ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.1 Merupakan suatu hal yang sewajarnya mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaatatau the rule of law dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (leer van de rechts souvereinteit) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat), tetapi harus berdasarkan atas hukum (rechtsstaat atau the rule of law).2 Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti yang kuat.Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 1 Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Didalam pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement(selanjutnya ditulis H.I.R) dijelaskan, diantara alat bukti sah adalah bukti dengan surat. Akta menurut penjelasan pasal 165 HIR yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa- menyewa dan lain sebagainya. Surat (akta) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akta otentik. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akta notaris, berita acara, Akta yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor Burgerlijke Stand dan lain sebagainya. Notaris sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, yang berarti bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang menjalankan wewenang yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan3 untuk membuat alat bukti bagi para pihak 3Philipus M. Hadjon menyebutnya dengan wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah "YURIDIKA", No. 5 - 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, hlm. 1 dan 130 TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA yang berkepentingan, oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan jabatannya. Selaku pejabat umum Notaris harus taat asas dalam menjalankan jabatannya sehingga setiap notaris harus mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam hal ini UUJN, merupakan upaya dari pembentuk Undang-Undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaantidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat serta cita-cita Indonesia merdeka.4 Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menentukan: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, kecuali merupakan kewenangan pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 4Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 9. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA undang-undang. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas : 1. Akta yang dibuat "oleh" (door) notaris atau yang dinamakan"akta Relaas" atau "akta pejabat" (ambtelijke akten). 2. Akta yang dibuat "di hadapan" (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan "akta Partij" (Partij akten).5 Akta Relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hak yang dilihat atau didengarsendirisecara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Akta Pihak atau Akta Partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.6Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi mengenai akta Partij atau akta para pihak. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, namun UUJN tidak memberikan definisi tentang akta otentik. Oleh karena UUJN merupakan aturan khusus, maka definisi akta otentik didasarkan atas aturan 5G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51-52. 6Habib Adjie 1, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 45 TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat B.W) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1868 B.W, bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perihal bentuk akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana bentuk akta dalam ketentuan pasal 38 UUJN, yang menentukan bahwa setiap akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 7 Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta; uraian tentangpenandatanganan dan tempat penandatanganan atau 7Ibid., hlm. 122. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, ataupenggantianserta jumlah perubahannya. Pada akhir akta berisi uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Selain itu, ada kemungkinan pada akhir akta terdapat suatu keteranganyang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentudikenal pula dengan sebutan Surrogateyang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dansidik jaridan diperuntukkan bagi penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jarinya pada minuta akta kemampuan pengaplikasian kalimat Surrogate oleh Notaris sangat penting.8 Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA tersebut.9 Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Di dalam Pasal 44 UUJN disebutkan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tandatangan merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris dari wewenangnya membuat akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat "Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini". Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi dan kemudian oleh notaris. Kata segera menandatanganinya akta tersebut, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan selekasnya10 para pihak, saksi dan notaris menandatanganinya tanda ada tenggang waktu. Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu. Akta dalam 9Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, : Liberty, Yogyakarta, 1993, h.121. 10Kamus Besar Bahasa Indonesia. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA bentuk otentik maupun dibawah tangan tidak dapat dikatakan sebagai akta jika tidak ditandatangani. Di dalam UUJN Notaris diberikan kewajiban bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang disebabkan karena lumpuh, sakit keras, atau sebab yang lain maka sebagai pengganti tanda tangan maka penghadap tersebut dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta. Dalam hukum perdata sidik jari ternyata tidak semudah seperti penggunaan tanda tangan dalam suatu akta.Penggunaan sidik jari diatur dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (2) BW, yang dirumuskan: Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang- undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal telah olehnya atau dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta Ketentuan pasal 1874 ayat (2) B.W., sebagaimana tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa fungsi cap jempol dalam akta adalah sebagai suatu pernyataan yang bertanggal mengenai pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu. Untuk mengatasi permasalahan itu, hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara penggunaan Surrogate.Surrogate merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.11 Surrogateyang dituliskan oleh notaris pada akhir akta mengenai keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari ternyata dipermasalahkan oleh ahli warisnya sebagaimana kasus di bawah ini: Dalam praktik notaris, dijumpai atau ditemukan permasalahan terkait dengan Surrogate.Notaris membuat keterangan mengenai kondisi penghadap saat membuat kuasa menjual. Kuasa menjual dibuat di hadapan notariskondisi pemberi kuasa dalam keadaan sakit Stroke, serta kesadarannya menurun sehingga dirawat di ruang ICU. Sebagaimana kasus di bawah ini R.A. Johana pada tanggal 1 Nopember 2013 menderita sakit dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, karena menderita sakit Stroke serta kesadarannya menurun sehingga dirawat di ruang ICU. Pada tanggal 6 November 2013 telah memberikan Kuasa Menjual kepada Benedictus Setiarso (anak nomor dua) untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada pihak lain yang ditujuk oleh penerima kuasa sebagaimana tertuang dalam Kuasa Menjual No. 04 yang dibuat dihadapan Vivi Soraya, SH. Notaris di Surabaya. Vivi Soraya, selaku Notaris telah mengakui secara tegas dalam aktanya yang menyatakan apabila R.A. Johana sedang dalam sakit, "maka segera penghadap membubuhkan cap jempol kirinya atau ibu jari kirinya, menurut berdasarkan kamus bahasa Belanda-Indonesia terdapat dua kata yaitu Surrogate dan Surrogaat yang artinya pengganti. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan kata Surrogate yang berarti sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA keterangannya tidak dapat menulis dikarenakan sakit, namun mengerti dan memahami isi akta ini". 12 Pernyataan Notaris dalam kasus tentang pasien yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan akan tetapi mengerti dan memahamiisi akta tersebut,hanya sah apabila disertai surat keterangan dari dokter yang merawat pasien tersebut, atau dokter yang merawat diminta menjadi saksi atau dijadikan saksi dalam akta, yang ikut mendengarkan pembacaan akta. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris? b. Bagaimanakahpembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu : a. Menganalisis kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris. b. Menganalisis pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogatepada akta notaris. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan hukum bagi para akademisbidang hukum perdata, khususnyamengenai penggunaan Surrogate pada akta notaris. b. Manfaat Praktis 1. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang Kenotariatan, khususnya apakah kedudukan Surrogatesebagai pengganti tandatangan dan sidik jari pada akta notaris telah di akomodir oleh Undang-Undang dan ada penyelesaian atas permasalahan yang akan terjadi. 2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar pengadilan dan tata cara pelaksanaanya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan. 1.5. Tinjauan Pustaka Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentikmemberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.13 Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatangan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan. Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata ituatau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan. Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Belanda adalah ondertekenen berarti "membuat tanda di bawah". Arti kata "menandatangani" (ondertekenen) secaraetimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, 13Abdul Dhofur Anshori, Op. Cit., hlm. 19. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA yaitu memberi tanda (teken) dibawah sesuatu.14 Di dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir dihadapan. Penghadap yang bersangkutan maksudnya adalah kehadiran yang nyata (verschijnen) secara ataudigunakan kata menghadap terjemahan dari verschijnen yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.15 Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu apalagi UUJN telah mengaturnya, terutama apabila satu- satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik. Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) sering digunakan di kalangan kepolisian. Dalam anatomi manusia, jempol atau ibu jari merupakan salah satu jari pada tangan. Di 14Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris,Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.187. 15Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, hlm.13. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR fisik
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Indonesia khususnya dalam bidang notariat sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.16 Didalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mewajibkan notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut. Dicantumkannya kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut adalah agar dapat dilakukan pembuktian di kemudian hari apakah seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik dihadapan Notaris untuk menandatangani suatu akta atau tidak. Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal perihal kehadirannya dihadapan Notaris atau menyangkal tandatangannya yang ada pada minuta akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf cUUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, sedangkan dalam Pasal 44ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Didalam kedua pasal tersebut di atas terdapat suatu kekaburan norma hukum.Kekaburan norma hukum merupakan suatu keadaan 16Tan Thong Kie, Op.Cit., hlm.196. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA di mana suatu peraturan perundang-undangan terdapat suatu pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu penemuan hukum. Dalam kedua Pasal diatas tentu dibicarakan untuk para penghadap yangmampu secara fisiknya, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhantanda tangan dan sidik jari.Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampusecara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidikjarinya. Entah karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit(cacatataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkantanda tangan dan sidik jarinya). Dalam bagian penjelasan Undang-Undang ini, tidakdiuraikan mengenai hal ini, hanya tertulis "cukup jelas", yang berarti tidak perlu ada penjelasan atau cukup jelas, tentu hal ini akanmengakibatkan multitafsir. 1.5.1. Surrogate Surrogateadalah suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keteranganlangsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampuuntuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya,maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut Surrogate yang kekuatannya samadengan tanda tangan dan sidik jari, yaitu keterangan dari penghadap(bukan keteranganNotaris) yang dituliskan oleh Notaris bahwa ia tidak dapat membubuhkantanda tangan dan TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA sidik jarinya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas didalamakta. Dalam hal ini digunakan Surrogate.Hal ini dapat disebut keteranganterhalanguntuk menulis". Ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalampasal 44 angka 1 dan 2 UUJN-P.17 Berdasarkan keterangan itu, Notaris akan menguraikan kata-kata yangdinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan dibagian akhirakta, dan kalimat itulah yang dinamakan dengan Surrogate. Meskipun hanya berupakalimat, namun Surrogateini berfungsisebagai pengganti tanda tangan dan atau sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya. Dengan cara ini maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuatsuatu akta otentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jari.Surrogateyang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi untuk mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dilakukan dengan caramengaplikasikan ketentuan yang telah diatur UUJN yaitu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". 17Habib Adjie 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ed, Khusus, Mitra Darmawan, Jakarta, 2014, hlm.10. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Berdasarkan Pasal 1866 BW salah satu alat pembuktian yaitu alat bukti tertulis, dan akta otentik merupakan suatu bentuk bukti tertulis. Dasar hukum pembuktian ini adalah pada Pasal 1865 BW:"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, maka orang ituharus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Berdasarkan Pasal diatas berarti setiap orang yang mengakui mempunyaihak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan dimuka pengadilan. Namun yang selalu menjadi hal terpenting adalah menyediakan langkah pencegahan agar tidak terjadi permasalahan berkaitan mengenai langkah pencegahan selain hal yang penulis uraikan diatas adalah dengan penambahan Pasal dan atau melengkapi bagian penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) dalam UUJN yang berkaitan dengan langkah Notaris saat menghadapi penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat), ataupun menyediakan pasal tersendiri terhadap kedudukan penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat) agar Notaris dapat sepaham dan tidak menimbulkan keraguan bagi Notaris yang belum paham mengenai kedudukan Surrogatetersebut. 1.6. Metode Penelitian a. Tipe Penelitian Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, obyek penelitiannya ialah peraturan perundang-undangan untuk membahas TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA mengenai kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris dan pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogatepada akta notaris. b. Pendekatan Masalah Guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dijawab, maka penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perdekatan kasus (case approach). Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada lantaran memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan kasus yang telah diputusoleh pengadilan dan putusannnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi serta hasil penelitian. d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card system) berupa kartu kutipan dan kartu ulasan.Pertama-tama dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut dilakukan sistematisasi atas bahan penelitian yang telah dikumpulkan. e. Analisis Bahan Hukum Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis berdasarkan metode interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA tertentu. Jenis interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-Undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain. Interpretasi historis adalah penjelasan menurut terjadinya Undang- Undang. Jadi, makna Undang-Undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Dengan penafsiran menurut sejarah, Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat oleh pembentukUndang-Undang pada waktu pembentukannya. Dari hasil analisis menggunakan metode interpretasi di atas, maka didapatkan pemecahan atas isu hukum, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya. 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari empat bab, yang masing- masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut : Bab I, pendahuluan ditempatkan pada awal pembahasan karena dalam bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA dijabarkan dalam penulisan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang masalah berisi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Surrogatesebagai pengganti tandatangan dan sidik jari pada akta notaris. Tujuan penelitian berisi tujuan yang diperoleh dari penelitian. Manfaat penelitian berisi harapan yang ingin dicapai bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Kajian Pustaka berisi uraian teori-teori hukum untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Pertanggungjawaban sistematika mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut. Bab II, pembahasan terkait dari permasalahan pertama, kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan bagaimana kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris. Bab III, pembahasan terkait bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogatepada akta notaris. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogatepada akta notaris. Bab IV, dalam bab terakhir ini akan disampaikan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah yang telah di analisa pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif. TESIS KEDUDUKAN SURROGATE SEBAGAI......... MUHAMMAD TAQYUDDIN AKBAR