Disusun oleh (DIANCAM) (DIANCAM) KONTEN INTIM KONTEN INTIM DISEBAR DISEBAR Aku Harus Bagaimana? Aku Harus Bagaimana? Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Penyebaran Konten Intim Non Konsensual
(DIANCAM) (DIANCAM) KONTEN INTIM KONTEN INTIM DISEBAR DISEBAR Aku Harus Bagaimana? Aku Harus Bagaimana? Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Tim Penyusun Ellen Kusuma SAFEnet Justitia Avila Veda Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender Oktober 2020 Unduh panduan ini di awaskbgo.id/publikasi Kontak kami safenet.or.id • @safenetvoice • info@safenet.or.id • +62 811 9223 375 awaskbgo.id • @awaskbgo • halo@awaskbgo.id @advokatgender
Daftar Isi Halo! Halo! Halo! 444 Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? 555 Yang mana yang dialami? Yang mana yang dialami? Yang mana yang dialami? 888 Saya bingung, adakah yang bisa membantu? Saya bingung, adakah yang bisa membantu? Saya bingung, adakah yang bisa membantu? 999 Apa yang bisa segera saya lakukan? Apa yang bisa segera saya lakukan? Apa yang bisa segera saya lakukan? 101010 Menyimpan barang bukti 11 Memutuskan komunikasi dengan pelaku 13 Melakukan pemetaan risiko 14 Melaporkan ke platform digital 16 Saya ingin pelaku diproses secara hukum! Saya ingin pelaku diproses secara hukum! Saya ingin pelaku diproses secara hukum! 171717 Mediasi 18 Somasi 19 Pelaporan ke polisi 21 Yang harus disiapkan saat pelaporan ke polisi Yang harus disiapkan saat pelaporan ke polisi Yang harus disiapkan saat pelaporan ke polisi 232323 Tahapan Pelaporan 25 Tahapan Penyelidikan 26 Tahapan Penyidikan 27 Jika alami kendala dalam proses pelaporan 28 Tips 29 Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan 303030
Halo! Sub Divisi Digital At-Risks (DARK) dari SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network bersama dengan Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender menerbitkan panduan ini karena tingginya aduan kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang kami terima dan dampingi, terutama selama masa pandemi COVID-19. Kelompok perempuan memang yang paling sering menjadi korban, tetapi bukan berarti penyebaran konten intim non-konsensual tidak terjadi kepada laki-laki maupun gender non-binari lainnya. Oleh karenanya, panduan ini kami buat untuk siapa pun yang membutuhkan informasinya. Panduan ini sendiri adalah kelanjutan dari aktivitas kampanye #AwasKBGO untuk memperingati 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan pada 2019 silam. Berbekal kapasitas dalam Keamanan Digital dan Penanganan Hukum, serta pengalaman pendampingan langsung, kami menyusun panduan ini mencakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan korban agar bisa sigap menghadapi penyebaran konten intim non-konsensual. Kami harap panduan ini dapat membantu para korban dan orang- orang di sekitarnya dalam mengambil langkah-langkah ketika menghadapi kekerasan berbasis gender online ini. Akhir kata, semoga panduan ini dapat bermanfaat. Salam solidaritas! 444
Apa yang Apa yang sebenarnya sebenarnya terjadi? terjadi? Penyebaran konten intim non-konsensual atau non-consensual dissemination of intimate images (NCII) adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang menjadi fenomena global saat ini. Pelaku memanfaatkan konten intim atau seksual (gambar atau video) milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauannya. Bentuk kekerasan ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti REVENGE PORN SEXTORTION IMAGE-BASED ABUSE (IBA) IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE (IBSA) INTIMATE IMAGE ABUSE 555
REVENGE PORN Istilah problematik Atau pornografi balas dendam biasanya mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non- konsensual yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali, atau menginginkan sesuatu tetapi tidak dituruti, jadi beberapa alasan yang membuat pelaku mengancam atau menyebarkan konten intim milik pasangan atau mantan pasangannya. Istilah revenge porn problematik karena mengindikasikan bahwa kekerasan terjadi karena korban berbuat salah terlebih dulu sehingga pelaku berhak melakukan balas dendam. Serta, kata pornografi mengacu pada industri hiburan, padahal konten intim dalam kasus ini biasanya diproduksi bukan ditujukan sebagai konten untuk industri pornografi, melainkan atas dasar intimasi sebagai pasangan. 666
SEXTORTION sexual + extortion = pemerasan seksual Adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk memaksakan tindakan, gambar, atau video seksual dari korban. Misalnya, ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual yang diikuti dengan pemerasan, seperti memaksa korban untuk membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, atau menyerahkan konten intim lagi. Termasuk juga dalam sekstorsi adalah tindakan yang mengiming-imingi korban dengan sesuatu dan sebagai timbal baliknya korban harus menyerahkan konten intimnya. Juga sebaliknya, korban dihukum atau diancam untuk mengirimkan konten intim pada pelaku. 777
Yang mana Yang mana yang dialami? yang dialami? Bisa jadi korban mengalami salah satu, atau semuanya sekaligus. Penyebaran atau distribusi konten intim non-konsensual dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti melalui kiriman di aplikasi chat, pengiriman email, postingan di media sosial, pengunggahan ke penyimpanan awan (cloud storage), dan lain-lain. Ancaman penyebaran konten intim non-konsensual untuk memaksa atau mengintimidasi korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban. Produksi konten intim dilakukan secara non-konsensual. Dalam berbagai kasusnya, seringkali pada produksi konten intimnya sudah terjadi kekerasan, seperti direkam secara diam-diam, dengan paksaan, ataupun dengan memanfaatkan teknologi artifisial intelejen seperti deepfake. Pencurian konten intim, misal konten intim milik korban diduplikasi secara diam-diam oleh pelaku, atau diambil setelah meretas akun digital milik korban. 888
Saya bingung, adakah Saya bingung, adakah yang bisa membantu? yang bisa membantu? Lihat daftar penyedia layanan yang bisa dihubungi untuk mengakses bantuan-bantuan ini. Layanan Psikologi Membantu proses pemulihan psikologis korban dari trauma yang dihadapi. Teknologi Membantu terkait keamanan digital, proses pelaporan kepada platform digital terkait. Hukum Membantu korban dalam mencari keadilan melalui proses hukum. Selain mengontak bantuan pendampingan yang ada, pula ada hal yang bisa dilakukan segera oleh kamu sendiri. 999
Apa yang bisa Apa yang bisa segera saya segera saya lakukan? lakukan? Penanganan penyebaran konten intim non-konsensual tidak memiliki solusi yang tunggal, dikarenakan konteks dan situasi yang dihadapi korban berbeda-beda. Namun, secara umum, jika menghadapi ancaman ini ada beberapa hal yang bisa segera dilakukan. 1 2 Menyimpan barang bukti Memutuskan komunikasi dengan pelaku 3 Melakukan pemetaan risiko 4 Melaporkan ke platform digital 101010
1 Apa yang bisa segera saya lakukan? Menyimpan barang bukti Screenshot (tangkapan layar) yang menunjukkan kalimat ancaman yang disebutkan pelaku. Link (tautan) dari postingan atau akun media sosial yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kekerasannya. Misal menyebarkan foto, mengirimkan DM (pesan pribadi) ancaman, akun palsu yang berpura-pura jadi korban (impersonation), dan lain-lain. Lihat contoh cara mendapatkan link (tautan) di 111111
1 Apa yang bisa segera saya lakukan? Menyimpan barang bukti Untuk menghindari trauma, silakan simpan barang bukti di tempat yang tidak terlihat, namun aman. Direkomendasikan untuk menyimpan barang bukti dalam bentuk catatan kejadian kronologis. Hal ini untuk memudahkan saat mencari bantuan ataupun saat melapor ke polisi, sehingga bisa mengurangi kebutuhan untuk berkali-kali menceritakan ulang kejadian kekerasan yang dialami. Unduh contoh format kronologi di 121212
Apa yang bisa segera saya lakukan? 2 Memutuskan komunikasi dengan pelaku Tutup semua jalur komunikasi dengan pelaku untuk menghindari ancaman pelaku yang biasanya dilakukan secara terus menerus dan mengurangi tingkat kecemasan atau kepanikan. Bisa dilakukan dengan memblokir pelaku, melakukan deaktivasi akun digital untuk sementara waktu, atau mengganti/menghapus akun secara permanen. Rekomendasi: Bila tidak bisa memutuskan komunikasi dengan pelaku, setidaknya jangan menuruti permintaan pelaku dengan mengulur-ulur waktu sampai mendapatkan bantuan. Menuruti kehendak pelaku biasanya tidak akan menghentikan intimidasi, karena pelaku akan terus mengulanginya. 131313
Apa yang bisa segera saya lakukan? 3 Melakukan pemetaan risiko Tujuannya untuk mencari tahu kebutuhan utama dan hal-hal yang bisa diupayakan untuk antisipasi selanjutnya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melakukan pemetaan risiko sederhana: Apa kekhawatiran utama dalam menghadapi ancaman penyebaran konten intim ini? Untuk mengantisipasi cara-cara yang dimiliki pelaku untuk merealisasikan kekhawatiran utama ini, sehingga bisa mencegah atau menghalangi hal tersebut untuk terjadi. Misal: Tidak ingin konten intim tersebut ketahuan orang tua, maka korban dapat memblokir nomor pelaku dari ponsel orang tua atau memblokir media sosial pelaku dari akun orang tua, dan seterusnya. Lakukan pemetaan risiko untuk semua kekhawatiran yang dimiliki. 141414
Apa yang bisa segera saya lakukan? 3 Melakukan pemetaan risiko Apa saja informasi tentang diri yang dimiliki pelaku? Informasi yang dimaksud adalah tentang data pribadi seperti alamat rumah, akun media sosial pribadi, nomor handphone pribadi, keluarga ataupun teman, dan segala informasi lain yang dapat digunakan pelaku untuk memperkuat ancamannya. Semakin banyak informasi diri yang dimiliki pelaku, akan semakin rentan dalam menghadapi kasus ini. Catatan: Tidak mengumbar data pribadi, rutin mengecek dan menyesuaikan pengaturan keamanan dan privasi media sosial, ataupun bersih-bersih jejak digital dapat mencegah hal ini terjadi.* Baca tipsnya di Apakah konten intim yang dimiliki pelaku menunjukkan wajah atau hal-hal lain yang dapat mengidentifikasi diri dengan jelas? Dalam beberapa situasi ketika konten intim yang dimiliki pelaku tidak memuat wajah sama sekali, ataupun tidak memuat wajah secara jelas, kerentanan yang dialami menjadi berkurang, bahkan memungkinkan untuk korban berkelit bahwa orang di dalam konten intim tersebut bukanlah dirinya. 151515
Apa yang bisa segera saya lakukan? 4 Melaporkan ke platform digital Laporkan akun pelaku atau postingan yang dibuat pelaku di platform digital tempat kekerasannya berlangsung untuk mencegah konten intim tersebar lebih lanjut dan menghindar dari teror pelaku. Klik ikon platform digital untuk mengakses fitur pelaporan penyebaran konten intim non-konsensual. Jika link (tautan) tidak berfungsi, kontak halo@awaskbgo.id agar bisa kami perbaharui. Rekomendasi Baiknya pelaporan ke platform digital dilakukan setelah menyimpan barang bukti (screenshot dan link). 161616
Saya ingin pelaku Saya ingin pelaku diproses secara diproses secara hukum! hukum! Ada 3 proses hukum yang dapat ditempuh: Non-Pidana MEDIASI Non-Pidana SOMASI Pidana PELAPORAN KE POLISI 171717
Non-Pidana MEDIASI Proses berunding dengan pelaku untuk membuat kesepakatan dan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga penengah, misalnya lembaga bantuan hukum. Kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani bersama. Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif korban ataupun pelaku, ataupun ditawarkan oleh pihak kepolisian jika perkara sudah dilaporkan ke polisi. Jika mediasi yang terjadi di persidangan akan dikukuhkan oleh hakim melalui Putusan Perdamaian. 181818
Non-Pidana SOMASI Somasi adalah surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu. Dalam konteks kekerasan berupa ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual, somasi dapat memuat berbagai perintah, misalnya, agar pelaku: Tidak menyebarkan konten intim melalui medium apapun, online ataupun offline Menghapus semua konten intim yang dikuasai selambat-lambatnya tanggal yang telah diajukan pemberi somasi Jika pelaku tidak memenuhi hal- hal di atas, maka korban sebagai Pengirim Somasi akan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti melaporkan pelaku ke polisi. 191919
Non-Pidana SOMASI Pengiriman somasi bisa dijadikan shock therapy atau memang diniatkan untuk diteruskan sebagai pelaporan polisi. Unduh contoh format somasi di 202020
Pidana PELAPORAN KE POLISI Ada 3 tahap yang dilewati 1 Pelaporan 2 Penyelidikan 3 Penyidikan 212121
Pidana PELAPORAN KE POLISI Namun, sebelum melapor, perhatikan... untuk korban yang berusia belum 18 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Harapan saat melapor Apakah hanya ingin membuat pelaku berhenti melakukan ancaman dengan adanya bukti pelaporan ke polisi atau penetapan tersangka, terlepas dari perkaranya dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak? Apakah ingin kasus dilanjutkan hingga proses persidangan dan pelaku dihukum penjara? Apakah hanya ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pelaku? Menjaga harapan saat pelaporan ke polisi akan membantu mempersiapkan diri saat menghadapi tahapan-tahapan yang harus dilalui. 222222
Pidana PELAPORAN KE POLISI Yang harus disiapkan Persiapan psikis Pastikan memiliki sistem pendukung (support system), seperti keluarga, sahabat, support group, dan lain-lain termasuk pendampingan psikologis bila diperlukan, karena prosesnya bisa memakan waktu panjang. Mencari Pendamping Hukum Dengan semakin banyaknya individu atau lembaga yang menawarkan bantuan hukum gratis, sangat disarankan Korban atau Pelapor untuk mencari pendamping hukum dalam menempuh pelaporan. Pemetaan risiko seperti mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melakukan proses hukum dapat dilakukan dengan pendamping hukum, termasuk mengantisipasi risiko balas dendam dari pelaku. 232323
Pidana PELAPORAN KE POLISI Yang harus disiapkan Dokumen yang memuat Identitas pelaku yang diketahui Tempat dan waktu kejadian Kronologi kejadian Kerugian yang dialami Unsur pidana yang dilakukan pelaku Daftar bukti* dan saksi** Bukti dibedakan menjadi: Alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa Barang bukti: benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. ** Saksi Setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. 242424
Pidana PELAPORAN KE POLISI Tahapan Pelaporan Pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa terjadi. Misalnya, jika peristiwa terjadi di Kota Jakarta Selatan, maka pelaporan bisa dilakukan ke Polres Jakarta Selatan. Untuk tindak pidana siber, usahakan selalu melapor ke tingkat Polres, karena unit Polres lebih siap menangani tindak pidana siber daripada unit di bawahnya. Bawa dokumen yang sudah disiapkan dan kartu identitas ke unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan buat laporan. Petugas akan melakukan tanya jawab untuk melengkapi laporan dan menerbitkan Tanda Bukti Lapor yang harus selalu disimpan Pelapor. 252525
Pidana PELAPORAN KE POLISI Tahapan Penyelidikan Jika dugaan tindak pidana dinilai kuat maka Polisi akan melakukan pemeriksaan awal dengan mengecek bukti dan memeriksa saksi. Korban atau Pelapor perlu mempersiapkan diri untuk diwawancarai oleh pihak kepolisian. Jika polisi sudah memperoleh informasi yang cukup, Polisi akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang disampaikan kepada Pelapor. Dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana atau bukan. Jika diduga kuat tindak pidana, polisi akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan perkara masuk ke tahap penyidikan. SPDP akan dikirimkan kepada Korban atau Pelapor, dan Pelaku atau Terlapor. 262626
Pidana PELAPORAN KE POLISI Tahapan Penyidikan Hal-hal yang dapat polisi lakukan dalam tahap penyidikan: Melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat Menetapkan status tersangka Melakukan pemberkasan Koordinasi dengan kejaksaan Setiap perkembangan perkara harus dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajin diinformasikan kepada Korban atau Pelapor setidaknya satu bulan sekali. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) Cek SP2HP secara online di Setelah pemberkasan selesai, lalu diserahkan ke Kejaksaan. Jika berkas dinilai lengkap, dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan bukti. Apabila penyidik menilai bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan, maka penyidikan dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 272727
Pidana PELAPORAN KE POLISI Jika alami kendala dalam proses pelaporan Hubungi pendamping hukum atau lembaga bantuan hukum terdekat Lapor ke Ombudsman Dengan mendatangi Ombudsman Pusat di Jakarta atau Ombudsman Perwakilan di setiap daerah. Lihat lokasinya di Melakukan pengaduan online melalui dengan mengisi formulir di dan melampirkan dokumen identitas, kronologi, serta bukti dokumen yang mendukung laporan. 282828
Pidana PELAPORAN KE POLISI Tips Direkomendasikan untuk memiliki pendamping hukum yang dapat menemani tahapan proses pelaporan. Dokumentasikan semua surat dan dokumen yang diberikan oleh pihak kepolisian dan buat kopi rangkap dari dokumen tersebut. Minta kontak penyelidik dan penyidik yang menangani perkara. Jalin komunikasi rutin untuk mengecek perkembangan kasus. Apabila kasus berhenti di tengah jalan, koordinasi dengan polisi dan minta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terbaru. Korban atau Pelapor berhak atas surat tersebut. 292929
Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan Pemerintah LSM Layanan Pengaduan Layanan Psikologis dan Sosial Layanan Pendampingan Korban Bantuan Hukum Konsultasi Keamanan Digital Bantuan Penghapusan Konten Khusus Anak Link (tautan) dapat diklik Aduan Konten Kominfo Kepolisian RI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Telp: 021-31901556 Email: info@kpai.go.id - humas@kpai.go.id Komnas Perempuan Hotline 021-80305399 P2TP2A KemenPPPA Hotline: 081317617622 - 082125751234 Layanan Sehat Jiwa (SEJIWA) Hotline: 119 (ext. 8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) Kemensos Hotline: 1500771 - 081238888002 303030
Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan Bantuan Pendampingan Pemerintah LSM Layanan Pengaduan Layanan Psikologis dan Sosial Layanan Pendampingan Korban Bantuan Hukum Konsultasi Keamanan Digital Bantuan Penghapusan Konten Khusus Anak Link (tautan) dapat diklik Awas KBGO SAFEnet Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender konsultasi@advokatgender.org Bullyid LBH APIK Jakarta Hotline WhatsApp: 0813 8882 2669 ECPAT Forum Pengada Layanan ICT Watch flag@ictwatch.id PurpleCode Collective Yayasan Pulih Hotline WhatsApp: 0811 8436 633 selengkapnya selengkapnya selengkapnya 313131
Cari tahu lebih banyak tentang Cari tahu lebih banyak tentang Cari tahu lebih banyak tentang Kekerasan Berbasis Gender Online Kekerasan Berbasis Gender Online Kekerasan Berbasis Gender Online PANDUAN MEMAHAMI DAN MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE Unduh di