pesantren adalah membina warga negara agar berkepri-badian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua kehidupannya dan menjadikannya sebagai orang yang ber-guna bagi agama, masyarakat dan negara. Dari tujuan umum ini dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu mendidik santri (siswa) menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah swt, berakhlaq mulia, memiliki ke-cerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berPancasila. Mendidik santri untuk menjadi muslim selaku kader-kader Ulama dan Muballigh berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, dalam mengamalkan syari'at Islam secara utuh dan dinamis. Mendidik para santri untuk memperoleh kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pemba-ngunan bagi dirinya serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan juga regional (pedesaan/masyarakat lingkungan). Mendidik santri agar menjadi tenaga- tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pemba- ngunan mental spiritual. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan rangka usaha kesejah-teraan sosial masyarakat pembangunan masyarakat bangsanya. lingkungan dalam Seiring dengan perkembangan pendi-dikan dan kebutuhan masyarakat menan-tang hidup, pesantren sebagai lembaga pendidikan non klasikal diberbagai tempat akhirnya merubah dirinya dengan mem-buat model pendidikan klasikal walaupun masih juga ada pendidikan model weton atau sorokan (non klasikal); biasanya di rumah Kiyai atau di masjid atau musholla. Untuk menghasilkan santri atau sumber daya manusia yang berkualitas pada lulusan pesantren, Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren Departemen Agama (1978) merekomendasikan untuk karakteristik kualitas santri sebagai berikut: a. Mampu menjadi teladan dan pendidik (murobbi) di lingkungan keluarga, pondok pesantrennya sendiri dan masya-rakat luas. b. Percaya pada diri sendiri (optimistik), memiliki wawasan yang berorientasi masa depan serta tanggap dan mampu menghadapi segala problematika 14
hidup dan kehidupan yang sedang ber-langsung saat ini maupun masa depan nanti. c. Mampu menjadi motor perkembangan di segala bidang dan secara inklusif memiliki sikap responsif dan selektif terhadap ide-ide inovatif dan ide-ide modernis yang sedang berkembang. d. Memiliki sifat dan sikap serta watak kepribadian yang bersedia untuk selalu menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi laranganNya secara riil. Perkembangan terakhir dari sistim pendidikan pondok pesantren telah meng-alami perubahan besar sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi perkemba-ngan dapat dilihat klasifikasi tingkatan pondok pesantren, Soedjoko Prosodjo (Kuntowidjojo 1988) menyebut adanya lima macam pola pesantren, dari yang paling sederhana sampai pada yang sudah maju: 1. Pola ke satu, pesantren yang terdiri dari masjid dan rumah kiyai. 2. Pola ke dua, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai dan pondok. 3. Pola ke tiga, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai, pondok dan madrasah. 4. Pola ke empat, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai, pondok, madrasah dan tempat keterampilan. 5. Pola ke lima. Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, uni-versitas, gedung pertemuan, tempat olah raga dan sekolah umum. Pesantren yang disebut terakhir inilah yang sering dikatakan sebagai pesantren modern, disamping bangunan -bangunan yang sudah disebut diatas, masih ada lagi bangunan lain seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, toko, pengi-napan tamu dan fasilitas lainnya. III. Pembahasan 3.1 Penetapan Responden Dalam pelaksanaan kajian ini ditetapkan responden yang dijadikan sumber data ialah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah. Dasar pengembilan daerah ini lebih didasarkan kepada homogenitas sumber yang dijadikan sebagai responden. Provinsi yang terpilih sebagai sampel ialah, 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi Jawa Timur 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat Adapun pondok pesantren/ koperasi pondok pesantren yang dijadikan sebagai responden ialah, 15
No 1. Provinsi Sumatera Barat Nama Ponpes/ Koppontren 1. Perguruan Dinniyah Puteri Padang Panjang Komoditi Konfeksi 2. PP Darrul Ulum Padang 3. PP Thawalib Padang Konfeksi Konfeksi 2. Jawa Barat 1. PP Darusalam/ Kop Darusalam Kab. Sumedang 1. PP Darusalam/ Kop Darusalam Kab. Sumedang Konfeksi 2. PP Al Musadaiyah/ Kop Bina Hasanah Kab. Garut 2. PP Al Musadaiyah/ Kop Bina Hasanah Kab. Garut 3. Jawa Tengah 1. PP Salaf dan Tafizol Quran/ Kop Al Arifiyah Kab. Pekalongan 2. PP Ribatul Muta'alimin/ Kop Al Barokah Kab. Pekalongan Bengkel Konfeksi 3. PP Al Islah Konfeksi 4. 1. PP Tebu Ireng/ Kop Tekad Mandiri Bengkel Jawa Timur 5. 1. PP Al-Aziziyah/ Kop Al Aziziyah Kab. Lombok Barat Konfeksi 2. PP Al Raisiyah/ Kop Al Raisiyah Kota Mataram Elektronik 3. PP Darul Falah/ Kop Darul Falah Kota Mataram Konfeksi 3.2 Gambaran Identitas Koperasi. Lembaga Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan sampel, mendapat dana bantuan bervariasi antara Rp 150 Juta (dua koppontren) dan Rp 200 juta (satu koppontren), dari jumlah uang yang ada dapat dilihat penggunaan dana tersebut sebagai berikut, No. Koppontren Dana Bantuan Sarana & Prasarana (Rp) 90 m2 10 Juta Bangunan (Rp) Luas Bang Modal Kerja (Rp) Darrul Ulum Padang Thawalib Padang Perguruan Dinniyah Puteri Padang Panjang 150 Juta 75 Juta 32 Juta 50 Juta 30 Juta 1 2 70 m2 50 Juta 100 Juta 200 juta 150 Juta 100 Juta 3 120m2 20 Juta Lain- lain 31 Juta utk SP 16
Dari tabel di atas menunjukan bahwa secara fisik aliran dana bantuan telah diterima sebagaimana mestinya, hanya dengan berbagai keterbatasan dari pengelola, menunjukan bahwa pemahaman terhadap penggunaan bantuan belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagai contoh koppontren Darul Ulum Padang menggunakan dana bantuan TPKU untuk unit usaha simpan pinjam sebesar Rp 31 juta, dengan model pinjaman, apabila anggota atau non anggota meminjam sebesar Rp 1 Juta Rupiah, maka harus dicicil sebesar Rp 28.000,00 sebanyak 40 kali cicilan atau besararn bunga sebesar 12%. Untuk koppontren Thawalib Parabek Bukitinggi, masih tersedia dana bantuan yang belum terpakai sebesar Rp 24 juta dalam bentuk tabungan, yang disebabkan belum dilaksanakannya pelatihan bagi santri untuk periode berikutnya. Adapun gambaran koperasi dan lembaga pendidikan, dalam variabel- variabel sebagai berikut, URAIAN Koperasi memiliki visi dan misi Pemahaman perangkat koperasi terhadap visi dan misi koperasi Darul Ulum Y T T T Thawalib Y Y T T Dinniyah Puteri Y T Y Y Adanya struktur organisasi Keterlibatan Kyai dalam manajemen koperasi Y Y Y Y Y T Keterlibatan Ustadz dalam manajemen koperasi Y Y Y Keterlibatan Santri dalam manajemen koperasi Adanya peningkatan jumlah anggota Adanya peningkatan jumlah modal Melaksanakan RAT rutin setiap tahun Memiliki rencana jangka pendek Memiliki rencana jangka panjang Memiliki job deskripsi perangkat koperasi Apakah koperasi memiliki sarana dan prasaran yang lengkap Y T T T T T T Y T T T T T T Y Y Y Y Y Y Y Y Mencatat pembukuan koperasi pondok pesantren Y Y Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada tenaga pengelola T T T Apakah selalu menyusun kelayakan usaha T T Y Apakah memiliki pencatatan usaha untuk masing-masing unit usaha T T Y Apakah memiliki pencatatan usaha untuk Y keseluruhan usaha koperasi Y Y Adakah kontrak kerja untuk mengangkat manajer T T Y 17
URAIAN Adakah kontrak kerja untuk mengangkat karyawan Darul Ulum Y T T Thawalib Y T T Dinniyah Puteri T Y T Adakah kerjasama dengan pihak eskternal T Y Y Adakah kontrak kerja ketika bekerjasama dengan pihak eksternal T T T Pembukuan koperasi terpisah dari pembukuan Koppontren Y Y Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada perangkat koperasi Y T Y T Y T Memberikan gaji kepada karyawan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya T T Y Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan Y Y Y Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Mempunyai sistem dan prosedur tertulis untuk program diklat Menggunakan instruktur eksternal Adanya seleksi peserta Diklat Adanya materi kewirausahaan Apakah program Diklat berkelanjutan Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabi Menyusun/mengadaptasi dan mengembangkan modul atau hand out Y Y Y T T T T T T Y Y Y T T T T T T Y Y Y Y Y Y Y T T Adanya siswa yang magang Adanya siswa yang berhasil 3.3 Gambaran Identitas Koperasi. Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat yang dijadikan sampel, mendapat dana bantuan Rp 200 juta, dari jumlah uang yang ada dapat dilihat penggunaan dana tersebut sebagai berikut, No. Koppontren Sarana & Prasarana (Rp) 90 m2 50 Juta Bangunan (Rp) Dana Bantuan Luas Bang Modal Kerja (Rp) 1 200 Juta 100 Juta PP Darusalam/ Kop Darusalam Kab. Sumedang 50 Juta Lain- lain 18
No. Koppontren 2 PP Al Musadaiyah/ Kop Bina Hasanah Kab. Garut Dana Bantuan 200 juta Bangunan (Rp) 100 Juta Sarana & Prasarana (Rp) 90 m2 50 Juta Luas Bang Modal Kerja (Rp) 50 Juta Adapun gambaran koperasi dan lembaga pendidikan, dalam variabel- variabel sebagai berikut, URAIAN Koperasi memiliki visi dan misi Pemahaman perangkat koperasi terhadap visi dan misi koperasi Darusalam Y T T T Bina Hasanah T Y Y T Adanya struktur organisasi Keterlibatan Kyai dalam manajemen koperasi Y Y Y Y Keterlibatan Ustadz dalam manajemen koperasi Y Y Keterlibatan Santri dalam manajemen koperasi Adanya peningkatan jumlah anggota Adanya peningkatan jumlah modal Melaksanakan RAT rutin setiap tahun Memiliki rencana jangka pendek Memiliki rencana jangka panjang Memiliki job deskripsi perangkat koperasi Apakah koperasi memiliki sarana dan prasaran yang lengkap Y Y T T T T T T Y T T T T T T T Mencatat pembukuan koperasi pondok pesantren Y Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada tenaga pengelola T T Apakah selalu menyusun kelayakan usaha T T Apakah memiliki pencatatan usaha untuk masing-masing unit usaha T T Apakah memiliki pencatatan usaha untuk Y keseluruhan usaha koperasi Y Adakah kontrak kerja untuk mengangkat manajer T T Adakah kontrak kerja untuk mengangkat karyawan T T Adakah kerjasama dengan pihak eskternal T Y Adakah kontrak kerja ketika bekerjasama T T 19 Lain- lain
URAIAN Darusalam Y T Bina Hasanah T Y dengan pihak eksternal Pembukuan koperasi terpisah dari pembukuan Koppontren Y Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada perangkat koperasi Y T Y T Memberikan gaji kepada karyawan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya T T Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan Y Y Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya T T Mempunyai sistem dan prosedur tertulis untuk program diklat Menggunakan instruktur eksternal Adanya seleksi peserta Diklat Adanya materi kewirausahaan Apakah program Diklat berkelanjutan Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabi Y Y T T T T Y Y T T T T Menyusun/mengadaptasi dan T T mengembangkan modul atau hand out Y Y Adanya siswa yang magang Adanya siswa yang berhasil 3.4 Gambaran Identitas Koperasi. Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel, mendapat dana bantuan Rp 200 juta dengan penggunaan dana tersebut sebagai berikut, No. Koppontren 1 PP Salaf dan Tafizol Quran/ Kop Al Arifiyah Kab. Pekalongan Dana Bantuan Bangunan (Rp) 200 Juta 100 Juta Sarana & Prasarana (Rp) 90 m2 50 Juta Luas Bang Modal Kerja (Rp) 50 Juta 2 PP Ribatul 200 juta 100 Juta 100 50 Juta 50 20 Lain- lain
No. Koppontren Dana Bantuan Bangunan (Rp) Luas Bang Sarana & Prasarana (Rp) Modal Kerja (Rp) Lain- lain 3 Muta'alimin/ Kop Al Barokah Kab. Pekalongan PP Al Islah Kab. Pemalang 150 Juta 100 Juta m2 100 m2 50 Juta Juta 50 Juta Adapun gambaran koperasi dan lembaga pendidikan, dalam variabel- variabel sebagai berikut, URAIAN Koperasi memiliki visi dan misi Pemahaman perangkat koperasi terhadap visi dan misi koperasi Adanya struktur organisasi Keterlibatan Kyai dalam manajemen koperasi Al Arifiyah T Y T T Y Y Barokah Y Y T Y Y T Al Islah Y T T Y Y Y Keterlibatan Ustadz dalam manajemen koperasi Keterlibatan Santri dalam manajemen koperasi Adanya peningkatan jumlah anggota Adanya peningkatan jumlah modal Melaksanakan RAT rutin setiap tahun Memiliki rencana jangka pendek Memiliki rencana jangka panjang Memiliki job deskripsi perangkat koperasi Apakah koperasi memiliki sarana dan prasaran yang lengkap Y Y T T T T T T T Y Y Y Y Y Y Y T T T T Y Y Y T T T T T T T Mencatat pembukuan koperasi pondok pesantren Y Y T Memberikan insentif/gaji bulanan kepada tenaga pengelola T T T Apakah selalu menyusun kelayakan usaha T T T Apakah memiliki pencatatan usaha untuk masing-masing unit usaha T Y T Apakah memiliki pencatatan usaha untuk Y Y Y 21
URAIAN Al Arifiyah T Y Barokah Y T Al Islah Y T keseluruhan usaha koperasi Adakah kontrak kerja untuk mengangkat manajer T T T Adakah kontrak kerja untuk mengangkat karyawan T T T Adakah kerjasama dengan pihak eskternal Adakah kerjasama dengan pihak eskternal Y Y Adakah kontrak kerja ketika bekerjasama dengan pihak eksternal T T T Pembukuan koperasi terpisah dari pembukuan Koppontren T Y Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada perangkat koperasi T T Y T Y T Memberikan gaji kepada karyawan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya T Y T T Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Mempunyai sistem dan prosedur tertulis untuk program diklat Menggunakan instruktur eksternal Adanya seleksi peserta Diklat Adanya materi kewirausahaan Apakah program Diklat berkelanjutan Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabi Y Y Y Y T T T T T T Y Y Y Y Y Y Y T T T Y Y Y Y Y T T T T T Menyusun/mengadaptasi dan mengembangkan modul atau hand out T T Y Y T Adanya siswa yang magang Adanya siswa yang berhasil 3.5 Gambaran Identitas Koperasi. Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel, mendapat dana bantuan Rp 200 juta dengan penggunaan dana tersebut sebagai berikut, 22
No. Koppontren 1 PP Tebu Ireng/ Kop Tekad Mandiri Dana Bantuan Bangunan (Rp) 200 Juta 100 Juta Luas Bang 90 m2 Sarana & Prasarana (Rp) 50 Juta Modal Kerja (Rp) 50 Juta Adapun gambaran koperasi dan lembaga pendidikan, dalam variabel- variabel sebagai berikut, URAIAN Koperasi memiliki visi dan misi Pemahaman perangkat koperasi terhadap visi dan misi koperasi Adanya struktur organisasi Keterlibatan Kyai dalam manajemen koperasi Tebu Ireng T Y Y Y Y T Keterlibatan Ustadz dalam manajemen koperasi Y Keterlibatan Santri dalam manajemen koperasi Adanya peningkatan jumlah anggota Adanya peningkatan jumlah modal Melaksanakan RAT rutin setiap tahun Memiliki rencana jangka pendek Memiliki rencana jangka panjang Memiliki job deskripsi perangkat koperasi Apakah koperasi memiliki sarana dan prasaran yang lengkap Y Y Y Y Y Y T T T T Mencatat pembukuan koperasi pondok pesantren Y Memberikan insentif/gaji bulanan kepada tenaga pengelola T Apakah menyusun kelayakan usaha Apakah memiliki pencatatan usaha untuk masing-masing unit usaha T Y Apakah memiliki pencatatan usaha untuk Y keseluruhan usaha koperasi Adakah kontrak kerja untuk mengangkat manajer T Adakah kontrak kerja untuk mengangkat karyawan T Adakah kerjasama dengan pihak eskternal Y Adakah kontrak kerja ketika bekerjasama dengan pihak eksternal T Pembukuan koperasi terpisah dari Y 23 Lain- lain
URAIAN Tebu Ireng T Y pembukuan Koppontren Memberikan insentif/gaji bulanan kepada perangkat koperasi Y T Memberikan gaji kepada karyawan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Y T Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan Y Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Y Mempunyai sistem dan prosedur tertulis untuk program diklat Y Y Menggunakan instruktur eksternal Adanya seleksi peserta Diklat Adanya materi kewirausahaan Apakah program Diklat berkelanjutan Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabi Y Y T T T Menyusun/mengadaptasi dan mengembangkan modul atau hand out Y Y Y Adanya siswa yang magang Adanya siswa yang berhasil 3.6 Gambaran Identitas Koperasi. Lembaga Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki populasi pondok pesanten yang tinggi di Indonesia selain Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Di Pulau lombok yang secara administratif terbagi kedalam Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, hampir disetiap kecamatan memiliki satu, dua, bahkan lebih pondok pesanten. Pondok pesantren yang berkembang di wilayah ini pada umumnya dimiliki oleh yayasan yang dipimpin oleh seorang ulama (kiyai) yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru. Kedudukan Tuan Guru pada pondok pesanten memiliki peran sentral dalam mengembangkan pondok pesanten, yaitu peran sebagai ulama sebagai sumber ilmu bagi para ustad dan santrinya, juga peran sosial, politik dan ekonomi di wilayahnya. Peran ekonomi dalam arti bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (negara-negara Timur Tengah) untuk mengembangkan sarana dan prasarana pondok pesanten. Jika ditinjau dari model pondok pesanten tradisional (salafiah) atau modern, Hampir seluruh pondok pesantren di Lombok dikategorikan dengan model tradisional/salafiah. Ciri yang menonjol dari model pondok pesantren salafiah adalah para santri diberi tempat tinggal didalam pondok pesantren, 24
pemisahan yang ketat antara pondok pesantren untuk santri pria dan wanita, tradisi untuk mempelajari kitab kuning dan peran Tuan Guru sebagai pimpinan pesantren sangat kuat. Karakteristik fisik yang menonjol pada pondok pesantren di NTB adalah didirikan pada sebidang tanah dengan pola klaster/blok yang khas yang didalamnya berdiri madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), madrasah Aliyah (setingkat SMU)-ada beberapa yang memiliki perguruan tinggi, asrama tempat tinggal santri, masjid, koppontren, ada beberapa yang memiliki puskesmas, rumah Tuan Guru dan keluarganya. Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan sampel, mendapat dana bantuan Rp 200 juta dengan penggunaan dana tersebut sebagai berikut, No. Koppontren 1 PP Al- Aziziyah/ Kop Al Aziziyah Kab. Lombok Barat Dana Bantuan Bangunan (Rp) 200 Juta 100 Juta Sarana & Prasarana (Rp) 90 m2 50 Juta Luas Bang Modal Kerja (Rp) 50 Juta Lain- lain 2 PP Al Raisiyah/ Kop Al Raisiyah Kota Mataram 200 juta 100 Juta 100 m2 50 Juta 50 Juta 3 PP Darul Falah/ Kop Darul Falah Kota Mataram 150 Juta 100 Juta 100 m2 50 Juta 50 Juta Adapun gambaran koperasi dan lembaga pendidikan, dalam variabel- variabel sebagai berikut, URAIAN Koperasi memiliki visi dan misi Pemahaman perangkat koperasi terhadap visi dan misi koperasi Adanya struktur organisasi Keterlibatan Kyai dalam manajemen koperasi Al Aziziyah T Y T T Y Y Al Raisyiah Y T Y Y Y T Darul Falah Y T Y Y Y T 25
URAIAN Keterlibatan Ustadz dalam manajemen koperasi Keterlibatan Santri dalam manajemen koperasi Adanya peningkatan jumlah anggota Adanya peningkatan jumlah modal Melaksanakan RAT rutin setiap tahun Memiliki rencana jangka pendek Memiliki rencana jangka panjang Memiliki job deskripsi perangkat koperasi Apakah koperasi memiliki sarana dan prasaran yang lengkap Mencatat pembukuan koperasi pondok pesantren Memberikan insentif/gaji bulanan kepada tenaga pengelola Apakah selalu menyusun kelayakan usaha Apakah memiliki pencatatan usaha untuk masing-masing unit usaha Apakah memiliki pencatatan usaha untuk keseluruhan usaha koperasi Adakah kontrak kerja untuk mengangkat manajer Adakah kontrak kerja untuk mengangkat karyawan Adakah kerjasama dengan pihak eskternal Adakah kerjasama dengan pihak eskternal Adakah kontrak kerja ketika bekerjasama dengan pihak eksternal Pembukuan koperasi terpisah dari pembukuan Koppontren Memberikan insentif/gaji bulanan kepada perangkat koperasi Memberikan gaji kepada karyawan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan Mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga pondok pesantren dan masyarakat disekitarnya Mempunyai sistem dan prosedur tertulis untuk program diklat Menggunakan instruktur eksternal Adanya seleksi peserta Diklat 26 Al Aziziyah T Y Y T T T T Y T T T Y T T T Y T T T T T T T Y T Y Y T T T Al Raisyiah T Y Y T Y Y Y Y Y T T T Y Y T T Y Y T T Y T Y T Y Y T Y Y Y Y T T T Darul Falah Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T T T
URAIAN Adanya materi kewirausahaan Apakah program Diklat berkelanjutan Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabi Al Aziziyah T Y T T Y Al Raisyiah T Y Y Y Y Darul Falah Y Y T T T Menyusun/mengadaptasi dan mengembangkan modul atau hand out T T Y Y T Adanya siswa yang magang Adanya siswa yang berhasil IV. Kesimpulan Dari tulisan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Proses seleksi terhadap penerima dana bantuan untuk lembaga pendidikan di pedesaan khususnya koperasi pondok pesantren agar lebih selektif dan perlu upaya peningkatan, supaya pemanfaatan dan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. b. Perlu penyusunan pendidikan dan latihan yang terpadu, sebelum memberikan dana bantuan. Tahapan yang diusulkan agar diklat berjalan dengan baik, ialah : 1) Penetapan AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) atau TNA (Training Needs Assessment), untuk membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan. 2) Melalui AKD ditetapkan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan sesuai dengan pemberian dana bantuan, yang menunjukan kebutuhan materi yang tepat sasaran, tepat isi kurikulum dan tepat strategi untuk mencapai tujuan. 3) Setiap program yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan. Salah satunya ialah kebutuhan mendesak materi kewirausahaan bagi para santri yang akan menjadi peserta didik 4) Adanya pembinaan yang melibatkan dinas atau instansi yang membidangi koperasi dan UKM terhadap pengelolaan dana bantuan. 27
V. Daftar Pustaka Abd Ala, 2006. Pembaruan Pesantren, LKIS Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2005. Koperasi Teori dan Praktek. Erlangga. Baddrut Tammam, 2012. Pesantren Nalar dan Tradisi. Pustaka Pelajar Hannel, Alfred, 1987. Organisasi Koperasi, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dari Kebijakan Pengembangan di Negara-negara Berkembang, Unpad Bandung Kemenkop dan UKM RI, UU 25/1992 tentang Perkoperasian Kemenkop & UKM RI, Tempat Praktek Pengembangan Usaha Mustajab, 2015, Masa Depan Pesantren, LKIS Peter Davis, 2015. Mengembangkan Keunggulan Koperasi, (Terjemahan Djabaruddin Djohan). LSP2I - Inkopdit Jakarta Revrisond Baswir. 2000. Koperasi Indonesia, BPFE Yogyakarta. 28