PEMIKIRAN MARIA ULLFAH SANTOSO TENTANG HAK PILIH PEREMPUAN INDONESIA (1938-1941) MARIA ULLFAH SANTOSO'S THOUGHT ON INDONESIAN WOMEN'S SUFFRAGE (1938-1941) Laksmita Hestirani Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Indonesia | laksmita.hestirani71@ui.ac.id Diterima tanggal 11 Januari 2020 Disetujui tanggal 13 April 2020 ABSTRACT This paper discusses the history of Maria Ullfah Santoso's thought in struggling for Indonesian women's suffrage during the Dutch colonial era. Until the beginning of 1930s, Indonesian women didn't have suffrage yet and still distanced themselves from political participation. As a jurist with active involvement in Indonesian women's movement, Maria Ullfah actively campaigned for Indonesian women's suffrage through writings and speeches. The main problems of this paper were how Maria Ullfah's thought was formulated, and its influence in the struggle for Indonesian women's suffrage. By using historical research method and intellectual history approach, the author found that Maria Ullfah argued that every part of society, including women, had to have suffrage. In her opinion, passive suffrage was essential, so that Indonesian women could sit in representative councils to fight for Indonesian women's interests. Likewise, active suffrage was also essential, so that Indonesian women could choose their own representatives without having to rely on other people. The influence of Maria Ullfah's thought was visible in Indonesian women's struggle for representation in the People's Council (Volksraad), as well as in the success of Indonesian women in obtaining active suffrage for the first time in 1941. Keywords: suffrage, women's movement, intellectual history, and Maria Ullfah Santoso. ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang sejarah pemikiran Maria Ullfah Santoso dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Hingga awal dekade 1930-an, perempuan Indonesia belum memiliki hak pilih serta masih menjauhkan diri dari partisipasi politik. Sebagai seorang ahli hukum yang memiliki keterlibatan aktif dalam pergerakan perempuan Indonesia, Maria Ullfah aktif mengampanyekan hak pilih perempuan Indonesia melalui tulisan dan pidato. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan diformulasikan serta pengaruhnya dalam perjuangan hak pilih perempuan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan sejarah pemikiran, penulis DOI: 10.33652/handep.v3i2.104 123
124 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 menemukan bahwa Maria Ullfah berpendapat bahwa setiap golongan masyarakat, termasuk perempuan, harus memiliki hak pilih. Menurutnya, hak pilih pasif diperlukan agar perempuan Indonesia dapat duduk di dewan-dewan perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia. Adapun hak pilih aktif diperlukan agar perempuan Indonesia dapat memilih wakil-wakilnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pengaruh pemikiran Maria Ullfah terlihat dalam usaha kaum perempuan Indonesia untuk memiliki perwakilan di Dewan Rakyat (Volksraad), serta keberhasilan perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak pilih aktif untuk pertama kalinya pada tahun 1941. Kata kunci: hak pilih, pergerakan perempuan, sejarah pemikiran, dan Maria Ullfah Santoso. A. PENDAHULUAN Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kedudukan perempuan dan laki-laki yang setara di dalam hukum dan pemerintahan telah diakui. Kesetaraan ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesia 1945). Perempuan Indonesia memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, termasuk dalam hal hak pilih. dunia politik. Perempuan Indonesia dapat memilih wakil-wakil di lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemimpin-pemimpin di lembaga eksekutif (presiden, gubernur, dan walikota atau bupati). Perempuan Indonesia juga dapat duduk di dalam lembaga-lembaga tersebut, termasuk sebagai pemimpin tertingginya (Indonesia 2017). Berbeda Hak pilih merupakan hak yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk memilih (hak pilih aktif) anggota dewan perwakilan maupun kepala daerah dan kepala negara, serta untuk dipilih (hak pilih pasif) sebagai anggota dewan perwakilan maupun kepala daerah dan kepala negara. Hak ini merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Kedaulatan rakyat diakui dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Indonesia 1945), sedangkan hak pilih diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Indonesia 2017). Oleh karena kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki dalam hal hak pilih tersebut, perempuan Indonesia dapat berpartisipasi aktif di masa kemerdekaan, pada masa kolonial Belanda kedudukan perempuan Indonesia berada di bawah kaum laki-lakinya, termasuk dalam hak pilih. Kaum perempuan Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan hak pilih tersebut. dengan Pada masa kolonial, dewan-dewan perwakilan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan seperti parlemen pada umumnya, namun kewenangannya terbatas karena keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak wajib diikuti oleh pemerintah (Blackburn 1999:208). Meskipun begitu, dewan-dewan tersebut tetap memiliki manfaat karena para anggotanya dapat menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung kepada DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 125 pemerintah. Hal ini terlihat misalnya melalui kiprah tokoh-tokoh nasionalis seperti M.H. Thamrin dan M. Yamin yang berjuang untuk membela kepentingan bangsa Indonesia melalui Volksraad. Di setiap dewan yang ada, ketiga golongan penduduk di Hindia Belanda yang terdiri atas golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia memiliki wakilnya masing-masing. Meskipun begitu, yang memiliki hak pilih aktif maupun pasif di dewan-dewan tersebut hanya laki-laki (Blackburn 2004a:81). Keadaan ini tidak terlepas dari kedudukan perempuan Indonesia saat itu yang masih sangat mem- prihatinkan. dewan-dewan perwakilan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pergerakan perempuan Indonesia. Sebagai perempuan Indonesia pertama yang menjadi sarjana hukum (Anon 1933a:103), Maria Ullfah menyadari bahwa salah satu per- masalahan utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan perempuan Indonesia adalah karena ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku seringkali tidak berpihak pada perempuan. Melalui partisipasi di dewan-dewan perwakilan, perempuan Indonesia memiliki akses untuk mengubah keadaan tersebut sekaligus aspirasi dapat menyampaikan perempuan Indonesia secara langsung kepada pemerintah. Hingga awal abad ke-20, perempuan Indonesia masih merasa bahwa partisipasi politik, termasuk dalam hal hak pilih, merupakan (Blackburn laki-laki" "wilayah 2004a:87). Selain itu, juga belum ada perempuan Indonesia yang memiliki kualifikasi secara akademis untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik. Namun pada dekade 1930-an, pandangan perempuan Indonesia terhadap partisipasi politik mulai berubah. Muncul tokoh-tokoh perempuan generasi baru seperti Maria Ullfah Santoso yang telah menikmati pendidikan tinggi serta memiliki kualifikasi secara akademis untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik. Ia melihat bahwa hak pilih dan keterwakilan perempuan Indonesia di Dalam historiografi Indonesia, Maria Ullfah dikenal sebagai perempuan Indonesia pertama yang menjadi menteri (1946-1947) maupun sebagai seorang tokoh pergerakan perempuan Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia (1950- 1961). Perjuangannya dalam meng- usahakan Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi kedudukan kaum perempuan Indonesia telah cukup banyak dibahas. Meskipun begitu, pemikiran Maria Ullfah dalam kaitannya dengan hak pilih perempuan Indonesia belum pernah dikaji secara khusus dan mendalam. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
126 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 pilih perempuan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi kaum perempuan Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran hukumnya serta mem- perjuangkan perbaikan kedudukan perempuan Indonesia melalui partisipasi aktif di dunia politik. Gambar 1. Maria Ullfah Santoso. Sumber: Anon 1939d:7. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana rumusan pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan dan bagaimana pengaruhnya dalam perjuangan hak pilih perempuan Indonesia? Ruang lingkup penelitian ini adalah pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan Indonesia. Tahun 1938 diambil sebagai titik awal karena pada tahun tersebut Maria Ullfah untuk pertama kalinya menyatakan pemikirannya tentang hak pilih perempuan Indonesia. Tahun 1941 diambil sebagai titik akhir karena pemikiran Maria Ullfah yang menginginkan agar perempuan Indonesia memiliki hak pilih aktif dan pasif, terwujud untuk pertama kalinya pada tahun tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan dan menganalisis pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan Indonesia, yang juga terkait dengan partisipasi politik perempuan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan sumbangan pemikiran Maria Ullfah dalam perjuangan hak Maria Ullfah pernah dikaji dalam publikasi berjudul Maria Ullfah Subadio: Pembela Kaumnya yang ditulis oleh Gadis Rasid (1982). Buku ini merupakan biografi Maria Ullfah dan menceritakan tentang kisah hidupnya sejak masa kecil hingga awal dekade 1980-an. Buku ini membahas kiprah dan kontribusi Maria Ullfah dalam pergerakan perempuan Indonesia, namun tidak menyinggung pemikiran yang terkait dengan hak pilih perempuan Indonesia. Nama Maria Ullfah kerap dimuat dalam historiografi bertema perempuan seperti Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian karya Cora Vreede-De Stuers (2017), Sexual Politics in Indonesia karya Saskia Wieringa (2002), Women and the State in Modern Indonesia karya Susan Blackburn (2004b), serta The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy karya Elizabeth Martyn (2005). Sayangnya, dalam uraian- uraian tersebut, kiprah Maria Ullfah hanya dibahas secara terbatas karena lingkup pembahasan karya-karya tersebut mencakup topik-topik yang cukup luas. Dalam karya-karya tersebut, peran Maria Ullfah sebagai DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 127 tokoh sentral yang salah satu menggerakkan dan memperjuangkan kemajuan perempuan Indonesia diakui, namun belum ada satupun yang mengkaji detail-detail pemikiran Maria Ullfah secara khusus dan mendalam. Adapun pembahasan tentang hak pilih perempuan Indonesia pada masa kolonial pernah dikaji oleh Elsbeth Locher-Scholten (1999, 2000:151-86) dan Susan Blackburn (1999, 2004a). Locher-Scholten melihat bahwa perjuangan hak pilih perempuan di Hindia Belanda merupakan per- panjangan tangan dari perjuangan hak pilih perempuan di Negeri Belanda, yang berhasil didapatkan pada tahun 1919. Perempuan golongan Belanda di Hindia Belanda, terutama yang tergabung dalam Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV), menginginkan hak yang sama seperti yang telah didapatkan di Negeri Belanda. Selain usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan golongan Belanda, Locher-Scholten juga menonjolkan peran Volksraad. Pemikiran dan peran kaum perempuan Indonesia pada umumnya maupun Maria Ullfah pada khususnya tidak dibahas secara mendalam karena hanya dilihat sebagai "pemeran pendukung" dari perjuangan para "pemeran utama" yang terdiri atas perempuan golongan Belanda dan para anggota Volksraad. Adapun dalam tulisan-tulisan Blackburn, peran kaum perempuan Indonesia dalam perjuangan hak pilih perempuan pada masa kolonial mendapatkan proporsi yang lebih seimbang dibandingkan pada tulisan- tulisan Locher-Scholten. Blackburn mengakui peran organisasi-organisasi perempuan Indonesia dan Kongres Perempuan Indonesia dalam perjuang- an hak pilih perempuan Indonesia. Meskipun begitu, pemikiran Maria Ullfah sebagai salah satu tokoh sentral dalam perjuangan tersebut tidak disinggung sama sekali. Di luar tulisan-tulisan di atas, beberapa penulis seperti Cora Vreede- De Stuers (2017), Elizabeth Martyn (2005), Kumari Jayawardena (2016), Susan Blackburn (2004b, 2010), dan Saskia Wieringa (2002) menyinggung tentang hak pilih perempuan dalam lingkup tentang pembahasan pergerakan perempuan Indonesia, namun tidak membahas pemikiran Maria Ullfah. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan Indonesia secara khusus dan mendalam masih diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran (intellectual history). Sejarah pemikiran merupakan studi tentang para pemikir, pemikiran, dan pola pemikiran dalam suatu waktu (Gordon 2012:1). Sejarah pemikiran berusaha untuk memahami bagaimana suatu pemikiran muncul dan berkembang dalam konteks sejarah. Sejarah pemikiran juga berusaha untuk menelusuri pemikiran tersebut dalam lingkup masyarakat dan budaya yang membentuknya, maupun yang dibentuk olehnya (Young 2006:2). DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
128 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 B. METODE Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap. Yang pertama, pengumpulan sumber atau heuristik; kedua, kritik sumber atau verifikasi; ketiga, analisis dan sintesis atau interpretasi; dan terakhir, penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo 1995:89). Sumber-sumber primer dalam bentuk hardcopy berupa buku, majalah, dan surat kabar sezaman diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Sumber- sumber primer dalam bentuk softcopy berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan surat kabar sezaman diperoleh dari situs KITLV dan Delpher. Tulisan-tulisan maupun pidato- pidato Maria Ullfah yang dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar sezaman menjadi sumber utama yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran mengenai pemikiran beliau tentang hak pilih perempuan Indonesia. Sementara untuk memahami keadaan dan semangat zaman (zeitgeist) pada masa itu, penulis juga meneliti berbagai artikel majalah dan surat kabar sezaman yang membahas tentang keadaan sosial- politik di Indonesia saat itu, terutama yang berkaitan dengan perjuangan hak pilih perempuan Indonesia. Substansi dan esensi yang didapatkan dari tahap verifikasi dan interpretasi terhadap sumber-sumber ini disajikan dalam bentuk fakta-fakta sejarah yang dituliskan dalam artikel ini. C. HASIL DAN BAHASAN 1. Latar Belakang Maria Ullfah Santoso Lahir di Serang, Banten pada tanggal 18 Agustus 1911, Maria Ullfah merupakan anak dari pasangan priayi Banten, R. A. A. Mohamad Achmad dan R. A. Hadidjah Djajadiningrat (Rasid 1982:7). Ayahnya merupakan Bupati Kuningan periode 1923-1939 (Anon 1939c:8), sedangkan ibunya merupakan bagian dari keluarga elite Djajadiningrat yang memegang banyak posisi penting di dalam pemerintahan Hindia Belanda (Rasid 1982:12). Gambar 2. Maria Ullfah (tengah) mendampingi ayahnya (kanan) saat menghadiri sidang pembukaan parlemen Belanda di Den Haag, September 1929. Sumber: Anon 1929:20. Pengecekan silang antara berbagai sumber yang ada dilakukan untuk memastikan kredibilitas data yang dimuat oleh masing-masing sumber. Pada bulan September 1929, Maria Ullfah menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Leiden, universitas DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 129 terbaik di Belanda tertua dan (Rijksuniversiteit te Leiden 1930:167). Ia lulus tepat waktu pada bulan Juni 1933, menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar sarjana hukum (Anon 1933a:103). Ia juga menjadi satu dari dua orang mahasiswa di angkatannya yang dianugerahi Kanaka-Prijs, penghargaan bergengsi yang hanya diberikan kepada lulusan-lulusan t e r b a i k U n i v e r s i t a s Le i d e n (Rijksuniversiteit te Leiden 1934: 167-68). Maria Ullfah pulang ke Indonesia pada 1933 bulan November (Anon 1933b:187) dan menetap di Jakarta sejak pertengahan tahun 1934 (Rasid 1982:37). Status Maria Ullfah sebagai ahli hukum perempuan Indonesia yang pertama membuatnya cepat dikenal di kalangan tokoh-tokoh pergerakan. Ia pun diajak oleh Sri Mangunsarkoro untuk ikut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan pada bulan Juli 1935 di Jakarta (Subadio 1981:9). Gambar 3. Maria Ullfah (berdiri paling belakang, no. 7 dari kiri) bersama para peserta Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, Juli 1935. Sumber: Anon 1935b:122. Kongres Perempuan Indonesia II menjadi debut Maria Ullfah dalam pergerakan perempuan Indonesia. Sejak saat itu, ia aktif menyebarluaskan pengetahuannya kepada masyarakat, baik melalui tulisan maupun pidato. Sebagai ahli hukum perempuan Indonesia yang pertama, Maria Ullfah berada dalam posisi yang strategis untuk membantu menumbuhkan kesadaran hukum perempuan Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga ia lakukan dalam kaitannya dengan hak pilih. 2. H a k Pi l i h Pa s i f p a d a Ma s a Ko l o n i a l Dewan-dewan perwakilan di Hindia Belanda terdiri atas Volksraad (Dewan Rakyat) pada tingkat nasional dan dewan-dewan perwakilan daerah. Di Pulau Jawa, dewan-dewan perwakilan daerah terdiri atas Provincialeraad (Dewan Provinsi), R e g e n t s c h a p s r a a d ( D e w a n Kabupaten), dan Gemeenteraad (Dewan Kota) (Centraal Kantoor voor de Statistiek 1941:540-42). Di luar Pulau Jawa, dewan-dewan perwakilan daerah terdiri atas Plaatselijkeraad (Dewan Lokal), Groepsgemeenschapsraad (Dewan Komunal), dan Gemeenteraad (Dewan Kota). Contoh Dewan Lokal adalah Minahasaraad (Dewan Minahasa) dan Ambonraad (Dewan Ambon), sedangkan contoh Dewan Komunal adalah Minangkabauraad (Dewan DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
130 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Minangkabau) dan Banjarraad (Dewan Banjar) (Centraal Kantoor voor de Statistiek 1941). Terdapat dua cara untuk menjadi anggota dewan perwakilan. Yang pertama melalui pemilihan (election), sedangkan yang kedua melalui pengangkatan (appointment). Dalam pemilihan, untuk Regentschapsraad dan Gemeenteraad dilakukan pemilihan langsung (direct election) oleh orang-orang yang memiliki hak pilih aktif (Centraal Kantoor voor de Statistiek 1941). Adapun untuk Volksraad dan Provincialeraad dilakukan pemilihan tidak langsung (indirect election) oleh para anggota Regentschapsraad dan Gemeenteraad (Centraal Kantoor voor de Statistiek 1941). a. Peremp u a n I n d o n es i a d i Gem een t er a a d Hingga tahun 1937, hanya laki-laki yang memiliki hak untuk duduk sebagai anggota di semua dewan perwakilan daerah. Namun pada awal tahun 1938, pemerintah kolonial untuk pertama kalinya membuka keanggotaan Gemeenteraad untuk perempuan (Anon 1938d). Dalam rangka menyambut pemilihan anggota Gemeenteraad periode 1938-1942, beberapa organisasi perempuan Indonesia memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk memberikan penerangan kepada kaum perempuan Indonesia tentang hak tersebut. Pertemuan diadakan pada tanggal 3 Juli 1938 di Jakarta dan Maria Ullfah diminta sebagai pembicaranya. Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh kaum perempuan Indonesia, namun juga oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Pijper, yang menjabat sebagai penasihat pemerintah kolonial (Anon 1938b:2). Maria Ullfah mengawali pidatonya dengan membahas tentang hak pilih perempuan di negara-negara Barat, terutama Negeri Belanda yang berhasil mendapatkan hak pilih umum pada tahun 1919. Dengan hak pilih umum, maka semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak pilih aktif dan pasif (Santoso 1938a:7). Maria Ullfah juga membahas tentang hak pilih perempuan di negara- negara yang memiliki banyak penduduk Muslim, seperti Turki dan India. Di negara-negara tersebut, kaum perempuan juga telah memiliki hak pilih serta berpartisipasi aktif di dunia politik (Santoso 1938b:6). Setelah membahas tentang hak pilih perempuan di luar negeri untuk memberikan gambaran umum, Maria Ullfah memulai pembahasan tentang hak pilih di Indonesia. Ia menyatakan bahwa di Indonesia belum ada hak pilih umum seperti di Negeri Belanda. Di Indonesia, yang memiliki hak pilih hanya laki-laki, itupun dalam bentuk hak pilih tidak umum karena hanya laki-laki yang memenuhi persyaratan yang dapat memiliki hak tersebut (Santoso 1938b). Mengenai hak pilih pasif di Gemeenteraad yang baru saja didapatkan oleh kaum perempuan, DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 131 Maria Ullfah menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, sebagai anggota Gemeenteraad seorang perempuan dapat: ... memperhatikan kepentingan perempuan, misalnya memperluas kesempatan kerja dalam Gemeente bagi perempuan [dan] berdaya upaya memperbanyak sekolah bagi gadis ... selain itu ia mendapat hak [untuk] memilih lid-lid [anggota-anggota] Provincialeraad dan Volksraad. (Santoso 1938b) ... apabila peraturan yang bertalian dengan hal itu sudah diubah, perempuan di negeri ini akan mendapat baik hak [untuk] memilih maupun hak [untuk] dipilih bagi Gemeenteraad, maka dapatlah perempuan beramai-ramai ikut berlomba dalam pemilihan. Hal yang demikian berarti kemenangan yang lebih besar lagi, karena perempuan dan laki-laki dalam pemilihan anggota- anggota Gemeenteraad akan sama benar haknya. (Santoso 1938b) Namun meskipun perempuan telah memiliki hak pilih pasif di Gemeenteraad, jalan untuk menembus dewan tersebut masih terjal selama hak pilih aktif belum didapatkan: Namun harapan Maria Ullfah tidak hanya sampai di situ. Untuk dewan- dewan perwakilan daerah lainnya yang masih tertutup bagi perempuan, ia menyatakan: Oleh karena perempuan hanya mempunyai hak [untuk] dipilih, bukan dia lah yang dapat menentukan apakah dalam Gemeenteraad akan [anggota] duduk seorang perempuan atau tidak. Oleh karena hak [untuk] memilih hanya diberikan kepada laki-laki, mereka lah yang dapat menentukan apakah seorang perempuan akan terpilih atau tidak. Bagi perempuan, dalam hal ini tidak banyak yang dapat kita kerjakan selain berseru kepada kaum laki-laki bahwa sekarang sudah tiba waktunya, bahkan amat perlu perempuan turut duduk juga dalam raad. (Santoso 1938b) lid Akan maju selangkah lagi jika bagi kaum juga pintunya [untuk] menjadi anggota R e g e n t s c h a p s r a a d d a n Provincialeraad. Jika pintu itu telah dibuka, maka sepenuh-penuhnya kaum perempuan disamakan haknya dengan kaum laki-laki. (Santoso 1938b) istri dibuka Pada akhir pidatonya, Maria Ullfah kembali memberikan dorongan kepada kaum perempuan Indonesia untuk berjuang menembus dewan-dewan perwakilan: Maria Ullfah mengharapkan agar ketentuan hukum yang masih pincang tersebut diubah, sehingga perempuan juga memiliki hak pilih aktif di Gemeenteraad: Marilah kita meminta kepada saudara- saudara lelaki supaya pada tahun ini kaum perempuan dapat menjadi anggota Gemeenteraad dan Volksraad. Karena [dengan] itu kita, kaum perempuan akan diberi kesempatan untuk memperlihatkan kepada umum bahwa kita, kaum perempuan dalam soal ini tak usah kalah pada kaum laki- laki. (Santoso 1938b) DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
132 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Surat kabar Pemandangan dalam liputannya menyatakan bahwa pidato Maria Ullfah "mendapat sambutan baik sekali dari kaum istri" (Anon 1938b). Pidato tersebut merupakan pidato pertama yang membahas secara lengkap tentang hak pilih perempuan Indonesia serta disampaikan oleh seorang perempuan Indonesia. anggota Gemeenteraad pada bulan Agustus 1938, tiga orang perempuan Indonesia berhasil terpilih: Emma Poeradiredja d i B a n d u n g , N y. S o e n a r j o Mangoenpoespito di Semarang, dan Ny. Soedirman di Surabaya (Anon 1938a:90). Meskipun begitu, perempuan Indonesia belum berhasil menembus puluhan Gemeenteraad lainnya, termasuk Jakarta (Anon 1938c:5). Kenyataan ini sejalan dengan pemikiran Maria Ullfah bahwa perempuan Indonesia juga harus memiliki hak pilih aktif agar dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam pemilihan b. Perempuan Indonesia di Volksraad Dalam pidatonya tentang hak pilih perempuan Indonesia, Maria Ullfah menyatakan bahwa meskipun dewan- dewan perwakilan daerah seperti Regentschapsraad dan Provincialeraad masih tertutup untuk perempuan, namun: Volksraad ialah rakyat negeri Belanda yang telah cukup 25 tahun umurnya, penduduk Hindia Belanda, dan seterusnya. Kata "laki-laki" (mannelijk) tidak tertulis di dalamnya. (Santoso 1938b) Oleh karena itu, kaum perempuan telah memiliki hak pilih pasif di Volksraad. Namun karena anggota Volksraad dipilih secara tidak langsung oleh para anggota dewan perwakilan daerah, sedangkan hingga memasuki tahun 1938 semua dewan tersebut hanya diisi oleh laki-laki, maka kesempatan bagi perempuan untuk dipilih sebagai anggota Volksraad sangat tipis. Namun menurut Maria Ullfah, kesempatan tersebut dapat diperbesar bila kaum perempuan menduduki kursi- kursi di Gemeenteraad, karena: Bukankah lid-lid [anggota-anggota] Provincialeraad dan Volksraad itu dipilih oleh lid-lid Gemeenteraad dan Regentschapsraad? Hal itu bagi Provincialeraad tidak berfaedah sedikitpun, sebab yang boleh menjadi lid Provincialeraad hanya laki-laki. Akan tetapi untuk memilih lid-lid Volksraad ada faedahnya, sebab bukankah hak perempuan juga boleh menjadi lid Volksraad? Dalam pemilihan lid-lid Volksraad, mungkin oleh lid-lid perempuan Gemeenteraad itu dipilih kandidat perempuan pula. (Santoso 1938b) Batas itu tidak diadakan bagi Volksraad. Dalam susunan negeri Hindia Belanda (Wet op de Staatsinrichting van Ned. Indie) Pasal 55, dinyatakan bahwa yang boleh dipilih atau diangkat menjadi anggota DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 133 Gambar 4. Gedung Volksraad (kini Gedung Pancasila) di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Anon 1939g:6. luas terlihat saat ia bukan hanya dicalonkan oleh organisasi-organisasi di Pulau Jawa seperti Isteri Indonesia (Anon 1939b:12), namun juga oleh organisasi-organisasi di luar Pulau Jawa seperti Serikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS). Mereka memutuskan untuk memilih Maria Ullfah yang berasal dari Jawa dibandingkan kandidat-kandidat lainnya yang berasal dari Sumatra karena Maria Ullfah: Selain melalui pemilihan, cara lain untuk menjadi anggota Volksraad adalah melalui pengangkatan. Pada tahun 1935, Ny. Razoux Schultz, seorang perempuan golongan Belanda, menjadi anggota perempuan pertama di Volksraad setelah diangkat oleh Gubernur Jenderal (Anon 1935a:91). Meskipun Ny. Razoux Schultz menyatakan bahwa dirinya mewakili semua perempuan di Hindia Belanda, namun pandangan Ny. Razoux Schultz dalam berbagai isu yang dibahas di Volksraad seringkali bertentangan dengan aspirasi perempuan Indonesia (Anon 1937a:5). Kaum perempuan Indonesia membutuhkan seorang perempuan Indonesia untuk mewakili mereka di Volksraad. Oleh karena itu, menjelang pemilihan anggota Volksraad berikutnya pada tahun 1939, organisasi- organisasi perempuan Indonesia gencar mengampanyekan agar Gubernur Jenderal mengangkat seorang perempuan Indonesia untuk menjadi anggota Volksraad. Nama Maria Ullfah menjadi terkuat di kalangan kandidat perempuan Indonesia. Dukungan yang ... dipandang [sebagai] seorang yang cukup pengetahuannya tentang Indonesia seumumnya. Cukup pengertiannya [tentang keanggotaan Volksraad] yang akan dijabatnya dan cukup pula dikenal orang namanya di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, boleh diharapkan bahwa beliau itu akan dipilih orang. (Anon 1939f:1-2) Majalah perempuan Doenia Kita mengamini keputusan SKIS dengan menyatakan: ... kami mengetahui benar bahwa nyonya itu, terutama sebagai anggota dari perkumpulan Isteri Indonesia, tidak kurang mempunyai perhatian kepada segala keadaan yang mengenai bangsa dan kaumnya, hingga beliau memang sudah pada tempatnya jika duduk di dalam Volksraad. Selanjutnya kami mengetahui dengan tegas, bahwa di kota Betawi [Jakarta] inipun banyak benar kaum ibu dari tanah Sumatra yang sangat menyetujui jika Ny. Mr. Maria Ullfah Santoso dapat menduduki kursi di Volksraad, karena mereka berpendapat bahwa dalam lingkungan mereka sendiri belum ada putri yang lebih layak dikandidatkan daripada Ny. M.U. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
134 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Santoso untuk mewakili dengan jujur kaum ibu Indonesia di dalam Volksraad. (Anon 1939f) sebuah organisasi perempuan yang juga berada di Sumatra, juga menyatakan dukungannya terhadap Maria Ullfah: Keoetamaan Isteri, Kita tidak kekurangan kandidat untuk wakil kita di dalam Dewan Rakyat itu. Kaum puteri kita sudah banyak bilangannya yang cerdas dan terkemuka dalam masyarakat, seperti Ny. Dt. Toemenggoeng, Ny. Emma Poeradiredja, Ny. Soedirman, Ny. Soenarjo, Ny. Abdul Rachman, Ny. Goenawan, dll. Akan tetapi dengan tidak mengurangi harga nyonya-nyonya tersebut di atas, dalam hal perwakilan ini, suara kita lebih tertarik kepada persoon Ny. Mr. Maria Ullfah, sebab menurut pandangan kami, beliau lah yang paling cukup mempunyai syarat-syarat untuk menjadi wakil kita di dalam Volksraad. (Anon 1939d) Gambar 5. Rapat protes yang diadakan di Jakarta, Agustus 1939 karena tidak ada satupun perempuan Indonesia yang diangkat menjadi anggota Volksraad. Sumber: Anon 1939a:10-11. Memasuki tahun 1941, dalam keadaan Hindia Belanda yang darurat perang akibat Perang Dunia II, sudah ada dua orang perempuan golongan Belanda di Volksraad, namun belum ada satupun anggota dari kaum perempuan Indonesia. Oleh karena itu, Maria Ullfah kembali menegaskan bahwa sudah saatnya perempuan Indonesia memiliki perwakilan di Volksraad: Sayangnya, keinginan kaum perempuan Indonesia untuk diwakili oleh Maria Ullfah di Volksraad periode 1939-1943 tidak terwujud karena tidak ada satupun perempuan Indonesia yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Anon 1939g). Namun dukungan yang luas dari berbagai organisasi perempuan Indonesia kepada Maria Ullfah menunjukkan pengakuan dan apresiasi mereka terhadap pemikiran dan kontribusi Maria Ullfah dalam pergerakan perempuan Indonesia pada umumnya maupun perjuangan hak pilih perempuan Indonesia pada khususnya. Jadi Ny. Neuyen-Hakker diangkat (benoemd) menjadi anggota Dewan Rakyat untuk mewakili kaum perempuan Belanda karena pekerjaannya di lapangan sosial dan Ny. Goudswaard-Knipscheer menjadi anggota Dewan Rakyat untuk mewakili salah satu partai politik Belanda [yaitu] Vaderlandsche Club. Sudah terang bagi para pembaca, bahwa perempuan Belanda sudah cukup diwakili di Dewan Rakyat. Sekarang belum ada seorang perempuan Indonesia yang duduk di Dewan Rakyat. Kapankah perempuan kita mempunyai wakil di Pejambon? (Santoso 1941e:5) DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 135 3. Hak Pilih Aktif pada Masa Kolonial Hak pilih aktif di Hindia Belanda merupakan suatu hak yang terbatas. Berbeda dengan hak pilih umum yang memberikan hak pilih kepada semua orang tanpa persyaratan khusus, hak pilih aktif pada masa kolonial hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan berupa tingkat pendidikan atau pendapatan tertentu. Salah satu persyaratan yang terpenting adalah bahwa orang tersebut harus dapat membaca dan menulis (melek huruf) (Blackburn 2004a). Persyaratan melek huruf sangat membatasi jumlah orang yang dapat memiliki hak pilih aktif, karena dari sekitar 60 juta orang Indonesia pada dekade 1930-an, yang melek huruf hanya 6,3% atau kurang dari 4 juta orang (Centraal Kantoor voor de Statistiek 1935). Namun jumlah pemegang hak pilih aktif yang kecil masih lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali, karena paling tidak orang-orang yang memiliki hak tersebut dapat mewakili aspirasi kaumnya di dewan-dewan perwakilan. Hal inilah yang diperjuangkan oleh kaum perempuan Indonesia, termasuk Maria Ullfah. aktif di dewan-dewan (Santoso 1941f:7-8). tersebut Kewenangan dewan-dewan per- wakilan kolonial maupun hak pilih rakyat Indonesia yang sangat terbatas, menggerakkan beberapa tokoh nasionalis untuk mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939. GAPI terdiri atas berbagai partai dan organisasi di Indonesia serta mengusung tuntutan "Indonesia Berparlemen", yang meminta kepada pemerintah kolonial agar didirikan parlemen Indonesia yang sejati dengan kewenangan yang kuat (Anon 1939h:11). Saat GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pada bulan Desember 1939 di Jakarta untuk membicarakan "semua soal yang penting bagi masyarakat Indonesia", Maria Ullfah ikut hadir sebagai salah satu perwakilan Isteri Indonesia. Ia menyatakan kekecewaannya karena hanya ada dua organisasi perempuan, yaitu Isteri Indonesia dan Pasoendan Isteri, yang ikut serta dalam Kongres tersebut (Santoso 1940:2). a. Hak Pilih Perempuan dalam "Indonesia Berparlemen" Hingga akhir dekade 1930-an, hanya laki-laki yang memiliki hak pilih aktif di semua dewan perwakilan daerah. Sebaliknya, belum ada satupun perempuan yang memiliki hak pilih Gambar 6. Suasana Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta, Desember 1939. Sumber: Anon 1939e:12. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
136 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Kongres menyatakan bahwa mereka akan mengadakan aksi untuk mencapai parlemen Indonesia yang sejati, sejalan dengan tuntutan "Indonesia Berparlemen" yang diusung oleh Gapi. Maria Ullfah menyatakan dukungannya karena: Jika di tanah air kita ini diadakan parlemen yang tulen seperti di Negeri Belanda (Staten Generaal), ini berarti bahwa rakyat Indonesia, jadi juga kita kaum perempuan Indonesia, mendapat hak pilih, baik hak untuk memilih (actief kiesrecht) maupun hak untuk dipilih (passief kiesrecht) dengan seluas-luasnya. Karena akan diadakan hak pilih untuk rakyat Indonesia, tentu saja beberapa putri Indonesia akan duduk dalam parlemen yang dicita- citakan oleh rakyat Indonesia pada waktu ini, dan kaum perempuan juga akan membicarakan soal-soal yang penting bagi masyarakat Indonesia. (Santoso 1940). Maria Ullfah mengkritik sikap pemerintah kolonial yang masih belum mau memberikan hak pilih aktif kepada perempuan Indonesia, padahal Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938 telah memperlihatkan bahwa kaum perempuan Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, Maria Ullfah mengapresiasi sikap GAPI yang menunjukkan dukungan terhadap hak pilih perempuan Indonesia: ... kami girang sekali bahwa Gapi memperdengarkan dan memperhati- kan permintaan kami walaupun KPI sendiri tidak termasuk dalam GAPI. Memang itu sudah sebagaimana mestinya: Bukankah itu sudah menurut aturan kerakyatan (democratisch stelsel) dan bukankah kaum perempuan dan kaum laki-laki Indonesia senantiasa harus harga- menghargai? (Santoso 1941i) Pada bulan Februari 1941, GAPI menyampaikan memorandum kepada pemerintah kolonial tentang susunan tata negara Indonesia yang diharapkan oleh GAPI (Anon 1941c:4-5). Maria Ullfah menyatakan dukungannya terhadap hak pilih umum yang termasuk di dalam memorandum tersebut: Yang menarik hati kami, kaum perempuan, ialah actief kiesrecht (hak memilih) harus diberikan kepada para penduduk negeri ini, baik kepada kaum laki-laki maupun kepada kaum perempuan. Di sini terlihat, bahwa GAPI juga memperhatikan keinginan kami, perempuan Indonesia. (Santoso 1941i:2) Menjelang Kongres Perempuan Indonesia IV pada bulan Juli 1941 di Semarang, Maria Ullfah menyatakan dukungannya terhadap isu parlemen Indonesia yang akan dibicarakan dalam Kongres tersebut: Bahwa soal parlemen Indonesia juga akan dibicarakan dalam KPI IV, itu sudah pada tempatnya, berhubung dengan memorandum GAPI yang telah diajukan ... Soal ini bukan saja penting bagi kaum laki-laki, akan tetapi juga bagi kaum perempuan. Maka dari itu sudah semestinya, KPI [selaku] badan yang tertinggi dalam pergerakan perempuan Indonesia, membicarakan soal parlemen itu. (Santoso 1941d:5) DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 137 Partisipasi dan dukungan Maria Ullfah dalam tuntutan "Indonesia Berparlemen" menjadi contoh dari kerja sama yang baik antara kaum laki- laki dan perempuan Indonesia dalam perjuangan untuk mencapai tujuan bersama. Hak pilih umum yang dimasukkan ke dalam memorandum GAPI juga menunjukkan bahwa kaum laki-laki telah mengakui dan mendukung hak pilih perempuan Indonesia. b. Hak Pilih Aktif Perempuan di Gemeenteraad Hingga memasuki tahun 1941, pemerintah kolonial belum juga mengabulkan kaum perempuan Indonesia agar terdapat perwakilan perempuan Indonesia di Volksraad, maupun tuntutan "Indonesia Berparlemen" agar didirikan parlemen Indonesia yang sejati. Kekecewaan Maria Ullfah semakin besar saat pemerintah kolonial berencana untuk memberikan hak pilih aktif di Gemeenteraad kepada perempuan golongan Belanda, namun tidak kepada perempuan Indonesia (Santoso 1941i). Pemerintah kolonial berdalih bahwa kaum perempuan Indonesia tidak memberikan perhatian terhadap hak pilih dan tidak memandang perlu hak tersebut. Hal ini ditampik oleh Maria Ullfah: desakan Perempuan Indonesia III di Bandung? Dan semua anggota KPI setuju, jika diadakan actief kiesrecht bagi kaum perempuan di negeri ini. Kami di sini dapat memberi contoh lain, bahwa soal kiesrecht itu pada masa ini memang telah dipelajari oleh kaum perempuan Indonesia ... Kaum perempuan Minangkabau minta supaya pintu Dewan Minangkabau (Minangkabauraad) juga dibuka bagi perempuan dan permintaan itu sudah diteruskan kepada Dewan Rakyat oleh wakil dari Minangkabau. Bukankah itu juga suatu bukti, bahwa di kalangan perempuan kita soal hak pilih itu telah dipelajari dan dibicarakan dengan sungguh-sungguh? (Santoso 1941i) Dalam tulisan lainnya, Maria Ullfah menegaskan bahwa hak pilih perempuan bukanlah hal yang asing dalam hukum adat di Indonesia: M e n u r u t h u k u m a d a t Minangkabau, seorang mamak harus bermufakat terlebih dahulu dengan perempuan dewasa jika mengadakan tindakan yang penting. Di Pulau Jawa, di beberapa tempat kepada kaum perempuan diberikan hak untuk memilih kepala desa jika misalnya mempunyai sebidang sawah, dan juga di Pulau Jawa kita telah mengalami ada kepala desa perempuan. Jadi menurut hukum adat kita, perempuan berhak untuk bermufakat dengan kaum laki-laki tentang soal-soal yang penting. (Santoso 1941f) Kami amat heran ... bukankah soal hak pilih itu, baik hak memilih (actief kiesrecht) maupun hak dipilih (passief kiesrecht) telah dibicarakan dengan lebar pada Kongres panjang Dalam perayaan Hari Kartini pada bulan April 1941 di Jakarta, Maria Ullfah menyampaikan pidatonya tentang kedudukan perempuan Indonesia serta kembali menyinggung tentang hak pilih perempuan Indonesia DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
138 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 yang belum juga diberikan oleh pemerintah kolonial. Pidato Maria Ullfah tersebut dihentikan oleh dinas intelijen kolonial (Politieke Inlichtingen Dienst atau PID) yang melarang topik tersebut karena "sudah menginjak lapangan politik" (Anon 1941d:2). pemerintah kolonial mengajukan rancangan ordonansi kepada Volksraad untuk memberikan hak pilih aktif di Gemeenteraad kepada perempuan golongan Belanda, namun tidak kepada perempuan Indonesia. Maria Ullfah, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Isteri Indonesia, bergerak cepat dalam memobilisasi Kongres untuk meng- intervensi rancangan ordonansi tersebut: Gambar 7. Maria Ullfah (paling kanan atas) berpidato dalam perayaan Hari Kartini di Jakarta, April 1941. Para peserta (bawah) mendengarkan dengan seksama. Sumber: Anon 1941d:2. Larangan tersebut tidak men- ciutkan semangat Maria Ullfah. Dalam sebuah tulisannya, ia menegaskan bahwa hak pilih aktif maupun pasif merupakan hak dasar perempuan Indonesia: ... kita memandang perlu, soal [hak pilih aktif perempuan] itu dibicarakan pada Kongres, karena itu soal yang hangat dan penting. Walaupun usul- usul anggota KPI telah disiarkan, pada rapat KPI IV oleh wakil Isteri Indonesia diminta kepada pimpinan KPI IV supaya rancangan tersebut dibicarakan dalam Kongres dan supaya KPI IV mengambil mosi, supaya juga kepada kaum perempuan Indonesia diberikan hak memilih itu. Kongres menerima permintaan itu dan rancangan ordonansi tersebut dibicarakan dengan panjang lebar .... (Santoso 1941b:2-3) Kita berpendapat bahwa kepada kaum ibu Indonesia sepatutnya harus diberikan hak pilih, baik hak memilih (actief kiesrecht) maupun hak dipilih (passief kiesrecht). Bukankah kita kaum perempuan, sebagai suatu golongan dari masyarakat, juga berhak atas itu? Kita bukan saja mempunyai kewajiban dalam masyarakat ini, akan tetapi juga hak-hak. (Santoso 1941h:1-2) Pada bulan Juli 1941, berdekatan dengan waktu dimulainya Kongres Perempuan Indonesia IV di Semarang, Gambar 8. Maria Ullfah (paling kiri) saat menghadiri Kongres Perempuan Indonesia IV di Semarang, Juli 1941. Sumber: Anon 1941b:3. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 139 Sebagai hasil dari pembicaraan dalam Kongres Perempuan Indonesia IV, Kongres memutuskan untuk mengirim mosi kepada Volksraad melalui Fraksi Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis seperti Muhammad Yamin. Mosi tersebut menyatakan bahwa "hak memilih (actief kiesrecht) anggota Dewan Gemeente dari golongan Indonesia juga harus diberikan kepada perempuan Indonesia" (Anon 1941b). Rancangan ordonansi tentang hak pilih aktif perempuan di Gemeenteraad mulai dibicarakan dalam sidang Volksraad pada tanggal 4 September 1941. Maria Ullfah turut hadir untuk menonton sidang bersama kaum perempuan Indonesia lainnya dari tribun penonton (Santoso 1941c:1-3). Pembicara yang pertama adalah Ny. Neuyen-Hakker, yang menyatakan bahwa walaupun ia merasa senang bahwa perempuan golongan Belanda akan diberikan hak pilih aktif di Gemeenteraad, namun ia juga merasa kecewa karena hak tersebut tidak diberikan kepada perempuan golongan lainnya. Ny. Neuyen-Hakker meng- gambarkan kekecewaan kaum perempuan Indonesia dengan mengutip tulisan Maria Ullfah dalam sebuah surat kabar berbahasa Belanda: perempuan? Bukankah sekarang saat yang paling tepat untuk memberikan hak yang sama kepada semua perempuan, tanpa melihat golongan? Hak istimewa untuk suatu golongan tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang ini [masa darurat perang]. (Volksraad 1942:1215) Ny. Neuyen-Hakker juga mengutip tulisan Maria Ullfah yang menjabarkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak pilih. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan tersebut, Ny. Neuyen-Hakker merasa bahwa Maria Ullfah memang pantas untuk bertanya, "Apa lagi yang harus kami lakukan untuk menunjukkan kepedulian kami?" (Volksraad 1942). Ny. Neuyen-Hakker bahkan menyatakan bahwa perempuan golongan Belanda perlu mengambil contoh dari kaum perempuan Indonesia dalam hal perjuangan hak pilih. Bila jumlah membandingkan antara perempuan dengan Indonesia perempuan golongan Belanda yang hadir untuk menonton sidang Volksraad pada hari itu, juga terlihat bahwa perhatian kaum perempuan Indonesia terhadap hak pilih tampak lebih besar dibandingkan perempuan golongan Belanda (Anon 1941e:1). P e m b i c a r a Mengapa hanya untuk perempuan golongan Belanda? Bukankah kami [kaum perempuan Indonesia] telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap hak pilih perempuan? Bukankah kami telah selalu berusaha untuk mendapatkan hak pilih aktif bagi s e l a n j u t n y a , Muhammad Yamin dari Fraksi Nasional, juga menyatakan dukungan- nya terhadap hak pilih aktif perempuan Indonesia di Gemeenteraad. Bukti nyata dari perhatian yang besar terhadap hak tersebut adalah mosi DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
140 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Kongres Perempuan Indonesia IV yang telah disampaikan kepada Volksraad. Yamin mengakui kepemimpinan Maria Ullfah dalam Kongres tersebut, serta menyebut Maria Ullfah sebagai "ahli hukum Indonesia yang handal, yang telah menyelesaikan pendidikan Leiden" (Volksraad 1942). Anggota-anggota Volksraad lainnya seperti Otto Iskandar Dinata, juga Samsoedin, dan Soeroso menyatakan dukungannya terhadap hak pilih aktif perempuan Indonesia di Gemeenteraad. Mereka menggunakan mosi Kongres Perempuan Indonesia IV untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan Indonesia memang ingin dan siap memiliki hak pilih aktif di Gemeenteraad. Dari semua anggota Volksraad, hanya tiga orang yang menyatakan penolakan terhadap hak tersebut (Volksraad 1942). Pembahasan tentang hak pilih aktif perempuan di Gemeenteraad dilanjutkan pada tanggal 9 dan 10 September 1941, yang juga dihadiri oleh Maria Ullfah (Santoso 1941c). Dalam sidang yang terakhir, Volksraad sepakat untuk mengajukan amandemen rancangan ordonansi terhadap pemerintah kolonial. Amandemen tersebut memberikan hak pilih aktif di Gemeenteraad kepada perempuan dari semua golongan, jadi termasuk perempuan Indonesia (Volksraad 1942). Sekarang tinggal menunggu apakah pemerintah kolonial menyetujui amandemen tersebut atau tidak. Gambar 9. Maria Ullfah (duduk no. 4 dari kanan) saat menghadiri sidang Volksraad pada tanggal 10 September 1941. Sumber: Anon 1941f:15. Saat kaum perempuan Indonesia masih menunggu keputusan pemerintah kolonial amandemen Volksraad, surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad pada tanggal 13 September 1941 memuat tulisan seorang jurnalis perempuan golongan Belanda bernama Helen yang menyatakan bahwa ia tidak setuju bila hak pilih aktif diberikan Indonesia. kepada perempuan Menurutnya, hanya perempuan yang termasuk ke dalam "kaum ekstrimis" yang diuntungkan bila hak tersebut dimiliki oleh perempuan Indonesia (Helen 1941:10). terhadap Maria Ullfah tidak tinggal diam. Ia menulis surat untuk Helen, yang dimuat dalam surat kabar yang sama pada tanggal 17 September 1941. Maria Ullfah menyindir tulisan Helen tentang "kaum ekstrimis": [Menurut Helen] ... semua perempuan Indonesia yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperbaiki nasib kaumnya, termasuk ke dalam "kaum ekstrimis". Segala usaha kami untuk berkontribusi dalam pemberantasan buta huruf merupakan tindakan ekstrimis. Segala usaha kami untuk mendirikan layanan konsultasi bagi DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 141 perempuan dan anak-anak merupakan tindakan ekstrimis. Segala usaha kami untuk meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan, mendirikan sekolah-sekolah, dan lain-lain, semuanya merupakan tindakan ekstrimis. Helen ini tidak memahami, atau tidak ingin memahami, bahwa semua yang kami lakukan ini berkaitan dengan cita-cita luhur perempuan Indonesia, bahwa kami setiap hari harus menghadapi permasalahan- permasalahan ini, dan sekarang kami tidak sabar menunggu keputusan pemerintah tentang apakah kami akan memiliki untuk menyampaikan aspirasi kami di dewan-dewan perwakilan. Kami berpegang teguh bahwa yang paling memahami aspirasi kami adalah perempuan Indonesia itu sendiri. (Santoso 1941a:6) kesempatan pemilihan Gemeenteraad. Berdasarkan ordonansi tersebut, maka semua perempuan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan dirinya sebagai pemilih dalam pemilihan anggota Gemeenteraad (Santoso 1941g:2-4). Setelah hak pilih aktif di Gemeenteraad resmi dimiliki oleh perempuan Indonesia, Maria Ullfah menyatakan harapannya agar "mudah- mudahan hak memilih yang baru diberikan kepada kita akan berfaedah dan berhasil bagi rakyat kita umumnya dan bagi perempuan Indonesia khususnya". Ia mengajak kaum perempuan untuk menggunakan hak tersebut serta membangun kerja sama yang baik dengan kaum laki-laki Indonesia: Indonesia Maria Ullfah menyatakan bahwa tulisan Helen bukan hanya memiliki argumen yang lemah, namun juga "berpikiran sempit" dan merendahkan kaum perempuan Indonesia. Selain itu, Maria Ullfah melayangkan sindiran bahwa ia tidak keberatan dicap sebagai "kaum ekstrimis" bila ia juga diperbolehkan untuk mengecap sikap Helen sebagai "mentalitas kolonial" (Santoso 1941a). Kaum perempuan Indonesia yang insaf dan sadar, tidak boleh tinggal diam saja di rumahnya. Seperti diterangkan dalam maklumat KPI IV, kita sepatutnya jangan mengabaikan hak memilih itu ... kita bersama-sama harus bekerja untuk nusa dan bangsa. Kaum ibu dan kaum bapak harus memikirkan soal ini dengan benar- benar, supaya nanti pada tahun 1942 pada waktu ada pemilihan anggota- anggota Dewan Gemeente, ada samenwerking [kerja sama] yang sebaik-baiknya antara kaum ibu dan kaum bapak. (Santoso 1941c) Untungnya, perdebatan tidak perlu berlanjut karena pada tanggal 20 September 1941 pemerintah akhirnya menyetujui kolonial amandemen Volksraad. Amandemen tersebut dimasukkan ke dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1941 No. 451 tentang ordonansi Dalam tulisan lainnya, Maria Ullfah menjabarkan pasal-pasal ordonansi yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh kaum perempuan Indonesia bila ingin mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pemilihan anggota Gemeenteraad. Ia kembali DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
142 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 mendorong kaum perempuan Indonesia untuk menggunakan hak tersebut: Karena [pada] tahun 1942 buat pertama kalinya kita, kaum perempuan Indonesia, boleh memilih anggota- anggota Dewan Gemeente, maka kita, yang telah lama mempelajari hak pilih itu pada kongres-kongres kita (Kongres Perempuan Indonesia) dan juga sudah lama meminta hak pilih dengan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia, wajib memakai hak memilih (actief kiesrecht) itu dan memperlihatkan kepada umum [tentang] kegiatannya perempuan Indonesia dalam hal ini. Sudah lama kita meminta hak pilih itu dan sekarang telah diberikan kepada kita oleh pemerintah. Maka dari itu kita tidak boleh tinggal diam, akan tetapi harus ikut memilih anggota- anggota Dewan Gemeente bangsa kita. (Santoso 1941g) Pemilihan anggota Gemeenteraad yang seharusnya diadakan pada pertengahan tahun 1942 tidak pernah terlaksana karena Hindia Belanda telah jatuh ke tangan Jepang pada bulan Maret 1942. Meskipun begitu, hak pilih pasif dan aktif yang telah dimiliki oleh perempuan Indonesia di Gemeenteraad menjadi bukti bahwa hak pilih perempuan Indonesia telah diakui, serta membuka jalan menuju hak pilih umum pada masa kemerdekaan (Blackburn 2004a). D. SIMPULAN Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa Maria Ullfah aktif mengampa- nyekan hak pilih perempuan Indonesia dalam berbagai kesempatan, baik melalui tulisan maupun pidato. Ia melihat bahwa hak pilih merupakan suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap golongan masyarakat, termasuk kaum perempuannya. Apabila kaum perempuan di negara-negara lain telah memiliki hak pilih serta berpartisipasi aktif di dunia politik, maka kaum perempuan Indonesia juga patut memperjuangkan hak tersebut. Maria Ullfah melihat bahwa perempuan Indonesia memerlukan hak pilih pasif agar mereka dapat duduk di dewan-dewan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi perempuan Indonesia secara langsung kepada pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang. Sedangkan Maria Ullfah melihat bahwa perempuan Indonesia memerlukan hak pilih aktif agar mereka dapat menentukan nasibnya sendiri serta memilih wakil-wakilnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pengaruh pemikiran Maria Ullfah tentang pentingnya keterwakilan perempuan Indonesia di dewan- dewan perwakilan terlihat saat kaum perempuan Indonesia aktif mengampanyekan agar pemerintah seorang kolonial mengangkat perempuan Indonesia untuk menjadi anggota Volksraad. Munculnya nama Maria Ullfah sebagai kandidat terkuat untuk mewakili kaum perempuan Indonesia di dewan tersebut menjadi bukti bahwa kaum perempuan DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 143 Indonesia mengakui kontribusi Maria Ullfah. Mosi Kongres Perempuan Indonesia IV tentang hak pilih aktif perempuan Indonesia di Gemeenteraad tidak akan terwujud tanpa inisiatif dan dorongan dari Maria Ullfah. Pengaruh pemikiran Maria Ullfah juga terlihat dalam sidang Volksraad, saat anggota- anggota seperti Ny. Neuyen-Hakker dan M. Yamin mengutip tulisan maupun menyinggung kontribusi Maria Ullfah sebagai bagian penting dari argumentasi mereka bahwa kaum perempuan Indonesia telah siap dan mampu untuk memiliki hak pilih aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak pilih perempuan Indonesia bukan merupakan suatu hak yang didapatkan saja, melainkan harus begitu diperjuangkan dengan segenap tenaga. Pemahaman terhadap perjuangan tersebut, terutama melalui pemikiran Maria Ullfah Santoso sebagai salah satu tokoh sentralnya, diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap hak pilih umum yang dimiliki oleh kaum perempuan Indonesia masa kini. Hak tersebut patut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya, maupun kepentingan perempuan Indonesia pada khususnya. majalah-majalah perempuan dan rubrik-rubrik perempuan dalam surat kabar. Sumber-sumber ini perlu digali lebih jauh terutama dalam penulisan sejarah perempuan, agar "suara" kaum perempuan dalam historiografi Indonesia, yang hingga saat ini masih sangat male-oriented, dapat lebih terdengar. F. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), tempat penulis menjalani pendidikan S2 Ilmu Sejarah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tim layanan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tempat penulis mendapatkan sebagian besar sumber primer yang diperlukan untuk penelitian ini. DAFTAR SUMBER Anon. 1929. "De Opening Der Staten- Generaal." Arnhemsche Courant, September, 20. Anon. 1933a. "Jang Pertama." Pedoman Isteri, Juni, 103. Anon. 1933b. "Onze Eerste Mr. in de Isteri, Rechten!" Pedoman November, 187. E. REKOMENDASI Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan penggunaan sumber-sumber yang menempatkan perspektif perempuan sebagai fokus utamanya, seperti sejarah Anon. 1935a. "Kaoem Isteri Dalam Volksraad." Pedoman Isteri, Mei, 91. Anon. 1935b. "Kongres Perempoean Indonesia Jang Ke-2." Pedoman Isteri, Juli, 120-22. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
144 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 A n o n . 1 9 3 7 a . " N g a w o e r . " Pemandangan, Juli, 5. Anon. 1937b. "Wakil Kita Di Pedjambon." Pemandangan, Juli, 5. Anon. 1938a. "Kaoem Isteri Dalam Gemeenteraad." Pedoman Isteri, Agustus, 90. Anon. 1938b. "Perempoean Dalam Raad-Raad." Pemandangan, Juli, 2. A n o n . 1 9 3 8 c . " P i n t j a n g . " Anon. 1939g. "Pinta Beloem Terkaboel, Kehendak Beloem Berlakoe." Keoetamaan Isteri, Juli, 5-6. Anon. 1939h. "Seroean Gaboengan Politiek Indonesia." Keoetamaan Isteri, Oktober, 11. Anon. 1941a. "Bersi...ap! Ke Kongres... KPI!" Keoetamaan Isteri, Juni, 6-7. Anon. 1941b. "Hasil Kongres Perempoean Indonesia IV." Doenia Kita, Agustus, 3-4. Pemandangan, Agustus, 5. Anon. 1938d. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1938 No. 88. Anon. 1941c. "Memorandum GAPI Tentang Soesoenan Tata Negara Indonesia." Pembangoen, Februari, 4-5. Anon. 1939a. "Amat Sedih Tidak Masoek Volksraad." Ke Pembangoen, Agustus, 10-11. Anon. 1941d. "Peringatan R.A. Kartini." Pemandangan, April, 2. Anon. 1939b. "Andjoeran Pengoeroes Besar Isteri Indonesia." Isteri Indonesia, Maret, 12. Anon. 1939c. "De Regent van Bataviaasch Koeningan." Nieuwsblad, Agustus, 8. Anon. 1941e. "Tegenstelling." De Indische Courant, September, 1. Blackburn, Susan. 1999. "Winning the Vote for Women in Indonesia." Australian Feminist Studies 14(29):207-18. Anon. 1939d. "Kaoem Poeteri Kita Ke Volksraad." Keoetamaan Isteri, Februari, 7-8. Anon. 1939e. "Kongres Rakjat Indonesia Ke-1." Pembangoen, Desember. . 2004a. "Women's Suffrage and Democracy in Indonesia." Hlm. 79-105 dalam Women's Suffrage in Asia: Gender, Nationalism and Democracy, disunting oleh L. Edwards and M. Roces. London: Routledge Curzon. Anon. 1939f. "Njonja Mr. Maria Ullfah Santoso Dan Kaoem Iboe Soematera." Doenia Kita, Februari, 1-2. . 2004b. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press. . 2010. "Feminism and the Women's Movement in the World's DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
Pemikiran Maria Ulfah Santoso tentang Hak Pilih (Laksmita Hestirani) 145 Largest Islamic Nation." Hlm. 21- 33 dalam Women's Movements in Asia: Feminisms and Transnational Activism, disunting oleh M. Roces and L. Edwards. Abingdon: Routledge. Pertama. Yogyakarta: Perikatan Perempoean Indonesia. Kongres Wanita Indonesia. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Centraal Kantoor voor de Statistiek. 1935. Indisch Verslag 1935: II. Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1934. Jakarta: Landsdrukkerij. Centraal Kantoor voor de Statistiek. 1941. Indisch Verslag 1941: II. Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1940. Jakarta: Landsdrukkerij. Gordon, Peter. 2012. Diunduh Desember, R e p o r t s - A r t i c l e s / W h a t - i s - Intellectual-History-Essay-by- Peter-Gordon.pdf). 2019 Helen. 1941. "Vrouwen Gaan over de Tong: De Discussies in Den Volksraad." Bataviaasch Nieuwsblad, September, 10. Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. Locher-Scholten, Elsbeth. 1999. "The Colonial Heritage of Human Rights in Indonesia: The Case of the Vote for Women, 1916-1941." Journal of Southeast Asian Studies 30(1):54-73. Locher-Scholten, Elsbeth. 2000. Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900- 1942. Amsterdam: Amsterdam University Press. Martyn, Elizabeth. 2005. The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy. Abingdon: Routledge Curzon. Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rasid, Gadis. 1982. Maria Ullfah Subadio: Pembela Kaumnya. Jakarta: Bulan Bintang. Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rijksuniversiteit te Leiden. 1930. Jaarboek Der Rijksuniversiteit Te Leiden 1930. Leiden: SC van Doesburgh. Jayawardena, Kumari. 2016. Feminism and Nationalism in the Third World. London: Verso. Kongres Perempoean Indonesia. 1928. Congresnummer Congres Perempoean Indonesia Jang Rijksuniversiteit te Leiden. 1934. Jaarboek Der Rijksuniversiteit Te Leiden 1934. Leiden: SC van Doesburgh. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104
146 Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 123-146 Santoso, Maria Ullfah. 1938a. "Kaoem Iboe Dalam Badan-Badan Perwakilan (I)." Pemandangan, Juli, 7. Santoso, Maria Ullfah. 1938b. "Kaoem Iboe Dalam Badan-Badan Perwakilan (II)." Pemandangan, Juli, 6. Santoso, Maria Ullfah. 1940. "Sedikit Rakjat Tentang Kongres Indonesia." Isteri Indonesia, Januari, 2. Santoso, Maria Ullfah. 1941h. "Soal Hak Pilih." Isteri Indonesia, Agustus, 1-4. Santoso, Maria Ullfah. 1941i. "Soal Hak Pilih dan Memorandum Gapi." Pemandangan, Februari, 2. Subadio, Maria Ullfah. 1981. Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Yayasan Idayu. Volksraad. 1942. Handelingen van Den Volksraad: Zittingsjaar 1941-1942. Santoso, Maria Ullfah. 1941a. "Aan Helen!" Bataviaasch Nieuwsblad, September, 6. Santoso, Maria Ullfah. 1941b. "Dari Tanggal 1 Sjawal 1359 Sampai 1 Sjawal 1360." Isteri Indonesia, Oktober, 2-3. Vreede-De Stuers, Cora. 2017. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian. Depok: Komunitas Bambu. Wieringa, Saskia. 2002. Sexual Politics in Indonesia. New York, NY: Palgrave Macmillan. Santoso, Maria Ullfah. 1941c. "Hak Pilih Bagi Perempoean." Isteri Indonesia, September, 1-3. Yayasan Kawedri. 1992. Dari Sekolah KW III Ke Yayasan Kawedri. Jakarta: Sinar Agape. Santoso, Maria Ullfah. 1941d. "Kongres Perempoean Indonesia IV." Pemandangan, April, 5. Santoso, Maria Ullfah. 1941e. "Perempoean Dalam Dewan Rakjat." Pemandangan, Januari, 5. Young, Brian. 2006. "Introduction." Hlm. 1-7 dalam Palgrave Advances in Intellectual History, disunting oleh R. Whatmore and B. Young. New York, NY: Palgrave Macmillan. Santoso, Maria Ullfah. 1941f. "Perempoean Dan Dewan2." Keoetamaan Isteri, April, 7-8. Santoso, Maria Ullfah. 1941g. "Sjarat- Sjarat Oentoek Mendjadi Kiezer Pada Pemilihan Anggauta- Anggauta Dewan Gemeente." Isteri Indonesia, November, 2-4. DOI: 10.33652/handep.v3i2.104