LOGO AJI - Traction Energy Asia Krisis Lingkungan yang Memperdalam Ketidakadilan Reportase Akademi Jurnalistik Ekonomi- Lingkungan II Kumpulan Karya Jurnalistik Peserta Akademi Jurnalisme Ekonomi Lingkungan 2 (ilustrasi/gambar) ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA 2023 Judul Karya Jurnalistik Peserta Akademi Jurnalisme Ekonomi Lingkungan Kumpulan Karya Jurnalistik
Peserta Akademi Jurnalisme Ekonomi Lingkungan 2 PENULIS: Ahmidal Yauzar Betty Herlina Desi Triana Aswan Dewi Noviyanti Satri Habil Razali Haris Prabowo Helmi Liana Herdanang Ahmad Fauzan Kartini Nainggolan La Ode Adnan Irham Muhamad Taslim Dalma Made Putri Nofiyatul Chalimah Suwandi Teguh Suprayitno Yuliani Yunita Kaunar Zainur Mahsir Ramadhan ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA 2023
Judul Kumpulan Karya Jurnalistik PENULIS: Ahmidal Yauzar Betty Herlina Desi Triana Aswan Dewi Noviyanti Satri Habil Razali Haris Prabowo Helmi Liana Herdanang Ahmad Fauzan Kartini Nainggolan La Ode Adnan Irham Muhamad Taslim Dalma Made Putri Nofiyatul Chalimah Suwandi Teguh Suprayitno Yuliani Yunita Kaunar Zainur Mahsir Ramadhan MENTOR: Ahmad Arif Ika Ningtyas Laban Laisila Umar Idris EDITOR BUKU: Ahmad Arif CETAKAN PERTAMA: Maret 2023 DITERBITKAN OLEH: LOGO AJI Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420, Phone: (62-21) 315 1214 - Fax: (62-21) 3151 261 DIDUKUNG OLEH: LOGO Traction Energy Asia
DAFTAR ISI Bagian I Nelangsa di Sekitar Pembangkit Tertua : Energi Kotor Batubara oleh: Herdanang Ahmad Fauzan Kue Bancaan Konglomerat di Balik Perdagangan Karbon PLTU oleh: Herdanang Ahmad Fauzan Ancaman Hilangnya Hutan Mangrove dan Sumber Ekonomi Dibalik Wacana Pembangunan PLTGU oleh: Ahmidal Yauzar Ancaman Tenggelamnya Pulau Sumatera Akibat Industri Batubara oleh: Betty Herlina Tergadainya Lahan Warga atas Janji Manis PLTU Sumsel 1 oleh: Yuliani Surplus Energi Listrik, Pembangunan PLTU Sumsel 1 Meresahkan Masyarakat oleh: Yuliani Dampak Panjang Debu Batubara di Marunda oleh: Zainur Mahsir Ramadhan Dikepung Polusi Batubara Hingga Kemiskinan di Jakarta Utara oleh: Zainur Mahsir Ramadhan Bagian II Bertaruh Nyawa di Smelter Nikel : Ironi Nikel dan Energi Bersih Oleh: Kartini Nainggolan Setelah Smelter Masuk, Kami Tak Bisa Lagi Bertani Oleh: Kartini Nainggolan Dari Asap Pekat hingga Laut yang Tercemar Oleh: Kartini Nainggolan Harta Karun yang Hilang di Kampung Bajo Desa Boedingi Oleh: Desi Triana Aswan Masa Depan Desa Boedingi yang Dikepung Tambang Nikel Oleh: Desi Triana Aswan Nasib Orang Sawai dalam Kepungan Industri Nikel Oleh: Yunita Kaunar Smelter Masuk Buton Utara, Kepentingan Ekonomi atau Kegentingan Ekologi? Oleh: La Ode Adnan Irham Jalan Terjal Target Energi Bersih Bali Oleh: Made Putri Wahyuni dan Ni Ketut Juniantari PLTA Batang Merangin Rugikan Negara, Masyarakat Adat dan Merusak Lingkungan Oleh: Suwandi Greenwashing: Debu Batu Bara di Balik Kampanye Kendaraan Listrik Oleh: Haris Prabowo Bagian III : Hutan, Lahan dan Pangan Ladang Kentang di Taman Nasional Kerinci Seblat, Punya Siapa? oleh: Teguh Suprayitno
Petani Bantayan, Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Penambangan Nikel oleh: Dewi Noviyanti Satri Limbah Nikel Mencemari Lahan dan Pertanian oleh: Dewi Noviyanti Satri Sagu Hilang, Padi Pun Tiada Oleh: Helmi Liana Banjir yang Mengancam Lumbung Pangan Aceh Oleh: Habil Razali Resep Kuliner Aceh Berubah karena Alam Tak Sehat Lagi Oleh: Habil Razali Ironi Nelayan Bajo di Pulau Saponda oleh: Muhamad Taslim Dalma Ketika Masalah Ekonomi Berdampak ke Segala Aspek Penghidupan Nelayan Saponda oleh: Muhamad Taslim Dalma Nasib Nelayan yang Terusir dari Teluk Balikpapan Oleh: Nofiyatul Chalimah Ibu Kota Baru dan Masa Depan Suram Pesut Teluk Balikpapan Oleh: Nofiyatul Chalimah
Narasi pemberitaan ekonomi yang masih bertumpu pada aspek fiskal, moneter dan pertumbuhan ekonomi masih mendominasi di media massa. Atas nama pertumbuhan ekonomi, berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca kian hari semakin mengancam krisis iklim. Kondisi ini memaksa kita untuk terus berinovasi dan mencari solusi terbaik dalam upaya beralih ke pembangunan ekonomi rendah karbon. Begitu banyak inovasi hingga menghadirkan banyak juga pertanyaan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap isu ini sendiri. Peran penting yang dimiliki media sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, perlu mengakomodasi pertanyaan yang timbul di masyarakat terkait isu ekonomi melalui informasi-informasi yang utuh dari berbagai aspek baik lingkungan dan sosial. Traction Energy Asia menyampaikan terima kasih kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, yang sudah sangat baik membina para peserta jurnalis dalam program Akademi Jurnalisme Ekonomi Lingkungan (AJEL) selama lebih kurang dua tahun terakhir. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami berikan kepada partisipasi aktif dan antusiasme para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar bersama AJEL. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam proses perancangan maupun pelaksanaan program AJEL, yaitu Ibu Damayanti Buchori sebagai panel ahli bidang lingkungan, Ibu Alin Halimatussadiah sebagai panel ahli bidang ekonomi, Ibu Mardiyah Chamim sebagai panel ahli bidang jurnalisme, Ibu Ika Ningtyas sebagai fasilitator dan mentor AJEL, Bapak Umar Idris sebagai fasilitator dan mentor AJEL, Bapak Laban Laisila sebagai mentor AJEL, Bapak Ahmad Arif sebagai mentor AJEL, Ibu Febrina Galuh dan Nova Widia Wardiani sebagai fasilitator AJEL, serta seluruh pengisi materi di dalam kelas pembelajaran AJEL yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Traction Energy Asia menyampaikan selamat kepada para peserta atas karya-karya jurnalistik yang telah dihasilkan. Kami berharap karya jurnalistik yang dikompilasikan ini menjadi dokumen penting, tidak hanya untuk para alumni dan peserta baru AJEL ke depannya tetapi juga untuk semua jurnalis dan masyarakat yang membacanya, sehingga kita dapat terus mengawal kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih bersih, rendah karbon, dan berkelanjutan di Indonesia. Selamat membaca. Traction Energy Asia
Ekonomi dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti kalau pemerintah, swasta, atau warga tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Contoh yang kasat mata yaitu praktik pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatannya memang akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tapi praktik ini juga dapat mengancam keselamatan masyarakat di sekitar tambang karena pada umumnya kurang memperhatikan keamanan. Belum lagi negara juga harus menanggung pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan ilegal. Contoh tambang tersebut mungkin mudah dipahami masyarakat karena terlihat secara kasat mata. Namun, terdapat isu-isu lain yang mungkin agak sulit dipahami masyarakat umum. Semisal perubahan iklim yang dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi masyarakat. Contoh perubahan curah hujan yang tinggi yang dapat mengakibatkan banjir. Banjir tersebut kemudian bisa berdampak lain seperti kerusakan infrastruktur masyarakat dan lahan petani, pasar, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, kelompok rentan seperti orang miskin, anak, dan perempuan akan menjadi korban paling terdampak. Berbeda dengan kelompok dengan ekonomi atas yang memiliki sejumlah pilihan lain. Meskipun, kekayaan tidak menjadi jaminan ketika terjadi bencana. Karena itu, diperlukan pemahaman bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mengejar keuntungan semata bagi semua. Di sisi lain, jurnalis atau pers yang memiliki peran edukasi bisa memberikan sumbangsih pengetahuan terkait lingkungan dan ekonomi. Sayangnya tidak semua jurnalis memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni terkait hal ini. Atas dasar ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Traction Energy Asia menyelenggarakan kembali "Akademi Jurnalisme Ekonomi Lingkungan" Tahun Kedua. Program ini diharapkan dapat memperbanyak jurnalis desk ekonomi memiliki kapasitas yang baik dan dapat menghasilkan liputan berkualitas tentang isu ekonomi yang berperspektif lingkungan. Peserta dilatih oleh para ahli di bidangnya selama kegiatan berlangsung. Buku di tangan Anda ini merupakan kumpulan karya dari peserta yang telah mengikuti program selama dua bulan. Liputan-liputan yang berkualitas dari para peserta ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan terkait. Termasuk bagi masyarakat agar mendapat pengetahuan yang bisa mendorong gerakan bersama penyelamatan lingkungan. AJI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Traction Energi Asia atas kerja sama luar biasa dengan AJI Indonesia selama ini. Kita berharap kerja sama tersebut dapat ditingkatkan pada masa mendatang untuk manfaat bagi publik yang maksimal pada masa mendatang. Selamat membaca. Sasmito Ketua Umum AJI Indonesia
Bagian I : Energi Kotor Batubara 1
Herdanang Ahmad Fauzan Bisnis Indonesia 2
Masatsugu Asakawa semringah. Jauh bertandang dari Shizuoka ke Jimbaran, Presiden Asian Development Bank (ADB) itu merasa waktunya tak sia-sia. Pada salah satu rangkaian acara G20, Senin 14 November 2022, berdiri di samping Asakawa Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani. Keduanya baru saja meluncurkan country platform untuk program Energy Transition Mechanism (ETM) di Indonesia. ETM adalah skema pembiayaan campuran untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara alias PLTU. Skema ini disebut pemerintah turut menstimulus peluang aliran investasi pada energi yang mereka klaim lebih bersih. Bersamaan dengan penunjukan PT SMI sebagai country platform manager, hari itu Sri Mulyani dan Asakawa mengumumkan pula PLTU Cirebon-1 sebagai proyek pertama yang akan didanai ETM. Bersama beberapa institusi keuangan global lain, ADB bakal memberikan akses pendanaan US$300 juta, atau setara Rp4,7 triliun untuk memensiunkan PLTU yang beroperasi sejak 2012 tersebut. "PLTU ini memiliki kombinasi yang tepat berdasarkan kepemilikan, berusia setengah, dan memiliki struktur pembiayaan yang cocok untuk refinancing," kata Asakawa menjelaskan alasan pemilihan PLTU Cirebon-1. 1 Tulisan ini telah terbit di pada 20 Maret 2023, sebagai tulisan utama dari dua tulisan. 1 3
Sekilas, kampanye memensiunkan PLTU lebih cepat dari batas usia wajarnya tampak bombastis. Namun, glorifikasi terhadap manuver ini rawan mengaburkan realitas lain. Terutama fakta bahwa pada saat yang sama, pemerintah masih ogah-ogahan menghentikan operasional PLTU yang usianya sudah melebihi batas. "Dalam hitungan kami ada sekitar 16 gigawatt kapasitas PLTU yang seharusnya berhenti beroperasi pada 2030. Namun belum terdengar bagaimana rencana pemerintah akan merealisasikan ini," terang Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) kepada Bisnis. Studi IESR dan Universitas Maryland pada Oktober 2022 menyebut bahwa setidaknya ada 12 PLTU yang mestinya jadi sasaran pensiun dalam kurun 2022-2023. Namun, seperti kata Fabby, belum ada langkah konkret untuk mencabut nyawa pembangkit-pembangkit itu. Padahal, mayoritas dari PLTU tersebut merupakan pembangkit listrik subcritical yang masih menggunakan teknologi pengolahan atau boiler. Bukan saja ketinggalan zaman, teknologi ini menghasilkan emisi yang besar. 4
Mayoritas dari PLTU tua yang mestinya sudah pensiun terletak di Pulau Jawa, wilayah paling padat penduduk di Indonesia. Satu yang paling besar sekaligus tertua adalah PLTU Suralaya, yang berlokasi di kawasan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten. Dikelola PT Indo Raya Tenaga, joint-venture PT PLN Persero dan Grup Barito Pacific milik konglomerat Prajogo Pangestu, PLTU Suralaya beroperasi sejak 1984. Artinya, usia pembangkit tertuanya sudah tembus 39 tahun. Secara lebih rinci, 4 dari 8 unit terpasang di PLTU Suralaya telah berusia lebih dari 30 tahun. Dampak dipaksakannya PLTU Suralaya untuk terus beroperasi terutama dirasakan warga sekitar. Mereka adalah penduduk Desa Suralaya, Salira, dan Lebak Gede. Ketiga desa merupakan kawasan ring 1 (dalam radius 5 kilometer) PLTU Suralaya. Edi Suriana, warga Suralaya yang vokal lewat gerakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel), mengamini hipotesis di atas. "Sepanjang 44 tahun saya hidup, belum ada manfaat yang benar-benar besar kami terima dari datangnya Indo Power [PLN]," terangnya. Edi mencontohkan rentannya warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ini bukan pengakuan yang mengejutkan lantaran penyakit ISPA merupakan dampak paling mungkin polusi PLTU bila mengacu berbagai studi ilmiah. Saat ini, secara keseluruhan terdapat 21 PLTU di wilayah Banten, dengan PLTU Suralaya sebagai yang terbesar. Dampak lingkungan dari pembangkit-pembangkit ini, misal, terlihat betul bila Anda mengintip data peta persebaran zat NO2 menurut citra satelit Copernicus Sentinel-50, yang dirilis secara berkala oleh European Space Agency. Data pada Februari 2023 misal, menampakkan bila kawasan Pulo Merak menjadi titik dengan konsentrasi zat NO2 paling padat. Ilustrasi persebaran konsentrasi No2 di Banten menunjukkan bahwa pusat polusi ada di sekitar wilayah operasional PLTU, termasuk PLTU Suralaya. (Bisnis/Herdanang Ahmad Fauzan) 6
Sebenarnya, sebagian warga Suralaya mulai sadar tentang bahaya jika PLTU di wilayah tempat tinggal mereka terus menerus beroperasi dalam waktu lama. Kesadaran ini, menurut cerita Edi, menjadi isu yang lebih besar sejak viralnya insiden hujan debu di kawasan Suralaya yang terjadi pada 26 Februari 2021. Peristiwa itu konon bermula karena gangguan teknis pada bagian induced draft fan di salah satu unit pembangkit PLTU Suralaya. Induced draft fan merupakan salah satu bagian dari sistem air and flue gas, mekanisme yang menyuplai kebutuhan udara pembakaran dalam boiler PLTU. Induced draft fan berfungsi sebagai penghisap udara yang telah bercampur dengan abu sisa pembakaran pada boiler. Kerusakan pada bagian ini memang amat berbahaya, meski mungkin dampaknya tak berlangsung lama bila diatasi dengan benar. "Itu kejadian memang sebentar, tapi dampaknya besar. Saya adalah salah satu yang menyebarkan ke media, dan mendadak kami dapat perhatian banyak orang." Sayangnya, perhatian media yang disebut Edi itu tak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kembali melupakan praktik berisiko di PLTU Suralaya. Dokumentasi debu yang menghujani warga ketika insiden kerusakan teknis PLTU Suralaya pada 26 Februari 2021. (Dok. Edi Suriana) Menurut Edi, saat ini warga dalam posisi dilema. Sulit bagi mereka untuk melakukan gerakan kolektif. Sebab, terlepas dari bahaya besar yang ada, secara ekonomi masyarakat masih banyak bergantung pada lapangan-lapangan kerja di PLTU. "Tidak banyak pilihan mata pencaharian untuk warga di sini. Lebih mudah menutup mata terhadap kekhawatiran [pencemaran] lingkungan, karena warga juga butuh pekerjaan [dari PLTU]," imbuh Edi. Pena Masyarakat, lembaga non-profit asal Banten yang 6 tahun terakhir konsisten memantau pencemaran lingkungan di kawasan PLTU Suralaya, mengamini jika risiko pencemaran udara di Suralaya dan sekitarnya sudah jadi rahasia umum. Persoalannya, sama seperti posisi Edi, bagi mereka menuntut juga bukan perkara sepele. 7
Apalagi, menurut catatan Pena Masyarakat, Pemerintah Kota Cilegon justru condong mendukung keberlangsungan bisnis PLTU Suralaya. Situasi ini membuat lembaga-lembaga independen seperti Pena Masyarakat merasa sendirian. "Misalnya, kami tidak pernah mendapat data resmi penderita ISPA untuk wilayah Suralaya yang bisa dijadikan pijakan. Beberapa perwakilan warga juga sudah meminta, tetapi selalu ditutup-tutupi," terang Direktur Pena Masyarakat Mad Haer alias Aeng, Kamis (9/3). Gambaran desakan masyarakat untuk penutupan PLTU Suralaya. (Dok. Pena Masyarakat) Ihwal kesan menutup-nutupi itu, masih menurut Aeng, bukan cuma seputar data akurat pasien gejala ISPA. Keresahan terbesar lain yang dia keluhkan dari Pemkot Cilegon adalah minimnya keseriusan melakukan pemantauan degradasi lingkungan akibat operasional PLTU Suralaya. "Misalnya terkait alat pemantau udara saja, di Cilegon ini harusnya minimal ada delapan bila mengacu titik-titik rawan pencemaran udara. Tapi, saat ini baru dipasang empat alat, itu pun kadang hidup kadang enggak." Pernyataan Aeng memang tidak mengada-ada. Belum lama ini, Bisnis melakukan pemantauan terhadap empat alat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup Cilegon. Hasilnya, hanya satu dari empat titik yang difungsikan secara maksimal. Alat di tiga titik lain lebih sering nonaktif. Persebaran titik alat-alat juga tidak merata, dan cenderung minim dampak terhadap kawasan sekitar PLTU. Sebagai catatan, dari empat titik yang terpasang ISPU, titik terdekat dari pusat Desa Suralaya berada di depan pabrik PT Dover Chemicals. Letaknya, secara yurisdiksi, memang 8
masih di kawasan Pulo Merak, kecamatan yang sama dengan Suralaya. Namun, jarak titik itu dari Suralaya mencapai 12 kilometer di arah menjauhi PLTU (ke arah pusat kota). Itu pun, seperti kata Aeng, alatnya lebih sering mati. Bisnis empat kali melakukan pengecekan berkala ke titik tersebut pada rentang Maret 2023, dan indikatornya tak pernah menyala. Satu-satunya alat yang terpantau menyala hampir setiap hari berada di Simpang PCI, pusat Kota Cilegon. Namun, jaraknya dari Suralaya dan PLTU lebih jauh lagi, sekitar 24 kilometer di arah pusat kota. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemkot Cilegon menyebut perkara anggaran minim sebagai alasan terbatasnya jumlah alat ISPU mereka. Peta persebaran lokasi pemasangan alat ISPU di Cilegon dengan tampilan satelit. (Bisnis/Herdanang Ahmad Fauzan) Karenanya, wajar bila Aeng dan sebagian warga Cilegon menganggap alat tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Sikap Pemerintah Kota Cilegon seolah makin kontradiktif bila melihat dukungan yang mereka berikan untuk PLTU Suralaya. Yang masih segar dalam ingatan, per pertengahan 2022 lalu Pemkot telah meneken perjanjian kerja sama untuk menyuplai biomassa untuk kebutuhan PLTU Suralaya. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian juga malah terbuka menyatakan dukungannya terhadap program penyediaan biomassa untuk kebutuhan kelistrikan itu, atau biasa disebut dengan co-firing. "Ini jadi komitmen kami dalam mendukung program energi baru terbarukan," kata Hendy. Skema co-firing, di satu sisi, memang kerap digembar-gemborkan PLN sebagai solusi energi yang lebih bersih. Skema ini sendiri diterapkan PLN untuk total 52 PLTU yang tersebar di Indonesia. Kapasitas PLTU yang sudah memberlakukan skema co-firing diklaim mencapai 18 gigawatt (GW). 9
"Dengan menerapkan co-firing, PLN dapat dengan cepat mengurangi emisi karbon dan peningkatan bauran EBT karena tidak perlu membangun pembangkit baru," terang Direktur PLN Darmawan Prasodjo, belum lama ini. Namun, di sisi lain, klaim bahwa skema tersebut merupakan jalan keluar kompak disangsikan kalangan peneliti dan akademisi. Senior Research Program Manager Trend Asia Andri Prasetyo, misal, melihat bahwa penggunaan biomassa di PLTU-PLTU Indonesia tidak punya dampak signifikan dalam menekan emisi karbon. "Walau bagaimanapun, bahan bakar utama mereka tetap batu bara. Hanya memang dioplos saja," kata Andri kepada Bisnis, Jumat (10/3). Sebagai konteks, PLTU Suralaya menggunakan biomassa pada proporsi rata-rata 5 persen. Sisanya, 95 persen dari bahan bakar yang digunakan masih komoditas batu bara. Mayoritas bahan co-firing yang digunakan adalah sekam padi, dan sisanya menggunakan sampah. Kampanye co-firing, terutama di Suralaya, juga bukannya tidak berisiko. Bulan lalu, tepatnya pada 20 Februari 2023, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk merek Mitsubishi Colt Diesel dan dua sepeda motor di kawasan PLTU Suralaya. Tiga orang warga Suralaya, yakni Andriy Sundardi (19), Tria Ayuningsih (21), dan Budiman (20) dilarikan ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cirebon dan berakhir meninggal akibat kejadian ini. Truk colt yang menabrak mundur ketiganya diduga kuat merupakan truk pengangkut biomassa yang dipesan PT Artha Daya Coalindo (ADC), entitas anak PLN. Dugaan ini makin diperkuat kesaksian beberapa warga Suralaya yang menolak disebutkan namanya. "Dugaan kami truk tersebut menabrak mundur korban karena muatan angkut yang terlalu berat. Jalan ini kan tanjakannya curam sekali," terang seorang warga kepada Bisnis. Sebagai catatan, rata-rata pengantaran produk biomassa di PLTU Suralaya sekitar 10 ton sekali angkut. Sementara itu, penelusuran Bisnis mendapati bahwa truk colt diesel Mitsubishi FE349, yang terlibat dalam kecelakaan itu mestinya hanya boleh mengangkut beban maksimal 6,5 ton. Bisnis sudah mencoba menghubungi pihak ADC untuk mengonfirmasi kebenaran kemungkinan tersebut. Namun, tidak ada jawaban hingga artikel ini rilis. 10
Potret cerobong di pembangkit unit 1-7 di PLTU Suralaya. PLTU Suralaya merupakan penyuplai 12 persen kebutuhan listrik di Jawa, Madura, Bali (Jamali). (Bisnis/Herdanang Ahmad Fauzan) Di luar dampak merugikan itu, Andri dan Tim Peneliti Trend Asia melihat co-firing hanya semata usaha memenuhi kriteria bauran energi terbarukan dan bukan dilandasi kepedulian lingkungan. Dia juga mengkhawatirkan bila kampanye itu hanya dijadikan justifikasi untuk tetap mengoperasikan aset-aset PLTU tua yang seharusnya sudah dipensiunkan. "Kami menduga pemerintah, dalam hal ini PLN, sepertinya tidak mau bila aset mereka terkena write off secara nilai. Mereka berusaha terus-terusan memaksakan agar PLTU tua di Indonesia tetap beroperasi." Jalan untuk memensiunkan PLTU tua seperti Suralaya sebenarnya bukan tak ada. Di luar pendanaan via ETM, pemerintah baru saja menyegel kesepakatan dengan negara-negara maju lewat Just Energy Transition Partnership (JETP). Diestimasi potensial mencapai US$20 miliar atau setara Rp310,7 triliun, skema ini berulang kali dikampanyekan pemerintah untuk memensiunkan PLTU tua. Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memastikan apakah PLTU Suralaya masuk dalam daftar prioritas. "Sudah disiapkan daftarnya, sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang bisa," terangnya Februari lalu. Sementara bila mengacu usulan sebelumnya, belum ada nama PLTU Suralaya dalam daftar prioritas untuk proposal JETP. PLTU tua yang sudah diwacanakan pensiun lewat proposal ini baru PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, di satu sisi memensiunkan PLTU batu bara tua memang penting. Namun, mengajukan pendanaan juga bukan perkara gampang. "Untuk PLTU tua seperti Suralaya, menurut saya memang tak ada lagi pilihan yang lebih baik selain segera memensiunkannya. Tapi memang, kalau disuruh memilih, secara nilai ekonomis pemilik dana [pemberi pinjaman] akan cenderung memilih PLTU berusia muda." 11
Alasannya, kata Bhima, PLTU yang akan dipensiunkan biasanya tidak langsung nonaktif. "Mengingat skema [pendanaan] mayoritas berasal dari utang, biasanya akan tetap dioperasikan sampai batas tertentu. Setidaknya untuk melunasi pinjamannya." Skema seperti JETP, masih menurut Bhima, sebenarnya bisa saja digunakan untuk memensiunkan Suralaya. Sebab selain pinjaman komersial dan lunak, skema ini juga mencakup hibah atau grant, yang cenderung mengesampingkan nilai ekonomis dalam pemilihan PLTU. "Tinggal persoalannya, anggarannya cukup atau tidak. Karena biasanya porsi grant memang cenderung kecil." Sebagai catatan, pada Oktober 2022 lalu, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani sempat membocorkan estimasi kebutuhan dana US$400-450 juta untuk pemensiuan satu gigawatt PLTU. Bila menggunakan estimasi itu, artinya pemensiunan dini 1,6 gigawatt PLTU Suralaya potensial membutuhkan dana US$640-720 juta, atau maksimal Rp11 triliun. Pada akhirnya, sembari mendamba datangnya aliran dana itu, PLTU Suralaya hanya bisa berdiam layaknya bom waktu. Dan kapanpun bom itu meledak, yang paling dirugikan adalah masyarakat di sekitarnya. 12
Kickoff perdagangan karbon sudah ada di depan pelupuk mata. Februari lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan program jual beli kredit karbon itu setidaknya akan dimulai untuk sub-sektor pembangkit listrik batu bara alias PLTU lebih dulu. "Kami berharap, perdagangan karbon dapat didukung oleh para pelaku usaha di subsektor pembangkitan tenaga listrik," kata Arifin. Kendati mengemban harapan besar sebagai salah satu jalan mencapai keadilan iklim, perdagangan karbon PLTU bukannya tak menyimpan dilema. Mekanisme yang diterapkan pemerintah berpotensi menghadirkan karpet merah yang menguntungkan beberapa konglomerat di bidang pembangkit setrum. Penetapan batas atas emisi yang terlampau lunak jadi biang persoalan. Dengan batasan longgar, sebagian pembangkit listrik justru akan lebih mudah mendapat untung dari kredit karbon dan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang bisa dijual. Sebagai catatan, batas atas emisi tahun ini adalah 0,911 hingga 1,011 ton CO2e per megawatt jam (MWH) untuk PLTU non-mulut tambang, serta 1,089 hingga 1,297 ton CO2e per MWH untuk PLTU mulut tambang. "Batas atas emisi karbon yang diterapkan itu sebenarnya masih terlalu tinggi," terang Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa kepada Bisnis. Bukan tanpa alasan Fabby berkata demikian. Nyatanya, bila dibandingkan dengan batasan yang diberlakukan di beberapa negara tetangga, angka yang dipatok Kementerian ESDM memang 20 hingga 40 persen lebih renggang. "Kalau mau berprasangka baik, kami sebenarnya bisa memahami kenapa masih tinggi. Bisa jadi ini baru untuk permulaan, supaya tidak membebani PLTU lama. Namun, tentu kami berharap batasan ini terus diperketat dari tahun ke tahun." Penilaian tersebut turut diamini Research and Senior Program Manager Trend Asia Andri Prasetyo. Di satu sisi, Andri menggarisbawahi jika saat ini masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan siapa saja konglomerat yang akan diuntungkan. Apalagi, banyak pembangkit listrik belum mempublikasikan data laporan emisi secara terbuka. 2 Tulisan ini telah terbit di pada 20 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari dua tulisan. 2 13
Namun, bila bicara teori paling sederhana, menurutnya pihak yang cenderung di atas angin adalah para pemilik PLTU-PLTU yang usianya masih muda. "Memang ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Namun, PLTU yang usianya lebih muda cenderung punya teknologi dan infrastruktur lebih mutakhir dalam menekan emisi karbon." 14
Penguasa PLTU Muda Tidak kurang dari 99 PLTU telah ditetapkan Kementerian ESDM sebagai peserta perdagangan karbon tahap pertama. Bila dipetakan, pembangkit-pembangkit tersebut mewakili total kapasitas 33,6 gigawatt. Rinciannya, 17,52 gigawatt merupakan kapasitas milik PLTU yang dikelola PLN sebagai pemegang saham pengendali (di atas 50 persen). Sementara 16,34 gigawatt sisanya adalah PLTU independen milik swasta. Menariknya, bila diklasifikasikan berdasarkan kategori kepemilikan, ada gap usia yang lebar antara PLTU pemerintah dengan swasta. Perhitungan Bisnis mencatat bahwa median usia 55 PLTU milik PLN yang akan ikut perdagangan karbon adalah 11 tahun. PLTU tertua memiliki usia 39 tahun, sedangkan yang termuda 3 tahun. Sementara itu median 44 PLTU swasta, alias Independent Power Plant (IPP) berada di kisaran 5 tahun. Usia tertuanya 17 tahun, dan yang paling muda bahkan belum sampai setahun beroperasi. Kemudian, bila dibedah lebih dalam lagi, mayoritas dari PLTU muda berkapasitas jumbo dimiliki atau terasosiasi dengan grup konglomerasi besar di dalam maupun luar negeri. Misalnya PLTU Batang Jawa Tengah Unit 1 dan 2. Baru beroperasi pada akhir Agustus 2022, alias belum genap setahun, pembangkit ini dimiliki secara mayoritas oleh Grup Adaro. Dalam membangun PLTU berkapasitas 2 gigawatt tersebut, konglomerasi milik Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir ini berkongsi dengan JPower dan Itochu Corporation. Konsorsium dengan dua konglomerasi Jepang itu diberi nama PT Bhimasena Power Indonesia. Potret proyek PLTU Batang yang diinisiasi PT Bhimasena Power Indonesia, konsorsium Grup Adaro dengan JPower dan Itochu asal Jepang. .(Dok. SCG CBM Indonesia) 16
Indikasi bahwa PLTU Batang bakal menjadi salah satu pembangkit yang diuntungkan perdagangan karbon bukan cuma berpijak pada dasar usianya yang amat muda. Jenis teknologi, serta batu bara yang digunakan pembangkit ini juga turut memperkuat asumsi dasar tersebut. Sebagai catatan, mayoritas atau 65 persen dari 7 hingga 8 juta ton batu bara yang dikonsumsi PLTU Batang setiap tahunnya adalah batu bara bertipe sub-bitminous yang didapat langsung dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). Biasa dikenal dengan sebutan envirocoal, jenis batu bara ini memiliki kadar nitrogen dan sulfur rendah. Dengan karakteristik tersebut, analis Bloomberg Intelligence Michelle Leung melihatnya sebagai faktir yang bagi PLTU yang ingin memperoleh kredit karbon. "Meski memiliki kalori yang rendah, batu bara mereka cenderung menghasilkan lebih sedikit polutan dibandingkan produk kompetitor seperti Bumi Resources dan Indo Tambangraya," terang analis ESG Bloomberg Intelligence Michelle Leung. Direktur holding Adaro Indonesia, Syah Indra Aman, juga seolah mengamini dalil tersebut. Menurutnya, sejak awal proyek energi Adaro memang dikembangkan untuk mengutamakan keunggulan dalam menghasilkan kredit karbon. "[Kredit karbon] inilah yang akan digunakan untuk meng-absorb emisi karbon dari usaha-usaha tambang kami yang ada sekarang," terangnya dalam paparan publik, September 2022 lalu. Adaro bukan satu-satunya konglomerasi yang menguasai pembangkit muda. Di urutan atas pembangkit muda milik swasta, muncul PLTU Tanjung Jati B unit 5 dan 6 yang juga baru berusia sekitar setahun. Terletak di Jepara, Jawa Tengah, pembangkit ini dioperasikan oleh PT Bhumi Jati Power, perusahaan yang dimiliki separuhnya oleh Grup Sumitomo asal Jepang. Selain Sumitomo, saham Bhumi Jati Power juga dimiliki sebagian oleh PT United Tractors Tbk (UNTR). Selain sebagai pemilik strategis, unit usaha tambang Grup Astra ini nantinya juga merupakan penyuplai utama batu bara PLTU Tanjung Jati B. Wilayah operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6. Perusahaan ini digawangi PT Bhumi Jati Power, konsorsium yang juga beranggotakan Grup Astra. (Dok. PT Bhumi Jati Power) 17
Konglomerasi besar lain, Grup Sinarmas juga memiliki banyak PLTU muda. Bedanya, mayoritas pembangkit listrik muda milik konglomerasi rintisan mendiang Eka Tjipta ini merupakan PLTU mulut tambang. Dari daftar PLTU mulut tambang itu, empat di antaranya sudah terdaftar untuk ikut perdagangan karbon tahap awal. Masing-masing adalah PLTU Sumsel 5 Unit 1 dan 2 yang dijalankan lewat PT DSSP Power Sumsel, serta PLTU Kalteng 1 Unit 1 dan 2 yang dikelola PT SKS Listrik Kalimantan. Keempat PLTU tersebut memiliki total kapasitas 550 megawatt. Konglomerat Dewi Kam juga tak mau ketinggalan meramaikan perdagangan karbon. Seperti halnya Adaro, Astra, dan Sinarmas, sosok penyandang gelar perempuan terkaya di Indonesia itu masuk dalam kelompok yang berpotensi diuntungkan perdagangan karbon PLTU. Dewi sebelumnya memang dikenal karena kiprahnya di PLTU usia menengah macam PLTU Cilacap Unit 1 hingga 3. Namun, di luar kedua pembangkit itu, dia juga masih mengendalikan beberapa pembangkit lain yang usianya berada pada rentang 3 hingga 6 tahun. Di antaranya adalah PLTU Cilacap Unit 4, serta PLTU Jeneponto Unit 1, 2, 3 dan 4. 18
Kontraproduktif Sejak awal, kalangan pengamat lingkungan pesimistis terhadap dampak nyata perdagangan karbon. Mereka kompak melihat terobosan ini bisa bakal sukar menyadarkan perusahaan penghasil emisi untuk berbenah. "Cara menyikapi perubahan iklim dengan menggunakan carbon offset dan mengikuti mekanisme pasar, apapun bentuknya, tidak akan memberikan dampak signifikan bila tidak disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi," terang aktivis Greenpeace Khalisah Khalid dalam pernyataannya. Kekhawatiran Greenpeace beralasan. Seperti pernyataannya, pemerintah memang berencana menggunakan mekanisme pasar untuk menentukan harga perdagangan karbon. Namun, kisaran harga karbon yang diberlakukan untuk pasar dalam negeri, yakni pada rentang US$2 hingga US$18 per metrik ton CO2, masih jauh di bawah rekomendasi organisasi lingkungan global yang nilainya di atas US$38 per metrik ton CO2. Harga lokal tersebut juga cenderung jauh lebih rendah bila dibandingkan harga rata- rata perdagangan karbon di negara maju. Di Inggris misal, harga karbon sepanjang 2022 berada di level rata-rata US$83 per metrik ton CO2. Negara Eropa lain seperti Perancis, Jerman, dan Italia juga sudah konsisten mematok harga karbon di atas US$60 per metrik ton CO2. Mengamini, analis keuangan energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi melihat dilema yang menyelimuti rencana perdagangan karbon di dalam negeri masih banyak. Selain penetapan batas atas emisi dan harga yang perlu dikaji ulang, masalah penting lain lain adalah perihal verifikasi. "Yang juga penting di sini adalah memastikan bahwa kredit karbon yang diperjualbelikan ini harus diverifikasi oleh pihak ketiga, yang memang sudah dipercaya masyarakat. Karena kredit karbon yang abal-abal pada akhirnya tidak akan berdampak sama sekali untuk target penurunan emisi." Elrika juga meningatkan bila mestinya, perdagangan karbon tidak dijadikan alasan untuk tidak serius dalam program-program penurunan emisi. Seperti pemensiunan PLTU batu bara, atau pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). "Banyak penemuan baru menyatakan bahwa pada akhirnya, carbon offset tidak bisa disamakan dengan carbon reduction. Carbon offset, atau membayar kredit karbon, harusnya langkah yang bisa dilakukan apabila usaha untuk carbon reduction sudah dilakukan," pungkasnya. 20
Ahmidal Yauzar TV one 21
Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya hutan mangrove yang terluas di dunia. Hutan mangrove yang tumbuh di kawasan hutan merupakan jalur hijau daerah pantai yang berfungsi menyerap karbon dalam upaya perubahan iklim dan berperan besar bagi kelangsungan hidup biota laut serta peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai. Akan tetapi di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, mangrove telah dialihfungsikan menjadi kelapa sawit hingga untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Hal ini seolah mengesampingkan peran mangrove sebagai penyeimbang alam serta peningkatan ekonomi masyarakat. Lantas, seberapa penting pembangunan PLTGU berkapasitas 1.600 Megawatt ini? Mungkinkah Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengedepankan masyarakat lokal jika PLTGU dibangun atau hanya menjadi penonton di tanah sendiri yang berakibat rusaknya hutan mangrove, pencemaran air laut dan udara hingga menurunkan pendapatan ekonomi. 3 Liputan ini berupa tayangan televisi. Untuk hasil peliputannya bisa diakses di: 22
Betty Herlina Independen.id 23
"Dilihat dari kondisi saat ini, Sumatera Selatan relatif lebih cepat tenggelam. Selain karena permukaannya lebih rendah, PLTU paling banyak dibangun di Sumatera adalah di Sumatera Selatan," kata Direktur Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar mengawali percakapan, saat dijumpai media Senin (20/02/2023). Sumatera Selatan, menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi terluas di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 91.592,43 km persegi. Saat ini di Sumatera Selatan ada empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sepuluh unit dikelola pengembang listrik swasta atau dikenal Independent Power Producer (IPP). "Ada 14 unit, dua diantaranya merupakan PLTU mulut tambang dengan total kapasitas lebih dari 1.267 Mega Watt (MW)," imbuh Ali. Sumatera, lanjut Ali, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia yang berada di selatan Semenanjung Malaya dan sebelah barat Jawa, memiliki 33 unit PLTU batubara. Diantaranya 14 unit dikelola IPP dan sisanya 19 unit dikelola PLN. PLTU tersebut tersebar merata di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera. Mengutip Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, sebanyak 33 PLTU di Sumatera tersebut memiliki total kapasitas 3.566 MW. Dari jumlah tersebut, Ali Akbar mengatakan Sumatera sudah mengalami surplus energi listrik sebanyak 40 persen atau sekitar 2.555 MW, dengan daya mampu netto sebesar 8.916 MW dan beban puncak 6.361 MW. Meskipun sudah surplus, Ali mengatakan dalam RUPTL 2021-2030 pemerintah tetap berencana membangun 14 unit PLTU batubara baru di Sumatera dengan kapasitas 4.000 MW yang termuat. PLTU tersebut rencananya akan dibangun di Aceh yakni PLTU Meulaboh tiga dan empat dengan kapasitas masing-masing 2x200 MW dan PLTU Sumatera Utara 1 dengan kapasitas 2x150MW. Kemudian Jambi empat unit yakni PLTU Jambi 1 dan PLTU Jambi 2 dengan masing- masing berkapasitas 1x100MW, Serta PLTU Jambi 1 dengan tegangan 500 KV dan Konduktor (2 cct, 4 Zebra) Panjang (KMS) 420, serta Sumatera Selatan tiga unit yakni PLTU Sumsel 1 dengan kapasitas 2x600MW, Sumsel 8 dengan kapasitas 2x300MW dan Sumbangsel 1 dengan kapasitas 2x150MW. Saat ini beberapa diantaranya sudah dalam tahap commited dan konstruksi dengan status IPP. 4 Tulisan ini telah terbit di independen.id pada 28 Maret 2023 24
"Kita tahu PLTU batubara merupakan kontributor utama krisis iklim dengan lebih dari 40 persen. Jika jumlah (PLTU, red) bertambah artinya akan semakin memberikan dampak buruk bagi kehidupan di sekitar wilayah pembangkit. Pembakaran batubara terus menerus akan mencemari udara dengan beragam polutan, ditambah hujan asam, emisi logam berat. Akibatnya, rakyat akan terpapar polusi yang dapat memicu berbagai penyakit. Termasuk mempercepat Sumatera tenggelam," kata Ali Akbar yang juga merupakan Dinamisator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB). Hasil riset dengan menggunakan sumber data terbuka yang dilakukan Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, lembaga non profit berbasis di Bengkulu sejak tahun 2001 dan fokus pada isu pemanfaatan energi bersih, diketahui terjadi penyusutan daratan di Pulau Sumatera setiap tahun berkisar 0,23-135,75 meter. Hingga saat ini Sumatera sudah kehilangan daratan 21.175,42 Ha. Kurun waktu 1,7 tahun daratan Sumatera hilang 15.170 ha, setara dengan luas Kota Bengkulu. 25
Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah PLTU terbesar di Sumatra memiliki potensi pemyusutan kawasan lebih besar dibandingkan provinsi lain di Sumatera, yakni 0,23 - 135,75 meter per tahun, akibat wilayah tersebut merupakan dataran rendah. Kemudian Jambi, 25 meter per tahun. Riau 1-20 meter per tahun, Lampung 0,12-7,74 meter per tahun, Sumatera Barat 3,52 meter per tahun, Sumatera Utara 0,538-3,36 meter per tahun, kemudian Bengkulu 2-5 meter per tahun, serta Aceh 1 meter per tahun dan Kepulauan Riau 1,01 meter per tahun. Menjual Tanah Hingga Menderita Sakit Kulit Membuat Arang: Aktivitas Wardi, salah satu warga harus berganti mata pencaharian dengan membuat arang kayu setelah lahannya dibeli pemerintah untuk pembangunan PLTU Teluk Sepang 2x100 MW. (Independen.id/ Betty Herlina) 26
Wardi, yang kerap disapa Wak Wardi, terdiam saat mengenang kematian istrinya di rumah kecil, di atas sepetak lahan yang sudah bukan lagi miliknya. Lahan tempat bercocok tanam sekaligus tempat tinggal itu sudah berganti pemilik. "Istri saya meninggal di sana, kami sudah tinggal bertahun-tahun. Tapi karena program pemerintah (pembangunan PLTU, red), lahan itu kami lepas. Uang ganti rugi, jelas tidak cukup untuk membeli kebun baru. Pembayarannya saja dicicil sampai dua kali. Belakangan saya baru tahu kalau ternyata harganya jauh di bawah ketetapan gubernur," kenang Wardi. Praktis, sejak sudah tidak memiliki lahan, Wardi harus mencari pekerjaan baru untuk menyokong kebutuhan sehari-hari. Tak ada keahlian kecuali membuat arang dari kayu yang ia kumpulkan di sekitar hutan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang-Pulau Baai di kawasan PLTU Teluk Sepang 2x100 MW. Mimpinya tak muluk-muluk dari menjual arang setiap bulan cukup untuk makan saja. Ia sudah sangat bersyukur. Hanya ingin bertahan melewati hari-hari bersama anak laki-lakinya yang sudah putus sekolah, di rumah berlantai tanah tanpa penerangan listrik. Meski rumahnya berada di kawasan produsen listrik. "Ya sekarang membuat arang saja. Sebulan bisa jual satu kali, karena proses pembuatannya cukup lama bisa sampai semingguan. Kadang gagal, arangnya habis karena lalai saat menjaga. Sekali jual bisa dapat kisaran Rp1,5 juta," lanjutnya. Lain hal dituturkan Eva Pripesa. Hingga saat ini ia tidak tahu apa penyebab pasti penyakit kulit yang dialami anaknya dan anak-anak lain di sekitar Kelurahan Teluk Sepang. Tiba-tiba saja di bagian kaki dan tangan anaknya Geska muncul bintik-bintik yang mengandung air dan nanah. "Sudah dibawa ke Puskesmas, tapi tidak sembuh-sembuh. Kalaupun sembuh sebentar nanti muncul lagi. Padahal dulu waktu kami masih tinggal di rumah lama tidak pernah anak saya sakit gatal-gatal seperti ini," kata Eva yang baru beberapa tahun tinggal di kawasan Teluk Sepang. Ia menduga penyebab penyakit gatal-gatal itu akibat air dan udara yang sudah tercemar di sekitar lokasi anak-anak bermain. "Merata, anak-anak seusia Gaska pasti mengalami hal yang sama. Ya seperti inilah, kadang sampai dihampiri lalat, sembuh sebentar kemudian muncul lagi. Anaknya sepertinya juga sudah terbiasa," keluhnya. Sakit kulit gatal-gatal tak hanya dialami Gaska, namun juga dialami Kosidah. Ibu dua anak yang sesekali bekerja sebagai pembuka terpal truk pengangkut batubara. Ia mengalami bentol-bentol dibagian telapak tangannya. Bentol-bentol itu menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. "Apalagi kalau musim hujan tiba, kena gatal-gatal seperti ini rasanya tidak enak. Pernah diobati tapi muncul lagi, tidak tahu persis apa penyebabnya," kata Kosidah. Wardi, Epa Pripesa dan Kosidah, adalah warga yang mulai merasakan perubahan sejak berdirinya PLTU Teluk Sepang 2x100 MW. Tak jauh dari pemukiman mereka sekitar 1,8 km persis berdiri PLTU berkapasitas produksi 2x100 MW, investasi dari China di bawah manajemen PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB). 27
Lokasi pembuangan limbah abu PLTU Teluk Sepang 2×100 MW di lokasi TWA Pantai Panjang-Pulau Baai Bengkulu. (foto Istimewa) Pensiun Dini PLTU Keluhan terkait dampak buruk beroperasinya PLTU batubara juga disampaikan Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti. Ia mengatakan sudah selayaknya semua PLTU yang berbahan bakar batubara ditutup. Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat kehadiran PLTU batubara memiliki efek domino, salah satunya menyebabkan kemiskinan pada masyarakat di tingkat tapak. Akibatnya masyarakat terpaksa masuk dalam lingkaran perbudakan modern. Yayasan Srikandi Lestari, lanjut Sumiati Surbakti yang tergabung dalam Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera menghentikan PLTU batubara di Sumatera dan melakukan transisi ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan. Kementerian ESDM diharapkan dapat membatalkan rencana proyek 4.000 MW pembangkit berbasis batubara yang ada dalam RUPTL 2021-2030. "Sudah saatnya Pemerintah segera memulihkan kerusakan lingkungan akibat tambang dan PLTU batubara dan memulihkan hak-hak korban proyek-proyek energi kotor di Sumatera dan Indonesia," 28
"Seperti di sekitar PLTU batubara Pangkalan Susu Sumatera Utara, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dari hasil melaut, hasil tanaman menyusut. Pensiun dini atau early retirement bagi PLTU batubara merupakan keputusan yang layak untuk segera direalisasikan juga merehabilitasi lingkungan pesisir yang hancur," lanjut Sumi panggilan akrabnya. Direktur Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, Muhammad Fahmi mengatakan bahwa tidak ada urgensi penambahan pendirian PLTU batubara seperti yang direncanakan di Nagan Raya, karena saat ini status kelistrikan Aceh sudah surplus lebih 200 MW. "Kalaupun alasannya untuk pencadangan, sesuai dengan arah pembangunan energi Indonesia saat ini, maka yang dibangun itu bukan PLTU, tapi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan," katanya. Di Pekanbaru, Riau, Noval Setiawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru mengatakan PLTU Tenayan Raya memperparah pencemaran yang terjadi di Sungai Siak. "Pemerintah harus melakukan langkah tepat untuk menyelamatkan Sungai Siak, salah satunya mulai memberhentikan aktivitas operasi PLTU Tenayan Raya dan beralih pada energi bersih dan berkeadilan," katanya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indira Suryani mengatakan sudah saatnya PLTU batubara Ombilin salah satu PLTU tertua di Indonesia dipensiunkan dan hak- hak masyarakat dipulihkan. PLTU Ombilin yang berdiri sejak 1996 sudah memberikan dampak buruk bagi kesehatan warga Sijantang Koto Kabupaten Sawah Lunto dan juga lingkungan di sekitar wilayah itu. Emisi yang dihasilkan dan abu beracun, yang berupa fly ash serta bottom ash, dari pembakaran batu bara yang merusak tubuh manusia dan lingkungan sudah saatnya dihentikan demi kemaslahatan orang banyak. "Penutupan PLTU Ombilin wajib memulihkan kerusakan bagi tubuh warga dan lingkungan yang terdiri dari tanah, air dan kondisi udara Sijantang yang seringkali bercampur abu terbang pembakaran batu bara. PLTU Ombilin wajib diprioritaskan untuk dipensiunkan sesegera mungkin," kata Indira. Serupa dikatakan Direktur Jaringan Masyarakat Peduli Energi Bersih (JMPEB) Lampung, Heri Maryanto bahwa PLTU Tarahan dan PLTU Sebalang di Lampung dalam pengoperasian mengunakan batubara yang dikirim oleh PT Bukit Asam di Sumatera Selatan. Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat yang berada di sepanjang jalur lintasan yang dilewati. Mulai dari penyakit ispa dan gatal-gatal akibat terhisap debu batubara secara terus menerus dan menimbulkan penyakit kulit akibat pencemaran air. "Berdampak juga pada perekonomian warga yang berada di lokasi tapak PLTU. Seperti nelayan yang hasil tangkapannya menurun bahkan tidak ada hasil karena dampak limbah air bahang (air sisa pengolahan batubara, red) yang menyebabkan meningkatnya suhu permukaan air laut sehingga menjadi penyebab rusaknya biota laut. Hal ini juga dialami oleh petani rumput laut yang hasil panennya terus menurun," katanya. Sementara di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Ketua Yayasan Anak Padi, Sahwan mengatakan tambang batubara telah berkontribusi terhadap banjir di wilayah tersebut., Sahwan mengatakan diperkirakan hampir sepertiga hutan di Lahat sudah berubah menjadi tambang batubara. "Izin tambang telah mengepung tiga kecamatan di Lahat yakni Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan. Bisa dibayangkan dampak lingkungannya seperti apa," katanya. Ketua Sumsel Bersih, Boni Bangun mengatakan listrik di Sumatera Selatan sudah surplus kurang lebih 1.052 MW, sehingga Gubernur Sumsel seharusnya mengkaji kembali proyek pembangunan PLTU mulut tambang di daerah itu yang penuh permasalahan, mulai dari pembebasan lahan hingga kerusakan lingkungan. 29
"Jika mengacu pada program nasional transisi energi maka Sumsel harus mulai memasukan EBT pada rancangan pembangunan daerah bukan malah semakin rakus menghabiskan cadang batubara," kata Boni. Sementara di Provinsi Jambi, tambang batubara juga menuai masalah bagi rakyat. Direktur Lembaga Tiga beradik, Hardi Yuda mendesak Kementerian ESDM untuk mengatasi dampak tambang batu bara. "Salah satunya masalah angkutan batubara yang sudah merenggut 112 nyawa akibat lakalantas dan kemacetan parah di jalur lintas Sarolangun-Kota Jambi," katanya. Batubara Penyumbang Emisi Terbesar Sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi nasional sepanjang tahun 2020, yakni 55,6 persen. Ini disampaikan Peneliti Ekonomi Traction Energy Asia, Ramada Febrian. "Kontributor paling besar dari sektor energi, 48 persennya ya pembangkit listrik," katanya. Padahal, lanjut Ramada, kenaikan emisi yang terus terjadi dapat mempercepat pemanasan global dan berdampak dengan mencairnya es di kutub. "Akibatnya permukaan air laut mengalami kenaikan dan ini jika terus terjadi dapat mengikis dan menenggelamkan daratan," katanya. Ramada menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut percepatan transisi energi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah. Yakni meninggalkan penggunaan batubara sebaga sumber energi dan beralih ke sumber energi terbarukan. 30
"Saat ini dari target bauran energi masih dari panas bumi dan air yakni PLTP dan PLTM banyak potensinya di Sumatera. Jika ingin potensi yang lebih besar lagi pada energi surya dan angin" katanya. 31
Hanya saja, kata Ramada penggunaan kedua sumber tersebut kurang diminati, karena masih intermiten. Dimana energi yang dihasilkan angin dan matahari tidak bisa tersedia secara terus-menerus. Solusinya disimpan menggunakan batre. "Tantangannya saat ini bauran energi belum meningkat, karena posisinya energi kita masih surplus, lebih besar dari permintaan. Timelinenya bisa 10-20 tahun lagi, saat energi kita tidak surplus lagi. Saat itu mungkin sudah bisa menggunakan sisa batre dari mobil listrik sebagai tempat penyimpanan energi yang dihasilkan," katanya. Akademisi dari Universitas Bengkulu, Dr. Yansen mengatakan energi listrik menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia, dimana PLTU mendominasi pembangkit listrik dengan persentase mencapai 49,02%. PLTU tersebut menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Pembakaran batubara akan menghasilkan emisi CO2. "PLTU dengan kapasitas 1 GW menghasilkan sekitar 5 juta ton CO2. Saat ini ada 253 PLTU di Indonesia dengan kapasitas bervariasi, dan biasanya ratusan MW. Jadi bisa dibayangkan berapa emisi yang dihasilkan. Mengutip dari dataindonesia.id, sepanjang tahun 2022 total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari komposisi BBM, gas dan batu bara mencapai 269 juta ton CO2, dimana 228,6 juta ton C02 dihasilkan dari pembakaran batubara," kata Yansen. Apakah percepatan perubahan iklim yang dipicu PLTU juga dapat meningkatkan intensistas bencana alam, semisal banjir? Yansen mengatakan perlu dilihat secara komprehensif. Karena banjir disebabkan siklus hidrologi yang terdisrupsi, musim hujan tidak normal, air yang tidak tertampung badan air (dan ditambah tutupan vegetasi yang semakin berkurang, "Terkait hubungan emisi karbon, perubahan iklim dan bencana mungkin tidak penyebab langsung. Peningkatan emisi karbon secara akumulasi kemungkinan akan menyebabkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu mungkin punya dampak beragam, misalnya pola hujan (intensitas, red), kekeringan dan lainnya," katanya. Hanya saja, lanjut Yansen, aktivitas tambang batubara (untuk suplai PLTU, red) yang mengubah tutupan vegetasi dapat berdampak pada banjir. Perubahan tutupan ini tidak hanya dari tambang batubara. Semua aktivitas yang mengubah tutupan vegetasi, apalagi secara masif maka mungkin menyebabkan banjir. Terkait ancaman tenggelamnya Pulau Sumatera, Yansen membenarkan jika kenaikan muka air laut karena ada perubahan iklim akan menggerus daratan. "Hanya saja jika terkait emisi karbon dan kenaikan temperatur, maka sifatnya akumulatif. Jadi, kita tidak bisa langsung mengatakan misalnya dampak langsung dari 33 PLTU tersebut. Namun 33 PLTU tersebut sudah memberikan andil besar pada peningkatan emisi karbon. Dimana secara akumulatif dengan emisi karbon dari sektor lainnya dapat menyebabkan kenaikan suhu dan muka air laut. Apalagi 33 PLTU tersebut membutuhkan suplai batubara yang secara langsung mengubah lansekap dan tutupan vegetasi," pungkas Yansen. 32
Yuliani 33
5 5 Di balik kesuksekan pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang, Kabupaten Muaraenim, menuai protes dari warga setempat yang terabaikan haknya hingga saat ini. Sejak ground breaking 2016 lalu, pembangunan proyek PLTU Sumsel 1 yang target opersional sendiri terkesan berjalan lambat akibat pembangunan terkendala Covid-19 pada tahun 2020-2021 itu, saat ini sudah memasuki 80 persen tahap finishing. Polemik terkait pembebasan lahan masih terjadi antara pemilik eks lahan dengan pihak PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) selaku pemilik proyek dan PT Lion Power Energy (LPE) selaku subkontraktor. Warga sekitar PLTU terus menuntut hak ganti rugi serta pemberdayaan tenaga kerja. Ketua posko Rumah Merdeka, Satria Darma Wijaya membenarkan jika SGLPI memenangkan tender PLTU Sumsel 1 di desa mereka. Jadi sebelumnya perusahaan Tiongkok tersebut bekerjasama dengan perusahaan Indonesia yakni PT LPE. "Kewenangan pembebasan lahan diserahkan pada LPE, yang saat ini sudah bangkrut dan pemiliknya sudah tidak ada lagi. Kemudian diambil alih oleh PT Graha Wahana Kencana (GWH) yang masih dalam 1 naungan Bomba Grup. Tugas mereka bagian pembebasan lahan dan tambang," terang pria yang juga petugas BUMDes Cipta Karya Mandiri Tanjung Menang ini. Awal Kekecewaan Persoalan pembebasan lahan produksi warga yang tergerus oleh proyek PLTU, oleh warga setempat begitu dipersoalkan sebagai kompensasi anak keturunan mereka dipekerjakan sebagai karyawan di perusahaan asal tirai bambu tersebut. "Tidak ada masalah konflik harga dan sebagainya. Mereka berharap PLTU bisa menjamin masa depan anak mereka. Namun sekarang tak terealisasi, disitu warga sakit hati," ujarnya. 5 Tulisan ini terbit di pada 24 Maret 2023, sebagai tulisan utama dari dua tulisan. 34
Ketika mulai penerimaan karyawan produksi sesuai lowongan, nyatanya penyerapan baru empat orang saja. Terkait administrasi tidak ada kejelasan. Padahal pihak PLTU mengaku bilang belum siap, tapi sudah menerima. "Seharusnya yang didahulukan adalah mereka punya kesepakatan awal, yang lahannya sudah diambil untuk PLTU. Lucunya, yang masuk juga verifikasinya tidak fair. Banyak titipan orang luar dan berpengaruh," ujarnya. Sedangkan empat orang warga lokal yang sudah bekerja ini, hanya satu orang yang punya perjanjian lahan beberapa waktu lalu. Itupun setelah didesak dan diperjuangkan sehingga terkesan ada paksaan. "Mereka pemilik eks lahan ini sangat kecewa, ada salah satu warga bernama Sardi sempat ingin mengembalikan uang ganti rugi. Karena menunggu hal yang belum pasti, sementara keluarganya sangat bergantung direkrut atas perjanjian tersebut," ucapnya. Egi Farido, selalu anak dari Arfendi yang mana salah satu warga pemilik eks lahan mengaku sudah dua kali mengikuti tes di produksi namun belum juga lolos. Saat tes pertama dibuka sekitar 40 lowongan, dan yang ikut tes hanya 15 orang dan dirinya belum juga diterima. "Saya ikut tes tanpa menyertakan surat perjanjian dari orangtua. Mau mencoba murni dulu. Namun setelah dua kali gagal masuk, sepertinya kali ini akan pakai surat tersebut," ujarnya. Alumni D3 Teknik Komputer Politeknik Sriwijaya ini sempat ingin mencari pekerjaan lain di luar PLTU. Namun sang ibu bersikeras untuk bersabar dan tetap berjuang masuk di PLTU ini. "Pada surat perjanjian itu tertera nama saya, artinya jatah kami itu ada. Kalau saya mencari pekerjaan lain tiba-tiba diterima masuk PLTU, bisa kena finalty. Makanya masih menunggu untuk panggilan PLTU walaupun entah kapan pastinya," ujarnya. Senada yang diungkapkan Mugi Riansyah, salah satu pemilik eks lahan yang kini menyesal sudah menjual lahan untuk PLTU. Dirinya merasa semua pihak saling lempar tanggungjawab atas nasib mereka, padahal sangat jelas semua kesepakatan ditandatangi di depan notaris. Bahkan dirinya sempat menolak untuk menjual lahannya yang seluas 1 hektar, karena lahan tersebut sumber mata pencaharian keluarganya. Namun ketika ada perjanjian perekrutan tenaga kerja, Mugi menaruh harapan untuk generasi keluarganya diterima sehingga dengan terpaksa melepas lahannya. "Saya orang terakhir yang menandatangani perjanjian. Ini bukan soal harga, namun harapan anak dan keluarga bisa bekerja disana untuk masa depan mereka. Kalau soal harga saya tidak tergiur karena uang akan menguap habis begitu saja. Tapi masa depan anak yang dipikirkan," ujarnya. Maka itu di awal perjanjian, dirinya tidak mengajukan nama, hanya mengajukan 2 orang dan ditandangani oleh pihak Subkontraktor yang memberi janji. Maka itu dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan untuk ditempatkan kerja dimana hanya akan diterima di PLTU. "Saya tidak mengajukan nama, hanya mengajukan dua orang dalam perjanjian tersebut. Karena nanti belum tentu untuk anak dan siapa tahu kerabat yang lain. Namun anak saya saat ini sudah kuliah semester 7 dan masih berharap bisa dipekerjakan di PLTU sesuai perjanjian," ujarnya. Saat mereka duduk bersama dengan perusahaan membicarakan hal ini, perusahaan berkilah akan melakukan tes terhadap calon tenaga kerja termasuk para anak pemilik eks lahan yang ada kesepakatan. "Saya bilang, nggak bisa kayak gini. Kita ini semestinya sudah diterima, dimana jatah kami dari perjanjian itu. Kita kasih lahan ke mereka itu ibarat menyerahkan nyawa ke mereka. 35
Lahan sumber penghasilan hilang, namun anak-anak bisa dijamin untuk bekerja. Nyatanya sekarang menguap saja," bebernya. Kades Tanjung Menang Derista Riduan angkat bicara. Terkait adanya perjanjian dari pihak Subkontraktor ke warga pemilik eks lahan, Derista menjelaskan jika saat pembebasan lahan 2016 lalu dirinya belum menjabat Kades. Ada masa tenggang 1,5 tahun kala itu dan posisi kades dijabat oleh PJS. "Pada Masa itulah kemudian ada kesepakatan lahan mereka diserahkan untuk dibangun PLTU dengan perjanjian diikutsertakan kerja di PLTU tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini tidak ada realisasi oleh perusahaan terkait," ungkapnya. Adapun pihak perusahaan beralasan mereka butuh tenaga skill, dan Derista tidak memungkiri jika warganya tidak banyak yang bisa bekerja di bidang skill atau produksi. "Rata-rata kualifikasi pendidikan SMA. Kalau untuk lanjut ke perguruan tinggi sangat sedikit. Sementara mereka minta tenaga khusus seperti bagian elektro, kimia, kelistrikan. Kalau sifatnya umum mereka nggak terima," ujarnya. Pihaknya terus berupaya agar warga desa bisa diprioritaskan dalam perekrutan di bidang skill ini. Maka itu pemuda di usia produktif didorong untuk melanjutkan pendidikan, agar tidak melulu bekerja di bidang non skill (buruh kasar). "Apalagi di masa kontruksi mereka juga mendatangkan pekerja dari luar pulau. Jadi menurut perjanjian dari awal melaksanakan proyek jauh sekali dari harapan. Desa kita untuk tenaga kontrak tidak memakan persen yang kerja disana. Jika mereka mengisyaratkan harus putra daerah Indonesia, seharusnya prioritaskan putra daerah Tanjung Menang," bebernya. Alasan perusahaan belum merekrut tenaga lokal seperti sudah ada tenaga kerja dari pekerja mereka mendirikan PLTU sebelumnya. Salah satunya PLTU Sumsel 8, Bandar, dan keban Agun. Ada juga dari PLTU di seputaran Jawa dan Kalimantan. "PLTU tersebut berdiri di tanah desa kita, jadi sangat wajar jika mensejahterakan warga desa dengan memberikan lapangan pekerjaan," ujar Kades. Saat ini tercatat ada 35 orang warganya yang bekerja di tenaga kasar, sementara yang dipekerjakan di produksi atau PT GLPI hanya ada 4 orang. Padahal warga desa yang Blbisa dipotensikan ada 117 orang dengan berbagai latar pendidikan mulai SMA, D1 hingga S1. "Mata pencarian warga kita itu sebelum adanya PLTU bercocok tanam. Seperti menanam padi musiman, namun bukan sawah karena kita pematangan. Sebagian mereka juga menanam karet dan sawit sebagai salah satu ketahanan pangan," jelasnya. Sehingga dari sini cukup jelas ada peningkatan perputaran perekonomian sejak dibangunnya PLTU. Sayangnya pemilik eks lahan yang buat perjanjian, anak-anak mereka tidak dipekerjakan. Bisa dibilang menurutnya, perusahaan tidak menghargai warga desa. 36
Lempar Kesalahan Mugiriansyah saat melalui jalan menuju kebunnya tepat di belakang PLTU yang mana jalan menuju kebunnya hancur akibat pembangunan PLTU Sumsel I di Muara Enim yang mengakibatkan penutupan aliran sungai yg menjadi salah satu sumber mata air di Desa Tanjung Menang. (GATRA/Tohir) Sementara itu, Ade Muhammad Richard selaku HR & Humas PT Shenhua Guohua Lion Power Energy mengatakan, untuk proses rekrutmen tenaga kerja sendiri bekerjasama dengan 2 kecamatan yakni Rambang Niru dan Belimbing, lalu 5 desa di ring 1. "Kita selaku owner saat operasional baru perekrutan di ada pada kita. Kalau di masa kontruksi ini pihak kontraktor yakni PT LPE yang menyelenggarakan perekrutan. Memang kalau tenaga kerja sejauh ini masih kontruksi," jelasnya. Terkait perekrutan sendiri, pihaknya selalu mengingatkan kontraktor agar tetap mengikuti birokrasi untuk bekerjasama dengan 2 camat dan 5 kades tersebut. Maka itu kalau kontruksi beda borongan, bisa itu lahan batubara, boiler dan sebagainya sehingga perekrutan setiap tahun ada. "Sedangkan rekrutmen produksi baru di tahun 2021. Calon-calon operator sudah diambil dan sudah susun power plant. Nanti juga kita rekrut latar belakang keilmuan karena untuk 1 operator didampingi 2 Helper. Memang tidak perlu sekolah tinggi juga," bebernya. Sesuai aturan di Amdal, terkait perekrutan ini dibagi persentasenya untuk 60 tenaga kerja lokal dan 40 dari luar. Apalagi yang kategori skill ini harus skrupnya Sumsel. Sementara untuk nonskill tetap prioritas 2 kecamatan dan 5 desa ring 1. Terkait adanya perjanjian dengan pemilik eks lahan, dirinya juga mengaku baru mengetahui dan menyangkal jika PLTU membuat perjanjian tersebut. "Saya baru masuk Agustus 2022 kemarin, dan sudah banyak komplain soal itu bahkan sampai ke DPR. Untuk pembebasan lahan kami bekerjasama dengan Lion Power Energy. Ternyata di dalam kontrak tertulis jelas tidak boleh ada penjamin apapun. Namun LPE melakukan itu dengan warga," ungkapnya. Menurutnya pihak LPE tidak ada konfirmasi dengan PLTU. Dirinya seringkali menerima foto bukti perjanjian tersebut dengan eks pemilik lahan, makanya dirinya juga kaget. "Namun kami coba terima dulu masukan CV yang dijanjikan itu siapa tahu bisa kita bagi jobdesk nanti. Tetap semua CV kita terima tergantung kebutuhan dan kualifikasi pendidikan. Jadi masyarakat diminta bersabar dulu. Kami nggak keenakan, di satu sisi sudah ada perjanjian sedangkan kita di dalam tidak tahu apa-apa," ungkapnya. 37
Kemudian persoalan kontrak tenaga kerja sendiri, selalu owner pihaknya mewajibkan untuk para pekerja terikat kontrak dengan jelas. Namun faktanya saat ditelusuri ke bawah tidak demikian. "Adanya ketidaksesuaian kontrak kerja ini kita sudah kaish finalti ke sub kontraktor karena mereka ini bekerja dengan resiko tinggi namun tidak ada jaminan asuransi. Sudah kita cek terus, minimal jika tidak dapat BPJS bisa asuransi swasta lainnya," terangnya. Apalagi terkait status TKA, mereka cukup ketat dalam hal prosedural. Seperti visa yang dipakai adalah bisa pekerja semua. "Kita sudah bekerjasama dengan imigrasinya. Karena owner yang kena kalau bermasalah dalam visa ini," tutupnya. Sebagaimana diketahui, Pprovinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah penghasil batubara dengan tingkat produksi cukup besar, nomor dua se-Indonesia. Sebut saja itu di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU. Letak ketiga daerah ini berada di endapan sedimen menjadikan wilayah ini memiliki potensi batubara yang cukup besar dengan potensi cadangan mencapai 9,29 miliar ton. Inilah yang menjadi alasan Indonesa menarik investasi untuk membangun mega proyek PLTU di Sumsel, karena sumber energi primer pada pembangkit listrik tenaga uap dekat di sumber energinya, yaitu batu bara. Salah satunya proyek PLTU Sumsel 1 yang berada di desa Tanjung Menang kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim. Nantinya PLTU Sumsel 1 ini akan memproduksi dan menyediakan listrik sebesar 2x350 MW untuk menerangi provinsi Sumsel dan sekitarnya. 38
6 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan (Sumsel), termasuk salah satu wilayah Ring 1 PLTU Sumsel 1. Sayangnya proses konstruksi proyek tersebut dinilai bakal mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Tak hanya mengganggu kelestarian alam, keberadaan PLTU ini dikeluhkan warga telah merusak sumber mata air dan anak Sungai Niru, yang selama ini mengalir ke Sungai Musi. "Padahal sungai itu menjadi salah sumber kehidupan masyarakat selama ini," kata Koordinator Posko Rumah Merdeka, Satria Darma Wijaya, beberapa waktu lalu. Selain mengganggu ekosistem alam, pembangunan proyek tersebut juga merusak akses jalan menuju wilayah kelola masyarakat akibat aktivitas pembangunan PLTU Sumsel 1. Jika selama ini jalan akses ke perkebunan memakan waktu singkat, kini mereka harus melawati jalan lintas dan memutar ke desa lain yang memakan waktu 1 jam. "Jalannya sudah tergenang air, aliran dari PLTU Sumsel 1. Sampai saat ini tak bisa dilintasi. Bahkan parit yang mereka buat juga sangat berbahaya dan sudah beberapa kali warga terjatuh disana saat melintas," ungkapnya. Menurutnya, tidak banyak masyarakat yang bisa ikut serta dalam proyek itu dan tidak memiliki dampak dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar proyek. Belum juga proyek tersebut diselesaikan, masyarakat sudah merasa terbebani dengan berbagai persoalan, misalnya klaim perebutan hak-hak milik masyarakat setempat. "Dengan rendah hati, kami masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Muaratnim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Menteri ESDM serta Menteri BUMN untuk segera turun dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat," ujarnya. 6 Tulisan ini terbit di pada 29 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari dua tulisan. 6 39
PLTU Sumsel 1 di desa Tanjung Menang kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim. (GATRA/Tohir) Sementara itu, Bonifasius Ferdinandus Bangun Direktur Sumsel Bersih menyebutkan, di Provinsi Sumsel, saja saat ini terdapat 6 PLTU dengan daya 2.168 MW sedangkan kebutuhan listrik di Sumsel hanya 36,39 persen dari total daya yang dihasilkan pembangkit atau hanya 789 MW. Artinya Sumsel, mengalami surplus daya sebesar 1.379 MW tapi pemerintah terus menambah PLTU batu bara baru seperti PLTU Sumsel 1 dan PLTU Sumsel 8. "Kami mendesak pemerintah menghentikan proyek PLTU Sumsel 1 dan Sumsel 8 karena Sumatera sudah kelebihan daya 2.000 MW dan Sumatera Selatan saja kelebihan daya 1.300 MW," katanya. Menurutnya, Gubernur Sumsel, mestinya mengkaji kembali proyek pembangunan PLTU, terutama PLTU mulut tambang di daerah itu yang penuh permasalahan mulai dari pembebasan lahan hingga kerusakan lingkungan. Jika memang pemerintah berkomitmen untuk mulai mengedepankan energi terbarukan, tentu tidak lagi menggunakan energi fosil apa pun jenisnya. "Jika mengacu pada program nasional transisi energi maka Sumsel harus mulai memasukkan EBT pada rancangan pembangunan daerah bukan malah semakin rakus menghabiskan cadang batu bara," tutur Boni. Diketahui, saat ini tercatat ada 33 unit PLTU batu bara yang beroperasi di Sumatera, dengan total kapasitas mencapai 3.566 megawatt (mw). Namun anehnya dalam Rencana Usaha Pemenuhan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pemerintah masih akan menambah PLTU batu bara lagi sebesar 4.000 mw. Tercatat, total daya mampu yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik se-Sumatera, termasuk 33 PLTU, sebesar 8.916 mw, sedangkan beban puncak hanya sekitar 6.361 mw saja. Artinya, saat ini Sumatera mengalami surplus atau kelebihan energi listrik sebesar 40 persen atau sekitar 2.555 mw. Menanggapi hal ini, pihak Bomba Grup melalui PT Cakra Bumi Energi (CBE) selaku pelaksana proyek pihaknya telah membangun proyek sesuai AMDAL dan mengikuti prosedur. Maka itu pihaknya berani membangun conveyor batubara, kantor operasional, mess karyawan, warehouse, workshop serta laboratorium untuk kontraktor pertambagan. CEO Bomba Grup Todotua Pasribu mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah awal melalui acara Ground Breaking Pembangunan Coal Processing Plant (CPP) serta fasilitas 40
pendukung lainnya pada Januari 2023 lalu. Menurutnya, Ground Breaking ini merupakan tahapan awal untuk mendukung proyek PLTU Sumsel 1. "Kami Bomba Grup melalui PT CBE mendapat penugasan dari negara melalui PLN untuk membangun fasilitas listrik dan pembangkit listrik hulu tambang. Nanti juga akan ada operasi penambangan untuk mensuplai bahan batu bara sebagai material pembangkit listrik Sumsel 1," kata Todotua Pasribu. Kondisi lingkungan di sekitar proyek PLTU Sumsel 1 kecamatan Rambang Niru, kabupaten Muara Enim Sumsel. (GATRA/Tohir) Tenaga Kerja Lokal Merana Keberadaan megaproyek PLTU Sumsel 1 ini sangat diharapkan bisa menghidupkan perekonomian warga di ring 1. Kendati faktanya saat ini perekrutan tenaga kerja lokal masih minim dan pembangunan terus diprotes warga sekitar. PT Guangdong Power Energy Co. Ltd (GPEC) sebagai subkontraktor yang menaungi buruh dan serikat pekerja tebang pilih dalam perekrutan. Selain itu, warga yang bekerja di tahap kontruksi ini harus dhadapkan pada ketidakjelasan kontrak dan kerja tanpa jaminan asuransi maupun pesangon Sapri (52), mantan pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) selama 1,5 tahun di kontruksi PLTU Sumsel 1 ini mengaku sempat 'peras keringat' bekerja di proyek tersebut pada tahun 2022. Dan selama itu pula, bagi waga asli desa Tanjung Menang ini, dirinya terus bekerja demi pundi rupiah tanpa jaminan asuransi dan hak libur yang jelas. "Saat itu berhenti karena alasan kontraktor proyek disini (PLTU 1) clear, terus ada proyek terusan di Bekasi Timur. Berhubung habis kontrak dengan PLTU, mereka pindah dan menawarkan para buruh apakah mau ikut atau berhenti," kenangnya. Dihadapkan pada dua pilihan tersebut, Sapri lantas memilih berhenti ketimbang harus meninggalkan desanya. Sayangnya, beberapa pekerja yang memutuskan berhenti tidak mendapatkan surat pemberhentian dan putus begitu saja dari pihak kontraktor. Walaupun mereka sadar dari awal bekerja kontrak kerja pun tidak jelas, namun banyak yang menuntut pesangon maupun THR. "Sekitar 48 orang yang disortir mereka dan tinggal disini. Selebihnya ada yang ikut ngerjain proyek di Bekasi, kalau nggak salah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," ungkap Sapri. Selama bekerja, Sapri kebagian tugas menyupir beberapa atasan yang merupakan koordinator proyek dan kerap dipanggil Mr Liu. Saat itu dirinya kerap disuruh ke Palembang untuk menyupiri orang asing tersebut dan mengurus segala keperluan proyek. 41
"Saat itu kesulitannya di komunikasi karena mereka memakai bahasa mandarin. Jangankan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun mereka tidak bisa. Namun karena saya sering berinteraksi dengan mereka, jadi sering gunakan bahasa isyarat atau terjemahan dari Hp," tuturnya. Sapri mengaku sebenarnya upah sudah sebanding dengan jam kerja yang mereka lakukan. Hanya saja, dengan jadwal kerja 12 jam sehari, ditambah lembur maksimal 3 jam, mereka merasa sangat luar biasa lelah dan terpaksa menjalaninya. "Jam kerja kemarin pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dengan hitungan Rp12.000 per jam. Kalau lewat dari jam itu, dihitung lembur per jam Rp20.000. Lembur bisa sampai pukul 22.00 WIB dan malah dihitung 3 jam. Sedihnya lagi, saat bulan puasa tidak ada pemangkasan jam kerja. Idul Fitri pun hanya libur 2 hari tanggal merah," ungkapnya. Bagi mereka, libur artinya tidak dapat uang. Dirinya pernah dalam satu bulan menerima upah hingga Rp6 juta dan itupun baginya sudah setengah mati lelahnya. Maka itu para pekerja sering mengakali absen, demi mencuri waktu istirahat. Apalagi pihak kontraktor tak bisa protes karena mereka bekerja tanpa terikat kontrak. "Sebelumnya sudah pernah ada kasus kecelakaan kerja, tahun 2022 itu ada pekerja asal Prabumulih yang jatuh dari ketinggian lantai 20 ke lantai 6 tahun. Namun hanya diobati dan santunan paling Rp50 juta. Sementara orangnya sekarang cacat permanen dengan kondisi tulang tangan dan kaki patah dan mustahil bekerja lagi," ujarnya. 42
Zainur Mahsir Republika 43
7 7 "Anak saya usianya dua bulan, semua kukunya lepas," kata salah satu warga Rusun Marunda tower D3, Ratnawati (32 tahun) kepada Republika belum lama ini. Anak ketiga Ratna itu salah satu warga terdampak debu dan polusi batubara. Sejak mengandung, melahirkan hingga merawat Khanza (2 bulan) di rusun, Ratna hanya bisa memintanya untuk berdiam di dalam rumah. "Dokter bilang itu karena debu, jadi diminta jangan keluar rumah dulu. Tapi dokter tidak tau, debu batubara masuk ke tempat tinggal saya lebih parah dibanding asap jalanan," kata dia. Tumbuh kembang anak pertama dan kedua Ratna di Rusunawa Marunda, tidak berbeda jauh. Berbagai gejala sesak nafas hingga luka hitam bekas garukan menjadi dampak yang umum. Warga Marunda membersihkan debu di kediamannya. (Republika/Zainur Mahsir Ramadhan) 7 Tulisan ini terbit di Republika.id pada 20 Maret 2023, sebagai tulisan utama dari dua tulisan. 44
Sebenarnya, penyempitan saluran pernapasan melalui paru-paru ini tidak hanya dialami anak-anak Ratnawati saja. Para orang tua, muda-mudi maupun lansia, termasuk Ratna, juga mengeluhkan hal yang sama. Tarmidi (56) warga lainnya, pun demikian. Ihwal sesak nafas dan gatal yang dialami menjadi masalah satu-satunya, dia menyebut ada efek lain. "Mata terasa perih dan panas, udah berhari-hari konsumsi obat dokter, hasilnya sama aja," kata Tarmidi. Namun demikian, meski ada pemeriksaan di puskesmas terdekat, dirinya masih enggan memeriksakan rontgen dan pengurusan yang lebih rinci ke pengobatan mutakhir rumah sakit. Alasannya, bukan hanya biaya, melainkan juga pengorbanan waktu untuk bekerja. Sambil menunjukkan catatan kesehatannya, Tarmidi kecewa, tidak ada peran dari pemerintah sama sekali untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini. "Kami seperti masyarakat buangan," kata Tarmidi. Kendala pemeriksaan yang dialami para warga itu, nyatanya membuat penyakit dan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun kulit di Jakarta Utara kurang disorot. Padahal, jika mengacu pada sumber polutan transportasi, asap dan pencemaran dari industri maupun debu batubara, seharusnya membuat Jakarta Utara menjadi salah satu daerah paling tinggi penderita pernapasan dan lainnya. Dokter spesialis patologi anatomi RS Dharmais, Evlina Suzanna, mengamini dampak debu batubara terhadap kesehatan. Menurut dia, berbagai dampak dari aktivitas bongkar muat maupun pertambangan tidak bisa dihindari bagi warga dengan radius tertentu. Evlina mempertanyakan data atau laporan yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang hingga kini masih nihil. Dia merasa aneh jika tidak ada yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI terhadap warga terdampak. "Partikel atau kepadatan debu itu berbeda, bisa berdampak ke mana-mana," tutur Evlina. Mengutip temuan Lembaga Kanker Nasional Amerika Serikat, paparan debu batubara terhadap manusia bisa melalui penghirupan, pencernaan dan penyerapan melalui kulit. Dengan berbagai cara tersebut, debu batubara bisa menimbulkan penyakit paru, termasuk silikosis, COPD, dan penyakit lainnya. Awak media sempat mendatangi Puskesmas Cilincing, namun demikian, permintaan data penyakit rerata warga sekitar ditolak dan dialihkan ke Dinas Kesehatan DKI. Saat mencoba konfirmasi lebih jauh, Dinkes DKI maupun Sudin Kesehatan Jakarta Utara hingga kini belum memberikan komentar. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, sempat mengatakan, tingkat pencemaran yang merugikan memang berdampak nyata pada pernapasan warga. Namun, dia menegaskan, jumlah penderita ISPA dan penyakit pernapasan lainnya di DKI sudah sesuai standar. "Sejauh ini jumlahnya terkendali, dan itu menjadi patokan kami, terutama untuk anak- anak," kata Widyastuti. Ditanya data daerah dan jumlah pasien pernapasan di DKI selain Covid-19, pihaknya belum bisa memastikan. Alasannya, kata dia, perlu kajian lebih mendalam. Menurut Widyastuti, pemantauan masih berdasarkan kunjungan ke rumah sakit dan puskesmas. "Terkait penderita, kita lihat menurut kelompok geografis. Selama ini sebaran penderita pernapasan di setiap wilayah DKI relatif sama," jelasnya. Memang sejak dibangun pada masa Fauzi Bowo pada 2008 lalu, Rusun Marunda dan kawasan ini seakan dihindari masyarakat Jakarta. Bukan hanya karena polusi, tapi kekhawatiran lalu lintas dan sulitnya akses yang dikenal warga sekitar sebagai Jalur Tengkorak (Cilincing-Marunda). Pada akhirnya, para warga gusuran era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang kini tinggal di sana. 45
Rusun Marunda, memang berdiri setelah ada perusahaan gabungan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Namun, selain digempur sisaan batubara, jalur ke dan dari Rusunawa juga menjadi tempat mondar-mandir truk tronton selama hampir 24 jam setiap hari. Menurut Tarmidi, kematian karena kecelakaan di jalanan itu dipastikan selalu ada setiap bulan. Mengutip rekapitulasi kecelakaan yang terdata di Jakarta Utara sepanjang 2022 lalu, ada sekitar 742 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu, 135 jiwa meninggal dunia di Jakarta Utara. Tidak dirinci berapa jumlah kematian yang ada di Jalur Tengkorak. Kecelakaan yang ada, kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Wibowo kepada awak media akhir tahun lalu, melibatkan kendaraan roda dua, roda empat hingga truk dengan banyak roda. Tarmidi mengatakan, dengan adanya dampak lingkungan, tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan sosial secara langsung. Dampak keamanan hingga pendidikan warga sekitar, juga terganggu. Satu-satunya sekolah dekat Rusunawa Marunda, Sekolah satu atap SD-SMP 290 menjadi saksi. Anak-anak yang sekolah di sana, terdampak secara langsung. Hampir setiap pekan, kata Tarmidi, anak-anak rusunawa selalu izin karena sakit atau keluhan klasik. Wajar saja, sekolah itu sangat berdekatan dengan pabrik dan daerah PT KBN dengan sejumlah polusi yang dihasilkan. Kepala Sekolah SMP Negeri 290 Jakarta, Kelik Munandar, mengkonfirmasinya. Ihwal ada perbaikan atau dukungan dari instansi pemerintah, penanganan lingkungan sangat minim. "2021 lalu sempat kirim proposal buat kebutuhan masker karena Covid-19 sama polusi, tapi nggak direspons sama sekali," kata Kelik kecewa. Merespon hal ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan masih mencoba menggali lebih dalam kendala di lapangan itu. Mereka, masih belum memberi tanggapan lanjutan. Tahun lalu, saat debu kian masif, warga Rusunawa Marunda melakukan pergerakan. Mereka berunjuk rasa dan terus memprotes pencemaran lingkungan. Setelah berbulan-bulan kemudian, DKI akhirnya menutup salah satu perusahaan yang ada di kawasan PT KBN, yaitu PT KCN, perusahaan patungan BUMN dan swasta di lingkup DKI Jakarta khusus bongkar muat batubara. Penutupan dilakukan setelah Pemprov DKI mendapatkan temuan dalam Keputusan Kadis LH Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT Karya Citra Nusantara. Keputusan ini ditandatangani pada 17 Juni 2022. 46
Selain digempur sisaan batubara, jalur ke dan dari Rusunawa Marunda juga menjadi tempat mondar-mandir truk tronton selama hampir 24 jam setiap hari. (Republika /Zainur Mahsir Ramadhan) Gatal-Gatal dan Sesak Nafas PT KCN memang telah ditutup. Luka dari copot seluruh kuku Khanza juga sudah mengering, warga bisa bernapas lebih baik untuk sesaat. Namun masih ada aral yang melintang: setiap malam atau saat angin kencang kini warga Rusun Marunda kembali merasakan hal sama, kemudian merasakan gatal di semua bagian kulit dan sesak nafas. Pengurus Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Cecep Supriyadi mengatakan, data terbaru hingga awal bulan lalu menunjukkan penderita baru. Menurut dia, ada laporan penyakit sama yang dialami oleh 66 warga Rusunawa Marunda Blok D3. "Balita sampai lima tahun jumlahnya 17 orang. Anak-anak 6-15 tahun 18 orang, remaja dua orang dan lansia 60-70 tahun enam orang," kata Cecep. Paling banyak, lanjut dia, usia dewasa 23 hingga 58 tahun sebanyak 23 orang. Gejala yang dialami, mulai dari sesak nafas, iritasi kulit hingga operasi kornea. "Tapi yang udah operasi itu tidak mau terus ditanya atau bilang ke media," keluh Cecep sambil mengingat penyebabnya karena debu. Menurutnya, data yang ada hanya sementara, dan diperkirakan masih akan terus bertambah. "Data kami dapatkan secara door to door untuk bertanya langsung kepada warga," jelas dia. Menanggapi silang sengkarut polusi udara di wikayah Jakarta utara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan, pihaknya sempat menolak dan meminta agar penutupan PT KCN dipertimbangkan. Pasalnya, jika keberlangsungan usaha dipertahankan, menjadi keuntungan tersendiri bagi para pekerja khususnya asal Jakarta utara. "Harapan kami dari Apindo, sebaiknya dicari solusi bagaimana agar semua bisa berjalan," kata Nurjaman. Dia meminta agar Pemprov DKI bisa memfasilitasi usaha yang seharusnya tetap berjalan, meski sudah resmi ada pencabutan izin PT KCN. Dia menambahkan, PT KCN 47
sebagai perusahaan transit bongkar muat batubara dari kiriman asal Kalimantan hingga Sumatera, untuk disebar ke berbagai daerah, sehingga keterlibatan PT KCN menjadi penting di dunia usaha. "Pemerintah harus hadir dan memberi solusi bagi kelangsungan usaha dan warga," tutur dia. Lalu, bagaimana respon pemerintah DKI? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sempat menyoroti persoalan debu batubara yang kembali mencemari lingkungan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Selain digempur sisaan batubara, jalur ke dan dari Rusunawa Marunda juga menjadi tempat mondar-mandir truk tronton selama hampir 24 jam setiap hari. (Republika/Zainur Mahsir Ramadhan) "Itu saya minta Pak Wali Kota tiga hari yang lalu untuk bisa memfasilitasi," kata Heru dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Dia mengakui, hal itu memang berdampak jelas pada lingkungan. Heru menegaskan, pihaknya akan meminta lebih jauh penanganan debu di Marunda. "Ya, harus diperbaiki. Harus ada catatan khusus dari Dinas Lingkungan Hidup DKI ke perusahaan yang bersangkutan," tuturnya. Meski demikian, dirinya menyebut bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda yang sudah ditutup karena pencemaran udara, bisa dibuka kembali. Asalkan, berbagai persyaratan yang diminta DLH dipenuhi. Dikonfirmasi terpisah, jajaran DLH DKI enggan menanggapi kembalinya debu batubara setelah mereka mendapatkan izin operasi PT KCN. Mereka, menolak pertanyaan Republika menyoal masifnya debu yang kini kembali menggangu kesehatan warga Marunda dan sekitarnya. Pemerintah harus hadir dan memberi solusi bagi kelangsungan usaha dan warga. 48
Padahal, pada akhir tahun lalu, DLH DKI sudah mengeluarkan rilis mengenai perusahaan di wilayah PT KBN terkait penggunaan bahan bakar batubara. Dalam hasil pemantauan Kualitas Udara di Kawasan Marunda oleh DLH DKI tertanggal 22 Desember 2022, dilakukan pengukuran kualitas udara menggunakan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) berpindah atau mobile milik DKI. Secara rinci, pada 3-14 November 2022 pemantauan dilakukan di Kawasan KCN, dan 3-12 Desember di Rusun Marunda, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ada di kondisi 'baik' selama tiga hari. Sedangkan Sembilan hari sisanya di KCN berstatus 'sedang' dengan polutan dominan 66,7 persen dari SO2 dan 33,3 persen. Sedangkan di rusun, lima hari berstatus 'baik' dan lima sisanya 'sedang'. SO2, diakui DKI berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara. Penghuni rusun Marunda, dan salah satu pendamping warga setempat, Jeni Alpiani (30) mengatakan, keluhan warga tidak akan terhenti meski PT KCN (perusahaan bongkar muat batubara) ditutup beberapa bulan lalu. Pihaknya menuntut, agar ada perbaikan lingkungan bagi kelangsungan hidup warga. Namun kekhawatiran dampak ke depannya bagi warga Rusun Marunda, Marunda Kepu dan Marunda Pulo akan terus menghantui. 49
Zaharaeni (41 tahun) hanya bisa pasrah dengan cemaran debu batu bara ke rumahnya setiap waktu. Tinggal di belakang batas laut dan cerobong asap yang mengeluarkan debu atau partikel bahan bakar batu bara, warga Marunda Pulo, Jakarta Utara, ini mengaku mendapati banyak keluhan. Saat Republika mengunjungi kediamannya yang dihuni tiga kepala keluarga lain, di balik tanggul NCICD, ibu dua anak itu menunjukkan debu batu bara di tiap-tiap sudut rumahnya. "Kalau malam, makin banyak ini. Dikumpulin di gelas bisa jadi kopi deh. Tapi kan ini baunya bikin nyesek," keluh Zaharaeni belum lama ini. Dia bercerita, sejak dulu memang sudah tinggal di rumah tersebut. Ia sempat mengontrak di Bekasi hingga akhirnya kembali ke rumah orang tuanya itu karena desakan ekonomi. "Sekarang yang di Bekasi suami saya, kerja serabutan. Di rumah ini ada sepuluhan orang," kata dia. Beranjak beberapa ratus meter dari sana, di Rusun Marunda, juga tak lepas dari kepungan polusi debu batu bara hingga polusi kendaraan dari jalur tengkorak (Marunda- Cilincing) yang menjadi akses, atau keterbatasan lainnya yang berdampak pada kemiskinan. Menurut Pengurus Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Cecep Supriadi, polutan debu dan limbah batubara menjadi satu masalah di Rusunawa Marunda. "Padahal, kemiskinan di sini juga sudah parah. Dari 2019, lebih lama bahkan, banyak warga yang enggak bisa bayar iuran rusun," kata Cecep. Dia menjelaskan, warga yang mayoritas pedagang atau penarik ojek hanya bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ihwal mendapatkan solusi untuk kesejahteraan yang layak, dia menyinggung banyaknya polusi debu batu bara yang masih mengancam warga. "PT KCN sudah ditutup emang, tapi pemerintah lupa masih ada yang lain. Enggak ada perbaikan ekonomi sampai sekarang," ujarnya. 8 Tulisan ini terbit di Republika.id pada 20 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari dua tulisan. 8 50
Menyoal kemiskinan di Jakarta Utara, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, mengatakan, memang ada kenaikan kemiskinan ekstrem di Jakarta hingga medio tahun lalu. Menurutnya, dari angka 0,6 persen penduduk di tahun sebelumnya, menjadi 0,89 persen atau peningkatan sekitar 0,29 persen pada 2022. Dia memerinci, angka terbaru itu mencakup 95.668 jiwa penduduk DKI hingga Maret 2022. Menurut Suryana, daerah paling banyak kemiskinan ekstrem di Jakarta ada di Utara. Namun demikian, ia tak memerinci lokasi mana saja atau faktor hingga kriteria bagaimana yang tergolong miskin ekstrem. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden untuk Pengentasan Kemiskinan, Gatot Prio Utomo, mengatakan, ada berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dia menjelaskan, peningkatan itu karena faktor kesejahteraan yang dinamis dan dipengaruhi ekonomi makro. "Peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta selain disebabkan oleh kondisi makro yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kenaikan harga pangan, juga terkait dengan ruang perbaikan kebijakan yang masih cukup besar," kata Gatot. Selain digempur sisaan batu bara, jalur ke dan dari Rusunawa Marunda juga menjadi tempat mondar-mandir truk tronton selama hampir 24 jam setiap hari. (Republika/Zainur Mahsir Ramadhan) Dia menjelaskan, kerja sama pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk mendorong konvergensi program yang ada. Meski demikian, ia mengakui, kerja sama antara pusat dan daerah sejauh ini sudah dilakukan dengan intensif. "Bidang kerja sama yang telah dilakukan meliputi upaya perbaikan data penyasaran, termasuk data untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan komplementaritas bantuan sosial pusat dan DKI," ucap dia. 51
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan, peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta itu seiring dengan peningkatan di 14 provinsi lainnya. Namun demikian, secara nasional, kemiskinan ekstrem menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Secara nasional memang turun, dari 2,14 persen tahun lalu menjadi 2,04 persen 2022," kata Suprayoga. Dia melanjutkan, peningkatan miskin ekstrem di Jakarta Utara sebenarnya sudah mendekati nol persen. Karena itu, meski ada peningkatan, dia menyebut masih dalam tahap yang bisa diatasi. Ketika ditanya tentang faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, dia menjawab itu disebabkan multifaktor. "Barangkali karena dipengaruhi unsur pelayanan, pendidikan, dan kesehatan, bahkan pekerjaan dan sebagainya. Memang di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu kan yang dianggap mengalami kesulitan-kesulitan itu," ucap dia. Seorang anak bermain sepeda di area Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (Republika/Edwin Dwi Putranto) Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jakarta dan provinsi lainnya dengan tiga langkah. Pertama, pengurangan pengeluaran melalui bantuan sosial dan bantuan lainnya. Kedua, dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke permodalan dan pelatihan UMKM. "Terakhir, pengurangan pengatasan kantong-kantong kemiskinan dan itu berkaitan dengan infrastruktur, aksesibilitas, hingga perekonomian rendah. DKI ini menjadi tanggung jawab Pemprov DKI juga," tutur dia. Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau menjawab cara atau metode penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta yang naik pada 2022. Dia menyinggung upaya Jakarta dalam memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJP), Kartu Jakarta 52
Pintar (KJP), hingga dukungan pemberian makanan gizi tambahan tanpa memerinci program tersebut. "Saya tidak menjawab itu (penanganan kemiskinan ekstrem Jakarta)," kata Heru di Jakarta beberapa waktu lalu. Heru mengaku belum mengetahui lebih lanjut kategori kemiskinan ekstrem. Namun demikian, kata dia, salah satu indikator yang sudah dipastikan adalah pengeluaran yang tidak lebih dari Rp 11 ribu per harinya. "DKI terhadap warga kelompok itu kan sudah diberikan ada bantuan makanan, kesehatan, KJP, KJS, Wi-Fi gratis, ada PKH, PMT anak sekolah," tuturnya. Menurut dia, sejauh ini DKI sudah berupaya dan melakukan intervensi lebih banyak terhadap kemiskinan ekstrem. "Boleh lihat sendiri," katanya. Jakarta bagian utara membutuhkan perhatian pengambil kebijakan di tingkat pusat dan pemerintah daerah. Semakin cepat kebijakan diambil, untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan, semakin baik bagi kota besar ini. 53
Bagian II : Ironi Nikel dan Energi Bersih 54
Kartini Nainggolan Harian Mercusuar 55
Kematian HR (25) tahun pada 8 Juni 2020 malam merupakan kasus kecelakaan kerja pertama yang terdokumentasi terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara sejak perusahaan itu beroperasi. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diabaikan hingga menyebabkan rentetan kasus kecelakaan kerja hingga menewaskan buruh. Pria asal Tanah Toraja, Sulawesi Selatan itu merupakan operator alat berat di PT. GNI. Ia ditemukan tertimbun longsor bersama eskavator sekitar pukul 20.00 WITA. Jenazah HR baru ditemukan dua hari setelah kejadian dan langsung dievakuasi. Tahun 2021, satu kasus kecelakaan kerja juga terjadi. YSR (41) operator alat berat, tenggelam di laut setelah sebelumnya terseret longsor saat mengoperasikan eskavator di area penimbunan slot 2 Kecamatan Petasia, pukul 22.45 WITA, 24 Juni 2021. PT GNI merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel milik Tony Zhou Yuan, yang beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2019, dengan nilai investasi sekitar Rp 42,9 triliun dengan kapasitas produksi 1,9 juta Nickel Pig Iron (NPI) per tahun. Perusahaan swasta ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia di bidang hilirisasi minerba yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terdapat 12.372 buruh yang kini bekerja, sebagian besar merupakan tenaga kerja lokal sebanyak 11.060 orang, dan sisanya tenaga kerja asing dari Cina. Kecelakaan kerja kembali terjadi pada 2022, sebanyak enam kasus, dengan empat pekerja di antaranya meninggal dunia saat bekerja. Serikat pekerja Nasional (SPN) mendokumentasikan 11 kasus kecelakaan kerja terjadi. Tapi angka sebenarnya yang tak sempat tercatat, bisa mencapai 20 kasus. Angka ini menunjukkan bagaimana PT GNI tidak mengimplementasikan K3 sesuai standar internasional yang mengharuskan "nol kecelakaan kerja" . 9 Tulisan ini terbit di koran Mercusuar pada 23 Maret 2023, sebagai tulisan pertama dari tiga tulisan. 9 56
Toh, berbagai kasus itu tak membuat perusahaan segera berbenah memenuhi K3. Karena, dua kasus berikutnya kembali terjadi, menimpa NS (20) dan MD (20) yang meninggal dunia terjebak kobaran api setelah tungku smelter PT GNI meledak. Kecelakaan kerja beruntun inilah yang memicu aksi mogok ribuan pekerja PT GNI pada Januari 2023. Tenaga kerja menuntut keadilan bagi korban, sekaligus meminta perusahaan memenuhi sejumlah tuntutan terkait K3. Aksi mogok itulah yang kemudian berakhir dengan bentrok antara tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal pada 14 Januari 2023. Tiga tenaga kerja PT GNI MS (19), warga Parepare, Sulawesi Selatan, XE (30), dan seorang warga negara asal Cina tewas saat bentrok. Mengabaikan Undang-undang dan Standar Internasional Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3, demikian mandat Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemenuhan K3 bertujuan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Lebih khusus lagi, kewajiban perusahaan memenuhi K3 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 57
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry mengatakan, khusus dalam industri smelting, K3 harus mempertimbangkan risiko paparan bahan kimia, bahaya fisik, kebisingan, radiasi, dan situasi kerja dalam ruang yang sempit. Karena operasi smelter juga memiliki dampak lingkungan, maka K3 di perusahaan- perusahaan tersebut harus memperhatikan risiko dari polusi udara, limbah cair, bahan berbahaya beracun, residu dan limbah. Tidak hanya terhadap pekerja, dampak lanjutan dari risiko kerja tersebut juga bisa meluas ke komunitas sekitar yang dekat atau berada pada daerah paparan dampak dari operasi smelter dan pemurnian. Menurut Ahmad Ashov Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja, telah mengatur tentang batas paparan terhadap bahan kimia dalam lingkungan kerja, termasuk dalam industri yang memproduksi dan menggunakan nikel dan senyawa nikel di tempat kerja. Tidak hanya regulasi di Indonesia, ketentuan internasional terkait K3 di industri logam non-besi telah diatur oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Secara khusus, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Riset Kanker Internasional (IARC) pada 1990 mengklasifikasi logam dan senyawa nikel sebagai zat yang dapat memungkinkan menyebabkan kanker (karsinogen). Oleh karena itu, dengan berbagai kecelakaan kerja yang terus terjadi pada PT GNI dan beberapa perusahaan sejenis, menurut Ahmad Asov, menjadi indikasi buruknya sistem pengelolaan K3. Dia mendesak pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terkait kepatuhan perusahaan terhadap berbagai regulasi K3, sekaligus mengidentifikasi potensi bahaya dan risikonya. tersebut kemudian digunakan dalam perencanaan ulang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, re-desain fasilitas dan sistem kerja yang aman, dan dalam persiapan dan komunikasi prosedur kerja yang aman," kata Ahmad saat dihubungi via telepon, 22 Maret 2023. "Audit menyeluruh Aspek-aspek lemahnya pemenuhan K3 PT GNI begitu kasat mata. Itu ditunjukkan dengan tidak adanya alat pelindung diri (APD) bagi pekerja sesuai jenis pekerjaan atau risiko kerja yang dihadapi. Kerusakan alat dan kendaraan sering kali berulang, seperti ban kendaraan operasional pengangkut bijih nikel yang tak layak, tapi tetap dioperasikan. Stok lampu hazard atau lampu isyarat bahwa kendaraan sedang berhenti karena keadaan darurat, juga sering kosong. Kondisi gudang smelter yang sangat berdebu, tapi tak ada kanebo untuk membersihkan kendaraan, kerap berisiko pada kecelakaan. Debu dalam gudang juga menyebabkan ruangan menjadi gelap, sementara pengadaan mesin penghisap debu belum direalisasikan oleh perusahaan. Salah satu karyawan PT GNI yang namanya enggan dipublikasikan, menuturkan bahwa sudah dua tahun menjadi buruh di PT GNI. Dia mengeluhkan karena APD yang diberikan perusahaan itu tak lengkap. "Pertama masuk kerja saya hanya dibekali helm, tidak ada APD lain. Saya hanya pakai baju biasa, sementara pekerja dituntut harus menggunakan APD," kata dia. Tak satupun karyawan di PT GNI yang berani diwawancarai terkait kondisi di perusahaan itu. Beberapa karyawan PT GNI yang menjadi narasumber, meminta agar nama mereka dirahasiakan demi keamanan mereka. Menurut keterangan beberapa pekerja, sebelum menandatangani kontrak kerja, perusahaan mengancam agar pekerja tak memberikan informasi apapun ke pihak luar, terutama kepada media. Peringatan itu juga tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan pihak perusahaan. Ketika ada pekerja yang melanggar, bisa langsung dipecat. 58
Salah satu operator alat berat juga menuturkan bahwa bekerja di smelter GNI penuh tekanan. Mereka dituntut menyelesaikan target pekerjaan, namun pihak perusahaan tidak pernah memperhatikan kesejahteraan maupun keselamatan kerja para buruh. "Terkadang kendaraan yang kami operasikan sudah tidak layak. Bannya sudah botak tetap digunakan, sementara akses jalan menuju smelter sangat buruk. Kalau tidak hati-hati kami bisa celaka," kata dia. Belum lagi operator alat juga tidak dibekali masker, padahal jalur yang dilalui sangat berdebu yang dapat mengganggu pernapasan. Tak semua pekerja sanggup bertahan di PT GNI. Putra pertama Wahono Rangga warga Dusun V, Desa Bunta, Kabupaten Morowali Utara memilih keluar dari PT GNI setelah dua tahun bekerja karena banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Menurut Wahono, hampir setiap minggu kecelakaan selalu terjadi di perusahaan, baik kecelakaan kerja di lokasi kerja, maupun kecelakaan lalu-lintas karena akses jalan yang sangat buruk menuju smelter. Belum lagi padatnya kendaraan yang lalu-lalang, mengingat jumlah karyawan yang begitu banyak. "Dua tahun anak saya kerja di perusahaan, saya minta dia keluar karena banyak terjadi kecelakaan. Lebih baik dia bantu-bantu saya kerja di rumah," kata Wahono, Minggu, (26/2/2023). Pemberangusan Serikat Pekerja Sejak kasus kecelakaan kerja pertama terjadi, Serikat pekerja Nasional (SPN) sebenarnya tak pernah tinggal diam. Mereka telah berulang kali menyuarakan persoalan itu dengan mengajak perusahaan untuk berunding, tapi selalu ditolak. SPN juga pernah berkirim surat ke Pemkab Morowali Utara agar memfasilitasi pertemuan, namun tak pernah ditanggapi. Sebaliknya, SPN melihat berbagai upaya perusahaan untuk memberangus serikat pekerja. Ketua Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan DPP SPN, Puji Santoso mengatakan, banyak pengurus dan anggota SPN yang dipecat sepihak oleh manajemen. Pekerja lokal yang akan bergabung ke SPN pun kerap kali menerima ancaman, seperti kontrak yang tidak akan diperpanjang. "Kami punya dokumen PT GNI tidak mengakui keberadaan SPN, bahkan terakhir mengeluarkan surat agar mencabut pencatatan SPN di Morowali Utara yang dikirim ke Disnaker kabupaten," kata Puji. Terakhir, setelah unjuk rasa yang berujung ricuh pada Januari lalu, polisi malah menangkap 71 buruh dan 17 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara untuk 16 orang dan 1 tersangka lainnya dijerat Pasal 187 ke 1e KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Menurut Tim Advokasi Morowali Utara -terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), penetapan para buruh sebagai tersangka adalah tindakan sewenang-wenang. Dalam siaran pers Tim Advokasi, mereka ditahan tanpa proses pendampingan dan tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang memadai. "Polres Morowali juga telah melakukan pelanggaran serius terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan pendampingan hukum bagi mereka yang disangkakan pasal dengan ancaman 5 tahun atau lebih," Direktur LBH Sulteng Julianer Aditya Warman, SH Tindakan polisi, juga dianggap menyudutkan buruh, seolah-olah buruh yang melakukan kericuhan di lapangan. Padahal belum ada proses penyelidikan secara mendalam. Apalagi demonstrasi buruh PT. GNI yang berujung pada kericuhan tersebut, untuk menuntut tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang selama ini tidak dipenuhi perusahaan. 59
Bongkar muat kapal dan tongkang di pelabuhan Jetty PT. GNI di Morowali Utara.(Foto Istimewa) Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary mengatakan musibah kerja yang terjadi di PT GNI jadi bukti nyata buruknya manajemen yang diterapkan industri. Dedi menjelaskan, unjuk rasa pekerja pada Januari lalu, harus dilihat sebagai bentuk akumulasi kekecewaan serta ketidakpuasan buruh terhadap manajemen PT. GNI karena lamban merealisasikan tuntutan buruh sebelumnya. Menurutnya, pemerintah dan PT GNI harus bertanggung jawab penuh atas berbagai kecelakaan kerja tersebut dan memastikan kondisi yang sama tidak kembali berulang. Berbeda dengan versi SPN, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi mengatakan, telah beberapa kali memfasilitasi pekerja yang mengatasnamakan SPN bertemu dengan perusahaan membahas masalah K3. Saat beraudiensi tersebut, PT GNI menyanggupi beberapa poin tuntutan, termasuk soal APD. Namun dari beberapa poin tuntutan, PT GNI menolak untuk mempekerjakan pekerja yang telah diberhentikan. Menurut PT GNI, pekerja tersebut tidak bisa kembali bekerja karena tak memenuhi syarat kualifikasi sehingga kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Terkait dugaan memberangus serikat pekerja, menurut Delis, PT GNI mempertanyakan legalitas SPN karena anggota di dalamnya bukan lagi buruh yang bekerja di perusahaan itu. Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, namun tidak mendapat tanggapan. "Pimpinan kami sekarang sedang cuti selama satu bulan di Cina. Kami tidak bisa mengeluarkan komentar apapun terkait GNI, tanpa persetujuan pimpinan," kata Eksternal relation PT GNI, Ivan Tagora, Minggu (29/3/2023). 60
10 10 Tahun 1997 silam, Wahono Rangga memboyong keluarga kecilnya meninggalkan tanah Jawa Timur menuju Bunta dengan harapan bisa mengubah hidup yang lebih baik. Keluarga Wahono merupakan satu dari 132 Kepala Keluarga (KK) yang didatangkan dari Jawa dalam program transmigrasi penambahan penduduk ke Bunta, Morowali Utara. Keluarga Wahono mendapatkan jatah lahan untuk pemukiman dan pertanian di Dusun V, Desa Bunta. Wahono bersama istrinya mulai menata hidup, membuka persawahan dari jatah lahan yang diberikan pemerintah seluas 1 hektar. Kondisi lahan gambut di lokasi yang diberikan pemerintah, membuka peluang keberhasilan Wahono dan warga transmigrasi lainnya untuk mengembangkan pertanian dan menjadikan Desa Bunta sebagai salah satu lumbung padi di provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil pertanian, Wahono bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga hingga membangun rumah serta menyekolahkan anaknya. Setelah 22 tahun kemapanan hidup Wahono bersama ratusan kepala keluarga transmigrasi lain di Desa Bunta mulai terusik ketika masuknya perusahaan nikel milik PT. GNI. Tahun 2019, Wahono dan warga transmigrasi Dusun V desa Bunta tak bisa lagi bertani karena lahan mereka terendam air akibat penutupan jalur air Sungai Lampi menuju hilir oleh pihak perusahaan untuk mencukupi kebutuhan air. Air meluap dan menggenangi lahan mereka yang berada dekat dengan sungai Lampi. Bukan hanya lahan pertanian, pemukiman warga juga ikut terendam air. Kurang lebih 100 Hektar percetakan sawah yang diberikan pemerintah untuk warga transmigrasi saat ini jadi lahan tidur dan tidak bisa dikelolah. "Sudah tidak bisa lagi kami menanam, air tergenang di sawah dan tidak pernah surut. Lahan kami sudah dipenuhi rumput karena selama lima tahun tidak bisa di apa-apakan lagi," kata wahono. Sudah beberapa kali, Wahono bersama warga transmigrasi lainnya meminta solusi kepada pemerintah maupun pihak perusahaan agar lahan mereka yang terendam air akibat 10 Tulisan ini terbit di koran Mercusuar pada 23 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari tiga tulisan. 61
penutupan akses air, bisa digunakan. Paling tidak, warga berharap lahan percetakan sawah bisa dialih fungsikan menjadi lokasi pengembangan ikan air tawar berupa empang mengingat lokasi itu sampai saat ini terendam air. "Sudah lima tahun terakhir sejak masuknya GNI ke Desa Bunta, saya bersama warga transmigrasi lain tidak bisa bertani lagi. Kami hidup terkatung-katung, hanya berharap menjadi buruh kasar yang pekerjaannya tidak menentu," kata Wahono. Wahono Rangga, warga dusun V desa Bunta sudah hampir lima tahun tidak mengolah sawahnya karena tergenang air. Wahono mengakui masuknya perusahaan nikel ke desa Bunta memberikan dampak positif bagi desa, terutama terbukanya lapangan pekerjaan. Namun bagaimana dengan warga lain yang tidak bisa bekerja di perusahaan, mengingat usia produktif yang diterima sebagai buruh di perusahaan dibatasi yaitu hanya untuk usia 40 tahun ke bawah. "Kami yang sudah puluhan tahun tinggal di sini jelas tidak bisa lagi menjadi buruh karena usia sudah di atas 40 tahun," ujarnya. Sebagian besar yang saat ini menjadi buruh di perusahaan hanya anak-anak mereka, sementara upah yang diterima dianggap tidak lebih baik. Upahnya sama saja dengan upah buruh yang bekerja di luar perusahaan. Apalagi upah buruh perusahaan tidak sebanding dengan keselamatan jiwa para pekerja. Sementara upah dari hasil bertani dinilai lebih baik, hal inilah yang menyebabkan Sebagian besar warga lebih memilih untuk berhenti menjadi buruh dan beralih profesi menjadi buruh angkut, dan buruh bangunan. Menurut Wahono, penghasilan dalam satu kali panen bisa mencapai 45 karung gabah, dengan perhitungan 50 kg per karung atau sekitar 2.250 kg. Jika menghitung harga jual gabah Rp 7.700 per kg, penghasilan satu kali panen bisa mencapai Rp 17.325.000. "Kalau bertani, satu kali panen bisa dapat 45 karung gabah. Sedangkan upah menjadi buruh di GNI rata-rata kalau mengikuti upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp3,2 juta, mungkin bisa Rp5 juta kalau ditambah lembur. Saya sih mending menanam, karena jadi petani 62
itu tenang. Bagaimanapun juga kalau kerja dengan kondisi tidak aman, was-was juga. Alasannya saya jelas, kenapa lebih memilih menanam, hampir tiap minggu ada saja kecelakaan kerja di perusahaan," kata Wahono. Mata pencaharian utama sebagai petani sawah tidak ada lagi setelah lahan pertanian terendam air. Area persawahan warga transmigrasi desa Bunta, Morowali Utara yang terendam air akibat penutupan arus air ke hilir oleh PT. GNI. "Sudah berkali-kali kami turun ke jalan memperjuangkan Nasib kami, tapi sampai saat ini tidak ada respon dari pemerintah maupun pihak perusahaan. Kami sudah pasrah, tidak tau lagi harus mengadu ke mana," kata Wahono. Wahono juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak peduli dengan warganya, terutama para wakil rakyat di DPRD Morowali Utara yang tidak pernah sekalipun melihat langsung kondisi warga di transmigrasi. "Tidak pernah ada anggota dewan datang melihat kondisi kami saat ini yang sudah menderita. Cuma ngomong saja, tanpa ada solusi. Kami ini sebenarnya milik siapa, negara saja seolah tidak peduli," ujarnya. Sebelum masuknya perusahaan nikel, Bunta menjadi salah satu lumbung padi di wilayah Sulawesi Tengah, saat ini tidak ada lagi sawah yang bisa terlihat di desa itu. "Saya ini pendatang dari pulau Bali, tapi bukan transmigrasi. Saya datang ke Bunta karena ingin mengubah hidup. 17 tahun lalu saya memilih pindah ke Bunta dan membeli lahan karena melihat potensi persawahan sangat bagus," kata Made warga Dusun V Desa Bunta. Made adalah satu dari ratusan warga Bunta yang lahannya ikut terendam akibat penutupan jalur air sungai Lampi. "Dulu pertama kali saya datang ke Bunta, lahan persawahannya sangat subur, makanya saya beli lahan di sini," kata Made. Hidup Made sejak membuka sawah di Desa Bunta semakin mapan. Dari hasil bertani, made mampu menyekolahkan anaknya di sekolah pelayaran yang biayanya cukup mahal. Akan tetapi, sejak masuknya GNI, harapan hidup makmur pupus. Perusahaan sengaja menutup jalur air menuju hilir untuk kebutuhan pasokan air perusahaan, tanpa memikirkan 63
dampak yang akan dialami warga yang tinggal dekat dengan sungai. Ada sekitar 300 ha lahan warga di Desa Bunta terendam air dan kini menjadi lahan tidur. Pemukiman warga transmigrasi Dusun V, Desa Bunta, Morowali Utara yang terendam air akibat penutupan arus air ke hilir oleh PT. GNI. Kepala Desa Bunta, Kristol Lolo mengklaim hal lain. Sebelum masuk GNI di Bunta, penduduknya bekerja sebagai petani. Namun seiring berjalannya waktu, dan masuknya perusahaan nikel, perekonomian warga berangsur meningkat. Sebagian besar petani sudah beralih profesi menjadi pedagang dan pengusaha. "Ini dampak ekonomi dari masuknya GNI di Bunta. Perekonomian di Bunta meningkat. Dulu desa bunta termasuk desa tertinggal," kata Kristol, Senin (27/2/2023). Menurutnya, jumlah petani sawah di Bunta saat ini hanya sekitar 20 persen saja, sisanya telah membuka usaha, seperti berdagang, membuka rumah makan, mendirikan kos-kosan maupun hotel. Berbanding terbalik dengan pernyataan Kristol, beberapa warga desa yang berhasil diwawancara mengatakan, lahan persawahan di Bunta tidak ada lagi pasca masuknya GNI. Lahan sawah habis terendam karena penutupan jalur air sungai Lampi oleh pihak perusahaan. Sebagian besar pemilik usaha rumah kost, hotel maupun rumah makan di Desa Bunta adalah warga pendatang dari provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan, dan Sulawesi tenggara. "Mana mampu kami bangun kos, modalnya besar. Kalau kami punya lahan 2 hektar, dijual 1 hektar. Hasil penjualan hanya cukup untuk timbunan saja sebab di Bunta lahan gambut. Sekarang kalau timbunan 10 x 10 meter biayanya Rp10 juta," kata Wahono, Perekonomian di desa Bunta memang meningkat, tapi harus ditebus dengan harga- harga yang makin mahal, sawah menghilang, dan dampak kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. 64
11 11 Sudah jatuh, tertimpa tangga, itulah yang rasakan warga transmigrasi desa Bunta. Warga di lokasi itu menyebut kabut tebal selalu menyelimuti Dusun V di waktu pagi hari. Kabut itu berasal dari cerobong asap pembakaran batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik perusahaan. Dewan Daerah Walhi Sulteng, Richard Labiro mengatakan kabut tebal yang ada di Desa Bunta diduga mengandung gas SO2 atau sulfur dioksida yang merupakan gas beracun hasil pembakaran batubara PLTU milik PT GNI. Tidak hanya ancaman gas beracun, debu dari jalan yang dilalui pekerja menuju smelter juga membahayakan kesehatan. Apalagi warga menyebutkan bahwa timbunan yang digunakan untuk pengerasan jalan adalah slag yang merupakan limbah dari pengolahan nikel. Akan lebih berbahaya bila terhirup, dibandingkan debu dari tanah. "Timbunan dari slag itu lebih berbahaya kalau dihirup, karena merupakan sampah dari pengolahan bijih nikel. Jalan-jalan yang ditimbun disini memang banyak dilakukan oleh perusahaan, tapi materialnya adalah slag yang berbahaya bagi Kesehatan," ujar Wahono warga desa Bunta. Dampak lingkungan dari aktivitas PT GNI juga dirasakan oleh warga desa lingkar tambang. Aktivitas bongkar muat kapal tongkang batu bara oleh perusahaan yang memiliki luasan konsesi sekitar 712,80 hektar ini, mencemari laut. Warga Desa Tokonanaka tidak bisa lagi menangkap ikan. Udin (50) salah satu nelayan Desa Tokonanaka mengatakan, sejak bongkar muat kapal batubara, laut tercemar dan ikan berkurang. Sebelumnya, hasil tangkapan nelayan paling sedikit bisa mencapai 100 kg per hari dan bisa dijual ke ibu kota di Kolonodale. Apalagi nelayan Desa Tokonanaka terkenal sebagai nelayan penghasil ikan, dan sudah memiliki langganan di Pasar Kolonodale. 11 Tulisan ini terbit di koran Mercusuar pada 25 Maret 2023, sebagai tulisan ketiga dari tiga tulisan. 65
Saat ini, kata dia, sangat sulit mencari ikan di laut. Sehari terkadang bisa mendapat 3-5 ekor ikan berukuran kecil dan hanya untuk dikonsumsi oleh keluarga. Untuk mencukupi konsumsi sehari-hari, nelayan pun harus membeli ikan di pasar. Udin menuturkan, kurangnya ikan di sekitar Tokonanaka mengharuskan nelayan mencari ikan di kabupaten tetangga yaitu Morowali agar tetap bisa bertahan hidup. Hasilnya tidak sebanding dengan biaya BBM yang harus mereka keluarkan menuju lokasi penangkapan. Para nelayan menuntut dugaan pencemaran laut dan kerusakan rompong, harus ditindaklanjuti. Maka dari itu, warga meminta ganti rugi. Selain itu, tuntutan lainnya berupa penerangan lampu harus diadakan di sekitar rumpon dan jalur kapal di wilayah laut Desa Tokonanaka. Desa Tokonanaka, kabupaten Morowali Utara terlihat dari udara. Kapal dan tongkang milik PT GNI yang lalu-lalang menabrak kerambah mereka. Direktur Jaringan Tambang (Jatam) Sulteng, Taufik mengatakan, pemerintah harus membuka mata melihat kondisi warga lingkar tambang yang merasakan langsung dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan nikel. Pihak perusahaan tidak pernah memperhatikan dampak yang dirasakan warga di lingkar tambang. Seperti yang terjadi Desa Tokonanaka, aktivitas bongkar muat kapal-kapal besar dan tongkang batu bara PT GNI telah memicu terjadinya pencemaran di Teluk Tokonanaka. Sisa bongkar muat batu bara dibuang ke laut, mencemari perairan sekitar, belum lagi tumpahan minyak dari kapal-kapal pengangkut. Hal ini juga berdampak pada semakin menurunnya produktivitas dan menyempitnya wilayah tangkap. 66
Desa Tokonanaka, Kabupaten Morowali Utara. Mayoritas penduduknya sebagai nelayan. Saat ini enggan melaut karena hasil tangkapan berkurang. Selain itu, ratusan keramba ikan milik nelayan pun ditabrak kapal dan tongkang batubara perusahaan. Dalam sebulan, kapal dengan kapasitas rata-rata 55 ribu MT itu bisa 7-8 kali lalu-lalang dan akan terus meningkat jumlahnya seiring dengan peningkatan produksi GNI. Aco (47) warga desa Tokonanaka mengatakan, banyak sisa bongkar muat batu bara jatuh ke laut yang menyebabkan laut tercemar. Nelayan enggan melaut karena hasil tangkapan berkurang. Menurut Aco, mencari pekerjaan saat ini sangat sulit, apalagi di usia 40 tahun ke atas yang dianggap tidak produktif lagi untuk diterima di PT GNI. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Aco terkadang menjadi buruh bangunan yang upahnya dibayar per hari. "Kalau sekarang buruh harian itu dibayar Rp150 ribu per hari. Tapi pekerjaannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jadi kita harus rajin keliling cari peluang pekerjaan. Kalau dulu masih banyak ikan, kami bisa dapat Rp3 juta per bulan, itu belum termasuk hasil rompong kami yang sekarang sudah rusak ditabrak kapal pengangkut batu bara," kata Aco. 67
Udin, nelayan asal Tokonanaka memperlihatkan ikan kecil hasil tangkapan. Saat ini nelayan kesulitan mendapatkan ikan, dampak dari pencemaran laut. Sejak PLTU beroperasi, sebagian besar nelayan tidak lagi melaut dan beralih profesi menjadi buruh kasar, bahkan hingga mencari kerja di desa-desa tetangga. Warga sudah beberapa kali meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas tercemarnya laut, namun belum juga ada tanggapan. Belum lagi keramba milik nelayan yang rusak akibat ditabrak kapal- kapal yang melintas. "Kami sudah beberapa kali meminta agar pihak perusahaan mengganti rugi keramba kami yang rusak karena ditabrak kapal, tapi tidak pernah dipenuhi. Nelayan didampingi kepala desa juga sudah bertemu dengan wakil rakyat di DPRD Morowali Utara, berharap agar bisa difasilitasi. Kami hanya bisa menunggu solusi dari mereka para wakil rakyat," kata Aco. Berbagai dampak lingkungan itu, membuat Kepala Desa Tokonanaka, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, bersama warganya yang mayoritas nelayan mendatangi gedung DPRD, Selasa (14/2/2023). Mereka mengadukan nasib terkait aktivitas kapal pengangkut batu bara yang bongkar muat di pelabuhan khusus PT. GNI. Tuntutan nelayan itu ditindaklanjuti oleh DPRD pada 16 Februari 2023 dengan menghadirkan Dinas Transmigrasi, Dinas perikanan, Sat Pol PP, Pihak perusahaan, dan tiga kepala Desa di lingkar Tambang, serta beberapa perwakilan nelayan. Salah satu hasil rapat adalah akan memberikan kompensasi terhadap nelayan yang terdampak. Meski begitu, kompensasi tak akan pernah bisa menggantikan laut Desa Tokonanaka yang tercemar . 68
Desi Triana 69
12 Kepala Desa Boedingi, Aksar menunjukkan sejumlah foto tentang pemandangan desanya pada tahun 2009 sebelum banyak dihuni warga dan masih berstatus dusun. Nampak dalam foto, kondisi Boedingi begitu sejuk. Pohon-pohon masih lebat dari kejauhan terlihat asri, tak ada satupun yang dibabat. Belum lagi kondisi laut yang tidak secokelat saat ini. Laut Boedingi dulu berwarna hijau segar di area tepi perkampungan. Rumah-rumah papan warga yang berdiri di atas lautan masih nampak alami. Potret tersebut kini berbanding 180 derajat. Kondisi Boedingi pada 2023 sudah tak dingin seperti namanya. Jika kemarau begitu terik. Lalu saat musim hujan, sedimen turun ke area pemukiman warga. Bahkan biasanya air laut menutupi timbunan jalan yang telah dibuat warga. Dua pelabuhan jeti raksasa juga dibangun di samping kiri dan kanan desa. "Kita mau apa mi juga, yang punyanya (penguasa)," tuturnya pasrah. Aksar mengungkapkan, dulunya, Desa Boedingi menjadi tempat beroperasinya budidaya mutiara. Bangunan kecil tempat budidaya mutiara yang ada di pulau seberang Desa Boedingi pun masih tersisa. Namun kini tinggal nama. "Saya masih kecil juga dulu," jelasnya mengingat masa itu. "Ada yang hilang dari Desa Boedingi", Kelurahan Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. 12 Tulisan pertama dari dua tulisan yang diterbitkan di pada Senin 20 Maret 2023. 12 70
Kalimat ini nampaknya sangat pas untuk menggambarkan kondisi Desa Boedingi dulu dan sekarang. Kepala Desa Boedingi, Aksar menunjukkan sejumlah foto tentang pemandangan desanya pada tahun 2009 sebelum banyak dihuni warga dan masih berstatus dusun. Triana) Jarang orang mengetahui lagi bahwa desa dengan panjang 2,5 kilometer ini banyak menyimpan keindahan. Bagi mereka yang datang ke sana tahun 2023, hanya akan melihat lokasi desa yang ditinggali 66 kepala keluarga, kurang dari 100 rumah, mayoritas Suku Bajo. Bermukim di tepi laut Desa Boedingi. Tak ada yang tinggal di atas bukit. Ciri khas Suku Bajo pada umumnya. Diapit sejumlah gugusan pulau, Boedingi terletak tepat di belakang tempat wisata andalan Konawe Utara, Pulau Labengki. Kondisinya berbeda jauh jika disandingkan. Labengki yang indah panoramanya begitu eksotis, jauh berbeda dengan Desa Boedingi kini gersang dengan banyak cukuran. Pohon-pohon dulunya kokoh berdiri di atas bukit, sengaja ditumbangkan untuk mengeruk harta ore nikel di bawah tanah Desa Boedingi. Kekayaan sumber daya alam nikel ini yang mencapai ratusan hingga ribuan ton, menjadikan Boedingi lebih indah dari tampilannya, tak seperti Labengki. Bagi investor tentu, ini menjadi santapan lezat untuk digarap lalu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sampai pada tahun 2012, Desa Boedingi akhirnya resmi dihuni sejumlah perusahaan tambang untuk siap mengambil jatah kekayaan nikel. Sejauh mata memandang, desa yang dihuni 241 jiwa (2023) itu nyaris gundul dicukur alat berat perusahaan pertambangan nikel. Tak ada yang menempati area atas bukit. Semua warga hidup di rumah yang dibangun di atas air laut. Disitulah, La Mamma (55) dan istrinya menjalani hari-hari sejak 10 tahun lalu di Desa Boedingi. La Mamma menjadi warga pertama yang menempati Desa Boeding. "Boh, dulu itu masih ada ikan di sini," tutur Mamma, seorang warga Desa Boedingi mengenang 10 tahun lalu masih menjadi nelayan. 71
Kalimat itu membuka awal perjumpaan jurnalis kala bertandang beberapa waktu lalu di Desa Boedingi. La Mamma menatap jauh ke arah air laut berwarna cokelat kemerahan alias keruh akibat sedimen nikel yang jatuh beterbangan bak debu atau tergerus air hujan. Kenangannya terlintas sampai ke dasar laut. Ingatannya tak begitu kuat pada beberapa tahun silam. Namun, jika memaksa untuk terus kembali mengenang, mungkin saja pada tahun 2007 lalu. Kala itu, ia bersama dengan sejumlah teman-temannya yang lain pindah dari Desa Boenaga ke Boedingi. Adapun jarak dari desa tersebut jika merujuk pada Google Maps hanya sekitar 1,2 kilometer. Hidup berpindah-pindah di antara pulau yang ada di perairan Teluk Lasolo, merupakan cara La Mamma bertahan layaknya jejak leluhur keturunan Suku Bajo dahulu. Perahu kala itu menjadi transportasi utama. Tentunya digunakan La Mamma untuk mengitari lautan dan mencari nafkah sebagai nelayan. Kala itu, Desa Boedingi dalam ingatan La Mamma masih begitu asri, sejuk, dan alami. Berbagai jenis ikan berenang-renang keluar masuk terumbu karang yang berada di sepanjang Desa Boedingi. Syahdu satu kata yang tergambar dalam benak La Mamma. Belum lagi dengan ikan cakalang yang ada di laut desa, dekat dengan pemukiman warga. Rumah panggung yang berdiri di atas laut menjadi tempat hunian yang nyaman La Mamma dan keluarganya. Ayah dari tiga anak ini, mengungkapkan jika ikan-ikan cakalang bisa terlihat jelas di bawah kolong rumahnya. Ratusan ikan cakalang berenang dari berbagai sisi bisa di tangkap menggunakan jaring hingga ditusuk parang. Sontong yang menjadi santapan lezat saat dimasak pun juga masih ada di area laut Desa Boedingi. Terumbu karang masih sehat dengan berbagai warna dan keunikan juga menjadi hiburan anak-anak setempat. La Mamma setiap harinya akan mencari nafkah dengan mengitari Teluk Lasolo untuk mengambil ikan. Waktu yang dihabiskannya melaut pun tidak begitu lama. Saat subuh, ia akan keluar rumah, menyetir sampannya. Sang istri, Mewani setia menemani di atas perahu sambil berbincang. Mungkin saja, cara Mewani dan La Mamma saling mengungkapkan kasih sayang dengan berjuang bersama. Setelah siang, ia pulang membawa ikan sebanyak mungkin, kurang lebih 10 kilogram. Hasil tangkapannya ini akan diolah menjadi ikan asin. Lalu dikumpulkan lagi ke pengepul dan dibeli dengan harga Rp 25 ribu per kilonya. Setiap hari diungkapkan La Mamma, ia bisa konsisten mendapatkan ikan 10 kilogram hingga 20 kilogram. Seakan tak meragukan lagi rezeki Illahi, La Mamma tetap percaya diri untuk mengambil ikan di laut yang kala itu melimpah. Namun, berjalannya waktu La Mamma memilih untuk berhenti saja menjadi nelayan. "Tidak ada mi juga ikan," katanya. 72
Penampakkan ikan putih yang berenang di dasar laut Desa Boedingi. Terlihat pula air sudah bercampur dengan sedimentasi nikel. Triana) Perlahan hasil tangkapannya berkurang, yang dulunya melimpah ruah kini La Mamma sudah bersyukur jika mendapatkan lima ekor ikan. "Itu hanya untuk di makan saja," tuturnya sambil tertawa. Sama halnya seperti La Mamma, Kepala Dusun II Januda juga merasakan nasib yang sama. Lansia 56 tahun ini, mengungkapkan bahwa dulunya mencari ikan adalah mata pencaharian utamanya. Tak ada hari, tanpa pergi melaut dan mengambil ikan untuk dijual lalu disantap lezat oleh keluarganya. Namun kini, ia berhenti melaut. Karena baginya, modal untuk menjadi nelayan lebih besar ketimbang hasil yang didapatkannya. "Paling mahal itu bensin dibeli, apalagi kalau sudah keluar jauh dari sini (Desa Boedingi) pasti lebih mahal lagi dan banyak BBM dibeli," jelasnya saat ditemui "Untung kalau pulang dapat banyak ikan, tapi sudah tidak seperti dulu mi lagi," jelasnya. Lebih baik bagi Januda saat ini untuk tidak menggantungkan nafkahnya dengan menjadi nelayan. Secara tidak langsung, kini ia sudah kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Meski demikian, sesekali untuk mencukupi biaya hidup, sejumlah warga yang menganggur akan menjadi buruh pasir. Bagaimana tidak, warga kehilangan mata pencaharian akibat musnahnya ekosistem laut yang ada di perairan Teluk Lasolo utamanya dekat dengan Desa Boedingi. Hal ini diduga karena sedimentasi ore nikel yang jatuh ke laut, menyebabkan ikan kehilangan rumahnya dan pergi jauh dari Boedingi. 73
Perempuan di Boedingi Perempuan Suku Bajo di Desa Boedingi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, membawa ikan di dalam sebuah wadah berwarna merah muda. Ia mengenakan sarung dan kaos, tanpa alas kaki. Lumpur sedimen nikel menempel di Surga. Rambutnya dibiarkan terurai. "Mau bikin ikan dulu," tuturnya sambil tersenyum saat kamera handphone mengarah padanya. Triana) Seorang ibu yang enggan disebutkan namanya menuturkan keseharian di Desa Boedingi pada dasarnya sama seperti kehidupan manusia lainnya. Hanya saja sebagai masyarakat Suku Bajo yang hidup bergantung pada laut, kondisi saat ini cukup bertolak belakang seperti awal dirinya menempati Desa Boedingi. Bahkan untuk mengambil sendok besi yang jatuh ke laut dari sela-sela lantai rumah, rasanya saja sudah malas. "Huh, sudah lumpur semua diinjak," tuturnya dengan dahi mengkerut. Sosok wanita itu, memiliki suami yang bekerja di salah satu perusahaan tambang di Desa Boedingi. Meski mendapatkan upah cukup menurutnya, namun tak menghapus kenangan indahnya Desa Boedingi yang dulu rimbun dengan pepohonan. Ibu dua anak itu juga kesusahan saat harus membereskan rumah. Pasalnya, jika pada musim kemarau aktivitas pertambangan sedang padat-padatnya. Debu-debu yang berasal dari sedimentasi nikel akan beterbangan masuk ke dalam rumahnya. Menyelip di sela-sela pintu, jendela, hingga ventilasi udara. Lalu, sedimentasi itu akan menempel pada sederet perabot rumah, bahkan piring makan. Kondisi ini setiap hari dihadapinya, terkecuali pada saat musim hujan, karena teras rumahnya akan dipenuhi dengan bekas tanah merah. Biasanya, ia akan menyiramnya terlebih dulu dengan air bersih di rumahnya. Untuk persoalan air bersih, warga Desa Boedingi mendapatkan aksesnya. Warga sudah membuat bak penampungan air jatuh yang dialirkan ke setiap rumah dengan menggunakan pipa plastik. Namun kondisi air ini tidak menentu kadang jernih juga keruh. 74
Belajar di Dekat Aktivitas Pertambangan Hal lain juga dialami oleh anak-anak yang ada di SD Negeri 3 Lasolo Kepulauan ini. Sekolah yang berada tepat di samping blok perusahaan tambang nikel ini menjadi satu-satunya tempat pendidikan yang ada di Desa Boedingi. Terkadang para siswa dan siswi ini harus membersihkan sekolahnya dari debu-debu sedimentasi yang menempel di bangku dan meja. Begitupula saat hujan, mereka akan melepas sepatu masing-masing demi tidak mengotori lantai sekolah. "Terkadang mereka juga tidak fokus belajar," kata Jamal, Kepala Dusun I Desa Boedingi. Ia mengungkapkan saat anak-anak sekolah mereka tidak akan fokus belajar karena melihat aktivitas pekerja tambang nikel. Terlebih lokasi blok tambang nikel ini tepat berada di samping bangunan sekolah tanpa pembatas, sehingga suara-suara alat berat mengalihkan perhatian mereka dari guru yang mengajar. "Mereka sepertinya lebih tertarik lihat alat berat," jelasnya sambil tersenyum. Saat memantau area Desa Boedingi yang hanya seluas 2,76 kilometer persegi ini, nampak anak-anak bermain riang di area pertambangan. Bahkan lokasi pertambangan dijadikan sebagai lapangan sepak bola mereka. Tanah merah yang menempel pada kaki setiap anak, namun tak membuat mereka terganggu untuk tetap semangat bermain bola. Dalam situasi lainnya, sejumlah anak juga begitu asik berenang di tepi laut. Mereka nampak riang melompat dari atas pelabuhan kayu. Saat diajak berbincang jurnalis tentang malam tahun baru, ternyata mereka turut merayakannya. Keseruan anak-anak di Desa Boedingi menghibur diri dengan berenang di laut kala sore hari. Mereka berenang di air laut yang keruh akibat rembesan sedimentasi nikel. Meski demikian mereka tetap riang dan gembira. Triana) 75
Kembang api yang dibeli dari kampung sebelah, akan dibawa ke desa untuk dinyalakan. "Naik perahu belinya," kata seorang anak lelaki sembari berenang. Begitupula saat membeli mainan dan baju baru. Namun, beberapa pedagang dari kota akan datang membawa segala kebutuhan di desa. Para pedagang ini membawa motor yang dinaikkan di atas kapal nelayan. Juga membawa barang dagangan lalu dijual pada warga Desa Boedingi. Mulai dari handuk, baju, mainan, dan kebutuhan lainnya. Semuanya disediakan penjual keliling ini. Mereka (penjual) datang berkelompok dari Kabupaten Konawe Utara pada pagi hari. Lalu nantinya berpencar ke rumah-rumah warga. Setelah itu, pulang di sore hari dijemput perahu nelayan yang disewakan. Sedimentasi Menyelimuti Terumbu Karang Satu hal yang jelas terlihat di Desa Boedingi adalah kondisi air laut yang sudah tidak sesegar dulu. Warna hijau berubah menjadi cokelat hingga merah. Diketahui, sedimentasi yang ada menyebabkan hal itu terjadi. Habib Nadjar Buduha, seorang pemerhati laut yang sejak tahun 1999 fokus membawa misi keselamatan laut melalui Konservasi Kima Toli-toli Labengki yang dibangunnya. Bersama jurnalis Habib Nadjar turut melakukan penelusuran dalam liputan ini. Ia menyelam dari kedalaman 5 meter hingga 10 meter di tepi laut Desa Boedingi, turun dari pelabuhan kayu tempat perahu nelayan bersandar. Selama menyelam, mantan jurnalis Kota Makassar ini, juga melakukan dokumentasi di dalam laut Boedingi. Nampak tak ada lagi yang tersisa selain lapisan sedimen nikel yang menutup terumbu karang. Ia melihat ikan putih kecil yang berenang berkelompok mengitari laut yang sudah keruh itu. Habib Nadjar lantas mengukur sedimen dengan menggunakan tongkat. Didapati, yang menutup dasar laut dan terumbu karang sudah mencapai 1 meter hingga 4 meter. Kondisi ini kata Habib Nadjar begitu miris. Kurang dari 10 tahun lamanya, perusahaan tambang nikel beroperasi, sedimentasi yang ada sudah begitu tinggi di lautan. "Bagaimana 10 tahun kedepannya?," tanyanya usai menyelam di tepi laut Desa Boedingi. "Itu tingginya sudah melebihi terumbu karang yang ada. Memang sudah tidak ada apa- apa lagi (di dalam laut). Jadi ekosistem itu, habis," tuturnya. Menurut, Habib Nadjar di perairan Teluk Lasolo ini, tempat Desa Boedingi berada memiliki sirkulasi arus pasang surut yang baik sehingga dulunya sempat dijadikan sebagai area budi daya mutiara. "Salah satu indikasi lokasi yang bagus untuk budi daya mutiara, dipengaruhi oleh sirkulasi arus pasang surut," jelasnya. Bahkan dulunya, Habib Nadjar semasa kecil sempat bermain dan berenang di air terjun yang terletak di atas bukit Desa Boedingi. Air terjun tersebut bisa terlihat dari kejauhan saat berada di depan desa. Namun karena pepohonan sudah mulai ditebang membuat air tersebut sudah tak memiliki muara lagi dan menjadi kering. "Sebelum, bubarnya budi daya mutiara. Saya beberapa kali bermain di air terjun itu. Tapi dulu belum berpenghuni. Ada satu atau dua rumah. Itu sekitar tahun 2000an," jelasnya. Kondisinya, sambungnya, Desa Boedingi begitu alami dan belum tersentuh dengan banyaknya aktivitas manusia. Habib Nadjar mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi wilayah Desa Boedingi yang kini jauh dari kata alami. Persoalan warga Desa Boedingi yang dikepung oleh aktivitas pertambangan nikel hanya satu contoh diantara yang lainnya. 76
Pemukiman warga di Desa Boedingi. Nampak terjadi perbedaan warna air laut dari jarak tertentu. Mulai dari kemerahan, cokelat, lalu hijau gelap. Kondisi ini diduga akibat sebaran ore nikel yang tumpah ke laut Desa Boedingi. Triana) "Prihatin ya, yang dikepung itu Boedingi salah satu contoh saja, tapi kan contoh yang lain juga seperti itu. Boenaga, Mandiodo. Perkampungan itu, tinggal di dalam kawasan tambang. Permasalahannya pun sama, tak ada solusi untuk pindah. Karena pada dasarnya mereka sudah tinggal disitu. Terlebih potensi nikelnya bagus, ya akhirnya terkepunglah," jelasnya. Habib Nadjar mengungkapkan kondisi ini dapat berubah, ketika pihak perusahaan dan pemerintah daerah bisa peka dan jeli melihat kerusakan ekosistem yang ada. Salah satunya, dengan membentengi area aktivitas tambang nikel dengan pagar beton. "Yang kita harapkan itu, jangan sampai material tambang jatuh ke laut. Dan ketika musim hujan tiba, sedimen juga tidak jatuh ke laut. Namun hanya ada satu solusi sebenarnya, ya harus disemen atau dibentengi. Kemudian dibuat juga saluran air agar nantinya juga tidak mencemari laut," katanya. Ia juga mengungkapkan adanya aktivitas pertambangan nikel tidak hanya merusak eksosistem laut yang ada, namun juga memiliki dampak lebih atau multiplier effect, salah satunya budaya. "Dan itu terpaksa serta bersifat sementara. Sekarang ini kondisinya kan warga pasrah, menunggu rejeki dari bagi hasil (royalti) mereka sudah tidak tahu. Mau pergi melaut juga, ya satu sudah jauh dan membutuhkan biaya besar dan tak imbang dengan penghasilan. Ini sebuah indikasi ekosistem artinya ikan itu sudah pergi jauh meninggalkan tempat itu (Desa Boedingi)," jelasnya. 77
Pulau Labengki Terancam Suasana vila di Pulau Labengki yang jaraknya tak jauh dari Desa Boedingi. Triana) Pulau Labengki yang tak jauh dari Desa Boedingi, terancam kehilangan eksistensinya. Seperti diketahui, kehidupan Sumber Daya Alam (SDA) laut Sultra memiliki kekayaan yang menunjang kehidupan masyarakat setempat. Namun perlahan, kekayaan SDA tergerus beserta rusaknya ekosistem laut tempat dimana nelayan, sebagai mata pencaharian masyarakat ikut terimbas dampak aktitas pertambangan yang tak terkontrol. Habib Nadjar membayangkan masa kelam dimana perlahan kehidupan manusia tak lagi seindah dan semudah saat ini. Salah satu permasalahan yang terjadi saat oksigen tak lagi diproduksi plankton di laut akibat habitatnya ikut punah. Seperti diketahui, laut merupakan penghasil 50 persen hingga 80 persen oksigen di bumi. Jika laut tercemar, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia juga ikut tercemar. Menyebabkan dampak gangguan kesehatan yang mengancam kehidupan manusia pula. "Kalau ekosistem lautnya rusak, maka tidak akan ada lagi yang memproduksi oksigen. Bayangkan, jika itu terjadi maka kita semua akan habis," tuturnya. Habib Nadjar menegaskan terjadinya kerusakan ekosistem laut di wilayah perairan Pulau Labengki, dan sejumlah kawasan wisata lainnya seperti Pulau Sombori, dan Pulau Bawulu tidak lain akibat aktivitas pertambangan yang tak terkontrol. Sedimen tambang dibiarkan merembes ke lautan hingga perlahan mengenai rumah ekosistem laut atau terumbu karang sampai mati dan tak berkembang lagi. 78
"Sebenarnya yang bagi kami, kalau tidak salah secara regulasi para penambang ini punya kewajiban untuk menata wilayah tambang mereka agar sedimen itu tidak jatuh ke laut," jelasnya. Terlebih saat musim hujan dan banjir melanda, sedimen tambang akan lebih mudah tumpah ke laut mengakibatkan kerusakan alam di laut. "Nah kelihatannya tambang tambang ini tidak melakukan upaya itu, jadi harusnya kan di tembok, supaya tidak berdampak pada ekosistem yang ada," tuturnya. Sama dengan Pelabuhan Jetty, sambungnya, harusnya ditembok sehingga saat proses bongkar muat dapat diantasipasi agar material tak sampai jatuh ke laut. Menurut Habib Nadjar salah satu langkah jitu mengantisipasi sedimen tambang tak jatuh di lautan adalah menembok area pinggir pantai tempat aktivitas pertambangan berlangsung. "Jadi itu kan harusnya di tembok itu aman dari dari ketika proses bongkar muat material tambang tidak jatuh ke laut, tapi fakta di lapangannya kan tidak seperti itu dibiarkan begitu saja gitu kan?," jelasnya. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait, kata Habib Nadjar menjadi salah satu alasan aktivitas pertambangan bisa leluasa membiarkan sedimen tambang jatuh ke laut tanpa memikirkan dampak keberlanjutan. "Berarti pengawasan yang tidak ada. Harusnya ada pengawasan wilayah kewenangan dari dinas terkait kalau kita berbicara kebijakan," tuturnya. "Ini kan tanggung jawab mereka (pemerintah) sebenarnya, keputusan ini (perizinan aktivitas pertambangan) kan semua berizin artinya ini atas nama negara harusnya pelaksana di lapangan eksekutor di lapangan untuk memonitor segala dampak itu," jelasnya. "Makanya kenapa kita sangat khawatirkan, 10 tahun kedepan Labengki dan Sombori hilang. Dalam artian sebagai kawasan wisata. Apalagi andalannya kan alam, terumbu karang, dan ekosistem yang sehat. Tapi kalau sampai sekarang tidak ada upaya daripada regulasi dan kebijakan teman-teman pengusaha tambang memikirkan nasib ekosistem ini dampaknya multi effect, tidak hanya merusak tatanan kehidupan masyarakat suku bajo tapi juga ekosistem laut yang ada," pungkas Habib Najar. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sempat memperingatkan Pemerintah Daerah terkait aktivitas tambang nikel di Konawe Utara (Konut). Sebab, aktivitas tambang nikel ini menurut KLHK menjadi ancaman nyata untuk kawasan Taman Wisata Alam Teluk Lasolo, khusunya Pulau Labengki. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), KLHK, Toni Anwar. "Wilayah sini selain pengembangan wisata, ada juga tambang, ini saya kira perlu diperhatikan, jangan sampai ini terganggu," ujar Toni Anwar di Pulau Labengki, pada Sabtu (3/12/2022). Untuk itu, Toni meminta pemerintah daerah melalui analisis dampak lingkungan yang sangat ketat. Sebab, dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan akan berpengaruh terhadap alam itu sendiri. "Seperti adanya sedimentasi di laut, menghilangkan spot-spot di sini. Sehingga perlu keseimbangan antara Pemda dan KSDA untuk pengembangan wisata," tegasnya. Meski saat ini, aktivitas tambang dan pengembangan pariwisata berjalan beriringan, tetapi belum memberi dampak berarti. "Walaupun memang sudah sangat marak pembangunan untuk menyediakan mineral nikel, harapannya bisa diimbangi, mudah-mudahan tidak mengganggu kondisi alam," tandasnya. 79
Kata Ahli Dosen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, Dwiprayogo Wibowo, S Si, M Si, pernah melakukan penelitian terkait dengan analisis kandungan logam nikel (Ni) dalam air laut dan persebarannya di wilayah perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2019-2020. Saat itu, persoalan nikel menjadi isu hangat di Bumi Anoa, sehingga ia bersama sejumlah peneliti lainnya melakukan Analisis Kandungan Logam Nikel (Ni) dalam Air Laut dan Persebarannya di Perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan keramaian kegiatan masyarakat terhadap tingginya kandungan logam Ni yang terakumulasi dalam air laut Teluk Kendari. Kandungan logam Ni yang diperoleh bervariasi berturut-turut T1; T4; T3; T2; T5 yaitu 0,047; 0,052; 0,063; 0,068; 0,073. Berdasarkan baku mutu untuk biota laut, standara Ni dalam air laut sebesar 0,05 mg/L, sehingga pada T2, T3, T4, dan T5 dinyatakan telah melebihi ambang batas. Tingginya konsentrasi logam Ni dalam lingkungan perairan Teluk Kendari disebabkan oleh berbagai beberapa limbah rumah faktor tangga, penggerusan batuan atau lapisan tanah dari aktivitas pembukaan lahan baru dan pertambangan di sekitaran Kota Kendari. seperti aktivitas manusia yang menghasilkan Menurut pria yang sedang menemupuh pendidikan Doktoral Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, di Universitas Indonesia, kondisi lingkungan yang sudah berubah ini salah satunya diakibatkan dari air hujan yang membawa sedimen dari hulu ke hilir. Misalkan ada aktivitas (pertambangan) di atas gunung yang nantinya ketika kondisi hujan, sebagian air hujan mengalir di atas permukaan tanah dan membawa sejumlah partikel yang akan tertampung disekitaran bibir pantai. Terlebih adapula aktivitas masyarakat di wilayah tersebut yang menghasilkan limbah domestik yang dihasilkan. "Tentunya itu yang bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Sehingga kita mengambil 5 titik lokasi sampel di area Teluk Kendari, mulai dari di dekat Masjid Al Alam, Pelabuhan Perikanan Samudera, Wisata Agribisnis Kendari, Kendari Beach, hingga Pelabuhan Nusantara," tuturnya saat dihubungi TribunnewsSultra beberapa waktu lalu. Setelah diuji laboratorium ternyata, berdasarkan standar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, ada sebagian yang tinggi. "Itu 2019 sampai 2020, mungkin sekarang meningkat lagi tergantung dari data penelitian ya. Kalau dulu masih mungkin bisa memancing disekitaran pesisir teluk kendari dan memperoleh ikan yang besar dan dapat dikonsumsi, sekarang tidak bisa memperoleh ikan yang untuk dikonsumsi disekitaran Teluk Kendari karena kondisi lingkungannya sudah mulai berubah," jelasnya. Ia juga menjelaskan dampak limpasan lumpur sedimentasi dari hasil penelitiannya pada tahun 2019 di Teluk Kendari itu, sangat berpengaruh dengan kondisi laut yang ada. Khususnya di wilayah Masjid Al Alam. Ia juga memastikan, sudah berkurang ekosistem ikan di wilayah tersebut. Dwiprayogo Wibowo menjelaskan kandungan nikel ini bisa berpotensi mencemari lingkungan karena mudah terionisasi dan mengendap bentuk sedimen. Tak hanya nikel, namun berbagai ion-ion logam bisa larut di air laut. Pasalnya air laut bisa saja dalam kondisi asam atau basa. Ia lantas mengambil contoh saat bekerja di area pertambangan Desa Marombo, Konawe Utara yang jaraknya 20,6 kilometer dari Boedingi. Berdasarkan pengalamannya, saat hujan turun sedimentasi juga banyak turun ke laut karena aktivitas tambang yang ada di atas bukit. Sebagai peneliti, ia mencurigai jika wilayah pesisir yang ada di Konawe Utara memiliki 80
kandungan logam dari sedimentasi. Namun hal ini tak hanya sekedar menduga, melainkan perlunya mengambil sampel untuk diuji dalam skala laboratorium. "Tapi harus didukung dengan data. Kalau hasil data berada diatas baku mutu air laut, berarti dapat dipastikan bahwa terjadi kerusakan atau pencemaran air laut. Nilai ambang batas merupakan batasan daya dukung lingkungan yang sudah tidak mampu mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH).. Harus ada data laboratorium dengan uji standar fisika, kimia, dan biologi. Kandungan material padatan di perairan yang keruh dapat diukur dengan metode Total Dissolve Solid (TDS) dan Total Suspended Solid (TSS)," jelasnya. Pria yang mengambil S2 nya di Departemen Kimia, Pascasarjana, Universitas Halu Oleo juga mengungkapkan dalam menganalisis air, dilakukan mengukur empat jenis analisis mulai dari fisika, kimia, biologi,dan radio aktif. Namun peneliti biasa menggunakan tiga jenis analisis saja, yakni fisika, kimia, biologi. Kondisi bawah laut Desa Boedingi tepat di dekat pelabuhan kayu warga pada akhir Februari 2023. mengabadikan kondisi terumbu karang yang sudah diselimuti sedimentasi ore nikel di kedalaman 10 meter. Tebal sedimen mencapai lebih dari satu meter. Triana) Indikasi pencemaran laut yang terjadi juga bisa dideteksi secara analisis fisik. Meski demikian untuk ketepatan kandungan logam atau sedimentasi nikel yang diukur secara akurat hanya bisa dilakukan dengan uji laboratorium. "Hanya saja secara fisik, identifikasi saya adalah jika ada aktivitas tambang boleh jadi (terjadi pencemaran). Kebolehjadian dapat membuat parah kondisi lingkungan atau berdampak minim pencemaran lingkungan," tuturnya. Saat melihat hasil dokumentasi terkait dengan sedimentasi yang menutupi area terumbu karang di perairan Desa Boedingi dekat pemukiman warga, Dwiprayogo terkejut. Gambar yang didokumentasi dari kedalaman 10 meter itu, terlihat kondisi terumbu karang Desa Boedingi diselimuti sedimentasi yang tingginya mencapai satu hingga dua meter. "Wah kasihan ya karangnya tertutup sedimentasi. Secara fisik, terlihat karangnya tertutup oleh sedimen.. ini bisa mengakibatkan pertumbuhan terumbu karang terhambat karena tertutup oleh sedimen sehingga sedikit memperoleh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis," jelasnya. 81
Seperti diketahui, saat terumbu karang musnah, laut akan menjadi keruh dan tercemar. Sehingga hewan seperti lumba-lumba akan hidup di air keruh dan perlahan mati. Selain itu, ikan-ikan kecil juga dapat punah karena kehilangan terumbu karang sebagai tempat tinggal. Ia juga mencoba melihat dokumentasi dari hasil bidikan drone. Nampak kondisi warna air laut yang ada di wilayah pemukiman warga Desa Boedingi berbeda- bedar dengan jarak tertentu. "Ketika saya lihat model airnya begini total solid nya lumayan tinggi (tapi harus dicek secara laboratorium) karena partikelnya terakumulasi dengan air. Total solid adalah partikel terlarut dan partikel suspensi yang terakumulasi dalam air," jelasnya. Menurutnya, jika akumulasi partikel solid dan kandungan logam terjadi maka biota laut tidak akan hidup di wilayah perairan tersebut, termasuk fitoplankton sebagai produsen primer, berperan penting dalam rantai makanan di perairan. Hampir seluruh ikan pelagis kecil dan larvanya memanfaatkan plankton (fitoplankton atau zooplankton) sebagai makanannya (Nontji 2008). Fitoplankton berperan sebagai bahan makanan dasar utama dalam siklus makanan di dalam perairan (Davis 1955). Fitoplankton dapat memberikan petunjuk untuk memantau terjadinya pencemaran dengan menggunakan indeks saprobitas. Baginya, ketika fitoplankton sudah berkurang karena terkontaminasi sedimentasi, maka akan berpengaruh dengan ekosistem laut lainnya, termasuk ikan dan terumbu karang. "Ikan akan bergeser, yang dulunya bisa ambil nelayan dengan radius 500 meter dari bibir pantai. Karena ada limbasan sedimen itu, sehingga sekarang ikan disitu sudah mulai tidak ada. Jadi ya, otomatis ikannya tidak mempunyai sumber makanan lagi, maka akan berpindah di tempat yang layak," jelasnya. Hal ini, sambung Dwiprayogo akan berpengaruh pula pada mata pencaharian nelayan yang hilang. Terlebih saat paradigma masyarakat mulai berpikir untuk sudah beralih profesi karena adanya peluang usaha yang lain. "Itu lah tadi contohnya (Desa Boedingi) nelayan akhirnya alih profesi. Kalau sudah jauh mencari ikan, untuk apa saya jauh-jauh kalau disini sudah ada tambang," ujarnya. "Kalau dari saya, mungkin akan berpengaruh ke lingkungan, bagi nelayan tak akan bisa lagi mata pencahariannya. Cuman ingin survive mereka harus pergi lebih jauh dari lokasi tempat mencari ikan. Bisa juga sanitasi, kebersihan akan terganggu," tandasnya. Siapa yang Bertanggung Jawab? Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr H Ashabul Kahfi menyebut Pemerintah Daerah paling bertanggungjawab masalah kerusakan lingkungan akibat tambang di Sulawesi Tenggara. Kata dia, sebab pemerintah daerah lah yang mengeluarkan dan memberikan izin penambangan tersebut terjadi. Hal ini dikatakan Dr H Ashabul Kahfi saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kendari pada Sabtu (18/2/2023) "Tentu pemerintah daerah karena izin tambang dikeluarkan dari mereka. Perlu ditegakan aturannya, hutan kita dijaga, dilindungi. Pertambangan silahkan saja tapi harus dengan sesuai peraturan yang ada," katanya. Dr H Ashabul Kahfi menerangkan pelaku industri pertambangan ini pun perlu adanya perhatian lebih terhadap ekosistem lingkungan yang ada. "Bencana alam itu ada dua faktor yaitu karena siklus alam dan ulah manusia yang berkolerasi dengan bencana seperti pengrusakan hutan, dan tambang. Kalau dilakukan dengan serampangan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan bencana, menimbulkan banjir dan sebagainya," tambahnya. Pencemaran Dari Satelit 82
Meski belum melakukan pemetaan secara langsung, namun kemudahan akses digital membuat pemantauan pencemaran lingkungan pada laut Sulawesi Tenggara dengan mudah dideteksi melalui citra satelit. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsis Sulawesi Tenggara menggunakan platform digital untuk memantau titik lokasi terjadinya pencemaran itu. Kepala DLH Sultra, Andi Makkawaru saat ditemui di ruangannya mengungkapkan, citra satelit free dengan skala resolusi rendah hingga tinggi sudah bisa digunakan untuk mendeteksi awal. Diakuinya, luas pencemaran yang terjadi banyak ditemukan di area pertambangan. Baginya, sangat mudah melihat indikasi dan penyebab yang terjadi dari berbagai perusahaan aktif, khususnya saat melihat plot konsesi. "Kalau indikasinya ada karena mudah saja kita lihat misalnya pertambangan kita tinggal plot konsesi wilayah pertambangannya di mana jetty nya, di mana yang kira-kira melakukan pencemaran karena tidak mungkin orang lain pasti mereka (perusahaan)," jelasnya kepada Jumat (10/3/2023). "Beda dengan Izin Usaha Perkebunan, jika sebuah perusahaan aktivitasnya diduga menyebabkan sungai tercemar seperti sungai akibat perkebunan yang menggunakan pestisida besar-besaran, bisa terlihat indikasinya melalui aduan warga," katanya. Sedangkan pertambangan tidak menggunakan pestisida bisa langsung dideteksi menurutnya melalui warna air laut yang sudah berubah. Akibat sedimentasi yang bermuara dari sungai ke laut. "Kalau mereka tidak melakukan pengolahan umumnya itu akibat bukaan aliran hujan ke permukaan maka jadilah sedimentasi di laut karena muara dari sungai itu ke laut. Pasti sama mudah kita lihat sebenarnya cuman kan waktu itu paradigma teman-teman ini di area pembagian kewenangan DLH Sultra tidak bisa masuk dalam pembagian kewenangan itu," tutur pria yang sempat mengemban jabatan sebagai Analisis Kebijakan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Sultra. Sayangnya, kapasitas kewenangan DLH Sultra sehingga tak bisa ditangani secara sepihak. Melainkan melewati prosedur dengan melakukan pembinaan menyurati Kabupaten atau Kota, jika tak mampu tertangani maka DLH Provinsi akan hadir membantu menengani permasalahan yang terjadi. "Memang kita tidak bisa turun langsung tapi dengan menyurat ke kabupaten kota dan turun membantu (penanganan mereka menyampaikan ketidakmampuannya bisa kita pencemaran lingkungan," jelasnya. Andi Makkawaru mengungkapkan selama 20 tahun dirinya sempat bekerja di bidang pertambangan. Juga sempat mengisi jabatan Plt Kadis ESDM Sultra memang untuk persoalan sedimentasi sudah menjadi masalah besar yang terjadi saat ini. Bahkan ia sudah mengetahui sektor pertambangan mana saja yang terindikasi mencemari area kawasan laut yang ada di Sulawesi Tenggara,. "Kita sudah tahu sektor pertambangan mana saja yang ada di wilayah Kabupaten, sebut saja Konawe Utara itu sudah pasti (sedimentasi) dan itu telah menyerang terdeteksi di citra satelit yang tidak bisa bohong kemudian kedua Kolaka dan Kolaka Utara," tuturnya. Jika di pertambangan perkebunan, ia menyinggung deretan anggaran atau dana Jaminan Reklamasi. Dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi. Dilansir dari situs reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kembali kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah kegiatan penambangan selesai dilaksanakan, sehingga perusahaan wajib menyediakan dana sebelum kegiatan penambangan dilakukan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. 83
Penentuan besarnya jumlah dana jaminan reklamasi tambang seharusnya ditetapkan berdasarkan rencana biaya reklamasi yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi yang telah disetujui pemerintah untuk jangka waktu lima tahun sesuai peraturan perundang - undangan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam penentuan jumlah dana jaminan reklamasi maupun tata cara penempatan dan pencairannya sesuai peraturan perundang-undangan. "Begitupula dengan kawasan hutan dan danau demi pemulihan fungsi lingkungan hidup," jelasnya. Namun, sambung Andi Makkawaru, saat ini Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana Jaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup itu belum memiliki pedoman yang jelas sehingga membuatnya ragu. "Berbeda dengan pertambangan yang sudah ada pedomannya jadi pertambahan punya biaya langsung dan biaya tidak langsung sementara di lingkungan hidup ini belum," jelasnya. Baru-baru ini, saat dirinya dilantik sebagai Kadis DLH Sultra, Andi Makkawaru menyebut sementara mencoba penegakkan hukum. Namun tidak semerta-merta menjatuhi sanksi para pelaku pencemaran laut ataupun lingkungan. Ia menjajakinya secara bertahap. Terlebih dirinya yang baru menjabat dan sejumlah pejabat struktural lainnya. "Kita coba sekarang kerjasama dengan Pos GAKKUM yang berada di Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alhamdulillah mereka sudah turun bersama-sama melakukan penaatan. Jadi kita lakukan penaatan dulu sebelum melakukan sanksi." jelasnya. Andi Makkawaru mengungkapkan upaya ini dilakukan agar para sumber pencemaran itu taat dalam hal implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Sebuah kapal tongkang melewati perairan Teluk Lasolo dengan membawa ribuan ton nikel hasil bumi Desa Boedingi terkena bidikan kamera di akhir Februari 2023. Triana) Baru genap satu bulan menjabat, Andi Makkawaru mengklaim akan melakukan langkah awal untuk meningkatkan capacity building tingkat kepercayaan dari DLH Provinsi dalam rangka melakukan penegakan hukum yang disebut GAKKUM. Meski begitu, ia tak lebih dulu pada langsung bertindak pada hilir melainkan proses pembinaan 84
perusahaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Karena masih Ramadhan, kita sekarang melakukan pembinaan dulu dengan bersurat ke kabupaten kota" jelasnya. Barulah setelah bulan suci, Andi Makkawaru akan melakukan aksi langsung dalam hal mengawasi perusahan dalam aktivitas pertambangannya di Sulawesi Tenggara, juga melibatkan Pos Gakkum dan Dirjen Gakkum. "Kalau sesudah pembinaan tetap juga tidak dilaksanakan maka kami akan melakukan penyidikan," jelasnya. Diketahui, untuk saat ini surat persetujuan lingkungan yang dikeluarkan DLH Sultra sekitar 50 sampai 60 perusahaan yang terdiri dari berbagai sektor salah satunya pertambangan. Namun, yang baru bisa diawasi baru 28 perusahaan saja. Kadis DLH Sultra menyebut 20 perusahaan sisanya, bukan tidak diawasi tapi pengawasan dilakukan berbasis anggaran. "Jadi pelaksanaan pengawasan berbasis anggaran. Sekarang kita data dulu untuk mengefesiensikan waktu, sehingga saat turun tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah tapi menggunakan fasilitas dari kegiatan yang melakukan perubahan lingkungan," tuturnya. Ia juga menyebut, jika dulunya persetujuan lingkungan dikeluarkan berdasarkan kewenangan tempat perusahaan tambang beroperasi. Jika masuk dalam wilayah kabupaten maka yang mengeluarkan persetujuan lingkungan adalah kabupaten termasuk proses pengawasannya. Provinsi tidak wajib melakukan pengawasan. Diungkapkannya pula, untuk kewenangan persejutuan lingkungan khususnya mineral logam paling besar di Sulawesi Tenggara. Namun tambang nikel menjadi kewenangan pusat sehingga pengawasan dilakukan lansung oleh pemerintah pusat pula. "Sekarang kami ingin mengubah paradigma itu bahwa negara ini tidak boleh kosong maka untuk itu kita bersurat ke kabupaten kota untuk memastikan, apakah kabupaten kota sudah melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang sudah diterbitkan kalau belum pemerintah provinsi akan turun membantu bersama-sama," jelasnya. Sanksi Bagi Pelaku Deretan sanksi, kata Andi sudah kerap kali diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pemulihan lingkungan. Mulai dari sanksi kecil hingga yang terberat. Ia juga mengungkapkan dalam hal menafsirkan sanksi berbeda-beda tergantung dengan jenis pelanggaran dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ia berasumsi jika pada dasarnya yang terpenting adalah biaya dalam rangka pemulihan lingkungan. Menurutnya, jika hanya merujuk pada hukuman memenjarakan pelaku kejahatan lingkungan 'penjara penuh'. "Harapan kami sebenarnya kita butuhkan biaya untuk melakukan pemulihan kembali mau dikerjakan oleh siapa itu hal lain tapi bagaimana dana itu bisa diperoleh untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak," jelasnya. Sehingga, ia membutuhkan nilai manfaat untuk pemulihan fungsi kembali meski para pelaku kejahatan lingkungan sudah dihukum dalam penjara, namun perlu adanya keadilan ekonomi. seperempat dari keuntungannya itu dapat disita kira-kira begitu umpamanya itu namanya keadilan lingkungan bagi kami," jelasnya. "Kalau terbukti melakukan kerusakan lingkungan maka "Kita mau mereka mengganti fungsi ekosistem yang sudah dirusak dengan beri nilai ekonomi tadi, buat apa kita masukkan orang di penjara tapi kalau tetap lahan terbuka tanah longsor, erosi tanah tetap berjalan. Kita tidak mau itu. Kita maunya dia di sanksi tahu kesalahannya dan ada upaya untuk melakukan upaya itu tadi (keadilan ekonomi)," pungkasnya. tentang 85
KLHK Ingatkan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Sebuah kapal tongkang usai melakukan aktivitas bongkar muat hasil tambang nikel di Desa Boedingi terkena bidikan kamera. Kapal tersebut akan melewati perairan Teluk Lasolo dengan membawa ribuan ton nikel hasil bumi Desa Boedingi Triana) KLHK mencatat Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi wilayah paling besar terdampak akibat industri pertambangan. Menanggapi hal ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyebut akibat regulasi tindih sejalan dengan kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ali Mazi mengatakan harusnya, pemerintah daerah lah yang mengambil alih persoalan izin pengelolaan tambang. tumpang "Kembalikan, harus. Kenapa? Ini kan mengelola daerah istilahnya rumah harus dikelola di rumah sendiri. Jadi peraturannya dikembalikan di provinsi " katanya pada Selasa (21/2/2023). Gubernur dua periode itu bilang, dalam hal ini pusat bertugas memonitoring jalannya industri pertambangan di setiap daerah. "Kita bantu komisi IV dan Komisi VII untuk menyuarakan itu. Harusnya regulasi itu diberikan ke daerah kemudian pusat melakukan monitoring dan evaluasi," ujarnya. "Karna tumpang tindih persoalan yang tidak selesai. Bagaimana penyelesaian tambang ini diambil alih di pusat. Bagaimana mereka bisa tahu," tambahnya. Ali Mazi menerangkan pemerintah daerah akan leluasa menegakan persoalan jika aturannya dikembalikan ke daerah. "Harusnya di daerah. Kami yang tahu persoalan itu. Kalau di daerah ini jelas kami pantau dan kami monitor setiap hari atau Forkopimda kami bisa saling mengawasi langsung," tuturnya. "Kalau ada masaalah kami bisa mengundang mereka untuk menyelesaikan segera. Tapi kalau kita tidak selesaikan sama sekali, akhirnya berlarut-larut tiap tahun. Dan tak henti selesai," imbuhnya. Sementara itu, Sekprov Sultra, Asrun Lio bakal menindak temuan ini dalam waktu dekat dengan meneruskan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK Sultra.(*) 86
13 13 "Kalau misalnya perusahaan tambang nikel sudah berhenti mengeruk? Kalian akan kemana," tanya pada warga beberapa waktu lalu kala bertandang ke Desa Boedingi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara di akhir Februari 2023. Kepala Dusun II, Januda yang juga penduduk pertama di Desa Boedingi tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Tak ada jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Ia hanya mengungkapkan rasa kebingungannya saat dihadapi dengan bayangan 10 tahun mendatang. "10 tahun lalu masih bagus Desa Boedingi," jawab warga asli Suku Bajo ini mengenang menatap depan pulau. Namun, ia tak bisa membayangkan lagi nasib anak cucunya di masa depan terlebih dengan kondisi Desa Boedingi yang semakin hari terancam dibabat habis. "Tidak tahu juga itu nanti bagaimana," katanya. Sama halnya dengan Kepala Desa Boedingi, Aksar yang juga nampaknya kebingugan untuk membayangkan masa depan anak cucunya. "Iye mungkin bukan kami yang rasakan, tapi anak dan cucu kami nanti," kata pria lulusan SMA ini. Bahkan diungkapkannya, semua warga hanya memiliki satu tempat tinggal saja yakni di Desa Boedingi. "Semoga laku ginjalku nanti," celetukan Kepala Dusun I Desa Boedingi, Jamal. Saat ikan melimpah, air laut segar membentang, para warga penduduk asli Desa Boedingi yang merupakan Suku Bajo masih menjadi nelayan. 13 Tulisan kedua dari dari dua tulisan yang diterbitkan di pada Senin 20 Maret 2023. 87
Pemukiman warga di Desa Boedingi terlihat dari udara. Sejumlah aktivitas pertambangan terjadi di wilayah ini. Warga hidup setiap harinya menyaksikan kegiatan tersebut Triana) Kehidupan mereka kala itu masih melekat erat dengan kebiasaan leluhur zaman dulu, melaut atau menjadi nelayan. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, warga setempat sudah tidak lagi melakukan hal-hal tersebut untuk berburu mata pencaharian, membuat jaring hingga bubu. Menelisik jauh jejak Suku Bajo di Desa Boedingi, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, 10 tahun lalu. Desa yang terletak jauh 62,7 kilometer dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Hanya dapat diakses dengan mudah menggunakan perahu atau kapal laut jika beranjak dari Kota Kendari. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih tiga hingga empat jam lamanya sampai akhirnya tiba di Desa Boedingi. Kisah La Mamma (55) warga pertama Desa Boedingi yang dulunya nelayan kini terpaksa menganggur. Kegiatan melaut bukan lagi aktivitas kesehariannya. Diusianya yang sudah tak muda lagi, ia menjadi pengangguran dan hanya semata-mata bergantung pada keuntungan hasil tambang nikel yang terjual oleh perusahaan. "Ya kadang ada kadang juga tidak," tuturnya tersenyum Cucu La Mamma yang ada di Kota Kendari melanjutkan pendidikan ternyata masih menjadi tanggungannya. Walaupun ketiga anaknya sudah menikah, La Mamma turut andil, dalam keberlangsungan hidup sang cucu tercinta. Tentunya dari hasil royalti yang didapatkannya. Lantas berapakah hasil royalti itu? La Mamma pernah mendapatkan uang royalti paling rendah Rp 1,5 juta hingga Rp 4,5 juta dari lima perusahaan tambang yang ada di Desa Boedingi. Tentunya, uang royalti ini tidak didapatkan setiap bulannya. Melainkan, saat hasil nikel sudah terjual hingga 10 tongkang. Tak hanya dirinya, tapi seluruh orang yang tercatat sebagai warga Desa Boedingi pun mendapat komisi dari keuntungan penjualan nikel. kepada 88
Misalnya saja dari keuntungan tersebut perusahaan akan memberikan Rp 200 juta kepada Pemerintah Desa, yang nantinya didistribusikan pada seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Boedingi. Hanya ketika 10 tongkang laku terjual. Bisa saja, dua bulan sekali, empat bulan sekali, atau bahkan enam bulan sekali. Jika para pekerja tambang tidak beroperasi, maka tak akan ada hasil dalam kurun waktu yang lama. Hal inilah terkadang yang membuat warga kebingungan untuk mencari penghasilan tambahan. Terlebih sebagian besar warga Desa Boedingi kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Saat ditanya apakah dengan hanya mengandalkan biaya royalti itu cukup untuk menopang kehidupannya? La Mamma menjawab sambil tersenyum. "Eh tidak," katanya singkat. Pelabuhan jetty tempat bongkar muat nikel dari Desa Boedingi. Nampak sejumlah alat berat dari perusahaan beroperasi di lokasi tersebut. Triana) Ia akan memanfaatkan penghasilan royalti untuk uang kos bulanan cucunya yang sedang berkuliah. Selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu ditabung. Istrinya lah yang akan mengatur seluruh keuangan dari hasil royalti itu. Sebagai pemegang penuh persoalan dapur, La Mamma kerap berpesan pada sang istri untuk menyisihkan sisa uang yang ada untuk ditabung. Sesekali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia juga menjadi buruh pasir dengan upah yang tidak seberapa dan tak menentu. Saat Kehidupan Suku Bajo Berubah Kepala Desa Boedingi, Aksar mengungkapkan bahwa kini wilayah yang dipimpinnya itu memiliki 66 kepala keluarga dari 241 jiwa. Terbagi diantaranya 108 laki-laki dan 133 perempuan. Angka ini disebutkan Aksar meningkat dari tahun ke tahun. Tidak semuanya penduduk asli. Sudah bercampur karena perkawinan. 89
Menurutnya banyak warga yang memilih bertahan karena hadirnya perusahaan tambang nikel. Bagaimana tidak, warga diberikan kesempatan kerja hingga pembagian hasil penjualan nikel atau royalti. Diakuinya, terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait mata pencaharian warga setempat. Kekayaan Desa Boedingi perlahan dikeruk sampai berton-ton. Lalu dibawa dan dijual. Kapal-kapal tongkang beroperasi setiap harinya, melakukan aktivitas bongkar muat melintasi Teluk Lasolo. Nyaris dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir saat perusahaan tambang nikel mulai menguasai lahan, pola kehidupan masyarakat Suku Bajo di Desa Boedingi perlahan berubah. Berawal dari kondisi butiran sedimentasi nikel jatuh di laut lalu menutupi terumbu karang secara bertahap. Sehingga diduga ekosistem laut seperti terumbu karang hingga ikan ikut terdampak. Warga mulai harus mengeluarkan sejumlah tenaga dan biaya untuk mencari ikan jauh dari desa. Belum lagi, tergiur dengan royalti yang ditawarkan perusahaan membuat sejumlah warga melepaskan pekerjaan melautnya. Perjalanan menuju Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan perahu kayu nelayan. Nampak kondisi desa dari kejauhan. Triana) Mengonfirmasi soal royalti yang diterima warga, kata Aksar hal tersebut memang kerap dilakukan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan penjualan nikel 10 tongkang. Royalti ini menjadi perjanjian yang telah disepakati warga sejak perusahaan tambang beroperasi. Bahkan royalti itu juga tidak termasuk dengan corporate social responsibility (CSR). Menariknya, Aksar mengungkapkan kerap kebingungan membedakan antara royalty dan CSR yang diterima. Karena proses penerimaan yang tidak menentu dan bertahap. "Itu sudah keuntungan yang didapatkan warga disini. Menjadi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara," jelasnya. Bagi Aksar, hanya warga tidak bersyukur saja yang merasa kurang dengan hasil pendapatan di Desa Boedingi. "Uang royalti itu kadang banyak didapatkan. Kalau ditabung baik-baik pasti mencukupi untuk kehidupan sehari-hari," jelasnya. Terlebih perusahaan juga menanggung beras yang didatangkan dari kota, listrik, hingga akses internet. Beberapa warganya yang masih masuk kualifikasi untuk bekerja di perusahaan 90
pertambangan nikel, namun untuk mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun dianggap sudah tidak produktif lagi. Diungkapkan Aksar, nyaris terbilang 70 persen warganya sudah bekerja di petambangan. Sedangkan 30 persen lainnya ada yang bertahan menjadi nelayan, buruh pasir lalu sebagian memilih menganggur. Diakuinya ketika perusahaan tambang mulai beroperasi pada tahun 2012, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada mata pencaharian warganya. Dulunya, Aksar juga merupakan seorang nelayan yang setiap harinya melaut. Sebagai anak Suku Bajo, Aksar begitu lihai menangkap ikan. Mulai dari cara tradisional seperti menjaring, bubu, hinga pukat sudah pernah dilakukannya. "Semuanya itu sudah saya lakukan, sampai membom ikan juga pernah," tuturnya. Namun setelah akhirnya ia terpilih menjadi Kepala Desa terlebih lagi mata pencaharian sebagai nelayan juga tidak seberapa membuatnya untuk berhenti melaut. Ia juga lebih fokus untuk mengurusi urusan pemerintahan desa. Begitupula sang istri, yang ditugaskannya untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Para wanita di Desa Boedingi ini sebagian besar bergantung hidup pada peran laki-laki dan juga royalti dari perusahaan pertambangan nikel. Bagi yang memiliki keahlian dalam hal memasak juga membuka warung makan, khususnya untuk para pekerja tambang. Namun warung makan di Desa Boedingi ini hanya terhitung jari saja. Selain itu, bagi para pekerja tambang nikel yang kepincut dengan gadis desa akan memilih menikah dan menetap di Boedingi. Itulah sebabnya, diungkapkan Aksar, populasi Desa Boedingi terus bertambah karena adanya perkawinan antara pekerja dengan gadis di wilayah tersebut. Tercatat Pemerintah Desa Boedingi ada lima perusahaan tambang yang beraktivitas. Mulai dari PT Paramita Persada Tama, PT Bumi Sentosa Jaya, PT Daka Group, PT Rizqi Sinar Biokas, hingga PT Primastian Metal Pratama. Potret Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dari udara. Nampak area bukit habis terpangkas alat berat. Disinilah kekayaan alam nikel dikeruk untuk dijual oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi di Desa Boedingi. 241 jiwa (2023) tinggal dan hidup di kelilingi aktivitas pertambangan. 91
Sebaran potensi nikel di Konawe Utara seluas 82.626,03 hektar dengan cadangan nikel 46.007.440,652 ton, salah satunya di Desa Boedingi. Tentu saja, kesempatan ini tak akan disia- siakan para investor pertambangan yang berbondong-bondong memanfaatkan potensi nikel. Terlebih, Konawe Utara merupakan daerah yang memiliki wilayah pertambagan nikel terbesar di Sultra. Saat ini berbagai investor lokal maupun luar, berkesempatan mengelola potensi SDA di Konut mulai dari tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang tersebar diantaranya di Langgikima, Morombo, Mandiodo, Beonaga maupun Boedingi. Data Badan Pusat Statistik Sultra, periode Januari hingga Oktober 2022, total ekspor Sultra mencapai 4,8 milliar dollar Amerika Serikat (AS). Adapun total volume ekspor mencapai 2,2 juta ton. Nilai dan volume ini meningkat masing-masing 36 persen dan 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total ekspor ini, sebanyak 99,53 persen atau 4,7 milliar dollar AS berasal dari golongan besi dan baja. Nilai ini setara Rp 71 triliun dengan kurs dollar rata-rata Rp 15.000. Produk ekspor tersebut berupa fero nikel (feNi), nickle pig iron (NPI), dan baja tahan karat yang diproduksi oleh sejumlah pabrik peleburan (smelter) nikel di wilayah ini. Ekspor lain dengan jumlah di bawah 1 persen adalah ikan dan udang serta olahan daging dan ikan. Saat ini, ada tiga smelter nikel yang beroperasi di Sultra, yakni BUMN PT Antam di Kabupaten Kolaka dan Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), serta PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. PT VDNI dan PT OSS merupakan investasi asing asal China. Sayangnya potensi SDA yang dimiliki Sultra yang harusnya mampu membuat masyarakat sejahtera dan memiliki harapan menatap masa depan malah justru sebaliknya akibat aktivitas yang lepas kontrol. Bahkan jika dikeruk secara terus menerus akan habis juga. Royalti Tak Mengedukasi Meski diberikan royalti untuk menyambung hidup, nampaknya tak menutup kemungkinan hadirnya berbagai potensi konflik yang lebih besar. Ketua Program Studi (Prodi) Magister Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Rahmat Muhammad, M Si memberikan pemetaan konflik yang berpotensi terjadi saat segala hal tak bisa diselenggarakan dengan matang dan maksimal, misalnya saja investor perusahaan pastinya memberikan royalti ataupun CSR demi menjaga harmonisasi kehidupan yang ada di wilayah pertambangan. "Jadi, semua investor dalam setiap perusahaan ataupun proyek, apalagi namanya pertambangan semuanya bersifat khusus pada masyarakat sekitar. Sehingga model-model bantuan yang diberikan itu macam-macam untuk menjaga harmonisasi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Garansi-garansi seperti royalti atau mempekerjakan masyarakat sebagai karyawan di perusahaan, itu sebenarnya bagian dari take and give," jelasnya beberapa waktu lalu kepada Dalam kasus Desa Boedingi ini, dimana sebagian masyarakat beralih profesi dari nelayan menjadi pekerja tambang, pengangguran hingga buruh pasir, akibat kehadiran perusahaan tambang nikel. Pada dasarnya, masyarakat biasanya beradaptasi dengan lingkungan begitu kuat, terlebih orang Suku Bajo yang secara lahiriah hidup berdampingan bersama laut menjadi nelayan. Namun, saat kebiasaan itu dialihkan dengan keahlian yang berbeda menurut Dr Rahmat Muhammad akan terjadi berbagai hambatan pada saat bekerja. Selain itu, untuk warga bisa diakomodir perusahaan tentunya memiliki keuntungan untuk bekerja. Sedangkan yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan perusahaan, terpaksa tidak akan produktif dan memilih untuk menganggur. 92
"Itu ada unsur yang mengakomodir kepentingan masyarakat. Sehingga bisa berpotensi besar sekali para warga terpaksa meninggalkan dunianya yang dekat dengan laut di daerah nelayan dan pesisir, walaupun sebenarnya habbitnya sudah ada disitu," jelasnya. Bagi Dr Rahmat Muhammad hal tersebut karena warga terpaksa mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya, sehingga proses penyesuaian pun berbeda. "Ada yang cepat menyesuaikan ada yang lambat," ujarnya. Hal ini, bisa menjadi potensi turbulensi kepentingan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan itu sendiri dalam mencapai misi yang ingin dituju. Dr Rahmat Muhammad mengungkapkan semestinya pihak perusahaan berupaya agar masyarakat sejahtera. Namun kenyataannya, tidak selamanya aspirasi masyarakat mampu diserap secara utuh. Karena pola pikir yang berbeda-beda, sehingga membuat masyarakat terbagi menjadi beberapa varian. Ada yang menerima dan mampu menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan, namun beberapa diantaranya bisa saja resisten. Ia memberi contoh saat royalti untuk warga yang tak diputar kembali menjadi hal-hal produktif misalnya saja dialihkan untuk modal usaha, justru akan menjadi potensi konflik yang besar dengan perusahaan. Sekalipun jumlah royaltinya banyak, sambungnya, tentunya akan cepat habis jika tak dipergunakan untuk menjalankan hal-hal bermanfaat dan produktif. Mempertimbangkan segala aspek yang ada untuk menghitung jumlah royalti tersebut. Bukan hanya persoalan nominal, tapi akankah royalti itu bersifat jangka pendek untuk satu generasi saja atau berkelanjutan sampai generasi selanjutnya. "Padahal itu, anak turunannya masih butuh. Syukur-syukur bantuan itu bisa ditabung dan dijaga. Itu artinya bisa berkepanjangan. Dan itu, dibeberapa tempat bisa berpotensi sekali terjadi ada pemberian bantuan diterima langsung habis," katanya. Adanya royalti, menurut ahli sosiolog ini bisa mengandung unsur tidak mengedukasi masyarakat. Karena, beberapa diantaranya, mulai terlena dengan pemberian cuma-cuma bermodalkan jaminan harta kekayaan SDA. "Kadang nekat kalau perlu nganggur yang akhirnya ada unsur tidak mengedukasi masyarakat, terlebih lagi ada warga yang tidak memiliki keahlian apa-apa dan hanya berharap pada royalti," jelasnya. Ia meyakini perusahaan sudah memiliki regulasi tersendiri memperhitungkan, dari jumlah warga hingga usia beberapa tahun kedepannya termasuk masa depan para warga untuk bisa survive. Tetapi, hal ini akan berbeda cerita saat warga terlena dan memilih untuk menganggur dalam artian tak memiliki pekerjaan tetap. Apalagi mata pencaharian utama sudah hilang. "Tapi ternyata kalau, dia (warga) nikmati itu dan nganggur dalam artian tidak ada pekerjaan jelas, itu berarti tidak berputar dana (royalti) yang seharusnya untuk produktivitas. Itulah yang terjadi di perusahaan kebanyakan, sekalipun di Konawe Utara yang saat ini terjadi," tuturnya. Potensi konflik lain yang bisa saja terjadi, saat perusahaan tidak memiliki asas manfaat untuk para warga, itu berarti sama saja memarginalkan. "Hanya saja harapannya, segala bantuan yang ad aitu bisa sustainaible atau berkelanjutan. Kalau sampai ada bantuan, karena pasti semuanya (CSR atau royalti) sifatnya bantuan hanya namanya yang berbeda-beda," jelasnya. Rahmat Muhammad juga menyinggung persoalan pengatur regulasi yang ada, tidak selamanya bersifat jangka panjang bahkan akan berganti dalam waktu tertentu. Hal ini memicu adanya konflik baru lagi. Baik dari perusahaan ataupun pemerintahan daerah, mengambil peran penting dalam menjaga harmonisasi yang ada. Sehingga menurutnya, perlu ditempati oleh orang-orang yang paham dan mengetahui psikologis warga setempat. 93
"Sehingga kadang, dimasa-masa tertentu diawalnya saja oke, entah itu pejabat dari perusahaan atau warga yang generasi ada saat ini atau sebelumnya. Tapi bagaimana setelahnya, bisa jadi pejabat berganti ada potensi masalah disitu. Dianggap itu (perjanjian atau kontrak) sudah selesai. Karena masyarakat itu selalu menuntut, kalau itu dikatakan royalti, perlu diperjelas secara rinci akankah itu perbulan pertahun atau apa. Tapi itukan masyarakat tidak mengerti. Ada juga royalti selamanya, atau sekali setahun," tuturnya. Hal inilah yang perlu pendampingan hukum agar masyarakat mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dan sesuai dalam aturan perundang-undangan. Ada 'Gula' di Boedingi Kepala Desa Boedingi, Aksar mengungkapkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak pertambangan masuk, jumlah warganya bertambah. Dari yang hanya 20 kepala keluarga, kini telah dihuni 66 kepala keluarga. Pertumbuhan ini cukup pesat untuk desa yang hanya seluas 2,76 kilometer persegi. Menurut Dr Rahmat Muhammad hal ini adalah normatif. Dimana Boedingi memiliki potensi alam bak gula yang mampu mengundang semut untuk berkerumun. Bagaimana tidak, Boedingi yang tadinya hanya gugusan pulau biasa tak berpenghuni menarik dengan daya pikat nikel tersembunyi di bawah tanahnya. Selain itu, terjadi pernikahan antara para pekerja dengan orang-orang yang berada di Desa Boedingi. Hal inipun diungkapkan Aksar. Sehingga menjadi salah satu faktor pertumbuhan populasi Desa Boedingi begitu melonjak dalam beberapa tahun terakhir. "Biasanya itu, sudah menikah di sini mi," jelasnya. Pada awalnya, perusahaan yang membaca potensi suatu lokasi tentunya berniat meningkatkan kapasitas dari wilayah tersebut. Dari yang awalnya meraba tentang kepentingan perusahaan sampai akhirnya mengetahui tujuan pastinya. Dari yang awalnya memproduksi lalu merekrut pekerja dari berbagai tempat, membuat orang-orang akan berdatangan terlebih ketika mengetahui area pertambangan. Bagi mereka, sesuatu yang menguntungkan akan terjadi saat bekerja di perusahaan tambang. "Tentu semua akan mendekat. Yang tadi jumlahnya hanya 20 menjadi 66 itu biasa," jelasnya. Dr Rahmat Muhammad menjelaskan jika faktor-faktor pendukung meningkatnya populasi itu dari mobilitas pekerja yang memakan waktu dan biaya lebih, sehingga terkadang akan memikirkan untuk lebih baik menetap di area yang dekat dengan tempat bekerja. "Nah orang-orang itu, dari segi mobilisasi antara tempat tinggal dengan tempat kerjanya, kalau dia butuh waktu berjarak pasti lebih mendekat. Karena memang setiap perusahaan tidak memikirkan pergerakan mobilitas pekerjanya. Hampir semua perusahaan seperti itu. Jadi wajar kalau jumlahnya terbatas tiba-tiba melonjak," tuturnya. Sehingga, para pekerja harus berusaha untuk mengatur mobilitas sendiri demi mencapai lokasi tempat bekerjanya. Di Desa Boedingi pun demikian. Sejumlah pekerja tambang akhirnya menempati rumah-rumah warga yang disewakan perbulannya dengan harga mulai Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta. Ia menyebut jika kondisi ini perlahan akan menggeser penduduk asli. Terlebih sejumlah pekerja memilih menikahi gadis yang berasal dari desa tempat bekerja. Atau bahkan, memilih menikahi perempuan dari wilayah asalnya lalu diboyong ke lokasi tempat bekerja. "Bisa jadi warga setempat bergeser orang yang datang awalnya cuman lihat-lihat lalu menetap. Dan seterusnya, jumlahnya menjadi lebih banyak," jelasnya. "Karena ada gula disitu," kata Dr Rahmat mengistilahkan Desa Boedingi sebagai ladang kumpulnya semut. 94
Dalam kacamata sosiologi, hal ini bisa memicu terjadinya perselisihan. Saat warga lokal sudah tak mendominasi lagi di wilayahnya sendiri. Bahkan besaran royalti pun tidak akan berpengaruh dalam menjaga harmonisasi. Berbagai pemikiran-pemikiran warga lokal yang menurutnya bisa memicu adanya konflik mulai dari merasa ada kesenjangan, ketidakcukupan dalam pemberian royalti, hingga provokasi. Terlebih saat melihat para penduduk yang datang memiliki kehidupan lebih mewah dari warga lokal. "Sementara, penduduk setempat tidak diedukasi untuk itu. Orang yang datang ini, bukan pengangguran tapi orang bekerja. Pelan-pelan tergusurlah warga lokal, yang tidak kerja di perusahaan. Kalau sudah mulai ada gap dengan pemikiran hidup mewah pendatang, apalagi saat warga pendatang jadi manager sedang warga lokal jadi buruh. Ini berpotensi konflik kecil menjadi besar," jelasnya. Hal ini normatif terjadi dalam suatu wilayah pertambangan ataupun perusahaan yang bergerak di tengah-tengah masyarakat. Namun, menurut Dr Rahmat, warga tidak boleh semerta-merta hanya bergantung pada royalti karena sifatnya tidak berkepanjangan. "Jika royalti tidak diimbangi dengan kegiatan yang produktif ya akan habis," tuturnya. Mengukur keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menurut Dr Rahmat itu adalah hal relatif. "Awalnya bisa adil tapi dalam perkembangannya malah tidak adil," tuturnya. Sehingga, dinamika masyarakat sangat menentukan adil dan tidaknya deretan hal yang diberikan perusahaan. Proses yang dihadapi menurut Dr Rahmat tidak semata-mata langsung menuntaskan persoalan royalti tanpa menimbang-nimbang. Ia mengungkapkan harusnya perusahaan sudah menganalisis tentang kebutuhan warga setempat dari waktu ke waktu. Menurut Rahmat yang paling mengkhawatirkan saat menakar nasib masa depan warga 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Disaat semua telah habis, namun untuk pegangan warga juga ikut terkuras. Terlebih adanya berbagai provokasi yang terjadi di masyarakat karena ketidakpuasan, tuntutan yang terlalu banyak, hingga terpengaruh terhadap gesekan yang terjadi antara sesama penduduk. "Dinamika masyarakat mempengaruhi adil tidaknya. Adil tidaknya sangat relatif. Tapi saya yakin, untuk hitung-hitungan awal itu dalam memberikan royalti pasti sudah dipelajari oleh perusahaan, Tidak ada perusahaan yang mengambil resiko saat mendistribusi royalti dalam keadaan yang tidak adil," pungkasnya. 95
Yunita Kaunar kalesang.id 96
14 14 Saniah (42) ditemui di Pasar tradisional Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara, ketika dijumpai pada Kamis (2/3/2023) di Pasar Tradisional Desa Lelilef, dalam keadaan batuk, sambil menutup bagian mulut dan hidung dengan kerudung berwarna hitam, untuk menghindari debu yang beterbangan di udara. Saniah, saat itu, berjualan kue di Pasar Tradisional, Desa Lelilef terlihat lesu. Dalam keadaan sakit, dia masih berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Saniah mengaku sering sakit karena debu yang begitu tebal. Selain batuk-batuk, juga sakit tenggorokan. Dia memilih tetap bertahan berjualan hingga dagangannya laris terjual. Dagangan yang dijual Saniah berupa jajanan roti goreng, pisang coe,roti bakar, Onde-onde dan lainnya. Saniah mengaku dalam sehari, dengan berjualan jajanan ini dia berhasil meraup untung Rp 200- 300 ribu. "Pendapatan kecil tapi mau bagaimana lagi, kita ini tidak bekerja di perusahaan, dengan usia kita yang sudah tua,"cjelas Saniah. "Kita hanya bisa berjualan, ini saja karena kita tidak punya apa-apa lagi, kebun saja sudah tidak ada maka, hanya mengandalkan jualan ini saja,"ungkapnya Saniah. Saniah bercerita, saat perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park beroperasi tahun 2018, lingkungan desanya mulai dipenuhi debu karena aktivitas kendaraan berukuran besar hingga berukuran kecil, termasuk kendaraan beroda dua. Belum lagi debu yang dihasilkan dari operasi perusahan pengolahan nikel. Hal ini membuat, warga sering mengalami batuk dan sesak nafas. "Tinggal disini kalau sehat Alhamdulillah, dalam sebulan pasti saja sakit, kalau batuk bisa hingga sebulan, tapi mau bagaimana, kita tidak bisa berbuat apa-apa,"kata Saniah dengan nada pelan. Halmahera Tengah, Maluku Utara bak surga dunia bagi pengusaha tambang. Kabupaten seluas 227.683 hektar ini terbebani 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektar alias sekitar 60% Halmahera Tengah jadi industri tambang. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), kawasan industri nikel di Weda, Halmahera Tengah, salah satu pengelola nikel di Halmahera. Perusahaan ini merupakan patungan dari tiga investor asal Tiongkok yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Mayoritas saham IWIP oleh Tsingshan (40%) melalui anak perusahaan, Perlux Technology Co.Ltd. Zhenshi dan Huayou menguasai saham masing-masing 30%. 14 Tulisan diterbitkan di Kalesang.id pada 20 Maret 2023. 97
Kawasan industri Teluk Weda di Halmahera Tengah ini masuk dalam proyek strategis nasional. Industri ini mengelola bahan tambang feronikel dan turunan jadi baterai untuk kendaraan listrik, stainless steel, fasilitas pendukung, dan smelter. Dokumen Kementerian ATR/BPN menyebutkan, Kawasan Industri Teluk Weda sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri perlu lahan 866,44 hektar dengan pengelola IWIP. Dalam dokumen itu juga tertulis rencana detail tata ruang kawasan industri (RDTR KI) Teluk Weda bakal menyerap 100.000 tenaga kerja. Agnes Megawati, Associate Director Media & Public Relations Department IWIP, mengatakan, investasi tahap pertama senilai 5 miliar dollar AS untuk kawasan industri ini. Dia berharap, Investasi ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal seperti lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), serta meningkatkan perkembangan industri secara keseluruhan di Indonesia Timur. "Nanti sisa 5 miliar dollar AS akan kami teruskan dalam tahap konstruksi. Total tahapan konstruksi kawasan industri ini ditargetkan selesai 10 tahun ke depan," katanya dilansir dari Mogabay.co.id. Data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), di Halmahera terdapat belasan perusahaan sudah operasi produksi nikel. Antara lain, PT Weda Bay Nickel (WBN) - perusahaan tambang bagian dari IWIP-, PT Halmahera Sukses Mineral, PT Tekindo Energi, PT First Pacific Mining, dan PT Dharma Rosadi Internasional. Ada, PT Aneka Tambang Tbk, PT Harum Sukses Mining, PT Bhakti Pertiwi Nusantara, PT Position, PT Mega Haltim Mineral, PT Wana Halmahera Barat Permai. Data Geoportal KESDM mencatat, izin konsesi WBN terluas mencapai 45.065 hektar mencakup Halmahera Timur dan Halmahera tengah. Menyusul izin terluas kedua Aneka Tambang di Halmahera Timur sekitar 39.040 hektar. Secara umum wilayah usaha pertambangan (WUP) di Halmahera Tengah ada dua kategori. Pertama, WUP mineral logam tersebar di seluruh Halmahera Tengah. Kedua, WUP mineral bukan logam atau WUP batuan tersebar di Halmahera Tengah dengan proporsi lebih kecil. Saniah, mengaku jauh sebelum pertambangan beroperasi, kehidupan warga masih baik-baik saja, seperti melakukan aktivitas bertani, makan hanya mengandalkan hasil dari pertanian. Namun setelah adanya perusakan tambang, aktivitas perkebunan tidak dapat dilakukan lagi, karena lahan kebun masuk dalam area pertambangan, sehingga mau tidak mau, harus menerima penggusuran lahan perkebunan tersebut. "Sebelum ada perusahan, kerja kami hari-hari ya.. berkebun, udara disini sangat bersih, karena sangat jarang orang melintasi Desa kami tersebut,"jelasnya. Aktivitas tambang yang berdekatan dengan pemukiman warga Desa Lelilef Weda Tengah Maluku Utara. (kalesang.id/ Yunita Kaumar) Hal yang sama juga diakui Ramidah (40) Warga Desa Lelilef Waibulen Weda Tengah, Halmahera Tengah Maluku Utara, kondisi debu tebal, ini terjadi setiap detik setiap menit. 98
Setiap toko, rumah , warung makan berada di tepi jalan semua ditutupi terpal, untuk meredam debu yang masuk di tempat jualan, karena sejak pukul 04.00 WIT dini hari, aktivitas para pekerja mulai berlangsung hingga larut malam. Ramidah mengaku, kondisi ini tidak dapat dikendalikan, sebagai warga hanya bisa pasrah dan menjaga kesehatan diri dan keluarga saja. "Aktivitas semakin padat, debu yang dihasilkan juga semakin banyak, jika orang baru masuk ke Desa Lelilef, pasti mengalami sakit terlebih dahulu, kalau kita sini sudah terbiasa, meskipun sakit aktivitas kita tetap jalan seperti berjualan dan kerja lain ya tetap dikerjakan," cetusnya. Ramidah bersama warga lain, di tahun 2019 pernah melakukan unjuk rasa karena debu yang sangat mengganggu, namun hal ini tidak mendapat tanggapan serius dari pihak perusahan. Di awal operasi, perusahan tersebut sering menyemprot jalan untuk mengurangi intensitas debu yang dikeluhkan, namun saat ini sudah mulai berkurang. "Kita ini hidup dalam kepasrahan, kalau panas kita bakal hirup debu, jika hujan kita harus menerima becek dan banjir,"bebernya. Tak hanya itu, Ramidah juga mengatakan bahwa, jika di sore hari saat aktivitas karyawan pulang kerja, jarak pandang kita hanya bisa satu meter, karena banyak kendaraan yang berlalu lalang, dan intensitas debu jauh lebih tebal, membuat kita yang kena imbas dari debu aktivitas tambang tersebut. Pengakuan Saniah dan Ramidah tidak berlebihan, hal ini berdasarkan amatan kalesang.id di lapangan selama tiga hari pada Rabu-Jumat (1-3/3/2023) sejak memasuki Desa Lelilef pada sore hari, saat aktivitas para karyawan PT IWIP dengan menggunakan seragam kerja, berwarna coklat muda dan juga biru, ada yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan ada pula yang berjalan kaki, memenuhi Desa Lelilef. Saat pulang para karyawan tersebut, ada yang menggunakan masker ada pula yang tidak menggunakan masker, sambil menerobos debu yang begitu tebal berterbangan di udara. Dari aktivitas begitu padat, dan seluruh jalan diselimuti debu tebal, sejumlah anak-anak masih memilih berlarian di tengah hempasan debu, tanpa menggunakan masker, menerjang debu, sesekali memikirkan bagaimana kesehatan anak-anak dan para ibu-ibu yang tiap hari melakukan aktivitas di Desa Lelilef tersebut. Tak terhitung menit helm yang dikenakan penuh dengan debu, sepanjang jalan memasuki Desa Lelilef tak hanya debu, yang menyesakkan pernapasan, namun bau sampah juga begitu menyengat. Sepanjang jalan memasuk Desa Lelilef jalan dipenuhi dengan tumpukan sampah, dengan kantong kresek berwarna hitam dan merah yang memenuhi bahu jalan, setiap rumah dan tempat jualan ditutupi terpal, berwarna biru, hitam, dan orange untuk menangkal bebu yang akan masuk ke rumah maupun tokoh. Aktivitas warga Desa Lelilef Weda Tengah meski diselimuti debu tebal.( kalesang.id/ Yunita Kaumar) Kepala Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, Frilex Arbaben, membenarkan adanya dampak debu yang dialami warga saat ini karena adanya aktivitas tambang. Di Lelilef ini bukan hanya satu perusahaan saja namun ada beberapa perusahaan. "Kita ini dikepung perusahaan tambang besar," katanya. 99
Jumlah kepala keluarga di Desa Lelilef Sawai mencapai 317. Jumlah ini belum termasuk yang indekos. Sementara untuk permasalahan debu ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Frilex mengaku, soal keluhannya warga sudah sering dan ini sudah menjadi lagu wajib. "Jika panas warga harus menerima debu, karena aktivitas kendaraan dan perusahaan yang banyak, jika hujan harus menerima becek," ungkapnya. Frilex membenarkan bahwa, aktivitas sepadat ini karena karyawan tak hanya menempati Desa Lelilef saja, namun ada karyawan yang tinggal di Sofifi dan weda yang harus bekerja di Perusahaan PT IWIP. "Tempat kosan yang ada di Desa Lelilef ini tidak mampu menampung semua karyawan maka ada yang memilih tinggal di Sofifi dan weda, mereka bolak-balik,"jelasnya. "Di Lelilef ini lebih banyak kos-kosan dari pada pemukiman warga," katanya. Frilex juga menjelaskan bahwa meskipun Desa ini diapit oleh beberapa perusahaan, namun Desa ini masih sepenuhnya milik masyarakat. "Pokoknya Desa Lelilef ini diapit oleh beberapa perusahaan diantaranya ada PT IWIP dan PT WBN, tapi Desa ini tetap masih milik warga bukan milik perusahaan," tegasnya. Frilex juga mengaku, perusahan yang berada di pemukiman ini salah satunya perusahan batre, namun belum beroperasi,untuk perusahaan lain sudah beroperasi seperti PT IWIP sudah beroperasi sejak tahun 2018. Kedepannya jika ada dampak parah yang dirasakan oleh masyarakat maka warga perlu diselamatkan. "Jika ada dampak yang bahaya lagi, maka kita tidak tinggal diam, kita juga akan memikirkan apakah warga kita perlu dievakuasi atau tidak, namun sejauh ini belum dipikirkan," bebernya. Frilex menambahkan bahwa, berbicara evakuasi warga ini cukup sulit, karena ini bukan satu dua orang yang harus dievakuasi ini bicara menyangkut banyak orang, belum tentu juga warga ini mau itu yang sulit. "Ini mau evaluasi binatang aja sulit apalagi evakuasi masyarakat itu sangat sulit, namun kita tetap pikirkan keselamatan warga kita," katanya. Frilex mengaku, aktivitas di desa ini dari pagi hingga pagi lagi, dan dalam sehari kendaraan yang melintasi desa ini ribuan kendaraan. Karyawan PT IWIP itu tinggal mulai dari Weda tengah, Weda Kota hingga Sofifi, jadi keluhan soal debu itu sudah hal yang biasa. "Kalau mau dampak ini berkurang, kita harus bersatu minta perusahan ini tutup, warga juga sering melakukan aksi protes soal pengoperasian perusahaan ini, karena warga sudah tak sanggup menerima debu ini, segala cara sudah dilakukan tapi perusahaan tetap jalan dan kita tetap terima dampaknya," cetusnya. Tak hanya soal debu yang dikeluhkan namun ada juga sampah yang menumpuk sepanjang jalan di Desa lelilef tersebut. Frilex mengaku, sampah ini juga masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas, karena ini merupakan sampah dari kos-kosan dan juga sampah rumah tangga. "Masalah sampah sampai sekarang ini tong pe kapala pusing, karena jumlah jiwanya banyak dan tidak ada tempat sampah mau tidak mau orang buang di pinggir jalan," ucapnya. Frilex juga mengaku, soal sampah ini dari Desa sudah menyampaikan kepada pemerintah agar dapat membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA), agar tidak lagi sampah di buang di bahu jalan. "Pemerintah sudah sepakat untuk bangun TPA, namun hingga saat ini belum, kita tinggal menunggu saja," tandasnya. Penderita ISPA Meningkat Berdasarkan data yang dihimpun kalesang.id, penderita ISPA di Desa Lelilef trennya meningkat sejak tahun 2018-2022. Terdapat 2 penyakit tertinggi di UPTD Puskesmas Lelilef Weda Tengah. Infografis. ISPA 2018 sebanyak 351 ISPA 2019 sebanyak 852 ISPA 2020 sebanyak 434 ISPA 2021 sebanyak 729 ISPA 2022 sebanyak 1.100 Adapun data penderita Common COLD. 2018 sebanyak 720. 100
2019 sebanyak 1313. 2020 sebanyak 607. 2022 sebanyak 990 kasus. Kepala UPTD Puskesmas Lelilef Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah Maluku Utara, Bachsyuan Zami Hasan, saat dikonfirmasi Jumat (10/3/2023) berdasarkan data sejak tahun 2018-2022 kasus penderita ISPA mengalami peningkatan yang sangat signifikan. "Sejak saya menjabat Penderita ISPA di UPTD Lelilef ini meningkat karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan efek dari industri debu dan sampah yang masih berserakan sehingga terjadi kontaminasi melalui udara yang sudah tidak segar lagi," jelasnya. Tak hanya itu dia juga mengaku,penderita ISPA di Desa Lelilef ini terjadi pada semua kategori, terutama pada, anak,orang dewasa hingga lansia. "Yang terpapar ISPA ini semua kategori karena, memang udara disini tidak lagi baik," katanya. Sementara, ketika ditanya terkait dengan, apakah Pemerintah juga menyediakan pengobatan secara gratis di UPTD Lelilef tersebut, Kepala UPTD memilih untuk tidak menjawab akan permasalahan anggaran. Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Lelilef dan didampingi langsung oleh Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram Salam Sangaji, dalam pertemuan membahas terkait kasus yang mendominasi di Puskesmas Lelilef merupakan kasus ISPA dan common cold Kepala Puskesmas Lelilef juga menjelaskan bahwa, berdasarkan klasifikasi penyakit (ICD-10) penyakit teratas yang ditangani Puskesmas Lelilef adalah ISPA dan Common Cold, dimana satu tahun terakhir ISPA mencapai 1.100 kasus sedangkan common cold 990 kasus. Dia juga mengaku bahwa total dari keseluruhan pasien dalam angka kesakitan mencapai 10.160 kasus, dimana jumlah penduduk Desa Lelilef sebanyak 5.010 jiwa atau naik signifikan 100 persen yang disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat debu dan sampah. "Jadi salah satu indikator peningkatan atau penambahan jumlah penduduk efek dari industri tambang," ucap Kepala Puskesmas Desa Lelilef dilansir dari Sabtu (25/2/2023). Asraf Latif (29), mengaku yang diderita warga Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Waibulen ini bukan hanya, debu dari aktivitas pekerja perusahaan saja, namun ada juga dari debu dari pengoperasian pengolahan nikel di PT IWIP, karena perusahaan ini berada dalam kawasan pemukiman warga kedua desa tersebut. "Kita ini tak hanya menerima debu jalan saja namun dari aktivitas perusahan yang sangat membahayakan kesehatan warga desa, kita ini hidup dalam kepungan industri tambang yang besar semua," katanya. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Faizal Ratuela, saat dikonfirmasi mengatakan, secara kasat mata telah terlihat bahwa emisi udara di area lingkartambang Halmahera Tengah terutama pada PT IWIP ini sudah sangat parah, manusia yang hidup di dalam area seperti ini bagaimana dengan kesehatannya hal ini sudah harus dipikirkan pemerintah saat ini. Untuk program strategi nasional, harus memperhitungkan daya dukung daya tampung lingkungan. Maka, Walhi Maluku Utara, menegaskan dan meminta, pemerintah pusat untuk mengajukan proses audit terhadap Dinas Lingkungan Hidup karena dari fakta-fakta yang terlihat secara langsung terkait dengan emisi udara, terlihat jelas bahwa ada indikasi besar bahwa sudah berada di ambang batas. "Secara kasat mata kita sudah melihat hal itu, seharusnya ada proses peninjauan soal prosedur ketaatan perusahaan terhadap dampak yang dirasakan warga di Desa Lelilef Halmahera Tengah tersebut," jelasnya. Walhi Maluku Utara, menganggap bahwa ada situasi yang ditutupi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas terkait yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan. "Walhi Maluku Utara secara tegas meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses audit terkait dengan fungsi dan kewenangan DLH Provinsi Maluku Utara," tegasnya, Sabtu (11/3/2023). 101
Debu begitu tebal, disiang hari saat aktivitas berlansung di Desa Lelilwg Weda Tengah Halmahera Tengah Maluku Utara. (kalesang.id/ Yunita Kaumar) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya, dalam diskusi dengan Perkumpulan Pakativa Maluku Utara, terkait dengan konsesi izin perusahan di Maluku Utara, ini di bawah pemerintah pusat. Jika ingin mengembalikan alam kita untuk jadi lebih baik, sudah seharusnya, izin-izin soal tambang ini semua harus dihentikan terlebih dahulu. "Saya secara pribadi, semua perizinan harus dihentikan dulu, seperti pertambangan ilegal loging dan semacamnya dihentikan dulu, karena kita punya masa untuk merehabilitasi kondisi yang sudah terdegradasi ini cukup butuh waktu yang panjang puluhan tahun, kalau saya kita hentikan dulu soal perizinan tambang, dan semua ini diatur oleh pemerintah pusat, karena jika ada aturan yang bertentangan, harus diganti aturannya, kalau seperti itu saya dengan Gubernur bisa buat apa? Jika Gubernur tidak menandatangani, besoknya pasti muncul isu baru, yang dapat menekan kita di Daerah, seperti itu faktanya," ungkap Kadis DLH Provinsi Maluku Utara saat memberikan materi dalam diskusi yang digelar oleh Perkumpulan Pakativa Maluku Utara terkait dengan, tata kelola perizinan untuk pelestarian hutan di Maluku Utara pada Sabtu (7/12/2022) di Ballroom Gamalama, Sahid Hotel Ternate. Namun saat dikonfirmasi, terkait dengan emisi kualitas udara pada area lingkartambang PT IWIP khusunya di Desa Lelilef Halmahera Tengah, Dia pun meminta untuk menghubungi langsung, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH Provinsi Maluku Utara Yusri Hi Noho. Yusri Hi Noho, saat dihubungi mengaku, untuk memberikan izin terhadap lingkungan maka kita akan melihat, kondisi awalnya seperti apa, dan setiap perusahaan ini, mereka juga diwajibkan untuk mengukur kualitas udara dan air, namun penggunaannya harus di lab yang terakreditasi, dan orang yang mengambil sampel orang yang harus memiliki sertifikasi tentang itu, jika diluar dari itu tidak diperbolehkan. Lebih lanjut, Yusri mengaku untuk kualitas udara, di Halmahera tengah masih cukup baik khususnya di Kota Weda namun di lingkartambang PT IWIP saya tidak mengetahuinya. "Untuk kualitas Udara, sudah jadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan 6 bulan sekali terkait dengan kualitas udara dan air disana kepada DLH, lapor itu masuk ke bidang lain bukan saya karena yang mengurus itu di bidang lain, saya hanya mengukur pada 10 Kabupaten Kota saja, namun di area lingkar tambang saya tidak tahu," cetusnya Sabtu (11/3/2023). Berdasarkan hasil wawancara, DLH terlihat saling menutupi data baku mutu udara dan air di area lingkartambang PT IWIP, karena pertemuan kalesang.id bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada Sabtu (11/3/2023) Dia meminta untuk menghubungi kepala Bidang 1, setelah dihubungi Kepala Bidang 1 minta kembali menghubungi lain lagi. 102
Alam Kaya, Desa Kumuh Sampah memenuhi sepanjang jalan memasuki Desa Lelilef. (kalesang.id/ Yunita Kaumar) Asraf Latif, warga Desa Lelilef Sawai, mengaku Halmahera Tengah ini, jauh sebelum tambang hadir, desa ini penuh dengan hutan, karena yang ada hanya kebun milik warga, namun setelah hadirnya perusahaan PT IWIP, kehidupan manusia ikut berubah, karena Desa Lelilef mulai diselimuti debu tebal yang setiap saat, kami menghirupnya entah sampai kapan akan berakhir. "Tidak tahu kapan penderitaan warga desa akan berakhir," ungkapnya. Dia mengaku, tak hanya menghirup debu setiap saat namun, harus menanggung derita menghirup bau sampah, membusuk dimana-mana. Desa yang begitu kecil dengan jumlah penduduk yang begitu padat, membuat sampah menumpuk di sepanjang jalan di Desa Lelilef. "Jumlah penduduk disini lebih banyak karyawan ketimbang warga, dan kita tidak mempunyai tempat pembuangan sampah sehingga bahu jalan jadi sasaran orang-orang menitipkan sampah," jelasnya. Meskipun kita berada pada daerah lingkar tambang, yang menyumbang pertumbuhan ekonomi kita tertinggi sebesar 27,74 persen berdasarkan data Badan Pusat statistik tahun 2022. Dan hal ini juga disampaikan secara terbuka oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui pertemuan tahunan Bank Indonesia di tahun 2022. Bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara jauh lebih tinggi dari ekonomi dunia. "Namun pernyataan Presiden ini sangat disayangkan karena tidak melihat lansung kami yang tinggal di area lingkartambang, desa kami itu begitu kumuh sangat tidak layak sebagai satu desa," bebernya. "Desa ini jika panas penuh debu, jika hujan penuh dengan becek, sampah ada dimana-mana, kami harus menanggung ini semua setelah adanya perusahaan, sebelum ada perusahan kami hanya hidup dan bertahan dengan hasil pertanian dan tidak ada sampah dan debu seperti saat ini," kesalnya. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Kepala Desa Lelilef Sawai, bahwa desa tersebut semua jalan belum juga di aspal, sehingga ketika hujan pasti jalannya sangat becek, ketika panas diselimuti debu. Tak hanya masalah debu dan becek, jalan desa ini aksesnya juga sangat rusak parah, karena intensitas aktivitas yang begitu padat membuat jalan ini semakan rusak parah. Belum lagi soal sampah ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada pemerintah dalam hal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Weda Halmahera Tengah agar dapat dibuatkan satu TPA. "Kita sudah komunikasikan dengan Pemerintah dan pihak perusahan agar, dibuatkan TPA biar sampah tidak berserakan, dan hal ini sudah disetujui kita tinggal menunggu saja," bebernya. Pengakuan warga Desa Lelilef dan Kepala Desa Lelilef Sawai, sangat berbanding terbalik dengan pengakuan perusahaan, bahwa akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi lokal. Agnes Megawati, Associate Director Media & Public Relations Department IWIP, mengatakan, investasi tahap pertama senilai US$5 miliar untuk kawasan industri ini. Dia berharap, Investasi ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal seperti lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), serta meningkatkan perkembangan industri secara keseluruhan di Indonesia Timur. 103
"Nanti sisa US$ 5 miliar akan kami teruskan dalam tahap konstruksi. Total tahapan konstruksi kawasan industri ini ditargetkan selesai 10 tahun ke depan," katanya dilansir dari Mogabay.co.id La Ode Adnan Irham 104
15 "Kami tentunya respon baik karena ini akan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang menolak," kata Kepala Desa Kurolabu, Haslin, saat saya tanyai soal bakal dibangunnya smelter nikel untuk pembuatan baterai mobil listrik di desanya, Sabtu 25 Maret 2023. Alih-alih menolak, ia dan warga berharap banyak dari rencana tersebut. Alasannya ingin memperbaiki ekonomi warga dan desa yang muaranya kesejahteraan. Sebanyak 200 kepala keluarga (KK) di sana berharap lahan mereka masuk dalam lokasi perencanaan itu sehingga dapat ganti rugi yang sesuai. Haslin bercerita komoditi andalan di desanya adalah jambu mete. Hampir semua warga di sana punya kebun jambu mete. Selama ini hasilnya dijual ke pengumpul, lalu dibawa ke Kecamatan Lombe, Kabupaten Buton Tengah. Harga jualnya Rp 17.000 per kg yang masih berkulit, sedangkan yang kulitnya sudah dikupas mencapai Rp 100.000 per kg. Dalam setahun, Desa Kurolabu mampu menghasilkan hingga 400 ton Jambu mete. Posisi Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Sultra dihat dari citra satelit Google Maps 15 Tulisan diterbitkan di pada 18 April 2023. 15 105
Untuk dapat uang dan melanjutkan hidup di sela-sela mengurus kebun Jambu mete, beberapa warga mengandalkan hasil laut mulai dari ikan, teripang, hingga rumput laut. Namun, rumput laut bersifat musiman karena ombak keras lebih sering menerjang perairan desa mereka yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Namun itu semua dianggap belum cukup, kehadiran pabrik smelter di desa mereka nanti diyakini warga sebagai "rejeki nomplok" dan peluang memperbaiki hingga menambah ekonomi desa dan keluarga khususnya. "Duitnya untuk modal usaha, Pak," ditambahkan Nurwia salah satu dari 800 jiwa warga Desa Kurolabu. Nurwia mengaku punya kebun jambu mete, namun lokasinya jauh dari areal perencanaan smelter yang jaraknya tiga kilo meter dari perkampungan. Meski harapan dapat uang dari ganti rugi lahan sangat kecil. Ia hanya berdoa pembangunan itu dapat terealisasi. Menurut Nurwia dan kebanyakan warga lain, jika hanya mengharap hasil pertanian, perkebunan, plus laut yang selama ini mereka andalkan, desa mereka hanya akan begitu-begitu saja, tak ada kemajuan apalagi berkembang. Desa Kurolabu merupakan desa di Kecamatan Kulisusu Utara yang posisinya paling utara di Kabupaten Buton Utara, luasnya 20 ribuan hektar, didominasi mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Jika lewat darat, hanya satu jalur menuju ke desa ini, kini akses kesana juga makin gampang dibanding setahun lalu karena jalanannya baru saja dihitamkan alias diaspal. Haslin bukannya tak tahu risiko rusaknya lingkungan yang akan dihadapi kedepannya jika ada aktivitas smelter, berkaca pada beberapa daerah lain khususnya di Sulawesi Tenggara. Namun, katanya yang akan dibangun di desanya hanya pabrik smelter, bukan penambangan. "Kalau dampak lingkungan kayanya masyarakat tidak terlalu terganggu," yakin Haslin saat diwawancarai di Balai Desa Kurolabu. Pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Jumat 13 Januari 2023 menyebut saat ini berencana melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi ramah lingkungan atau green energy. Hal itu dilakukan dalam rangka penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi green energy dan green industry. Indonesia saat ini memiliki sekitar 41 smelter nikel yang beroperasi, sedangkan yang sudah selesai konstruksi ada 28 smelter, dan yang dalam tahap perencanaan ada dari 57 perusahaan. Suasana di Desa Kurolabu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Sultra. Ode Adnan Irham) 106
Yayasan Profauna yang bergerak dibidang konservasi hutan dan perlindungan satwa liar menilai pembangunan smelter bakal mengganggu ruang gerak satwa. Juru Kampanye Profauna, Swasti Prawidya Mukti menyebut juga akan berdampak pada kerusakan alam khususnya ekosistem akibat pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas smelter. Limbah dari proses pemurnian Nikel itu salah satunya adalah zat SO2 yang mengandung belerang, ketika zat ini menguap ke udara kontak dengan atmosfir dapat memicu terjadinya hujan asam yang secara langsung akan mencemari tanah, air dan udara, tidak lama kemudian pasti akan merusak jaringan tumbuhan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Buton Utara, Lasukrening membenarkan PT ATN Indonesia Mineral berencana membangun pabrik smelter nikel di Buton Utara dan telah dikeluarkannya surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dengan nomor 27072210217410002. Nantinya KKPR akan menjadi acuan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun PBG akan dikeluarkan pemkab kala seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat dan provinsi telah dilengkapi. "Masih banyak prosesnya, izinnya di (pemerintah) pusat sama provinsi semua, kami disini tinggal menunggu saja," katanya sambil menegaskan yang dibangun bukan tambang, melainkan pabrik pengolahan yang bahan bakunya berasal dari luar Buton Utara. Mantan Bupati Buton Utara, Abu Hasan yang saat menjabat getol menolak masuknya investasi sektor pertambangan, kini malah ikut-ikutan mendukung. Dia menganggap pembangunan suatu daerah membutuhkan investasi dari tiga bidang, yakni investasi swasta, investasi masyarakat dan investasi pemerintah. "Kalau itu ada titik keseimbangannya antara ketiganya, inshaallah pabrik atau tambang pasti jadi maslahat untuk banyk orang," terangnya dihubungi via ponsel, Selasa 2 April 2023. Saat dia memerintah Buton Utara selama lima tahun memang tidak ada aktivitas penambangan. Namun bukan berarti Abu Hasan menutup pintu masuk bagi sektor pertambangan, melainkan lebih kepada tidak adanya kesepakatan dan komitmen dari para investor kala itu untuk melengkapi prasyarat, misalnya dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) nya. Investasi pertambangan dan sejenisnya penting untuk suatu daerah yang ingin berkembang, namun lebih penting lagi memperhitungkan dampak lingkungannya seakurat mungkin. Jangan sampai jika smelter atau tambang sudah berjalan, biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan jauh lebih besar ketimbang income yang didapat dari eksploitasi pertambangan. "Kalau itu semua persyaratan amdal dan lain-lain dipenuhi, ya kita memang butuh tambang untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat," tuturnya. 107
Rencana smelter itu ternyata belum dibahas serius dalam rapat resmi di DPRD Buton Utara. "Masih samar-samar," bilang Anggota DPRD Buton Utara, Rahman Secara pribadi maupun kelembagaan, selama investasi swasta mampu memberikan manfaat untuk daerah dan masyarakat, Rahman tegas mengatakan tidak ada alasan dewan untuk tidak mendukungnya. Namun, lagi-lagi selama perizinan dilengkapi sesuai aturan yang berlaku, terutama menyangkut amdal. Ia menjanjikan jika perusahaan dimaksud telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, dewan pasti akan membahas kembali dalam rapat. Ditanya perihal Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Buton Utara, Rahman mengaku dirinya tak pernah ikut rapat membahas hal itu. "Mungkin sudah ada, tapi nanti saya kroscek kembali ke pimpinan," tutup Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Pemerintah Berencana Batasi Pembangunan Smelter Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel global. Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumberdaya nikel Indonesia 17,68 miliar ton dan cadangan 5,2 miliar ton. Cadangan nikel sebagian besar tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu di Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menjelaskan, saat ini produksi nickel pig iron (NPI) mengalami oversupply karena digandrungi para pelaku usaha. Nilai investasi teknologi pirometalurgi atau Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) relatif lebih murah dibandingkan teknologi HPAL. Lubernya produksi NPI di Indonesia memberikan efek domino pada sejumlah hal, salah satunya harga NPI yang akan semakin tertekan. Maka itu pemerintah akan mengendalikan produksi NPI di Tanah Air. Saat ini sudah ada 33 smelter berteknologi pirometalurgi yang telah beroperasi dan menghasilkan hingga 115,45 juta metrik ton NPI. Adapun sebanyak 37 smelter yang akan memproduksi 90,88 juta MT sedang proses konstruksi dan 27 smelter rencana dibangun. Jika produksi NPI dan feronikel terus bertambah, otomatis laju konsumsi nikel saprolit lebih tinggi. Maka diperlukan pembangunan smelter hidrometalurgi yang menghasilkan produk bahan baku baterai listrik. Tetapi pembangunan smelter hidrometalurgi relatif lebih 108
mahal dibandingkan pirometalurgi. Untuk membangun smelter HPAL membutuhkan dana kisaran 1 miliar dollar AS atau Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) bahkan bisa lebih. Bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria ketika ditemui, Senin 27 Februari 2023 enggan berkomentar banyak soal rencana tersebut. Namun tak menampik telah memberi sinyal agar perusahaan smelter boleh masuk di Butur dengan mengekuarkan surat rekomendasi persetujuan investasi. "Kalau dari (pemerintah) pusat sudah menyetujui, kami di Pemda juga siap. Intinya kami merespon segala bentuk investasi yang masuk di Butur," terang bupati dia periode itu. Sebelumnya di beberapa media lokal dan nasional, Ridwan berkomentar sangat mendukung masuknya PT ATN Indonesia Mineral. Ia bahkan meyakini teknologi canggih yang nantinya dipakai perusahaan bakal mampu menekan kerusakan lingkungan hingga 0 persen. Untuk memuluskan rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 51 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah. Alasan pemda merevisi aturan itu untuk tiga hal, yakni pembangunan bandara, pembangunan pabrik smelter dan perkebunan tebu. RTRW yang berlaku saat ini sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang Butur adalah peraturan daerah Nomor 51 tahun 2012 artinya bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ini sudah memasuki 10 tahun sejak diundangkan pada tahun 2012. "Revisi RTRW berdasarkan regulasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, dan peraturan menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021. Kemudian, terakhir surat Kementerian ATR/BPN nomor PK.01/296- 200/N/2022 tanggal 22 April 2022 merekomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Buton Utara 2012-2023 dapat dilakukan revisi dengan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Sekda Butur Hardy Muslim. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Butur, Mahmud Buburanda mengungkapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memberikan rekomendasi melalui surat diterbitkan, 22 April 2022, lalu. "Poin pentingnya, mengizinkan peraturan daerah Nomor 51 tahun 2012 tentang RTRW Butur untuk direvisi melalui proses penelitian peninjaun kembali. Pertimbangannya, peluang kemajuan iklim investasi dan dinamika internal yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang," ujar Mahmud Buburanda. sebagai tahap awal dibentuklah tim penyusun revisi RTRW bekerjasama dengan Center (COT) Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar untuk Of Technology mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan revisi RTRW. Walhi Sultra: Hati-hati Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Rabu 15 Maret 2023 ditemui di Kendari mengaku kaget di Buton Utara bakal dibangun pabrik smelter. Walhi tegas menolak hal itu, namun jika pemda tetap kekeh, ya harus punya kajian lingkungan dan analisis sosial di lapangan yang harus komperhensip. Yang pasti bakal terjadi jika smelter mulai aktif yakni akan terjadi alih fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Walhi juga khawatir jika smelter masuk, tidak menutup kemungkinan bakal ada aktivitas pertambangan mengingat Butur juga kaya akan sumber daya mineral, termasuk nikel. Andi meminta agar Pemda Buton Utara benar-benar memikirkan rencana tersebut, jangan hanya bicara soal investasi dan beralibi ekonomi masyarakat bakal melejit. Tidak ada jaminan saat tambang dan sejenisnya masuk, ekonomi meningkat jangka panjang. 109
"Kita ambil contoh (Kabupaten) Konut (Konawe Utara), di sana memiliki IUP terbanyak, apakah dengfan IUP 50 itu ekonomi masyarakat meningkat? Tidak! malah dampak lingkungannya," papar Andi. Sama halnya di Kabupaten Bombana, tepatnya di Pulau Kabaena. Data Walhi Sultra, hasil turun langsung ke lapangan menunjukkan, Pulau Kabaena dulunya penghasil cengkeh, jambu mete dan ikan. Ketika tambang masuk beserta smelternya, semua hilang, tak ada lagi cengkeh, jambu mete, pekerjaan sebagai nelayan pun tak lagi dilakukan. Warga kini menerima dampak, tiap tahun banjir. Pernyataan Bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria yang menyebut smelter itu nantinya bakal mengantisipasi dampak lingkungan hingga 0 persen dianggap lucu dan tak berdasar. "Seperti apa kajiannya itu, bertentangan dengan kajian Walhi," lanjut Andi. Suaka Margasatwa Buton Utara ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 142/Kpts/Um/12/1979 tanggal 17 Desember 1979 dengan luas 82.000 ha. Latar belakang penunjukannya adalah karena potensi flora dan fauna yang ada di dalam kawasan yang perlu dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebuadayaan. Secara geografis, kawasan SM Buton Utara terletak antara 04°26' LS - 04°54' LS dan 122°48' BT - 123°11' BT, Dari data BKSDA Sultra beberapa jenis Flora yang ada disana yakni 1.Gito-gito (Diospyros pilosanthera) 2.Bayam (Intsia bijuga) 3.Wola (Vitex coffasus) 4.Kolaka (Casearia grewiaetifolia) 5.Sabampolulu (Desoxyllum sp.) 6.Dongi (Dillenia serrata) 7.Mangga hutan (Mangifera sp.) 8.Kayu Cina (Podocarpus neriifolius) 9.Ketapang hutan (Terminalia supitiana) 10.Betau (Calophyllum soulatri) 11.Upi (Intsia palembanica) 12.Nyatoh (Palaquium batoanense) 13.Rotan (Calamus sp.) 14.Pandan hutan (Pandanus sp.) Sedangkan spesies Fauna yakni 1.Anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis) 2.Anoa pegunungan (Bubalus quarlesi) 3.Monyet hitam Sulawesi (Macaca ochreata) 4.Rusa (Cervus timorensis) 5.Kus-kus (Phalanger celebensis) 6.Sapi liar (Bostaurus sp.) 7.Tupai (Callosciurus sp.) 8.Ayam hutan (Gallus gallus) 9.Maleo (Macrocephalon maleo) 10.Elang bondol (Haliastus indus) 11.Kacamata Sulawesi (Zosterops consobrinorum) Khusus Anoa, BKSDA Sultra sendiri memiliki empat situs monitoring populasi anoa yang salah satunya ada di SM Buton Utara yang dibagi 2 titik yakni blok Eelahaji dan Blok Hutan Betau Ronta dengan sebanyak 117 ekor (data tahun 2019). 110
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I, Priharto menjelaskan dari titik koordinat rencana pembangunan Smelter tersebut berada di luar wilayah kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara. Jarak terdekat dengan kawasan sejauh 3 Kilometer lebih. "Kawasan sebagian besar masuk APL dan sebagian kecil masuk HPT," tulisnya saat dikonfirmasi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menawarkan konsep baru yakni degrowth. Hal ini bukan berarti tanpa pembangunan, tapi alternatif pembangunan yang mencoba mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara masif atas nama pertumbuhan ekonomi. Lembaga riset yang bergerak dalam lingkup analisis makro-ekonomi, kebijakan publik, ekonomi berkelanjutan, dan ekonomi digital itu menilai ada beberapa alasan ide degrowth yang menarik diterapkan yani karena sumber energi fosil semakin menipis yang mengakibatkan fluktuasi harga yang berbahaya bagi ekonomi. Selanjutnya penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengancam kehidupan manusia, penurunan ekosistem alam dimana manusia bergantung, meningkatnya dampak negatif pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat misalnya ketimpangan, kemiskinan, dampak kesehatan. Terakhir adalah neokolonialisme, karena sumber daya negara dunia ketiga dihisap oleh negara maju untuk memuaskan gaya hidup, membutuhkan energi dalam jumlah besar, sampah, limbah dan sebagainya. Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Januari 2022, Direktur PT ATN Indonesia Mineral Alman Susmanto mengatakan, pihaknya menjajaki kerja sama global dengan sejumlah perusahaan untuk membangun pabrik nikel kelas satu sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. "PT ATN Indonesia Mineral Pada hari Selasa telah menandatangani bersama Memorandum of Understanding (Mou) dengan mitra perusahaan yakni GS Engineering & Construction Corp, STX Corporation," kata dia. Selain itu, penandatanganan juga dilakukan oleh Monolith Co., Ltd. yang akan menjadi terobosan dasar untuk membangun dan mengoperasikan Pabrik Nikel berdasarkan technology(MACH) lisensi milik Monolith Co., Ltd. Alman menambahkan, perkembangan pabrik-pabrik yang telah ada di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara, selama ini lebih banyak hanya mengolah nikel menjadi nickel pig iron dan ferronickel. Olahan tersebut yang kemudian diturunkan menjadi stainless stell. Sementara itu, pabrik pengolahan nikel bernilai tinggi seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) atau mixed sulphide precipitate (MSP) belum banyak berdiri di Indonesia. Padahal hasil olahan tersebut dapat digunakan menjadi prekursor atau katoda untuk menjadi baterai kendaraan listrik. Proses produksi nantinya akan melalui teknologi ramah lingkungan, tanpa terak, tanpa limbah cairan yang keluar, teknologi yang sangat aman dari sisi ekologi. PT ATN Indonesia Mineral, sangat sadar dan mendukung program Pemerintah Indonesia yang telah melarang ekspor mineral non-olahan untuk mencegah keluarnya sumber daya alam mineral melalui ekspor barang mentah, dan berharap adanya pengembangan industri lokal. Sejauh ini industri Ferronickel, Nickel Pig Iron di beberapa daerah juga telah mulai menjadi pabrik pengolahan nikel untuk baterai sekunder dan ESS. "Dengan adanya teknologi ini, sangat selaras dengan harapan pemerintah untuk mendukung teknologi biaya rendah dan efisiensi tinggi ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia," tandas dia. Investasi awal perusahaan tersebut rencananya sebesar 200 juta dollar AS. Ia mengaku telah mendapatkan dukungan penuh pemerintah terhadap rencana pembangunan pabrik itu 111
yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Buton Utara, tentang Persetujuan Investasi No. 640/882/VIII/2021," pungkas dia. Selain itu, ia menjelaskan alasan memilih lokasi di Butur untuk pembangunan pabrik nikel yakni karena daerah baru berkembang, sehingga butuh investasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Nantinya perusahaan juga bakal membangun jetty di sekitaran kawasan pabrik sebagai pintu masuk operasional. Proses perencanaan smelter itu diperkirakan berjalan 1 tahun 6 bulan, dan paling lama 2 tahun dengan masa uji coba selama 6 bulan. Untuk tahap awal pembangunan dengan luas lahan 300 hektar dapat menampung 6 tenan atau pabrik, dengan satu tenan memiliki luas bangunan 50 hektar. "Lalu, pengembangannya nanti sekitar 700 hektar, tetapi harus melihat lagi mana kawasan yang bisa atau tidak untuk menjadi proyek pengembangan," jelasnya. Perusahaan mengklaim bakal menyerap 1.000 tenaga kerja lokal untuk tahap pertama, lalu dalam pemgembangannya nanti dilanjutkan menyerap 2.000 tenaga kerja lagi. Itu semua dianggap mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Saat dihubungi nomor kontak PT ATN Indonesia Mineral, tak ada jawaban. Sedangkan ketika saya mendatangi alamat yang tertera dalam Surat Perizinan Pemanfaatan Ruang di Jalan Malaka No 8 Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, sama sekali tak ada aktivitas, yang terlihat hanya ruko kosong yang sepertinya telah lama tak ditempati. Di depa ruko itu terdapat neon box bertuliskan PT Indah Putria Alkesindo Pratama, bukan PT ATN Indonesia Mineral. Jalan Malaka No 8 Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari adalah alamat PT ATN Indonesia Mineral namun tak ada aktivitas disana dan hanya ruko kosong. Namun terdapat papan nama PT Putria Alkesindo Pratama. Ode Adnan Irham) 112
Made Putri Wahyuni dan Ni Ketut Juniantari Balebengong.id 113
16 Kawasan Desa Suana, Nusa Penida terlihat ramai seperti biasanya. Perkembangan pariwisata meningkat masif. Lokasi desa yang berada di pesisir sekaligus perbukitan jadi pemikat para pemburu pemandangan. Jajaran hamparan panel di Bukit Dusun Karangsari menjadi pemandangan baru melapisi perbukitan seluas 4.5 hektare itu. Ribuan panel ini diandalkan untuk menghasilkan energi 3,5 Mega Watt lalu dijual ke anak perusahaan PLN, Indonesia Power. Geliat mengejar Bali zero emission melalui pemanfaatan energi baru terbarukan memasuki babak baru. Wacana Bali Mandiri Energi Bersih terus digaungkan. Terlebih sejak target-target rencana energi baru terbarukan yang tertulis dalam beberapa peraturan tahun 2020. Sekian hektar lahan di beberapa titik menjadi realisasi mega proyek yang dibangun sejak tahun 2000- an. Namun, sampai 2023 capaiannya tak memenuhi target. Tak sedikit mega proyek EBT pun berakhir mangkrak. Upaya mencapai target energi bersih ini masih menjadi pertanyaan besar. Polanya sama, proyek dibangun untuk menyambut ingar bingar pertemuan internasional yang digelar di Bali. Namun, wacana perawatan untuk keberlanjutan sangat jarang terdengar. Akankah target bauran EBT di Bali hanya wacana? 16 Tulisan diterbitkan untuk Balebengong.id 16 114
Hamparan panel PLTS Karangsari Nusa Penida menggunakan lahan seluas 4.5 hektare menghasilkan energi 3,5 Mega Watt. Foto: Juni PLTB dan PLTS di Nusa Penida Tower sisa PLTB Puncak Mundi di rimbun pepohonan liar. Foto: Juni Tiang menjulang tanpa kincir sudah terlihat setelah setengah perjalanan menaiki Bukit Puncak Mundi, Nusa Penida. Setiap pembangkit listrik memiliki rumah daya. Tempat mesin- mesin mengoperasikan PLTB itu tinggal bangunan. Tak ada mesin atau inverter yang tersisa 115
dari 9 PLTB yang ada di sana. Semak belukar tumbuh subur di daerah kering berbatu putih itu. Tak sedikit grafiti menghiasi tembok rumah daya. Dalam perkiraan, meski kondisinya berada di dalam semak, masih ada jejak orang yang datang ke proyek mangkrak itu. Pada awalnya Nusa Penida hanya mengandalkan satu pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 2,7 MW. Namun melalui program listrik pedesaan maka akhir tahun 2005 dioperasikan sebuah unit PLTB di Nusa Penida. Kemudian ditambah lagi sebuah unit pada akhir tahun 2006 sehingga terdapat 2 PLTB dengan kapasitas 2x80 kw. Kedua PLTB ini merupakan PLTB pertama di Indonesia yang terkoneksi ke jaringan (on grid). Kedua pembangkit ini dibangun oleh Prolides Bali NTB-PLN Distribusi Bali dengan biaya sekitar 3,5 miliar per unit yang dibiayai oleh APBN. Turbin angin diletakkan di atas tower pada ketinggian 30 m dari ground level. Kedua PLTB ini dikoneksikan dengan grid 20 kv sehingga beroperasi secara hibrid dengan PLTD, untuk memasok keperluan listrik di Kepulauan Nusa Penida. Coretan rumah daya PLTB Puncak Mundi. Foto: Juni Setelah PLN membangun keduanya, PLTB ini diserahkan ke Pemerintah Klungkung sebagai pemilik dan dioperasikan serta dipelihara oleh Koperasi Surya Sejahtera. Setelah adanya pembangkit tenaga bayu, PLN menjadi hemat sekitar Rp 315 juta. Penghematan ini berupa berkurangnya bahan bakar solar penggerak pembangkit tenaga diesel yang dibutuhkan 6.300 liter per hari. Dikutip dari website ESDM Provinsi Bali, hingga Bulan September 2007 total energi yang dihasilkan oleh kedua unit PLT Bayu yang beroperasi di Puncak Mundi mencapai 164,7 MWh. Itu dengan rincian unit 1 beroperasi sejak April 2006. Sedangkan unit 2 beroperasi sejak Bulan Desember 2006. Energi yang dihasilkan tersebut setara dengan 49.429 liter solar. Dengan mempertimbangkan harga solar Rp 6500/liter maka penghematan yang dilakukan sekitar Rp 321 juta. Keuntungan lain pengoperasian listrik tenaga angin seperti di 116
Puncak Mundi ini adalah terhindarkannya udara dari emisi CO2. Dengan mempertimbangkan produksi emisi diesel sebesar 0,3 kg/kWH maka pengoperasian PLT Bayu di Puncak Mundi selama ini bisa menghindari terbuangnya gas CO2 sebesar 49,43 ton. Pada tahun 2007 dilakukan pembangunan tujuh unit PLTB, dimana tiga unit berkapasitas masing-masing 85kw sementara empat unit lainya berkapasitas 735 kw (80x4=320, 85x3=255 kw, total 735 kw. PLTB Nusa Penida diproduksi oleh perusahaan turbin di Belanda yang bernama Wind Energy Solution (WES). Turbin bekerja pada kecepatan angin diatas 3 m/s dan mencapai kelayakan ekonomis pada kecepatan angin rata-rata 5 m/s. WES 18 telah dilengkapi dengan kemudahan untuk dioperasikan secara hibrid dengan generator diesel. Dengan umur ekonomis sekurangnya 20 tahun, kecepatan angin rata-rata 5,5 m/s. Data Pembangkit Listrik Kutampi PLTB 1 WES (80 kw) , PLTB 2 WES (80 kW), PLTB 3 Indo Electric (85 kW), PLTB 4 Indo Electric (85 kW), PLTB 5 Indo Electric (85 kW), PLTB 6 WES (80 kW), PLTB 7 WES (80 kW), PLTB 8 ALTO (-), PLTB 9 WES. Dari sembilan pembangit berkapasitas masing-masing 80 kW (enam unit) dan 85 kW (tiga unit), PLTB ini mampu memproduksi energi sekitar 735 kW. Pembangkit listrik ini digadang-gadang mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan PLTG Kutampi. Dengan mempertimbangkan produksi emisi diesel sebesar 0,3 kg/kWh, maka setidaknya 220,5 ton emisi gas CO2 terbuang ke udara. Pengelolaan PLTB di Nusa Penida dibagi dua. Total PLTB 9 buah. Enam PLTB di bawah naungan ESDM melalui Koperasi Surya Sejahtera Desa Klumpu di Nusa Penida. Tiga PLTB dikelola PLN Nusa Penida. Nyoman Sudara seorang teknisi pertama ketika PLTB itu beroperasi. Ia sebelumnya merupakan buruh bangunan. Nyoman mendapatkan pelatihan kelistrikan selama dua tahun sebelum akhirnya direkrut melalui vendor outsourcing. Tahun 2007 ia menandatangani kontrak kerja sebagai teknisi lapangan yang menjaga tiga PLTB yang dikelola PLN. Minimnya teknisi masa itu, Nyoman Sudara akhirnya dilimpahkan untuk membantu mengurus enam PLTB proyek ESDM. Nyoman mulai merawat sembilan PLTB secara rutin. Menurutnya tugas teknisi PLTB sangat beresiko. Tugasnya mulai dari mencatat energi yang masuk ke inverter. Juga membersihkan secara berkala keseluruhan lokasi PLTB. Memastikan alarm beroperasi dengan baik. Mengecek tegangan yang disuplai dari PLN. Tegangan yang dihasilkan oleh turbin. Termasuk kecepatan anginnya. "Saya mencatat perubahan angin setiap 1 jam secara manual," katanya. Bangunan seperti rancangan kantor di sebelah PLTB Puncak Mundi Nusa Penida hanya tersisa rangka. Foto: Juni 117
Sembilan PLTB ini menggunakan dua sistem pengoperasian yang berbeda. Enam PLTB yang dikelola Koperasi Surya Sejahtera merupakan produk yang diimpor dari Belanda- Wind Energi Solution (WES). Pembangkit ini menggunakan sistem pengoperasian sistematis dari sensor. PLTB ini menggunakan dua baling-baling saja. Perawatannya juga lebih sistematis melalui mesin kontrol di rumah daya. Sebuah bangunan untuk menyimpan mesin-mesin pengoperasian PLTB. Letaknya di dekat PLTB dibangun. Berbeda dengan pengoperasian tiga PLTB yang dikelola PLN, produk ini buatan Cina. Ciri-cirinya menggunakan tiga baling-baling. Menggunakan sistem buka-tutup untuk perawatannya. Artinya untuk perawatan PLTB ini, Nyoman harus naik ke baling-baling untuk mengisi oli. Kemudian cek alarm sebagai sensor turbin berjalan atau tidak. Selama tiga tahun merawat PLTB, kondisi angin ternyata tak konsisten seperti perkiraan awal. Angin kencang yang tiba-tiba berhembus di Puncak Mundi itu menggerakkan turbin lebih cepat dan berputar diluar kontrol. Tiga PLTB yang menggunakan sistem buka- tutup tiba-tiba tak bisa tertutup. Nyoman mengecek, sensornya tidak berfungsi. Putaran yang semakin kencang menggoyangkan tower PLTB setinggi 30 meter. Nyoman bersama satu temannya yang ketika itu ada di Puncak Mundi melaporkan ke PLN. "Saya videokan kondisi PLTB waktu itu. Kemudian saya kirimkan ke PLN, kalau sampai 24 jam tidak tertangani tower PLTB bisa roboh. Dari PLN memberitahu agar melakukan tindakan darurat, apa pun yang penting turbinnya berhenti," cerita Nyoman Sudara melalui sambungan WA ketika dihubungi. Sensor yang tidak berfungsi ketika itu, menyebabkan turbin terus bekerja. Akhirnya Nyoman Sudara dengan dibantu satu temannya menghentikan secara manual. Mereka memanjat tower PLTB, kemudian menutup mesin kontrol yang berada di pusat baling-baling. Setelah turbin menunjukkan gerakan perlahan baru ia lebih tenang. Momen membahayakan itu menjadi kenangan hingga saat ini bagi Nyoman Sudara. Sesekali ketika ia melihat kembali video-videonya saat memanjat tower PLTB ia merasa tidak percaya memiliki keberanian itu. Selain tindakan berbahaya itu, Nyoman juga mendapati tanda-tanda kerusakan PLTB yang ia kelola di tahun ketiga. Termasuk enam PLTB lainnya. Ia mencatat tanda-tanda kerusakan itu seperti sensor on-off mulai tidak berfungsi, inverter mati, alarm berbunyi tidak wajar. Nyoman memetakan masalah utamanya akibat angin yang tidak konsisten. Hal ini berdampak pada putaran turbin dan listriknya menjadi tidak stabil. Segala permasalahan ini akhirnya merusak bagian-bagian turbin serta mesin secara bertahap. Kerusakan kemudian dilaporkan ke PLN. Satu per satu komponen yang rusak diorder untuk diganti. Namun, orderannya tak kunjung datang. "Saya order satu komponen, dibilang seminggunya lagi akan datang. Setelah seminggu menunggu, dibilang satu bulan lagi. Begitu seterusnya sampai satu per satu komponen lainnya ikut rusak," kata Nyoman Sudara. Padahal, untuk sebuah mesin kelistrikan, Nyoman memaparkan, setiap satu kerusakan harus segera mendapat penanganan. Jika tak ditangani atau lama diperbaiki maka akan berdampak pada komponen lain. Kerusakannya jadi makin parah. Ketiadaan suplai komponen baru sebagai pengganti yang rusak, memperparah PLTB- PLTB lainnya. Tanda pertama yang muncul dimulai dari sensor yang tidak mendeteksi komponen lain. Kemudian kerusakan inverter ditandai dengan bunyi mesin. Teknisi gabungan saat itu diturunkan oleh PLN. Untuk membantu menghidupkan PLTB 5, yang saat itu rusak paling awal, dipinjamlah inverter PLTB yang lain. Namun, ternyata bukannya membantu, justru inverter yang dipinjam 118
ikut rusak. 2009 awal PLTB 5 tak tertolong dan tidak bisa beroperasi. Nyoman selesai merawat sampai tahun 2009 saja. Setelah itu pengelolaan PLTB dilimpahkan ke Pemda Klungkung. "Mau tak mau saat itu kami menerapkan sistem kanibal," sebut Nyoman. Komponen yang masih hidup diambil untuk membantu komponen yang mati. Namun apa daya, matinya bertahap dan tak ada yang selamat. Alhasil, di awal da tahun 2009, tiga PLTB di bawah naungan PLN tidak menghasilkan listrik sama sekali. Selanjutnya disusul enam PLTB mesin yang didatangkan dari Belanda tidak menghasilkan listrik akhir 2009. Seperti pinang dibelah dua. PLTS yang dibangun berdekatan dengan PLTB di Puncak Mundi juga mengalami nasib yang sama. Semak belukar tumbuh subur di dalam kawasan yang ditembok besi. Tembok pintu masuk yang bercorak ukiran Bali pun sudah terhalang rumput tinggi hampir setinggi tiga meter. Solar panelnya memang masih utuh. Namun, beberapa kabel penghubung antar panel sudah lepas. Rumah Daya masih menyimpan mesin-mesin seperti inverter dan alarm. Bunyi-bunyi itu seperti token listrik yang kehabisan pulsa. Penanda inverter hidup. Ada beberapa inverter berwarna biru dan mesin lain. Kami tak bisa mengakses lebih rinci bagian mesin mana yang masih menghasilkan bunyi. Sebab pintu yang terbuat dari besi ringan itu terkunci rapat dan berkarat. Mengaksesnya pun tak mudah, karena tanaman berkayu memenuhi halaman itu. Saat PLTS di Puncak Mundi beroperasi, Nyoman Sudara juga bertugas merawatnya sejak 2017. Nyoman ketika itu dimintai bantuan untuk membersihkan solar panel. Ia mengenang kegiatannya dulu. Tiap harinya Nyoman membersihkan solar panel secara manual, menggunakan sapu yang ditambah pemanjang. Agar bisa mencapai bagian tengah panel. Memperbaiki kabel yang terhubung antar panel. Setiap jam ia mencatat berapa energi yang dihasilkan. Menurutnya, kawasan PLTS di Puncak Mundi saat ia rawat masih bersih. Tak ada penghalang tanaman di atas panel yang menghalangi terserapkan matahari. "Tiang anggap ngayah bersih-bersih tiap hari di sana karena saya sekalian mebanten keliling di seluruh kawasan PLTS," ceritanya. Namun, pandemi Covid-19 mengubah semuanya. Ia semula diberikan uang bersih- bersih sebesar Rp 1 juta per bulan oleh PLN. Tahun 2019 akhir, ketika pandemi merebak, ia dihubungi pihak PLN bahwa tidak ada anggaran lagi untuk menggaji dirinya. Karena harus bertahan hidup di tengah pandemi, akhirnya Nyiaman Sudara mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi terakhir saat ditinggalkan Nyoman, PLTS itu masih bisa menghasilkan listrik. Terdapat dua inverter dan satu mesin alarm di Rumah Daya. Dulu ketika masih beroperasi total terdapat lima inverter dan menghasilkan energi 95 kV. Saat ini hanya tersisa dua inverter dan satu mesin alarm yang tertinggal di Rumah Daya. Nyoman menduga penyaluran energi PLTS ini tidak efektif. Sebab banyak energi yang terbuang di jalan ketika menyalurkan listrik ke PLN. "Satu inverter di rumah daya masih hidup. Saya masih sering mengecek ke sana (ke Puncak Mundi). Hanya saja saya tidak tahu kemana energi itu disalurkan. Sebab kabel besar di PLN yang dulu terhubung sudah dicabut," kata Nyoman yang saat ini sudah berkerja sebagai teknisi di PLN Nusa Penida. PLTS Kubu Memasuki gang berukuran satu mobil, dari Jalan Raya Amlapura-Singaraja, sekitar satu kilometer, terlihat lima gardu listrik yang menjulang tinggi. Saat saya dekati, terdapat kertas pudar yang masih menempel. Bagian atas, bertuliskan "Energi Sumber Daya Mineral untuk kesejahteraan rakyat" berdamping sejajar dengan logo PLN. Bagian kedua stiker peringatan listrik tegangan tinggi, sejajar dengan stiker PT. Surya Energi Indotama (SEI) selaku kontraktor pembangun proyek ini. 119
Ribuan buah panel surya berbaris rapi menghadap arah barat laut. Inilah PLTS Kubu yang terletak di Desa Baturinggit Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, 100 km dari Kota Denpasar. Atau kurang lebih 3 jam berkendara dari Kota Denpasar. Saat itu masih pagi, tidak terlihat ada aktivitas apapun di area PLTS. Hanya ada gulma yang tumbuh subur, hingga anakan pohon asem yang muncul dari celah panel. Pintu pagar terbuka lebar, tidak ada gembok yang mencantol. Seseorang bisa saja keluar masuk ke PLTS ini. Meskipun ada tulisan peringatan "Dilarang Masuk Selain Petugas". PLTS Kubu di Karangasem, dibuat tahun 2013 bersamaan dengan PLTS Kayubihi di Bangli. Dikutip dari Bali Tribun bulan Juli 2017, 19 dari 50 inverter sempat rusak dan sudah diperbaiki oleh petugas Kementerian ESDM. Kemudian bulan Februari 2018, melalui siaran pers website resmi daerah Karangasem telah dilakukan serah terima revitalisasi proyek. Dari Kementerian ESDM selanjutnya PLTS ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernama PT Karangasem Sejahtera. tetapi, hingga kini pihak BUMD PT Karangasem Sejahtera belum menandatangani surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (JBTL) dengan PLN selaku pembeli. Pada Januari 2022, media ramai memberitakan bahwa DPR mengunjungi PLTS yang sudah tak beroperasi itu. Namun, hingga sekarang belum ada kabar terbaru. Akan Pada 4 Maret 2023, saya masuk ke dalam area ini untuk mencari tahu apakah ada petugas berjaga. Menyusuri panel surya di tanah seluas 1,2 hektar. Di pinggir barisan panel surya, terpasang inverter merek dagang Sungrow buatan Cina. Inverter itu tidak menunjukan cahaya lampu maupun angka yang seharusnya muncul di layar. Sebagai catatan, inverter adalah peralatan elektronik yang berfungsi untuk mengubah sistem tegangan searah (DC) keluaran panel surya menjadi tegangan listrik bolak balik atau alternating current (AC) jaringan listrik PLN. Jalan Berliku EBT di Bali17 I Gusti Bagus Setiyawan, Sub-koordinator Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral menjelaskan satu per satu kondisi proyek pembangkit listrik yang dimulai tahun 2007 di Nusa Penida, Klungkung. Tahun 2007 pemerintah pusat merencanakan membuat desa mandiri energi. Ada beberapa jalan yang ditempuh untuk merealisasikan itu. Salah satunya dengan memberikan bantuan ke Pemerintah Provinsi Bali terkait mandiri energi di Nusa Penida. Sebagai realisasi, dibangun PLTB, PLTS dan biogas di Nusa Penida. Kemudian diserahterimakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Alasan kekurangan sumber daya manusia dan anggaran dana yang terbatas, dari Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menerima hibah itu. "Maka jadinya terbengkalai. Jadi antara pihak pusat dan daerah ada keracunan, karena listriknya sudah masuk ke PLN tapi pihak kementerian tidak bisa seterusnya memelihara karena pemeliharaan harusnya di pihak kabupaten," sebut Gus Kaca. Jalan tengah lainnya, pihak kementerian menawarkan melakukan revitalisasi dan perbaikan dengan catatan pihak kabupaten mau menerima dan mengelola. Tapi pihak Klungkung tetap tidak menerima. Lantas bagaimana alur mega proyek EBT ini? Bali dipetakan memiliki potensi energi surya yang besar. Pemetaan ini sudah terlampaui sehingga sudah masuk di perencanaan. Sebagai tahapan awal persiapan agar pembangkit listrik tak lagi mangkrak, Gus Kaca menyebutkan harus dimulai dari badan pengelola. Hibah energi biasanya langsung turun dari kementerian. ESDM hanya menjadi 17 Video dokumenter mengenai hal ini, juga bisa diakses di youtube: 120
gerbang masuk sebuah program. Sebab untuk pelaksanaannya akan dilimpahkan ke kabupaten. "Dari pihak kabupaten yang harus membuat suatu badan usaha seperti koperasi atau apapun itu, melakukan proses perizinan ke kementerian pusat," paparnya. Termasuk juga mengurus proses jual beli dengan PLN sehingga mendapat angka yang pasti. Begitu ditandatangani oleh PLN dan Perusda, maka badan usaha itulah yang menjadi roda putar sebuat proyek pembangkit listrik. "Jadi apapun yang diproduksi oleh PLTS, maka akan dibayarkan oleh PLN. Uang tidak masuk ke Pemda tapi masuk ke Perusda," imbuhnya ketika disambangi di kantor ESDM Provinsi Bali. tahap pembangunan, pemerintah daerah yang melakukan permohonan ke pusat untuk mengurus perizinan kelistrikan melalui Perusda. Selanjutnya, pihak kabupaten yang memiliki wewenang untuk menentukan pegawai Perusda dan direktur dipilih untuk mengelola PLTS. Ketika memasuki "Kami akan berkomunikasi dengan PLN jika kapasitas besar (seperti sekian megawatt) maka listrik dijual ke PLN. Sebab PLN, perusahaan satu-satunya yang menjual listrik ke masyarakat," tambahnya. Dengan adanya pembangkit yang besar, maka kerjasama dengan PLN bisa diteruskan. Sehingga mega proyek energi di Bali selalu melibatkan dan masuk dalam perencanaan PLN. Ketika sudah terjadi kesepakatan, PLN yang akan meneruskan prosesnya. Salah satu percontohannya ada di PLTS Kayubihi. Pemanfaatan PLTS ini biasanya menggunakan lahan pemerintah. Tidak menggunakan lahan masyarakat yang besar. Kecuali rencana PLN yang membangun PLTS 2x25 megawatt di daerah timur dan barat Pulau Bali. "Kalau memang rencana itu berjalan, pasti membutuhkan lahan yang besar itu pasti membutuhkan sosialisasi juga," tambahnya. Gus Kaca menegaskan sekali lagi kejadian proyek pembangkit listrik yang mangkrak seperti di Nusa Penida dan Kubu. Kasus itu masuk dalam kejadian di luar kontrol. Ia menyebut proyek mangkrak itu kurang perencanaan. Proyek EBT yang mangkrak merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Sama halnya proyek-proyek yang dibuat ketika acara (seperti G20). Sistem pemberian secara langsung dari pusat ke kabupaten seringkali menjadi sumber persoalan. Kabupaten seakan harus bertanggung jawab pada proyek dadakan ini. "Kabupaten merasa tidak meminta apalagi ini EBT yang memerlukan kesiapan banyak hal. Misalnya membutuhkan sumber daya yang mumpuni. Jika mendadak diberikan, kabupaten jadi tidak siap untuk pemeliharanya operasionalnya gimana, suku cadangnya, bagaimana cara merawatnya. Ketidaksiapan itu menjadi penyebab mangkrak PLTB dan PLTS di Nusa Penida. "Butuh sumber daya manusia untuk merawat, yang artinya harus diberikan imbal balik juga. Contohnya kami disini dapat bantuan 40kw, kami punya sumber daya manusia yang merawat meski belum memahami tapi kami mendapat akses untuk aktif belajar," katanya. Lalu bagaimana dengan pemeliharaan proyek EBT, masukkah dalam perencanaan? Gus Kaca mengembalikan urusan pemeliharaan ke pemerintah daerah. Kemudian keperluan- keperluan itu bisa diajukan ke pemerintah provinsi. Melalui provinsi akan menyampaikan ke kementerian ESDM terkait keperluan pemeliharaan apa saja yang dibutuhkan. Menanggapi PLTS Kubu yang mangkrak, pihaknya sudah sempat memberikan tawaran untuk revitalisasi ke Pemda Karangasem. Langkah ini ia lakukan setelah diberikan kewenangan oleh pusat. Namun, ia melihat pengelola PLTS yang tak bisa merawat hibah itu. "Kemarin saya lihat di dalamnya agak kebakar sehingga PLTS tidak berfungsi lagi. Otomatis tidak bisa digunakan. Oleh pengelola bukan memperbaiki PLTSnya, justru ditambahkan aliran dari PLN. Jadinya mangkrak, padahal itu gratis," ceritanya. 121
Ia memastikan lagi jika berhubungan dengan energi listrik, akan terus berjalan dan harus disalurkan. Kalau didiamkan atau tidak tersalurkan akan berbahaya, bisa meledak karena menjadi panas. PLTS Kubu saat ini hanya menghasilkan energi sekitar 200-300 kwh dan hanya beberapa saja. Energi ini tetap disalurkan ke PLN dan bisa menghasilkan listrik. "Tapi PLN tidak bayar, karena BUMD atau pengelola belum menyelesaikan perjanjian jual beli listrik ke PLN," tandasnya. Apa yang bisa dilakukan dengan proyek mangkrak yang berjajar tanpa guna? I Gusti Bagus Setiyawan menyebutkan, untuk proyek mangkrak yang tidak ada pengelolanya bisa dilaporkan. Penindakan proyek mangkrak bisa dilaporkan oleh masyarakat ke pemerintah daerah atau ke pemerintah provinsi. Maka pihaknya akan melakukan pengecekan proyek-proyek itu. Sejauh ini pihaknya sudah bekerjasama dengan Core Unud. Core Unud akan mengkaji apa saja yang rusak. Tindakan akan melihat anggaran terlebih dahulu. Jika di provinsi terbatas, pihaknya akan mengajukan ke pusat. Dari pusat nanti akan memilah, komponen mana yang genting untuk diganti. Keputusan penindakan tetap bergantung pada pusat karena anggarannya lebih banyak. Kabupaten dan provinsi membantu koordinasi. Traction Energy Asia sebagai lembaga analisis kebijakan yang berfokus pada isu transisi menuju energi bersih terbarukan memberikan tanggapan atas gagalnya mega proyek EBT di Bali ini. Refina Muthia Sundari selaku manager research di Traction Energi Asia menyayangkan tidak optimalnya pengoprasian aset pembangkit energi terbarukan daerah. Menurutnya aset yang tidak maksimal itu merugikan dalam segi sosial ekonomi dan ekonomi wilayah. "Masyarakat setempat kehilangan peluang untuk potensi lapangan dan kesempatan kerja baru, sumber mata pencaharian baru dari industri penyokong energi terbarukan, serta transfer skill & knowledge dari teknologi," katanya. Dalam pengembangan energi bersih dimanapun, teknologi menjadi salah satu faktor penting yang harus dipahami oleh sumber daya manusia yang ingin bekerja di sektor tersebut. Sehingga transfer skill & knowledge sangat dibutuhkan. Apalagi pemerintah saat ini sedang mendorong proyek energi terbarukan untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat. "Bisa diasumsikan, kesempatan kerja baru tidak hanya ada di 1 lokus saja tetapi terdapat di lokus- lokus lainnya," Refina memberikan masukan. 122
Megaproyek Lagi PLTS barat dan timur Pulau Bali sudah masuk di RUPTL. Dari kementerian dan PLN harus menjalankan itu. Saat ini sudah ada tender yang menjadi pemenang pengerjaan proyek. Sekarang sudah pada tahap proses pencarian lahan. Sebab untuk membuka proyek PLTS ini membutuhkan lahan sebesar 2 x 25 megawatt. Atau setara 2 x 25 hektar lahan. Tata kelola diserahkan ke Kabupaten dan Indonesia Power. Gus Kaca menerangkan kebutuhan energi di Bali mencapai 1400 megawatt. Kebutuhan energi ini disuplai dari semua sumber energi termasuk diesel dan batubara. Kementerian ESDM menargetkan agar Bali melakukan bauran energi. Namun, menurutnya target energi itu tidak bisa disuplai hanya dari PLTS saja. "Kalau mendung serapan energi akan turun. Sehingga tetap perlu sumber dari fosil atau PLTU untuk mencapai itu," katanya. PLTS bisa diandalkan jika ditambah dengan baterai. Dengan catatan menggunakan penyimpanan yang fisiknya kecil tapi kapasitas besar. Ia menyebutkan pada proyek PLTS di Nusa Penida Karangsari Desa Suana sebesar 3,5 megawatt sudah menggunakan sistem bess (battery storage system). Tapi harganya lebih mahal dua kali lipat dibanding PLTS tanpa baterai. Sejauh ini sejak ada target tertulis tahun 2020, Gus Kaca menyampaikan capaian bauran energi sampai 2023 baru 3,8%. Dari target paling sedikit 11,15% pada tahun 2025. Target energi itu diupayakan tercapai dengan menyediakan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 228 MW. Terdiri dari: 1) PLTS = 213 MW 123
2) PLTMH = 2,8 MW 3) PLTSa = 10 MW 4) PLTBiomass = 0,9 MW 5) PLTBayu =1,3 MW Kemudian target capaian energi ditingkatkan hingga tahun 2050 paling sedikit menyediakan 537 MW. Ada peningkatan target sebesar 20,10% dari 25 tahun sebelumnya. Dengan memaksimalkan suplai energi dari: 1) PLTS/Roof Top = 500 MW 2) PLTMH = 6 MW 3) PLTSa = 20 MW 4) PLTLaut = 4 MW 5) PLTBiomass = 3 MW 6) PLTB = 4 MW Meski untuk menyuplai target bersumber dari ragam EBT, saat ini Bali tak bisa lepas dari energi fosil. Dalam rencana umum energi daerah Provinsi Bali 2020-2050 masih 124
melibatkan energi yang bersumber dari fosil. PLTU masih dibebani target sebesar 553,45 MW pada periode 2020-2025. Yang mana angka ini merupakan target paling besar dibanding sumber EBT yang lain. Gus Kaca menjelaskan inilah masa transisi. Sumber-sumber fosil dari PLTU itu memang masih dibebani target tinggi. Namun akan pelan-pelan diubah ke sumber yang lebih bersih. PLTU direncanakan akan ditransisi menjadi PLTGU (gas dan uap). Beberapa proyek PLTGU sudah mulai dibangun. Seperti proyek terminal LNG di pesisir dan kawasan mangrove Denpasar. Proyek transisi lainnya adalah konversi PLTU Celukan Bawang yang sebelumnya menggunakan energi batubara. Sehingga mesinnya nanti dikonversi agar bisa mengoperasikan energi bersih. Jika ditelisik lebih jauh berpedoman pada Perda No. 9 Tahun 2020, pembangunan mendominasi rencana umum energi daerah Provinsi Bali. Namun, tak ada pengelolaan yang masuk dalam perencanaan. Padahal merefleksi persoalan EBT mangkrak di Bali bersumber karena kurangnya pengelolaan dan perawatan. Apa Kabar PLTS Percontohan di Kayubihi, Bangli? Dibandingkan mega proyek pembangkit listrik bersih pendahulunya, PLTS Kayubihi Kabupaten Bangli menjadi satu-satunya yang masih berjalan saat ini. I Gusti Bagus Setiyawan, Sub-koordinator Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menyebutkan, pengelolaan PLTS Kayubihi menjadi percontohan di Bali. Saat ini PLTS ini dikelola di bawah naungan Perusda Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli. Ketika ke lokasi PLTS, kami bertemu dengan Siska Irayani, salah satu staf yang sudah bekerja 3,5 tahun sebagai admin. Berikut, petikan wawancara terbuka Siska: 125
Siapa pengelola PLTS Kayubihi dan hasil penjualan listrik ke PLN digunakan untuk apa? (PLTS Kayubihi) dikelola untuk operasional BUMD perjanjian jual beli listrik dengan PLN dimulai tahun 2018, kita belum bisa memberikan APBD ke daerah. Karena saat ini dengan harga jual yang relatif kecil Rp 750 rupiah per kwh, biaya operasional aja masih kurang. (Pembangkit) ini dibangun tahun 2012, beroperasi tahun 2013 sampai sekarang. Memang karena komponennya buatan dulu yang belum canggih, akhirnya ada beberapa komponen yang sudah mulai rusak. Ini kapasitas 1 megaWatt dengan 5000 panel. Jadi dengan cuaca yang kurang bagus untuk PLTS, sehingga operasionalnya tidak terlalu banyak. Sebenarnya dengan 1 mW, tenaga lapangannya menurut saya kurang. Seberapa banyak listrik yang dihasilkan tiap bulan? Kita dapat pembayaran dari PLN, bisa dibilang sampai 73.000 kWh per bulan, kalau terik bisa sampai 75.000 KWh. Tapi sekarang masih dalam proses perbaikan, masih banyak yang mati. Penghasilan sekarang tergantung dari cuaca yang kurang mendukung dan komponen-komponen yang rusak. Bagaimana cara merawatnya? Namanya barang elektronik, banyak penyakitnya. Makanya (perlu) dibersihkan secara berkala, seperti panelnya. Cuma untuk komponen dalamnya belum bisa dijaga. Seperti kemarin kena petir, 25 inverter mati (total ada 50 inverter). Ada penangkal petir tapi kurang. Kan luas di sini 1,5 hektar, di selatan ada penangkal petirnya, tapi kan yang disambar bagian sini karena penangkal petirnya di sana (terletak jauh dari bangunan inverter). Pekerja di sini dari mana saja? Direktur sekarang dari Tabanan, tapi mau peralihan masa jabatan. Ada dari Gianyar dan orang lokal. Total ada 9 pekerja. Tenaga lapangan 5 orang (3 orang teknisi, 2 orang tenaga kebersihan) , admin, hukum, dan keuangan. Teknisi 3 orang anak Bangli semua, 1 lulusan teknik elektro sisanya by doing. Mereka belajar di lapangan, dari pelatihan, buku, youtube dan lain-lain. Kalau ada komponen yang tidak bisa diperbaiki tim lapangan, kami biasanya pinjem tim dari luar. Masyarakat tetangga ada komplain mengenai PLTS di sini? Engga ada, tapi karena kasus yang kemarin mungkin beberapa masyarakat was-was aja. Takutnya petirnya menyambar ke rumah warga. Karena bagian sini gak ada penangkal petirnya. PLTS di Mata Warga Desa Ban Masih teringat ketika 2017, Nyoman Purna menggunakan lampu teplok untuk penerangan di rumahnya. Begitu juga Nengah Subagia, kepala wilayah Manik Aji, sebelum ada listrik ia membawa obor ketika ada upacara di Pura Dusun Manik Aji. Lima tahun sebelumnya, Dusun Manik Aji terasa lebih dingin ketika malam. Warga seperti Nyoman Purna tidur lebih dini sekitar jam 8 malam. Sebab jika ia begadang maka akan lebih banyak menghabiskan minyak untuk penerangan. Namun, sejak 5 tahun silam ragam aktivitas warga di Dusun Manik Aji terasa lebih padat meski hari sudah gelap. Kehadiran PLTS atap yang terealisasi dari pengajuan listrik ke Kementerian ESDM menjadi solusi penerangan di Manik Aji. Untuk sampai di kawasan Banjar Manik Aji, Dusun Adat Asti di Desa Ban, harus melewati kurang lebih 1 km jalan tanah berbatu. Kondisi jalanan yang menanjak dan terjal 126
berbukit jadi tantangan masuk ke wilayah ini. Jika panas akan berdebu, jika hujan akan licin karena tanah liat. Perjalanan yang kami tempuh dari kantor Desa Ban ke lokasi PLTS sekitar 45 menit menggunakan truk. Hujan yang membasahi tanah liat kemarin malam di daerah itu menyebabkan truk tidak bisa sampai ke PLTS Atap karena licin. Dari kejauhan, sudah terlihat 50 bidang solar panel di Banjar Manik Aji. Dilengkapi dengan bangunan sebagai tempat penyimpan energi cahaya matahari dan tempat operator memastikan energi itu bisa berjalan baik menjadi listrik. PLTS Atap ini merupakan hibah dari ESDM atas pengajuan listrik yang dilakukan oleh warga dihimpun kepala dusun pada 2017 lalu. "PLN tidak bisa masuk ke Manik Aji karena akses jalanan yang terjal, ketika kita mengajukan listrik dapatnya PLTS Atap," kata Nyoman Purna, petugas operator PLTS di Manik Aji. Dari total 118 KK yang ada di wilayah Manik Aji, ada 17 KK, dua pura serta satu untuk banjar yang menggunakan energi PLTS atap ini. Syaratnya dengan mencari rumah yang berdekatan atau satu tempek. Yang paling jauh sekitar 300 meter dari PLTS. Pengajuan proposal permohonan listrik sudah diajukan sejak 2016, realisasinya tahun 2017. Untuk memastikan ketersediaan listrik yang merata bagi 17 KK itu, masing-masing KK diberikan sebanyak 400 kWp per hari. Warga menggunakan daya ini rata-rata hanya untuk penerangan rumah. Menurut Wayan Sabuh, salah satu warga Manik Aji yang menikmati energi dari PLTS Atap, sebagai pengrajin kayu ia tak bisa hanya menggunakan pasokan daya listrik dari PLTS saja. Meski dialiri sebanyak 400 kWp, daya itu hanya ia gunakan untuk penerangan ketika malam hari saja. Sedangkan ada aktivitas lain yang memerlukan listrik di rumah Sabuh seperti memotong kayu menggunakan mesin, kulkas dan TV yang tidak bisa tertanggung dari daya PLTS. Selama penggunaan listrik dari daya PLTS atap, ia tak pernah mengeluarkan apapun sejak mendapatkan hibah tahun 2017. Namun, Sabuh khawatir jika ia menggunakan semua daya listrik dari PLTS untuk semua aktivitas di rumahnya, maka resikonya akan kehabisan daya listrik sebelum malam tiba. Hal ini menyebabkan Wayan Sabuh mencari tambahan daya dari listrik tetangga yang menggunakan PLN. Nempel listrik dengan menarik kabel sekitar 1 km dari rumahnya. Dalam satu rumah, Sabuh tinggal bersama anaknya yang sudah menikah. Sehingga ada 2 KK yang juga ikut menggunakan dua sistem penyedia listrik ini. Setiap bulan Sabuh dan anaknya membayar secara bergilir ke tetangga yang sudah memberikan nempel listrik sekitar Rp100- 150 ribu. Ia juga menceritakan sudah mengeluarkan cukup banyak biaya untuk membeli kabel karena jarak narik lumayan jauh. Tak hanya Sabuh, beberapa keluarga lainnya juga melakukan hal yang sama untuk mengakali kondisi agar tak kekurangan listrik. Jika saja PLTS atap bisa memenuhi kebutuhan listriknya untuk semua aktivitas di rumahnya, ia tak akan keberatan dipungut iuran sebagai pemeliharaan PLTS. Nyoman Purna, selaku operator PLTS menerangkan bahwa 400 kWp itu kalau dipakai lampu saja, akan cukup. Untuk mengatur aliran listrik merata, masing-masing rumah mendapat limiter sebagai indikator ketersediaan listrik yang tersisa. "Tapi kalau lebih dari 400 kWp, listrik akan mati. Besoknya baru dayanya akan terisi lagi cuma dikasi 400 watt saja per KK," tambahnya. Ketidakmampuan PLTS atap memenuhi semua kebutuhan listrik warga yang ada di Manik Aji ini menjadi kekhawatiran Kepala Wilayah Manik Aji, Nengah Subagia, bahwa warga akan berpindah dari PLTS. 127
Nafas Panjang untuk Inisiatif kecil dari Bukit Keker, Nusa Penida Rumah Belajar Bukit Keker, Desa Ped Nusa Penida menjadi salah satu tempat belajar anak-anak Nusa Penida. Berbasis seni dan lingkungan, Made Arnawa dan saudaranya yang lain berinisiatif menyokong hobi menarinya dengan memanfaatkan PLTS atap sebagai sumber energi. Mereka berjalan dengan tuntunan teman-temannya mengenal dunia EBT tanpa mengejar program-program dadakan pemerintah. Sejak 2019 mengelola Rumah Belajar Bukit Keker menggunakan sumber total dari PLTS atap, semuanya masih bertahan dan memiliki nafas panjang menopang kegiatannya. Bagaimana pengelolaan energi bersih di Rumah Belajar Bukit Keker ini? Kami bertemu Made Arnawa, salah satu pengelolanya dan melakukan wawancara. Apa sih Rumah Belajar Bukit Keker? Apa alasan ini berdiri? Rumah Belajar Bukit Keker didirikan oleh tiga pendiri (Wayan Karta, Made Arnawa, Komang Sriawan). Saya pernah ikut yayasan di Bali, salah satunya komang pernah bergabung di yayasan lingkungan dan saya di bidang pertanian. Terinspirasi dari latar belakang pekerjaan kami itu. Berangkat dari kesadaran di Nusa Penida belum ada yayasan lokal. Maka dibentuklah Yayasan Taksu Tridatu, bergerak dalam bidang lingkungan dan seni. Disupport juga oleh Yayasan IDEP, Kalimanjari, I ni timpal kopi, dan Yayasan Wisnu sebagai payung kita. Ada juga PPLH Bali makanya di sini ada TPST yang pertama di Nusa Penida. Nama keker dari Bukit Keker diambil karena banyak ayam hutan (keker) di Banjar Nyuh Kukuh. Berdiri 18 Januari 2019, dibangun bertahap. Pertama bangunan bundar, untuk pertemuan (kegiatan pelatihan, acara jaringan ekowisata desa) kemudian rumah tidur memanfaatkan energi solar panel kapasitas 1000 Wp. Kami kasih tahu teman-teman, penggunaan listriknya jangan sampai lebih dari ini. Kalau siang bisa pakai banyak energi, tapi kalau malam harus dikurangi agar tidak boros. 128
Apa keresahan untuk Nusa Penida, dan apa ada jawabannya Di Bukit keker kan ketergantungan dengan listrik. Kami yang berdekatan dengan alam tidak mau merusak alam. Akhirnya kami menerapkan energi yang berasal dari alam. Contohnya biogas dari kotoran sapi, gasnya bisa dipakai untuk energi, kotoran padatnya bisa dipakai untuk pupuk. Energi surya yang panas ini bisa dimanfaatkan karena nusa kan panas, tidak menimbulkan polusi. Dengan mendapat bantuan disupport oleh UNDP, melalui jalur pengajuan proposal dibantu oleh Yayasan Wisnu itu menjadi jawaban persoalan listrik di Rumah Belajar Bukit Keker. Dukungan PLTS atap diberikan 2019 awal berupa solar panel berdaya 1000wp atau 2000 wat. Kemudian 2020 ada panel baru lagi dan inverter kami pasang di outlet kapasitas 1250 Wp, dengan daya 3000 watt. Digunakan untuk apa saja energi dari tenaga surya di Bukit Keker? Penerangan untuk 11 lampu dengan daya sekitar10-15watt, 2 lampu sorot untuk panggung. Pernah kami coba ketika malam hari untuk penggunaan 2 kipas angin, charging hp, rice cooker, dispenser, listrik bertahan hingga 4 pagi. Dari sana kami paham mana yang harus dikurangi penggunaannya. Hingga saat ini listrik tidak pernah habis untuk penggunaan setiap malam hari ada 7 lampu dan kipas hidup terus. Kemarin waktu ada acara launching program salah satu mitra kami menggunakan sound system sumber energi dari 5 panel surya dengan 1 inverter menghasilkan 2000watt itu cukup. Kami hanya mengandalkan panel surya saja yang didapatkan tahun 2020. Tidak pakai listrik dari PLN karena saat itu siang. Kami mengira-ngira berapa kebutuhan daya untuk menghidupkan sound sistem. Kalau malam baru kami akan kurangi, karena energi ini tidak bisa terimpan. Kalau solar panel yang lama (tahun 2019), dia menyimpan dulu baru bisa digunakan. Kalau yang baru bisa langsung digunakan, kelebihan energinya bisa disimpan ke baterai. Tapi akan menggunakan baterai yang berbeda lagi dan inverter yang berbeda. Belajar mengoperasikan PLTS atap dari mana dan bagaimana merawatnya? Dulu diedukasi oleh Gung Kayon, kami seperti anak SD bertanya terus. Kami bertanya tanya setiap ia datang ke sini, biar kami paham juga. Karena pakai barang elektronik harus ada pemeliharaan. Pernah saat memakai energi yang banyak, bunyi beep beep beep terus muncul kode. Kami tanya ke Bli Gung Kayon, oh ternyata baterainya habis. Muncul kode lain lagi, oh ini ada konslet, kabelnya ada yang rusak. Untuk pemeliharaan kami bersihkan karena pasti ada debu. Kami bersihkan bersama anak relawan 8 orang tiap hari minggu. Bentuk lain adalah edukasi memanfaatkan energi dengan baik. Tidak semua lampu harus dihidupkan, mana saja yang diperlukan itu dihidupkan. Dari sini mereka menerapkannya di rumah. Bagaimana tips agar penggunaan energi bersih ini panjang umur? Di Yayasan hanya ada beberapa panel saja, kami mampu memeliharanya. Maka kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ini bisa dijaga dengan baik, agar ada keberlanjutan? karena kami sadar, sangat memanfaatkan energi ini. Setelah sadar ini bermanfaat, pasti dijaga. Jika refleksi proyek energi bersih yang banyak mangkrak, menurut pendapat saya karena itu proyek seperti program tahunan. Setelah setahun programnya selesai. Kemudian dibiarkan begitu saja. Harusnya masyarakat dan pengelola diedukasi untuk merasakan manfaatnya untuk orang setempat dulu. Untuk kelas mega proyek, menurut saya penting ada perekrutan tenaga lokal sebagai pengelola proyek. Sehingga saat terjadi tanda-tanda kerusakan mereka tahu dan bisa melapor cepat. 129
Energi alternatif apalagi yang digunakan di Rumah Belajar Bukit Keker? Selain PLTS Atap, untuk energi di dapur memakai biogas, ternak 2 ekor sapi kadasan. Iwak yang memelihara, kotorannya kami yang memanfaatkan. Selain dipakai rumah belajar, disalurkan juga ke rumah iwak. Jadi ada 2 KK yang pakai biogas. Biogas juga bisa ngidupin lampu di dapur. Panggung pementasan untuk pelatihan dan pementasan. Bangunan TPST (tempat pengelolaan sampah terpadu) untuk mengolah sampah warga yang organik dan non organik yang bernilai. Kami mengedukasi warga Desa Adat Nyuh Kukuh untuk memilah sampah. Sudah ada plang-plang berisi kantong yang mana organik, non organik bernilai, residu. Edukasi sekitar 3 bulan, satu bulan membuang sampah di tempatnya. Turis asing dulu komplain karena pesisir isi sampah. Padahal Pelabuhan Nyuh Kukuh sebagai pintu masuk pariwisata kapal dari Sanur. Setiap Hari Minggu Komang ngajak anak muda untuk bersih-bersih, kemudian didukung PPLH Bali untuk edukasi. Kami membangun outlet sebagai tempat memajang hasil karya yayasan dan mitra seperti JED , Pisang Geni, Alam Sari, Yayasan Wisnu. Kalau ada tamu berkunjung bisa mengarahkan tamu mengenai hasil karya di desa-desa sekitar sini. Refleksi Suara Kecil Bercermin pada pengalaman Nyoman Sudara di Nusa Penida dan Nyoman Purna di Manik Aji, sebagai teknisi pembangkit energi bersih serta Made Arnawa pengelola inisiatif penggunaan energi bersih memberi masukan rencana mega proyek pemerintah. Pengelolaan mega proyek EBT sangat bergantung pada teknisi atau operator lokal, dimana pembangkit itu dibangun. "Kalau ada kerusakan apalagi genting, tidak mungkin teknisi dari Jakarta atau luar negeri yang bisa datang sesegera mungkin. Pasti orang lokalnya yang tiap hari di lapangan yang tahu," katanya. Selama ini Sudara sebagai teknisi tak memiliki pengetahuan utuh mengenai mesin PLTS ataupun PLTB. Sehingga menurutnya perlu edukasi yang utuh termasuk bagaimana data itu dalam komputer. Sebelumnya ketika ada kerusakan ia hanya bisa melaporkan reaksi- reaksi mesin yang ada di lapangan. Tanpa paham artinya apa. Ia hanya menjadi penyambung kondisi di lapangan dengan teknisi pusat. Tak tahu tindakan apa yang mesti dilakukan ketika ada reaksi-reaksi tidak wajar. 130
Suwandi 131
18 Gustina (57) penghuni rumah di antara sungai dan jalan hanya bisa pasrah. Tangan keriputnya tak mampu mencegah pembangunan. Seorang diri di masa tua meruntuhkan nyalinya untuk menghalau barisan truk raksasa perusahaan. "Kata mereka (perusahaan) aman, aman tak ada masalah. Namanya orang kecil ini, mau ngadu, ngandu ke mana kami tidak tahu," kata Gustina di rumahnya, Dusun Kaliangga, Desa Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, akhir Februari lalu. Perempuan yang baru beberapa bulan kehilangan suami ini mengaku dirundung ketakutan. Perusahaan mengklaim rumahnya aman, kenyataannya seluruh ruangan di rumahnya retak-retak. Mulai dari ruang tidur, tamu dan dapur mengalami keretakan serius. Tanah di belakang rumahnya berkali-kali longsor. Rumah yang berada di puncak tebing sungai dan berhadapan langsung dengan jalan nasional, tempat truk raksasa melintas ternyata mengandung bahaya. Dampak dari ledakan dinamit pembangunan terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin di tubir Sungai Batang Merangin, membuat 33 rumah radius terdekat retak. Pembangunan mega proyek PLTA Batang Merangin dikerjakan PT Kerinci Merangin Hidro, anak usaha dari Kalla Grup. Bahkan PLN telah meneken perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dengan perusahaan milik Jusuf Kalla, pada Akhir 2018 lalu. Pembangunan sempat terhenti pada 2010 lalu, karena PLN meminta perusahaan untuk mengubah kapasitas dari awalnya 150 Megawatt. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2020 lalu, berkata lain. Pembelian listrik kepada PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) dengan metode penunjukkan langsung oleh PLN, telah membuat kerugian negara sebesar Rp15,55 triliun. Sementara dalam kontraknya, PLTA Batang Merangin hanya wajib beroperasi saat beban puncak selama lima jam, mulai pukul 18.00-23.00 WIB mengalirkan setrum ke PLN regional Sumatera. Dengan kapasitas 350 MW, setrum dari PLTA Batang Merangin akan memasok listrik ke sistem Sumatera. Aliran setrum sebesar 1.280 giga watt hour per tahun ini, hanya mengalir 18 Tulisan ini terbit di pada 28 Maret 2023 18 132
saat beban puncak di PLN Regional Sumatera. Proyek dengan nilai investasi Rp 13,4 triliun ini, menyumbang kurang dari 10 persen dari beban puncak listrik di Sumatera yakni sebesar 6.928 MW. Dengan pendanaan begitu besar, seharusnya mempermudah pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak. Sebagian besar warga memang sudah menerima dana kompensasi. Namun Agustina sudah berjuang enam bulan, sampai suaminya meninggal kompensasi belum juga turun dari perusahaan. "Sampai suami saya (meninggal) Mas, dana kompensasi ini tidak diberikan perusahaan. Kami ini warga kecil, tangan di bawah. Ya pasrah saja, mau dikasih atau tidak," kata dia. Keretakan di kamar tidurnya begitu parah. Sudah terbentuk lubang yang menganga selebar dua jari orang dewasa dan panjang lebih dua meter. Sementara aktivitas truk raksasa dengan kapasitas lebih dari 30 ton yang melintas menimbulkan getaran. "Terasa getarannya. Kalau malam itu lebih kuat. Saya tidur sendirian. Takut sewaktu- waktu dinding kamar saya ini ambruk," kata dia. Di ruang tamu, Tuti sedang merawat bayinya yang berusia tiga bulan. Dari ruangan ini getaran truk raksasa perusahaan yang melintas menimbulkan getaran skala kecil. Di atas kepala bayi yang tidur pulas itu, ada jejak ledakan dinamit terowongan PLTA. Serupa dengan tetangganya Agustina, retak di rumah Tuti serius di seluruh ruangan dan belum menerima kompensasi. Dia sudah melapor ke perusahaan tiga bulan lalu. "Anak kami ini masih umur 3 bulan. Kadang terbangun dengar suara truk. Terkejut dia. Kami juga khawatir dindingnya tiba-tiba ambruk, karena retakannya tinggi dari atas sampai bawah," kata dia sembari memasang kain penutup telinga anaknya. 133
Nihil Transparansi Genangan Bendungan Pada siang yang terik, Amri warga Desa Lubuk Paku kaget patok bewarna merah putih menancap di ladangnya. Lelaki itu sempat naik pitam, karena pemasangan patok tanpa izin. Ketakutan Amri terbit saat adanya patok perusahaan. Pasalnya, masyarakat Desa Lubuk Paku masuk dalam area genangan PLTA. Hanya saja, perusahaan belum pernah memberikan informasi terkait luas genangan dan berapa rumah yang akan tenggelam. "Tidak tahu Pak. Perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi luas genangan dan berapa rumah yang akan tenggelam. Tapi sudah ada belasan rumah yang diganti rugi," kata Amri. Rumah Amri berada di bantaran sungai, jaraknya hanya 1 meter dari batas terakhir tanah dan rumah di kampung yang dibebaskan perusahaan. Tidak adanya pemberitahuan dari pihak perusahaan terkait rencana bendungan, membuatnya gusar. Berada dalam radius 1 meter dengan genangan air bendungan, membuatnya takut. "Saya tidak tahu, bagaimana cara mereka mengukur untuk rumah atau ladang yang memenuhi syarat dibebaskan. Tapi saya takut, untuk hidup berdekatan dengan air bendungan. Saya berharap mereka ganti rugi rumah saya, karena kami sekeluarga mau pindah," terangnya. Dia menuturkan lebar patok di sisi kiri kanan sungai sekitar 200 meter. Sementara panjangnya sudah lebih dari 2 kilometer. Dengan demikian luasan genangan yang berada di Desa Lubuk Paku bisa mencapai 400 hektar. Suriwati, warga lainnya perempuan berusia 67 tahun ini menuturkan rumahnya yang berada di pinggir Sungai Batang Merangin sudah dibebaskan perusahaan Oktober 2022 lalu. perusahaan tidak mengatakan rumahnya akan ditenggelamkan. Tetapi dengan keadaan berada di bibir sungai, Suriwati dan keluarga telah berjaga-jaga. Rumah yang dibebaskan sudah ditinggalkan dan kini dia membuat rumah baru, yang jauh dari sungai. "Saya tidak tahu, akan tenggelam atau tidak. Perusahaan tidak pernah bilang begitu. Tapi kami berjaga-jaga. Kini kami sudah pindah buat rumah baru," katanya. Dia menuturkan pemilik belasan rumah lain yang sudah dibebaskan perusahaan, masih ada yang menempati rumahnya. Lantaran belum menemukan tempat yang cocok, yang dekat dengan ladang mereka. Farida, perempuang yang sudah 40 tahun tinggal di Dusun Kaliangga, Desa Batang Merangin mengaku tanahnya yang berada di kawasan genangan PLTA belum diganti rugi. Dia mengaku belum mengetahui tanah di belakang rumahnya akan tenggelam. "Saya tidak tau akan ada genangan air (menunjuk) di sini, belakang rumah saya. Iya takut lah, karena ada genangan air yang dalam dan luas. Anak-cucu saya kan mainnya di sini. Kalau disuruh pindah, kalau cocok tempatnya, ya maulah. Asal kami tidak rugi mereka (perusahaan) juga tidak rugi," kata Farida. Kegusaran Farida bukan tanpa alasan. Ketika hujan besar air datang dari seberang jalan, mengalir jatuh ke belakang rumahnya, tempat Sungai Batang Merangin berada. Tanah di samping rumahnya sudah longsor, sebab kayu-kayu besar yang berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya, sudah ditebang. "Kalau tanah di bawah situ, semua sudah diganti rugi. Tapi kami belum. Longsor di tanah kami karena kayu-kayu besar ditebang. Sudah dilaporkan ke perusahaan, tapi mereka tidak ada tindakan," kata Farida menjelaskan. Lokasi rumah Farida terjepit sungai dan jalan. Jarak keduanya kalau ditarik garis lurus hanya sekitar 10-15 meter. Pembebasan lahan juga banyak masalah, kata Amri. Harganya sangat bervariasi ada Rp15.000 per meter ada yang Rp25.000 per meter. Bahkan ada dua lokasi tanah, perusahaan belum membayar uang ganti rugi. Pengukuran tanah, sambung Amri sangat bermasalah. Lantaran pada bantaran sungai yang curam, warga mengukur luasnya 5.000 m2, sementara menurut perusahaan luasnya hanya 134
2.000 meter persegi. Dengan demikian perusahaan hanya membayar Rp30 juta, seharusnya Rp75 juta. "Perusahaan itu mengukurnya pakai GPS. Jadi tanah yang miring itu ditembak lurus. Sementara saya ukur tanah secara manual. Hasilnya jauh berbeda," kata Amri. Ketika membebaskan lahan, perusahaan tidak memberikan informasi kepada warga, terkait mengapa rumah dan ladang mereka dibebaskan. Sampai sejauh ini, belum ada warga yang mengetahui, seberapa luas genangan dan seberapa banyak rumah yang akan tenggelam. Kepala Desa Batang Merangin, Sumino mengaku telah letih melakukan perlawanan dengan pihak perusahaan. Laporannya terkait sungai-sungai kering dan keruh dampak pembangunan PLTA Batang Merangin tak digubris perusahaan, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. "Kering lah airnya. Aliran air sungai sempat dimatikan. Bersamaan dengan pembangunan terowongan. Air itu lari ke terowongan. Saya pernah masuk, banjir itu terowongan," kata Sumino. Perlawanan Sumino berangkat dari keinginan adanya transparansi pihak perusahaan kepada warga. Sehingga warga tidak minim informasi terkait aktivitas perusahaan. Warga tidak ada yang tahu, beberapa meter di rumahnya itu perusahaan menyimpan bahan peledak dinamit. "Kalau ada insiden itu semua warga habis, terdampak ledakan seperti bom. Saya sudah protes. Gudang bahan peledak itu dipindah. Tapi saya sendirian, ditekan sana sini, saya tak kuat juga. Alhamdulillah, tidak ada korban. Sekarang gudangnya masih ada, tapi bahan peledaknya sudah habis digunakan untuk bangun terowongan," kata Sumino. Informasi terkait genangan yang terdampak langsung kepada warga Desa Batang Merangin, lokasi ring satunya pembangunan PLTA itu tidak ada. Perusahaan tidak membuka data itu kepada warga. Sehingga warga hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. PLTA ini juga diduga kuat terkait dengan pertambangan ilegal. Efriantoni, Pemuda Pecinta Lingkungan di Kecamatan Batang Merangin mengaku heran dengan perusahaan yang tidak teliti, menyaring sumber pasir dan batu. Kebanyakan perusahaan yang memasok pasir dan batu (Sirtu) ke perusahaan berasal dari penambangan galian C secara ilegal. "Mereka ini (perusahaan) memang terdaftar secara legal di pemerintahan. Tapi lokasi tambangnya itu berbeda dengan yang dalam dokumen izin. Yang ambil Sirtu di Kecamatan Pangkalan Jambu itu, bekas penambangan emas ilegal," kata Efriantoni. Pasokan sirtu ke PLTA dipasok dari Kecamatan Pangkalan Jambu, Siulak dan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, perusahaan menggunakan material bebatuan dari terowongan. Lelaki yang tinggal di Tamiai menyebut material dari terowongan itu ilegal, kalau digunakan perusahaan. Sebab, dalam membangun terowongan itu mereka tidak melakukan pembebasan tanah kepada masyarakat. 135
Penggunaan material Sirtu perusahaan tidak boleh dipandang remeh. Sebab dengan material itu, mereka membangun terowongan dengan panjang lebih dari 11 kilometer, kemudian membangun bendungan setinggi puluhan meter dan membuat turap di bantaran sungai berkilo-kilometer. Jangan sampai untuk menghasilkan energi bersih, perusahaan malah merusak lingkungan dengan membeli material di tempat yang ilegal dan bukan termasuk kawasan pertambangan yang sah diatur pemerintah. Dengan mengambil material di tempat ilegal, maka potensi merusak lingkungan semakin tinggi. Hal senada disampaikan Kabid Pertambangan dari ESDM Provinsi Jambi, Novaizal mengamini di lokasi penambangan material yang disetor ke PLTA, tidak mengantongi izin galian C seperti di di wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dan Kecamatan Siulak, Kerinci. "Untuk wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu, tidak ada izin Galian C karena sudah menjadi pertambangan emas tanpa izin," kata Novaizal singkat. Aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangkalan Jambu terjadi sejak 2010 lalu, sampai sekarang. Penelitian Kumorotomo dari Universitas Gadjah Mada menyebut luas pertambangan sekitar 655 hektar. Penambangan menimbulkan banyak masalah, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, konflik, sumber penyakit dan adanya korban jiwa. Pengambilan material pasir dari lokasi penambangan emas ilegal ditanggapi dingin oleh Teguh, Direktur Bukaka. Katanya kalau memang ada informasi dan bukti mengenai sumber sirtu dari tambang ilegal, kita akan tindak lanjuti. Selanjutnya, jika benar material didapatkan secara ilegal, maka ini menjadi pelanggaran aturan. Setiap penggalian material perlu izin usaha pertambangan (IUP) sebagai syarat legalitas, termasuk proses pengangkutan dan jual-beli juga perlu izin, kata Zakki dari Tren Asia. Transisi energi harus menyeluruh, kata Zakki agar PLTA tidak hanya menjadi transisi bisnis dan teknologi tanpa peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian energi bersih yang dihasilkan, terbukti bersih dari hulu sampai hilir. Megaproyek Energi Bersih Tak Boleh Merusak Sebagai ujung tombak energi terbarukan, kata Manager Komunikasi Walhi Jambi, Eko M Utomo menuturkan seharusnya pembangunan PLTA tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, dalam pembangunan tidak merusak lingkungan. 136
Dengan mengambil material dari area pertambangan emas ilegal dan lokasi lain tanpa izin yang sah dari pemerintah, maka pihak PLTA Batang Merangin memberi karpet merah, terhadap tindakan merusak lingkungan. "Aktivitas perusahaan sudah merubah bentang sungai dan alam, tentu ini sudah mengganggu dan menghilangkan hak dasar warga, untuk mendapatkan lingkungan yang aman, bersih dan sehat," kata Eko. Pelanggaran hak dasar manusia ini, dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya rumah warga yang retak, itu harus mendapat kompensasi, debu dari truk raksasa mengancam kesehatan warga, jangan diabaikan. Tidak hanya itu, masyarakat yang menggantungkan hidup dari Sungai Batang Merangin terganggu karena sungai keruh, kering dan ikan menghilang. Bahkan ada sungai yang dangkal dan tertimbun longsoran nyaris seluruh badan sungai. Pembuatan bendungan bisa memicu kepunahan spesies ikan semah endemik. Ini juga terabaikan. Dia mendorong pemerintah mengkaji ulang izin dari PLTA Batang Merangin. Kemudian memastikan dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan PLTA minim. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Walhi Jambi akan menolak pembangunan PLTA. Selain itu, kata Eko Jambi saat ini sudah surflus setrum. Hanya di daerah terpencil di pegunungan dan pesisir, ada beberapa desa yang belum teraliri listrik. Untuk mengakses itu, pemerintah sudah mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2019, yang mengatur solusi pembangunan listrik untuk daerah pedesaan di Jambi, dengan memperbanyak energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), panel surya serta biogas. Perkataan serupa diucapkan Kabid Kelistrikan Dinas ESDM Jambi, Yussvinoza. Ia menuturkan tingkat elektrifikasi Jambi saat ini sudah mencapai 99,99 persen. Dengan demikian pasokan setrum di Jambi sudah melebihi kebutuhan listrik di Jambi. Ketersediaan daya listrik di Jambi, saat ini mencapai 454 MW. Sementara kebutuhan listrik bahkan saat beban puncak hanya sekitar 338 MW. Jambi memang surflus setrum, kata dia tetapi pemerintah terus mendorong transisi energi baru terbarukan. Apakah PLTA Batang Merangin akan menggantikan energi fosil, Yussvinoza enggan berkomentar. "Kalau PLTA itu urusan pemerintah pusat," kata dia singkat. Manager Riset Tren Asia, Zakki Amali, berkata serupa. PLTA memang menjadi salah satu tumpuan untuk menggantikan energi kotor batubara. Tapi PLTA seperti apa yang dapat memenuhi aspek keadilan lingkungan? Ini tidak pernah jadi pembahasan serius, kata Zakki. Lokasi pembangunan PLTA bukanlah tanah kosong yang tidak dihuni oleh masyarakat sama sekali. Ada keanekaragaman hayati yang juga penting. Sejauh ini pembangunan PLTA, seperti grup Kalla ini menimbulkan dampak bagi masyarakat yang belum terselesaikan seperti PLTA Poso. Pembangunan PLTA ini, menerima protes keras dari warga lokal, karena besaran kompensasi yang tidak adil. Itulah mengapa transisi energi seharusnya tidak meninggalkan aspek keadilan, karena tanpa itu maka yang terjadi hanya perpindahan teknologi pembangkit listrik dari fosil ke "bersih". Untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya harus transparan, tetapi wajib akuntabel dan partisipatif. Setidaknya ada Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Studi Larap untuk melihat rencana akuisisi tanah dan mitigasinya, menggambarkan posisi masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat juga perlu didengar dan dihormati. Proses pembangunan PLTA pada umumnya mengeluarkan emisi mulai dari aktivitas mesin sampai penggunaan hutan untuk area genangan. Bahkan setelah dibangun tampak bersih energinya, tetapi ada aspek lain seperti gas metana. 137
Gas ini tidak terlihat mata, tapi bisa muncul dari bendungan. Gas metana ini juga bisa mempengaruhi pemanasan global. Hanya saja emisi gas metana belum menjadi perhitungan dari proyek PLTA. "Ke depan perlu memasukkan perhitungan emisi gas metana dari bendungan," kata Zakki. Sementara itu, Teguh Wicaksana Sari, Direktur Bukaka, bagian dari Kalla Grup menuturkan keberadaan PLTA Batang Merangin, untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sehingga akan mengurangi ketergantungan dengan energi fosil. Berdasarkan perjanjian jual beli listrik dengan PLN hingga November 2025, kata Teguh, pihaknya memasok 350 MW ke sistem grid seluruh Sumatera. Seluruh wilayah di Sumatera, menerima pasokan listrik dari PLTA Batang Merangin. Sejak beroperasi pada 2018 lalu, PLTA Batang Merangin telah memberdayakan 1.600 tenaga kerja lokal. Efek domino dari perusahaan adalah adanya pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi selama konstruksi. "Pengusaha-pengusaha lokal tumbuh seperti kontraktor, supplier material alam dan rumah makan. Ketika usaha ini beroperasi, otomatis menjadi sumber PAD," katanya. Ia menegaskan tidak ada dampak dari pembangunan, karena tidak menimbulkan genangan. hal ini disebabkan cara kerja PLTA Batang Merangin menggunakan sistem run of river. "Pembangunan di lahan seluas 200 hektar, yang berada di dua desa. Kami tegaskan, tidak ada dampak pada dua desa tersebut, karena tidak ada relokasi penduduk ataupun desa tergenang," kata Teguh. Sejauh ini, kontribusi Kalla Grup terhadap energi nasional sudah mencapai 600 MW dari PLTA Poso dan Toraja yang sudah beroperasi dan akan membangun 1.000 MW kembali, pada 5-10 tahun ke depan. 138
PLTA Batang Merangin Merampas Tanah Adat Kami Pembangunan mega proyek PLTA dengan kapasitas 350 megawatt, tidak hanya menimbulkan persoalan bagi warga sekitar, seperti Agustina dan Tuti. Hal senada dirasakan pentolan masyarakat adat Muaro Langkap, Depati Mukhri Soni, yang naik tahta 2021 lalu. "Saya dibenci keponakan, keluarga sendiri. Biarlah. Saya tanggung. Saya mau mengembalikan sirih ke gagangnya, pinang ke tampuknya. Ini demi kebaikan semua orang di masa sekarang dan mendatang," kata Datuk Mukhri di rumah induk sko dengan mata berbinar. Aturan sepanjang adat telah berlaku kepada pengelola PLTA Batang Merangin pada 2010 lalu. Namun setelah Depati Ahmad S turun tahta, perusahaan gencar melakukan pendekatan pada depati yang baru, Helmi Muid. Misi perusahaan, kala itu kata Datuk Mukhri ingin mengalihkan kepemilikan tanah adat menjadi milik perusahaan. Sudah ada 20 hektar tanah di kawasan adat yang berstatus sertifikat hak milik (SHM). Sehingga telah terjadi jual beli, yang intinya tanah adat itu kini milik perusahaan. Atas kejadian itu, masyarakat adat Muaro Langkap menggugat Helmi Muid, Direktur PT Kerinci Merangin Hidro dan Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci ke pengadilan perdata. Gugatan yang telah sidang perdana pada Senin (23/5/2022) sampai kini belum ada keputusan. "Karena tergugat pertama meninggal dunia, kita akan ajukan ulang. Kita akan perjuangkan tanah 20 hektar itu bukan milik pribadi, tetapi atas nama masyarakat adat Muaro Langkap," katanya. Perampasan tanah adat yang terjadi, tidak hanya di Jambi melainkan jamak di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat total 8,5 juta hektar kawasan adat di Indonesia mengalami perampasan. Angka tersebut akumulasi perampasan selama lima tahun terakhir. "Perampasan dilakukan pihak-pihak yang bergerak di sektor perkebunan, kawasan hutan negara, pertambangan, dan pembangunan proyek infrastruktur," kata Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi melalui sambungan telepon. Dampak dari perampasan meletus konflik masyarakat adat, sebanyak 301 kasus yang mengakibatkan 672 jiwa warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dan perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektar. telah Untuk membela hak-hak masyarakat adat, kata Erasmus pihaknya mengembangkan model advokasi kebijakan, dengan pendekatan bantuan hukum struktural yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Kemudian gencar kampanye publik dan aksi pembelaan di lapangan, memperkuat hukum lembaga adat, kawasan adat, dan kearifan lokal. Ironi, kata Erasmus perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, kini berjalan mundur. Hukum tidak menjawab persoalan kami, tetapi mempercepat perampasan tanah-tanah adat, melalui UU Minerba dan Cipta Kerja. "Undang-undang yang baru ini condong kepada kepentingan korporasi dan proyek strategis nasional, dibanding hak-hak masyarakat adat," kata Erasmus. AMAN begitu getol memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, lantaran menyadari adanya hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya. tidak hanya bernilai ekonomi dan ruang hidup, tetapi juga teologi (kepercayaan) yang terhubung dengan leluhur dan Tuhan. Mengapa tanah adat tidak boleh menjadi hak milik? Secara turun temurun tanah adat Depati Muaro Langkap dari Tamiai sampai Perentak, diwariskan ke anak jantan dan betino, sebutan untuk masyarakat adat Muaro Langkap. Semua anak jantan dan betino boleh memanfaatkan tanah adat itu, bahkan sejak dia lahir sampai meninggal. Syaratnya satu tidak boleh menjadi hak milik. Semua masyarakat adat mematuhi aturan tidak tertulis itu, selama ribuan tahun. 139
Ia mencontohkan pada tahun 1924 lalu, penjajah Belanda menerapkan ajum arah dari orang adat, dengan memotong 40 kerbau, sebelum membuka hutan di kawasan adat untuk perkebunan kopi. Termasuk status tanahnya hanya pinjam pakai atau hak guna usaha (HGU). "Orang-orang Belanda yang kita kenal penjajah itu lebih bijaksana, mereka meminta izin dan ajum arah (pedoman) dari orang adat. Ketika mau bangun perkebunan kopi (sekarang lokasi PLTA). Mereka mau potong 40 kerbau dan pinjam pakai atau Hak Guna Usaha (HGU) dari Depati Muaro Langkap artinya tidak menjadi hak milik," kata Datuk Mukhri menjelaskan. PLTA ini sementara, Muaro Langkap itu tatatan selamanya. Dengan konsep pinjam pakai, maka tanah adat tetap menjadi milik anak-cucu masyarakat adat Muaro Langkap. Terkait sistem pembayaran pinjam pakai, tidak melulu soal uang. Melainkan bisa mendirikan gedung, menciptakan peluang ekonomi bagi anak jantan dan betino. Kearifan lokal Terlewatkan Datuk Mukhri ingin mengembalikan sirih ke gagangnyo secara dingin, artinya tidak tertinggal dan merepotkan perusahaan. Kendati demikian untuk menjemput yang mengumpulkan yang terserak, perusahaan harus bersedia dijatuhi denda adat. Sebelum ke sana, perlu diketahui, kata Datuk Mukhri sebelum negara Indonesia ini ada, Depati Muaro Langkap adalah negara yang berdaulat. Tidak pernah berada dalam kekuasaan Kerajaan Melayu maupun Pagaruyung. Sehingga pada tahun 1296 terbentuk negara konfederasi Depati Empat Alam Kerinci, dengan pusat pemerintahan di Sanggaran Agung. Disebut demikian karena merupakan gabungan dari negara-negara berdaulat; 4 diateh 3 dibaruh. Lebih lanjut dia menjelaskan 4 diateh adalah Depati Muaro Langkap Tamiai, Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, Depati Biangsari Pengasih dan Depati Atur Bumi Hiang. Kemudian untuk 3 dibaruh adalah Depati Setio Nyato Tanah Renah, Depati Setio Rajo Lubuk Gaung, Depati Setio Beti Nalo Tantan. Masyarakat adat Muaro Langkap menyadari tidak boleh ada negara dalam negara. Mereka pun berbesar hati berada dalam kekuasaan Negara Indonesia. Untuk membuktikan itu, mereka sudah menyerahkan puluhan ribu hektar hutan, agar masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kendati tanah adat mereka sudah menyusut tajam, sambung Datuk Mukhri demi kepentingan orang banyak dan energi bersih, pihaknya membolehkan tanah adat dikelola pihak PLTA Batang Merangin, dengan syarat bukan hak milik dan menghormati kearifan lokal. Harus dijatuhi denda adat karena pihak perusahaan melewatkan kearifan lokal. Untuk membuka hutan perusahaan Belanda harus memotong 40 kerbau. Sebaliknya, pihak PLTA ketika melakukan pembangunan di kawasan adat, melakukan tindakan melukai tanah (tanah lah luko) membelah bukit (bumi lah koyak) memutus aliran sungai (tanjung lah putus) dan menebang pohon (ranting lah dipatah). Untuk 'merusak' alam harus sesuai arahan adat. Apabila tidak dilakukan maka bencana akan turun. Sejauh ini sudah 4 orang pekerja meninggal dunia. Kearifan lokal itu dengan sirih pinang, untuk meminta kepada alam, untuk melakukan tindak tanduk tertentu. "Kami memiliki kepercayaan kalau sembarangan mengelola alam, bencana pasti akan datang. Jadi agar anak cucu kami, yang tinggal dekat dengan pembangunan, harus aman dan selamat dari bencana," kata Datuk Mukhri. Untuk saat ini, denda yang dijatuhkan ke PLTA Batang Merangin adalah potong kerbau, beras 100 gantang dan lemak semanis. Setelah itu mereka penuhi, orang adat akan turun untuk meminta izin kepada 'yang lain' penunggu alam raya. Banyak kearifan untuk berhubungan dengan alam, sehingga dilarang sembarangan merubah bentang alam seperti melukai atau mengeksploitasi tebing cae (tebing curam) luhah dalam (lembah dalam) imbo sako (hutan adat) dan bukik tinggai (bukit yang tinggi). Untuk 140
melakukan itu, selaku pemilik kawasan adat Depati Muaro Langkap harus membuat ritual khusus. "Kami percaya alam itu punya tuah (kekuatan) dan bisa membinasakan kita kalau salah mengelola bumi, bukit, hutan dan sungai," kata Datuk. Secara tidak langsung, keberadaan PLTA Batang Merangin telah berdampak kepada masyarakat adat. Sekarang itu, Muaro Langkap memiliki dua depati yaitu Mukhri Soni dan Hasrun. Sehingga anak jantan dan betino pun terbelah. "Sekarang kami sudah terbelah dan terpecah. Kalau ada kematian atau pernikahan tidak saling tegur sapa. Bahkan tidak mau datang kalau ada undangan. Putus sudah silaturahim," kata Datuk Mukhri Soni gamang. Yang menakutkan perpecahan ini akan turun ke anak-cucu, katanya. Depati Rencong Telang, yang memiliki tanah adat di lokasi pembangunan PLTA juga sudah terbelah. Depati Rencong Telang, Marwazi Wahid dengan gelar Balinggo menuturkan perpecahan sesama masyarakat adat sudah sangat genting, kalau tidak putus. Perpecahan masyarakat adat Rencong Telang sangat kontras. Dua depati itu, Marwazi Wahid menahkodai Rencong Telang, lainnya Rencong Telang Ujung Pagaruyung. Dengan kondisi ini, masyarakat adat yang awalnya guyub, menjadi terbelah. Masing-masing membuat garis pembatas yang tajam. "Kami akhirnya masing-masing membuat jarak. Satu minang satu Kerinci. Tidak boleh menikah antara Rencong Telang dan Ujung Pagaruyung. Sekarang kuburan sudah dipindah, tidak satu lagi. Rumah adat masing-masing punya satu," kata Wahid. Sementara itu, Anak betino (perempuan) masyarakat adat Muaro Langkap, Evi Puspita, merasa sulit menempatkan diri di lingkungan masyarakat bahkan keluarga. Dia tidak menginginkan adanya permusuhan. Dari raut wajahnya, dia tampak gamang dengan masa depan anak-cucu. "Saya sedih dan takut karena dibilang pengacau negeri oleh saudara sendiri. Padahal kita ini sedarah dan berasal dari yang satu. Saya ingin maju bersama-sama, saling mendukung dan harmonis seperti dulu. Jangan sampai tanah kita dikuasai orang. Anak cucu nantinya menumpang di tanah sendiri," kata Puspita. Dia mendukung perjuangan Datuk Mukhri untuk 'merebut' tanah adat, agar tidak menjadi hak milik perusahaan. Menurut Puspita apabila tanah adat dikuasai pihak lain, maka anak cucu akan menumpang di tanah sendiri. Kesadaran untuk tidak melanggengkan perpecahan, kata Puspita harus meluas. Agar semakin banyak anak jantan dan betino yang sadar, untuk lebih memikirkan kepentingan bersama, dibanding kepentingan pribadi dan perusahaan. Setelah satu dekade menolak, hampir seluruh masyarakat adat Muaro Langkap kini mendukung Pembangunan PLTA, milik anak usaha Kalla Grup. Terutama kelompok perempuan, berharap dalam memberikan kompensasi harus transparan dan adil. Sehingga tidak membuat masyarakat adat terbelah. 141
Karena PLTA, Ikan Semah Terancam Punah Pembangunan ini berdampak pada kelangsungan hidup nelayan yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Aktivitas menutup sungai sementara membuat anak-anak sungai mengering dan berkurangnya sumber air. Dengan demikian, migrasi ikan semah dari dan menuju Danau Kerinci, menjadi terganggu. Sekretaris Desa Batang Merangin, Yansori menuturkan dalam catatan pemerintah desa setelah perusahaan beroperasi membuat terowongan banyak sungai-sungai yang berada di kebun warga mengering. Kejadian ini diperparah saat pihak perusahaan mematikan aliran Sungai Batang Merangin untuk beberapa bulan. "Mereka matikan sungai sementara, sebelum mereka membuat terowongan untuk mengalihkan aliran sungai. Tentu ini berdampak pada ikan semah, yang tidak bisa migrasi ke hulu (Danau Kerinci)," kata Yansori. Dampak kekeringan sumber air, kata Yansori pihak perusahaan telah bertanggung jawab dengan membuat saluran air ke rumah warga dan kebun. Ada dua dusun yang terkena dampak kegiatan pembangunan PLTA, di antaranya Dusun Kampung Lereng dan Desa Sukaramai total penduduk di wilayah itu lebih dari 80 KK. Banyak masyarakat yang hidup di aliran Sungai Batang Merangin masih mencari ikan semah. Risman nelayan dari Desa Pasar Tamiai menuturkan sebelum pembangunan PLTA air itu jernih. Sehingga mudah mendapatkan ikan. Dalam waktu setengah hari mencari ikan, dia telah mendapatkan 20-30 kilogram ikan. Namun kini dari pagi sampai sore hanya dapat setengah kilogram. "Ikan semah itu mencari air yang jernih. Kalau airnya sudah keruh, dia tidak ada. Dia mabuk di air sungai yang keruh," kata Risman. 142
Nelayan yang sudah gantung pancing ini berharap ikan semah tetap menjadi komoditas utama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini Risman memilih bertani, meskipun berharap ikan semah kembali seperti dulu. Dan dirinya kembali menjadi nelayan. Kepunahan ikan semah diperkuat dengan berkurangnya debit air yang berada di terjunan badan sungai setinggi 3 meter. Dengan adanya air terjun ini, ikan semah tidak berhasil melompak ke atas saat migrasi karena airnya sedikit. Menurut penelitian Tedjo Sukmono, ikan semah butuh migrasi ke Danau Kerinci untuk bertelur dan ke hilir sungai untuk pemijahan di batu-batu sungai. Tedjo menuturkan untuk menghindari kepunahan ikan semah endemik, perusahaan harus membangun jembatan ikan. Tidak hanya itu, harus menjaga ekosistem sungai tetap alami, tidak melakukan tindakan, yang memperburuk kualitas air. "Jangan sampai airnya terganggu," kata Tedjo Ahli Ikan Air Tawar Universitas Jambi. Hutan Terjaga Listrik Menyala Sejumlah komunitas masyarakat adat di Jambi berinisiatif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Kearifan lokal mereka dalam menjaga hutan, mendukung PLTMH terus menyala, berbiaya murah dan lebih berkelanjutan bagi manusia dan alam sekitarnya. Bendungan Sungai Batang Langkup tampak kusam. Tulisan "Hutan Tejago Lampu Nyalo," masih terang, terbaca dengan jelas pada bagian dindingnya. Bendungan ini membagi aliran sungai menjadi dua, pertama sungai alami, aliran lain menuju gedung sederhana, tempat turbin PLTMH berada. Jaringan listrik skala kecil ini, menggunakan sistem open flume, menerangi ribuan orang dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dengan teknologi ini, sejak 2018, Desa Rantau Kermas, Kacamatan Jangkat Kabupaten Merangin, sudah menikmati listrik selama 24 jam. Tidak hanya menyala sepanjang waktu, listrik dari aliran sungai ini sangat murah. "Listrik murah kami, karena kerja keras menjaga hutan. Dari dulu, kami menginginkan listrik, mulai dari bangun kincir air sampai diesel. Kami beralih ke PLTMH, agar semua orang memiliki kesadaran menjaga hutan dari kerusakan," kata Mustera Wandi, Ketua pengelola PLTMH Desa Rantau Kermas. Selain Desa Rantau Kermas, ada sejumlah masyarakat lokal yang mengembangkan PLTMH seperti di Desa Lubuk Bangkar, Kabupaten Sarolangun, tiga desa lain di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, yaitu Desa Air Liki, Air Liki Baru dan Ngaol dengan kapasitas 40 kW. 143
Keberadaan PLTMH tersebut mampu memberikan akses listrik pada 4.448 orang dari 803 rumah tangga di empat desa Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Hal ini dapat membantu mempercepat target rasio elektrifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 sebesar 99,99 persen. Potensi pengembangan PLTMH di Indonesia juga masih sangat terbuka. Dari seluruh 75.000 MW potensi kelistrikan tenaga air, 10 persen, atau 7.500 MW bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan pengembangan mikrohidro, sambung Wandi setiap rumah hanya membayar Rp 50 ribu untuk satu amper dengan kapasitas 450 watt setiap bulan. Jika butuh lebih banyak, bisa pasang dua amper dengan kapasitas 900 watt, warga cukup membayar Rp 60 ribu. Sedangkan untuk kapasitas terbesar, kapasitas 2.200 watt nominalnya hanya Rp150 ribu. Lebih mendalam, Wandi menuturkan kapasitas yang paling besar, mampu menggerakkan ekonomi desa. Daya listrik sebesar itu sudah mampu mengoperasikan mesin- mesin pengolah kopi yang dikelola Rumah Kopi Serampas, badan usaha milik desa Rantau Kermas. Kopi Serampas sudah diekspor ke luar negeri. Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), kebanyakan warga menggantungkan hidup melalui pertanian kopi. Kopi liberika yang diolah secara tradisional sudah di ekspor ke Eropa. Untuk harga di pasar domestik, harganya bervariasi mulai dari Rp80 ribu per kilogram untuk biji, harga hosting (setengah jadi) senilai Rp 150 ribu per kilogram dan bubuk seharga Rp200 ribu per kilogram. Setrum yang menggerakkan ekonomi dan melestarikan lingkungan ini berasal dari kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan. Model pelestarian hutan berbasis adat sebagaimana yang dijalankan masyarakat Rantau Kermas, merupakan contoh nyata bagaimana alam itu berbaik hati ketika dikelola dengan baik. "Banyak manfaat yang dapat dikembangkan lewat kearifan lokal menjaga hutan, salah satunya adalah PLTMH. Hutan menjaga pasokan air bersih, menggerakkan turbin dan kemudian memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, harmoni yang sangat baik yang dinikmati manusia yang menjaganya,"kata Rudi Syaf Manager Komunikasi Komunitas KKI Warsi. Dikatakannya masyarakat desa yang bergantung pada pasokan PLTMH swadaya tersebut, juga mengetahui bahwa air merupakan sumber daya yang bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan listrik. Apalagi aturan adat mereka sangat konsisten dalam menjaga keberadaan hutan tetap lestari. Pengelolaan hutan dan lahan di tata dengan nilai adat. Pembagian area adat seperti Hulu Aik, Tanah Ngarai, Padang Berbatu, Tanah Negeri dan Tanah Ladang telah diatur dalam ajum arah, kearifan lokal yang menjadi warisan turun temurun. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan adat dari Depati Sri Bumi Putih Pemuncak Alam Serampas, marga tempat bernaungnya Rantau Kermas. Dalam ajum arah hak pemakaian lahan terbagi menjadi dua yakni hak tanah perladangan dan tanah laboh rumah atau perumahan. Tanah laboh rumah merupakan hak adat sedangkan, tanah perladangan merupakan tanah atas nama pribadi yang komoditas pertaniannya ditentukan oleh depati. Jaminan akan kelestarian alam dan hutan lewat aturan adat di Rantau Kermas inilah yang wajib didukung pada dorongan perbaikan infrastruktur penunjang seperti PLTMH. Lewat PLTMH, perbaikan ekonomi dapat dilakukan dari desa. Seperti misalnya, pengembangan bisnis kopi Serampas, usaha masyarakat Rantau Kermas. Dengan menggunakan listrik PLTMH ini rumah kopi bergerak memproduksi kopi premium dengan harga yang baik. Pola pengelolaan hutan yang dilakukan Rantau Kermas dapat menjadi contoh pola pembangunan desa yang maksimal, konservatif, sistematis, berkelanjutan dan berbudaya. Agaknya perbaikan konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya terjadi di Rantau Kermas saja, melainkan di desa-desa mikro hidro lainnya di Indonesia. 144
Hutan adat di sekeliling desa berfungsi sebagai penjamin sumber mata air Sungai Batang Langkup. Dari air yang mengalir inilah masyarakat menikmati listrik murah Masyarakat Rantau Keras, sejak lama mendambakan listrik. Awalnya PLTMH di Rantau Kermas kapasitasnya kecil, hanya mencukupi untuk penerangan, hidup dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, juga sering mengalami kerusakan. Barulah pada 2017 dengan dukungan KKI Warsi dan MCAI-Indonesia dilakukan pembangunan ulang PLTMH dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 41 ribu watt. Listrik yang didapatkan merupakan hibah atas kesungguhan masyarakat menjaha hutan adat mereka. Energi terbarukan skala kecil akan menghidupkan hutan dan tidak mengambil banyak dari lingkungan. Sementara energi terbarukan skala besar kebanyakan mengorbankan lingkungan, untuk kepentingan energi yang ramah lingkungan. "Kami tidak tahu, kapan orang (PLTA) akan mengusir kami. Kalau disuruh pindah, kami pindah," kata Farida ketika di antara rimbun kawasan hutan TNKS. 145
Haris Prabowo Tirto.id 146
19 19 "Ngeeeng!" Suara kereta yang melintasi pesisir Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terdengar samar-samar berjarak kurang-lebih 100 meter dari tempat saya berdiri. Suara itu menyadarkan saya dari lamunan. Siang itu, 29 Maret lalu, kaki saya berada di titik paling ujung bagian utara dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Dari Semarang - kota yang saban tahun dihantam banjir, saya perlu menempuh jarak 65 kilometer ke arah barat menggunakan sepeda motor untuk tiba di lokasi itu. Terik matahari, debu beterbangan hingga asap hitam dari knalpot truk-truk besar jadi teman sepanjang perjalanan selama satu jam lebih sepuluh menit itu. Di perjalanan itu, saya melewati Kabupaten Kendal yang juga sedang gencar pembangunan dan arus mobilitasnya karena ada Kawasan Industri Kendal (KIK) sebelum tiba di Kabupaten Batang. Setelah tiba, kacamata hitam dan jaket saya dipenuhi debu. Keringat di dahi saya seka hingga akhirnya melamun karena letih. Lokasi yang saya datangi adalah proyek ambisius negara demi menciptakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Anggarannya tentu tak sedikit. Infrastruktur dasarnya memerlukan dana hingga tiga triliun rupiah. Luasnya mencapai 4.300 hektare (ha). Saat ini, proyek masih dalam tahap pembangunan klaster pertama yang luasnya 3.100 ha. Klaster pertama tersebut dibagi menjadi dua fase. Fase pertama seluas 450 ha yang rencananya akan dibangun 13 pabrik, salah satunya pabrik baterai kendaraan listrik. LG Energy Solution dari Korea Selatan digadang menjadi investor dengan nilai modal hingga 142 triliun rupiah. Rencananya perusahaan itu akan kerja sama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) - konsorsium baterai kendaraan listrik buatan negara. Negara ini memang sedang gandrung kendaraan listrik - terutama sejak aturan tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai diteken Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir tahun lalu, kendaran listrik mendapat tempat khusus: jadi kendaraan resmi serta jadi bahan kampanye ke negara- negara tamu. 19 Tulisan ini terbit di Tirto.id pada 2 April 2023 147
Pada Juni tahun lalu, Jokowi sampai turun langsung menghadiri agenda peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di KIT Batang itu. Namun, saat saya tiba di lokasi peletakan batu pertama tersebut pada 29 Maret lalu, keadaan masih kosong. Belum ada alat berat masuk hingga tanah masih lowong tak ada aktivitas. Padahal, sudah sepuluh bulan setelah peletakan batu pertama. Lokasi pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berada di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (29/3/2023). Lokasinya berada di pesisir pantai utara Jawa. Salah satunya akan dibangun pabrik baterai kendaraan listrik investasi dari Korea Selatan. (Tirto.id/Haris Prabowo) Manajer Korporat Komunikasi KIT Batang, Tanya Liwail Chamdy, mengaku hingga saat ini belum ada kesepakatan lebih jauh antara pihak LG Energy Solution dengan IBC. "Seperti apa, bisa jadi KSO [kerja sama operasional], atau apa, kemudian apa mungkin bangun satu perusahaan sendiri di Batang," kata Tanya saat saya temui hari itu. "Dan itu [pembahasan] belum rampung, tapi lahan sudah kami siapkan di fase satu seluas 67 ha." Ia melanjutkan bahwa industri kendaraan listrik di Batang hanya akan fokus ke tiga tahap. "Refinery [pemurnian], prekursor, dan katoda. Nikel dari PT Antam dibawa ke sini, diolah tiga tahap di atas, akhirnya jadi baterai sel. Baterai sel ini yang akan dibawa ke Karawang dan dirakit jadi baterai. Perakitan dan finalisasi di Karawang," katanya. Padahal, tujuan utama saya datang ke KIT Batang adalah untuk melihat proyek ambisius industri kendaraan listrik tersebut. Saya merasa perjalanan saya hari itu sia-sia. Namun, saat itu saya langsung teringat cerita dari seorang karyawan KIT Batang yang bicara dengan saya hari itu. "Saya kerja di sini, tapi kosan saya di Semarang," katanya kepada saya. Ampun. 148
Taipan Batubara Tergoda Kendaraan Listrik Kegandrungan negara terhadap kendaraan listrik tentu saja mencuri perhatian para pengusaha, termasuk pengusaha tambang batubara. Redaksi Tirto melacak sejumlah taipan batubara serta para keluarganya yang mulai berbisnis kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu bisa muncul dari perusahaan induk langsung, anak perusahaan, maupun dari perusahaan yang terafiliasi kekeluargaan. Tahun lalu, motor listrik bernama Electrum menjadi salah satu kendaraan resmi saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Ia dipromosikan menjadi salah satu kendaraan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan karena bisa menghemat emisi hingga kurang-lebih satu ton karbon dioksida (CO2). Hingga saat ini, motor listrik ini menjadi salah satu kendaraan resmi Gojek. Electrum dibikin oleh PT Energi Kreasi Bersama, sebuah perusahaan patungan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan PT TBS Energi Utama (TOBA). PT GOTO adalah perusahaan Gojek, sedangkan PT TOBA adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan batubara terbesar lainnya, PT Toba Sejahtera, punya saham sebesar 10 persen atas PT TOBA. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, punya saham sebesar 99 persen di PT Toba Sejahtera. Karena ramai-ramai disorot oleh publik, Wakil Direktur Utama PT TOBA, Pandu Patria Sjahrir - yang juga keponakan Luhut, sampai harus menjelaskan ke publik jika Luhut pemegang saham minoritas dan tak terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, Luhut adalah salah satu pejabat yang menentukan kebijakan subdisi motor listrik sebanyak 250.000 unit, yang total angkanya mencapai 1,75 triliun rupiah, pada awal Maret lalu. Selain Electrum, ada juga Alva. Dengan membawa kampanye soal mobilitas yang lebih hijau dan berkelanjutan, Alva menjadi salah satu motor listrik yang membuka pameran di Indonesia International Motor Show (IIMS) pada pekan kedua dan ketiga Februari lalu. Dalam pantauan reporter Tirto di lokasi pada 26 Februari lalu, Alva memiliki ruang pameran yang lebih luas ketimbang motor listrik lainnya. Dalam agenda itu, secara terbuka Alva memiliki agenda tes mengendarai motor listrik dan menyiapkan diskon hingga 25 persen untuk pembeli di lokasi. Saat ini, mereka punya ruang yang cukup besar Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan - tepat di samping Pacific Place Mall. Lokasi booth motor listrik Alva saat ikut pameran di Indonesia International Motor Show (IIMS) sepanjang 16- 26 Februari 2023, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Alva merupakan motor listrik milik PT Indika Energy, perusahaan tambang batubara yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid. (Tirto.id/Haris Prabowo) 149
Alva dibikin oleh PT Ilectra Motor Group (IMG), yang merupakan anak perusahaan dari PT Solusi Mobilitas Indonesia (SMI). Sedangkan PT SMI adalah perusahaan yang dibuat oleh PT Indika Energy (INDY) - salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Pendiri PT INDY adalah Agus Lasmono - keponakan mantan Presiden Soeharto, yang hingga saat ini duduk di kursi Presiden Komisaris. Sedangkan kursi Presiden Direktur diduduki oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid. "Sebagai perusahaan energi terdiversifikasi yang berkomitmen terhadap net zero emission 2050, Indika Energy Group terus berinovasi demi menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat," kata Arsjad pada Agustus tahun lalu. Pertengahan Maret lalu, PT Mayasari Bakti - salah satu armada bus tertua di wilayah Jabodetabek - mendapat sumbangan 22 unit bus listrik bernama VKTR-BYD. Sumbangan itu datang dari sebuah perusahaan bernama PT VKTR Teknologi Mobilitas. Perusahaan yang sama juga melakukan konversi sejumlah bus bermesin diesel menjadi bus listrik TransJakarta tahun lalu. PT VKTR Teknologi Mobilitas adalah anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers (BNBR) - milik keluarga Bakrie - dengan saham 50 persen, yang berganti nama dari PT Bakrie Steel Industries. Dua kursi direksi PT BNBR diisi oleh dua anak Aburizal Bakrie (Ical): Anindra Ardiansyah Bakrie (Ardi) dan Anindya Novyan Bakrie (Anin). Anin, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, juga duduk di kursi komisaris PT VKTR Teknologi Mobilitas. Kursi komisaris lainnya diisi oleh Dino Patti Djalal, bekas Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Dalam semesta keluarga besar Bakrie, agaknya sulit untuk tidak mengaitkan PT BNBR dengan PT Bumi Resources (BUMI) - salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. PT BUMI awalnya justru berada di bawah PT BNBR. Namun karena berbagai krisis, akhirnya saham dijual hingga keluarga Bakrie tak punya kendali lagi atas perusahaan batubara itu. Kendati demikian, sebenarnya keluarga Bakrie tak merta lenyap dari perusahaan itu. Saat ini, kursi komisaris dan direksi PT BUMI masih diisi oleh dua anak Nirwan Bakrie - adiknya Ical: Adhika Andrayudha Bakrie (Adhika) dan Adika Nuraga Bakrie (Aga). Belakangan, PT VKTR Teknologi Mobilitas sedang gencar untuk mengakuisisi perusahaan tambang nikel - salah satu komoditas untuk baterai kendaraan listrik - di Sulawesi. "Sinar Mas Land menghadirkan BSD Link Electric Bus yang ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir emisi karbon." Kalimat tersebut menjadi bahan kampanye Sinarmas Land - anak usaha dari Sinarmas Group yang bergerak di sektor properti - saat meluncurkan bus listrik buatan Tiongkok pada Oktober tahun lalu. Bus bernama BSD Link Electric Bus itu adalah hasil kerja sama dengan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk - salah satu perusahaan transportasi bus terbesar di Indonesia. Sinarmas Land kantor pusatnya ada di Singapura. Ia dikuasai oleh Muktar Widjaja, anak Eka Tjipta Widjaja - pendiri Sinarmas Group. Franky Oesman Widjaja, anak Eka yang lain, duduk di kursi komisaris perusahaan itu. Franky berkuasa dan jadi komisaris di PT Sinar Mas Agro Resources & Technology (SMART) - salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Di Indonesia, Sinarmas Land menjadi induk perusahaan dari salah dua perusahaan properti terbesar di Indonesia: PT Bumi Serpong Damai dan PT Duta Pertiwi. Muktar menjadi komisaris di dua perusahaan itu. Di bawah konglomerasi bisnis Sinarmas Group bikinan Eka, selain sektor properti dan sawit, ada juga tambang batubara: PT Golden Energy Mines (GEMS), atau yang akrab disebut Sinarmas Mining Group. Ia adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan itu berada di bawah kontrol Golden Energy Resources (GEAR) Ltd., yang dikuasai oleh Fuganto Widjaja, cucu Eka serta keponakan Muktar dan Franky. 150
Sulitnya Menurunkan Produksi Batubara Masalahnya beberapa perusahaan batubara besar ini cenderung belum akan menurunkan produksi - dengan ragam cara, salah satunya dengan diversifikasi bisnis, misalnya - kendati perusahaan yang terafiliasi dengan mereka mulai berbisnis kendaraan listrik dan kampanye soal ramah lingkungan. Dengan kata lain, fenomena ini semacam paradoks. Salah satunya PT BUMI dari keluarga Bakrie. Dalam paparan publik tahunan mereka pada akhir November tahun lalu, perusahaan itu sama sekali tak memiliki rencana untuk menurunkan produksi batubara pada 2023 atau tahun-tahun mendatang. Bahkan, mereka menargetkan produksi batubara pada 2023 naik 10 persen dari tahun lalu. Memang, mereka memiliki rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis non-batubara, namun masih dalam tahap kajian. Hal senada juga diungkapkan oleh PT GEMS dari keluarga Widjaja. Pada Februari lalu, mereka menyebut masih akan tetap berpegang dengan target yang dicanangkan perusahaan. 151
PT TOBA yang dipimpin oleh keponakan Luhut, Pandu Patria Sjahrir, juga mengaku belum ada rencana untuk menurunkan produksi batubara setidaknya hingga 2027 mendatang. Dalam paparan publik tahunan perusahaan pada awal Desember tahun lalu, perusahaan masih akan tetap "mengedepankan operational excellence" - atau beroperasi seperti biasa. Kendati, kata Pandu, sepanjang 2022 memang banyak penambang yang tidak membuka pertambangan baru. "Namun mencoba untuk berintegrasi dengan perusahaan tambang lain, melalui merger maupun akuisisi," katanya dalam paparan yang sama. Sedangkan PT INDY agak berbeda. Mereka memang tak menyebut ingin mengurangi produksi batubara, namun berambisi untuk mencapai 50 persen pendapatan non-batubara pada 2025 mendatang. "Indika Energy mempunyai target untuk melakukan diversifikasi bisnis yang pendapatan dari bisnis non-batubara mencapai 50% pada tahun 2025," tulis mereka. "Untuk mencapai target ini, perusahaan telah memulai investasi baru di non-batubara seperti penyimpanan bahan bakar, tambang emas, dan energi terbarukan termasuk kendaraan listrik. Selain investasi di non-batubara, perusahaan juga melakukan divestasi aset yang berkaitan dengan batubara untuk mengurangi eksposur batubara." 152
Respons Perusahaan Komisaris PT TBS Energi Utama sekaligus mantan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut bahwa produksi batubara perusahaannya akan berakhir pada 2027- 2028 mendatang. Kata dia, perusahaan juga tak ada rencana akuisisi tambang baru. "Selain itu juga tidak ada rencana menambah PLTU batubara selain dua yang sudah beroperasi di Sulawesi Utara dan Gorontalo," kata Bambang saat saya konfirmasi, 1 April. Bambang mengatakan bahwa perusahaan sedang mempelajari kemungkinan skema pensiun dini. "Istilah greenwashing seingat saya berlaku untuk perusahaan yang tetap ekspansi untuk brown energy, sambil berupaya involve di energy green," katanya. Kata dia, perusahaan kedepan akan beralih ke kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan (angin, solar, dan hidro), dan dagang karbon. "Targetnya 2030 kami sudah jadi sustainable company," katanya. Head of Corporate Communications PT Bakrie & Brothers, Bayu Nimpuno, mengklaim bahwa perusahaannya, termasuk PT Bumi Resources, sudah mengarah ke penghijauan. Kata dia, beberapa bekas site tambang batubara yang sudah selesai ditambang sedang dalam proses penghijauan. "Lingkungan dirawat, pohon dibiakkan jadi hutan, danau dijaga, hingga buat peternakan sapi," katanya kepada saya, 2 April. "Memang kalau ada audit karbon, belum nol. Tapi saya yakin defisitnya mengecil." Ia juga mengklaim bahwa PT Bakrie & Brothers mulai serius beralih ke energi hijau. Mereka sedang mengarah ke PLTB dan PLTS yang sedang jalan lewat Bakrie Power. "Lebih baik kalau perusahaan ada upaya industri yang sustainable daripada tidak sama sekali? Mending mana, BUMI jalan terus tanpa VKTR atau sekarang ada VKTR?" katanya. Saat dimintai konfirmasi soal ini, Head of CEO Office, Corporate Communications, and Sustainability PT Indika Energy, Ricky Fernando, mengklaim bahwa perusahaannya telah melakukan diversifikasi ke sektor non-batubara sejak 2018. "Dan telah berkomitmen untuk tidak menambah investasi baru di sektor batubara," kata dia, Senin siang, 3 April 2023. Ricky menyebut perusahaannya ingin berkomitmen membantu program dekarbonisasi pemerintah dengan salah satunya investasi di sektor non-batubara, dekarbonisasi dalam kegiatan operasional, dan divestasi aset terkait batubara. "Di antaranya dengan melepas kepemilikan di MBSS pada tahun 2021 dan Petrosea pada tahun 2022," katanya. Sedangkan Head of External Affairs & Media Relations Sinar Mas Group, Stephanie Susanto, berjanji akan memberi jawaban pada Senin, 3 April. Namun, keengganan para pengusaha batubara untuk menurunkan produksinya bukan faktor tunggal. Ia berkaitan juga dengan negara yang cenderung tak berpegang teguh aturan yang ditekennya sendiri soal jumlah produksi batubara. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), tertulis bahwa salah satu target yang negara buat adalah membatasi produksi 400 juta ton tiap tahunnya per 2019 lalu. Namun, produksi batubara 2019- 2021 selalu jauh di atas angka batas itu. Bahkan, Kementerian ESDM menargetkan angka yang tinggi - mungkin terbesar dalam sejarah - produksi batubara pada 2023: 694 juta ton. Greenwashing: Paradoks di Balik Kampanye Kendaraan Listrik Kepada saya, peneliti Trend Asia - salah satu organisasi masyarakat sipil yang fokus pada riset dan kampanye soal transisi energi di Asia - Andri Prasetiyo menyebut ada masalah besar ketika muncul sejumlah pebisnis batubara yang mulai berbisnis kendaraan listrik di Indonesia. 154
Kata Andri, para pebisnis tersebut berkampanye soal kendaraan listrik yang menjadi solusi krisis iklim, namun di saat yang bersamaan bisnis utama mereka masih bertumpu dari tambang batubara. Apalagi ketika tak ada niatan untuk mengurangi produksi batubaranya. Dalam diskursus studi dan gerakan energi terbarukan, praktik seperti ini biasa disebut dengan greenwashing. "Ini greenwashing. Mereka menyamarkan sesuatu hal yang baik, yang hijau, pada saat yang sama mereka melakukan praktik-praktik kotor yang lain," katanya kepada saya, 31 Maret lalu. "Kalau kita mau fair, mereka belum serius untuk transisi energi." "Sayangnya, perusahaan-perusahaan seperti ini malah dapat insentif [subsidi kendaraan listrik], seakan didukung negara." Andri menjelaskan bahwa terdapat kampanye semu yang dilakukan oleh pebisnis batubara yang sedang berbisnis kendaraan listrik. Kota-kota besar di Indonesia yang menjadi sasaran pasar kendaraan listrik tentu akan melihat sendiri bagaimana kendaraan tersebut ramah lingkungan karena tak mengeluarkan emisi. Namun, emisinya justru berpusat di wilayah pertambangan batubara dan pembangkit listrik - yang minim dirasakan warga perkotaan. Padahal, menurut Andri, proyek dekarbonisasi di Indonesia seharusnya berjalan sistematis dari hulu ke hilir. Hulunya termasuk memensiunkan dan menghentikan pembangunan PLTU batubara. Itu artinya, juga mulai menurunkan produksi batubara. "Indonesia harus kontrol kuota produksi batubaranya. Bahaya sekali jika kuota produksi batubara dilakukan secara tidak terkendali," kata Andri. "Jika 694 juta ton pada 2023 benar disetujui, ini akan jadi yang tertinggi sepanjang sejarah." "Ini jika tidak terkontrol, logikanya pasti akan buat demand baru karena supply-nya ada." Masalahnya, untuk melakukan dekarbonisasi, negara justru mengambil langkah instan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Apalagi, prioritas kendaraan listrik yang dilakukan negara ada di kendaraan sektor privat, bukan publik - transportasi massal, contohnya. "Pembangkit listriknya belum didekarbonisasi secara baik dan memadai, kemudia mereka sudah kasih insentif untuk kendaraan listrik pribadi, yang akan demand listrik akan naik," katanya. Hal tersebut belum bicara soal potensi kemacetan yang akan makin parah. Padahal, menurut Andri, salah satu kebutuhan lainnya yang paling mendesak jika bicara dekarbonisasi adalah menambahkan pembangkit energi terbarukan yang saat ini masih sangat sedikit. Per Juli tahun lalu, bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12 persen dari target 23 persen untuk 2025 mendatang. "Studi kami, rata-rata per tahunnya hanya nambah 0,8 persen. Enggak sampai 1 persen. Masih ada target sekitar 12 persennya dalam waktu dua tahun," kata Andri. "Ketika pembuatan untuk energi terbarukan itu masih berdarah-darah, struggling untuk dapat pendanaan, pemerintah saya lihat agak lompat, tiba-tiba kemudian yang diberikan subsidi adalah kendaraan listrik," tambahnya. "Saya melihat ini memang tujuannya enggak demi dekarbonisasi."[] Catatan: Visualisasi interaktif dan riset dibantu oleh Fina Nailur Rohmah. Adendum: PT Indika Energy baru memberikan jawaban pada Senin siang, 3 April 2023. 155
Bagian III : Hutan, Lahan, dan Pangan 156
Teguh Suprayitno Mongabay
20 20 Belasan tahun lalu orang-orang membabat hutan konservasi, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kemudian jadi petakan-petakan kecil untuk ladang sayur. Belakangan, para pemodal ikut ambil bagian dengan menanam 'saham', bahkan mereka punya lahan luas di dalam kawasan hutan. Mongabay menelusuri rantai perdagangan kentang di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat dan Kecamatan Gunung Kerinci dari ladang sayur di dalam kawasan hutan. Perdagangan ini melibatkan banyak orang dari berbagai latarbelakang, mulai petani kecil, tauke kentang, tuan tanah, pengusaha, aparat keamanan hingga pejabat daerah. Saban hari belasan hingga puluhan ton kentang dari Kerinci membanjiri pasar-pasar di Kota Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Tangerang hingga Jakarta. Dari sana, kentang itu menyebar ke banyak rumah makan, restoran cepat saji, dan mungkin ada di piring Anda. *** Sebuah rumah makan khas Minang di Kota Jambi, sesak pengunjung. Di sebelah kiri dari pintu masuk rombongan pegawai pemerintah sibuk bersantap siang. Tak jauh dari sana, sekelompok pria duduk menghadap meja penuh lauk sedang membicarakan sesuatu, sesekali mereka tergelak. Saya duduk di samping seorang ibu sedang menyuapi anaknya makan. Seorang pegawai rumah makan menghampiri saya. "Mau dihidang?" "Iya," jawab saya. Sekejap bermacam lauk langsung tersaji di meja. Salah satu menu adalah perkedel yang terbuat dari olahan kentang. Saban hari, rumah makan ini dan jaringannya bisa menghabiskan belasan kilogram kentang hanya untuk membuat perkedel. Mereka membeli kentang dari pedagang di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. 20 Tulisan ini telah diterbitkan di Mongabay.co.id pada 23 Maret 2023 158
Para pekerja di gudang kentang sebelum distribusi ke berbagai daerah. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Pada 15 Maret sore, sebuah truk bermuatan delapan ton sayuran dari Kerinci, masuk Pasar Angso Duo. Puluhan karung kentang seberat 40-45 kilogram diecer ke lapak pedagang. Saya menemui pria Minang yang tengah santai di sebuah toko kecil di pasar. Orang memanggilnya Uda Heri. Dia salah satu pemasok sayuran ke Pasar Angso Duo dan Talang Banjar. Ada 25-30 pedagang jadi pelanggannya. Setiap hari dia menyuplai 3-4 ton kentang dari Kerinci. "Kalau kentang di Kota Jambi mayoritas dari Kerinci semuo. Kalau lagi kurang, baru ambil dari Medan," katanya. Kebutuhan kentang di pasar Kota Jambi ditaksir mencapai 15 ton setiap hari, dipasok dari 4-5 pedagang sayur besar, termasuk Heri. "Rumah makan ngambil kalau harga kentang lagi mahal. Biasanya langsung sekarung, kadang lebih. Kalau harga normal, mereka ngambil dari pengecer," katanya. Heri tidak mengambil sayuran langsung dari petani di Kerinci, tetapi melalui Andri, tauke sayur di Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Setiap hari Andri mengirim 7,5-8 ton sayuran campur ke Pasar Angso Duo. Dia juga menyuplai agen sayur di Pasar Induk Talang Gulo. Dalam seminggu bisa kirim 4-5 kali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jambi menunjukkan, produksi kentang di Jambi tahun 2021 mencapai 129.336 ton, terbesar kelima se Indonesia. Lebih dari 94% kentang di Jambi dari ladang di Kerinci. Luas tanaman kentang di Kerinci terus meningkat. Pada 2015 luas 3.345 hektar, naik jadi 4.482 hektar pada 2016, dan 2020 bertambah jadi 5.630 hektar. Ladang sayur di Kerinci berkembang pesat ketika harga kayu manis ambruk. Mulai 1997 harga kayu manis terjun bebas, semula Rp7.000 per kilogram jadi Rp2.500. Pamor kulit manis Kerinci yang dikenal terbaik di dunia, meredup. Sejak 1940-an hingga 1995, kayu manis Kerinci begitu populer. Saat itu harga satu kilogram kayu manis di pasar lokal setara harga 50 kilogram beras. Sekali panen, warga Kerinci bisa membangun rumah bahkan membeli mobil baru. Hancurnya harga kayu manis membuat ekonomi masyarakat morat-marit. Banyak kebun tidak terurus, sebagian ditebang jadi ladang sayur yang mulai menjanjikan. Sejak itu, perambahan di kawasan taman nasional banyak terjadi. 159
Penjarahan taman nasional Anjing beagle dominan hitam menatap tajam penuh waspada. Langkah kakinya tampak gusar. Ia berusaha mendekat. Saya berhenti. Ia juga berhenti. Sesekali gongongan terdengar menyentak, seakan memperingatkan saya untuk tidak mendekat. Seorang pria muncul dari balik gubuk, melihat kami berjalan. Kami terus berjalan mendekati sungai. Di balik hutan Bukit Mageger nan rimbun, di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, suara gergaji mesin terdengar meraung-raung memecah kesunyian. Di pinggiran sungai beberapa tumpukan kayu papan tertutup rumput, seperti sengaja disembunyikan. Saya ingin memotretnya diam-diam. "Ojo difoto, kita lagi diawasi iki," kata Warto, bukan nama sebenarnya. Seorang tengah mengamati kami dari balik gubuk. Tumpukan papan itu sekitar tiga kubik. Sudah sebulan belum juga diangkut. Para pembalak tahu mereka tengah diawasi petugas. Warto cerita, belum lama ini ada pelaku pembalakan liar ditangkap saat gesek kayu. Dia minta saya hati-hati karena situasi rawan. Kami kemudian berjalan sedikit cepat. Jarak beberapa puluh meter ada yang menanyai kami. "Soko ngendi?" tanya pria paruh baya, sambil menyandarkan motor di pinggir jalan setapak. Warto menjelaskan kalau menemai saya dari Jambi. Warto mengenal baik lelaki ini. Nono, bukan nama sebenarnya, keturunan Jawa kelahiran Sumatera Barat, tinggal di Desa Gunung Labu, Kayu Aro Barat, Kerinci. Lelaki itu masuk kawasan taman nasional untuk menggarap ladang sayur. Nono tidak sendirian. Ada dua lelaki lain tengah ngaso, lelah dari pagi mengurus tanaman kentang. Kami ditawari untuk mampir ke pondok dan minum kopi. "Leren disek, ngopi," kata Mimin, bukan nama sebenarnya. Pemukiman warga di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Cuaca siang itu terasa hangat. Sehari sebelumnya Kayu Aro diguyur hujan seharian. Suhu udara berkisar 18-19 derajat selsius. 160
Saya duduk di atas karung berisi serbuk kayu, persis di depan pondok menempel dinding terpal. Kami pun mulai ngobrol. Nono membuat api. Sementara Mimin mengambil beberapa saset kopi dari dalam jok motor. Kemudian pergi mengambil air ke sungai. Nono cerita dulu beli ladang dari orang Siulak, luas 10 andong - satu andong setara 20×20 meter. Dia tak berani nebang hutan, takut ditangkap. Hampir rata orang di Kayu Aro beli ladang dari orang Siulak. "Kita tak berani nebang [hutan], semua [ladang] beli. Punya duit sedikit, ada orang kampung jual, kita beli." Nono bilang, tanah di luar taman nasional mahal. Dia cuma pensiunan karyawan PTPN VI - perusahaan BUMN yang mengelola perkebunan teh Kayu Aro - uang pensiunan hanya Rp100.000 perbulan, tak sanggup kalau beli ladang dekat kampung. Harga tanah satu andong di Kayu Aro, di luar taman nasional antara Rp150-Rp200 juta. Untuk jadi ladang sayur, minimal perlu lahan 10 andong. Hanya para pemodal yang sanggup membelinya. Nono punya ladang 23 andong di dalam kawasan yang dibeli dari orang Siulak sekitar 2018. Waktu itu harga Rp30 juta.Orang kampung itu pindah kemana? Nono menunjuk ke arah gubuk dekat sungai tumpukan kayu papan. Perambahan di Taman Nasional Kerinci Seblat, letaknya di bukit di atas Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) *** Sebuah pondok papan beratap seng tampak mencolok. Ukuran lebih besar dibanding pondok sekitar. Peladang sebut pondok itu milik Suk. Dia asli Siulak, pernah sebagai tenaga bantuan penjaga hutan di Dinas Kehutanan Kerinci. 161
Sekitar 2021 pondok itu pernah digerebek tim gabungan dari Balai Penegakan Gukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tiga mesin penyemprot, kasur dibakar petugas. Suk pergi ke bukit dekat Danau Belibis. Suk disebut kuasai lahan puluhan hektar. Pada 6 Maret 2023, saya mendatangi gudang Suk di Buntu, Desa Kebun Baru, untuk memastikan soal ladang kentang dekat Danau Belibis. Gudang itu tutup. Seorang warga bilang, sulit kalau mau ketemu Suk, karena dia ke gudang tidak menentu. Saya kembali datang besoknya, tidak juga ketemu. Saya mencoba menghubungi Pur, anggota polhut, sekarang sudah pensiun. Dia saudara Suk. Saya menanyakan nomor Suk yang bisa dihubungi. "Ndak ada, ndak ada. Kami jarang ketemu," katanya. Ladang sayur di dekat Bukit Mageger, di sebelah Gunung Kerinci. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Kebun pejabat? Awan putih tampak menutupi ujung bukit yang mengelilingi Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci. Orang-orang menyebut tempat itu "tirai embun". Butuh waktu satu jam setengah perjalanan menggunakan motor dari Desa Kersik Tuo, melewati jalan sempit dan berkelok di kaki bukit. Setelah satu jam perjalanan, kami sampai di jalan berbatu selebar empat meter. Jalan itu dibuka sekitar 2020 menggunakan ekskavator. Diduga banyak orang berduit yang punya ladang dan kebun di atas bukit. "Kabarnya orang-orang ini iuran sewa eksavator untuk buka jalan," kata warga yang menemani saya. Sekitar 100-an meter di ujung tanjakan, kami berhenti. Bunyi gergaji mesin terdengar jelas disusul suara pohon tumbang. Sepanjang jalan kami lewati banyak bekas tebangan pohon mengering. Sebagian mulai digarap jadi ladang sayur, kentang, kebun kayu manis dan kopi. Pondok-pondok terlihat sepi, pintu dikunci dari luar. "Orang di sini kalau nampak orang baru langsung kabur. Dikira petugas mau nangkap." 162
Banyak petani kecil dimanfaatkan pemodal untuk menggarap lahan. Mereka dibiarkan menanam sayur tanpa sewa di sela tanaman utama - biasanya kayu manis. Dengan begitu, pemilik lahan tak perlu mengurus dan menjaga kebun. "Kalau di sini disebut anak ladang. Jadi susah kalau mau ketemu yang punya langsung." Saya ditunjukkan sebuah pondok beratap merah diduga milik aparat. "Itu ladang Alti." Yang dimaksud adalah Alti Irawan, anggota polisi berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) yang baru saja dipromosikan sebagai Kapolsek Gunung Kerinci pada 2 Maret 2023. Mantan KBO Shabara Polres Kerinci itu juga disebut punya usaha kayu untuk bahan bangunan di wilayah Siulak. Setelah berjalan beberapa belas menit, kami sampai di pondok yang di kelilingi tanaman kayu manis selengan orang dewasa. Ladang itu tampak terawat. Saya kembali menggunakan aplikasi Gaia GPS. Jika ditarik garis lurus, kebun Alti masuk di dalam kawasan sekitar 500 meter dari batas. Kami kemudian turun mengikuti jalan mengarah ke perkampungan, dan menemukan sebuah rumah papan bertingkat baru dibangun. Gagang pintu masih terbungkus plastik, seperti baru pasang. Di belakang rumah ada dua tandon air, masing-masing berkapasitas 1.000 liter. Rumah ini persis di atas Desa Danau Tinggi, di ketinggian lebih 1.000 meter di atas permukaan laut, berkeliling perbukitan. Rumah di atas bukit, tak jauh dari kebun kayu manis milik Alfi, di Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci, Kerinci. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Alti yang saya hubungi via telepon mengakui punya kebun kayu manis delapan hektar di Desa Danau Tinggi. Dia bilang, kebun itu dulu dibeli dari warga, tetapi tidak tahu jika masuk kaman nasional. 163
"Iya dulu beli sudah lama itu sekitar 7-10 tahun lalu. Waktu saya beli dibilang tidak dalam kawasan. Karena ada kebun yang di atas saya lebih luas, itu tidak masuk kawasan," katanya, 19 Maret 2023. Saya juga menyinggung soal rumah tingkat di atas bukit, Alti buru-buru menutup telepon. Tak hanya Alti yang punya ladang atau kebun masuk taman nasional, banyak yang lain, diduga dari politikus, dan lain-lain. Nurhamidi, Kepala Seksi I TNKS Kerinci Utara tidak berani menyebut pejabat daerah dan aparat ikut terlibat perambahan kawasan hutan. "Ada dugaan, tetapi itu sulit dibuktikan." Selama ini, dia mengaku kesulitan melakukan penegakan hukum, karena banyak informan yang mengawasi pergerakan petugas. "Kadang kita masih dalam perjalanan, mereka sudah dapat info duluan. Bahkan, di wilayah tertentu yang susah dijangkau sinyal telepon, mereka menggunakan HT (handy talky), jadi sudah terkoordinir." Beberapa kelompok peladang yang mayoritas warga lokal pernah melakukan perlawanan. Sekitar 2021, Danuri, anggota Polhut Kerinci Utara yang di-backup 19 anggota masyarakat mitra polhut (MMP) dan kelompok konservasi mandiri (KKM), dicegat ratusan warga saat menangkap empat pelaku pembalakan di Danau Tinggi. Mereka menunggu di ujung jalan, bersenjata parang dan kayu. Tukino, anggota KKM yang saat itu ikut rombongan patroli, seketika panik. Dia trauma pernah dikalungin parang warga kampung karena dituduh sebagai mata-mata. "Orang itu ratusan, laki-laki perempuan keluar semua di jalan. Orang di Danau Tinggi itu kompak. Berani melawan," katanya. Warga yang ditangkap, akhirnya dilepas. "Jalan cuma satu. Daripada awak (kita) jadi bulan-bulanan, lebih baik cari aman. Kalau waktu itu - pelaku pembalakan - tetap dibawa, pasti bentrok." Ladang warga di dalam taman nasional, tak jauh dari Danau Belibis, di ketinggian 2.000 mdpl. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) 164
'Saham' tauke kentang Para tauke kentang di desa ikut ambil peran dalam ladang sayur di dalam kawasan. Mereka tak segan menggelontorkan uang ratusan juta buat modal peladang. Orang di Kerinci menyebutnya dengan istilah "nyaham" atau tanam saham. Hermontunis, asal petani Siulak, mengaku dapat pinjaman modal Rp48 juta dari Menteri, tauke kentang di Desa Gunung Labu, untuk menggarap ladang di Bukit Brimbun. "Biasa saya pinjam Rp20-Rp30 juta buat modal, nanti bayar pas panen," katanya. Supri, petani kentang juga kerap datang ke tempat tauke pinjam uang. Dia bilang, itu sudah lumrah, karena untuk menggarap ladang sayur butuh modal cukup besar. Untuk tanam kentang satu andong saja, minimal perlu modal Rp2-Rp3 juta. Iwan Budiono, tauke kentang di Desa Giri Mulyo disebut banyak tanam saham ke petani. "Kalau Pak Iwan itu, hampir 70% orang di sini pinjam modalnya sama dia," ujar Supri. Saya menemui Iwan di rumahnya di seberang Mesjid Baitul Taufiq. Dia punya usaha toko kelontong paling besar di Giri Mulyo. "Kalau nyaham tidak banyak, di sini (Giri Mulyo) paling 150-an orang, di Desa Batu Ampar itu ada satu orang, di Tangkil lima orang, Kersik Tuo tiga orang," katanya sambil menakar gula di timbangan. Iwan berani keluarkan duit Rp1-15 juta untuk modali satu petani. Dalam sebulan, tidak kurang dari 100 petani menjual kentang padanya. Saat panen melimpah, gudang kentang Iwan berkapasitas 8.000 karung bisa penuh. Pria keturunan Jawa itu bukan pemain baru. Dia sudah 20 tahun menggeluti usaha jual beli kentang. Hampir setiap hari mengirim kentang ke Jakarta, Lampung dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekali kirim rata-rata 7,5 ton. "Kalau dulu orang kenalnya kentang Sumatera Barat, padahal kentang dari sini (Kerinci). Karena yang jualan itu banyak orang Padang, maka yang terkenal kentang Sumbar. Sekarang sudah banyak yang kirim dari sini langsung ke Jakarta." Di Giri Mulyo, saya juga ketemu Megri, anak Suyono, tauke kentang lainnya. Dia juga memasok kentang untuk pasar induk di Tangerang, Bukit Tinggi, Pring Sewu dan Palembang. Paling banyak kentang dikirim tujuan Tangerang. Dalam seminggu bisa tiga kali, sekitar 30 ton kentang ukuran jumbo. "Kalau daerah lain paling 1-2 kali seminggu baru kirim. Rata-rata 8-10 ton sekali kirim." Megri bilang bapaknya ikut tanam 'saham'. Ada 80-an petani langganan pinjam modal, kisaran Rp2-20 juta. Petani yang terbelit utang menjual kentang padanya, dan harga dibeli lebih murah Rp200 per kilogram. 165
Para pekerja di gudang kentang milik tauke di Desa Kebun Baru. Mereka tengah memilah ketang sesuai ukuran sebelum dikirim ke Jakarta. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Jalifi, lebih dikenal dengan panggilan Pak Yoga, tauke kentang di Desa Kebun Baru. Dia pemilik SPBU di Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung . Jalifi, terhitung pemain besar. Setiap hari dia memasok kentang tujuan Jakarta. "Kalau barang lagi banyak sehari bisa tiga mobil - rata-rata muatan 9 ton," kata Agus, keponakan Jalifi yang dipercaya menjaga gudang. Kentang yang dikirim ke Jakarta hanya ukuran jumbo - satu kilogran berisi 2-3 butir. Kentang ukuran medium untuk campuran rendang dikirim ke Palembang. Jalifi juga memasok kentang ke Lampung. Pengusaha asal Sungai Pegeh itu punya puluhan hektar ladang kentang yang sebagian digarap petani kecil. Hasil panen dibagi dua. "Tampang [bibit kentang] dan pupuk dari kita. Orang yang garap modal obat, nanti jual ke sini." Tidak hanya jual beli kentang, Direktur PT. Pangeran Muda Kerinci itu juga menyebar 'saham' kepada ratusan petani di Desa Kebun Baru, Sungai Lintang, Bentuk dan Buntu. Modal yang diberikan bisa sampai ratusan juta tanpa perlu jaminan. "Kalau nyaham sampai ratusan juta itu untuk petani mandiri, yang lahannya sudah hektaran," jelas Agus. Ada juga Haji Gono, dikenal sebagai tuan tanah di Buntu. Dia punya banyak gudang kentang. Waktu saya temui, pria yang bernama asli Sugiono itu sedang sibuk malayani pembeli kentang dari Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, Sumatera Barat. Setiap hari pedagang dari Sumatera Barat datang membeli kentang. "Sehari paling satu oto (mobil), 7,5 ton," katanya. Gono ikut tanam 'nyaham' kepada petani di Buntu. "Sedikit, nggak sampai ratusan, paling cuma 30-an orang," kata pria keturunan Ponorogo itu. Biasa petani pinjam modal untuk beli pupuk, rata-rata Rp 4-5 juta. Meski nyaham, dia tidak memotong harga kentang. "Kalau dipotong lagi kasihan, orang itu juga butuh hidup." 166
Petani kentang di kaki Gunung Kerinci. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Bangun kemitraan Pada 2004, Komite Warisan Dunia menetapkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai situs warisan dunia (world heritage). TNKS merupakan kawasan hutan hujan tropis penting dunia yang terletak di rangkaian pegunungan bukit barisan selatan bagian tengah. Terhampar di empat provinsi, mulai dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Luasnya mencapai 1,38 juta hektar. Ia menjadi taman nasional terluas kedua di Indonesia setelah TN Lorentz di Papua. Hutan TNKS menjadi habitat bagi sejumlah populasi satwa langka dan dilindungi seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, sampai kijang Sumatera - baru diketahui 2007. Juga lebih 372 jenis burung, 16 endemik. Di TNKS terdapat sekitar 4.000 jenis tumbuhan, 60% hidup di hutan dataran rendah. Di sini juga habitat alami bagi 300 jenis anggrek. Flora eksotis TNKS yang paling menarik adalah bunga terbesar di dunia, padma raksasa (Rafflesia arnorldii) dan bunga tertinggi di dunia, bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum). Pada 22 Juni 2011, World Heritage Committee Unesco memasukkan tropical rainforest heritage of Sumatera ini (TNKS, TNBBS dan TNGL) sebagai situs warisan dunia dengan status indangered (terancam) karena masif perambahan, pembalakan liar dan ekspansi perkebunan monokultur. Hampir separuh hutan di Gunung Kerinci tersingkap. Kebun sayur terus menangkak naik hingga ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Data Balai Besar TNKS menyebut, luas area terbuka mencapai 127.000 hektar. Data Tropenbos International Indonesia bersama Unesco (2015) menunjukkan angka lebih besar, sekitar 130.322 hektar, hampir dua kali luas Singapura. 167
Ladang warga di dalam taman nasional, tak jauh dari Danau Belibis, di ketinggian 2.000 mdpl. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Sukmareni, Koordinator Devisi Komunikasi KKI Warsi - sebuah lembaga non profit yang melakukan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan - mengatakan, hutan di TNKS harus dijaga. Mengingat geografis berupa pegunungan dan perbukitan. Hal itu, katanya, untuk menjaga wilayah sekitar taman nasional tetap aman dari bencana ekologis. "Kayu Aro itu meski dataran tinggi, tapi pernah diterjang banjir bandang. Itu terjadi juga di tempat lain," katanya. Sistem pertanian monokultur di Kerinci bisa cepat merusak tanah. "Kalau gundul tidak ada hutan, akhirnya terjadi runoff yang akan sangat cepat mengikis hara. Tanah jadi nggak subur. Yang awalnya kita ingin sejahtera justru malah sebaliknya." Pemerintah, katanya, perlu megedukasi masyarakat untuk memahami kondisi wilayah hingga tak hanya fokus peningkatan ekonomi. Untuk mengatasi masalah keterlanjuran pembukaan lahan di dalam kawasan, kata Reni, pemerintah membuka peluang kemitraan konservasi untuk pemulihan ekosistem melalui UU Cipta Kerja. Haidir, Kepala Balai Besar TNKS mengatakan, sudah membentuk 193 kelompok tani hutan (KTH) selama periode 2018-2020, dengan luas 5.000 hektar. Baru 38 KTH sampai tahap perjanjian kerja sama (PKS). Sekitar 28 KTH baru diajukan ke tim Satlakwasdal. Sekitar 127 KTH masih menunggu verifikasi. Haidir menghitung, perlu 4.000 KTH untuk memulihan area terbuka di TNKS. Petani yang masuk anggota KTH harus sepakat tidak memperluas ladang. Mereka hanya boleh membuka ladang maksimal lima hektar. Haidir bilang, kelompok KTH akan jadi pagar sosial untuk mengamankan 1,2 juta hektar hutan tersisa. Mereka legal mengelola lahan di dalam kawasan. "Semua yang sudah menjadi anggota KTH itu legal mengelola garapan di dalam kawasan. Dia punya hak mengelola berdasarkan perjanjian dengan taman nasional." 168
Kami ingin hidup Pada 2009, Hermontunis ditangkap saat sedang sarapan di ladang. Dia digelandang ke Sungai Penuh karena merambah kawasan hutan di sekitar Danau Belibis. Seingatnya, ada 14 orang ditangkap. "Ditanya kau kasus apa? Nyenso, kau kasus apa? Buka ladang. Yang nyenso dihukum lebih lama, sampai dua tahun," katanya. Hermon kena tahan enam bulan. Dia bebas setelah dapat jaminan dari Murasman, saat itu Bupati Kerinci. Hermon sepupu Murasman dari garis bapak. "Kata Murasman, yang penting kau nggak maling, nggak nyenso." Setelah bebas dia merantau ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada 2020, Hermon kembali dan menggarap lahan yang dibuka bapaknya 2008 di Bukit Brimbun - masih dalam kawasan taman nasional. "Saya masuk, kok di sini sudah ramai, jadi nggak takut lagi. Kalau ditangkap, semua ditangkap." Pria asal Siulak itu mengaku trauma kalau melihat petugas. "Sekarang kalau lihat petugas, entah mau data atau mau apa, saya lari, takut." Ada lebih 400 peladang di tiga blok dekat Danau Belibis belum masuk KTH: blok Sukeimi, Teguh dan Hermontunis. Mereka warga Desa Siulak, Bendung Air, Sungai Tanduk, Batu Hampar, Gunung Labu hingga Pelompek. 169
"Karena orangnya tidak satu desa itu susah masuk KTH. Sebetulnya ya mau masuk, misal disuruh tanam pohon apa, kita mau. Asal tidak ditangkap," kata Hermon. Lahan yang dibuka Hermon di Danau Belibis ternyata sudah dijual pada Nono, petani yang saya temui di pondok Mimin. Nono bilang, niatnya beli ladang buat nyambung hidup, karena tidak tahu lagi mau kerja apa selain bertani. "Kalau tak bertani, mau kerja apa?" kata Nono, dalam bahasa Jawa. "Kalau sudah tua seperti kita, mau kerja di perusahaan ya tidak diterima," sambung Mimin. Ketika ditanya ladang yang digarap masuk kawasan hutan negara, bagaimana kalau ditangkap? Nono langsung lesu. "Hasil ladang hanya sedikit buat nyambung hidup, masak mau ditangkap. Orang kecil juga kepingin hidup," katanya. Perambahan terjadi di bukit dekat Danau Belibis, di Kaki Gunung Kerinci, di ketingginggian 2.000 mdpl. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno) Perambahan terjadi di Bukit di wilayah Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. (Mongabay Indonesia/ Teguh Suprayitno). 170
Dewi Noviyanti Satri 171
21 "Menutup Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidaklah cukup, karena gunung telah dilukai, luka karena penggerukan tambang akan terus menganga," ucap Budiyanto Datu Adam (45) mengawali perbincangan dengan awak media ini, Selasa (21/02/2023). Pada pertengahan tahun 2022, PT. Bumi Persada Surya Pratama mulai beroperasi di lahan seluas 8.000 hektare di kawasan pengunungan Sauwon, yang berbatasan dengan Desa Bantayan. Kembali beroperasinya penambangan nikel di wilayah tersebut diyakini akan semakin memperparah pencemaran limbah tambang ke lahan pertanian warga. Budi, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Holtikultura Sumber Berkah Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan kondisi lahan persawahan yang telah tercemar limbah pertambangan nikel menuntut para petani harus berjuang keras dalam meminimalisir dampak agar pertanian bisa terus berproduksi. "Mengelola lahan persawahan yang tercemar limbah nikel untuk terus bisa berproduksi bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang tidak mungkin," ucap Budi. Poktan Sumber Berkah beranggotakan 20 orang petani, setiap anggota menggelola lahan seluas setengah hektare, memilih merotasi tanaman dari padi sawah ke holtikultura di lokasi lahan persawahan irigasi yang hanya berjarak 2 kilometer dari PT. Bumi Persada Surya Pratama beroperasi. 21 Tulisan ini telah terbit di pada 19 Maret 2023, sebagai tulisan pertama dari dua tulisan. 21 172
Lahan pertanian holtikultura di Desa Bantayan Dewi Noviyani Satri). Bukan mengalihfungsikan lahan, rotasi tanaman dilakukan untuk meminimalisir dampak penambangan nikel melalui air sungai Timboa yang berada tepat di bawah kaki gunung Sauwon. Sungai Timboa hanya berjarak kurang dari 300 Meter dari lokasi penambangan, dan menjadi satu-satunya sumber air yang digunakan petani untuk mengairi lahan persawahan. "Air sungai acapkali berwarna merah kala hujan turun, air itu masuk ke lahan persawahan, akibatnya tanah menjadi retak dan berubah warna dari hitam menjadi oranye. Makanya kami mengurangi penggunaan air sungai dan menggunakan air tanah (sumur) sebagai sumber air untuk tanaman," lanjutnya. Pada 1997, penambangan nikel dilakukan PT. Anugerah Tompira Nikel (ATN) di perbatasan Desa Bantayan. Beroperasinya pertambangan tersebut membuat air sungai Timboa yang mengaliri persawahan menjadi tercemar. Akibatnya hingga tahun 2019 petani Bantayan yang mayoritas petani penggarap terus mengalami kerugian karena hasil produksi padi yang dihasilkan kerdil. Kondisi tanah persawahan irigasi pasca dialiri air merah usai hujan. Dewi Noviyani Satri). 173
"Tahun 2018-2019, selama dua musim, petani benar-benar berhenti bersawah. Selain karena terus mengalami kerugian akibat dampak air, krisis air pun melanda, debit air sungai Timboa sangat menurun," tuturnya. Rotasi Tanaman Jadi Pilihan Menanam tanaman holtikultura bukanlah hal baru bagi Budi. Selama tiga tahun, sejak 2016 hingga 2018, Budi telah melakukan uji coba budidaya tanaman holtikultura. Beberapa kali mengalami kegagalan, tahun 2018 budidaya tanaman holtikultura yang dilakukannya berhasil. Panggilan jiwa untuk bertani dan membangkitkan holtikultura, membuat Budi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019. Agustus 2021 Budi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Bantayan. Budiyanto Datu Adam, Ketua Poktan Holtikultura Sumber Berkah Desa Bantayan (foto dokumen Bermodalkan nekat dan tekad, sebidang tanah warisan orang tua disulap Budi menjadi lahan pertanian holtikultura. Budi pun mulai memperkenalkan budidaya holtikultura dan mengajak petani didesanya untuk ikut menanam tanaman holtikultura. "Saya belajar sistem rotasi tanaman dan budidaya tanaman holtikultura secara otodidak melalui YouTube dan bimbingan dari para mentor (petani holtikultura) yang ada di pulau Jawa serta para dosen dari UGM dan ITB yang berada dalam WhatsApp grup yang saya ikuti," kisahnya. Melihat upaya yang dilakukan Budi menunjukkan hasil produksi yang menjanjikan, pada Desember 2021, 20 petani sawah meminta Budi untuk membentuk kelompok tani dan mengajarkan mereka sistem rotasi tanaman. Salah satu lahan persawahan irigasi di Desa Bantayan yang ditanami Terong Dewi Noviyani Satri). 174
"Dibentuknya Poktan Holtikultura Sumber Berkah tujuan utamanya melakukan rotasi tanaman dari padi sawah ke tanaman holtikultura diatas lahan persawahan yang telah terbengkalai. Pilihan itu diambil daripada harus menjadi pekerja tambang seperti yang diiming- imingi perusahaan," ujarnya. Dengan metode sederhana, lanjutnya, lahan yang tercemar diupayakan untuk bisa gembur kembali dengan menggunakan pupuk organik yang harganya berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per kilogram agar unsur hara tanah bisa maksimal. "Sudah lebih dari setahun kami fokus untuk menanam tanaman holtikultura," ucapnya. Budi menuturkan sebelum memutuskan untuk bertani holtikultura, petani bekerja serabutan guna menutupi segala kebutuhan rumah tangga. Petani berhenti menanam padi karena khawatir akan mengalami kerugian lagi dan menimbulkan hutang. Tomat juga merupakan salah satu komoditi yang ditanam oleh Poktan Sumber Berkah Dewi Noviyani Satri). "Sudah bisa makan mereka sudah sangat bersyukur. Setelah memutuskan merotasi tanaman, alhamdulillah perekonomian perlahan-lahan mulai membaik. Hasil produksi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang sudah bisa menyisihkan hasil penjualan untuk modal bertanam selanjutnya, meskipun hanya sedikit," ujarnya. Meski menunjukkan hasil yang positif, Poktan Sumber Berkah tak lepas dari berbagai kendala, diantaranya terkait saprodi (sarana produksi) dan alsintan (alat dan mesin pertanian). "Saprodi yang digunakan cukup mahal karena bukan subsidi. Alsintan, khususnya alat pembuat bedengan atau traktor tangan, tak kami miliki. Sekali menanam modal hingga Rp10 juta dikeluarkan dengan merongoh kocek pribadi," ucap Budi. September 2022 Poktan Desa Bantayan melakukan panen raya dengan komoditi Cabai sebagai varietas unggulan (foto dokumen 175
Meski tak mendapat bantuan, Poktan Sumber Berkah terus termotivasi untuk mengelola lahan yang tercemar seluas-luasnya. Pada September 2022, Poktan Sumber Berkah melakukan panen raya cabai sebagai varietas unggulan. Hasil produksi dari lahan setengah hektare yang dikelola Budi dengan ditanami mentimun, terong, pare, buncis dan cabai mencapai satu ton. Belum lagi dari 4,5 hektare lainnya yang ditanami para anggota Poktan. Panen raya ini turut dihadiri Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertanian (Mentan) Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Ery Tamalagi datang untuk meninjau langsung upaya rotasi tanaman yang dilakukan Poktan Sumber Berkah. Stafsus Mentan Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Ery Tamalagi, meninjau lokasi lahan pertanian yang disiapkan poktan Desa Bantayan menjadi kampung holtikultura (foto dokumen "Dukungan penuh diberikan Kepala Desa Bantayan, Zulkarnain Tangahu, atas upaya yang kami lakukan. Bahkan utusan Mentan datang meninjau langsung upaya kami. Ini semakin memotivasi kami," ujarnya. Budi pun mengajak para petani untuk berpikir positif dan mencoba untuk merotasi tanaman dilahan pertanian mereka. Alasannya sederhana saja, IUP tak mudah untuk dicabut dan perusahaan juga banyak yang tak mau mengganti rugi. Budi berharap pemerintah bisa memberikan perhatian kepada pihaknya dengan memberikan bantuan Alsintan untuk mempermudah dalam mengolah lahan yang selama ini diolah secara manual. "Bila tak bisa memberikan bantuan, setidaknya pemerintah bisa mencarikan solusi yang lain agar lahan pertanian, khususnya lahan persawahan, tak lagi tercemar limbah nikel yang dibawa oleh air," tandasnya. Senada dengan Budi, Rosliana Mokoagow dan Lusiana, yang turut hadir dalam konsolidasi yang dilakukan tim pada Selasa, 21 Februari 2023, di rumah Kepala Desa Bantayan menambahkan dengan merotasi tanaman kekhawatiran mereka akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mulai mereda. 176
Jagung menjadi salah satu komoditi yang ditanam petani untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup Dewi Noviyani Satri). Rosliana mengatakan meski hasil penjualan produksi bergantung pada harga pasar, namun bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan anak-anak sekolah, "Sekali panen bisa mencapai Rp13-14 juta, dipotong modal sekitar Rp10 juta. Harga naik keuntungan meningkat, harga turun pendapatan pun menurun, masih mencukupi modal bertanam dan kebutuhan rumah tangga," ucap Rosliana. Selain harga pasar, tambah Lusiana, pemasaran juga menjadi salah satu tantangan bagi mereka. Menurutnya, peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai melalui Dinas Ketahanan Pangan belum bisa maksimal. Lusi menguraikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai bersedia untuk membeli hasil panen mereka, tetapi dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Biasanya harga cabai rawit dipasaran Rp50 ribu per kilogram, oleh Dinas Ketahanan Pangan dibanderol dengan harga Rp45 ribu per kilogram. "Tapi kalau kami menjualnya sendiri ke pasar kami tekor di ongkos kendaraan, jadi bila harga cabai turun saya dan anggota keluarga lainnya turun langsung untuk memetik hasil tanaman, jadi bisa irit, tidak membayar buruh tani lagi," tutupnya. Komitmen Poktan Sumber Berkah Terik matahari yang menyengat tak mematahkan semangat Ramlan Maram, petani penggarap sawah di Desa Bantayan, untuk mengerjakan pembuatan bedengan di atas lahan seluas 15 are yang disewanya untuk bertanam holtikultura. Keyakinan Ramlan bahwa lahan tercemar bisa diolah menjadi lahan produktif, membuatnya bergabung dalam Poktan Sumber Berkah. Selama menjadi petani penggarap sawah, selain masalah pupuk, hama, dan tikus yang menyerang tanaman, hasil produksi yang kerdil serta ancaman gagal panen membuatnya berhenti menanam padi sawah. 177
4.000 pohon cabai rawit yang ditanam Ramlan di lahan seluas 15 are Dewi Noviyani Satri). "Dengan menanam holtikultura saya bisa sedikit lega, hasil produksi cukup menjanjikan, setidaknya saya tidak lagi berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucapnya sambil tersenyum. Sama seperti yang lainnya, dengan menjadi petani holtikultura Ramlan harus dihadapkan dengan berbagai kendala yang harus ditangani secara mandiri, diantaranya tentang pupuk dan Alsintan. "Pupuk yang digunakan non subsidi dan saya harus menyewa Alsintan dari desa sebelah dengan tarif Rp500 ribu per harinya. Mahal memang, tetapi saya tetap harus menyewa, kalau dikerjakan manual akan memakan waktu dan tenaga," tuturnya. Selain menyewa Alsintan, Ramlan juga menyewa lahan seluas 30 are yang digunakannya untuk bertani dengan tarif seharga 200 kilogram beras yang dibayarkan setiap panen. "Seluas 15 are sudah ditanami 4.000 pohon cabai, 15 are lagi sedang saya garap dengan membuat bedengan. Semuanya serba mandiri, tapi saya optimis hasil produksi mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari," pungkas Ramlan. Meski dalam bertani secara manual dan tak memiliki Alsintan, dengan keterbatasan tenaga dan modal, Poktan Desa Bantayan berkomitmen menjadikan Desa Bantayan sebagai kampung holtikultura. Komitmen itu pun mendapat dukungan penuh dari Kades Bantayan Zulkarnain Tangahu. Meski petani holtikultura di wilayahnya tak mendapat perhatian, tapi ia optimis upaya yang telah dilakukan tidak akan sia-sia. Zulkarnain menuturkan pada bulan Juni hingga Desember 2022, rata-rata anggota Poktan Sumber Berkah melakukan panen sebanyak 500 Kilogram diatas lahan setengah hektare. Panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu penanaman. "Bulan Juni hingga Desember 2022 petani mulai panen, sekali panen di satu bidang lahan membutuhkan waktu tiga hingga empat hari dengan hasil rata-rata 500 kilogram. Hingga 178
akhir Desember 2022 rata-rata dari setengah hektare lahan yang dikelola anggota poktan menghasilkan produksi dengan total 12 ton," urainya. Untuk pemasaran, Zulkarnain mengatakan Poktan Sumber Berkah telah menerima permintaan penyuplaian hasil produksi holtikultura dari tiga pedagang besar di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan masing-masing jenis komoditi sebanyak 200 kilogram. Permintaan itu tak sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak lahan persawahan yang tak dikelola disebabkan masalah permodalan, alsintan dan belum semua petani mau berpartisipasi. Bahkan dari sepuluh hektare lahan yang dikelola Poktan sumber Berkah baru lima hektare yang ditanami. "Holtikultura masih merupakan hal baru bagi petani disini. Kalau bersawah, tidak punya modal tengkulak akan meminjamkan dengan sistem pembayaran setiap panen, di holtikultura belum ada tengkulak yang mau meminjamkan modal," tandasnya. Secercah harapan atas rotasi tanaman yang dilakukan Poktan Sumber Berkah juga turut dirasakan Tati, Minangsari dan Indra, tiga wanita Desa Bantayan yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai buruh tani. Sembari menunggu musim tanam dimulai, ketiganya menumpang menanam berbagai jenis tanaman jangka pendek di lahan yang dikelola para petani, diantaranya kacang, pare dan jagung. Hasil panen selain untuk dimakan sendiri juga untuk dijual untuk menopang perekonomian keluarga. Ketiganya mengaku tak pernah menghitung berapa jumlah hasil produksi setiap kali panen, namun mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. "Alhamdulillah masih bisa makan, kami tak berharap lebih. Kalau dibilang cukup, ya pastinya tidak cukup, tapi dicukup-cukupkan saja untuk membiayai sekolah anak dan cucu serta makan sekeluarga. Mau jadi petani holtikultura kami tak punya modal, modalnya cukup besar," tandas Minangsari. 179
22 Senin, 20 Februari 2023, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sumber Berkah Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai terlihat bersemangat mengolah bidang-bidang lahan pertanian. Teriknya panas matahari tak dihiraukan petani demi membuat bedengan yang akan ditanami tanaman holtikultura sebagai penopang kehidupan mereka. Para petani ini sedang berjuang menjaga ketahanan pangan dengan mengolah lahan pertanian yang terdampak limbah nikel Tetapi para petani tak menyadari, perjuangan mereka untuk mempertahankan keberlangsungan pertanian di desanya akan beresiko memicu dampak kesehatan, karena sayuran yang mereka tanam ternyat terpapar limbah nikel. Uji laboratorium dilakukan tim terhadap 5 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawat, 3 buah terong dan 4 buah tomat dari lahan pertanian yang dikelola Poktan Sumber Berkah menunjukkan adanya kandungan nikel (Ni). Cabai rawit mengandung 0,006226 persen Ni, cabai keriting mengandung 0,008482 persen Ni, terong mengandung 0,003559 persen Ni, dan tomat mengandung 0,017914 persen Ni. 22 Tulisan ini telah terbit di pada 19 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari dua tulisan. 22 180
Hasil uji laboratorium terhadap kadar zat Nikel pada produk pertanian holtikultura Poktan Sumber Berkah (Dewi Noviyani Ahmad Fauzan Tambuak, Laboran Kimia Analitik dan Lingkungan FMIPA Jurusan Kimia Universitas Tadulako Palu, mengatakan kadar Ni yang terkandung di produk pertanian mengandung resiko untuk dikonsumsi. "Kadar presentase yang terkandung dalam sampel masih kecil, namun positif mengandung zat Ni. Secara kimia, kalau dibilang bahaya, ya cukup bahaya, apalagi kalau kandungannya berlebihan," paparnya. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikel yang terkandung di dalam tanah akan membuat tumbuhan yang tumbuh diatasnya juga mengandung nikel. Bahan makanan yang tercemar logam berat jika rutin dikonsumsi dapat mengancam kesehatan organ tubuh. Kades Bantayan Zulkarnain Tangahu hanya bisa terdiam saat menerima lembaran kertas berisikan hasil analisis uji laboratorium terhadap zat nikel pada produk pertanian Poktan Desa Bantayan yang diserahkan tim Sabtu (18/03/2023) sore. "Mengandung nikel ya? Petani akan marah, kesal, sedih dan cemas saat mengetahui hasil uji laboratorium ini," ucapnya pelan. Ia menuturkan air yang tercemar limbah nikel telah mengairi sekitar 300 hektare lahan persawahan didesanya sejak tahun 2008. 181
Kondisi air sungai yang mengairi lahan persawahan di Desa Siuna kala hujan turun (foto dokumen Dg. Aco). "Hasil uji laboratorium ini menunjukkan bahwa sekali lahan pertanian tercemar butuh waktu lama untuk menormalkan kembali. Ini baru sampel dari Desa Bantayan, bagaimana dengan hasil produk pertanian lainnya, seperti padi dari Desa Siuna, yang lahan persawahannya dikeliling oleh beberapa perusahaan nikel yang sedang beroperasi," ucapnya. 182
Lahan persawahan di Desa Siuna ketika dimasuki air berwarna merah dan bercampur lumpur (foto dokumen Dg. Aco). Zulkarnain menambahkan ia akan segera memberitahukan kepada para petani mengenai hasil uji laboratorium, dan menemui Bupati Banggai untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut. "Hasil analisis ini harus segera ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan, pemerintah daerah dan perusahaan harus berperan aktif untuk itu, jangan hanya berdiam diri dan membiarkan petani berjuang sendiri," tandasnya. Beresiko Memicu Kanker Kepada sejumlah sumber dari kalangan tenaga kesehatan, yang minta namanya tidak disebutkan, mengatakan rutin mengkonsumsi tanaman yang terpapar zat logam berat, termasuk zat Ni, beresiko memicu penyakit kanker. Dalam berbagai hasil riset yang ditelusuri tim nikel dinyatakan sebagai penyebab manusia terserang dermatitis kontak alergi bila sering terpapar. Nikel menjadi salah satu faktor risiko penyakit-penyakit kulit seperti Dermatitis Numularis (DN) atau eksem, dan memicu penyakit kanker kulit. Menurut Agency for Toxic Subtances & Disease Registry, absorpsi nikel dapat melalui inhalasi, oral dan dermal yang berdampak terhadap ganguan kesehatan. Gangguan tersebut akibat paparan secara akut (14 hari atau kurang), menengah (15-364 hari), dan kronis (365 hari atau lebih), dengan ancaman terbesar kematian. Paparan melalui inhalasi, efek sistemiknya menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan kardiovaskular, gangguan gastrointernal, gangguan hematologi, gangguan pada ginjal, efek pada imunologi dan kelenjar limfa, gangguan reproduksi dan kanker. 183
Paparan melalui oral efek sistemiknya menyebabkan gangguan kardiovaskular, gangguan gastrointernal, gangguan hematologi, gangguan otot berupa nyeri, gangguan pada hati, gangguan pada ginjal, gangguan kesehatan kulit dapat berupa dermatitis, gangguan neurologi. Paparan melalui dermal (melalui kulit) menyebabkan dermatitis kontak alergi. Nikel yang bersifat asam sangat korosif pada kulit serta membran mukasoid (selaput lendir). Kontak dengan nikel secara langsung dan terus menerus pada kulit yang sensitif dapat menyebabkan korengan (ulkus). Menurut Dr. Stephen Rothman, pendiri American Investigative Dermatology, pada tahun 1930 pertama kali dipublikasikan tentang nikel sebagai salah satu pencetus dermatitis kontak, dan pada tahun 2008 nikel ditetapkan sebagai "Contact Allergen of the Year" oleh American Contact Dermatitis Society karena dianggap sebagai penyebab masalah kesehatan yang signifikan. Saat dikonfirmasi tim Kepala Teknik Tambang PT. Integra Mining, Muhammad Miftahul Ulum Bone Bahtiar, menyampaikan pihaknya belum melakukan penelitian terhadap hasil pertanian yang ditanam di lahan terdampak limbah nikel. "Untuk penelitian belum dilakukan, tapi lokasi lahan perkebunan dan pertanian jauh dari lokasi pertambangan nikel PT. Integra Mining, sekitar 20 menit perjalanan," ungkapnya melalui sambungan WhatsApp, Minggu (19/03/2023). Lahan persawahan irigasi di Dusun 3 Desa Siuna, Kecamatan Pagimana Dewi Noviyani Satri) Ia menambahkan sejauh ini kecil kemungkinan lahan perkebunan dan pertanian warga terkena dampak penambangan yang dilakukan pihaknya. "Di Desa Siuna ada tiga perusahaan yang beroperasi, dua perusahaan lokasinya dekat dengan lahan pertanian dan perkebunan warga, sedangkan perusahaan kami jauh dari Desa Siuna, lebih dekat ke Kecamatan Bualemo. Tetapi ketika ada lahan perkebunan dan pertanian yang terdampak karena aktifitas perusahaan kami insya Allah pasti akan kami ambil sampelnya untuk diteliti," tandasnya. 184
Tim pun mencoba menghubungi Ronald, Humas PT. Prima Dharma Karsa dan PT. Penta Dharma Karsa. Saat tim menyampaikan telah melakukan penelitian terhadap hasil produk pertanian di lahan pertanian yang terkena dampak pertambangan, Ronald mempertanyakan kapasitas yang dimiliki oleh tim. "Ibu dari media atau dari mana? Mau melakukan penelitian apa ada keterangan resminya dari mana. Contoh apa dari Antam atau dari ruang peneliti akademisi. Apa dari scofindo. Bisa saya lihat rekomendasi atau surat tugasnya?," jawabnya melalui sambungan WhatsApp, Minggu (19/03/2023). Ia menambahkan kalau mau melakukan penelitian itu harus ke bagian KTT atau tim teknis seperti geologis. mau bikin penelitian untuk apa? Sudah ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian? Kalau Ibu mau meneliti mintalah rekomendasi tersebut di instansi terkait, baru ajukan ke perusahaan," jawabnya. Ketika disampaikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan sepengetahuan kedua instansi tersebut, dan tim hanya meminta keterangan tambahan dari pihak perusahaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan bertanya apakah pihak perusahaan pernah melakukan penelitian serupa, Ronald kembali mempertanyakan kapasitas yang dimiliki tim. "Ibu punya kapasitas apa untuk minta keterangan? Harus prosedural ya. Kalau seumpamanya ada baru kabarkan ke pihak perusahaan. Minimal kedua instansi tersebut mengirimkan tembusannya ke perusahaan," tulisnya. Tim kembali menjelaskan bahwa tim hanya ingin mengkonfirmasi apakah pihak perusahaan pernah melakukan penelitian atau tidak terhadap produk pertanian dari lahan terdampak limbah nikel. Tim juga menegaskan bahwa jurnalis memiliki kapasitas untuk meminta keterangan dari pihak perusahaan terkait penelitian yang dilakukan, dan tidak perlu meminta izin dari perusahaan untuk melakukan penelitian, lagi-lagi jawaban yang sama disampaikan Ronald. Lahan persawahan Desa Siuna tepat berada di kaki gunung tempat perusahaan tambang beroperasi Dewi Noviyani Satri) . 185
"Dasar perusahaan bisa beroperasi salah satunya Amdal, jadi mungkin tidak perlu penelitian lagi. Kecuali dari pihak kedua instansi tersebut merekomendasikan dan perusahaan menanggapinya, kalau secara personal seperti agak sulit. Anda dari media dasarnya apa bilang tidak perlu izin mau penelitian ke perusahaan," jawab Ronald. Saat dijelaskan bahwa lokasi penelitian yang dilakukan di lahan pertanian, dan bukan lahan perusahaan, Ronald menjawab kalau dari pertanian silahkan saja, dan pertanyaan yang diajukan salah kamar karena bagian dari KTT dan geologis, ia merasa tak perlu menjawab. "Kecuali dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) merekomendasikan dan pihak perusahaan menanggapinya," lanjutnya. Ketika disinggung kapasitasnya sebagai Humas perusahaan, Ronald mengatakan bahwa ia tak mengizinkan dilakukan penelitian bila tak punya izin dari instansi dan perusahaan. "Dari mana anda tahu saya humas?. Dari mana anda tahu nomor saya?. Rasanya kurang sopan kalau tiba-tiba datang tanpa prolog yang jelas. Ok saya rasa begitu aja ya. Pertanyaan ini simpel saja dari mana dan atas rekomendasi siapa untuk bertanya ke saya," lanjutnya. Tim pun menyampaikan siapa nara hubung antara dengan humas perusahaan, jawaban singkatpun dilayangkan. "Ok, saya konfirmasi dulu sama nara hubung," tutupnya. Pertanian Menanam, Pertambangan menggali Tahun 1997, PT. Anugerah Tempira Nikel melakukan eksplorasi penambangan nikel di Gunung Sawuon, Kecamatan Luwuk Timur. Pasca sepuluh tahun beroperasi, endapan limbah nikel didasar sungai Timboa membuat debit air menurun. "Kami tidak tahu kandungan apa yang terdapat pada air berwarna merah yang mengaliri lahan pertanian kala hujan, tapi saat air tersebut masuk ke persawahan membuat padi yang kami tanam tidak tumbuh dengan normal (kerdil), bahkan mati," kisah Toto Marsito, anggota Poktan Padi Sawah Suka Damai. Puncaknya pada tahun 2008 sungai Timboa hampir mengalami kekeringan. Kondisi sungai Timboa dan lahan persawahan yang tercemar kemudian didokumentasikan para petani dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Berbekal data itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai melakukan peninjauan dan penelitian terkait laporan tersebut. Alhasil, pada tahun 2010 aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Anugerah Tempira Nikel dihentikan. Namun, pertengahan tahun 2022, perusahaan lain, yakni PT. Bumi Persada Surya Pratama, mulai beroperasi melakukan penambangan di lokasi yang sama dengan PT. Anugerah Tempira Nikel. Menurut Tati para petani tidak mengetahui aktivitas seperti apa yang ada di tambang nikel,mereka hanya mengetahui ada perusahan nikel yang masuk. Awalnya Tati tidak keberatan hadirnya tambang nikel di sekitar desa, bahkan sedikit berharap, anak cucunya bisa mendapatkan pekerjaan disana. Setelah mengetahui dampak pertambangan, khususnya lahan pertanian, Tati pun merasa cemas. "Tapi kami bisa apa kalau pemerintah mengizinkan, kami hanya buruh tani, tak memiliki lahan sendiri, mau melawan pun kami tak punya daya," tutupnya. Empat Musim Gagal Panen, Petani Desa Siuna Tuntut Ganti Rugi Berbeda dengan petani Desa Bantayan yang memilih merotasi tanaman dalam mengolah lahan yang tercemar, petani Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tak memiliki pilihan untuk merotasi tanaman. Hal ini dikarenakan lokasi lahan pertanian yang jauh dari pemukiman warga dan tepat berada di bawah kaki gunung tempat sejumlah perusahaan tambang nikel beroperasi. 186
Petani Desa Siuna telah empat musim mengalami gagal panen, karena sawah yang ditanami selalu saja dimasuki air berwarna merah. "Hujan sedikit saja sawah kami langsung terendam air merah. Bagaimana kami tidak menangis, padi yang kami tanami mati karena terkena air merah itu," ungkap Rentawan (70), petani Dusun III Desa Siuna saat ditemui dilokasi sawahnya. Rentawan (70), petani Dusun 3 Desa Siuna Dewi Noviyani Satri) Ia bercerita, dahulu sebelum adanya aktivitas pertambangan, dalam setiap panen untuk lahan seluas satu hektare ia bisa menerima pendapatan antara Rp18-20 juta. Saat ini, hanyalah kerugian yang didapatkan para petani. Kalau musim hujan Rentawan pun memilih tidak menanam, karena ia yakin tanaman akan habis karena air merah. "Sebelumnya Rp18-20 juta per panen 1 hektare, sekarang menjadi 7-8 juta perpanen 1 hektare, dengan modal minimal 7 juta, hasil panen sangat tidak mencukupi," ucap Rentawan yang telah 35 tahun bertani padi. Ayah empat orang anak dan telah memiliki 15 orang cucu ini berharap pihak perusahaan mau menepati janjinya untuk memberikan ganti rugi kepada para petani yang lahan persawahan dan perkebunannya terkena dampak limbah nikel. "Hingga saat ini pihak perusahaan tidak pernah menepati janji ganti rugi tersebut, padahal lahan persawahan ini merupakan sumber kehidupan kami," lirihnya. Senada dengan Rentawan, Masangka Uto Dg Sarabang meyakini ratusan hektare lahan persawahan di Desa Siuna menjadi lahan yang tak layak lagi digunakan untuk bercocok tanam karena dampak aktifitas tambang. Ia menegaskan sejak perusahaan tambang nikel beroperasi di Desa Siuna, setiap hujan turun persawahan terendam air yang bercampur dengan lumpur berwarna merah. "Bagaimana mau subur tanaman kalau sawah terendam air berwarna merah dan bercampur lumpur," ucap Aco, sapaan akrabnya. Aco mengatakan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pernah menemuinya dan berjanji akan membantu petani dalam memperjuangkan hak mereka. Bahkan, Aco sendiri pernah menggunakan jasa pengacara untuk membantunya. "Semuanya tidak ada hasilnya, LSM-LSM itu hanya mencari keuntungan dibalik penderitaan petani, petani bahkan sampai terlilit hutang demi memperjuangkan haknya," ucapnya kesal. 187
Atas kondisi itu, Aco bersama petani lainnya berharap dinas terkait bisa turun langsung untuk melihat kondisi persawahan yang ada. "Kami berharap dinas terkait meninjau langsung kondisi persawahan, sudah empat musim petani mengalami kerugian akibat gagal panen, dan perusahaan harus mengganti seluruh lahan yang telah tercemar karena tak bisa lagi digunakan untuk bertani," tandasnya. Dampak Pertambangan Nikel Bagi Lahan Pertanian Penambangan Nikel di wilayah Kecamatan Luwuk Timur dikelola oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama dengan luas 8.000 hektare di kawasan pengunungan Sauwon. Sebelah utara lokasi penambangan berada di kecamatan Luwuk Timur dan sebelah barat berada di Kecamatan masama. Kembali beroperasinya pertambangan ini memberikan ancaman banjir bandang bagi warga kedua kecamatan, khususnya Desa Bantayan, yang berada di dataran rendah dan kerap menjadi sasaran luapan air banjir. Sementara itu, dalam perjalanan menuju Kecamatan Pagimana, pemandangan aktifitas penambangan nikel akan memanjakan mata. Diketahui sejumlah perusahaan tambang nikel tengah beroperasi di Kecamatan Pagimana, diantaranya PT. Anugerah Bangun Makmur (AMB), PT. Penta Dharma Karsa, PT. Prima Dharma Karsa, PT. Integra Mining dan PT. Huaxin Mining Grup. Lokasi-lokasi penambangan nikel terlihat jelas saat melintasi jalanan menuju Kecamatan Pagimana Dewi Noviyani Satri) "PT. Penta Dharma Karsa telah beroperasi mulai tahun 1997, PT. Integra Mining sejak tahun 2021, dan PT. Prima Dharma Karsa sejak tahun 2021. Lokasi penambangan perusahaan- perusahaan tersebut hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari lahan pertanian warga," ungkap Plt Kades Siuna Abdul Razak rais. Abdul Razak menuturkan berbagai upaya dilakukan para petani dalam menentang beroperasinya perusahaan tambang nikel di wilayah Desa Siuna, mulai dari menutup jalur menuju lokasi tambang hingga mengadu ke pemerintah daerah dan DPRD. "Upaya itu hingga saat ini tak menunjukkan hasil apapun, hanya sekedar janji-janji diatas kertas saja, tak pernah ada realisasi," ucapnya. Bahkan warga yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi sudah ketakutan karena dari arah lokasi tambang sering terdengar bunyi suara senapan bersahut-sahutan. 188
"Kabarnya aparat keamanan sedang berlatih menembak, namun sangat ironis jika aparat melakukan hal itu, karena menurut warga itu merupakan bentuk intimidasi," lanjutnya. Senin, 26 September 2022, rapat mediasi penyelesaian permasalahan lokasi terdampak penambangan nikel berdasarkan hasil pendataan dari Tim Kecamatan Pagimana bersama perusahaan digelar DPRD Kabupaten Banggai. Sejumlah poin kesepakatan dihasilkan, diantaranya PT. Prima Dharma Karsa akan melakukan pembayaran setelah menerima hasil verifikasi Tim Pokja Percepatan Penyelesaian Sumber Daya Alam sebagai tenaga ahli/tenaga teknis yang dilakukan pada 28 september hingga 10 Oktober 2022. Berkendara menuju Kecamatan pagimana para pengendara disajikan pemandangan lokasi-lokasi penambangan Dewi Noviyani Satri) Perusahaan berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil verifikasi disahkan dan melakukan penandatangan berita acara serah terima oleh kedua belah pihak. Bila sampai batas waktu perusahaan tidak melaksanakan pembayaran, maka aktivitas perusahaan dihentikan sementara, sampai terpenuhinya pembayaran dan jika pihak perusahaan telah melakukan kewajibannya tidak ada lagi tuntutan dari masyarakat. "Sayangnya, hingga saat ini perjanjian tersebut tak pernah dipenuhi oleh pihak perusahaan," tandasnya. Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Tompotika (Untika) Luwuk Banggai Dr. Hertasning Yatim menuturkan secara umum yang namanya pertambangan, apakah itu nikel maupun batubara, yang banyak investasinya di Indonesia, punya dampak positif dan negatif. "Dampak positifnya tentu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bagaimana pertambangan nikel misalnya dapat memacu denyut pertumbuhan ekonomi di daerah, yang tentunya diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun, jangan lupakan dampak negatifnya, terutama dari kita tinjau dari aspek lingkungan,' ungkapnya. Untuk mengkaji secara akademik dampak pertambangan nikel terhadap lahan pertanian, harus berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Secara khusus saya belum pernah melakukan penelitian mengenai keberadaan pertambangan nikel di Kabupaten Banggai, dan juga meneliti dampaknya terhadap lingkungan, jadinya saya belum bisa memberikan pendapat lebih jauh," tutupnya. 189
Proses pembangun pelabuhan bongkar muat hasil pertambangan nikel di Desa Siuna (foto dokumen Muh. Taufik, Koordinator JATAM Sulteng, dalam siaran pers nya menegaskan bahwa ada enam perusahaan tambang nikel di Kabupaten Banggai yang diduga belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH) dari kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. "Anehnya, telah mengantongi Izin Tambang Eksplorasi dan Izin Operasi Produksi," ungkapnya. Dikatakan bila belum mengantongi izin artinya perusahaan belum memenuhi kualifikasi, bila beroperasi akan merusak lingkungan dan memberi dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Pemberian izin-izin tambang juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik baru, yakni mengancam sumber-sumber kehidupan lainnya, seperti pertanian dan mengancam wilayah pesisir laut yang ada di Kabupaten Banggai. 190
Lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat hasil pertambangan nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana Dewi Noviyani Satri) "Wilayah pesisir laut terancam lewat pembangunan-pembangunan pelabuhan bongkar muat nikel yang akan dijual keluar," pungkasnya. Kepala DLH Kabupaten Banggai Sudarso Abusama saat dikonfirmasi juga tak memberikan jawaban. "Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang nikel di Desa Siuna. Silahkan konfirmasi ke bidang Amdal yang menangani langsung tentang izin perusahaan tambang," tandasnya. 191
Helmi Liana Metroluwuk.id 192
23 "Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman," Lagu lawas berjudul Kolam Susu milik Koes Plus ini barangkali serupa dengan usianya, usang ibarat dongeng yang tak lagi dipercayai anak negeri, tetapi mendayu merdu di telinga. Termasuk oleh Zakaria (56), laki-laki yang setia mengerjakan tanahnya dengan kedua tangan yang tak lagi kuat. Siang itu, Zakaria berjalan menuju tempat penggilingan sagu. Sejak memasuki jalan setapak yang sempit, langkah kakinya diiringi bunyi traktor. Ritual harian Zakaria dimulai dengan menebang pohon sagu setinggi delapan meter, membelah dan mengambil sari patinya. Zakaria mengenang pohon-pohon sagu yang berdiri tegak hingga sekitar tahun 2020. Kini 700 meter dari lahan itu hanya terisi rumput liar. Hanya ada satu lahan sagu di Desa Taugi, Kecamatan Masama yang tersisa. 23 Tulisan ini terbit di kabarselebes.id pada 20 Maret 2023 23 193
Lahan Sagu yang tersisa di Desa Baruga, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Zakaria (56) warga yang mempertahankan produsen sagu miliknya. Rabu,22-02-2023 (Metroluwuk.id/ Helmi Liana) Pemandangan itu terlihat pada bekas lahan sagu yang dibabat untuk proyek cetak sawah di Desa Baruga, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saluran irigasi yang dibangun untuk cetak sawah itu tak mengalirkan air, malah berlumut dan tak terurus. Lirik lagu Koes Plus tak lagi sama, padi yang dalam bayangan akan menghijau dan tumbuh subur, hanya rencana yang tak terwujud. Zakaria menyesali lahan-lahan yang dulunya rimbun dengan pohon sagu di jadikan "proyek" persawahan, program cetak sawah, namun kemudian gagal. Kini, tak ada sagu, padi pun tak tumbuh. Hanya rumput yang semakin meninggi. Zakaria menceritakan, pada tahun 2021 lahan itu dibuka untuk area persawahan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Salah satu penyebabnya akibat saluran pembuangan yang tidak tersedia. "Saluran pembuangan inti masalahnya. Bukan datangnya air, tetapi keluarnya air itu yang sulit," katanya pada Rabu, 22 Februari 2023, di lokasi tempat penggilingan sagu. Selain saluran pembuangan yang tidak tersedia, hama tikus menjadi hal lain yang merugikan petani. Petani tak lagi berusaha menanam padi di area tersebut sejak tahun 2022. Penyuluh Pertanian Fadli Salawali saat ditemui di ruang kerjanya, kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, di tahun 2022 luas area cetak sawah baru di Kabupaten Banggai seluas 250 hektare. Anggaran pencetakan sawah baru itu dialokasikan dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pos dana tugas perbantuan provinsi kabupaten dan kota. Kepada media ini, Pasi Teritorial Kodim 1308 L uwuk Banggai, Kapten Supartono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 13 Maret 2023, menyampaikan program cetak sawah baru di 194
Kabupaten Banggai merupakan hasil keputusan bersama antara Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan TNI-AD, yang dituangkan dalam MoU. Program cetak sawah ini sudah berlangsung sejak tahun 2015. Keterlibatan TNI dalam program cetak sawah sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, khususnya terkait tugas operasi militer selain perang, juga pendampingan terhadap Kementan RI. Produsen Sagu di Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. (Metroluwuk.id/ Helmi Liana) "Peninjauan baru saja untuk groundbreaking cetak sawah baru tahun anggaran 2019 di Kabupaten Banggai seluas 200 Ha," ujar Kapten Supartono. Adapun tahun 2023, target untuk Desa Baruga, Kecamatan Lamala seluas 2.550,89 m, dengan persentase 100 persen berhasil panen. Untuk cetak sawah baru ini, ia berharap kelompok tani (Poktan) selaku penerima manfaat memberikan dukungan agar program bias terlaksana dengan baik. Ia menambahkan untuk pekerjaan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) atau saluran buang di Desa Baruga, Kecamatan Lamala, telah dibangun oleh masing-masning Babinsa setempat. "Tanggal 28 November 2022 saluran pembuangan air untuk sawah telah di bangun kembali. Daerah OPLA sudah bisa dinikmati petani dengan ditanami padi," urainya. Ia mengklaim bahwa manfaat cetak sawah baru bukan semata keinginan pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber makanan pokok. Namun, apakah kehadiran sawah yang menggeser banyak lahan sagu, benar-benar upaya menjamin ketersediaan sumber makanan pokok, ataukah ini cara lain pemerintah membuat rakyat bergantung pada satu jenis karbohidrat saja? 195
Ketua Gapoktan Desa Labotan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Usman (58), menegaskan upaya cetak sawah didesanya juga gagal. Ratusan hektare lahan yang ditumbuhi pohon sagu di Desa Taugi dan Labotan pada tahun 2020 dijadikan lahan sawah, karena saluran irigasi tidak berjalan dengan baik program cetak sawah pun gagal. Karena kegagalan proyek cetak sawah tersebut ratusan pohon sagu yang ditebang menjadi sia-sia, masyarakat pun beralih menanam jagung dan pisang. "Ada ratusan pohon sagu ditebang, tanahnya digusur, dijadikan cetak sawah, padinya malah kekeringan, masyarakat kesulitan air bersih," katanya mengungkap kesedihannya. Zakaria dan Usman hanya bagian kecil dari petani yang "dipaksa" berpindah dan membiasakan tangannya mengolah tanaman lain, alih-alih tanaman yang sejak lama telah menjadi makanan pokok warga desa. Sedikit sesal mengendap, bagaimana tidak mengonsumsi sagu yang dimasak menjadi "onyop" dan kuah asam, membuat daya tahan tubuh Usman lebih terjaga. Berbicara tentang onyop, berarti berbicara tentang kebiasaaan masyarakat Banggai Bersaudara (Banggai, Bangkep, Balut) mengkonsumsi sagu. Onyop hadir di Maluku dan Papua dengan sebutan Papeda, hadir di Makassar dengan sebutan kapurung. Meski ada perbedaan, namun makanan ini dalam cara penyajian sangat mirip. Di kota yang luasnya 72,82 km persergi ini, sagu menjadi salah satu kuliner khas yang disantap bersama. Awalnya onyop, juga dua olahan sagu lainnya, jepa dan sinole, menjadi sajian di meja makan saja. Orang-orang menikmatinya sembari bercerita dan mendecakkan lidah karena paduan onyop dan ikan kuah kuning yang segar. Seorang nelayan di Balantak, misalnya, menjadikan onyop sebagai makanan yang menghilangkan lelahnya. Si nelayan akan meminta istrinya membuatkan onyop di dini hari yang dingin sepulangnya dari laut. Onyop disajikan panas-panas dengan ikan yang baru saja didapatnya dari laut. Empat etnis di Banggai, menjadikan onyop sebagai sebuah "pertalian" saudara. Cara membuat onyop yang praktis, menjadikan makanan ini menjadi santapan yang bisa dimakan kapan saja. Anda bisa menemukan onyop di arisan keluarga, di acara mingguan keluarga, di pondok-pondok kecil di kebun, di rumah para nelayan, dan lainnya. Onyop hadir juga di deretan warung pinggir pantai di Kota Luwuk. Di sini onyop disajikan dengan ikan kuah asam, ikan woku, ikan fufu santan, sayur lilin santan, dan tentu saja tak lupa cabai dan jeruk limau. Di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai dan sekitarnya, sagu bukan hanya makanan yang dikonsumsi sesekali pada saat-saat tertentu. Sagu menjadi bagian penting dalam keseharian, tersaji di meja makan dalam bentuk onyop, jepa, dan sinole. Sagu bukan bahan makanan yang asing di lidah, ia menjadi kebutuhan pangan masyarakat lokal. Sagu juga di olah jadi kue kering, menjadi bagea dan koa. Bagea lagi-lagi berasal dari perjalanan budaya, secara terpisah akibat proyek cetak sawah, masyarakat yang menokok sagu juga terkena dampak buruk. 196
Karhutla di Desa Tangeban, Kecamatan Masama, Banggai (Metroluwuk.id/ Helmi Liana) Salah satunya Endi (49) warga Desa Tangeban, Kecamatan Masama, juga menceritakan kondisi Desa Bahari Makmur, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai. Di sana, 90 hektare lahan pohon sagu telah dialihfungsikan menjadi areah persawahan melalui program cetak sawah baru tahun 2020. Sama dengan lahan di Desa Baruga dan Desa Labotan, cetak sawah ini menuai kegagalan. "Sekarang pohon sagu tinggal kenangan,sudah tidak ada karena digusur jadi sawah tapi gagal," katanya. Hal ini turut berpengaruh pada produksi sagu yang dihasilkan Endi. Padahal dalam satu rumpun sagu yang terdiri 4-5 pohon, membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa di panen. "Kita mau ambil, mulai dari tanam itu 20 tahun baru layak panen. Panen berikutnya itu 6 tahun, karena induknya sebelum besar sudah ada anakan," paparnya. Endi mengakui, tingkat konsumsi sagu masyarakat Desa Tangeban masih cukup tinggi. Bahkan saat ini, ia tak lagi mampu memenuhi permintaan. "Kalau permintaan pembeli, malah kami yang tidak mampu melayani,"ujar Endi di Desa Tangeban, 25 Februari 2023. "Seterusnya malah kita yang kewalahan. Iya, dijual di Luwuk, di Pasar Simpong," tuturnya. Saat ini, Endi tak lagi menjual sagu dalam jumlah besar, karena pohon sagu yang terus berkurang beberapa tahun terakhir. "Sekarang tinggal mengecer begini, tidak bisa lagi jual karung basung tradisional)," tuturnya sambil menunjukan sagu yang telah dikemas. Pada tahun 2015 hingga 2016, Endi masih mampu memproduksi 70 karung hingga 100 karung dalam 10 hari. (tempat 197
Pohon dan air yang tersedia di dekat lokasi produksi, turut membantu Endi dan salah satu partnernya untuk mengejar target sesuai permintaan pasar. "Saat itu memang pohon banyak, ada di sana itu," kata pria asal Masamba, Sulawesi Selatan ini sambil menunjukkan lokasi seluas 70 hektare tanaman sagu yang telah habis ditebang. Kata Endi, termasuk produsen sagu yang terbilang sukses ketika pohon sagu masih tersedia. Ia berhasil membangun rumahnya dan membeli kendaraan roda empat. Saat itu, harga satu batang sagu dijual Rp50ribu, lalu naik menjadi Rp150 ribu dalam dua batang. "Sekarang ada yang Rp100 ribu satu batangkalau jauh lokasinya,"katanya. Ia merinci, dalam 1 pohon sagu paling sedikit5 karung dan maksimal 18 karung basa. per karungnya mencapai 36 kilogram. "Rata-ratanya 7 sampai 9 karunglah dikali Berat 36kilogram," katanya. Zakaria pun menambahkan tengah memproduksi sagu di Desa Sirom, Kecamatan Lamala yang merupakan bekas area cetak sawah baru. Di lokasi ini, Zakaria menyaksikan proses pohon sagu produktif ditebang untuk dialihkan menjadi persawahan yang akhirnya gagal juga. Meski cetak sawah dilakukan beberapa kali di Kabupaten Banggai, tetapi hilangnya pohon sagu tak terdata dengan baik. Zakaria mengingat kembali, produktivitas sagu tahun 2018 dan 2019, khusus di Desa Tangeban terdapat sekitar 250 hektare lahan sagu. Namun, data tidak sinkron dengan data BPS Kabupaten Banggai tahun 2020. Dalam data BPS Kabupaten Banggai dengan areal perkebunan sagu tetap 618 hektare (tidak berubah) dan produktivitas 48,97 per hektare. Hilangnya pohon sagu semakin menjauhkan masyarakat Kabupaten Banggai dari pangan lokal, sehingga secara masif mengonsumsi padi jagung dan kedelai (pajale). Data Statistik Kesejahteraan Sosial 2021 mengungkap rata-rata pengeluaran per kapita untuk jenis padi-padian. Begitu juga dengan rata-rata konsumsi kalori menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran. Padi-padian mencapai 932, 23 kkal, sedangkan umbi- umbian hanya 66,73 kkal. Dampak Ekonomi Akademisi pertanian Universitas Muhammadiyah Luwuk, Mustafa Abd. Rahim, SP, MP, mengkritik program cetak sawah baru atau food estate. Dampak yang ditimbulkan cukup banyak, termasuk deforestasi yang memperparah kondisi lingkungan hidup di kawasan food estate. Sagu bias mendukung progam pangan alternative dengan mengembangkan potensi lokal agar menjadi kekuatan pangan berdaya ekonomi, yang tentunya tidak bisa secara tiba- tiba mampuh mensubstitusi posisi beras sebagai pangan pokok strategis di daerah khususnya Kabupaten Banggai. Mustafa, mengatakan, Pemda Banggai tidak bisa menutup mata mengenai hal ini. Kepala daerah, kata dia, seharusnya fokus pada ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Menghormati pangan lokal bukan hanya menghormati kebudayaan, tetapi bisa menjadi solusi kebutuhan pangan khususnya di Kabupaten Banggai. "Jangan diartikan selalu pangan itu hanya beras, itu harus diulang kembali ke seluruh masyarakat bahwa pangan lokal saat ini sangat penting bagi ketahanan pangan, di tengah mahalnya harga beras dengan perliternya Rp9.000, kini naik menjadi Rp12.000" ujar Wakil Rektor I Unismuh Luwuk Banggai, pada Rabu 15 Maret 2023. Ia juga mengatakan lebih baik memperkuat pangan lokal, ketimbang terus-terusan melakukan cetak sawah baru dengan istilah food estate yang pada praktiknya terbukti gagal. 198
Di sisi lain, saat terjadi bencana pemerintah Kabupaten Banggai malah menyalurkan mi instan untuk para korban bencana alam,bukannya pangan lokal yang lebih bergizi. Pada Maret 2022, saat banjir melanda Desa Dondo, Kecamatan Balantak Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Banggai menyalurkan mi instan hingga ikan kaleng. Pada 29 Juli 2022, misalnya, Dinas Sosial Kabupaten Banggai menyalurkan mi instan dan1 ton beras kepada korban banjir di KecamatanBatui Selatan. Bantuan itu didistribusikan ke Desa Ombolu, Suka Maju dan Suka Maju I, yang diserahkan melalui Camat Batui Selatan. Selain itu, bantuan serupa juga diberikan ketika banjir melanda DesaTuntung, KecamatanBunta pada Juni 2022. Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili datang dengan berkardus-kardus mi instan. "Saya bilang sama Pak Wabup tadi. Pak, saya tidak butuh supermi. Saya butuh bronjong atau alat berat untuk mengeruk sungai yangsudah dangkal,"ujar seorang warga Desa Tuntung, kepada pada Senin, 20 Juni 2022. Asrum (52) Petani, warga Desa Poroan, Kecamatan Lamala mengeluhkan air bersih (Metroluwuk.id/ Helmi Liana) Kesulitan Air Bersih (52) warga Desa Poroan, Kecamatan Lamala, yang mengeluhkan kesulitan air untuk kepentingan penanaman padiatau pengairan lahan sawah. Lain lagi dengan Asrum Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. "Kalau kemarau sumber air untuk pengairan sawah tidak ada, jadi para petani menunda penanaman padi sampai memasuki musim hujan," katanya. 199
Ia mengaku menunda penanaman padi sejak Oktober 2020, karena tidak ada sama sekali pasokan air untuk pengairan lahan persawahan. Kondisi ini sama hingga berlangsung hinggabulan Februari 2023, Asrum kembali gagal untuk penanaman padi. Saluran air yang tersedia di sekitar area persawahan, selama ini hanya berfungsi sebagai drainase atau pembuangan, bukan untuk irigasi. "Jadi, kalau hujan datang, kami petani hanya mengandalkan hujan, kalau sekarang kemarau jadi sulit untuk menanam,"katanya. Kendala utama pertanian di wilayah Kecamatan Masama, adalah masalah pengairan. Selama ini pengairan lahan persawahan menggunakan sistem manual, mengharap hujan dari langit bahkan membawa air dari rumah. Sebagai petani perempuan, Asrum membutuhkan bendung gerak sungai yang dapat menjadi sumber air irigasi lahan persawahan, khususnya di wilayah Desa Poroan, Kecamatan Lamala, tempatnya bermukim. Raut wajah Asrum terlihat lesu. Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih, mempersulit masyarakat di Desa Poroan, Kecamatan Lamala. Di sebagian wilayah, masyarakat harus menempuh jarak sekitar 10 kilometer demi mendapatkan air bersih. Bahkan terpaksa harus berjalan kaki melewati jalanterjal perbukitan demi mendapatkan air bersih. Sumur yang berada di tengah persawahan menjadi satu-satunya sumber air bagi warga. Tidak heran, untuk mendapatkan air bersih satu atau dua galon, masyarakat harus rela antre hingga berjam-jam. Warga mempertanyakan hal ini kepada Camat Lamala. Jawaban yang diterima warga sangat Soho kering apalagi di Desa Poroan." Tak ada solusi, hanya jawaban yang terkesan abai pada kondisi warga. tidak memuaskan. "Kekurangan air bersihadalah hukum alam, Sungai Pada bulan Februari 2023, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar -0,15 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dari Desember 2022 hingga Februari 2022 sebesar 0,42 persen. Februari 2023 sebesar 5,80 persen. Sementara inflasi tahun ketahun dari Februari 2022 hingga Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami deflasi persen dengan inflasi tahunkalender sebesar 0,35 persen dan 0,17 sebesar inflasi tahunke tahun sebesar 5,57 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami deflasi sebesar 0,05 persen, dengan inflasi tahun kalender sebesar 0,69 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,73 persen. Deflasi pada bulan Februari 2023 dipengaruhi oleh turunnya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 0,85 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,30 persen, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,16 persen. Sementara kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif tidak mengalami perubahan harga. Dari 90 kota pantauan IHK nasional, tercatat 27 kota mengalami deflasi dan 63 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 0,98 persen dan terendah di Kota Sumenep sebesar 0,02 persen. Sementara Kota Ternate mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,85 persen. Sebaliknya, Lubuk Linggau, Bengkulu, Madiun, dan Denpasar mengalami inflasi terendah sebesar 0,04 persen. 200
Kota Palu menempati urutan ke-19 deflasi di tingkat nasional dan urutan ke-11 di tingkat kawasan Sulampua. Sementara Kot aLuwuk menempati urutan ke-22 deflasi di nasional dan urutan ke-12 di kawasan Sulampua. Upaya mendorong pangan lokal sebagai konsumsi masyarakat, sampai saat ini belum juga berhasil dilakukan. Regulasi yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Banggai bertolak belakang dengan implementasinya di lapangan. Hal paling bertolak belakang dengan upaya menjaga ketahanan pangan dengan pangan lokal adalah cetak sawah baru yang menggusur sagu yang sehari-hari jadi konsumsi pengganti karbohidrat warga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Alfian Djibran mengatakan, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Satu Hari tanpa Nasi.Pasal 4 dalam aturan ini menyebutkan setiap perorangan, perusahaan daerah, lembaga/instansi vertikal, swasta, BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan terkait harus mengimplementasikan gerakanpenganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui program "Satu Hari Tanpa Nasi". Kemudian, setiap kegiatan pertemuan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh perorangan, perusahaan daerah, lembaga/instansi vertikal, swasta, BUMN, BUMD, organisasi, universitas, sekolah, hotel, restoran, hingga kafe harus menyajikan pangan lokal. Namun, kenyataan di lapangan saat pertemuan di hotel yang digelar oleh Pemda Banggai, tak terlihat olahan pangan lokal yang disajikan, sebagaimana perintah Perbup itu. Alfian Djibra mengakui, tak mudah mendorong masyarakat secara keseluruan untuk mengonsumsi pangan lokal. "Ini menyangkut selera. Kalau disajikan nasi dan makanan lokal seperti umbi umbian belum tentu orang akan konsumsi umbi-umbian,"ujar dia. Tingkat konsumsi yang jauh berbeda antarapadi dan umbi-umbian, setali tiga uang dengan luas tanam berikut hasil produksi. Data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banggai menunjukan, pada tahun 2022 luas tanam padi sawah mencapai 48.411 hektare dan padi ladang 1.496 hektare. Sementara umbi-umbian singkong hanya 160,5 hektare, ubi jalar 175,8 hektare dan talas hanya 35,5 hektare. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas (TPHP) Hendra Saajad mengungkapkan, terus bertambah, petani umbi-umbian sulit bertambah. Berbeda dengan petani padi yang karena permintaan beras terus bertambah. "Tanaman pangan untuk umbi-umbian agak berkurang memang. Petaninya hanya itu terus, bersifat statis," jelas Hendra pada Jumat, 23 Desember2022. dari Selain itu Hendra mengatakan, bantuan untuk sektor tanaman pangan umbi-umbian minim. "Bantuan yang masuk dari pusat, provinsi agak kurang. Biasanya kalau bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi Sulteng sangat pusat satu paket, kalau APBD paling hanya bibitsaja,"jelas Hendra. Luas tanam yang jomplang antara padi danumbi umbian tergambar pada produksi yang Produksi beras Kabupaten Banggai tahun2020 mencapai 88.605,55 dicatat BPS Sulteng ton. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 96.087,81 ton. Memang di Kabupaten Banggai sejak lama masyarakat secara penuh beralih secara konsisten dari umbian-umbian, jagung, dansagu olahan ke beras yang lebih mudah diolah dan didapatkan. Dari kesaksian mereka yang tumbuh remaja pada tahun 1960-an, menyebutkan, beras bukan makanan utama karena masih sulit didapatkan, lebih banyak umbi-umbian dan jagung. Selain itu, terdapat sumber karbohidrat lainyang diolah dari sagu, seperti sinole dan onyop. Kesaksian itu juga menyebutkan, beras kian mudah didapat sejak pemerintah pusat melaksanakan program transmigrasi ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Banggai. 201
Pangan Lokal untuk Intervensi Stunting Kegagalan cetak sawah atau food estate di beberapa wilayah, harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat Mustafa, food estate belum tentu mampu menghasilkan pangan, tetapi sudah pasti membawa kerusakan lingkungan. Tak ada cara lain, selain kembali pada pangan lokal yang kaya nutrisi dan sehat untuk dikonsumsi. Pemerintah Kabupaten Banggai berupaya menekan tengkes (bahasa daerah) atau stunting hingga menyentuh 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Tahun 2022, bedasarkan data SSGI turun 1,7 persen. 2023 di angka 24 persen. Sejak beberapa tahun terakhir upaya Pemda Banggai untuk mengintervensi stunting terus dilakukan, mulai dari program 1.000 hari pertama kelahiran hingga pembangunan jamban di desa-desa. Namun, dari sisi pangan belum diintervensi secara maksimal dan kolaboratif oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangggai. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Ia, mengungkapkan, dalam percepatan penurunan stunting terdapat 5 pilar yang mesti dilakukan, sebagaimana Perpres Nomor 72Tahun 2021. Hal ini diakui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Perempuan dan Anak Kabupaten Banggai Anang S.Otoluwa. Pertama, komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; kedua komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; ketiga konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; keempat ketahanan pangan dan gizi, kelima penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Anang mengusulkan perlunya dilakukan identifikasi pangan lokal yang bisa dikembangkan di Kabupaten Banggai. "Nanti kita petakan sumber karbohidrat, mulai dari beras, sagu, umbi-umbian, dan pisang. Nanti kita lihat di Kabupaten Banggai kebutuhan karbohidrat terpenuhi atau tidak," jelas dia pada Senin (6 Maret2023) "Kalau misalnya terpenuhi dari produk beras, maka potensi sagu tadi tidak jadi prioritas sementara ini. Kita cari yang lain," tuturnya. Selain sumber pangan untuk karbohidrat, pemetaan juga dilakukan pada makanan yang memiliki protein seperti ikan, ayam, dan daging. "Misal protein dari ikan, ayam, daging, seberapa besar potensi dan akses masyarakat. Ketiga baru vitamin dan mineral," tuturnya. Terkait dengan protein, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana pada 2019 memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian Prodi DIII Keperawatan Luwuk, Poltekkes Kemenkes Palu, dan RSUD Luwuk, mengonfirmasi beberapa masalah gizi di Desa Jayabakti yang disurvei oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Tercatat, dari 63 ibu hamil, 13 di antaranyamenderita anemia. Jumlah itu setara dengan 20,6 persen. Sementara hasil pemantauan status gizi melalui e-PPGBM tahun 2019, dari 219 balita terdapat 17 atau 7,2 persen menderita gizi buruk dan gizi kurang dan 43 anak atau 19,3 persen diantaranya menderita stunting (Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022). Melihat permasalahan itu, ProdiD-III Keperawatan Luwuk, Poltekkes Kemenkes Palu, dan RSUD Luwuk melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal untuk pencegahan stunting. Anang, mengakui, Desa Jayabakti menjadi salah satu desa di Kabupaten Banggai yang memiliki masalah stunting cukup tinggi dibandingkan wilayah lain pada 2019. Menurut Anang, pemetaan pangan lokal diperlukan untuk mendorong agar masyarakat yang lingkungannya memiliki potensi sumber pangan karbohidrat maupun protein mengetahui Luas panen padi cara menyajikan yang sesuai standar kesehatan untuk pemenuhan gizi. pada 2022 mencapai sekitar 169 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 13 ribu hectare 202
atau yang sebesar 182 ribu hektare. 7,24 persen di bandingkan luas panen padi pada tahun 2021 Produksi padi pada 2022 yaitu sebesar 745 ribu ton GKG, mengalami penurunan di sebanyak 2021 yang sebesar 867 ribu ton GKG. 122 ribu ton atau 14,14 persen dibandingkanproduksi padi Produksi beras pada tahun 2022 untukkonsumsi pangan penduduk mencapai 440 ribut on, mengalami penurunan sebanyak 72 ribu ton atau 14,14 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 512 ribu ton. Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi luaspanen padi sepanjang Januari hingga Des ember2022 mencapai sekitar 169 ribu hektare, atau mengalami penurunan sebesar 13 ribu hektare (7,24 persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 182 ribu hektare. Puncak panen padi pada tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021, yaitu terjadi pada bulan Mei, sedangkan tahun 2021 pada bulan Oktober. Luas panen padi pada bulan Mei 2022 adalah sebesar 31 ribu hectare, sedangkan pada Oktober 2021, luas panen padi mencapai 28 ribu hektare. Sementara itu, luas panen padi pada Januari2023 mencapai 7 ribu hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2023 diperkirakan seluas 47 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari−April 2023 diperkirakan mencapai 54 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 15 ribu hektare (37,57 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari−April 2022 yang sebesar 39 ribu hektare. Produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Januari hingga Desember 2022 mencapai sekitar745 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 122 ribu ton GKG (14,14 persen) dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 745 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2022 terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 131 ribu ton GKG, sementara produksi terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sekitar 17 ributon GKG. 203
Sementara tahun 2022, produksi padi Kabupaten Banggai juga menurun. Produksi padi 2022 sebanyak 141.013 ton GKG, menurun 13,93 persen dibandingkan produksi tahun 2021. Cetak sawah baru tidak hanya memberi dampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga tercerabutnya budaya kuliner masyarakat. Menggantungkan karbohidrat pada beras bukan sebuah kesalahan, tetapi membuat pangan lokal "hilang" dari pengetahuan generasi setelah ini, sungguh sangat disayangkan. Beruntung ada Endi dan Zakaria yang bersetia dengan sagu, meski tergerus dan tergeser karena cetak sawah baru. Lewat Endi dan Zakaria - juga petani sagu lainnya - kita masih bisa menyajikan onyop, sinole, dan jepa di menu warung-warung di Luwuk. Pun kita masih bisa mengolahnya sendiri di rumah, meracik bumbu, menyajikan sinole dan ubi rebus sebagai pengganti karbohidrat, serta menyisipkan ikan kadompe untuk kebutuhan protein. Endi dan Zakaria tak hanya petani sagu, sepasang tangan keduanya juga turut serta menjaga ketahanan pangan dan menjaga budaya melalui pangan lokal. 204
Habil Razali acehkini.id partner 205
24 24 Bekas banjir masih kentara di kedai kelontong milik Mak Ayu di Gampong Ceubrek Pirak, Matangkuli, AcehUtara, Aceh. Warna merah muda bangunan dinding papan itu kontras sekitar 30 sentimeter dari lantai: hitam dan kayu mulai lapuk. Sisa lumpur juga masih menempel. "Akibat sering terendam banjir. Paling baru pekan lalu, awal Maret ini," ujar Mak Ayu, perempuan berusia 60 tahun, saat menjelaskan kondisi kedainya kepada acehkini, Ahad (12/3/2023). Ceubrek Pirak termasuk wilayah lintasan Krueng Pirak, anak sungai Krueng Keureuto. Beberapa tahun terakhir, banjir luapan rutin singgah di kampung ini dan sekitarnya: misal Tanjong Haji Muda dan Lawang. Krueng Pirak meliuk-liuk dengan air kecoklatan. Lebarnya sekitar 20 meter. Bantaran sungainya, misal di Tanjong Haji Muda, jadi tempat kelapa sawit tumbuh menjulang. Puluhan meter dari sungai, barulah sawah terhampar. Genangan air mirip kolam bertabur di petak-petak sawah. Tanaman padi yang masih hijau tumbuh berantakan karena diselingi tanah lapang. Di dekat pematangnya, satu papan informasi terpacak. "Anda memasuki kawasan rawan bencana banjir," demikian tulisannya. Sejak Agustus 2022 hingga Maret ini, saban bulan banjir melanda kawasan ini. Ketinggiannya mencapai 1 hingga 1,5 meter. "Terus berulang," kata Mak Ayu. Persawahan hingga perumahan sama-sama terendam. Banjir awal Maret ini membuat Mak Ayu dan warga lain di sana kelimpungan. Sebab, bencana merusak tanaman padi yang tengah masa tumbuh bulirnya. Beberapa pekan lagi sejatinya akan panen. Saat meluap, banjir biasa merendam tanaman padi paling singkat tiga hari. Tapi seringnya bah bertahan 4-5 hari sebelum surut. Sehari saja terendam banjir, menurut Mak Ayu, bulir-bulir padi mulai membusuk. 24 Tulisan ini terbit di pada 23 Maret 2023, tulisan pertama dari dua tulisan 206
Bekas banjir masih terlihat di kedai kelontong Mak Ayu di Gampong Ceubrek Pirak, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Ahad, 12/3/2023. (acehkini/ Habil Razali) Mak Ayu semula menaruh harapan memanen padi saat Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain buat konsumsi sendiri, dia berniat menjual sebagiannya untuk keperluan hari besar dalam almanak Islam itu. Sayangnya, banjir telah membuyarkan mimpinya. "Kami tidak ada stok beras pada Ramadan tahun ini," ujar pemilik sawah 4.500 meter persegi ini. Meski mengelola kedai kelontong seluas 4x5 meter, sumber utama pendapatan Mak Ayu dari sawah-sebagaimana sebagian besar warga lain di sana. Di dekat aliran sungai Krueng Pase, harapan Muajir buat petik hasil dari 1.500 meter persegi sawahnya sirna akhir Desember 2022. Bulir-bulir padi yang menguning seketika hilang terseret banjir luapan. "Sawah berubah seperti laut, tidak lagi kelihatan tanaman padi," kata petani 40 tahun di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Aceh, ini. Selain sawah, permukiman turut pula terendam. Air setinggi lebih dari satu meter bikin warga pindah ke tempat agak tinggi. Beberapa malam lewat, barulah banjir pergi. Muajir-juga petani lain di sana-gegas ke sawahnya. Yang dilihat kini adalah pucuk tanaman padi yang rebah ke tanah. Tiada pilihan, petani memungut bulir-bulir yang bisa diambil selepas bencana. Muajir hanya memperoleh gabah sekitar 250 kilogram atau ukuran empat karung. Normalnya dengan luas sawah segitu, ia bisa panen mencapai 15 karung. Warna gabah juga bukan lagi kuning. Tapi berubah agak hitam lantaran bercampur lumpur. Setelah digiling, beras yang keluar agak kuning. "Warna berubah, tapi rasanya tidak," ujar Muajir. Gagal panen bagi Muajir juga gagal balik modal. Sejak turun sawah sampai menjelang panen, ia mengeluarkan Rp 1,5 juta buat ongkos bajak, beli benih, biaya tanam, pupuk, dan perawatan. Uang sebesar itu bukan dari kantong sendiri, melainkan berhutang yang bakal dibayar dari hasil panen. "Modal awal saja berhutang, sekarang hutangnya bertambah lagi buat beli beras," ujarnya. 207
Muajir menjemur gabah di halaman rumahnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Ahad, 12/3/2023. (acehkini/ Habil Razali) Jauh ke hulu dari Tanjong Hagu, Krueng Pase juga bikin Teungku Budiman nyaris menyerah. Sawah 2.500 persegi di Gampong Pulo Blang, Meurah Mulia, Aceh Utara, kerap gagal panen sebab banjir. "Tiap musim hujan banjir, padi kalau terendam pasti mati," tuturnya. Sawah miliknya dicetak baru pada 2017. Lokasinya berbatasan dengan bukit yang ditanami kelapa sawit. Dari awal bercocok tanam sampai kini, beberapa kali saja Budiman membawa pulang hasilnya. Yang lain duluan diterjang musibah. "Suatu kali pernah nibai terseret banjir," katanya. Nibai sebutan di Aceh buat tanaman padi yang dipotong dan diikat sebelum digiling untuk memisahkan gabahnya. Tiap musim tanam, Budiman butuh modal Rp 2,5 juta dan bisa untung berkali lipat bila panen sempurna. Normalnya, ia bisa memperoleh 1 ton gabah atau sekitar 20-25 karung. "Kalau banjir ya kosong, tidak dapat apa-apa." Dinas Pertanian Aceh Utara mencatat pada saat banjir besar Oktober 2022, seluas 4.900 hektare sawah terendam. Sementara pada banjir Desember 2022, areal sawah terendam banjir 1.230 hektare. "Kami melaporkan bencana tersebut ke provinsi dan pusat. Kami mohon terhadap yang puso supaya pemerintah dapat memberi bantuan benih dan difasilitasi asuransi," ujar Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara Erwandi. 208
Aliran Krueng Pase di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Senin, 13/3/2023. Jika meluap, sawah di sekitarnya gagal panen: (acehkini Habil Razali) Banjir yang saban tahun di Aceh Utara mengancam lumbung pangan. Sebab, bertahun- tahun, kabupaten ini adalah penyumbang terbesar produksi padi di Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2021 sebanyak 360.353 ton dari luas 62.455 hektare. Tahun 2022, angkanya turun jadi 323.839 ton dari 54.189 hektare. Air Bah setelah Hutan Dirambah Krueng Pase dan Krueng Keureuto adalah dua sungai besar di Aceh Utara yang beberapa tahun terakhir kerap meluap. Banjir bukan hanya melanda lahan pertanian semisal sawah, tapi juga rumah-rumah penduduk. Banjir parah teranyar di Aceh Utara pada Oktober 2022. Ribuan warga mengungsi di semua kecamatan. Kota Lhoksukon-ibu kota kabupaten-jadi salah satu titik terparah. Di sana, jalan nasional Banda Aceh-Medan tertutup banjir. Mak Ayu mengenang masa kecilnya saat banjir belum pernah melanda kampungnya di Matangkuli. Baru sekitar 1994-1995 air bah mengalir ke rumah-rumah dan merendam sawah. "Itu banjir pertama sejak saya kecil," tuturnya. 209
Setelahnya, banjir kian rutin tiap tahun. Tapi tidak parah-setidaknya Mak Ayu tak mesti mengungsi. Seingatnya, 2014 banjir besar baru terulang di Matangkuli. "Tahun itu kami harus memindahkan semua barang-barang di rumah," katanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mencatat banjir di Aceh Utara sejak tahun 2003 berjumlah sekali. Kecuali pada 2004, tahun-tahun berikutnya Aceh Utara tak jeda diterjang banjir hingga 2021. Banjir paling banyak tercatat pada 2007 berjumlah 6 kali dan pada 2018 berjumlah 8 kali. Sementara sisanya terjadi antara 3 hingga 5 kali dalam setahun. Tapi data ini belum memuat tahun 2022 dan 2023-saat banjir lebih sering terjadi di Aceh Utara. Saat ini banjir makin rutin. Debit air sungai meningkat, warga sudah bersiap. Sekarang, misalnya, warga Matangkuli di hilir Krueng Keureuto mendapat 'bocoran' beberapa jam sebelum banjir. Penduduk di kampung kawasan hulu Keureuto biasanya yang menyuplai informasi. "Dihubungi, dikasih tahu kalau debit air sungai naik. Kami langsung bersiap. Kalau tidak, pasti terendam semua," tutur Mak Ayu. Dan bocoran itu tidak pernah melesat. 210
Kondisi hutan di kawasan hulu DAS Keureuto di Aceh Utara, pada 2021. (Junaidi Hanafiah untuk acehkini) Ingatan Mak Ayu diperkuat Nurdin. Warga Ceubrek Pirak, Matangkuli, ini masih mengenang saat memperoleh bantuan karena banjir sekitar tahun 1994-1995. "Saya ingat ada bantuan yang katanya dari Soeharto," ujar pria 55 tahun ini. "Itu banjir pertama." Bila banjir karena hujan, Nurdin membandingkan, sejak dulu hujan deras kerap melanda Aceh Utara. Ia menduga sebabnya hutan kehilangan pohon-pohon besar. "Hutan 'ka peungeuh' (terlihat lapang dalam bahasa Aceh), turun hujan, airnya langsung kemari," katanya. Sebelum banjir perdana di Matangkuli itu, Nurdin ingat menjadi salah seorang yang ikut buka kebun baru di kawasan hutan di hulu Keureuto pada 1993. Dikenal di kalangan warga kala itu istilah 'jak cok gle' atau ambil hutan. Warga hanya perlu menebang hutan dan menanam tanaman. Nurdin saat itu membuka kebun satu hektare, lalu menanam pinang. Jaraknya sekitar 15 kilometer dari Matangkuli. Tidak ada yang melarang masa itu. "Siapa saja yang mau boleh ambil," ujarnya. Setahun berlalu, banjir besar kemudian menerjang kampung Nurdin. Mahmudin juga ingat masa-masa warga bisa buka kebun baru di hutan sekitar 1990-an. Bermodal alat tebang, siapa saja boleh kerja. Selepas itu, pemilik kebun melapor ke kepala desa. "Sekarang hutan tidak luas lagi," kata pria 50 tahun, warga Tanjong Putoh, Nibong- kawasan hulu Krueng Pase. Nasib hulu Keureuto juga tidak beda jauh. Seingat M Yusuf, 63 tahun, tahun 90-an, hutan di kawasan Paya Bakong masih lebat. Banyak pohon-pohon besar. "Sekarang tidak ada lagi," kata warga Pucok Alue Seuleumak, Paya Bakong, ini yang pernah jadi penurun kayu hasil tebang ilegal tahun 90-an. Penebang ilegal di Paya Bakong dulu memakai kerbau buat menurunkan kayu. Sekarang berganti traktor. Lokasi tebang pun kini jauh masuk hutan. Lebih dekat ke Kabupaten Bener Meriah di dataran tinggi Gayo. "Pakai traktor, sehari baru sampai. Jalan kaki bisa dua malam," ujarnya. 211
Namun, Yusuf menolak tudingan bahwa warga yang menebang pohon ilegal sebagai satu-satunya perusak hutan. Sebab, laju penebangan oleh warga dengan alat seadanya dinilai tak secepat perusahaan. "Warga sebulan masuk hutan paling habis dua pohon," katanya. "Padahalkan (hutan habis) karena adanya perusahaan," ujar Yusuf merujuk merujuk perkebunan sawit di hulu Keureuto. Pantauan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Aceh Utara menjadi kabupaten paling rendah dari segi persentase tutupan hutannya dibanding kabupaten lain di Aceh. "Menurut data kami, hanya sekitar 14 persen wilayah administrasi Aceh Utara yang masih berhutan," kata Manager Geographic Information System (GIS) HAkA, Lukmanul Hakim. HAkA dengan metode pencitraan satelit dan dibantu alat pendeteksi kehilangan pohon otomatis, menduga kehilangan tutupan hutan di Aceh Utara pada 2015 sekitar 1.793 hektare, kemudian meningkat setiap tahunnya hingga 2017. Bahkan pada 2016 dan 2017, Aceh Utara menjadi kabupaten paling banyak menyumbang kehilangan tutupan hutan dibanding kabupaten lainnya di Aceh. Pada 2018-2022, angka kehilangan tutupan hutan di Aceh Utara terus menurun. Hingga pada 2022 HAkA menduga ada sekitar 666 hektare hutan yang hilang di Aceh Utara. "Jika diakumulasikan, selama 8 tahun terakhir (2015-2022) Aceh Utara telah mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 9.058 hektare," ujar Lukmanul Hakim. Jumlah ini hanya lebih rendah sedikit dibanding Aceh Tengah sebagai penyumbang kehilangan tutupan hutan tertinggi secara akumulatif dengan 9.471 hektare. 212
Melalui citra satelit, tidak kelihatan secara jelas penyebab kehilangan tutupan hutan itu. "Tapi ada indikasi konversi ke perkebunan, ilegal logging, atau bahkan akses jalan," tutur Lukmanul. Adapun Nusantara Atlas dalam dua dekade ini, sejak 2001-2021, mencatat Aceh Utara kehilangan tutupan hutan seluas 11.472 hektare. Deforestasi paling tinggi terjadi pada 2016 seluas 2.027 hektare dan disusul 2017 seluas 1.654 hektare. Deforestasi mulai naik sejak 2005 seluas 272 hektare. Tahun sebelumnya hanya berkisar puluhan hektare. Laju deforestasi sejak tahun itu menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh meningkat karena dua momentum: Tsunami Aceh 26 Desember 2004 dan Damai Aceh 15 Agustus 2005. "Setelah tsunami dan damai ada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan banyak kayu," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin. Masa damai, memasuki hutan mulai leluasa. Peluang ini dimanfaatkan para penebang, terlebih permintaan kayu kian banyak. "Sementara saat konflik orang tidak berani masuk hutan. Kalau ada yang berani, nyawa menjadi taruhan," tuturnya. Pembukaan jalan tembus dinilai turut berperan memudahkan akses keluar masuk hutan. "Ini makin menyuburkan perambahan hutan." Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Muslem tak menafikan kerusakan hutan di Aceh Utara. "Ada kerusakan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya. Pemkab Aceh Utara bakal melibatkan polisi dan polisi hutan buat mencegah pembalakan liar meluas. "Supaya kelestarian hutan tetap terjaga," tutur Muslem. Siklus Banjir Besar Berubah, Kini Bisa Kapan Saja Almanak musim awal tanam padi di Matangkuli kini nyaris berantakan. Para petani tak bisa lagi memprediksi kapan waktu yang tepat. Beberapa musim terakhir, padi kerap gagal panen karena diterjang banjir. "Sekarang tidak tahu lagi di bulan apa baik untuk semai benih," ujar Nurdin. Karena ini pula, areal sawah Blang Timu di Ceubrek Pirak kini dibiarkan menjadi lahan tidur dan tak ditanami padi. Sebagian titik terdapat kubangan air mirip kolam. "Kalau dijual pun tak ada yang mau beli lahan begitu," katanya. Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki (tengah) meninjau lokasi sawah yang terdampak banjir Aceh Utara, Selasa, 23/10/2022. (acehkini/ Suparta) 213
Frekuensi banjir yang semakin sering salah satu dampak kehilangan tutupan hutan yang masif di Aceh Utara. Efek deforestasi bisa timbul langsung atau jangka panjang. "Tidak ada lagi siklus banjir besar per 10 tahun atau 5 tahun, sekarang ancaman banjir besar bisa datang kapan saja," ujar Lukmanul. Namun, deforestasi tentu bukan satu-satunya faktor penyebab banjir. Menurut Lukmanul, cuaca ekstrem, topografis, hingga aliran sungai dan drainase yang tidak lancar juga akan berpengaruh. "Seharusnya Aceh sebagai provinsi terluas tutupan hutannya di Sumatra, lebih aman dari ancaman bencana banjir. Namun nyatanya tidak. Aceh malah menjadi provinsi paling sering terjadi bencana banjir di Sumatra, menurut data BNPB," kata Lukmanul. Muslem mengatakan Pemkab Aceh Utara melibatkan semua pihak buat mengatasi banjir supaya tak terulang. Misalnya, memperbaiki sungai yang sering meluap saat hujan lebat. "Sumber air dari hujan, kemudian pegunungan," katanya. Sawit Tumbuh, Air Hujan Tak Terserap Dosen Hidroteknik di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Profesor Azmeri mengatakan banjir Aceh Utara bukanlah dampak deforestasi semata. "Ada faktor-faktor lainnya," kata Ketua Tim Penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir WS Kewenangan. DAS Keureuto di Aceh Utara menjadi pilot project tim yang bekerja sama antara Universitas Syiah Kuala dan Dinas Pengairan Aceh itu. Perubahan tata guna lahan termasuk poin pentingnya. Di hulu DAS Keureuto, misalnya, tutupan lahan pada saat ini mayoritas kelapa sawit. Dampaknya, air hujan sebagian besar langsung menjadi limpasan karena bentuk tajuk kelapa sawit. Intersepsi air hujan yang tertahan di pohon pada umumnya termasuk di daun, ranting, dan cabang inilah yang disebut Azmeri kurang dimiliki kelapa sawit. Karena, terdapat ruang kosong di antara dahan sawit, ditambah jarak tanam antarpohon. Tanah sekeliling pun padat membuat air sulit masuk ke tanah. "Limpasan langsung, nggak terserap lagi," ujarnya. Tapi bagi Azmeri, bukan berarti sawit sama sekali tak boleh ditanam. "Tidak bisa kaku juga ya, hidup kan ada yang namanya optimasi. Kondisi ini perlu mempertimbangkan benefit hasil perkebunan dan biaya dikeluarkan akibat bencana banjir yang terjadi," katanya. Aliran sungai Keureuto di Matangkuli, Aceh Utara, Senin, 13/3/2023. (acehkini/ Habil Razali) 214
Pertimbangan ini semestinya tugas pemerintah daerah. Menurut Azmeri, banyak lahan sawit sudah dikombinasi dengan tutupan merambat yang bisa mengurangi limpasan, memperbesar kesempatan serapan air ke tanah. Selain tutupan lahan, tipe tanah turut berpengaruh. Misalnya, tanah berpasir di sungai DAS Keureuto bikin tingkat sedimentasi tinggi. "Tanah tipe tersebut membuat air langsung melimpas di permukaan tanah dengan disertai sedimen yang tinggi," jelasnya. Adapun morfologi dua anak sungai Keureuto: Krueng Pirak dan Peutoe yang alur sungainya kecil membuat air sering meluap. Ditambah sempadan telah jadi lokasi kebun dan rumah. Bentuk rumah warga di sana yang sejak dulu berupa rumah panggung, menurut Azmeri, menjadi penanda kawasan itu kerap banjir. "Zaman dulu orang itu sudah menyikapi kondisi banjir dengan berusaha keras hidup harmoni dengan banjir karena tampungan sungainya kecil," ujarnya. Pelbagai kondisi sungai itu kemudian makin parah saat diguyur hujan deras. Azmeri menyebut DAS Keureuto seluas 932,11 kilometer persegi menghasilkan debit banjir rencana 25 tahun sebesar 1.506,64 m3/detik dengan tren hujan maksimum yang meningkat antara tahun 2009-2021. Aliran sungai Krueng Keureuto di Gampong Meuria Seuleumak, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Ahad (12/3/2023). Bantaran sungai di kawasan hulu tersebut ditanami kelapa sawit. (acehkini/ Habil Razali) Debit banjir yang tinggi membuat sungai berjenis aluvial lebih mudah terjadi erosi lahan. Temuan tim yang dipimpin Azmeri, patahan-patahan gempa di DAS Keureuto memperparah erosi lahan. "Patahan ini tersebar cukup banyak di hulu DAS Keureuto, sub-DAS Pirak dan Peutoe," kata Azmeri. Selain itu, hilir Krueng Pirak dan Krueng Peutoe di titik pertemuan dengan Keureuto mengalami sedimentasi yang cukup tinggi. Karenanya saat debit Keureuto naik, air Krueng Pirak dan Krueng Peutoe tidak dapat mengalir atau bahkan terjadi arus balik air (back water) yang masuk dari Krueng Keureuto. Di hulu Keureuto, di Gampong Blang Pante, Paya Bakong, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan Bendungan Keureuto, termasuk proyek strategis nasional. Pembangunan sejak 2015 dan diperkirakan selesai tahun ini. Bendungan ini digadang-gadang salah satu alternatif mengatasi banjir. 215
Namun, Azmeri menilai bendungan Keureuto hanya mengurangi 30 persen banjir. Sisanya, banjir di Aceh Utara justru disumbang sejumlah anak sungai, seperti Krueng Pirak dan Peutoe. "Kami estimasikan 40 persen banjir di Aceh Utara berasal dari Krueng Peutoe," tutur Azmeri. Persawahan di Gampong Ceubrek Pirak, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Ahad (12/3/2023). Banjir awal Maret lalu membuat petani gagal panen. (acehkini/ Habil Razali) 216
25 25 Ramuan rempah itu dijemur di hamparan terpal ukuran 5x30 meter di halaman kantor desa Gampong Bueng Bak Jok, Kuta Baro, Aceh Besar, Aceh. Dari jarak lima meter, Suarni mengawasinya di tempat teduh. "Baru saja dijemur, tadi kami haluskan dengan jeungki," kata perempuan 42 tahun ini kepada acehkini pada Rabu (15/3/2023) siang. Jeungki: penumbuk tradisional di Aceh terbuat dari kayu. Yang dijemur itu sepintas terlihat mirip gabah. Warnanya kuning. Tapi begitu mendekat, aroma kunyit, lada, serta rempah lain menghambur ke hidung. "Inilah bahan utama membuat ie bu peudah," ujar Suarni. Ie bu peudah adalah kuliner khas Aceh Besar yang kerap dibikin dalam jumlah besar selama Ramadan. Menjelang jam buka puasa, siapa pun bisa mengambil di meunasah. Di luar bulan suci, sulitlah mencari ie bu peudah ini. Beberapa pekan sebelum Ramadan, warga Bueng Bak Jok menyiapkan bahan- bahannya. Sejatinya, bubur yang bercita rasa pedas ini menggunakan 44 jenis bumbu. "Sekarang ini memang tidak lengkap lagi, tapi sebutan tetap 44," kata Hafidh Maksum, Keuchik Bueng Bak Jok. Keuchik: nama jabatan kepala desa di Aceh. Mula-mula yang duluan dikerjakan mencari daun tahe atau leuconotis eugenifolia di hutan kawasan Blang Bintang. Setelahnya, giliran ibu-ibu menumbuk daun tahe bersama kunyit, lada, dan beras. Memakai jeungki, hasil tumbukan tidak terlalu halus: butiran kecil seperti kerikil. "Dari dulu memang tidak pernah pakai mesin," ujar Suarni. Rempah tumbukan inilah yang sedang dijemur Suarni Rabu siang itu. Bila sinar matahari terik, jemur cukup dilakukan beberapa jam saja. Selepas itu, rempah ini disimpan dan dipakai saat memasak ie bu peudah. "Kalau disimpan, bisa tahan bertahun-tahun. Tidak busuk," kata Salima (72 tahun), warga Bueng Bak Jok. Adapun belasan jenis rempah lain tidak perlu diproses khusus karena langsung ditaburkan sewaktu memasaknya. Dan, rempah yang paling sulit dicari saat ini adalah daun 25 Tulisan ini terbit di pada 23 Maret 2023, tulisan kedua dari dua tulisan 217
tahe yang tumbuh liar di hutan. Sebab, selain jumlahnya kian menipis, menjelang Ramadan yang carinya juga meningkat. "Daun tahe mulai jarang ditemukan menjelang bulan puasa, karena banyak yang mencarinya," ujar Hafidh. Rempah yang menjadi bumbu Ie Bu Peudah dijemur di Gampong Bueng Bak Jok, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Rabu, 15/3/2023. (acehkini/ Habil Razali) Bila dibanding semasa Hafidh kecil, ada rempah yang lenyap dari resep ie bu peudah sekarang ini. Dia ingat dulu koki masih menaruh ganja, daun geuntot, dan saga ke belanga. Belakangan, pemakaian ganja dilarang pemerintah Indonesia karena masuk golongan narkotika. Sedangkan nasib daun geuntot dan saga hilang bak ditelan bumi-setidaknya di hutan terdekat Gampong Bueng Bak Jok. "Masa kecil saya masih lengkap rempah-rempahnya. Daun-daun tertentu hilang karena memang daun itu tumbuh liar di hutan, tidak ada yang menanamnya," tutur Hafidh. Belasan kilometer dari Bueng Bak Jok, keluarga Kak Yam tiap Ramadan rutin menyajikan ie bu peudah buat berbuka puasa di rumahnya di Gampong Mata Ie, Kecamatan Montasik. Perempuan 66 tahun itu mengatakan 44 jenis bahan kuliner itu masih lengkap. "Masih lengkap, daun-daun ini dicari di hutan. Termasuk daun saga, geuntot, dan tahe masih ada," ujar Kak Yam. Meski ada, jumlahnya pun sekarang sedikit. Pencari daun-daun ini bahkan harus menelusuri hingga ke rimba di kaki Seulawah Agam-gunung api aktif di Aceh Besar. Sebab, sebagian besar tumbuh menjalar di pohon lain. Asam Maken hingga Kelat Meuria Nyaris Jadi Legenda Tiap kali berencana memasak payeh bileh atau teri pepes, puluhan tahun lalu Nuraini mestilah dulu memetik buah maken. Bentuknya mirip jeruk nipis. Rasanya asam. "Amis bisa hilang, masakan juga tidak mudah basi," kata perempuan 44 tahun asal Kabupaten Pidie yang menjual bumbu masakan di Lambaro, Aceh Besar. 218
Seingat Nuraini, maken mulai banyak berbuah saat musim tanam padi. Ia tumbuh di hutan-hutan dekat areal sawah. "Sekarang mulai jarang terlihat pohonnya, mungkin memang tidak ada lagi," ujarnya. Walhasil, payeh bileh Nuraini sekarang harus berganti resep dari buah maken ke jeruk nipis. Sayangnya, rasanya tak pernah sama. Sebab, asam maken lebih kuat. "Kalau ada maken masakan bisa tahan sampai besok, tanpa dipanaskan lagi," tutur Nuraini. Kak Yam turut bernostalgia dengan masa kecilnya sewaktu pohon maken masih banyak tumbuh di halaman rumah, kebun, dan hutan. Selain pepes ikan, buahnya juga kerap dipetik buat campuran rujak. Saat ini maken kian sulit ditemukan di kampungnya Montasik. Satu lagi yang nasibnya serupa maken. Buah meuteu namanya. Bentuk dan ukuran mirip alpukat sehingga kerap dilakab alpukat Aceh. Di pasar Lambaro, meuteu cukup mahal harganya. "Rp 10 ribu per buah, termasuk langka maka mahal," kata Kak Yam yang tiap pagi menjual rempah di pasar Lambaro. Kak Yam pernah mencoba mengambil biji meuteu dan menanamnya. Tapi sulit tumbuh atau tidak berbuah. "Meuteu bisa dimakan langsung, atau jadi bumbu masakan daging dan ikan. Rasanya asam," ucapnya. Buah Meuteu (sejenis jeruk) yang mulai langka. (acehkini/ Habil Razali) Di pasar, meuria atau rumbia juga ikut naik harganya beberapa tahun ini. Dulu hanya Rp 5 ribu per kilogram, kini Rp 30 ribu. Itu pun bila stoknya ada. "Karena dulu pernah hilang di pasaran," kata Kak Yam. Meuria biasanya dicampur dalam rujak sebagai penguat rasa kelat. Beberapa penjual rujak Aceh sekarang malah tak lagi menambah meuria di tiap porsinya. Di Aceh, maken, meuteu, dan meuria, termasuk tanaman liar yang tumbuh di kebun atau hutan tanpa ditanam. Resep Kuliner Aceh Berubah karena Alam Tak Sehat Lagi Pemerhati sejarah Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, mengatakan tanaman hutan yang tumbuh liar bagi orang Aceh sejak dulu menjadi bumbu dapur hingga obat. Akhir-akhir ini, beberapa jenis tanaman itu hilang dan sulit dicari. 219
"Buat memenuhi kualitas daripada bumbu makanan tidak begitu lengkap lagi," kata Tarmizi, kolektor manuskrip kuno Aceh ini. "Kekurangan bahan baku ini karena rusaknya hutan." Bumbu kuliner Aceh mengandung rempah atau daun-daun tumbuhan liar karena fungsi selain penghilang lapar juga sekaligus obat-obatan. "Selain makan, dia sudah terobati dengan rempah-rempah," ujar Cek Midi, panggilan Tarmizi. Karena itu, masyarakat Aceh masa kesultanan dulu sangat bergantung dengan hutan sehingga sangat menjaganya. Dalam naskah Qanun Al-Asyi atau undang-undang Kesultanan Aceh Darussalam yang dikoleksi Cek Midi, sultan sangat detail mengatur soal hutan. Menabur bumbu untuk memasak kuah beulangong, kuliner khas Aceh, (acehkini/ Suparta) Misalnya, Qanun Al-Asyi mengatur tiap menebang sebatang pohon di hutan wajib menanam sebatang yang lain. Tak cuma itu, pohon yang ditebang juga tidak boleh kurang 100 meter dari sungai atau sumber air. Pohon yang ditebang juga tak sembarangan, mesti pohon tua yang daunnya kering dan sudah berjatuhan. "Waktu diketuk batangnya, daun kering jatuh, itu baru boleh ditebang," katanya. Sultan juga memilih Pawang Uteun atau pawang hutan di tiap kawasan hutan. Mereka inilah yang jadi penjaga hutan masa kesultanan. Kelangkaan beberapa jenis tumbuhan liar ini, menurut Cek Midi, membuat warga Aceh akhirnya mengubah resep kulinernya. Bila dulu masakan bertabur rempah, kini mulai dilengkapi penyedap rasa buatan. "Ada resep kuliner Aceh yang berubah dengan kondisi alam yang tidak sehat," kata Cek Midi. 220
M Taslim Darma ZONASULTRA.ID 221
Suku Bajo merupakan etnis di Asia Tenggara yang hidup tak terpisahkan dari laut dan segala ekosistemnya. Ini terlihat dari kehidupan mereka sebagai nelayan dan rumah mereka yang selalu berada di wilayah pesisir. Mereka tidak seperti suku bangsa lain yang banyak mengandalkan sumber penghidupan di darat. Dengan kemampuan menaklukan lautan, mereka bisa bertahan dan beradaptasi, bahkan juga menyuplai hasil laut untuk masyarakat di daratan. Meski lautan sudah menjadi "rumah" bagi orang Bajo, tapi ternyata mereka sendiri tak bisa menjaganya dengan baik. Praktik pemboman ikan bagi nelayan Bajo menjadi hal biasa, padahal inilah yang menghancurkan ekosistem laut sumber penghidupan mereka. Realitas tersebut menjadi potret masyarakat nelayan Bajo di Saponda, sebuah pulau yang berhadapan dengan Laut Banda. Wilayah ini masuk dalam administrasi Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Warga di pulau ini terbagi dalam dua desa yakni Desa Saponda Darat dan Desa Saponda Laut. Sebagai pulau dengan ukuran tergolong kecil seluas 7 hektare, Pulau Saponda sangat padat dengan jumlah penduduk sekitar 2 ribu jiwa yang terbagi dalam 400 KK. Pulau Saponda mayoritas dihuni oleh Suku Bajo dengan persentase sekitar 80 persen. Penduduknya pun tidak lagi murni Bajo sebab telah ada proses asimilasi yang berlangsung puluhan tahun. Suku-suku dari berbagai wilayah Sulawesi Tenggara seperti Tolaki, Bugis, Muna, Buton, hingga suku dari Sulawesi Tengah (Banggai dan Menui) telah berkawin-mawin dengan penduduk lokal. Denyut nadi penghidupan masyarakat pulau ini sangat bergantung pada hasil perikanan, sebab sumber daya pulau ini sangat terbatas. Daratannya yang hanya terbentuk dari pasir membuat tumbuhan terbatas pada tanaman seperti sukun, kelapa, pisang, pepaya, dan kelor. 222
Hal itu membuat hampir seluruh masyarakat Saponda bekerja sebagai nelayan dan yang berhubungan dengan pengolahan ikan. Ini juga membuat mereka sangat tergantung dengan cuaca dan sumber daya perikanan. Berbagai cara penangkapan ikan mereka terapkan mulai dari memancing, memanah, budi daya dengan karamba, hingga menyelam dengan alat kompresor. Tak hanya itu, praktik menangkap ikan dengan menggunakan bom juga menyertai kebiasaan nelayan setempat. Bom Tak Henti Menggores Lautan Sinar matahari pagi tampak sayup-sayup di Pulau Saponda setelah malam hujan dan angin kencang di suatu hari awal Maret 2022. Sejak fajar menyingsing beberapa nelayan telah menyalakan mesin ketinting lalu berangkat dari tepi pantai. Hanya berjarak 300 meter dari bibir pantai pulau Saponda, belasan perahu nelayan menyebar di arah barat laut. Tiba-tiba "brak" terdengar suara bom menggema dan menghamburkan air ke udara. Dentuman bom dari pelempar (sebutan untuk yang membom- red) memecahkan kesunyian pagi di tengah ombak yang tenang. Suara bom diikuti suara bising mesin ketinting mendekat ke sumber ledakan. Para nelayan berperahu itu mendekati lokasi ledakan rupanya untuk memancing. Tujuan bom tadi hanya untuk mematikan kawanan ikan teri. Kawanan ikan teri yang berserakan mengundang kawanan ikan yang lebih besar seperti ruma-ruma (nama lokal ikan kembung) untuk datang memakannya. Dengan begitu para nelayan jadi lebih mudah memancing karena mata kail mereka yang sudah dipasangi bulu mutiara warna-warni berada di antara ikan teri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hasil tangkapan dari metode demikian bisa meningkat berkali lipat. Jika tak menggunakan cara itu, sulit bagi nelayan pemancing menemukan kawanan ikan di antara dasar lautan yang minim karang. Dasar laut dengan kedalaman delapan sampai 20 meter itu berpasir dan tidak ada rumpun karang, yang ada biasanya hanya lamun. Namun, bila ada karang tentu akan ikut hancur oleh bom. Bom yang digunakan pun tergolong kecil berupa bahan peledak yang diisi dalam botol 600 militer (ml). Bahan peledak yang mereka gunakan perpaduan dari bahan pupuk yang dicampur dengan bensin, serta pentol korek api kayu. Ledakan yang terdengar hingga ke seisi pulau ini tidak hanya pagi tapi juga terjadi pada sore hari. Dua waktu ini adalah saat di mana para nelayan keluar melaut. Mereka pun secara terang-terangan melakukan pemboman sehingga ledakannya terlihat dengan jelas dari bibir pantai. Cukup mudah untuk mengenali adanya pemboman ini. Tandanya adalah banyak ikan teri yang berserakan dan banyak nelayan berkumpul dengan perahu masing-masing. Burung- burung pun juga banyak berkumpul mengitari para nelayan untuk memakan ikan teri yang telah berserakan di laut. 223
Para nelayan asal Pulau Saponda sedang memancing ikan ruma-ruma, 6 Maret 2023 sore. Lokasinya sekitar 3 mil arah barat daya dari Pulau Saponda. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Ketika kawanan ikan ruma-ruma datang, mereka memilih hanya memancingnya. Bagi mereka ikan yang tergolong ke dalam genus Rastrelliger ini sangat sulit dibom, tidak seperti ikan jenis lain seperti ikan pogo (trigerfish), rambeng (nama lokal ikan pisang-pisang), dan ikan putih. Dari pengalaman para pelempar, ikan ruma-ruma kebal dengan ledakan dan hanya bikin kesal karena sedikit yang mati. Bila hasil tangkapan para pemancing cukup banyak maka mereka akan memberikan jatah ke pelempar. Tak ada kesepakan soal persentase pembagian, sehingga jatah pelempar kadang tak diberikan bila hasil pancingan dianggap sedikit. Suatu sore, awal Maret 2023, ketika penulis bersama seorang nelayan mengambil gambar dasar laut yang berjarak 250 meter dari Pulau Saponda, getaran dentuman bom sampai menggoyangkan perahu kami. Padahal titik pemboman begitu jauh, jaraknya sekitar 1 mil dari lokasi kami berada. "Di dalam sini terasa sekali (gelombang dentuman) itu bom," ujar nelayan tersebut yang baru saja menyelam untuk membantu penulis mengambil gambar karang. Gelombang yang kami rasakan itu tergolong bom kecil seukuran botol. Bom yang lebih besar adalah sebesar jeriken 5 liter bersanding sebotol bom 600 ml. Bom ini gunakan untuk kawanan ikan putih atau beberapa jenis ikan air permukaan lainnya. Karena menarget ikan dalam jumlah yang lebih besar, maka penggunaan bom jeriken ini di area tangkapan yang lebih jauh. Para pelempar ini bisa sampai ke perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan kadang juga sampai ke perairan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Targetnya adalah 0,5 hingga 2 ton ikan atau lebih. Biasanya mereka pergi berkelompok dengan jumlah 4 sampai 6 orang, minimal menggunakan dua perahu. Satu perahu yang cukup besar untuk memuat 1 hingga 2 ton ikan, sementara satunya lagi perahu kecil untuk muatan satu orang. Selain bom, mereka menyertakan kompresor sebagai alat untuk menyelam. Sebab sebagian ikan yang tenggelam harus mereka ambil di dasar lautan. Dalam satu kelompok pembom, mereka berbagi tugas, ada yang berperan sebagai pelempar, pengumpul ikan di permukaan, dan ada yang menyelam. Untuk melacak ikan, peralatan mereka sudah canggih yakni alat bernama fishfinder. Alat dengan frekuensi tinggi ini digunakan untuk melacak kumpulan ikan. Begitu kawanan ikan terlacak, seorang pelempar akan menaiki perahu kecil untuk melakukan pemboman. Mereka akan sangat senang ketika menemukan kawanan ikan putih. Ikan berdaging putih ini salah satu jenis yang bernilai jual tinggi. Di pengepul, ikan ini dapat berharga Rp50 ribu per kilogram (kg). Jadi bila hasil bom mencapai 1 ton, pendapatan mereka bisa mencapai Rp50 juta. 224
Namun hal itu menurut mereka sangat jarang karena lebih sering bertemu dengan kawanan ikan jenis lain yang dihargai di bawah Rp30 ribu per kg seperti ikan rambeng, dan berbagai ikan berwarna lainnya. Bahkan ikan pogo hanya Rp5 ribu per kg. Dengan begitu, dalam sekali menggunakan bom jeriken, mereka bisa meraup Rp2 juta hingga Rp10 juta. Kadang pula mereka pulang tanpa hasil sebab sepanjang jangkauan perahu, fishfinder tak menemukan kawanan ikan yang layak dibom. Jeriken-jeriken berisi bahan peledak pun kembali diangkut ke darat untuk digunakan pada hari berikutnya. Pengakuan seorang pria (usia 50 tahunan), dirinya sejak berusia muda sudah melakukan pemboman ikan. Dia tidak jera meski pernah dua kali menjalani hukuman penjara karena kedapatan melakukan pemboman ikan. Kebiasaan itu sulit dilepaskannya, meski kini lebih memilih memancing ikan tapi sesekali melakukan pemboman ikan dengan bom botol. Untuk pemboman itu dilanjutkan oleh salah satu putranya yang dibantu beberapa anggota keluarga. Meski potensi pendapatan dengan bom menjanjikan rupiah besar, namun perekonomian keluarganya tetap sama saja dengan nelayan lain yang tidak menggunakan peledak. Menurutnya, bom hanya efisien saat mendapat kawanan ikan yang berharga tapi keunggulannya waktu untuk melaut tergolong tidak lama yakni hanya tiga sampai empat jam. Penggunaan bom ikan hanyalah salah satu metode penangkapan ikan yang tidak terlepas dari risiko besar, misalnya apabila tertangkap oleh petugas. Risiko lainnya adalah kecelakaan di mana bom meledak di tangan hingga membuat anggota tubuh diamputasi, bahkan risiko terburuk adalah tewas. Tak jarang di pulau itu, ditemui orang yang jarinya putus dan tangannya terpotong. Yang terparah ada salah satu warga yang kedua tangannya putus hingga tidak bisa melaut lagi. Pada akhirnya ada yang bertobat, ada yang tetap membom, sementara yang putus kedua tangannya membuka usaha kecil-kecilan berupa kios. Pemboman Ikan Sejak Zaman Jepang Dahulu, Pulau Saponda hanyalah tempat persinggahan nelayan Bajo yang berasal dari Pulau Dua dan Pulau Tiga, Sulawesi Tengah. Setelah tinggal beberapa hari, mereka lalu kembali lagi ke Sulawesi Tengah. Antropolog Universitas Halu Oleo (UHO) Danial menceritakan pada zaman masuknya Jepang tahun 1942, sebagian Suku Bajo terlibat dalam laskar pejuang kemerdekaan Indonesia yang memerangi Jepang. Jepang kemudian melakukan operasi-operasi dengan masuk ke desa- desa termasuk memburu laskar pejuang. Karena tidak tahu mana yang menjadi sasaran, maka Jepang secara sporadis melakukan penyerangan, tak terkecuali terhadap Suku Bajo di Sulawesi Tengah. Masyarakat Bajo pun takut anak-anak gadis mereka diambil secara paksa lalu dibawa oleh pasukan Jepang. Pulau Saponda pun jadi salah satu pilihan bagi Suku Bajo untuk pelarian atau pengungsian. Sebagian lagi pergi ke wilayah pesisir Kota Kendari di Kampung Langi Bajo, yang kini masuk administrasi Kelurahan Kendari Caddi dan Kasilampe. Di dua kelurahan ini, nama Langi Bajo terabadikan jadi nama jalan dan nama masjid. "Jadi ketika Jepang hengkang, orang-orang Bajo ini ada yang menetap dan ada yang kembali ke Pulau Dua dan Pulau Tiga di Sulawesi Tengah. Di situ mungkin awal-awal mulanya mereka mulai bermukim di Pulau Saponda," tutur Danial di kampus UHO, 13 Maret 2022. Kebiasaan Membom Ikan Terus Eksis Terkait penggunaan bom oleh nelayan, Danial menemukan ada dua versi yang sama- sama bermula sejak masuknya Jepang ke Indonesia. Ada versi, bahwa awalnya nelayan Bajo disuruh membom ikan oleh Jepang untuk konsumsi pasukan mereka. Versi lainnya, suku Bajo yang tergabung dalam laskar pejuang membom ikan untuk kebutuhan konsumsi juga. 225
Setelah kemerdekaan, kebiasaan itu tetap terbawa. Jenis peledaknya kini pun sudah lebih bervariasi dibanding dahulu yang hanya mengandalkan bahan peledak dari amunisi. Kini peledak yang digunakan dari ukuran botol 150 ml hingga jeriken 5 liter. Sampah sisa korek api kayu di halaman salah satu rumah warga Pulau Saponda, 5 Maret 2023. Bagian pentol korek sudah diambil untuk bahan bom ikan. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Kebiasaan pemboman ikan ini terus eksis karena ada beberapa faktor pendukung. Magister Antropologi Lulusan Universitas Gajah Mada ini menjelaskan faktor pertama adalah nelayan yang dapat memperoleh pupuk dalam jumlah besar, padahal ini peruntukannya buat para petani. Nelayan juga memiliki akses terhadap bubuk mesiu sebagai pelengkap dalam peledak. Dahulu nelayan mendapatkan mesiu dari sisa bom yang tidak meledak saat perang dunia II. Mereka mengambilnya di dasar laut lalu mengeluarkan bubuk mesiunya secara manual. Faktor lain, Danial menyebut kemungkinan ada keterlibatan oknum aparat petugas dalam menyuplai bubuk mesiu ke para nelayan. Hanya saja soal ini masih perlu pembuktian kebenarannya. Kemudian, hasil tangkapan ikan dengan bom dapat dengan mudah dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari. Ikan hasil bom terserap oleh pasar sebagai kebutuhan pangan sama seperti ikan bukan hasil bom. Jika tak menggunakan bom juga nelayan lokal Saponda akan sulit bersaing dengan nelayan modern yang sudah menggunakan alat tangkap dengan volume besar. Misalnya nelayan bagan dari Kota Kendari yang ukuran kapalnya bisa mencapai 25 grosston (GT) dengan jaring lebih besar. Faktor lainnya menurut Danial adalah persoalan ekonomi, di mana kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Misal salah satunya adalah kebutuhan akan pakaian yang bagus berubah jadi kebutuhan utama yang harus terpenuhi. Tingginya kebutuhan primer itu berdampak pada naiknya kebutuhan ekonomi yang membuat masyarakat nelayan terpacu untuk meningkatkan pendapatannya. Pilihannya adalah menggunakan alat tangkap bom ikan yang potensi pendapatannya tinggi meski berbagai risiko menyertai. 226
Dasar laut dengan kedalaman sekitar 8 meter di sebelah selatan Pulau Saponda, dengan jarak 250 meter dari bibir pantai, 6 Maret 2023. Tampak berpasir dengan batu karang yang sudah mati dan tidak ada ikan berseliweran. Nelayan Semakin Terdampak Kerusakan Lingkungan Akademisi Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) UHO Prof. Aminuddin Mane mengatakan penggunaan bom untuk menangkap ikan bukan hanya terjadi di wilayah Soropia dan bukan hanya oleh masyarakat Bajo. Guru Besar Bidang Agroklimatologi ini mencontohkan di kampungnya sendiri, Binongko, Kabupaten Wakatobi. Masyarakat lokal (bukan Bajo) di Binongko melakukan pemboman ikan secara turun-temurun, yang pelakunya bukan saja masyarakat biasa tapi juka oleh tokoh di kampung itu. "Saat masih SMP biasa saya ikut-ikut itu teman-teman pergi karena ada yang bom ikan. Setelah bom meledak, ikan-ikan itu mati lalu kita menyelam, nah di situ kita dapat. Jadi pulang itu, ful-ful (penuh) kita punya sampan," ujar Aminuddin di Perumahan Dosen UHO, 15 Maret 2023. Menurut dia, praktik bom ikan oleh masyarakat ini karena ketidaktahuan betapa berbahayanya terhadap ekosistem laut. Dalam sekali bom dapat membongkar terumbu karang yang begitu banyak. Padahal terumbu karang ini adalah rumah bagi ikan, yang bila rusak maka ikan akan menjauh ke rumah baru. Dampaknya terhadap nelayan adalah makin lama ikan sasaran akan tambah jauh lokasinya sehingga berimplikasi pada pengeluaran nelayan untuk bahan bakar. Jauhnya wilayah tangkapan ini menambah risiko bagi nelayan berhadapan dengan cuaca ekstrem akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Dia menjelaskan suhu di lautan semakin meningkat dan pola iklim sudah tidak menentu. Misalnya, tiba-tiba angin kencang memacu gelombang laut yang tidak normal sehingga berbahaya bagi nelayan. Selain itu, masih banyak dampak-dampak lain di mana salah satu yang paling merasakannya adalah nelayan, khususnya Bajo. 227
Ironi Nelayan Bajo di Pulau Saponda: Lautan Jadi Tempat Bergantung Tapi Terus Dibom NELAYAN SAPONDA - Para nelayan asal Pulau Saponda sedang menjalankan aktivitas melaut, 7 Maret 2023. Lokasinya sekitar 400 meter arah barat laut dari Pulau Saponda. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Hujan sehari menghapus kemarau setahun. Peribahasa ini kiranya cukup tepat untuk menggambarkan kondisi karang di perairan Pulau Saponda pada zona rehabilitasi. Bom ikan menghancurleburkan terumbu karang yang telah berhasil berkembang 10 tahun lebih. Mulanya rehabilitasi karang sebelah selatan Pulau Saponda diinisiasi oleh Yayasan Bahari bekerja sama dengan nelayan setempat yang terhimpun dalam Kelompok Saponda Lestari Lingkungan. Upaya rehabilitasi dari yayasan itu mulai 2005 hingga 2007. Total sekitar 30 hektare kawasan perairan disepakati menjadi Daerah Perlindungan Laut (DPL) dengan zona inti transplantasi 200 meter x 50 meter. Upaya itu terus berlanjut karena beberapa kali turun program rehabilitasi terumbu karang dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kadang DKP melakukannya sendiri dan pernah juga memakai jasa pihak ketiga untuk menjalankan program rehabilitasi karang itu. Upaya bersama itu berhasil membangun ekosistem terumbu karang yang tak hanya bermanfaat bagi lingkungan laut tapi juga bagi ekonomi nelayan. Seiring berkembangnya terumbu karang, banyak ikan yang datang berseliweran dan berkembang biak. Para nelayan pun banyak membuat karamba di kawasan DPL tersebut. Seorang nelayan Pulau Saponda berusia 80 tahun bernama Mboyo mengaku senang ada kawasan seperti itu karena dengan memancing atau memasang pukat saja dirinya sudah bisa dapat banyak ikan. Dia termasuk salah satu nelayan yang rajin menangkap ikan di sekitar area rehabilitasi dengan alat tangkap pancing dan pukat. Dirinya bisa mendapatkan Rp200 ribu sampai Rp300 ribu hanya dengan sekali melaut di area rehabilitasi. Usaha masyarakat berupa karamba juga berkembang dengan adanya puluhan kotak karamba warga Pulau Saponda yang berisi lobster, kerapu, hingga ikan putih. Namun sejak kawasan rehabilitasi itu dilepas oleh Kelompok Saponda Lestari Lingkungan pada awal 2022 lalu maka kerusakan mulai masif terjadi. Para nelayan melakukan pemboman karena melihat ikan yang banyak ditopang oleh terumbu karang. 228
Seorang nelayan Pulau Saponda berusia 80 tahun bernama Mboyo di perahu miliknya, 28 Februari 2023. Meski sudah berusia lanjut, dia masih aktif melaut. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) "Sekalinya dilepas, hancurme (rusak), bom dibuang terus karena di situ memang banyak ikannya. Bahkan karang-karangnya mati karena bom. Ikannya tinggal sedikit," ujar Mboyo dengan nada menyesalkan apa yang terjadi saat ditemui di kediamannya, 28 Februari 2023. Apa yang dikatakan Mboyo tentang kerusakan terumbu karang di kawasan DPL itu memang benar adanya. Dari penelusuran penulis di lokasi, terdapat sisa-sisa beton wadah rehabilitasi karang yang hancur, tapi adapula hasil transplantasi yang masih tegak berdiri setinggi 40 sentimeter hingga 1 meter. Dasar laut dengan kedalaman sekitar 5 meter di kawasan rehabilitasi perairan Pulau Saponda, 6 Maret 2023. Tampak ada karang yang masih bagus (kiri) dan karang yang telah hancur (kanan). Ikan-ikan besar juga sudah tidak tampak, yang ada hanya ubur-ubur dan ikan seukuran kelingking atau lebih kecil tapi jarang terlihat. Karamba yang ada tersisa empat, ini pun ada yang kosong dibiarkan begitu saja. Kelompok Lepas Tangan, Karang Hancur Salah satu penyebab rusaknya kawasan rehabilitasi karang itu adalah Kelompok Saponda Lentari Lingkungan yang mulai lepas tangan dalam penanganannya. Kelompok yang 229
terdiri dari 30 orang masyarakat Saponda inilah yang dulunya terlibat dalam pembuatan wadah transplantasi dan penanaman terumbu karang. Kelompok ini menyerahkan penanganan kawasan itu ke pihak Pemerintah Desa Saponda Darat dan Desa Saponda Laut pada 2022 yang lalu. Namun pemerintah desa tidak aktif mengawasi sehingga terjadi pengrusakan, apalagi mereka belum menemukan landasan untuk penganggarannya melalui dana desa. Ketua Saponda Lestari Lingkungan Habrin (46) mengungkapkan alasan kelompoknya lepas tangan karena tak ada lagi dukungan program rehabilitasi. Program biasanya dari pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dari pemerintah yang selalu melibatkan masyarakat. Padahal, menurut dia, hasil rehabilitasi karang itu membuat ikan berkembang dengan baik. Hasil itu terlihat setelah 6 tahun berjalannya program. Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan alat tangkap pancing dan pukat. Dengan begitu, dari yang awalnya hanya 10 orang aktif di kelompok, kemudian bertambah banyak hingga mencakup sebagian besar masyarakat Pulau Saponda. Kawasan juga dapat dijaga bersama karena banyak para nelayan yang membudidayakan ikan melalui karamba di lokasi rehabilitasi. "Hasilnya memang bukan ikan banyak tapi lebih lagi. Tapi masyarakat tidak ada kepuasannya, ibarat kebun kan ini sudah kelihatan buahnya jadi mereka tidak ada kesabarannya mau petik itu buah (dengan bom). Jadi tidak ada lagi artinya itu," ujar Habrin di kediamannya, 1 Maret 2023. Apa yang dikatakan Habrin juga senada dengan Kepala Desa Saponda Laut, Taris. Sebelum dilantik manjadi kepala desa pada Desember 2022 lalu, Taris juga aktif dalam kepengurusan Saponda Lestari Lingkungan. "Dulu waktu kita jaga, kita lihat itu bagaimanakah, perkembangan ikan luar biasa. Lebih 10 tahun tidak dikorek-korek toh. Bahkan orang berlabuh pun kita kunjungi karena ada terumbu karang yang kita jaga di situ," ujar Taris di kediamannya, 4 Maret 2023. Namun karena tak diawasi lagi oleh kelompok dan bertepatan dengan momen politik jelang pemilihan kepala desa pada pertengahan 2022 lalu maka warga dengan leluasa masuk membom kawasan. Hanya kurang lebih selama satu pekan, kawasan rehabilitasi itu dibombardir yang membuat usaha selama 10 tahun sia-sia. Kawasan perairan Pulau Saponda itu sebenarnya sudah masuk dalam Kawasan Konservasi Teluk Moramo berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2021. Dalam Kepmen itu ditetapkan perairan Teluk Moramo dan pulau-pulau kecil sekitarnya (salah satunya Saponda) sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Dalam keputusan itu selain menetapkan Pemerintah Provinsi Sultra sebagai pengelola kawasan juga ada penetapan zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Perairan Pulau Saponda masuk dalam zona pemanfaatan terbatas yang di dalamnya ada zona rehabilitasi dan zona daerah perlindungan laut. 230
Peta Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Teluk Moramo dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 22 Tahun 2021. Perairan sebelah selatan Pulau Saponda masuk dalam kawasan Zona Rehabilitasi (ZL.01) dan Zona Daerah Perlindungan Laut (ZL.06.1). Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sultra, Ishaq Warsandi mengakui bahwa Pemerintah melalui DKP belum efektif melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan lain sebagainya karena Satuan Pengelola Kawasan Konservasi masih melekat di DKP pada bagian Seksi Konservasi. Padahal, seharusnya satu kawasan konservasi dikelola oleh satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Ishaq menjelaskan saat ini DKP menangani seluruh kawasan laut Sultra, apalagi ada 10 KKPD di provinsi ini. Masalah yang ada adalah terbatasnya anggaran dan personel. Misalnya di Seksi Konservasi hanya ada 7 orang, ini jumlah yang sangat kecil. "Kalau misalnya ada satu UPTD untuk Teluk Moramo pasti khusus dan lebih fokus untuk mengawasi, monitoring, dan pembinaan. Pasti lebih terjaga kawasannya, kalau sudah begitu pasti sumber dayanya aman sehingga alam akan memberbaiki dirinya sendiri, yang pada akhirnya ikan akan melimpah," ujar Ishaq di ruang kerjanya, 14 Maret 2023. Terkait problem penggunaan bom ikan di Saponda, Ishaq mengakui DKP kesulitan menanganinya. Pembinaan sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan. Dari informasi yang diterima DKP, tidak semua masyarakat Saponda melakukan pemboman ikan tapi hanya sekitar 20 pelaku yang aktif membom. Menurut Ishaq masalah illegal fishing di Saponda ini memang kompleks, mulai dari tersedianya bahan peledak yang tak terdeteksi petugas. Selain itu, masyarakat setempat juga enggan melarang penggunaan bom. Butuh Pendampingan Terus-menerus (UHO) Danial memastikan penghentian penggunaan bom ikan pada masyarakat Saponda bukanlah hal yang mustahil. Sebab salah satu kawasan di Perairan Laonti, Konawe Selatan pernah bersih dari bom. Antropolog Universitas Halu Oleo Masyarakat pesisir yang aktif melakukan pemboman ikan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pelaku bom diedukasi dan alat bom diganti dengan alat tangkap lain. 231
Hasilnya, kawasan perairan bersih dari praktik bom. Namun karena pendampingan LSM itu berhenti maka sebagian yang sudah dibina kembali melakukan pemboman ikan. "Karena kurang atau putus perhatian jadinya begitu. Akhirnya semangat untuk berubah lemah lagi dan kembali lagi membom," ungkap Danial di Kampus UHO, 14 Maret 2023. Oleh karena itu kata Danial, program berkelanjutan dan intens jadi solusi untuk penghentian penggunaan bom. Selain itu, pihak pemerintah, institusi pendidikan, para peneliti, non-governmental organization (NGO), pemerintah desa, sampai kelompok terkecil di masyarakat perlu bekerja sama menangani masalah ini. 232
Masalah ekonomi karena lemahnya pengelolaan keuangan menjadi hal krusial bagi masyarakat nelayan yang mayoritas Suku Bajo di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Situasi makin rentan terjadi mana kala terjadi cuaca buruk atau kondisi yang membuat mereka terpaksa berhenti melaut. Namun di balik itu mereka memiliki etos kerja yang tinggi, bahkan suami istri saling bekerja sama untuk mendapatkan pemasukan bagi keluarga. Ini terlihat dari beberapa keluarga Bajo di Pulau Saponda, salah satunya tercermin dalam keluarga Suharmin. Seperti pada Sabtu 4 Maret 2021 dini hari sekira pukul 01.00 tiba-tiba angin bertambah kencang diikuti hujan lebat, ombak meninggi, suara gelegar petir menggema. Kombinasinya seolah menyelimuti Pulau Saponda, salah satu pulau yang hanya seluas 7 hektare di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Karena kondisi itu, Suharmin langsung terbangun padahal belum sampai sejam tertidur. Ia lalu meraih mantel hujan dan senter, memakainya dengan tergesa dan langsung menuju belakang rumah di mana perahu ketintingnya berlabuh. Ia langsung menimba air yang masuk dalam perahu fibernya itu. Rumahnya adalah perpaduan yang di depannya beton sedangkan di bagian belakang berbentuk panggung dari kayu. Tiang rumah bagian belakang itu tepat berada di bibir pantai berpasir. Angin kencang yang meningkatkan intensitas gelombang ombak sangat terasa di rumah itu. Di belakang rumahnya itulah perahunya selalu tertambat. Dalam kondisi cuaca buruk, nelayan seperti Suharmin harus menjaga perahu sebagai antisipasi mesin terendam air laut. Mesin yang terpasang permanen di bodi membuatnya tak mudah dibongkar-pasang begitu saja. Malam hingga subuh itu, pria paruh baya berusia 43 tahun itu terus terjaga sambil rumah memastikan perahunya aman. Nantilah pagi berulang kali ke belakang harinya ketika cuara agak membaik, barulah ia tidur meski hanya sekitar tiga jam saja. 233
Dari pagi hingga menjelang siang, cuaca yang tak kunjung cerah membuatnya tak pergi melaut. Dia di rumah saja merampungkan jaring cumi yang sudah beberapa pekan disambungnya. Padahal, bila pergi melaut maka potensi pendapatannya di hari itu bisa Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Nelayan Saponda - Suharmin menyambung jaring yang akan digunakannya untuk menangkap cumi-cumi, 4 Maret 2023. Kegiatan ini dilakukannya saat tidak melaut maupun pada waktu senggang. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Sehari-hari, Suharmin memang fokus melaut untuk menghidupi keluarganya termasuk kemenakan sang istri yang tinggal di rumahnya. Total ada 10 orang dalam rumah itu yakni Suharmin, istri, dan dua anak mereka, ditambah enam orang kemenakan. Belum lagi, dia juga membiayai anak tertuanya yang merupakan mahasiswi semester akhir di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Kondisi itu membuat Suharmin benar-benar menghabiskan kesehariannya hanya untuk bekerja. Kecuali hari Jumat, ini adalah hari libur para nelayan Pulau Saponda. Pada hari yang sakral ini selain beristirahat dan membersihkan kapal dari lumut, mereka berbondong-bondong ke masjid beribadah Jumat. Selain hari Jumat, setiap pagi sekira pukul 07.00 Suharmin keluar melaut dengan menggunakan perahu ketinting. Alat pancing gurita dan ikan turut menyertainya, termasuk satu unit kompresor sebagai alat bantu menyelam. Kompresor itu untuk membantunya bernafas saat menyelam di dalam air. Dengan menyelam, ia bisa menombak gurita dan sotong serta mengambil kerang dan teripang. Dia enggan memikirkan dampak buruk dari penggunaan kompresor itu, yang jelas sangat berguna bagi dirinya. Modal yang harus dikeluarkannya sekali melaut dapat dihitung berdasarkan apa yang dibawanya. Rokok sebungkus (Rp25 ribu), sebotol minuman kopi (Rp5 ribu), minuman manis rasa jeruk (Rp5 ribu), sebungkus nasi kuning (Rp10 ribu), 5 liter bensin (Rp75 ribu) untuk mesin ketinting dan kompresor. Totalnya Rp120 ribu. Ia biasanya akan kembali ke rumah pada sore hari, tapi bila ikan sedang rakus-rakusnya menyambar pancingan maka ia bertahan di lautan hingga malam. Pilihan lainnya, ia pulang pada siang hari lalu kembali lagi melaut dari sore hingga malam. "Pernah selama tiga bulan saat makan ikan di rumpon (tempat berkumpul ikan yang sengaja dibuat orang) saya selalu pergi sore pulang pagi," ujar Suharmin sembari menjahit jaring cumi-cumi di ruang belakang rumahnya. Setiap kali pulang melaut, ikan dan gurita hasil tangkapannya langsung diserahkan ke sang istri, Darma. Kemudian sang anak mengantarnya ke pengepul di pulau itu. Pada hari itu 234
juga langsung dibayar dan uang itu dipegang sang istri selaku pengatur keuangan rumah tangga. Pendapatan yang dapat diraihnya, apalagi saat ini bulan Maret terbilang tinggi. Pada bulan ini sedang musim gurita yang harganya berkisar di Rp15 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram (kg) sesuai ukuran berat gurita. Semakin berat maka semakin bagus harganya, beda dengan ikan yang bukan hanya tergantung berat tapi juga jenisnya. Dalam sekali melaut, ia bisa mendapatkan 5 sampai 10 kg gurita, belum lagi bila ada hasil dari memancing ikan. Dapat ditaksir pendapatannya dalam sekali melaut adalah Rp200 ribu sampai Rp500 ribu. Jika sedang beruntung, tentu dengan kondisi cuaca yang mendukung, ia bisa mengantongi Rp1 juta dalam sekali melaut. Pernah juga ia mendapat hasil hingga Rp10 juta hanya dalam waktu dua pekan. Namun kadang ia merugi karena hasil tangkapannya sangat sedikit, yang lakunya hanya Rp50 ribu padahal sudah seharian di laut. Kondisi tak ada pendapatan adalah ketika ia tak pergi melaut bila pagi hari mulai hujan atau cuaca buruk. Apalagi terjadi anomali cuaca seperti yang terjadi pada Februari dan awal Maret 2023 ini, di mana ia perkirakan akan bagus tapi tiba-tiba hujan lebat dan angin kencang yang memicu gelombang tinggi. Akibat cuaca yang tak menentu, ia pernah 7 hari berturut-turut tak melaut. Kondisi- kondisi ini membuatnya harus memakai uang simpanan sang istri yang tersisa untuk segala kebutuhan sehari-hari. Sang istri, Darma (40) mengakui kondisi cuaca menjadi penghalang satu-satunya bagi suaminya untuk melaut. Dengan jumlah dalam rumah yang mencapai 10 orang, membuat pendapatan yang ada hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Darma sendiri tak tinggal diam di rumah tetapi juga turut membantu dengan berjualan jajanan di depan rumahnya. Jajanan yang dijual di kiosnya biasanya es putar, mi instan siram dan pada kesempatan lain ia memilih menjual siomai dari ikan tangkapan sang suami. Keuntungan bersih Rp50 ribu per hari bisa didapatnya. Bila merinci pengeluaran keluarga ini dalam satu hari, bisa dimulai dari kebutuhan beras 6 liter (Rp66 ribu), kopi susu saset 10 bungkus (Rp15 ribu), 2 bungkus rokok (Rp50 ribu), dan 5 liter bensin (Rp75 ribu). Bila ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti air galon, gas, sembako, dan jajan anak-anak maka pengeluaran mereka per hari berkisar di angka Rp250 ribu hingga Rp300 ribu. Total setara dengan pendapatan mereka per hari. Makanya ketika hasil tangkapan kurang daripada modal atau tak melaut berhari-hari menyebabkan ekonomi keluarga ini defisit. Darma tak memungkiri hal ini. jumlah itu hampir Ketika pendapatan keluarga ini terganggu maka sebagai istri, Darma mensiasatinya dengan berhemat. Bila sudah tak ada uang sama sekali untuk membeli beras, Darma mengutang di kios yang akan dibayar ketika sang suami mendapatkan hasil dari melaut. "Kalau lagi susah rezeki biasa saya bilang 'eh janganme ko merokok, ini anak-anak mau belanja apa', makanya ta dua hari dia (suami) tidak merokok. Susah mencari kalau keras ombak dengan hujannyami itu, anginnyami. Kalau sudah begitu kadang sampai 7 hari dia tidak keluar, jadi apa kita mau makan ini," tutur Darma. Karena kondisi ekonomi yang seperti itu, makanya dulu ia melarang putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Darma khawatir tak sanggup membayar sewa kos dan SPP serta kebutuhan kuliah. Apalagi, ada beberapa anak di pulau itu yang sudah ditanggung oleh orang tuanya tapi pada akhirnya tak menyelesaikan kuliah. 235
Suharmin bersama istrinya, (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) . Karena dukungan sang ayah maka anak pertama mereka itu dapat berkuliah hingga kini sudah memasuki semester akhir. Untuk menanggulangi biaya kuliah, suami istri ini selalu menyisipkan pendapatan mereka khusus untuk sang anak. Namun kadang, Darma agak kewalahan dalam mengatur keuangan sebab tempatnya menyimpan uang hanya di dompet. Sebagaimana warga Pulau Saponda lainnya, mereka tidak mengandalkan bank atau lembaga keuangan lainnya karena harus berurusan jauh ke Kota Kendari. Dengan hanya menaruhnya di dompet, Darma sulit memisahkan porsi masing-masing kebutuhan prioritas dan tidak. Jadinya, simpanan yang ada akan selalu terganggu, yang ujung- ujungnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kuliah sang anak. Terkait kemenakan yang jadi tanggungan mereka, pasangan suami istri ini mengaku memang sudah seperti itu kebiasaan Suku Bajo. Mereka tidak bisa meninggalkan anak dari pihak keluarga yang ayah/ibunya meninggal atau sudah tidak ditanggung orang tuanya. Pasangan ini memang asli Suku Bajo, Darma merupakan Bajo dari Saponda sedangkan Suharmin Bajo dari Sulawesi Tengah. Mereka tercatat sebagai Warga Desa Saponda Darat, salah satu dari dua desa di pulau itu. Ekonomi Rentan Tak seperti Suharmin yang masih punya pendapatan dari aktivitas melaut, sudah tiga bulan belakangan ini Habrin tak bisa lagi melaut. Bersama sang istri yang sama-sama Bajo, pria berusia 46 tahun ini juga tinggal di Pulau Saponda, Desa Saponda Laut. Habrin awalnya hanya menderita diabetes, tetapi dirinya masih tetap bisa pergi melaut. Namun hasil diagnosis dokter rumah sakit di Kota Kendari, sakit Habrin bertambah yakni sakit paru-paru dan jantung yang membuatnya tak bisa melaut sama sekali. Dulunya, Habrin sangat rajin melaut, bisa dua hingga tiga kali turun melaut dalam satu hari dan hanya libur pada hari Jumat. Perahu ketinting, kompresor, peralatan hingga pendapatannya kurang lebih sama dengan Suharmin, yang mana kalau sedang beruntung pendapatan juga bisa mencapai Rp1 juta per hari. Namun, Habrin mengakui keluarga Bajo seperti mereka tak bisa mengelola keuangan dengan baik. Meskipun penghasilan tinggi dalam satu hari maka akan habis hari itu juga, persoalan hari esok adalah masalah lain. "Penyakitnya kita orang Bajo sudah itume. Itu rahasia dalam rumah tangga tapi memang faktanya begitu. Inimi yang selalu saya sarankan sama kamorang (keluarganya) kalau 236
ada rezeki sedikit coba-coba itu mata dikasi 'buta' sebelah, jangan dikasi melihat semua apa- apa yang bisa dibeli," tutur Habrin di kediamannya, 1 Maret 2023. Karena tak bisa mengatur uang dengan benar, maka efeknya sangat dirasakan Habrin saat ini mana kala tak lagi mempunyai sumber pendapatan. Padahal, kata dia, seandainya dulu ada uang yang disisipkan (ketika usia muda dan anak masih kecil) untuk investasi maka pastilah akan sangat membantu dalam kondisi seperti saat ini. Habrin bersama istrinya, Nurming. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Sang istri, Nurming juga sangat terpengaruh dalam pekerjaannya sehari-hari karena biasanya ikan tangkapan sang suami diolahnya menjadi ikan asin untuk dijual. Kadang juga bila ada modal, ia membeli ikan segar lalu membuatnya jadi ikan asin. Namun selama suaminya sakit, modalnya telah habis untuk biaya berobat. Meski ada asuransi jaminan kesehatan dari pemerintah, tapi tetap saja untuk berobat ke luar pulau butuh biaya perjalanan dan lain sebagainya. Kondisi ini membuat sang istri Nurming (41) benar-benar terpukul dan sehari-hari hanya melakukan pekerjaan rumah tangga di dapur. Belum lagi ada kebutuhan anaknya yang masih sekolah kelas 2 Madrasah Aliyah dan satu lagi yang sedang kuliah membutuhkan biaya. "Biasa kalau itu anak-anak minta dikirimkan uang untuk biaya komite, SPP, belanjanya, kadang saya ndak rasa itu air mataku (keluar)," ujar Nurming menerawang. Mereka saat ini terbantu dengan pemberian dari anak pertamanya (sudah berkeluarga) yang melaut dengan menggunakan perahu ketinting milik Habrin. Selain itu, lingkungan yang memiliki budaya berbagi turut membuat mereka bisa bertahan, misal ada pemberian hasil melaut dari tetangga atau dari keluarga mereka. Pendidikan Belum Prioritas Pola pikir masyarakat Pulau Saponda belumlah mengutamakan aspek pendidikan sebagai hal yang utama tapi hanya sebagai sampingan. Mereka mengutamakan pergi melaut untuk mendapatkan uang, yang tentu hasilnya membantu penghidupan keluarga. Oleh karena itu, Kepala SMP Satu Atap 2 Soropia, Suaib Doe (56) mengatakan pihaknya selalu berusaha melakukan pendekatan agar para siswa bisa menyelesaikan pendidikannya. Pihak sekolah juga tidak terlalu berkeras pada siswa seperti sekolah pada umumnya. "Orang tua juga tidak peduli karena kalau anaknya sudah bisa pergi melaut maka lebih baik mencari uang. Alat ukurnya itu, kalau siswa baru di kelas VII banyak itu sekitar 40, tapi saat kelas VIII dan kelas IX mulai terus berkurang karena usianya mulai dewasa sudah bisa pergi cari uang," ujar Suaib di ruang kerjanya, 6 Maret 2023. 237
Jumlah siswa yang putus sekolah saat SMP dapat dilihat melalui jumlah siswa yang saat ini duduk di kelas IX yakni 27 orang, padahal dulu ketika di kelas VII jumlahnya sekitar 40 orang. Suaib mencermati yang banyak berhenti sekolah adalah siswa laki-laki karena sudah bisa melaut. Sementara jumlah siswi yang berhenti sekolah tergolong hanya beberapa, biasanya karena alasan pernikahan dini. Para siswi ini berhenti saat duduk di bangku kelas VIII dan IX. Khusus yang menikah saat kelas IX, pihak sekolah mengupayakan agar bisa lanjut sampai menerima ijazah. Kompleks gedung SMP itu bersatu dengan SD yang dikelilingi oleh pagar yang sama. Sementara sekolah jenjang SMA sederajat tidak ada di pulau ini, sehingga bagi mereka yang hendak lanjut pendidikan harus keluar pulau. Akses SMA yang jauh juga ini membebani para orang tua untuk pembiayaan sehingga lebih mendukung anaknya pergi melaut untuk mendapatkan uang. Namun kata Suaib, terdapat sejumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, bila dipersentasekan sekitar 80 persen. Mereka yang lanjut ke SMA biasanya lanjut ke Kelurahan Toronipa, tepat di daratan utama, yang masih wilayah Soropia. Masyarakat pulau Saponda banyak memiliki keluarga di Toronipa sehingga bisa dimintai tolong untuk tempat tinggal. Suaib mengungkapkan sudah banyak alumni yang ke jenjang sarjana dan ada juga yang menjadi polisi dan tentara, bahkan ada satu orang yang menjadi dokter. Oleh karena itu, Suaib menganggap secara kecerdasan anak-anak dari pulau Saponda sebenarnya dapat bersaing, hanya perlu dorongan saja untuk menyadarkan pentingnya pendidikan kepada orang tua dan anaknya. Siswa SD Negeri Saponda sedang belajar praktik Penjaskes, 6 Maret 2023. Kompleks gedung SD itu bersatu dengan SMP Satu Atap 2 Soropia. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Terkait tingkat pendidikan warga Saponda, Kepala Desa Saponda Darat Baharuddin mengatakan memang di pulau itu banyak yang tamatan SD, mereka adalah warga yang berusia 40 sampai 50 ke atas. Sementara usia 30-an banyak tamatan SMP dan SMA, sedangkan usia 30-an ke bawah mulai banyak yang melanjutkan pendidikan sarjana. "Usia 40 tahun ke atas itu dulu mereka tidak lanjut sekolah karena keadaan ekonomi. Kedua, karena belum terpanggil ke situ. Kalau sekarang anak-anak sudah bersemangat, termasuk orang tuanya mendukung anaknya. Di tahun 2019, 2020, sampai 2023 banyakmi anak-anak yang lanjut pendidikan," ujar Baharuddin di kediamannya, 4 Maret 2023. 238
Masalah Kesehatan yang Muncul Kondisi lingkungan dan kebiasaan tak sehat masyarakat Pulau Saponda menimbulkan berbagai dampak penyakit. Hal ini diungkapkan oleh Syamsul, perawat dari Dinas Kesehatan Konawe yang bertugas di Pos Pelayanan Desa (Polindes) Saponda Darat dan Polindes Saponda Laut. Pria yang sudah bertugas 6 tahun di pulau itu, mengungkapkan penyakit yang banyak diderita masyarakat adalah hipertensi, kolesterol tinggi, dan hiperglikemia atau gula darah tinggi. Jumlah tertinggi adalah hipertensi yakni mencapai 40 persen pada mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Hipertensi juga selalu disertai dengan kolesterol tinggi. Syamsul menyebut hanya 5 persen hipertensi yang tak disertai kolesterol tinggi. Untuk penyakit kolesterol tinggi ini terdapat pada 30 persen warga yang berusia 30 tahun ke atas. Sementara hiperglikemia terdapat pada 2 persen warga yang berusia 45 tahun ke atas. Kadar gula darah yang tinggi inilah yang diduga turut jadi pemicu diabetes (selain faktor genetik). Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat 6 warga yang meninggal karena sakit diabetes. Syamsul mengamati masalah kesehatan itu muncul karena gaya hidup, mulai dari asupan makanan yang kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi ikan dari yang mentah, matang, kering, hingga yang sudah diasinkan. Mereka juga suka minuman manis, seperti teh dan kopi dengan campuran gula berlebih, bahkan nelayan setempat rata-rata mengkonsumsi minuman manis ini lebih dari tiga gelas per hari. Ini diduga akibat sumber air di pulau itu yang payau sehingga mereka cenderung suka minuman manis. Penyakit lain adalah cacingan yang paling sering diderita anak-anak usia 1-17 tahun, bahkan yang mengalaminya hampir 80 persen. Syamsul mencermati penyebabnya adalah tidak menjaga kebersihan. Misalnya setelah main pasir tidak cuci tangan langsung makan. "Kadang mereka tidur-tiduran di pasir, sementara ini pasir kayaknya banyak cacing parasitnya. Saya selama tugas dari rumah sakit sampai puskesmas, baru di sini saya dapat anak- anak cacingan sampai keluar dari hidung dan mulut," ujar Syamsul. Kendati begitu, cacingan itu tidak sampai menyebabkan sakit parah dan sudah jadi hal biasa. Bila sudah sakit sampai memuntahkan cacing, barulah anak-anak itu datang ke Polindes. Syamsul akan selalu memberikan obat cacing yang hasilnya selalu efektif. Selain itu, Syamsul menyebut banyak korban yang bagian tubuhnya terluka akibat terkena ledakan bom ikan. Selama 6 tahun bertugas, ia menemukan 10 orang terluka akibat bom, yang 2 di antaranya sampai mengalami putus tangan. "Kalau putus jari-jari itu ada beberapa orang. Ini biasanya terjadi saat perakitan bom, saat diikat-ikat bahannya tiba-tiba meledak," ungkap Syamsul. Syamsul di gedung Polindes Saponda Laut awal Maret 2023. Ia merupakan perawat dari Dinas Kesehatan Konawe. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) 239
Masalah lain adalah penyakit dekompresi atau kram akibat menyelam di laut terlalu dalam. Kram ini karena nitrogen atau gas lain membentuk gelembung yang menyumbat pembuluh darah akibat dari perubahan tekanan air yang terlalu cepat. Penderita penyakit ini di Pulau Saponda mirip struk berupa kelumpuhan setengah badan. Jumlah kram ini menurut Samsul sangat tinggi, bahkan hampir setiap bulan ada nelayan yang terkena. Misalnya pada akhir Februari 2023 ada satu orang nelayan yang kram, lalu pada awal Maret ini satu lagi yang terkena kram. "Nelayan yang terkena pada akhir Februari itu yang parah, dia sampai dibawa ke Rumah Sakit di Kendari. Kalau yang awal Maret ini tidak dibawa ke rumah sakit, hanya dirawat di sini secara tradisional," ujar Syamsul. Tingkat keparahan mereka yang terkena kram bervariasi mulai dari yang sembuh total, lumpuh setengah badan, hingga ada yang meninggal dunia. Dalam kurun waktu 6 tahun, Syamsul menemukan ada dua orang nelayan Saponda yang meninggal karena kram. Para nelayan terkena kram ketika menyelam di kedalaman 30 meter yang suhunya dingin. Mereka terkena kram biasanya karena keasyikan menyelam hingga berkali-kali, meskipun lelah masih saja memaksa diri karena melihat hasil masih banyak. Terkait tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi serta masalah gizi anak, Syamsul hanya menemukan kasus kematian bayi baru lahir yakni satu kasus pada tahun 2022 lalu. Ia menduga karena ibunya yang masih berusia di bawah umur, sekitar 15 tahun. "Itu saja. Kalau yang lain-lain tidak ada. Rata-rata juga kalau orang melahirkan dia menyeberang," ujar Syamsul. Kepala Desa Saponda Darat, Baharuddin mengungkapkan kematian bayi itu yang banyak terjadi di bawah tahun 2010 karena belum ada pelayanan kesehatan Polindes. Masalah itu teratasi setelah ada Polindes dan pihak Puskesmas setiap Jumat turun ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebanyak 7 orang kader Posyandu juga sudah diangkat dari warga setempat. Kader- kader inilah yang siaga menangani ibu hamil dan bayinya. Hal ini menurut dia efektif bagi ibu hamil mengontrol kesehatannya, begitu pula bagi bayi. Pola Bertahan Hidup Bila harga ikan sedang mahal bertepatan dengan hasil tangkapan nelayan meningkat maka Pulau Saponda jadi "kampung dolar" di mana penghasilan masyarakatnya melimpah. Namun hal ini tidak dibarengi dengan pengelolaan keuangan untuk jangka panjang. Kepala Desa Saponda Laut, Taris mengatakan ketika musim gurita atau ikan-ikan tertentu, seorang nelayan bisa berpenghasilan Rp10 juta per pekan. Namun, mayoritas orientasi masyarakat setempat adalah yang penting bisa makan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. "Kan di sini ada musim-musimnya, kalau lagi kena di sini kaya kampung dolar, beli ini beli itu. Eh begitu tiba susah, jual kembali. Belum ada pikiran bagaimana kalau tiba-tiba sakit atau bagaimana untuk biaya pendidikan anak nantinya," ujar Taris di kediamannya, 4 Maret 2023. 240
Kolase foto lingkungan dan pemukiman masyarakat Pulau Saponda. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Namun begitu, menurut dia jiwa sosial masyarakat setempat sangat tinggi. Kalau ada yang sakit apalagi tidak mampu maka warga secara gotong-royong membantu, ada pula yang patungan untuk biaya pengobatan dan ada yang pinjamkan perahunya. Solidaritas lain terlihat apabila ada nelayan yang mengalami kecelakaan laut, misalnya yang rusak mesin di tengah laut atau yang perahunya terbalik akibat tersapu ombak. Seluruh nelayan di pulau itu langsung menghentikan pekerjaannya dan secara beramai-ramai mencari korban. Warga juga tidak sungkan-sungkan untuk berbagi makanan baik ke sesama mereka maupun terhadap orang asing yang datang ke pulau itu. Kebiasaan ini membuat warga di pulau ini tak kesulitan kalau hanya persoalan makanan. Dalam menghadapi cuaca keras pada musim angin barat di bulan Juni, Juli, dan Agustus masyarakat sudah sejak dulu membangun kebiasaan dengan menyimpan bahan makanan kering mulai dari ikan, singkong, dan sagu. Pada bulan-bulan itu jadi begitu krusial karena ombak tinggi dan kencangnya angin membuat banyak nelayan tak melaut. Dengan kebersamaan dan adanya cadangan makanan kering itu sepanjang tahun masyarakat bisa terjamin kelangsungan hidupnya. Sehingga kata Taris, yang masih perlu dibangun adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta pentingnya pendidikan dan pengelolaan keuangan. Tetap dalam Garis Kemiskinan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), UHO, Prof. La Ode Muhammad Aslan menjelaskan pola hidup masyarakat Bajo di mana-mana hampir sama yakni konsumtif atau boros. Pemikiran mereka sangat sederhana, sesederhana tingkat sekolahnya. "Manfaatnya sekolah itu bukan menghabis-habiskan uang tapi bagian dari investasi masa depan. Kekalahan orang Bajo di situ, sekolah tidak dianggap penting, padahal ilmu itu penting," ujar Aslan yang pernah meneliti pola hidup suku Bajo di Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. 241
Di tengah perkembangan teknologi masa kini, Aslan menyebut pola hidup masyarakat Bajo tetap tak berubah, malah makin bertambah boros. Dalam penelitiannya, Aslan menemukan hal-hal fantastis yang tidak masuk akal. Misalnya seorang anak belanja jajan dalam sebulan menghabiskan uang Rp10 juta, yang berarti dalam satu hari menghabiskan uang Rp300 ribu. Ini belum termasuk pengeluaran saudara-saudaranya, ibunya, dan ayahnya. "Ini mungkin tidak seekstrem yang lain tapi minimal menggambarkan borosnya anak- anak Bajo. Mungkin anaknya ini boros begitu karena melihat bapaknya dan mamanya. Orang Bajo itukan kalau ada yang dilihat beli, walaupun sebenarnya tidak butuh," ujar Aslan di ruang kuliah FPIK Kampus UHO, 14 Maret 2023. Pola hidup yang boros itu jadi penyebab mayoritas Bajo tetap hidup dalam garis kemiskinan. Padahal, lanjut Aslan, secara penghasilan sangat luar biasa, bukan saja dari menangkap ikan tapi ada juga yang buka kios hingga menyewakan perahu ketintingnya. Aslan menyebut masyarakat Bajo memang tahu dagang tapi tidak tahu menyimpan uang. Realitasnya banyak masyarakat Bajo tidak menghargai bank sehingga tidak ada yang menyimpan uangnya di bank. Ini akan menjadi masalah ketika hendak meminjam uang di bank karena tidak memiliki rekening di bank itu. Pola hidup Bajo ini membuat mereka sangat sedikit yang dapat meraih kemapanan finansial atau kaya. Memang sudah ada yang merubah pola hidupnya sehingga bisa lebih baik tapi jumlahnya di bawah 20 persen atau tak dapat mewakili populasi. Untuk penanganan masalah pada masyarakat Bajo, Aslan mengatakan yang perlu adalah penanganan kemiskinan secara berkelanjutan meski butuh waktu lama. Program pemerintah yang biasanya hanya menurunkan bantuan langsung tunai tidak bisa menjadi solusi. Ini hanya meredam sementara masalah masyarakat sehingga tidak ada perubahan. Berbicara solusi ini, Aslan juga menyoroti soal banyaknya penelitian disertasi tentang Bajo tapi tidak memberi implikasi pada peningkatan kesejahteraan orang Bajo. Kata dia, banyak doktor lulusan UHO yang meneliti tentang Bajo tetapi hanya mengambil data dan tidak punya arti apa-apa. Antropolog UHO, Danial juga berpandangan bahwa sebagian masyarakat Bajo memang konsumtif, khususnya anak-anak muda. Namun soal konsumtif ini adalah hal yang tak bisa dilarang secara institusi ataupun imbauan. Masalah konsumtif ini jadi masalah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan hanya Bajo. Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih menjadi pasar bagi negara-negara lain. Keadaan ini menjadi gambaran bahwa tidak terlalu ada perbedaan antara Bajo dan masyarakat perkotaan. Mengenai kesadaran menabung, lanjut dia, memang agak sulit karena masyarakat Bajo umumnya berada dalam situasi ketergantungan. Ketergantungan ini dalam hal mengambil panjar di pengepul ikan, tak melaut karena cuaca ekstrem, hingga soal para orang tua yang tak bisa membatasi anaknya jajan di warung. "Begitu ada hasil tangkapan mulailah dia bayar semua. Akhirnya hasil tangkap itu habis juga dalam sehari," ujar Danial yang pernah dua kali terlibat dalam riset tentang sosial ekonomi masyarakat pesisir, yang salah satu lokasi penelitiannya di Pulau Saponda. 242
Kolase foto kegiatan ibu rumah tangga di Pulau Saponda. Mereka bekerja mengolah ikan segar menjadi ikan asin. (ZONASULTRA.ID/ Muhamad Taslim Dalma) Terlepas dari berbagai masalah yang ada, Danial kagum dengan tipikal masyarakat Bajo yang punya kemauan kuat untuk bekerja dan menghasilkan uang. Mereka tidak berpangku tangan berharap uluran tangan dari orang lain. "Yang saya salut, suami dengan istri itu bekerja sama-sama, dan saling menutupi. Memang filosofi hidupnya seperti itu, coba amati ketika suami pergi melaut maka begitu air surut si istri itu pergi cari kerang atau mereka kerja bikin ikan kering," ujar Danial. 243
Nofiyatul Chalimah Kaltim Post 244
26 26 Dua puluh liter solar dibawa Abdul Kadir. Hampir Rp 250 ribu, sudah dia keluarkan. Di atas perahu, dia berdoa semoga laut memberi banyak rezeki hari ini. Walaupun, mesti ditebus dengan berlayar lebih jauh dan bekerja lebih berat. Dari kampung tempat dia lahir dan dibesarkan, lelaki dengan jenggot yang memutih ini membelah Teluk Balikpapan. Perahu kecilnya lihai mencari celah di antara jejeran kapal gergasi yang berlabuh. Sekitar satu jam, kapalnya telah sampai di Selat Makassar. Jauh dari rumahnya di Desa Jenebora, Penajam Paser Utara. "Ya kami terpaksa ke luar. Tidak di teluk lagi. Soalnya mau cari ikan di mana lagi," kata Kadir. Ratusan kapal sudah memenuhi Teluk Balikpapan. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mencaplok sebagian Teluk Balikpapan. Mereka tak segan mengintimidasi ketika melihat nelayan mencari ikan di dekat dermaga perusahaan mereka. Kadir pun, pernah kena apes ditodong senjata oleh aparat, karena mencari ikan di dekat dermaga. Padahal, dia hanya mencari ikan yang jumlahnya hanya beberapa kilogram. "1,1 ribuan hektare dikasih DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk kita melaut. Daerah Meridan, ke Pulau Benawa sampai Pulau Belanda. Itu saja separuh dikasih tempatnya," sambung Kadir. Namun, lelaki 51 tahun itu mengatakan, daerah tersebut banyak buaya dan sudah beberapa ada kasus manusia yang diserang buaya. Bagi Kadir, tak heran buaya makin banyak berkumpul. Sebab, habitat para buaya sudah disulap jadi aneka tempat industri. Sehingga mereka pun mencari tempat yang lebih sepi. "Biasanya mereka di mangrove-mangrove. Sekarang mangrovenya banyak dibuka buat pelabuhan. Sementara, buaya itu bertambahnya cepat sekali," cerita Kadir kepada Kaltim Post. Selain itu, hasil yang didapatkan juga tidak banyak. Makanya, Kadir memilih ke Selat Makassar walau lebih jauh dan ombaknya lebih besar. Di selat ini, dia bisa mendapat ikan trakulu atau ikan baronang. Namun, tak selalu keberangkatannya berujung cuan. Sebab, dia sudah harus mengeluarkan uang minimal Rp 250 ribu tetapi, ikan yang didapat hanya 5 kilogram. Terkadang, modal yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan hasilnya. Padahal, sudah bekerja keras semalaman di tengah laut. Belum lagi, mereka juga kadang merugi karena alat tangkap mereka yang berupa jaring, terkena jangkar tongkang atau kapal besar lainnya. Para nelayan dengan perahu kecil pun harus mengalah. "Biasanya yang kena jaring udang. Kebanyakan tongkangnya enggak mau pindah kalau kita cari udang. Mereka bilang itu alur pelayarannya," tutur Kadir. Maka dari itu, alih-alih cari udang yang jadi produk unggulan teluk ini, Kadir memilih mencari ikan kakap, trakulu, atau baronang. Padahal, nasib susah jadi nelayan tak dirasakan Kadir saat kecil. Sejak tahun 80an, Kadir sudah ikut orangtuanya melaut. 26 Tulisan ini terbit di Kaltim Post pada 27 Maret 2023, sebagai tulisan pertama dari dua tulisan 245
Dahulu, hanya butuh dua jam untuk dapat 5 kilogram udang. Sekarang, semalam belum tentu dapat udang lima kilogram. Kadir menyebut, tak berarti nelayan ini menentang pembangunan. Namun harapannya, nelayan di Teluk Balikpapan diberi ruang tangkap nelayan khususnya yang cari udang. Jangan di wilayah yang banyak buayanya, sebab sudah ada beberapa kejadian warga digigit buaya. "Enggak ada CSR perusahaan, ke Jenebora. Limbah-limbah laut, yang kena Jenebora dan Pantai Lango. Enggak juga diakomodasi DPRD yang mau menyuarakan warga Jenebora. Enggak ada beasiswa juga," sambungnya. Kadir dan kawan-kawannya tak pernah berdiam atas nasib mereka. Mereka berkali-kali memprotes. Sebelum pemprov Kaltim mengesahkan Rancangan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), mereka sudah menyampaikan langsung ke Pansus RZWP3K DPRD Kaltim soal hidup mereka yang makin terimpit dan tak dilindungi pemerintah. Tiap ada staf pemerintah datang dan wartawan datang, mereka terus menyerukan nasib mereka. Namun, tak pernah benar-benar ada legislator atau pejabat yang memperjuangkan nasib mereka. Keresahan yang dirasakan Kadir memang beralasan. Dari data laman Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim sedikitnya ada 77 terminal khusus di teluk ini. Selain itu, sedikitnya 146 kapal memiliki izin dengan trayek sekitar Teluk Balikpapan. Ramainya kapal dan terminal ini, membuat ruang untuk nelayan kecil sepertinya makin sempit. Belum lagi jika ada kasus batu bara tumpah atau CPO yang bocor. Sementara sekarang, di hulu juga sedang dilakukan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang mengecualikan Teluk Balikpapan dari perencanaan IKN. Ruang bagi Kadir pun makin terimpit. Bagi Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Nelayan Mapaselle, memang ekosistem di Teluk Balikpapan mengkhawatirkan. Baik hulu maupun hilirnya, sama-sama dihajar. Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang rusak. Apalagi dengan kehadiran IKN, makin banyak kapal yang lewat di Teluk Balikpapan. Jika sebelumnya adalah kapal batu bara, CPO, atau kapal minyak, kini bertambah. "Mulai Januari sudah banyak kapal material. Kalau ditotal keseluruhan kapal, bisa ribuan sebulan," jelasnya. Dia pun keheranan, dengan kebijakan pemerintah. "Kapal lima keping disuruh ke Selat Makassar, kapal tongkang yang besar disuruh ke Teluk Balikpapan yang sempit," sambungnya. Banyaknya kapal yang lewat dan pembangunan aneka industri di tepi Teluk Balikpapan, juga bikin banyak pengerusakan mangrove. Pada Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah diakomodasi seluas 1.137 hektare. Angka ini jauh yang dari yang diharapkan yaitu 30 ribu hektare. Teluk Balikpapan memiliki posisi strategis dengan luas daerah aliran sungai (DAS) sekitar 211.456 hektare, dan luas perairan sekira 160 kilometer persegi. Selain itu, terdapat 22 pulau kecil, dengan luas mangrove sekitar 17 ribu hektare. "Kawasan mangrove di Teluk Balikpapan sekitar 17 ribu hektare itu tidak ditetapkan perlindungannya. Padahal, dampak pembukaan mangrove itu berbahaya. Dengan pembukaan mangrove, sedimen mudah turun ke laut dan menutup daunnya padang lamun. Hingga air keruh, dan merusak ekosistem. Kalau rusak semua, ada 15 ribu nelayan terdampak," paparnya. Sayangnya dengan kondisi sekarang, langkah warga Teluk Balikpapan untuk memperjuangkan keinginannya cukup berat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda Fathul HW memaparkan, opsi hukum yang masih bisa dilakukan untuk 246
menyelamatkan Teluk Balikpapan di tengah gempitanya pembangunan IKN adalah melakukan judicial review. Tapi itu juga tak mudah. "Menggugat UU IKN, bisa tapi berat. Semua lembaga sudah banyak dikuasai mereka memprakarsai IKN," jelasnya. Isran Noor mengklaim pemerintah sudah mempersiapkan segala hal terkait merevitalisasi dan merestorasi hutan, yang selama ini kawasan IKN ada masuk hutan produksi, dan sudah ada tempat persemaian, pembibitan Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dapat memproduksi 20 juta bibit pohon unggulan untuk menghijaukan kawasan IKN. Meski begitu, Gubernur Kaltim Dari 250 ribu hektare kawasan IKN, maksimal 12 persen yang dijadikan kawasan pemerintahan. Sisanya kawasan hijau kembali hutan, makanya pemindahan ibu kota negara di tetap Kaltim memiliki konsep forest city dengan memastikan pembangunan kota mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Selain menjaga lingkungan hidup, pemerintah juga memperhatikan dan masuk dalam terumbu karang, "Itu juga bagian yang bisa dikendalikan, dilestarikan, dibangun dan dipelihara. Terumbu karang kita itu kan penghasil karbon bagus, paling bagus. Jadi semua yang ada kaitannya dengan lingkungan, pasti kita jaga kelestariannya. Karenanya, jangan ada lagi yang pesimis bahwa IKN mengganggu lingkungan," pungkas Isran. program lahan gambut, hutan mangrove, bahkan di laut ada 247
27 27 Mangrove di Teluk Balikpapan tak banyak tersisa. Keberadaannya, banyak berkumpul di hulu, alias yang dekat dengan ibu kota negara (IKN). Kondisinya pun terancam. Apalagi, Teluk Balikpapan tak masuk dalam perencanaan IKN yang mesti serba hijau. Satwa yang ada di dalam Teluk Balikpapan pun turut terancam. Secara umum keanekaragaman mangrove di sekitar Teluk Balikpapan didominasi jenis mangrove yang resisten terhadap salinitas tinggi, antara lain Api-Api, Bakau, dan Langadai. Keberadaan formasi mangrove di Teluk Balikpapan tersebar secara parsial. Kondisi ini, disebabkan konversi lahan mangrove karena tingginya pertumbuhan industri yang tinggi di Teluk Balikpapan. Dari laporan yang turut melibatkan Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (YKRASI), Beberapa riset yang dilakukan di Teluk Balikpapan memaparkan kekayaan hayati mangrove, 20 - 36 jenis mangrove dengan tipe pohon, belukar hingga anggrek. Selain itu, hutan mangrove hanya berada pada pulau-pulau dalam ruang Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K). Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Dato besar, Datok kecil, Situndru, Pelarian besar,Pelarian kecil, Tonda / Benawa Besar, Tonda / Benawa kecil, dan Pulau Jepang Kekhawatiran soal kondisi Teluk Balikpapan sudah diungkapkan Akademisi Universitas Mulawarman Haris Retno. Pada 2021-2022, pihaknya melakukan kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), buat advokasi mangrove di kawasan Delta Mahakam dan IKN. Pihaknya berusaha mengembangkan tambak ramah lingkungan dan pranata hukum untuk kelestarian mangrove di hulu Teluk Balikpapan. "Dari project itu, kami menyadarkan problemnya rehabilitasi mangrove bukan sekadar kuantitas pohon. Padahal, sasarannya adalah menyadarkan masyarakat dan juga para pengambil kebijakan," jelasnya. Dia memaparkan, secara fisik mangrove terlihat di Teluk Balikpapan. Tetapi, di Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mangrove Teluk Balikpapan sudah dikaveling penggunaannya macam-macam. Seperti puluhan pelabuhan yang sudah dan akan berdiri. Hingga kebutuhan industri seperti migas, batu bara, atau smelter nikel yang beberapa waktu lalu bermasalah. Mengingat saat ini perizinan ditarik pusat, maka masalahnya adalah kementerian jangan mudah mengeluarkan izin pembukaan lahan. Maka dari itu, dari sisi hukum, Haris Retno berusaha membantu desa-desa membuat aturan untuk melindungi mangrove mereka. "Membuat semacam peraturan desa peduli mangrove. Namun, beratnya adalah membangun kesadaran pentingnya tambak ramah lingkungan untuk eksistensi mangrove," jelasnya. 27 Tulisan ini terbit di Kaltim Post pada 27 Maret 2023, sebagai tulisan kedua dari dua tulisan 248
Padahal semua aktivitas berdampak ke mangrove. Jadi, seperti pada kasus tumpahan minyak pada 2018, itu masih berdampak sampai sekarang, karena banyak wilayah mangrove yang terdampak. Di sisi lain, masalahnya darat juga, dari limbah-limbah masyarakat. Juga, ketika ada pembukaan lahan di darat entah buat permukiman atau tambang, otomatis air limbah masuk ke mangrove. "Sampah plastik itu juga banyak ditemukan. Aktivitas manusia yang tidak bisa lepas dari plastik. Mangrove menjadi buffer zone laut. Misal plastik enggak bisa ke laut, tapi bisa berdampak buat pertumbuhan mangrove dan eksistensi ekosistem termasuk ikan-ikan," jelasnya. Ketika semakin banyak lumpur yang mengalir ke laut karena tak ada buffer zone, maka dia akan memperkeruh air dan membuat terumbu karang dan padang lamun kekurangan cahaya. Sehingga, kerusakannya jadi niscaya. Dalam laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim pada akhir 2022 yang disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Ali Aripe saat itu, dari hasil survei, secara garis besar terumbu karang masih sangat minim di kawasan ini. Sebagian besar lokasi yang diamati memiliki profil dasar perairan yang tertutupi oleh lapisan lumpur tebal maupun alga, kemudian, terumbu karang yang berhasil teramati pada kawasan ini hanyalah merupakan koloni-koloni karang yang tersebar dalam kelompok- kelompok kecil sehingga tidak membentuk suatu hamparan terumbu. Hanya berbentuk koloni- koloni kecil yang tumbuh pada kisaran kedalaman yang sempit terutama sekitar kedalaman 1- 2,5 meter. Jumlah lokasi atau titik yang diduga berpotensi memiliki terumbu karang secara keseluruhan berjumlah 25 titik. Setelah dilakukan ground-check dan pengamatan pada seluruh titik tersebut, ditemukan koloni-koloni karang hidup pada 14 titik. Koloni karang keras yang teramati sebagian besar memiliki bentuk pertumbuhan berupa bongkahan padat atau disebut lifeform massive. Varian lifeform yang cenderung sedikit atau monoton tersebut mengindikasikan adanya tekanan lingkungan yang besar sehingga koloni-koloni karang yang ada hanyanyang mampu beradaptasi atau bertahan. masif, merayap dan jamur secara umum merupakan bentuk adaptasi yang baik terhadap sedimentasi, sementara lifeform merayap dan lempengan atau lembaran daun merupakan bentuk adaptasi terhadap beban kekeruhan yaitu melalui pertumbuhan yang melebar sehingga memaksimalkan penerimaan cahaya matahari. Lifeform Selain soal terumbu karang yang kabarnya tak menggembirakan, soal satwa di Teluk Balikpapan juga nasibnya serupa. Teluk Balikpapan merupakan habitat bagi banyak spesies endemik dan terancam punah. Yayasan RASI tahun 2015 merilis hasil pemantauannya, ditemukan Pesut (Orcaella brevirostris), lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik (Tursiops aduncus), porpoise tanpa sirip belakang (Neophocaena phocaenoides) dan satu jenis sirenia: Duyung, Dugong dugong, selain itu satwa terancam punah lain yang dilindungi yang teramati adalah Penyu hijau (Chelonia Mydas), dan Buaya Muara (Crocodilus porosus). Nestapa Pesut Teluk Balikpapan Salah satu satwa yang turut jadi perhatian adalah pesut Teluk Balikpapan. Jumlahnya, diperkirakan hanya 75-an ekor. Co-Founder YK-RASI Danielle Kreb mengatakan, apabila habitat pesut kena dampak pembangunan industri, entah dari polusi atau pakan ikan untuk pesut akan berkurang, akibatnya pesut bisa stress. Sehingga, hal ini menurunkan immunosistem. "Bukti habitat sudah kurang sehat terlihat dari peningkatan cutaneous nodules (kutil) di kulit pesut yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan bertambahnya industri dan gangguan kapal," jelas Danielle. 249
Dia mengatakan, populasi pesut Teluk Balikpapan semakin terkepung. Mereka sudah hidup makin ke hulu. Tidak mudah jika mereka harus hidup ke Selat Makassar atau wilayah perairan lainnya. "Karena mereka sudah lama menjadi penghuni tetap di teluk dan lebih banyak berada di bagian dalam. Dan sudah sangat adaptasi ke teluk. Dilihat juga dari haplotipe berbeda dengan pesut pesisir lainnya," sambungnya. Meski begitu, Danielle menyebut pihaknya tahun ini akan melakukan kajian kembali di Teluk Balikpapan. Untuk melihat akibat dari berbagai pembangunan kiwari. Termasuk, soal buaya yang dikeluhkan beberapa nelayan. Soal eksistensi buaya ini, mesti ada kajian secara mendalam dan khusus lagi. "Memang buaya bisa mengganggu pesut bayi. Namun biasanya yang dewasa akan melindungi dan buaya kalah dengan kelompok pesut," jelasnya. Di sisi lain, peneliti PRP BRIN Imam Syafii yang merupakan anggota pengkaji IKN, pada 2022 sudah mengatakan dalam paparannya, konsep kota hutan yang menjadi dasar IKN Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang IKN Nomor 3 tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2022 tenang konsep green-blue city, menjadi bias daratan karena Teluk Balikpapan tidak masuk dalam wilayah perairan IKN jika di lihat dari peta pembagian wilayahnya. "Padahal ini merupakan pintu gerbang utama IKN melalui Pelabuhan Semayang dan Terminal Kariangau. Teluk Balikpapan juga menjadi pusat pengembangan kelautan dan perikanan," tuturnya. Dia menjabarkan kondisi eksisting di Teluk Balikpapan saat ini memiliki habitat satwa yang dilindungi seperti bekantan, pesut pesisir, dan dugong serta spesies satwa penting lainnya seperti penyu dan buaya. Kemudian di wilayah tepi Teluk Balikpapan kini telah menjadi Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung. Berdasarkan pengamatannya, dengan berbagai aktivitas pembangunan tersebut Teluk Balikpapan tidak lagi berfungsi sebagai area penangkapan ikan nelayan pesisir karena mereka saat ini harus melaut ke selat Makassar untuk mencari ikan. "Konsep Kota Hutan IKN ini mengasingkan Teluk Balikpapan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan wilayah hijau," pungkasnya. 250