LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 2022
Hak Cipta © 2022 Indonesia Judicial Research Society Hak Cipta dilindungi Undang-Undang LAPORAN PENELITIAN: SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 2022 Tim Penulis: Arsa Ilmi Budiarti Dio Ashar Wicaksana Gladys Nadya Arianto Kharisanty Soufi Aulia Khotimun Sutanti Gina Sabrina Pratiwi Febry Febda Risha Lestiana Abdul Malik Akdom April Pattiselanno Putri Vania Christabel Harshita Editor: Siti Rakhma Mary Cetakan Pertama, Februari 2023 288 + vi hlm: 14,8 x 21 cm (A5) ISBN: 978-623-93444-6-7 Diterbitkan oleh: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).
KATA PENGANTAR Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia yang mendasar, namun hak ini tidak selalu dapay dijangkau oleh semua kalangan, terutama oleh kelompok-kelompok rentan. Kelompok kelompok rentan seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi, salah satunya akibat kurangnya pemahaman dari eksternal maupun internalatas kebutuhan hukum khusus mereka. Kebijakan hukum saat ini telah bertransisi menuju kebijakan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam melihat situasi tersebut adalah melalui survei kebutuhan hukum. Melalui survei kebutuhan hukum berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Prof. Pascoe Pleasence, kami menggali beragam kebutuhan hukum kelompok terabaikan, diantaranya adalah kebutuhan hukum bagikelompok ragam gender dan minoritas seksual, penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak, dan miskin. Kelompok kelompok ini seringkali menghadapi masalah - masalah hukum yang tidak proporsional, baik dalam sektor pidana, perdata, hingga permasalahan lingkungan dalam hal tanah, air dan udara, bidang pekerjaan serta layanan publik lainnya. Hal ini diperburuk dengan kurangnya akses dan informasi perihal bantuan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum bagi kelompok kelompok rentai. rentan yang sering Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan koalisi yang terdiri dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan dukungan dari Norwegian Human Rights Centre (NCHR) berinisiatif untuk melakukan survei kebutuhan hukum (legal needs survey) kepada kelompok rentan. Survei dilaksanakan pada 3 provinsi di Indonesia, yaitu provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Pemilihan ketiga provinsi ini dilakukan dengan melihat karakteristik-karakteristik khusus yang dimiliki tiap provinsi i LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
indeks tersebut, baik dari pembangunan gender, situasi pemberian bantuan hukum, karakter kelompok rentan di wilayah tersebut, serta tingkat kekerasan dan statistik kriminal yang terlaporkan. indeks pembangunan manusia, Melalui survey kami mempelajari lebih dalam kebutuhan hukum khusus dari setiap kelompok, termasuk realita dan tantangan, perspektif dan dinamika terhadap proses hukum, hambatan penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan, perjuangan berkelanjutan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah masyarakat adat, dampak kemiskinan terhadap akses terhadap keadilan, dan kebutuhan hukum perempuan dan anak, khususnya terkait dengan kekerasan. Berdasarkan hasil survey, kami menemukan bahwa faktor kemiskinan akan bersinggungan dengan bentuk kerentanan kebutuhan hukum dan mempersulit akses terhadap keadilan. Dengan menyoroti hal tersebut, kami ingin menggarisbawahi pentingnya mengatasi kerawanan ekonomi dalam setiap upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. lainnya, memperburuk Survey tersebut kemudian kami publikasikan dalam bentuk buku sehingga kami dapat menggambarkan pentingnya pelaksanaan survei kebutuhan hukum untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi kesenjangan dan menginformasikan perkembangan program dan kebijakan bantuan hukum yang tepat sasaran dan efektif. Melalui kombinasi penelitian normatif dan praktik empiris serta analisis data kuantitatif, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksnya realita yang dihadapi oleh kelompok rentan ini dan dampaknya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan. Untuk itu kami berharap buku ini dapat dijadikan referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan advokat yang bekerja untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok kelompok rentan. Penelitian ini dilakukan secara terbatas di 3 provinsi, sehingga besar harapan kami agar penelitian ini dapat LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN ii
memantik penelitian - penelitian baru yang dapat menggambarkan situasi kebutuhan hukum kelompok rentan di provinsi lainnya ataupun secara nasional. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi pada penelitian ini, khususnya bagi Norwegian Human Rights Centre (NCHR), Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tim enumerator, dan mitra - mitra di tiap - tiap daerah. Setiap kontributor berperan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan tentunya dalam proses perubahan kebijakan dan perlindungan kelompok rentan di masa akan datang. Nisa Istiani, S.H., M.LI Ketua Perkumpulan IJRS iii LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
DAFTAR ISI BAB 1 Pendahuluan LATAR BELAKANG ... 2 TUJUAN PENELITIAN ... 11 PERTANYAAN PENELITIAN ... 12 MANFAAT PENELITIAN ... 12 BAB 2 Kerangka Konseptual APA ITU SURVEI KEBUTUHAN HUKUM? ... 16 APA ITU KELOMPOK RENTAN? ... 18 BAGAIMANA MENGUKUR KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN? ... 28 BAB 3 Metodologi Penelitian PENDEKATAN PENELITIAN ... 52 PEMILIHAN WILAYAH PENELITIAN ... 53 PEMILIHAN RESPONDEN PENELITIAN ... 62 TAHAPAN PENELITIAN ... 64 KETERBATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN ... 68 BAB 4 Temuan dan Analisis PROFIL KELOMPOK RENTAN ... 72 KONDISI YANG BERKONTRIBUSI PADA KERENTANAN KELOMPOK RENTAN ... 95 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI ... 103 POLA PERILAKU PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM ... 163 DAMPAK DARI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ... 206 KEMAMPUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN ... 220 PERSEPSI TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM ... 225 PEROLEHAN LAYANAN PENDUKUNG ... 238 KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN ... 248 BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ... 253 REKOMENDASI HASIL PENELITIAN ... 261 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN iv
LATAR BELAKANG "Kepemilikan hak tidak ada artinya tanpa tersedianya mekanisme-mekanisme pemulihan hak yang efektif" (Cappelletti and Garth, 1978, p. 185) - Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung prinsip rule of law sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun, unsur penting dalam setiap negara hukum menurut A.V Dicey yakni adanya supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di mata hukum (equality before the law), dan proses hukum yang adil (due process of law).1 Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa setiap harinya orang di seluruh dunia tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan terkait keadilan.2 Diperkirakan saat ini terdapat 1,4 miliar orang di seluruh dunia ditolak aksesnya terhadap keadilan hingga terkait kebutuhan keadilan di ranah sipil dan administratif.3 Bila melihat konteks situasi di Indonesia, hasil pengukuran indeks akses terhadap keadilan di tahun 2019 berada pada skor 69.6 yang menunjukkan kondisi cukup. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan.4 Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan melihat bahwa akses keadilan di Indonesia dapat dicapai dengan baik apabila terdapat kerangka 1 Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 (5), 2018), hlm. 56 2 Ebenezer Durojaye, et al., Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa, (International Journal of Discrimination and the Law, 20(4) 2020), hlm. 2 3 Ibid. 4 Dio Ashar Wicaksana, et al., Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 90 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 2
hukum yang baik, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum baik formal maupun informal yang dapat diakses masyarakat, adanya bantuan hukum, baiknya kualitas dan hasil penyelesaian permasalahan hukum, serta terdapatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses keadilan yang dibutuhkannya.5 Lebih lanjut dijelaskan bahwa akses keadilan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap masyarakat yang mengalami masalah hukum. Jika akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh penyelesaian permasalahan hukum dan menjalankan haknya sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia, maka kebutuhan hukum adalah hal yang muncul ketika kemampuan hukum masyarakat yang diperlukan untuk berhadapan dengan penyelesaian permasalahan hukum tidak optimal.6 Kebutuhan hukum menjadi tidak terpenuhi apabila permasalahan hukum tidak diselesaikan dengan baik karena tidak tersedianya dukungan hukum yang diperlukan untuk dapat memaksimalkan kemampuan hukum yang dimiliki.7 Dengan kata lain, apabila kebutuhan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada akses terhadap keadilan. Oleh karenanya, untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat tercapai, perlu diketahui kebutuhan hukum apa saja yang muncul di masyarakat sebagai pencari keadilan. Secara regulasi, baik materiil maupun formil, Indonesia telah memiliki berbagai aturan hukum yang menjamin seseorang dapat memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan hukum, mulai dari KUHP, KUHAP, hingga aturan hukum lainnya yang menjadi penunjang tercapainya keadilan, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada praktiknya, jaminan kerangka hukum ini nampak belum 5 Ibid, hlm. 4 6 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Access to Justice and Legal Need Survey, (OSF: 2018), hlm. 22 7 Ibid. 3 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
cukup untuk mendorong masyarakat memperoleh keadilan yang dibutuhkannya. Hal ini terlihat dari hasil penilaian penerapan fair trial di Indonesia pada tahun 20188 yang menunjukkan masih sangat minimnya pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan, yang hanya mencapai angka 37.6 dari 100; pencapaian prinsip kesetaraan di muka hukum yang kurang maksimal, yaitu hanya mencapai angka 53.6; pengadilan yang masih dianggap kurang kompeten, independen, dan imparsial yang juga hanya mencapai angka 51.4; serta minimnya pemenuhan prinsip pendampingan penasihat hukum yaitu hanya mencapai angka 50.5. Laporan penerapan fair trial di Indonesia disebutkan memburuk karena terdapat kondisi pandemi yang semakin menghambat implementasi fair trial.9 Terlebih lagi, hasil indeks akses terhadap keadilan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 38% masyarakat yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap permasalahan hukumnya dengan alasan takut masalah bertambah rumit.10 Sedangkan bagi yang memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya, 60.5% nya cenderung lebih memilih untuk menggunakan mekanisme penyelesaian secara informal (di luar lembaga/aktor negara).11 Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan hukum baik dari segi jaminan kerangka hukum formal yang ada maupun ketersediaan dan kualitas penanganan perkara di institusi penyelesaian masalah hukum yang ternyata masih belum dapat memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan. Tidak hanya itu, akses masyarakat ke pendampingan atau bantuan hukum - sebagai aspek penting dalam pencapaian akses keadilan - juga masih banyak menemui tantangan, bahkan sejak disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 8 Miko Ginting, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018. (ICJR: 2019), hlm. 5 9 Miko Ginting, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021, (ICJR: 2021), hlm 17 10 Dio Ashar Wicaksana, et al, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 99-100 11 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 4
Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Saat pelaksanaan bantuan hukum disebutkan masih lebih memprioritaskan pendampingan litigasi, di mana alokasi pembiayaan12 digunakan untuk pendampingan bagi pelaku. Sementara bagi korban, bantuan hukum yang diberikan masih cenderung berbentuk kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum atau pendampingan di luar pengadilan yang biayanya tidak terlalu besar.13 Padahal, dalam suatu permasalahan hukum, di mana korban sebagai pelapor, masih dibutuhkan dukungan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi hingga permasalahan yang dialami terselesaikan. Namun, hal ini luput dipertimbangkan dalam skema bantuan hukum nasional.14 Terlebih lagi, kondisi bantuan hukum digambarkan dalam indeks akses terhadap keadilan masih berada pada kategori cukup dengan skor indeks sebesar 61.2.15 Nilai ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, yaitu 64% yang memutuskan untuk tidak menggunakan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum.16 Sedangkan, bagi yang menggunakan bantuan hukum, 88% nya memilih untuk menggunakan pendamping non-hukum (seperti keluarga, tokoh setempat, dsb.) dan hanya 11% yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).17 12 Lihat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH.-01.HN.03.03 Tahun 2021 besaran biaya bantuan hukum litigasi per kasus sebesar Rp 8.000.000, di mana besaran ini jauh berbeda dengan besaran pada bantuan hukum non litigasi. 13 Indah Rahayu, Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, (Rechts Vinding Online, 2019), hlm. 4 14 LBH Apik Jakarta, Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan tentang Bantuan Hukum. LBH Apik Jakarta, 2021) Diakses melalui pada 10 November 2022 15 Dio Ashar Wicaksana, et al, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 160 16 Ibid, hlm. 110. 17 Ibid. 5 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN ini,
Gambar 1.1 Persebaran lembaga atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2022 - 2024 Sumber: BPHN (2022), diolah kembali oleh Peneliti Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa dari segi kuantitas menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 202118, di periode 2022 - 2024 sudah terdapat 619 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Indonesia yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun, secara persebaran jumlah per wilayah provinsi masih ditemukan adanya ketidakmerataan terkait akses bantuan hukum di tiap wilayah atau jumlah OBH yang ada belum terwakili, karena BPHN dalam hal ini menerapkan standar tertentu dalam penentuan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.19 Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat ke bantuan hukum yang disediakan oleh negara masih cenderung terbatas sehingga muncul kebutuhan hukum untuk menggunakan pendamping non-hukum yang belum dapat dipastikan kapasitas dan kemampuan hukumnya. melalui pada 6 Juli 2022 18 Diakses 19 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 6
Tantangan lain dalam pemenuhan kebutuhan hukum agar tercapai akses terhadap keadilan bagi masyarakat adalah masih belum komprehensifnya jaminan maupun praktik pemenuhan hak-hak khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, maupun migran, seperti Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuki Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Ratifikasi Konvensi CRPD, Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Disabilitas. Saat ini, sudah terdapat beberapa jaminan kerangka hukum yang dapat memastikan perlindungan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum, diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hingga PERKAP No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Namun, pada implementasinya peraturan-peraturan ini masih belum dapat menjamin kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum yang dapat berbeda-beda sesuai dengan kerentanan yang dimilikinya baik terkait aspek bantuan hukum maupun pemulihan. Hasil penelitian terhadap 735 putusan pengadilan menunjukkan bahwa hanya terdapat 0.1% restitusi yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, padahal seluruh perempuan 7 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
tersebut mengalami dampak dari perkara yang dialaminya.20 Selain itu, hanya terdapat sebagian kecil yaitu 8.7% perempuan berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh pendamping dan 0.4% yang didampingi oleh penasihat hukum.21 Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan sebagai kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum masih cenderung terhambat. Kelompok rentan penting untuk diberi perlindungan secara khusus, karena semakin rentan seseorang semakin berisiko mereka menjadi korban kejahatan.22 Perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum menjadi semakin penting mengingat dalam mengakses keadilan mereka kerap terhambat oleh biaya dan prosedur, adanya persepsi tidak percaya akan diperlakukan adil, dan kurangnya layanan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum mereka.23 Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan (2022) menyebutkan kekerasan berbasis gender masih terjadi di sepanjang tahun 2021. Kekerasan berbasis gender terjadi di tiga ranah, yakni: (1) ranah personal berjumlah 2,527 kasus dengan persentase terbesar yaitu 44% kekerasan psikis dan 25% kekerasan seksual, (2) ranah publik dengan persentase terbesar yaitu 69% kekerasan di dunia siber, dan (3) ranah negara sebanyak 38 kasus dengan persentase terbanyak pada kasus perempuan berhadapan dengan hukum.24 Lalu, terhadap perempuan disabilitas terjadi sebanyak 42 kasus dengan terbanyak dialami oleh perempuan disabilitas intelektual dan disabilitas ganda.25 Kondisi lainnya pun juga terjadi pada kategori rentan lainnya seperti lansia. Mengutip Meyer dkk (2020), beberapa 20 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penangan Perkara Kekerasan Seksual: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan, (IJRS: 2022), hlm. 119 21 Ibid., hlm. 121. 22 Scott Keay dan Stuart Kirby, Defining vulnerability: From the Conceptual to the Operational, (Policing: a Journal of Policy and Practice, 12(4), 2018), hlm. 3 23 Vladyslav Teremetskyi, et al., Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 2021), hlm. 2. 24 Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, (Komnas Perempuan: 2021). 25 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN ketika 8
temuan menunjukkan bahwa perempuan lansia kerap mengalami kekerasan seperti kekerasan psikologis dan pelecehan verbal dari anak, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya dan enggan untuk mengungkapkan atau melaporkan permasalahan yang dialami karena mereka berpikir bahwa hidup mereka masih bergantung pada pemberian perawatan yang diterima.26 Dalam hal ini banyak perempuan yang pada akhirnya tidak mampu dan terjebak dalam situasi yang mengancam, tidak dapat mengakses bantuan hukum atas permasalahan yang dialaminya karena tidak tersedia dan tidak memiliki sumber daya, hingga tidak mendapatkan ganti rugi.27 Masih berbicara soal pemenuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum, dapat dilihat juga bahwa Undang- Undang Bantuan Hukum orientasinya hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan kategori miskin28 yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin dan sejenisnya (Pasal 14 ayat (1) butir c UU Bantuan Hukum). Jika mengacu pada pasal 1 angka 2 Jo Pasal 5 UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang menghadapi permasalahan hukum. Kualifikasi penerima bantuan hukum yang terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi dalam UU ini dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan29. Diskursus kelompok rentan dalam praktik pemberian bantuan hukum sebetulnya telah ada dalam praktik pemberian bantuan hukum melalui pos bantuan hukum yang 26 Sarah R. Meyer, et al, Violence Against Older Women: A Systematic Review of Qualitative Literature, (PloS one, 15(9), 2020) 27 Ebenezer Durojaye, Legal Empowerment As a Tool For Engendering Access to Justice in South Africa, International Journal of Discrimination and the Law, 20(4), 2020), hlm. 8 28 Indonesia, Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 29 Indah Rahayu, Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, (Rechtsvinding Online: 2019), hlm. 2-4 9 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
dilakukan Mahkamah Agung setahun sebelum UU Bantuan Hukum diundangkan. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, di mana pasal 19 Jo Pasal 27 mengatur bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendati SEMA No. 10 Tahun 2010 telah mengakomodir kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas, aturan ini masih dapat dikatakan belum komprehensif mengatur beberapa kebutuhan lain kelompok rentan seperti pendampingan juru bahasa Isyarat yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sensorik dalam setiap proses persidangan tetapi tidak terakomodir dalam aturan ini. Di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.30 Terlebih, saat ini telah disahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum,31 yang di dalamnya disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi kerentanan serta kebutuhan pencari keadilan.32 Namun, peraturan ini masih perlu menjelaskan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan asesmen kerentanan yang dimaksud. Oleh karenanya, penting diketahui lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan dalam 30 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, et al., Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, (Kemenkumham, 2018), hlm. 26 31 Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan peraturan ini yang tujuannya untuk memastikan kualitas dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan kompetensi yang seharusnya serta kebutuhan yang ada di masyarakat. 32 Pasal 3 Ayat 2 Permenkumham Starla Bantuan Hukum memuat setidaknya delapan kewajiban bagi Pemberi Bantuan Hukum saat pemberian bantuan hukum yang mana salah satunya adalah penilaian atau asesmen kondisi dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 10
mengakses keadilan. Terpenuhinya kebutuhan hukum dan tersedianya akses yang lebih besar terutama bagi kelompok rentan tidak hanya dapat memperkuat supremasi hukum, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka.33 Selain itu kelompok rentan juga dapat memperoleh pemulihan yang efektif atas permasalahan hukum yang dialami.34 Saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang secara komprehensif melihat kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai pencari keadilan. Karenanya, penelitian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai pencari keadilan dapat menjadi acuan untuk pembangunan dan reformasi institusi maupun bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, berbasiskan bukti, dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok rentan berdasarkan kerentanannya. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan hukum kelompok rentan dari perspektif kelompok rentan itu sendiri saat menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya. Kebutuhan hukum ini dapat dilihat dari kerentanan yang dimiliki, permasalahan hukum yang dialami, pola penyelesaian permasalahan hukum, dampak permasalahan hukum yang dialami, kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum, persepsi tentang proses hukum, serta layanan pendukung lain yang dibutuhkan kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum di Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan perbaikan kebijakan terkait akses terhadap keadilan yang 33 Vladyslav Teremetskyi, et al, Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, hlm. 5-6. 34 Ibid, hlm. 4 11 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
berbasiskan bukti, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan kelompok rentan. PERTANYAAN PENELITIAN Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka pertanyaan utama dari penelitian ini yaitu: Apa dan bagaimana kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan ketika mengalami permasalahan hukum?. Secara rinci, pertanyaan penelitian turunannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran kerentanan yang dialami oleh kelompok rentan? 2. Bagaimana prevalensi permasalahan hukum yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan? 3. Bagaimana pola perilaku penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh kelompok rentan? 4. Bagaimana dampak dari menempuh proses hukum yang dialami oleh kelompok rentan? 5. Bagaimana gambaran terkait kemampuan hukum kelompok rentan sebagai penunjang penyelesaian permasalahannya? 6. Bagaimana gambaran persepsi kelompok rentan terkait proses hukum? 7. Bagaimana gambaran kebutuhan kelompok rentan terhadap layanan pendukung lainnya? MANFAAT PENELITIAN Survei kebutuhan hukum adalah alat yang secara komprehensif berusaha menggali pengalaman seseorang ketika menghadapi permasalahan hukum dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung, bukan dari data administratif institusi tertentu atau lembaga terkait yang berperan dalam penyelesaian LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 12
masalah hukum masyarakat. Sehingga, dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait respon pencari keadilan terhadap masalah hukum, bantuan yang tersedia dan lain sebagainya.35 Survei ini menekankan pada individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan tersebut.36 Dengan memperoleh data kebutuhan hukum melalui survei, maka dapat diperoleh kondisi kebutuhan hukum pencari keadilan yang dapat dijadikan acuan untuk mendorong adanya akses keadilan yang lebih baik dan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan. Survei kebutuhan hukum mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem hukum dan pengalaman individu dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam skala makro, survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi kebutuhan reformasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based) untuk para pembuat kebijakan, perancang pelayanan publik dan praktisi. Bagi pemerintah, survei kebutuhan hukum dapat memberikan beberapa informasi mengenai perkembangan pelayanan kepada publik dan memantau penyelesaian permasalahan hukum. Untuk organisasi masyarakat sipil (OMS), survei kebutuhan hukum dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur pelayanan hukum, sistem bantuan hukum atau bahkan reformasi sektor peradilan yang fundamental.37 Selain itu, hasil survei kebutuhan hukum kelompok rentan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan maupun mekanisme anggaran yang tepat dan secara umum maupun khusus dapat mendorong akses keadilan yang lebih luas bagi kelompok rentan. 35 OECD, Access to Justice and Legal Need Survey, hlm. 32 36 Choky Risda Ramadhan et al., Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan, (Jakarta: IJRS, 2019), hlm. 12 37 Pascoe Pleasence, 'Legal Need' and Legal Needs Surveys: A Background Paper, (Sussex: Pascoe Pleasence Ltd, 2016), hlm. 6, dapat diakses di pada 6 Juli 2022 13 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 14
15 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
APA ITU SURVEI KEBUTUHAN HUKUM? Legal Needs Survey atau survei kebutuhan hukum memiliki sejarah panjang, di mana pertama dilakukan pada tahun 1930-an dan terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, hingga saat ini menjadi relatif umum digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia.38 Selama 25 tahun terakhir, lebih dari 55 survei kebutuhan hukum skala besar, yaitu 1000 responden atau lebih telah dilakukan di lebih dari 30 yurisdiksi di dunia oleh individu maupun organisasi tertentu.39 Di Indonesia, survei kebutuhan hukum telah dilakukan oleh The Hague Institute for Inovation of Law (HiiL) pada tahun 201440, World Justice Project (WJP) pada tahun 201941 dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pada tahun 2020,42 di mana berhasil dipetakan berbagai jenis permasalahan hukum dan langkah penyelesaian yang dialami langsung oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Gambar 2.1. Kerangka Survei Bantuan Hukum PERMASALAHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAMPAK DARI PERMASALAHAN HUKUM
Jenis permasalahn hukum yang dialami Tingkat keseriusan permasalahan hukum Melakukan Penyelesaian • Perilaku menceritakan • Pencarian informasi • Cara penyelesaian • Pencarian bantuan • Alasan menyelesaikan Dampak dari permasalahan hukum, berupa: • Dampak finansial • Dampak non-finansial Tidak Melakukan Penyelesaian • Alasan tidak melakukan penyelesaian PERSEPSI DAN KEMAMPUAN HUKUM MASYARAKAT 38 OECD, Legal Needs Surveys and Access to Justice, hlm. 13 39 Ibid. 40 HiiL, Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness, (HiiL, 2014) diakses dari pada 20 Juli 2022 41 World Justice Project, Global Insights on Access to Justice, 2019. Washington: World Justice Project diakses di documents/WJP-A2J-2019.pdf. pada 20 Juli 2022 42 Choky Risda Ramadhan, et.al. Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 23 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 16
Survei kebutuhan hukum adalah cara yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami sejauh mana akses terhadap keadilan telah dicapai.43 Survei kebutuhan hukum didefinisikan sebagai alat untuk melihat permasalahan hukum dan pengalaman yang dialami oleh individu.44 Survei kebutuhan hukum menekankan pada pandangan individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut dilakukan.45 Pada intinya, survei kebutuhan hukum dimulai dengan mencari dan menyusun kategori serta tingkat keseriusan permasalahan hukum yang mungkin masyarakat alami.46 Survei ini juga mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan hukum baik pada individu, rumah tangga atau bahkan komunitas.47 Hal lain yang menjadi poin penilaian adalah perilaku masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum, seperti misalnya mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami.48 Sebagai penjelasan lebih lanjut, survei ini juga mencari tahapan proses apa saja yang dilalui masyarakat dalam penyelesaian permasalahan, serta siapa pihak yang menginisiasi tahapan yang diambil tersebut.49 Adapun tambahan penting dan baru dalam survei kebutuhan hukum adalah melihat dampak dari penyelesaian permasalahan masalah hukum yang dipilih individu serta kemampuan/kapabilitas hukum individu dalam menghadapi permasalahan hukum dan segala prosesnya.50 (lihat Gambar 1.) Survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi dan memberi gambaran secara luas tentang respon individu terhadap 43 OECD, Legal Needs Surveys and Access to Justice, hlm. 22 44 Ibid. 45 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 24 46 Ibid. 47 Ibid. 48 Ibid. 49 Ibid. 50 Ibid. 17 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
permasalahan hukumnya.51 Hal ini juga mencakup siapa dan darimana bantuan hukum berasal. Dengan demikian, hasil survei juga dapat memetakan alasan dan latar belakang keputusan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.52 Survei ini mampu melakukan penghitungan kuantitatif terhadap informasi mengenai pengalaman permasalahan hukum dan juga memetakan pola penyelesaian permasalahan hukum dalam tingkat populasi.53 Lebih lanjut, survei kebutuhan hukum diperlukan untuk melihat pengalaman permasalahan hukum dari perspektif individu, bukan hanya dari para profesional atau institusi yang berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum, namun juga dari masyarakat yang secara langsung mengalami masalah hukum tersebut.54 APA ITU KELOMPOK RENTAN? Definisi Kelompok Rentan Kelompok rentan (vulnerable groups) memiliki istilah yang berbeda-beda dari banyak negara, termasuk di Indonesia. Mulai dari 'vulnerable persons' yang kemudian terbagi menjadi 'vulnerable children', dan 'vulnerable adults'; ada pula yang menyebutnya dengan istilah 'adult at risk', 'person at risks', dan seterusnya. Terlepas dari istilah tersebut, konsep kelompok rentan melekat pada aspek risiko, yang utamanya diskriminasi. Mandelstam (2009) misalnya, mengasosiasikan risiko tersebut dengan kerugian (harm), penyalahgunaan (abuse), penelantaran (neglection), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (omission).55 Sedangkan Martha 51 Ibid. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 OECD, Legal Needs Surveys and Access to Justice, hlm. 23 55 Michael Mandelstam, Safeguarding Vulnerable Adults and the Law, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2009), hlm. 24-25 dalam Antoni Putra et al., Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021), hlm. 11. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 18
Albertson Finemen (2008) mendefinisikan kerentanan sebagai sesuatu yang kompleks. Menurutnya, kerentanan adalah - dan harus dipahami - sebagai sesuatu yang universal dan konstan, melekat dalam kondisi manusia. Pendekatan kerentanan merupakan alternatif dari analisis perlindungan tradisional yang setara, dan melampaui identitas yang tidak hanya berfokus pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tetapi berkaitan dengan hak istimewa dan bantuan yang diberikan pada segmen populasi terbatas oleh negara dan masyarakat yang lebih luas melalui institusi mereka.56 Dengan demikian, analisis kerentanan berkonsentrasi pada institusi dan struktur yang dimiliki, yang harus dibangun dari kondisi kerentanan yang ada di sekitar kita. Pendekatan ini memiliki potensi untuk menggerakkan kita melampaui batas-batas model berbasis diskriminasi saat ini yang cenderung terbatas dan menjadi lebih menuju ke visi kesetaraan yang lebih substantif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat pengaruh politik dan hukum terhadap fakta bahwa kita hidup dalam materialitas yang membuat kita terus- menerus rentan terhadap perubahan, baik positif maupun negatif, dalam keadaan tubuh dan sosial kita. 57 Untuk memahami soal kelompok rentan, perlu dipahami terlebih dahulu apa makna dari kerentanan itu sendiri. Kerentanan kerap dilekatkan dengan konsep kemiskinan, di mana kemiskinan dijelaskan sebagai kondisi sebuah rumah tangga yang merefleksikan adaya kekurangan atau tidak dimilikinya sumber daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Sedangkan kerentanan dijelaskan sebagai adanya risiko dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kekurangan dan tidak sejahteranya rumah 56 Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition", (Yale Journal of Law & Feminism, Vol. 20, No. 1, Emory Public Law Research Paper: 2008), hlm. 1-24 dalam Antoni Putra et al., Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021), hlm. 11 57 Ibid. 19 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
tangga tersebut ke depannya. Sehingga, yang membedakan keduanya adalah adanya risiko yang dapat menyebabkan kondisi seseorang dapat menjadi tidak pasti (uncertain). Contoh risiko ini misalnya ada kemungkinan panen pangan gagal, harga pangan meningkat, pihak yang menjadi sumber pendapatan menjadi sakit, dan lainnya. Apabila risiko-risiko tersebut tidak ada dan kondisi ke depannya stabil, maka tidak ada perbedaan antara kerentanan dan kemiskinan. Oleh karenanya, kerentanan dapat mencakup kemungkinan atau risiko yang muncul saat ini dan dapat menjerumuskan ke kemiskinan atau kondisi kemiskinan yang lebih parah daripada sebelumnya.58 Kondisi kerentanan ini dapat berbeda- beda pada masing-masing individu tergantung pada kondisi lingkungan personal dan diskriminasi yang ada di masyarakat, termasuk diskriminasi ras dan gender,59 serta kualitas dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan.60 Kondisi kerentanan juga dapat dilihat dari empat jenis, yaitu kerentanan fisik, kerentanan politik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan, kerentanan akademis dan kerentanan sikap.61 Dengan kata lain, kerentanan merupakan konsep yang kompleks dan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi namun juga sosial, politik dan hukum. Hal inilah seperti yang dikatakan bahwa meskipun kemiskinan memang diakui sebagai kerentanan, akan tetapi perlu disadari bahwa terdapat kelompok lain yang termasuk kategori rentan karena struktur sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi.62 58 LASPNET, Access to Justice for the Poor, Marginalised and Vulnerable People of Uganda: A Research Report (Uganda: LAPSNET, 2015), hlm. 46 diakses dari tanggal 16 Juli 2022 59 Elizabeth L. MacDowell, Vulnerability, Access to Justice, and the Fragmented State, (Michigan Journal of Race and Law, Volume 23, Issue 1&2, 2018). hlm. 77 60 Ibid., hlm. 76. 61 Peter Terna Iorhen, Vulnerability: Types, Causes, and Coping Mechanism", (International Journal of Science and dari Management pada 14 Juli 2022 Studies, Volume: 4 Issue: 3 May to June: 2021), hlm.189 diakses 62 Hakki Fajriando, Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan dari Bantuan pada 14 Juli 2022 Hukum, (Jurnal HAM, Vol. 11(3), 2020), hlm. 478, diakses LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 20
Selain soal risiko-risiko yang dapat menyebabkan kemiskinan, kelompok rentan juga kerap diidentikkan dengan stigma yang kerap diberikan dari masyarakat atau sekelompok masyarakat dominan kepada kelompok lain yang lebih rentan.63 Adanya stigma ini kemudian menyebabkan timbulnya hambatan yang lebih besar kepada kelompok rentan, karena kelompok rentan yang distigma akan terhalang aksesnya sejak awal ke pemenuhan hak dasar, layanan pendukung dan lain sebagainya.64 Dengan kata lain, stigma dapat menyebabkan kelompok rentan menjadi semakin rentan. Terlebih lagi jika stigma yang diberikan berlanjut menjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM merumuskan konsep mengenai kelompok khusus yang dapat disebut juga sebagai kelompok rentan, yaitu kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural rawan mengalami diskriminasi. 65 Kelompok khusus atau rentan ini juga merupakan kelompok yang tidak diuntungkan karena kurangnya sumber daya terpinggirkan dan sosial, kultural (termasuk pengetahuan dan informasi hukum), pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Ditegaskan oleh Komnas HAM bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan.66 Kelompok khusus atau rentan ini dapat terdiri dari kelompok minoritas masyarakat hukum adat, kelompok minoritas penganut agama/kepercayaan, kelompok dengan pilihan politik yang berbeda dari mayoritas, kelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas, 63 Arboleda-Florez, 2002 dan Livingston et al., 2011, dalam Emily Forte et.al, Reducing Stigma for Vulnerable Groups Opportunities for Stigma Reduction at Romero House, Saint John, New Brunswick, (Urban and Community Studies Institute University of New Brunswick, 2019), diakses dari populations-stigma.pdf hlm. 1 64 Ibid. 65 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022). hlm. 32. 66 Ibid. 21 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.67 Untuk melihat kerentanan penting pula digunakan pendekatan interseksionalitas, yaitu mengakui keragaman serta saling keterkaitan, meskipun dalam satu individu maupun kelompok tertentu. Setiap individu maupun kelompok biasanya memiliki identitas yang tidak tunggal, perempuan atau laki-laki, lansia ataupun anak-anak merupakan bagian dari ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, warna kulit, serta identitas lainnya yang saling beririsan. Pendekatan interseksionalitas ini diperlukan untuk melihat kerentanan dari berbagai sudut serta tindak tunggal atau pasti. Interseksionalitas ini secara singkat dijelaskan sebagai setiap orang yang menjalani identitas diri yang banyak dan berlapis akibat dari relasi sosial, sejarah struktur kekuasaan.68 Dengan demikian, dan beroperasinya seseorang bisa menjadi anggota lebih dari satu komunitas pada saat yang bersamaan serta secara simultan mengalami baik opresi maupun privilese.69 Contoh kelompok rentan dengan identitas yang beragam adalah perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan merupakan penyandang disabilitas, atau perempuan lanjut usia dengan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas. Kategori kelompok rentan Jawaban dari pertanyaan mengenai siapa saja yang dapat termasuk dalam kelompok rentan akan bergantung dari sudut pandang kerentanan tersebut dilihat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kategori kelompok rentan yang cenderung beraneka dalam 67 Ibid. 68 Association for Women's Rights in Development (AWID), Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice, Facts and Issues Women's Rights and Economic Change No.9 August dalam Herlina Permata Sari, Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. I September, 2005), hlm. 7-13 69 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 22
kebijakan global maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam diskusi global, UNHCR mengidentifikasikan kelompok rentan terdiri dari perempuan, penyintas kekerasan, orang dengan disabilitas, dan minoritas etnis.70 Sedangkan WHO mendefinisikan kelompok rentan terdiri dari anak, ibu hamil, lansia, orang sakit dan kekurangan nutrisi, dan korban bencana alam.71 Sementara itu berdasarkan kategorisasi dalam hak-hak ekonomi dan sosial politik oleh United Nation (UN), kelompok yang perlu menjadi perhatian adalah perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan migran.72 Lebih lanjut, Special Rapporteur untuk hak atas kesehatan dari UNHCR menyampaikan bahwa kelompok rentan dan marjinal dapat meliputi anak, perempuan, orang dengan disabilitas, migran/pengungsi, LGBTI, dan lansia.73 Selain itu, Human Rights Reference mengkategorikan kelompok yang tergolong sebagai kelompok rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women74. Sedangkan menurut Uni Eropa, lagi meliputi: "minors, lebih cakupan kelompok rentan luas unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of human trafficking, persons with serious illnesses, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation." (terjemahan bebas: anak di bawah umur, anak di bawah umur tanpa pendamping, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, perempuan hamil, orang tua tunggal 70 UN Women, et al., A Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming, (UN: USA, 2018), hlm. 190 71 Ibid. 72 Marc Bossuyt, Categorical Rights and Vulnerable Groups: Moving Away From the Universal Human Being, (The 2016), George Washington akses 16 Juli 2022. International Law Review, diakses dari 73 UNHCR, Non-discrimination: groups in vulnerable situations, diakses dari tanggal akses 16 Juli 2022 74 Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994), hlm. 73 23 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
dengan anak di bawah umur, korban perdagangan manusia, orang dengan penyakit serius, orang dengan gangguan jiwa dan orang yang telah mengalami penyiksaan, pemerkosaan atau bentuk psikologis serius lainnya, kekerasan fisik atau seksual, seperti korban mutilasi alat kelamin perempuan).75 Sementara itu, Alexander Morawa mengkategorikan cakupan kerentanan dengan mengelompokkan berdasarkan isu: "General categories of distinguishing criteria defining the vulnerable can be filtered out: (a) age (comprising children, adolescents, the elderly etc.), (b) sex (women, including those who are pregnant, ill, involved in armed conflict etc, (c) girls, but also transsexuals), (d) ethnicity, sometimes intertwined with residency status (minorities and indigenous peoples, the rural population, people living on islands, or people living in disaster-prone areas 15), (e) health status (physically and mentally handicapped people, the terminally ill etc.), (f) liberty status (detainees and prisoners under whatever regime of deprivation of liberty)". Terjemahan bebas: "Kategori umum dari kriteria pembeda yang menentukan kelompok rentan dapat disaring: (a) usia (terdiri dari anak-anak, remaja, lansia, dll.), (b) jenis kelamin (perempuan, termasuk mereka yang hamil, sakit, terlibat dalam konflik bersenjata, dll., (c) anak perempuan, tetapi juga waria), (d) etnis, kadang-kadang terkait dengan status kependudukan (minoritas dan masyarakat adat, penduduk pedesaan, orang yang tinggal di pulau, atau orang yang tinggal di daerah rawan bencana15), (e) kesehatan status (orang cacat fisik dan mental, orang sakit parah dll.), (f) status kebebasan (tahanan dan narapidana di bawah rezim perampasan kebebasan apa pun)".76 75 European Union, Bab 4 Pasal 21 Pedoman No. 2013/33/EU Konsil dan Parlemen Eropa, 26 Juni 2013 76 Alexander H. E. Morawa: "Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law", Journal of International Relations and Development 6 (June 2003). hlm. 141 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 24
Sementara itu, Alexander Morawa mengkategorikan cakupan kerentanan dengan mengelompokkan berdasarkan isu: "General categories of distinguishing criteria defining the vulnerable can be filtered out: (a) age (comprising children, adolescents, the elderly etc.), (b) sex (women, including those who are pregnant, ill, involved in armed conflict etc, (c) girls, but also transsexuals), (d) ethnicity, sometimes intertwined with residency status (minorities and indigenous peoples, the rural population, people living on islands, or people living in disaster-prone areas 15), (e) health status (physically and mentally handicapped people, the terminally ill etc.), (f) liberty status (detainees and prisoners under whatever regime of deprivation of liberty)". Terjemahan bebas: "Kategori umum dari kriteria pembeda yang menentukan kelompok rentan dapat disaring: (a) usia (terdiri dari anak-anak, remaja, lansia, dll.), (b) jenis kelamin (perempuan, termasuk mereka yang hamil, sakit, terlibat dalam konflik bersenjata, dll., (c) anak perempuan, tetapi juga waria), (d) etnis, kadang-kadang terkait dengan status kependudukan (minoritas dan masyarakat adat, penduduk pedesaan, orang yang tinggal di pulau, atau orang yang tinggal di daerah rawan bencana15), (e) kesehatan status (orang cacat fisik dan mental, orang sakit parah dll.), (f) status kebebasan (tahanan dan narapidana di bawah rezim perampasan kebebasan apa pun)".77 Dalam konteks Indonesia, terdapat lebih dari 30 (tiga puluh) kategori kelompok rentan yang terdapat di berbagai peraturan Indonesia.78 Beberapa peraturan perundangan-undangan di perundang-undangan yang memberikan mandat perlindungan kelompok rentan sekaligus menyebutkan kategori kelompok rentan di antaranya adalah: 77 Alexander H. E. Morawa: "Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law", Journal of International Relations and Development 6 (June 2003). hlm. 141 78 Antoni Putra et al., Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, hlm. viii 25 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
a. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas. b. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik publik menyebutkan bahwa penyelenggara layanan berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa masyarakat tertentu adalah kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.79 c. Pasal 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah bayi, balita dan anak-anak, ibu sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia. Komnas HAM juga merumuskan cakupan kelompok rentan dalam konteks pembela HAM yang meliputi perempuan, minoritas, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku, agama dan kepercayaan, minoritas orientasi seksual dan identitas gender, orang lanjut usia, anak anak, pekerja migran, dan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan.80 79 Dalam rumusan asli di Penjelasan Pasal tersebut masih menggunakan istilah "wanita" hamil, dan "penyandang cacat" 80 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022), hlm. 3-4 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 26
Pengkategorian kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan maupun berbagai konsep di atas belum tentu menangkap seluruh kelompok yang rentan terdampak baik dari pembangunan, situasi krisis dan bencana, norma sosial, politik, serta faktor lainnya. Hal ini karena satu kelompok yang masuk dalam kelompok rentan bisa saja mengalami berbagai bentuk kerentanan berlapis karena identitas atau faktor lainnya. Misalnya, perempuan tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai identitas tunggal melainkan beragam seperti perempuan miskin, perempuan penyandang disabilitas, perempuan minoritas agama atau etnik, perempuan korban bencana, serta faktor lain yang menyebabkan kerentanan menjadi berlipat-lipat. Tidak hanya itu, kategori kelompok rentan juga dapat muncul dalam situasi sosial ekonomi maupun situasi khusus dari yang awalnya bukan termasuk kelompok rentan. Misalnya kelompok usia yang disebut sandwich generation yang berada pada transisi perubahan sosial ekonomi suatu negara yang memperoleh beban lebih besar untuk menghidupi keluarga, namun juga tidak menjadi sasaran akses program yang sesuai dengan situasinya, sehingga mereka rentan termiskinkan namun tidak dimasukkan sebagai kategori miskin. 27 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
BAGAIMANA MENGUKUR KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN? Untuk dapat mengukur kebutuhan hukum yang dialami kelompok rentan, maka berdasarkan kerangka survei kebutuhan hukum dan definisi kelompok rentan di atas, kebutuhan hukum kelompok rentan dapat diukur dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerentanan yang dimiliki oleh kategori kelompok rentan yang diteliti. Dengan mengetahui kondisi kerentanannya, dapat diketahui pada kelompok mana kebutuhan hukum tersebut muncul. Selanjutnya mengikuti kerangka konsep survei kebutuhan hukum, jenis permasalahan, pola penyelesaian hingga dampak proses penyelesaian permasalahan hukum dapat turut diidentifikasi. Demikian pula persepsi dan kemampuan hukum kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Dalam kerangka kebutuhan hukum kelompok rentan ini turut diukur pula kebutuhan akan layanan pendukung dan juga perolehan sosialisasi bantuan hukum sebagai aspek yang penting dalam kerangka kebutuhan kelompok rentan. (Lihat Gambar 2.) Gambar 2.2 Kerangka Konsep Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan PROFIL KERENTANAN KELOMPOK RENTAN PERMASALAHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAMPAK DARI PERMASALAHAN HUKUM
Jenis permasalahn hukum yang dialami • Detil permasalahan hukum Perilaku menceritakan • Pencarian informasi • Pemilihan cara penyelesaian • Pencarian bantuan • Alasan pemilihan cara penyelesaian Dampak dari permasalahan hukum, berupa: • Monetary cost • Non-monetary Cost PEROLEHAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM PERSEPSI DAN KEMAMPUAN HUKUM MASYARAKAT PEROLEHAN & KEBUTUHAN LAYANAN PENDUKUNG LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 28
Profil Kerentanan dari Kelompok Rentan Berdasarkan konsep dan kategori kelompok rentan yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memfokuskan cakupan kelompok rentan, yaitu kelompok yang kesulitan mengakses hak-hak dasar, mengalami stigmatisasi dan/atau diskriminasi di kehidupan sehari-harinya. Cakupan ini ditentukan berdasarkan beberapa konsep yang telah dijelaskan di atas dan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kondisi kelompok rentan secara spesifik sejauh mana kaitannya dengan kebutuhan hukum yang muncul. Pemenuhan hak dasar yang dimaksud mengacu kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), di mana disebutkan bahwa seluruh umat manusia memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dijamin pemenuhannya oleh negara.81 Hak dasar tersebut di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan lain sebagainya.82 Apabila hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, inidividu dapat menjadi semakin rentan dan berdampak pada aspek kehidupan, kesehatan fisik dan mental83, pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi politik seseorang,84 sehingga ia menjadi lebih rentan. Sedangkan stigmatisasi dijelaskan sebagai label negatif dan seringkali tidak adil dan tidak benar yang diberikan masyarakat atau sekelompok orang kepada kelompok lain.85 Stigma dibagi menjadi tiga, yaitu stigma sosial (stereotip dari kelompok dominan dalam masyarakat yang diasosiasikan dengan 81 Aulia Putri, Deklarasi Universal HAM:Dokumen tanggal akses 17 Juni 2022 Rachmah Rujukan Dunia untuk HAM, 82 Secara lengkap dapat dilihat di 83 Matthew W. Kreuter, et.al., Unmet Basic Needs and Health Intervention Effectiveness in Low-Income diakses Populations, medicine dari tanggal akses 17 Juni 2022 (Preventive vol. 91, 2016) hal. 2, 84 Global System for Sustainable Development, Knowledge System: Unmet Basic Needs, diakses dari tanggal akses 17 Juni 2022. 85 Arboleda-Florez, 2002 dalam dalam Emily Forte et al., Reducing Stigma Towards Vulnerable Populations: Opportunities For Stigma Reduction at Romero House, Saint John, New Brunswick, (Urban and Community Studies Institute, 2020), hlm. 2 diakses di 29 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
kelompok orang yang rentan) dan berkontribusi pada bentuk kedua dari stigma; self-stigma, yaitu mereka yang mengalami stigma dan kemudian menginternalisasi dalam diri mereka sehingga mengembangkan perasaan negatif terhadap diri mereka sendiri sehingga mengakibatkan disfungsionalnya partisipasi dan perilaku dalam masyarakat; dan stigma struktural, yaitu bentuk stigma yang terinstitusionalisasi di mana pemerintah, organisasi, dan kebijakan secara sengaja dan tidak sengaja menciptakan hambatan bagi kelompok yang mengalami stigma yang dapat menyebabkan hilangnya status sosial ekonomi bagi populasi yang rentan.86 Dari adanya stigma tersebut, muncul kemungkinan hadirnya diskriminasi terhadap kelompok rentan. Stigma adalah stereotip negatif dan diskriminasi adalah perilaku yang dihasilkan dari stereotip negatif tersebut.87 Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan kurang menyenangkan dibandingkan orang atau kelompok lain karena latar belakang atau karakteristik pribadi tertentu.88 Hal ini termasuk apabila terdapat aturan atau kebijakan yang tidak dapat berlaku untuk semua orang, tetapi berdampak merugikan beberapa orang karena karakteristik pribadi yang mereka miliki.89 Oleh karenanya, kelompok rentan dapat diidentikkan dengan ketiga kriteria tersebut - yang dapat saling berkelindan satu sama lain - yang tidak hanya bicara soal satu identitas tertentu namun lebih kepada kondisi kerentanan yang dimiliki dan muncul dari faktor sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dipilih 7 (tujuh) kategori kelompok rentan yang dinilai memenuhi kondisi 86 Ibid., hlm. 2-3 87 Canadian Mental dari Health Association, Stigma tanggal akses 18 and diakses Discrimination, Juni 2022 diakses di 88 Australian Human Rights Commission, Discrimination, diakses dari guide/12030. 89 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 30
kerentanan di atas dan beririsan dengan kategori-kategori kelompok rentan yang telah didefinisikan di konvensi global maupun peraturan perundang-undangan. Kelompok rentan tersebut adalah sebagai berikut: a. Perempuan Perempuan dalam hal ini adalah mereka yang secara biologis/berdasarkan jenis kelamin teridentifikasi sebagai perempuan. b. Anak Anak adalah mereka yang berusia <18 tahun90 c. Lansia Lansia adalah mereka yang berusia >= 60 tahun91 d. Masyarakat Adat Masyarakat adat adalah mereka yang sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum92 dan/atau mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok adat. e. Minoritas seksual dan identitas gender Minoritas seksual dan identitas gender adalah mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBTQI maupun yang mengindentifikasikan diri sebagai perempuan/laki-laki sebagai gender mereka dan bukan sebagai jenis kelamin. f. Orang dengan disabilitas Orang yang adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 90 Sesuai dengan UU Perlindungan Anak 91 Sesuai dengan UU Kesejahteraan Lansia 92 Sesuai dengan RUU Masyakat Adar (versi 2017) 31 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak93 dan/atau mengidentifikasikan dirinya sebagai orang dengan disabilitas. g. Orang yang masuk kategori miskin Orang yang masuk dalam kategori miskin ini didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) di masing-masing wilayahnya.94 Selain dari irisan definisi, kategori ini dipilih berdasarkan konteks kebijakan yang ada di Indonesia, di mana kelompok tersebut secara spesifik dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut di antaranya, Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), Undang-Undang No. 8/2016 tentang Disabilitas, Undang-Undang No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum (khususnya kepada kelompok masyarakat miskin), Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (mengatur soal kelompok rentan secara umum di mana mencakup kelompok miskin, anak, disabiltas), dan Undang-Undang No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hingga Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas di badan legislatif. Pemilihan kategori kelompok rentan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa kelompok lainnya seperti buruh migran, 93 Sesuai dengan UU Disabilitas 94 Kategori miskin di sini tidak mengikuti standar yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi pengeluaran, akan terdapat kondisi di mana pengeluarannya tinggi namun secara pendapatan lebih sedikit sehingga terdapat potensi berhutang dan/atau ketidakmampuan memenuhi seluruh kebutuhan dasar terlepas dari pengeluaran yang sudah tinggi. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 32
ODHA/ODHIV, pekerja rumah tangga, pengungsi, dan lain sebagainya bukan merupakan kelompok rentan. Pemilihan kategori tersebut ditentukan dari kelompok rentan yang paling umum dan mudah diakses dalam penelitian, di mana tidak menutup kemungkinan terdapat interseksionalitas terhadap kategori kerentanan lainnya yang tidak termasuk dalam tujuh kategori tersebut. Permasalahan Hukum Survei kebutuhan hukum melakukan investigasi terhadap permasalahan hukum (justiciable problems) yang dilihat dari perspektif individu yang berhadapan dengan hukum.95 Permasalahan hukum sendiri dapat muncul ketika sebuah aturan dilanggar atau ketika hak yang dimiliki seorang individu atau kelompok terlanggar. Secara khusus, penelitian ini akan melihat dimensi konflik yang hadir terhadap suatu permasalahan hukum sebagai tujuan individu untuk mengakses keadilan. Penelitian ini melihat jenis-jenis permasalahan yang dialami masyarakat ke dalam 14 (empat belas) bagian tersendiri dan kuantitas tiap kejadian. Tiap bagian bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan hukum yang dialami oleh responden. Bagian pertama adalah kekerasan yang ditujukan pada individu berdasarkan jenis kelamin biologis atau identitas gendernya. Bagian ini terdiri dari 20 (dua puluh) macam detail masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman responden terkait kekerasan berbasis gender yang pernah dialami. Permasalahan hukum ini dapat dialami responden dalam ruang daring maupun luring dan di berbagai hubungan sosial, seperti keluarga hingga lingkungan sekitar. Bagian kedua adalah mengenai kriminalitas yang 95 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 11. 33 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
ingin melihat permasalahan responden berkaitan dengan kejahatan yang merugikan dan dirugikan orang lain. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pengalaman responden baik sebagai pelaku maupun korban dalam masalah berhubungan dengan tindak pidana. Bagian ketiga menyoroti pelayanan publik dengan tujuan melihat lebih jauh mengenai permasalahan hukum yang dialami responden berhubungan dengan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal utama yang dilihat adalah mengenai hak untuk mendapatkan surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas, serta hak responden dalam mendapatkan bantuan kesehatan. Selanjutnya, bagian keempat ingin melihat mengenai pengalaman responden dan aparat negara seperti polisi dan pejabat negara lainnya. Bagian ini berkaitan dengan kekerasan yang diterima/dilakukan polisi dan aparat negara lain, perlakuan yang membeda-bedakan terhadap masyarakat adat, hingga penyiksaan termasuk perilaku tidak manusiawi seperti kekerasan saat proses hukum, misalnya: digunduli, dipukuli, dan lain- lain. Bagian kelima yakni mengenai pekerjaan, berkaitan dengan permasalahan status/tempat bekerja, pembayaran hak upah yang tidak sepadan, larangan membuat kelompok pekerja oleh perusahaan, perlakuan membeda-bedakan, ancaman dipenjarakan, rekruitmen pekerjaan yang membeda-bedakan SARA, tidak menerima dengan status ODHA dan penyandang disabilitas, dan tes HIV untuk pekerja. Bagian keenam mengenai jaminan sosial dan pemerintahan, yaitu melakukan identifikasi lebih jauh terhadap pengalaman responden dalam mendapatkan dan mengakses bantuan sosial yang dibiayai pemerintah. Bantuan sosial ini dilihat dari hak pendidikan, pensiun, dan subsidi lainnya. Bagian ketujuh berkaitan dengan sumber mata air, listrik, hutan, perilaku yang LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 34
membeda-bedakan terkait sumber daya alam, termasuk akses ke sumber daya alam dan gangguan seperti kebakaran, pencemaran air, polusi tanah. Bagian kedelapan sedikit berhubungan dengan bagian ketujuh dan dekat dengan kelompok rentan masyarakat adat, yakni permasalahan hukum berkaitan dengan tanah. Hal yang akan diidentifikasi pada bagian ini mengenai kepemilikan tanah, menjual, atau membeli properti, sengketa tanah/hutan. Bagian kesembilan menyoroti hutang piutang dengan melihat permasalahan responden berkaitan dengan urusan hutang piutang/debt collector, pinjaman online, dan kesulitan dalam pengajuan kredit. Termasuk juga pengalaman responden dilecehkan hingga diteror dalam proses hutang piutang. Bagian kesepuluh adalah mengenai keluarga. Pada bagian ini akan dilihat permasalahan berkaitan dengan keluarga atau putusnya hubungan dalam lingkup keluarga misalnya perceraian. Secara lebih detail, akan dilihat mengenai permasalahan responden terkait hak asuh dalam perceraian, permasalahan anak berhadapan dengan hukum (ABH), hingga kekerasan dalam rumah tangga. Bagian kesebelas adalah bagian yang diperuntukkan untuk melihat permasalahan berkaitan dengan rumah tinggal dan lingkungannya misalnya terkait sanitasi, digusur/dikeluarkan secara paksa dari tempat tinggal, hingga mengenai sewa menyewa. Selanjutnya bagian keduabelas, adalah bagian kecelakaan yang melihat mengenai kecelakaan atau cedera yang dialami responden dan disebabkan oleh orang lain atau di tempat kerja. Bagian ketiga belas berhubungan dengan pengalaman responden sebagai konsumen dan melihat permasalahan hukum yang terjadi dengan statusnya sebagai konsumen. Permasalahan mengenai asuransi hingga pembayaran jasa juga termasuk pada bagian permasalahan ini. Terakhir, berkaitan dengan transaksi jual beli, kebangkrutan atau 35 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
perihal usaha/swasta/usaha kecil menengah yang dimasukkan dalam bagian bisnis. Pada bagian ini, akan didalami mengenai pengalaman responden berkaitan dengan berbagai sengketa dalam dunia usaha. Pola Perilaku Penyelesaian Permasalahan Hukum Berdasarkan kerangka survei kebutuhan hukum, terdapat dua pola perilaku yang menjadi pijakan dalam melihat penyelesaian permasalahan hukum, yaitu melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan sama sekali.96 Pola pertama yaitu, melakukan tindakan adalah saat mereka yang mengalami permasalahan hukum melakukan upaya-upaya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Pada tahap pertama, mereka menceritakan permasalahan dan melakukan pencarian informasi, baik kepada anggota keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, bahkan kepada media sosial. Informasi tersebut dapat juga berupa validasi atas apa yang dialami, saran atau masukan tentang upaya lanjutan, yaitu mencari bantuan. Pada tahap kedua ini mereka yang mengalami masalah hukum melaporkan permasalahannya kepada pihak eksternal seperti polisi, aparat RT/RW, aparat desa, pemuka agama, pihak dinas terkait, dan lain-lain.97 Setelah mencari bantuan, maka tahapan berikutnya adalah proses penyelesaian permasalahan hukum baik dalam melalui jalur formal dan informal. Jalur formal dapat berupa melakukan pelaporan ke lembaga peradilan dan non-peradilan yang masih merupakan lembaga/aktor negara. Hasil akhir penyelesaian masalah hukum dapat berupa putusan pengadilan, surat laporan, dan lain-lain. Sedangkan jalur informal dapat berupa penyelesaian yang dilakukan di lembaga non-negara dan/atau dengan cara yang tidak sesuai prosedur seperti forum kekeluargaan, forum adat, membayar calo, dan sebagainya. Adapun pola perilaku yang kedua yaitu tidak 96 OECD, Legal Needs Surveys and Access to Justice. hlm. 16. 97 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 20-21. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 36
melakukan tindakan sama sekali adalah saat mereka yang mengalami masalah hukum memutuskan untuk tidak mencari informasi atau bantuan apapun untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.98 Situasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: merasa awam terhadap proses hukum, merasa takut akan potensi layanan hukum yang tidak berimbang/potensi relasi kuasa, takut situasi akan berbalik pada dirinya/dikriminalisasi, maupun tidak adanya bantuan hukum yang memadai dalam proses yang dijalani.99 Adapun penelitian ini akan menggali pola perilaku kelompok rentan di Indonesia saat menghadapi masalah hukum baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun sebagai pihak dalam perkara sengketa perdata dan tata usaha negara. Dampak dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum Proses hukum yang dijalani oleh seseorang akan menimbulkan dampak atau permasalahan substansial, yaitu masalah sosial, masalah kesehatan, hingga masalah ekonomi yang lebih luas.100 Permasalahan hukum sehari-hari yang dialami masyarakat akan menimbulkan biaya atau dampak yang beragam.101 Ketika mengalami permasalahan hukum, masyarakat akan berjuang untuk mengatasi masalah tersebut melalui proses penyelesaian atau bahkan dapat gagal menyelesaikannya sama sekali yang berujung pada dampak yang ditimbulkan.102 Dampak yang dialami tidak hanya yang berkaitan dengan permasalahan hukumnya saja, namun juga dapat mempengaruhi persoalan yang tidak berhubungan sama sekali 98 Ibid, hlm. 20 99 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 110 100 OECD, Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy, hlm. 30. 101 Trevor C.W. Farrow, et al, Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report, (Toronto: Canadian Forum on CIvil Justice, 2016) hlm. 12, diakses dari tanggal akses 20 Juni 2022 102 Ibid. 37 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
dengan konteks permasalahan hukum yang dialaminya.103 Dampak sebagai konsekuensi atau dampak langsung dari permasalahan hukum dibagi menjadi dua, yaitu biaya terwujud dan biaya tidak terwujud.104 Dalam penelitian ini kami membagi biaya terwujud sebagai monetary cost yaitu dampak materil dan biaya tidak terwujud sebagai non-monetary cost di antaranya dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan relasi. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat dampak positif yang dirasakan seseorang dari penyelesaian masalah hukum yang ditempuh seseorang yang mengalami permasalahan hukum. Penelitian ini mencoba melihat dampak positif apa saja yang dirasakan oleh kelompok rentan dari proses hukum yang diambil. Dampak positif ini akan menggali pengalaman kelompok rentan, baik yang memiliki status hukum sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Penelitian akan melihat dampak positif di antaranya terkait peningkatan pengetahuan hukum, ganti-rugi yang didapatkan, dan peningkatan akses bantuan hukum yang bisa bermanfaat di masa depan. Dampak-dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Dampak Monetary / Biaya terwujud Biaya terwujud merupakan dampak langsung yang dialami masyarakat, misalnya pengeluaran biaya uang (monetary cost) ketika mereka sedang berusaha menyelesaikan permasalahan hukum105 atau karena akibat dari proses hukum yang dialaminya.106 Pengeluaran uang yang dibutuhkan selama proses hukum antara lain: biaya pengacara, administrasi/penyalinan dokumen, biaya pengadilan, dan biaya penasihat atau mediator.107 Biaya tersebut termasuk biaya formal di mana individu mendapatkan kwitansi resmi 103 Ab Currie, The Legal Problems of Everyday Life: The Nature, Extent and Consequences of Justiciable Problems Experienced by Canadians, (Departement of Justice Canada, 2009), hlm. 28 diakses dari tanggal akses 20 Juni 2022 104 Trevor C.W. Farrow, et al, Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report, hlm. 12-16 105 Ibid, hlm. 12. 106 Ibid, hlm. 77-78. 107 Ibid, hlm. 12-14. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN biaya saat 38
membayarkannya. Adapun biaya informal, yaitu biaya tidak resmi namun dibutuhkan untuk mendukung proses hukum, sebagai contoh adalah biaya mengumpulkan bukti dan saksi maupun biaya dari pungutan liar (pungli).108 Biaya terwujud lainnya adalah pengeluaran uang yang tidak berhubungan dengan proses hukum namun dibayarkan untuk menunjang proses penyelesaian masalah hukum, misalnya: biaya transportasi untuk mobilitas selama proses hukum, biaya telepon/komunikasi jarak jauh, biaya penitipan anak maupun pengeluaran rumah tangga yang bertambah karena menjalani proses hukum109, dan juga biaya yang dikeluarkan karena mengambil cuti untuk proses hukum yang sedang berjalan.110 b. Dampak Non-monetary / Biaya tidak terwujud langsung yang Biaya tidak terwujud merupakan dampak dirasakan seseorang karena permasalahan hukum yang dialami111 yang dapat bersifat permanen maupun temporer. Biaya tidak terwujud di atas berdampak langsung kepada orang yang mengalami permasalahan hukum baik yang diselesaikan secara formal, non formal, maupun yang memilih untuk tidak menyelesaikannya. Setiap orang yang mengalami permasalahan hukum juga dapat mengalami lebih dari satu dari dampak langsung tersebut.112 Dalam penelitian ini, peneliti membagi biaya tidak terwujud menjadi dampak fisik, psikis, dan ekonomi/sosial. Dampak-dampak yang dialami oleh seseorang yang mengalami permasalahan hukum antara lain mencakup 108 Sarah Barakat, The Cost of Justice: Exploratory Assessment on Women's Access to Justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen, (Oxfam, 2018) hlm. 13, diakses dari tanggal akses 21 Juni 2022. 109 Trevor C.W. Farrow, et al, Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report, hlm. 14-15. 110 Sarah Barakat, The Cost of Justice: Exploratory Assessment on Women's Access to Justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen, hlm 13 111 Trevor C.W. Farrow, et al, Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report, hlm. 16 112 Ibid., hlm. 13 39 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
penurunan kesehatan, sakit fisik, cidera fisik (dampak fisik), tingkat stres dan kecemasan, trauma, keinginan bunuh diri, dan ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan (dampak psikis), ketegangan pada hubungan antar anggota keluarga, mendapatkan stigma, ancaman dari pelaku (dampak sosial), kehilangan produktivitas, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan tempat tinggal. Dampak sosial dari permasalahan hukum dapat menempatkan seseorang ke keadaan yang lebih rentan, salah satunya kondisi kemiskinan.113 Dampak fisik dan psikis di atas merupakan masalah "non-legal" yang muncul sebagai akibat dari permasalahan hukum. Termasuk juga dampak terkait penurunan kesehatan, meningkatnya level stres, merenggangkan dan berdampak buruk pada hubungan, dan kehilangan pekerjaan atau akomodasi yang layak.114 Biaya tidak terwujud juga termasuk dampak/biaya temporer namun signifikan yang berpengaruh dan dialami oleh orang yang memiliki permasalahan hukum, dapat berbentuk: kehilangan kesempatan bekerja, berkurangnya tingkat produktivitas, mengurangi waktu dan energi untuk membangun hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan sosial.115 c. Dampak positif Proses hukum baik secara formal maupun non formal tidak selalu menimbulkan dampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya. Dampak positif dari proses hukum dapat dilihat dengan mengukur tingkat kepuasan individu atas proses hukum dan hasil proses hukum. Lebih lanjut, tingkat kepuasan individu dapat dilihat melalui seberapa adil proses hukum yang berjalan 113 OECD, Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy, hlm. 30. 114 Lisa Moore, et al., The Cost of Experiencing E The Cost of Experiencing Everyday Legal Pr y Legal Problems Related to Problems Related to Physical and Mental Health, (Canadian Forum on Civil Justice, 2017). Hlm. 5 115 Trevor C.W. Farrow, et al, Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report, hlm. 3 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 40
dan apakah proses hukum memberikan keadilan bagi dirinya.116 Pleasence dkk. mengklasterkan dampak positif terhadap proses hukum berdasarkan tingkat pemahaman hukum subjeknya, yaitu kelompok rentan yang memiliki kemampuan hukum tinggi dan rendah.117 Untuk itu, dalam melihat dampak positif penting juga untuk melihat bagaimana perubahan kemampuan hukum individu setelah menjalani proses hukum atas masalah yang dialaminya. Kemampuan Hukum dan Persepsi Proses Hukum Kemampuan hukum masyarakat adalah kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang mereka alami. Kemampuan masyarakat ini terdiri dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya, misalnya terkait hak dan kewajiban apa yang mengikat, pilihan apa yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dan mengidentifikasi layanan bantuan hukum yang tersedia. Kemampuan ini sangat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh seseorang saat mengalami masalah, apakah mereka akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya atau tidak. Minimnya kemampuan hukum kelompok rentan dan tidak adanya dukungan hukum yang memadai mengakibatkan masalah hukum tidak diselesaikan secara tepat. Dampaknya, kebutuhan hukum tidak terpenuhi dan lebih luas lagi berakibat pada akses keadilan tidak akan terwujud. Terkait hal tersebut terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan hukum kelompok rentan yang meliputi: 116 Pascoe Pleasence et al., How People Understand and Interact with the Law, (Cambridge: PPSR 2015), hlm. 162. 117 Pengkategorian 2 (dua) bentuk kemampuan hukum ini diukur menggunakan beberapa variabel seperti pengetahuan terkait hak yang melekat terhadap masalah hukum yang dialami dan pengetahuan terkait hukum, dan pengetahuan terkait akses mencari bantuan (Pascoe Pleasance, How People Understand and Interact with the Law, hlm. 167) 41 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
a. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Ini dijelaskan sebagai pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat paling pertama. Pada pengetahuan ini akan melihat bagaimana masyarakat memahami hak sebagai warga negara serta isu hukum. Pengetahuan ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum dan secara substansial meningkatkan kemungkinan mendapatkan semacam bantuan daripada menangani masalah itu sendiri.118 Apabila tidak punya kemampuan mengidentifikasi dimensi hukum dari sebuah permasalahan, maka hal itu akan menjadi penghalang utama bagi kelompok rentan untuk menyelesaikan masalah hukumnya.119 b. Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum Pengetahuan akan proses penyelesaian permasalahan hukum diukur melalui tahu atau tidaknya individu terhadap adanya mekanisme formal dan informal serta pengetahuan mereka akan adanya bantuan hukum. Indikator ini dapat menjelaskan sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai sumber-sumber bantuan dan cara di sekitarnya untuk penyelesaian permasalahan hukum. Kemampuan memahami layanan dan proses hukum tidak hanya berfokus tentang bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, tetapi juga dapat mendeteksi pemahaman individu dalam membedakan isu legal atau bukan dengan kemampuan mereka membedakan mana yang harus diadukan ke layanan hukum dan mana yang tidak.120 Faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan individu memahami layanan hukum di antaranya: pengalaman masa lalu 118 Lisa Wintersteiger, Legal Needs, Legal Capability and the Role of Public Legal Education, (Law for Life/The Legal Education Foundation, 2015), hlm. 20 119 Ibid. 120 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 42
dalam mengakses layanan hukum, usia, tingkat pendidikan, dan situasi kesehatan mental.121 Adapun kurangnya memahami layanan dan proses hukum ini dapat diatasi dengan menyediakan layanan konsultasi/bantuan hukum secara maksimal dan aksesibel.122 c. Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum Kemampuan menempuh/menjalani proses hukum adalah kemampuan yang mendukung masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kemampuan ini terkait kemampuan untuk mengakses informasi, kemampuan untuk berkomunikasi, kepercayaan diri dan kesiapan menjalani seluruh proses/tahapan hukum. Kemampuan ini terkait skill yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki. Pengetahuan ini mendukung kelancaran masyarakat dalam menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum. Kelompok rentan yang memiliki kemampuan hukum yang rendah cenderung memilih untuk tidak bertindak dan menempuh proses hukum, tidak menyelesaikannya secara pribadi, dan kurang efektif maupun familiar dalam menggunakan internet untuk mencari informasi terkait masalah hukum. Kelompok ini cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya dan dua kali lipat lebih rentan untuk mengalami dampak psikis dan sosial dari permasalahan hukum.123 Selain kemampuan hukum masyarakat, untuk memahami akses terhadap keadilan dan kebutuhan hukum survei kebutuhan hukum dapat mencakup pengalaman permasalahan hukum 121 Ibid, hlm. 19. 122 Ibid, hlm. 20. 123 Lisa Wintersteiger, Legal Needs, Legal Capability and the Role of Public Legal Education, (Law for Life/The Legal Education Foundation, 2015) , hlm. 18. 43 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
masyarakat, salah satunya melalui persepsi atau penilaian.124 Faktanya, suatu permasalahan hukum yang telah diselesaikan oleh suatu lembaga dapat dikatakan tidak berarti keadilan telah ditegakkan.125 Misalnya dijelaskan bahwa survei kebutuhan hukum dapat mengeksplorasi terkait persepsi responden tentang kualitas proses hukum, kualitas hasil dari proses hukum, atau proses penyelesaian permasalahan hukum secara keseluruhan.126 Mengukur persepsi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini juga memiliki manfaat sebagai masukan (feedback) terhadap sistem, prosedur, dan infrastruktur/institusi yang tersedia dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dengan demikian, Negara dapat memetakan jalan reformasi hukum untuk mewujudkan akses terhadap keadilan yang tepat sasaran.127 Sosialisasi Bantuan Hukum Sosialisasi bantuan hukum merupakan program kerja berbagai pihak mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum dan bahkan universitas untuk menyebarluaskan pengetahuan berupa informasi mengenai layanan pemberian bantuan hukum sesuai yang diamanatkan oleh Undang- Undang 16/2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu layanan bantuan hukum gratis. Seperti yang dijelaskan di atas, adanya bantuan hukum yang dapat diakses secara mudah itu penting bagi pencari keadilan utamanya kelompok rentan, agar dapat memastikan pemenuhan hak kelompok rentan terpenuhi ketika berhadapan dengan hukum. Namun sayangnya, hasil indeks akses terhadap keadilan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 53% masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui tentang bantuan hukum gratis.128 Oleh karenanya, dalam 124 OECD, Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy, hlm. 75. 125 Ibid. 126 Ibid, hlm. 75-76. 127 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 23. 128 Dio Ashar Wicaksana, et al, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 162 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 44
penelitian ini turut penting dilihat sejauh mana kelompok rentan memperoleh sosialisasi bantuan hukum sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hukum kelompok rentann yang berhadapan dengan hukum terhadap akses keadilan. Kebutuhan Layanan Pendukung Layanan pendukung lainnya merupakan layanan tambahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung jalannya proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya. Terkait kelompok rentan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang berkualitas bagi setiap pengguna layanan tanpa terkecuali kelompok rentan.129 Salah satu contohnya adalah penyandang disabilitas. Dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum melalui proses peradilan, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan yang berhak mendapatkan akomodasi yang layak berupa fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menjamin kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini juga diatur di Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan yang mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak misalnya menyediakan dokter, tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pendamping, dan bahasa/penerjemah. Juru bahasa akan membantu aparat penegak hukum dalam berkomunikasi di persidangan dengan korban. Ketentuan di atas juga sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin adanya hak atas juru bahasa secara 129 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit Pelayanan Publik Perlu Sarana Bagi Kelompok Rentan, Mei 2020, diakses melalui tanggal akses 22 Juni 2022 45 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN juru
cuma-cuma130 dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan atas juru bahasa dijamin sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan.131 Adapun beberapa layanan pendukung lain yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain: a. Layanan pendampingan132 Pendamping adalah seseorang atau kelompok yang dipercaya oleh kelompok rentan dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi selama proses penyelesaian masalah hukum. Layanan pendamping dapat menjadi salah satu sumber dukungan psikologis bagi kelompok rentan, termasuk juga dapat berperan sebagai salah satu pihak penyalur informasi dari pihak terkait, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga/kementerian, terkait proses penyelesaian masalah hukum. Dalam tahap tertentu, pendamping yang diberikan kuasa khusus oleh kelompok rentan sebagai saksi atau korban juga dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). b. Penerjemah dan/atau Juru bahasa isyarat133 Layanan penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Penerjemah tersebut tentu memiliki pengalaman dalam bergaul dan berinteraksi secara efektif dengan penyandang disabilitas.134 Kehadiran penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat dapat digunakan bagi kelompok rentan yang tidak 130 Indonesia, Pasal 14 Ayat 3 Huruf F Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 131 Indonesia, Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 132 Pasal 1 angka 10 PERMA no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto pasal 5 ayat (1) huruf o UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 133 Pasal 5 yat (1) huruf d UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 134 Indonesia, Pasal 1 angka (4) juncto pasal 15 ayat (4) PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 46
mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia serta bagi penyandang disabilitas baik tuli, wicara, ataupun multi disabilitas. Dalam berbagai laporan dan paparan tentang permasalahan hukum yang dialami kelompok disabilitas, masih banyak kelompok disabilitas di Indonesia yang tidak menjalani pendidikan dasar formal, sehingga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat formal yaitu bahasa isyarat BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dan SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia). Mereka kemudian menggunakan bahasa daerah atau bahasa keluarga sebagai bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, pihak yang dapat menjadi penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat tidak hanya dimaknai sebagai penerjemah profesional yang tersumpah, juru bahasa isyarat yang berasal dari organisasi resmi, tetapi juga dapat berasal dari anggota keluarga atau kerabat yang dipercaya dan sehari-hari sering berinteraksi dengannya. c. Layanan kesehatan135 Setiap kelompok rentan dengan situasi kesehatan tertentu, misalnya ODHA yang membutuhkan akses obat-obatan terapi ARV, penyandang disabilitas psikososial yang biasanya memiliki akses obat-obatan seperti antidepresan, anti kecemasan dan anti psikotik, maupun kondisi kesehatan lainnya berhak atas layanan kesehatan selama menjalani penyelesaian permasalahan hukum. Biasanya ada jadwal rutin dalam akses konsumsi obat-obatan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. d. Layanan psikologis dan/atau psikiatri Selain dampak psikologis sebagai akibat dari permasalahan hukum sendiri bagi kelompok rentan, proses penyelesaian permasalahan hukum juga berpotensi melelahkan secara fisik 135 Pasal 58 KUHAP juncto Pasal 20 PP no 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 47 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
dan mental. terutama jika mereka sebagai saksi atau korban. Mereka harus menjalani proses yang melibatkan banyak pihak, serta diminta berkali-kali menceritakan kembali kronologis permasalahan hukum yang ia alami. Belum lagi, kelompok rentan juga berpotensi mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kedua kali dari pihak penerima laporan permasalahan hukum, baik berupa dipertanyakan validitas laporannya akibat latar belakangnya, diungkap atau disebarluaskan identitasnya tanpa persetujuan/outing yang dialami individu atau kelompok ragam minoritas gender dan seksual, dipanggil dengan nama lahir daripada nama pilihan (deadnaming), direndahkan karena suku, ras, etnis, kondisi disabilitas, status kesehatannya, atau tindakan diskriminatif lainnya. Karena itu, baik selama proses penyelesaian permasalahan hukum maupun paska proses, kelompok rentan membutuhkan akses terhadap layanan psikologis, baik layanan psikologis dari konselor atau psikolog di unit layanan psikologis di universitas, klinik penyedia layanan pemulihan psikologis hingga layanan psikiatri dari dokter spesialis psikiatri di rumah sakit. e. Layanan perlindungan sementara dan/atau rumah aman136 Dalam keadaan tertentu, misalnya sebagai saksi atau korban dalam permasalahan hukum yang di dalamnya terdapat potensi pelanggaran atau ancaman keselamatan dan keamanan dari pihak lawan atau pihak terkait terhadap kelompok rentan atas keterangan atau pelaporan yang mereka lakukan, kelompok rentan sebagai saksi atau korban berhak atas layanan rumah aman. Adapun layanan rumah aman bagi saksi atau korban biasanya diberikan oleh pelaksana layanan perlindungan 136Pasal 10 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 5 ayat (1) huruf k dan l UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban j LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 48
perempuan dan anak, misalnya LPSK yang tempatnya dirahasiakan. Akses terhadap layanan rumah aman biasanya terbatas dalam periode waktu tertentu. f. Akses ganti rugi, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi137 Kelompok rentan sebagai saksi dan/atau korban dapat mengalami kehilangan dan/atau kerusakan harta benda, luka fisik, baik ringan, sedang maupun luka berat, bahkan kematian sebagai akibat dari permasalahan hukum. Selain itu, selama proses penyelesaian permasalahan hukum, sebagai pencari keadilan, kelompok rentan juga akan mengeluarkan biaya lain seperti biaya untuk mengakses bantuan hukum dan psikologis, biaya transportasi untuk melakukan pelaporan, hingga biaya administratif lainnya. Atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut, dalam hal kelompok rentan menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum formal melalui proses ajudikasi, terdapat mekanisme ganti rugi seperti restitusi dan kompensasi yang dapat diakses, baik sebelum putusan berkekuatan hukum tetap maupun paska putusan berkekuatan hukum tetap. Restitusi adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, di mana pembayaran ganti kerugiannya berasal dari pihak pelaku. Sedangkan dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan membayar ganti rugi, pelaku meninggal dunia, maka dapat diajukan permohonan kompensasi kepada negara atas kerugian- kerugian yang dialami. 137 Pasal 7A UU no. 31 tahun 2014 juncto PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang diubah dengan PP no. 35 tahun 2020 49 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 50
51 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Survei kebutuhan hukum adalah alat yang secara komprehensif berusaha untuk menggali pengalaman seseorang ketika menghadapi permasalahan hukum dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung, bukan dari data administratif institusi tertentu atau lembaga terkait yang berperan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat. Sehingga, dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait respon pencari keadilan terhadap masalah hukum, bantuan yang tersedia dan lain sebagainya.138 Survei ini menekankan pada pandangan individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan tersebut.139 Dengan memperoleh data kebutuhan hukum melalui survei, maka dapat diperoleh kondisi kebutuhan hukum pencari keadilan (dalam hal ini kelompok rentan) yang dapat dijadikan acuan untuk mereformasi kebijakan dengan berbasiskan bukti. PENDEKATAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei dengan alat ukur berupa kuesioner. Pada pendekatan kuantitatif, pengukurannya dilakukan secara berurutan dimulai dari konseptualisasi, operasionalisasi, hingga pada pengumpulan data.140 Konseptualisasi dan operasionalisasi diperlukan untuk setiap variabel dalam pendekatan kuantitatif.141 Pendekatan ini dipilih agar dapat diperoleh gambaran deskriptif secara kuantitatif terhadap kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan yang komprehensif. Dengan menggunakan teknik survei, 138 OECD, Legal Needs Surveys and Access to Justice, hlm. 32. 139 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020, hlm. 12. 140 Penjelasan lebih lanjut perihal konseptualisasi dan operasionalisasi kuantitatif dapat lihat W Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition, Essex: Pearson Education Limited, (2014), hlm. 204-211. 141 Ibid, hlm. 219. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 52
peneliti dapat menyajikan data yang akurat, andal, dan valid.142 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survei dengan alat pengambilan data berupa kuesioner. PEMILIHAN WILAYAH PENELITIAN Dalam menentukan lokasi survei, tim peneliti memilih tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan ketiga provinsi dalam menggali kebutuhan hukum kelompok rentan mempertimbangkan kriteria khas dari ketiga provinsi yang berada di pulau yang berbeda untuk memunculkan keterwakilan wilayah secara lebih komprehensif. Oleh karenanya, pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan hukum yang dimiliki bukan hanya dari kelompok rentan yang berasal dari wilayah ibu kota, di mana akses terhadap informasi dan layanan cenderung lebih mudah. Selain itu juga menyesuaikan dengan kelompok rentan yang di mana terdapat masyarakat adat yang secara sebaran dapat muncul di NTT dan Kalimantan Timur, sedangkan untuk kelompok minoritas gender dan disabilitas yang dapat ditemui di DKI Jakarta. Pemilihan ketiga provinsi tersebut diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kelompok rentan menavigasikan kebutuhan hukumnya, baik gambaran jenis kebutuhan hukum, akses dan kebutuhan hukum dari wilayah dengan pembangunan gender yang baik dan ketimpangan gender yang rendah. DKI Jakarta DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan memiliki angka kejahatan yang dapat dikatakan cukup tinggi sehingga berbanding lurus dengan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level provinsi 142 Ibid, hlm. 317. 53 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
selama tahun 2020, Polda Metro Jaya yang melingkupi DKI Jakarta dan sekitarnya mencatat sebanyak 26,585 kasus, yang menjadi posisi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara.143 Lebih lanjut, berdasarkan data statistik kriminal tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jakarta, diketahui jumlah kejahatan yang dilaporkan pada 2021 menurut kabupaten/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tertinggi yaitu wilayah kota Jakarta Timur sebanyak 5,084 kasus diikuti dengan wilayah Kota Jakarta Selatan sebanyak 2,550 kasus.144 Adapun selama 2020-2021, jenis kejahatan yang dicatat oleh Polda Metro Jaya dikelompokan ke dalam sembilan jenis yang mencakup (1) kejahatan terhadap nyawa, (2) kejahatan terhadap fisik/badan, (3) kejahatan terhadap kesusilaan, (4) kejahatan terhadap kemerdekaan orang, (5) kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, (6) kejahatan terhadap hak milik/barang, (7) kejahatan terkait narkotika, (8) kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi, serta (9) kejahatan terhadap ketertiban umum.145,146. Tidak hanya itu, kaitannya dengan kelompok rentan, meskipun angka Indeks Pembangunan Gender147 dan ketimpangan gender148 di DKI Jakarta dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, namun berdasarkan data Susenas per Maret 2018, angka perkawinan anak149 di DKI Jakarta yang mayoritas terus meningkat, di mana pada 2015 menyentuh angka 4.88%, sedangkan tahun 2016 sebesar 4.93%.150 Selain itu, kondisi lainnya yang menjadikan DKI 143 Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2021, (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 10. 144 Ibid. hlm. 13 145 Ibid, hlm. 18 146 Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. 147 Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. 148 Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. 149 Angka perkawinan anak adalah persentase perempuan usia 20-24 tahun yang usia perkawinan kurang dari 18 tahun 150 BPS, Angka perkawinan anak adalah persentase perempuan usia 20-24 tahun yang usia perkawinan kurang dari 18 tahun, dapat dilihat di diakses pada 22 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 54
Jakarta penting untuk dilihat adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta juga dapat dikatakan relatif tinggi. Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2021 mencatat pengaduan kasus KDRT sebanyak 374 kasus yang menjadi tertinggi kedua setelah KBGO.151 Terdapat beberapa wilayah di DKI Jakarta yang paling tinggi tingkat pengaduannya di tahun 2021 yaitu Jakarta Timur (227 kasus), Jakarta Selatan (125 kasus), dan Jakarta Barat (97 kasus).152 Bentuk KDRT secara umum yang terjadi tidak tunggal, namun saling berkaitan. Bahkan, empat bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga) dapat ditemui dalam satu kasus KDRT.153 Selain itu, kasus KDRT juga dialami oleh perempuan disabilitas, di mana terdapat 10 kasus dengan ragam disabilitas. Mayoritas yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas intelektual dan mental.154 Kemudian, dilihat dengan data lain jumlah perceraian yang dilatarbelakangi faktor KDRT di DKI Jakarta terlihat meningkat, dari tahun 2020 hanya 191 kasus, di tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 1,999 kasus.155 Selain itu, data yang dihimpun dalam database SIMFONI-PPA menunjukkan pada periode 2021 terdapat 1,482 kasus kekerasan dengan mayoritas korban yakni 1,208 adalah perempuan dan 881 adalah kategori anak. Hal tersebut tampaknya masih terjadi di periode 2022 akan tetapi angka kasus menurun tidak signifikan yaitu terdapat 1.228 kasus kekerasan dengan mayoritas korbannya masih sama, 1,105 korban perempuan dan 651 korban anak.156 Berdasarkan data 151 LBH APIK Jakarta, Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman: Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta Berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi, 2021, hlm. 10 152 Ibid, hlm. 8. 153 Ibid, hlm. 17. 154 Ibid, hlm. 40 . 155 BPS Jakarta, Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021, diakses dari jakarta.html pada 22 Oktober 2022 156 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Database SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses melalui pada 30 Oktober 2022. 55 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jenis kekerasan yang prevalen tertinggi pada periode 2021-2022 juga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.157,158 Di tengah kondisi kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup prevalen, jumlah OBH yang ada di Jakarta masih belum dapat dikatakan cukup dan merata. Berdasarkan data sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022 - 2024 diketahui sebanyak 41 lembaga atau organisasi bantuan hukum di DKI Jakarta yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).159 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa DKI Jakarta menempati posisi keempat sebagai provinsi yang paling banyak memiliki OBH yang terakreditasi. Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur adalah calon ibukota negara, yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemilihan Kalimantan Timur juga karena selama ini wilayah Kalimantan Timur belum banyak menjadi obyek penelitian yang menampilkan gambaran kondisi kelompok rentan dalam berbagai riset akademik. 157 Ibid. 158 Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. 159 Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan dari tahun Hukum Periode 2022-2024, diakses LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 56
Sehingga, dipilihnya provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menggambarkan kesiapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang dapat menunjang pembangunan, khususnya dalam pembangunan inklusif. Dari segi angka kejahatan, dibandingkan DKI Jakarta, angka kejahatan di Kalimantan Timur masih cenderung rendah.160 Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level provinsi selama 2020, Polda Kalimantan Timur mencatat sebanyak 3.609 kasus kejahatan yang dilaporkan.161 Meskipun angka indeks ketimpangan dan pembangunan gender relatif baik (meskipun tidak sebaik DKI Jakarta), namun menariknya di Kalimantan Timur angka perkawinan anak sangat tinggi melebihi angka target rata-rata perkawinan anak di tingkat nasional.162 Berdasarkan data Susenas per Maret 2018, angka perkawinan anak di Kalimantan Timur pada tahun 2015 adalah 14.78%, di tahun 2016 mencapai 14.85% dan di tahun 2017 mencapai 13.9%.163 Bahkan data Susenas Tahun 2020164 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang pernah kawin berumur 10 ke atas yang umur perkawinan pertama <=17 tahun di Kalimantan Timur mencapai 30.80%. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur juga dapat dikatakan tinggi. Data yang dihimpun database SIMFONI-PPA menunjukkan pada periode 2021 terdapat 551 kasus kekerasan dengan mayoritas korban yakni 520 adalah perempuan dan 416 adalah kategori anak. Hal tersebut tampaknya masih terjadi di periode 2022 bahkan angka kasus naik menjadi 694 kasus kekerasan dengan mayoritas korbannya masih sama, korban 160 Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. 161 Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2021, hlm. 11 162 Angka rata-rata perkawinan anak di tingkat nasional adalah 11.2%, diakses di PUSKAPA dan UNICEF, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, (Jakarta: PUSKAPA, 2020), hlm. 6 163 BPS, Angka perkawinan anak adalah persentase perempuan usia 20-24 tahun yang usia perkawinan kurang dari 18 tahun, diakses di 164 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 78 57 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN jika
perempuan naik menjadi 660 dan 378 korban anak.165 Berdasarkan data SIMFONI-PPA juga, jenis kekerasan yang prevalen tertinggi pada periode 2021-2022 adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.166 Dengan adanya kondisi kekerasan yang tinggi, kondisi ketersediaan OBH masih cenderung sangat terbatas dan tidak merata. Berdasarkan data sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022-2024 diketahui sebanyak 18 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Kalimantan Timur yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).167 Keseluruhan OBH ini juga hanya tersebar di wilayah-wilayah perkotaan di Kalimantan Timur, sehingga akses kelompok rentan terhadap OBH masih dapat dikatakan sulit. Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih berdasarkan kekhususannya dalam prevalensi data kejahatan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, rendahnya pendapatan per kapita, tingkat perkawinan anak, serta kebutuhan akan penggalian sudut pandang dari kelompok masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Di samping itu, angka kejahatan di NTT dapat dikatakan rendah, di mana dalam data BPS Provinsi NTT, wilayah dengan laporan kejahatan tertinggi pada rentang waktu 2019 - 2021 meliputi Kota Kupang (5,765 165 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Database SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses dari pada 30 Oktober 2022. 166 Ibid. 167 Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 02.HN.03.03 Tahun 2021. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 58
kasus), Kabupaten Alor (1,790 kasus), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (1,397 kasus)168 yang berpola pada variasi pencurian, penganiayaan, kebakaran, pembunuhan, perkosaan, kenakalan remaja, perjudian, dan pemerasan disertai pengancaman. Berbagai tindak pidana lain yang unik terjadi di NTT adalah adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cukup tinggi di mana pada tahun 2019 terdapat 816 tenaga kerja ilegal yang gagal diberangkatkan, dan bahkan terdapat 89 korban TPPO meninggal dunia.169 Perdagangan manusia (human trafficking) di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Data Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) bulan Januari sampai Desember 2015 menyebutkan terdapat 941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Tahun 2015 terdapat 1,667 TKW asal NTT yang menjadi korban human trafficking. Sementara, pada 2016, bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang bermasalah atau terindikasi menjadi korban perdagangan manusia.170 Tidak hanya itu, NTT memiliki angka perkawinan anak juga relatif tinggi di atas rata-rata angka nasional yaitu tercatat bahwa kabupaten Rote Ndao memiliki persentase umur perkawinan pertama pada usia di bawah 19 tahun adalah 12.93%, disusul Kabupaten Malaka sebesar 12.18%, dan 168 BPS Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2022, (NTT: BPS, 2022), hlm. 270. 169 pada 22 Desember 2022 Sylvia R. Peku Djawang, Situasi Terkini TPPO di NTT, diakses di 170 Everd Scor Rider Daniel et al., Human Traffincking di Nusa Tenggara Timur, (Social Work Journal, Volume 7 No. 1, 1-129), hlm. 24 diakses di timur.pdf. pada 22 Desember 2022 59 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Kabupaten Belu dengan angka 12.04%.171 Dalam data yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah NTT pada tahun 2021 saja, terdapat 82,957 pasangan usia subur di NTT yang menikah di bawah usia 19 tahun. Alasan menikah di bawah usia 19 tahun didasarkan pada faktor-faktor sosial budaya seperti tuntutan adat, kehamilan yang tidak berencana, serta kemiskinan. Upaya perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dilihat sebagai salah satu cara agar keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, BKKBN juga mencatat dampak perkawinan anak di NTT, antara lain masih banyak penduduk NTT yang tidak memiliki akta kelahiran karena berada di desa-desa terpencil, berasal dari keluarga miskin dan ketidakpahaman orangtua tentang urgensi kelengkapan administrasi tersebut. Padahal, kepemilikan akta kelahiran akan berdampak besar bagi anak yang lahir pada perkawinan di bawah usia 19 tahun, salah satunya adalah akses bantuan sosial pemerintah dan pelibatan dalam upaya pencegahan stunting dan gizi buruk.172 Ditambah lagi, angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Database SIMFONI-PPA menunjukkan dalam kurun waktu pendataan tahun 2021 terdapat 810 kasus dengan jumlah korban perempuan 743. Dalam database tersebut, wilayah Timor Tengah Selatan (128 kasus), Kota Kupang (110 kasus), dan Belu (92 kasus) berturut-turut menjadi wilayah dengan laporan kekerasan terbanyak. Pada tahun 2022, terdapat 689 laporan kasus, di mana 629 kasus di antaranya adalah kasus korban perempuan.173 171 BPS Nusa Tenggara Timur, Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, (NTT: BPS, 2021), hlm. 70. 172 Kompas Online, 82.957 Pasangan Usia Subur di NTT Menikah di Bawah Usia 19 Tahun, diakses dari tanggal akses 12 Juli 2022. 173 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Database SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses melalui pada 30 Oktober 2022. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 60
Di tengah kondisi tersebut, sayangnya ketersediaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di NTT masih sangat minim. Berdasarkan data sebaran OBH yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022 - 2024 diketahui sebanyak 15 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Nusa Tenggara Timur yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan (BPHN).174 Berdasarkan data Pembinaan Hukum Nasional tersebut terlihat bahwa Kalimantan Timur menempati posisi yang masih berada di bawah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, bila dibandingkan dengan provinsi tetangganya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB justru memiliki jumlah OBH yaitu terdapat 18 organisasi yang terdaftar dan terakreditasi. Berdasarkan penjelasan dari masing-masing ketiga cakupan wilayah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga cakupan wilayah tersebut memiliki persamaan dan karakteristik lainnya, yakni: 1. DKI Jakarta dengan Kalimantan Timur memiliki persamaan prevalensi kejahatan yang terjadi yakni kejahatan fisik/badan, kejahatan narkotika, dan kejahatan harta benda. Sedangkan, di Nusa Tenggara Timur mayoritas terjadi kejahatan terkait penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan. 2. DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur memiliki persamaan skor indeks pembangunan gender pada kategori tinggi di atas skor IPG nasional Indonesia. Sedangkan, Kalimantan Timur masih berada di bawah skor DKI Jakarta, NTT, dan IPG Nasional. 3. Kalimantan Timur dengan Nusa Tenggara Timur memiliki persamaan skor indeks ketimpangan gender pada kategori 174 Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 02.HN.03.03 Tahun 2021. 61 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
menengah ke bawah, berbeda dengan DKI Jakarta yang masuk pada kategori rendah ketimpangan gendernya. 4. Prevalensi perkawinan anak masih tinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur, akan tetapi prevalensinya kecil di DKI Jakarta. 5. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak prevalensinya masih tinggi di Provinsi DKI Jakarta hingga mencapai >1000 kasus, kemudian Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur hingga mencapai >500 kasus. 6. Persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di 3 Provinsi ini jika diperbandingkan masing-masing tidak merata. DKI Jakarta memiliki 41 OBH yang terakreditasi sedangkan Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur hanya memiliki 15-18 OBH yang terakreditasi. PEMILIHAN RESPONDEN PENELITIAN Berdasarkan wilayah dan kategori kelompok rentan yang telah ditentukan, responden dalam penelitian ini dipilih dengan proporsi sebagai berikut: Tabel 3.1. Proporsi sampel responden per wilayah Wilayah Jumlah Responden DKI Jakarta 435 responden Kalimantan Timur 290 responden Nusa Tenggara Timur 295 responden Total Responden 1,020 Responden LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 62
Berdasarkan pembagian proporsi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini mengambil total sampel sebanyak 1,020 responden yang diperoleh secara purposif untuk dengan melakukan quota sampling (sampel kuota) kepada masing-masing kategori kelompok rentan yang telah ditentukan. Kuota yang ada ditentukan berdasarkan ketersediaan akses dan responden yang dapat disediakan di masing- masing wilayah. Hal ini dikarenakan tidak adanya data yang komprehensif mengenai jumlah kelompok dalam kategori yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat ditentukan angka popoulasi kelompok rentan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, untuk beberapa kategori kelompok yang secara jumlah tidak dominan dapat sedikit banyak ditambahkan, sehingga proporsi tujuh kategori kelompok adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Proporsi Sampel Responden Per Kategori Kelompok Rentan Kategori kelompok rentan Jumlah responden Perempuan 255 responden Anak 30 responden Difabel 60 responden Lansia 190 responden Miskin 335 responden Masyarakat Adat 100 responden Minoritas seksual 50 responden Total 1,020 responden 63 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Proporsi terbesar diberikan kepada perempuan, lansia, dan kelompok miskin, karena pada tiga kelompok ini akses terhadap responden lebih tersedia dan mudah diakses. Perlu digarisbawahi juga bahwa setiap responden dapat masuk ke lebih dari satu kategori kelompok rentan. Misalnya terdapat responden perempuan yang juga masuk dalam kategori miskin dan disabilitas. Secara jumlah responden tetap dihitung 1 (satu), namun secara kategori kerentanan dapat mewakilkan lebih dari satu kategori. TAHAPAN PENELITIAN Penelitian secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei ini melalui berbagai tahap penelitian hingga akhirnya diperoleh hasil survei kebutuhan hukum terhadap kelompok rentan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:: a. Penyusunan kerangka konseptual Sebelum menyusun kuesioner, tahap pertama yang dilakukan adalah membuat kerangka konseptual yang terdiri dari variabel dan indikator apa saja yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Penentuan variabel dan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang dicapai, teori relevan yang digunakan, dan kajian literatur yang ada. Dari variabel yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikaji lebih mendalam untuk mendapat indikator dalam kerangka konsep. b. Peer review dan focus group discussion (FGD) pakar Setelah kuesioner terbentuk, dilakukan proses peer review dari perwakilan CSO dan/atau lembaga bantuan hukum (LBH) dan pendamping serta Focus Group Discussion (FGD) pakar guna mendapatkan masukan terhadap kerangka konsep yang ada. Dipilih empat orang pakar berdasarkan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang penelitian anak, bantuan hukum, penelitian dan pendampingan LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 64
kelompok disabilitas, serta penelitian dan teori sosio-legal. Masukan yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan dilakukan revisi yang sesuai. c. Penyusunan kuesioner awal Dari kerangka konsep yang telah diperbaiki dan dilengkapi, disusun pertanyaan dan/atau pernyataan dalam kuesioner berdasarkan indikator dalam kerangka konsep tersebut. Pertanyaan dan/atau pernyataan disusun dengan memperhatikan alur, kesederhanaan bahasa, serta kemudahan untuk mengisi dan menanyakannya kepada responden. d. Uji coba kuesioner awal Kuesioner awal yang telah disusun kemudian diujicobakan secara daring dan secara langsung melalui tatap muka kepada 30 (tiga puluh) responden. Adapun kriteria responden adalah yang pernah mengalami permasalahan hukum dan terbagi secara tidak merata kepada responden anak, lansia, minoritas gender dan identitas seksual lainnya, perempuan hingga kelompok miskin. Dari hasil uji coba tersebut, diketahui bahwa alur dan diksi dalam beberapa pertanyaan dan/atau pernyataan perlu diperbaiki karena sulit dipahami oleh responden. Hal kemudian dilakukan penyederhanaan bahasa, pemadatan pertanyaan dan/atau pernyataan di kuesioner, hingga diperoleh kuesioner akhir untuk pengambilan data. e. Permohonan persetujuan etik penelitian Setelah melakukan finalisasi terhadap kerangka konsep dan draft awal alat ukur, tim peneliti mengajukan persetujuan etik penelitian mengingat kelompok yang menjadi sasaran responden merupakan kelompok rentan. Pengajuan ini dilakukan kepada Komisi Etik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. 65 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Sebagai hasilnya, penelitian diperbolehkan untuk dilakukan pengambilan data.175 ini telah lolos uji etik dan e. Penyusunan kuesioner akhir Kuesioner yang telah direvisi berdasarkan masukan dari peer review, wawancara pakar, dan hasil uji coba akan menjadi kuesioner akhir yang digunakan guna pengambilan data pada responden. Data yang didapatkan melalui kuesioner ini akan diolah menjadi temuan utama dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner juga terlampir pada lampiran laporan ini.176 f. Proses pengumpulan data Pengumpulan data melalui survei dengan kuesioner ini dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 26 Oktober 2022 dengan melibatkan kerjasama terhadap mitra-mitra organisasi masyarakat sipil di masing-masing wilayah penelitian (mitra lokal) untuk berkoordinasi dengan beberapa kelompok rentan sasaran yang menjadi responden di cakupan wilayah penelitian. Adapun, persebaran cakupan responden dan mitra per wilayah penelitian adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Persebaran Mitra Lokal Dan Target Kategori Responden Wilayah Penelitian Mitra Lokal Kelompok Rentan Sasaran DKI Jakarta LBH APIK Jakarta Anak PKBI Jakarta Anak Arus Pelangi Minoritas Gender dan Identitas Seksual 175 Dokumen persetujuan etik ada di Lampiran 176 Dapat dilihat selengkapnya di Lampiran 1. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 66
Wilayah Penelitian Mitra Lokal Kelompok Rentan Sasaran Sanggar Seroja Minoritas Gender dan Identitas Seksual DPP HWDI Jakarta Penyandang Disabilitas Kalimantan Timur LBH Samarinda Penyandang Disabilitas PADI Kalimantan Timur Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur LBH APIK Nusa Tenggara Timur Anak PKBI Nusa Tenggara Timur Anak UPTD PPA Nusa Tenggara Timur Anak IMOF Nusa Tenggara Timur LGBT Piar Nusa Tenggara Timur Masyarakat Adat g. Proses pengolahan data dan analisis data Seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui survei masyarakat dengan kuesioner yang masih berupa data mentah selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Software dan Microsoft Excel dalam beberapa tahap, yaitu: 67 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
i. Data Cleaning Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh seragam, tidak ada salah pengisian atau pengetikan, serta terisi seluruhnya. ii. Data Processing Tahapan ini dilakukan untuk mengolah data bersih hasil data cleaning menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini, angka persentase dibulatkan secara otomatis oleh Aplikasi Ms. Excel sehingga terdapat kemungkinan margin of error dalam akumulasi angka persentase yaitu +- 0,01% iii. Data Visualization Tahapan ini dilakukan dengan mengolah angka frekuensi dan persentase menjadi serangkaian grafik/diagram yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis data utama dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh temuan terkait kebutuhan hukum kelompok rentan yang menjadi sasaran. h. Penyusunan laporan akhir Dari hasil pengolahan dan analisis data tersebut, kemudian dilakukan penyusunan laporan akhir ini yang memberikan gambaran deskriptif terkait temuan kebutuhan hukum kelompok rentan yang menjadi sasaran. Penyusunan laporan ini dilakukan dari tanggal 10 November hingga 30 Desember 2022. KETERBATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan dalam prosesnya yang dapat menjadi masukan dan catatan perbaikan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 68
dengan kebutuhan hukum kelompok rentan. Penelitian ini hanya bersifat baseline atau penelitian awal yang tidak dapat digeneralisasi di tingkat populasi dalam hal ini nasional/Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah dan kategori responden yang dipilih hanya terbatas pada 1020 responden yang tersebar secara tidak merata di tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur dan terdiri dari tujuh kategori utama yaitu 1) perempuan, 2) perempuan dan laki-laki dengan disabilitas, 3) perempuan dan laki- laki berusia anak, 4) perempuan dan laki-laki miskin, 5) perempuan dan laki-laki dari kelompok masyarakat adat, 6) perempuan dan laki- laki berusia lanjut (lansia), dan 7) laki-laki minoritas seksual. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: a. Belum dapat merepresentasikan seluruh kelompok rentan di Indonesia. Pemilihan kategori kelompok rentan tersebut hanya dipilih secara terbatas berdasarkan definisi kelompok rentan yang berkembang di Indonesia serta sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian ini. Hal ini bukan berarti kelompok rentan yang lain tidak memiliki kebutuhan hukum atau tidak sama pentingnya. Sehingga, hasil penelitian ini hanya dapat menggambarkan kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan secara umum maupun mendetil berdasarkan kelompok dan wilayah yang telah ditentukan saja dan belum mampu memberi gambaran bagi kelompok rentan lainnya di Indonesia. Meski demikian, peneliti berharap hasil penelitian ini tetap dapat memberi gambaran awal kebutuhan sebagian besar kategori kelompok rentan yang ada. b. Belum dapat merepresentasikan di tingkat wilayah maupun nasional. Penelitian ini tidak dapat menggambarkan secara spesifik kondisi kelompok rentan di wilayah yang ditentukan karena tidak dapat 69 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
memenuhi batas minimum representativitas kelompok rentan di setiap wilayah tersebut. Begitu juga di tingkat nasional, penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi kelompok rentan di Indonesia. Namun, setidaknya adanya data ini dapat memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan di Indonesia yang belum pernah dilakukan sebelumnya. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 70
71 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
PROFIL KELOMPOK RENTAN Identitas yang berkontribusi pada kerentanan yang dimiliki kelompok rentan Sebagaimana dijelaskan pada bagian Metodologi, kategori kelompok rentan dalam Survei Kebutuhan Hukum ini terdapat 7 (tujuh) kriteria, yaitu perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, disabilitas, ragam gender dan minoritas seksual, serta kelompok miskin. Berdasarkan temuan yang diperoleh, disusun grafik yang dapat menunjukkan berbagai faktor kerentanan yang saling beririsan atau terdapat interseksionalitas kerentanan pada responden yang disurvei. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 72
Grafik 4.1 Ragam Kerentanan Kelompk Rentan | n=1,020177 Pada Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa dari 1,020 responden, dapat dipilah terlebih dahulu berdasarkan identitas gendernya yaitu terdiri dari 71.0% perempuan, 24.1% laki-laki dan 4.9% orang dengan ragam gender dan orientasi seksual. Dapat ditemukan bahwa mayoritas dari kelompok rentan yang disurvei memiliki gender sebagai perempuan. Meskipun responden didominasi oleh perempuan dewasa tanpa kerentanan lainnya, namun kerentanan 177 Jumlah responden total hanya dapat diterapkan pada layer pertama (terdalam) dalam grafik. Layer berikutnya mengikuti dari jumlah responden dari layer terdalam. 73 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
yang melekat karena keperempuanan mereka telah menyeret perempuan masuk ke beragam stereotip, yang dapat berujung pada pengurangan atau pembatasan hak-hak mereka secara utuh. Namun, apabila dipilah secara lebih dalam lagi dari segi usia dan kerentanan lainnya, dapat dilihat bahwa terdapat proporsi yang besar juga pada kategori kelompok rentan yang berasal dari kelompok miskin dan lansia. Hal ini ditunjukkan salah satunya dari seluruh responden perempuan terdapat 25.7% perempuan berusia lansia, sedangkan dari seluruh responden laki-laki terdapat 69.9% laki-laki berusia lansia dan dari seluruh responden dengan ragam gender dan orientasi seksual terdapat 0.2% nya berusia lansia. Selain itu, dari seluruh responden perempuan berusia lansia, terdapat 51.1% yang berasal dari kelompok miskin. Temuan serupa juga muncul dari seluruh responden perempuan dewasa terdapat 39.0% berasal dari kelompok miskin. Tidak hanya dari kelompok gender perempuan, namun juga dari seluruh responden laki-laki berusia lansia, terdapat 49.4% lansia yang berasal dari kelompok miskin. Di luar tiga kelompok utama tersebut, ditemukan juga kelompok rentan yang berasal dari masyarakat adat, disabilitas, anak dan orang dengan ragam gender dan orientasi seksual. Dari seluruh responden perempuan, dapat dilihat bahwa terdapat 1.7% perempuan berusia anak. Sedangkan dari seluruh responden perempuan berusia dewasa, terdapat 7.8% perempuan yang berasal dari masyarakat adat. Begitu juga dengan responden laki-laki di mana dari seluruh responden laki- laki berusia dewasa, 67.2% nya merupaka responden yang berasal dari masyarakat adat. Lalu, dari seluruh responden laki-laki berusia dewasa, dapat dilihat terdapat 1.2% laki-laki disabilitas dan 1.2% laki- laki disabilitas dari kelompok miskin. Bahkan dari seluruh responden perempuan berusia dewasa, terdapat 5.5% perempuan dewasa disabilitas. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 74
Berdasarkan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam melihat kerentanan sebuah kelompok, tidak dapat dilihat dengan identitas yang tunggal namun perlu dilihat melalui perspektif interseksionalitas. Meskipun masih dilihat secara terbatas, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan hukum berupa akses ke keadilan dan akses bantuan hukum dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada kelompok perempuan baik perempuan dengan identitas kerentanan tunggal, maupun perempuan dengan kerentanan lainnya, seperti perempuan lansia, atau perempuan kelompok miskin. Hal ini perlu dilihat bahwa dengan satu identitas kerentanan saja sudah memberikan potensi dampak negatif bagi responden, apalagi dengan faktor kerentanan yang ganda/triple.178 Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa semakin banyak status kerentanan seorang perempuan, maka akan semakin rentan perempuan terhadap ketidakadilan atau persoalan hukum sehingga semakin besar pula kebutuhan hukum yang diperlukan. Contohnya, perempuan dengan identitasnya sebagai perempuan saja sudah menerima banyak stereotip seperti perempuan terlalu emosional untuk melakukan pekerjaan tertentu, terutama saat hamil, perempuan bertanggung jawab untuk mengurus orang tua dan anak di rumah, ada yang salah dengan perempuan yang tidak menginginkan atau tidak memiliki anak, perempuan tidak membutuhkan upah yang setara dengan laki- laki karena mereka didukung oleh suaminya, perempuan tidak perlu mendapatkan tunjangan keluarga, perempuan harus cantik (kulit putih, tubuh langsing), perempuan adalah pengasuh sedangkan laki- laki adalah pemimpin.179 Hal ini ditambah lagi apabila perempuan memiliki kerentanan lain seperti misalnya miskin, di mana mereka dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena hanya akan 178 Christian Henrik Alexander Kuran, et al., Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective, di Reduction, International pada 22 Desember 2022 Journal of Disaster Risk Volume 50, 2020, diakses 179 Stereotypes, , tanggal akses 6 Desember 2022 Gender Equality Law Centre, Example of Gender diakses 75 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN dari
berujung di dapur (domestifikasi), mengalami hambatan akses untuk kesehatan reproduksi yang layak, dapat dipoligami, dapat dinikahkan segera setelah menstruasi, atau biasa dikenal dengan perkawinan anak, tidak memiliki keterampilan yang baik sehingga cukup menerima upah murah, sulit untuk memiliki aset, hingga tidak punya hak suara atau keputusan.180 tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan Detail status dan identitas lain yang dimiliki kelompok rentan Grafik 4.2 Detail Status Disabilitas dari Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas | n =56 Fis ik (lumpuh, tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap) 44.6% Sens orik (Netra, Tuli/Rungu, Wicara) 37.5% Mental (gangguan kejiwaan) 10.7% Intelektual (down syndrome, dll) 5.4% Sens orik (Netra, Tuli/Rungu, Wicara) dan Disabilitas ganda Intelektual (down syndrome, dll) 1.8% Dalam Grafik 4.2 dapat dilihat bahwa dari seluruh kelompok rentan yang mengalami disabilitas dapat dibagi menjadi disabilitas fisik yaitu sebanyak 44.6%, disabilitas sensorik yaitu sebanyak 37.5%, disabilitas mental yaitu 10.7%, disabilitas intelektual yaitu 5.4% dan disabilitas ganda (sensorik dan intelektual) yaitu sebesar 1.8%. Kategori disabilitas yang beragam ditemukan dalam penelitian ini 180 Anna Lindqvist, et al., The perception of the poor: Capturing stereotype content with different measures, Nordic Psychology, 2017, 69:4, 231-247, diakses pada 22 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 76
menunjukkan bahwa setiap penyandang disabilitas turut memiliki kebutuhan hukum. Penyandang disabilitas sendiri memiliki kondisi kerentanan risiko 4 hingga 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan kelompok yang dianggap bukan penyandang disabilitas.181 Penelitian MaPPI-FHUI menemukan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, terdapat kebutuhan pendamping atau penerjemah yang layak bagi korban.182 Tanpa pendamping atau penerjemah, majelis hakim mengalami kesulitan untuk memutus suatu perkara dengan benar dan seadil- adilnya.183 Misalnya, dalam kasus yang saksi korban adalah seorang penyandang disabilitas bisu, majelis hakim kesulitan untuk memahami secara utuh kesaksian saksi. Hambatan lain ditemukan kerap terjadi dalam situasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas intelektual.184 Seperti contoh, terdapat kondisi disabilitas yang menyebabkan seseorang memiliki usia mental setara dengan usia anak-anak sekolah dasar (atau kurang dari 18 tahun), meskipun secara usia kalender orang tersebut berusia lebih dari anak-anak sekolah dasar atau di atas 18 tahun. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan dan perlu didiskusikan kembali dengan berbagai pihak dan ahli adalah apakah proses pemeriksaan anak tersebut harus dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).185 181 Sobsey, D. dikutip oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas (Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 9 182 Choky Ramadhan, et.al, Difabel dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan), (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), 2016), hlm. 37 183 Ibid. 184 Ibid. 185 Ibid 77 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.3a Status Perkawinan Kelompok Rentan | n = 1,020 Grafik 4.3b Usia pertama menikah | n = 795 Status perkawinan, usia perkawinan serta pengakuan terhadap status perkawinan penting dilihat dalam mengidentifikasi kerentanan. Dari seluruh kelompok rentan yang disurvei, mayoritas berstatus kawin (57.6%), kemudian pernah kawin lalu bercerai atau pasangan meninggal sehingga menjadi orang tua tunggal atau duda/janda (15.6%) dan selebihnya responden berstatus belum/tidak menikah (22.1%). Sebagai mayoritas dari kelompok rentan yang disurvei yaitu kelompok perempuan, baik dalam status perkawinan, orang tua tunggal, maupun belum menikah (single) memiliki kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Salah satu kondisi yang melekat dengan status kawin adalah adanya potensi dan penglaman kekerasan dalam rumah tangga yang kerap erat dialami oleh perempuan dibanding laki-laki, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.186 Komnas Perempuan mencatat, 186 Deutsche Welle (DW) Online, Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT, April 2020, diakses di pada 22 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 78
selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan di ranah personal.187 Dari jenis-jenis KDRT yang ada, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT dan selalu berada di atas angka 70 persen.188 Tidak hanya itu, dalam situasti rumah tangga tidak hanya perempuan/istri yang kemudian rentan terhadap kekerasan, namun anak juga dapat berpotensi menjadi korban kekerasan. Hasil penelitian IJRS terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa dari seluruh korban kekerasan seksual yang mayoritasnya berusia anak (6-18 tahun), 13.5% mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarga inti (seperti ayah dan saudara).189 Ditambah lagi data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) menempati posisi kedua kasus kekerasan seksual di ranah personal yaitu mencapai 591 kasus dan kasus inses (incest) mencapai 433 kasus.190 Oleh karenanya, perempuan dan anak perempuan dalam situasi rumah tangga memiliki kebutuhan hukum dan perlindungan secara khusus dari potensi terjadinya kekerasan. Di samping itu, bagi yang berstatus cerai atau pasangan meninggal rentan pula terhadap perubahan situasi hidup, seperti salah satunya menjadi orang tua tunggal (single parent) dengan beban tanggung jawab yang berbeda dengan sebelumnya - termasuk lansia yang harus hidup sendiri di mana mencakup 15% dari seluruh lansia perempuan yang ada di Indonesia.191 Perubahan situasi 187 Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga, September 2021, diakses di pada 22 Desember 2022 188 Ibid. 189 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia", hlm. 87 190 Katadata Databoks, Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021, diakses di perempuan-sepanjang-2021 pada 22 Desember 2022 191 Berdasarkan data ringkasan penduduk lansia dari Susenas tahun 2021, dalam Sri Kusumastuti Rahayu, Akses Penduduk Lanjut Usia terhadap Perlindungan Sosial di Daerah Istimewa Yogjakarta, Agustus 2022, sebagai laporan dari TNP2K pada 22 Desember 2022 diakses di 79 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
hidup ini secara langsung dapat dikaitkan dengan jaminan sosial dari negara dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak dalam situasi keluarga. Pekerja atau pencari nafkah kerap diidentikkan dengan laki-laki192 di mana ketika suami sudah bercerai atau meninggal dunia, jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan hanya akan dimiliki oleh pihak laki-laki sebagai pekerja. Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 menyebutkan bahwa hanya sekitar 36% (8,6 juta) perempuan yang menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.193 Ditambah lagi, bagi perempuan miskin pekerja rumahan sebagian besar hanya mendapatkan upah tanpa tunjangan apa pun.194 Pemberi kerja tidak memberi tunjangan ketenagakerjaan ataupun santunan/bantuan kepada pekerja rumahan untuk kesehatan mereka saat sakit atau saat mengalami kecelakaan kerja.195 Sehingga potensi perempuan janda dan miskin untuk masuk dalam jurang kemiskinan semakin besar. Selain itu, status janda bagi perempuan seringkali dilekatkan dengan berbagai stigma, seperti harus lebih diwaspadai, atau dianggap penggoda, yang dampak lainnya menjadikan seksual.196 janda lebih rentan mengalami pelecehan Data di atas juga menunjukkan bahwa dari seluruh kelompok rentan yang menikah, terdapat 0.6% kelompok rentan yang ternyata 192 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki, yaitu 53,1% (perempuan) dibanding 82,4% (laki-laki) berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada 2021. Selain itu, kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, baik di sektor formal maupun informal pun masih terjadi. Kesenjangan upah yang paling mencolok ditemukan pada sektor informal, dimana rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan hanya sekitar 45% dari upah pekerja laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat di TNP2K, The Urgency of Gender Equality in the Social Insurance for Employment Program, diakses di pada 22 Desember 2022 193 TNP2K, The Urgency of Gender Equality in the Social Insurance for Employment Program, diakses di pada 22 Desember 2022 194 Ana Rosidha Tamyis, et al., Laporan Penelitian Smeru: Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019), hlm. 38 195 Ibid. 196 Lyn Parker & Helen Creese, The Stigmatization of Widows and Divorcees (janda) In Indonesian Society, (Indonesia the Malay World, 2016), 44:128, 1-6, DOI: 10.1080/13639811.2015.1111647, hlm. 1 diakses di and pada 26 November 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 80
menikah di bawah usia 18 tahun (usia anak), dan terdapat 10.9% yang menikah di usia 18-19 tahun. Dengan kata lain terdapat 11.5% yang menikah pertama kali di bawah usia yang ditetapkan mejadi batas usia perkawinan di UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun perkawinan dapat dilakukan sebelum UU tersebut disahkan, namun angka perkawinan di bawah umur masih relatif tinggi ditunjukkan dalam data penelitian ini. Perkawinan anak sendiri erat kaitannya dengan dampak pasca perkawinan yang dapat menambah kerentanan perempuan berupa potensi terhadap perceraian, putusnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjerat kemiskinan.197 Namun penelitian lebih lanjut secara terpisah perlu dilakukan sejauh mana pengalaman perkawinan di bawah umur dapat berkontribusi kepada kerentanan perempuan. Grafik 4.4 Status Pencatatan Pernikahan oleh Negara terhadap Kelompok Rentan | n = 795 Ya, mendapatkan Buku Nikah/Akte Nikah 96.7% Ya, mendapatkan do kumen Lainnya 0.6% Tidak, Nikah secar a Agama/Ke percayaan dan tidak mendapatkan do kumen resmi negara 1.5% Tidak, Nikah secar a Adat dan tidak mendapatkan do kumen resmi negara 0.8% Tidak, Nikah Siri dan tidak mendapatkan do kumen resmi negara 0.4% 197 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 11-23 81 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Potensi kerentanan tersebut di atas dapat berlipat ganda apabila pada pasangan yang perkawinannya tidak diakui oleh negara atau tidak tercatat. Dalam penelitian ini, terdapat pasangan yang perkawinannya dilakukan tanpa memiliki dokumen negara baik secara agama (1.5%), nikah secara adat (0.8%), dan nikah siri dalam bentuk lainnya (0.4%). Perempuan dalam status perkawinan tidak tercatat, rentan ditelantarkan, dipoligami, serta hak-haknya sebagai istri tidak diakui oleh negara.198 Tidak hanya itu, tidak tercatatnya perkawinan dapat berdampak bagi kesejahteraan anak dan juga keluarga. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perkawinan tidak dicatatkan dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak seperti hak akan identitas, hak atas jaminan sosial hingga hak atas pendidikan199 termasuk tunjangan-tunjangan terhadap anak dalam situasi keluarga yang hanya dapat diperoleh apabila terdapat hubungan yang tercatat tidak hanya dengan perempuan sebagai ibu namun juga ayah.200 Tidak terpenuhinya hak-hak anak dan perempuan sebagai istri dalam situasi perkawinan yang tidak tercatat dapat berpotensi menambah kerentanan perempuan. 198 Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan dalam PSKK UGM dan Plan Indonesia, Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2011, (Yogyakarta: PSKK UGM, 2011) 199 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak, Juni 2013, diakses di pada 22 Desember 2022 200 Apakah Anak Luar Kawin Berhak atas Manfaat BPJS?, Desember 2018, diakses di 22 Desember 2022 pada LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 82
Grafik 4.5 Status Pendidikan Terakhir yang Dimiliki Kelompok Rentan | n = 1,020 Tidak Tamat SD/Tidak Pernah SD 6.2% SD 20.6% SMP Sederajat 18.1% SMA Sederajat 39.4% D1 -D3/Akademi 5.0% S1 9.7% S2 1.0% Dalam penelitian ini turut dilihat status pendidikan kelompok rentan yang disurvei, di mana mayoritasnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat (39.4%) dan dibawahnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 18.1%, dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 20.6% serta tidak tamat SD atau tidak sekolah sebanyak 6.2%. Hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunjukkan bahwa siswa dengan multi kerentanan berpotensi memiliki hasil belajar lebih rendah.201 Lebih lanjut, siswa di pedesaan dan daerah terpencil lebih banyak yang memiliki performa literasi dan numerasi tingkat 1 sehingga tidak memenuhi tingkat keterampilan minimum dibandingkan dengan siswa di perkotaan.202 Bagi kelompok siswa penyandang disabilitas, sebanyak 91% siswa laki-laki penyandang disabilitas di pedesaan tidak memenuhi tingkat keterampilan minimum. Sementara jumlah siswa laki-laki penyandang disabilitas di perkotaan yang tidak memenuhi keterampilan minimum mencapai 82%. Data penelitian 201 UNICEF Cermati Dampak Pandemi ke Siswa Kelompok Rentan dan Disabilitas, diakses di dan-disabilitas/ pada 22 Desember 2022 202 Ibid. 83 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
tersebut juga menunjukkan bahwa 75% siswa yang tinggal di pedesaan tidak mencapai tingkat kemampuan minimum literasi. Kondisi serupa juga terjadi pada 83% siswa dengan disabilitas dan 68% anak yang menggunakan bahasa daerah alih-alih bahasa lebih banyak Indonesia. Siswa perempuan kehilangan hasil pembelajaran selama pandemi COVID-19.203 Status tingkat pendidikan kelompok rentan dalam survei ini yang cenderung juga cenderung menunjukkan level pendidikan menengah ke bawah dapat dipengaruhi oleh akses terhadap institusi pendidikan baik secara geografis, finansial, maupun situasi sosial lain seperti COVID-19, dan termasuk dapat disebabkan diskriminasi berbasis gender atau kepada orang dengan disabilitas.204 Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan pendapatan yang lebih rendah, yang dapat juga berimplikasi pada kondisi kesejahteraan dan kesehatan yang lebih buruk.205 Dengan kata lain, rendahnya tingkat pendidikan dapat turut berkontribusi menambah kerentanan yang sudah dimiliki oleh kelompok rentan yang kemudian dapat berpengaruh ke kebutuhan hukum mereka yang diharuskan berhadapan dengan hukum. Grafik 4.6 Kondisi Kerentanan Khusus Lain yang Dimiliki Kelompok Rentan | n = 1,020 203 Ibid. 204 Rifka Fachrunnisa, Education of Indonesian Girls: The Outlook of Discrimination, Rights, and the Impact on Society, World Conference on Gender Studies, 2020, KnE Social Sciences, hlm. 349-359. 205 Tulane University, Education as a Social Determinant of Health, January 27, 2021, diakses di pada 22 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 84
Di samping kondisi disabilitas, tingkat pendidikan, dan status perkawinan, penelitian ini turut melihat kondisi khsusus lainnya terkait kerentanan-kerentanan lain yang dimiliki untuk menunjukkan profil kelompok yang diteliti secara lebih komprehensif. Responden dengan kondisi khusus yang dimaksud adalah situasi kesehatan, pekerjaan atau situasi lainnya yang berpotensi menambah tingkat kerentanan lebih tinggi atau berlipat-lipat pada responden dalam mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan juga mengalami kekerasan serta hambatan akses hak dasar yang lebih sulit. Dari seluruh kelompok rentan yang disurvei, mayoritas tidak memiliki kondisi khusus (91.8%). Namun, terdapat 2.4% kelompok rentan yang merupakan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA/ODHIV), 4.8% merupakan pekerja seks, 4.8% lainnya merupakan ODHA dan pekerja seks, serta 16.7% merupakan pekerja rumah tangga. Kondisi-kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kondisi kelompok rentan khususnya ketika berhadapan dengan hukum. Salah satu contohnya, ODHA ketika berhadapan dengan hukum masih kerap mengalami stigma dan diskriminasi dari aparat penegak hukum yang menyebabkan terbukanya identitas dirinya tanpa persetujuan, akses layanan kesehatan maupun obat yang cenderung terhambat pemenuhannya, hingga hak-hak hukum lainnya yang cenderung diabaikan.206 Contoh lainnya, Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau juga dikenal dengan Asisten Rumah Tangga (ART) dapat memiliki kerentanan yang lebih tinggi ketika diharuskan berhadapan dengan hukum. Hal ini mengingat, PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwewenang maupun belum adanya perjanjian kerja.207 Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah 206 Bestha Inatsan Ashilla, et al., Kompendium Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2020), hlm. 80-90 207 Ida Hanifah, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No. 2 - Juni 2020: 193-208 diakses di pb.pdf pada 22 Desember 2022 85 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
biasanya dihadapi PRT dan membutuhkan perlindungan antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi PRT untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.208 Kondisi-kondisi tersebut yang dapat semakin mendorong adanya kebutuhan hukum khusus bagi kelompok rentan. Status ekonomi yang dimiliki kelompok rentan Grafik 4.7 Pendapatan Per Bulan yang Diperoleh Kelompok Rentan | n = 1,020 Di atas UMP 11.0% Setara UMP 10.7% Di bawah UMP 48.4% Tidak memiliki penghasilan pribadi/ditanggung 29.9% Pendapatan per bulan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai seluruh dana yang diperoleh untuk membiayai rumah tangga. Sebagian besar kelompok rentan yang disurvei yaitu 48,4% berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan 10.7% lainnya berpenghasilan setara UMP, serta hanya 11% yang memiliki penghasilan di atas UMP. Sedangkan, selebihnya tidak memiliki penghasilan atau masih dalam tanggungan (29.9%). Besaran UMP 208 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 86
1.3% 2.7% 3.7% 1.4% tiap provinsi berbeda yang dasar penetapannya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.209 Sedangkan tujuan utama adanya UMP adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.210 Maka dari itu, penghasilan di bawah UMP dapat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak hanya itu, rendahnya pendapatan juga berpotensi mempengaruhi pilihan dalam pola penyelesaian permasalahan melalui proses hukum, terutama bila harus membiayai penyelesaian pernasalahan hukum tersebut secara mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, di manasebanyak 49.67% pekerja masih digaji di bawah upah minimum atau hampir setengah dari total pekerja di Indonesia dibayar di bawah standar.211 Grafik 4.8 Jumlah Orang yang Ditanggung oleh Kelompok Rentan Berdasarkan Pendapatan yang Diperoleh | n = 1,020 27.2% 71.5% Tidak memiliki penghasilan/ditanggung 61.6% 35.4% 49.1% 48.2% Di atas UMP 39.3% 53.6% 44.0% 52.3% Setara UMP 45.0% 54.1% 48.2% 50.4% Di bawah UMP 41.1% 55.9% Tanggungan berusia ≧ 18 tahun Tanggungan berusia < 18 tahun Tidak ada yang ditanggung 1-3 orang yang ditanggung >3 orang yang ditanggung 209 Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 Pasal 6 ayat (2). 210 Arrista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, 2014, hlm 11-20 211 Kompas TV, Sebagian Besar Pekerja di Indonesia Digaji di Bawah Standar Upah Minimum, Oktober 2021, diakses di pada 22 Desember 2022 87 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 6.9% 8.9% 4.6% 11.3%
Dalam grafik di atas ini dapat dilihat bahwa mayoritas kelompok rentan yang pendapatannya di bawah UMP (55.9%) menanggung 1-3 orang berusia <18 tahun. Tanggungan dalam penelitian ini dilihat sebagai orang-orang yang dibiayai oleh anda/pasangan anda untuk kebutuhan hidupnya termasuk orang- orang yang tidak tinggal serumah tapi ditanggung kebutuhan bulanan. Dalam melihat kemampuan ekonomi masyarakat melalui tingkat pendapatan, jumlah tanggungan diidentifikasi untuk menganalisis apakah penghasilan yang diperoleh cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga yang ditanggung responden sebagai kelompok rentan. Jika dilihat melalui faktor tanggungan, kelompok rentan dengan pendapatan setara atau di atas UMP, dapat saja tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar apabila mereka memiliki tanggungan yang banyak. Dari penelitian ini, dapat dilihat pula bahwa proporsi kelompok rentan yang memiliki tanggungan 1-3 orang berusia <18 tahun dan tanggungan >3 orang berusia <18 tahun adalah mereka yang berpenghasilan di bawah UMP. Dengan kata lain, kelompok rentan - dengan faktor kerentanan yang sudah dimiliki - justru masih diharuskan untuk menanggung lebih dari 1 orang pada kondisi pendapatan yang di bawah standar minimum. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya kelompok rentan keluar dari kondisi kemiskinan. Terlebih lagi apabila kelompok rentan miskin menanggung anak yang besar kemungkinan akan sulit juga keluar dari jerat kemiskinan. SMERU Research Institute menyebutkan dalam studinya bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa di mana pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.212 Hal ini menunjukkan bahwa jerat kemiskinan yang dialami 212 SMERU Research Institute, Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin Ketika Dewasa: Penjelasan Temuan Riset SMERU, Desember 2019, diakses di pada 22 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 88
dapat berdampak secara jangka panjang bagi kehidupan kelompok rentan dan anak-anak yang ditanggungnya - di mana kemungkinan besar akan menjadi bagian kelompok rentan lainnya. Kemiskinan keluarga akan membatasi akses anak-anak terhadap berbagai kesempatan (misalnya untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.213 Kondisi kemiskinan dapat menjadi kontributor utama kerentanan seseorang yang kemudian menjadikannya semakin berpotensi untuk mengalami permasalahan hukum. Oleh karenanya, dalam perspektif penyelesaian permasalahan hukum, tidak hanya dapat memastikan penguatan institusi dan penegakan hukum namun juga kepada aspek pencegahan permasalahan hukum itu sendiri.214 Salah satu Langkah pencegahan permasalahan hukum ini dapat dilakukan dengan investasi pada distribusi jaminan sosial terhadap kelompok rentan dan masyarakat secara umum. Adanya jaminan sosial yang merata dan dapat digunakan, dapat mencegah kelompok rentan yang berpendapatan di bawah UMP untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga tidak berpotensi mengalami permasalahan hukum. Kesenjangan dalam cakupan perlindungan sosial dan manfaat yang tidak memadai dapat memperburuk kondisi ketidakamanan (insecurity) dan ketidaksetaraan ekonomi, termasuk ketidaksetaraan gender, dan juga dapat melemahkan kondisi ekonomi dan kohesi sosial di masyarakat.215 213 Ibid. 214 Salah satu studi menyebutkan bahwa biaya/ongkos yang dikeluarkan negara lebih besar ketika fokus pada penegakan hukum ketimbang melakukan investasi terhadap upaya-upaya pencegahan kriminalitas untuk jangka panjang (Jessica A Heerde et al., Prevent Crime and Save Money: Return-on-Investment Models in Australia (Australia: Australian Institute of Criminology, April 2018), dalam Dio Ashar Wicaksana et al., Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019, hlm. 97) 215 Chrsitina Behrendt dan Quynh Anh Nguyen, Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for The ILO, 2018), hlm. 2 diakses di 22 Future of Work, pada Desember 2022 ILO Future of Work Research Paper Series, (Geneva: 89 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Quick Fact 77.9% masyarakat adat yang disurvei memiliki pendapatan di bawah UMP. Ditambah lagi, 65.4% nya memiliki 2 tanggungan di bawah 18 tahun. Kondisi ini agak berbeda dengan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas dan yang walaupun pendapatannya di bawah UMP, namun tidak memiliki tanggungan. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi dalam sektor kesejahteraan ekonomi juga perlu diperhatikan khususnya bagi masyarakat adat yang diharuskan untuk berhadapan dengan hukum. kelompok lansia Grafik 4.9 Kecukupan Penghasilan Kelompok Rentan untuk Pengeluaran Rumah Tangga | n = 1,020 Cukup, tanpa ada sisa untuk ditabung 55.9% Tidak, perlu meminjam/berhutan g 22.7% Cukup, dengan sisa untuk ditabung/kebutuhan lain 21.4% Gambaran mengenai ketercukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan per bulan dapat dilihat pada grafik di atas yaitu sebanyak 22.7% kelompok rentan menyatakan penghasilannya tidak cukup sehingga perlu berhutang. Meskipun mayoritas kelompok rentan menyatakan pendapatannya cukup namun mereka tetap tidak ada sisa untuk ditabung (55.9%). Hanya 21.4% responden yang menyatakan ada sisa untuk ditabung atau untuk keperluan lain tiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kelompok rentan tidak mencukupi untuk menghadapi permasalahan hukum yang notabene mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi, komunikasi, LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 90
dan biaya perkara. Di beberapa negara lain, pengeluaran biaya permasalahan hukum terdapat praktik pembayaran oleh asuransi atau yang disebut sebagai Legal Expenses Insurance (LEI).216 Namun, pada praktik tersebut masih terbatas pada permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan aset, ketenagakerjaan, korporasi dan sebagainya. Adanya asuransi biaya permasalahan hukum ini dapat melindungi diri dari biaya hukum dan pengeluaran dari beberapa masalah hukum yang umum, termasuk memberikan akses yang terjangkau ke penasihat hukum dan perwakilan di pengadilan ketika individu atau pemilik bisnis dihadapkan dengan masalah hukum yang tidak terduga dan yang mungkin terhambat ketika harus menggunakan hak hukum mereka karena biaya besar yang terlibat.217 Secara sederhana, konsep ini dapat membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum dapat tertanggung biaya proses hukumnya oleh penyedia jasa asuransi seperti layaknya konsep asuransi layanan kesehatan. Namun meski demikian, perlu dikaji kembali secara lebih mendalam soal bagaimana dapat diterapkan di Indonesia termasuk bagaimana jaminan perlindungan terhadap biaya permasalahan hukum ini dapat diintegrasikan dengan sistem perlindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial lain yang ada di Indonesia sebagai program pemerintah - khususnya untuk memberi jaminan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dengan kebutuhan hukumnya masing-masing. 216 Sebagai contoh asuransi biaya permasalahan hukum selengkapnya dapat dilihat di is-lei/ atau 217 Selengkapnya dapat dilihat di "What is Legal Expenses Insurance?", diakses di lei/ pada 22 Desember 2022 91 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.10 Jaminan Sosial yang Didapatkan oleh Kelompok Rentan dari Pemerintah | n = 1,020 Ketersediaan jaminan sosial dapat menjadi salah satu jaring pengaman agar masyarakat dapat tetap mengakses hak-hak dasarnya secara layak, terutama pada kelompok rentan berpenghasilan rendah. Di Indonesia, pengaturan mengenai jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Jaminan sosial diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.218 Dalam UU ini, jaminan sosial dari negara diberikan dalam bidang ketenagakerjaan (oleh Jamsostek atau kini disebut BPJS Ketenagakerjaan), bidang kesehatan (oleh Askes atau kini disebut sebagai BPJS Kesehatan), bidang kesejahteraan terhadap pegawai negeri sipil dan pensiunan (oleh TASPEN) dan bidang kesejahteraan angkatan bersenjata (oleh ASABRI).219 Di luar itu, Kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Presiden mengeluarkan beberapa program jaminan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar untuk memastikan hak anak atas pendidikan dapat terus dipenuhi serta adnaya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)220. Dari temuan penelitian 218 Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, pasal 1 219 Ibid., Pasal 5 ayat (3) 220 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu kesejahteraan kehidupan mereka terutama dalam bentuk bahan makanan pokok. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 92
ini ditunjukkan bahwa proporsi kelompok rentan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat program atau jaminan sosial apapun cukup tinggi yaitu 40.5%. Sedangkan, dari seluruh kelompok rentan yang menerima jaminan sosial mendapatkanya melalui program (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI)221 yaitu sebesar 37.3% dan Program Keluarga Harapan (PKH)222 yaitu sebesar 12.7%. Dari temuan di atas dapat dilihat bahwa jaminan sosial yang dimiliki kelompok rentan paling banyak di bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, jaminan atau bantuan sosial untuk peningkatan kondisi ekonomi masih belum banyak diperoleh oleh kelompok rentan. Jaminan sosial tersebut penting mengingat kondisi ekonomi kelompok rentan yang seperti dijelaskan di atas masih tidak mencukupi ketika harus memenuhi kebutuhan dasar dan juga berhadapan dengan masalah hukum. Selain itu, masih cukup besarnya proporsi kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum namun tidak mendapat jaminan sosial menunjukkan bahwa distribusi jaminan sosial yang belum merata dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh kelompok rentan. Quick Fact Jaminan sosial dari pemerintah ditemukan dalam penelitian ini hanya berfokus pada kelompok lansia dan miskin. Sebagian besar kelompok lansia (40.9%) dan miskin (41.2%) memiliki Jaminan Kesehatan Nasional seperti BPJS. Namun, kelompok lainnya seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang disurvei menyebutkan bahwa mayoritas tidak memiliki jaminan sosial apapun dari pemerintah. 221 BPJS PBI adalah salah satu program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat oleh BPJS berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terdiri atas fakir miskin dan orang tidak mampu. Mereka tidak perlu membayar iuran setiap bulannya, karena telah dibayarkan pemerintah. 222 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Salah satu kewajiban PKH adalah memastikan anak di sebuah keluarga bersekolah sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah lewat pemberian bantuan sosial (bansos) hingga Rp 2 juta. Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. 93 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Bis nis Konsumer Kecelakaan Perumahan Keluarga Hutang Piutang Tanah SDA Jamsos Pekerjaa Kekerasan Aparat Pelayanan Publik Kriminalitas KBG Grafik 4.11 Kepemilikan Jaminan Sosial oleh Kelompok Rentan bagi Permasalahan Hukum yang Dimiliki | n = 1,020 70.9% 29.1% 73.9% 26.1% 73.2% 26.8% 62.5% 37.5% 63.4% 36.6% 65.9% 34.1% 55.7% 44.3% 56.0% 44.0% 64.1% 35.9% 71.5% 28.5% 74.2% 25.8% 63.1% 36.9% 63.5% 36.5% 64.9% 35.1% Dapat jamsos Tidak dapat jamsos Jika dilihat lebih jauh, mayoritas yang mengalami masalah hukum memang mendapatkan jaminan sosial, namun terdapat proporsi yang besar untuk kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum di masalah-masalah seperti tanah, sumber daya alam (SDA), perumahan, pelayanan publik dan keluarga, namun tidak memiliki jaminan sosial. Sehingga, jika ini disandingkan dengan kondisi pendapatan yang cenderung di bawah UMP, masih banyak dari kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki kondisi ekonomi lebih dan tidak memiliki jaminan perlindungan sosial yang diperlukan atas dampak masalah hukum yang dialaminya. Apalagi, jika dilihat dari permasalahan hukum yang kelompok rentan paling banyak tidak memiliki jaminan sosial adalah masalah tanah, sumber daya alam dan perumahan di mana masalah-masalah tersebut kerap erat kaitannya dengan tempat tinggal atau lahan yang menjadi sumber pendapatan. Maka, ketika berhadapan dengan masalah-masalah tersebut, kelompok rentan akan semakin rentan untuk kehilangan tempat tinggal dan sumber pendapatan yang kemudian diperparah dengan LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 94
tidak dimilikinya jaminan sosial yang dapat berdampak secara jangka panjang kepada kemiskinan. Oleh karenanya, seperti yang telah dijelaskan di atas, investasi negara terhadap jaminan sosial dapat berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat termasuk meminimalisir terjadinya permasalahan hukum kedepannya. Hal ini mengingat kelompok rentan (mis. miskin dan berpendapatan rendah) lebih rentan mengalami permasalahan hukum223. KONDISI YANG BERKONTRIBUSI PADA KERENTANAN KELOMPOK RENTAN Pengalaman kesulitan mengakses hak-hak dasar oleh kelompok rentan Grafik 4.12 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Mengakses Hak- Hak Dasar | n = 1,020 Tidak pernah mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar 47.0% Mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar 53.0% 223 Merangkum dari Legal Need Survey oleh HiiL di berbagai negara, Paul Prettitore menyebutkan orang dengan pendapatan rendah lebih rentan mengalami dan melaporkan adanya permasalahan hukum. Ada beberapa kemungkinan alasan untuk temuan ini. Eksklusi ekonomi dan sosial dari rumah tangga dengan pendapatan terendah dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam tindakan yang dapat berkontribusi pada "masalah hukum" dalam survei kebutuhan hukum tersebut. Mereka yang berpenghasilan sedikit di atas dari yang terendah mungkin memiliki kesempatan untuk lebih berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial tetapi masih tetap kekurangan sumber daya jika dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi - sehingga mereka lebih rentan mengalami permasalahan hukum. Ada juga kemungkinan bahwa program jaminan sosial (social safety net) yang berfungsi melindungi masyarakat termiskin dari masalah hukum, justru tidak berfungsi dengan baik pada kelompok ini karena bahkan mungkin merasa lebih sulit untuk menyadari dan mengidentifikasi masalah mereka sebagai masalah hukum dan melaporkannya. (dalam Paul Prettitore, Do the poor suffer disproportionately from legal problems?, diakses di pada 22 Desember 2022) 95 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Tingkat kesulitan responden untuk dapat mengakses hak- hak dasar dapat terlihat cukup tinggi yaitu mencapai 53.0%. Ditunjukkan lebih lanjut bahwa hambatan tertinggi yang dialami kelompok rentan adalah pada pemenuhak akses jaminan sosial (16.8%) dan jaminan kesehatan (13.0%) yang dapat secara langsung terkait dengan tingkat ekonomi dan kepemilikan jaminan sosial kelompok rentan. Kelompok rentan dengan penghasilan dibawah UMP, disertai dengan kondisi ketidakcukupan pendapatan serta terhambatnya memperoleh hak atas jaminan sosial maupun hak atas jaminan kesehatan, akan semakin sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar yang dimaksud di atas adalah hak-hak dasar sesuai dengan Deklarasi Universial Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kondisi tidak terpenuhinya hak untuk mendapat jaminan sosial ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya di mana terdapat proporsi yang besar pada kelompok rentan yang tidak memiliki jaminan sosial. Sulitnya hak atas jaminan sosial terpenuhi dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya masih tumpang tindihnya program-program bantuan sosial termasuk kelompok sasarannya sehingga pelaksanaannya belum efektif, alokasi anggaran jaminan sosial yang rendah, integrasi dengan pemerintah daerah yang minim dan belum universal, minimnya keterlibatan masyarakat ketika pendataan, hingga lemahnya sistem pengaduan di level daerah terhadap malpraktik atau maladministrasi pemberian bantuan sosial.224 Berbagai faktor ini turut menjadikan akses kelompok rentan terhadap jaminan sosial menjadi semakin terhambat padahal kebutuhan akan jaminan sosial yang kuat sangat diperlukan khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, terdapat pula hambatan pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik, diantaranya hak atas hidup, keamanan dan kebebasan (12.5%), hak atas kesetaraan (10.5%) kemudian disusul 224 Majalah Tempo.co, Program Bantuan Pemerintah Belum Merata, diakses di pada 26 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 96
hambatan atas hak-hak lainya seperti hak atas privasi, perlindungan, dan kebebasan ekspresi. Kesulitan dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat mempengaruhi kerentanan kelompok rentan terhadap kehidupan yang bebas dari stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, serta berbagai tindak kejahatan. Tidak terpenuhinya hak jaminan sosial dapat memicu kelompok rentan semakin berada dalam jerat kemiskinan dan penghidupan yang tidak layak sehingga potensi untuk mengalami permasalahan hukum menjadi semakin tinggi. Begitu juga dengan tidak terpenuhinya hak atas jaminan kesehatan akan menghambat kelompok rentan dalam bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak untuk mencapai taraf ekonomi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi, minimnya pemenuhan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi dan kebebasan ekspresi juga dapat menghambat partisipasi kelompok rentan dalam menyuarakan haknya secara aman sehingga dapat menambah potensi ketidaksetaraan yang sudah sebelumnya dialami kelompok rentan. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat asas saling ketergantungan antara satu hak dengan hak lainnya.225 Maka, apabila terdapat satu atau lebih akses hak dasar yang tidak terpenuhi, akan dapat mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi pemenuhan hak kelompok rentan harus dipastikannya pemenuhannya secara interseksionalitas terlebih ketika kelompok rentan berhadapan dengan hukum atas tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya. Dalam temuan di atas masih dapat dilihat bahwa terdapat proporsi yang cukup besar di kelompok rentan yang tidak pernah mengalami kesulitan mengakses hak dasar menurut DUHAM yaitu 225 Actionaid, Human rights: universal, inalienable and indivisible, diakses di pada 26 Desember 2022 97 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
sebesar 47.0%. Hal ini dapat disebabkan hak-hak dasar dalam DUHAM yang lebih berfokus dan bernuansa hak-hak sipil dan politik yang kurang dapat berkaitan dengan kelompok rentan dari kelompok miskin (yang menjadi salah satu mayoritas responden dalam penelitian ini). Menjadi catatan untuk penelitian berikutnya untuk turut menganalisa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang turut diatur dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Namun, hal ini turut menunjukkan bahwa akses terhadap hak-hak dasar (mis. sipil dan politik) lainnya tidak terlalu menjadi kesulitan bagi kelompok rentan lainnya atau belum dapat tergambarkan secara komprehensif melalui kajian ini. Pengalaman Adanya Stigmatisasi Terhadap Kelompok Rentan Grafik 4.13 Pengalaman Kelompok Rentan yang Mengalami Stigmatisasi | n = 1,020 Mengalami stigmatisasi 29.5% Tidak pernah mengalami stigmatisasi 70.5% Stigmatisasi dapat terjadi karena adanya konstruksi sosial di masyarakat yang memandang kelompok masyarakat tertentu secara negatif sehingga dilekatkan berbagai label pada mereka.226 Dari hasil 226 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. (London: Penguin Group, 1963) dalam Iga Styowati, Kekerasan Simbolik terhadap Orang yang Memiliki Riwayat Penyakit Kusta (Studi pada Warga di Lingkungan LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 98
penelitian ini terdapat 29.5% kelompok rentan yang menyatakan pernah mengalami stigmatisasi. Dari seluruh yang pernah mengalami stigmatisasi tersebut, paling banyak disebutkan mendapat cap negatif karena status ekonominya (10.4%), status sosialnya (7.5%), statusnya sebagai korban atau pelaku tindak pidana (5.0%), dan karena orientasi seksual dan perbedaan gender (3.6%). Stigma dapat menjadi awal dari munculnya berbagai tindakan diskriminatif dan bahkan kekerasan terhadap kelompok yang distigma.227 Hasil temuan ini sejalan dengan status ekonomi kelompok rentan yang rendah dan sulitnya memperoleh jaminan sosial untuk mendukung kebutuhan dasarnya sehingga mereka kerap memperoleh stigma terkait kondisi ekonominya. Stigma terhadap kondisi ekonomi atau kemiskinan muncul karena ada pemisahan antara "orang miskin" dan "tidak miskin" yang bertujuan untuk membenarkan dan mempertahankan kesenjangan sosial ekonomi, dan juga dapat menyebabkan orang yang hidup dalam kemiskinan merasa dikucilkan secara sosial.228 Stigma yang diberikan dapat menjadi berbahaya bagi kesehatan, dan dalam kasus kemiskinan, dapat menghalangi individu untuk mengklaim semua manfaat yang menjadi hak mereka, sehingga semakin membatasi akses mereka yang berpendapatan rendah.229 Dengan kata lain, adanya stigma bagi kelompok rentan dapat menambah faktor kerentanan yang dimiliki dan semakin menghambat akses kelompok rentan ke kebutuhan dasar. Semakin terbatasanya akses ke pemenuhan kebutuhan dasar, semakin rentan pula kelompok rentan mengalami permasalahan hukum dan dengan kondisinya yang distigma dapat semakin menghambat kelompok Pondok Sosial Para Cacat Eks Kusta di Desa X), Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomer 1, Desember 2013 21-35, hlm. 22 227 UNDP, Chapter 2: Stigma, Discrimination, Violence and Human Rights, hlm. 33, diakses di pada 26 Desember 2022 Stigma 228 The pada 26 Desember 2022 The Poverty Alliance, of Poverty, October 2016, diakses di 229 Ibid. 99 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
rentan terhadap akses terhadap keadilan.230 Sebagai contoh, orang dengan disabilitas sebagai kelompok rentan kerap dianggap tidak mampu mengambil keputusan, akan selalu membutuhkan atau bergantung kepada orang lain, bahkan dianggap tidak memiliki kecerdasan intelektual/pengetahuan yang cukup.231 Dari temuan di atas juga dapat dilihat bahwa mayoritas kelompok rentan yaitu 70.5% sebetulnya menyebutkan bahwa mereka tidak pernah merasa mengalami stigmatisasi dalam bentuk- bentuk di atas. Salah satu kemungkinan yang dapat muncul adalah kelompok rentan tidak menyadari bahwa ia mengalami cap atau label negatif tersebut di atas sehingga menganggap apa yang terjadi terhadapnya merupakan hal biasa. Namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hukum kelompok rentan. Pengalaman Adanya Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan Grafik 4.14 Pengalaman Kelompok Rentan yang Mengalami Diskriminasi | n = 1,020 Diperlakukan berbeda/diskriminasi 32.5% Tidak pernah diperlakukan berbeda/diskriminasi 67.5% 230 Bestha Inatsan Ashilla, et al., Kompendium Pendamping Orang dengan HIV/AIDS Berhadapan dengan Hukum, hlm. 132 231 Selengkapnya dapat dilihat di LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 100
Dalam temuan penelitian ini juga dapat ditunjukkan bahwa 32.5% kelompok rentan turut mengalami perlakuan diskriminatif. Hal yang menarik adalah urutan tingkat diskriminasi tersebut hampir semuanya linear dengan tingkat stigmatisasi - kecuali diskriminasi karena tempat tinggal di wilayah tertentu (5.5%) - di mana diskriminasi dialami karena status ekonomi (11.7%), status sosial (8.1%) dan menjadi korban/pelaku tindak pidana (3.5%). Hal ini menunjukkan bahwa stigma erat kaitannya dengan diskriminasi di mana karena adanya stigma dapat berujung kepada diskriminasi232 yang kemudian dapat semakin menghambat kelompok rentan mengakses hak-hak dasarnya.233 Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang menyenangkan daripada orang lain dalam situasi yang sebanding hanya karena mereka termasuk, atau dianggap termasuk dalam kelompok atau kategori orang tertentu. Orang mungkin didiskriminasi karena usia, kecacatan, etnis, asal, kepercayaan politik, ras, agama, jenis kelamin atau jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, budaya dan banyak alasan lainnya. Diskriminasi, yang seringkali merupakan hasil dari stigma yang diberikan oleh orang lain kerap membuat orang yang distigma menjadi tidak berdaya, menghalangi mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, membatasi mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka dan, dalam banyak situasi, menghambat mereka untuk mengakses pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan atau akomodasi yang layak.234 Diskriminasi turut memiliki konsekuensi langsung pada orang dan kelompok yang didiskriminasi, tetapi juga memiliki konsekuensi tidak langsung dan mendalam pada masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat di mana diskriminasi diperbolehkan atau ditolerir adalah masyarakat di mana orang-orang tidak dapat secara bebas menggunakan potensi penuh mereka untuk 232 Selengkapnya dapat dilihat di 233 Council of Europe, Discrimination and Intolerance, diakses di and-intolerance pada 26 Desember 2022 234 Ibid. 101 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
diri mereka sendiri dan untuk masyarakat.235 Sebagai contoh, diskriminasi terhadap masyarakat adat yang dianggap tidak memiliki sumber daya yang memadai menyebabkan mereka terhambat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum dan akses terhadap tempat tinggal dan sumber daya alam yang layak.236 Dalam temuan ini juga terlihat bahwa mayoritas kelompok rentan yaitu 67.5% menyebutkan bahwa tidak pernah diperlakukan berbeda atau mengalami diskriminasi - di mana masih linear dengan temuan terkait stigmatisasi. Namun lagi-lagi hal ini dapat menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi merupakan pengalaman yang tidak disadari sebagai bentuk diskriminasi atau dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi serta bukan merupakan perlakuan yang berbeda. Hal ini kemudian erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam hal ini kelompok rentan dalam mengidentifikasikan stigma dan diskriminasi yang dialaminya di mana ini perlu dikaji lebih lanjut. 235 Ibid. 236 Selengkapnya dapat dilihat di LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 102
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan secara umum Grafik 4.15 Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan | n = 1,020 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) KRIMINALITAS HUTANG PIUTANG 36.8% KEKERASAN BERBASIS GENDER 31.0% JAMINAN SOSIAL DAN PEMERINTAH 30.0% PELAYANAN PUBLIK 29.2% KONSUMEN 25.9% PEKERJAAN 19.6% TANAH 18.1% KECELAKAAN 17.5% KELUARGA 10.3% PERUMAHAN 10.2% SUMBER DAYA ALAM 9.8% BISNIS 7.7% KEKERASAN APARAT NEGARA 6.5% Berdasarkan grafik di atas, didapatkan data terkait 14 (empat belas) jenis permasalahan hukum yang dialami oleh kelompok rentan. Yang mana, masalah yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan adalah Kriminalitas (42.7%). Selain itu ada pula permasalahan terkait Hutang Piutang (36.8%), Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (31%), Jaminan sosial dari pemerintah (30%), Pelayanan Publik (29.2%), Konsumer (25.9%), Pekerjaan (19.6%), Tanah (18.1%), Kecelakaan (17.5%), Keluarga (10.3%), Perumahan (10.2%), Sumber Daya Alam (9.8%), Bisnis (7.7%), dan Kekerasan Aparat Negara (6.5%). 103 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 42.7%
Berdasarkan data di atas, kriminalitas masih menjadi permasalahan hukum yang paling sering dialami oleh kelompok rentan. Kriminalitas dalam konteks ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan/dirugikan orang lain (melukai/dilukai, dan lain-lain). Hasil survei ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil survei terdahulu tahun 2019 di wilayah Lampung dan Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang paling sering terjadi adalah kriminalitas (40.1%).237 Meskipun dalam riset di tahun 2019 respondennya tidak khusus menyasar pada kelompok rentan dan wilayah pengambilan datanya pun berbeda, tapi dari hasil kedua survei di tahun 2019 dan 2022, menunjukan hasil yang sama yaitu kriminalitas masih menjadi permasalahan hukum yang paling sering dialami. Jika dilihat lebih jauh, tingginya tingkat kriminalitas bagi kelompok rentan paling banyak dialami oleh perempuan sebesar 67.0%, dilanjutkan dengan kelompok miskin 34.4%, lansia 27.8% dan penyandang disabilitas 11.0%. Dari data survei ini dapat dilihat bahwa terkadang seseorang tidak hanya memiliki satu kerentanan, tetapi bisa memiliki kerentanan berlapis. Misalnya ada seorang perempuan yang juga termasuk kelompok miskin, maka potensi untuk mengalami permasalahan hukum terkait kriminalitas dapat semakin besar. Misalnya, dalam beberapa kasus kerap kita lihat bahwa seorang perempuan miskin diharuskan untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga padahal tidak berpenghasilan sehingga memiliki tekanan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal, misalnya melakukan pencurian, penipuan, tindakan kekerasan, dll. demi hanya untuk bertahan hidup.238 237 Choky Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan, hlm. 12 238 Kompas, Setelah Suami Ditangkap, Perempuan Ini Curi Motor untuk Penuhi Kebutuhan Hidup, Oktober 2018, diakses di motor-untuk-penuhi-kebutuhan pada 26 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 104
Berikutnya permasalahan hutang piutang menjadi permasalahan hukum kedua tertinggi yang dialami kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan profil kelompok rentan yang sebagian besar penghasilannya berada di bawah UMP, sedangkan pengeluaran setiap bulan berada di atas UMP. Hal ini menyebabkan kelompok rentan terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya. Permasalahan hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) juga merupakan permasalah hukum yang banyak dialami oleh kelompok rentan. Berdasarkan data survei yang ada, 31.0% kelompok rentan, pernah mengalami KBG. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2022, sepanjang tahun 2021 ada sebanyak 338.496 kasus yang dilaporkan. Hal menunjukan bahwa sangat tingginya KBG yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021.239 Jika dilihat secara lebih jauh, mayoritas perempuan KBG jumlahnya sebanyak 78.5% dari seluruh responden yang menjawab pernah mengalami KBG. Perempuan dalam tatanan sosial di Indonesia yang masih cenderung patriarki, masih sering dituntut untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, penurut, tidak kasar, dll, hal ini yang menyebabkan banyaknya terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan di Ranah Pacaran (KdRP), pemerkosaan yang menimpa perempuan. Selain perempuan, kelompok miskin juga salah salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami KBG, sebanyak 27.5% kelompok miskin menyatakan bahwa pernah mengalami KBG dan tidak sedikit perempuan dari kelompok miskin adalah kelompok yang paling sering mengalami KBG. Sementara itu, berdasarkan Grafik di atas terkait kesulitan mengakses hak dasar di atas, hasil survei menunjukan bahwa ada sekitar 53.0% kelompok rentan yang menyatakan kesulitan 239 Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 7 105 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN ini
mengakses hak dasar, dan kesulitan terbesarnya ada di hak mendapatkan jaminan sosial (16.8%). Lalu, terkait permasalahan hukum, yang sering menimpa kelompok rentan, jaminan sosial dari pemerintah memiliki persentase yang cukup besar, yaitu sebesar 30% dan masih didominasi oleh kelompok rentan perempuan (75.8%) dan kelompok miskin (57.7%). Kombinasi permasalahan yang paling sering dialami oleh kelompok rentan adalah perempuan yang berasal dari kelompok miskin. Hal ini menunjukan bahwa, kebutuhan terkait bantuan hukum bagi perempuan dan kelompok miskin pada dasarnya sangat penting dan sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah kelompok yang paling sering terdampak dan juga yang paling membutuhkan bantuan hukum. Secara lebih mendalam dapat turut disebutkan bahwa mayoritas permasalahan hukum terkait KBG, kriminalitas, pelayanan publik, kekerasan aparat, pekerjaan, jaminan sosial dari pemerintah, sumber daya alam, keluarga, perumahan, kecelakaan dan bisnis, paling banyak dialami oleh perempuan. Permasalahan terkait tanah 43.2%, paling banyak dialami oleh kelompok lansia. Sedangkan, permasalahan terkait jaminan sosial 50.7%, akses pelayanan publik 32.2%, pekerjaan 29.5%, hutang piutang 44.0%, keluarga 40.2%, perumahan 50.0%, konsumen 35.6% dan bisnis 39.2% dialami oleh kelompok miskin - mengingat permasalahan tersebut erat kaitannya dengan keadaan ekonomi seseorang. Terlebih lagi, masalah hutang piutang tidak hanya dialami oleh masyarakat miskin namun 35.2% dialami oleh kelompok lansia dan 33.3% masalah kekerasan aparat seringkali dialami oleh kelompok gender lainnya, perempuan, lansia, dan juga anak. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 106
Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan per kategori permasalahan hukum Masalah Terkait Isu Kriminalitas Grafik 4.16 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kriminalitas | n = 436 Pelanggaran lalu lintas 39.4% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap harta benda seperti pencurian, perusakan barang, penadahan, dll 35.1% Pernah mengalami tindakan perundungan/bullying 31.9% Pernah mengalami permasalahan terkait penipuan seperti penggelapan, pemalsuan surat, dan perbuatan curang 22.7% Pernah mengalami tindakan yang diskriminasi/ membeda-bedakan karena kondisi min oritas dan kerentanan 19.0% Pernah mengalami permasalahan terkait penganiayaan 11.2% Pernah mengalami permasalahan terkait pencurian atau pen curian dengan kekerasan (misal: Begal) 8.9% Narkotika, penyalahgunaan, kepemilikan obat-obatan terlarang, perdagangan obat-obatan terlarang dan ganja 7.6% Pernah mengalami permasalahan terkait pemerasan 6.7% Pernah mengalami permasalahan terkait ketertiban umum (mis. Tawuran, penggus uran/ pengusiran di ruang publik, dll) 6.4% Pernah mengalami tindakan yang diskriminatif/ membeda-bedakan untuk beribadah dan beragama ses uai keyakinan 5.7% Pernah mengalami tindakan yang diskriminasi/membeda-bedakan karena kondis i sebagai korban atau pelaku kejahatan 5.3% Pernah mengalami permasalahan terkait informasi dan transaksi elektronik s eperti penyebaran dokumen elektronik bermuatan asusila, pencemaran nama baik, dan... 5.0% Percobaan pembunuhan 3.9% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan/pembunuhan berencana 3.4% Pernah mengalami permasalahan terkait perlindungan an ak seperti kekerasan terhadap anak (fisik, ps ikis, verbal), dipaks a menikah saat usia di bawah 18 tahun,... 2.8% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap kemerdekaan seseorang seperti penculikan paksa atau penahanan paksa 1.6% Pernah mengalami permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang 1.1% Berdasarkan grafik di atas, didapatkan data bahwa permasalahan yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan dalam masalah kriminalitas adalah terkait pelanggaran lalu lintas sebesar 39.4%. Selain itu masalah kriminalitas lainnya ada kejahatan terhadap harta benda (pencurian, perusakan barang, penadahan, dll) sebesar 35.1%. Kelompok rentan juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami perundungan/bullying, sebesar 31.9% dari responden mengaku pernah mendapatkan perundungan/bullying. 107 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Masalah kriminalitas lainnya, antara lain penipuan (penggelapan, pemalsuan surat, dan perbuatan curang) sebesar 22.7%, diskriminasi/membeda-bedakan karena kondisi minoritas dan kerentanan sebesar 19.0%, penganiayaan sebesar 11.2%, pencurian atau pencurian dengan kekerasan sebesar 8.9%, narkotika (penyalahgunaan, kepemilikan obat-obatan terlarang, perdagangan obat-obatan terlarang dan ganja) sebesar 7.6%, pemerasan sebesar 6.7%, permasalahan ketertiban umum (tawuran, penggusuran/ pengusiran di ruang publik dll) sebesar 6.4%, tindakan diskriminatif/membeda-bedakan untuk beribadah dan beragama sesuai keyakinan sebesar 5.7%, mengalami tindakan diskriminasi/ membeda-bedakan karena kondisi sebagai korban atau pelaku kejahatan sebesar 5.3%, permasalahan terkait informasi dan transaksi elektronik (penyebaran dokumen elektronik bermuatan asusila, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong sebesar 5%, percobaan pembunuhan sebesar 3.9%, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/pembunuhan berencana) sebesar 3.4%, permasalahan terkait perlindungan anak dalam hal fisik/ psikis/ verbal (dipaksa menikah saat di bawah 18 tahun, dipaksa bekerja saat usia di bawah 18 tahun, anak yang dilacurkan (AYLA)) sebesar 2.8%, kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang seperti penculikan paksa atau penahanan paksa sebesar 1.6%, dan pidana perdagangan orang sebesar 1.1%. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 108
Grafik 4.17 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Kriminalitas | n = 436 Pelanggaran lalu lintas 53.5% 34.3% 12.2% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap harta benda seperti pencurian, perusakan barang, penadahan, dll 72.5% 20.9% 6.5% Pernah mengalami tindakan perundungan/bullying 42.4% 27.3% 29.5% Pernah mengalami permasalahan terkait penipuan seperti penggelapan, pemalsuan s urat, dan perbuatan curang 60.6% 38.4% 1.0% Pernah mengalami tindakan yang diskriminasi/ membeda-bedakan karena kondisi minoritas dan kerentanan 39.8% 30.1% 30.1% Pernah mengalami permasalahan terkait penganiayaan 67.3% 26.5% 6.1% Pernah mengalami permasalahan terkait pencurian atau pen curian dengan kekerasan (misal: Begal) 74.4% 25.6% 0.0% Narkotika, penyalahgunaan, kepemilikan obat-obatan terlarang, perdagangan obat-obatan terlaran g dan ganj a 36.4% 51.5% 12.1% Pernah mengalami permasalahan terkait pemerasan 55.2% 31.0% 13.8% Pernah mengalami permasalahan terkait ketertiban umum (mis. Tawuran, penggusuran/ pengusira di ruang publik, dll) 60.7% 35.7% 3.6% Pernah mengalami tindakan yang diskriminatif/ membeda-bedakan untuk beribadah dan beragama s esuai keyakinan 52.0% 32.0% 16.0% Pernah mengalami tindakan yang diskriminasi/membeda-bedakan karena kondis i sebagai korban atau pelaku kejahatan 43.5% 34.8% 21.7% Pernah mengalami permasalahan terkait informasi dan transaksi elektronik s eperti penyebaran dokumen elektronik bermuatan asus ila, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong 54.5% 36.4% 9.1% Percobaan pembunuhan 52.9% 35.3% 11.8% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan/pembunuhan berencana 60.0% 26.7% 13.3% Pernah mengalami permasalahan terkait perlindungan an ak seperti kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, verbal), dipaksa menikah saat usia di bawah 18 tahun, dipaksa bekerja saat usia di bawah 18 tahun, anak... 41.7% 33.3% 25.0% Pernah mengalami permasalahan terkait kej ahatan terhadap kemerdekaan seseorang seperti penculikan paksa atau penahanan paks a 71.4% 28.6% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang 100.0% 0.0% 0.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) Dalam grafik di atas, penelitian ini mendapatkan gambaran frekuensi terjadinya pengalaman dalam menghadapi masalah kriminalitas. Dalam permasalahan kriminalitas terkait pelanggaran lalu lintas, mayoritas kelompok rentan paling tidak mengalami satu kali (53.5%). Selain itu perundungan juga seringkali dialami oleh kelompok rentan 29.5% menyatakan pernah mengalami perundungan lebih dari 3 (tiga) kali. Hal yang cukup memprihatinkan adalah, dari kelompok rentan yang mengalami masalah kriminalisasi, walaupun jumlahnya kecil, sekitar 1.1%, tapi didapatkan data, bahwa kelompok rentan yang pernah mengalami permasalahan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan seluruhnya menyampaikan telah mengalami hal ini lebih dari 3 (tiga) kali. Permasalahan hukum terkait kriminalisasi sangat lekat dengan kelompok rentan, kelompok rentan seringkali menjadi korban kriminalisasi karena kerentanannya. Kelompok rentan bisa meliputi perempuan, anak, masyarakat adat, disabilitas, lansia, miskin, dan 109 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
orang dengan ragam identitas gender dan orientasi seksual. Terkadang seseorang bisa memiliki kerentanan lebih dari satu, misalnya seorang perempuan masyarakat adat yang miskin, sudah lansia dan memiliki ragam identitas gender dan orientasi seksual. Keadaan seorang kelompok rentan yang berlapis bisa membuat keadaannya juga semakin rentan, dan akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah (misalnya bantuan hukum) juga semakin sulit. Apalagi saat ini bantuan hukum secara cuma-cuma masih hanya mendefinisikan kerentanan untuk kelompok miskin saja240, belum melihat kerentanan lainnya. Kedepannya, definisi kerentanan dalam UU Bantuan Hukum perlu diperluas untuk memperhatikan aspek kerentanan lainnya, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu, untuk mendefinisikan kerentanan dari aspek sosial dan ekonomi.241 240 Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 1 angka 2 241 Asfinawati, et al., Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, (YLBHI, 2019), hlm. 22, diakses pada tanggal 16 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 110
Masalah Terkait Isu Hutang Piutang Grafik 4.18 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hutang Piutang | n = 375 Pernah mengalami permasalahan terkait ketidakmampuan untuk membayar h utang 64.0% Pernah mengalami permasalahan saat menagih hutang 53.6% Pernah mengalami permasalahan terkait pinjaman online 13.1% Mengalami tindakan kekerasan atau teror dari pemberi pinjaman/debt collector 8.8% Mengalami tindakan pelecehan atau tindakan buruk lainnya dari pemberi pin jaman/debt collector 6.9% Pernah mengalami permasalahan terkait kes ulitan dalam pengaj uan kredit karena faktor s tatus sebagai penyandang disabilitas, orang tidak mampu, masyarakat adat, minoritas agama, minoritas seksual 4.3% Berdasarkan grafik di atas, masalah hutang piutang yang paling banyak dialami oleh responden adalah terkait ketidakmampuan untuk membayar utang sebesar 64%, permasalahan kesulitan dalam menagih hutang sebesar 53.6% dan permasalahan terkait pinjol sebesar 13.1%. Berdasarkan data grafik di atas 64.0% kelompok rentan mengalami permasalahan masalah hutang piutang terkait ketidakmampuan untuk membayar hutang. Fenomena yang menjadi temuan baru dalam penelitian ini adalah menemukan permasalahan terkait Pinjaman Online (Pinjol), walaupun persentasenya tidak terlalu besar, yaitu sebesar 13.1%. Namun, praktik pinjol berada di peringkat ketiga dalam permasalahan hutang piutang yang sering dialami oleh kelompok rentan. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, apalagi praktik pinjol saat ini seringkali dilakukan oleh praktik pinjol illegal dan berpotensi 111 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
memberikan teror dan ancaman kepada pihak yang tidak mampu membayar - seperti kasus yang terjadi pada seorang ibu di Wonogiri pada tahun 2021 lalu242. Apalagi sepanjang periode 2018 hingga Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menutup 4.874 akun pinjol243. Secara umum, permasalahan terkait hutang piutang ini dapat berkaitan dengan 48.4% kelompok rentan memiliki penghasilan di bawah UMP, serta 29.9% tidak memiliki penghasilan pribadi/ditanggung. Dengan mayoritasnya jumlah kelompok rentan yang memiliki penghasilan di bawah UMP memiliki tanggungan 1-3 orang yang berusia <18 tahun (55.9%). Oleh karenanya patut diperhatikan bahwa korelasi kerentanan kelompok miskin akan memiliki potensi tinggi mengalami permasalahan hukum terkait hutang piutang. Quick Fact Masalah hutang piutang paling banyak dialami oleh lansia (35.2%) dan kelompok miskin (44.0%). 242 BBC Indonesia, Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital', Oktober 2021, diakses di pada tanggal 16 Desember 2022 243 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 112
Grafik 4.19 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Hutang Piutang | n = 375 Pernah mengalami permasalahan terkait ketidakmampuan untuk membayar h utang 42.5% 36.3% 21.3% Pernah mengalami permasalahan saat menagih hutang 32.5% 51.0% 16.5% Pernah mengalami permasalahan terkait pinjaman online 65.3% 22.4% 12.2% Mengalami tindakan kekerasan atau teror dari pemberi pinjaman/debt collector 51.5% 21.2% 27.3% Mengalami tindakan pelecehan atau tindakan buruk lainnya dari pemberi pin jaman/debt collector 61.5% 30.8% 7.7% Pernah mengalami permasalahan terkait kes ulitan dalam pengaj uan kredit karena faktor s tatus sebagai penyandang disabilitas, orang tidak mampu, masyarakat adat, minoritas... 43.8% 18.8% 37.5% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) Berdasarkan grafik di atas ditunjukkan bahwa rata-rata yang mengalami masalah hutang piutang baru mengalami sebanyak 1 (satu) kali. Masalah Terkait Isu Kekerasan Berbasis Gender Grafik 4.20 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kekerasan Berbasis Gender | n = 316 Dilecehkan dengan siulan dan dipanggil dengan tujuan menggoda, menghina (cat calling), dll Dilecehkan dengan cara disentuh atau dipegang 29.4% Mengalami kekerasan verbal oleh anggota keluarga 27.8% Mengalami kekerasan psikis oleh anggota keluarga 26.9% Mengalami kekerasan fisik oleh anggota keluarga 18.7% Dilecehkan, disakiti, diancam saat berpacaran 15.2% Mengalami penipuan saat bertemu dengan orang yang dikenal melalui online (catfish) 10.8% Tidak bebas mengekspresikan identitas gendernya 10.4% Mengalami perkosaan 8.5% Mengalami pelecehan, pengancaman, diajak berhubungan seksual, dll yang tidak diin ginkan di... 7.9% Dipaksa berhubungan intim secara terus menerus dengan menggunakan ancaman 7.3% Disebarkan foto/video intim yang tidak diinginkan di media sosial 7.3% Dipaksa menikah 7.0% Mengalami pemaksaan dari suami/istri untuk berhu bungan badan 6.6% Mengalami percobaan perkosaan 6.3% Dicabuli oleh teman/lingkungan sekitar 5.1% Disiksa secara seksu al 4.7% Dicabuli oleh anggota keluarga di rumah 2.5% Dijual oleh teman/lingkungan sekitar untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain 1.9% Mengalami pemaksaan penggunaan alat atau obat kon trasepsi/obat KB 1.3% Mengalami pemaksaan untuk aborsi/menggugu rkan kandungan 0.9% Dijual oleh anggota keluarga untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain 0.6% 113 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 72.2%
Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 72.2 % responden menjawab bahwa pernah mengalami kekerasan berbasis gender berupa tindakan pelecehan dengan siulan dan panggilan dengan tujuan menggoda, menghina (catcalling) dan 42.5% diantaranya menyatakan pernah mengalaminya 2-3 kali. Quick Fact Masalah kekerasan berbasis gender paling banyak dialami oleh perempuan (78.5%) serta kelompok dengan ragam dan minoritas gender (15.8%) Grafik 4.21 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kekerasan Berbasis Gender | n = 316 Dilecehkan dengan siulan dan dipanggil dengan tujuan menggoda, menghina (cat calling), dll 30.3% 42.5% 27.2% Dilecehkan dengan cara disentuh atau dipegang 55.9% 25.8% 18.3% Mengalami kekerasan verbal oleh anggota keluarga 30.7% 34.1% 35.2% Mengalami kekerasan psikis oleh anggota keluarga 34.1% 32.9% 32.9% Mengalami kekerasan fisik oleh anggota keluarga 39.0% 32.2% 28.8% Dilecehkan, disakiti, diancam saat berpacaran 54.2% 27.1% 18.8% Mengalami penipuan saat bertemu dengan orang yang dikenal melalui online (catfish) 61.8% 20.6% 17.6% Tidak bebas mengekspresikan identitas gendernya 24.2% 27.3% 48.5% Mengalami perkosaan 59.3% 18.5% 22.2% Mengalami pelecehan, pengancaman, diajak berhubungan seksual, dll yang tidak diin ginkan di media sosial 56.0% 20.0% 24.0% Dipaksa berhubungan intim secara terus menerus dengan menggunakan ancaman 39.1% 26.1% 34.8% Disebarkan foto/video intim yang tidak diinginkan di media sosial 39.1% 34.8% 26.1% Dipaksa menikah 45.5% 31.8% 22.7% Mengalami pemaksaan dari suami/istri untuk berhu bungan badan 38.1% 28.6% 33.3% Mengalami percobaan perkosaan 55.0% 35.0% 10.0% Dicabuli oleh teman/lingkungan sekitar 50.0% 37.5% 12.5% Disiksa secara seksu al 60.0% 26.7% 13.3% Dicabuli oleh anggota keluarga di rumah 25.0% 62.5% 12.5% Dijual oleh teman/lingkungan sekitar untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain 16.7% 66.7% 16.7% Mengalami pemaksaan penggunaan alat atau obat kon trasepsi/obat KB 50.0% 50.0% Mengalami pemaksaan untuk aborsi/menggugu rkan kandungan 33.3% 33.3% 33.3% Dijual oleh anggota keluarga untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain 0.0% 100.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) Temuan lain yang diperoleh melalui penelitian ini, banyak responden mengalami kekerasan berbasis gender oleh anggota LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 114 0.0% 0.0%
keluarga lainnya, seperti sekitar 27.8% pernah mengalami kekerasan verbal oleh anggota keluarga, 26.9% pernah mengalami kekerasan psikis oleh anggota keluarga, 18.7% mengalami kekerasan fisik oleh anggota keluarga, 2.5% dicabuli oleh anggota keluarga, dan 0.6% dijual oleh anggota keluarganya untuk memenuhi hasrat seksual orang lain. Temuan ini juga sejalan dengan riset studi putusan kekerasan seksual periode 2018-2020 yang pernah dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (2022), dimana riset menemukan bahwa 13.3% pelaku kekerasan seksual berasal dari anggota keluarga inti, serta 13.5% pelakunya adalah anggota keluarga lainnya244. Bahkan temuan lain juga menemukan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah korban (59.9%)245. Hal ini mengindikasikan peran pendidikan terhadap keluarga atau komunitas terkait sensitivitas gender menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Masalah Terkait Isu Jaminan Sosial Grafik 4.22 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Jaminan Sosial dari Pemerintah | n = 306 Pernah mengalami permasalahan terkait akses mendapatkan jaminan/bantuan sosial dari Pemerintah 79.1% Pernah mengalami permasalahan terkait jumlah bantuan sosial yang diterima 38.2% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah 9.5% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan jaminan lainnya dari Pemerintah seperti subsidi perumahan 6.9% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan bantuan dis abilitas dari Pemerin tah 5.2% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan dana pens iun/taspen dari Pemerintah 3.3% 244 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020), Jakarta: IJRS, 2022, hlm. 143 245 Ibid 115 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN ini
Kelompok rentan yang mengalami permasalahan mendapatkan program/jaminan sosial dari pemerintah sebanyak 40.5% dari total responden yang ada. Kemudian, temuan penelitian ini menemukan bahwa mayoritas responden yang mengalami permasalahan hukum terkait jaminan sosial dari pemerintah adalah pernah mengalami permasalahan terkait akses mendapatkan jaminan/bantuan sosial dari pemerintah (79.1%). Quick Fact Masalah jaminan sosial paling banyak dialami oleh kelompok miskin (50.7%) serta lansia (41.5%). Dengan kata lain, meskipun memiliki jaminan sosial namun kelompok ini masih mengalami kesulitan untuk menggunakan jaminan sosial yang dimiliki. Grafik 4.23 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Jaminan Sosial dari Pemerintah | n = 306 Pernah mengalami permasalahan terkait akses mendapatkan jaminan/bantuan sosial dari Pemerintah 54.5% 14.5% 31.0% Pernah mengalami permasalahan terkait jumlah bantuan sosial yang diterima 61.5% 9.4% 29.1% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah 69.0% 27.6% 3.4% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan jaminan lainnya dari Pemerintah seperti subsidi perumahan 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan bantuan dis abilitas dari Pemerin tah 68.8% 31.3% 0.0% Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan dana pens iun/taspen dari Pemerintah 80.0% 0.0% 20.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) Bahkan responden yang mengalami permasalahan ini, mempunyai pengalaman permasalahan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, yaitu sebanyak 31%. Berdasarkan analisis lebih lanjut, terdapat LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 116
temuan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, dimana mayoritas yang mengalami permasalahan mendapatkan program/jaminan sosial dari pemerintah adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah UMP. Dalam konteks penelitian ini, bentuk jaminan sosial yang dimaksud adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jakarta Pintar, dan program jaminan sosial lainnya. Oleh karenanya, melalui penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait distribusi pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Jika mengacu pada data ini, apabila masyarakat - terutama masyarakat yang termasuk kelompok rentan miskin - berpotensi akan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan ketika mengalami permasalahan hukum seperti mengakses jaminan sosial. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute (2022)246 yang menemukan bahwa kepesertaan JKN kepada keluarga miskin dapat mengurangi beban biaya Out of Pocket (OOP)247 sebesar 23.6%. Apalagi secara mandat Konstitusi, negara wajib memastikan agar seluruh warganya berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan Kesehatan, dan mendapatkan jaminan sosial sebagai manusia yang bermartabat248. 246 Nurmala Selly Saputri & Sri Murniati, Laporan Penelitian Smeru (Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu), (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2022), hlm. vi 247 OOP merupakan sebuah kondisi di mana seorang yang miskin dipaksa menghabiskan sejumlah besar pendapatannya yang terbatas, guna membiayai perawatan Kesehatan. Lebih lanjut bisa lihat pada diakses pada tanggal 16 Desember 2022 248 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28H 1-3 117 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Masalah Terkait Isu Pelayanan Publik Grafik 4.24 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Layanan Publik | n = 298 Pernah mengalami permasalahan terkait pembuatan KTP, Akta... 56.7% Pernah mengalami permasalahan terkait akses ke layanan Covid-19 19.1% Pernah mengalami permasalahan terkait akses fasilitas publik... 12.1% Pernah mengalami permasalahan terkait sistem zonasi sekolah yang... 11.1% Pernah mengalami permasalahan terkait adanya pungutan liar di... 8.4% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa informasi seperti... 8.4% Pernah mengalami permasalahan terkait tindakan... 6.4% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan... 5.4% Pernah mengalami permasalahan terkait kematian Ibu/Anak (baik... 5.4% Pernah mengalami permasalahan pembuatan paspor/ID lainnya 5.0% Memperoleh perilaku tidak manusiawi seperti digunduli, ditelanjangi,... 4.7% Pernah mengalami permasalahan terkait status kewarganegaraan... 4.7% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan... 3.0% Pernah mengalami permasalahan terkait kurikulum pendidikan yang... 3.0% Pernah mengalami permasalahan terkait dokumen imigrasi 1.0% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan HIV 0.7% Pernah mengalami permasalahan terkait stunting (gagal tumbuh) 0.7% Pernah mengalami permasalahan terkait akses obat ARV bagi ODHA 0.3% Berdasarkan grafik di atas, masalah pelayanan publik yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan adalah permasalahan terkait pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen kewarganegaraan lain (56.7%). Sebanyak 82.8% menyatakan pernah setidaknya sekali mengalami permasalahan ini. Apabila mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puskapa (2020) menemukan bahwa permasalahan pendataan kelompok rentan dalam administrasi kependudukan (adminduk) masih mengalami kesulitan mengakses layanan adminduk akibat ekonomi. Meskipun ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan telah menjamin layanan adminduk secara gratis, namun penduduk masih mengalami kesulitan untuk menjangkau layanan tersebut karena harus mengeluarkan biaya ongkos dan waktu bekerjanya yang berdampak terhadap LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 118
produktifitas dan pendapatan ekonomi pada hari tersebut.249 Temuan lain juga menemukan bahwa penduduk masih kurang untuk mendapatkan informasi tentang adminduk, seperti tidak mendapat informasi, tidak tahu bagaimana proses membuatnya, merasa tidak butuh adanya akta kelahiran, serta merasa malas membuat akta kelahiran.250 Selain itu, Puskapa (2020) juga mengidentifikasi hambatan untuk mengakses layanan adminduk juga terjadi terkait dengan status perkawinan - seperti penduduk yang melakukan kawin siri, poligami, perkawinan beda agama, serta perkawinan yang tidak dicatatkan - dan penduduk yang berada dalam situasi bencana alam, bencana sosial, dan kondisi perang251. Termuan dari penelitian Puskapa UI menjadi relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukan ketika Indonesia mengalami situasi pandemi Covid-19, terdapat 19.1% dari responden yang mengalami permasalahan pelayanan publik mengalami kesulitan untuk mengakses layanan terkait penanganan pandemi Covid-19. 249 Meutia Aulia Rahmi, et al., Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia, (Depok: Puskapa, 2020), hlm. 40 250 Ibid. 251 Ibid., hlm. 41 119 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.25 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Pelayanan Publik | n = 298 Pernah mengalami permasalahan terkait pembuatan KTP, Akta... 82.8% 14.8% 2.4% Pernah mengalami permasalahan terkait akses ke layanan Covid-1 9 91.2% 5.3% 3.5% Pernah mengalami permasalahan terkait akses fasilitas publik... 52.8% 33.3% 13.9% Pernah mengalami permasalahan terkait sistem zonasi sekolah... 84.8% 15.2% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait adanya pungutan liar di... 72.0% 24.0% 4.0% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa informasi... 72.0% 8.0% 20.0% Pernah mengalami permasalahan terkait tindakan... 73.7% 15.8% 10.5% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan... 75.0% 18.8% 6.3% Pernah mengalami permasalahan terkait kematian Ibu/Anak (baik... 93.8% 6.3% 0.0% Pernah mengalami permasalahan pembuatan paspor/ID lainnya 60.0% 40.0% 0.0% Memperoleh perilaku tidak manus iawi seperti digunduli,... 57.1% 35.7% 7.1% Pernah mengalami permasalahan terkait status kewarganegaraan... 42.9% 42.9% 14.3% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan... 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait kurikulum pendidikan... 88.9% 11.1% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait dokumen imigrasi 66.7% 33.3% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait fasilitas kesehatan HIV 50.0% 50.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait stunting (gagal tumbuh) 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait akses obat ARV bagi ODHA 0.0% 0.0% 100.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) Permasalahan lain yang paling sedikit dialami oleh responden adalah permasalahan terkait akses obat antietroviral (ARV) bagi ODHA (0.3%), namun hal ini penting untuk diperhatikan, karena dari seluruh responden menyampaikan sering sekali (>3 kali) mengalami hal ini, dari data ini dapat dilihat bahwa, akses terhadap obat ARV bagi ODHA masih sangat sulit untuk didapat. Padahal konsumsi ARV secara rutin dan terus menerus merupakan hal yang penting bagi ODHA, karena obat tersebut bertujuan untuk memperlambat aktivitas HIV dalam menginfeksi sel yang masih sehat252. Oleh karenanya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS wajib tersedia, 252 Samsuridjal Djauzi dikutip dalam Bestha Inatsan Ashilla, et al., Kompendidum Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2020), hlm. 10 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 120
dimana obat ARV merupakan salah satu ketersediaan obat yang wajib dipastikan ketersediaannya.253 Masalah Terkait Isu Konsumen Grafik 4.26 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Konsumen | n = 264 Kes ulitan untuk mendapatkan pengembalian uang 51.1% Membeli barang yang rusak, penjual tidak mau bertanggung jawab memperbaiki atau menolak dikembalikan barang tersebut 24.6% Mengeluarkan uang untuk mendapatkan layanan/jasa (misal: mengirim barang, layanan kesehatan, liburan) tetapi tidak... 23.9% Mengalami permasalahan dengan perusahaan penyedia utilitas (seperti air, listrik, gas, telepon atau internet) 20.8% Pernah mengalami permasalahan terkait kes alahan penagihan 17.8% Mengalami permasalahan dengan Bank 14.0% Mengeluarkan uang dalam jumlah besar (misal: membeli rumah atau mobil) tetapi tidak mendapatkan barang yang dibeli atau... 6.8% Mengalami permasalahan dengan perusahaan asuransi 4.5% Mengeluarkan uang untuk renovasi atau melakukan perbaikan (misal: renovasi rumah, perbaikan mobil) tetapi tidak... 3.0% Mengalami permasalahan dengan profesi profesional (misal: Akuntan, Pengacara, Mekanik, dll) 1.9% Berdasarkan grafik di atas, permasalahan konsumen yang paling sering dialami oleh kelompok rentan adalah kesulitan untuk mendapatkan pengembalian uang (51.1%). Mayoritas kelompok rentan sebanyak 54.8% paling tidak pernah mengalami satu kali permasalahan pengembalian uang. Temuan ini menunjukan bahwa masih terdapat konsumen dari kelompok rentan yang tidak mendapatkan haknya, yaitu pengembalian uang ketika tidak mendapatkan barang/layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang dibeli. Padahal salah satu hak konsumen yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 253 Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, ps. 44 ayat (1) dan (2) 121 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya254. Grafik 4.27 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Konsumen | n = 264 Kes ulitan untuk mendapatkan pengembalian uang 54.8% 15.6% 28.9% Membeli barang yang rusak, penjual tidak mau bertanggung jawab memperbaiki atau menolak dikembalikan barang tersebut 75.4% 20.0% 4.6% Mengeluarkan uang untuk mendapatkan layanan/jasa (misal: mengirim barang, layanan kesehatan, liburan) tetapi tidak mendapatkan apa... 65.1% 11.1% 23.8% Mengalami permasalahan dengan perusahaan penyedia utilitas (seperti air, listrik, gas, telepon atau internet) 63.6% 27.3% 9.1% Pernah mengalami permasalahan terkait kes alahan penagihan 57.4% 23.4% 19.1% Mengalami permasalahan dengan Bank 67.6% 32.4% 0.0% Mengeluarkan uang dalam jumlah besar (misal: membeli rumah atau mobil) tetapi tidak mendapatkan barang yang dibeli atau barang... 88.9% 11.1% 0.0% Mengalami permasalahan dengan perusahaan asuransi 83.3% 16.7% 0.0% Mengeluarkan uang untuk renovasi atau melakukan perbaikan (misal: renovasi rumah, perbaikan mobil) tetapi tidak mendapatkan apa... 87.5% 12.5% 0.0% Mengalami permasalahan dengan profesi profesional (misal: Akuntan, Pengacara, Mekanik, dll) 80.0% 20.0% 0.0% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) Temuan ini bisa dikorelasikan dengan kebutuhan bantuan hukum. Dalam konteks pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi255, Apabila dilihat bentuk permasalahan hukum pada aspek ini, bisa dilihat bahwa alokasi bantuan hukum non litigasi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti perlindungan konsumen, asuransi, atau pengembalian ganti rugi tidak selamanya memerlukan penyelesaian hingga proses pengadilan, akan tetapi 254 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 4 255 Dimana bantuan hukum litigasi merupakan pendampingan hukum dalam lingkup proses peradilan, sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan pendampingan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengandilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Penjelasan lebih lanjut bisa lihat Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 122
bentuk layanan seperti konsultasi hukum, mediasi, dan negosiasi dapat menjadi opsi yang sesuai dengan kebutuhan hukum pada isu ini. Oleh karenanya, hasil ini bisa menjadi evaluasi untuk alokasi penganggaran biaya bantuan hukum kedepannya. Apabila mengacu alokasi anggaran bantuan hukum pada BPHN (2020), menunjukan bahwa alokasi anggaran bantuan hukum litigasi sebesar 45 miliar rupiah, sedangkan alokasi anggaran bantuan hukum non litigasi hanya sebesar 8 miliar rupiah. Ketimpangan antara anggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi juga terlihat dari satuan anggaran biaya bantuan hukum, dimana bantuan hukum litigasi memiliki satuan anggaran biaya sebesar Rp. 8.000.000, sedangkan anggaran bantuan hukum non litigasi pada konsultasi hukum sebesar Rp. 200.000, mediasi sebesar Rp. 1.000.000, dan negosiasi sebesar Rp. 500.000256. 256 Menteri Hukum dan HAM RI, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi 123 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Masalah Terkait Isu Pekerjaan Grafik 4.28 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Pekerjaan | n = 200 Pernah mengalami permasalahan terkait pembayaran gaji/upah, lembur, perjalanan dinas, dan pendapatan lainnya yang tidak sesuai Mengalami tindakan diskriminasi/membeda-bedakan di tempat kerja 39.0% Mengalami pemecatan 32.0% Mengalami penolakan atau hambatan saat meminta kesepakatan kerja seperti cuti melahirkan, izin sakit, dan cuti untuk libur 19.5% Mengalami diberhentikan dari tempat kerja secara tidak adil 18.0% Mengalami ketidakadilan dari aturan kedisiplinan di tempat kerja 13.5% Dipaksa lembur dalam kondisi sakit 11.5% Mengalami tindakan pelecehan di tempat kerja 10.5% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status gendernya 8.5% Mengalami tindakan kekerasan di tempat kerja 8.0% Tidak mendapatkan jaminan untuk tetap sehat dan aman serta akses sarana prasarana yang layak dan inklusif di tempat kerja 5.5% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status penyandang disabilitas 5.5% Pernah mengikuti tes HIV untuk pekerja secara paksa sebagai salah satu syarat rekrutmen 3.5% Mengalami ancaman untuk dipenjarakan 3.0% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status ODHA 2.5% Mengalami pelarangan untuk membentuk serikat pekerja 2.5% Mengalami gagal promosi atau perolehan insentif karena identitas diri 2.5% Berdasarkan grafik di atas terkait masalah pekerjaan, tiga jawaban terbanyak yang dialami oleh responden adalah terkait pembayaran gaji/upah, lembur, perjalanan dinas, dan pendapatan lainnya yang tidak sesuai (53.5%), diskriminasi/membeda-bedakan di tempat kerja (39.0%), dan mengalami pemecatan (32.0%). Namun, ada 2 (dua) masalah pekerjaan lain yang mayoritas responden mengalaminya sekitar 2-3 kali, yaitu permasalahan terkait pelecehan di tempat kerja (10.5%) dan rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status gendernya (8.5%). Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa pelecehan di tempat kerja masih cukup sering terjadi bagi kelompok rentan, dan terkait status gender seseorang juga masih menjadi permasalahan yang terjadi. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 124 53.5%
Selain itu, dapat dilihat bahwa stigma dan ketakutan terkait HIV/AIDS masih sangat melekat di kehidupan sehari-hari, ada sekitar 3.5% dari kelompok rentan pernah mengikuti test HIV untuk pekerja secara paksa sebagai salah satu syarat rekrutmen, dan 2.5% kelompok rentan pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerja yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status ODHA 2.5%. Berdasarkan grafik di atas, 5.5% kelompok rentan pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status penyandang disabilitas dan hal ini sepertinya sejalan dengan permasalahan pekerjaan terkait tidak mendapatkan jaminan untuk tetap sehat dan aman serta akses sarana prasarana yang layak dan inklusif di tempat kerja, ada sekitar 5.5% kelompok rentan yang mengalami hal ini. Temuan ini bisa menjadi refleksi bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi dalam lingkungan pekerjaan masih perlu ditingkatkan kembali257. 257 Pemerintah Indonesia melalui Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin agar setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi 125 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.29 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Pekerjaan | n = 200 Pernah mengalami permasalahan terkait pembayaran gaji/upah, lembur, perjalanan dinas, dan pendapatan lainnya yang tidak sesuai 52.3% 27.1% 20.6% Mengalami tindakan diskriminasi/membeda-bedakan di tempat kerja 53.8% 25.6% 20.5% Mengalami pemecatan 75.0% 17.2% 7.8% Mengalami penolakan atau hambatan saat meminta kesepakatan kerj a seperti cuti melahirkan, izin s akit, dan cuti untuk libur 59.0% 28.2% 12.8% Mengalami diberhentikan dari tempat kerja secara tidak adil 72.2% 13.9% 13.9% Mengalami ketidakadilan dari aturan kedisiplinan di tempat kerja 70.4% 14.8% 14.8% Dipaksa lembur dalam kondisi s akit 52.2% 21.7% 26.1% Mengalami tindakan pelecehan di tempat kerja 23.8% 42.9% 33.3% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status gendernya 41.2% 41.2% 17.6% Mengalami tindakan kekerasan di tempat kerja 75.0% 12.5% 12.5% Tidak mendapatkan j aminan untuk tetap sehat dan aman serta akses sarana prasarana yang layak dan inklus if di tempat kerja 63.6% 18.2% 18.2% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status penyandang dis abilitas 45.5% 36.4% 18.2% Pernah mengikuti tes HIV untuk pekerja secara paksa sebagai salah satu syarat rekrutmen 57.1% 28.6% 14.3% Mengalami ancaman untuk dipenjarakan 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status ODHA 40.0% 20.0% 40.0% Mengalami pelarangan untuk membentuk serikat pekerja 40.0% 0.0% 60.0% Mengalami gagal promosi atau perolehan insentif karena identitas diri 60.0% 0.0% 40.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) Terkait masalah pekerjaan, 2.5% kelompok rentan menyatakan pernah mengalami pelarangan untuk membentuk serikat pekerja, dan mayoritas mengalami kejadian ini cukup sering (>3 kali). Padahal pemerintah sudah mengatur terkait serikat pekerja yang tertuang dalam Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hal ini juga tertuang dalam Pasal 104 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa kebebasan untuk membentuk masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh, kemudian di dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja diatur mengenai perlindungan hak pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 126
yaitu melarang seseorang menghalang-halangi atau memaksa buruh/pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja. Selain itu, kelompok rentan sebesar 2.5% juga ada yang mengalami gagal promosi atau perolehan insentif karena identitas diri. Berdasarkan data yang didapat, identitas seseorang sangat berpengaruh terhadap haknya terkait pekerjaan, oleh karena itu posisi kelompok rentan cenderung memiliki kerentanan yang lebih dibanding kelompok yang bukan termasuk kelompok rentan. Permasalahan terkait pekerjaan ini, paling banyak dialami oleh Perempuan 64.5%, Lansia 26.5%, Kelompok miskin 29.5%. Masalah Terkait Isu Tanah Grafik 4.30 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Tanah | n = 185 Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa kepemilikan tanah/hutan Pernah mengalami permasalahan terkait batas tanah/hutan Pernah mengalami permasalahan terkait jual beli tanah 34.6% Pernah mengalami permasalahan terkait perampasan tanah/hutan 33.5% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa izin dengan Pemerintah untuk melakukan Rencana Pembangunan di tanah/hutan 18.4% Pernah mengalami permasalahan terkait kerusakan lingkungan/tanah akibat penambangan 17.3% Berdasarkan grafik di atas, kelompok rentan yang memiliki permasalahan terkait tanah, paling banyak mengalami permasalahan terkait sengketa kepemilikan tanah/hutan (63.2%) dan permasalahan terkait batas tanah (53.5%). Temuan ini juga diperkuat dari temuan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia, yang menyebutkan bahwa permasalahan terkat sengketa tanah umumnya terjadi karena proses pencatatan data terkait kepemilikan tanah masih belum rapi secara 127 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 53.5% 63.2%
administratif258, sehingga hal ini memberikan dampak terjadinya sengketa kepemilikan tanah atau batas tanah. Quick Fact Masalah tanah paling banyak dialami masyarakat adat (34.6%) Grafik 4.31 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Tanah | n = 185 Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa kepemilikan tanah/hutan 59.8% 14.5% 25.6% Pernah mengalami permasalahan terkait batas tanah/hutan 60.6% 12.1% 27.3% Pernah mengalami permasalahan terkait jual beli tanah 68.8% 14.1% 17.2% Pernah mengalami permasalahan terkait perampasan tanah/hutan 72.6% 3.2% 24.2% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa izin dengan Pemerintah untuk melakukan Rencan a Pembangunan di tanah/hutan 64.7% 11.8% 23.5% Pernah mengalami permasalahan terkait kerusakan lingkungan/tanah akibat penambangan 62.5% 9.4% 28.1% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) CNN Indonesia menyebutkan bahwa polemik tanah adat kebanyakan terjadi karena tidak jelasnya batas antara hutan adat tanah milik negara259. Masyarakat adat memiliki dengan ketergantungan yang erat dengan tanah dan hutan yang ditempatinya. Bagi masyarakat adat tanah dan hutan, terdapat hubungan multidimensi antara masyarakat dengan tanah dan hutan, tidak hanya sebagai tempat pemenuhan komoditas sehari-hari, tetapi juga sebagai penyeimbang kehidupan, sehingga kelestariannya harus 258 Kementerian PPN/Bappenas RI dan Fakultas Hukum UI, Indeks Pembangunan Hukum 2020, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2021), hlm. 155 259 CNN Indonesia, Masyarakat Adat Bukan Sekedar Tanah dan Uang, diakses di pada tanggal 17 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 128
terus dijaga.260 Namun pada zaman seperti sekarang, pengabaian atas relasi masyarakat adat dan tanah, perampasan tanah yang tidak menghormati asal - usul penguasaan tanah dan wilayah adat, serta politik agrarian yang tidak berkeadilan, mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat adat.261 Beberapa kasus perampasan tanah/hutan atas dasar pembangunan dan kemajuan ekonomi, misalnya kasus Masyarakat Adat Kinipan, di Kalimantan Tengah, adanya konflik dengan perusahaan sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. PT SML yang sengaja merubah fungsi hutan adat menjadi lahan sawit, yang akibatnya merusak hutan dan juga merusak ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut dengan melakukan land clearing. Warga melakukan laporan, seperti laporan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan instansi lainnya.262 Masyarakat adat adalah salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami permasalahan hukum, namun penyelesaiannya seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya. RUU Masyarakat Adat yang sampai dengan saat ini belum disahkan oleh pemerintah. RUU tersebut sudah dibahas sejak periode 2014 - 2019 dan disetujui sejak tahun 2020,263 menunjukkan bahwa pemerintah belum memprioritaskan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Indonesia.Padahal berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia memiliki 2.161 komunitas adat per 9 Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 750 260 Tim Inkuiri nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, hlm. 25 261 Ibid. 262 Tempo.co, Konflik PT. SML dan Masyarakat Adat Kinipan Memanas Awal 2018, diakses dari pada tanggal 19 Desember 2022 263 Voice of America (VoA) Indonesia, Mengapa RUU Masy Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?, diakses di pada tanggal 19 Desember 2022 129 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
komunitas adat berada di Kalimantan. Sebanyak 649 komunitas adat bermukim di Sulawesi. Kemudian, ada 349 komunitas adat yang terletak di Sumatera. Ada pula 175 komunitas adat yang berada di Maluku. Sebanyak 139 komunitas adat terletak di Bali dan Nusa Tenggara. Di Papua, tercatat ada 54 komunitas adat. Sedangkan, 45 komunitas adat berlokasi di Jawa.264 Hal ini menunjukan pentingnya payung hukum bagi masyarakat adat, dan melihat dari lokasi tempat tinggalnya, masyarakat adat memiliki keterbatasan untuk mengakses bantuan hukum apabila terjadi permasalahan hukum, hal ini dikarenakan jarak yang cukup jauh. Masalah Terkait Isu Kecelakaan Grafik 4.32 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kecelakaan | n = 179 Mengalami cedera atau masalah kesehatan di lalu lintas/kecelakaan lalu lintas 69.3% Mengalami cedera atau masalah kesehatan ketika bekerja 45.8% Mengalami cedera atau masalah kesehatan di ruang publik 22.3% Mengalami cedera atau masalah kesehatan akibat malpraktik rumah sakit 4.5% Berdasarkan grafik di atas, permasalahan kecelakaan yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan adalah terkait mengalami cedera atau masalah kesehatan di lalu lintas/ kecelakaan lalu lintas sebesar 69.3%. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei, kecelakaan paling sering terjadi oleh perempuan (34.1%) dan juga lansia (33.0%). 264 Data Indonesia, Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia: Berikut Sebarannya, diakses di pada 19 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 130
Grafik 4.33 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Kecelakaan | n = 179 Selain itu terkait masalah kecelakaan, mengalami cedera atau masalah kesehatan saat bekerja juga banyak dialami, ada sekitar 45.8% kelompok rentan mengalami hal ini. Pemerintah pada dasarnya sudah membuat peraturan-peraturan terkait hal ini, antara lain Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). 131 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Masalah Terkait Isu Keluarga Grafik 4.34 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hukum terkait Keluarga | n = 82 Pernah mengalami permasalahan terkait perceraian 58.5% Pernah mengalami permasalahan terkait warisan 35.4% Pernah mengalami permasalahan terkait tunjangan anak 24.4% Pernah mengalami permasalahan terkait hak asuh anak 22.0% Pernah mengalami permasalahan terkait pembagian harta/gono- gini setelah bercerai 7.3% Pernah mengalami permasalahan terkait pembatasan menghubungi/berjumpa dengan anggota keluarga karena perceraian 4.9% Pernah mengalami permasalahan terkait adopsi atau perwalian anak 2.4% Pernah mengalami permasalahan terkait anak Pernah mengalami huku m (ABH) 1.2% Melalui grafik di atas, didapatkan data bahwa kelompok rentan juga mengalami kerentanan dalam permasalahan hukum dalam konteks hukum perdata, di mana mayoritas kelompok rentan mengalami masalah keluarga adalah mengalami putusnya hubungan perkawinan atau perceraian dengan pasangannya (58.5%). Kemudian, kelompok rentan juga mengalami masalah hukum pasca perceraian, seperti gugatan nafkah atau tunjangan anak (24.4%), sengketa hak asuh anak (22.0%), sengketa harta gono gini (7.3%), serta masalah terkait pembatasan untuk berkontak atau bertemu dengan anggota keluarga, misalnya anak, karena perceraian (4.9%). Kelompok rentan juga mengalami masalah hukum yaitu sengketa harta warisan (35.4%). Terdapat hasil identifikasi data juga yang menggambarkan bahwa terdapat masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam proses adopsi atau perwalian anak (2.4%), serta permasalahan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu saat anak menjadi anak berhadapan dengan hukum (1.2%). Pada LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 132
tabel 4.1temuan di atas, permasalahan keluarga yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan dari kelompok perempuan (74%). Quick Fact Masalah keluarga paling banyak dialami oleh kelompok perempuan (74.4%) Grafik 4.35 Frekuensi Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hukum terkait Keluarga | n = 82 Pernah mengalami permasalahan terkait perceraian 91.7% 1.4% 1.4% Pernah mengalami permasalahan terkait warisan 86.2% 10.3% 3.4% Pernah mengalami permasalahan terkait tunjangan anak 80.0% 0.0% 20.0% Pernah mengalami permasalahan terkait hak asuh anak 88.9% 5.6% 5.6% Pernah mengalami permasalahan terkait pembagian harta/gono-gini setelah bercerai 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait pembatasan menghubungi/berjumpa dengan anggota keluarga karena perceraian 100.0% 0.0% 0.0% B.Pernah mengalami permasalahan terkait anak Pernah mengalami hukum (ABH) 100.0% 0.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait adopsi atau perwalian anak 100.0% 0.0% 0.0% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) Dalam grafik di atas yang menggambarkan frekuensi terjadinya pengalaman menghadapi masalah hukum keluarga, di mana setiap kelompok rentan setidaknya mengalami satu kali masalah hukum keluarga dalam hidupnya. Adapun dalam hal masalah warisan dan hak asuh anak, responden mengungkapkan frekuensi masalah yang dihadapi lebih dari 1 kali. Bahkan, dalam permasalahan hak asuh anak, sebanyak 20.0% responden di antaranya mengungkapkan pengalaman tersebut bisa muncul lebih dari tiga kali. Perceraian yang dialami kelompok rentan, khususnya bagi kelompok rentan dari kelompok penyandang disabilitas dan ODHA 133 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mengalami digugat cerai oleh pasangan akibat status disabilitas265, baik disabilitas fisik maupun psikososial dan status kesehatannya dianggap sebagai salah satu alasan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan perannya sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal kemampuan memberikan nafkah. Hal ini juga bahkan dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 19 e Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang sama - sama berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan: e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri". Bagi kelompok rentan dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual yang mengalami digugat cerai karena identitas non- heteroseksual terungkap, sehingga menyebabkan konflik yang terus menerus, menyebabkan perselisihan. Sehingga, tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami istri dan dapat menjadi alasan yang sah sebagai perceraian. Dalam masalah hukum sengketa waris, permasalahan hukum sengketa harta warisan terhadap kelompok rentan menempatkan kelompok rentan yang dieliminasi haknya atas harta warisan. Di sisi lain, kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas kerap kehilangan haknya karena adanya status berada di bawah pengampuan. Di Indonesia, status berada di pengampuan juga bermasalah karena secara otomatis menghapus kapasitas hukum keperdataan seseorang. Status tersebut juga dapat diajukan secara mudah ke Pengadilan Negeri setempat. LBH Masyarakat pada tahun 2020 melakukan analisis putusan pengampuan di Indonesia di mana 265 Solider.ID, Kerentanan Difabel Berhadapan dengan Hukum Perkawinan, diakses di pada tanggal 19 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 134
banyak penetapan Pengadilan tentang pengampuan bagi penyandang disabilitas psikososial yang tidak mempertimbangkan batas waktu berakhirnya pengampuan, kesalahan dalam kewenangan absolut dan relatif266, serta pelibatan ahli (experts) dalam isu kesehatan jiwa dan pengajuan alat bukti atas status penyandang disabilitas.267 Tujuan pengampuan dimohonkan juga didominasi alasan pengambilan kontrol terhadap harta - harta milik penyandang disabilitas.268 Dalam hal hak asuh, perwalian atau adopsi, ketentuan mengenai adopsi di Indonesia juga memang belum sepenuhnya mengakomodasi hak yang sama bagi kelompok rentan. Penyandang disabilitas kerap kehilangan hak asuh anak dalam proses perceraian karena dianggap tidak cakap hukum.269 Dalamketentuan lain, misalnya Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, PERMENSOS tersebut mengatur bahwa beberapa syarat menjadi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam pasal 7 ayat (1). Persyaratan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) huruf (a) sehat jasmani dan rohani, (c) beragama sama dengan agama calon anak angkat, (e) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, (f) tidak merupakan pasangan sejenis, menunjukkan bahwa persyaratan mengajukan adopsi tersebut tidak mengakomodasi keberagaman agama dan seksualitas di Indonesia, serta belum melihat realita tentang pencatatan pernikahan di Indonesia.270 266 Albert Wirya, et al., Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020) hlm. 29-30 267 Ibid., hlm. 41 268 Ibid., hlm. 38 269 Tempo.Co, Difabel Kehilangan Hak Asuh itu Melanggar UU Penyandang Disabilitas, diakses di pada tanggal 19 Desember 2022 270 Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No : 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7 135 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Gambaran data di atas menampilkan fakta bahwa permasalahan perdata dalam aspek kekeluargaan dan harta warisan juga masuk sebagai pengalaman hukum kelompok rentan. Maka dari itu, dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan dalam lingkup hukum acara perdata juga seharusnya menjadi fokus sasaran pemberian bantuan hukum yang harus dipenuhi secara setara, khususnya dengan proses hukum acara pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Bantuan Hukum menyebutkan, bantuan hukum juga dapat diberikan untuk perkara perdata litigasi dan nonlitigasi.271. Selain itu, kebutuhan atas layanan penunjang seperti pendamping, penerjemah, psikolog dan/atau psikiater juga dapat dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah hukum, sehingga, kebutuhan data - data di atas memperkuat identifikasi kebutuhan hukum kelompok rentan yang perlu diperkuat dalam pengaturan hukum acara perdata. Sayangnya, jaminan pengaturan atas hal ini dalam lingkup perdata pun masih minim. Adapun yang secara khusus telah memuat pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.Bagi kelompok rentan lain, seperti perempuan, salah satu pengaturan yang dapat digunakan dalam lingkup litigasi pada proses perdata antara lain Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 yang juga memuat perempuan sebagai pihak sebagai salah satu subjek pada PERMA tersebut. 271 Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 136
Masalah Terkait Isu Perumahan Grafik 4.36 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah terkait Perumahan | n = 104 Pernah mengalami permasalahan antara pemilik rumah dengan penyewa rumah terkait persyaratan penyewaan 44.2% Pernah mengalami tetangga yang mengancam 40.4% Diusir dari rumah sewa 23.1% Menyewa rumah namun mengalami permasalahan terkait perbaikan atau perawatan dari pemilik rumah 10.6% Mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang jaminan sewa kembali 7.7% Mengalami ancaman pengusiran oleh tetangga karena faktor status sebagai penyandang disabilitas, ODHA, LGBT, min oritas agama, pekerja seks Pernah mengalami permasalahan penggusuran paksa dan ancaman pengusiran oleh Pemerintah/Swasta karena Rencana Pembangunan 3.8% 2.9% Menyewa rumah namun mendapatkan kekerasan atau ancaman dari pemilik rumah 1.0% Grafik di atas menampilkan bahwa dengan latar belakang responden kelompok rentan, selain memiliki penghasilan di bawah UMR, responden yang memiliki masalah perumahan (10.2%), memiliki permasalahan hukum yang dialami dalam hal tempat tinggal melibatkan tiga aktor utama, yaitu: pemilik rumah sewa, tetangga sekitar rumah sewa, serta pemerintah setempat. Terdapat dua masalah hukum tertinggi dalam aspek tempat tinggal, yaitu permasalahan dengan pemilik rumah terkait persyaratan sewa (44.2%) dan adanya ancaman dari tetangga (40.4%). Kelompok rentan juga mengalami kehilangan akses tempat tinggal karena mengalami pengusiran dari tempat tinggal (23.1%). Quick Fact Masalah perumahan paling banyak dialami oleh kelompok miskin (50.0%) 137 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.37 Frekuensi Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah terkait Perumahan | n = 104 Pernah mengalami permasalahan antara pemilik rumah dengan penyewa rumah terkait persyaratan penyewaan 78.3% 19.6% 2.2% Pernah mengalami tetangga yang mengancam 85.7% 9.5% 4.8% Diusir dari rumah sewa 79.2% 4.2% 16.7% Menyewa rumah namun mengalami permasalahan terkait perbaikan atau perawatan dari pemilik rumah 90.9% 0.0% 9.1% Mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang jaminan sewa kembali 62.5% 12.5% 25.0% Mengalami ancaman pengusiran oleh tetangga karena faktor status sebagai penyandang disabilitas, ODHA, LGBT, minoritas agama, pekerja seks 0.0% 75.0% 25.0% Pernah mengalami permasalahan penggusuran paksa dan ancaman pengusiran oleh Pemerintah/Swasta karena Rencana Pemban gunan 66.7% 33.3% 0.0% Menyewa rumah namun mendapatkan kekerasan atau ancaman dari pemilik rumah 100.0% 0.0% 0.0% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) Di sisi lain, data lanjutan tentang frekuensi masalah hukum dalam hal tempat tinggal kian makin menarik karena menampilkan realita kerentanan terhadap diskriminasi dan stigma yang dialami kelompok rentan. Karena identitas dan status lainnya yang berbeda, mayoritas responden yang mengalami ancaman pengusiran dari tetangga karena faktor kerentanan sebagai penyandang disabilitas, ODHA, minoritas seksual dan identitas gender, minoritas agama, dan pekerja seks. Dalam hal pengalaman mendapatkan ancaman pengusiran yang didasarkan pada identitas serta kondisi tertentu yang dimiliki, data justru menampilkan 75.0% kelompok rentan terpapar pada diskriminasi dengan keberulangan yang cukup tinggi. Permasalahan terkait persyaratan sewa yang dialami kelompok rentan dapat dikaitkan juga dengan demografi kelompok rentan dalam penelitian yang terdiri dari kelompok miskin yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Pada penelitian ini, sekitar 50% dari populasi responden yang menjawab adanya masalah seputar LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 138
tempat tinggal di antaranya adalah kelompok miskin. Permasalahan seperti biaya sewa yang tinggi, telat membayar sewa atau iuran lainnya, harga sewa yang dinaikkan tiba-tiba, adalah sedikit masalah yang dapat memantik permasalahan hukum. Bahkan temuan penelitian ini, juga memperlihatkan bahwa 37.5% responden yang mengalami permasalahan hukum terkait perumahan tidak mendapatkan jamsos dari pemerintah. Selain itu, faktor persyaratan akses perumahan seperti jenis pekerjaan non-formal, persyaratan dari pemilik rumah sewa yang memiliki kebijakan seperti rumah sewa khusus pemeluk agama mayoritas, lingkungan rumah sewa yang tidak menerima atau tidak mau berinteraksi dengan ODHA atau orang dengan ragam gender dan orientasi seksual juga menjadi salah satu penghambat atas akses tempat tinggal bagi kelompok rentan. Pada penelitian ini, responden yang berasal dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual ditunjukkan dengan persentase yang lebih banyak daripada responden masyarakat adat dan penyandang disabilitas (7.7%). Dari sekitar 104 responden yang menjawab tentang adanya permasalahan seputar tempat tinggal, mayoritas di antaranya yang mengalami masalah ini adalah perempuan (58.7%), lansia (34.6%). Data-data di atas menggambarkan kerentanan karena interaksi sosial dengan pihak eksternal yang menggambarkan stigma dan diskriminasi. Bahkan, masalah hukum yang dialami juga membuka gerbang kerugian secara finansial, dampak fisik dan dampak psikis atas ancaman-ancaman karena sikap-sikap yang mengalienasi kelompok rentan serta segregasi kawasan tempat tinggal akibat label - label negatif terhadap kelompok rentan. Masalah penggusuran paksa dan ancaman penggusuran paksa oleh Pemerintah terhadap kelompok rentan menunjukkan 139 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
bahwa prevalensi kepemilikan kelompok rentan atas tempat tinggal yang aman masih minim. Apalagi, potensi penggusuran paksa dan ancaman penggusuran paksa untuk pembangunan biasanya menyerang kawasan-kawasan tempat tinggal yang dianggap tidak sah, menduduki lahan negara, atau melanggar kebijakan tertentu. Lebih lanjut, hal ini juga menggambarkan bahwa penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang seringkali luput dalam mempertimbangkan sosio-kultural di masyarakat. Masalah Terkait Isu Sumber Daya Alam Grafik 4.38 Pengalaman atas Masalah SDA oleh Kelompok Rentan | n = 100 Pernah mengalami permasalahan polusi udara, polusi tanah, dan polusi suara karena Rencana Pembangunan Pemerintah/Swasta yang tidak layak 70.0% Mengalami ketidakadilan/tindakan membeda- bedakan dalam mengakses sumber daya mas yarakat (seperti listrik, sumber mata air) 45.0% Pernah mengalami permasalahan privatisasi sumber daya alam (misal:sumber air, listrik, tanah) yang dilakukan oleh Pemerintah/Swasta 39.0% Pernah mengalami permasalahan pencemaran air dan pencemaran lingkungan karena Rencana Pembangunan Pemerintah/Swasta yang tidak layak 34.0% Pernah mengalami permasalahan dalam menj aga atau melestarikan su mber daya masyarakat 31.0% Pernah mengalami permasalahan gangguan sumber daya alam seperti kebakaran hutan/hutan adat karena Rencana Pembangunan Pemerintah/ Swasta yang tidak layak 28.0% Temuan pada grafik di atas terkait pengalaman kelompok rentan dalam masalah-masalah akses sumber daya alam dan lingkungan hidup, kembali bersinggungan dengan pengambilan kebijakan dan rencana-rencana pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan kelompok rentan. Terlihat pada grafik di atas di mana kelompok rentan mengalami permasalahan gangguan LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 140
polusi dalam berbagai bentuk, baik itu polusi udara, tanah, dan suara akibat pembangunan yang tidak layak (70.0%). Adapun terhadap pengalaman atas polusi atau pencemaran air, terdapat temuan data sebanyak 34.0%. Selain itu, dalam hal akses sumber daya alam dan energi, kelompok rentan juga mengalami ketidakadilan akses karena terdapat perbedaan tindakan terhadap mereka (45.0%). Lebih lanjut, kelompok rentan juga mengalami hambatan-hambatan dan permasalahan dalam mengakses sumber-sumber daya alam yang mengalami privatisasi (39.0%). Pengalaman kelompok rentan dari kelompok masyarakat adat juga dapat diidentifikasi dengan baik dalam penelitian, karena masalah situasi hutan adat yang rusak akibat kebakaran atau pengrusakan lainnya, lagi-lagi untuk urgensi pembangunan yang tidak layak (28.0%). Quick Fact Masalah sumber daya alam paling banyak dialami oleh masyarakat adat (43.0%) Grafik 4.39 Frekuensi dalam Mengalami Masalah SDA oleh Kelompok Rentan | n = 100 Pernah mengalami permasalahan polusi udara, polusi tanah, dan polusi suara karena Rencana Pembangunan Pemerintah/Swasta yang tidak layak 68.6% 17.1% 14.3% Mengalami ketidakadilan/tindakan membeda-bedakan dalam mengakses sumber daya masyarakat (seperti listrik, sumber mata air) 62.2% 17.8% 20.0% Pernah mengalami permasalahan privatisasi sumber daya alam (misal:sumber air, listrik, tanah) yang dilakukan oleh Pemerintah/Swasta 48.7% 30.8% 20.5% Pernah mengalami permasalahan pencemaran air dan pencemaran lingkungan karena Rencana Pembangunan Pemerintah/Swasta yang tidak layak 55.9% 17.6% 26.5% Pernah mengalami permasalahan dalam menj aga atau melestarikan sumber daya mas yarakat 48.4% 16.1% 35.5% Pernah mengalami permasalahan gangguan sumber daya alam seperti kebakaran hutan/hutan adat karena Rencana Pembangunan Pemerintah/ Swasta yang tidak layak 50.0% 10.7% 39.3% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) 141 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Dalam grafik di atas, frekuensi kelompok rentan mengalami masalah SDA, pada seluruh kategori masalah SDA dapat terlihat bahwa kelompok rentan mengalami lebih dari 1x masalah lingkungan hidup. Keberulangan dan kesamaan pengalaman dari kelompok rentan dalam hal akses lingkungan hidup yang layak tergambar dengan baik dari grafik di atas. Pada permasalahan berupa polusi udara, polusi tanah dan polusi suara, kelompok rentan yang mengalami situasi ini paling banyak 1x dalam hidupnya merasakan adanya masalah ini (68. 6%). Pada permasalahan privatisasi sumber daya alam oleh pemerintah maupun swasta, setengah dari populasi kelompok rentan pada penelitian mengalami situasi ini lebih dari 1x. Adapun masalah paling pelik dapat dilihat pada indikator masalah SDA dalam hal gangguan SDA milik masyarakat adat, di mana masyarakat adat mengalami keberulangan paling sering dibanding dengan masalah pada indikator lain. Masalah ini terjadi berulang sampai lebih dari 3 kali pada 39.3% masyarakat adat. Permasalahan terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa masalah ini menempatkan kelompok masyarakat adat dan perempuan sebagai paling rentan dalam mengalami masalah SDA. Hal ini terkonfirmasi dalam analisis lebih lanjut bahwa dari populasi kelompok rentan terbesar yang mengalami permasalahan SDA adalah perempuan (61.0%) dan masyarakat adat (43.0%). Maka dari itu, jika berkaca pada data dan gambaran masalah yang ada, penelitian menunjukkan bahwa munculnya kerusakan dan masalah lingkungan hidup serta berkurangnya akses terhadap SDA akibat pengambilan kebijakan dan rencana pembangunan serampangan dan tidak memperhatikan kepentingan maupun LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN yang 142
keterlibatan kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat adat dalam penyusunannya. Setiap orang memiliki hak atas akses yang sama untuk lingkungan hidup yang layak, udara bersih, air bersih, serta terjaganya kekayaan adat sebagaimana diatur dalam pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Muatan mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan serta pengakuan atas eksistensi masyarakat adat dalam UU PPLH 2009 justru tidak berimbang dengan pengalaman nyata dari pengalaman hukum mereka selama ini. Akses terhadap penyelesaian masalah hukum dalam masalah SDA bagi kelompok rentan dapat membantu untuk meraih kembali apa yang seharusnya menjadi milik kelompok rentan sebagai bagian dari masyarakat. Bantuan hukum, pendampingan psikologis, akses kesehatan atau perawatan medis akibat menurunnya kondisi kesehatan sebagai efek dari permasalahan terganggunya air, udara, tanah dan suara juga merupakan hal penting sebagai kebutuhan hukum bagi kelompok rentan yang perlu diakomodasi dalam pembaruan kebijakan akses kebutuhan hukum. Masalah Terkait Isu Bisnis Grafik 4.40 Permasalahan Bisnis yang pernah dialami oleh Kelompok Rentan | n = 79 Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha 53.2% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa jual beli 21.5% Mengalami pailit 19.0% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa tempat usaha 17.7% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa pengambilalihan tanah atau properti lainnya 17.7% Bersengketa dengan karyawan 15.2% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa perizinan usaha 6.3% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa pajak usaha 5.1% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa perlindungan hak kekayaan intelektual 2.5% Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa adanya tindakan korups i 1.3% 143 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik di atas, menunjukkan bahwa pada kelompok rentan yang memiliki pendapatan di bawah UMP paling banyak mengalami masalah bisnis, yaitu permasalahan sengketa jual beli, sengketa pengambilalihan tanah atau properti lainnya serta mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha. Sedangkan, mereka yang memiliki pendapatan di atas UMP lebih banyak mengalami permasalahan bersengketa dengan karyawan (66.7%) dan sengketa tempat usaha (55.6%). Selain karena rentang waktu penelitian yang juga melihat situasi pandemi, tergambar oleh data bahwa kelompok rentan yang memiliki riwayat bisnis atau usaha kecil menengah paling banyak pernah mengalami kebangkrutan (53.2%), sengketa jual beli (21.5%), mengalami kepailitan (19%), permasalahan tempat usaha (17.7%), permasalahan tentang pengambilalihan tanah atau properti (17.7%), bersengketa dengan karyawan (15,2%), bersengketa dalam hal perizinan untuk usaha (6.3%) permasalahan pajak usaha (5,1%), permasalahan hak kekayaan intelektual (2.5%), dan sengketa akibat adanya tindakan korupsi (1.3%). Grafik 4.41 Frekuensi atas Masalah Bisnis oleh Kelompok Rentan | n = 79 Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha 90.5% 7.1% 2.4% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta jual beli 100.0% 0.0% 0.0% Mengalami pailit 73.3% 26.7% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta tempat usaha 71.4% 14.3% 14.3% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta peng amb ilalihan tanah ata u prop erti lainnya 71.4% 28.6% 0.0% Bersengketa dengan karyawa n 66.7% 16.7% 16.7% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta perizinan usaha 60.0% 0.0% 40.0% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta pajak usa ha 50.0% 25.0% 25.0% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta perlindungan ha k kekayaan intelektual 50.0% 50.0% 0.0% Pernah mengalami permasalahan terkait seng keta ada nya tindakan korupsi 100.0% 0.0% 0.0% Sekali (1x) Jarang/beberapa kali (2-3X) Sering (>3x) LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 144
Permasalahan sengketa jual beli sebagai pengalaman yang dialami baik oleh kelompok dengan pendapatan di bawah UMP dan di atas UMP, dialami sekali kesempatan. Adapun pengalaman sengketa tanah atau pengambilalihan properti, yang paling banyak dialami oleh kelompok dengan pendapatan di bawah UMP, dialami dengan frekuensi yang cukup sering (28.6%). Pengalaman seperti ini biasanya antara lain sengketa tempat usaha, penjaminan tanah sebagai modal usaha, dll. Bahkan, dalam hal tempat dan perizinan usaha, kelompok rentan mengalami lebih dari 3 kali permasalahan hukum. Mengacu pada data ini, bisa menjadi evaluasi bagi Bappenas dan BPHN dalam menentukan alokasi anggaran bantuan hukum. Kebutuhan hukum baik litigasi, misalnya dalam peradilan niaga, peradilan perdata maupun hubungan industrial, serta non- litigasi, misalnya perizinan dan perpajakan, dapat menjadi salah satu pertimbangan pemenuhan kebutuhan hukum bagi kelompok rentan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, seperti yang pernah dibahas pada permasalahan terkait konsumen di bagian sebelumnya, alokasi anggaran bantuan hukum non litigasi bisa menjadi pertimbangan untuk disesuaikan dengan kebutuhannya, karena tidak semuanya permasalahan hukum terkait bisnis, perlu diselesaikan melalui proses litigasi, melainkan bisa menempuh mekanisme mediasi, negosiasi, ataupun sekedar konsultasi. 145 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Masalah Terkait Kekerasan Aparat Negara Grafik 4.42 Pengalaman yang dialami oleh Kelompok Rentan terkait Kekerasan dari Aparat Negara | n = 66 Mendapatkan ancaman oleh Ap arat Nega ra (seperti Polisi/Pejabat Negara la innya seperti PNS dan Militer ) Mendapatkan perlakuan ya ng diskrimina tif/membeda-bedakan dari Apa rat Negara (sep erti Polisi/Pejabat Nega ra lainnya) Pernah diberhentikan, digeled ah, dan diinterogasi oleh Polisi dengan alasan yang tidak masuk akal 34.8% Mengalami ancaman untuk dipenja rakan 18.2% Pernah mengalami kekerasan fisik saat menempuh proses hukum sep erti pemukula n oleh Polisi/Pejaba t Negara lainnya 15.2% Mengalami penyiksa an oleh Polisi/Pejab at Negara lainnya baik secara fisik, psikis, verbal untuk dip aksa mengaku atas keja hatan yang tidak dilakukan 15.2% Pernah mengalami tindaka n tidak manusiawi seperti penggundulan ramb ut secara p aksa oleh Polisi/Pejabat Negara lainnya ketika sedang menempuh proses hukum 12.1% Pernah mengalami kekerasan seksual saat menemp uh proses hukum sep erti pemukula n oleh Polisi/Pejaba t Negara lainnya 1.5% Prevalensi kelompok rentan mengalami kekerasan dari aparat negara menemukan bahwa mayoritas adalah kelompok rentan perempuan (40.9%), kelompok ragam gender dan minoritas seksual (33.3 %), serta anak (21.2%). Hal ini dapat melihat dari latar belakang dan situasi kelompok rentan, antara lain sebagai perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, korban stigma dan pandangan merendahkan yang dialami penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok ragam gender dan minoritas seksual. Data menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dari aparat menjadi salah satu masalah hukum yang cukup rata dialami oleh tiap kelompok rentan. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 47.0% 45.5% 146
Sebanyak 47% kelompok rentan yang mengalami ancaman dari aparat, baik ancaman fisik, psikis. Kelompok rentan juga mengalami tindakan - tindakan diskriminatif dari aparat negara (45.5%). Bahkan, terdapat dua gambaran kasus yang menggambarkan pelanggaran hak atas kedudukan yang sama di mata hukum dan hak atas penyiksaan serta pelanggaran fair trial, yaitu pengalaman kelompok rentan saat menjalani penggeledahan, pemeriksaan tanpa alasan yang masuk akal (34.8%), pengalaman atas kekerasan fisik saat menempuh proses hukum (15.2%), bahkan lebih ironisnya lagi, kelompok rentan mengalami paksaan dan kekerasan agar mengaku atas perbuatan yang tidak dilakukan (15.2%). Di sisi lain, kelompok rentan juga mengalami rentetan perbuatan tidak manusiawi lain, yaitu penggundulan rambut secara paksa oleh pejabat negara dalam proses hukum (12.2%) serta 1.5% lainnya menyatakan pengalamannya atas kekerasan seksual saat menjalani proses hukum. Grafik 4.43 Frekuensi atas Masalah Kekerasan Aparat Negara terhadap Kelompok Rentan | n = 66 Mendapatkan ancaman oleh Ap arat Nega ra (seperti Polisi/Pejabat Negara la innya seperti PNS dan Militer ) 67.7% 25.8% 6.5% Mendapatkan perlakuan ya ng diskrimina tif/membeda-bedakan dari Apa rat Negara (sep erti Polisi/Pejabat Nega ra lainnya) 63.3% 30.0% 3.3% Pernah diberhentikan, digeled ah, dan diinterogasi oleh Polisi dengan alasan yang tidak masuk akal 78.3% 21.7% 0.0% Mengalami ancaman untuk dipenja rakan 91.7% 8.3% 0.0% Mengalami penyiksa an oleh Polisi/Pejab at Negara lainnya baik secara fisik, psikis, verbal untuk dip aksa mengaku atas keja hatan yang tidak dilakukan 90.0% 0.0% 10.0% Pernah mengalami kekerasan fisik saat menempuh proses hukum seperti pemukulan oleh Polisi/Pejabat Neg ara lainnya 80.0% 20.0% 0.0% Pernah mengalami tindaka n tidak manusiawi seperti penggundulan ramb ut secara p aksa oleh Polisi/Pejabat Negara lainnya ketika sedang menempuh proses hukum 50.0% 0.0% 50.0% Pernah mengalami kekerasan seksual saat menemp uh proses hukum sep erti pemukula n oleh Polisi/Pejaba t Negara lainnya 100.0% 0.0% 0.0% Sekali (1 kali) Jarang/beberapa kali (2-3 kali) Sering (>3 kali) 147 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Quick Fact Masalah kekerasan dari aparat paling banyak dialami oleh kelompok dengan ragam dan minoritas gender (21.2%), dan perempuan (40.9%). (33.3%), anak Fenomena kekerasan demi kekerasan yang ditujukan pada kelompok rentan yang digambarkan pada grafik di atas merupakan salah satu fenomena gunung es dalam hal permasalahan perspektif dan budaya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang lazim di institusi hukum dan pemerintahan. Dalam hal ancaman dari aparat negara, frekuensi pengalaman kelompok rentan di antaranya mayoritas mengalami ancaman lebih dari satu kali, lalu 25.8% mengalami dua sampai tiga kali perlakuan ancaman. Sedangkan dalam hal kelompok rentan yang mengalami tindakan diskriminatif, yang mengalami dua sampai tiga kali perlakuan tersebut lebih banyak, yaitu sekitar 30%. Ancaman kriminalisasi juga dialami kelompok rentan. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi 91.7% responden mengalami satu kali ancaman kriminalisasi. Sisanya, 8.3% responden bahkan mengakui bahwa pernah mengalami 2 - 3 kali ancaman tersebut. Pada praktik pelanggaran fair trial lainnya, yaitu upaya paksa penangkapan, pelanggaran, penahanan, dan penggeledahan, kelompok rentan mengalami pemeriksaan dan penangkapan yang tidak berdasar dengan frekuensi 78,3% mengalami 1 kali, 21.7% mengalami 2-3 kali. Praktik penyiksaan dalam proses hukum juga dialami kelompok rentan dialami kelompok rentan, di mana mereka mengalami kekerasan untuk dipaksa mengakui kejahatan yang tidak dilakukan. Sebanyak 90% mengalami 1 kali dan sisanya mengalami lebih dari 3 kali. Bentuk kekerasan lain, yaitu kekerasan fisik juga dialami saat menjalani proses hukum, yaitu 80% yang mengalami 1 kali kekerasan dan 20% mengalami 2 sampai 3 kali kekerasan fisik. Data menarik lainnya dalam pelanggaran fair trial adalah tindakan tidak manusiawi saat menjalani proses hukum LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 148
yang dialami 50% sebanyak 1 kali dan 50% lebih dari 3 kali. Fatalnya, terdapat data di mana kelompok rentan mengakui pernah mengalami kekerasan seksual. Keberadaan data kedua grafik menguraikan rentetan keberulangan masalah dialami oleh kelompok rentan, khususnya dalam hal pelanggaran hak fair trial sebagai Pelaku dan Korban sendiri. Data pada kedua grafik kian melengkapi fenomena kekerasan aparat yang telah banyak terdata selama ini. Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan temuan kekerasan dari aparat yang terjadi pada tahun 2021-2022, di mana dilaporkan 1,240 orang yang ditangkap, 928 di antaranya mengalami luka-luka, serta 59 orang tewas. Kasus yang dilaporkan pun paling banyak berupa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran aksi.272 Laporan lain yang juga membahas mengenai pelanggaran upaya paksa terhadap kelompok rentan juga dilaporkan oleh LBH Masyarakat. LBH Masyarakat mencatat pengalaman advokasi terhadap korban dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual pada kasus penangkapan di gym dan sauna Atlantis, di mana korban ditelanjangi saat proses penangkapan dan pemeriksaan, pemaksaan tes urin, serta pembatasan akses bantuan hukum bagi korban.273 Temuan lain dari Arus Pelangi mencatat, kekerasan - kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan dan hendak dilaporkan kerap kali mengalami keterlambatan respon karena disepelekan dan diabaikan oleh polisi penerima laporan. Saat pelapor didampingi pengacara 272 CNN Indonesia, KontraS Catat 677 Kekerasan Dilakukan Polisi dalam Setahun. diakses dari setahun, tanggal akses 5 Desember 2022 273 Naila Rizqi Zakiah, Bahaya Akut Persekusi LGBT: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2018), hlm. 22-23 149 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
dari lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum baru akan menerima dan memproses kasusnya.274 Terhadap penerapan fair trial, Institute Criminal Justice Reform melakukan studi penilaian bersama beberapa ahli di bidang hukum pidana dalam menilai penerapan fair trial di Indonesia di masa pandemi. Laporan tersebut memuat hasil penilaian penilaian prinsip fair trial di Indonesia di masa pandemi covid-19 yang mencapai hasil penilaian 55.31 dari skala 0-100. Skor tersebut menunjukkan bahwa situasi pemenuhan fair trial di Indonesia belum mencapai keadaan yang baik. Dalam studi pada topik yang sama sebelumnya pada tahun 2018, pemenuhan fair trial khususnya pada pemenuhan hak tersangka meraih skor 37.8.275 Dalam laporan terbaru, para ahli sepakat memberikan penilaian skor 50.57 dalam aspek peradilan yang tidak diskriminatif. Para ahli yang dilibatkan menilai penerapan fair trial di masa pandemi banyak kasus - kasus hukum yang diproses dengan secara diskriminatif terutama untuk kelompok miskin.276 Tiap - tiap data yang menggambarkan pelanggaran fair trial meneguhkan diskriminasi dan stigma terhadap kelompok rentan yang tidak berbanding lurus dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemidanaan yang kerap diklaim telah memenuhi standar hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang - Undang No. 5 tahun 1998. Penyiksaan dimaknai sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani 274 Yosua Octavian & Kiki Marini Situmorang, Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism, (Jakarta: Konsorsium Crisis Response Mechanism, 2021), hlm. 12 275 Miko Susanto Ginting, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform, 202), hlm. 12 276 Ibid., hlm. 26 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 150
maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang tersebut itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku."277 Atas dasar itu, jika merujuk pada konvensi tersebut, pelanggaran fair trial yang dialami oleh kelompok rentan di atas yaitu pada praktik 5 yaitu penyiksaan dalam berbagai bentuk kekerasan untuk memaksa kelompok rentan mengaku atas kejahatan yang tidak dilakukan, praktik 6 yaitu mengalami kekerasan fisik saat menempuh proses hukum, serta praktik 7 yaitu mengalami tindakan tidak manusiawi seperti digunduli paksa ketika menempuh proses hukum dapat termasuk sebagai contoh dari penyiksaan. Pasal 14 pada Konvensi kemudian mengatur adanya kewajiban bagi negara pihak yang tunduk pada Konvensi untuk memiliki sistem pemulihan rehabilitasi, ganti rugi dan kompensasi yang adil untuk korban dari tindak penyiksaan.278 Terhadap pasal 14 konvensi tersebut, secara regulasi dapat merujuk pada KUHAP yang memuat adanya mekanisme pra- peradilan pada pasal 77 - 83 KUHAP serta pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 KUHAP. Dalam pasal 81, dijamin bahwa terhadap praktik - praktik sebagaimana dalam contoh 5, 6 dan 7 di atas dapat diajukan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan 277 Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1 angka 1 278 Ibid., Pasal 14 angka 1. 151 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Selain itu, pasal 95 KUHAP juga mengatur terkait dengan hak atas ganti kerugian karena upaya paksa dan peradilan salah tangkap. Mekanisme praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan; dan c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga jika perkara tidak diajukan ke Pengadilan. 279 Selain mekanisme untuk permintaan ganti kerugian, sebenarnya mekanisme pra peradilan ini seharusnya dapat menjadi mekanisme untuk menguji apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Untuk memastikan agar proses penindakan pelanggaran fair trial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme pro justitia, yang umumnya dilakukan melalui mekanisme pra peradilan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa terhadap penangkapan atau penahanan tersangka. Akan tetapi menurut Luhut Pangaribuan (2014) menyatakan bahwa praktik pra peradilan di Indonesia lebih banyak melihat aspek administratifnya saja - seperti jika ada surat keputusan dari penegak hukum maka sudah terpenuhi syarat sahnya280. Padahal seharusnya mekanisme praperadilan menjadi tempat untuk menguji apakah syarat subjektif upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum memang diperlukan atau tidak, sehingga tidak sekedar menguji sah atau tidaknya upaya paksa. 279 Indonesia, Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 10 280 Luhut M.P. Pangaribuan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Teropong Vol. 1, Agustus 2014, hlm. 9 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 152
Selain itu, untuk mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia agar benar-benar memenuhi standar due process of law, maka mekanisme praperadilan sudah seharusnya diperluas tidak hanya sekedar menguji sah atau tidaknya upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi, melainkan perlu diperluas untuk menguji penetapan seseorang menjadi tersangka.281 Sehingga apabila aparat penegak hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan cara tidak sah, termasuk praktik penyiksaan, maka mekanisme praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh seseorang. Praktik pembatalan penetapan tersangka pernah terjadi di Indonesia, ketika Hakim Sarpin Rizaldi membatalkan penetapan tersangka Budi Gunawan, yang kemudian pernah diikuti oleh hakim- hakim lain. Namun sayangnya praktik ini belum disertai mekanisme peraturan hukum acara yang jelas. Sehingga penafsiran dan praktik ini masih berdasarkan bagaimana masing-masing hakim dalam memutuskan suatu perkara praperadilan. Ketiadaan akses bantuan hukum dan pendampingan yang optimal, serta struktur dan budaya hukum yang cenderung belum memandang setara terhadap kelompok rentan, dapat meningkatkan posisi rawan dari kelompok rentan dalam mengalami diskriminasi dan stigma dalam proses peradilan. Hal ini dapat terjadi, karena mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma masih hanya melihat kerentanan terhadap kelompok miskin saja282. Padahal bantuan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan akses keadilan di Indonesia283, dimana bantuan hukum adalah salah satu bentuk layanan gratis untuk melindungi orang-orang yang mempertahankan haknya dalam proses peradilan pidana, baik 281 Mardjono Reksodiputro, Menggugat Praperadilan "Sarpin Effect" Merupakan "Malapetaka" Reformasi Peradilan di Indonesia?, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3 (2015), hlm. 9 282 Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 1 angka 2 283 Dio Ashar Wicaksana, et al., Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia Tahun 2019, hlm. 31 153 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
sebagai para pihak, saksi, maupun korban284. Selain itu peran bantuan hukum juga diakui oleh the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, dimana panduan ini mewajibkan negara anggota agar mempertimbangkan sistem bantuan hukum yang aksesibel, efektif, keberlanjutan, dan kredibel utuk beberapa kelompok, khususnya perempuan dan anak285. Selain itu, upaya-upaya represif yang dialami kelompok rentan ini justru akan berpotensi meminimalisir akses keadilan kelompok rentan, khususnya untuk melaporkan masalah hukum maupun dalam hal menjadi tersangka atau terdakwa untuk mengakses hak-hak hukum dan hak dasarnya. Hal ini karena terdapat kekhawatiran akan adanya dikriminalisasi balik, diungkap status atau identitasnya tanpa persetujuan, serta belum adanya sistem dukungan yang terintegrasi. Pembaruan kebijakan pemidanaan dan hukum acara formal nantinya perlu mengakomodasi situasi - situasi kenyataan dari kelompok rentan. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan dan upaya penyusunan kebijakan peradilan inklusif perlu dipertajam untuk menjadi tujuan dalam menyusun rancangan RKUHAP, sebagaimana telah kian banyak digaungkan melalui peraturan - peraturan teknis terdahulu di bawah KUHAP versi lama. 284 Aradilla Caesar, et al., Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2019), hlm. 1-2 285 E. Ojukwu, et al, Access to Justice, Chapter 5, Handbook on Prison Pre-Trial Detainees for Law Clinics, (Network of University Legal Aid Institutions, 2015), hlm. 121-152 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 154
Detail dari permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan Grafik 4.44 Asumsi Terkait Pihak yang Bersalah Menurut Kelompok Rentan Dalam Suatu Permasalahan Hukum | n = 1,020 Tidak ada yang salah 8.8% Lainnya 0.8% Keduanya bersalah 9.6% Saya yang bersalah 17.3% Orang lain yang bersalah (negara, pihak lain, lawan, dll) 63.5% Gambaran posisi dalam permasalahan hukum, permasalahan hukum yang dihadapi kelompok rentan didominasi pelakunya adalah orang lain: negara, pihak lain, lawan, yaitu 63.5%. Di sisi lain, kelompok rentan juga ada yang menyatakan bahwa terdapat juga beban kesalahan pada dirinya, 17.3%. Terdapat juga responden yang menyatakan mungkin kedua belah pihak sama - sama salah, 9.6%, serta responden yang menilai mungkin tidak ada yang salah, 8.8%. 155 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.45 Status Permasalahan Hukum Yang Dimiliki oleh Kelompok Rentan | n = 1,020 Tersangka, Terlapor, Terdakwa, Terpidana (Pelaku) 6.4% Tidak melalui proses hukum 49.2% Korban 40.0% Tergugat/Termohon 1.7% Penggugat/Pemohon 1.8% Saksi 1.0% Gambaran prevalensi karakteristik posisi Kelompok rentan dalam permasalahan hukum yang dihadapi menemukan 51.8% diantaranya memilih untuk menjalani proses hukum formal, dengan legal standing yang paling banyak, yaitu sebagai Korban (40%), Tersangka/Terlapor/Terdakwa (6.4%) serta menjadi Penggugat/Pemohon dalam perkara perdata (1.8%), Tergugat/Termohon (1.7%), serta Saksi (1%). Maka, sisanya yaitu 49.2% kelompok rentan tidak melalui jalur hukum. Temuan ini juga memiliki karakteristik yang sama dalam Indeks Akses Keadilan Indonesia (2019) yang menemukan 42.2% responden memilih tidak melakukan apa-apa, karena khawatir masalahnya akan semakin rumit serta tidak tahu bagaimana bagaimana cara menempuh mekanisme yang tersedia. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 156
Grafik 4.46 Relasi Kelompok Rentan Dengan Pihak Lawan Dalam Permasalahan Hukum | n = 1,020 Orang lain y ang tidak dikenal Pelayanan publik atau otoritas lainnya (institusi... 15.9% Anggota keluarga 15.7% Tetangga 10.6% Teman 10.0% Aparat Negara (misal: Polisi, Militer/TNI, ASN, peja bat... 9.7% Perusahaan/PT/UD/CV 7.5% Kolega/rekan kerja 6.2% Lainnya 2.5% Beberapa pihak b ersamaan 1.4% Organisasi komersial 1.4% Organisasi komunitas 1.0% Pekerja 0.5% Gambaran dan latar belakang kedudukan pihak lawan pada masalah hukum yang dialami kelompok rentan pada grafik di atas menunjukkan, antara permasalahan hukum di ruang publik dan ruang privat sama hadirnya dan dialami oleh kelompok rentan. Relasi antara kelompok rentan dengan pihak lawan dalam permasalahan hukum yang dijalani, mayoritasnya sebanyak 17.7% menyatakan bahwa pihak lawan adalah pihak lain yang tidak dikenal, serta diikuti dengan pelaku dari pemberi layanan publik. Hal ini dapat menjadi gambaran awal bahwa masih banyak pihak-pihak di masyarakat awam yang tidak mengerti tentang kerentanan, bahkan menjadi aktor utama dalam masalah hukum. Selain itu, cukup tingginya data yang didapat tentang masalah yang dihadapi dari pelayanan publik atau otoritas lain menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik selama ini belum menghormati posisi kerentanan. Untuk itu, terhadap pelayanan publik di mana terdapat masalah terhadap kelompok rentan, kelompok rentan perlu mengetahui bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap institusi tersebut, misalnya pelaporan ke Ombudsman atau badan pengawas lainnya. 157 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 17.7%
Penelitian ini juga menangkap permasalahan hukum yang terjalin dengan anggota keluarga (15.7%), teman, dan rekan kerja. Gambaran relasi selanjutnya adalah permasalahan hukum dalam lingkup relasi bertetangga. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa terdapat lawan dalam masalah hukum yang dihadapi yang berasal dari aparat negara, perusahaan, serta organisasi komersial. Di sisi lain, yang sangat disayangkan adalah adanya temuan bahwa organisasi komunitas juga dapat menjadi lawan dalam masalah hukum Quick Fact Aparat negara menjadi pihak lawan terbanyak bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum (32.7%). Sedangkan, anggota keluargamenjadi pihak lawan terbanyak bagi anak (28.1%) dan perempuan (18.0%). Grafik 4.47 Pendapat Kelompok Rentan Tentang Penyebab Permasalahan Hukum | n = 1,020 Nasib/Takdir/Karma Akibat dari s ituas i ekonomi yang buruk 20.0% Persoalan keluarga atau pribadi 18.7% Akibat status sosial saya sebagai kelompok rentan 17.0% Akibat birokrasi buruk 11.2% Lainnya (sebutkan) 8.6% Persoalan komunitas sosial 5.6% Akibat dari s ituas i hukum yang buruk/tidak jelas 2.9% Akibat dari s ituas i politik yang buruk 1.4% Respon kelompok rentan atas penyebab permasalahan hukum yang dialami bervariatif dengan gambaran data yang cukup LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 28.4% 158
ketat. Mayoritas berpendapat dan menerima permasalahan hukum sebagai bagian dari nasib, takdir atau karma (28.4%). Temuan ini juga sejalan dengan temuan yang diperoleh melalui pengukuran Indeks Akses Keadilan di Indonesia (2020) dan Survei Kebutuhan Bantuan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan (2019) yang menemukan bahwa mayoritas responden menjawab penyebab permasalahan adalah karena bagian dari nasib, takdir, atau karma. Temuan ini menunjukan bahwa kultural mayoritas masyarakat Indonesia memandang suatu permasalahan hukum adalah sebagi bagian dari siklus kehidupan, bukanlah sebagai sesuatu yang terjadi karena adanya permasalahan dari sistem hukum, politik, ataupun kultural lainnya. Di sisi lain, 20.0% kelompok rentan melihat situasi terjadi karena status atau level ekonomi yang mereka miliki. Lebih lanjut, kelompok rentan menyatakan penyebab permasalahan hukum berasal dari relasi keluarga maupun relasi pribadi (18.7%). Terdapat juga kelompok rentan yang melihat akar permasalahan berasal dari sistem, baik itu sistem birokrasi (11.2%), sistem hukum, baik budaya, struktural dan substansi yang tidak jelas dan buruk (2.9%), dan situasi politik yang buruk (1.4%). Terdapat juga 8.6% yang memilih ada faktor lainnya yang menyebabkan masalah hukum, serta 5.6% yang mempersepsikan penyebab permasalahan hukum dan disebabkan komunitas sosial. Data pada grafik di atas menarik karena menggambarkan mayoritas responden yang menyerah dan berserah pada situasi yang menempatkan mereka mengalami masalah hukum. Masalah hukum dianggap sebagai ujian hidup maupun konsekuensi atas perbuatan tertentu. Di sisi lain, data juga menampilkan bahwa ada 20 % responden kelompok rentan yang menyadari bahwa kondisi ekonomi mereka yang menyebabkan adanya masalah hukum. Kemudian, 159 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
kelompok rentan lainnya pun ada yang menyadari bahwa situasi kerentanan memberikan keuntungan yang minimum (less privilege) menyebabkan mereka mengalami masalah hukum dan perbedaan akses atas penyelesaiannya. Kelompok rentan juga menyadari, bahwa sikap dan budaya di komunitas menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan adanya masalah hukum, khususnya jika dikaitkan dengan praktik diskriminasi dan stigma yang menyasar kepada mereka. Penelitian juga menggambarkan bahwa terdapat kelompok rentan yang mengakui bahwa situasi hukum yang buruk (2.9%). Hal ini ditemui juga dalam hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2020, dimana pada salah satu pilar terkait materi hukum, ditemukan adanya peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.286 Hal ini merujuk terdapat beberapa peraturan yang membatasi aktivitas keseharian masyarakat disertain ancaman pidana, formalisasi bertentangan dengan hak masyarakat hukum adat.287 terhadap ketentuan keagamaan tertentu, Hal ini memungkinkannya banyak masalah hukum yang diakibatkan dari substansi dan interpretasi terhadap produk hukum yang justru merugikan dan tidak mengakomodasi keberpihakan pada kelompok rentan. Salah satu hal yang menunjukkan hal ini adalah praktik diskriminasi, penggunaan UU tertentu, misalnya UU ITE dan UU Pornografi yang menjadi ancaman kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan, ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan ragam gender dan minoritas seksual yang melawan kebijakan diskriminatif. Hal ini pun diperparah jika terdapat kebijakan - kebijakan politik yang buruk yang menempatkan 286 Kementerian PPN/Bappenas RI & Fakultas Hukum UI, Indeks Pembangunan Hukum Indonesia 2020, hlm. 132 287 Ibid. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN serta 160
kelompok rentan, bukan sebagai subjek perlindungan dalam kebijakan, tetapi justru mengeksploitasi kerentanan itu sendiri, seperti yang terdapat dalam perda - perda ketertiban umum yang digunakan untuk merazia kelompok perempuan dan ragam gender dan minoritas seksual, rancangan pembangunan dan tata ruang yang sengaja diperuntukkan untuk kelompok tertentu, dll. Grafik 4.48 Status Permasalahan Hukum Kelompok Rentan | n = 371 Proses masih berjalan, tapi memutuskan untuk menyerah 0.8% Proses tidak jelas sampai mana 14.6% Proses masih berjalan 13.5% Proses sudah selesai 71.2% Sebanyak 71.2% responden menyatakan bahwa proses permasalahan hukum sudah selesai. Namun, ternyata tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa proses penyelesaian hukum yang dijalani tidak jelas sampai mana, akibat minimnya informasi (14.6%) dari pihak penerima laporan atau yang memproses laporan. Selain itu, 13.5% lainnya menyampaikan bahwa proses penyelesaian masalah hukum masih berjalan. Dalam hal mengakses proses formal, misalnya jalur perkara pidana, setiap Saksi dan Korban berhak atas informasi perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, serta informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) 161 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak atas informasi perkara dapat diperoleh secara langsung maupun melalui pendamping serta kuasa hukum. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diberikan kewenangan untuk meminta informasi perkembangan kasus dari aparat penegak hukum. Permasalahan ketiadaan informasi tentang jalannya proses penyelesaian perkara, baik informasi mengenai kemajuan perkara, penghentian perkara, dan lainnya dapat menjadi salah satu gambaran ketiadaan akses terhadap bantuan hukum yang optimal dalam mendampingi kelompok rentan secara hukum, menempatkan kelompok rentan pada situasi keterombang-ambingan. Padahal, dampak - dampak dari masalah hukum maupun proses penyelesaian masalah hukum tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Ketiadaan informasi juga dapat menghambat akses terhadap mekanisme pemulihan dan rehabilitasi. Grafik 4.49 Jangka Waktu Lamanya Proses Hukum Bagi Kelompok Rentan Yang Proses Penyelesaiannya Masih Berjalan | n = 50 0 - 3 bulan 16.0% >3 - 6 bulan 2.0% >24 bulan 30.0% >6 - 12 bulan 28.0% >18 - 24 bulan 10.0% >12 - 18 bulan 14.0% LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 162
Grafik ini memberikan gambaran durasi proses penyelesaian hukum formal, dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses hukum formal memang mayoritas berjalan lama, bahkan bisa bertahun - tahun, yaitu lebih dari 2 tahun (30.0%). Terdapat juga proses hukum yang berjalan 6 - 12 bulan (28.0%), 12 - 18 bulan (14.0%), 18 - 24 bulan (10.0%), serta yang hanya 0-3 bulan saja (16.0%). Hal ini bisa menjadi perhatian khusus yang perlu diperdalam kedepannya, apakah dengan lamanya proses hukum yang dijalani, bisa berkorelasi terkait kepastian hukum dan keenganannya masyarakat untuk menempuh mekanisme formal. POLA PERILAKU PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Perilaku kelompok rentan menceritakan masalah terkait proses permasalahan hukum Grafik 4.50 Pengalaman Kelompok Rentan Dalam Menceritakan Permasalahan Hukumnya | n = 1,020 Tidak menceritakan masalah 42.9% Menceritakan masalah 57.1% Grafik ini menunjukan bahwa lebih banyak kelompok rentan (57.1%) yang memilih untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya, sedangkan proporsi kelompok rentan lebih sedikit 163 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
(42.9%) yang memilih untuk tidak menceritakan masalah hukumnya. Hal ini sejalan dengan temuan survei kebutuhan hukum tahun 2019 yang menunjukkan bahwa masyarakat yang berhadapan dengan hukum lebih memilih untuk menceritakan masalahnya.288 Namun, dapat dilihat bahwa masih terdapat proporsi yang cukup tinggi pada kelompok rentan yang enggan menceritakan masalahnya. Keengganan untuk menceritakan masalah hukum yang dialami erat kaitannya dengan adanya ketakutan korban mengalami reviktimisasi, mengeluarkan biaya besar hingga dampak-dampak hukum lain yang dapat merugikan korban dalam proses mencapai keadilan yang dibutuhkannya.289 Keengganan menceritakan permasalahan hukum ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh INFID dan IJRS yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialaminya.290 Grafik 4.51 Pihak Lain yang Diceritakan Terkait Permasalahan Hukumnya oleh Kelompok Rentan | n = 582 Anggota keluarga dalam satu rumah 67.9% Teman 32.0% Anggota keluarga yang tidak tinggal... 30.1% Pemerintah 16.2% Polis i (aparat penegak hukum) 14.4% Tetangga 14.4% Pemangku Adat 5.2% Rekan kerja 4.5% Lainnya (sebutkan) 3.6% Tokoh agama, us tadz 1.0% Posting di sos ial media 0.3% Psikolog 0.2% Du kun, paranornal, ds b. 0.2% 288 Choky Risda Ramadhan et al., Survei Kebutuhan Hukum Tahun 2019, hlm. 72 289 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, hlm. 50 290 Dio Ashar Wicaksana et al., Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, hlm. 52 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 164
Quick Fact 30.3% masyarakat adat memilih untuk menceritakan masalah hukumnya kepada pemangku adat. Sedangkan 52.0% kelompok dengan ragam dan minoritas gender lebih memilih untuk menceritakan masalahnya kepada teman daripada keluarga. Untuk kelompok rentan yang menceritakan permasalahan hukum, 67.9% menceritakannya kepada anggota keluarga dalam satu rumah, 32.0% bercerita ke teman, dan 30.1% kepada anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah. Dalam persentase yang lebih sedikit, pihak-pihak lain yang dipilih sebagai tempat untuk bercerita adalah tetangga (14.4%) dan rekan kerja (4.5%). Perilaku tersebut menunjukkan bahwa individu yang mengalami permasalahan hukum cenderung memilih bercerita kepada pihak di lingkungan dan relasi sosial terdekat dari dirinya. Temuan ini sejalan dengan hasil riset survei kebutuhan hukum tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perilaku menceritakan permasalahan hukum paling banyak dilakukan dengan anggota keluarga, terutama yang tinggal dalam satu rumah.291 Di satu sisi, pola yang demikian menunjukkan bahwa kelompok rentan lebih nyaman menceritakan perkaranya terlebih dahulu kepada keluarga. Namun, di sisi lain, pelaporan atau menceritakan pertama kali ke keluarga juga bisa berdampak negatif - khususnya bagi korban kekerasan seksual.292 Jika pelaku justru berasal dari keluarga tersebut, korban justru tidak akan mendapatkan penyelesaian dan pemulihan seperti yang diharapkan.293 Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual riset yang dilakukan INFID dan IJRS, lebih diarahkan pada dinikahkan dengan pelaku dan diminta berdamai atau diselesaikan dengan jalur kekeluargaan saja.294 Oleh karena itu, pihak-pihak yang 291 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum tahun 2019: Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung, hlm. 108 292 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, hlm. 96 293 Ibid. 294 Dio Ashar Wicaksana et al., Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, hlm. 52 165 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
berpotensi menjadi aktor penting dalam mekanisme pelaporan korban di keluarga juga harus diperkuat dan diberdayakan.295 Grafik 4.52 Alasan Kelompok Rentan Menceritakan Permasalahan Hukum | n = 582 Merasa nyaman dengan cara tersebut/ minim risiko Merupakan pihak yang berwenang 31.4% Tidak tahu cara lainnya 8.9% Terpaksa (Tid ak ada cara lain/ pilihan lain karena keterbatasa n akses, atau dipaksa oleh pihak lain) 7.2% Proses cepat dan mudah 5.7% Disarankan oleh pihak lain 5.7% Sesuai penga laman terdahulu 4.3% Lainnya 1.4% Biaya terjang ka u 1.0% Grafik ini menjelaskan bahwa alasan terbanyak yang dipilih kelompok rentan untuk bercerita kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah karena merasa nyaman dengan cara tersebut atau minim risiko (67.9%). Hal ini menunjukkan bahwa bagi kelompok rentan, kenyamanan akan pihak yang menjadi gerbang awal pelaporan itu sangatlah penting mengingat kelompok rentan cenderung enggan melapor karena takut mengalami berbagai diskriminasi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Grafik 4.60 juga menunjukkan bahwa 16.2% responden menceritakan permasalahan hukum kepada pemerintah dan 14.4% lainnya bercerita ke Polisi/Aparat Penegak Hukum. Hal itu dikuatkan dengan Grafik 4.61 yang menunjukkan bahwa alasan menceritakan permasalahan adalah karena pihak tersebut merupakan pihak yang berwenang (31.4%). 295 Arsa Ilmi Budiarti, et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, hlm. 96 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 67.7% 166
Selain relasi personal, pihak lain yang dipilih oleh kelompok rentan adalah seperti Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga menjadi penting. Polisi menjadi pihak strategis yang dapat memberikan informasi relevan terkait permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan. Sejalan dengan itu, Polisi mengemban tanggung jawab untuk pemberian informasi kepada publik.296 Tugas tersebut berlaku pada seluruh organ lembaga Polri baik pada tingkat Markas Besar (Mabes), Polda, Polwiltabes, Polres hingga Polsek. Sementara itu, Pemerintah Daerah sebenarnya telah diberikan amanat untuk penyelenggaraan bantuan hukum demi perluasan akses keadilan bagi masyarakat tercapai seperti yang tertuang dalam Undang-undang Bantuan Hukum297, termasuk proses pemberian informasi yang relevan kepada masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki Perda Bantuan Hukum298 sebagai turunan peraturan pelaksana yang diharapkan memudahkan kelompok rentan mengakses informasi yang relevan. Perilaku bercerita terkait permasalahan hukum sangat berpotensi menjadi wadah pemberian informasi hukum. Pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dapat menjadi pihak paling relevan untuk memberikan informasi hukum. Untuk itu, penguatan literasi hukum menjadi penting dan dapat diberikan melalui berbagai pelatihan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan untuk menunjang praktek bantuan hukum. Pelatihan tersebut dapat melibatkan setiap elemen masyarakat, utamanya masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan APH sebagai unit-unit yang paling dekat dengan pencari keadilan. 296 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 297 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 19 298 LBH APIK Jakarta, Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, 2021, diakses di tahun-undang-undang.html pada 25 November 2022 167 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.53 Alasan Kelompok Rentan Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum | n = 438 Malu 27.4% Khawatir tidak ditanggapi 23.1% Takut menyulitkan keluarg a/ mempermalukan keluarga 19.9% Takut disalahka n oleh keluarga/orang sekitar 15.8% Khawatir prosesny a akan sulit 13.7% Khawatir prosesny a sangat lama dan bertele-tele 12.6% Khawatir tamb ah merugi 7.5% Tidak tahu caranya 7.3% Lainnya 3.2% Takut prosesnya berbiaya maha l 2.5% Tahu caranya tapi tidak bisa mengakses (mahal, jauh) 1.8% Takut kehilangan/putus relasi 1.1% Takut kehilangan p ekerjaan 0.9% Ada serangan balik dari Pelaku 0.7% Takut disalahka n oleh Aparat 0.7% Takut putus sekolah/tidak diluluskan/hilang beasiswa 0.5% Sementara itu, tidak semua orang yang mengalami permasalahan untuk menyelesaikannya.299 Temuan survei memperlihatkan alasan-alasan hukum akan mengambil tindakan kelompok rentan lebih memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukumnya. Grafik 4.62 memperlihatkan 27.4% kelompok rentan malu untuk menceritakan permasalahannya. Alasan lainnya adalah khawatir tidak ditanggapi (23.1%), takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga (19.9%), khawatir prosesnya akan sulit (13.7%), dan khawatir prosesnya akan sangat lama dan bertele- tele (12.6%). Hal ini menggambarkan bahwa responden yang mengalami permasalahan hukum cenderung tidak melakukan tindakan, dalam hal ini menceritakan permasalahan hukumnya kepada pihak lain, karena khawatir atas sanksi sosial yang akan 299 Pasco Pleasance & Balmer, N.J.. How people resolve 'legal' problems, (London: Legal Services Board, 2014), hlm. 9 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 168
didapat daripada khawatir atau takut akan proses hukum yang akan dijalani. Sebagai contoh yang sejalan dengan temuan dalam survei ini, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual seringkali erat kaitannya dengan stigma seperti dianggap sebagai aib, dituduh tidak mampu menjaga harkat dan martabat, juga tidak jarang disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan.300 Stigma yang sama juga seringkali disematkan kepada kelompok rentan lainnya, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ODHIV yang mengalami permasalahan hukum. Tentunya, menghubungkan moralitas dengan subjek yang mengalami permasalahan hukum akan menghambat proses hukum301, dalam hal ini menghambat kelompok rentan untuk menceritakan kasusnya karena potensi stigma yang akan disematkan kepadanya. Hal tersebut juga berpotensi membuat mereka memilih bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan kata lain, keengganan kelompok rentan dalam menceritakan permasalahan hukumnya muncul karena adanya stigma di masyarakat yang kemudian mendorong perlunya pihak yang dipercaya dan memiliki kapasitas (dan sensitivitas) terhadap kelompok rentan agar dapat memberikan saran yang sesuai kebutuhan dan kondisi atas permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan. Quick Fact 62.5% penyandang disabilitas enggan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dimilikinya. Alasannya khawatir proses yang dilalui akan sulit. 300 UN Women in Pursuit of Justice, Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice, UN Women, 2011, 49-51., dalam Ustinia Dolgopol, The Construction of knowledge about Women, War and Access to Justice, Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam, University of Adelaide Press, 2016, hlm. 137 301 Pascoe Pleasance & N.J. Balmer, How people resolve 'legal' problems. hlm. 40 169 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Perilaku kelompok rentan menyelesaikan permasalahan hukum Grafik 4.54 Jalur yang Digunakan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 1,020 Lewat jalur formal 14.8% Tidak menyelesaikan 63.6% Lewat jalur informal 19.6% Lewat jalur keduanya 2.0% Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas responden memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya sama sekali (63.6%). Adapun responden yang memilih untuk menempuh jalur formal yaitu sejumlah 19.6%. Tidak berbeda jauh, hanya 14.8% responden yang menempuh jalur informal dalam melakukan penyelesaian masalah hukum. Hal ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan temuan survei yang menyatakan bahwa penyebab atas permasalahan hukum adalah takdir/nasib/karma.302 Dengan melihat takdir/nasib buruk/karma sebagai penyebab, maka kelompok rentan tidak menganggap bahwa ada persoalan struktural di luar dirinya yang membuat ia mengalami permasalahan tersebut. Mengkategorikan permasalahan hukum sebagai takdir atau nasib buruk mempengaruhi bentuk tindakan yang diambil, kelompok rentan secara signifikan akan memilih untuk tidak 302 Lihat Grafik 4.52 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 170
menyelesaikan (doing nothing).303 Temuan ini cukup sejalan dengan survei kebutuhan hukum tahun 2019 dan indeks akses terhadap keadilan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa mayoritas pencari keadilan memilih untuk tidak melakukan penyelesaian terhadap masalah hukum yang dialami.304,305 Terlebih lagi dalam indeks akses terhadap keadilan tahun 2019 ditunjukkan bahwa 52% yang tidak melakukan apapun terhadap permasalahan hukumnya adalah perempuan karena alasan takut masalah menjadi semakin rumit.306 Hal ini menunjukkan adanya persepsi negatif dari masyarakat - termasuk kelompok rentan terkait proses penyelesaian permasalahan umum. Keengganan kelompok rentan dalam menyelesaiakan permasalahan hukum yang dialaminya tidak hanya dapat disebabkan karena adanya persepsi negatif terhadap proses hukum namun juga akses dan sumber daya yang dimiliki kelompok rentan utnuk menyelesaiakan permasalahan hukum yang dialaminya. Quick Fact 40.4% kelompok masyarakat adat lebih memilih menggunakan jalur informal untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Tabel 4.4 Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum Berdasarkan Jenis Permasalahan Hukum Formal Informal Keduanya Tidak melakukan apa2 KBG 39.7% 29.5% 15.0% 29.9% Kriminalitas 60.9% 41.5% 25.0% 39.4% Pelayanan Publik 30.5% 31.0% 30.0% 28.4% 303 Pascoe Pleasance & N.J. Balmer, How people resolve 'legal' problems. hlm. 40 304 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum tahun 2019: Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung, hlm. 36 305 Dio Ashar Wicaksana, et al., Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019, hlm. 84 306 Ibid. 171 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Kekerasan Aparat 15.9% 5.5% 10.0% 4.5% Pekerjaan 18.5% 23.5% 20.0% 18.6% Jamsos 23.8% 23.5% 20.0% 33.7% SDA 6.0% 23.0% 5.0% 6.8% Tanah 23.8% 34.5% 55.0% 10.6% Hutang Piutang 21.9% 43.5% 40.0% 38.1% Keluarga 21.9% 11.5% 5.0% 3.9% Perumahan 11.9% 17.5% 5.0% 7.7% Kecelakaan 15.9% 21.5% 15.0% 16.8% Konsumer 13.9% 31.0% 30.0% 27.0% Bisnis 3.3% 15.5% 10.0% 6.3% Sementara itu, pada tabel ini kasus kekerasan berbasis gender paling banyak diselesaikan secara formal sebesar 39.7%. Hal itu sejalan dengan laporan CATAHU Komnas Perempuan pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sebanyak 948 kasus KBG yang dilaporkan di Lembaga Layanan diselesaikan melalui mekanisme formal dan 453 di antaranya sampai pada tahap penuntutan dan vonis hakim.307 Namun yang perlu menjadi sorotan adalah 29.9% responden lainnya masih memilih tidak menyelesaikan kasus KBG yang dialami dan 29.5% lainnya memilih menempuh jalur informal. Temuan ini tentunya menjadi tantangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, terutama kasus kekerasan seksual di mana korban kerap dipaksa untuk berdamai dengan pelaku ataupun solusi menikahkan korban dengan pelaku sebagai hasil kesepakatan antar keluarga. 307 Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi-Daya Pencegahan dan Penanganan berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan, Hlm. 39 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 172
Kelompok rentan yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun adalah mereka yang mengalami kasus terkait hutang piutang (38.1%), jaminan sosial (33.7%), dan pelayanan publik (28.4%). Pada kasus jaminan sosial, dapat dipahami bahwa kelompok rentan banyak memilih untuk tidak melakukan apapun untuk permasalahan karena sebagian besar responden dalam riset ini tidak memiliki atau mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah dan mengalami hambatan mengakses jaminan/bantuan sosial dari Pemerintah. Adapun responden yang lebih memilih menyelesaikan jalur informal untuk kasus hutang piutang sebanyak 43.5%, kasus terkait tanah sebanyak 34.5%, dan kasus terkait konsumer sebanyak 31.0%. Grafik 4.55 Jenis Institusi atau Mekanisme Formal yang Digunakan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 151 melalui Kepolisian 69.5% melalui Pengadilan 37.7% melalui Lembaga pendukung 11.3% melalui Pemerintah/Pemerintah Daerah 6.6% Penyelesaian alternatif 3.3% Lainnya 1.3% Judicial Review 0.7% Berdasarkan grafik ini, mayoritas responden yang menempuh mekanisme formal memilih penyelesaian melalui Kepolisian (69.5%). Sementara hanya 37.7% yang melalui institusi Pengadilan dan proporsi yang lebih sedikit memilih melalui lembaga 173 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
pendukung yaitu sebesar 11.3%. Banyaknya responden yang menempuh mekanisme formal melalui Kepolisian dapat dikaitkan dengan akses yang mudah untuk menjangkau kantor polisi terdekat. Hal ini sesuai dengan aturan yang menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki daerah hukum baik di tingkat nasional hingga tingkat terkecil dalam tataran Kecamatan yang dilaksanakan melalui struktur komando Polisi Sektor (Polsek).308 Dengan demikian, kelompok rentan dapat melakukan pelaporan tindak pidana atau kriminal di Polsek terdekat tempat tindak pidana tersebut dialami. Meskipun, dalam berbagai kasus khususnya kekerasan seksual, pelaporan ke polisi menjadi hal yang sulit dilakukan bagi perempuan dikarenakan justru polisi mempersulit, mendiskiminasi dan tidak berpihak pada korban.309 Oleh karenanya penguatan polisi sebagai garda terdepan pelaporan dan penyelesaian permasalahan hukum perlu dilakukan agar lebih berperspektif kelompok rentan. 308 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 309 The Conversation Indonesia, Siapkah polisi menjadi garda terdepan mekanisme pelaporan kekerasan seksual?, Oktober 2021, diakses di kekerasan-seksual-169726 pada 26 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 174
Grafik 4.56 Pengalaman Buruk yang dialami oleh Kelompok Rentan Selama Penyelesaian Permasalahan Hukum di Institusi Formal | n = 151 Tidak ada pengalaman buruk yang dialami Pelayanan tidak maksimal 19.2% Kurang pengetahuan dan keterampilan hukum 11.3% Mengintimidasi 8.6% Menyalahkan korban 8.6% Menggunakan kalimat yang merendahkan 6.6% Stigmatisasi terhadap kelompok rentan 6.0% Tidak mempercayai keterangan korban 4.6% Menggunakan kekerasan fisik 2.0% Menggunakan kekerasan non-fisik 1.3% Tidak dilayani s ama sekali 1.3% Tidak memahami peratu ran perundang-undangan terkait 0.7% Pemahaman RJ yang keliru 0.7% Dalam upaya penyelesaian masalah melalui mekanisme formal, 53.0% responden menyatakan tidak memiliki pengalaman buruk dalam prosesnya. Walau demikian, namun temuan survei memperlihatkan bahwa masih ada kelompok rentan yang memiliki pengalaman buruk selama proses hukum mekanisme formal, yaitu institusi formal tidak memberikan pelayanan yang maksimal (19.2%), kurangnya pengetahuan dan keterampilan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dalam mekanisme formal (11.3%), dan menerima intimidasi/proses cukup mengintimidasi pencari keadilan (8.6%). Hal ini sejalan dengan temuan Kontras bahwa selama 2020-2021, terdapat 24 kasus intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.310 Tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian 310 Kontras, Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, hlm. 4, diakses dari tanggal akses pada 3 Desember 2022. 175 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 53.0%
banyak dilakukan di level Polres. Selain itu, APH baik jaksa dan hakim seringkali juga belum memiliki perspektif yang baik dalam isu gender maupun Hak Asasi Manusia. Padahal, dalam level institusi Polri sendiri sudah memiliki aturan untuk membuat ruang pelayanan khusus bagi perempuan dan tindak pidana.311 anak, baik sebagai saksi maupun korban Diharapkan, perempuan dan anak dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan suasana kondusif, nyaman, dan non diskriminatif selama prosesnya. Sayangnya, survei ini menemukan bahwa masih banyak pengalaman buruk yang dialami perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya saat memproses permasalahan hukumnya di jalur formal. Lembaga dan sistem peradilan, baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, seringkali masih tidak mendukung pemberian bantuan hukum yang inklusif dan adil. Mengkonfirmasi hal ini, institusi-institusi tersebut kerap kali menggunakan intimidasi dan menakut-nakuti penerima bantuan hukum melalui ancaman, misalnya apabila menggunakan layanan bantuan hukum litigasi maka tuntutan dan putusan akan lebih tinggi.312 Sementara itu, tindakan penyiksaan oleh aparat kepolisian menjadi temuan yang umum dilakukan. Laporan LBH Jakarta menyebutkan bahwa kejadian penyiksaan oleh Polisi banyak ditemukan pada tingkat Polsek dan Polres.313 Hal ini cukup disayangkan mengingat pada tahap pencarian informasi, kelompok rentan menjadikan Kepolisian sebagai salah satu pihak yang dituju untuk mencari informasi dan bercerita permasalahan hukumnya. 311Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Pasal 2. 312 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, et al., Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas. (Jakarta: YLBHI-ILRC-Asosiasi LBH APIK-LBH Jakarta-LBH Masyarakat-LBH APIK Jakarta-MaPPI FHUI-PBHI, 2019), hlm. 59 313 LBH Masyarakat, Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 LBH Masyarakat, 2017), hlm. 5, diakses di s.d. 2016), pada 4 Desember 2022 (Jakarta: LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 176
Grafik 4.57 Kondisi Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan Setelah Menempuh Mekanisme Formal | n = 151 Makin memburuk 2.0% Lebih baik 36.7% Sama saja tidak ada perubahan 61.3% Temuan lain dalam survei ini memperlihatkan bagaimana kondisi permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan setelah menempuh mekanisme formal. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa kondisi permasalahannya masih sama saja dan tidak ada perubahan setelah menempuh jalur formal (61.2%). Adapun responden yang merasa permasalahan hukumnya menjadi lebih baik, dalam arti lebih menemukan titik terang, setelah menempuh jalur formal sebesar 36.7%. Angka terkecil, hanya 2% responden, yang mengatakan bahwa masalahnya semakin memburuk setelah menempuh mekanisme formal. Fakta ini dapat berpotensi melanggengkan persepsi negatif di masyarakat untuk semakin tidak percaya terhadap institusi hukum formal. Oleh karenanya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara lebih mendalam mengenai implementasi penyelesaian permasalahan hukum di institusi formal penyelesaian permasalahan hukum khususnya terkait sudah sejauh mana memenuhi asas keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum di institusi formal yang cenderung lama dan tidak menimbulkan perubahan 177 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
berarti bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum berpotensi menimbulkan dampak-dampak negatif yang lebih besar dalam proses hukum bagi kelompok rentan. Semakin lama proses berjalan, semakin hilang kesempatan kelompok rentan untuk memiliki kehidupan yang layak, melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya hingga mengenyam pendidikan yang menjadi haknya. Belum lagi dampak-dampak seperti pengeluaran biaya yang dapat terus bertambah namun tidak berbanding lurus dengan pemulihan yang diperoleh. Grafik 4.58 Jenis Institusi atau Mekanisme Informal yang Digunakan oleh Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum | n = 200 Melalui jalur damai/kesepakatan antar pihak selain keluarga Melalui jalur kes epakatan dalam keluarga 33.5% Melalui hukum adat atau lokal yang berlaku di wilayah 17.5% Mekanisme tertentu di lembaga terkait 9.0% Melalui suap/pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang berwenang 5.0% Lainnya 1.0% Melalui koneksi orang dalam 1.0% Melalui dukun/supranatural 0.5% Melalui calo/perantara/makelar 0.5% Premanisme/main hakim sendiri 0.0% Lebih lanjut, diperlihatkan bahwa penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme informal ditempuh melalui damai/kesepakatan antara pihak selain keluarga (47.0%), melalui jalur kesepakatan dalam keluarga (33.5%), melalui hukum adat/lokal yang LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 47.0% jalur 178
berlaku di wilayah (17.5%). Penyelesaian masalah hukum dengan mekanisme informal dapat menjadi pilihan yang strategis. Hanya saja, untuk beberapa kasus seperti KBG yang merupakan tindak pidana berat harusnya tetap dilakukan melalui mekanisme formal. Temuan di atas juga menggambarkan bahwa mekanisme kekeluargaan masih menjadi pilihan terbanyak yang diambil. Apabila kasus perdata, maka mekanisme kekeluargaan dapat menjadi pilihan yang relevan karena memiliki proses yang cepat maupun langsung bisa mendapatkan manfaat hasil yang disepakati. Hanya saja apabila masalahnya sudah merupakan tindak pidana, maka harapannya lembaga keluarga dapat menjadi agen untuk merujuk supaya kelompok rentan dapat mengakses mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, adanya peran institusi informal cenderung tidak sejalan dengan pengakuan dan perhatian dari negara. Kajian hingga aturan-aturan hukum terkait mekanisme penyelesaian permasalaahan hukum informal masih cenderung minim. Padahal, penyelesaian informal ini telah terbukti menjadi cara alternatif yang lebih dipilih oleh masyarakat dan kelompok rentan yang dapat berpotensi menjadi efektif untuk mendekatkan akses keadilan kepada kelompok rentan. Namun, masih perlu dilakukan banyak kajian dan analisis untuk membuat mekanisme informal ini efektif, adil dan sesuai dengan hak asasi manusia baik dalam aturan hukum/kebijakan, fasilitas, perspektif pihak otoritas (ketua adat dll), akses pencari keadilan, dan lain sebagainya. 179 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.59 Alasan Kelompok Rentan Tidak Melakukan Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 649 Permasalahan tidak terlalu serius 25.9% Sudah menganggap permasalahan yang terjadi adalah... 22.2% Khawatir prosesnya akan sulit 19.0% Malu 13.3% Takut disalahkan oleh kelu arga/orang sekitar 12.3% Khawatir prosesnya sangat lama dan bertele-tele 11.9% Takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga 11.1% Khawatir tambah merugi 10.2% Khawatir tidak ditanggapi 10.0% Tidak tahu caran ya 5.9% Takut prosesnya berbiaya mahal 2.8% Tahu caranya tapi tidak bisa mengaks es (mahal, jauh) 2.0% Tidak percaya 1.8% Lainnya 1.7% Takut kehilangan pekerjaan 1.2% Takut disalahkan oleh Aparat 1.1% Ada serangan balik dari Pelaku atau pihak lainnya 0.6% Takut kehilangan/putus relasi 0.3% Takut putus sekolah/tidak dilulus kan/hilang beasiswa 0.3% Sebagian besar kelompok rentan dari survei ini memilih untuk tidak menyelesaikan masalahnya baik dengan mekanisme formal maupun informal. Dapat dilihat bahwa pada Grafik 4.68 bahwa terdapat beberapa alasan responden tidak menyelesaikan permasalahan adalah karena permasalahan yang dialami tidak terlalu serius (25.9%), menganggap bahwa permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma (22.2%), khawatir prosesnya akan sulit (19.0%). Proses hukum yang masih dianggap sulit dan rumit menjadi legitimasi bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak ada perubahan atas kondisi masalahnya baik sebelum maupun setelah menempuh mekanisme formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh IJRS tentang indeks akses keadilan bahwa stigma dan ketidaktahuan cara menyelesaikan permasalahan hukum menjadi hambatan besar untuk kelompok rentan mendapatkan akses keadilan.314 Terdapat pula kelompok rentan yang enggan 314 Dio Ashar Wicaksana et al, Indeks terhadap Akses Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 100 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 180
menyelesaikan permasalahan hukumnya karena malu (13.3%), takut disalahkan (12.3%), hingga takut mempermalukan keluarga (11.1%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya implementasi yang baik dari jaminan perlindungan dan pemulihan (baik psikis, fisik, ekonomi dan sosial) bagi korban atau pencari keadilan dalam menghadapi proses hukum. Hal ini dikarenakan dampak dari permasalahan hukum yang dialami korban dapat beragam dan juga dapat berpengaruh kepada keputusan untuk penyelesaian permasalahan hukum itu sendiri. Grafik 4.60 Pengalaman Kekerasan terhadap Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 316 Ada kekerasan dari pihak lawan 7.0% Ada kekerasan dari Aparat Negara 1.9% Ada kekerasan dari Pihak Lainnya 0.3% Tidak ada kekerasan 90.8% Dari seluruh proses penyelesaian permasalahan yang ditempuh, hampir seluruh responden mengaku tidak mengalami kekerasan yaitu sebesar 90.8%. Meski demikian, masih ada responden yang mengalami kekerasan selama proses penyelesaian permasalahan, dengan rincian 7% responden pernah mendapatkan kekerasan dari pihak lawan dan 1.9% responden mendapat kekerasan dari APH. Pihak yang mengalami permasalahan hukum dengan status 181 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
korban lebih rentan mengalami kekerasan dari pihak lawan seperti ancaman dan intimidasi. Seperti contoh, korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pelaku seperti intimidasi untuk mencabut laporan ataupun terkait ancaman yang membahayakan keamanan korban. Sementara itu, walau berjumlah sedikit namun kekerasan dari APH masih dialami oleh sejumlah responden. Hal itu sejalan bahwa negara masih belum selesai memberikan komitmen untuk menciptakan ruang aman bagi korban ketika memproses permasalahannya. Komnas HAM pada tahun 2020- 2021 telah menangani sebanyak 1,162 kasus kekerasan oleh aparat negara yang bentuk kekerasannya antara lain tindak penyiksaan, sewenang-wenang, dan proses kriminalisasi, penangkapan penanganan kasus yang lambat.315 Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh lembaga penegak hukum agar memastikan tidak ada kekerasan yang dilakukan aparat negara dengan memberi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparat negara. Grafik 4.61 Pengalaman Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 316 Ada diskriminasi dari pihak lawan 3.8% Ada diskriminasi dari Aparat Negara 1.9% Ada diskriminasi dari Pihak Lainnya 0.6% Tidak ada diskriminasi 93.7% 315 Aparat pada 1 Desember 2022 Republika, Data Kekerasan 2020-2021, Polisi Terbanyak, diakses LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN dari 182
Adapun selama proses penyelesaian permasalahan, hampir seluruh responden mengaku tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu sebanyak 93.7%. Sementara beberapa responden mengaku mendapatkan perlakukan diskriminatif dari pihak lawan sebesar 3.8% dan dari Aparat Negara sebesar 1.9%. Meski demikian, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kelompok rentan seringkali menerima perlakukan diskriminatif terkait kerentanannya seperti status ekonomi, status sosial, orientasi seksual dan identitas gender, maupun faktor lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak pemberi bantuan hukum dan aparat pemerintah maupun non- pemerintah, bahwa kelompok rentan memiliki potensi mengalami perlakuan diskriminatif jauh lebih besar daripada kelompok lain. Sebagai contoh, dengan melihat faktor kerentanan yang dimiliki kelompok rentan, pemberi bantuan hukum dapat berperan secara aktif untuk mendorong proses hukum yang adil dan sesuai kebutuhan serta kondisi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, untuk menciptakan proses hukum yang tidak diskriminatif, maka perlu adanya aturan hukum yang adil dikarenakan saat ini masih banyak aturan hukum yang masih cenderung mendiskriminasi banyak kelompok rentan. Salah satu contohnya, di Pasal 1912 KUHPerdata, disebutkan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat menjadi saksi dalam proses hukum atau keterangan yang diberikan hanya dianggap sebagai petunjuk dan justru cenderung melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karenanya, asas fair trial perlu juga dipastikan implementasinya kepada perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan, mengingat kelompok rentan telah mengalami berbagai kerentanan sejak sebelum melalui proses hukum. 183 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Perilaku kelompok rentan mencari informasi terkait proses permasalahan hukum Dari berbagai permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana kelompok rentan merespon permasalahan hukum yang dialaminya tersebut. Terdapat 2 (dua) pola penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan tindakan (doing something) atau tidak melakukan tindakan (doing nothing).316 Pada bagian ini, perilaku penyelesaian permasalahan hukum dimasukkan ke dalam beberapa kategori tahapan: (1) pencarian informasi, (2) perliaku menceritakan permasalahan hukum, (3) pencarian bantuan, (4) perilaku penyelesaian permasalahan hukum. Pola perilaku tersebut akan dianalisis lebih dalam dengan melihat faktor sosial dan kultural yang lebih luas, dan juga faktor geografis, teknologi, dan akses yang mempengaruhi perilaku penyelesaian masalah kelompok rentan.317 Grafik 4.62 Pengalaman Kelompok Rentan Dalam Mencari Informasi Terkait Permasalahan Hukum | n = 371 Tidak Mencari informasi terkait penyelesaian masalah 62.0% Mencari informasi terkait penyelesaian masalah 38.0% 316 Choky Risda Ramadhan et al., Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 20 317 Pascoe Pleasence & N.J Balmer, How People Resolve 'Legal' Problems, (Legal Services Board, 2014), hlm.11 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 184
Langkah yang dapat ditempuh kelompok rentan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tahap awal adalah mencari informasi terkait hal-hal yang dapat membantu penyelesaian permasalahan. Pencarian informasi ini salah satunya terkait apakah permasalahan yang ia alami memiliki dimensi hukum, sehingga dapat diselesaikan melalui proses hukum. Grafik ini memperlihatkan bahwa 62.0% kelompok rentan memilih untuk tidak mencari informasi terkait penyelesaian masalahnya. Sedangkan, hanya 38.0% yang mencari informasi tersebut melalui berbagai medium. Quick Fact 70.0% kelompok masyarakat adat dan 80.0% kelompok penyandang disabilitas yang disurvei memilih untuk mencari informasi terhadap permasalahan hukum yang dimilikinya. Grafik 4.63 Medium Yang Digunakan Untuk Mencari Informasi Oleh Kelompok Rentan | n = 141 Mencari tahu melalui orang/p ihak lain 66.0% Mencari informasi mela lui lemb aga la yanan tertentu (datang langsung) 38.3% Website/Internet 9.9% Media Sosial 9.9% Hotline/layanan pengaduan 2.1% Lainnya 0.7% Selebaran/Brosur 0.7% Televisi 0.7% Adapun medium yang dipilih oleh kelompok rentan dalam mencari informasi adalah melalui orang/pihak lain yaitu sebanyak 66.0%. Selain itu, 38.3% kelompok rentan juga memilih mencari informasi melalui lembaga layanan tertentu dengan datang langsung, 185 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
serta 9.9% lainnya menggunakan website/internet dan 9.9% lainnya menggunakan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan yang memilih untuk mencari informasi terkait masalah hukumnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada pihak yang menurutnya tepat. Temuan ini cukup sejalan dengan hasil survei kebutuhan hukum tahun 2019 yang menunjukkan bahwa peran pihak maupun masyarakat sekitar dapat memiliki peran yang signifikan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.318 Grafik 4.64 Manfaat Pencarian Informasi Bagi Kelompok Rentan | n = 141 Tidak membantu 0.7% Sangat membantu 19.1% Kurang membantu 15.6% Membantu 64.5% Dari seluruh kelompok rentan yang mencari informasi untuk membantu penyelesaian permasalahan, 64.5% merasa terbantu atas informasi yang didapatkan, dan 19.1% merasa sangat terbantu atas informasi yang didapat. Sedangkan, 15.6% merasa informasi yang didapat kurang membantu terhadap permasalahan hukum yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi dari pihak yang dipilih oleh kelompok rentan belum memiliki kapasitas yang 318 Choky Risda Ramadhan, Survei Kebutuhan Hukum tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, hlm. 45 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 186
cukup dalam menghadapi permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan sehingga masih ada Sebagian kecil yang merasa belum terbantu dengan adanya informasi dari pihak terkait. Grafik 4.65 Alasan Kelompok Rentan Tidak Mencari Informasi | n = 230 Merasa tidak perlu mencari informasi Tidak tahu harus memulai dari mana 17.0% Tidak tahu cara mencari informasi 14.8% Butuh biaya 11.3% Lainnya 2.6% Bahasa sulit dimengerti 1.3% Tidak memiliki perangkat untuk mencari informasi 1.3% Saya tidak bisa menggunakan internet 1.3% Informasinya diberikan dengan cara yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas 0.9% Sementara itu, terdapat sebagian besar kelompok rentan yang memilih untuk tidak mencari informasi sama sekali. Alasan yang diberikan adalah bahwa kelompok rentan merasa tidak perlu mencari informasi atas permasalahan hukum yang dialami (64.3%), tidak tahu harus mulai mencari informasi dari mana (17.0%), dan tidak tahu cara mencari informasinya (14.8%). Alasan terbanyak yaitu tidak perlu mencari informasi cukup sejalan dengan mayoritas permasalahan hukum yang dialami adalah kriminalitas terkait pelanggaran lalu lintas dan hutang piutang. Kedua permasalahan ini cenderung bersifat tidak memerlukan informasi tambahan terkait penyelesaiannya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah alasan lainnya di mana masih ada kelompok rentan yang tidak mengetahui harus mencari informasi di mana dan cara mencari informasinya. Hal ini menunjukkan 2 (dua) 187 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 64.3%
indikasi yaitu masih rendahnya kemampuan atau pengetahuan kelompok rentan dalam mencari informasi yang dibutuhkannya untuk penyelesaian permasalahan hukum dan belum inklusifnya medium perolehan informasi kepada kelompok rentan. Terkait kemampuan kelompok rentan terkait pencarian informasi penyelesaian permasalahan hukum, kelompok rentan yang enggan mencari informasi dapat dikarenakan faktor tingkat pendidikan, di mana dalam survei ini mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah319 Bagaimanapun, kemampuan hukum masyarakat erat kaitannya dengan literasi hukum320 yang dimiliki, yang salah satu caranya didapatkan melalui pendidikan. Sejalan dengan itu, penelitian Wintersteiger mengatakan bahwa upaya peningkatan literasi hukum terbukti dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki kelompok rentan untuk mencari perlindungan hukum walaupun dengan kondisi keterbatasan baik dalam bahasa, kemampuan literasi umum, dan akses geografi yang terbatas.321 Sedangkan mengenai ketersediaan informasi pada masa pandemi Covid-19, akses informasi penyelesaian permasalahan hukum semakin diperluas dengan medium teknologi informasi digital. Namun meski demikian, pada praktiknya, akses informasi masih cenderung belum merata dan mudah diakses oleh sebagian kelompok rentan. Sebagai contoh, pada masa pandemi Covid-19 perempuan dengan disabilitas cenderung mengalami kurangnya akses informasi (misalnya penerjemah bahasa isyarat dan informasi yang dapat dibaca) tentang virus, langkah-langkah perlindungan oleh perempuan penyandang disabilitas yang semakin parah, kurangnya 319 Lihat Grafik 4.8 320 Literasi hukum merupakan tingkat kompetensi dalam memahami wacana terkait hukum yang diperlukan seseorang untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan kesadaran hukum yang baik. (Lihat: Wintersteiger, L., Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public legal Education, A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education. 2015, hlm. 8) 321 Wintersteiger, L., Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public Legal Education, (A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education, 2015), hlm. 8 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 188
perlindungan di institusi, bahkan kebutuhan khusus yang hampir tidak ada dalam perencanaan respon/kebijakan selama pandemi.322 Kelompok lain yang menjadi lebih rentan selama Covid-19 adalah perempuan dari masyarakat adat yang memerlukan akses informasi dalam bahasa mereka sendiri terkait pencegahan dan akses layanan Covid-19.323 Terkait penyelesaian permasalahan hukum pada masa Covid-19, portal-portal informasi juga disediakan oleh berbagai pihak untuk mendorong akses informasi yang lebih luas, namun belum seluruh kelompok rentan memiliki akses yang sama terhadap internet - terlebih lagi untuk mengeluarkan kuota internet demi mencari informasi di tengah kebutuhan dan status ekonomi yang tidak memadai.324 Perilaku kelompok rentan mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum Grafik 4.66 Pengalaman Pencarian Bantuan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 Tidak mencari bantuan 47.7% Mencari bantuan 52.3% 322 Program Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV-AIDS (UNAIDS), dalam IJRS & UN Women, Kondisi Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan pada Masa COVID-19, laporan belum dipublikasikan. 323 The Joint United Nations Programme on HIV-AIDS (UNAIDS), dalam IJRS & UN Women, Kondisi Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan pada Masa COVID-19, laporan belum dipublikasikan. 324 IJRS & UN Women, Kondisi Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan pada Masa COVID-19, laporan belum dipublikasikan. 189 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Hasil survei menunjukkan dari permasalahan hukum yang dialami responden sebanyak 52.3% responden memilih untuk mencari bantuan dan 47.7% memilih tidak mencari bantuan. Dari hasil tersebut responden yang tidak mencari bantuan menunjukkan proporsi yang cukup besar, di mana hal ini menggambarkan bahwa terjadi potensi terhambatnya pemenuhan hak akses keadilan karena tidak diperolehnya pendampingan hukum yang dibutuhkan kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum. Temuan ini cukup menarik mengingat pada survei kebutuhan hukum 2019 dan indeks akses terhadap keadilan tahun 2019 ditunjukkan bahwa mayoritas pencari keadilan justru memilih untuk tidak mencari bantuan hukum. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa kelompok rentan lebih cenderung mencari bantuan ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok rentan sebetulnya lebih memiliki pengetahuan, keinginan dan akses kepada pihak yang dapat membantu penyelesaian permasalahan hukumnya. Temuan ini cukup positif mengingat temuan sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentna memilih untuk tidak menyelesaikan masalah hukum yang dimilikinya. Namun, kesadaran kelompok rentan untuk mencari bantuan agar dapat memastikan penyelesaian permasalahan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhnya dapat sedikit berkontribusi pada akses kelompok rentan terhadap keadilan. Quick Fact 75.0% kelompok dengan ragam dan minoritas gender serta 54.3% kelompok miskin memilih untuk tidak mencari bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukumnya. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 190
Tabel 4.5 Pencarian Bantuan oleh Kelompok Rentan Berdasarkan Masalah Hukum Mencari Bantuan Tidak Mencari Bantuan KGB 36.1% 29.4% Kriminalitas 50.5% 46.3% Pelayanan Publik Kekerasan Aparat 35.1% 11.3% 26.0% 8.5% Pekerjaan 21.1% 21.5% Jamsos 22.2% 24.9% SDA 21.1% 8.5% Tanah 37.6% 24.3% Hutang Piutang 31.4% 37.9% Keluarga 13.9% 16.9% Perumahan 13.4% 15.8% Kecelakaan 21.1% 16.4% Konsumer 24.7% 23.2% Bisnis 16.0% 4.0% Mayoritas dari mereka yang tidak mencari bantuan adalah mereka yang mengalami masalah hutang piutang (37.9%), jamsos (24.9%) dan pekerjaan (21.5%). Sedangkan kebanyakan yang meminta bantuan adalah mereka yang memiliki masalah KBG (36.1%) dan Kriminalitas (50.5%). Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat hasil penelitian IJRS menunjukkan bahwa hanya 8.7% putusan yang mencantumkan korban kekerasan seksual yang didampingi oleh pendamping dan 0.4% didampingi oleh pengacara 191 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
ketika berhadapan dengan hukum.325 Keberadaan pendamping atau pihak yang dipercaya untuk membantu dan mendampingi dapat bermanfaat bagi korban agar dapat memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi dan adanya penguatan secara psikis kepada korban ketika harus menjalani proses hukum.326 Grafik 4.67 Pihak yang Memberi Bantuan kepada Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum | n = 194 Keluarga/teman/kenalan 73.2% Pemerintah baik pusat maupun daerah 11.9% Aparat Penegak Hukum 11.3% Pengacara/penasihat hukum 9.3% Organisasi Bantuan Hukum (OBH) setempat 7.7% Ketua komunitas (misal: ketua RT/RW) 6.2% Ketua adat/lembaga adat 6.2% Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga pengada layanan di luar OBH 4.1% Lembaga pendukung (misal: Ombudsman, Komisi, dll) 3.1% Tokoh agama/kepercayaan (dukun/ustadz/biksu) 1.5% Lainnya 1.0% Layanan cus tomer service yang disediakan oleh perusahaan/lembaga 1.0% Dinas kekhususan 1.0% Dari perilaku kelompok rentan mencari bantuan, pihak yang dimintai bantuan didominasi oleh lingkaran terdekat yang berasal dari keluarga, teman maupun kenalan yakni sebesar 73.2%. Sementara proporsi terbesar berikutnya adalah dari pemerintah (11.9%), aparat penegak hukum (11.3%) dan pengacara/penasehat hukum (9.3%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor relasi sosial masih mendominasi responden dalam memilih pihak yang diceritakan terhadap permasalahan yang dialami. Temuan ini sejalan dengan hasil survei kebutuhan hukum 2019 yang menunjukkan bahwa peran keluarga 325 Arsa Ilmi Budiarti et al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual, hlm. 122 326 Ibid., hlm. 123 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 192
cukup signifikan untuk menjadi agen yang dapat membantu pencari keadilan dalam menghadapi permasalahan hukumnya.327 Sehingga, penguatan hukum dari level keluarga perlu untuk dilakukan untuk memastikan saran atau bantuan yang diberikan bukan dengan tujuan untuk menghentikan penyelesaian permasalahan hukum namun kepada pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Grafik 4.68 Alasan Kelompok Rentan Memilih Pihak tersebut sebagai Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 194 Sesuai denga n kondisi permasalahan yang Anda alami 64.4% Merasa nyaman dengan piha k tersebut 34.0% Pihak tersebut merupa ka n orang yang Anda kenal (keluarg a, teman, d ll) 21.6% Proses cepat dan mudah 10.3% Memang memiliki kapa sitas/kompeten 9.3% Disarankan oleh pihak lain 7.2% Tidak ada pihak lain 4.6% Sesuai penga laman terdahulu 4.6% Biaya terjang ka u 2.1% Alasan pemilihan pihak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum dikarenakan responden menganggap pengalaman pihak tersebut sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (64.4%), merasa nyaman dengan pihak yang diceritakan (34.0%). Hal ini cukup sejalan dengan permasalahan hukum yang mayoritas dialami kelompok rentan yaitu hutang piutang dan pelanggaran lalu lintas yang cenderung tidak membutuhkan penyelesaian permasalahan hukum yang panjang. Namun, pada perkara-perkara seperti kekerasan berbasis gender perlu dipastikan 327 Choky Risda Ramadhan, et al., Survei Kebutuhan Hukum 2019: Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung, hlm. 67 193 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
bahwa bantuan dan pendampingan yang diterima dari keluarga tidak merugikan korban. Grafik 4.69 Bentuk Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum | n = 194 Konsultasi terkait permasala han yang diha dapi 50.0% Memberi saran tentang ap a saja yang ha rus dilakukan 24.7% Pendampingan hukum/kasus 23.7% Dukungan fina nsial/uang untuk menyelesaikan permasalahan 18.6% Mengatur seluruh proses penyelesaian permasalahan 15.5% Menyediakan informa si tentang cara- cara untuk menyelesaikan permasalahan 12.4% Berkomunikasi dengan p ihak berwenang 8.2% Ditemani saja 7.2% Berkomunikasi dengan p ihak lain sebagai perwakilan 4.6% Menyediakan informa si awalan 4.6% Menyediakan informa si tentang hak seba gai w arga neg ara 4.1% Menyediakan informa si tentang berbagai opsi dukungan finansial yang bisa mendukung proses penyelesaian masala h hukum 3.6% Mewakili Anda dalam proses 3.1% Membantu pemberkasa n/peny usunan dokumen hukum 3.1% Menyarankan untuk mencari informasi lebih lanjut 2.6% Tidak memperoleh bantuan apapun selain saran/informasi 2.1% Lainnya 1.0% Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi (50.0%), memberi saran tentang apa yang harus dilakukan (24.7%) serta pendampingan hukum (23.7%). Hasil ini menunjukkan bahwa informasi hukum menjadi kebutuhan terhadap para pihak untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu temuan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi sasaran utama dalam penyuluhan dan pembentukan kapasitas hukum sebab merekalah yang masih menjadi pihak yang LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 194
dituju untuk mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan hukum. Di satu sisi, temuan ini juga menunjukkan bahwa dengan bantuan atau pendampingan hukum yang mayoritasnya berasal dari keluarga, bentuk bantuan dan pendampingan hukum yang diterima kelompok rentan cenderung terbatas pada konsultasi dan pemberian saran. Hal ini dikarenakan pihak yang memberikan bantuan tersebut tidak memiliki kapasitas profesional secara hukum untuk memberikan bentuk-bentuk pendampingan lainnya seperti penyusunan dokumen hukum, mewakili selama proses dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, temuan ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan yang paling dibutuhkan oleh kelompok rentan adalah konsultasi dan pemberian saran (non-litigasi).328 Sehingga, fokus pemberian bantuan hukum juga perlu dipastikan lebih kepada layanan non-litigasi daripada litigasi - di mana ini perlu diselaraskan dengan perencanaan dan penganggaran bantuan hukum agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan kelompok rentan. 328 Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan tidak menyelesaiakan permasalahan hukumnya karena masalah tidak terlalu serius. Dengan kata lain, tidak seluruh proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dan harus diselesaikan secara litigasi melalui jalur formal maupun informal. 195 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.70 Pengalaman Pencarian Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan | n = 194 Tidak ada hambatan 59.3% Bukan merupakan pihak yang memiliki kemampuan huku m yang tepat 14.9% Prosesnya terlalu ribet 8.2% Terlalu jauh/sulit dijangkau secara lokasi 8.2% Respon terlalu lama 7.2% Biaya terlalu mahal 4.1% Tidak mu mpuni/tidak jelas dalam memberi s aran 2.1% Waktu operasional tidak pas 1.5% Sulit dijangkau melalui telepon 1.0% Tidak ramah terh adap penyandang disabilitas 0.5% Perbedaan bahasa yang digunakan 0.5% Pihak sumber bantuan tidak ada/tidak ingin membantu 0.0% Dari pengalaman pencarian bantuan untuk penyelesaian, sebesar 59.3% menyatakan tidak memiliki hambatan dalam memperoleh bantuan untuk penyelesaian permasalahan. Namun, menarik melihat hasil berikutnya bahwa terdapat hambatan lain yang dihadapi oleh para responden seperti bukan merupakan pihak yang dimintai bantuan tidak memiliki kemampuan yang tepat (14.9%) dan proses yang dianggap terlalu sulit (8.2%). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat komunitas memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas sehingga memang dibutuhkan pembentukan dan penguatan kapasitas hukum di tingkat komunitas sebagai pintu terdekat dengan masyarakat. Terlebih mengenai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus dan spesifik. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 196
Grafik 4.71 Alasan Kelompok Rentan Tidak Menggunakan Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan | n = 177 Bisa menyelesaikan sendiri 39.0% Permasalahan tidak terlalu serius 19.8% Khawatir prosesny a akan sulit 17.5% Proses sangat lama dan bertele-tele 14.1% Takut prosesnya berbiaya maha l 11.3% Tidak tahu cara mengakses bantuan hukum 8.5% Biaya tidak mencukupi 7.3% Sudah mengangga p permasa lahan yang terjadi adalah karma/takdir hidup yang harus diterima 5.6% Takut mendapat layana n/dilayani dengan buruk oleh pihak pemberi bantuan 5.6% Tidak tahu terkait adanya bantuan hukum itu sendiri 4.0% Tidak mendapatkan respon 2.8% Lainnya 2.3% Dasa r hukum tidak jelas 2.3% Mengurungkan niat karena saran dari orang lain 0.6% Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan data mengenai pola perilaku masyarakat masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan bantuan sama sekali untuk penyelesaian permasalahan. Hasil survei menunjukkan alasan terbesar tidak menggunakan bantuan dikarenakan bisa menyelesaikan sendiri (39.0%), disusul dengan permasalahan tidak terlalu serius (19.8%) dan khawatir proses hukum yang akan sulit (17.5%). Di satu sisi, temuan ini menunjukkan kondisi yang serupa pada pola penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan yang menunjukkan bahwa terdapat persepsi negatif terhadap proses hukum (dan dalam hal ini adalah bantuan hukum) dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dialami kelompok rentan. Hal ini mendorong perlu adanya penyuluhan hukum mengenai pentingnya bantuan hukum kepada kelompok rentan. Di sisi lain, adanya kemampuan kelompok rentan untuk menyelesaiakan permasalahannya sendiri tanpa menggunakan 197 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
bantuan menunjukkan bahwa adanya kemampuan yang cukup baik dan jenis permasalahan hukum yang tidak membutuhkan layanan bantuan hukum mengingat masalah yang dialami paling banyak berasal dari masalah hutang piutang dan pelanggaran lalu lintas. Perolehan sosialisasi bantuan hukum oleh kelompok rentan Dalam temuan sebelumnya ditunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang besar terkait kelompok rentan yang tidak menggunakan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum atau mengalami masalah hukum. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah khawatir proses berbelit, prosesnya sulit hingga takut berbiaya mahal. Hal ini menunjukkan masih adanya persepsi secara negatif mengenai pemberi bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum. Dalam Survei Kebutuhan Hukum yang dilakukan pada 2019329 lalu, anggapan negatif ini sudah muncul sebagai salah satu temuan yang direkomendasikan untuk adanya pemberian sosialisasi terkait bantuan hukum agar terus menerus diberikan. Namun, 3 (tiga) tahun berjalan, informasi mengenai bantuan hukum nampaknya masih menjadi hal yang menjadi kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Padahal, sosialisasi terkait bantuan hukum ini sebetulnya telah menjadi program kerja dari berbagai institusi mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (termasuk melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)), Pengadilan/Mahkamah Agung, Pemerintah pusat/daerah, hingga kampus. Namun, nampaknya masih ditemui keterbatasan dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum dikarenakan masih terdapat keengganan yang tinggi dari pencari keadilan dalam hal ini kelompok rentan untuk menggunakan bantuan ketika menyelesaikan permasalahan hukumnya. Pun menggunakan bantuan, mayoritas dari 329 Choky Risda Ramadhan et al., Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, hlm. 42-43 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 198
kelompok rentan justru memilih untuk menggunakan bantuan dari pihak keluarga/teman/kenalan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini ingin dilihat lebih jauh apakah keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum sejalan dengan ketiadaan pemberian informasi terkait bantuan hukum terhadap kelompok rentan yang memiliki permasalahan hukum. Grafik 4.72 Pengalaman Memperoleh Sosialisasi Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan | n = 371 Mendapat sosialisasi bankum 14.8% Tidak mendapat sosialisasi bankum 85.2% Berdasarkan temuan penelitian ini ditunjukkan bahwa dari seluruh responden sebagai kelompok rentan yang memilih untuk menyelesaikan masalahnya, ditunjukkan bahwa mayoritasnya yaitu sebesar 85.2% tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi bantuan hukum masih cenderung belum dapat secara merata mencakup seluruh pencari keadilan khususnya kelompok rentan. Padahal, temuan penelitian ini turut menunjukkan bahwa kebutuhan hukum kelompok rentan terhadap bantuan hukum (khususnya bantuan hukum gratis) cukuplah signifikan mengingat mereka lebih rentan mengalami masalah hukum dan kelompok rentan memiliki kesulitan dalam mengakses hak dasar - sehingga semakin sulit pula untuk 199 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mengakses bantuan hukum yang berbayar. Terlebih lagi, temuan ini menunjukkan bahwa mereka yang memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya ternyata tidak pernah memperoleh sosialisasi bantuan hukum. Sehingga, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat yang tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dihadapinya semakin tidak pernah mendapat sosialisasi terkait bantuan hukum. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai sosialisasi, namun perlu digarisbawahi bahwa kelompok rentan memiliki lebih banyak keterbatasan ketimbang pencari keadilan pada umumnya - apalagi mereka yang memiliki berbagai faktor kerentanan sekaligus - seperti misalnya, keterbatasan teknologi, ekonomi hingga mobilitas330 untuk dapat menjangkau informasi maupun sosialisasi terkait bantuan hukum. Sehingga, sosialisasi yang diberikan perlu untuk diberikan sesuai dengan kondisi kelompok rentan tersebut. Grafik 4.73 Perolehan Sosialisasi Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan dari Berbagai Pihak | n = 55 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) LSM/NGO 41.8% Komunitas 38.2% LBH/OBH 21.8% Pemerintah (Kemenkumham-BPHN, Komnas Perempuan, dll) 20.0% Tempat kerja 7.3% Pemerintah desa 5.5% Pemerintah daerah 3.6% Sekolah 1.8% 330 IJRS & UN Women, Kondisi Akses Terhadap Keadilan Kelompok Rentan pada Masa Pandemi COVID-19, laporan belum dipublikasikan. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 200
Temuan menarik muncul dalam hal sosialisasi bantuan hukum di mana ditemukan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang memperoleh sosialisasi bantuan hukum justru memperolehnya dari organisasi masyarakat sipil seperti LSM maupun lembaga bantuan hukum (80%) dan juga komunitas setempat (38.2%). Padahal program kerja pemerintah terkait penyuluhan bantuan hukum juga masih terus berjalan hingga saat ini. Namun, nampaknya belum menjangkau secara khusus kepada kelompok rentan. Sosialisasi bantuan hukum menjadi salah satu program dan tugas pemerintah, secara khusus Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui penyuluh hukum. Secara lebih luas, hal ini juga menegaskan bahwa dukungan kepada elemen masyarakat perlu diperkuat. Khususnya kepada Lembaga Nonprofit berbasis masyarakat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk dapat memperbanyak dan memperluas cakupan dari sosialisasi bantuan hukum melalui layanan penyuluhan hukum yang dilakukan. Gambar 4.1 Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018-2020 41.900.000.000 43.400.000.000 45.592.000.000 Litigasi : 3% Litigasi : %4.8 Non Litigasi : 12.9% Non Litigasi : %4.8 6.700.000.000 7.700.000.000 8.087.900.000 5.237 627 5.425 722 5.699 752 2018 2019 2020 Bantuan Hukum Litigasi Bantuan Hukum Non Litigasi Sumber: BPHN, tidak dipublikasikan Namun sayangnya, untuk mewujudkan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum yang lebih luas, ditunjukkan pada 201 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Gambar 4.1 bahwa hingga tahun 2020 masih terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara anggaran bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi (yang mencakup penyuluhan hukum) yang dianggarkan Kementerian Hukum dan HAM. Data dari BPHN331 pada tahun 2018 anggaran litigasi sebesar 41.900.000.000 sementara anggaran nonlitigasi 6.700.000. Pada tahun berikutnya 2019 anggaran litigasi sebesar 43.400.000.000 dan nonlitigasi 7.700.000.000. Lalu pada tahun 2020 pos anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 dan pos anggaran nonlitigasi menjadi 8.087.900.000. Jika dicermati memang terjadi peningkatan anggaran nonlitigasi setiap tahunnya, namun peningkatan ini bersifat fluktuatif yakni 12.9% pada tahun 2018 dan 4.8% pada tahun 2019. Selain itu perbandingan anggaran litigasi dan nonlitigasi juga terpantau sangat timpang. Oleh karenanya penting untuk mereviu dan memperkuat layanan nonlitigasi dimana di dalamnya mencakup penyuluhan hukum agar dapat memperluas informasi mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Grafik 4.74 Pentingnya Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan | n = 316 Sangat tidak penting 1.3% Kurang penting 9.8% Sangat penting 29.7% Penting 59.2% 331 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018-2020, tidak dipublikasikan. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 202
Temuan ini turut melihat sejauh mana kelompok rentan memandang pentingnya sosialisasi bantuan hukum di mana dinyatakan penting (59.2%), sangat penting (29.7%), kurang penting (9.8%) dan sangat tidak penting (1.3%) terhadap sosialisasi bantuan hukum yang dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum masih menjadi kebutuhan dari masyarakat, khususnya kelompok rentan. Meskipun UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah berjalan 11 (sebelas) tahun, namun sosialisasi bantuan hukum masih harus terus digalakkan. Sosialisasi bantuan hukum diharapkan tidak hanya bergantung pada elemen kelompok masyarakat sipil baik NGO, komunitas maupun LBH/OBH namun juga dapat mengoptimalkan peran penyuluh hukum dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum di daerah. Namun, optimalisasi peran pihak-pihak dalam memastikan penyuluhan hukum yang luas dan inklusif ini perlu dibarengi dengan adanya anggaran yang mencukupi. Saat ini anggaran penyuluhan hukum hanya dapat mencakup maksimal penyuluhan terhadap 30 (tiga puluh) orang dengan total anggaran sebesar Rp 3.740.000.332 Jika dibandingkan dengan biaya layanan litigasi (Rp 5.000.000 per kegiatan) dan anggaran litigasi secara umum, nilai tersebut sangatlah minim. Sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam dan berbasis bukti sesuai kebutuhan kelompok rentan. 332 Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-03.HN.03.03 TAHUN 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi 203 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.75 Informasi yang Penting Disampaikan Kepada Kelompok Rentan dalam Sosialisasi Bantuan Hukum | n = 316 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Informasi cara mendapatkan bantuan hukum gratis Informasi mengenai cara menyelesaikan masalah huku m 56.3% Informasi mengenai apa itu bantuan hukum 51.3% Informasi mengenai syarat mendapat bantuan hukum gratis 45.3% Informasi mengenai akses ke layanan pendukung lain (medis, psikologis , dll) 31.3% Informasi terkait biaya 25.6% Informasi terkait peraturannya 19.6% Lainnya 0.3% Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya menganggap penting adanya sosialisasi bantuan hukum khususnya dalam memberikan informasi terkait cara mendapatkan bantuan hukum gratis (69.9%) dan cara menyelesaikan permasalahan hukum (56.3%). Temuan ini sejalan dengan data dalam Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 di mana 53.4% masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui apa itu bantuan hukum gratis.333 Berdasarkan temuan-temuan terkait sosialisasi bantuan hukum tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan hukum kelompok rentan terhadap sosialisasi bantuan hukum khususnya bantuan hukum gratis. Hal ini mengingat mayoritas kelompok rentan yang disurvei tidak memiliki dana lebih/cadangan untuk penyelesaian masalah hukum termasuk untuk memperoleh bantuan hukum berbayar. Sosialisasi bantuan hukum gratis khususnya 333 Dio Ashar Wicaksana et al., Indeks Akses terhadap Keadilan 2019, hlm. 128 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 69.9% 204
kepada kelompok rentan juga perlu dipikirkan efektivitas dan inklusivitasnya mengingat kelompok rentan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kompleks tergantung pada kerentanan yang dimilikinya. Sehingga, perlu dipertimbangkan metode sosialisasi yang lebih sesuai dan mengakomodir kebutuhan dan kondisi kelompok rentan. Kebutuhan hukum lainnya yang muncul adalah diperlukannya agen-agen sosialisasi bantuan hukum yang 'dekat' dengan kelompok rentan. Sehingga diperlukan adanya penguatan kapasitas (termasuk soal sensitivitas terhadap kelompok rentan) dan dukungan sumberdaya kepada organisasi masyarakat sipil maupun LBH dan komunitas untuk dapat menjadi agen sosialisasi bantuan hukum kepada kelompok rentan. Hasil temuan menunjukkan bahwa peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting jika dikaitkan dengan konteks kelompok rentan ini. Terlebih lagi, mayoritas kelompok rentan jika berhadapan dengan masalah hukum, cenderung untuk menyelesaikannya dengan jalur informal-seperti jalur kekeluargaan, kesepakatan, hukum adat, dsb. Sehingga, peran anggota maupun tokoh di masyarakat untuk menjadi agen sosialisasi bantuan hukum bagi kelompok rentan. 205 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
DAMPAK DARI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN Dampak terwujud (monetary cost) dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan Grafik 4.76 Pengeluaran Biaya oleh Kelompok Rentan dalam Proses Penyelesaian Permasalahan | n = 371 Mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian masalah hukum 36.4% Tidak mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian masalah hukum 63.6% Data ini menunjukan terdapat 36.4% responden yang mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Sedangkan 63.6% responden lainnya menyatakan tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 206
Grafik 4.77 Biaya yang Dikeluarkan oleh Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Biaya komunikasi (misal: pulsa telepon atau pulsa data internet) Biaya perjalanan (misal: menggunakan transportas i umum) Biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya (misal: fotokopi, print, dll) 29.1% Biaya untuk mengu mpulkan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saksi) 19.4% Biaya untuk pengacara atau penasihat hukum 9.2% Biaya mengakses perawatan medis karena dampak fisik dan ps ikis yang dialami di atas 7.0% Biaya lain di luar prosedur (pungli/calo) 5.4% Biaya domestik sewaktu-waktu (misal: menggunakan layanan pengasuh anak dan jas a PRT) 4.6% Ketika kelompok rentan memilih untuk menempuh proses penyelesaian permasalahannya, ada potensi untuk mengalami dampak terhadap dirinya, salah satunya adalah dampak finansial. Dampak finansial ini dapat berupa pengeluaran biaya atau uang selama proses penyelesaian permasalahan berjalan. Bila melihat grafik di atas, sebagian besar responden yang mengeluarkan biaya selama proses penyelesaian permasalahan hukum, terdapat 45.3% responden mengeluarkan biaya komunikasi yang mencakup pembelian pulsa telepon atau pulsa data internet, serta 45.0% responden mengeluarkan biaya perjalanan berupa transportasi umum. Tidak hanya itu, 29.1% kelompok rentan juga masih harus membutuhkan biaya terkait untuk keperluan di pengadilan, seperti biaya untuk mediasi, atau biaya administratif lainnya. Sementara itu, 19.4% responden juga mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi atau bukti, dan 9.2% responden mengeluarkan biaya untuk pengacara. Kebutuhan lainnya juga diperlukan untuk keperluan medis, dengan temuan sekitar7.0% responden yang membutuhkan 207 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 45.3% 45.0%
biaya perawatan medis, serta 4.6% responden membutuhkan biaya domestik seperti penggunaan layanan asuh anak atau jasa PRT selama menempuh proses. Temuan lain yang perlu menjadi perhatian khusus, ternyata 5.4% responden membutuhkan biaya lain di luar prosedur resmi, dan hal ini sarat akan potensi keterlibatan dengan praktik pungli atau biaya calo. Hal tersebut jika dikaitkan dengan indikator pendapatan pada grafik di atas bahwa 48.4% dari kelompok rentan memiliki pendapatan per bulan di bawah UMP, bahkan, dengan kondisi kecukupan penghasilan tanpa adanya sisa untuk menabung sebesar 55.9%. Artinya, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut terlebih sifatnya berupa pengeluaran uang menjadi beban tersendiri setelah permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan. Ditambah, di Indonesia saat ini besaran biaya bantuan hukum belum mengakomodir perihal pembiayaan akan hal-hal yang sifatnya biaya informal tersebut, yakni semua biaya tidak resmi yang dikeluarkan untuk mendukung proses hukum.334 Dalam mekanisme besaran biaya bantuan hukum hanya mengatur terkait biaya litigasi dan non litigasi, di mana biaya bantuan hukum non litigasi hanya spesifik mengatur terkait kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.335 Dari sisi anggaran bantuan hukum antara anggaran litigasi dengan non litigasi per 2020 pun memiliki rentang yang cukup jauh, pos anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 sedangkan pos anggaran non litigasi sebesar 8.087.900.9000.336 Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut, mengingat hasil dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I merekomendasikan agar 334 Sarah Barakat, The Cost of Justice: Exploratory assessment on women's access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt, and Yemen, hlm. 13 335 Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi 336 Lihat Gambar 4.1 terkait Besaran Anggaran Bantuan Hukum tahun 2018-2020 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 208
Pemerintah menyesuaikan kembali anggaran non litigasi sesuai dengan kebutuhan.337 Selain itu, Mahkamah Agung sebetulnya juga memiliki mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo, di mana komponen biaya yang ditanggung dapat meliputi salah satunya adalah biaya pengadilan mulai dari biaya administrasi, fotokopi berkas dan surat-surat berkaitan dengan perkara, hingga biaya eksekusi338 akan tetapi mekanisme tersebut hanya menjangkau terhadap kelompok miskin yang juga dibebankan dengan syarat- syarat administrasi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial.339 Kriteria miskin tersebut yang menjadi penentu untuk mendapatkan bantuan tidak secara realistis dan menghambat kelompok-kelompok dengan kerentanan lainnya. Padahal, di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.340 Setelah menanyakan perihal biaya yang dikeluarkan oleh kelompok rentan selama proses penyelesaian permasalahan hukum, survei ini juga menanyakan perihal keterjangkauan biaya yang dikeluarkan oleh kelompok rentan. Perlu diingat, pendapatan responden dalam grafik pendapatan menyebutkan bahwa 48.4% 337 Asfinawati, et al., Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, hlm. 12. 338 Lebih lanjut lihat Pasal 11 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 339 Nawa Angkasa, Prodeo dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Istinbath Jurnal Hukum, Vol 13(1), 2016, hlm. 134 340 Kemenkumham et al., Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, (Jakarta: BPHN, 2018) 209 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
pendapatannya di bawah UMP dan 29.9% responden tidak memiliki penghasilan. Quick Fact 33.3% kelompok penyandang disabilitas mengeluarkan biaya untuk pengacara atau penasihat hukum untuk membantu penyelsaian permasalahan hukumnya. Grafik 4.78 Keterjangkauan Biaya yang Dikeluarkan oleh Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 Biaya komunikasi (misal: pulsa telepon atau pulsa data internet) 14.3% 41.1% 35.7% 8.9% Biaya perjalanan (misal: menggunakan transportas i umum) 21.6% 43.1% 24.6% 10.8% Biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya (misal: fotokopi, print, dll) 20.4% 44.4% 26.9% 8.3% Biaya untuk mengu mpulkan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saks i) 23.6% 41.7% 30.6% 4.2% Biaya untuk pengacara atau penasihat hukum 40.0% 31.4% 17.1% 11.4% Biaya mengakses perawatan medis karena dampak fisik dan psikis yang dialami di atas 19.2% 38.5% 15.4% 26.9% Biaya lain di luar prosedur (pungli/calo) 5.0% 50.0% 25.0% 20.0% Biaya domestik sewaktu-waktu (misal: menggunakan layanan pengasuh anak dan jasa PRT) 5.9% 23.5% 35.3% 35.3% Sangat sulit Sulit Mudah Sangat mudah Survei ini menunjukkan 40.0% responden menyatakan bahwa biaya penasehat hukum merupakan kategori yang sangat sulit dijangkau oleh kelompok rentan, kemudian disusul dengan biaya untuk mengumpulkan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saksi) sebanyak 23.6% dan 21.6% responden menyatakan sangat sulit untuk menjangkau biaya transportasi umum. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 210
Untuk kategori sulit, posisi teratas sebanyak 50.0 % responden menjawab bahwa pengeluaran biaya lain di luar prosedur (pungli/calo), 44.4% responden menyatakan sulit untuk mengeluarkan biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif (fotokopi, print dll), selanjutnya 43.1% responden menyatakan sulit untuk mengeluarkan biaya transportasi umum, 41.7% juga menyatakan sulit menggunakan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saksi), 41.1% responden menyatakan sulit mengeluarkan biaya telepon atau pulsa data internet. Hal ini mengkonfirmasi penjelasan Teremtetsky341 yang menyatakan bahwa hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat situasinya terus terlanggar dan disaat mereka mengakses keadilan kerap terhambat oleh biaya dan prosedur. Dari data diatas juga menunjukkan bahwa responden kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum sangat membutuhkan jasa penasihat hukum yang dapat diakses secara gratis. Tak hanya itu, kebutuhan mengenai hal-hal yang mendukung proses penyelesaian permasalahan hukum seperti mengumpulkan informasi dan bukti juga menjadi hal yang tak kalah penting. Sehingga perluasan cakupan penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum yang menempatkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum merupakan salah satu opsi perubahan kebijakan yang harus dilakukan. Terlebih dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih. 341 Vladyslav Teremetskyi, et al., Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 2021, hlm. 2 211 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Dampak tidak terwujud (non-monetary cost) dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan Grafik 4.79 Bentuk Dampak yang Dialami Kelompok Rentan Akibat Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 Dampak sosial 24.4% Dampak fisik 9.4% Dampak psikis 66.3% Dari seluruh kelompok rentan sasaran yang menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum, diketahui mayoritas 66.2% dari kelompok rentan mengalami dampak psikis, 24.4% mengalami dampak sosial, hingga 9.4% mengalami dampak fisik. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 212
Grafik 4.80 Rincian Dampak yang Dialami oleh Kelompok Rentan Karena Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Kerusakan hubungan 8.9% 91.1% Putus sekolah 3.5% 96.5% Kehilangan pekerjaa 5.4% 94.6% Pengusiran 2.2% 97.8% Pengucilan 3.2% 96.8% Kehilangan tulang punggung 4.0% 96.0% Viral/dihujat di sosmed 4.0% 96.0% Stigma negatif 10.5% 89.5% Adanya ancama dari pihak lain 4.6% 95.4% Ketergantungan obat 3.8% 96.2% Trauma 34.0% 66.0% Stress 39.1% 60.9% Kecemasan 45.0% 55.0% Tekanan dari sekitar 23.2% 76.8% Dendam 18.6% 81.4% Keinginan untuk bunuh diri 5.4% 94.6% Cedera fisik/luka 5.4% 94.6% Penurunan kesehatan fisik 18.6% 81.4% Kehilangan penghasilan utama 3.8% 96.2% Kehilangan harta benda 12.7% 87.3% Mengalami Tidak mengalami Berangkat dari grafik ini, kluster dampak yang dialami kelompok rentan dalam proses penyelesaian permasalahan, grafik ini membedah secara detail dampak yang dialami kelompok rentan karena proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilaluinya. Bila melihat grafik di atas, diketahui mayoritas 45.0% dari kelompok rentan mengalami kecemasan, 39.1% mengalami stres, 34.0% 213 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mengalami trauma, hingga 23.2% mengalami tekanan dari sekitar. Tidak hanya itu, terdapat juga 18.6% dari kelompok rentan mengalami penurunan kesehatan fisik dan perasaan dendam, 12.7 % mengalami kehilangan harta benda, 10.5% mendapatkan stigma negatif, serta terdapat juga dampak yang paling fatal yakni keinginan untuk bunuh diri sebesar 5.4%. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas kelompok rentan mengalami dampak pada kategori dampak psikis. Terlebih karakteristik status responden dalam permasalahannya juga sebagian besar 40% kelompok rentan adalah korban.342 Sejumlah studi menunjukkan bahwa berhadapan dengan proses penyelesaian salah satunya dengan proses hukum dapat menyebabkan viktimisasi sekunder343 di mana dengan melaporkan kejahatan yang terjadi ke pihak berwenang seperti Polisi dapat menimbulkan stres, menceritakan pengalaman permasalahan di Pengadilan seringkali menyebabkan traumatis, hingga pada kegagalan dalam mengadili suatu kasus dapat membuat korban merasa sakit hati dan kecewa.344 Hal ini dikarenakan batas konstitusional dalam proses hukum cenderung menawarkan jaminan yang kuat terhadap hak-hak terdakwa akan tetapi tidak ada perlindungan yang sesuai bagi hak korban, akibatnya, para korban memilih untuk mencari keadilan dengan menghadapi hambatan dan risiko serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesehatan mereka.345 342 Lihat grafik 4.50 terkait status permasalahan hukum yang dimiliki oleh kelompok rentan 343 Viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, pelayanan pendampingan hukum, dan persidangan. Lihat Loraine Wolhuter et al., Victimology: Victimization and Victim's Rights, (New York: Routledge Cavendish, 2009), hlm. 33 344 Herman (2003) dan Orth (2004) dikutip dalam Jim Parsons dan Tiffany Bergin, The Impact of Criminal Justice Involvement on Victim's Mental Health, Journal of Traumatic Stress, Vol. 00 (0), 2010. hlm. 1-2 345 Judith Lewis Herman, The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal Intervention, Journal of Traumatic Stress, Vol. 16 (2), 2003, hlm. 159 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 214
Quick Fact 38.7% kelompok anak, 46.7% kelompok penyendang disabilitas mengalami dampak berupa stigma/label/cap diri karena proses hukum yang dilaluinya. 16.7% kelompok dengan ragam dan minoritas gender serta 26.7% penyandang disabilitas turut mengalami hujatan/caci maki di media sosial karena proses hukum yang dilaluinya. Sebagai contoh, riset yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (2022) berargumen bahwa pemulihan perempuan korban kekerasan seksual belum diberikan porsi yang sama besarnya dengan proses pemidanaan, padahal, korban membutuhkan lebih dari sekedar penghukuman pelaku untuk bisa pulih dari dampak yang dialaminya.346 Kemudian, realitas lainnya juga ditemukan bahwa informasi mengenai kerugian atau penderitaan yang dialami korban hanya ditujukan sebagai referensi untuk menghukum pelaku serta Hakim juga belum pernah mempertimbangkan dampak yang diderita korban maupun menawarkan bentuk pemulihan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, dan rehabilitasi sosial.347 Grafik 4.81 Pemulihan yang Diperoleh dari Dampak Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum | n = 371 Pemulihan sosial 0.3% 81.9% 17.8% Pemulihan psikis 2.2% 82.5% 15.4% Pemulihan fisik 5.1% 76.3% 18.3% Memperoleh Tidak memperoleh Tidak membutuhkan 346 Arsa Ilmi Budiarti et al, Refleksi Penanganan Perkara Kekerasan Seksual, hlm. 120 347 Komnas Perempuan, IJRS dan MaPPI FHUI, Review Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 122 215 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Setelah kelompok rentan melewati atau sedang menjalani proses hukum, survei ini menunjukkan bahwa pemulihan sosial, pemulihan psikis dan pemulihan psikis mayoritas tidak diperoleh oleh kelompok rentan. Data menunjukkan bahwa 81.9% responden tidak memperoleh pemulihan sosial, 82.5% responden tidak memperoleh pemulihan psikis dan 76.3% responden juga tidak memperoleh pemulihan psikis. Dari seluruh responden hanya kurang dari 5.1% di masing-masing kategori yang mendapatkan pemulihan fisik, psikis dan pemulihan sosial. Di lain pihak, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurang dari 18.3% responden tidak membutuhkan pemulihan fisik, psikis dan sosial. Data diatas tentu tidak terputus dengan temuan lainnya. Sebagai catatan, 40.0% responden kelompok rentan menjadi Korban. Minimnya kelompok rentan memperoleh pemulihan psikis, fisik dan sosial dapat dikatakan akibat dari sulitnya kelompok rentan mengakses jasa hukum sebagaimana dijelaskan dalam point keterjangkauan biaya yang dikeluarkan selama proses hukum dan minimnya pengetahuan responden mengenai cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Selain itu, kendatipun dalam banyak beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia yang memuat tentang pemulihan psikis, sosial dan psikis namun dalam taraf implementasinya ternyata hal tersebut belum menjangkau secara maksimal kelompok rentan setelah atau sedang berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam kajian yang dilakukan oleh IJRS (2022)348 menemukan hanya 0.1% putusan perkara kekerasan seksual dalam rentang waktu tahun 2018-2020 yang menghukum pelaku membayarkan restitusi bagi korban. Sedangkan 19.2% lainnya 348 Arsa Ilmi Budiarti et al, Refleksi Penanganan Perkara Kekerasan Seksual, hlm. 145 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 216
menunjukan bahwa korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim, serta 80.7% putusan lainnya tidak mencantumkan adanya informasi terkait pemulihan korban. Data-data tersebut menunjukan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum memprioritaskan aspek pemulihan korban sebagai tujuan proses peradilan. Padahal pemerintah Indonesia saat ini sudah mendorong implementasi keadilan restoratif sebagai tujuan dari proses pemidanaan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana keadilan restoratif harus dimaknai sebagai respon terhadap kejahatan yang sebisa mungkin untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban349. Dimana dalam konteks ini pelaku harus bisa bertanggungjawab atas tindakannya dan menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dan memberikan dampak yang nyata bagi korban dan masyarakat. Korban sendiri seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya dan berpartisipasi atas kesadaran dirinya menentukan jalan terbaik pelaku untuk memenuhi ganti rugi yang dialaminya, serta masyarakat bertanggung berkontribusi dalam prosesnya.350 jawab untuk Dalam konteks legislasi, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memberikan pembaruan mekanisme untuk pemulihan korban, dimana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan setempat351, dimana sita jaminan restitusi ini bertujuan agar korban tetap mendapat ganti kerugian apabila pelaku tidak melakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga 349 UNODC sebagaimana dikutip oleh Maidina Rahmawati, et al, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: ICJR, 2022), hlm. 351 350 Ibid. 351 Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 31 ayat (3) 217 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap352. Restitusi dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban atas kehilangan penghasilan/kekayaan, penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, perawatan medis dan/atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya353. Bahkan UU TPKS ini juga memberikan mekanisme kompensasi oleh negara apabila pelaku dan hasil sita jaminan restitusi tidak mampu membayar kerugian korban, maka negara bisa memberikan kompensasi dengan mekanisme dana bantuan korban354. Dimana dana bantuan korban merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, dan bersumber dari filantropi, masyarakat, individu, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat pada anggaran negara355. Akan tetapi mekanisme dana bantuan korban saat ini hanya masih bisa diterapkan pada korban kekerasan seksual, padahal permasalahan hukum pidana yang dialami kelompok rentan tidak hanya terkait tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karenanya, kedepannya perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme kompensasi dan dana bantuan korban dalam rangan pembaruan hukum acara pidana. 352 Ibid., Ps. 33 ayat (5) 353 Ibid., Ps. 30 ayat (2) 354 Ibid., Ps. 35 ayat (1) dan (2) 355 Ibid., Ps. 35 ayat (3) LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 218
Grafik 4.82 Dampak Positif dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum bagi Kelompok Rentan | n = 371 Lebih waspada Lebih mengerti proses 53.4% Mengenal pihak-pihak terkait untuk membantu kedepannya 50.1% Masalah terseles aikan 49.3% Mendapat ganti rugi 24.3% Temuan survei ini tidak hanya menunjukkan dampak negatif yang dialami ketika menempuh proses penyelesaian permasalahan, namun juga menemukan dampak positif yang dialami oleh kelompok rentan. Bila melihat grafik di atas, mayoritas menunjukkan 73.6% dari kelompok rentan merasa bahwa dengan menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya menjadi lebih waspada, 53.4% mengaku lebih mengerti proses hukum yang dilaluinya, 50.1% menjadi mengenal pihak-pihak terkait untuk membantu kedepannya jika kembali mengalami permasalahan hukum, 49.3% juga mengaku permasalahan yang dialami menjadi terselesaikan, hingga 24.3% pada akhirnya mendapat ganti rugi atas permasalahan hukum yang terjadi padanya. 219 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 73.6%
KEMAMPUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Kelompok Rentan dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum Grafik 4.83 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Kelompok Rentan dalam Menyelesaikan Permasalahan | n = 1,020 Saya tahu dimana mencari bantuan hukum gratis 42.8% 27.5% 20.2% 9.4% Saya tahu ke mana saya bisa meminta bantuan atas permasalahan saya 13.4% 33.4% 40.3% 12.8% Saya tahu apa itu bantuan hukum gratis 33.8% 33.8% 23.9% 8.4% Saya paham akan kewajiban saya sebagai warga negara (mis. Membayar pajak, dll) 2.9% 13.0% 59.6% 24.4% Saya paham akan hak saya sebagai warga negara 2.8% 12.1% 60.0% 25.1% Saya mengetahu i tentang aturan hukum nas ional yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang saya alami 16.2% 35.2% 37.1% 11.6% Saya memahami kasus hukum yang saya alami 10.3% 32.7% 40.8% 16.2% Tidak sesuai Kurang sesuai Ses uai Sangat ses uai Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan mengatakan "tidak sesuai" (42.8%) dan "kurang sesuai" (27.5%) sebanyak 69.3% responden yang mengetahui di mana mencari bantuan hukum gratis. Temuan ini menunjukan mayoritas responden belum mengetahui dimana mencari bantuan hukum gratis ketika mengalami permasalahan hukum. Data ini juga diperkuat dengan 67.6% (20.2% menjawab sesuai dan 9.4% menjawab sangat sesuai) responden yang belum mengetahui apa itu bantuan hukum gratis. Kedua hal tersebut berbanding terbalik dengan pertanyaan mengenai pemahaman tentang hak sebagai warga negara mayoritas kelompok rentan mengatakan "sesuai" dan "sangat sesuai" tentang kewajiban sebagai warga negara (seperti membayar pajak, dll) sebanyak 84.0 % responden dan 85.1 % responden paham mengenai LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 220
hak responden sebagai warga negara. Tingginya pengetahuan tentang hak sebagai warga negara tidak sejalan dengan hak mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang bantuan hukum gratis. Oleh karenanya, data ini menunjukan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis serta bagaimana memperolehnya. Sehingga sosialiasi bantuan hukum kedepannya perlu ditingkatkan serta disesuaikan dengan target kelompok yang membutuhkannya. Kemampuan Kelompok Rentan Memahami Layanan dan Proses Hukum Grafik 4.84 Kemampuan Kelompok Rentan dalam Memahami Layanan dan Proses Hukum | n = 1,020 Saya paham siapa saja yang aparat penegak huku m/penerima laporan/pihak terkait yang berperan dalam proses permasalahan yang dialami 17.6% 39.0% 30.7% 12.6% Saya paham ins titusi mana saj a yang dituju dalam tahapan/layanan proses hukum atas permasalahan yang dialami 19.9% 38.4% 27.4% 14.3% Saya paham atas tahapan/layanan proses hukum atas permasalahan yang dialami 17.5% 35.3% 32.1% 15.1% Tidak sesuai Kurang sesuai Ses uai Sangat ses uai Konsep kemampuan hukum masyarakat atau legal capability yang digagas oleh Pascoe Pleasence (2018) diartikan sebagai kemampuan individu untuk merespon secara efektif permasalahan yang dialaminya, termasuk jugakemampuan untuk memahami layanan dan proses hukum, memahami hak - haknya, kemampuan menjalani proses hukum, berkomunikasi efektif, dan menyelesaikan 221 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
permasalahan hukum356. Dalam temuan survei ini, menunjukkan bahwa kemampuan hukum kelompok rentan terkait pemahaman akan layanan dan proses hukum terbilang masih sangat rendah. Bila melihat grafik di atas, diketahui mayoritas kelompok rentan yang menjadi responden berada pada kategori "kurang sesuai" akan pernyataan terkait pemahaman layanan dan proses hukum, 39.0% dari kelompok rentan masih belum memahami terkait pihak dan aparat penegak hukum yang berperan dalam proses permasalahan yang dialaminya, 38.4% dari kelompok rentan belum memahami institusi atau layanan proses hukum yang dituju dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga 35.3% belum memahami akan tahapan atau layanan proses hukum atas permasalahan yang dialaminya. Temuan ini mengkonfirmasi setidaknya hipotesis bahwa semakin kemampuan hukum yang rendah maka kebutuhan hukumnya tinggi. Sebab, dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, adanya kemampuan hukum masyarakat menjadi prasyarat. Tanpa adanya kemampuan dari masyarakat, maka ketersediaan mekanisme baik formal maupun informal dalam akses terhadap keadilan menjadi tidak optimal. Melihat kondisi tersebut, oleh karenanya, peluang terbaik akan pemenuhan kebutuhan hukum bagi kelompok rentan adalah dengan penguatan peran pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan khususnya kepada kelompok rentan yang bisa menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menginformasikan terkait bantuan hukum akan tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kemampuan untuk menyelesaikan ataupun menyikapi permasalahan 356 Pascoe Pleasence & N.J. Balmer, Legal Confidence and Attitudes to Law: Developing Standardised Measures to Legal Capability, (Cambridge: PPSR, 2018), hlm. 1 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 222
hukum yang dialaminya, terkhusus terkait pemahaman akan layanan dan proses penyelesaian permasalahan. Walaupun pada prinsipnya, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memiliki program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi melihat data temuan yang diperoleh dapat dikatakan kesadaran perihal kemampuan hukum masyarakat belum diketahui atau masih rendah. Selain itu, maka, penting juga untuk memprioritaskan pihak- pihak terdekat dari kelompok rentan yang menjadi pihak yang paling banyak dipilih sebagai pihak pertama dalam menceritakan permasalahan yakni mayoritas 67.9% adalah anggota keluarga dalam satu rumah dan pihak yang paling banyak dipilih dalam mencari bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yakni mayoritas 73.2% merupakan keluarga/teman/kenalan sebagai sasaran pemberdayaan atau paralegal komunitas. Saat ini misalnya di Australia, kebijakan pemerintahnya mengarahkan kepada penargetan yang lebih baik dalam hal pendidikan hukum masyarakat guna meningkatkan kemampuan hukum, kesesuaian layanan untuk menyesuaikan dengan kemampuan hukum masyarakat, penjangkauan layanan agar hambatan akses dapat teratasi, hingga ketepatan bantuan.357 Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa memaksimalkan potensi mekanisme desa untuk sarana melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum. Apalagi Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketentrama dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, 357 Pascoe Pleasence & N. J. Balmer, Justice & the Capability to Function in Society, Daedalus 148(1), 2019, hlm. 146 223 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa358. Kemampuan Kelompok Rentan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum Grafik 4.85 Kemampuan Kelompok Rentan untuk Menempuh dan Menjalani Proses Hukum | n = 1,020 Saya tahu siapa pihak yang salah dan benar 15.4% 16.0% 49.4% Saya percaya diri dapat menyeles aikan sendiri atas permasalahan yang s aya alami 27.0% 23.1% 35.7% Saya percaya diri akan hasil penyelesaian masalah saya jika saya mendapatkan bantuan oran g lain 28.5% 20.7% 37.5% Saya merasa malu dalam meminta bantuan ke orang lain untuk menyelesaikan permasalahan saya 25.7% 26.7% 31.6% Saya memiliki kenalan/ahli yang dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan saya 40.4% 34.9% Saya memiliki keinginan yang tinggi untuk menyelesaiakn masalah hukum ang saya alami 30.5% 22.1% 35.9% Saya memiliki aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya 48.1% 37.8% Saya membutuhkan orang lain untuk mewakili saya berbicara di depan umum 37.6% 21.7% 33.8% Saya mampu mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya 56.1% 23.4% Saya mampu menghadirkan media mas sa untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya 55.4% 25.8% Saya lebih percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika melalui cara kekeluargaan/damai 18.1% 15.9% 44.4% Saya bisa bersikap tenang dalam menghadapi permasalah an saya 15.6% 19.7% 43.7% Saya bisa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum 32.0% 21.0% 34.2% Tidak sesuai Kurang sesuai Ses uai Sangat ses uai Penelitian ini menanyakan 13 (tiga belas) hal tentang kemampuan kelompok rentan dalam menempuh proses hukum dengan kategori "tidak sesuai", "kurang sesuai", "sesuai" dan "sangat sesuai". Mayoritas kelompok rentan mengatakan "sesuai' dan "sangat sesuai" tentang pengetahuan responden tentang pihak yang salah dan benar (68.5%), kelompok rentan percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika melalui cara kekeluargaan/damai (65.9%), kelompok rentan lebih bersikap tenang dalam menghadapi permasalahannya (64.7%). 358 Indonesia, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ps. 26 ayat (4) LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 19.1% 14.2% 13.2% 16.1% 20.7% 4.0% 11.6% 10.0% 3.9% 6.9% 16.4% 4.1% 15.3% 3.4% 21.5% 21.0% 12.8% 224
Sementara responden mayoritas menyatakan "tidak sesuai" dan "kurang sesuai" mengenai kelompok rentan menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan (81.5%), responden mampu mengumpulkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan (79.5%), responden memiliki aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan (75.9%), responden memiliki kenalan/ahli yang dapat membantu responden menyelesaikan permasalahan hukum (75.3%), responden merasa malu dalam meminta bantuan ke orang lain untuk menyelesaikan masalah (52.4%), responden memiliki keinginan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan hukum (52.6%), dan responden bisa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum (53.0%). PERSEPSI TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN Persepsi Kelompok Rentan terkait Kerumitan Proses Hukum Grafik 4.86 Persepsi Kelompok Rentan terkait Kerumitan Proses Hukum | n = 1,020 Proses hukum atas permasalahan yang saya alami sulit dipahami 15.9% 22.6% 27.9% 24.6% Permasalahan hukum itu sulit un tuk diselesaikan 12.5% 17.2% 26.3% 37.0% Permasalahan akan selesai dengan lebih mudah dan cepat jika diselesaikan den gan cara kekeluargaan 8.6% 16.4% 19.0% 49.9% Jika permasalahan dibawa ke Pengadilan, akan memperburuk permasalahan itu sendiri 12.3% 20.1% 28.7% 30.4% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu 225 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 8.9% 7.2% 6.1% 8.5%
Melalui survei ini, dapat ditunjukkan persepsi yang dimiliki kelompok rentan terkait betapa rumitnya menjalani proses hukum di Indonesia. Berdasarkan grafik ini, terdapat persepsi kelompok rentan sebanyak 49.9% terkait proses hukum yang paling rumit, yakni bahwa permasalahan dianggap akan selesai dengan lebih mudah dan cepat jika diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari data tersebut memiliki korelasi dengan data pada grafik sebelumnya, di mana kemampuan kelompok rentan dirasa semakin tinggi apabila memiliki kenalan/ahli dalam membantu proses penyelesaian permasalahan hukum. Temuan ini menunjukan bahwa kepemilikan relasi dengan orang lain dianggap sebagai modal yang dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki kelompok rentan. Akan tetapi hal ini perlu ditelusuri lebih jauh, apakah relasi kenalan/ahli ini agar tidak bertentangan dengan prinsip anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu, ditemukan pula mayoritas responden yang lebih percaya diri menempuh dengan proses kekeluargaan atau damai. Hal ini perlu ditelusuri lebih jauh, karena tidak selamanya mekanisme damai/kekeluargaan merupakan cara yang terbaik bagi kepentingan korban - apalagi 40% responden pada survei ini merupakan korban. Dalam perkara kekerasan seksual, mekanisme penyelesaian melalui kekeluargaan/damai rentan memberikan dampak buruk bagi korban, karena mekanisme ini dianggap memberikan beban psikis terhadap korban, dimana korban dipaksa secara tidak langsung untuk memaafkan pelaku. Padahal korban dalam permasalahan hukum yang dialaminya, sudah mengalami berbagai bentuk kerugian fisik, psikis, maupun finansial. Bahkan mekanisme perdamaian ini dapat berpotensi menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku kekerasan seksual.359 359 Marsha Maharani & Dio Ashar Wicaksana, Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan 2022, diakses pada Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual, Desember LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 226
Temuan lainnya, sebanyak 37.0% kelompok rentan juga memiliki persepsi bahwa permasalahan hukum itu sulit untuk diselesaikan. Dilanjutkan dengan persepsi kelompok rentan bahwa terdapat sebanyak 30.4% kelompok rentan yang memiliki persepsi buruk terhadap pengadilan, dengan anggapan bahwa jika permasalahan dibawa ke pengadilan, maka akan memperburuk masalah itu sendiri. Anggapan lain muncul sebanyak 24.6% kelompok rentan menganggap bahwa proses hukum atas permasalahan yang mereka alami sulit untuk dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa masih cenderung minimnya kemampuan kelompok rentan sebagai pencari keadilan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Persepsi Kelompok Rentan terkait Keadilan dalam Proses Hukum Grafik 4.87 Persepsi Kelompok Rentan terkait Keadilan dalam Proses Hukum | n = 1,020 Proses hukum cenderung untuk merugikan korban 10.5% 17.3% 28.0% 32.8% 11.4% Proses hukum cenderung tidak adil 8.6% 15.2% 23.5% 40.4% 12.3% Kondisi atau kerentanan khusus yang saya miliki cenderung diabaikan dalam proses hukum 11.5% 10.1% 25.6% 33.0% 19.8% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu Grafik ini menunjukkan bahwa faktanya sebanyak 32.8% kelompok rentan berpendapat bahwa proses hukum cenderung bersifat merugikan bagi korban, 40.4% kelompok rentan tanggal 18 Desember 2022 227 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
berpendapat bahwa proses hukum di Indonesia cenderung tidak adil, serta 33.0% kelompok rentan berpendapat bahwa kerentanan serta kondisi khusus mereka cenderung diabaikan dalam proses hukum. Ketidakadilan dalam proses hukum yang menjadi penghambat proses penegakan hukum menjadi permasalahan serius yang telah membuat persepsi masyarakat terhadap proses hukum menjadi buruk. Berdasarkan laporan penelitian Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), maka terlihat persepsi atas penilaian para ahli (expert judgment) terkait penerapan prinsip fair trial di Indonesia yang masih berada pada 55.31%, yakni baru setengah dari yang seharusnya. 360 Salah satu studi yang bisa dirujuk adalah Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada 2018 yang telah menjadi penegasan bahwa aspek pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan hanya mencapai, pencapaian prinsip kesetaraan di muka hukum, aspek pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial, serta aspek pemenuhan prinsip pendampingan penasihat hukum juga belum mencapai angka yang cukup baik.361 Hal ini juga diperkuat oleh data dari Rule of Law Index (2022) yang menyebutkan bahwa indikator non diskriminasi dan penerapan due process of law pada proses peradilan pidana masih sangatlah rendah, yaitu berkisar pada angka 0.28 dan 0.37 (dalam rentang 0-1).362 Sedangkan angka indikator aksesibilitas dan non diskriminasi pada peradilan perdata juga masih rendah, yaitu 0.49 dan 0.34. Sehingga, menjadi hal yang wajar jika kelompok rentan belum dapat merasakan manfaat dari keadilan dalam proses hukum, karena pengadilan di Indonesia memang belum cukup baik. 360 Miko Ginting, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021, hlm. 11 361 Ibid. 362 World Justice Project, Rule of Law Index 2022, diakses pada tanggal 18 Desember 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 228
Meskipun telah dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".363 Namun, penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan terhadap kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya masih belum dapat secara maksimal terpenuhi dan dianggap sulit untuk dicapai. Persepsi Kelompok Rentan terkait Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum Grafik 4.88 Persepsi Kelompok Rentan atas Kepemilikan Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum | n = 1,020 Orang yang menggunakan pengacara akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya 3.8% 19.2% 21.3% 48.5% Orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah hukumnya 6.1% 11.2% 18.0% 58.3% Orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya 9.0% 17.1% 27.3% 40.1% Orang yang memiliki koneksi/kenalan dengan pihak di pemerintahan akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah h ukumnya 4.3% 11.6% 19.8% 57.1% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu Grafik ini menggambarkan persepsi kelompok rentan atas kepemilikan sumber daya dan pengaruhnya dalam proses hukum. Dimulai dari persepsi mereka bahwa orang yang menggunakan pengacara akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah 363 Indonesia, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 229 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 7.2% 6.4% 6.6% 7.3%
hukumnya, yakni sebanyak 48.5%. Kemudian, menurut 40.1% kelompok rentan, orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Sebanyak 57.1% kelompok rentan juga beranggapan bahwa orang yang memiliki koneksi serta kenalan dengan pihak di instansi pemerintahan akan lebih mudah dan cepat untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Dilanjutkan dengan persepsi sebanyak 58.3% kelompok rentan beranggapan bahwa orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi kelompok rentan terhadap masyarakat pada umumnya memperlihatkan bahwa mereka merasa dibedakan oleh faktor-faktor di luar proses hukum dalam proses penyelesaian masalah hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok rentan cenderung untuk tidak melakukan apapun ketika berhadapan dengan hukum karena biayanya yang sangat mahal, serta tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Menurut sebagian besar kelompok rentan, masyarakat yang memiliki sumber daya memiliki pengaruh yang lebih besar di hadapan hukum, dibandingkan kelompok rentan yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dan tidak memiliki sumber daya atau pengaruh apapun. Kerap kali, mereka yang memiliki sumber daya atau uang dapat berpotensi menjadikan hukum sebagai alat untuk mencari kemenangan secara tidak adil dalam berperkara di pengadilan, dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, serta ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, seseorang yang tidak memiliki sumber LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 230
daya ataupun uang, tidak jarang malah dikriminalisasi dan diperas dengan sejumlah uang agar perkaranya tidak diproses lebih lanjut.364 Persepsi Kelompok Rentan terkait Institusi Peradilan Grafik 4.89 Persepsi Kelompok Rentan tentang Institusi Peradilan | n = 1,020 Fasilitas di kantor polisi atau pengadilan tidak mendukung saya dalam menyelesaikan masalah huku m 14.6% 22.5% 18.8% 25.9% 18.2% Aparat penegak hukum (s eperti polisi, hakim) tidak profesional dalam menjalankan tugasnya 14.5% 23.8% 25.1% 23.4% 13.1% Aparat penegak hukum (s eperti polisi, hakim) tidak memiliki sikap peduli dan empati terhadap kondisi tertentu yang dimiliki oleh kelompok rentan s eperti perempuan, orang dengan disabilitas, anak, dsb. 17.3% 23.2% 25.3% 20.9% 13.3% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu Survei ini turut menjelaskan persepsi kelompok rentan tentang institusi peradilan sebagaimana tercantum dalam grafik ini, yakni sebanyak 25.9% kelompok rentan berpendapat bahwa fasilitas yang terdapat di kantor polisi atau pengadilan tidak mendukungnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sebanyak 23.4% kelompok rentan berpendapat bahwa aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih lagi, terdapat sebanyak 20.9% kelompok rentan yang beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kepedulian serta empati terhadap kondisi kelompok rentan (seperti perempuan, orang dengan disabilitas, anak, dsb). Persepsi seperti ini juga dapat merupakan salah satu pemicu dari kelompok rentan yang tidak 364 Desy Indriani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, Artikel, Buletin Hukum dan Keadilan. (Jakarta: Volume 2 Nomor 6d, 2018), hlm 56. 231 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mendapatkan akses terhadap keadilan dan tidak merasakan betapa pentingnya agar suatu permasalahan dibawa ke proses pengadilan untuk dapat diselesaikan. Hal ini juga dapat mendorong semakin cenderugnnya kelompok rentan memilih menggunakan mekansime informal dalam penyelesaian permasalahan hukumnya. Bukti nyata yang dapat memperjelas situasi masyarakat yang kepercayaannya sudah menurun terhadap aparat kepolisian dapat dilihat dari munculnya tagar #PercumaLaporPolisi pada tahun 2021 yang telah mendapatkan perhatian yang serius. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab moral, serta tanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah membiayai kepolisian secara keseluruhan. Tagar tersebut muncul pada tahun 2021 sebagai bentuk dari kekesalan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian yang dinilai belum sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penjelasan lebih lanjut terkait suatu institusi peradilan yang seharusnya berpihak kepada kelompok rentan telah diamanatkan dalam substansi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara publik wajib menerapkan asas pelayanan publik antara lain kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, pelayanan yang menyediakan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan.365 Sehingga, yang menjadi persoalan utama tidak terciptanya peradilan yang fair bagi kelompok rentan adalah sarana dan prasarana di pengadilan yang masih kurang untuk dapat diakses oleh mereka. Jika ditinjau dari konteks HAM, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel, serta pemenuhan proses institusi peradilan 365 Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 232
yang adil dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab negara.366 Persepsi Kelompok Rentan tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum Grafik 4.90 Persepsi Kelompok Rentan tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum | n = 1,020 Proses hukum hanya dapat diselesaikan dengan adil apabila petugasnya diberi uang tambahan 7.0% 18.3% 19.2% 42.0% Mengurus dokumen-dokumen hukum agar lebih cepat memerlukan uang tambahan untuk petugasnya 6.7% 11.9% 25.2% 43.3% Menggunakan calo/makelar/orang ketiga mempermudah proses hukum 8.0% 14.2% 28.2% 34.2% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu Survei ini telah menggambarkan pula persepsi kelompok rentan terkait praktik suap dalam proses hukum dalam penyelesaian masalah hukumnya. Terbukti betapa dominannya persepsi buruk kelompok rentan terkait praktik suap dalam proses hukum, yakni sebanyak 42.0% yang beranggapan bahwa proses hukum hanya dapat diselesaikan dengan adil apabila petugasnya diberikan uang tambahan. Sebanyak 43.3% kelompok rentan beranggapan bahwa diperlukannya uang tambahan untuk petugasnya untuk mengurus dokumen-dokumen hukum agar prosesnya cepat, serta 34.2% kelompok rentan yang beranggapan bahwa kehadiran seorang calo/makelar/orang ketiga dapat mempermudah proses hukum yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam data hasil pemantauan terkait tren penindakan korupsi 366 Muhammad Syafari Firdaus, et al., Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013). hlm. 135-136 233 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 13.5% 12.9% 15.3%
di semester 1 tahun 2021, kinerja penanganan kasus korupsi aparat penegak hukum (APH), Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mencapai sekitar 24% dan mendapat nilai D atau Buruk. Dengan betapa buruknya kinerja ini, maka secara akumulasi terdapat kemungkinan terburuk adanya conflict of interest serta potensi saling tutup menutupi dalam ruang lingkup Aparat Penegak Hukum terkait suap menyuap. Lebih lagi, ICW memberikan penegasan bahwa dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK sangat informatif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam survei ini yang menyatakan bahwa praktik suap dalam proses hukum masih belum memiliki akar penyelesaiannya.367 Melalui temuan ini terbukti pula bahwa proses hukum terhadap kelompok rentan masih cenderung belum berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu proses hukum yang adil menjadi persyaratan hukum bahwa negara harus dapat menghormati seluruh hak yang dimiliki oleh setiap orang serta menyeimbangkan hukum yang berlaku dan melindungi seluruh masyarakat darinya. Jika pemerintah atau aparat penegak hukum diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, maka sudah terjadi suatu pelanggaran terhadap proses hukum yang semestinya. Dengan pendapat kelompok rentan bahwa adanya penyelewengan terhadap haknya, yakni aparat yang harus disuap baru akan mulai bekerja dengan baik untuk memenuhi haknya menimbulkan suatu persoalan baru bahwa proses hukum dan pemerintahan terhadap kelompok rentan terkesan tidak fokus terhadap kepentingan yang sama rata bagi semua pihak (equality before the law), melainkan fokus bagi kepentingan dirinya sendiri. 367 Diky Anandya et al., Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. (Jakarta: ICW. 2022), hlm. 28 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 234
Persepsi Kelompok Rentan terkait Bantuan Hukum Grafik 4.91 Persepsi Kelompok Rentan tentang Bantuan Hukum | n = 1,020 Proses hukum hanya dapat diselesaikan dengan adil apabila petugasnya diberi uang tambahan 7.0% 18.3% 19.2% 42.0% 13.5% Mengurus dokumen-dokumen hukum agar lebih cepat memerlukan uang tambahan untuk petugasnya 6.7% 11.9% 25.2% 43.3% 12.9% Menggunakan calo/makelar/orang ketiga mempermudah proses hukum 8.0% 14.2% 28.2% 34.2% 15.3% Tidak setuju Kurang setuju Agak setuju Setuju Tidak tahu Survei ini turut menunjukkan terkait persepsi kelompok rentan terkait bantuan hukum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara, serta merupakan hak konstitusional setiap warga negara.368 Mulai dari 36.3% masyarakat kelompok rentan yang berpendapat bahwa bantuan hukum merupakan istilah yang sulit untuk dipahami. Sebanyak 44.3% kelompok rentan beranggapan bahwa pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebanyak 33.2% kelompok rentan berpendapat bahwa pengacara cenderung memilih-milih kasus yang ingin ditangani, serta sebanyak 46.0% kelompok rentan berpendapat bahwa pengacara dengan biaya yang lebih makan cenderung akan lebih baik dibandingkan dengan pengacara yang memiliki tarif murah. Grafik ini juga menyatakan bahwa sebanyak 67.0% kelompok rentan beranggapan bahwa 368 Agustinus Edy Kristianto & Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2008), hlm. 34. 235 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
pengacara memiliki biaya yang cukup mahal, ditambah dengan sebanyak 30.7% anggapan mereka bahwa pengacara tidak dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan abhwa terlihat kondisi bantuan hukum yang eksistensinya belum cukup baik bagi seluruh kalangan, khususnya bagi kelompok rentan. Jika dianalisis lebih lanjut, temuan ini membuktikan bahwa proses hukum memiliki biaya yang cukup mahal serta dianggap tidak dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum ini seolah-olah menyatakan bahwa eksistensi pengadilan itu sendiri seperti tidak dibutuhkan oleh kelompok rentan karena belum bisa merasakan manfaat, keadilan, serta kepastian hukum dari hukum secara utuh itu sendiri. Padahal, Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yakni ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Hasil temuan hukum terkait persepsi kelompok rentan sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dari kelompok rentan yang sampai saat ini masih ada yang diasingkan dan diabaikan akan hak-hak dasarnya (basic needs). Mulai dari betapa rumitnya proses hukum bagi kelompok rentan, sulitnya mengakses keadilan (access to justice), serta diskriminasi antara kelompok rentan dengan masyarakat umum yang memiliki sumber daya dan pengaruh lebih, sampai kepada institusi peradilan yang masih belum berpihak kepada kelompok rentan, praktik suap yang tiada akar penyelesaiannya, serta bantuan hukum yang dari istilahnya saja sudah sulit untuk mereka pahami. Persoalan-persoalan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi suatu kebutuhan yang harus dijadikan fokus oleh pemerintah dan negara, yakni kebutuhan akan perlindungan hukum yang LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 236
komprehensif terkait diskriminasi, stigmatisasi, serta fokus lebih terhadap pemberian hak-hak dasar bagi kelompok rentan agar mereka dapat merasakan manfaat dari sistem hukum dan keadilan itu sendiri. Sangat diperlukan reformasi terhadap penegakan hukum (law enforcement) dan penanganan perkara yang lebih berintegritas, sistematis, serta transparan. Dengan ini, sangat dibutuhkan sosialisasi kepada pihak APH terkait kondisi dan kerentanan kelompok rentan itu sendiri yang sesuai dengan hasil Survei diatas belum secara menyeluruh memiliki kepedulian serta empati terhadap kondisi kelompok rentan. Selain itu, kepastian hukum bagi kelompok rentan juga harus dijamin oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan, jika hukum sudah dimanifestasikan secara tertulis, akan tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten ke dalam kehidupan bermasyarakat, maka akses terhadap keadilan bagi para kelompok rentan akan sulit sehingga mereka akan terus berada dalam fase tidak percaya terhadap APH, hukum dan pengadilan. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik yang telah mendorong instansi pemerintahan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, salah satunya melalui pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dalam 2017, dinilai bahwa upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan untuk menyediakan sarana prasarana masih belum optimal.369 Lebih lanjut, telah diatur pula kebutuhan kelompok rentan 369 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit Pelayanan Publik Perlu Sarana Bagi Kelompok Rentan, Mei 2020, diakses melalui tanggal akses 22 November 2022 237 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
yang dapat dipenuhi dengan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, seperti memiliki hak atas dokumen dan informasi, serta hak agar tidak berhadapan dengan diskriminasi karena akan dilakukan assessment terkait kebutuhan kerentanannya. Namun, peraturan ini masih perlu mengatur lebih detail mengenai teknis pelaksanaan assessment kerentanan dan kebutuhan hukum, khususnya bagi kelompok rentan. PEROLEHAN LAYANAN PENDUKUNG OLEH KELOMPOK RENTAN Kebutuhan Kelompok Rentan terhadap Layanan Pendukung Pada temuan-temuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum kelompok rentan ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Namun juga perlu dipahami bahwa kelompok rentan merupakan kelompok yang memiliki posisi di masyarakat lebih rendah ketimbang yang lain dikarenakan adanya berbagai faktor kerentanan atau risiko yang menyebabkan mereka membutuhkan berbagai bentuk layanan pendukung.370 Berbagai layanan pendukung ini diperlukan mengingat masing-masing kelompok yang tercakup dalam kelompok rentan memiliki kebutuhan yang beragam sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula.371 Layanan pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini dapat meliputi layanan pendampingan, pemulihan, penerjemah, layanan kesehatan, layanan psikologis, akses rumah aman dan lain sebagainya. Untuk dapat mengetahui kebutuhan kelompok rentan terhadap layanan pendukung, bagian ini akan menjelaskan temuan terkait pengalaman 370 OECD, Integrating Service Delivery for Vulnerable Groups, (Paris: OECD Publishing, 2015), diakses di groups_9789264233775-en#page4 hlm. 19 371 Ibid., hlm. 11 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 238
responden sebagai kelompok rentan dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait layanan pendukung tersebut. Grafik 4.92a Kebutuhan Kelompok Rentan Terhadap Layanan Pendukung | n = 1,020 Grafik 4.92b Kebutuhan Kelompok Rentan Terhadap Layanan Pendukung | n = 138 Grafik ini menunjukan bahwa ternyata mayoritas responden sebagai kelompok rentan menyebutkan bahwa mereka merasa tidak membutuhkan adanya layanan pendukung sama sekali. Hal ini cukup bertolak belakang dengan kondisi kelompok rentan yang di mana ketika berhadapan dengan hukum cenderung membutuhkan akses ke layanan-layanan372 seperti misalnya disabilitas yang membutuhkan pendamping, anak yang membutuhkan pendamping ketika berhadapan dengan hukum, perempuan korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan pemulihan psikologis, hingga kelompok masyarakat adat membutuhkan penerjemah bahasa. Terlepas dari banyaknya yang tidak menyebutkan adanya kebutuhan layanan pendukung, di satu sisi, dalam temuan ini ditunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil responden yang membutuhkan layanan pendukung seperti pendamping (50.4%), kelompok dukungan (43.9%), layanan 372 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI et al., Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, hlm. 25 239 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
psikologis (15.8%), layanan medis (7.2%), rumah aman (6.5%) hingga juru bahasa isyarat (4.3%). Hasil indeksasi terhadap 735 putusan pengadilan di perkara kekerasan seksual terhadap perempuan (sebagai salah satu kelompok rentan) menunjukkan bahwa hanya 8.7% yang didampingi oleh pendamping.373 Adanya keberadaan pendamping dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dalam memberikan keterangan khususnya selama proses persidangan di peradilan.374 Adanya keberadaan pendamping juga dapat membantu perempuan maupun kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan hak-hak kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum dapat terrpenuhi. Ditambah lagi, hanya 19.2% perempuan yang mengajukan permohonan ganti rugi berupa restitusi namun hanya 0.1% yang pada akhirnya memperoleh restitusi.375 Temuan menarik dalam bagian ini menunjukkan adanya peran kelompok dukungan (support group) sebagai penyedia layanan pendukung bagi kelompok rentan. Disebutkan bahwa orang yang terlibat dengan kelompok pendukung lebih sering mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan cenderung untuk tidak terlalu sering menggunakan layanan kesehatan untuk meningkatkan kondisi dirinya.376 Dengan kata lain, layanan pendukung yang dibutuhkan kelompok rentan tidak hanya dapat diberikan kaitannya dengan proses hukum atau di dalam peradilan, namun juga perlu dipastikan 373Arsa Ilmi Budiarti et al, Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia; Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020, 2022, hlm. 145 374 Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Infografis Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum diakses dari pada 1 November 2022 375 Ibid. 376 Hugh Worrall et al., The effectiveness of support groups: a literature review, Faculty of Science, Medicine and Health dari pada 4 November 2022 Papers: diakses 5441, 2018, hlm. part A. 4, LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 240
di luar proses hukum terdapat pihak yang dapat memastikan penguatan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam penelitian ini, temuan yang menunjukkan bahwa kelompok rentan tidak membutuhkan layanan pendukung sama sekali, sebetulnya sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok rentan ini cenderung untuk tidak melakukan apapun ketika berhadapan dengan hukum. Sehingga, dengan kata lain, tidak dapat diidentifikasi dan diketahui oleh responden sebagai kelompok rentan kebutuhan apa yang diperlukan ketika berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, bagi responden yang melakukan sesuatu terhadap masalah hukumnya terdapat kemungkinan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah membutuhkan dan dapat meminta adanya layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, temuan yang menunjukkan tidak dibutuhkannya layanan pendukung bukan berarti tidak ada kebutuhan, namun dapat dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi terkait layanan pendukung itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung diperkuat dengan adanya temuan di bawah ini. 241 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.93 Pemberian Informasi Terkait Tata Cara Perolehan Layanan Pendukung Kepada Kelompok Rentan yang Membutuhkan | n = 138 Tidak diberikan informasi terkait memperoleh layanan 60.1% Diberikan informasi terkait memperoleh layanan 39.9% Berdasarkan temuan ini ditemukan bahwa dari seluruh responden yang membutuhkan adanya layanan pendukung, mayoritasnya justru tidak diberikan informasi terkait cara memperoleh layanan pendukung - padahal responden sebagai kelompok rentan telah diidentifikasi membutuhkan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana jika kelompok rentan menyebutkan bahwa ia tidak membutuhkan, maka dapat dimungkinkan informasi terkait layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum juga semakin sulit dan bahkan tidak diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi terkait cara mencari layanan pendukung ini cenderung minim diberikan sehingga dibutuhkan adanya kanal atau media yang dapat membantu kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh informasi terkait layanan pendukung secara mandiri. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 242
Pengalaman Kelompok Rentan Memperoleh Layanan Pendukung Grafik 4.94 Kelompok Rentan yang Membutuhkan dan Telah Memperoleh Layanan Pendukung | n = 138 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Tidak memperoleh sama s ekali 55.8% Kelompok duku ngan 20.3% Pendamping (hukum, penyan dang disabilitas, dll) 19.6% Layanan psikologis 2.9% Ru mah aman 1.4% Layanan medis 1.4% Lainnya (sebutkan) 0.7% Kampanye (media, buzzer, dll) 0.7% Lebih lanjut ditemukan bahwa dari seluruh responden sebagai kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung, mayoritasnya yaitu 55.8% pada akhirnya tidak memperoleh layanan pendukung sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya terkait pemberian informasi terkait layanan pendukung saja yang tidak diperoleh, namun kebutuhan akan pelayanan itu sendiri juga tidak dapat diperoleh. Hal ini dapat dikarenakan informasi mengenai cara memperoleh layanan pendukung itu sendiri yang tidak dijelaskan kepada kelompok rentan sehingga probabilitas kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung untuk dapat mencari sendiri layanan pendukung tersebut secara tepat cenderung kecil. Di sisi lain, terdapat juga sebagian kecil responden yang pada akhirnya memperoleh layanan pendukung yang dibutuhkannya seperti kelompok dukungan (support group) (20.3%), pendamping 243 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
hukum maupun disabilitas (19.6%), layanan psikologis (2.9%) hingga rumah aman (1.4%) dan layanan medis (1.4%). Grafik 4.95 Cara Kelompok Rentan Memperoleh Layanan Pendukung | n = 61 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Dibantu oleh pihak lain untuk dihubu ngkan ke layanan 55.7% Diberikan/ disediakan oleh pihak terkait secara langsung 21.3% Mencari sendiri 16.4% Disarankan 4.9% Meminta langsung 1.6% Meskipun hanya sebagian kecil responden yang memperoleh layanan pendukung, namun dapat dilihat di temuan sebelumnya bahwa mayoritasnya dapat memperoleh layanan pendukung karena dibantu oleh pihak lain untuk dihubungkan ke layanan (55.7%). Sedangkan terdapat 21.3% lainnya diberikan atau disediakan secara langsung dan 16.4% lainnya memperoleh layanan karena mencari sendiri layanan tersebut. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa saat ini sudah terdapat berbagai kanal informasi layanan pendukung yang dapat diakses oleh kelompok rentan ketika membutuhkan layanan. Namun, kanal-kanal yang ada tidak secara langsung dan mudah diakses oleh seluruh kelompok rentan yang membutuhkan layanan, apalagi dengan keterbatasan akses ke teknologi dan informasi.377 Sehingga, peran pihak lain masih 377 [UN Women IJRS] LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 244
tetap dibutuhkan untuk membantu kelompok rentan terhubung dengan layanan pendukung. Grafik 4.96 Hambatan Kelompok Rentan dalam Memperoleh Layanan Pendukung | n = 61 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Prosesnya lama 50.8% Lainnya 21.3% Tidak membantu u ntuk proses hukum 14.8% Pemberi layanan meminta uang tambahan 6.6% Tidak diinformasikan layanan yang diberikan 4.9% Pemberi layanan tidak res ponsif 4.9% Sulit berkomunikasi dengan pemberi layanan 3.3% Pemberi layanan tidak kompeten/mumpuni 3.3% Namun sayangnya, meskipun dapat memperoleh layanan pendukung, masih ditemui berbagai hambatan dalam proses perolehannya yaitu mayoritas beranggapan prosesnya lama (50.8%) dan cenderung tidak membantu untuk proses hukum yang sedang dijalani (14.8%). 245 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Grafik 4.97 Alasan Kelompok Rentan tidak memperoleh Layanan Pendukung | n = 77 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban) Tidak tahu harus mencari di mana 51.9% Tidak ada informasi apapun 42.9% Tidak bis a mengakses layanan yang ada 13.0% Sudah berpengalaman/bis a sendiri 3.9% Lainnya 2.6% Dihalangi pihak lainnya 2.6% Tidak diperbolehkan oleh petugas 2.6% Bagi responden sebagai kelompok rentan yang tidak memperoleh layanan pendukung, ternyata ditemukan bahwa mayoritasnya tidak mengetahui di mana harus mencari layanan pendukung (51.9%) serta tidak ada informasi apapun yang diketahuinya mengenai layanan pendukung (42.9%). Hal ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa informasi mengenai layanan pendukung cenderung minim diberikan. Hal ini menunjukkan informasi mengenai layanan pendukung penting untuk terus diberikan melalui berbagai media. Tidak hanya itu, peran aparat penegak hukum juga penting dalam memastikan kebutuhan layanan pendukung kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Pemberian informasi layanan pendukung seperti pendampingan bagi perempuan secara jelas dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Hakim dapat menyarankan kepada perempuan untuk memperoleh LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 246
pendamping apabila ditemukan adanya hambatan fisik dan psikis yang dialami perempuan.378 Berdasarkan temuan-temuan terkait layanan pendukung tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan hukum yang cukup penting untuk dipenuhi secara tepat sasaran yaitu terkait informasi mengenai akses layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum. Temuan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan pendukung cenderung rendah karena banyak dari kelompok rentan yang bermasalah hukum memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan dengan cara informal. Di mana dalam dua proses tersebut, informasi layanan pendukung akan cenderung tidak diberikan kepada kelompok rentan baik karena secara proses tidak relevan adanya layanan pendukung dengan kasus yang dihadapi, namun terdapat juga kemungkinan bahwa pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memberi informasi mengenai layanan pendukung kepada kelompok rentan. Oleh karenanya, penyebarluasan informasi terkait pentingnya layanan pendukung bagi kelompok rentan perlu didorong. Peran APH dapat dijadikan salah satu cara untuk menyampaikan informasi terkait layanan pendukung yang dapat diakses oleh kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Apalagi, tidak sedikit APH yang juga sudah melakukan kerjasama dengan APH untuk memastikan adanya pemberian layanan pendukung seperti pendamping dan pemulihan. 378 Mahkamah Agung, PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 9 huruf a 247 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN tidak
KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan-kebutuhan hukum yang cenderung belum terpenuhi ketika kelompok rentan berhadapan dengan hukum. • Kelompok rentan tidak memiliki sumber daya yang mumpuni untuk berhadapan dengan hukum. Mayoritas kelompok rentan cenderung memiliki kondisi finansial yang terbatas atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatan di bawah UMP dan tidak memiliki tabungan yang cukup untuk berhadapan dengan hukum - di mana dibutuhkan dana lebih khususnya apabila proses hukum yang dilalui berlangsung dalam waktu panjang. Sehingga, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjangkau dan inklusif bagi kelompok rentan, termasuk mekanisme pencegahan terjadinya masalah hukum itu sendiri seperti misalnya perbaikan pelayanan publik. Dalam melihat kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, perlu dilihat bahwa kelompok rentan memiliki indikator kerentanan lain yang melekat pada dirinya di luar identitas yang dimiliki baik sebagai perempuan, anak, disabilitas dan lain sebagainya. Beberapa kerentanan lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya stigmatisasi, diskriminasi dan kesulitan akses hak-hak dasar. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kelompok rentan cenderung untuk turut mengalami kesulitan memenuhi hak-hak dasar, mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ketika berhadapan dengan hukum mereka akan mengalami kerentanan ganda khsususnya apabila dalam proses penyelesaiannya kelompok rentan masih mengalami diskriminasi dan lain sebagainya. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 248
Masalah utama yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan adalah kriminalitas, hutang piutang, kekerasan berbasis gender, jaminan sosial, dan pelayanan publik. Jenis-jenis permasalahan ini menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan jaminan dan perlindungan yang terkait kesejahteraan ekonomi, perlindungan dari kekerasan dan akses ke pelayanan publik yang mudah dan inklusif. Adanya kepastian terhadap jaminan-jaminan tersebut dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum tersebut terhadap kelompok rentan. Dalam hal menceritakan atau melaporkan permasalahan hukumnya, kelompok rentan masih ada yang cenderung enggan untuk menceritakan dengan alasan malu dan khawatir proses sulit. Hal ini menunjukkan kebutuhan kelompok rentan terhadap pihak yang dapat menerima laporan mereka secara baik dan tidak diskriminatif. Apalagi pada kasus-kasus terkait kekerasan berbasis gender yang membutuhkan sensitivitas dan persepktif kepentingan terbaik bagi korban, dibutuhkan adanya pihak-pihak yang dapat memastikan penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat dan tidak semakin merugikan korban. Namun, pada penelitian ini juga diidentifikasi bahwa masih banyak kelompok rentan yang enggan untuk mencari bantuan dikarenakan tidak mengetahui kemana harus mencari bantuan hukum (termasuk karena minim diperolehnya sosialisasi bantuan hukum dan minim pengetahuan mengenai bantuan hukum gratis). Pun jika mencari bantuan hukum yang dipilih adalah keluarga, teman, dan tokoh adat setempat. Oleh karenanya, peningkatan peran paralegal di komunitas (termasuk support group) penting untuk terus didorong Temuan terkait mayoritas kelompok rentan cenderung tidak pernah memperoleh sosialisasi bantuan hukum menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum yang saat ini dilakukan masih 249 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
belum aksesibel dan inklusif bagi kelompok rentan. Perlu dipikirkan lebih lanjut metode dan konten pemberian sosialisasi bantuan hukum yang ramah dan tentunya dapat diakses secara mudah oleh kelompok rentan khususnya yang berhadapan dengan hukum. Keengganan kelompok rentan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dapat dilihat dari persepsi kelompok rentan yang masih cenderung buruk terhadap proses hukum. Hal ini semakin diperkuat dengan alasan keengganan kelompok rentan menyelesaikan masalahnya yaitu menganggap bahwa permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma dan khawatir prosesnya akan sulit. Dengan kata lain, kelompok rentna lebih memilih untuk permaslaahannya tidak selesai daripada harus melalui proses hukum yang dianggap sulit. Hal ini menjadi catatan tersediri bagi rposes penyelesaian masalah hukum yang ada saat ini khususnya yang melibatkan kelompok rentan mulai dari kualitas penanganan perkara hingga kapasitas petugas dalam menangani perkara kelompok rentan. Masih banyak kelompok rentan yang mengeluarkan biaya-biaya selain biaya perkara ketika menghadapi proses hukum. Padahal kondisi finansial kelompok rentan juga ditunjukkan cenderung terbatas untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Bahkan biaya yang dikeluarkan termasuk biaya-biaya komunikasi, perjalanan, hingga biaya di luar prosedur seperti untuk membayar pungli/calo di mana biaya-biaya ini sulit untuk dipenuhi kelompok rentan. Hal ini menunjukkan dibutuhkannya jaminan penyelesaian permasalahan hukum yang terjangkau dan mempertimbangkan kondisi kebutuhan kelompok rentan. Dari penelitian ini turut ditunjukkan bahwa kelompok rentan banyak yang mengalami dampak atas proses hukum yang dilaluinya seperti dampak psikis, fisik dan sosial. Namun sayangnya, pemulihan terhadap dampak-dampak tersebut masih LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 250
belum dapat dipenuhi terhadap kelompok rentan. Hal ini menjadi catatan di mana proses penyelesaian permaslaahn hukum khususnya bagi kelompok rentan perlu turut mempertimbangkan pasca proses penyelesaiannya. Terlebih saat ini pada perkara- perkara tertentu sudah dijamin pentingnya pemulihan bagi kelompok rentan meskipun secara praktik masih belum optimal. Dalam menghadapi permasalahan hukum, penelitian ini mengidentifikasi kelompok rentan dapat memiliki kebutuhan terhadap layanan pendukung. Namun, mayoritas kelompok rentan menyebutkan tidak membutuhkan layanan pendukung. Hal ini dilihat lebih lanjut dikarenakan minimnya informasi mengenai layanan pendukung yang dibutuhkan dan dapat diperoleh kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Terlebih lagi masih banyak kelompok rentan yang akhirnya menyelesaikan masalahnya dan tidak mencari bantuan hukum sehingga layanan pendukung yang seharusnya diperoleh tidak diinformasikan dan diterima oleh kelompok rentan. 251 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN tidak
05 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 252
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN Penelitian survei kebutuhan hukum dilakukan pada Juli - November 2022 kepada 1,020 responden yang ditentukan secara purposive dan quota sampling dan berasal dari kelompok rentan di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kelompok rentan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok yang kesulitan mengakses hak-hak dasar, mengalami stigmatisasi dan/atau diskriminasi di kehidupan sehari-harinya serta dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam berbagai peraturan maupun kebijakan di level nasional maupun global. Adapun kategori kelompok rentan yang dipilih dalam survei ini terdapat 7 (tujuh) kategori yaitu 1) perempuan, 2) orang dengan ragam gender dan minoritas seksual, 3) lansia, 4) anak, 5) orang dengan disabilitas, 6) masyarakat adat, dan 7) kelompok miskin. Ketujuh kategori tersebut ditentukan secara tidak proporsional namun masih dapat memberikan gambaran awal kondisi kebutuhan kelompok rentan di Indonesia secara ringkas. Adapun temuan utama dari penelitian survei kebutuhan hukum kelompok rentan ini adalah sebagai berikut: Kondisi-kondisi yang berkontribusi pada kerentanan Pada studi ini menunjukan bahwa mayoritas responden mengalami kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar cukup tinggi, yaitu sebesar 53.0%. Hak-hak dasar yang paling sulit diakses adalah jaminan sosial (16.5%) dan hak atas jaminan kesehatan (13%). Responden dengan penghasilan dibawah UMP, disertai dengan tingkat ketidakcukupan dalam memenuhi pengeluaran keluarga yang terhambat memperoleh hak atas jaminan sosial maupun hak atas jaminan kesehatan akan semakin sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat saling ketergantungan antara satu hak dengan hak lainnya. Maka apabila terdapat satu atau 253 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
lebih akses hak dasar yang tidak terpenuhi, akan dapat mempengaruhi akses hak-hak dasar lainnya. Selain itu, responden pada studi ini terdapat 29.5% mengalami stigmatisasi dan 32.5% pernah mengalami perlakuan diskriminasi. Mayoritas responden yang mengalami stigmatisasi, yaitu mendapat cap negatif karena status ekonominya (10.4%). terdapat pula stigma yang dialami karena menjadi korban atau pelaku tindak pidana (5.0%), dan karena orientasi seksual dan perbedaan gender (3.6%). Sedangkan responden yang mengalami diskriminasi, paling tinggi karena status ekonomi (11.7%) dan kondisi pekerjaan atau jabatannya (8.1%). Sehingga dapat dikatakan status sosial dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya, yaitu stigmatisasi dan diskriminasi yang dapat memberikan pengaruh bagi para responden tersebut ketika mengakses pemenuhan hak- haknya. Apalagi jika mengacu pada temuan dalam studi ini, kelompok miskin lebih rentan mengalami permasalahan hukum terkait dengan keadaan ekonomi, seperti pemenuhan jaminan sosial 50.7%, akses pelayanan publik 32.2%, pekerjaan 29.5%, hutang piutang 44.0%, keluarga 40.2%, perumahan 50.0%, konsumen 35.6% dan bisnis 39.2%. Oleh karenanya, permasalahan hukum yang dialami para responden kelompok miskin memiliki potensi kelompok miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan, apalagi jika mengacu data demografi survei menunjukan rata-rata responden memiliki pendapat per bulan di bawah UMP (48.4%), serta mayoritas pendapatan yang dibawah UMP menanggung 1-3 orang yang berusia <18 tahun (55.9%). LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 254
Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan Berdasarkan hasil studi ini, terdapat 14 jenis permasalahan hukum yang dialami oleh kelompok rentan. Mayoritas masalah hukum yang dialami oleh kelompok rentan adalah Kriminalitas (42.7%). Kemudian, terdapat masalah Hutang Piutang (36.8%), Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (31%), Jaminan sosial dari pemerintah (30%), Pelayanan Publik (29.2%), Konsumer (25.9%), Pekerjaan (19.6%), Tanah (18.1%), Kecelakaan (17.5%), Keluarga (10.3%), Perumahan (10.2%), Sumber Daya Alam (9.8%), Bisnis (7.7%), dan Kekerasan Aparat Negara (6.5%). Tingginya tingkat kriminalitas bagi kelompok rentan paling banyak dialami oleh perempuan sebesar 67.0%, dilanjutkan dengan kelompok miskin 34.4%, lansia 27.8% dan penyandang disabilitas 11.0%. Selain perempuan, kelompok miskin juga salah salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sebanyak 27.5% kelompok miskin menyatakan bahwa pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Masalah jaminan sosial dari pemerintah memiliki persentase yang cukup besar, yaitu sebesar 30% dan masih didominasi oleh kelompok rentan perempuan (75.8%) dan kelompok miskin (50.7%). Permasalahan terkait tanah 34.6% nya dialami oleh kelompok masyarakat adat. Permasalahan terkait hutang piutang 25.2% nya dialami oleh lansia dan 44.0% nya dialami oleh kelompok miskin. Permasalahan kekerasan aparat 33.3% nya banyak dialami oleh kelompok orang dengan ragam gender dan minoritas seksual. Pelanggaran prinsip "kedudukan yang sama di mata hukum" dan hak atas penyiksaan serta pelanggaran fair trial, ditemukan antara lain pengalaman kelompok rentan saat menjalani penggeledahan, pemeriksaan tanpa alasan yang masuk akal (34.8%), pengalaman atas kekerasan fisik saat menempuh proses hukum (15.2%), bahkan lebih 255 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
ironisnya lagi, kelompok rentan mengalami paksaan dan kekerasan agar mengaku atas perbuatan yang tidak dilakukan (15.2%). Di sisi lain, kelompok rentan juga mengalami rentetan perbuatan tidak manusiawi lain, yaitu penggundulan rambut secara paksa oleh pejabat negara dalam proses hukum (12.2%) serta 1.5% lainnya menyatakan pengalamannya atas kekerasan seksual saat menjalani proses hukum. Respon dan pola perilaku kelompok rentan terhadap permasalahan hukum yang dialami Ditemukan bahwa 62.0% responden tidak mencari informasi terkait penyelesaian masalahnya. Hanya 38.0% yang mencari informasi tersebut di berbagai medium. Adapun medium yang dipilih adalah melalui orang/pihak lain sebanyak 66.0%, melalui lembaga layanan tertentu dengan datang langsung sebanyak 38.3%, dan baik website/internet maupun media sosial masing-masing 9.9%. Sementara itu, mayoritas responden (57.1%) memilih untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya, sedangkan 42.9% memilih untuk tidak menceritakannya. Responden yang menceritakan permasalahan hukum, 67.9% menceritakannya kepada anggota keluarga dalam satu rumah, 32.0% bercerita ke teman, dan 30.1% kepada anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah. Dalam persentase yang lebih sedikit, pihak-pihak lain yang dipilih sebagai tempat untuk bercerita adalah tetangga (14.4%) dan rekan kerja (4.5%). Alasan terbanyak yang dipilih responden bercerita kepada pihak-pihak di atas adalah karena merasa nyaman dengan cara tersebut atau minim risiko (67.9%). Sementara itu, tidak semua orang yang mengalami permasalahan hukum akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 256
Temuan survei juga memperlihatkan alasan-alasan kelompok rentan lebih memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukumnya. 27.4% menyatakan, merasa malu untuk menceritakan permasalahannya. Alasan lainnya adalah khawatir tidak ditanggapi (23.1%), takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga (19.9%), khawatir prosesnya akan sulit (13.7%), dan khawatir prosesnya akan sangat lama dan bertele-tele (12.6%). Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas responden memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya sama sekali (63.6%). Adapun responden yang memilih untuk menempuh jalur formal sejumlah 19.6%. Tidak berbeda jauh, hanya 14.8% responden yang menempuh jalur informal dalam melakukan penyelesaian masalah hukum. Mayoritas responden yang menempuh mekanisme formal memilih melalui Kepolisian (69.5%). Sementara hanya 37.7% yang melalui institusi Pengadilan dan jumlah lebih sedikit memilih melalui lembaga pendukung sebesar 11.3%. Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme informal ditempuh melalui jalur damai/kesepakatan antara pihak selain keluarga (47%), melalui jalur kesepakatan dalam keluarga (33.5%), melalui hukum adat/lokal yang berlaku di wilayah (17.5%). Mayoritas yang tidak melakukan apapun adalah mereka yang tidak berpenghasilan (63.9%) dan berpenghasilan di bawah UMP (63.4%) dengan alasan permasalahan yang dialami tidak terlalu serius (25.9%), menganggap bahwa permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma (22.2%), khawatir prosesnya akan sulit (19.0%). Sementara kelompok responden yang menggunakan jalur informal didominasi oleh kelompok miskin, perempuan dan masyarakat adat. Sebanyak 52.3% responden memilih untuk mencari bantuan dan 47.7% memilih tidak mencari bantuan. Kebanyakan dari mereka yang 257 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
tidak mencari bantuan adalah mereka yang mengalami masalah hutang piutang (37.9%), jamsos (24.9%) dan pekerjaan (21.5%). Sedangkan kebanyakan yang meminta bantuan adalah mereka yang memiliki masalah KBG (36.1%) dan Kriminalitas (50.5%). Pihak yang dimintai bantuan didominasi oleh lingkaran terdekat yang berasal dari keluarga, teman maupun kenalan yakni sebesar 73.2%. Sementara prosentase terbesar berikutnya disusul oleh pemerintah (11.9%), aparat penegak hukum (11.3%) dan pengacara/penasehat hukum (9.3%). Alasan terbesar bagi mereka yang tidak menggunakan bantuan dikarenakan bisa menyelesaikan sendiri (39.0%), disusul dengan permasalahan tidak terlalu serius (19.8%) dan khawatir proses hukum yang akan sulit (17.5%) Mayoritas responden yaitu sebesar 85.2% tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum. Mayoritas responden yang memperoleh sosialisasi bantuan hukum justru memperolehnya dari organisasi masyarakat sipil seperti LSM maupun lembaga bantuan hukum (80%) dan juga komunitas setempat (38.2%). Data temuan juga menyatakan persepsi masyarakat yang menyatakan: penting (59.2%), sangat penting (29.7%), kurang penting (9.8%) dan sangat tidak penting (1.3%) terhadap sosialisasi bantuan hukum yang dilaksanakan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya menganggap penting adanya sosialisasi bantuan hukum khususnya dalam memberikan informasi terkait cara mendapatkan bantuan hukum gratis (69.9%) dan cara menyelesaikan permasalahan hukum (56.3%). Kelompok rentan yang mengalami masalah hukum juga mengalami dampak - dampak lanjutan, salah satunya dampak finansial. Dampak finansial ini dapat berupa pengeluaran biaya atau uang selama proses penyelesaian permasalahan berjalan. Dari seluruh kelompok rentan LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 258
yang mengalami permasalahan hukum, sebagian besar yakni 45.3% mengeluarkan biaya komunikasi yang mencakup pembelian pulsa telepon atau pulsa data internet serta 45.0% mengeluarkan biaya perjalanan berupa transportasi umum. Tidak hanya itu, 29.1% kelompok rentan juga masih harus dibebankan terkait biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya. 19.4% dari kelompok rentan juga mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi atau bukti, 9.2% mengeluarkan biaya untuk pengacara, 7.0% mengeluarkan biaya perawatan medis hingga masih terdapat 5.4% kelompok rentan mengeluarkan biaya lain di luar prosedur terkait adanya praktik pungli serta 4.6% mengeluarkan biaya domestik seperti penggunaan layanan asuh anak atau jasa PRT selama menempuh proses. Mayoritas yaitu 45.0% dari kelompok rentan mengalami berbagai dampak psikologis, seperti kecemasan, 39.1% mengalami stres, 34.0% mengalami trauma, hingga 23.2% mengalami tekanan dari sekitar. Tidak hanya itu, terdapat juga 18.6% dari kelompok rentan mengalami penurunan kesehatan fisik dan perasaan dendam, 12.7 % mengalami kehilangan harta benda, 10.5% mendapatkan stigma negatif, serta terdapat juga dampak yang paling fatal yakni keinginan untuk bunuh diri sebesar 5.4%. Kemampuan dan persepsi hukum kelompok rentan Kemampuan hukum kelompok rentan ditunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan cenderung cukup baik. Namun ada beberapa temuan yang masih perlu untuk ditingkatkan: 60% kelompok rentan sudah memahami tentang hak-haknya; • 59.6% kelompok rentan sudah memahami kewajibannya; • 77.6% kelompok rentan tidak tahu tentang bantuan hukum gratis; 259 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
51.7% kelompok rentan tidak tahu kemana harus mencari bantuan; 39% kelompok rentan kurang paham siapa APH/pihak yang menangani proses permasalahan; 38.4% kelompok rentan kurang paham institusi mana yang dapat dituju untuk penyelesaian masalah hukum; 35.3% kelompok rentan kurang paham tentang tahapan/layanan proses hukum; dan 40.4% kelompok rentan tidak memiliki kenalan yang bisa membantu penyelesaian masalah. Data juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap proses hukum cenderung menilai cukup buruk. Beberapa temuan dalam persepsi tersebut adalah: 37.0% menilai permasalahan hukum sulit diselesaikan; • 30.4% menilai memproses ke Pengadilan akan memperburuk masalah; 32.8% menilai proses hukum cenderung merugikan korban; • 20.9% menilai APH tidak memiliki empati terhadap kerentanan responden; 67% menilai pengacara itu mahal; • 46% menilai bahwa pengacara mahal lebih baik daripada pengacara yang murah; dan 44.3% menilai pemberian bantuan hukum dapat dilakukan siapa saja. Kebutuhan kelompok rentan terhadap layanan pendukung dalam penyelesaian masalah hukum Mayoritas responden kelompok rentan menyebutkan, mereka merasa tidak membutuhkan adanya layanan pendukung sama sekali. Hal ini dapat disebabkan kelompok rentan itu sendiri tidak mengetahui layanan pendukung yang sebenarnya dibutuhkan dan berhak LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 260
didapatkan. Terlepas dari banyaknya yang tidak menyebutkan adanya kebutuhan layanan pendukung, di satu sisi, dalam temuan ini ditunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil responden yang membutuhkan layanan pendukung seperti pendamping (50.4%), kelompok dukungan (43.9%), layanan psikologis (15.8%), layanan medis (7.2%), rumah aman (6.5%) hingga juru bahasa isyarat (4.3%). REKOMENDASI HASIL PENELITIAN Rekomendasi peningkatan akses keadilan terhadap kelompok rentan melalui penguatan bantuan hukum 1) Mencakup kelompok rentan dalam revisi UU Bantuan Hukum. Berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini, terminologi kelompok rentan masih sangat variatif dan masih terdapat kecenderungan untuk memberikan batasan hanya kepada kelompok tertentu yaitu kelompok miskin. Sehingga, ruang lingkup kelompok rentan menjadi sangat sempit dan berdampak pada bias dan minimnya kelompok rentan yang terlindungi oleh kebijakan Pemerintah dan Negara. Sehingga menjadi penting bagi Kementerian Hukum dan HAM RI memasukkan definisi Kelompok Rentan dalam RUU Bantuan Hukum yang tidak hanya berdasarkan kondisi ekonomi, namun juga pertimbangan faktor kerentanan lain. Usulan - usulan ini juga sejalan dengan hasil rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2019 lalu. 2) Peningkatan kemampuan dan pengetahuan hukum melalui peran LSM, OBH, dan Komunitas serta sektor pendidikan. Pengetahuan dan kemampuan hukum yang dimiliki oleh Kelompok Rentan terkait bantuan hukum masih cenderung minim. Akibatnya, masih banyak kelompok rentan yang tidak 261 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
mengetahui adanya hak atas bantuan hukum secara cuma- cuma ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Sosialisasi bantuan hukum justru lebih banyak diperoleh dari LSM dan komunitas setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan tidak hanya bergantung kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI), tetapi dapat dengan mendorong adanya dukungan yang lebih besar kepada LSM maupun komunitas setempat untuk dapat memberikan sosialisasi bantuan hukum. LSM maupun komunitas mempunyai kedekatan lebih kepada kelompok rentan yang mendapatkan permasalahan hukum, apabila dibandingkan dengan pemerintah. Metode sosialisasi yang diberikan juga perlu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelompok rentan. Kementerian Hukum dan HAM perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI bersama Kementerian Agama juga perlu menyusun kurikulum pendidikan hukum dalam sistem pendidikan sekolah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait hak-hak dalam berhadapan dengan hukum, termasuk hak mendapatkan pendampingan hukum dari awal. Penyusunan kurikulum ini nantinya bisa bekerjasama dengan para ahli pendidikan dan psikolog, agar kurikulum dan metode pengajaran yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usia anak. 3) Adanya mekanisme pembebasan biaya perkara yang terintegrasi. Apabila mengacu pada data temuan survei, mayoritas kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum memiliki pendapatan di bawah UMP dan mempunyai tanggungan 1-3 orang. Sehingga apabila para kelompok rentan mengalami permasalahan hukum, mereka akan kesulitan untuk lepas dari jerat kemiskinan termasuk negara LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 262
akan sulit memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara. Mahkamah Agung dan BPHN perlu melakukan integrasi data terkait para pihak yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, untuk mengatasi persoalan justifikasi anggaran yang berhubungan dengan institusional lembaga, biaya perkara khususnya di pengadilan, serta pungutan liar (pungli). Oleh karenanya, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara Mahkamah Agung (MA) dengan sistem bantuan hukum yang dikelola oleh BPHN agar setiap perkara yang para pihaknya tergolong masyarakat miskin dapat diidentifikasi sehingga diberlakukan pembebasan biaya perkara. 4) Penyesuaian anggaran bantuan hukum yang proporsional untuk layanan litigasi dan nonlitigasi. Meninjau dari anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh BPHN yang semakin meningkat, peningkatan ini bersifat fluktuatif yakni 12.9% pada tahun 2018 dan 4.8% pada tahun 2019. Data dari BPHN379 pada tahun 2018 menyatakan bahwa anggaran litigasi yang diberikan adalah sebesar Rp. 41.900.000.000, sementara anggaran nonlitigasi sebesar Rp. 6.700.000. Pada tahun 2019, anggaran litigasi sebesar Rp. 43.400.000.000 dan non litigasi Rp. 7.700.000.000. Di tahun 2020, anggaran litigasi meningkat menjadi Rp. 45.592.000.000 dan anggaran non litigasi menjadi Rp. 8.087.900.000. Perbandingan anggaran litigasi dan nonlitigasi juga terpantau sangat timpang, yakni 5:1. Padahal, tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal ini juga sebanding dengan data temuan dalam penelitian di mana kelompok rentan banyak menggunakan jalur non-litigasi ketimbang jalur formal. 379 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018-2020, tidak dipublikasikan. 263 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Maka dari itu, perlu penguatan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang dapat didukung dengan penguatan anggaran bantuan hukum di pos nonlitigasi. Bahkan, terbukti bahwa belum semua kelompok rentan memahami terkait bantuan hukum ataupun mengetahui terkait bantuan hukum gratis. Sehingga, penambahan anggaran dibutuhkan juga untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara menyeluruh bagi kelompok rentan. 5) Pelaksanaan evaluasi bantuan hukum secara berkala dan komprehensif. Dalam memastikan kondisi kelompok rentan yang lebih komprehensif di seluruh kelompok rentan perlu dilakukan evaluasi pemberian bantuan hukum melalui pelaksanaan survei bantuan hukum secara berkala dilakukan oleh Kantor-Kantor Wilayah BPHN. Saat ini BPHN sudah melakukan evaluasi bantuan hukum melalui kerangka monitoring dan evaluasi bantuan hukum namun belum secara komprehensif diambil dari sudut pandang pencari keadilan khususnya kebutuhan kelompok rentan. Rekomendasi peningkatan akses keadilan terhadap kelompok rentan melalui penguatan pelayanan publik 1) Memastikan adanya layanan publik yang baik sebagai bentuk pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Layanan publik menjadi hal esensial dalam kehidupan manusia karena menjadi bagian dari kebutuhan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, pelayanan publik harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, suku, ras, agama hingga kondisi fisik seseorang. Namun, dalam kenyataannya, kelompok rentan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan publik.Hal LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 264
265 tersebut disebabkan adanya gap capacity ASN, akses informasi dan pengetahuan, serta belum meratanya fasilitas sarana pelayanan publik dalam pemberian akses layanan publik di Indonesia. Dalam hasil temuan, kelompok rentan mengalami masalah layanan publik seperti kesulitan membuat KTP, kesulitan menggunakan jaminan sosial, diskriminasi dalam proses pelaporan kasus, dan lain sebagainya. Kementerian Sosial secara lintas sektor dengan Kementerian Dalam Negeri RI perlu memastikan adanya akses layanan publik yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok rentan. Dengan adanya layanan yang baik, permasalahan hukum yang berhubungan dengan akses layanan publik juga dapat dicegah. 2) Memastikan adanya layanan publik yang sensitif terhadap kelompok rentan. Dalam penelitian ini juga masih ditemukan berbagai praktik pungli dan diskriminasi ketika kelompok rentan mengakses berurusan dengan layanan publik. Kemenpan RB RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Daerah perlu memastikan Pendekatan HAM dalam jaminan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip universalitas harus diterapkan dalam setiap lini pelayanan publik sehingga kelompok rentan menerima pelayanan yang adil, sama dan setara. Selain sarana dan prasarana pelayanan publik yang aksesibel, perlu ada upaya peningkatan kapasitas ASN sehingga memiliki sensitivitas terhadap kelompok rentan agar dapat memberikan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menjadi entry point dalam terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dan mencegah korupsi LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
serta penyimpangan.380 Hal ini kemudian dapat berkontribusi dalam perolehan kategori Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 3) Memastikan akses dan ketersediaan layanan pendukung bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Jika dilihat dari temuan di atas, dapat ditunjukkan bahwa kebutuhan kelompok rentan akan layanan pendukung masih cenderung rendah dan dapat disebabkan minimnya pengetahuan akan adanya layanan pendukung tersebut. Pemerintah perlu terus mendorong adanya integrasi yang baik antara OBH dan aparat penegak hukum dengan layanan-layanan pendukung seperti rumah aman, layanan pemulihan psikologis, UPTD PPA, dan sebagainya, agar akses penerima bantuan hukum ke layanan pendukung juga dapat lebih luas, secara khusus juga dapat menjadi salah satu bentuk penguatan UU TPKS, UU SPPA, UU PKDRT, dll. Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk mendorong integrasi ini bersama Aparat Penegak Hukum dan Kementerian Dalam Negeri agar akses ke layanan pendukung menjadi lebih luas dan mudah dijangkau oleh kelompok rentan. 4) Menyesuaikan alokasi anggaran pelayanan publik dengan kondisi kebutuhan kelompok rentan. Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI juga perlu memastikan alokasi pelayanan publik bagi kelompok rentan, termasuk penyesuain anggaran layanan bagi korban kejahatan. Apabila mengacu pada data temuan survei, masih banyak kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum di 380 M. Khoirul Anwar, Citizens Character dan Citizens Report Card dalam HM. Ismail, et al, Peningkatan Pelayanan Publik dalam Menuju Pelayanan Prima: Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (Malang:Averroes Press, 2010), hal.86. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 266
267 bawah UMP, termasuk mempunyai tanggungan 1-3 orang. Sehingga apabila para kelompok rentan mengalami permasalahan hukum, mereka akan kesulitan untuk lepas dari jerat kemiskinan termasuk negara akan sulit memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara. 5) Memastikan peningkatan kapasitas tokoh setempat dalam penanganan masalah hukum kelompok rentan. Mayoritas masyarakat menceritakan permasalahan hukum kepada orang-orang terdekatnya termasuk keluarga, kerabat dan tokoh setempat. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para tokoh dalam komunitas, termasuk Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT, terkait peran komunitas dalam penanganan masalah kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Program ini dapat dikembangkan dari inisiasi-inisiasi yang sudah ada, seperti program Desa Sadar Hukum yang dimiliki BPHN. Program tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan hukum/legal empowerment di mana masyarakat bisa berdaya untuk saling menyebarluaskan pengetahuan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para tokoh dalam komunitas, termasuk Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT, terkait peran komunitas dalam penanganan masalah kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Rekomendasi peningkatan akses keadilan terhadap kelompok rentan melalui pembaharuan hukum acara pidana 1) Memastikan pembaharuan R-KUHAP untuk memastikan prinsip fair trial dapat diimplementasikan dengan baik oleh APH. Dari data yang ditemukan, dapat dilihat bahwa pelanggaran fair trial banyak dialami oleh kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Bentuk pelanggaran yang dijumpai umumnya terkait upaya paksa tanpa alasan yang masuk akal dan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum. Meskipun terdapat opsi pra-peradilan, mekanisme pra-peradilan di Indonesia masih berkutat pada pemeriksaan terhadap syarat administratif. Seharusnya, mekanisme praperadilan menjadi tempat untuk menguji apakah syarat subjektif upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum memang diperlukan atau tidak, sehingga tidak sekedar menguji sah atau tidaknya upaya paksa. Pembaharuan mekanisme praperadilan dalam hukum acara melalui Rancangan Revisi KUHAP (R-KUHAP) telah banyak disinggung pada periode Prolegnas 2009-2014. Namun sayangnya, proses pembahasan tersebut tidak selesai hingga akhir periode prolegnas tersebut. Oleh karena itu, kedepannya Bappenas RI perlu memasukan indikator pembaruan hukum acara menjadi agenda prioritas pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dan Prolegnas di DPR dan Pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM, termasuk BPHN untuk menyusun naskah akademis, serta rancangan peraturan KUHAP yang sejalan dengan prinsip pemenuhan fair trial. Sehingga, muatan RKUHAP ke depannya dapat berfokus LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 268
269 pada penerapan due process of law..Hal ini dapat berkontribusi dapat meningkatkan angka Indeks Akses Keadilan dan Indeks Rule of Law melalui peningkatan mekanisme akses keadilan serta pemulihan kerugian korban, serta meningkatkan angka Indeks Pembangunan Hukum melalui peningkatan angka pada pilar penegakan hukum. 2) Memastikan adanya praktik perlindungan pemulihan terhadap kelompok rentan yang menjadi korban tindak pidana. Dampak psikis sebagai dampak proses hukum yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan, bahkan menempatkan kerentanan mereka terhadap gangguan kesehatan mental yang cukup parah. Untuk itu, bantuan psikologis melalui konseling atau layanan psikiatri adalah salah satu layanan yang dibutuhkan, sebagai pemulihan akibat dari diskriminasi dan stigma. Dampak psikis kerap kali luput tertangani. Dalam muatan KUHAP yang masih berlaku saat ini, perlindungan saksi dan korban ditunjang melalui peraturan perundangan di bawahnya, seperti UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan, PP no. 7 tahun 2018 yang diubah dengan PP No. 35 tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi dan Bantuan bagi Saksi dan Korban, serta PP no. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pengaturan dalam KUHAP masih mengakomodasi hak - hak tersangka. Dalam UU lain, misalnya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang- undang terbaru yang mengakomodasi pemulihan bagi korban, salah satunya tentang perluasan mekanisme sita restitusi dan adanya opsi Dana Bantuan Korban yang dapat LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
diakses oleh Saksi dan/atau Korban. BPHN bersama LPSK dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi restitusi, kompensasi dan bantuan bagi Saksi dan Korban, serta tindak lanjut bagi situasi-situasi di mana Saksi dan Korban justru bukan merupakan pihak terlindung dari LPSK. 3) Memastikan mekanisme pemenuhan restitusi, kompensasi dan bentuk ganti rugi lainnya tercakup dalam R-KUHAP. Arah kebijakan dalam R-KUHAP perlu mengakomodasi kebutuhan tentang restitusi, kompensasi, dan bantuan lain sebagai bagian dari hak Saksi dan Korban dalam proses beracara. Pengaturan dalam KUHAP juga perlu memperluas cakupan hak bagi Saksi dan Korban, dalam hal pendampingan dan bantuan hukum. Selain itu juga perlu memasukan mekanisme dana bantuan korban kedalam R- KUHAP kedepannya, agar mekanisme ini tidak hanya terbatas bagi korban terorisme dan kekerasan seksual saja. Kementerian Hukum dan HAM RI bersama LPSK perlu menyusun adanya peraturan teknis segera untuk akses Dana Bantuan Korban, bahkan pengaturannya dalam R-KUHAP dapat diakomodasi, sehingga tidak hanya spesifik bagi korban kasus kekerasan seksual saja. Perluasan akses ini juga perlu diperkuat dengan batasan kapan Dana Bantuan Korban dapat diakses, agar aksesnya tidak harus menunggu putusan mendapat status berkekuatan hukum tetap. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 270
Rekomendasi peningkatan akses keadilan terhadap kelompok rentan melalui penguatan sektor lainnya 1) Memastikan pemenuhan jaminan sosial terhadap kelompok rentan di Indonesia. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, terdapat temuan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, di mana mayoritas yang mengalami permasalahan adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah UMP. Dalam konteks penelitian ini, bentuk jaminan sosial yang dimaksud adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jakarta Pintar, dan program jaminan sosial lainnya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute (2022) yang menemukan bahwa kepesertaan JKN kepada keluarga miskin dapat mengurangi beban biaya Out of Pocket (OOP) sebesar 23.6%. Pengurangan beban ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup seseorang dan berpotensi meminimalisir kelompok rentan mengalami permasalahan hukum akibat kesejahteraan yang dialaminya. Oleh karenanya, penting peran pemerintah Indonesia dapat memastikan kemudahan akses bagi kelompok rentan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. 2) Memastikan dan merapikan pendataan data terkait kepemilikan tanah. Permasalahan terkait sengketa tanah terjadi karena masalah pendataan kepemilikan tanah yang kerap kali bermasalah, termasuk pendataan terkait batas- batas antara kepemilikan tanah adat dan tanah negara. Oleh karenanya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan atau merapihkan kualitas pendataan kepemilikan tanah. Hal ini juga dapat 271 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka Indeks Pembangunan Hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia. 3) Menyusun kurikulum pendidikan sadar hukum melalui institusi pendidikan sejak awal. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Kementerian Agama perlu menyusun kurikulum pendidikan untuk mengenal hukum sejak dini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait hak-hak serta pentingnya memahami hukum dan mematuhinya. Adapun penyusunan kurikulum bisa bekerjasama dengan ahli-ahli ataupun psikolog agar penyusunan kurikulum bisa sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan murid dalam tiap jenjang pendidikan yang ada. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 272
PROFIL PENULIS Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Arsa Ilmi Budiarti Arsa Ilmi (Arsa) merupakan lulusan Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Arsa memiliki fokus terhadap penelitian dan analisis data hukum & sosial melalui pendekatan kuantitatif. Saat ini Arsa menjadi Knowledge Manager isu kelompok rentan khususnya dan peneliti di perempuan dan anak, serta isu akses terhadap keadilan. Selain itu, Arsa teknologi, pengolahan data penelitian dan branding lembaga di IJRS. IJRS untuk juga berperan dalam pengelolaan produk Awal berkarir di IJRS, Arsa berkesempatan untuk terlibat dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia bersama Bappenas RI. Hingga saat ini, Arsa terlibat juga di berbagai pelaksanaan penelitian kuantitatif maupun kualitatif bersama CSO dan para pemangku kepentingan, penyusunan modul pembelajaran di Mahkamah Agung, pengembangan produk teknologi hukum, hingga monitoring dan evaluasi implementasi akses keadilan untuk kelompok rentan bersama BPHN dan juga Mahkamah Agung. Arsa juga saat ini aktif dalam mengawal implementasi rencana aksi Open Government pada isu sektor justice. Selain itu, Arsa juga terlibat dalam berbagai advokasi dan kampanye di isu-isu bantuan hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, dan juga pencegahan perkawinan anak. Dio Ashar Wicaksana Dio Ashar Wicaksana (Dio) merupakan Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) saat ini semenjak tahun 2019. Dio sudah aktif bekerja dalam bidang penelitian dan advokasi hukum sejak tahun 2012. Selama karirnya, Dio memiliki pengalaman dalam penelitian di bidang hukum dan sosial. Dio merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia program bidang studi Hukum Tata Negara dan Magister socio-legal di Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Spanyol. Dalam bidang penelitian, Dio selama ini aktif dalam penelitian di isu reformasi peradilan serta implementasi akses terhadap keadilan di Indonesia. Selain dalam penelitian, Dio juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan strategi dalam penyusunan kebijakan. Dio memiliki pengalaman sebagai anggota penyusun kebijakan terkait isu hukum dan peradilan. Diantaranya yaitu, koordinator konsorsium masyarakat sipil untuk indeks akses terhadap keadilan bersama Bappenas RI,anggota penyusunan standar layanan bantuan hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), anggota Pokja Akses Keadilan di Kejaksaan RI, dan menjadi pengajar tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, pada mata kuliah hukum tata negara dan hukum sosial & masyarakat. Dio juga aktif terlibat dalam kerja-kerja isu bantuan hukum, akses keadilan, disabilitas dan terkait pemberdayaan masyarakat. 273 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Gladys Nadya Arianto Gladys Nadya Arianto adalah lulusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan saat ini bekerja sebagai Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Sejak bergabung dengan IJRS, Gladys aktif dalam penelitian dan advokasi berbasis data di bidang hukum dan sosial dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Beberapa pengalaman penelitian yang dilakukan terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Monitoring dan Evaluasi SDGs 16 dan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan. Saat ini, Gladys berkesempatan untuk terlibat dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan dan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021 bersama Bappenas RI dan mengasistensi Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan dalam menyusun draft Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Gladys juga tergabung ke dalam divisi Knowledge Management IJRS untuk pengelolaan produk teknologi berupa portal data. Kharisanty Soufi Aulia lulusan studi sosio-legal Kharisanty Soufi Aulia merupakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan saat ini bekerja di IJRS sebagai peneliti. Kekhususan isu yang digelutinya antara lain akses keadilan dan perlindungan kelompok rentan, khususnya bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok ragam gender & minoritas seksual. Sofie aktif dalam melakukan asistensi Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak. Selain itu, Sofie juga turut serta dalam penelitian terkait Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Dispensasi Kawin, dan Buku Saku atas Pedoman Kejaksaan no. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan & Anak dalam Perkara Pidana. Dalam aktivitas jejaringnya, Sofie juga terlibat dalam advokasi tentang pencegahan kekerasan seksual, perkawinan anak, penghapusan upaya konversi atas keragaman gender dan orientasi seksual, serta akomodasi yang layak bagi disabilitas dan pengakuan kapasitas hukum bagi disabilitas. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 274
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina Gina Sabrina yang akrab dipanggil Monik menamatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017 dan Magister Hukumnya di FH UI di tahun 2021. Sempat mengabdikan diri di YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum Bali dan ikut terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural, khususnya pengorganisiran masyarakat. Saat ini Monik bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai Sekretaris Badan Pengurus Nasional. Menggeluti isu akses jawab atas advokasi kebijakan, keadilan dan bertanggung khususnya bantuan hukum di tingkat nasional. Monik terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum, seperti: Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal. Ia juga turut menjadi tim perumus Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara yang disusun oleh Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ia juga menggeluti isu-isu reformasi sektor keamanan, reformasi sistem peradilan, hak atas kesehatan dan penghapusan penyiksaan. Harshita Harshita merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara angkatan 2019 yang telah lulus sebagai Sarjana tahun 2023. Dalam perjalanannya sebagai Hukum pada mahasiswa, Harshita terlibat aktif sebagai Peneliti dalam perlombaan nasional yang membahas terkait isu-isu Hak Asasi Manusia. Selain itu, Harshitha juga tergabung sebagai Tim Peneliti dan Advokasi di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada tahun 2022. Beberapa pengalaman Harshitha sebagai Peneliti dan Tim Advokasi ditujukan melalui keterlibatannya dalam penulisan policy brief, monitoring pelanggaran HAM, monitoring Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penelitian kualitatif lainnya. Bersama PBHI, Harshitha juga mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi akses keadilan bagi kelompok rentan bersama IJRS serta BPHN dan juga Mahkamah Agung. Vania Christabel Vania Christabel merupakan mahasiswa Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2019 serta lulusan Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 2022. Tergabung bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai magang peneliti pada 2022. 275 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Asosiasi LBH APIK Indonesia Khotimun Sutanti Panggilan akrabnya Imun. Saat ini merupakan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia. Telah lebih dari 10 tahun menggeluti advokasi bantuan hukum menggunakan kerangka kerja Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Khotimun juga telah berpengalaman melakukan berbagai kajian dan mengembangkan hukum program masyarakat dan advokasi kebijakan terfokus pada akses keadilan dan hak dasar bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Khotimun juga berpengalaman sebagai fasilitator khususnya untuk isu gender dan hukum, diantaranya pelatihan untuk paralegal dan pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural. pemberdayaan Beberapa publikasi yang ia tulis diantaranya: Lesson Learned Program Rule of Law Meaningfull for Women and Vulnerable Groups bersama Nursyahbani Katjasungkana, Asnifriyanti Damanik, dan Prof. Saskia Wierenga. Kemudian juga buku-buku ringkas yang diterbitkan Asosiasi LBH APIK Indonesia untuk Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Diantaranya : Mengenal Hak atas Identitas Hukum, Mengenal Hak Dasar Lansia, Bagaimana Mendukung Lansia Korban Kekerasan, dan salah satu penulis buku Wajah Kemanusiaan di Tengah Pandemi yang diterbitkan oleh JIB. Ia adalah Lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional dan melanjutkan studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Indonesia. Febda Risha Lestiana Febda adalah lulusan Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2018 dan saat ini bekerja sebagai staf di Asosiasi LBH APIK Indonesia. Sejak bergabung di Asosiasi LBH APIK Indonesia, Febda ikut terlibat dan membantu berbagai kegiatan advokasi, pelaksanaan program maupun riset yang dilakukan Asosiasi LBH APIK Indonesia. Febda juga berpengalaman menjadi relawan Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi (DPMA) di Rifka Annisa pada 2018-2020 dan terlibat dalam program pengurangan kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dengan pendekatan pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan dan mempromosikan nilai maskulinitas yang positif berdasarkan nilai kesetaraan dan non-kekerasan di Yogyakarta. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 276
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pratiwi Febry Pratiwi Febry Hutapea, yang biasa dipanggil Tiwi, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009. Saat ini Tiwi menjabat sebagai ketua bidang Riset dan Pengembangan Organisasi pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sebelumnya, Tiwi menjabat sebagai pengacara publik dan kepala bidang advokasi kelompok minoritas dan rentan, divisi pada LBH Jakarta. Sebagai pegiat hak asasi manusia, Tiwi terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain dalam koalisi Perempuan Pembela Demokrasi yang terlibat dalam advokasi kematian Marsinah, pendampingan hukum pada kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas Dwi Aryani vs Etihad Airways, kasus sutradara film dokumenter Dandhy Laksono, advokasi hak - hak buruh, pekerja migran dan pekerja rumah tangga, serta beberapa pelatihan seputar kesetaraan gender. April Pattiselanno Putri April adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2014, yang kini merupakan staf monitoring dan evaluasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. April mengawali kariernya sebagai Asisten Pengacara Publik di LBH Jakarta pada tahun 2016. April juga berpengalaman menjadi relawan pada Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. April berpengalaman dalam manajemen organisasi non-profit. Ia juga berpengalaman dalam hal riset, investigasi, kajian dan penyusunan undang- undang, proposal, fasilitator, budgeting, dan isu-isu seperti hukum perburuhan dan hak asasi manusia. Abdul Malik Akdom Akdom Merupakan riset dan pengembangan organisasi pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Akdom merupakan lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Akdom juga merupakan Pengacara Publik yang sebelumnya mengabdi di YLBHI - LBH Yogyakarta pada tahun 2017 sampai 2021. Saat ini ia melanjutkan pengabdiannya sebagai Staf di Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Saat ini, ia sebagai Mahasiswa Aktif pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam. staf riset pada bidang 277 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
DAFTAR PUSTAKA Buku Ab Currie. The Legal Problems of Everyday Life: The Nature, Extent and by Canadians. of Consequences Department of Justice Canada. 2009 Justiciable Problems Experienced Anandya, Diky et.al. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. Jakarta: ICW. 2022 Ashila, Bestha Inatsan, et al. Kompendium Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum. Depok: Fakultas Hukum UI. 2020. Barakat, Sarah. The Cost of Justice : Exploratory Assessment on Women's Access in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen. Oxfam. 2018. DOI: to Justice 10.21201/2018.2593 Budiarti, Arsa Ilmi, et al. Refleksi Penangan Perkara Kekerasan Seksual: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan. Jakarta: IJRS. 2022 Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini Kamilah. Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas (Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2015 Farrow, Trevor C.W., et.al. Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada: Overview Report. Toronto: Canadian Forum on Civil Justice. 2016 Genugten J.M, Willem van (ed). Human Rights Reference. The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs. 1994 Ginting, Miko. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: ICJR. 2019. Ginting, Miko, Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: ICJR. 2021. Goesniadhie, Kusnu. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah). Surabaya: JP Books. 2006. Idris, Aradila Caesar, et al. Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia. Depok: Fakultas Hukum UI. 2019 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 278
Ismail, HM, et al. Menuju Pelayanan Prima: Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press. 2010 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI et.al. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI et.al. Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Jakarta: IJRS. 2020 Kementerian PPN/Bappenas RI dan Fakultas Hukum UI. Indeks Pembangunan Hukum 2020. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI. 2021 Kristianto, Agustinus Edy dan Patra M. Zen. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI. 2008 Moore, Lisa, et.al. The Cost of Experiencing Everyday Legal Problems Related to Problems Related Physical and Mental Health. Canadian Forum on Civil Justice. 2017. Neuman, W Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition. Essex: Pearson Education Limited. 2014 Octavian, Yosua dan Kiki Marini Situmorang. Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism. Jakarta: Konsorsium Crisis Response Mechanism. 2021 Ojukwu, E, et al. Access to Justice, Chapter 5, Handbook on Prison Pre-Trial Detainees for Law Clinics. Network of University Legal Aid Institutions. 2012 Pleasence, Pascoe, et.al. How People Understand and Interact with the Law. Cambridge: PPSR. 2015. Pleasence, Pascoe. Legal Need and Legal Needs Surveys: A Background Paper, Sussex: Pascoe Pleasence Ltd. 2016 Pleasence, Pascoe. Access to Justice and Legal Need Survey. OSF. 2018. Pleasence, Pascoe dan Nigel J. Balmer. How people resolve 'legal' problems. London: Legal Services Board. 2014. Pleasence, Pascoe dan Nigel J. Balmer. Legal Confidence and Attitudes to Law: Developing Standardized Measures of Legal Capability. Cambridge:PPSR. 2018 279 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Putra, Antoni, et.al. Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM). 2021 Rahmawati, Maidina, et al. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: ICJR. 2022 Rahmi, Meutia Aulia, et al. Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Depok: Puskapa. 2020. Ramadhan, Choky Risda, et.al. Difabel dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan). Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2016 Ramadhan, Choky Risda, et.al. Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Jakarta:IJRS. 2020. Saputri, Nurmala Selly dan Sri Murniati. Laporan Penelitian Smeru (Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu. Jakarta: the Smeru Research Institute. 2022. Tamyis, Ana Rosidha et al. Laporan Penelitian Smeru: Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute. 2019 Wicaksana, Dio Ashar et.al. Indeks terhadap Akses Keadilan di Indonesia 2019. 2022. Wintersteiger, L. Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public Legal Education, A Report. Law for Life: the Foundation for Public Legal Education. 2015. Wirya, Albert., et.al. Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial. Jakarta:LBH Masyarakat. 2020. Wolhuter, Loraine, et.al. Victimology: Victimization and Victim's Rights. New York: Routledge Cavendish. 2009 Zakiah, Naila Rizqi. Bahaya Akut Persekusi LGBT: Seri Monitor dan Dokumentasi 2019. Jakarta: LBH Masyarakat. 2018. Jurnal Afif, Zaid. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2 (5). 2018 Angkasa, Nawa. Prodeo dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Istinbath Jurnal Hukum Vol 13(1). 2016 Bossuyt, Marc. Categorical Rights and Vulnerable Groups: Moving Away From the Universal Human Being. The George Washington International Law Review. 2016. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 280
diakses 48.4_Marc-Bossuyt.pdf diakses 16 Juli 2022. hlm. 48(4):717-42. dari Daniel, Everd Scord Rider. Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. Share Social Work Journal Universitas Padjajaran Vol. 7, No. 1, Hal. 21 - 32. ISSN: 2528-1577. Jatinangor: Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD. 2016. Diakses dari tenggaratimur.pdf Djamilah, Reni Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. 2014. DOI: Dolgopol, Ustinia. The Construction of Knowledge about Women, War and Access to Justice. Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam, Dale Stephens and Paul Babie, ed. The University of Adelaide Press. 2016. hlm. 133-152. Durojaye, Ebenezer, et al. Legal Empowerment As A Tool For Engendering Access To Justice In South Africa. International Journal of Discrimination and the Law, Vol. 20, Issue (4). 2020. 224-244. Fajriando, Hakki. Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. Jurnal HAM, Vol. 11 Issue (3). 2020. diakses dari tanggal akses 14 Juli 2022 Fachrunnisa, Rifka. Education of Indonesian Girls: The Outlook of Discrimination, Rights, and the Impact on Society. World Conference on Gender Studies 2020. KnE Social Sciences. 349-359. Fineman, Martha Albertson. The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition. Yale Journal of Law & Feminism. Vol. 20, No. 1. Emory Public Law Research Paper. 2008 Forte, Emily, et.al. Reducing Stigma for Vulnerable Groups Opportunities for Stigma Reduction at Romero House, Saint John, New Brunswick. Urban and Community Studies Institute University of New Brunswick. 2019. diakses dari stigma.pd Hanifah, Ida. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No. 2 - Juni 2020: 193-208 diakses di Indriani, Desy. Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. 281 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Artikel Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 6D. Jakarta. 2018. Keay, Scott dan Stuart Kirby. Defining Vulnerability: From the conceptual to the operational. Policing: a Journal of Policy and Practice, 12(4). 2018 Kreuter, Matthew W, et.al. Unmet Basic Needs and Health Preventive Effectiveness Low-Income vol. 91. 2016. hlm. 70-75. doi:10.1016/j.ypmed.2016.08.006 in Populations. Intervention Medicine Kuran, Christian Henrik Alexander. et al. Vulnerability and Vulnerable Groups from an Intersectionality Perspective. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 50. di 2020. diakses Lorhen, Peter Terna. Vulnerability: Types, Causes, and Coping Mechanism. International Issue: 3 Journal of Science and Management Studies, Volume: 4 Mei - Juni. 2021. Diakses dari 3/ijsms-v4i3p116.pdf diakses 16 Juli 2022 MacDowell, Elizabeth L. Vulnerability, Access to Justice, and the Fragmented State. Michigan Journal of Race and Law, Volume 23, Issue 1&2. 2018 Morawa, Alexander H. E. Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law. Journal of International Relations and Development. 2003 Pangaribuan, Luhut M.P., Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Teropong Vol 1, Agustus 2014. 2014 Parker, Lyn & Helen Creese, The Stigmatization of Widows and Divorcees (Janda) In Indonesia and the Malay World. 2016. hlm. 1 - 6. Indonesian Society. di %20agency.pdf pada 26 November 2022 diakses Parsons, Jim dan Tiffany Bergin. The Impact of Criminal Justice Involvement on Victim's Mental Health. Journal of Traumatic Stress, Vol. 00 (0). 2010. Permata Sari, Herlina. Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. I September. 2005 Pleasence, Pascoe dan Nigel J. Balmer, Justice & the Capability to Function in Society. Daedalus 148(1). 2019. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 282
Rahayu, Indah. Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum. RechtsVinding Online. 2019 Reksodiputro, Mardjono. Menggugat Praperadilan "Sarpin Effect" Merupakan "Malapetaka" Reformasi Peradilan di Indonesia?. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3. 2015 R. Meyer, Sarah, et al. Violence against older women: A systematic review of Qualitative literature. PloS one. 15(9). 2020 Teremetskyi, Vladyslav, et al. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24. 2021 Trimaya, Arrista. Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, 2014, hlm 11-20 Worrall, Hugh., et.al. The effectiveness of support groups: a literature review. Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: part A. 5441. 2018. diakses dari Peraturan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, European Union, Bab 4 Pasal 21 Pedoman No. 2013/33/EU Konsil dan Parlemen Eropa, 26 Juni 2013 Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia. Undang - Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia. Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 283 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Mahkamah Agung. PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto pasal 5 ayat (1) huruf o UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023. Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Indonesia Nomor 3 Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. tahun 2008 Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 284
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode tahun 2022-2024 Indonesia Nomor M.HH.-02.HN.03.03 Tahun 2021 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Standar Norma Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan. Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2022 Publikasi Asfinawati, et al. Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I diakses dari berkualitas/ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Statistik Kriminal 2021. diunduh dari ik-kriminal-2021.html Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. 2018. Badan Pusat Statistik Jakarta. Statistik Kriminal 2021. Jakarta: BPS Jakarta. 2021 Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2022. BPS. 2022 GWL-INA. Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan): Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia. Jakarta:GWL INA, 2017. diakses dari HiiL. Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness. HiiL, 2014. diakses dari Indonesia.pdf Kementerian Hukum dan HAM. Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah. 2018. 285 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. diakses melalui tanggal akses 30 Oktober 2022 Kusumastuti, Sri. Akses Penduduk Lanjut Usia terhadap Perlindungan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Infografis Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum. diakses dari hukum tanggal akses 1 November 2022 Muhammad Syafari Firdaus, et.al. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013. diakses dari $SLP7PE.pdf Komnas Perempuan. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid- 19. Komnas Perempuan. 2021 Komnas Perempuan. CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi-Daya Pencegahan dan Penanganan berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. 2022 Kontras. Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi untuk Orang Hilang dan dari Korban akses pada 3 Desember 2022. Tindak Kekerasan. Jakarta:2021. diakses tanggal LASPNET. Access to Justice for the Poor, Marginalised and Vulnerable People of Uganda: A Research Report . Uganda: LAPSNET. 2015. diakses dari tanggal akses 16 Juli 2022 LBH APIK Jakarta. Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan tentang Bantuan Hukum. LBH Apik Jakarta. 2021 LBH APIK Jakarta. Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman: Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta Berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi. 2021 OECD. Integrating Service Delivery for Vulnerable Groups. Paris: OECD Publishing, 2015. diakses di LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 286
OECD. Legal Needs Surveys and Access to Justice, Paris: OECD Publishing. 2019 TNP2K. The Urgency of Gender Equality in the Social Insurance for Employment Program. diakses di pada 22 Desember 2022 World Project. Justice Rule of Law Index 2022. diakses Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, et.al. Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas. Jakarta: YLBHI-ILRC-Asosiasi LBH APIK-LBH Jakarta-LBH Masyarakat-LBH APIK Jakarta-MaPPI FHUI-PBHI. 2019. diakses dari UN Women, et al. A Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming. UN: USA. 2018. Artikel Online Australian Commission. tanggal akses 18 Juni 2022 Human Rights Discrimination. diakses BBC News Indonesia. Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat "Lintah Digital". tanggal akses 16 Desember 2022 Canadian Mental Health Association. Stigma and Discrimination, diakses dari tanggal akses 18 Juni 2022 CNN Indonesia. Masyarakat Adat: Bukan Sekedar Tanah dan Uang, diakses dari uang/ , tanggal 17 Desember 2022 Gender Equality Law Centre, Example of Gender Stereotypes, diakses dari , tanggal akses 6 Desember 2022 Deutsche Welle (DW) Online, Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT, April 2020, diakses dari rentan-alami-kdr/a-53126683 pada 22 Desember 2022 Global System for Sustainable Development, Knowledge System: Unmet Basic dari Needs, concepts/unmet-basic-needs tanggal akses 17 Juni 2022 diakses 287 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN dari dari
Apakah Anak Luar Kawin Berhak atas Manfaat BPJS?, Desember 2018, diakses di pada 22 Desember 2022 UNICEF Cermati Dampak Pandemi ke Siswa Kelompok Rentan dan Disabilitas, diakses di 22 Desember 2022 pada Katadata Databoks, Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sepanjang pada 22 Desember 2022 2021, diakses Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit Pelayanan Publik Perlu Sarana Bagi Kelompok Rentan, Mei 2020, diakses melalui saran-bagikelompok-rentan tanggal akses 22 Juni 2022 Kompas Online, 82.957 Pasangan Usia Subur di NTT Menikah di BawahUsia 19 Tahun, diakses dari tanggal akses 12 Juli 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya di bagi bagi-anak pada 22 Desember 2022 Anak, Juni 2013, diakses LBH APIK, Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, diakses 25 November 2022 Maharani, Marsha & Dio Ashar Wicaksana. Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan. diakses dari korban-kekerasan-seksual-193853 tanggal akses pada 18 Desember 2022 Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan diakses dalam di tanggal akses pada 22 Desember 2022 Rumah Tangga. September 2021. LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 288
Manajemen Pembiayaan Kesehatan, Alasan Rakyat Miskin Habiskan Pendapatannya untuk Kesehatan, tanggal 16 Desember 2022 diakses dari Rachmah Putri. Aulia Deklarasi Universal HAM: Dokumen Rujukan Dunia untuk HAM, untuk-ham tanggal akses 17 Juni 2022. Republika, Data Kekerasan Aparat 2020-2021, Polisi Terbanyak, diakses dari terbanyak tanggal akses pada 1 Desember 2022 Tulane University, Education as a Social Determinant of Health, January 27, 2021, diakses di crucial/ pada 22 Desember 2022 UNHCR. "Non-discrimination: groups in vulnerable situations", diakses dari vulnerable-situationsp tanggal akses 16 Juli 2022 YLBHI, dari tanggal akses pada 3 Desember 2022 "Hukum Adat Dalam Pusaran HGU", (2019), diakses 289 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN
IJRS © 2022 LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 290