Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara Oleh: Laurensius Arliman S Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang Jalan AR. Hakim No. 6 Padang Abstrak Tujuan penelitian ini menjelaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai wujud dari tujuan bela negara. Metode penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). bahwa hasil Berdasarkan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Bela negara berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara. Artinya, melindungi keamanan negara. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dimulai dari kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajiban perlindungan anak. Implikasi dari cinta tanah air tujuan dari negara, akan menciptakan kepribadian penerus bangsa Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan ke-wajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perli-ndungan anak yang berkelanjutan karena anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Simpulan penelitian ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Jika seorang anak tidak men-dapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Simpulan penelitian ini: Pertama, rasa cinta tanah air harus ditan-amkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Ketiga, harus ada penelitian dapat dijelaskan Penulis korespondensi e-mail: 128
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) hubungan yang baik antar setiap masyatakat, pemerintah daerah dan pem-erintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan. ____________ Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Bela Negara Abstract The purpose of this study is to explain the state has an obligation to provide protection for children as a form of state defending ob- jectives. This research method is normative juridical or doctrinal law research with statute approach, historical approach, and comparative approach. Based on the results of research can be explained that the protection of children as one form of state de- fend purposes. Bela country means having the ability and readi- ness in state defense efforts. That is, protecting the security of the country. The love of the homeland must be planted early on so that the Indonesian people, especially the younger generation can have a sense of pride towards the nation and state. There should be a participation attitude from the public and the gov- ernment in maintaining the balance of child protection in the state defenses and love the country. The role of government to achieve sustainable child protection starts from discipline, tough- ness, abstinence and independence in fulfilling the rights and ob- ligations of child protection. The implications of the country's love of the country's aims will create the personality of a strong Indo- nesian successor, as well as the patriotic patriarchal state in ful- filling its rights and obligations, in particular it is focused on sus- taining child protection because the child is the source to defend the country itself. The conclusion of this research that the protec- tion of children as one of the form of state defending purposes. If a child does not get protection in his life and rights are violated even not enforced, how can he give the best for this nation. The conclusions of this research: First, the love of the homeland must be instilled early on so that the Indonesian people, especially the younger generation can have a sense of pride on the nation and state of Indonesia. Secondly, there should be a participation at- titude from the public and the government in maintaining the bal- ance of child protection in the defense of the state and love of the country. Third, there must be a good relationship between each community, local government and central government in the concept of sustainable child protection. ____________ Keywords: Protection, Child Rights, State Defense 129
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Pendahuluan Salah satu tujuan klasik raison d'etre dari kehadiran negara adalah menjamin kemanan warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan perta- hanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pemerin- tah sebagai penyelenggaran negara memiliki kewajiban untuk mewujud- kan tujuan itu. Untuk itu, pemerintah membutuhkan sebuah semangat pertahanan dan keamanan negara sebagai bentuk wujud dari memper- teguh negara ini. Dengan demikian, pemerintah juga membutuhkan se- buah undang-undang pertahanan dan keamanan negara sebagai da- sar legal untuk mengatur berbagai institusi yang terlibat dan sumber daya yang digunakan. Dalam kon- teks Indonesia, tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dibu- tuhkannya Undang-Undang Perta- hanan dan Keamanan Neara, yaitu pertimbangan stratetgis, politik, dan legal.1 Salah satu pertahanan dan keamanan negara meliputi keama- nan manusia. Keamanan manusia meliputi enam kelompok hak, yaitu 2 1. Hak-hak dasar individu, menca- kup hak hidup, kedudukan sa- ma di mata hukum, perlindung- an terhadap diskriminasi yang berbasis ras, etnik, jenis kela- min atau agama; 2. Hak-hak legal mencakup akses mendapatkan perlindungan hu- kum serta hak untuk mendapat- kan proses hukum yang sah: 3. Kebebasan sipil, meliputi kebe- basan berpikir berpen dapat dan menjalankan ibadah aga- ma dan kepercayaan; 4. Hak-hak kebutuhan dasar, ter- diri atas akses ke bahan pang- an, jaminan dasar kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan hi- dup minimum; 5. Hak-hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi ser- ta hak jaminan sosial; 6. Hak-hak politik, yang menca- kup hak dipilih dan memilih dal- am jabatan-jabatan politik serta hak untuk berpartisipasi dalam penyeleng-garaan negara. Unsur yang harus dibangun sejak dari dini adalah memberikan perlin- dungan terhadap anak karena anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia ini. __________________ 1Pertimbangan pertama berkaitan dengan perkembanagan pemahaman dan praktik yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu konsep yang merangkum berbagai subyek, dimensi ancaman, serta sumber daya; dan tidak semata-mata berdimensi tunggal yang berpusat pada negara. Konsekuensinya, berdimensi tunggal yang berpusat pada negara. Konsekuensinya, pemahaman atas konsep pertahanan dan keamanan negara perlu diperluas untuk menjangkau bukan hanya keamanan sebuah negara sebagai entitas politik yang sah berdaulat, tetapi juga kemanan manusia (human security). Pertimbangan Kedua kedua dari sudut politik perumusan undang-undang pertahanan dan keamanan 2Dirumuskan kembali dari dokumen UNDP dalam Laurensius Arliman S, Protection Of Girls From The Dangers Of Sexual Violence In Indonesia, To Design Sustainable Child Protection, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies, Volume 1, Nomor 1/2017, hlm. 46. 130
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial,3 sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perli- ndungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.4 Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup itu. Meskipun anak itu masih tuanya, dalam kandungan orang tetap akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbua- tan yang melanggar hukum itu.5 Apalagi anak yang telah dilahirkan maka hak atas hidup dan hak mer- deka sebagai hak dasar dan kebe- basan dasar, tidak dapat dilenyap- kan atau dihilangkan begitu saja, tetapi harus dilindungi serta diper- luas.6 usia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hu- kum internasional maupun hukum nasional.7 Secara universal hak-hak tersebut dilindungi dalam Universal Declaration of Huma Right (UDHR) dan International on Civil and Politi- cal Rights (ICPR). Bahkan, hak as- asi anak harus diperlakukan ber- beda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konven- si-konvensi Internasional khusus.8 Ketahanan nasional mencerminkan perlindungan terhadap anak seba- gai generasi penerus. Ketahanan nasional sebagaimana digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Ne- gara dengan Ketetapan Nomor II/ MPR/1983 bab II huruf F adalah se- buah kondisi dinamis yang merupa- kan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, mengandung kemampuan dan ketangguhan untuk dapat men- Lebih lagi, hak asasi anak me- rupakan bagian dari hak asasi man- ___________________ 3Laurensius Arliman S, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan, Syiar Hukum, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2017. 4Laurensius Arliman S, Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 2/2017, hlm. 222. 5Laurensius Arliman S, UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 170. 6H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 1 7Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia. Namun, tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu sisi terus dicegah pelaksanaannya, namun di sisi lain diharapkan dapat menjadi salah satu wujud dari usaha perlindungan anak dalam Oliva Riska, Perlindungan dan Hak-Hak Pekerja Anak, (Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 1. 8Laurensius Arliman S, Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 58. 131
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Jamin kelansungan hidupnya menu- ju kejayaan bangsa dan negara.9 Konsepsi ketahan nasional meng- andung pula arti sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Ke- tahanan nasional yang harus diting- katkan adalah dalam arti keseluru- han meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum.10 Anak merupakan generasi penerus ketahanan nasional ini. dah dapat terwujud pertahanan dan kemanan negara dalam rangka bela negara dan dalam perlindungan an- ak. Namun, fenomena yang terjadi banyak anak diculik lalu diambil or- gan-organ tubuhnya untuk dijual se- cara illegal. Tentu saja hal ini sang- at mengancam pertahanan dan ke- amanan negara ke depan jika Indo- nesia tidak memiliki anak-anak se- bagai penerus generasi bangsa. Selain itu, dalam melaksana- kan perlindungan anak sebagai sa- lah satu wujud tujuan bela negara maka setiap kehidupan manusia harus dijalani berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut nor- ma. Norma sendiri adalah istilah ya- ng sering digunakan untuk menye- but segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Be- kerjanya sistem norma bagi ma- nusia bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidu- pnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur, yakni moral, agama, etika atau sopan sa- ntun serta hukum. Keempat norma kehidupan itu berjalan secara sis- tematik, simultan, dan komplemen- ter bagi manusia, artinya saling be- rtautan dan saling melengkapi, antara yang satu dengan yang lain.11 Melalui keberadaan norma maka seharusnya seharusnya su- ___________________ Penelitian terkait perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara belum pernah disentuh oleh penulis lain. Meskipun ada yang menulis seputar anak, tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini. Misalnya, Dheny Wahyudhi meneliti tentang perlindungan terha- dap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restora- tive justice. Dalam penelitiannya di- jelaskan perlindungan terhadap an- ak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan dengan ada- nya perubahan paradigm. Proses pe-nyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui peradilan, tetapi juga dapat disele- saikan di luar peradilan melalui di- versi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak 9Kohar Hari Sumarno, Hukum dan Ketahanan Nasional, dalam Laurensius Arliman S, Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 13. 10Ibid. 11Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 1-2. 132
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) demi kepentingan terbaik bagi anak. 12Syaifullah Yophi Ardianto menulis tentang perlindungan hukum terha- dap anak sebagai korban dari tin- dak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian- nya menjelaskan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadi-nya perdagangan anak di Kota Pekan- baru diantaranya fakto ekonomi, fa- ktor lingkungan, dan faktor pendidi- kan.13 Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani pernah meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai ar- tis. Sutarman, tulisannya fokus te- ntang persepsi dan pengertian pem- belaan negara berdsarkan UUD 1945 (Amandemen). Ia menjelas- kan sampai kapanpun persepsi, makna dan pegertian pembelaan negara (bela negra) dan ketahanan nasional tidak boleh hanya sampai pada tataran konsep/teori ataupun pengetahuan saja, tetapi harus benar - benar terinternalisasi dan terimplementasi dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Persepsi dan pengertian bela negara dengan ke- tahanan nasional ternyata terdapat suatu kesamaan pada tujuan akhir- nya, di mana keduanya adalah ingin mewujudkan keamanan dan kese- jahteraan bagi rakyat warga negara Indonesia. Menelaah penelitian terdahulu tersebut jelas berbeda dengan pe- nelitian ini. Artinya penelitian ini be- ________________ nar-benar menghasilkan kebaruan novelty. Penelitian ini akan menje- laskan beberapa gagasan, yaitu apa tujuan bela negara dan keam- anan negara? bagaimana mewujud- kan perlindungan anak yang berke- lanjutan di Indonesia? serta apa im- plikasi dari cinta tanah air tujuan dari Negara Kesatuan Republik Ind- onesia? Sehingga akan mengha- silkan suatu usulan bagai mana me- wujudkan perlindungan yang baik bagi anak, untuk mewujudkan per- lindungan anak yang berkelanjutan dan penegakan hukum perlindun- gan anak. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menjelaskan ten- tang perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan peng- embangan ilmu pengetahuan khu- susnya hukum administrasi negara sehingga bermanfaat bagi pihak ya- ng berkepentingan. Metode Penelitian Penelitian hukum yang dilak- sanakan merupakan penelitian hu- kum normatif dengan metode pen- dekatan yuridis normatif yang meni- tik beratkan penggunaan bahan at- au materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepus- takaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pe- rundang-undangan (statute appro- ach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perban- dingan (comparative approach). 12Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 143. 13 Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 25. 133
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Spesifikasi penelitian ini ter- masuk deskriptif analitis, yaitu pe- nelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan untuk mewujudkan perlindungan anak-anak sebagai tujuan dari bela negara. Dalam pe- nelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian di- lakukan melalui tahapan studi ke- pustakaan (library research) deng- an menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori- teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan perlindungan anak di Indo- nesia. Data yang diperoleh dikelom- pokkan dan disusun secara siste- matis dan selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu ana- lisis berupa kalimat dan uraian. Metode yang digunakan analisis yu- ridis, yaitu analisis mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peratu- ran perundang-undangan. Setelah itu, data yang diperoleh disusun se- cara sistematis dan untuk selanjut- nya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Pembahasan Tujan Bela Negara dan Keama- nan Negara Kesadaran bela negara meru- pakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga ne- gara Indonesia (WNI), sebagai wu- jud pengamalan hak dan kewaji- bannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga ke- utuhan, kedaulatan serta kelang- sungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur mengenai "upaya bela negara" yaitu keten- tuan Pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembi- naan kesadaran bela negara se- bagai sebuah upaya untuk mewu- judkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Pembinaan tersebut salah satunya dilakukan oleh setiap masyarakat. ini merupakan upaya yang Hal harus dilakukan secara terus me- nerus, bertahap, bertingkat dan ber- kelanjutan (nation and character building is a never ending process) guna menjaga keutuhan dan kela- ngsungan hidup bangsa dan Nega- ra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajuan suatu bangsa ter- gantung dari besarnya perhatian dan upaya bangsa itu dalam men- didik generasi mudanya. Jika anak bangsa memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk meng- embangkan bakat, kemampuan dan kecakapannya, mendalami ilmu pe- ngetahuan, serta mengembangkan disiplin, watak, kepribadian, budi keluhuran pekerti, nasionalisme14 dan karakter yang berkualitas (unggul) serta akhlak yang mulia maka bisa dikatakan bangsa tersebut akan memiliki masa depan yang cerah.15 Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demi- 134
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) kian dapat dicapai apabila mas- yarakat dan bangsa Indonesia, juga merupakan masyarakat dan bangsa (good society and yang baik nation), damai, adil dan sejahtera, sebagai mana yang telah diwasiat- kan oleh para pendiri bangsa (foun- fathers) dalam Pembukaan ding UUD 1945.16 Selanjutnya, UUD 1945 me- netapkan Sistem Pertahanan Nega- ra (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksana- kan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Sis- hankam rata. Selanjutnya, Sishan- kam rata dijabarkan dalam Sis- hanneg yang kemudian menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wila- yah NKRI, serta keseamatan sege- nap bangsa dari ancaman dan ga- ngguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkan- dung dalam Sishankamrata, yaitu rakyat adalah yang utama dan da- lam kesemestaan baik dalam se- mangat maupun dalam mendaya- gunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk kepen- tingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikut sertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap wa- rga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutser- taan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit su- karela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesi-nya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan ne- gara (termasuk pendidik) atau men- jadi prajurit wajib. Bela negara se- sungguhnya merupakan salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertang- gung jawab, sadar hak dan kewa- jiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menam- _______________________ 14 H. Afandi, Peran Pendidik Dalam Upaya Bela Negara (Perspektif Pertahanan Negara), disampaikan dalam rangka wisuda Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tanggal 15 Desember 2010, hlm. 2-3. 15 Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan, (Jakarta: Kemdiknas R.I. dan PGRI), 2010, hlm. 2. 16 Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. 135
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 pilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan peri- laku warga negara, yang sadar bela negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.17 Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak da- pat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indo- nesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasion- alnya sebagaimana yang diama- natkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu (1) Melindungi sege- nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Me- majukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar- kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perta- hanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertaha- nan yang bersifat semesta, yang pen yelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan ke- wajiban seluruh warga negara ser- ta keyakinan akan kekuatan sen- diri untuk mempertahankan kela- ngsungan hidup bangsa dan ne- gara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state). Sementara itu, kesemestaan mengandung makna pelibatan se- luruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasa- rana nasional, serta seluruh wila- _______________________ yah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menye- luruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pili- han yang paling tepat bagi per- tahanan Indonesia yang diseleng- garakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasar- kan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model ter- sebut tetap menjadi pilihan strate- gis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara se- bagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung mak- na bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepenti- ngan seluruh rakyat. Ciri keseme- staan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional di- dayagunakan bagi upaya pertaha- nan. Sementara itu, ciri kewilaya- han mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilak- sanakan secara menyebar di se- luruh wilayah NKRI, sesuai deng- an kondisi geografi sebagai nega- ra kepulauan.18 Usaha untuk men- jaga dan mempertahankan keutu- han wilayah (territorial integrity) sesuatu negara sangat erat hubu- ngannya dengan hak keberadaan suatu negara (the right of national or state existence) yang dijamin 17 H. Afandi, Peran Pendidik... Loc.Cit. 18 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Dephan, 2008), hlm. 43. 136
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) dalam hukum internasional.Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (integrity) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara ka- rena keberadaan suatu negara me- rupakan kondisi yang sangat pen- ting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut.19 Kemudian, sesuai dengan prinsip- prinsip hukum internasional yang berlaku, negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerde- kaan, kedaulatan dan keutuhan wi- layahnya. Pemahaman arti hak ke- beradaan suatu negara termasuk hak untuk dapat mengambil tinda- kan-tindakan yang dianggap perlu, resiko tindakan dengan bahkan apapun, seperti tindakan refresif bila mana cara-cara melalui perun- dingan, penyelesaian secara hu- kum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu merupakan tindakan terakhir (the last resort) yang dapat saja dila- kukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (the right to self defence) karena adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan ke- utuhan wilayahnya.20 Negara mem- punyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menye- luruh. Dengan demikian, negara ter- sebut mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman, _______________________ baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa apa yang dilaku- kan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya terhadap berbagai wi- layahnya tersebut merupakan ke- lengkapan dan eksklusif. Dikatakan tersebut lengkap karena negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa me- mandang nasionalitasnya. Yurisdi- ksi negara terhadap wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada pihak manapun termasuk negara lain yang mempu- nyai hak untuk memaksakan yuris- diksinya terhadap wilayah21 terse- but. Chaidir Basrie menyatakan bahwa wawasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dijadikan landasan dan sumber perjuangan bangsa untuk membela dan mempertahankan negara Prok- lamasi 17 Agustus 1945, meru- muskan 4 prinsip dasar bagi penye- lenggaraan pertahanan dan keama- nan negara kesatuan Republik In- donesia. Pertama, bangsa Indone- sia berhak dan wajib membela dan mempertahankan kemerdekaan Ne- gara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan, yang meliputi sege- nap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, upaya pertahanan keamanan negra yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga ne- gara harus d ilakukan berdasarkan 19 Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 63-64. 20 Ibid, hlm. 66-67. 21 H. Afandi, Peran Pendidik....Op.Cit., hlm. 5-6. 137
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 asas keyakinan akan kewenangan dan tidak kenal menyerah, serta ti- dak mengandalkan pada bantuan atau perlindungan kekuatan asing. Ketiga, bangsa Indonesia cinta da- mai, akan tetapi lebih cinta pada ke- merdekaan dan kedaulatannya. Ke- empat, bangsa Indonesia menenta- ng segala macam penjajahan da- lam berbagai bentuk dan Penampi- lannya, dan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif.22 Persepsi tentang pengertian pem- belaan negara secara umum identik dengan pemahaman pertahanan keamanan. Tanggapan seperti ini memang wajar karena sejak Indo- nesia merdeka, keikutsertaan war- ga negara dalam bela negara ter- wujud dalam kegiatan pertahanan keamanan. Atas dasar ini maka persepsi pemerintah maupun ma- syarakat terhadap bela negara, yaitu setelah seorang warga negara tersebut melaksanakan kegiatan dibidang komponen-komponen ke- keamanan. kuatan Persepsi dan pengertian bela ne- gara pada perkembangan tahun 1945 sampai dengan 1949 di mana saat itu merupakan periode perang kemerdekaan menghadapi anca- man dari Belanda bahwa warga negara dianggap talah menunaikan hak dan kewajiban dalam bela ne- gara sebagaimana diminta dalam Pasal 30 UUD 1945, apabila ia ikut serta dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak ber- senjata. Perkembangan berikutnya pertahanan periode tahun 1950 sampai dengan 1966 bahwa bela negara dipersep- sikan identik dengan pertahanan keamanan dalam arti bahwa warga negara dikatakan ikut bela negara, apabila ia ikut serta dalam kegiatan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam salah satu ko- mponen kekuatan pertahan keama- nan. Sementara itu, pada masa pe- merintahan Orde Baru (1966 sam- pai dengan 1998) di mana anca- man yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia semakin komplek maka mulai dikenalkan dan dikem- bangkan tentang konsepsi ketaha- nan nasional. Ketahanan nasional pada hakekatnya adalah kemam- puan dan ketangguhan suatu bang- sa untuk dapat menjamin kelangsu- ngan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demi- kian, lahirnya konsepsi ketahanan nasional maka sesungguhnya bela negara itu identik dengan ketaha- nan nasional sehingga bentuk bela negara harus diwujudkan dalam segenap aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia yang mencakup dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan ke- amanan. Dengan kata lain, bahwa bela negara itu dapat dilakukan tidak hanya dengan perang men- gangkat senjata maju ke medan pertempuran, tetapi dapat dilaku- kan oleh setiap WNI sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlian- nya masing-masing.23 __________________ 22Sutarman, Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945(Amandemen), Jurnal Magistra,Nomor75,Tahun XXIII, Maret 2011,hlm. 79-80. 23 Ibid, hlm. 80. 138
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) Perlindungan Anak yang Ber- kelanjutan Sebagai Wujud Bela Negara Pergaulan antara manusia dengan manusia, antara bangsa dengan bangsa, semakin hari semakin pesat. Tidak ada bangsa atau negara yang dapat berdiri sendiri.24 Dengan demikian, jelas bahwa pertumbuhan kesadaran itu memiliki potensi untuk merubah kebijakan yang sangat rendah.25 Terhadap hal ini maka tentu ma- salah dan usaha perlindungan akan berkaitan dan selalu dibicarakan di Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah ber- henti karena di samping merupakan masalah universal, tetapi juga ka- rena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua dan ma- syarakat (dalam rangka penegakan perlindungan anak terhadap sinkro- nisasi bela negara).26 Anak dilahir- kan merdeka, tidak boleh dilenyap- kan atau dihilangkan, tetapi kemer- dekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindung- an baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkai- tan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mut- lak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya se- bagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demiki- an, bila anak telah menjadi dewasa maka anak tersebut akan menge- tahui dan memahami menge-nai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masya- rakat, bangsa dan negara. Anak dalam pertumbuhan dan perkemba- ngan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, tidaklah cukup hanya diberikan hak- hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak mema- dai, bencana alam, sengketa sen- jata, eksploitasi, buta huruf, kela- paran dan ketelantaran. Anak kon- disi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut _______________________ 24 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum di dalam Laurensius Arliman S, Politik Hukum...Op.Cit., hlm. 19. 25 Mohtar Mas'oed, Politik, Demokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 100. 26 Barda Nawawi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan, disampaikan dalam seminar tentang Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Peradilan, UNISBA, Bandung, 14 Oktober 1989, hlm. 1. 139
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 secara efektif untuk menjadi lebih baik. 27 Gagasan mengenai hak anak pertama kali muncul pasca berak- hirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan teruta- ma yang dialami oleh kaum pere- mpuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes de- ngan menggelar pawai. Dalam pa- tersebut, mereka membawa wai poster-poster yang meminta perha- tian publik atas nasib anak-anak ya- ng menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian menge- mbangkan sepuluh butir pernya- taan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund International Union. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, deklarasi hak anak diadopsi internasional oleh Liga secara Bangsa-Bangsa. Selanjutnya dekla- rasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. 28 Instrumen hu- _______________________ kum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Kon- vensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah me- ratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indo- nesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi hak- hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hu- kum mengenai anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perja-njian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing- masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan bu- daya. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan se- bagai berikut, Pertama, penegasan hak-hak anak. Kedua, perlindungan anak oleh negara. 27 H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan...Op.Cit., hlm. 13- 14. 28 Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai hari HAM sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak. Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 November, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990. 140
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) Ketiga, peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghor- matan terhadap hak-hak anak. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu Pertama, hak ter- hadap kelangsungan hidup (survi- val rights). Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk meles- tarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensi- nya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsu- ngan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Di itu, berkewajiban untuk samping me-njamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya pera- watan kesehatan primer. Implemen- tasinya negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program, antara lain: 1. Melaksanakan upaya pen- urunan angka kematian bayi dan anak. 2. Menyediakan pelayanan kese- hatan yang diperlukan. penyuluhan keluarga beren- cana. tindakan untuk menghilangkan praktik tradi- sional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan. Terkait hal itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa: a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan. 7. Mengambil b. Hak untuk memperoleh perlin- dungan dan memulihkan ke- mbali aspek dasar jati diri anak (nama, kewargnegaraan dan ikatan keluarga). c. Hak anak untuk hidup ber- sama, dan hak anak untuk perlindungan memperoleh dari segala bentuk salah per- lakuan (abuse) yang dila- kukan orang tua atau orang lain yang bertangung jawab atas pengasuhan. d. Hak untuk mememperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak-anak yang kehila- ngan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai de- ngan mempertimbangkan la- tar budaya anak. 3. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi. 4. Menyediakan pelayanan kese- hatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu. 5. Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi. 6. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bim- bingan bagi orang tua, serta e. Adopsi anak hanya diboleh- kan dan dilakukan demi kepe- ntingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. f. Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk mem- peroleh pengasuhan, pendidi- kan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai ting- 141
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 kat kepercayaan diri yang tinggi. g. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.29 Kedua, hak terhadap perlin- dungan (protection rights). Hak per- lindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, yakni (1) Perlin- dungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perwatan dan latihan khusus; (2) Hak anak dari kelompok masya- rakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Sementara itu, perlindungan dari ekploitasi, meliputi: 30 1. Perlindungan dari gan-gguan kehidupan pribadi 2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang meng- ancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak. 3. Perlindungan dari penyalah- gunaan obat bius dan nar- koba, perlindungan dari upa- ya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi. 4. Perlindungan upaya penjua- lan, penyelundupan dan pen- culikan anak. 5. Perlindungan proses yang hukum bagi anak didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hu- kum. dari Ketiga, hak untuk tumbuh berkem- bang rights), hak tumbuh berkembang meliputi sega- la bentuk pendidikan (formal mau- pun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan: (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cumacuma; (2) mendorong pengembangan macam-macam be- ntuk pendidikan dan mudah di- jangkau oleh setiap anak; (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak dan (4) mengambil langkah- langkah untuk mendorong kehadi- rannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga meliputi: 1) hak untuk memperoleh info-rmasi, 2) hak untuk bermain dan rekreasi, 3) hak untuk ber- partisipasi dalam kegiatan budaya, 4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, 5) hak untuk me- ngembangkan kepribadian, 6) hak untuk memperoleh identitas, 7) hak untuk didengar pendapatnya, dan 8) hak untuk memperoleh pengem- fisik.31 bangan kesehatan dan Keempat, hak untuk berpartisipasi (participation rights). Hak untuk ber- partisipasi, yaitu hak untuk menya- takan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. (development _______________________ 29 Oliva Riska, Perlindungan dan...Op.Cit., hlm. 4. 30 Ibid, hlm. 5. 31 Ibid, hlm. 5-6. 142
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) Hak itu, meliputi: 1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertim- bangan atas pendapat- nya Hak untuk mendapat dan mengetahui infor- masi serta untuk meng- ekpresikan. 2. Hak untuk berserikat men - jalin hubungan untuk ber- gabung. 3. Hak untuk memperoleh inform asi yang layak dan terlindung dari imformasi yang tidak sehat. Terhadap anak yang mela- kukan perbuatan pidana, pena- ngkapan dan penahanan anak ha- rus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya seba- gai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus mem- peroleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabu- tan kebebasan.32 Sumber kekuatan bela negara di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia adalah semua WNI. Rakyat Indonesia merupakan sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya per- tahanan keamanan negara. Begitu juga, di dalam Undang-Undang No- mor 3 Tahun 2002 tentang Perta- hanan Negara dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan pula bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyeleng- _______________________ garaan pertahanan negara". Sehi- ngga, bilamana dicermati hal ter- sebut maka akan mudah terlihat bahwa anak akan dipersiapkan sebagai salah satu sumber keku- atan bela negara didewasanya kelak. 33 Dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (3) tersurat kata "wajib" ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini merupakan imple- mentasi dari "right of equality", jadi tidak ada nilai diskriminatif. Pada Pasal 30 UUD 1945 tentang pembelaan negara dan pertahanan keamanan dimunculkan lagi dalam ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pe- negasan bahwa upaya pembelaan negara itu wajib bagi setiap warga negara, tetapi ada ketentuan menu- rut undang-undang. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, se- dang bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senja- ta, tetapi dilaksanakan melalui pen- didikan kewarganegaraan dan pe- ngabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Beberapa contoh bentuk bela negara non fisik, yaitu : 1. Meningkatkan kesadaran berba- ngsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokratis. 32 Ibid, hlm. 6. 33 Sutarman, Persepsi dan....Op.Cit., hlm. 81. 143
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 2. Menanamkan kecintaan terha- dap tanah air, melalui pengabdi- an yang tulus kepada masyara- kat. 3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. 4. Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, apabila dikaji le- bih dalam maka nalar makna dan pengertian tentang bela negara ya- ng tercantum dibeberapa ayat dan pasal tersebut di muka ternyata ter- dapat nilai-nilai kesamaan (identik) dengan nilai-nilai ketahanan nasio- nal.34 Bukankah hakekat pertahan- an keamanan negara itu adalah dalam rangka terwujudnya ketaha- nan nasional yang mantap dan kondusif. Tentang mengenai kaitan atau hubungan pembelaan negara de- ngan ketahanan nasional terhadap perlindungan anak yang berkel- anjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pembelaan negara seba- gai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Ketahanan nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan nega- ra. Tujuan ketahanan nasional akan diukur melelui seberapa jauh keule- tan warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam keta- hanan nasional dan seberapa besar kekuatan "ketangguhan" warga ne- gara dalam ketahanan nasional, 2) Pembelaan negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dila- ___________________ kukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan na- sional, 3) perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak lang- sung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewa- jiban bela negara mer upakan kera- puhan ketahanan nasional, yang pada gilirannya akan membahaya- kan identitas, keutuhan, kelangsu- ngan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional- nya. Persepsi dan pengertian pem- belaan negara tidak hanya berhenti atau terbatas pada pengetahuan dan pemahaman teori dan konsep lebih penting saja, adalah harus dikongkritkan atau di implementasikan dalam sikap dan perilaku. Tentu saja hal yang dise- butkan bisa diterapkan di dalam pemenuhan perlindungan anak, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum, selalu mengutama- kan kepentingan dan kehidupan yang terbaik bagi anak.35 tetapi yang kemajuan Seiring dengan info- teknologi komunikasi dan rmasi, terus meningkatnya pera- daban dunia di era globalisasi ini 34 Ibid, hlm. 82. 35 Ibid. 144
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) bangsa Indonesia hendaknya dapat memposisikan diri secara fleksibel agar eksistensi Indonesia dapat tetap survive dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat. De- mikian pula dengan berlangsung orde reformasi di Indonesia yang telah bergulir selama lebih satu dasawarsa di mana kran politik dan demokrasi terbuka secara pasif. Kondisi yang demikian apabila tidak diiringi dengan kesadaran bela ne- gara warga negara Indonesia (dal- am wujud perlindungan anak) seca- ra kongkrit maka yang mungkin terjadi adalah akan menjungkir- balikkan persepsi dan pengertian pembelaan negara yang pada gili- rannya dapat mengganggu integ- ritas dan kedaulatan Indonesia. Cinta Tanah Air Tujuan dari Negara Republik Kesatuan Indonesia Cinta tanah air wajib dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Penanaman rasa cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara dan lembaga. Cinta tanah air adalah berfikir, bersikap, dan ber- buat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan nega- ra.36 Cinta tanah air, yaitu me- ngenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga se- lalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia, terhadap se- ___________________ gala bentuk ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang da- pat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun sehing- ga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan me- mahami wilayah nusantara, meme- lihara melestarikan, mencintai ling- kungannnya dan senantiasa men- jaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia.37 Cinta tanah air adalah suatu sikap mencintai, bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme kedae- rahan. Cinta tanah air berarti cinta pada lingkungan di mana ia berada sampai pada ujungnya mencintai negara ia memperoleh sumber penghidupan dan menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya. Kecintaan terhadap tanah air berarti memiliki kepekaan dan kepedulian untuk terhadap senantiasa berbuat yang terbaik. Kecintaan terhadap tanah air berarti berusaha agar negaranya tetap aman, sentosa, sejahtera, damai serta mengembangkan sikap tang- gap dan waspada terhadap setiap kemungkinan adanya unsur-unsur negatif baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar yang dapat membahayakan keamanan lingkungan dan negara- nya serta kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.38 tempat lingkungannya 36 Karnadi, Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2010), hlm.12. 37Gowar Suwarno, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dilingkungan Pekerjaan, (Jakarta: Dirjen Sumber Daya Manusia, 2000), hlm. 12. 38Dirjen Pothankam, Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Pedoman Bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan), (Jakarta: Direktorat Jendral Potensi Pertahanan, 2010), hlm. 8. 145
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Cinta tanah air berarti cinta pada lingkungan di mana ia berada, sampai pada ujungnya mencintai ia memperoleh negara sumber penghidupan dan menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya. tempat Sadar bangsa dan bernegara Indonesia, berarti sadar hak dan kewajibannya sebagai warga ne- gara, serta memahami keindonesia- an yang berbineka ika dalam dinamika pencapaian cita- cita dan tujuan nasionalnya. Sadar bangsa dan bernegara Indonesia, berarti sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mem- ahami keindonesiaan yang ber- bineka tunggal ika dalam dinamika pencapaian cita-cita dan tujuan nasionalnya. Yakin kebenaran pan- casila sebagai idiologi negara, berarti meyakini dan mengimple- mentasikan Pancasila dalam kese- terwujudnya demi hariannnya masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan itu didasari oleh kesadaran dan pemahaman pandangan sebagai Pancasila hidup bangsa yang mampu menata kehidupan bangsa Indonesia dalam kebhinekaan. Rela berkorban demi negara dan bangsa, berarti se nantiasa berbuat yang terbaik demi kelangsungan hidup dan kejayaan negara dan bangsa. Menyadari bahwa kepentingan negara dan ___________________ tunggal bangsa adalah paling utama dan berada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal negara membutuhkannya untuk upaya me- wujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan, serta terlebih jika panggilan itu adalah penuaian hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pem- belaan negara, siap menunaikan- nya demi jawabnya tanggung sebagai warga negara dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.39 Memiliki kemampuan awal bela negara, berarti memiliki ke- mampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara dalam arti luas. Kemampuan dan kes- iapan warga negara ditampilkan melalui kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandiri- an dalam menunaikan hak dan kewajibannya, yang didasari oleh kesemaptaan jasmani, kepribadian Indonesia yang kuat, serta intelek- tualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajiban- nya.40 Dengan demikian, cinta tanah air kaitannya dengan bela negara adalah suatu sikap yang mencintai negara di atas segalanya dan rela berkorban demi negara sampai hayatnya. Hakekat akhir bela negara adalah upaya bangsa agar sedini mungkin setiap warga negara di lingkungan pekerjaan memiliki jiwa patriotism dan keta- hanan nasional yang tangguh guna 39 Lia Marlintan, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air Pada Resimen Mahasiswa Unnes, (Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 20. 40 Dirjen Pothankam, Pendidikan Kesadaran...Op.Cit., hlm. 9. 146
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terpeliharanya kelang- sungan dan kesinambungan pem- bangunan nasional mencapai tuju- an nasional.41 Pada hakekatnya bela negara menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyaki- nan akan kesaktian Pancasila, sebagai idiologi negara kerelaan berkorban untuk negara.42 Tujuan bela negara dibagi tujuan umum dan menjadi dua tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh ke cintaan pada tanah air, kesadaran Indo- berbangsa dan bernegara nesia, keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan idiologi bang- sa dan negara serta kerelaan ber- korban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wi- layah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.43 Tujuan khusus adalah agar ___________________ setiap individu memiliki kesadaran bela negara yang dapat mewujud- kan terciptanya etos kerja yang di- tandai dengan sikap mental disiplin, memiliki dedikasi dan motivasi yang semangat dan bergairah, tercipta- nya aparat yang bersih dan ber- wibawa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, sheingga mencipta- kan ketenangan dan kesejahtera- an.44 Dengan demikian, hakekat tujuan bela negara adalah dan kesadaran terhadap tanggung ja- wabnya sebagai warga negara untuk melindungi segenap bangsa darah dan Indonesia, memajukan kesejahtera- an umum dan mencerdaskan ke- hidupan, serta secara berdaulat ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. seluruh tumpah Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masya- rakat Indonesia khususnya gene- rasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.45 Perwujudan cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara, tempat dan sarana yang ada. Perwujudan cinta tanah air dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, yaitu46 41 Suwarno, Panduan Penyelenggaraan...Op.Cit., hlm. 11. 42 Subagyo et-al, Pendidikan Kewarganegaraan, (Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 39. 43Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara, Jurnal Uniifikasi, Volume 5, Nomor 1/2018, hlm. 61. 44 Ibid. 45Lina Yuliatin, Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air Pada Para Santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah Kabupaten Jombang, (Malang: Universitas Negeri Malang, Tanpa Tahun), hlm. 6. 46Yusmar Basri, et-al, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Siswa Kelas 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 13-14. 147
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 1. Berjiwa dan berkepribadian Indonesia; 2. Menjaga nama baik bansa dan tanah air Indonesia; 3. Bangga bertanah air Indonesia dengan penduduk dan adat istiadat yang berbhineka; 4. Tidak akan melalukan perbua- tan dan tindakan yang merugi- kan tanah air dan bangsa; 5. Setia dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ber- laku". Simpulan Perlindungan terhadap anak se- bagai salah satu wujud tujuan bela negara, menjadi hal yang penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa ini kelak. Jika seorang anak tidak mendapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakan, bagaimana mu- ngkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Bela negara, berarti memiliki kemam- puan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara dalam arti luas. Kemampuan dan kesiapan warga negara ditampilkan melalui kedisiplinan, ketangguhan, panta- ng menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan ke- wajibannya, yang didasari oleh kesempataan jasmani, kepribadi- an Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patrio- tik dalam menunaikan hak dan kewajibannya, ini difokuskan kepada perlindungan anak, yang nantinya anak adalah itu sumber untuk bela negara sendiri. Berdasarkan analisis di atas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut. terutama hal 1. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khusus- nya generasi muda dapat me- miliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 2. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. 3. Harus ada hubungan yang baik antar setiap masyatakat, peme- rintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlin- dungan anak yang berke- lanjutan. Daftar Pustaka Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Ja- karta: Dephan. Dheny Wahyudhi. Perlindungan Terhadap Anak yang Ber- hadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Resto- rative Justice. Jurnal Ilmu Hukum. 2015. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2001. Peningkatan Mutu Pendidikan. Jakarta: Kem- diknas R.I. dan PGRI. Dirjen Pothankam. 2010. Pendi- Bela dikan Negara (Pedoman Bagi Dosen Pendidikan Kewarga negaraan).Jakarta:Direktorat Jendral Potensi Pertahanan. Gowar Suwarno. 2000. Panduan Penyelenggaraan Pendidi- Bela Pendahuluan kan Negara dilingkungan Peker- jaan. Jakarta: Dirjen Sumber Daya Manusia. Kesadaran 148
Perlindungan Terhadap Anak.......( Laurensius Arliman S) H.R Abdussalam dan Adri Desas- furyanto. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK. Ilhami Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 17 Tahun tentang 2016 Penetapan Perppu 1 Tahun Sebagai Wujud 2016 Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Positum. Volume 1. Nomor 2. Tahun 2017. ----------------------------. ----------------------------. UU Karnadi. 2010. Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: BP Cipta Jaya. Laurensius Arliman S. 2015. Komnas Ham dan Perlin- dungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Yogyakarta: Deepu- blish. -----------------------------. Protection Of Girls From The Dangers Of Sexual Violence In Indonesia, To Design Sus- tainable Child Protection, 1st on Biennial Conference Sharia and Social Studies. Volume 1. Nomor 1/2017. ----------------------------. Komnas State Sebagai Ham Auxialiary Bodies di dalam Penegakan Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2. Nomor 1. Tahun 2017. Hak ----------------------------. Politik Pembentukan Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan. Syiar Hukum. Volume 15. Nomor 2. Tahun 2017. ----------------------------. Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. Jurnal Selat. Volume 4. Nomor 2/2017. Perlindungan Hukum Bagi Perspektif Anak Pancasila dan Bela Negara. Jurnal Uniifikasi. Volume 5. Nomor 1/2018. dalam Lia Marlintan. 2013. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air Pada Resimen Mahasiswa Unnes. Sema- rang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Lina Yuliatin. Tanpa Tahun. Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air Pada Para Santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah Kab- upaten Jombang. Malang: Universitas Negeri Malang. Mohtar Mas'oed. 1994. Politik, Demokrasi dan Pembangun- an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Oliva Riska, 2016. Perlindungan dan Hak-Hak Pekerja Anak. Tidak Diterbitkan. Sumaryo Suryokusumo. 2007. Hukum Kasus Studi Internasional. Jakarta: PT Tatanusa. Sutarman. Persepsi dan Pengerti- an Pembelaan Negara Ber- dasarkan UUD 1945 (Aman- demen). Jurnal Magistra. 149
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 128 - 150 Nomor 75. Tahun XXIII. Maret 2011. Syaifullah Ardianto. Perlindungan Hukum Ter- hadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Per- dagangan Orang di Kota Ilmu Pekanbaru. Hukum. Volume 3. Nomor 1. 2016. Yophi Jurnal Subagyo etal. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: Universitas Semarang. UPT MKU Negeri T. Hari Prihartono dan Anak Agung Banyu Perwita. 2006. Mencari Format Kompre- hensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: Propatria Tim Institute. Yusmar 1997. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1. untuk Siswa Kelas Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Basri, etal. 150