SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA MENTERI DALAM NEGERI, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Kepada : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota, Untuk : KESATU : Khusus Kepada: a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Langsa; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam,
b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Gunungsitoli, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Samosir; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjung Balai, Lawas, Kabupaten c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi, e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci,
f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Lubuklinggau; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Prabumulih; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, dan Kota Bengkulu; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, dan Kota Bengkulu; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Seluma, h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kota Metro; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu, i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat, j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam, k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Dompu,
l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sumba Barat; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Tengah Utara, Kupang, Kabupaten Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka, Ngada, untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kota Pontianak, dan Kota 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Tengah Utara, Kupang, Kabupaten Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka, Ngada, untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kota Pontianak, dan Kota Timor Singkawang; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara, Sekadau, n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulang Pisau; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Katingan, o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) Kabupaten Tanah Bumbu; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin, Kuala, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarbaru; dan Barito 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan,
p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan, r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Timur, s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Donggala, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi, Poso, t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria ; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, dan Kota Pare Pare; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo,
u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe Utara; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Kepulauan, Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Baubau, dan Kota Kendari; dan Kabupaten Konawe 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan, v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango, w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah, x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual; dan 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulau Morotai; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur,
KEDUA KETIGA z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Merauke; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, dan Kota Jayapura; dan Yahukimo, Kabupaten 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai, Supiori, aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial yang dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 40% (empat puluh persen). : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas jauh berdasarkan jarak dan/atau pembelajaran Keputusan Bersama Menteri dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi (COVID-19) dan bagi Coronavirus Disease 2019 satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk: Pendidikan
1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti termasuk didalamnya Pos Pelayanan kesehatan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, industri logistik, perhotelan, konstruksi, strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, loak, pasar laundry, pedagang asongan, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat dapat melayani makan perbelanjaan/mall ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang dibawa per meja pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan menerima makan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat dapat melayani makan perbelanjaan/mall ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang dibawa per meja pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan menerima makan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk; 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan; i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur lokasi proyek) publik beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; (tempat konstruksi dan j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; berjamaah k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
KEEMPAT l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan atau menggunakan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; aplikasi Peduli Lindungi m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton protokol atau kesehatan yang ketat; suporter dengan penerapan 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai aman dimaksud dengan wilayah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat; dinyatakan p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; diberlakukan dengan r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. Kecamatan tetap diberlakukan : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Tempat Tinggi, Perguruan Pendidikan/Pelatihan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan Akademi, 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan satuan pembelajaran pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor Panduan 2021 440-717 Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk: a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB pendidikan tentang Tahun maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan di b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; Pemerintah/ Kementerian/ 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; Pemerintah/ Kementerian/ (Perkantoran Lembaga/ BUMN/BUMD/Swasta): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Pemerintah Daerah, Perkantoran 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen); 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan: a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; b) pengaturan waktu kerja secara bergantian; c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan (Posyandu), bahan pangan, makanan, Terpadu teknologi minuman, informasi, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus jam dengan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; energi, komunikasi dan perbankan, keuangan, tertentu, tempat (pasar, persen) pengaturan d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum: 1)warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; 2)rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; c) untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat; d) untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; dengan penerapan f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan: 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol oleh Pemerintah Daerah, kesehatan yang diatur 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam: 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan oleh protokol semua Pemerintah pengunjung dan pegawai; kesehatan yang diatur Daerah terhadap b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk; c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan oleh protokol Pemerintah semua pengunjung dan pegawai; kesehatan yang diatur Daerah terhadap b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk; c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun syarat diperbolehkan masuk didampingi orang tua; dengan d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan oleh protokol Pemerintah semua pengunjung dan pegawai; kesehatan yang diatur Daerah terhadap b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk; c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun syarat diperbolehkan masuk didampingi orang tua; dengan d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, h. pelaksanaan (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; kegiatan konstruksi i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; ketat lebih 2) untuk wilayah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan serta memperhatikan secara pengaturan teknis dari Kementerian Agama; Kuning, Zona ketat lebih 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol serta kesehatan dari memperhatikan Kementerian Agama; dan lebih pengaturan ketat teknis secara 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol serta kesehatan dari memperhatikan Kementerian Agama, lebih pengaturan ketat teknis secara j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas (lima puluh persen) dengan maksimal 50% menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial dan yang kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dapat menimbulkan keramaian
2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan l. 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, dan kegiatan pernikahan resepsi (kemasyarakatan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan hajatan 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, kegiatan rapat, seminar dan seminar/ dapat (lokasi rapat/ luring ditempat pertemuan pertemuan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan 2) untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sampai dengan wilayah berdasarkan 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, kegiatan rapat, seminar dan seminar/ dapat (lokasi rapat/ luring ditempat pertemuan pertemuan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan 2) untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sampai dengan wilayah berdasarkan 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, kegiatan rapat, seminar dan seminar/ dapat (lokasi rapat/ luring ditempat pertemuan pertemuan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan 2) untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sampai dengan wilayah berdasarkan sementara waktu dimaksud penetapan Pemerintah Daerah setempat, domestik perjalanan aman dinyatakan n. persyaratan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Nasional; o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan operasional dan pengaturan kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan p. pelaksanaan (pangkalan dan on jam RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan setiap dengan mengaktifkan Posko-Posko di zonasi dengan melihat tingkatan pengendalian wilayah. PPKM di tingkat kriteria
KELIMA KEENAM : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut: a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen); b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; d. pelaksanaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan tidak menonton bersama oleh supporter diperbolehkan; kompetisi tidak juga e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan: 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara. : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara dengan menggunakan langsung hanya melalui Bandar penerbangan Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) atau kapal layar (yacht), c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama; interaksi b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari; lebih melindungi, jenis masker yang baik akan penggunaan masker lapis (dua) merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam); d. sebanyak 2 e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan interaksi, durasi, dan jarak faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut: 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah; 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter lain. dalam mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan berinteraksi dengan orang 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di dan terkait pencegahan tempat penanganan COVID-19, umum g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela risiko dapat dilakukan untuk mengurangi penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High filter dapat Efficiency Particulate Air digunakan di dalam ruangan, (HEPA) i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan: 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat rate mingguan, dengan ketentuan positivity sebagai berikut: Positivity Mingguan Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) 1 5 10 15 rate <5% >5%-<15% >15%-<25% >25% Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target tingkat testing harus dicapai di jumlah kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Tamiang Target Jumlah Orang Dites/ Hari 526 470 63 461 3 61 65 90 14 269 1022 22 14 205 24 43
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Sumatera Utara Sumatera Barat Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Simalungun Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Dairi Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Medan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya 21 350 592 5 30 26 12 57 656 41 21 151 62 331 125 106 74 41 396 979 47 110 416 272 88 61 41 43 51 300 12 13 609 362 26 37 33 331 21 53 68 54 35 50 502 72 56 41 14 570
67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Riau 77. 78. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Riau 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Jambi 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Bengkulu Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kabupaten Bengkulu Selatan 26 67 2110 11 9 8 19 20 13 126 103 81 103 1108 103 1559 71 691 27 2486 44 34 56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98 53 63 37 28 422 245 20 34 28 25
117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Lampung 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. Kepulauan 142. 143. Bangka Belitung 144. 145. 146. 147. 148. Kepulauan 149. Riau 150. 151. 152. 153. 154. 155. Nusa 156. Tenggara Barat 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. Nusa Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko Muko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang 39 658 18 28 405 17 20 16 54 2208 186 89 44 65 87 2274 983 65 58 29 40 22 156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31 104 141 178 68 568 1091 23 33 74 26 855
166. Tenggara Timur 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. Kalimantan 188. Barat 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. Kalimantan Tengah 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. Kalimantan 216. 217. 218. 219. 220. Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang Kabupaten Sambas Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan 67 37 32 30 37 46 39 24 50 567 19 21 27 615 21 11 51 42 15 28 65 78 38 68 75 61 39 37 822 29 30 16 84 94 33 670 984 52 20 19 375 30 9 12 17 18 17 18 623 50 50 85 45 28 34
221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. Kalimantan Timur 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. Kalimantan 239. Utara 240. 241. 242. 243. Sulawesi Utara 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. Sulawesi 259. Tengah 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Mahakam Ulu Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una- Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara 39 34 37 56 19 102 586 41 112 33 21 831 23 4 92 123 392 19 189 29 4 38 541 49 19 200 30 29 229 12 144 10 10 62 32 16 283 827 38 44 512 24 18 17 72 22 519 11 19
270. 271. Sulawesi Selatan 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. Sulawesi 296. Tenggara 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. Gorontalo 313. 314. 315. 316. 317. 318. Sulawesi 319. 320. 321. Barat 322. 323. 324. Maluku Kota Palu Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Maluku Tengah 857 19 904 405 52 43 111 35 108 51 49 375 492 58 649 817 30 53 34 45 43 34 3332 21 27 579 535 32 15 46 395 220 22 9 9 301 5 12 13 11 57 25 806 24 23 348 241 31 26 643 23 63 374 20 54
325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. Maluku Utara 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. Papua 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. Papua Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Buru Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo Kabupaten Tolikara Kabupaten Waropen Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai Kota Jayapura Kabupaten Sorong 14 16 21 16 25 14 11 9 68 164 17 8 28 34 15 14 147 8 34 14 504 30 275 316 14 320 18 24 31 6 8 165 28 21 5 150 218 14 3 4 115 10 28 16 16 14 110 163 275 201
Kabupaten Manokwari Kabupaten Fak Fak Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Kaimana Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak Kota Sorong 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak (entry-test) dan erat harus segera diperiksa karantina hasil perlu pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat terdeteksi apakah setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan 375. Barat 376. 377. 25 12 106 378. 379. 7 10 5 380. 381. 382. 383. 384. 9 34 93 56 74 385. 386. 39 dijalankan. Jika virus 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya laju serta mengutamakan keselamatan penularan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan ini dilakukan untuk menurunkan l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
KESEBELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka: 1) dilakukan realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial; rasionalisasi dan/atau 2) tata realokasi cara untuk kebutuhan bantuan penganggaran sosial/jaring dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; rasionalisasi dan/atau tambahan dan pendanaan penyaluran sosial pengamanan Tahun 39 2020 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum Peraturan Desa mengenai menetapkan APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
KEDUABELAS KETIGABELAS : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD: a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID- 19, dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; Pemerintah Daerah b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a langsung pada dilakukan dengan pembebanan Belanja Tidak Terduga (BTT); c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan d. tata rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; cara penggunaan BTT dalam Instruksi Menteri b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal November 9 22 November 2021. 2021 sampai dengan tanggal Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 8. Menteri Sekretaris Negara; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Keuangan; 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Ketenagakerjaan; 15. Menteri Perindustrian; 16. Menteri Perdagangan; 17. Menteri Perhubungan; 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22. Sekretaris Kabinet; 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 25. Jaksa Agung Republik Indonesia; 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Gubernur Bank Indonesia; 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan; 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.