HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN TUNA GRAHITA PERSPEKTIF UU N0. 1 TAHUN 1994 DAN KHI (DI DESA KARANGPATIHAN BALONG PONOROGO) SKRIPSI Oleh: FATHUL MUJIB NIM: 210113128 Pembimbing: RIDHO ROKAMAH, M. Si. NIP. 197412111999032002 FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2018
ABSTRAK MUJIB, FATHUL. 2018. Hak Dan Kewjiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Tunagrahita Perspektif Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong KHI Kabupaten Ponorogo). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : RIDHO ROKAMAH, M. Si. Kata Kunci : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tunagrahita. Sebuah fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo yaitu tentang praktik perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki dikhawatirkan ketika sudah berkelurga mereka tidak bisa menjalankan perannya sebagai pasangan suami istri seperti memenuhi hak kewajiban masing-masing. Berangkat dari hal tersebut yang menjadi masalah antara lain Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan tuna garahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo serta kesesuaian Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri tuna grahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yaitu para penyandang cacat mental yang telah berkeluarga. Berwawancara pula dengan beberapa sumber yang terkait seperti orang tua, saudara dan tokoh masyarakat. Data sekunder berupa referensi yang berhubungan dengan perkawinan cacat mental. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisa data menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ialah dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu dibuktikan seperti terpenuhinya mahar, nafkah, tempat tinggal, kewajiban menjaga dan membimbing keluarga, mencukupi kebutuhan sehari-hari, berbakti kepada suami maupun membimbing dan menjaga anak-anaknya. Itu semua sudah dapat terpenuhi meskipun dalam pemenuhannya mereka tetap memerlukan bantuan dari pihak lain seperti keluarga, tetangga maupun pemerintah desa yang disebabkan oleh kecacatan mental yang merek derita.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-Udang No.1 tahu 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan k ekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Adapun tujuan perkawinan, diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, menciptakan keluarga yang bahagia yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak hingga menjadi seorang muslim yang sempurna, memenuhi kebutuhan biologis, berusaha menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan rumah tangga dengan harapan tercapainya tujuan perkawinan tersebut, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Hak disini dimaksudkan adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dan dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban.2 Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban tersebut dapat menjadi acuan bagi suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. 1Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1. 2Kamal Mukkhtar, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 126.
Hak dan keewajiban suami istri terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30-34 yang isi materinya sama dengan pasal pasal yang terdapat dalam KHI yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Passal 30 disebutkan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Sedangkan dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu: 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat; 2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum; 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga. Pasal 33 menyebutkan sebagai berikut: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya; 3. Jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.3 Hak disini dapat dipenuhi hanya dengan memenuhinya atau membayarnya kepada pihak yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan 3Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakakhat, (Bandung: CV.Pustaka Ceria,2010), hlm. 29.
kewajiban dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.4 Disamping tujuan tersebut, perkawinan dilakukan dengan maksud agar nafsu seksual tersalur sebagaimana mestinya, perasaan kasih dan sayang antara jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat, kebutuhan laki-laki atau perempuan akan rasa aman, memberi atau memperoleh perlindungan dan kedamaian, pembentukan generasi mendatang, mewujudkan ketenangan jiwa, menjalankan kerjasama yang harmonis diantara suami istri dan membangun keluarga yang ideal dalam mendidik anak, naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat.5 Nikah atau perkawinan merupakan sunnatullah. Dengan pernikahan Allah SWT menghendaki agar mereka menjalankan kehidupan berumah tagga. Olehsebabitu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan prinsip- prinsip dan undang-undang sehingga keutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, bersih dan suci. Menurut Islam keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia tak lepas dari ajaran Allah SWT.6 Akan tetapi tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik fisik 4As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 264. 5Syaikh Mahmud Al-Mashir, Bekal Pernikahan, trans. Imam Firdaus (Jakarta:Qitshi Press, 2012), hlm. 16-17. 6EM.YusmardanFawzieAlluasy, Wanita Dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka Azm, 2006), hlm. 11.
maupun psikis. Fenomena keterbelakangan mental merupakan salah satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia Keterbelakangan mental merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan tidak mampunya individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita keterbelakangan mental ini memiliki fungsi intelektual dibawah normal, yaitu dengan nilai IQ7 dibawah 70. Istilah keterbelakangan mental ini sering disebut dengan tuna grahita, lemah pikiran, cacat mental, lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental.8 Menurut American Assisiciation bahwa tuna graitha meliputi: funsi intelektual dibawah rata-rata secara nyata yaitu IQ 64 kebawah berdasrkan tes individu, tampak pada masa perkembangan yaitu yaitu terjadi sebelum usia 16 dan kekurangan dalam perilaku adatif.9 Sedangkan menurut Japan Leagu For Mentality sebagai berikut: Fungsi Intelektualnya lamban, yaitu IQ70 kebawah berdasarkan tes inteligensi baku. Kekurangan dalm perilaku aditif. Terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usian 18 tahun.10 7IQ kepanjangan dari Inteligence Quotient, adalah kecerdasan intelektual yang dimiki oleh seseorang. 8Renezzwa Nanis, (diakses pada tanggal 07 oktober 2017, jam 16:40). "Pengertian Anak Tunagrahita" dalam 9Anggito dalam pada tanggal 07 oktober 2017, jam 20:30). Saputra,"Konsep Tuna Graita" 10Ibid,. ini.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luarbiasa yang dimaksud tuna graitha adalah keterbelakangan mental, termasuk disini keterbelakangan mental ringan dan keterbelakangan mental sedang.11 Menurut Astati dan Lis Mulyati pengertian anak tuna graitha mengacu pada fungsi intelektual umum yang berada dibawah rata-rata, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, tuna graita berlangsung pada periode perkembangan, sedangkan menurut Sunaryo Kartadinata mengatakan karakteristik anak cacat mental antara lain: 1. Keterbatasan intelegensi. 2. Keterbatasan sosial dengan ciri-ciri cenderung bermain dengan anak yanglebeih muda, ketergantungan terhadap orang tua, tidak mampu memikul tanggung jawab. 3. Keterbatasan fungsi mental lainnya seperti kurang mampu mempertimbangkan sesuatu, kurang mampu membedakan yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah, kurang mampu mempertimnabangkan terlebih dahulu kosekuensi suatu perbuatan. Dalam berbagai definisi diatas dapat difahami bahwa anak cacat mental adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak- anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional. 11Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, Pasal 3.
Dan mereka yang memiliki intelegensi dibawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.12 Manusia sebagai makhluk tuhan yang paling mulia karena dianugrai akal dan pikiran ada kalanya dilahirkan tidak sempurna. Sebagai contoh para penyandang tuna graita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Namun dengan dilangsungkannya akad nikah antara mempelai pria dan wanita, maka sejak saat itu telah terjadi suatu peristiwa hukum, terjadilah hubungan baru antara seorang suami dan seorang istri serta hak dan kewajiban baru sebagai akibat adanya perikatan perkawinan yang mana masing-masing berhubungan secara timbal balik. Adanya pernikahan tersebut tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri dan juga tidak lantas membuat mereka melulu mendapatkan hak. Walau tidak menutup kemungkinan suatu hak itu dapat terhapus seandainya pihak yang berhak itu merelakan apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah suami atau istri. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Namun karena kekurangan yang dimiliki oleh keterbelakangan mental membuat terbatasnya sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh mereka. Namun karena kekurangan yang 12Nikycoy Synyster,"Anak Cacat Mental," (diakses pada tanggal 07 oktober 2017, jam 22:14) dalam
dimiliki oleh keterbelakangan mental membuat terbatasnya sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh mereka. Dengan kondisi tersebut para penyandang tuna graita/keterbelakangan mental ini bekerja apa saja untuk dapat menafkahi keluarganya.. Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang mana di desa tersebut banyak yang oleh masyarakat sekitar disebut kampung idiot, karena didalamnya tidak sedikit yang penduduknya adalah penyandang keterbelakangan mental. Di kampung tersebut terdapat beberapa praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang keterbelakangan mental/tuna grahita yang mana dari perkawinan tersebut sudah membuahkan keturunan, meskipun ada yang sudah resmi maupun masih dalam konteks siri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tidak hanya memerlukan persiapan fisik semata. Tetapi di samping kematangan fisik, seseorang yang ingin membangun keluarga yang sakinah juga perlu balig secara psikis, sosial dan ekonomi.13 Tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewjiban antara suami dan istri sulit untuk dapat dipenuhi. Namun dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah serta kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan dikhawatirkan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak dapat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga dikawatirkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti memberi nafkah istri dan tidak 13Kustini, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kestaraan, ( Badan litbag dan direktur Kementrian Agama, 2012), hlm. 61.
mampu mengasuh dan mendidik anak mereka, hal ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam sebuah keluarga. Penulis memilih Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo sebagai lokasi penelitiannya karena di desa tersebut banyak orang keterbelakangan mental,sehingga masyarakat sekitar menyebutnya sebagai kampung idiot. Serta di kampung tersebut terdapat beberapa praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental yang mana dari perkawinan tersebut sudah membuahkan keturunan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang keterbelakangan mental maka perlu dikaji kembali fenomena perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang keterbelakangan mental, meliputi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul"HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN TUNA GRAITA PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI". (Studi kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupten Ponorogo)".
B. Penegasan Istilaah 1. Perkawinan penyandang tuna grahita/keterbelakangan mental: Adalah perkawinan yang dilakukan oleh penyandang keterbelakangan mental. Baik perkawinan antara penyandang keterbelakangan mental dengan keterbelakangan mental, maupun perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental dengan orang normal. 2. Penyandang tuna grahita/keterbelakangan mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan tidak mampunya individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. C. Rumusan Masalah Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, makaperlu dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam pemenuhan hak suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam pelaksanaan kewajiban suami istri dalam kehidupanperkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
D. TujuanPenelitian Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan: 1. Untuk mendiskripsikan pemenuhana Hak suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan Kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo . E. KegunaanPenelitian Adapun kegunaan penelitian adalah : 1. Kegunaan teoritik, penelitian ini diharapkan bisa menambahwa wawasan terutama yang berkaitan degan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawina pasangan tuna grahita. 2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk program pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. 3. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. F. Kajian Pustaka Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan
dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlka. Sedangkan skripsi yang pernah dibahas yang berkaitan dengan masalah ini adalah, tugas akhir yang dibuat oleh Didin Purnomo, yang berjudul "Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo."14Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum fikih terhadap pernikahan/pasangan cacat mental yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo meliputi bagaimana kelengkapan syarat-syarat perkawinan khususnya syarat terkait kedewasaan. Berbeda dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti meskipun bertempat dilokasi yang sama, yaitu peneliti membhas bagaimana pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban bagi pasangan tuna graita serta. Dan skripsi karya Muftiri Mutala'li, 2009, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Cacat Mental".15Terkait penelitian Muftiti Mutala'li, penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan pengumpulan data yang berasal dari data lapangan sebagai objeknya yang tentu hasilnya akan jauh berbeda. Penelitian lain yang membahas tentang relasi suami istri dalam 14Didin Purnomo, Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kec amatan Balong Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), Skripsi. 15Mufitri Mutala'li, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Cacat Mental", (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009), Skripsi.
hubungannya dengan hak dan kewajiban adalah skripsi yang berjudul "Seksualitas: Antara hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Islam" yang ditulis oleh Agus Fakhroni tahun 2001.16Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada masalah seksualitas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yang akan memfokuskan kepada hak dan kewajiban. Rudiansah, 2010, "Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla".17 Skripsi Rudiansah ini adalah penelitian dengan menggunakan penelitian keputakaan (library research). Ditemukan pendapat Ibn Hazm bahwa Nikah yang sudah Sah itu tidak boleh dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya, baik sesudah maupun sebelum dhukul (berhubungan badan). Definsi cacat disini adalah berkisar pada : impotent (anin), Al-jubb (terpotongnya dzakar), Al-khasha (hilangnya/pecahnya buah dzakar), kegilaan, sopak dan kusta, Al-Ritq (tersumbatnya lubang vagina), Al-Qarn (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba), Al-'afal (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita), Al-ifdha" (menyatunya dua saluran pembuangan). Sehingga definisi cacat disini bukantermasuk dalam cacat yang dimaksud. 16Agus Fakhroni, "Seksualitas: Antara hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Islam" (FakultasSyari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010). 17Rudiansah, "Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla" (JurusanSyari'ah STAIN Ponorogo, 2010).
G. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan jenis penelitian Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau penelitian kualitatif (Field Research), kemudian untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. 2. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, KabupatenPonorogo yaitu tempat terjadinya permasalahan yang peneliti teliti. 3. SubyekPenelitian Yang menjadi subyek penelitian ini adalah para penyandang tuna grahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 4. Data dan Sumber Data a. Data Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara dari penyandang tuna agrahita. b. Sumber Data Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data-data dalam pustaka berupa buku dand okumen. 5. Teknik Pengumpulan Data Agar memperoleh data yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang penulis maksud dalam penyusunan skripsiini, maka data-data penulis
peroleh dan kumpulkan melalui beberapa metode pengumpulan data antara lain: a. Interview atau wawancara, merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan pasangan tuna grahita serta masyarakat/tokoh masyarakat Desa Karangpatihan untuk diolah. Sedangkan wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.18 Dalam wawancara ini penulis membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban secara lisan, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya dan selanjutnya dianalisis dengan pengamatan mendalam. 6. Teknik Pengelolaan Data Setelah data terkumpul dan diperoleh melalui studi lapangan ataupun pustaka, maka penulis mengolah data dengancara: a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul, yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, sesuai dan keselarasan diantara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak ada relevansinya serta korelasinya.19 b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 18Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta; LP3ES, 1989), hlm. 192. 19Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT. Raja GrafindaPersada, 2002), hlm. 129.
c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu sebagai jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. 7. Teknik Analisis Data Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.20 Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah collection data (mengumpulkan data), setelah itu reduction data (merangkum data), kemudian display data (penyajian data hasil rangkuman), setelah itu conclusions data (hasil data-data tadi disimpulkan), sehingga memperoleh hasil yang maksimal.21 20Sugiono, memahamipenelitiankualitatif, ( Bandung : CV. Alpa Beta ), hlm. 91. 21Ibid, 92,.
H. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam bentuk bab, yang terdiridari 5 bab dan masing-masing bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut: Bab I : Adalah Pendahuluan, didalamnya ini berisi tentang gambaran umum pola dasar pembahasan skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II : Sebelum masuk pada pokok penlitian maka pada bab ini merupakan kumpulan kajian tori yang akan dijadikan sebagai alatanalisis antara membahas secara umum tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dalil-dalil atau pasal yang menjadi landasan hak dan kewajiban suami istri. Bab III : Bab ini menggambarkan bagaimana Kondisi geografis Desa Karangpatihan, sejarah kampung idiot, keadaan masyarakat sekitar, sertapraktek perkawinan penyandang tuna graita/keterbelakangan mental. Bab IV : Pada bab ini merupakan hsil dari kajian analisa dari rumusan masalah. Bab V : Merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan
dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan juga saran-saran.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 dan KHI A. Pengertian Perkawinan Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluaarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.22 Menurut Rahman Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konsistensinya bergantung pada arah kata itu dimaksud (sayiaq al-kalam). Ucapan nakaha fulanun fulanah (si fulan telah mengawini si fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah nakaha ulanun zaujatuhu (si fulan telah mengawini si fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam 22 Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13.
masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah dan kawin. Nikah dimaksud untuk perkawinan manusia sedangkan kawin ditujukan untuk perkawinan binatang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin sama-sama ditujukan kepada orang tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan aktifitas seksual diluar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (Upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad.23 Untuk memperhalus pengertian yang berlaku untuk binatang menggunakan kata kawin, meskipun istilah tersebut tidak mutlak karena dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Isalam, tidak di gunakan kata nikah atau pernikahan tetapi digunakan istilah perkawinan. Hal itu artinya bahwa bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Hal ini karena kata nikah berasal dari bahasa Arab sedangkan kata kawin berasal dari bahsa Indonesia. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada Al-Quran dan As-sunnah yang bersifat global, tetapi perkawinan berkaitan pula degan hukum suatu negara. Perkawinan baru 23Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 30.
dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negaratelah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.24 Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suami, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.25 B. Tujuan perkawinan Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dapat diketahui dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut selain ditetapkan pengertian perkawinan sekaligus tentang tujuan perkawinan.26 Di dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 24Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 198. 25Ibid, hlm. 32. 26 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, tt), 12.
bahagia dan kekal maka untuk itu masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil. 27 Selain itu tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, karena keturunan merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah-tangga. Dari pembahasan mengenai tujuan perkawinan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah: 1. Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama/syari'at; 2. Untuk memperoleh keturunan yang sah; 3. Pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan itu bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.28 Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas dan prinsip tersebut adalah: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil. 2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu dan 27Ibid., hlm. 13. 28Ibid., hlm. 46.
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. 4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan hingga dapat mewujudkan perkawinan secara baik. 5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. 6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.29 Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Melaksanakan Libido Seksualis Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai instingseks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan,seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorangperempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Perhatikan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah:223, 29 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 7-9.
Artinya: " isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang (Q.S.Al- Baqarah:223).30 yang beriman. 2. Memperoleh Keturunan Keinginan untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupunwanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlahsuatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. walaupun dalamkenyataannya ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Asy-syura ayat 49- 50 berbunyi:
Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak- anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepadasiapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-lakidan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), danjadikan mandul siapa 30 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm. 55.
yang Dia kehendaki Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.(Q.S. Asy-Syura: 49-50).31 3. Memperoleh Keturunan Yang Saleh Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orangtua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkanoleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yangbersifat kejiwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: Atinya: "Jika seseorang anak Adam telah meninggal maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (H.R Bukhari).32 Menyikapi hadis tersebut, maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram)ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya Hanya amak yang salehlah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal. 4. Memperoleh kebahagiaan dan Ketenteraman Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Perhatikanlah firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf 189: 31 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm. 75. 32 Muhammad Nashiruddin Al-bani. Mukhtashar Shohih Muslim. Tarjamah KMCP. Jakarta. Pustaka Azzam.2005. hlm. 580
Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".(Q.S.Al-Araf: 189). setelah dicampurinya, isterinya Dalam ayat lain Allah swt juga berfirman:
Artinya: "Dan di antara ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya tenteram kepadanya, dan kamu cenderung dan merasa dijadikan-Nya sayang. dan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Q.S.Ar-Rum: 21).33 tanda-tanda kekuasaan-Nya diantaramu rasa kasih 5. Menjalankan Perintah Allah SWT Allah swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu dalam sebuah ayat, Allah SWT. berfirman: 33 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, 43.
Artinya: 'Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu sukai.....(QS.An-Nisa:3). 6. Untuk Berdakwah Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islammembolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani Katolik atauHindu. Akan Letapi melarang perempuan muslimah menikahdengan priaKristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena padaumumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga. C. Hikmah Perkawinan Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut34 : 1. Memelihara gen manusia. Penikahan sebagai sarana untuk memilihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. 2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. 34Kamal Mukkhtar, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 126.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. 4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.35 D. Hak-hak Suami Istri 1. Hak Suami Suami tentu memiliki beberapa hak. Hak suami adalah kewajiban bagi kaum istri untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya, beberapa hak suami yang paling penting yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah: a. Mentaati suami dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Suami adalah kepala rumahtangga, karena itu, tuntutan kepada istri untuk mentaati suami merupakan hal yang alami berdasarkan kedudukn suami sebagai pemegang kendali rumah tangga, penanggung jawaab, serta sebagi penopang ekonimi rumah tangga. Kewajiban istri dalam mentaati suami hanya berkisar pada masalah kebaikan, kemaslahatan, dan perkara yang ada dalam batas agama. Akan tetapi apabila seorang suami memeritah seorang istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama 35 Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.
dan keluar dari batas kebaikan, maka istri berhak menolak perintah suaminya. Karena seorang manusia tidak boleh tunduk pada perintah untuk melakukan keburukan tanpa mempeduikan siapakah yang mengeluarkan perintah tersebut.36 b. Berlaku Amanah Seorang istri memiliki kewajiban menjaga dirinya, rumahnya, harta suaminya, dan anak-anaknya ketika suami tidak ada dirumah. Hal ini menujukkan bakti seorang istri kepada suaminya, istri harus mampu menggunakan harta, memelihara juga menyimpannya dengan baik. Jangan sampai membebani suami, misalnya berlaku boros walaupun suami berkecukupan rezeki. Demikian juga dalam masalah anak. Anak harus dididik, disayangi, dan dipelihara dengan baik.37 c. Memperlakukan Suami Dengan Baik Seorang istri mempunyai kewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik, serta tidak melakukan tindakan aniayakepada suami. Bisa jadi seorrang wanita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aniaya secara fisik terhadap suaminya, namun tindakan aniaya yang berupa ucapan yang kasar dan tidak etis, berbagai tindakan yang lainnya yang menampakkan ketidak hormatan istri terhadap suaminyamerupakan salah satu 36As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 214. 37Syaikh Mahmud Al-Mashir, Bekal Pernikahan, trans. Imam Firdaus (Jakarta:Qitshi Press, 2012), hlm. 16-17.
tindakan aniaya yang terlarang. Oleh karena itu seorang istri hendaknya selalu menampakkan raut wajah yang menyenangkan apabila dipandang suaminya.38 d. Hak Memberi Pelajaran Kepada Istri Ketika seorang istri menunjukkan sikap pembangkangan terhadap suami yang berkisar dalam hal kebaikan, maka suami berhak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya, dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Tahap pertama, memberikan nasehat dan arahan yang baik dan penuh kesantunan, tanpa memberikan kesan menggurui. Apabila tahap pertama tidak mengena, maka ditempuh dengan cara kedua yaitu pisah tempat tidur, yang merupakan tindakan yang lebih jelas daripada tahap pertama. Ketika tahap yang kedua ini tetap tidak menimbulkan hasil, maka digunakan tahap yang ketiga, memberikan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas dan juga diarahkan kearah anggota tubuh yang tidak berpengaruh pada pukulan tersebut. Setelah ketiga tahap tersebut menunjukkan hasil dan membuat istri menyadari kesalahannya, dan memperbaiki sikapnya maka seorang suami tidak berhak untuk menggunakan hak ta'dibnya lagi.39 38 Ibid, hlm. 216. 39Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 163-164.
2. Hak Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Hak istri adalah kewajiban bagi kaum suami untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah: a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami. Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri dengan sesuai tugas masing- masing. b. Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Atau Menggunakan Mahar Dari Suaminya Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi.Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta benda istrinyatersebut kecuali dengan ridhonya dan kemauannya sendiri.40 40Ibid., hlm.123-124.
Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 :
Artinya: "Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". 41 Maksud dari surat tersebut adalah berikan mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan, dan tipu muslihat, kalau ia berikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang cinta-mencintai. Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka mahar itu menjadi hak milik istri. Dan istri berhak membelanjakan atau menggunakan mahar itu tanpa tanpa meminta persetujuan dari 41An-Nisa (3), hlm. 4.
suami.42 c. Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi: 1) Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari harian kehidupan istri. 2) Belanja dan pemelihara kehidupan istri dan anak-anak. 3) belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak. d. Istri Berhak Membelanjakan Harta Istri berhak membelanjakan harta pemberian suami guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka 42Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, tt), 20.
harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak membelanjakan harta pemberian dari suaminya maupun harta yang dibawa maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri.43 Dalam membelanjakan harta istri tidak memerlukan izin dari suaminya. Riwayat Bukhari Muslim yang artinya: "Apabila istri menafkahkan harta milik suaminya, dia mendapat pahala sebab perbuatannya itu, dan bagi suaminyapun mendapat pahala dari hasil kerjanya. Bagi orang yang menyimpan hartapun mendapat pahala sebagian mengurangi pahala yang lain". Istri yang membelanjakan uangnya kearah kebaikanpun akan mendapat pahala, pahala yang diberikan kepada istri itu sedikitpun tidak mengurangi pahala suami sebagai orang yang berikhtiar menghasilkan harta. e. Istri Berhak Mendapat Perlakuan Yang Baik Dari Suaminya Meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu mendapat izin dari suaminya, akan tetapi akan lebih baik apabila seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan atau memberikan suatu akibat yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya akan lebih baik lagi apabila hal tersebut konsultasikan dan dibicarakan terlebih dahulu 43Soemiyati, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 90.
dengan suaminya.44 E. Kewajiban Suami Istri Salah satu akibat hukum setelah terjadinya akad perkawinan yang sah ialah tetapnya kedudukan laki-laki sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga. Sejak saat itu pula seorang suami mempunyai sebuah kewajiban terhadap isterinya. 1. Kewajiban Seorang Suami a. Mahar (Mas Kawin) Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya oleh sebab pernikahan. Adapun dalil yang mewajibkan memberikan mas kawin terhadap istrinya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24, yang artinya:"Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamunikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senanghati memberikan sebagian mas kawinnya kepadamu ambillah dia sebagai makna yang sedap lagi baik akibatnya".45Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak 44Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 167. 45Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 84.
boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.46 Hukum pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.47 Sedangkan dalam KHI juga membahas tentang mahar, yaitu terdapat pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 yaitu sebgai berikut : Pasal 30 menjelaskan tentang kewajiban Calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah,bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 menjelaskan tentang Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 berbunyi: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sedangkan berkaitan dengan pemberian mahar kepada calon istri diatur dalam Pasal 33 yaitu: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar 46Ibid, hlm. 84. 47Saebani, Fiqh Munakahat 2, hlm. 13.
boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.48 Dalam Pasal 34 menjelaskan tentang kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Serta kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnyadalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 35 membahas tentang, suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul (sebelum berhubungan badan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.serta suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.49 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang samabentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Hal tersebut diatur dalam pasal 36. 48Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), hlm. 331-332. 49Ibid, hlm. 333.
204. Dan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.terdapat pada pasal 37. Sedangkan pasal 38 yaitu pasal yang membahas apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas. Dan apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus mengganti dengan mahar yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.50 b. Nafkah Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada isterinya, yang berupa nafkah makanan, minuman, nafkah pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial isteri dan kemampuan finansial suami. Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.51 Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan 50Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), hlm. 331-333. 51 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.
oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapikewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantar aula mashih menetapkan bahwa meskipunisteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.52 c. Menggauli isterinya secara baik dan patut Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 :
Artinya : "... Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isterimu) secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S An-Nisa"19).53 Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.54 Makruf disini juga dapat mencakup hal-hal anatara lain sikap 52Ibid, hlm. 205. 53 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm. 64. 54 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 160-161.
menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.55 d. Melindungi dan menjaga nama baik iseri Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina. Hal ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila isteri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, berkewajiban memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.56 e. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan. Suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri dan kebutuhan yang tidak bisa dianggap remeh, 55 Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif, hlm. 90-91. 56Ibid, hlm. 90-91.
dan merupakan salah satu faktor pendukung bagi terciptanya kestabilan dan keharmonisan keluarga.57 Sedangkan dalam pasal 80 KHI disebutkan kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai berikut : 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c) Biaya pendidikan bagi anak. 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 57Ibid, hlm. 208.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. 2. Kewajban Seorang Istri Yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. 58 Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami seperti halnya yang tersebut dalam Pasal 79 ayat 2 yang bunyinya "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga59 Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan.60 a. Kewajiban Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbunyi: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dan didalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir 58Soemiyati. Hukum perkawinan silam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberti. Yogyakarta:1999, hlm. 87 59Ibid.,hlm.154. 60Ibid.,hlm. 101.
dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam".61 Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." 62 Islam mengajarkan kepada istri bagaimana mereka harus bertindak tehadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam hadits Riwayat Thabrani bahwa Nabi SAW mengajarkan: "Sebaik- baiknya istri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suami melihatnya, taat kepada suaminya bila disuruh serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta benda suaminya" 61Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Membina Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.128. 62Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, 55.
Dari petunjuk Rasulullah tersebut dapat memetik pelajaran sebagai berikut: pertama, seorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya. Ia harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, menunjukkan kecintaannya yang penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik akan menciptakan kerukunan dan kedamain. Seorang istri harus bisa menjadi pelipur laraserta penenang hatinya dikala suami sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, serta dapat memberi harapan ketika akan berputus asa. Selain panda bersikap, seorang istri hendaknya pandai memelihara kebersihan dan kecantikannya agar tetap menarik pandangan suami. Mempercantik diri itu terutama untuk suami. Pepatah mengatakan bahwa seorang istri paling tidak harus bisa masak, macak dan manak. Macak berarti pandai berhias,harus tampil cantik lahir dan batin. Masak berarti pandai mengatur ekonomi rumah tangga, termasuk terampil masak-memasak.Sedangkan manak berarti seorang istri selain berketurunan (tidak mandul) juga harus pandai meraat dan mendidik anak.63 Seorang istri jangan sampai bersikap acuh tak acuh teradap suaminya, jangan cemberut tetapi seorang istri harus selalu menunjukkan sikap yang selalu menyenangkan hati suami dengan menunjukkan sikap berseri-seri bila dipandang suami. 63Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Membina Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 101.
Jika suami memberikan sesuatu untuk si istri, si istri jangan sekal-ikali mencatat pemberian suami itu, sebab dalam sangkaan suami apa yang diberikan kepada istrinya itu adalah baik untuk istrinya. Maka Upaya suami untuk istri itu hendaknya dihargai dengan penghargaan yang tinggi. Dan suatu sikap yang baik bagi seorang istri, jika suaminya datang dari kerja disambutnya dengan senyum mesra, disambut dengan hidangan sekedarnya sebab kepayahan suami akan segera hilang jika ada sambutan baik dari istri. Kedua, istri harus taat kepada suaminya, meskipun istri mungkin lebih tinggi pendidikanya atau lebih besar penghasilannya atau lebih tua usianya, istri tetap harus patuh, taat dan hormat kepada suaminya. Sikap ini harus dilaksanakan dengan tulus ikhlas, baik dihadapan suami maupun dikala suami tidak ada. Jika istri keluar rumah hendaknya menjelaskan kepada suami kemana dia hendak pergi dan hendaknya menerangkan apa maksud dan tujuannya, agar suami tidak merasa kesulitan jika suatu waktu ada kepentingan terhadap dirinya. Istri menjelaskan kepada suami ini penting sekali sebab jika tidak akan dapat menyebabkan sebelnya hati suami terhadap dirinya dan dapat pula menyebabkan renggangnya hubungan suami istri.64 Ketiga, Istri wajib menjaga dirinya dan harta benda suaminya 64Ibid., hlm.164-165.
jika suami tidak ada di rumah, apakah ia sedang bekerja ke luar daerah atau merantau, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain muhrimnya dikala suaminya tidak ada, kecuali atas izinnya. Begitu juga harta benda yang ada dirumahnya adalah tangung jawab istri untuk menjaganya. Kalau seorang istri terpaksa harus bekerja diluar rumah, ia tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini.65 Keempat, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami, bahkan seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah tatkala suaminya ada di rumah, kecuali telah meminta izin terlebih dahulu. Sekalipun dalam keadaan sibuk, misalnya dalam mencuci pakaian atau sedang memasak makanan atau sedang menjahit pakaian atau sedang membaca Al-Quran sekalipun, jika saat itu suami meminta dirinya untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolak permintaan suaminya. Kelima, istri selain harus menghormati kedua orang tuanya, ia juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertuanya). Orang tua suami haruslah diangap sebagai orang tua sendiri, apalagi kalau orang tua atau mertuanya telah berusia lanjut. 65Ibid., hlm.166-167.
Hindarkanlah ucapan yang kasar dan keras, ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan lemah lembut dan dakwakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kesalahpahaman dengan pihak orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga.66 Keenam, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya dan keluarganya. Dalam surat Al- Baqarah ayat 187 :
Artinya: "...mereka adalah pakeanmu, sebaliknya kami adalah pakain untuk mereka. Allah telah mengetahui bahwa kamu telah menyiksa diri karena menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni dan memberi keringanan kepadamu...".67 Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat (menjaga aib atau rahasia), menjaga kesehatan dan untuk keindahan. Istri hendaknya pandai menutup rapat-rapatrahasia suaminya, apalagi rahasia tempat tidur pantang digunjingkan kepada orang lain sekalipun untuk berkelakar termasuk bisa menjaga nama baik orang tua dan mertua. b. Kewajiban Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga 66Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, hlm 31. 67Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm 23.
Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik-baiknya" Peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinanan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus.Sebagai ibu ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya agar menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksaapi neraka. 68 Firman Allah dalam surat Al Tahrim ayat 6 :
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka... ".69 Kedudukannya sebagai seorang ibu rumah tangga kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Dan sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya: Seorang wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya serta kelak akan dimintai pertanggung jawabannya 68Muhammad Koderi. Bolehkah wanita Menjadi Imam Negara. Gema Insani Press. Jakarta 1999:60. 69Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm 53. "Istri
terhadap apa yang dipimpinya. c. Kewajiban Istri Sebagi Ibu Dan Pendidik Bagi Anak-Anaknya Ibu yang baik adalah ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih dan sayang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada diri mereka sejak kecil atau masih dalam kandungan. Dan suamiistri memikul kewajiban yang sama untuk mengasuhdan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sebagaimana yang termuat didalam pasal 77 ayat (3) didalam KHI.70 70 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 143-144.
BAB III PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan BalongPonorogo 1. Profil Desa Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak diwilayah paling barat serta merupakan desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan terletak pada ketinggian 153 meter dari permukaan laut. Desa Karangpatihan memiliki luas wilayah 1336,6 hektar yang meliputi 109 hektar perumahan dan pekarangan, 17 hektar sawah setengah teknis, 164 hektar sawah tadah hujan, 355 hektar ladang atau tegalan kering, 171,5 hektar tanah tandus, 401,1 hektar hutan kering dan 119 hektar kuburan dan lain-lain.71 Adapun batas-batas desa Karangpatihan adalah sebagai berikut;72 Tabel 3.1 BATAS DESA Sebelah Utara Desa Jonggol Kecamatan Jambon Sebelah Timur Desa Sumberejo Kecamatan Balong Sebelah Selatan Desa Ngendut Kecamatan Balong Sebelah Barat Hutan Negara / Kabupaten Pacitan 71Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. 72Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
2. Kependudukan Desa Karangpatihan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dibanding desa-desa lain yang berada di Kecamatan Balong, jumlah penduduknya yaitu 5.750 jiwa yang secara keseluruhan penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dengan perincian sebagai berikut;73 Tabel 3.2 Jumlah Penduduk No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laik 2.924 2 Perempuan 2.826 3. Jumlah Kepala Keluarga Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.754 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3 NO Nama Kepala Keluarga Jumlah 1 Kepala Keluarga Miskin 261 Kepala Keluarga 2 Kepala Keluarga Miskin Idiot 42 Kepala Keluarga 3 Kepala Keluarga Rentan Miskin 558 Kepala Keluarga 4 Kepala Keluarga Rata-rata 893 Kepala Keluarga 73Ibid,.
Untuk usiasekolah berjumlah 1.259 jiwa sedangkan 213 jiwa untuk usia dini atau balita.74 4. KeadaanKeagamaan Desa Karangpatihan terbilang desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang taat dan patuh kepada agamnya, sedangkan penduduk yang memeluk agama lain hanya berjumlah 2 orang yaitu suami istri berdomisili di Dukuh Bibis. Namun hal tersebut tidaklah mempengaruhi dalam urusanberibadah.75 Tabel 3.4 Agama dan Kepercayaan No Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Islam 2.923 orang 2.825 orang 5.748 orang 2 Kristen 1 orang 1 orang 2 orang Jumlah 2.924 orang 2.826 orang 5.750 orang Jumlah total 5.750 orang 5. KeadaanEkonomi Sebagian besar penduduk Desa Karangpatihan bermata pencahrian sebagai petani yang memiliki tanah sawah atau tanah tegalan yang sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan hanya sebagi buruh tani karena ketika mereka selesai mengolah tanah milik mereka sendiri kebanyakan dari mereka akan bekerja sebagai buruh tani kepada tuan tanah yang berada di Desa 74Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. 75Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
Karangpatihan maupun di Desa yang berdekatan dengan Karangpatihan, selengkapnya tentang mata pencahrian di Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut :76 Tabel 3.5 Mata Pencahrian Penduduk NO Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Buruh tani 2.503 Orang 2 Petani 1.304 Orang 3 Pedagang 235 Orang 4 Peternak 142 Orang 5 Meubel 52 Orang 6 Obrok (Pedagang keliling) 38 Orang 7 Industri tempe 9 Orang 8 Pengusaha 6 Orang 9 PNS/ TNI/ POLRI 29 Orang 6. Keadaan Penyandang CacatMental Desa Karangpatihan memiliki 34 RT dan 8 RW serta empat Dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Bibis, Dusun Bendo dan Dusun Tanggungrejo. Di Dusun Tanggungrejo inilah para penyandang cacat mental itu bertempat berdekatan sehingga membentuk komplek perumahan maka dari itu masyarakat sering menyebut pemukiman mereka sebagai kampung idiot.Menurut penuturan dari beberapa informan bahwa sebagian besar penyebab kecacatan mereka disebabkan karena faktor kurang terpenuhinya 76Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
gizi, karena kebanyakan dari mereka lahir pada sekitar tahun 60 sampai 70 an. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan Desa Karangpatihan khususnya Dusun Tanggungrejo pada tahun itu, mereka hanya makan nasi dari singkong dan hanya berlauk sambal, jauh dari pemenuhan gizi yang tercermin dari empat sehat lima sempurna. Selain itu akses pendidikan yang sulit, kalaupun bisa mereka sulit untuk harus membayar biaya sekolah. Klasifikasi penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan dibedak menjadi 3 yaitu : a. Cacat mental ringan, adalah mereka yang masih mampu di didik untuk bekerja dan mampu belajar meghitung yang sangat sederhana jika dididik. b. Cacat mental sedang, adalah mereka yang masih mampu di didik untuk bekerja tapi dengan pengawasan, namun untuk kategori sedang di Desa Karangpatihan tidak didik untukbekerja. c. Cacat mental berat, adalah mereka yang tidak mampu di didik untuk bekerja. Mereka memerlukan perawatan secara total dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjanghidupnya. Kebanyakan yang telah melaksanakan perkawinan adalah para penyandang cacat mental kategori ringan, karena masyarakat menganggap mereka masih mampu bekerja walaupun hanya sebatas kemampuan dari
mereka sendiri.77 B. Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan BalongPonorogo. Fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo adalah terdapat beberapa praktek perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, peneliti menemukan 9 kasus perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental tersebut. Dari semua responden, khususnya responden pasangan suami istri yang mengalami cacat mental.Sangat sulit bagi peneliti untuk mengumpulkan data lebih banyak lagi, dikarenakan sulitnya para penyandang cacat mental untuk berkomunikasi. Maka dari itu peneliti mencari informan lebih banyak lagi dengan jalan melakukan wawancara dengan informan lain seperti dari pihak keluarga, saudara, tokoh masyarakat. Adapun pasangan suami istri yang menjadi responden penelitian oleh penyusun adalah sebagai berikut : 1. Bapak T berusia 38 tahun, ibu P berusia 30 tahun, mereka memiliki satu orang anak laki-laki berumur 12 tahun. 2. Bapak M berusia 32 tahun. Ibu B berusia 31 tahun, mereka dikaruniai 2 dan orang anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7dan 3 tahun. 3. Bapak T berusia 52 tahun sedangkan ibu S berusia 41 tahun, mereka dikaruniai satu orang anak yang saat ini sudah lulus SMA. 77Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji, Tokoh Masyarakat, Minggu 24-Desember-2017.
4. Bapak P berusia sekitar 44 tahun, sedangkan ibu P berusia 48 tahun, selama mengarungi rumah tangga mereka masih belum dikaruniai keturunan. 5. Bapak W berusia 37 tahun, sedangkan ibu S berusia 36 tahun, mereka dikaruniai seoranganak laki-laki yang saat ini masih SD kelas 6. 6. Bapak S dengan ibu K. Pak S berusia 51 tahun sedangkan ibu K berusia 47 tahun, mereka diaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini sudah lulus SMA. 7. Bapak M 42 taahun dengan ibu T 38 tahun, selama menikah mereka dkaruniai satu orang anak laki-laki yang masih duduk di kelas 5 SD. 8. Bapak J 35 tahun dengan ibu W 36 tahun, sampai saat in mereka masih belum dikaruniai seorang anak. 9. BaPak K 44 tahun dengn ibu W 43 tahun, dalam perkawinannya mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Heri dukuk di SMA dengan Bambang yang duduk di TK B.78 Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong pada dasarnya sama dengan manusia normal pada umumnya. Ada proses lamaran atau peminangan dan perkawinan, dalam proses perkawinan pun mereka juga berakad, dan akadini disaksikan oleh saksi masing-masing, menyertakan mahar, wali serta juga menghadirkan petugas pencatat. Seperti pemaparan bapak Samuji : "Perkawinannya ya sama seperti orang-normal mas, ada saksi, ada 78Dokumen Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
wali ada mahar dan ada ijab qobul. Dan untuk izin wali otomatis sudah ada mas soalnya kebanyakan dari mereka dijodohkan jadi secara tidak langsung sudah ada izin dari wali nya".79 Sedangkan menurut bapak Suwoso adalah : "Yang saya alami selama ini mas, dulu yang melakukan akad itu jika dari pihak mempelai perempuan ya bapaknya atau saudara yang diberi kuasa oleh bapak si mempelai perempuan untuk menikahkan mas. Sedangkan untuk pihak mempelai laki-laki itu prosesnya sebelum dinikahkan dibujuk dulu mau apa tidak dengan si mempelai perempuan namun yang pastinya dengan bahasa yang mereka bisa terima mas (bahasa isyarat), kalao sudah mau. Baru dinikahkan dan yang melakukan qobul dari pihak laki-laki adalah walinya.Namun kebanyakan walinya mewakilkan ke saudara atau naibnya mas".80 Dari pemaparan wawancara dengan narasumber diatas dapat dapat diambil kesimpulan bahwasannya praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang tuna graita sama dengan pernikahan pada umumnya, mulai dari prosesi lamaran sampai ijab qabul. C. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri penyandang tuna graitadi Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam membina suatu rumah tangga seorang suami mempunya hak dan begitu pula seorang istri juga mempunyai hak. Dibalik itu seorang suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula seorang istri jua mempunya beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Dari hal tersebut maka penyandang tuna graita di Desa Karangpatian yang telah melangsungkan perkawinan juga telah mempunyai hak dan 79Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji, Tokoh Masyarakat, Minggu 24-Desember-2017. 80Hasil Wawancara dengan Bapak Suwoso, Tokoh Masyarakat, Slasa 26-Desember 2017.
kewajiban yang melekat pada diri mereka sejak mereka mengucapkan akad nikah, ditambah lagi kewajiban bersama untuk mendidik anak akan timbul ketika mereka sudah memiliki anak dari perkawinantersebut. Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya akan tercapai ketika sang suami mampu untuk bekerja dan mampu menghasilkan uang untuk kebutuhan nafkah istri dan anak. Terkait pemenuhan nafkah berupa materi kepada istri penyandang cacat mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo beberapa informan memberi keterangan,Seperti pemaparan dari Ibu Kademi yang berkaitan degan mahar: "Dipek Toiran sak wargo mrene mas ngejak rabi pairah anak ku. Toiran jarene ngedolsapi kanggo tuku kalung, ali-ali ambi gelang amprihepairah gelemdirabi".81 (Dulu Toiran dan keluarganya juga kesini mas untuk mengajak menikah pairah anakku. Toiran menjual sapinya untuk membeli kalung, cicin dan gelang supaya pairah mau untuk dinikahinya). Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Toiran dalam memnuhi kewajibannya berupa mahar, Toiran menjual sapi yang dia pelihara selama beberapa tahun untuk membeli kalung, cincin dan gelang yang di berikan kepada Pairah sebagai emas kawin untuk pernikahahnya. Sedangkan pemenuhan berupa nafkah, beberapa informan memberi keterangan diantara ibu Simis yaitu : "Lek mesidi sek jowo kerjo mas, yo kerjo ne baratane nek baon nandur jagung, nandur telo.Arangkading di kongkon tonnggo kon epek jagung, bedol kacang". (Kalao mesidi masih bisa kerja mas, ya kerjanya seperti nanam jagung 81Hasil Wawancara dengan Ibu Kademi, Ibu dari Penyandang Tuna Graita, Kamis 28- Desember-2017.
dan ketela pohon. Terkadang disuruh tetangga untuk bekerja di tempatnya). Imbuh beliau : "ko deso yo tikeki pelatihan mas kon ngae keset ko kain gek hasile yo kon kanggo nyukupi kebutuan keluar gane, tapi yo jenenge keadaane koyo ngono dadi kerjone yo sak isone. Sidane yo aku seng kerep nyangoni anak e kanggo jajan mas, piyemaneh mas eman- eman nek bocahe gakdiopeni".82 (Dari desa ya diberi pelatihan mas untuk membuat keset dari kain perca dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi ya namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang sering memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, bagaimana lagi mas kasihan kalao anaknya terlantar). Hal senada juga disampaikan oleh Mesidi tentang pekerjaannyayaitu : "Nek baon nandur bedolkacang nek mae uwong karo ngae kesed nek BLK".83 jagung, arangkading epek jagung ambi (Ke hutan menanam jagug dan terkadang disuruh tetangga untuk bekerja memanen jagung dan kacang tanah dan membuat keset di BLK). Menurut pemaparan Bu Simis diatas, bahwa Mesidi yang mengalami cacat mental masih bisa bekerja walaupun terbatas dan dari hasil kerjanya digunakan untuk memenui kebutuhan keluarganya, dan tidak jarang bu simis yang sering ikut membantu dalam hal keuangan keluarga mesidi dan boini. Dan menurut pemaparan mesidi di atas bahwa mesidi bekerja sebagai petani dan buruh tani yang terkadang sering disuruh tetangga untuk bekerja di rumahnya. Mesidi menikah dengan boini pada tahun 2007, mereka memiliki 2 anak yaitu bunga umur 5 tahun duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini 82Hasil Wawancara dengan Ibu Simis, Bude dari Penyandang Tuna Graita, Sabtu 23- Desember-2017. 83Hasil Wawancara dengan Mesidi dan Boini, Penyandang Tuna Graita,Slasa 26-Desember- 2017.
(PAUD) dan deswita umur 1 tahun, selama ini mereka tinggal bersama busimis. Toiran dan Pairah adalah pasangan cacat mental ringan yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2003, pada saat melangsungkan perkawinanToiranberumur 37 tahun dan Pairah berumur 36 tahun. Mereka memiliki anak bernama Agung umur 12 tahun kelas 6 SD, mereka tinggal di rumah mereka sendiri yang bersebelahan langsung dengan rumah mertua wandi. Sedangkan menurut Ibu Sipon (Ibu dari Pairah) bahwa Toiran sangat bertanggung jawab terhadap kelurga, hal itu dibuktikan dengan Toiran bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dan tak jarang Toiran menitipkan uang kepada Bu Sipon untuk membelikan baju buat istri dan anak- anaknya. Namun dengan keadaan Toirandan Parmiyang mengalami tuna graita, Ibu Si pon tak jarang membantu untuk membiayai sekolah anak- anaknya. : " Nek ragat sekolah yo bapak ambi mboke mas, tapi aku yo sering ngewangi mas. Alhamdulillah iki nek pak lurah diwehi kolam ambilele mas dadi sak ora-ora ne telong (3) wulan pisaniso nyelenggi ge kebutuhan mas". (kalau untuk biaya sekolah ya bapak dan ibu nya mas yang membiayai, tapi saya sering membantu mas buat biaya sekolah anaknya. Alhamdulillah oleh pak lurah diberi kolam sekaligus bibit lele mas jadi setidak-tidaknya 3 bulan sekali bisa nabung untuk kebutuhan sehari-hari mas). Imbuh bu Si Pon : "lek nukokke klambi yo tau mas, jenenge bojo kok. Tapi paling dititipke aku opo tonggo mas duite, gekkon goleknesandangan nek
pasar ngumpul opo pasar balong ngonomas". (kalau untuk pakaian ya pernah mas membelikan, namanya juga keluarga. Tapi dititipkan ke saya atau tetanga mas uangnya, nanti suruh membelikan pakaian di pasar ngumpul atau balongmas).84 Samin berumur 50 tahun sedangkan kati berumur 47 tahun, mereka menikah pada tahun 1985. Selama menjalani pahit manis rumah tangga mereka dikarunia 1 orang anak bernama warji lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA swasta daerah balong, warji tergolong murid yang pandai jauh dari keadaan kedua orang tua nya yang mengalami cacat mental. Dari pemaparan pasangan suami istri tersebut, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka menggarap sawah : "Garap tegal, ge mangan soko hasil e panen".85 (bertani disawah, untuk makan sehari-hari dari hasil panen). Menurut mas Warji, beliau adalah anak dari pasangan Samin dan Kati, menurut beliau adalah : "Orang tua selama ini ya kerja mas sebagai petani ke tegal, ngaret (cari rumput), Terkadang disambati tangga untuk memanen kacang.Jadi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari hasil soko iku mas".86 Sedangkan menurut Bapak Nyamud untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti nafkah yang bersifat materi para pasangan penyandang cacat mental juga bekerja namun hanya sekedar kemampuan mereka namun disisi lain dari pihak keluarga dan saudara selalu mendampingi untuk membantu 84Hasil Wawancara dengan Ibu Sipon, Ibu dari Penyandang Tuna Graita, Selasa 26- Desember-2017. 85Hasil Wawancara dengan Samin dan Kati, Penyandang Tuna Graita, Selasa 26-Desember- 2017. 86Hasil Wawancara dengan Warji, Anak dari Penyandang Tuna Graita, Selasa 26- Desember-2017.
mereka : "Mereka nyambotgawe semampunya mas, ya seperti cari kayu di hutan, cari rumput untuk dijual. Ya semampunya mereka mas, tapi tetap mendampingi dan selama bantumas".87 ini saudara dan keluarga Menurut bapak Eko selaku Lurah Desa Karangpatihan, memaparkan sebagai berilkut : "Memang kebanyakan dari pasangan penyandang tuna graita bekerja sebagai petani ataupun buruh tani, tetapi dari desa tetap ada perhatian khusus kepada mereka untuk membantumemenuhi kebutuhan mereka, seperti mengadakan pelatihan pembuatan keset, bantuan berupa hewan ternak seperti ayam, leleataupun kambing. Pada awalnya memang harus ada pendampingan khusus untuk memelihara hewan ternak tersebut, tapi lama kelamaan mereka terbiasa dan tidak perlu pendampingan secara khusus.Itu semua bertujuan agar para penyandang tuna graita dapat hidup mandiri".88 Sedangkan untuk tempat tinggal sebagian dari mereka sudah memiliki rumah sendiri namun jarak antara rumah mereka dengan orang tua tidaklah terlalu jauh, itu diamaksudkan agar orang tua mudah untuk mengawasinya. Sedangkan sebagian lagi masih bersama dengan orang tua atau saudaramereka. Seperti yang dipaparkan oleh ibu lamiyah : "Enggeh mas, etan ku kui.Tapi walaupun wesomah-omah dewe aku tetep gak tego mas, soal e keadaane yo koyo ngono kui dadi nek tak tok ke yo mesak ke putu ku barang mas. dadiyo sering tak endang i mas". (sudah mas, timur rumah saya rumahnya. Tapi walaupun sudah punya rumah sendiri saya gak tega mas, soalnya keadaannya seperti itu jadi kalau saya lepas begitu saja kasihan juga cucu saya mas.jadi ya sering 87Hasil Wawancara dengan bapak Nyamud Teguh Wiono, Tokoh Masyarakat, Minggu-24- Desember 2017. 88Hasil Wawancara dengan bapak Eko Mulyadi, Kepala Desa, Minggu-24-Desember 2017.
saya kunjungi mas).89 Sedangkanmenurut ibu Simis: "Iyo mas, omah ku nek kene bareng Toiran ambi Pairah" (iya mas, saya tinggal satu rumah dengan Toiran dan Pairah).90 Sedangkan untuk kewajiban mereka bersama seperti mendidik dan mengasuh anak, mereka melakukannya bersama dengan keluarga dan saudara mereka, namun hal ini bukan berarti mereka tidak mampu untuk mengasuh dan mendidiknya.Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak keluarga mereka tidak tega kalo harus melapaskan begitu saja tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak, maka dari itu pihak keluarga selalu mendampinggi dan membantu mereka. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Katiran : "Kalau masalah ngemong anak ya tetap kedua orangtuanya mas, kalau untuk mengajak komunikasi yaa dengan bahasa mereka sendiri mas.Tapi pihak keluarga terus mbantu ngemong kok mas, yaa seperti mengajari berhitung dll".91 Sedangkan menurut mas Warji anak dari pasangan penyandang cacat mental dalam hal mengasuh dan mendidiknya, beliau beranggapan bahwa orangtua dan neneknya lah yang dulu mengasuh dan membesarkan beliau, walaupun pada waktu SMP daan SMA beliau harus bekerja untuk biaya sekolah dan terkadang diberi biaya sekolah oleh orangtuanya namun jumlahnya masih kurang maka dari itu beliau bekerja. 89Hasil Wawancara dengan Ibu Lamiyah, Ibu dari penyandang Tuna Graita, Kamis 4- Desember-2018. 90Hasil Wawancara dengan Ibu Simis, Bude dari Penyandang Tuna Graita, Sabtu 23- Desember-2017. 91Hasil Wawancara dengan Bapak Katiran, Tokoh Masyarakat, Minggu 24-Desember-2017.
"Ya cari sendiri mas, sekolah sambi kerja dan sambi ngikut dirumah orang lain (Orangtua asuh), jadi sebagian besar biaya sekolah yang menanggung ya orangtua asuh mas. Tapi kadang orangtua dan mbah memberi uang untuk biaya sekolah mas". UjarWarji.92 Sedangkan menurut katibah, untuk baiya sekolah anaknya. Beliau memaparkan : "Soko hasil nek ku kerjo ambi disanggoni mbh e ne" (hasil dari saya kerja dan terkadang biberi mbah). "Tani ambi golek kayu" (tani dan cari kayu)93 Tukimun dan Katibah bekerja sebagai buruh tani dan mencari kayu bakar di hutan, mereka melaksanakan perkawinannya pada tahun 2002, dikaruniai satu anak yaitu wahyu umur 12 tahun duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Jemari dan wagi menikah pada tahun 2003, selama perkawinan nya mereka belum dikarunia anak. Mereka selama 2 tahun terakhir tidak tinggal serumah karena jemari mengalami sakit stroke yang mana harus dirawat di rumah kedua orang tua jemari yang berada di Dusun Bibis sedangkan Wagi bertempat tinggal di rumah kedua orangtuanya yang berada di Dusun Tanggungrejo.94 Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa untuk pemberian nafkah mereka juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, walaupun terkadang masih kurang namun keluarga dan saudara yang selalu sabar 92Hasil Wawancara dengan Warji, Anak dari Penyandang Tuna Graita, Selasa 26- Desember-2017. 93Hasil Wawancara dengan Katibah, Penyandang Tuna Graita, Selasa 26-Desember-2017. 94Hasil wawancara dengan bapak wito, Tokoh masyarakat, Kamis 4-Desember-2018.
membantu dan mendampinginya. Terkait pemenuhan kebutuhan biologis dengan adanya bukti anak tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan seksual merekapun berjalan sebagaimana orang normal biasa dan dalam hal mengasuh dan mendidik anak mereka melakukannya bersama dengan keluarga dan saudara mereka.
BAB IV ANALISA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO A. Analisis tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam pemenuhan hak suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, Hak suami istri terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30-34 yang isi materinya sama dengan pasal pasal yang terdapat dalam KHI yang mengatur tentang pemenuhan hak suami istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Passal 30 disebutka: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Sedangkan dalam Passal 31 yang menjelaskan mengenai hak suami istri yaitu: 4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat; 5. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum; 6. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga;.
Bila keluarga adalah dasar kebudayaan dan masyarakat, maka hubungan suami istri dan penetapan hak-hak timbal balik dan tugas-tugas mereka adalah dasar kehidupan keluarga. Hak disini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya kepada pihak yang berhak, walau tidak menutup kemungkinan suatu hak itu dapat terhapus seandainya pihak yang berhak itu merelakan apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat degan komitmen untuk saling memenuhi hak yang telah ditetapkan untuk mereka, untuk itu masing- masing pasangan hendaknya saling mengerti dan memahami serta berusaha dengan sepenuh hati untuk memenuhinya dengan sebaik mungkin tanpa adanya unsur keterpaksaan. Sehingga dengan terpenuhinya hal tersebut tentunya, akan menjadikan ikatan rumah tangga semakin erat dan ikatan batin keduanya lebih mendalam sehingga keharmonisan keluarga akan terjaga. Dengan adanya fenomena pernikahan yang terjadi di desa Karangpatihan yaitu antara penyandang tuna graita, maka terbesit suatu pandangan apakah dengan keadaan cacat mental mereka dapat memenuhi hak mereka sebagai keluarga/pasangan suami istri, tetapi setelah diteliti ternyata dalam kehidupannya sehari-hari mereka dapat dapat memnuhi hal tersebut bahkan dapat hidup rukun dan bahagia seperti keluarga yang lain pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sesuai Pasal-pasal Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan KHI bahwasannya pasangan suami istri tuna grahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam hal pemenuhan hak seperti nafkah, tempat tinggalsudah, mahar maupun hak yang bukan bersifat materi seperti saling menghormati, mendapat perlakuan baik dari pasangan, itu semua sudah dapat terpenuhi meskipun dalam pemenuhannya memerlukan bantuan orang lain seperti keluarga, tetangga maupun pemerintah desa mengingat keadaan mereka yang mengalami kecacatan dan keterbelakangan mental. Sehingga dengan terpenuhinya hak tersebut menjadikan keluarga mereka harmonis itu semua dapat dibuktikan dengan tidak adanya satupun perceraian yang terjadi antara pasangan tuna grahita. B. Analisis tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam pelaksanaan kewajiban suami istri dalam kehidupanperkawinan keluarga/pasangan tuna grahita di Desa Karangpathan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya hak yang diperoleh harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi dengan tujuan terciptanya kehidupan yang harmonis dan bahagia, sedangkan yang diamksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain terlepas dari apakah pasangan tersebut mempunyai kekurangan dalam hal fisik maupun cacat mental/tuna grahita seperti yang terjadi di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo, diantara kewajiabannya antara lain :
4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya; 6. Jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya msing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.95 Sedangkan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal sesuai dengan Undang-Undang N0. 1 tahun 1974 pasal 32 yang esensinya sama dengan KHI pasal 78 yaitu menerangkan: a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Passal tersebut dapat mereka penuhi yaitu dengan bukti sebagian dari mereka sudah punya tempat tinggal sendiri tetapi untuk letaknya dibuat berdekatan dengan dengan rumah orang tua ataupun saaudaranya, bertujuan agar mereka dapat mengawasinya setiap hari. Selanjutnya Pasal 80 KHI yang berkaitan dengan nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, keperluan sehari-hari dan sebagainya juga sudah dapat mereka penuhi dengan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seperti sebagai petani, buruh tani, beternak, mencari rumput, mencari kayu 95Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakakhat, (Bandung: CV.Pustaka Ceria,2010), hlm. 29.
bakar serta dari pihak desa juga memberikan lapangan pekerjaan berupa membuat keset dari kain sehingga hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan tersebut dapat mereka gunakan untu memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu semua dapat tercapai karena saling memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga mereka. Sedangkan untuk selebihnya mereka tetap di bantu oleh pihak keluarganya. Selain itu dalam pasal 45 Undang-Undang N0. 1 tahun 1974 yang esensinya sama dengan pasal 77 Kompilasi Hukum Islm yaitu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri yang berkaitan dengan memelihara anak, mendidik anak sampai mereka dewasa/mandiri. Pasal 45 ini juga sudah dilaksanakan namun sesuai dengan kemampuan diri mereka sedangkan selebihnya dibantu oleh phak orang tua, saudara terdekat bahkan tetangga- tetangganya, disamping itu mereka juga mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pentinganya pendidikan bagi anak-anaknya yaitu dengan mensekolahkan anak-anaknya dalam pendidikan formal bahkan ada yang sudah Lulus dari jenjang SMA.
BAB V PENUTUP A. KESIMPILAN Setelah meneliti dan mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri penyandang tuna graitha di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang- undang yaitu UU No. 1 tahun 1974 maupun dengan Kompilassi Hukum Islam. Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa dari kesepuluh keluarga/pasangan suami istri tuna grahita yang menjadi responden, mereka dapat memenuhi hak mereka seperti memperlakukan pasangan dengan baik, memberikan rasa aman, maupun hak yang bersifat materi seperti memnuhi hak mahar, hak nafkah dan lain sebagainya Sedangkan dalam hal pemenuhan kewajiaban seperti kewajiban membayar mahar, kewajiban biaya nafkah, tempat tinggal dan keperluan sehari-hari dapat mereka penuhi yaitu dengan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, ada yang bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak selain itu pihak desa juga memberikan perhatian yang lebih kepada mereka dengan membuat pelatihan membat keset dan beternak lele. Sedangkan kewajiban seperti melindungi dan menjaga keluarga, serta memelihara dan mendidik anak yaitu dengan menyekolahkan ke sekolahn formal mulai darijenjang TK, SD, SMP, maupun SMA. Hak dan kewajiban tersebut juga sudah dapat dipenuhi meskipun dalam pemenuhannya tetap
membutuhkan bantuan orang lian seperti keluarga, saudara, maupun tetangga mereka. B. Saran-saran Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu : 1. Untuk orang tua dan saudara sebagaimana penanggung jawab mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh penyadang cacat mental. Hendanknya harus lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawasi dan membina keluarga penyandang cacat mental sehingga diharapkan nantinya keluarga yang dibangun bisa menjaadi keluarga yang sejahtera. 2. Untuk pemerintah desa hendaknya lebih jeli dan lebih teliti dalam memilih dan menentukan para penyandang cacat mental mana yang mampu dinikahkan dan mana yang tidak mampu untuk dinikahkan dengan jalan melalui seleksi maupun serangkaian tes kelayakan. 3. Untuk tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya hendaknya membuang jauh-jauh persepsi bahwa orang cacat mental sebagai orang yang tersisihkan dan tidak bisa membina rumah tangga. Seyogyanya masyarakat lebih ikut berperan untuk membina kelurga penyandang cacat mental.
Daftar Pustaka Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987). Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakakhat, (Bandung: CV.Pustaka Ceria,2010). Syaikh Mahmud Al-Mashir, Bekal Pernikahan, trans. Imam Firdaus (Jakarta:Qitshi Press, 2012). EM.YusmardanFawzieAlluasy, Wanita Dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka Azm, 2006). Kustini, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kestaraan, ( Badan litbag dan direktur Kementrian Agama, 2012). Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta; LP3ES, 1989), Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT. Raja GrafindaPersada, 2002). Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Muhammad Nashiruddin Al-bani, Mukhtashar Shohih Muslim. Tarjamah KMCP. Jakarta. Pustaka Azzam.2005. Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009). Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Soemiyati, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Membina Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991). Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah. Aminuddin, Slamet abidin, Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Komponen MKDK, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011). Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986). Bintania, Aris, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016. Daly, Peunoh Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama, 1985). Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003). Hussein, Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta : LKiS, 2007). Wawancara Pribadi dengan Bapak Nyamud, tanggal 24 Desember 2017. Wawancara Pribadi dengan Ibu Simis , tanggal 4 Desember 2017. Wawancara Pribadi dengan Bapak Katiran, tanggal 23 Desember 2017. Wawancara Pribadi dengan Warji, tanggal 26 Desember 2017. Wawancara Pribadi dengan Kepala Desa Karangpatihan, tanggal 24 JDesember 2017. Wawancara pribadi dengan supatmi, tanggal 22 Mei 2017. Nasution, Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009). Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004).