LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025 Website :
KATA PENGANTAR Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur dan atas kehadirat Allah SWT, pertolongan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah Kabupaten Instansi Pemerintah Cirebon dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat diselesaikan tepat waktu. kemudahan 2023 Tahun sebagai bagian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten informasi kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Cirebon memuat Kabupaten Cirebon ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023. Pelaporan LKIP Pemerintah juga disajikan melalui website ini Kabupaten Cirebon tahun 2023 pada menu SAKIP untuk Publik, serta akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Laporan Kinerja Tahunan Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja ini mampu mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman pada tahun 2024. Amiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Sumber, Maret 2024 BUPATI CIREBON, IMRON
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pmerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2023 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKIP yang mengatur tentang Pelaporan Kinerja. Tema pembangunan tahunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Unggulan" yang didukung pembangunan SDM unggul, serta layanan publik yang kebijakannya berorientasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon membidangi 1 (satu) urusan yaitu urusan pemerintahan umum. Strategi yang diterapkan dalam rangka menyelaraskan RKPD Tahun 2023 dengan strategi RPJMD 2019-2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik dan Bersih. Strategi ini sesuai dengan Sasaran kesatu, kedua dan keempat, Tujuan kedua dan Misi keempat Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik, Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, dan Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendukung sasaran strategi Pemerintah Daerah tersebut dan strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yaitu Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon dengan indicator Jumlah Kelompok/Komunitas kebudayaan yang Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), Meningkatnya derajat aktif,
kesehatan masyarakat dengan indicator Umur harapan hidup (UHH), Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial dengan indikator Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) Kabupaten Cirebon, Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dengan indikator Rasio Kesempatan Kerja, Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama dengan indikator Persentase Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meningkatnya ketahananan pangan masyarakat dengan indicator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Ketersediaan, Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah dengan idnikator indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik), Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH), Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan indicator Indeks kemandirian fiskal daerah, Indeks kepuasan masyarakat (IKM), Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator Niali SAKIP, Opini BPK terhadap LKPD, Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP), Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator Jumlah desa mandiri, Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dengan indikator Jumlah pelanggaran Perda, Menurunnya resiko bencana dengan indikator Indeks resiko bencana. Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sasaran 1 : Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon, diukur dengan indikator Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif, Capaian Kinerja Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif sebesar 92,28 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai sesuai target; 2. Sasaran 2 : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Cirebon, diukur dengan indikator Rata-rata LamaSekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Capaian Kinerja Rata - rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 104,51 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 99,04 persen sebesar 99,04 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai sesuai target untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai diatas target; 3. Sasaran 3 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Capaian Kinerja Umur Harapan Hidup sebesar 100,48 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 4. Sasaran 4 : Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial diukur dengan indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon sebesar 148,57 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 5. Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja diukur dengan indikator Rasio Kesempatan Kerja sebesar 103,86 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran
yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 6. Sasaran 6 : Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Friski/ gesekan antar umat beragama sebesar 100,00 persen dengan kategor "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai sesuai target; 7. Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan diukur dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 122,00 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar sebesar 154,97 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 4 (empat) indikator 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai sesuai target dan 2 (dua) indikator kinerja yang belum diatas target. 8. Sasaran 8 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat diukur dengan indikator Skor PPH Ketersediaan sebesar 102,36 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Skor PPH Konsumsi sebesar 108,04 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 9. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mantap sebesar 109,03 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 10. Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 107,80 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;
11. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kemandirian fiscal daerah sebesar 103,45 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 99,12 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (satu) indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah mencapai diatas target dan indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) mencapai sesuai target; 12. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih diukur dengan inikator Nilai SAKIP sebesar 85,87 persen dengan kategori "Tinggi", Indikator Opini BPK terhadap LKPD sebsar 100,00 persen dengan kategori "Tinggi". Dan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 111,25 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja Nilai SAKIP mencapai sesuai target, indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD mencapai sesuai target dan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai diatas target. 13. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebesar 95,05 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target. 14. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator jumlah desa mandiri sebesar 182,26 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai diatas target. 15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dengan indikator jumlah pelanggaran Perda sebesar 97,42 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target. 16. Menurunnya resiko bencana dengan indikator Indeks Resiko bencana sebesar 99,61 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen laporan kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah. Dokumen Laporan Kinerja daerah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada berbagai regulasi diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelengaraan urusan kongkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan serta 8 urusan pilihan pemerintahan kepada publik sebagaimana dituangkan dalam dokumen laporan kinerja daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada publik secara baik. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang- undangan yakni masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. 1.2. Potensi Daerah Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108019'30"-108050'03"Bujur Timur (BT) dan 6030'58"- 7000'24" Lintang Selatan (LS). Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 107.029 Ha, yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan sedangkan luas perairan
pesisir mencapai 399,6 km2 (54 km x 1,85 km) dengan garis pantai mencapai 77,97 km, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah: Sebelah Utara : Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-30 mdpl. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk mencapai 2.315.417 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 100.212 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk sebanyak 26.867 jiwa.
1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut: a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6) Sosial. b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) Tenaga Kerja; 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Pangan; 4) Pertanahan; 5) Lingkungan Hidup; 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan Informatika; 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 12) Penanaman Modal; 13) Kepemudaan dan Olahraga; 14) Statistik; 15) Persandian; 16) Kebudayaan; 17) Perpustakaan; 18) Kearsipan. c. urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: 1) Kelautan dan Perikanan; 2) Pariwisata; 3) Pertanian; 4) Kehutanan; 5) Energi dan Sumber Daya Mineral; 6) Perdagangan; 7) Industri; 8) Transmigrasi. 1.4. Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat 22 Dinas, 6 Badan dan 40 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.1 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon No. Nama Perangkat Daerah 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Badan Pendapatan Daerah 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Dinas Pendidikan 11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 14. Dinas Pemadam Kebakaran 15. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum 16. Dinas Sosial 17. Dinas Ketenagakerjaan 18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19. Dinas Lingkungan Hidup 20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21. Dinas Perhubungan 22. Dinas Komunikasi dan Informatika 23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 24. Dinas Pemuda dan Olahraga 25. Dinas Pertanian 26. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 28. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 29. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon
Selain Perangkat Daerah di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membentuk Kecamatan dengan jumlah 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.2 Kecamatan di Kabupaten Cirebon No. Nama Kecamatan 1. Kecamatan Arjawinangun 2. Kecamatan Astanajapura 3. Kecamatan Babakan 4. Kecamatan Beber 5. Kecamatan Ciledug 6. Kecamatan Ciwaringin 7. Kecamatan Depok 8. Kecamatan Dukupuntang 9. Kecamatan Gebang 10. Kecamatan Gegesik 11. Kecamatan Gempol 12. Kecamatan Greged 13. Kecamatan Gunungjati 14. Kecamatan Jamblang 15. Kecamatan Kaliwedi 16. Kecamatan Kapetakan 17. Kecamatan Karangsembung 18. Kecamatan Karangwareng 19. Kecamatan Kedawung 20. Kecamatan Klangenan 21. Kecamatan Lemahabang 22. Kecamatan Losari 23. Kecamatan Mundu 24. Kecamatan Pabedilan 25. Kecamatan Pabuaran 26. Kecamatan Palimanan 27. Kecamatan Pangenan 28. Kecamatan Panguragan 29. Kecamatan Pasaleman 30. Kecamatan Plered 31. Kecamatan Plumbon
32. Kecamatan Sedong 33. Kecamatan Sumber 34. Kecamatan Suranenggala 35. Kecamatan Susukan 36. Kecamatan Susukanlebak 37. Kecamatan Talun 38. Kecamatan Tengah tani 39. Kecamatan Waled 40. Kecamatan Weru Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon Tabel 1.3 Kelurahan di Kabupaten Cirebon No. Nama Kelurahan 1 Kelurahan Sumber 2 Kelurahan Perbutulan 3 Kelurahan Cempaka 4 Kelurahan Kenanga 5 Kelurahan Kemantren 6 Kelurahan Pamokolan 7 Kelurahan Sendang 8 Kelurahan Kaliwadas 9 Kelurahan Pasalakan 10 Kelurahan Pejambon 11 Kelurahan Babakan 12 Kelurahan Gegunung Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, berjumlah 21 (dua puluh satu), yaitu:
a) Satuan pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); b) Taman Kanak-kanak; c) Sekolah Dasar; d) Sekolah Menegah Pertama; e) Pusat Kesehatan Masyarakat; f) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; g) UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; h) UPTD Pelatihan Kerja; i) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan; j) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; k) UPTD Peralatan dan Perbengkelan; l) UPTD Pengawasan dan Tata Guna; m) UPTD Pemrosesan Akhir Sampah; n) UPTD Laboratorium Lingkungan; o) UPTD Benih Ikan; p) UPTD Pusat Kesehatan Hewan; q) UPTD Rumah Potong Hewan; r) UPTD Pasar Hewan; s) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; t) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; u) UPTD Pajak. 1.5. Sumber Daya Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berjumlah 9.479 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah PNS Kabupaten Cirebon menurun sebesar 10.38 persen dimana tahun sebelumnya 10.384 pegawai. Komposisi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon dari jenis kelamin, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebesar 54,92% dibanding dengan jumlah laki-laki yang sebesar 45,07%. Rincian jumlah dan
komposisi ASN di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam beberapa Tabel di bawah ini : Tabel 1.4 Jumlah ASN Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Sementara berdasarkan No. Jenis Kelamin Jumlah golongan dan ruang ASN, 1 Laki-laki 4.275 terbanyak dari golongan III 2 Perempuan 5.204 mendominasi PNS dengan Total 9.479 jumlah 4.962 orang, kemudian golongan IV dngan jumlah 3.627 orang , besarnya jumlah golongan III dan Golongan IV ini dikarenakan, jumlah dari fungsional guru dan tenaga medis lebih besar dari jumlah tenaga teknis lainnya dan pejabat dan staf struktural. Data PNS Kabupaten Cirebon tahun 2023 berdasarkan golongan secara lengkap disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.5 Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan No. Golongan Jumlah 1. 2. 3. 4. Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d Total Golongan I Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d Total Golongan II Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d Total Golongan III Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan IV/c 0 0 3 12 15 69 59 253 494 875 482 1112 986 2382 4.962 1352 2136 135
No. Golongan Jumlah Golongan IV/d Total Golongan IV Total 4 3.627 9.479 Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon 1.6. Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2023 Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:
1.7. Isu Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon serta memperhatikan beberapa sumber antara lain 1) Kondisi empiris 2) dinamika perkembangan isu internasional 3) kebijakan pembangunan 4) kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang diambil dari dokumen RTRW Kabupaten Cirebons, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 9 (sembilan) isu strategis dituangkan di dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dengan kriteria sebagai berikut: a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, pertama reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur. kita masih menemukan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berdampak pada tidak meratanya pembangunan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah
yang kurang memadai dalam mendukung kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Secara umum, isu terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di antaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokorasi sesuai dengan kapasitas dalam rangka mewujudkan profesionalisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; membangun iklim birokrasi yang terintegrasi dengan kebudayaan lokal; menerapkan e-government untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi; meningkatkan sistem pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi. b. Pengangguran dan Kemiskinan Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan harus segera di atasi di Kabupaten Cirebon, mengingat masih terdapat cukup banyak jumlah penduduk miskin serta pengangguran, dimana persoalannya ada pada terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak. Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan 5 (lima) tahun belakangan, bahkan sudah mampu menembus angka 9,94% di Tahun 2019, namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi. Terkait dengan isu kemiskinan dan pengangguran ini, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini, diantaranya: meningkatkan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas; membangun Balai Latihan Kerja dan balai latihan
kerja komunitas; membuka akses modal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah; meningkatkan infrastruktur perdesaan; melindungi dan memfasilitasi ekonomi sektor primer (khususnya pertanian); meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; dan membuat kebijakan yang inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal. c. Kualitas SDM dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Ada banyak tugas berat Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan human ware yang dalam hal ini adalah manusianya serta soft ware yang berarti nilai- nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku. Isu sumber daya manusia (SDM) dan nilai-nilai kehidupan masyarakat merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan hingga budaya. Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas. d. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 4,09% dari 52.309,9 milyar rupiah tahun 2021 menjadi 56.653,6 milyar rupiah pada angka tahun 2022. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2020 mencapai 33.304,05 milyar
rupiah atau meningkat sebesar 1,06% dari Tahun 2023 sebesar 35.523,78 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon terus melejit terjadi karena semua sektor perekonomian daerah bergerak bersama-sama, mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon tahun 2018 sampai 2023 hingga mencapai angka 4,09 persen pada tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018- 2023 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. e. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di desa, berbekal kewenangan yang dimiliki sebagai mandat yang diberikan oleh UU Desa, didukung dengan keuangan yang memadai dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di desa. Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Cirebon, desa memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, nelayan hingga di sektor budaya dan pariwisata. Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan. laju
Pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL mensyaratkan adanya proses yang demokratis dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk dengan memperkuat kemitraan antar aktor strategis, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Melalui pendekatan PEL, diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selain daripada itu perlu didorong agar pemerintahan desa mau ikut bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan- persoalan pembangunan sektoral sehingga beban Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan masalah-masalah pembanguan dapat dibagi dan didistribusikan ke seluruh desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. f. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat sekabupaten Cirebon. Pelanggaran pemanfaatan trotoar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh pedagang kaki lima serasa masalah yang telah mengakar dan berakar seolah tanpa solusi. Rasa aman dan nyaman masyarakat serta ketentraman sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara/pemerintah menegakkan peraturan-peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Kabupaten Cirebon memiliki citra positif sebagai kota wali, akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyakit masyarakat berkembang sangat pesat terutama di sepanjang daerah pantura jawa. Kenyataan ini cukup memberikan keresahan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon, karena
ganguan lingkungan terkait prostitusi, minuman keras dan narkotika masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon. Dari ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks rasa aman dan nyaman daerah di atas, memberikan gambaran dan tantangan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun rasa aman, nyaman dan tentram masyarakat. Karena secara hakikat aturan main (hukum) yang dibuat oleh manusia secara prinsip adalah untuk mengatur, memberikan kepastian dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari kepastian penegakan hukum sendiri. g. Penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun. Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada
di wilayah kewenangan kabupaten, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten. Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan. h. Penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya; dan Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta IKU dan hasil (outcome) perangkat daerah. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya. i. Komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk
terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta IKU dan hasil (outcome) perangkat daerah. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini. Ancaman pencemaran lingkungan ini harus diselesaikan secepatnya agar tidak berimbas pada dampak lain seperti banjir, longsor, kehilangan ekosistem, dan musibah kebakaran lahan. Beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon Bagian Timur (banjir) dan daerah perbukitan Bagian Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak optimal juga berdampak pada degradasi habitat bagi aneka ragam hayati, terutama yang hidup di sungai dan laut di wilayah Kabupaten Cirebon. Meskipun usaha-usaha konservatif telah dilaksanakan termasuk di antaranya kampanye penanganan sampah, akan tetapi usaha-usaha yang lebih solutif mesti dipikirkan sebagai usaha untuk membangun kolaborasi atas isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penjagaan lingkungan yang bersifat kolaboratif- konstruktif dari elemen masyarakat juga harus dicanangkan. Terutama, untuk menjembatani kebutuhan antar sektor, seperti para pengolah batu alam dan para petani yang saling berbagi kebutuhan sumber air. Semangat penjagaan terhadap lingkungan ini, juga perlu dilakukan agar potensi konflik atas dasar kesejahteraan, terutama di tengah masa Pandemi ini bisa dihindari. Implementasi perencanaan yang baik dalam mengatasi isu ini juga akan menunjukkan dukungan nyata pemerintah Kabupaten terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dari semua golongan terhadap lingkungan hidup.
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
No. Rentang Capaian Kategori Capaian 1 Lebih dari 100 % Sangat Tinggi 2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Tinggi 3 55 % sd. 75 % Cukup 4 Kurang dari 55 % Kurang Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah: Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah : Capaian Kinerja = (Realisasi/Target) x 100% Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah : Capaian Kinerja =(Rencana - (Rencana - Realisasi))/Rencana x 100% Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2023 Realisasi Capaian Kategori Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif Rata-rata Lama Sekolah(RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) Kelompok Tahun Tahun 259 7,31 12,53 239 7.64 12,41 92,28 104,51 99,04 Baik Sangat Baik Baik
Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Indikator Kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kabupaten Cirebon Rasio Kesempatan Kerja Persentase Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH) Indeks kemandirian fiskal daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai SAKIP Opini BPK terhadap LKPD Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Jumlah desa mandiri Satuan Poin Persen Persen persen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Poin Poin poin poin prosen Poin WTP Poin poin desa Target 72.36 2,10 58,83 82,00 2,31 4,41 5,50 4,93 72,25 93,3 80,93 52,84 17,95 3,40 79,00 1,00 80,00 3,23 70,00 Tahun 2023 Realisasi 74,71 1,72 61,10 82,00 2,13 5,38 2,02 7,64 78,06 95,60 88,53 56,96 18,57 3,37 67,84 1,00 89,00 3,07 128,00 Capaian 103,25 81,90 103,86 100,00 92,21 122,00 36,73 154,97 108,04 102,47 109,39 107,80 103,45 99,12 85,87 100 111,25 95,05 182,86 Kategori Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Kurang Sangat Baik Kurang Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2023 Realisasi Capaian Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Jumlah pelanggaran Perda Kasus (menurun) 388,00 378,00 97,42 Menurunnya resiko bencana Indeks rIsiko bencana Poin (menurun) 144,00 144,56 99,61 Rata-rata Capaian 99,06 Sumber: Bappelitbangda, data capaian kinerja OPD dan BPS Kabupaten Cirebon, 2023 Berdasarkan dari tabel di atas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Capaian kinerja ≥ 100 % kategori "sangat baik" sebanyak 13 sasaran, atau 62,50%; b. Capaian kinerja 75 s/d <100% kategori "baik" sebanyak 7 sasaran, atau 29,17%; c. Capaian kinerja 55 s/d <75% kategori "cukup berhasil" sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan d. Capaian kinerja 0 s/d <55% kategori "kurang berhasil" sebanyak 2 sasaran, atau 8,33% Pencapaian kinerja 24 indikator sasaran tersebut dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut: Jumlah Indikator No. Misi Jumlah Tujuan Jumlah sasaran Indikator Sasasan Pencapaian Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 6 1 Misi 1 1 1 1 BS=0, B=1, C=0, K=0 2 Misi 2 2 4 5 BS=4, B=1, C=0, K=0, 3 Misi 3 1 1 1 BS=1, B=0, C=0, K=0 4 Misi 4 2 8 15 BS=11, B=3, C=0, K=1 5 Misi 5 1 2 2 BS=0, B=2, C=0, K=0 JUMLAH 7 16 24 BS=16, B=7, C=0, K=1, Kategori Baik Baik Baik
Berikut ini adalah tabel jumlah sasaran kategori dan persentase capaian kinerja per misi yang ada. No Katagori Jumlah % Misi I ( 1 indikator sasaran ) Sangat Baik Baik Cukup Kurang Total 1 2 3 4 0 1 0 0 1 0,00 100,00 0.00 0.00 100,00 Misi II ( 5 indikator sasaran ) Sangat Baik Baik Cukup Kurang Total 1 2 3 4 5 0 0 0 5 100.00 0.00 0.00 0.00 100,00 Misi III ( 1 indikator sasaran ) Sangat Baik Baik Cukup Kurang Total 1 2 3 4 1 0 0 0 1 100,00 0.00 0,00 0,00 100,00 Misi IV ( 15 indikator sasaran ) Sangat Baik Baik Cukup Kurang Tidak Ada Data Total 1 2 3 4 5 11 3 0 1 0 15 73.33 20,00 0,00 6.67 26,67 100,00 Misi V ( 2 indikator sasaran ) Sangat Baik Baik Cukup Kurang Total 1 2 3 4 0 2 0 0 2 0.00 100.00 0.00 0.00 100,00
3.2. Analisis Capaian Kinerja Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut: 3.2.1.Analisis Kinerja sasaran 1 : Meningkatnya jati diri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon Sasaran strategis meningkatnya jati diri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yg aktif, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 239 dari target sebesar 259 sehingga capaian kinerjanya sebesar 92,28% atau kategori "rendah". Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 7,72% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 100% menjadi 92,78%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 19% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 258 menjadi 239 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 239 dari target sebesar 82,00 dengan capaian kinerja sebesar 291,46%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 5,25 persen atau setara dengan Rp. 2.437.909.194. Adapun faktor kegagalan belum tercapainya sasaran tersebut diantaranya: 1) Pembinaan pelestarian dan potensi warisan budaya, termasuk pemberian penghargaan dan pendaftaran cagar budaya. Hal yang dilakukan antara lain sebagai berikut: Pemberian apresiasi terhadap seniman-seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Cirebon. Registrasi nasional cagar budaya 2) Peningkatan kualitas budaya masyarakat melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kabupaten Cirebon, melalui : Pembinaan desa berbudaya; Penanaman nilai-nilai budaya dengan melakukan kegiatan gelar macapat tingkat Kabupaten Cirebon; Pembinaan Pranatacara Pentas wayang kulit, dengan diadakannya pentas dalang Cirebon. Pengembangan seni melalui pentas seni. 3) Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya antara lain penyelenggaraan upacara adat seperti ; tradisi Nadran, Syawalan Gunung Jati, Ganti Walit, Rajaban, Ganti Sirap, Muludan. 4) Sosialisasi nilai budaya melalui seni pertunjukan. 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya melalui pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya Kabupaten Cirebon. 6) Penyelenggaraan festival dan misi kesenian.
Program yang mendukung pencapaian jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif yaitu Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon pada Tahun 2023 sebesar 92,28% dikategorikan baik. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan capaian kinerja sebesar 94,75 Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan: 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan capaian kinerja sebesar 99,77%. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional; Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional. 3.2.2.Analisis Kinerja sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Cirebon, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 7,64 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,41 dari target sebesar 7,31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan 12,53 target Harapan Lama Sekolah (HLS) sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,51%
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 99,04 atau kategori "tinggi". Hal ini terlihat dari data capaian kinerja sebagaimana gambar berikut ini : Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 1,45% untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan 0,33% untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu dari capaian tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sebesar 103,06% menjadi 104,51% dan capaian tahun 2022 Harapan Lama Sekolah (HLS) yang sebesar 98,71 menjadi 99,04%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,24% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 7,40 menjadi 7,64 pada tahun 2023 untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan perbandingan realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah
(HLS) mengalami peningkatan sebesar 0,13% yaitu realisasi tahun 2022 yang sebesar 12,28 menjadi 12,41 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja dari Rata- rata Lama Sekolah ini sebesar 7,64 dari target sebesar 16,09 dengan capaian kinerja sebesar 47,48%. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2023 mencapai 7.64 tahun lebih tinggi dari capaian tahun 2022, yaitu sebesar 7.31 tahun. Pencapaian RLS Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mengenyam pendidikan formal. ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah sudah termasuk ke dalam kategori meningkat terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2023 baru mencapai 12,41 Tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat adalah: 1) Penyediaan sekolah oleh pemerintah dan pihak swasta dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan maksimal. Jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut: a. TK/RA berjumlah 328, terdiri dari 16 sekolah negeri dan 312 sekolah swasta. b. SD/MI berjumlah 881, terdiri dari 815 sekolah negeri dan 66 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah negeri lebih sedikit dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 92,51%. c. SMP/MTs berjumlah 211, terdiri dari 80 sekolah negeri dan 131 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah swasta lebih banyak dari pada sekolah negeri yaitu sebesar 62,09%, sedangkan sekolah negeri dengan presentase sebesar 37,91%.
2) Penyediaan dana bantuan opersional sekolah (BOS) dari APBN maupun APBD Kabupaten Cirebon untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA. Pada tahun 2023, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu, dana BOS Reguler APBN SD dialokasikan per siswa sebesar Rp.900.000/tahun, sedangkan BOS APBD Kabupaten Cirebon untuk SD Negeri sebesar Rp.405.000,00 dan SD Swasta/MI per siswa sebesar Rp.360.000,00/tahun. 3) Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa yang keluarga miskin atau tidak mampu dari jenjang tingkat SD dan SMP. Pemanfaatan IT dalam penyampaian materi pembelajaran kepada anak didik SD, pembelajaran dengan metode penyajian materi yang menarik, animatif dan guru model yang kreatif, diharapkan dapat lebih merangsang minat belajar dan mudah memahami materi yang disampaikan.
Pencapaian indikator-indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengelolaan Pendidikan 1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar. Dengan sub kegiatan: 1. Penambahan Ruang Kelas Baru. 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU. 3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah. 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas. 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah. 7. Pengadaan Mebel Sekolah. 8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah. 9. Pengadaan Perlengkapan Siswa. 10. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar. 11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. 12. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. 1.2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dengan sub kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah. II - 24 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah. 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 5. Pengadaan Perlengkapan Siswa. 6. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik. 7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
1.3 Kegiatan Pengelolaan pendidikan Anka Usia Dini (PAUD). Dengan sub kegiatan : 1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD. 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD. 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD. 4. Pengadaan perlengkapan Siswa PAUD. 5. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD. 6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD. 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. 8. Pengelolaan Dana BOP PAUD. 1.4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Dengan sub kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan. 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan. 5. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. 2. Program Pengembangan Kurikulum 2.1 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dengan sub kegiatan : 1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 25,76 persen atau setara dengan Rp. 1.049.399.099.781 3.2.3. Analisis Kinerja sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH)
Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Cirebon, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 74,71 dari target sebesar 72,36 sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,25% atau kategori "Sangat tinggi". Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam gambar berikut: Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,17% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 100,32% menjadi 103,25% dan capaian tahun 2022. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,24% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 72,47 menjadi 74,71 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun
2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja dari Umur Harapan Hidup (UHH) ini sebesar 74,71 dari target sebesar 41,12 dengan capaian kinerja sebesar 176,82%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 18,07 persen atau setara dengan Rp. 196.734.832.807. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat antara lain : 1. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 2. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. 4. Adanya kesadaran masyarakat umum dan insitusi untuk melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit tidak Menular (Posbindu PTM) secara mandiri. 5. Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada puskesmas sebagai ujung pelayanan secara langsung kepada masyarakat. 6. Tersedianya puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obseteri Neonatus Esensial Dasar (PONED), dan 7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Kesehatan Reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas memilih Obat (Gema Cermat). Adapun program dan kegiatan tahun 2023 yang mendukung pencapaian indikator sasaran 3 adalah : 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 1.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan sub kegiatan : 1. Pembangunan Puskesmas. 2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
3. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 1.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan: 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif. 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut. 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus. 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV. II - 28 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana. 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. 17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya. 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan. 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA. 21. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus. 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. 24. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional. 25. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat. 26. Operasional Pelayanan Rumah Sakit. 27. Operasional Pelayanan Puskesmas. 28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota. 29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 30. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah. 31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). 1.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. Dengan sub kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 1.4 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota. Dengan sub kegiatan : 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D. 2) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 2.1 Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : II - 29 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. 2.2 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2.3 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 3.1 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Dengan sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 3.2 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Dengan sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM). 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan sub kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. II - 30 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 4.2 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3.2.4 Analisis Kinerja sasaran 4 : Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial Sasaran strategis meningkatnya jati diri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam gambar berikut: Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 1,72 dari target sebesar 2,10 sehingga capaian kinerjanya sebesar 81,90% atau kategori "tinggi". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 42,78% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 105,79% menjadi 81,90%.
Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 1,1% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 2,01 menjadi 1,72 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 2,01 dari target sebesar 28,94 dengan capaian kinerja sebesar 10,78%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 1,30 persen atau setara dengan Rp. 17.750.297.700. Pencapaian indikator-indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Sosial 1.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. 2. Program Rehabilitasi Sosial. 2.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dengan sub kegiatan: 1. Penyediaan Permakanan. 2. Penyediaan Alat Bantu. II - 31 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. 4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga. 2.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Dengan sub kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan.
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. 3.1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Adapun Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini Pada tahun 2023 sebagai berikut : 1. Capaian indikator SPM sudah jauh lebih baik bila dibandingkan pada tahun 2022, dari 12 indikator semua capaiannya sudah diatas 90% meskipun belum semuanya mencapai target 100%; 2. Belum semua pengelola program di Puskesmas yang mengampu pelayanan SPM mendapatkan pengetahuan/pelatihan sehingga masih terjadi perbedaan persepsi baik dalam penetapan sasaran, Definisi Operasional (DO) pelayanan SPM dan pelaporannya; 3. Belum maksimalnya dukungan pemangku kebijakan, baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam kegiatan deteksi dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular; 4. Diperlukan adanya penguatan secara konsisten dan berkesimbungan di intern Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kebijakan SPM agar semua bidang dapat memahami secara menyeluruh peran sertanya terhadap penerapan SPM sesuai tugas dan fungsi masing-masing; 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait pelayanan SPM termasuk obat dan BMHP dan alat kesehatan dalam pelayanan SPM. Solusi dari pencapaian target ini sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi sasaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dan menetapkan jumlah sasaran penerima layanan dasar (SPM kesehatan), dan terdistribusi berdasarkan wilayah kerja Puskesmas;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola program di tingkat Puskesmas dalam upaya peningkatan pengetahuan di tingkat Puskesmas melalui On the Job Training (OJT) dan pelatihan; 3. Advokasi ke pemangku kebijakan dari Tingkat desa/ kelurahan sampai ke Tingkat Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan dukungan akan pelaksanaan deteksi dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular; 4. Kolaborasi dan koordinasi antar pengelola program pelayanan TB, pelayanan PTM, pelayanan bumil, pelayanan HIV dan pelayanan lainnya sehingga setiap sasaran yang diperiksa berlanjut melakukan pemeriksaan lainnya; 5. Koordinasi antar bidang di Dinas Kesehatan untuk pemenuhan Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan antar Pengelola Program di tingkat Puskesmas; 6. Selalu berkoordinasi dengan bidang/sub koor terkait dalam perencanaan kebutuhan penyediaan sumber daya dalam rangka pencapaian SPM; 7. Penguatan perencanaan obat dan BMHP, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial dan edukasi penggunaan obat rasional, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar (SPM). 3.2.5 Analisis Kinerja sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja, diukur oleh indikator rasio kesempatan kerja. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja rasio kesempatan kerja, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 61,10 dari target sebesar 58,83 sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,86% atau kategori "tinggi". Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam gambar berikut :
Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 3,86% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 100% menjadi 103,86%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 3,88% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 57,22 menjadi 61,10 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 57,22 dari target sebesar 18,84 dengan capaian kinerja sebesar 324,31%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 7,91 persen atau setara dengan Rp. 988.253.423.587. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi target sasaran ini yaitu Jumlah penganggur tahun 2022 sebesar 10,38% menurun menjadi sebesar 8,11% pada tahun 2023. Penurunan jumlah penganggur dipengaruhi oleh: 1) Adanya kesempatan kerja yang tersedia; 2) Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersdia; 3) Besarnya permintaan total masyarakat;
4) Penyelenggaraan pelatihan kerja 5) Pelaksanaan padat karya; 6) Penempatan mandiri melalui lulusan Pelatihan BLK; 7) Informasi lowongan kerja. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Penempatan Tenaga Kerja. 1.1 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan: 1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja. 2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Dengan sub kegiatan: 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja. 3.2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Dengan sub kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 4. Program Hubungan Industrial 4.1 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan. 4.2 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan :
1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota. 3.2.6 Analisis Kinerja sasaran 6 : Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya Penyelesaian pergesekan (friksi) anatar dan internal umat beragama, diukur oleh indikator persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam gambar berikut :
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 82,00 dari target sebesar 82,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% atau kategori "tinggi". Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) pada tahun 2023 tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada tahun ini. Kondisi ini sama seperti tahun 2022, tidak terdapat konflik SARA di wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemantauan selama tahun 2023, situasi berlangsung aman dan kondusif. Capaian kinerja ini mengalami hasil yang sama sebesar 100% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,00% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 81,00 menjadi 82,00 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 81,00 dari target sebesar 253,85 dengan capaian kinerja sebesar 32,30%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 0,30 persen atau setara dengan Rp. 2.145.369.310. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapiter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi. 2. Pembentukan Tim FKDM Kabupaten Cirebon. 3. Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda. 4. Sinergitas yang baik antara pimpinan daerah, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan serta respon yang tepat dalam menyelesaikan potensi konflik SARA. Pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon, meminta kepada pengurus FKUB yang baru dikukuhkan untuk tetap menjadi rumah bersama bagi umat
beragama. Komunikasi dan juga kerja sama yang baik di bidang keagamaan dapat turut serta membantu pembangunan daerah. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter II - 38 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Kebangsaan 1.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebagsaan. Dengan sub kegiatan: 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 4) 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 3.2.7 Analisis Kinerja sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan" dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam gambar berikut :
Indikator I : Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan, diukur oleh indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan di capaian dan mengalami penurunan di realisasi, hal ini terlihat dari capaian kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan , dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar -2,13 dari target sebesar 2,31 sehingga capaian kinerjanya sebesar -92,21% atau kategori "rendah". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 284,52% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 4,00% menjadi -2,13% ditahun 2023. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 6,13% yaitu dari realisasi
tahun 2022 yang sebesar 4,00 menjadi -2,13 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar -2,13 dari target sebesar 26,01 dengan capaian kinerja sebesar -8,19%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 10,90 persen atau setara dengan Rp. 37.249.865.081. Indikator II : Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, diukur oleh indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan di realisasi dan mengalami penurunan di capaian, hal ini terlihat dari capaian kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, dan perbandingan dengan
target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 5,38 dari target sebesar 4,41 sehingga capaian kinerjanya sebesar 122,00% atau kategori "tinggi". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,41% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 125,40% menjadi 122,00% ditahun 2023. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,69% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 4,69 menjadi 5,38 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 5,38 dari target sebesar 26,01 dengan capaian kinerja sebesar -8,19%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 10,90 persen atau setara dengan Rp. 37.249.865.081.
Indikaror III : Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, diukur oleh indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor , dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 2,02 dari target sebesar 5,50 sehingga capaian kinerjanya sebesar 36,73% atau kategori "rendah". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 7,08% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 43,81% menjadi 36,73% ditahun 2023. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 0,28% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 2,30 menjadi 2,02 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 2,02 dari target sebesar 26,01 dengan capaian kinerja sebesar -8,19%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 10,90 persen atau setara dengan Rp. 37.249.865.081. Indikator IV : Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, diukur oleh indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 7,64 dari target sebesar 4,93 sehingga capaian kinerjanya sebesar 154,97% atau kategori "tinggi". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 10,69% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 165,66% menjadi 154,97% ditahun 2023. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 0,03% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 7,67 menjadi 7,64 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 7,64 dari target sebesar 26,01 dengan capaian kinerja sebesar -8,19%.
Capaian sektor perdagangan besar eceran dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2023 yang sempat mengalami kontraksi sedalam 4,93%. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Dari gambar di atas terlihat 2 indikator tidak mencapai target dan dikategorikan kurang, sedangkan 2 indikator lainnya melampaui target dengan kategori Sangat Baik. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 55,37% dikategorikan Kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan" adalah: 1. Melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri olahan sehingga dapat memperkecil kerugian;
2. Memanfaatkan festival untuk menjaring dan memperkenalkan hasil produknya kepada para konsumen. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Penyediaan dam pengembangan prasarana pertanian; 2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 4. Program perizinan usaha pertanian; 5. Program penyuluhan pertanian; 6. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 6.1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dengan sub kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. 6.2 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya. Dengan sub kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. 7 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. 7.1 Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan. 2) Pelaksanaan Operasi Pasar regular dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 7.2 Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
8. Program Pengembangan Ekspor Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Pameran Dagang Nasional. 9. Program Standardisasi DanPerlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Dengan sub kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. 10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Dengan sub kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dengan sub kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota. 11. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : 1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri. 3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. 4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Industri serta Data Lain Lingkup 13. Program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
14. Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota. 15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Dengan Kegiatan, Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. 16. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. 3.2.8 Analisis Kinerja sasaran 8 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Sasaran strategis meningkatnya Ketahanan Pangan masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat" dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 108,04% PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersedian energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Dibandingkan
dengan skor pada tahun sebelumnya, skor PPH Ketersediaan tahun 2023 mengalami peningkatan. Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 78,06 dari target sebesar 72,25 sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,04% atau kategori "Sangat Tinggi". Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam gambar berikut: Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 1,27% yaitu dari capaian tahun 2022 yang sebesar 103,63% menjadi 108,04%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 20,91% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 74,59 menjadi 78,06 pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 78,06 dari target sebesar 18,19
dengan capaian kinerja sebesar 525,01%. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 1,19 persen atau setara dengan Rp. 12.550.073.800. Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa Faktor penyebab keberhasilan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023: a. Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras; b. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Dengan sub kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. 1.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan 1.3 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat, diukur oleh indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.13 berikut:
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 78,06% dari target sebesar 72,25% sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,04% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 4,82% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 103,22% menjadi 108,04%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 18,14% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 96,20% menjadi 78,06% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019- 2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 78,06% dari target sebesar 18,19% dengan capaian kinerja sebesar 525,01%. 3.2.9 Analisis Kinerja sasaran 9 : Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Sasaran strategis Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah, diukur oleh indikator Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik). Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik), perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.14 berikut:
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 88,53% dari target sebesar 80,93% sehingga capaian kinerjanya sebesar 109,39% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 9,43% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 99,90% menjadi 109,39%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 9,10% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 79,43% menjadi 88,53% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 88,53% dari target sebesar 18,19% dengan capaian kinerja sebesar 486,70%. Prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang. Kondisi jalan
salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan. Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal. Persentase penyediaan layanan infrastruktur wilayah mencapai target dikarenakan : a. Mengoptimalkan potensi yang ada untuk infrastruktur jalan yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman data skala prioritas penanganan jalan dan melakukan peningkatan dan pemeliharaan periodik jalan secara berkesinambungan; b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; c. Mengoptimalkan UPT yang merupakan kepanjangan tangan dinas untuk mengatasi luas wilayah dan banyaknya jalan yang tersebar di Kabupaten Cirebon; d. Memanfaatkan teknologi kontruksi yang ada seperti penggunaan teknologi betonisasi (rigid pavement) pada ruas-ruas jalan tertentu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Adanya dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Cirebon maupun dan APBN. 2. Pembangunan Longstrorage DAM Pintu Air Cangkring blok sikacang- Kec. Gegesik, Pembangunan/peningkatan sungai ciwaringin, Pemasangan bronjong kali pembuang Tanjunganom
anak sungai Cijangkelok blok Getrak Kec. Pasaleman, Normalisasi sungai ciberas desa cibogo-Pabuaran, rehabilitasi tumpangsari pada saluran pembuang sigabus-kecamatan kaliwedi, peningkatan bendungan duan jaran Tukbual - Kecamatan Depok, Normalisasi saluran irigasi tersier B.MTR Kecamatan Ciledug. 3. Peningkatan kondisi jaringan jalan kabupaten dengan mengukur realisasi prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang) sebesar 844,12% dari target 85% dengan capaian 98,96% belum mencapai target sebesar 0,88% penanganan jalan pada tahun 2023 belum optimal hal ini tingkat kebutuhan penanganan jalan yang belum sebanding dengan alokasi yang ada 4. Peningkatan kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dengan indikator sasaran ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW). 5. Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal dengan indikator sasaran persentase layanan informasi jasa konstruksi. air minum, penyediaan 6. Peningkatan kualitas sistem persampahan, air limbaah dan bangunan gedung. 3.2.10 Analisis Kinerja sasaran 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.15 berikut:
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 56,96% dari target sebesar 52,84% sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,80% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 9,43% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 99,90% menjadi 107,80%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 9,10% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 79,43% menjadi 56,96% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019- 2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 56,96 dari target sebesar 18,19% dengan capaian kinerja sebesar 486,70%. Penghitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu indeks kualitas air (IKA) yang diukur menggunakan 7 (tujuh Indeks Kualitas Lahan) parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter indek kualitas udara (IKU), yaitu S02 dan N02. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 15.079.853.377 dari anggaran sebesar Rp. 16.029.045.710 atau 94,08 %. Realisasi keuangan sebesar 76,95% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,80%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah (IPAL); b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; d. Penanganan persampahan dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA/; e. Penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah; pendidikan, pelatihan dan f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut; g. Pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; h. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan melaksanakan pembangunan taman/RTH di wilayah Kabupaten Cirebon; i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten cirebon 3.2.11 Analisis Kinerja sasaran 11 : Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik 1. Sasaran strategis Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik, diukur oleh indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, perbandingan dengan tahun 2022,
dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.16 berikut : Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 18,57% dari target sebesar 17,95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,45% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 12,21% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 115,07% menjadi 103,45%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 1,51% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 20,08% menjadi 18,57% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 18,57% dari target sebesar 47,89% dengan capaian kinerja sebesar 38,78%. 2. Sasaran strategis Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik, diukur oleh indikator Indeks Kepuasan masyarakat
(IKM). Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat (IKM), perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.17 berikut : Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 3,37% dari target sebesar 3,40% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,12% atau kategori "baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,58% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 99,70% menjadi 99,12%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,03% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 3,34% menjadi 3,37% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 3,37% dari target sebesar 47,89% dengan capaian kinerja sebesar 38,78%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 73 unit organisasi, terdiri
dari 6 Badan, 25 Dinas, 2 Sekretariat, dan 40 Kecamatan. Capaian IKM Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang terealisasi sebesar 84,171. Tabel 3.2.11 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 No. Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 1 Sekretariat DPRD 2 3 Inspektorat 4 Dinas Pendidikan 5 Dinas Kesehatan RSUD Waled 6 7 RSUD Arjawinangun 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Mutu Pelayanan B B A B B B B B Kinerja Unit Pelayanan Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Ruang 9 Dinas Perumahan, Kawasan A Sangat Baik Permukiman dan Pertanahan 10 Dinas Pemadam Kebakaran dan B Baik Penyelamatan 11. Dinas Sosial 12. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Dinas Ketenagakerjaan Pengendalian 14. Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak B B B B Baik Baik Baik Baik 15. Dinas Lingkungan Hidup 16. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 15. Dinas Lingkungan Hidup 16. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil B B Baik Baik 17. Dinas Perhubungan 18. Dinas Komunikasi dan Informatika 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 20. Dinas Pemuda dan Olahraga 21. Dinas Pertanian 22. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan B A B B B B Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik 23. Dinas Perdagangan dan B Baik Perindustrian 24. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah B Baik 25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 26. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan B A A Baik Sangat Baik Sangat Baik dan Desa 28. Badan Kepegawaian Pengembangan Manusia Sumber dan Daya A Sangat Baik 29. Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Baik 30. Badan Keuangan dan Aset Daerah 31. Badan Pendapatan Daerah 32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah B B A A 30. Badan Keuangan dan Aset Daerah 31. Badan Pendapatan Daerah 32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah B B A A Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik IKM 2023 3,47 2,96 3,52 3,28 3,34 3,32 3,16 3,05 3,77 3,34 3,39 3,34 3,34 3,56 3,35 3,19 3,09 3,61 3,31 3,15 3,36 3,48 3,06 3,52 3,27 3,91 3,70 3,68 3,40 3,32 3,31 3,54 3,58
3,51 34. Kecamatan Arjawinangun 3,27 35. Kecamatan Astanajapura 3,06 36. Kecamatan Babakan 3,41 37. Kecamatan Beber 3,26 38. Kecamatan Ciledug 3,38 39. Kecamatan Ciwaringin 3,35 40. Kecamatan Depok 3,26 41. Kecamatan Dukupuntang 3,26 42. Kecamatan Gebang 3,47 43. Kecamatan Gegesik 3,73 44. Kecamatan Gempol 3,34 45. Kecamatan Greged 3,22 46. Kecamatan Gunungjati 3,89 47. Kecamatan Jamblang 3,46 48. Kecamatan Kaliwedi 3,16 49. Kecamatan Kapetakan 50. Kecamatan Karangsembung 51. Kecamatan Karangwareng 52. Kecamatan Kedawung 53. Kecamatan Klangenan 54. Kecamatan Lemahabang 55. Kecamatan Losari 56. Kecamatan Mundu 57. Kecamatan Pabedilan 58. Kecamatan Pabuaran 59. Kecamatan Palimanan 60. Kecamatan Pangenan 61. Kecamatan Panguragan 62. Kecamatan Pasaleman 63. Kecamatan Plered 64. Kecamatan Plumbon 65. Kecamatan Sedong 66. Kecamatan Sumber 67. Kecamatan Suranenggala 68. Kecamatan Susukan 69. Kecamatan Susukanlebak 70. Kecamatan Talun 71. Kecamatan Tengahtani 72. Kecamatan Waled 73. Kecamatan Weru A B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B A B A B B B B B A B Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 70,730,148,849.00 dari anggaran sebesar Rp. 74,968,543,498.00 atau 94,00%. Realisasi keuangan sebesar 94,00%. Berkaitan dengan kondisi diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : a. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN Kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan; 3,29 3,46 3,14 3,24 3,26 3,34 3,37 3,20 3,11 3,26 3,46 3,28 3,39 3,36 3,31 3,32 3,27 3,39 3,32 3,11 3,32 3,95 3,28
b. Beberapa perangkat daerah masih belum mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai; Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesional ASN, masyarakat seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan kode etik ASN. Terkait dengan permasalahan diatas, berikut adalah solusi yang akan dilakukan yaitu : a. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. b. Penyusunan SPM dan SOP bagi setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. c. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik. d. Peningkatan Sarana prasarana pelayanan publik baik kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan. 3.2.12 Analisis Kinerja sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih 1. . Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Nilai SAKIP. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Nilai SAKIP, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.18 berikut :
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 67,84% dari target sebesar 79,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 85,87% atau kategori "baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,22% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 89,09% menjadi 85,87%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,13% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 67,71% menjadi 67,84% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019- 2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 85,87% dari target sebesar 32,9% dengan capaian kinerja sebesar 206,20%. Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: B/978/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Hasil Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mencapai 67,84 dengan predikat "BAIK", mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan nilai 67,71. Kabupaten Cirebon akan terus berusaha agar nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) mencapai target dalam RPJMD dengan cara : a. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi- inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai; c. Menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan managemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri; d. Menerapkan e-kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP) atau TPP berbasis kinerja sampai ke level individu, besar kecilnya TPP berdasarkan capaian kinerja masing-masing PNS baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan e-kinerja, setiap atasan langsung dapat memantau/memonitor serta menilai setiap aktivitas/kegiatan dan capaian kinerja bawahannya, sehingga akan diketahui "Siapa melakukan apa" sesuai jabatan dan ukuran kinerja masing-masing pegawai. Jadi setiap pegawai mempunyai ukuran kinerja yang jelas dan terukur; e. Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP. Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim;
2. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Opini BPK terhadap LKPD. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Opini BPK terhadap LKPD, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.19 berikut : Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 1,00% dari target sebesar 1,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 100% menjadi 100%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 1,00% menjadi 1,00% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 1,00% dari target sebesar 32,9% dengan capaian kinerja sebesar 206,20%.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan : a. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan. b. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang. c. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP). Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP), perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.20 berikut :
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 89,00% dari target sebesar 80,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,25% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,22% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 122,87% menjadi 111,25%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 0,13% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 92,00% menjadi 89,00% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 89,00% dari target sebesar 32,9% dengan capaian kinerja sebesar 206,20%. Nilai MCP Progres keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperoleh dari: 1) Indikator Perencanaan dan Penganggaran APBD mencapai 99%, 2) Pengelolaan Barang dan Jasa mencapai 90%, 3) Perizinan mencapai 93%, 4) Pengawasan APIP mencapai 90%, 5) Manajemen ASN sebesar 88%, 6) Optimalisasi Pajak daerah mencapai 81%, 7) Pengelolaan BMD mencapai 93%, dan 8) Tata Kelola Keuangan Desa dengan nilai 99%.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 60.146.115.025,00 dari anggaran sebesar Rp. 63.241.760.356,00 atau 95,11%. Realisasi keuangan sebesar 95,11% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,04%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. 3.2.13 Analisis Kinerja sasaran 13 : Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik Sasaran strategis Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik, diukur oleh indikator Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.21 berikut : Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 3,07% dari target sebesar 3,23% sehingga capaian
kinerjanya sebesar 95,05% atau kategori "baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 16,32% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 111,30% menjadi 95,05%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 0,38% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 3,43% menjadi 3,07% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 3,07% dari target sebesar 39,68 dengan capaian kinerja sebesar 7,74%. Pada Tahun 2023, capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon termasuk dalam predikat Sangat Baik dengan capaian 3,07 poin dari target yang ditetapkan 3,23 point, dan mengalami peningkatan. Sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk mewujudkan kinerja ASN yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pelayanan publik berbasis elektronik. Selain itu, Kabupaten Cirebon telah masuk dalam 100 Kabupaten/Kota Smart City yang digagas oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia sehingga menunjukkan keberhasilan Kabupaten Cirebon dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi dalam segala aspek pelayanan. Kunci pokok untuk menjadikan suatu daerah menerapkan elektronisasi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah keharusan dalam pasang niat untuk sungguh-sungguh dan berkomitmen kuat sejak awal, agar program tidak akan berhenti di tengah jalan sehingga kedepannya pemerintah daerah tidak hanya berorientasi terhadap kepuasan masyarakat tetapi mewujudkan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang tercantum dalam misi Kabupaten Cirebon Maju meliputi : a. peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengembangan sistem informasi dan media sosial pemerintah kabupaten.
b. Melakukan integrasi seluruh sistem yang sudah dibangun oleh perangkat daerah melalui pembangunan government service bus, sesuai dengan arahan KPK. c. Pembangunan command center sebagai pusat kendali pemerintah. Pembangunan aplikasi yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Penerapan Desa Digital. Secara prinsip dengan adanya implementasi kebijakan internal tata kelola dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Cirebon. Adapun dari hasil evaluasi terhadap Kabupaten Cirebon sudah menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE sebagaimana terdapat keunggulan dan kelemahan. Kabupaten Cirebon dapat memprioritaskan pemenuhan atas aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang dapat diwujudkan dalam suatu kebijakan pengaturan tata kelola SPBE secara menyeluruh yang didalamnya terdapat 10 indikator yang dipersyaratkan. Sasaran tersebut dicapai melalui program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3.2.14 Analisis Kinerja sasaran 14 : Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, diukur oleh indikator Jumlah desa mandiri. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Jumlah desa mandiri, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.22 berikut :
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 128,00% dari target sebesar 70,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 182,86% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 21,63% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 161,22% menjadi 182,86%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 49,00% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 79,00% menjadi 128,00% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 128,00% dari target sebesar 17,3% dengan capaian kinerja sebesar 739,88%. Capaian indikator jumlah desa mandiri, dengan nilai unsur pembentuknya sebagai berikut : 1. Indeks ketahanan lingkungan 0.75 %, Indeks ketahanan ekonomi 0.74 %, dan Indeks ketahanan sosial 0.79 %. 2. Selain itu desa telah melakukan program LPPDes yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dilaporkan oleh Kepala Desa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Sebanyak 189 desa telah melakukan e-Village Budgetting artinya semua desa telah menggunakan penganggaran berbasis elektronik, mulai perencanaan sampai pencairan anggaran serta pelaporannya. 3.2.15 Analisis Kinerja sasaran 15 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, diukur oleh indikator Jumlah pelanggaran Perda. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Jumlah pelanggaran Perda, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.23 berikut : Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 378,00% dari target sebesar 388,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,42% atau kategori "baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1,19%
yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 98,23% menjadi 97,42%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 5,00% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 383,00% menjadi 378,00% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 378,00% dari target sebesar 40,31% dengan capaian kinerja sebesar 937,73%. Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, pemerintah Kabupaten Cirebon telah berkominten dengan masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP). Peran FKUB adalah menjaga kerukunan umat beragama di Cirebon, selain itu lewat kebijakan pemerintah Sinergitas Tiga Pilar. Sinergitas Tiga Pilar adalah sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan Cirebon. Dalam forum ini semua lintas agama, tokoh, aparat pemerintah, dan keamanan duduk bersama bagaimana mewujudkan Kabupaten Cirebon yang aman dan damai. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan tahun 2019-2024, untuk pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu : 1) Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda / Perkada 2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Linmas. Sasaran Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban dicapai melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban. 3.2.16 Analisis Kinerja sasaran 16 : Menurunnya resiko bencana Sasaran strategis Menurunnya resiko bencana, diukur oleh indikator Indeks resiko bencana. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks resiko bencana, perbandingan dengan tahun 2022, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana gambar 3.24 berikut :
Kinerja ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 144,56% dari target sebesar 144,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,39% atau kategori "sangat baik". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,92% yaitu dari calaian tahun 2022 yang sebesar 104,31% menjadi 100,39%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 11,24% yaitu dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 155,00% menjadi 144,56% pada tahun 2023. Dilihat dari perspektif RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 pada tahun 2023, realisasi kinerja ini sebesar 144,56% dari target sebesar 11,22% dengan capaian kinerja sebesar 1288,41%. Kawasan dengan potensi rawan bencana yakni berada wilayah timur, tengah dan barat Kabupaten Cirebon, namun, dari dari tiga wilayah tersebut bencana kerap terjadi di tujuh kecamatan. Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) belum maksimal. Destana adalah sebuah konsep membangun komunitas sadar bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi/mengantisipasi resiko dampak bencana. Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana dan menggantikan posisi dari menanggulangi ked aruratan bencana. Dari 7
kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana (beresiko tinggi), pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membangun 19 Desa Tangguh Bencana (Destana). Kendala yang masih dihadapi BPBD Kabupaten Cirebon saat ini adalah jumlah personel dan tenaga teknis lapangan yang masih jauh cakupannya jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon yang mencapai 40 kecamatan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut adalah : 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana. 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. 4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. 6. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana 3.3 Akuntabilitas Keuangan Berikut ini merupakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku : No. Sasaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (RP) Selisih (RP) Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 Sasaran 1. Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai 2.573.050.000 2.437.909.194 135.140.806 94,75 luhur Sasaran 2 Meningkatnya derajat 1.413.489.866.782 1.049.399.099.781 279.422.488.185 74,24 pendidikan masyarakat Sasaran 3 Meningkatnya derajat 240.117.754.815 196.734.832.807 43.382.922.008 81,93 kesehatan masyarakat Efisiensi (%) 7 5,25 19,77 18,07
Menurunnya Sasaran 4 jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial Sasaran 5 Meningkatnya daya saing angkatan kerja Sasaran 6 Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan Sasaran 8 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Sasaran 9 Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Sasaran 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 11 Meningkatnya kapasitas pemerintah 17.750.297.700 1.073.146.429.782 2.267.339.850 41.807.315.700 12.701.375.600 133.979.131.200 16.877.306.910 74.968.543.498 17.519.681.528 988.253.423.587 3.290.220.708 37.249.865.081 12.550.073.800 129.688.684.325 15.846.494.745 70.730.148.849 230.616.172 84.893.006.195 1.022.880.858 4.557.450.619 151.301.800 4.290.446.875 1.030.812.165 4.238.394.649 98,70 92,09 145,11 89,10 98,81 96,80 93,89 94,35 1,30 7,91 45,11 10,90 1,19 3,20 6,11 5,65
dan kualitas pelayanan publik Sasaran 12 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara an pemerintah 72.986.770.984 68.617.564.915 4.369.206.069 94,01 yang baik dan bersih Sasaran 13 Meningkatnya maturitas pemerintahan 4.725.000.000 4.249.597.010 475.402.990 89,94 berbasis elektronik Sasaran 14 Meningkatnya kemandirian dan 12.625.965.604 9.035.715.374 3.590.250.230 71,56 kesejahteraan masyarakat desa Meningkatnya Sasaran 15 ketentraman 38.220.074.454 26.506.155.639 11.713.918.815 69,35 dan ketertiban Sasaran 16 Menurunnya 30.412.569.000 6.761.969.591 23.650.599.409 22,23 resiko bencana Jumlah 3.188.648.791.879 2.638.871.436.934 467.154.837.845 1.407 Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.4.139.207.910.770,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.017.257.994.687,82 atau mencapai sebesar 97,05%. Jika dibanding dengan capaian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.960.950.401.341,52 mengalami kenaikan sebesar Rp.56.307.593.346,30 atau sebesar 1,42%. perincian rencana target dan realisasi pendapatan dapat dilihat sebagai berikut: 5,99 10,06 28,44 30,65 77,77 187
Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 No Uraian Tahun Anggaran 2023 Setelah Perubahan Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % Realisasi Anggaran Tahun 2022 1. PAD 786.409.061.982,00 744.514.538.980,82 94,67 795.263.842.278,52 2. Pendapatan 3.352.798.848.788,00 3.272.743.455.707,00 97,61 3.165.686.559.063,00 Transfer Jumlah 4.139.207.910.770,00 4.017.257.994.687,82 97,05 3.960.950.401.341,52 Sumber : BKAD Kabupaten Cirebon, 2023 Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi PAD pada tahun 2023 realisasinya sebesar Rp.744.514.538.980,82 atau mencapai 94,67% dari target yang ditetapkan dan untuk pendapatan transfer realisasinya pada tahun 2023 sebesar Rp.3.272.743.455.707,00 atau mencapai 97,61% dari target yang direncanakan. Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 18,53% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Cirebon di tahun 2023. Sedangkan untuk pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 81,47%. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 diarahkan kepada : 1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dari sisi belanja; 3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisaasi.
a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. 3.3.1. Realisasi Anggaran Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber - sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga; b. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah; c. Kewenangan yang pendapatan daerah; lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan d. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil. Upaya - upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Cirebon lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang
berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 3.3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023 Uraian Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi % A. Pendapatan Daerah 4.139.207.910.770,00 3.832.355.878.361,44 92,59 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 786.409.061.982,00 326.289.274.000,00 Hasil pajak daerah 711.560.849.054,44 328.734.776.136,00 90,48 100,75 Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 31.610.233.581,00 14.454.000.000,00 414.055.554.401,00 32.401.830.073,00 102,50 14.458.949.796,00 100,03 335.965.293.049,44 81,14 B. Pendapatan Transfer 3.352.798.848.788,00 3.120.795.029.307,00 93,08 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.845.097.096.669,00 507.701.752.119,00 2.644.566.526.498,00 92,95 476.228.502.809,00 93,80 C. Belanja Daerah 4.439.165.838.204,86 4.061.401.245.748,47 91,49 Belanja Operasi 3.283.866.866.864,86 2.979.626.440.275,47 90,74 Belanja Pegawai 1.741.871.180.660,86 1.609.678.739.701,00 92,41 Belanja Barang dan Jasa 1.375.998.725.004,00 1.206.345.947.885,47 87,67 Belanja Hibah 141.761.002.200,00 139.814.249.339,00 98,63 Belanja Bantuan Sosial 24.235.959.000,00 23.787.503.350,00 98,15 D. Belanja Modal 414.810.640.892,00 362.172.613.903,00 87,31 Belanja Modal Tanah 2.614.975.000,00 250.600.000,00 9,58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 168.645.627.921,00 61.830.342.571,00 180.220.942.200,00 1.498.753.200,00 135.499.831.050,00 49.931.479.492,00 175.065.314.161,00 1.425.389.200,00 80,35 80,76 97,14 95,10 E. Belanja Tidak Terduga 30.697.999.390,00 24.313.927.365,00 79,20
Belanja Tidak Terduga 30.697.999.390,00 24.313.927.365,00 F. Belanja Transfer 709.790.331.058,00 695.288.264.205,00 Belanja Bagi Hasil 36.139.693.026,00 28.784.091.205,00 Belanja Bantuan Keuangan 673.650.638.032,00 666.504.173.000,00 G. Surplus/Defisit 299.957.927.434,86 229.045.367.387,03 H. Pembiayaan Daerah 299.957.927.434,86 389.957.927.097,86 I. Penerimaan Pembiayaan 344.957.927.434,86 344.957.927.434,86 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 344.957.927.434,86 344.957.927.434,86 J. Pengeluaran Pembiayaan 45.000.000.000,00 44.999.999.663,00 Pembentukan Dana Cadangan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 4.999.999.663,00 K. Pembiayaan Netto 299.957.927.434,86 299.957.927.771,86 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 229.045.367.387,03 Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon 3.3.2 Analisis Efisiensi Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 24 (dua puluh empat) sasaran tersebut, 15 (lima belas) sasaran capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu : 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Cirebon dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 104,51 persen atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 25,76 persen atau setara dengan Rp. 1.049.399.099.781 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Cirebon, mencapai 100,48% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 18,07 persen atau setara dengan Rp. 196.734.832.807 79,20 97,96 79,65 98,94 130,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, mencapai 148,67% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 1,30 persen atau setara dengan Rp. 17.750.297.700 4. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja, mencapai 103,86% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 7,91 persen atau setara dengan Rp.988.253.423.587 5. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama, mencapai 100% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 0,30 persen atau setara dengan Rp.2.145.369.310 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, mencapai 122,00 atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 10,90 persen atau setara dengan Rp.37.249.865 dengan indikator Pertumbuhan PDRB sector Industri Pengolahan dan Pertumbuhan PDRB sector penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 154,97% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 10,90 persen atau setara dengan Rp. 37.249.865. 7. Meningkatnya ketahananpangan masyarakat, dengan indikator Skor PPH Ketersediaan mencapai 102,36% dan Skor PPH Konsumsi mencapai 108,04% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 1,19 persen atau setara dengan Rp. 12.550.073.800. 8. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah, mencapai 109,395 atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 3,20 persen atau setara dengan 129.688.664.325.
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, mencapai 107,80% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 6,11 persen atau setara dengan Rp. 15.846.494.745. 10. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan public, mencapai 103,45% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 5,65% atau setara dengan Rp. 70.730.148.849. 11. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD mencapai 100% dan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 111,25% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 5,99 persen atau setara dengan Rp. 68.617.564.915. 12. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, mencapai 182,86% atau kategori "Tinggi" dengan efisiensi anggaran sebesar 28,44 persen atau setara dengan Rp. 9.035.715.374. 3.4. Inovasi dan Prestasi Daerah 3.41 Program DARING BERGENGSI (Deteksi, Atasi dan Rawat Stunting Berbasis gizi dan Sanitasi) 1. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Berbagai program yang dilakukan untuk memecehkan permasalahan gizi di wilayah kerja Puskesmas Waruroyom telah dilaksanakan terutama pemberantasan Stunting, namun belum efektif menimbang cakupan belum mencapai target sasaran dan juga masih banyak aspirasi dari masyarakat terutama di posyandu mengenai masalah Stunting. Hal tersebut dapat terjadi akibat masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan masalah tumbuh kembang yang efektif. Perkembangan dan pertumbuhan seorang anak bergantung pada akses terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga penting bagi masyarakat untuk
memahami dan menerapkan pola makan yang sehat serta dapat memperoleh akses layanan kesehatan berbasis gizi dan sanitasi yang bermutu, terutama di 1000 HPK. 1000 HPK menjadi periode yang sangat penting bagi kehidupan seseorang yaitu dimulai saat konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Periode ini sangat dipengaruhi faktor gizi, kesehatan dan linkgungan. Perhatian yang lebih perlu difokuskan pada kesehatan dan gizi anak di periode tersebut, dan tak kalah penting yaitu kesehatan ibu hamil sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan Stunting. Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah upaya gizi di UPTD Puskesmas Waruroyom, kami melakukan suatu diagnosis komunitas atas masalah Stunting. Prioritas masalah yang ada yakni belum tercapainya persentase bayi dan balita Stunting yang mendapatkan perawatan. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah program yang merupakan suatu program inovasi bernama "DARING BERGENGSI" (Deteksi, Atasi dan Rawat Stunting Berbasis Gizi dan Sanitasi). Inovasi program tersebut bertujuan untuk optimalisasi program-program kesehatan di Puskesmas Waruroyom yang berfokus dalam penanganan Stunting diantaranya : 1. Penyuluhan mengenai penyebab, dampak dan pencegahan Stunting; 2. Edukasi mengenai ISI PIRINGKU sebagai pedoman gizi seimbang MPASI dalam rangka pencegahan Stunting bagi masyarakat; 3. Kampanye protein hewani sebagai pencegahan Stunting melalui GEMERLAP CEU UTIN (Gemar Makan Telor Setiap Hari untuk Mencegah Stunting); 4. Refreshing pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas Waruroyom mengenai Stunting; 5. Refreshing pengetahuan kader posyandu terhadap Stunting; 6. Pelatihan kader posyandu mengenai cara pengukuran tinggi badan dan berat badan sesuai standar yang berlaku; 7. Penggalangan komitmen bersama dengan lintas sektoral dalam menangani masalah Stunting 8. Pelatihan guru PAUD/TK/RA dan SD mengenai deteksi dini dan pelaporan kasus Stunting
9. Kunjungan rumah balita Stunting dan gizi buruk oleh petugas Puskesmas 10. Pembuatan grup secara online yang beranggotakan kader posyandu dan petugas kesehatan 11. Pembuatan media edukasi berupa leaflet, poster dan video edukasi yang menarik dan mudah dipahami mengenai Stunting 12. Pengajuan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) 13. Kunjungan rumah dalam rangka inspeksi sanitasi lingkungan pada PIS PK 14. Kampanye cuci tangan pakai sabun bagi pelajar di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom. Sasaran program inovasi ini adalah seluruh masyarakat yang berada di wilayah UPTD Puskesmas Waruroyom. DARING BERGENGSI melibatkan juga lintas sektoral seperti dinas kesehatan kabupaten Cirebon, pemerintahan desa, dan masyarakat itu sendiri agar dapat mencapai tujuan inovasi dengan optimal. 2. Tujuan Inovasi Daerah Menurunkan angka kasus Stunting pada bayi dan balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom melalui program inovasi "DARING BERGENGSI"(Deteksi, Atasi dan Rawat Stunting berbasis Gizi dan Sanitasi). Tujuan Khusus : a. Meningkatkan cakupan penanganan kesehatan bagi bayi dan balita Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyebab, pencegahan dan penanggulangan Stunting c. Mengadakan media edukasi dan informasi mengenai Stunting yang menarik bagi masyarakat d. Memperbaharui pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas Waruroyom terhadap deteksi dini dan penanganan kasus Stunting di tingkat primer
e. Meningkatkan pengetahuan kader posyandu mengenai Stunting dan kinerja kader posyandu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak f. Memaksimalkan dukungan lintas sektoral dalam upaya percepatan penurunan Stunting di Kecamatan Depok melalui penerapan program inovasi puskesmas g. Mengoptimalkan sistem deteksi ini dan pelaporan kasus Stunting yang melibatkan kader posyandu dan guru di sekolah bersama dengan tenaga kesehatan di Puskesmas Waruroyom h. Meningkatkan akses jaringan komunikasi antara petugas kesehatan dengan kader posyandu i. Mengoptimalkan sanitasi lingkungan masyarakat termasuk ketersediaan jamban, sumber air bersih, dan pembuangan sampah sementara 3. Manfaat Yang Diperoleh Manfaat Bagi Masyarakat 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di masyarakat terutama dalam upaya gizi sehingga dapat menurunkan angka Stunting di masyarakat; 2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengenai deteksi dini dan tatalaksana tingkat primer hambatan pertumbuhan pada anak; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas sesuai standar yang berlaku; 4. Menurunkan jumlah kasus Stunting pada bayi dan balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom Manfaat Bagi Puskesmas; 5. Mengoptimalkan program kerja Puskesmas khususnya program kesehatan gizi pada anak; 6. Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Gizi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom. Manfaat Bagi Puskesmas
1. Mengoptimalkan program kerja Puskesmas khususnya program kesehatan gizi pada anak; 2. Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Gizi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom 4. Hasil Inovasi 1. Balita yang ditimbang berat badannya di Posyandu (D/S), pada tahun 2021 mencapai 86,7% dan tahun 2022 mencapai 90,7%. 2. Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif, pada tahun 2021, pada tahun 2021 mencapai 35% dan tahun 2022 mencapai 21%. 3. Remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD), pada tahun 2021 mencapai 26,2 % dan tahun 2022 mencapai 26,7%. 4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pada tahun 2021 mencapai 93% dan tahun 2022 mencapai 95%. 5. Indikator Inovasi No. Indikator SPD Informasi Bukti Dukung 1. Regulasi Inovasi Daerah SK Kepala Perangkat INOVASI DARING Daerah BERGENGSI (DETEKSI, ATASI DAN RAWAT STUNTING BERBASIS GIZI DAN SANITASI) UPTD PUSKESMAS WARUROYOM, Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2022 2. Ketersediaan SDM Terhadap Lebih dari 30 TIM DARING BERGENGSI Inovasi Daerah (DETEKSI, ATASI DAN RAWAT STUNTING BERBASIS GIZI DAN SANITASI) UPTD PUSKESMAS WARUROYOM 3. Dukungan Anggaran Anggaran DPA 2021, dialokasikan pada DPA 2022, kegiatan penerapan DPA 2023 inovasi di T0, T-1 dan T-2
4. Penggunaan IT 5. Bimtek Inovasi 6. Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD 7. Jejaring Inovasi 8. Replikasi 9. Pedoman Teknis 10. Pelaksana Inovasi Daerah 11. Kemudahan Informasi Layanan 12. Penyelesaian Layanan Pengaduan 13. Keterlibatan aktor inovasi Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT) Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan) Inovasi melibatkan 1- 2 Perangkat Daerah
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Layanan Email/Media Sosial
Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih Laporan Inovasi Bimtek 1, Bimtek 2, Bimtek 3, Bimtek 4 RKPD 2021, RKPD 2022 SK TIM Tidak Tersedia KAK Inovasi TIM DARING BERGENGSI (DETEKSI, ATASI DAN RAWAT STUNTING BERBASIS GIZI DAN SANITASI) UPTD PUSKESMAS WARUROYOM, SK Tim Pelaksana Inovasi Kabupaten media sosial Daring Bergengsi Tidak Tersedia Laporan Inovasi
14. Kemudahan proses inovasi Hasil inovasi SOP Deteksi Dini, SOP yang dihasilkan diperoleh dalam pengukuran, SOP waktu 2-5 hari Penimbangan, SOP Tata laksana 15. Online Sistem Ada dukungan leaflet, Medsos melalui informasi website atau sosial media 16. Kecepatan penciptaan Inovasi dapat kecepatan inovasi inovasi diciptakan dalam waktu 1-4 bulan 17. Kemanfaatan Inovasi Jumlah pengguna Laporan inovasi, atau penerima Kemanfaatan 1, manfaat 101-200 kemanfaatan 2, orang kemanfaatan 3 18. Monitoring dan Evaluasi Hasil laporan monev Monev 1, Inovasi Daerah internal Perangkat monev 2, Daerah monev 3 19. Sosialisasi Inovasi Daerah Konten melalui Media bukti penyebaran informasi Sosial melalui media sosial Daring Bergengsi 20. Kualitas Inovasi Daerah Memenuhi 5 unsur Inovasi DARING substansi BERGENGSI Puskesmas Waruroyom, Inovasi Daring Bergengsi 3.4.2 Perizinan online DPMPTSP Kabupaten Cirebon dibuat Oleh DPMPTSP Kab.Cirebon ( dpmptsp_kabcirebon ),Tahapan Inovasi Implementasi,Inisiator Inovasi Daerah OPD, Jenis Inovasi Digital, Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik, Urusan Inovasi Daerah penanaman modal. 1. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil suatu kebijakan dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu pencerminan terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan
pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non-perizinan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, merata, dan tepat waktu dan terkoordinasi dalam satu pintu. 2. Perizinan online mencakup Layanan perizinan online, yang terdiri dari 35 jenis perijinan yaitu : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Usaha Perdagangan; 5. Izin Usaha Industri (IUI)Kecil dan Menengah; 6. Tanda Daftar Gudang (TDG); 7. Izin Usaha Kebudayaan ; 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 9. Izin Usaha Penyiaran; 10. Izin Usaha Penggilingan Padi; 11. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 12. Izin Usaha Peternakan; 13. Izin Usaha Pemotongan Hewan; 14. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan; 15. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK); 16. Izin Pendirian Rumah Sakit (kelas C dan kelas D); 17. Izin Operasional Rumah Sakit (kelas C dan kelas D); 18. Izin Penyelenggaraan Apotik; 19. Izin Penyelenggaraan Toko Obat; 20. Izin PendirianKlinik; 21. Izin Operasional Klinik; 22. Izin Penyelenggaraan Klinik Radiologi Diagnostik; 23. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik; 24. Izin Optikal; 25. Izin Pemasangan Reklame (non Insidentil);
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)untuk pasar tradisional; 27. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perbelanjaan; 28. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan; 29. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air; 30. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3), untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 31. Izin Usaha Minuman Beralkohol; 32. Izin Usaha Simpan Pinjam; 33. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; 34. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat; 35. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah. Pengaduan online, Monitoring proses izin (online tracking system), Tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN), Survei IKM /SKM Online-Sms Gateway. Tujuan pembuatan layanan perizinan secara online di maksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan . (peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah ) 3. Tujuan Inovasi Daerah a. Membangun sistem informasi Layanan perizinan online termasuk didalamnya pengaduan online, monitoring proses izin (online tracking system), tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN). b. Melaksanakan Survei IKM /SKM Online-Sms Gateway terkait sistem informasi perijinan online yang dilakukan. 4. Manfaat Yang Diperoleh a. Masyarakat dengan mudah mengajukan layanan perizinan online, melakukan monitoring proses izin (online tracking system) dan tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN).
b. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pengaduan secara online terkait perijinan online. 5. Hasil Inovasi a. Terbangunnya sistem informasi Layanan perizinan online termasuk didalamnya pengaduan online, monitoring proses izin (online tracking system), tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN). b. Terlaksanakannya Survei IKM /SKM Online-Sms Gateway terkait sistem informasi perijinan online yang dilakukan. 6. Indikator Inovasi No. Indikator SPD Informasi Bukti Dukung 1. Regulasi Inovasi Daerah Peraturan Kepala PENDELEGASIAN Daerah / Peraturan KEWENANGAN Daerah PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN CIREBON 2. Ketersediaan SDM 11-30 SDM Pelatihan Teknis Perizinan Terhadap Inovasi Daerah Online, Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 3. Dukungan Anggaran Anggaran dialokasikan Anggaran Sistem pada kegiatan Perizinan Online, SUB penerapan inovasi di KEGIATAN Penyediaan T0, T-1 dan T-2 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, DPA 2022 4. Penggunaan IT Pelaksanaan kerja Penggunaan IT sudah didukung sistem
5. Bimtek Inovasi 6. Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD 7. Jejaring Inovasi 8. Replikasi 9. Pedoman Teknis 10. Pelaksana Inovasi Daerah 11. Kemudahan Informasi Layanan 12. Penyelesaian Layanan Pengaduan 13. Keterlibatan aktor inovasi 14. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan informasi online/ daring Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain) Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan) Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Layanan melalui aplikasi online lebih dari sama dengan 81% Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 har Bimbningan Teknis Perizinan Online RKPD 2020, RKPD 2021, RKPD 2022 Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2019 - 2024 Tidak Tersedia Alur penggunaan aplikasi perizinan online Susunan Keanggotaan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pedoman Teknis Perizinan Pengaduan Online dan Laporan Pengaduan Tahun 2019 Tingkat Partisipasi Proses bisnis, Perbup Pelayanan perijinan, SOP perijinan
15. Online Sistem Ada dukungan melalui Website perizinan online web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) 16. Kecepatan penciptaan Inovasi dapat SOP pelaksanaan, Kepbup inovasi diciptakan dalam SOP waktu 1-4 bulan 17. Kemanfaatan Inovasi 0 Jumlah penerbitan perijinan 18. Monitoring dan Evaluasi
Tidak Tersedia Inovasi Daerah 19. Sosialisasi Inovasi Media Berita Izin Online, Media massa Daerah 20. Kualitas Inovasi Daerah Memenuhi 5 unsur Video Perizinan Online, substansi V Pelayanan Perjinan Kab Cirebon, Perijinan IMB 3.4.3 Sistem Bank Sampah Katon Bersih ( SEBANGSA KABEH) Dibuat Oleh iga2020.kabupaten.cirebon (iga2020.kabupaten.cirebon), Tahapan Inovasi Implementasi, Inisiator Inovasi Daerah OPD, Jenis Inovasi Digital, Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik, Urusan Inovasi Daerah pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup. 1. Indikator Inovasi No. Indikator SPD Informasi Bukti Dukung 1. Regulasi Inovasi Daerah Peraturan Kepala SK INOVASI Daerah / SEBANGSA Peraturan KABEH, PERBUP Daerah TAHUN 2020 2. Ketersediaan SDM Terhadap 1-10 SDM Tidak Tersedia Inovasi Daerah 3. Dukungan Anggaran
Tidak Tersedia 4.
Penggunaan IT
Tidak Tersedia 5.
Bimtek Inovasi
Tidak Tersedia 6.
Integrasi Program Dan Kegiatan
Tidak Tersedia Inovasi Dalam RKPD 7. Jejaring Inovasi
Tidak Tersedia
Replikasi
Tidak Tersedia 9. Pedoman Teknis Telah terdapat Buku Panduan Pedoman teknis berupa buku manual 10. Pelaksana Inovasi Daerah 11. Kemudahan Informasi Layanan
Tidak Tersedia 12. Penyelesaian Layanan
Tidak Tersedia Pengaduan
13. Keterlibatan aktor inovasi
Tidak Tersedia 14. Kemudahan proses inovasi
Tidak Tersedia yang dihasilkan 15. Online Sistem
Tidak Tersedia 16. Kecepatan penciptaan inovas
Tidak Tersedia 17. Kemanfaatan Inovasi 0 Tidak Tersedia 18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi
Tidak Tersedia Daerah
19. Sosialisasi Inovasi Daerah
Tidak Tersedia 20. Kualitas Inovasi Daerah Memenuhi 5 BANK SAMPAH 1 unsur substansi BANK SAMPAH 2 3.4.4 APLIKASI AKANG SURJA Tahapan Inovasi Implementasi, Inisiator Inovator Daerah OPD, Jenis Inovasi Digital, Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik, Urusan Inovasi Daerah Keuangan. Dibuat oleh iga2020.kabupaten.cirebon (iga2020.kabupaten.cirebon). 1. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Rancang Bangun AKANG SURJA menggunakan teknologi informasi berbasis android untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan, informasi data dan pembayaran kewajiban perpajakan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (Akang Surja) untuk mempermudah masyarakat membayar pajak dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Aplikasi yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Kabupaten Cirebon ini bisa diunduh melalui PlayStore di semua Android. Sampai dengan hari ini aplikasi ini sudah di download lebih dari seribu user dengan berbagai tipe pengguna yang menggunakan plaftorm android. Kemudahan aplikasi yang ditawarkan oleh aplikasi android ini pengecekan wajib pajak secara online bahkan wajib pajak dipermudah dalam pembayaran pajak melalui aplikasi ini. Adapun sasaran dari inovasi ini adalah: 3. Kemudahan pelaporan dan informasi data perpajakan daerah kepada seluruh wajib pajak/ masyarakat yang tidak memiliki personal computer/ PC; 4. Kemudahan pembayaran kewajiban perpajakan daerah dalam satu aplikasi berbasis android; 5. Mengurangi tatap muka secara langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Pokok-pokok kebaharuan/novelty Pengelolaan data-data perpajakan daerah dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dengan platform secara android yang dapat diunduh melalui google playstore. Pendaftaran, yang terdiri dari : Pendaftaran WP PDL, Data Wajib Pajak, Data Pemilik/Pengelola, Data Perizinan, Data Objek Pajak, Data Pendukung, Registrasi, Pendaftaran PBB, Nomor Induk Kepedudukan (NIK), Nama Wajib Pajak, Alamat Lengkap, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Propinsi, Nomor Handphone, E-Mail, Kata Sandi, Konfimasi Kata Sandi, Captca (nomor acak yang diberikan melalui email yang valid untuk outensifikasi pengguna). Pelaporan dan Informasi, Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (e- SSPB), User name & Password, Data Wajib Pajak, Data Objek Pajak, Data Perhitungan, Up Load Dokumen Transaksi BPHTB, Pelaporan Pajak daerah Lainnya (E-SPTPD), User name & Password, Data Perhitungan, Upload Dokumen Pendukung, Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor Objek Pajak (NOP), Tahun Pajak. Panduan Pembayaran Pembayaran Melalui Bank Pembayaran, Panduan Pembayaran PBB Non Bank Pembayaran. Pembayaran Link Bank Pembayaran QRIS Bjb, Link Non Bank Pembayaran, Nomor Rekening Pembayaran Pajak Daerah, Titik Pembayaran UPT. Persyaratan Pengurusan PBB Pencetakan, Cetak SPPT Mandiri Cetak
Formulir Pengurusan PBB, Cetak Formulir Pendaftaran Pajak PDL, Lacak Berkas Pelayanan, Layanan PBB, Layanan BPHTB, Layanan PDL, Whats App, Instagram. 2. Tujuan Inovasi Daerah 1) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. 2) Pelayanan Prima Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak. 3) Mewujudkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 3. Manfaat Yang Diperoleh Manfaat untuk masyarakat, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan aplikasi akang surja ini memiliki sejumlah fitur lain, di antaranya iSPPT, iPST, Permohonan, iPersyaratan, eSPTPD, eSSPB, Pencetakan, Pembayaran, dan Tanya Bappenda. Dengan kemudahan ini diharapkan semakin dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4. Hasil Inovasi Hasil inovasi akang surja ini meningkatkan target penerimaan pajak Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar Rp 259 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya Rp 200 miliar. Di tahun ini Bapenda menaikkan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sebesar Rp 57 miliar, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5. Indikator Inovasi No. Indikator SPD Informasi Bukti Dukung 1. Regulasi SK Kepala Perangkat Penetapan Inovasi Daerah Inovasi Daerah Daerah Tahun 2022 2. Ketersediaan 1-10 SDM Pembentukan Tim SDM Terhadap Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dukungan Anggaran dialokasikan Anggaran pada kegiatan penerapan inovasi di T1 atau T-2 Penggunaan IT Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Bimtek Inovasi Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT) Integrasi Pemerintah daerah Program Dan sudah menuangkan Kegiatan program inovasi daerah Inovasi Dalam dalam RKPD T-1, T-2 dan RKPD T0 (T0 adalah tahun berjalan) Jejaring Inovasi melibatkan 5 Inovasi Perangkat Daerah atau lebih Replikasi
Pedoman Telah terdapat Pedoman Teknis teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial. Pelaksana Ada pelaksana dan Inovasi Daerah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Kemudahan Layanan melalui aplikasi Informasi online Layanan DPA 2022 DPA 2023 aplikasi akang surja ada di layanan playstore , aplikasi akang 'surja ada di aplikasi APKCombo Bimtek & Sosialisasi RKPD 2021, RKPD 2022, RKPD 2023 SK Tim Pelaksana Inovasi Kab. Cirebon Tidak Tersedia vidio tutorial akang surja m/watch? v=iyAWfKCU1ek", Panduan online, Video tutorial Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon playstore, akang surja di APKCombo
12. Penyelesaian lebih dari sama dengan Layanan 81% Pengaduan 13. Keterlibatan Inovasi melibatkan 5 aktor inovasi Aktor atau lebih 14. Kemudahan
proses inovasi yang dihasilkan 15. Online Sistem Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain 16. Kecepatan Inovasi dapat diciptakan penciptaan dalam inovasi waktu 9 bulan atau lebih 17. Kemanfaatan Persentase peningkatan Inovasi Jumlah Unit > 50% 18. Monitoring dan Hasil pengukuran Evaluasi kepuasaan pengguna Inovasi dari evaluasi Survei Daerah Kepuasan Masyarakat 19. Sosialisasi Media Berita Inovasi Daerah 20. Kualitas Memenuhi 5 unsur Inovasi Daerah substansi pengaduan lewat playstor SK Tim pelaksana Inovasi kab Cirebon Tidak Tersedia di aplikasi playstore, aplikasi APKCombo, online1, pengaduan, android KAK diplaystore sudah download 1rb pengguna ulasan dari masyarakat, monev, monev2, monev3 berita di media tentang peluncuran aplikasi akang surja , berita di media tentang aplikasi akang surja vidio akang surja, Inovasi Akang Surja di
BAB IV PENUTUP 5.1 Kesimpulan Pencapaian kinerja indikator sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dari 24 (dua puluh empat) indikator terdapat tujuh (7) indikator berkategori "Tinggi" dan 15 (lima belas) indikator berkategori "Sangat Tinggi", dengan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 104,68 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 : Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon, diukur dengan indikator Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif, Capaian Kinerja Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif sebesar 92,28 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai sesuai target; 2. Sasaran 2 : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Cirebon, diukur dengan indikator Rata-rata LamaSekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Capaian Kinerja Rata - rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 104,51 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 99,04 persen sebesar 99,04 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai sesuai target untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai diatas target; 3. Sasaran 3 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Capaian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-1
Umur Harapan Hidup sebesar 100,48 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 4. Sasaran 4 : Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial diukur dengan indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon sebesar 148,57 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 5. Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja diukur dengan indikator Rasio Kesempatan Kerja sebesar 103,86 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 6. Sasaran 6 : Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Friski/ gesekan antar umat beragama sebesar 100,00 persen dengan kategor "Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai sesuai target; 7. Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan diukur dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 122,00 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar sebesar 154,97 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 4 (empat) indikator 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai sesuai target dan 2 (dua) indikator kinerja yang belum diatas target. 8. Sasaran 8 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat diukur dengan indikator Skor PPH Ketersediaan sebesar 102,36 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Skor PPH Konsumsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-2
sebesar 108,04 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 9. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mantap sebesar 109,03 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 10. Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 107,80 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target; 11. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kemandirian fiscal daerah sebesar 103,45 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 99,12 persen dengan kategori "Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (satu) indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah mencapai diatas target dan indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) mencapai sesuai target; 12. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih diukur dengan inikator Nilai SAKIP sebesar 85,87 persen dengan kategori "Tinggi", Indikator Opini BPK terhadap LKPD sebsar 100,00 persen dengan kategori "Tinggi". Dan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 111,25 persen dengan kategori "Sangat Tinggi". Terbukti Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja Nilai SAKIP mencapai sesuai target, indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD mencapai sesuai target dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-3
Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai diatas target. 13. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebesar 95,05 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target. 14. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator jumlah desa mandiri sebesar 182,26 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai diatas target. 15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dengan indikator jumlah pelanggaran Perda sebesar 97,42 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target. 16. Menurunnya resiko bencana dengan indikator Indeks Resiko bencana sebesar 99,61 persen dengan kategori "Tinggi" dengan 1 (satu) indikator mencapai sesuai target. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 16 sasaran dengan 24 indikator sasaran yang terbagi atas 1 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2, 1 indikator untuk Misi 3, 15 indikator untuk Misi 4, 2 indikator untuk misi 5. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 24 indikator sasaran, diketahui bahwa 12 indikator sasaran atau 50,00% Sangat Baik, 8 indikator sasaran atau 33,33% Baik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-4
4 indikator sasaran atau 16,67% 4 indikator sasaran atau 16,67% indikator sasaran belum ada data dikarenakan baru rilis pada bulan april 2023 sehingga untuk realisasi capaian belum dapat dikeluarkan. Rata- rata realisasi capaian kinerja mencapai 104,68% atau bermakna Sangat Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 Sangat Tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp.3.832.355.878.361,44 dari pagu anggaran Rp.4.139.207.910.770,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp.306.852.032.408,56. Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terwujud berkat dukungan dan sinergitas semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik. 5.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-5
2. Mengupayakan sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel pada setiap satuan kerja perangkat daerah. 3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan. 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan merumuskan target dan indikator kinerja program dan kegiatan. 5. Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 6. Menekan angka putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. 7. Perluasan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasaran kesehatan. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-6
LAMPIRAN-LAMPIRAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 IV-7