BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum 1. Gambaran umun Pedukuhan Kadibeso Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lanjut,terlebih dahulu penulis memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di pedukuhan Kadibeso Sabdodadi Bantul. a. Letak Desa Berdasarkan data monografi, Pedukuhan Kadibeso terletak di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sabdodadi memiliki lima pedukuhan yaitu Dukuh, Kadibeso, Keyongan, Manding, dan Neco. Jarak pedukuhan Kadibeso dari kota sebagai pusat wilayah ekonomi adalah: 1) Jarak ke kecamatan kurang lebih 1 km 2) Jarak ke kabupaten kurang lebih 3 km 3) Jarak ke ibukota kurang lebih 15 km Data demografi berdasarkan populasi per wilayah yang ada desa Sabdodadi adalah : 25 lebih
26 Tabel Tiga.1 Data Demografi No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr 1 DUKUH PONIJA 2 KADIB ESO SURAMI 7 5 471 375 1433 1146 698 555 73 5 59 1 3 KEYON GAN 4 MANDI NG 5 NECO GIYANTO SUMARSIH / TUGIMAN EKO HERMAWAN SUBANDI TOTAL 8 1 2 6 3 8 496 665 343 2350 1420 1982 1031 7012 712 987 506 345 8 70 8 99 5 52 5 35 54 (sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id) Dari data diatas yang di ambil pada Oktober 2015 dapat dilihat bahwa pedukuhan kadibeso sebagai lokasi penelitian memiliki 375 kepala keluarga dengan sebesar 1146 jiwa. Jumlah laki -laki di pedukuhan Kadibeso adalah 555 dan jumlah perempuan sebesar 591. b. Batas Wilayah Pedukuhan Kadibeso 1) Sebelah Utara : Pedukuhan Neco 2) Sebelah Selatan : Desa Patalan 3) Sebelah Barat : Pedukuhan Manding 4) Sebelah Timur : Desa Sumberagung c. Kondisi geografi Kecamatan Sabdodadi berada di dataran rendah.Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 45 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota)
Kabupaten Bantul adalah 0,4 Km. Kecamatan Sabdodadi beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Bantul adalah 34 ºC dengan suhu terendah 22 ºC.Bentangan wilayah di Kecamatan Sabdodadi 98 % berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.Desa sabdodadi terletak di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, tepatnya di jalan Parang Tritis km 11,5 dengan koordinat 7°53'29"S 110°21'19". U B T S Sumber: Google Map Gambar 3.1 peta Desa Sabdodadi 27
28 d. Keadaan Demografis 1) Mata Pencaharia Penduduk Mata pencaharian setiap pedukuhan yang ada di Desa Sabdodadi tidak sama. Perbedaan itu disbabkan oleh letak geografis yang tidak sama contohnya Pedukuhan Manding yang memiliki letak geografis dekat dengan jalan utama yaitu jalan Parangtritis sehingga pedukuhan tersebut menjadi pedukuhan industri kerajinan kulit. Sedangkan pedukuhan Kadibeso yang menjadi lokasi penelitian yang masih terdapat banyak lahan pertanian sehingga peduduk di Pedukuhan Kadibeso mayoritas sebagai petani padi Data demografi berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa Sabdodadi adalah: Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan No 1 2 3 4 5 6 7 Kelompok PELAJAR/MA HASISWA BURUH HARIAN LEPAS WIRASWAST A BELUM/TIDA K BEKERJA KARYAWAN SWASTA BURUH TANI/PERKEB UNAN MENGURUS RUMAH Jumlah N % 1 3 9 2 1 2 5 1 9 5 5 9 0 2 7 3 3 5 4 8 4 0 19.85% 17.84% 13.62% 12.86% 10.45% 7.81% 5.83% Laki-laki n 692 % 9.87% 665 9.48% 502 7.16% 480 6.84% 381 5.43% 279 3.98% 1 0.01% Perempuan N 700 % 9.98% 586 8.35% 453 6.46% 422 6.02% 352 5.02% 269 3.84% 408 5.82%
8 9 TANGGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PENSIUNAN 10 11 PETANI/PERK EBUNAN GURU 12 PEDAGANG 13 14 15 16 17 KEPOLISIAN RI (POLRI) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PERDAGANG AN TUKANG BATU KARYAWAN HONORER SOPIR 18 19 PERANGKAT DESA TUKANG JAHIT PERAWAT PEMBANTU RUMAH TANGGA 23 MEKANIK 24 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TUKANG KAYU KARYAWAN BUMN BIDAN TUKANG SOL SEPATU PELAUT DOSEN DOKTER TUKANG LAS/PANDAI BESI TRANSPORTA SI TUKANG CUKUR KONSTRUKSI SENIMAN PETERNAK 9 2 2 8 9 3 5 0 4 0 3 7 3 2 2 6 3.25% 1.33% 0.71% 0.57% 0.53% 0.46% 0.37% 2 2 1 5 1 3 1 2 1 1 1 0 9 0.13% 8 0.11% 0.31% 0.21% 0.19% 0.17% 0.16% 0.14% 5 0.07% 5 0.07% 4 0.06% 3 0.04% 3 0.04% 3 0.04% 3 0.04% 3 0.04% 3 0.04% 3 0.04% 2 0.03% 2 0.03% 2 0.03% 2 0.03% 119 73 28 12 9 31 26 4 15 6 12 9 0 3 0 5 5 2 0 3 3 3 0 3 2 2 2 2 2 1.70% 1.04% 0.40% 0.17% 0.13% 0.44% 0.37% 0.06% 0.21% 0.09% 0.17% 0.13% 0.00% 0.04% 0.00% 0.07% 0.07% 0.03% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 109 20 22 28 28 1 0 18 0 7 0 2 10 6 8 0 0 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 29 1.55% 0.29% 0.31% 0.40% 0.40% 0.01% 0.00% 0.26% 0.00% 0.10% 0.00% 0.03% 0.14% 0.09% 0.11% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
37 38 39 40 41 42 43 44 45 KEPALA DESA PENATA RAMBUT PILOT BURUH NELAYAN/PE RIKANAN TUKANG LISTRIK ANGGOTA DPR-RI PENELITI PENATA BUSANA ANGGOTA BPK PIALANG PENGACARA 46 47 48 WAKIL 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% PRESIDEN TABIB ARSITEK BURUH PETERNAKAN ANGGOTA KABINET KEMENTERIA N PERANCANG BUSANA 0 0.00% KONSULTAN GUBERNUR 0 0.00% IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% BUPATI 0 0.00% NELAYAN/PE RIKANAN PASTOR 59 APOTEKER 60 61 WALIKOTA 62 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49 50 51 0 0.00% 52 0 0.00% 53 54 55 56 57 58 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% USTADZ/MUB ALIGH PENYIAR TELEVISI ANGGOTA DPRD PROVINSI PROMOTOR ACARA PENATA RIAS KARYAWAN BUMD ANGGOTA DPD PRESIDEN 63 0 0.00% 64 0 0.00% 0 0.00% 65 0 0.00% 0 0.00% 66 67 68 0 0.00% 69 0 0.00% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PARANORMA L NOTARIS ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI PARAJI AKUNTAN DUTA BESAR BIARAWATI PENTERJEMA H 78 WAKIL 70 71 72 73 74 75 76 77 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 GUBERNUR PENDETA 79 80 WAKIL BUPATI INDUSTRI 81 82 WARTAWAN PSIKIATER/PS 83 IKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 84 WAKIL 0 0.00% 0 0.00% 0 85 86 87 88 WALIKOTA JURU MASAK PENYIAR RADIO TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 1 7 0 7 0 1 4 2.42% TOTAL 100% 0 0 0 0 75 3459 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 49.32% 0 0 0 0 95 3555 (sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id) 2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan karena pendidikan dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir dan berkembang. Di bawah ini adalah tabel tingkat pendidikan di Desa Sabdodadi. 31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 50.68%
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Desa Sabdodadi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kelompok SLTA / SEDERAJAT TAMAT SD / SEDERAJAT TIDAK / BELUM SEKOLAH SLTP/SEDER AJAT BELUM TAMAT SD/SEDERAJ AT DIPLOMA IV/ STRATA I AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA DIPLOMA I / II STRATA II STRATA III BELUM MENGISI TOTAL N 19 47 17 46 11 11 94 3 59 3 43 2 19 2 63 38 1 - 49 70 17 Jumlah % 27.75% 24.88% 15.83% 13.44% 8.45% 6.16% 2.74% 0.90% 0.54% 0.01% -0.70% 100% Laki-laki % 14.71% N 1032 827 11.79% 530 7.55% 465 6.63% 296 4.22% 212 3.02% 74 1.05% 22 0.31% 25 0 -23 0.36% 0.00% -0.33% 3460 49.31% (sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id) 3) Jumlah Penduduk Menurut Agama Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama No 1 2 3 4 5 6 7 Kelompok N 6873 ISLAM 77 KRISTEN 115 KATHOLIK 1 HINDU BUDHA 0 KHONGHUCU 0 0 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya BELUM MENGISI TOTAL 49 Jumlah % 97.95% 1.10% 1.64% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% Laki-laki % 48.35% 0.51% 0.76% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% N 3393 36 53 1 0 0 0 23 0.33% 7017 100% 3460 49.31% (sumber :sabdodadi.bantulkab.go.id) 32 Perempuan % N 13.04% 915 919 13.10% 581 8.28% 478 6.81% 297 4.23% 220 3.14% 118 1.68% 41 0.58% 13 1 -26 0.19% 0.01% -0.37% 3557 50.69% Perempuan % N 49.59% 3480 0.58% 41 0.88% 62 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 26 0.37% 3557 50.69%
2. Bagi Hasil Pertanian di Pedukuhan Kadibeso Sabdodadi Bantul Pedukuhan Kadibeso mempunyai luas lahan pertanian seluas 3,3 Ha yang menyebabkan mayoritas masyarakat di pedukuhan kadibeso bekerja sebagai petani padi. Petani padi pada hal ini adalah pemilik sawah maupun buruh tani atau penggarap sawah. Pertanian di Pedukuhan tersebut memegang peranan yang sangat penting mengingat masih rendahnya taraf pendidikan pada pedukuhan tersebut. Selain kurangnya skill dan bantuan dari pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat yang berada di Pedukuhan Kadibeso tidak mempunyai pilihan lain kecuali sebagai petani padi. Pedukuhan Kadibeso belum terdapat lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SMP dan SMA. Hal ini berbeda dengan Pedukuhan Manding yang terdapat sentra industri kerajinan kulit yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai ketrampilan khusus. Pemilik sawah adalah seseorang yang mempunyai satu atau lebih lahan pertanian (sawah). Pertanian di Pedukuhan Kadibeso dalam pengerjaanya masih bersifat tradisional. Padi yang sudah siap panen pada umumnya menggunakan mesin untuk memisahkan padi dengan batangnya namun di pedukuhan kadibeso masih menggunakan secara manual yaitu dengan cara di pukul ke bambu yang memang sudah di buat sebelumnya oleh penggarap. Pemisahan padi dengan batangnya biasa di sebut dengan istilah gepyok. 33 itu
Sedangkan yang dimaksud penggarap adalah seseorang yang tidak mempunyai sawah tetapi bersedia untuk mengelola lahan pertanian (sawah) milik orang lain. Penggarap sawah biasanya membagi menjadi tiga tahapan dalam pengerjaanya. Tahapan pertama biasanya di sebut dengan istilah tandur. Tandur adalah penanaman bibit padi dengan menggunakan bilah bambu sebagai pengukur jarak. Tandur biasanya di kerjakan oleh empat orang. Tahapan kedua adalah ngerabok. Ngerabok adalah penyemprotan atau pemberian pupuk yang dilakukan setelah padi berusia satu minggu dan dilakukan berulang-ulang minimal 2 kali dalam satu bulan. Tahapan terakhir adalah gepyok. Gepyok adalah pemisahan antara batang padi dengan benih padi atau biasa disebut dengan gabah. Bagi hasil dalam lahan pertanian yang di lakukan oleh masyarakat Pedukuhan Kadibeso adalah mengguankan sistem paron. Menurut Mardiwiyono (80 Tahun) penggarap sawah mengatakan bahwa : "Paron niku maro sek kagungan sawah separih sik nanem separih. Nggih biasane kulo angsal 3 juta niku kulo 1,5 juta pak Gito ingkang gadah sawah 1,5 juta. Misale enten gagal panen sek gadah sawah mboten angsal nopo-nopo. Sek buruh nggih mboten angsal nopo-nopo neng pun rugi soale pun medalke biaya kathah kagem tumbas rabok. Biasanipun kulo tumbas rabok telas Rp 700.000". 1 ( Paron itu maro yang mempunyai sawah sebagian yang mengelola sebagian. Biasanya saya mendapat 3 juta dari 3 juta itu saya mendapatkan 1,5 juta dan pak Gito sebagai yang mempunyai sawah mendapatkan 1,5 juta. Misalnya ada gagal panen yang punya sawah tidak dapat apa-apa, yang mengelola 1wawancara dengan Mardiwiyono, penggarap sawah, tanggal 20 Maret 2016. 34
juga tidak dapat apa-apa tetapi rugi soalnya sudah mengeluarkan biaya untuk keperluan membeli pupuk. Menurut Hari Martuti (40 Tahun) mengatakan bahwa : "Paron itu ya pokoknya padi panen dapet 12 karung masing- masing 6 karung. Kalau kemaren dari 500 m2 separonya saya dapet 3,5 karung. Biasanya yang dibagikan itu berasnya bukan uang hasil panenanya setelah diual,untuk biaya-biaya semua ditanggung oleh penggarapnya pokoknya yang punya sawah tinggal terima bersih. jika terjadi kerugian maka yang paling rugi adalah penggarap soalnya sudah mengeluarkan biaya".2 Pelaksanaan bagi hasil di Pedukuhan Kadibeso dengan sistem paron adalah pembagian hasil pertanian yang dibagikan dengan jumlah yang sama. Misalkan dari hasil panen mendapatkan 12 karung maka di bagi secara rata 6 karung untuk penggarap dan 6 karung utuk pemilik sawah. Biaya yang muncul dalam proses pengelolaan lahan pertanian meliputi benih padi, pupuk, dan alat pertanian di tanggung oleh penggarap. Jika terjadi kerugian (gagal panen) maka pemilik sawah mendapatkan apapun, sedangkan penggarap juga tidak mendapatkan hasil walaupun sudah mengeluarkan biaya. a. Perjanjian Bagi Hasil Dengan Menggunakan Sistem Paron Dalam perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron di Pedukuhan Kadibeso biasanya masyarakat hanyamenggunakan perjanjian secara lisan hal ini dilakukan secara turun temurun. Dalam sistem paron pemilik sawah lah yang biasanya mencari penggarap untuk meminta menggarap sawahnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Madyo Pawiro (75 Tahun) menyatakan sebagai berikut : 2Wawancara dengan Heri Martuti, Pemilik sawah tanggal 20 maret 2016. 35 tidak
36 "Sistem paron kuwi ono wes ket jaman kakek ninek,wes ora kelingan nek kiro-kiro yo tahun 1951.Biasane yo sek golek yo sek duwe sawah, hake sek duwe sawah akon sek garap, sek garap yo saguh.paron kuwi ora eneng berjanjen nek wes eleh yo pasrah, nek wes ora cocok jaluk di tanduri wong liyo".3(Sistem paron itu sudah ada dari aman nenek moyang, sudah lupa kira-kira dari tahun 1951Biasanya yang mencari yang mempunyai sawah, haknya yang punya sawah mencari penggarap, penggarap juga bersedia.paron itu tidak ada perjanjianya kalau penggarap sudah bosan ya pasrah, tetapi kalau pemilik sawah sudah tidak cocok minta untuk di kelola oleh orang lain). Setelah wawancara lebih mendalam mengenai alasan mengapa tidak menggunakan perjanjian secara tertulis madyo pawiro mengungkapkan : "nak go tulis menulis ki mengko kewuhan luweh repot,okeh sek di urus. Lagian sek garap sawah kan uwes kulino wes koyo sedulur dadi yo percoyo-percoyo wae."(jika menggunakan perjanjian secara tertulis banyak yang di urus dan repot. Penggarap sawah juga sudah di anggap seperti keluarga sendiri jadi percaya saja) Dalam Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada pasal 3 berbunyi "Semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap". Dapat dianalisis dalam pembagian bagi hasil dengan sistem paron di Pedukuhan Kadibeso bertolak belakang antara kenyataan dengan Undang- undang No 2 tahun 1960 Tentang bagi Hasil Pertanian. Masyarakat 3Wawancara dengan Madyo pawiro, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016.
Pedukuhan Kadibeso banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai Bagi Hasil Pertanian yang di atur dalam Undang- undang No 2 1960. Bentuk perjanjian lisan ini berlaku hingga saat ini, walaupun secara lisan tetapi sampai saat ini belum pernah teradi perselisihan hingga sampai alur hukum. b. Alasan Terjadinya Sistem Paron 1) Alasan pemilik sawah Perjanjian bagi hasil dengan sistem paron pada dasarnya terjadi dikarenakan pemilik sawah mempunyai pekeraan lain sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan sawahnya, oleh karena itu pemilik sawah mencari orang yang bersedia menggarap sawahnya dengan sistem paron. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik sawah Heri Martuti (40 Tahun) menyatakan sebagai berikut : "Karena saya mempunyai pekerjaan lain mas jadi saya tidak punya waktu untuk bertani. Selain itu menggarap sawah itu uga tidak sembarangan orang bisa mengerjakan harus dapat memilih benih yang bagus dan pupuk yang cocok.maka saya menawarkan sistem paron kepada orang yang mau.4 Berdasarkan wawancara dengan Joni (36 Tahun) dan Madyo Pawiro (75 Tahun) "Karena saya selonya cuma hari minggu saja jadi saya minta tolong sama orang lain. Garap sawah itu ya gak bisa 4Wawancara dengan Heri Martuti, Pemilik sawah tanggal 20 maret 2016. 37
38 kalau Cuma satu orang tapi saya kalau selo ya ikut ke sawah".5 "Aku wes wong tuwo le wes ra kuat meneh nak kon neng sawah,dinggo mlaku we angel".6(saya sudah tua mas sudah tidak kuat lagi, untuk berjalan saja susah) Dapat disimpulkan dari wawancara diatas alasan pemilik sawah melakukan perjanjian dengan sistem paron: a) Mempunyai pekerjaan lain. b) Tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya. c) Tidak mempunyai skill yang cukup untuk menggarap sawah. 2) Alasan penggarap sawah Pada dasarnya penggarap melakukan bagi hasil pertanian dengan sistem paron dikarenakan tidak adanya pekerjaan lain dan tidak mempunyai lahan garapan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga penggarap tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggarap sawah milik orang lain. Hal ini seperti yang di ungkapkan poniran (62 tahun) sebagai berikut: "Keuntungane enten sistem paron niku kulo dados gadah pengahasilan ge nyambung urip lan gadah kesibukan.kulo purun maro soale geh pripun maleh kulo isane geh namung buruh tandur".7(Keuntungan dari sistem paron saya jadi mempunyai penghasilan untuk menyambung hidup dan mempunyai kesibukan.saya mau maro dikarenakan yang bisa saya kerjakan adalah sebagai penggarap sawah 5Wawancara dengan Joni, pemilik sawah tanggal 20 maret 2016. 6Wawancara dengan Madyo Pawiro, pemilik sawah tanggal 21 maret 2016. 7Wawancara dengan Poniran, penggarap sawah pada tanggal 21 Maret 2016.
Peneliti menanyakan lebih dalam mengenai selain bertani skill dan pendidikan yang dimiliki oleh bapak Poniran : "sek kulo sageti gih namung tandur niku paling gih kaleh buruh kongkonan. Nek enten sek nyuwun tulung ngresiki plataran nopo kon ngurus tanduran. Kulo namung lulusan SMP"(yang saya bisa hanya menggarap sawah sam menjadi orang suruan semisal ada yang minta tolong untuk membersihkan halaman taua menyirami/merawat tanaman). Sedangkan Poniyem (75 Tahun) mengatakan : "yo piye yo le nak ditakoni alasane yo tekmene ket biyen yo wes gaweane ngono kuwi. Lagian yo wes kebacut berjanji karo sek duwe sawah". 8 (ya kalau di tanya alasannya dikarenakan dari dulu memenag sudah bertani. Selain itu juga sudah terlanjur ada perjanjian dengan pemilik sawah) Jadi (35 Tahun) mengatakan: "Ya karena tidak punya sawah, jadi saya garap sawah milik orang lain. Walaupun saya juga mempunyai ekerjaan lain tetapi hasil dari garap sawah milik orang lumyan bisa buat tambah-tambah".9 Dapat disimpulkan dari wawancara diatas alasan penggarap sawah melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem paron: a) Tidak mempunyai pekeraan lain b) Tidak mempunyai sawah c) Karena untuk mencukupi ekonomi keluarga d) Tidak memiliki skill yang cukup 8Wawancara dengan poniyem, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 9Wawancara denganJadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 39
c. Pembagian Hasil Penen dan Kerugian dengan Menggunakan Sistem Paron di Pedukuhan Kadibeso Pembagian hasil pertanian dengan sistem paron menurut masyarakat Pedukuhan Kadibeso sudah adil dikarenakan dengan adanya sistem paron masyarakat kurang mampu menjadi terbantu dalam segi ekonominya. Selain itu dikatakan adil dikarenakan jika menyewa tanah kas desa mengeluarkan biaya yang cukup besar tidak sebanding jika menggunakan sistem paron. Berdasarkan wawancara dengan Surami (52 Tahun) mengatakan bahwa: "Gih nak rumangsa kulo gih adil wong nak nyewo tanah kas niku gih larang,gek niku gih karepe sing garap".10(kalau menurut saya sudah adil dikarenakan jika menyewa tanah kas desa itu mahal. Lagian yang minta untuk paron ihak penggarap. (wawancara dengan Surami, pemilik sawah, tanggal 21 Maret 2016) itu dari Dalam sistem paron jika terjadi kerugian yang sangat dirugikan adalah penggarap. Penggarap dalam satu kali musim panen mengeluarkan setidaknya Rp.700.000 - Rp.1.000.000 untuk mengelola sawah tersebut. Penggarap mengeluarkan biaya tersebut untuk pembelian benih padi, pupuk,dan alat pertanian yang di gunakan untuk mengelola sawah tersebut. Biaya yang sudah dikeluarkan jika terjadi gagal panen maka pemilik sawah tidak menanggung biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap walaupun pemilik sawah tidak mendapatkan hasil pertanianya 10Wawancara dengan surami, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016. 40
dikarenakan gagal panen. Meskipun penggarap sudah menanggung biaya tetapi penggarap juga tidak mendapatkan hasil dari sawah yang dia kelola. Sistem paron memang terlihat tidak adil, namun sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perselisishan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap jika terjadi gagal panen penggarap tetap bersedia untuk menggarap sawah di musim berikutnya. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap, Yatin (78 tahun) menyatakan: "Nek misal e gagal panen yo sek paling rugi yo aku le,aku garap sawah 300 m2 kuwi ngenteke biaya Rp.750.000 an dinggo werno- werno yen gagal panen sek duwe sawah ora oleh opo-opo sek garap yo ora oleh opo-opo neng aku rugi duwit Rp.750.000 an mau seng wes tak toke dinggo werno-werno mau.intine sek duwe sawah ora ngetoke duit".11(Jika terjadi gagal panen maka yang paling di rugikan saya mas,saya mengelola sawah 300 m2 itu menghabiskan biaya Rp.750.000 an untuk keperluan sawah jika gagal panen pemilik sawah tidak mendapatkan hasil panen dan penggarap juga tidak mendapatkan apa-apa tetapi saya sudah rugi uang sebesar Rp.750.000 an tadi yang sudah saya keluarkan untuk keperluan sawah tadi.intinya pemilik sawah tidak mengeluarkan uang). Dari pernyataan diatas, dapt disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan menggunakan sistem paron jika teradi kerugian maka yang menanggung biaya yang sudah dikeluarkan adalah penggarap sawah meskipun antara pemilik dan penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil dari pertanianya. 11Wawancara dengan Yatin, penggarap sawah pada tanggal 22 Maret 2016. 41 tidak
Sistem paron yang sudah berkembang di Pedukuhan Kadibeso adalah sistem satu-satunya yang digunakan masyarakat dalam bagi hasil pertanianya. Hal ini sesuai dengan yang di ungakapkan Jadi (35 Tahun) mengatakan bahwa: "Selain sistem paron tidak ada sistem yang digunakan masyarakat Pedukuhan Kadibeso dalam pembagian pertanianya".12 Berdasarkan wawancara dengan Poniyem (75 tahun) mengatakan: "Mboten enten mas, entene gih namung paron niku".13(Tidak ada mas, yang ada hanya sistem paron itu". Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Joni (36 Tahun) yang menyatakan: "Setau saya ya cuma paron atau maro itu.14 Dari pernyataan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa sistem paron adalah sistem bagi hasil satu-satunya yang digunakan masyarakat Pedukuhan Kadibeso dalam bagi hasil pertanianya. d. Kendala Petani Padi Dalam Pengelolaan Lahan Pertanianya Padi adalah tanaman yang rentan dengan pengaruh cuaca dan ketersediaan air. Faktor angin juga berpengaruh dalam proses pengelolaan tanaman padi. Hal ini sama dengan yang diungkapkan Heri Martuti (40 Tahun) bahwa: "Kesulitan dalam menggarap sawah faktor angin mas,seperti -akhir ini anginya kencang itu petani ya agak itu ya 12Wawancara dengan Jadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 13Wawancara dengan Poniyem, penggarap sawah pada tanggal 21 Maret 2016. 14Wawancara dengan Joni, pemilik sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 42
43 sulit.padi yang belum ada isinya kena angin jadi pada kopong atau gabuk".15 Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Jadi (35 Tahun) yang menyatakan: "Yang paling susah itu untuk pengairanya mas,sebagai petani suka mencari air hingga malam hari".16 e. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Konsep Bagi Hasil Sesuai Dengan Konsep Ekonomi Islam Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil menurut Islam. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa dalam Islam di ajarkan , bekerja sama dalam bentuk apapun harus didasari dengan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Mardiwiyono (80 Tahun) mengatakan bahwa: "Miturut kulo dadi nak Islam niku mboten keno goroh, kudu jujur, kudu netepi janji.terus nak nanem misale hasile kathah di paro tenan.mboten terus kulo ngendiko yen hasil e sekedik ben kulo angsal kathah". 17 (Menurut saya jika Islam itu tidak boleh berbohong, harus jujur, harus menepati janji.jika hasilnya banyak maka di bagi sesuai dengan apa hasil yang ada.tidak terus mengatakan bahwa hasil panen tersebut sedikit supaya saya mendapatkan hasil yang banyak). Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Surami (52 Tahun) yang menyatakan: 15Wawancara dengan Heri Martuti, pemilik sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 16Wawancara dengan Jadi, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016. 17Wawancara dengan Mardiwiyono, penggarap sawah pada tanggal 20 Maret 2016.
"Menurut Islam kiyo bagi-bagi, kan mestine perjanjian sing duwe karep.kan duwe sawah".18(Menurut Islam itu bagi-bagi, perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap. Tidak ada paksaan dalam perjanjian tersebut antara pemilik sawah dengan penggarap). sing garap ora dipekso karo sek Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyrakat Pedukuhan Kadibeso belum mengetahui tentang bagi hasil secara spesifik yang sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Kurangnya sosisalisasi tentang Ekonomi Islam menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Ekonomi Islam. Dalam sistem paron masyarakat lebih mementingkan rasa kepercayaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab antara pemilik sawah dengan penggarap. B. Pembahasan Praktik Bagi Hasil Petani Pedukuhan Kadibeso Dalam Persektif Islam Dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara terhadap pemilik sawah dan penggarap sawah mengenai praktik bagi hasil petani padi yang ditinjau dari konsep Ekonomi Islam di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan tentang praktik bagi hasil petani padi yang ditinau dari konsep Ekonomi Islam di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dampak terhadap ekonomi masyarakat di Pedukuhan Kadibeso. 18Wawancara dengan Surami, pemilik sawah pada tanggal 21 Maret 2016. 44
Praktik bagi hasil masyarakat dalam pertanian di Pedukuhan kadibeso menggunkan sistem paron. Sistem paron adalah sistem perhitungan antara pemilik modal (sawah pertanian) dengan penggarap. Pemilik sawah biasanya meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah dengan penggarap. Sistem paron telah dilakukan secara turun- temurun oleh masyarakat Pedukuhan Kadibeso. Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan menggunakan sistem paron telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang. Penggarap mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam realitanya terdapat banyak kendala seperti faktor alam. Penggarap harus bersungguh-sungguh dalam pengerjaanya agar memperoleh hasil yang baik. Dalam Islam sudah diatur mengenai bagi hasil sesuai dengan konsep Islam, yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran dan beberapa hadis berikut: Artinya: "apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 45
46 dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian lagi mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" َلَماَع َ َّلَّ َسَو ِهيَلَع مالله َّلَّ َص ِالله ملو مسَر َّنَأ مهنَع مالله َ ِضِ َر مرَ ﴾ راخبلا هاور﴿ٍعرَز وَأ ٍرَمَث نِم اَنهِم مجمر َيََام ٍرط َشِب َ معُ نِبا ِنَع َبَيَخ َلهَأ Artinya: Dari Ibnu Umar: "Sesungguhna Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah - buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim) َثْكَأ اَّنمك َلاَق ِجْيِدَخ ِنْب ِعِفاَر ْنَع اَّنمكَف ًلاْقَح ِرا َصْنَلا َضْرَلاْىاِرْكمن َ ﭐ متُ ْمَلَو ِهِذَه ْتَجَرْخَأ اَمَبمرَف ِهِذَه َنهَف ِهِذَه ْجِرْ ِلَذ ْنَع َنَاَ َ ﴾ راخبلا هاور﴿ اَنَل َّنَا َلََّع Artinya: Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari) َضعَبَّنَأ َرَكَذَف منُ َاّنمك ِالله ملو مسَر ِدهَع َلََّع مرِباَ معُ َخ منبا عِفاَر َّنَأ َلاَق يجِد مهمتَموم : , ِ ًاعِفَنَ َانَل َنَكا ٍرمَأ نَع مالله ملو مسَر ىَ َلَاق َو مهَتاَأ ِلِو مسَر َو ِالله مةَيِعاَو َط َو َنَ : , َلَاق عَفنَأ َو َانَل معَفنَأ ٌضرَأ َلِ تَنَكا نَم ِلاَذ َام َو ملل ملو مسَر َلَا َانلمق َلَاق ؟ َ : " : :ق َّم َسمم ٍمَاع َطِب َلا َو ٍعمبمرِب َلا َو ٍثملمثِب َايهِرَكامي َلا َو مهَاخَأ َاهع ِر ميَلَف وَأ َاهع َر َيَلَف ﴿ " , ﴾دمواَد ومبَأ َو ِلَّسمم مهَجَرخَأ "Diriwayatkan oleh Râfi' bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil
tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan." (H.R. Muslim dan Abu Dawud) ِهِذَه اَنَل َثْكَااَّنمك َلاَق ِجْيِدَخ ِنْب ِعِفاَر ْنَع متُ ْمَلَو ِهِذَه ْتَجَرْخَأ اَمَبمرَف َّنَا َلََّع َضْرَلاْىاِرْكمن اَّنمكَف ًلاْقَحِرا َصْنَلاْاَ ِلَذ ْنَع َنَاَ َ َنهَف ِهِذَه ْجِرْ ﴾ راخبلا هاور﴿ Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzâra'ah , kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari). َن ْو مرْكَي ا ْومن َكا ْمم َلَ َظ َعُ ْ َلاَق ٍجْيِدَخ ِنْب ِعِفاَر نع َّنََأ َياَّ ٍسْيَق ِنْب َ ّنَّث َدَح ْنَح ْنَع : َّلَّ َس َو ِهْيَلَع مالله َّلَّ َص َشَ ْوَأ ِءاَعِبْرَلأا َلََّع متمبْنَي اَمِب َ ِبَِّنلا ِدْهَع َلََّع ٍء ْ َضْرَلأا ِضْرَلأا مبِحا َص ِهْيِنْثَت ْ َّلَّ َس َو ِهْيَلَع مالله َّلَّ َص ُّ متْلمقَف ِلَذ ْنَع َ سَي َنهَف َ ِبَِّنل . , ا ىَ ِبِ َسْيَل َفْيَكَف ٍعِفاَرِل ٌعِفاَر َلاَقَف ؟ِ َهَ ْرِ َهَ ْرِ َنَْيِ ِهِ َنَْيِ ّل ِبِ َسْأَب اَ ّل ِبِ َ ّلا َو ِ ّلا َو ِ : : ﴾ راخبلا هاور﴿ ِ "Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shollallohu ,'alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham.(HR Bukhari). 47
ِثْيِدَلح ِبِ م َلَّْعَأ ِالله َو َّنََأ مجْيِدَخ ِنْب ِعِفاَرل مالله مرِفْغَي او مرْكَت َلامهَل ْوَقَعِم َسَفَعِراَزَـلمااو مرْكَت َلاَفْ مكُمنْأ َشا َذَ َنَ َكاْن مدْيَزَلاَق ْيَْبمزلاِنْبمة َو ْرمعْنَع َلاَقم : ْيَْلمجَر َنََكااَمَّن ا مهْنِم ِ ْيَْلَعمهللاىَّل َصمهلل ملا ْو مسَرَلاَقَف َلاَتَتْقا ﺀ﴾ سىانلا هاور﴿َعِراَز َـلما ِتِباَثِنْب : ِ اَمَّل َسَوِ ِ Dari Urwah ibnu Zubair berkata, berkata Zaid bin Tsabit:"Semoga Allah mengampuni Rafi' ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: "Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah"Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau:"Janganlah kamu menyewakan tanah".(H.R.An Nasa'i) Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya Islam membolehkan kerjasama dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil. Sedangkan hadis yang melarang akad Muzaraah (kerjasama dalam pertanian) adalah ketika pemilk sawah menyewakan sebagian tanahnya kepada penggarap atau membagi atas tanah garap terlebih dahulu Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad Sarwat yang menyatakan bahwa muzara'ah yang diharamkan semisal, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. Hal ini dianggap gharar karena terdapat ketidak jelasan pada bagi hasil yang akan diperoleh. Misalkan, dari lahan 1.000 m saat terjadi panen kemudian lahan 400m terjadi gagal panen maka pemilik lahan mengalami kerugian begitu juga 48
49 sebaliknya apabila yang terjadi gagal panen pada lahan 600 m maka pihak penggaraplah yang dirugikan.19 Selain itu dalam pembahasan muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-77 M), pakar fiqh hanafi, berpendaat bahwa akad muzara'ah tidak boleh. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadis yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak: ِنَع ىَ َّلَّ َسَو ِهْيَلَع الله َّلَّ َص ِالله َل ْو مسَر َّنَأ َكاَّ َنَ َ َضَ َنْبا تِب َثَ ْنَع ِةَعرَاَزملما ( لَّسم هجرخ أ ) "Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah " (H.R. Muslim) Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail obyek akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukuranya, sehingga keuntungan yang akan dibagi tidak jelas.20 Sedangkan menurut Abu Yusuf (113-182H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa muzara'ah hukumnya boleh, dikarenakan akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Akad muzara'ah 19 Ahmad Sarwat. Fiqh Muamalah, Kamus Syariah.2009, hlm 120 20 Mulyo Winarsih, "Pengaruh Muzara'ah Terhada Pendaatan Masyarakat Desa Kalipasu Kecamatan Slawi Kabuaten Tegal Jawa Tengah", Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm 35
bertujuan untuk saling membantu antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.21 Sistem paron yang berkembang dalam masyarakat Pedukuhan Kadibeso adalah sistem dimana pemilik sawah memberikan hak garap sawahnya atau tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, keuntungan baru dapat diketahui setelah tiba masa panen dimana keuntungan dibagi sama rata 50:50. Hal ini berbeda dengan sistem sewa tanah yang maksud dalam hadis diatas pemilik sawah sebelum masa panen tiba sudah mendapatkan keuntungan dari hasil sewa sawah tersebut. Sedangkan jika hasil panen tersebut tidak sesuai dengan harga sewa yang sudah dibayarkan di muka oleh penggarap, maka dalam hal ini terdapat bentuk spekulasi. Spekulasi yang dimaksud adalah jika hasil penen lebih besar dari pada harga sewa sawah maka penggarap akan mendapatkan untung, tetapi jika hasil panen lebih sedikit dari pada harga sewa sawah maka penggarap merugi. Dalam sistem paron bila terjadi kerugian atau gagal panen maka pemilik sawah tidak menanggung biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap untuk pengelolaan tersebut. Penggarap dalam menggunakan sistem paron telah mengetahui resiko bila terjadi kerugian atau gagal panen sebelum pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk digarap. Kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap dilakukan sebelum pemilik sawah menyerahkan sawahnya, dalam hal ini tidak ada unsur 21 Ibid, hlm 37 50
51 paksaan pemilik sawah terhadap penggarap. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" Dari surat diatas dijelaskan bahwa Islam melarang perniagaan atau muamalah dengan cara yang batil. Perniagaan atau mumalah yang diperbolehkan adalah perniagaan yang dimana terdapat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bekerja sama atau saling rela. Penjelasan tersebut sesuai dengan kerja sama bagi hasil pertanian menggunakan sistem paron yang terdapat perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap yang kedua belah pihak sudah saling memahami dan menyetujui kerja sama tersebut meskipun secara lisan. Menurut Ahmad Sarwat keuntungan itu harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena
ada kemungkinan bahwa kerja sama tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.22 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan. Tidak terdapat perjanjian tertulis di atas materai sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari masing-masing pemilik dan penggarap. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso yang Perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Akibatnya saat terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara pemilik sawah dengan penggarap tidak ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso. 22 Ahmad Sarwat, Fiqh Muamalah, Kamus Syariah.2009, hlm 80 52
Menurut Abdullah Jayadi dalam Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut: 1. Al-Hurrijah (Kebebasan) Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (Freedom of Making Contract). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa. Dalam membuat perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 256. "Tidak agama (Islam),sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" ada paksaan dalam (menganut) 2. Al-Musawah (kesamaan atau kesetaraan) Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (Bergaining Position) yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau perjanjian setiap 53
3. 4. pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Al-Adalah (Keadilan) Pelaksana asas ini dalam suatu perjanjian akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang. Al-Ridho (Kerelaan) Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan miss-statement. Dasar hukum adanya asas kerelaan 54
5. 6. dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asas Ash-shidq didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Al-Kitabah (tertulis) Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran surat Al- 55
Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga didalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.23 Dari asas-asas hukum perjanjian dalam Islam menurut Abdullah Jayadi diatas dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso hukum perjanjian bagi hasil dengan sistem paron tidak sesuai dengan asas-asas konsep perjanjian dalam Islam. Menurut masyarakat Pedukuhan kadibeso perjanjian secara lisan sudah dianggap sah tanpa memandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada Pedukuhan Kadibeso konflik antara pemilik dan penggarap sawah tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil dengan sistem paron. Hal ini dikarenakan pemilik sawah maupun penggarap sama-sama merasa di untungkan dan sama-sama merasa membutuhkan. Selain itu masyarakat di Pedukuhan Kadibeso memiliki rasa saling percaya dan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kerjasama dengan sistem ini dapat terus berlangsung. Hal ini dikarenakan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya. Kewajiban pemilik sawah adalah memberikan sawahnya kepada penggarap untuk di kelola dengan jangka waktu yang telah 23Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011, hlm 18-20 56
disepakati. Sedangkan kewajiban penggarap adalah memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan kualitas yang maksimal. Hak pemilik sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen. Hak penggarap adalah memperoleh perlakuan yang baik dan perlakuan yang adil dari pemilik sawah. Setelah perjanjian selesai maka penggarap wajib mengembalikan sawah kepada pemilik sawah. Begitu juga pemilik sawah tidak dapat meminta sewaktu-waktu sawah yang sudah diserahkan kepada penggarap untuk dikelola tanpa alasan yang jelas. Dalam realitanya perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron memberikan banyak manfaat pada masyarakat di Pedukuhan Kadibeso. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan para petani di Pedukuhan Kadibeso mengatakan bahwa belum pernah terjadi perselisihan antara pemilik dengan penggarap sawah akibat pembagian hasil dengan sistem paron. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Ekonomi Islam. Sistem paron yang sudah lama berkembang di Pedukuhan kadibeso memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Pedukuhan tersebut. Pemilik sawah merasa terbantu dengan adanya sistem paron ini dikarenakan pemilik sawah tidak perlu susah payah menggarap sawah miliknya. Sedangkan bagi penggarap sistem paron meningkatkan perekonomian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. 57