Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara POTRET UTANG PEMERINTAH PERIODE 2015-2024: RISIKO DAN CAPAIANNYA PENDAHULUAN Kebijakan pemerintahan Jokowi yang sering menjadi sorotan adalah salah satunya penerbitan utang. Hal ini tak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang masif diberbagai sektor. Konsekuensinya, defisit anggaran Pemerintah semakin melebar dan utang menjadi salah satu salah satu solusi konkrit dalam menutup defisit tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa dibandingkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), defisit anggaran pada Pemerintahan Jokowi semakin melebar seiring dengan belanja negara yang mengalami peningkatan cukup tajam. Rata-rata defisit anggaran selama periode 2005-2014 ialah sebesar Rp90,9 triliun per tahun, selanjutnya pada periode 2015-2019 rata-rata defisit anggaran semakin melebar menjadi Rp313,2 triliun per tahun bahkan pada periode 2020- 2024 melambung dua kali lipat menjadi Rp638,48 triliun per tahun akibat adanya pandemi covid-19. Gambar 1. Anggaran Pendapadan dan Belanja Negara 2005-2024 Sumber : Kementerian Keuangan; BPK (2023) Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum ; Penanggung Jawab: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E Tim Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM September 2023
Belanja negara yang masif di era Pemerintahan Jokowi sejalan dengan pembangunan sektor riil yang menjadi program primadona pemerintah saat ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur ini, Pemerintah pada akhirnya melakukan penarikan utang yang cukup tinggi. Data utang Pemerintah selama 2 dekade kebelakang menunjukkan kenaikan yang cukup pesat. Terhitung sejak tahun 2014, outstanding utang sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp7855,53 triliun per Juli 2023 atau mengalami penambahan utang 201% (Gambar 2). Total utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman (11,08%) dan penerbitan SBN (88,92%). SBN lebih mendominasi karena cost of fund rendah dan mudah prosesnya dibandingkan bentuk pembiayaan utang lainnya. Meskipun cost of fund dari SBN lebih ekonomis dari utang jangka menengah atau panjang, namun, risiko SBN juga cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat bunga yang dikenakan kepada SBN sangat tergantung pada aliran capital outflow dan capital inflow. Semakin tinggi capital outflow, maka suku bunga SBN akan semakin tinggi sebagai daya tarik investor untuk tetap membeli SBN, begitu juga sebaliknya. Untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan mengoptimalkan sumberdaya domestik, utang Pemerintah khususnya SBN didominasi oleh rupiah yang saat ini berkontribusi 82 persen dibandingkan valas yang berada dikisaran 18 persen. Gambar 2. Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun) Sumber : CEIC; DJPPR (2023) Penambahan utang yang terus meningkat tentunya perlu terus dikelola secara bijak, prudent dan dengan prinsip kehati-hatian untuk mendukung fiskal yang berkelanjutan dan memitigasi risiko terkait utang. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana risiko fiskal akibat kenaikan utang yang masif tersebut dan apakah kenaikan utang berdampak terhadap capaian pembangunan yang diharapkan? Dalam tulisan ini akan meninjau risiko fiskal dari beban utang yang dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio utang terhadap PDB, debt service ratio terhadap penerimaan transaksi berjalan,rasio keseimbangan primer terhadap PDB, dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan dan belanja pemerintah. Selanjutnya tulisan ini akan mengaitkan kenaikan utang dengan beberapa indikator Pembangunan diantaranya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan logistic performance index yang menjadi proxi perkembangan infrastruktur. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 2
INDIKATOR BEBAN UTANG a. Rasio Utang terhadap PDB : Dalam Batas Aman tapi Kenaikannya Perlu Diwaspadai Utang Pemerintah Pusat di tahun 2022 mencapai 29,2 persen dari PDB dan defisit anggaran 2,35 persen. Utang tersebut berada dibawah batas yang ditetapkan undang- undang, yang mengindikasikan masih dalam batas relatif aman. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB lebih rendah dari rata- rata emerging market and developing countries. Bahkan, dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Myanmar, Filipina maupun Thailan, Indonesia masih berada di peringkat bawah. (Gambar 3). Gambar 3. Rasio Utang Terhadap PDB Tahun 2023 (%) Sumber: (2023) Apabila dilihat dari tren dari tahun 2010-2023 (Gambar 4), rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami kenaikan. Peningkatan secara signifikan mulai terjadi ditahun di 2015 dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 36 persen, dimana pada periode sebelumya tahun 2010 hanya 25,3 persen. Rasio utang terhadap PDB mencapai puncak tertinggi di tahun 2020 yaitu mencapai 39,9 persen, meskipun saat ini Pemerintah sudah mulai dapat mengendalikan kenaikan risiko tersebut demi menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah tetap harus waspada akan potensi kenaikan utang yang akan berdampak pada risiko kerentanan fiskal jangka panjang. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 3
Gambar 4. Rasio Utang Terhadap PDB 2010-2023 Sumber : CEIC; Kemenkeu (2023) b. Debt Service Ratio (DSR) terhadap Penerimaan Transaksi Berjalan : Melampaui Batas Aman 20%, Kemampuan Devisa untuk Membayar Utang semakin Terbatas DSR utang Pemerintah Pusat adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri Pemerintah Pusat terhadap penerimaan transaksi berjalan. Rasio DSR ini mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang, sehingga apabila rasio DSR semakin besar, maka berarti beban utang yang ditanggung juga semakin besar. Pelebaran DSR tier 1 yang dialami Indonesia sejak tahun 2015 merupakan indikasi penambahan utang luar negeri yang tidak disertai dengan peningkatan kinerja ekspor dan komponen penambahan devisa lainnya. Akibatnya, ketersediaan dollar untuk pembayaran utang akan semakin berkurang dan kemudian akan semakin menekan nilai tukar. Pelebaran DSR yang telah melewati batas aman 20 persen yang ditetapkan IMF perlu diwaspadai Pemerintah. Pasalnya, hampir sepanjang Pemerintahan Jokowi setelah 2015 hingga 2021, DSR tier 1 menunjukkan angka yang terus meningkat dan perlu diwaspadai yaitu berada di rentang 25 % hingga 30% (Gambar 5). Memasuki tahun 2022, level DSR mengalami penurunan yang disebabkan oleh penambahan devisa dari sektor komoditas dan meningkatnya ekspor. Namun kondisi ini cukup fluktuatif dan ketidakpastian terus berlanjut. Dengan demikian, Pemerintah harus terus waspada terhadap kenaikan rasio ini yang berdampak pada kemampuan devisa untuk membayar utang dan bunganya. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 4
Gambar 5. Debt Service Ratio: Tier-1 (%, yoy) Sumber : CEIC; Kementerian Keuangan (2023) c. Keseimbangan Primer Terhadap PDB : Defisit Melebar, Utang Dibayar dengan Berutang Arah kebijakan fiskal dikatakan berkelanjutan apabila perkembangan rasio keseimbangan primer terhadap PDB tetap atau positif. Rasio yang positif menandakan bahwa pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengurangi beban utang. Sejak tahun 2009, terjadi defisit keseimbangan primer yang mengindikasikan pemerintah tidak memiliki ruang gerak untuk mengurangi beban utang, alhasil pemerintah menambah utang untuk menutup utang terdahulu. Defisit keseimbangan primer semakin melebar di tahun 2015 namun sempat mendekati angka 0 ditahun 2018. Adanya pandemi, menyebabkan defisit keseimbangan primer semakin melebar menjadi -4,1% dan di tahun 2020 dan kembali membaik ke angka -0,1% (Gambar 6). Pemerintah tetap harus menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal agar beban utang tidak terus menggerus ruang fiskal. Gambar 6. Keseimbangan Primer (Rp Triliun) & Rasionya Terhadap PDB yang Terus Defisit (%) Sumber : Kementerian Keuangan (2023) PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 5
d. Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap Penerimaan Negara dan Belanja Pemerintah Pusat : Porsi Bunga Utang Semakin Membebani Fiskal dan Memperkecil Ruang untuk Produktif Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan negara untuk menanggung pembayaran bunga utang seiring dengan penambahan akumulasi utangnya. Dengan demikian, rasio ini dapat digunakan untuk menentukan apakah kebijakan fiskal suatu negara dapat berkesinambungan atau tidak, karena semakin besar rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap pendapatannya dapat menunjukkan bahwa ada akumulasi utang yang berlebihan. Sejak Pemerintahan Jokowi yaitu tahun 2015, kontribusi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara cenderung meningkat diatas 10% dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 yaitu 19% (Gambar 7). Peningkatan beban pembayaran bunga utang ini juga telah menjadi sorotan dari BPK. Menurut BPK rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara mengalami tren peningkatan dan telah melampai batas yang direkomendasi oleh IMF yaitu 10%. Hal ini menandakan, beban bunga utang terlalu besar sehingga cukup menggerus penerimaan negara. Gambar 7. Peningkatan Rasio Pembayaran Bunga Utang Terhadap Penerimaan Negara (%) Sumber : Kementerian Keuangan (2023) Tren kenaikan juga dialami rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja Pemerintah Pusat. Bahkan menurut klasifikasi jenis belanja, komposisi pembayaran bunga utang diperkirakan menempati urutan tertinggi menjelang akhir Pemerintahan Jokowi yaitu tahun 2023 dan 2024. Kenaikan rasio ini mulai terjadi sejak awal Pemerintahan Jokowi sebagaimana terlihat dalam gambar 8. Hal yang menarik ialah bunga utang negara yang terus meningkat tidak sejalan dengan laju belanja modal APBN, yang akan menambah nilai aset negara. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, belanja modal tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan kontribusinya sejak tahun 2017 terus menurun. Sebaliknya, pembayaran bunga utang cenderung selalu lebih besar dari belanja modal selama masa pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2016, PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 6
pembayaran bunga utang selalu lebih besar dibanding belanja modal, bahkan cederung makin melebar jarak nilainya. Komposisi ini menunjukkan bahwa utang belum sepenuhnya digunakan untuk belanja yang produktif yang dapat menstimulus ekonomi, justru dikhawatirkan utang saat ini lebih banyak dialokasi untuk belanja tidak produktif. Gambar 8. Rasio Pembayaran Bunga Utang yang Melampaui Belanja Modal (%) Sumber : Kementerian Keuangan (2023) UTANG DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar sebagaimana yang dicantumkan dalam APBN. Adapun sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN itu, Pemerintah tidak bisa mengandalkan dari penerimaan negara saja melalui pajak dan PNBP namun juga dari penerimaan pembiayaan melalui utang. Utang pemerintah terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2024 khususnya disaat pandemi. Pendanaan yang besar tersebut diklaim Pemerintah sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya infrastruktur. Memang diakui bahwa Indonesia dengan wailayahnya yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Kondisi tersebut lebih akan tercapai bila pendanaannya yang juga bersumber melalui utang dapat dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur ialah untuk memperbaiki sistem logistik nasional yang lebih efisien dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur dengan pendanaannya yang tidak sedikit ini, dalam tulisan ini menggunakan proxi logistic performance index. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melakukan penataan dan penciptaan ekosistem logistik yang baik, namun skor setiap komponen/dimensi menunjukkan kinerja yang kurang stabil. Hal tersebut pula yang menjadikan persentase biaya logistik terhadap PDB masih relatif tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini menjadi ironi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur dengan pendanaannya yang besar, namun skor PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 7
pada komponen infrastruktur tidak mengalami peningkatan. Gambar 9 menunjukkan bahwa kenaikan penadanaan infrastruktur yang drastis sejak tahun 2014 belum diiringi dengan perbaikan infrastruktur, dimana terlihat peringkat indeks LPI untuk dimensi infrastruktur justru mengalami penurunan dari posisi 45 di tahun 2007 menurun menjadi 56 di tahun 2014 dan kembali turun ke posisi 59 di tahun 2023. Ini tentunya menjadi catatan penting untuk pemerintahan selanjutnya agar pendanaan infrastruktur benar-benar dikelola dengan baik untuk hasil yang lebih optimal. Gambar 9. Peningkatan Anggaran Infrastruktur (Kiri, Triliun Rupiah) dan Penurunan Peringkat Logistic Performance Index (Kanan) Sumber : Kementerian Keuangan; World Bank Utang yang diharapkan dapat menstimulus dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, nyatanya belum juga dapat diwujudkan. Pada gambar 10 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru stagnan dan cenderung menurun. Meskipun memang terjadi kejadian luar biasa yaitu pandemi, bila dilihat tren tahun 2015-2019 justru pertumbuhan Indonesia cukup stagnan dikisaran 5%. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, yang penurunannya cenderung lebih lambat dari periode sebelumnya, sebagai contoh pada periode 2010-2014, tingkat kemiskinan mampu diturunkan sebesar 2,37% sementara itu diperiode berikutnya yaitu 2015-2019 melambat menjadi hanya turun 1,74%. Data ini cukup mengindikasi bahwa semangat mengejar ketertinggalan pembanguanan melalui utang tampaknya belum sepenuhnya telihat hasilnya untuk saat ini. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 8
Gambar 10. Kenaikan Utang Pemerintah (Rp Triliun) dan Stagnansi Pertumbuhan Ekonomi (yoy, %) serta Perlambatan Penurunan Tingkat Kemiskinan (%) Sumber : Kementerian Keuangan; BPS (2023) CATATAN ATAS BEBAN UTANG DAN RISIKO 2024 YANG PERLU PERHATIAN DPR KHUSUSNYA KOMISI XI Berdasarkan hasil analisis keempat indikator beban utang yaitu utang terhadap PDB, DSR terhadap penerimaan transaksi berjalan, rasio keseimbangan primer, dan rasio bunga utang, dapat disimpulkan bahwa peningkatan porsi utang semakin membebankan fiskal maupun devisa sehingga dapat mengancam keberlanjutan keuangan negara. Hal ini juga menunjukkan potret belanja negara yang semakin tidak produktif dimana belanja bunga utang justru semakin mendominasi. Hal ini tampak pula dari capaian pembangunan menjelang Pemerintahan Jokowi belum menunjukkan hasil yang optimal justru mengalami penurunan meskipun dapat dimaklumi terjadi kondisi luar biasa Pandemi. Turunnya posisi Indonesia dalam indeks kinerja logistik seharusnya menjadi indikasi bahwa pengelolaan infrastruktur belum efisien dan anggaran yang digunakan belum tepat sasaran. Adapun beberapa risiko yang perlu diperhatikan Pemerintah di tahun 2024 agar tetap waspada dalam mengelola utang; (a) Perhelatan pemilihan umum (pemilu) 2024 akan meningkatkan dinamika di Tanah Air, yang turut memengaruhi persepsi para investor maupun masyarakat. Tantangan pembiayaan utang tersebut dapat berdampak pada risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, yakni terkait langsung pada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko shortage pembiayaan, serta biaya utang; (b) ketidakpastian kondisi global cukup berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu pengaruh yang perlu dicermati adalah terhadap pergerakan imbal hasil (yield) surat utang, karena menjadi pertimbangan penting bagi investor global. Adapun kebijakan moneter yang ketat dan pelemahan ekonomi dibeberapa negara maju diperkirakan akan memberi tekanan pada yield utang pemerintah, sehingga akan meningkatkan biaya utang; (c) Belanja pemerintah yang cenderung populis di tahun politik seperti kenaikan gaji ASN serta belanja sosial semakin menambah beban APBN yang kemudian menambah penarikan utang baru. Hal ini harus PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 9
menjadi perhatian Pemerintah karena beban bunga utang yang terus membengkak ditahun berikutnya Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengurangi risiko beban utang diantaranya; (1) pemerintah perlu lebih optimal lagi dalam menciptakan sumber penerimaan negara baru sehingga dapat menekan defisit APBN serta memperlebar ruang gerak fiskal; (2) pemerintah terus berhati-hati dan memitigasi risiko yang timbul dari ketidakpastian pasar yang dapat memengaruhi utang dalam bentuk SBN; (3) perlunya terobosan bentuk pembiayaan selain utang yang dapat digunakan dalam mendanai Pembangunan; (4) pemerintah harus terus mencermati kewajiban pembayaran bunga utang ketika outstanding utang kian melambung karena hal ini telah berdampak pada ruang fiskal yang terbatas dan belanja pemerintah menjadi kurang produktif; dan (5) pengelolaan utang harus terus dilakukan dengan sangat hati-hati dan akuntabel Daftar Pustaka Bank Indonesia. Statistik Utang Sektor Publik Indonesia BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014-2022 CEIC. Indikator Beban Utang Kementerian Keuangan. UU dan Nota Keuangan APBN 2014-2024 Kementerian Keuangan. Outstanding Utang Pemerintah 2023 World Bank. World Bank. (2023). Logistics Performance Index diunduh di PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 10
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara KEBIJAKAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET Inflasi yang rendah dan stabil tetap menjadi prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah RPJM 2020 - 2024. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rentang target inflasi tahunan (yoy) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia yaitu sebesar 3,0±1%. Sasaran inflasi umum dijaga stabil dari baseline tahun 2019 sebesar 2,7% menjadi tetap sebesar 2,7% pada 2024. Sedangkan, sasaran inflasi kelompok Volatile Food (Pangan Bergejolak) tahunan (yoy) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dari 4,3% menjadi 3,1% pada 2024. (Gambar 1). Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik. Gambar 1. Tabel Sasaran dan Realisasi Inflasi Umum dan Pangan Bergejolak Sasaran/Indikator Baseline 2019 2020 Realisasi 2021 2022 2023 Target 2024 Tingkat infasi umum Inflasi Pangan Bergejolak 2,7 4,3 1,7 3,6 1,9 3,2 5,5 5,6 2,0-4,0 3,0-5,0 1,5-3,5 3,0-5,0 Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, data diolah (2023) Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum ; Penanggung Jawab: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E Tim Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E, M,M September 2023
CAPAIAN PER TAHUN DAN CAPAIAN TERKINI Inflasi yang terkendali dan terjaga stabil merupakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi sebelum pandemi cenderung stabil dan berada dalam sasaran. Namun, setelah pandemi, pergerakan seluruh komponen inflasi cenderung fluktuatif dan memasuki tahun 2023 mulai mengalami tren menurun (Gambar 2). Gambar 2. Capaian Inflasi Umum dan Komponen Inflasi Tahun 2020 - 2022 (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul 2020 2021 2022 2023 Inflasi Umum Inti Diatur Pemerintah Bergejolak Sumber : BPS, diolah (2023). Pada awal tahun 2019, inflasi umum tahunan pada triwulan I mengalami penurunan berturut-turut dari Januari hingga Maret sebesar 2,82%; 2,57% dan 2,48% (yoy). Namun, inflasi umum meningkat secara berturut-turut sebesar 2,83%; 3,32%; dan 3,28% (yoy) pada April hingga Juni 2019 kemudian sampai akhir tahun inflasi umum cenderung menurun. Pergerakan inflasi di tahun 2019 didukung oleh stabilnya bahan pangan dan komponen lain dengan kondisi daya beli masyarakat yang tetap kuat. Inflasi tetap terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran di tengah merebaknya pandemi Covid-l9 di tahun 2020. Hingga triwulan II, kebijakan-kebijakan memutus rantai penyebaran Covid-19 berdampak pada turunnya konsumsi sehingga inflasi turun pada Juni 2020. Pembatasan mobilitas bertujuan meminimalisasi tingkat penularan wabah menyebabkan penurunan konsumsi, sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Di sisi penawaran, proses produksi banyak terhenti dan distribusi menjadi terhambat akibat berbagai pembatasan wilayah yang diterapkan. Pada 2021, pandemi yang masih berlanjut dan proses pemulihan perekonomian mulai berjalan sehingga mendorong naiknya permintaan sejalan dengan supply yang masih terbatas dan harga komoditas global yang meningkat sehingga mendorong peningkatan harga. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak meningkat didorong oleh tertahannya PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 2
pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun, peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seiring masih lemahnya permintaan di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru. Memasuki triwulan I-2022, inflasi tahunan (yoy) Januari-Maret sebesar 2,18%; 2,06%; dan 2,64%. Peningkatan tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non- subsidi dan Bahan Bakar Minyak non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat. Pada triwulan II-2022, inflasi tahunan (yoy) April-Juni tercatat 3,47%, 3,55%, dan 4,35% pada realisasi bulan Juni. Peningkatan inflasi tahunan tersebut dikarenakan base effect inflasi 2021 yang rendah, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, disertai kenaikan permintaan seiring dengan hari HBKN. Sepanjang triwulan III-2022, inflasi tahunan (yoy) pada Juli-September meningkat berturut-turut tingkat inflasi mencapai 4,94%, 4,69%, dan 5,95%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta konflik Rusia dan Ukraina yang belum selesai, kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara, dan kebijakan Zero COVID-19 di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global. Tekanan inflasi semakin tinggi dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September 2022. Memasuki triwulan IV-2022, inflasi tahunan (yoy) pada Oktober menurun sebesar 5,71% karena penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring dengan musim panen serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) (Gambar 3). PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 3
Gambar 3. Target dan Realisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sumber: Bank Indonesia (2023) Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi tahunan (yoy) pada Juli 2023 mencapai 3,08% menurun dibandingkan dengan pencapaian 3,52% pada bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya harga pangan dunia. Sedangkan, tren ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri masih stabil dan dalam kendali. Kendati melandai, pergerakan inflasi tetap harus dicermati karena inflasi bulanan mengalami kenaikan 0,21% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 20223 sebesar 0,14%. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan seperti daging ayam ras, cabai merah dan bawang putih. TANTANGAN UNTUK MENCAPAI TARGET INFLASI 2024 lain risiko ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Tantangan untuk mencapai target Inflasi pada 2024 antara Tantangan pengendalian inflasi di kelompok administered prices (harga yang diatur pemerintah) dipengaruhi yaitu penyesuaian harga energi global. Sebagai net oil importir, tidak banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi lompok administered price sampai 2024. Untuk itu, pemerintah dapat fokus pada inflasi kelompok pangan bergejolak, yang didorong oleh komoditas pangan strategis yang bersifat mudah rusak (perishable). Faktor gangguan alam, cuaca atau masalah struktural PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 4
inflasi (stok, distribusi dan lain-lain) sangat memengaruhi inflasi kelompok pangan bergejolak. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat guna mencapai target inflasi di 2024, pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan pengendalian inflasi pangan bergejolak. HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH Pencapaian suatu target inflasi yang rendah dan stabil merupakan kerangka dasar tujuan kebijakan ekonomi makro di berbagai negara maju dan berkembang. Berdasarkan inflasi 2019-2023, realisasi inflasi tahunan (yoy) cenderung menurun menuju target 3,0±1% di 2024. Untuk mencapai target inflasi 2,7% di 2024, beberapa hal yang dapat menjadi atensi pembahasan terkait inflasi pangan bergejolak antara lain: 1. Integrasi kebijakan yang menyentuh dari sisi hulu hingga hilir, termasuk kebijakan pengelolaan stok pangan domestik, keterjangkauan harga pangan, serta distribusi di seluruh wilayah dapat mendorong terciptanya stabilitas harga hingga ke seluruh daerah. Proses distribusi yang didukung dengan infrastruktur dan teknologi yang terkini dibutuhkan untuk mewujudkan pasar yang lebih efisien. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain pengurangan anggaran subsidi pupuk dan fokus pada pemberian bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, mengurangi anggaran yang tidak pro-petani dan mengalokasikan angaran ke riset untuk menemukan bibit/varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan sarana prasarana pertanian yang lebih efektif dan lebih efisien melalui kerjasama bersama petani, swasta dan akademis. 2. Melanjutkan penyelenggaraan GNPIP, penyaluran bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai, optimalisasi Bantuan Tidak Terduga dan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi, sidak pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. serta kebijakan stabilisasi lainnya untuk menahan kenaikan inflasi nasional. 3. Sinergi TPIP dan TPID perlu diperkuat dan perlu memperhatikan supply-demand pangan melalui perhitungan cadangan pangan dengan cepat, aktual dan tepat. Hal ini dikarenakan pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah. Perbedaan karakteristik setiap daerah dan tingkat ketergantungan pasokan antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan hal yang perlu diperhatikan dan membutuhkan teknik pengendalian yang berbeda pula. Dengan terkendalinya inflasi harga pangan di daerah maka inflasi nasional pun dapat terkendali di level yang rendah dan stabil. DAFTAR PUSTAKA Laporan Perekonomian Indonesia dari tahun 2019-2022. Jakarta: Bank Indonesia. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2019 - 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan. Analisis Inflasi TPIP per bulan dari Januari 2023 - Juni 2023. Jakarta: Bank Indonesia. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 5
Bisnis. 1 Agustus 2023. Makin Landai! Inflasi Indonesia Juli 2023 Turun Jadi 3,08 Persen, (dilihat dari PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 6
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara CATATAN ATAS CAPAIAN TARGET KINERJA LOGISTIK DALAM RPJMN 2020-2024 KEBIJAKAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET Biaya logistik merupakan salah satu komponen yang sangat krusial dalam perdagangan bahkan di seluruh negara. Dari tiga komponen biaya logistik (biaya administrasi, biaya transportasi, serta biaya persediaan), di Indonesia transportasi merupakan komponen logistik yang paling dominan dan memiliki biaya paling tinggi. Sehingga logistik berbiaya tinggi sangat memberi dampak pada daya saing Indonesia, baik bagi pengusaha atau pelaku industri maupun dampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Bagi industri, biaya logistik akan memengaruhi ongkos produksi sehingga akan menentukan harga jual produk akhir. Sementara biaya logistik agregat ikut memengaruhi pasar ekspor dan impor suatu negara. Biaya logisitik yang tinggi menjadikan negara tersebut tidak kompetitif karena biaya perdagangan menjadi relatif mahal dan tidak efisien. Padahal, losgitik yang efisien menjadi penggerak inti dari pembangunan di suatu negara (Arvis, et al., 2018). Untuk itu, dalam RPJMN 2020-2024 penataan sistem logistik dijadikan sebagai agenda pembangunan I yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pilar (iv) yaitu penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing. Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,2 persen Produk Domestik Bruto di tahun 2020 menjadi 18 persen PDB di tahun 2024 melalui penataan logistik nasional. Penataan dan penguatan sistem logistik tersebut difokuskan pada peningkatan efisiensi distrinusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Pelaksanaanya dilakukan dengan melengkapi pembangunan sarana dan prasarana pendukun efisiensi distribusi dan logistik, dinataranya: Pusat Logistik Berikat (PLB), pengembagan National Logistic Ecosystem, serta peningkatan kualitas pasar rakyat melalui perbaikan tata kelola, penerapan SNI pasar dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui Indonesia National Single Window (INSW). Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum ; Penanggung Jawab: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E Tim Penulis: Hikmatul Fitri, S. E., M. Sc. September 2023
CAPAIAN PER TAHUN DAN CAPAIAN TERKINI Penataan logistik nasional menjadi krusial bagi Indonesia dalam rangka percepatan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional. Penataan logistik nasional tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2010 melalui beberapa program seperti Pendulum Nusantara, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Pada tahun 2020 pemerintah merevitalisasi Sislognas melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang National Logistic System (NLE). Dimana tujuan utama dibentuknya NLE tersebut untuk memperbaiki ekosistem logistik nasional agar dapat mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional. Oleh sebab itu, pemerintah melaksanakan program prioritas tersebut dengan menerjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan selama periode tersebut. Pada tahun awal dimulainya pelaksanaan RPJMN, baseline biaya logisitik Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 23,2 persen, serta indeks kinerj logistik/Logistic Performance Index (LPI) Indonesia sebesar 3,15. Pada tahun berikutnya, pemerintah menetapkan target penurunan biaya logistik hanya di RKP 2020 dan RKP 2021 yaitu secara berturut, menjadi 21,0 persen terhadap PDB dan 22,3 persen terhadap PDB1. Pada RKP 2022, RKP 2023, bahkan Rancangan RKP 2024 pemerintah tidak lagi menetapkan persnetase biaya logistik terhadap PDB menjadi target sasaran pada Program Prioritas Nasional. Sementara itu, biaya logistik terhadap PDB di Indonesia dalam periode waktu 2020-2023 masih di level 23 persen terhadap PDB. Hal ini mengindikasikan bahwa target pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional untuk berada pada level 20 persen terhadap PDB pada tahun 2024 akan sulit untuk dicapai. Padahal untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekonomi domestik, biaya logistik yang murah dan efisien menjadi kunci penting. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB. Angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB, Thailand 13,2 persen, Vietnam 15 persen dan Singapura 8,1 persen terhadap PDB. 1 Target penurunan biaya logistik terhadap PDB mengalami penyesuaian, yaitu ditargetkan turun menjadi 23,20 persen terhadap PDB pada tahun 2020 dan 22,20 persen terhadap PDB pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020, RKP 2021) PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 2
Tabel 1. Sasaran Indikator Biaya Logistik terhadap PDB dan Logistic Performance Index Tahun2019 Logistik terhadap PDB Logistic Performance Index*3,153,23,151) Program Integrasi Layanan INSW Rp121.556,88 juta3,23,151) Program Integrasi Layanan INSW Rp123.739,59 juta2) 1 rekomendasi kebijakan3) 1 sistem3,43,151) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga Rp500.127,9 juta; NLE Rp1.012,6 juta2) 1 rekomendasi kebijakan 3) 1 sistem4) Integrasi Layanan INSW Rp125.987,782 juta3,431) Integrasi Layanan INSW Rp128.303,42 juta2) 1 sistem3,5TargetSasaran dan Indikator Program Penguatan Pilar Pertumbuan dan Daya Saing & Sasaran dalam APBNRKPAlokasi & Sasaran dalam APBN2020Alokasi & Sasaran dalam APBNRKPAlokasi & Sasaran dalam APBN 20222021 Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2020-2023, NK APBN Di sisi lain, pemerintah terus berupaya melakukan penataan sistem logistik nasional melalui beberapa program dalam kurun waktu lima tahun sejak 2020-2024 sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020. Adapun rencana aksi dalam penataan ekosistem logistik nasional dilakuan dalam empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis, kolaborasi platform logistik, kemudahn dan fasilitas pembayaran, serta tata ruang kepelabuhanan serta dilaksanakan dalam empat program mulai dari penyederhanaan proses bisnis melalui pengaplikasian Sistem Single Submission (SSm) hingga pengintegrasian sistem transportasi dan infrastruktur. Penyelesaian rencana aksi (renaksi) NLE sampai dengan Desember 2022 telah mencapai 90,5 persen dari 42 total Renaksi. National Logistic Ecosystem (NLE) sendiri merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (flow of goods) dan dokumen internasional (flow of document) sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data simplifikasi proses, serta penghapusan duplikasi dan repetisi. Selain itu , NLE didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem yang telah ada. Berdasarkan siaran pers Kemenkeu Agustus 2023, hingga 2022, selama penerapan NLE berlangsung secara umum terdapat 14 pelabuhan yang telah mengimplementasikan layanan NLE. Pada tahun 2023 implementasi NLE sedang dalam proses perluasan ke 32 pelabuhan laut launnya dan 6 pelabuhan udara secara bertahap yang tersebesar di seluruh wilayah Idonesia. SKOR KINERJA LOGISTIK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR INDONESIA MENURUN DI TENGAH Logistic Perfomance Index terdiri dari enam komponen utama/dimensi, yaitu efisiensi kepabeanan (kecepatan, kemudahan, dan keandalan perizinan ekspor/impor); PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 3
infrastruktur (pelabuhan, jalan, rel lintasan kereta, teknologi informasi); pengiriman internasional; kompetensi dan kualitas layanan logistik; pelacakan/penelusuran barang; dan ketepatan waktu pengiriman ke tempat tujuan. Keenam dimensi tersebut mengindikasikan kemudahan dan efesiensi pergerakan barang di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data LPI 2023, kinerja logistik Indonesia berada pada peringkat 61 dengan skor 3,0. Peringkat tersebut turun 15 level dibandingkan dengan LPI 2018 yaitu peringkat 46 dengan skor 3,15. Tabel 2. Logistic Performance Index Indonesia 2007-2023 Competence and and Sumber: Logistics Perfomance Index 2007-2023, World Bank Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa peringkat kinerja logistik Indonesia secara keseluruhan mengalami capaian yang fluktuatif, skor rata-rata indeks selama 2007-2023 3,02 dengan kisaran skor 2,8-3,2. Penurunan kinerja logistik Indonesia berdasarkan Laporan LPI 2023 terjadi pada empat komponen yaitu International Shipment, Logistics Competence & Quality, Timeliness, dan Tracking & Tracing, dimana penurunan kinerja paling tinggi terjadi pada komponen timeliness (dari 3,67 tahun 2018 turun menjadi 3,30 pada tahun 2023) dan Tracking & Tracing (dari 3,30 pada tahun 2018 turun menjadi 3,00 pada tahun 2023). Skor paling rendah terjadi pada dimensi Infrastructure yaitu 2,90 (mengalami penurunan peringkat dibandingkan LPI Indonesia dari 54 pada tahun 2018 menjadi 59 pada tahun 2023). Sepanjang periode laporan LPI 2007-2023, meskipun pemerintah telah berupaya untuk melakukan penataan dan penciptaan ekosistem logistik yang baik namun skor setiap komponen/dimensi menunjukkan kinerja yang kurang stabil. Peningkatan dan penurunan skor terjadi pada komponen utama dalam penilaian kinerja LPI Indonesia. Hal tersebut pula yang menjadikan persentase biaya logistik terhadap PDB masih relatif tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Menjadi ironi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara masif, namun skor pada komponen infrastruktur tidak mengalami peningkatan, meskipun infrastruktur dasar Indonesia tahun 2023 berada posisi ke-26 jauh di atas skor daya saing ekonomi Indonesia yang berada posisi ke-34 (Global Competitveness Index, 2023). Indonesia menjadi negara ke empat di kawasan ASEAN yang memiliki skor indeks kinerja logistik terendah, unggul setelah Laos (2,40), Kamboja (2,40), dan Myanmar (2,30) (Gambar 1). Sementara itu, Singapura memperoleh skor paling tinggi pada PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 4
peringkat pertama dari 139 negara/ekonomi dengan skor 4,3, melesat naik enam peringkat dibandingkan tahun 2018 dengan skor 4,0. Gambar 1. Logistic Performance Index Negara ASEAN 2014, 2016, 2018 dan 2023 MYANMAR 2,25 2,30 2,46 KAMBOJA 2,74 2,58 2,40 2,80 LAOS 2,39 2,70 2,07 2,40 INDONESIA 3,08 3,15 2,98 3,00 FILIPINA 3,00 2,90 2,86 3,30 VIETNAM 3,15 3,27 2,98 3,30 THAILAND 3,43 3,41 3,26 3,50 MALAYSIA 3,59 3,22 3,43 3,60 SINGAPURA 4,00 4,00 4,14 4,30 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2014 2016 2018 2023 Sumber: Publikasi LPI, World Bank ISU STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TARGET TERPILIH Indonesia masih menghadapi disparitas infrastruktur sarana dan prasarana dalam mendukung efisiensi dan stabilitas harga. Belum meratanya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti penataan pelabuhan dan transportasi darat menjadikan penataan logistik nasional belum sepenuhnya optimal. Wilayah Indonesia Barat dan Timur memiliki kebutuhan sumber produksi yang berbeda, sehingga upaya memperlancar distribusi arus barang dan jasa dari dan ke seluruh penjuru Indonesia melalui pembangunan konektivitas infrastruktur dengan mengutamakan efisiensi biaya logisitk menjadi sangat penting dilakukan. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pengadaan bahan baku, barang modal, dan akses pemasaran, dan pada tahap selanjutnya dapat mendorong efisiensi biaya logisitik. Keberhasilan penataan/manajemen logistik yang baik memiliki relasi yang kuat terhadap upaya pengendalian risiko dan prevalensi korupsi pada rantai logistik terutama di pelabuhan. Upaya tersebut dapat meningkatkan kinerja LPI suatu negara. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja logistik nasional yang memberi dampak kepada peningkatan daya saing ekonomi suatu negara, maka perlu didorong oleh manajemen PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 5
anti-korupsi yang baik pula. Indikasi tersebut dapat dilihat dari Corruption Perception Index (CPI) yang berskala 0-100. Meskipun penyederhanaan dokumentasi dengan menghilangkan repetisi, inefesiensi logistik Indonesia masih terjadi, terutama inefisiensi di pelabuhan. Duplikasi dan repetisi dalam proses logistik terkait dokumen yang tidak selaras dengan arus lalu lintas barang sehingga terjadi inefisiensi distribusi barang, tingkat penerapan otomasi yang berbeda antar Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data EODB (2016-2020) menunjukkan bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan pada indikator TAB pada barang impor jauh lebih tinggi dibandingkan barang ekspor. Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian border compliance pada barang impor selama 2016-2020 mencapai 80 jam (atau 3,33 hari), sementara pada barang ekspor, pada tahun 2020 waktu yang dibutuhkan selama 51 jam (2,13 hari). Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian border compliance pada barang impor 2016-2020 sangat tinggi dan konstan sebesar USD384 (setara Rp5,5 juta), sementara pada barang ekspor, pada tahun 2020 sebesar USD207 (setara Rp2,7 juta). Pada komponen documentary compliance, waktu penyelesaian yang dibutuhkan pada barang impor lebih tinggi dari barang ekspor, yaitu dari 144 jam (6 hari) pada tahun 2016 dan turun menjadi 106 jam (4,42 hari) pada tahun 2020. sementara pada barang ekspor, waktu yang dibutuhkan pad atahun 2020 adalah 60 jam (2,5 hari). Selanjutnya, untuk biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian documentary compliance pada barang impor selama 2016-2020 konstan pada level USD160 (setara dengan Rp2,3 juta), dan pada barang ekspor, tahun 2020 turun menjadi USD130 (setara dengan Rp1,85 juta). Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa, pada barang impor, upaya penyederhanaan proses documentary compliance dengan indikasi berkuranganya waktu tidak diikuti dengan penurunan terhadap biayanya. Sementara pada proses border compliance tidak terdapat penurunan waktu dan biaya atas barang impor. Keadaan sebaliknya terjadi pada barang ekspor, biaya yang berhasil diturunkan pada tahun 2020 dalam penyelesaian border compliance justru meningkatkan waktunya (dari 36 jam menjadi 51 jam). Sementara upaya penyelesaian documentary compliance barang ekspor berhasil menurunkan biaya namun tidak terjadi perubahan penurunan waktu yang signifikan. Apabila dilihat lebih jauh, besarnya biaya dan waktu pada compliance barang impor sejalan dengan masih tingginya biaya clearence & inspection by customs authorithies dan port/border handling barang impor tersebut, tidak mengalami perubahan/penurunan dari tahun ke tahun. HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN DENGAN PEMERINTAH Logistik melibatkan sisi transportasi, pergudangan, inventori, packaging, material handling, dan rantai pasok (supply chain) sehingga upaya mobilitas barang dari hulu hingga hilir perlu ditempuh dengan membangun jaringan transportasi yang terintegrasi baik di pelabuhan udara, jalan, maupun pelabuhan laut, sehingga kelancaran pergerakan arus barang ekspor impor, maupun pergerakan arus barang domestik antar daerah dan antar pulau dapat tercipta efisiensi yang dapat menurunkan biaya logistik. Pada akhirnya PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 6
akan menurunkan biaya ekonomi dan dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Oleh sebab itu, Komisi XI sebagai mitra kerja Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, dapat terus mendorong, mengontrol serta mengevaluasi capaian kinerja logistik Indonesia yang telah dijalankan oleh sejumlah kementerian dan Lembaga terkait sehingga target ekonomi berbiaya rendah sebagai efek manfaat dari kinerja logistik yang rendah terhadap PDB. Mendorong kementerian dan Lembaga terkait untuk melaporkan informasi publik sejauh mana perkembangan dan capaian dalam bentuk pengimplementasian penataan ekosistem logistik nasional. Membentuk tim independen yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi kinerja logsitik serta biaya logsitik nasional terhadap pendapatan domestic bruto/PDB. platfrom pengimplementasian NLE serta terhubung dalam INSW, namun hingga saat ini kinerja logistik masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berakibat masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Saat ini masih belum terdapat studi penghitungan biaya logistik yang memadai di Indonesia. Padahal, penghitungan biaya logistik yang terstandar merupakan salah satu proses yang cukup krusial untuk mengetahui sejauh mana capaian dan perkembangan perbaikan kondisi logistik Indonesia, sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain. Sudah seharusnya studi penghitungan biaya logistik dilakukan terlebih dahulu sebagai baseline implementasi program penataan sistem logistik nasional. Dengan adanya baseline, sebagai dasar penetapan target dan dimulainya pembenahan, maka pencapaian implementasi program Sislognas akan mudah dievaluasi dan dilakukan monitoring. Pendeteksian permasalahan yang belum teratasi dapat diketahui dengan pengawasan dan evaluasi secara periodik. Dengan begitu penghitungan biaya logistik antar dapat dilakukan dengan lebih mudah juga sebagai bahan evaluasi, monitoring serta upaya efisiensi. Ketiadaan proses monitoring dan evaluasi, implementasi Sislognas menjadi lemah (UNESCAP, 2020). Meskipun upaya pengintegrasian sistem logistik dalam Beberapa negara menghitung rasio biaya logistik terhadap PDB dengan melibatkan jumlah variabel yang berbeda. Korea Selatan menugaskan Korea Transport Institute (KTI) untuk menghitung rasio biaya logistik per PDB dengan enam unsur yang akan dinilai, yaitu biaya transportasi, biaya persediaan, biaya packaging, biaya bongkar muat, biaya informasi, dan biaya administrasi. Hasilnya rasio biaya logistik per PDB Korea Selatan pada tahun 2016 sebesar 9,7 persen. Sementara di AS, rasio biaya logistik per PDB tahun 2001 dan 2018 adalah 10,5 persen dan 8 persen. Dihitung oleh CASS Information system Inc., dengan menghitung tiga unsur yaitu biaya transportasi, biaya persediaan, dan biaya administrasi. Pemerintah perlu mengadopsi sikap terbuka dan bersedia menerima kritik dan saran konstruktif dari ahli logistik, pengamat independen, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan solusi yang lebih baik. Pemerintah harus fokus pada rencana aksi yang lebih konkret untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Paradoks penurunan peringkat LPI memberi pelajaran bagi kita bahwa penataan ekosistem logistik yang menciptakan ekonomi berbiaya rendah memerlukan pembenahan multidimensi PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 7
dan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, transportasi, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait World Bank. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja logistik secara teknikal juga dapat dimulai dari menganalisa perubahan skor komponen/dimensi LPI Indonesia pada setiap tahun laporan. Berupaya menemukan permasalahan apa yang menyebabkan dimensi tersebut memiliki skor yang rendah dan mengalami penurunan pada tahun laporan. Sehingga perbaikan dari setiap dimensi dapat dilakukan dari level terkecil yang merupakan bottlenecking. Kemudian dilakukan perbaikan secara sistematis dengan program-program yang terintegrasi dengan kebijakan antar lembaga/kementerian, dan para pihak terkait termasuk pelaku usaha logistik. Daftar Pustaka Arvis, et. al. (2018). "Connecting to Compete". World Bank Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal: Berlanjutnya Tren Pemulihan. Edisi IV Tahun 2021 Kemenkeu. (2023). Siaran Pers Jawab Tantangan Arus Logistik, Pemerintah Bahas Perkembangan NLE diakses di laman Kementerian Keuangan. (2020). Gambaran Umum National Logistics Ecosytem diunduh di Kompas. (2023). Saat Percepatan Infrastruktur Versus Penurunan Kinerja Logistik. Diakses di USAID. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Sistem Logistik Nasional (Sislognas): Kajian Implementasi, Regulasi, dan Kelembagaan World Bank. (2018). Economy Profile Indonesia Doing Business 2016-2020, diunduh di World Bank. (2023). Logistics Performance Index diunduh 8.pdf PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA di 8
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara CATATAN ATAS CAPAIAN TARGET TRANSFER KE DAERAH DALAM RPJMN 2020-2024 KEBIJAKAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akan mengalami peningkatan sebesar 4,9 - 5,1 persen terhadap PDB pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD diharapkan dapat meningkat dari 10,38 persen pada tahun 2019 menjadi 20,6 persen pada tahun 2024. Tabel 1. Realisasi dan Target Pencapaian Rasio TKDD Berbasis Kinerja Tahun 2019-2024 Indikator Rasio TKDD yang berbasis TKDD terhadap kinerja meningkat RPJMN 20,6 2019 10,38 Realisasi 2020 26,05 2021 26,18 2022 29,05 Target 2023 31,94 2024 34,94 Sumber: RPJMN dan Nota Keuangan, (2023) Pengelolaan belanja pemerintah melalui TKDD diarahkan untuk (a) pemerataan standar pelayanan minimum (SPM); (b) peningkatan transparansi dan akuntabilitas; (c) peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD; dan (d) peningkatan kinerja belanja daerah dari TKDD, sehingga indikator tersebut dapat tercapai. Sedangkan arah kebijakan TKDD secara umum adalah: 1. Mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara penuh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab; 2. Mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan dan daerah berciri kepulauan; Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum Penanggung Jawab: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E Penulis: Damia Liana September 2023
3. Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs); 4. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja kementerian/ lembaga (K/L) dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (value for money); Gambar 1. Realisasi dan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020- 2024 (Rp Triliun) Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN TA 2024, (2023) Penyaluran TKD hingga Mei 2023 telah mencapai angka Rp290,3 triliun atau 35,6 persen dari pagu alokasi TKD 2023. Kinerja TKD hingga Mei 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 2,1 persen secara tahunan. Peningkatan kinerja TKD ini didukung oleh peningkatan kinerja penyaluran hampir diseluruh jenis dana transfer ke daerah kecuali DAU. Kinerja DAU hingga Mei 2023 mengalami kontraksi sebesar 12,2 persen (yoy). Hal ini disebabkan karena hingga April 2023, pemerintah daerah belum melakukan pengangkatan PPPK sehingga belum ada pembayaran gaji (DJPK, 2023). Anggaran TKD 2023 juga akan dialokasikan bagi daerah otonom baru di Papua yang akan dihitung secara proporsional dari TKDD daerah induk yaitu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah target layanan, lokasi, dan/atau status daerah penghasil DBH (Nota Keuangan, 2022). Namun realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi-provinsi di Papua belum sepenuhnya tersalurkan hingga Mei 2023. Kedua dana tersebut belum tersalurkan karena beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua belum menyampaikan hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi/kabupaten/kota. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 2
Anggaran TKD pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp857,6 triliun atau naik sebesar 3,9 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Penganggaran TKD pada tahun 2024 akan diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Selain itu adanya peningkatan pada anggaran TKD pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok ASN, dukungan penggajian PPPK, serta dukungan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. TINJAUAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah pusat menganggarkan APBN ke setiap wilayah di Indonesia melalui TKD dalam rangka untuk mendukung pembangunan wilayah sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Anggaran TKD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak adanya implementasi otonomi daerah. Anggaran TKD salah satunya diarahkan untuk melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur dan program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta ketahanan pangan. Untuk mendukung program- program tersebut, anggaran TKD disalurkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Keistimewaan Yogyakarta, dan Dana Desa. Anggaran TKD untuk bidang pendidikan pada tahun 2024 sebesar Rp346,5 triliun. Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik di daerah, sedangkan kontribusi DBH dalam anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk DAK Fisik digunakan sebagai pendanaan infrastruktur pendidikan dan DAK Nonfisik digunakan untuk bantuan sosial di bidang pendidikan. Sedangkan untuk anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2024 sebesar Rp66,1 triliun dan diarahkan untuk penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk program perlindungan sosial pada tahun 2024, TKD dianggarkan sebesar Rp10,6 triliun dan digunakan sebagai pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Anggaran TKD juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pada tahun 2024 anggaran TKD mencapai Rp94,8 triliun. Anggaran melalui DAU diarahkan untuk pembangunan kegiatan fisik dan/atau nonfisik, DBH untuk pembangunan jalan, DAK Fisik untuk memenuhi kebutuhan pencapaian target prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, serta dana tambahan infrastruktur Otsus di Provinsi-Provinsi Papua untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Anggaran TKD dalam rangka untuk dukungan ketahanan pangan disalurkan melalui DAK. DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani. Sementara DAK Nonfisik digunakan untuk penyuluhan pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dan peningkatan produksi sayur untuk mendukung penurunan prevalensi stunting. TKD juga dialokasikan dalam percepatan penurunan stunting yang juga merupakan salah satu arah kebijakan TKD dan prioritas yang hendak dicapai dalam RPJMN Tahun PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 3
2020-2024. Alokasi TKD untuk stunting, disalurkan melalui DAK Fisik dan Non fisik dengan total anggaran sebesar Rp5,9 triliun dan di fokuskan pada 12 provinsi. Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah melakukan pembaharuan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan baru ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan harmonisasi penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan melalui UU HKPD program prioritas nasional dapat tercapai dan mendapat dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Melalui UU HKPD, penyaluran TKD akan terus diarahkan agar berbasis kinerja. ISU STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TARGET DI TAHUN 2024 Target RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan rasio TKDD berbasis kinerja dari 10,38 persen pada 2019 menjadi 20,6 persen pada tahun 2024 telah terealisasi, hal ini rasio TKDD berbasis kinerja pada tahun 2022 telah mencapai 29,05 persen. Namun, walaupun rasio TKDD berbasis kinerja telah tercapai, masih terdapat berbagai tantangan untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan TKDD dalam RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat kualitas desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Tantangan tersebut diantaranya adalah pemanfaatan TKD yang masih belum optimal. Hingga saat ini TKD masih menjadi sumber pendapatan utama bagi APBD sebagian besar daerah di Indonesia yaitu rata-rata sebesar 68,06 persen (Kementerian Keuangan, 2023). Namun jika dilihat dari APBD, proporsi belanja daerah saat ini masih didominasi oleh belanja pegawai yaitu mencapai 34 persen pada tahun 2022 dan 49 persen hingga April 2023. Hal ini tentunya perlu menjadi catatan bagi pemerintah, karena belanja pemerintah daerah masih di dominasi oleh belanja pegawai dibandingkan dengan belanja pada sektor produktif yang akan meningkatkan perekonomian daerah seperti belanja modal. Untuk itu perlu ada upaya lebih agar pemerintah daerah dapat lebih fokus untuk meningkatkan belanja produktif sehingga tujuan dari pemberian TKD untuk mencapai daerah yang mandiri dapat terwujud pada tahun 2024. Belum optimalnya pemanfaatan TKD juga terlihat dari masih banyaknya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Per akhir tahun 2022, dana pemerintah daerah yang mengendap diperbankan mencapai Rp123 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,48 persen dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp113,38 triliun. Dalam hal ini, beberapa pemerintah daerah berpendapat, endapan dana pemerintah di perbankan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pencairan TKD yang terlalu terlambat sehingga tidak dapat terserap oleh pemerintah. Regulasi yang lambat dari pemerintah pusat dinilai oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyebab besarnya pengendapan dana daerah di perbankan. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar hal seperti ini tidak kembali terulang setiap tahunnya. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 4
Permasalahan pemanfaatan TKD juga masih terjadi dalam sistem penggajian PPPK. Dalam kunjungannya ke Badan Keahlian DPR RI, DPRD Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa sistem penggajian PPPK masih dihadapkan pada beberapa persoalan. Misalnya saja, Kementerian Keuangan baru mengeluarkan aturan terkait dengan gaji dan tunjangan PPPK formasi 2022-2023 pada bulan Desember 2022, sedangkan Pemerintah Kabupaten Garut telah memasukkan anggaran untuk gaji PPPK formasi 2019 dan 2021 pada APBD yang telah disahkan pada bulan November 2022. Berdasarkan PMK Nomor 212 Tahun 2022, alokasi DAU untuk gaji PPPK diberikan dalam sistem reimburse sehingga jika penggunaannya tidak sesuai dengan tagging maka anggaran tersebut tidak akan cair. Persoalan ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Garut mengalami kesulitan untuk mendapatkan anggaran untuk menggaji PPPK di luar formasi 2022 dan 2023. Persoalan lainnya adalah sistem reimbursement gaji PPPK dari TKD sering mengalami keterlambatan dalam proses pencairannya (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2023). Hal ini tentunya harus dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat, agar kedepannya pencairan terkait gaji PPPK dapat di sinkronkan dengan pemerintah daerah. Selain itu, penyaluran DAU mulai tahun 2023 akan dilaksanakan melalui KPPN di daerah sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 211/PMK.07/2022. Hal ini dilakukan agar koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan lebih efisien serta untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara real time. Untuk itu, proses penyaluran DAU yang baru ini perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut baik kepada pemerintah daerah maupun kepada SDM di KPPN daerah sehingga tercipta komunikasi yang efektif sehingga pesan terkait hasil analisis kondisi perekonomian daerah dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, tugas sebagai penyalur juga harus dijalankan dengan baik, sehingga kualitas penyaluran TKD dapat semakin terjaga dengan baik. Daftar Pustaka DJPK. (2023). Kinerja Transfer Ke Daerah. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal, (XXXIX), 5-8. Kementerian Keuangan. (2023). Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan [Video]. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2023). Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specific Grant. Budget Issue Brief Komisi II, 3(8), 1-3. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 5
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara CATATAN ATAS CAPAIAN KINERJA PERPAJAKAN DAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM DALAM RPJMN 2020-2024 KEBIJAKAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET Perpajakan adalah instrumen fiskal yang memiliki banyak peran strategis, termasuk optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan untuk mewujudkan keadilan, dan mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang direncanakan dan ditargetkan untuk kegiatan ekonomi yang dimaksudkan. Oleh karena itu, idealnya suatu negara memiliki rasio pajak mencapai 15 persen agar dapat menjalankan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah. Pada rentang 2015- 2019, tax ratio Indonesia cenderung mengalami penurunan dari 10,76 persen pada tahun 2015 menjadi 9,76 persen di tahun 2019. Ini bahkan lebih rendah dari rasio pajak negara tetangga sehingga menjadikan rasio pajak Indonesia menjadi salah satu yang terendah di kawasan ASEAN. Kebijakan perpajakan yang tidak memadai untuk membuat sistem perpajakan yang mampu menggerakkan penerimaan pajak secara optimal adalah penyebab utama dari rasio pajak yang rendah. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu terhadap kewajiban perpajakan, dan peran kelembagaan perpajakan memengaruhi kinerja perpajakan yang belum optimal. Akibatnya, ruang fiskal yang ada tidak cukup untuk mendanai kebutuhan pembangunan karena berbagai masalah perpajakan. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 di antaranya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum ; Penanggung Jawab: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E Tim Penulis: Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E. September 2023 September 2023
Strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) dan smart customs and excise system, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau, peningkatan tarif cukai hasil tembakau, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Kementerian Keuangan memiliki peran untuk menjalankan beberapa strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda pembangunan yang telah ditetapkan, di antaranya adalah peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB dengan kegiatan prioritas berupa reformasi administrasi yang mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system). CAPAIAN PER TAHUN DAN CAPAIAN TERKINI Pemerintah menargetkan rasio perpajakan di tahun 2024 dapat mencapai rentang 10,7 - 12,3 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Angka ini jauh di atas target rasio perpajakan yang disampaikan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, yaitu 10,1 persen. Meskipun masih di bawah target RPJMN, Pemerintah masih cukup optimis dengan pertumbuhan rasio perpajakan mengingat angka rasio perpajakan yang selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir dan realisasinya yang selalu di atas target. Rasio perpajakan Indonesia mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, rasio perpajakan berada pada titik terendah yang mencapai angka 8,33 persen. Hal ini dikarenakan tahun 2020 adalah tahun awal penyebaran pandemi Covid- 19 sehingga pemerintah melakukan restriksi aktivitas baik di lingkup masyarakat maupun lintas negara. Memasuki tahun 2021, pemerintah mulai melakukan pelonggaran restriksi sehingga masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas. Hal ini berdampak pada mulai meningkatnya rasio perpajakan menjadi 9,12 persen. Dan pada tahun 2022, rasio perpajakan kembali mengalami peningkatan menjadi 10,39 persen. Peningkatan ini dikarenakan adanya windfall kenaikan harga komoditas akibat dari konflik geopolitik yang terjadi di awal tahun 2022 ditambah dampak implementasi reformasi perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Di tahun 2023, pemerintah menargetkan rasio perpajakan di tingkat yang lebih rendah dibandingkan realisasi di tahun 2022. Hal ini dikarenakan pemerintah memprediksi bahwa di tahun 2023 akan terjadi penurunan harga komoditas dan kondisi global yang masih belum pasti. Meningkatnya rasio perpajakan akan menaikkan peringkat rasio perpajakan di tingkat regional, di mana Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan rasio perpajakan terendah di ASEAN. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 2
Gambar 1. Rasio perpajakan 2020-2024 dalam persentase (%) (2023) 12 10 8 6 4 2 0 2020 2021 2022 2023 2024 Renstra Kemenkeu 8,69 8,63 8,7 9,09 9,55 RKP 8,01 8,18 8,44 9,60 10,10 Realisasi 8,33 9,12 10,39 Renstra Kemenkeu RKP Realisasi Sumber: Renstra Kemenkeu 2020-2024, RKP 2020 - 2024 (2023). Pemerintah di dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk membentuk suatu sistem administrasi yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara. Hal ini dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan dan meningkatkan rasio perpajakan. Sistem ini direncanakan akan menggantikan sistem perpajakan yang sudah ada selama lebih dari 15 tahun dan ditargetkan akan mulai dijalankan pada tahun 2024. Oleh karena itu, proses dan sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih sederhana, lebih andal, dan lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan yudisial, serta meminimalkan biaya kepatuhan. Pembaruan sistem ini juga sebagai alat untuk menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan. Pembaruan sistem ini sudah tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Hingga tahun 2022, proses pembentukan sistem ini sudah dalam proses pengembangan modul atas 20 proses bisnis dan untuk tahun 2023, target pengembangan sistem ini adalah penyelesaian kegiatan system test, data migration, dan initial deployment di 2 kantor wilayah. Fokus kegiatan yang telah dan sedang dijalankan terkait peningkatan pengendalian administrasi perpajakan di tahun 2023 adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk menyukseskan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 3
Gambar 2. Core Tax Administration System 2020-2024 dalam persentase (%) (2023) 120 100 80 60 40 20 0 2020 2021 2022 2023 2024 Target Renstra Kemenkeu 1,97 11,99 48,05 87,83 100,00 Target RKP 13,8 28,00 66,00 96,00 100,00 Realisasi 1,97 29,00 76,00 Target Renstra Kemenkeu Target RKP Realisasi Sumber: Renstra Kemenkeu 2020-2024, RKP 2020-2024 (2023). ANALISIS SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terdapat 1 indikator prioritas nasional ke-1 yang relevan dengan sektor perpajakan, antara lain peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB. Untuk mendukung pencapaian indikator prioritas nasional tersebut, pemerintah menyusun strategi yang diturunkan melalui program prioritas penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Program tersebut didukung dengan kegiatan prioritas berupa pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) sampai tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan Tahun 2021 dan 2022, anggaran pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dapat terealisasi sebesar 97,56 dan 98,56 persen dengan realisasi output sebesar 29,00 dan 76,00 persen. Jika dilihat dengan anggaran yang ada, realisasi output yang cukup tinggi di atas target menggambarkan bahwa proses persiapan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan sudah terealisasi sesuai dengan timeline yang telah direncanakan. ISU STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TARGET DI TAHUN 2024 Pemerintah menargetkan rasio perpajakan mencapai 9,61 persen dan 10,1 persen di tahun 2023 dan 2024. Untuk mencapai target tersebut, khususnya di tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Angka rasio perpajakan Indonesia yang masih rendah salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baru mencapai 83,2 persen, turun dari tahun 2021 yang mencapai 84,07 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis WP, tingkat kepatuhan WP Badan pada tahun 2021 baru mencapai 61,27 persen, sedangkan untuk WP OP Karyawan dan Non Karyawan mencapai 98,73 persen dan 45,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara jika tingkat kepatuhan ditingkatkan lagi. Selain itu, masih ada sektor usaha yang memiliki kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak selama tahun 2023. Beberapa di antaranya adalah sektor jasa perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 3,2 persen, PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 4
informasi dan komunikasi sebesar 3,5 persen, konstruksi dan real estat sebesar 4,1 persen dan transportasi dan pergudangan sebesar 4,4 persen (Kemenkeu, 2023). untuk mengimplementasikan pemadanan NIK sebagai identitas perpajakan bagi seluruh WP OP yang tertuang dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pengimplementasian sistem administrasi pajak dan akan mulai berlaku secara penuh mulai 1 Januari 2024. Langkah ini diharapkan akan memudahkan administrasi Wajib Pajak. Selain itu, penggunaan identitas pajak tunggal ini akan meningkatkan kualitas layanan dan kemampuan pengawasan perpajakan di masa depan. Penggunaan nomor identitas pajak tunggal juga akan memudahkan pertukaran data antar institusi, lembaga, kementerian, dan entitas lainnya. Ini akan memudahkan pemadanan dan pertukaran data berdasarkan konsep interoperabilitas. Hingga Agustus 2023, pemadanan NIK telah mencapai 58,2 juta NIK, di mana target pemerintah hingga akhir 2023 adalah sedikitnya mencapai 69,1 juta NIK. Masih ada sekitar 10,9 juta penduduk atau sekitar 15 persen target yang harus dicapai oleh pemerintah. Meskipun sudah banyak penduduk yang telah memadankan NIK-nya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencapai target tersebut, terutama bagi WP OP Non karyawan. Selain itu, kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian pada sistem entitas lain yang telah lama menggunakan NPWP sebelumnya sebagai identitas perpajakan. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Terkait pembaruan sistem administrasi perpajakan, jika dilihat dari realisasinya, penerapan sistem inti administrasi perpajakan cukup optimis dapat diluncurkan di tahun 2024. Akan tetapi, masih terdapat hal-hal yang bisa menjadi tantangan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang baru oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah sistem ini memiliki karakteristik interoperabilitas, artinya sistem ini akan terhubung dengan berbagai entitas, baik internal maupun eksternal. Sampai dengan saat ini, sedang dikembangkan interoperabilitas core tax system dengan beberapa entitas, antara lain kementerian/lembaga, perbankan, pemerintah daerah, BUMN, dan beberapa sektor industri lainnya. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem ini, dikhawatirkan sistem dari masing-masing entitas ini ada yang masih belum siap untuk terhubung dan terintegrasi dengan sistem pajak ini. Yang perlu diperhatikan juga adalah alternatif lain jika terjadi kendala teknis pada sistem dalam pelayanan perpajakan. Contohnya seperti akses layanan perpajakan seperti pengisian E-SPT selalu mengalami error setiap tahun ketika mendekati akhir tenggat waktu pelaporan SPT. Selain itu, dikhawatirkan sistem ini masih rentan dengan peretasan sistem yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengingat sampai saat ini masih banyak sistem pemerintah yang masih cukup rentan untuk diretas. HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN DENGAN PEMERINTAH Pemerintah harus meningkatkan rasio kepatuhan WP untuk peningkatan rasio perpajakan yang masih rendah. Di tahun 2024, pemerintah mengklaim akan memberikan kemudahan bagi para WP dalam pelaporan SPT dengan cara hanya mencocokkan data PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 5
yang sudah terisi secara otomatis. Kemudahan ini seiring dampak dari diberlakukannya core tax system. Dengan kemudahan ini, diharapkan rasio kepatuhan WP dapat meningkat. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi Undang- instrumen Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memaksimalkan pencegahan penghindaran pajak agar pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga dapat mendorong sektor-sektor yang masih belum memiliki kontribusi yang banyak terhadap penerimaan pajak melalui insentif fiskal yang dikeluarkan secara terarah dan terukur. Selain itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi terkait penerapan NIK sebagai identitas perpajakan dengan berbagai pihak, terutama para pihak terdampak. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang masif mengenai pemadanan NIK dan manfaatnya bagi masyarakat dengan menggunakan berbagai media dan platform. Terkait sistem administrasi perpajakan, pemerintah perlu memastikan bahwa peluncuran sistem baru di tahun 2024 tidak akan mengalami jadwal kemunduran lagi, di mana pada awalnya sistem ini akan dijalankan pada Januari 2024. Akan tetapi, pemerintah mengundur jadwal peluncurannya menjadi 1 Mei 2024 dengan alasan menunggu masuknya PPh Badan dan menghindari kebisingan di masa Pemilu 2024. Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa entitas-entitas lain sudah siap dan dapat terhubung dengan sistem inti administrasi perpajakan sehingga pelaksanaan sistem ini bisa berjalan dengan efektif dengan cara melakukan sosialisasi serta pengintegrasian sistem entitas yang ada dengan sistem inti administrasi perpajakan. Perlu dilakukan maintenance server sistem secara berkala dan juga perlu disiapkan alternatif lain pelayanan yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala teknis pada sistem. Lalu, pemerintah juga perlu menyiapkan keamanan siber pada sistem ini agar sistem ini tidak mudah untuk diretas, mengingat sistem ini akan menyimpan data mengenai informasi WP sehingga tidak terjadi kebocoran data. Mengingat proyek ini cukup besar dan pengembangannya dilakukan cukup lama selama beberapa tahun, harapannya hasil dari penyelenggaraan sistem perpajakan yang baru ini betul-betul memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan dapat berujung pada peningkatan rasio perpajakan Indonesia ke depannya. Referensi Alaydrus, Hadijah. 2023. Sistem Pajak Canggih Kemenkeu Beroperasi Pasca Pemilu 2024. melalui Diakses pada 14 Agustus 2023 CNN Indonesia. 2023. DPR Mencak-mencak ke Dirjen Pajak Soal Sistem Canggih melalui pada Perpajakan RI. Diakses 14 Agustus 2023 Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Laporan Kinerja DJP Tahun 2021. Kementerian Keuangan: Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Laporan Tahunan 2021. Kementerian Keuangan: Jakarta. PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 6
Direktorat Jenderal Pajak. 2023. Laporan Kinerja DJP Tahun 2022. Kementerian Keuangan: Jakarta. Kementerian Keuangan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Kementerian Keuangan: Jakarta. Kementerian Keuangan. 2023. APBN Kita Agustus 2023. Kementerian Keuangan: Jakarta. Kementerian Keuangan. Nota Keuangan APBN 2020-2024. Kementerian Keuangan: Jakarta. Pusat Kajian Anggaran. 2023. Tinjauan Reformasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sekretariat Jenderal DPR RI: Jakarta Ramli, Rully R. 2023. Resmi Dari Ditjen Pajak, Cara Lapor SPT Pajak Akan Dipermudah Mulai dari akan-dipermudah-mulai-tahun-2024 Tahun 2024. Diakses pada 25 Agustus 2023 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020-2024 PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 7