SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS 4 Tahapan Utama SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI 01 PERENCANAAN KINERJA Melakukan penyelarasan kinerja (lingkup peran
dan kendali individu) Menetapkan rencana, indikator, dan target kiner ja 02 PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA Mengukur Kinerja Memberikan feedback (bimbingan/konseling) Melak ukan tinjauan kemajuan kinerja Mengatasi kinerja yang buruk Mengapresiasi kinerja yang baik 03 PENILAIAN KINERJA Menilai capaian kinerja Melakukan pemeringkatan kinerja 04 TINDAK LANJUT Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik Memberikan sanksi untuk kinerja buruk Mekanisme, Format dan Contoh diatur dalam PermenPANRB No 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS
ALUR CASCADING KINERJA ORGANISASI KE KINERJA INDIVIDU PNS RPJMN/RPJMD UU 17/2007; Perpres 18/2020; dan Permen PPN 9/2019 RENSTRA UU 5/2014, Perpres 29/2014, dan PermenPARB 53/2014 PK SKP JPT PP 30/2019 jo RPermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja PNS SKP JA SKP JF i s n e v r e t n i g n e m / e d a c s a c g n e m t a p a D
DIALOG KINERJA KINERJA ORGANISASI DIALOG KINERJA Antara atasan dan bawahan dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja (cascading) / menentukan strategi pencapaian kinerja KINERJA INDIVIDU "Proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/ atau Pengelola Kinerja." "Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the organization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done" PP 30/2019, Pasal 11 ayat 2 US Office of Personnel Management KEBERHASILAN PENGELOLA KINERJA
TRANSFORMASI SKP PP 46/2011 Jo Perka 1 Tahun 2013 PP 30/2019 jo PERMENPANRB 8/21 Sistem Manajemen Kinerja PNS (SKP = SASARAN KERJA PEGAWAI) SKP (SKP = SASARAN KINERJA PEGAWAI) MEMUAT MEMUAT Kegiatan Tugas Jabatan Kinerja Utama Individu Berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan Tusi Penjabaran kinerja berdasarkan cascading berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja Indikator Kinerja Individu Memperhatikan Kriteria : Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan ekstenal organisasi
PERIODE TRANSISI KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021 (SE MENPAN NO 3/2021) Periode I Periode II JAN JUN JUL DES PERKA BKN 1/2013 PP 30/2019 jo PermenPANRB 8/2021 SMK PNS Penyusunan SKP periode I Penyusunan SKP periode II 1. Penilaian SKP periode II 2. Penilaian Perilaku Kerja periode II 3. Integrasi Nilai Kinerja periode I dan II (maks feb 2022) Penilaian SKP Penilaian Perilaku Kerja periode I
CONTOH DIRECT CASCADING INDEKS RB KEMENTERIAN A KETUA TIM I KETUA TIM II KETUA TIM III 1. 2. NILAI ASPEK PENATAAN PERUU NILAI ASPEK PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI 1. NILAI ASPEK MANAJEMEN PERUBAHAN 2. PENTAAN TATA LAKSANA 1. NILAI ASPEK SISTEM MANAJEMEN SDM CONTOH NON - DIRECT CASCADING INDEKS RB KEMENTERIAN A KETUA TIM I PENYUSUNAN ROADMAP RB KEMENTERIAN A KETUA TIM II LAPORAN HASIL ANALISA EVALUASI 8 ASPEK RB TAHUN SEBELUMNYA BESERTA REKOMENDASI TINDAK LANJUTNYA KETUA TIM III PEMBUATAN TIM POKJA RB 1. 2. 3. KETUA TIM IV NILAI NILAI NILAI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ASPEK ASPEK ASPEK AKUNTABILITAS PENGAWASAN PENGUATAN
TAHAPAN PENYUSUNAN SKP untuk JPT dan Pimpinan Unit Kerja Madiri A B C Penyusunan Rencana SKP Reviu Rencana SKP Penetapan SKP
1 2 3 JENIS - JENIS KINERJA JPT KINERJA UTAMA WAJIB ADA Sasaran pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta Sasaran Renstra direktif/penugasan dari pimpinan. q Sasaran PK (Outcome dan/atau Ouput Kendali Rendah) Dapat ditambahkan - WA Rencana Aksi/Inisiatif strategis dalam mencapai sasaran Renstra dan PK. Rencana Aksi / Tidak harus selalu dimuat dalam SKP Inisiatif Strategis KINERJA TAMBAHAN TIDAK WAJIB ADA Kinerja diluar TUSI namun masih sesuai dengan KOMPETENSI dan KAPASITAS Dan dapat berupa: pegawai dalam rangka berkontribusi terhadap organisasi. Dibuktikan dengan SK atau Development Comitment Community Involvement dokumen lainnya. HANYA ADA DI SKP MODEL "PENGEMBANGAN" PENGELOMPOKAN KINERJA Perspektif Penerima Layanan/Stakeholders, Proses Bisnis, Penguatan Idealnya Kinerja Utama JPT Internal dan Anggaran dapat dikelompokkan sesuai BSC
REVIU SKP JPT FORMAT REVIU SKP JPT REVIEW RENCANA SKP OLEH PEJABAT PENGELOLA KINERJA 1. Aspek keselarasan kinerja 2. Aspek kesetaraan kualitas tingkat kendali kinerja dan
FORM RENCANA SKP JPT Model Inisiasi/Dasar 27
FORM RENCANA SKP JPT MODEL DASAR/INISIASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (NAMA INSTANSI) PEGAWAI YANG DINILAI Nama Nama NIP NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Unit Kerja NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1) A. KINERJA UTAMA 1 (2) (diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) (3) (diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) 2 (diisi dengan renaksi/inisiatif strategis dalam mencapai PK / Renstra/ Direktif) (diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan renaksi/ insiatif strategis yang terukur) B. KINERJA TAMBAHAN - (dapat ditambahkan pada tahun berjalan)
Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEJABAT PENILAI KINERJA TARGET (4) (diisi dengan target yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) (diisi dengan target pelaksanaan renaksi/inisiatif strategis)
FORM Reviu SKP JPT Model Inisiasi/Dasar 29
REVIU SKP JPT FORMAT REVIU SKP JPT REVIU RENCANA SKP OLEH PEJABAT PENGELOLA KINERJA 1. Aspek keselarasan kinerja 2. Aspek kesetaraan kualitas tingkat kendali kinerja dan
FORM SKP JPT Model Inisiasi/Dasar 31
FORM SKP JPT MODEL DASAR/INISIASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (NAMA INSTANSI) PEGAWAI YANG DINILAI Nama Nama NIP NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Unit Kerja NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1) A. KINERJA UTAMA 1 (2) (diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) (3) (diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) 2 (diisi dengan renaksi/inisiatif strategis dalam mencapai PK / Renstra/ Direktif) (diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan renaksi/ insiatif strategis yang terukur) B. KINERJA TAMBAHAN - (dapat ditambahkan pada tahun berjalan)
PNS yang dinilai, (NAMA) NIP 196801201992011003 Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEJABAT PENILAI KINERJA TARGET (4) (diisi dengan target yang terdapat pada PK / Renstra/ Direktif) (diisi dengan target pelaksanaan renaksi/inisiatif strategis)
(tempat, tanggal penetapan)
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
RENCANA SKP JA DAN JF JENIS KINERJA JA DAN JF 1 KINERJA UTAMA INDIVIDU Kinerja berbasis hasil yang diperoleh melalui cascading dan dialog kinerja pada matriks peran hasil dan terkait tugas jabatan 2 KINERJA TAMBAHA N Kinerja yang tidak terkait TUSI namun masih terkait dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam rangka pencapaian sasaran organisasi dan dibuktikan dengan surat penugasan atau dokumen lainnya. Dapat berupa (a) development commitment dan (b) community involvement JENIS - JENIS DAN KINERJA JF JA
TAHAP 3 PIRAMIDA UNTUK MENENTUKAN IKI IKI (Indikator Kinerja Individu) adalah ukuran/tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa baik pegawai menghasilkan produk atau layanan. Ukuran terdiri atas Aspek Indikator dan IKI. UKURAN SEIMBANG UNTUK JPT DAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR TIM KERJA OUTCOMES/ INTERMEDIATE OUTCOMES/ PUTS KENDALI OU RENDAH JPT/PIMPINAN KERJA MANDI UNIT RI TARGET KINERJA ORGANISASI/ UNIT KERJA ADMINISTRATOR INTERMEDIATE OTCOMES/ OUTPUTS KENDALI SEDANG PENGA KOORDINATOR/ KETUA TIM KERJ WAS A KETERLIBATAN DAN INOVASI PEGAWAI UKURAN SEIMBANG UNTUK PEGAWAI OUTPUT KENDALI TINGGI PE LAKSANA/ JF KUANTITAS
07 REVIU SKP
PEJABAT PENGELOLA KINERJA (Pejabat yang menjalankan tusi pengelolaan Kinerja) Tugas Utama Melaksanakan Reviu SKP sebelum ditetapkan Reviu dimaksud meliputi : Aspek Keselarasan Kinerja • Aspek Kesetaraan dan Tingkat Kendali kinerja Arahnya adalah Jabatan Fungsional. Selama belum ada, Instansi dapat membentuk Tim Pengelola Kinerja atau menunjuk Pegawai
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TIM PENGELOLA KINERJA/ INDIVIDU YANG DITUGASKAN ANGGOTA TIM 1 Unit Kerja Bidang Perencanaan Organisasi 2 Unit Kerja Bidang Kepegawaian 3 Unit Kerja Bidang Audit Kinerja Organisasi PEMBENTUKAN Disesuaikan dengan kebutuhan Instansi oleh PPK
FORM RENCANA SKP JA Model Inisiasi/Dasar 44
FORM RENCANA SKP JA MODEL DASAR/INISIASI (NAMA INSTANSI) SASARAN KINERJA PEGAWAI Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA Nama Nama NIP NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Unit Kerja NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG YANG DIINTERVENSI* RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. KINERJA UTAMA 1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Kuantitas Kualitas 2 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Waktu Kuantitas Kualitas Waktu B. KINERJA TAMBAHAN 1. (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan) Dalam hal JA mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang diintervensi
FORM SKP JA Model Inisiasi/Dasar 46
FORM SKP JA MODEL DASAR/INISIASI (NAMA INSTANSI) SASARAN KINERJA PEGAWAI Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA Nama Nama NIP NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Unit Kerja NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG YANG DIINTERVENSI* RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. KINERJA UTAMA 1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Kuantitas Kualitas 2 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Waktu Kuantitas Kualitas Waktu B. KINERJA TAMBAHAN 1. ( (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan) (tempat, tanggal penetapan) PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, (NAMA) (NAMA) NIP 196801201992011003 NIP 196801201992011004 Dalam hal JA mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang diintervensi
FORM RENCANA SKP JF Model Inisiasi/Dasar 48
FORM 1 : RENCANA SKP JF MODEL DASAR/INISIASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (NAMA INSTANSI) Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA Nama Nama NIP NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Unit Kerja NO (1) RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU ORGANISASI YANG DIINTERVENSI (2) RENCANA KINERJA (3) ASPEK (4) INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (5) TARGET (6) A. KINERJA UTAMA 1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan Kuantitas Kualitas 2 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan Waktu Kuantitas Kualitas Waktu B. KINERJA TAMBAHAN 1. (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan) Dalam hal JF mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri/ Organisasi maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri atau Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi yang diintervensi
FORM 2 : RENCANA LAMPIRAN SKP JF MODEL DASAR/INISIASI (NAMA INSTANSI) Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja NO. (1) A. KINERJA UTAMA 1 2 3 4 5 Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Butir Kegiatan JF Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember ... Tahun ... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Unit Kerja RENCANA KINERJA (2) BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT (3) OUTPUT (4) ANGKA KREDIT (5) (tempatt), (tanggal penetapan) Pegawai yang Dinilai, (Nama) (NIP)
REVIU SKP JA DAN JF FORMAT REVIU RENCANA SKP JA DAN JF REVIEW RENCANA SKP OLEH PEJABAT PENGELOLA KINERJA 1. Aspek keselarasan kinerja 2. Aspek kesetaraan kualitas tingkat kendali kinerja dan
REVIU SKP JA DAN JF JENIS KINERJA JA DAN JF - ASPEK KESETARAAN KUALITAS RENTANG KENDALI KINERJA UTAMA JA DAN JF OUTPUT KENDALI RENDAH OUTPUT KENDALI SEDANG OUPUT KENDALI TINGGI Pencapaian Output dipengaruhi Pencapaian Output dipengaruhi Pencapaian Output dipengaruhi dominan oleh pihak selain pemilik berimbang oleh pemiliki ouput dan ouput pihak selaian pemilik ouput dominan oleh pemiliki ouput JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, JF SELAKU KETUA TIM/ KOOR/ SUBKOOR Kinerja Utama paling kurang berupa: 1. 2. 3. outcome antara; dan/atau output kendali sedang. output lain dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional. JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA Kinerja utama berupa output dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional. Kinerja utama paling kurang berupa output kendali tinggi.
REVIU SKP JA DAN JF FORMAT VERIFIKASI KETERKAITAN RENCANA SKP DENGAN BUTIR KEGIATAN
REVIU SKP JF HUBUNGAN KINERJA UTAMA JF DENGAN BUTIR KEGIATAN KETERKAITAN KINERJA UTAMA DENGAN BUTIR KEGIATAN RENCANA KINERA HARUS TERKAIT Dalam menghasilkan suatu output Kinerja Utama yang diperoleh dengan cascading kinerja, terdapat substansi butir2 kegiatan tugas jabatan JF yang terkait memperhatikan rentang kendali jabatan fungsional untuk menghasilkan output dimaksud. BUTIR - BUTIR KEGIATAN HARUS TERKAIT Butir - butir kegiatan tugas Jabatan JF yang terkait Butir - butir kegiatan tugas jabatan JF dengan kinerja utama pada SKP seoarang JF mendukung pencapaian output rencana kinerja JF Keterkaitan diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit, jika kinerja tidak terkait maka kinerja digolongkan sebagai kinerja tambahan.
06 PEMBOBOTAN
PENILAIAN SKP
KETENTUAN BOBOT PENILAIAN KINERJA JPT Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak 1 PK/Renstra/Direktif Ada Renaksi/Inisiatif Strategis Ada Kinerja Tambahan Ada 2 PK/Renstra/Direktif Ada Renaksi/Inisiatif Strategis Ada Kinerja Tambahan Tidak 3 PK/Renstra/Direktif Ada Renaksi/Inisiatif Strategis Tidak Kinerja Tambahan Ada 4 PK/Renstra/Direktif Ada Renaksi/Inisiatif Strategis Tidak Kinerja Tambahan Tidak KETERANGAN: 1. 2. Bobot digunakan dalam menghitung nilai akhir SKP seorang pegawai Bagi JPT yang tidak memiliki kinerja tambahan memiliki total bobot sebesar 100 dengan pembagian: • • Bobot total untuk nilai capaian kinerja hasil (PK/Renstra/Direktif) minimal 60 dan; Bobot total untuk nilai capaian kinerja pengungkit (Renaksi/Inisiatif Strategis) adalah maksimal 40 3. Bagi JPT yang memiliki kinerja tambahan diberikan total bobot maksimal sebesar 110 dengan pembagian: • • Bobot total nilai capaian kinerja hasil (PK/Renstra/Direktif) minimal 60, bobot total nilai capaian kinerja pengungkit (Renaksi/Inisiatif Strategis) adalah maksimal 40 dan Bobot total nilai kinerja tambahan adalah maksimal 10. Total Bobot Minimal 60 Maksimal 40 Maksimal 10 Minimal 60 Maksimal 40
Maksimal 10 100
KETENTUAN BOBOT PENILAIAN KINERJA JA Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Non-Direct Non - Direct Direct 1 2 3 Kinerja Utama Kinerja atasan langsung yang diintervensi Kinerja Tambahan Kinerja Utama Kinerja atasan langsung yang diintervensi Kinerja Tambahan Kinerja Utama Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Direct 4 Kinerja Tambahan Kinerja Utama Ada Ada Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak Kinerja Tambahan Tidak KETERANGAN 1. 2. Bobot digunakan dalam menghitung nilai akhir SKP seorang pegawai Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka : • • Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka : • Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 80 poin • Bobot total untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin. Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 100 poin Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian. 3. 3. Pembagian Bobot 80 Maksimal 20 Maksimal 10 80 Maksimal 20 - 100 - Maksimal 10 100
Metode Cascading Ketentuan KETENTUAN BOBOT PENILAIAN KINERJA JF Ada/Tidak Rencana Kinerja Non Direct 1 Kinerja Utama Ada Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi Kinerja Tambahan Ada Ada Non Direct 2 Kinerja Utama Ada Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi Kinerja Tambahan Ada Tidak Direct 3 Kinerja Utama Ada Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi Kinerja Tambahan Tidak Ada Direct 4 Kinerja Utama Ada Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi Kinerja Tambahan Tidak Tidak KETERANGAN 1. 2. Bobot digunakan dalam menghitung nilai akhir SKP seorang pegawai Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka : • • Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka : • Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 80 poin • Bobot total untuk nilai capaian kinerja atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi adalah maksimal 20 poin Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin. Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 100 poin Nilai capaian kinerja atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian. 3. 3. Total Bobot 80 Maksimal 20 Maksimal 10 80 Maksimal 20
Maksimal 10 100
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA INDIVIDU Setelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan rencana kinerja disertai pendokumentasian output rencana kinerja dan/atau renaksi, dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai dibantu manajer kinerja dan terhadap hasil pemantauan dilakukan pengukuran kemajuan atau progress pencapaian skp. Pembinaan kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan kinerja tidak mengalami penyimpangan atau hambatan. 3
PENGUKURAN KINERJA PERIODIK PNS KINERJA UTAMA bisa diukur periodik RENCANA KINERJA JPT s a t a i r i d r e T KINERJA TAMBAHAN (jika ada) bisa diukur periodik KINERJA UTAMA JA DAN JF bisa diukur periodik RENCANA KINERJA JA & JF s a t a i r i d r e T KINERJA TAMBAHAN JA DAN JF bisa diukur periodik YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK Tidak perlu menyusun rencana aksi Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Utama Tidak perlu menyusun rencana aksi Menyusun rencana aksi/ inisiatif startegis (output antara) dalam mencapai Kinerja Tambahan Tidak perlu menyusun rencana aksi Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Utama Tidak perlu menyusun rencana aksi Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Tambahan capaian periodik KU capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) capaian periodik KT capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) capaian periodik KU capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) capaian periodik KT capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara)
P E R U B A H A N S K P m e l a l u i p e n g a j u a n d a n / a t a u h a s i l r e k o m e n d a s i p e m a n t a u a n d a n p e m b i n a a n k i n e r j a k i n e r j a 01 KRITERIA 02 KETENTUAN Pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu: 1. perubahan pemangku jabatan 2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) 3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan Perubahan SKP hanya dapat dilakukan untuk: 1. pengurangan/ penambahan rencana kinerja; 2. penyesuaian indikator kinerja individu; dan/atau 3. penyesuaian target dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, 4. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, 5. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu bulan) meliputi: pengembangan kompetensi dan/atau penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negarakondisi tertentu lainnya dengan persetujuan Menteri. 03 PENGELOLA KINERJA Pengelola Kinerja melakukan reviu sebagaimana yang dilakukan untuk penetapan SKP. Tahapan II : Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja PNS
PENILAIAN KINERJA PNS Pada periode penilaian kinerja PNS dilakukan penilaian kinerja terhadap baru dan belajar. SKP dan penilaian perilaku kerja. Selain itu diatur juga mengenai ide kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas 3
Dilakukan setiap akhir Bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dilakukan pejabat penilai kinerja atau atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang bersangkutan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas rencana kinerja pegawai yang berkaitan dengan penugasan kepada pejabat penilai kinerja. Penilaian diperbantukan/ dipekerjakan pada negara sahabat, Lembaga Internasional, organisasi profesi, dan badan badan swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. kinerja bagi pegawai yang Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja beserta tindak lanjutnya menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP (apabila diukur oleh instansi lain dan tidak sesuai periode penilaian) Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP. Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani tugas belajar hanya berdasarka ipk dan ketepatan waktu lulus PENILAIAN KINERJA PNS PEJABAT PENILAI KINERJA PNS PENILAIAN KINERJA SKP PERILAKU KERJA Hasil Pengukuran Kinerja Nilai Nilai SKP Nilai Perilaku Kerja DOKUMEN PENILAIAN KINERJA SUDAH MENERAPKAN METODE 360˚ PENILAIAN 60% SKP 40% Perilaku Kerja BELUM MENERAPKAN METODE 360˚ PENILAIAN 70% SKP 30% Perilaku Kerja PREDIKAT KINERJA PNS Sangat Baik (nilai 110 ≤ x < 120) dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Baik, nilai 90 ≤ x < 120 Cukup, nilai 70 ≤ x < 90 Kurang, nilai 50 ≤ x < 70 Sangat Kurang, nilai < 50
PENILAIAN SKP JPT Model Dasar dan Pengembangan
LANGKAH - Berdasarkan pengukuran LANGKAH PENILAIAN SKP JPT kinerja tahunan dilakukan : I II MENGHITUNG CAPAIAN IKI MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN (CIKI) DAN NILAI CAPAIAN IKI (NCIKI) Menghitung capaian IKI pada KU dan KT. Konversi capaian setiap IKI menjadi nilai capaian IKI 100 Capaian IKI = Perbandingan realisasi IKI dengan target IKI pada SKP Berdasarkan tabel konversi capaian IKI menjadi nilai capaian IKI Keterangan: KU = Kinerja Utama KT = Kinerja Tambahan III MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG Min 60 Untuk Capaian IKI KU berupa: • • • • Capaian IKI PK Capaian IKI Renstra Capaian IKI RKT Capaian IKI Direktif Maks 40 + Maks 10 Untuk Capaian IKI KU berupa: • Capaian IKI Rencana Aksi • Capaian IKI Insisiatif Strategis Untuk Capaian IKI Kinerja Tambahan (jika ada) Nilai tertimbang = Bobot x NCIKI IV MENGHITUNG NILAI SKP Mengitung nilai SKP berdasarkan nilai tertimbang capaian IKI KU dan KT
( NAMA INSTANSI ) NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA PERSPEKTIF* NO (1) (2) A. KINERJA UTAMA Penerima 1 Layanan/ Stakeholder Penerima Layanan/ Stakeholder Proses Bisnis 2 3 4 5 6 Penguatan Internal 7 Anggaran 8 B. KINERJA TAMBAHAN - -
TABEL MENGHITUNG KTEGORI DAN NILAI CAPAIAN IKI PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ... PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA Direktur Jenderal III Direktorat Jenderal III RENCANA KINERJA NAMA NIP (*opsional) PANGKAT/GOL RUANG JABATAN INSTANSI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Menteri Instansi Pusat TARGET REALISASI CAPAIAN IKI (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living 61,95% 62,95% 102% Meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal III Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal III 3,5 3,5 100,0% Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham 100% 80% 80,0% Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham 100% 95% 95,0% Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja utama organisasi dalam perjanjian Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif strategis individu yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal III sesuai target waktu yang ditetapkan 80% 80% 100,0% Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan 80% 80% 100,0% Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform dan akuntabel Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal III Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal III 85 85 85 85 100% 100% Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal III 95 93 98%
KATEGORI CAPAIAN IKI (8)
Sangat Baik Baik
Cukup Cukup
Baik Baik
Baik Baik
Cukup
NILAI CAPAIAN IKI (9)
111 109
70 85
109 109
109 109
NILAI TERTIM BANG (10)
102,8***
NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama∗∗∗ + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan = (59, 2 + 43,6 ) + 0 = 102, 8 KETERANGAN (Opsional) Terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja individu (IKI) yang berada pada level 3 (cukup) yaitu: 1. Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham adalah 80% 2 dimana surat permohonan harmonisasi belum diajukan Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai adalah 95% dimana kebija kan masih dalam tahap finalisasi harmonisasi di Kemenkumhan 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal III memiliki capaian sedikit dibawah target yakni 93 102,8
PENILAIAN KINERJA JA DAN JF Model Dasar
( NAMA INSTANSI ) NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG (2) A. KINERJA UTAMA (1) 1 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya. 2 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya 3 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya B. KINERJA TAMBAHAN
TABEL MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI PEGAWAI YANG DINILAI PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ... PEJABAT PENILAI KINERJA Kepala Subdirektorat II Direktorat II NAMA NIP (*opsional) PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Direktur II Direktorat Jenderal III RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aplikasi menjalankan proses (service agreement) NSPK dan user-friendly dan yang SIMBG bisnis SLA level sesuai reliable Respons dan pengaduan masyarakat pengelola simbg terkait layanan PBG/IMB penerbitan dan melalui aplikasi SIMBG yang akurat cepat atas dan SLF Kualitas Kuantitas Waktu Kuantitas Waktu Tingkat dengan NSPK Persentase penyelesaian fitur aplikasi SIMBG yang siap digunakan Ketepatan waktu penyelesaian fitur aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kesesuaian fitur aplikasi Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG 70 - 80% 80 - 90% fitur aplikasi siap digunakan 7 - 8 bulan setelah NSPK terbit 80 - 90% dari jumlah pengaduan yang diajukan 1 - 2 hari setelah permohonan / pengaduan disampaikan 75% 87% 7 bulan 95% 2 hari 100% 100% 100% 106% 100% Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota bisa melayani yang PBG/IMB penerbitan melalui dan SIMBG secara cepat dan akurat SLF Kualitas Kuantitas Persentase dokumen kesalahan PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG Daerah Persentase Kabupaten/ yang memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG Pemerintah Kota 90 - 95% dokumen diproses tanpa kesalahan 80 - 90% Pemda 90% 85% 100% 100% Baik Baik
CAPAIAN RENCANA KINERJA KATEGORI
NILAI
NILAI TERTIMBANG
(12)
Baik 100
104 Sangat Baik 120
120 Baik
100 104
Keterangan: *Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama Kepala Subdirektorat II yang teridiri dari : 1. Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang reliable dan user-friendly) mengintervensi Kinerja 2. 3. utama Direktur II nomor 1 yakni "Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya" yang memiliki NCIKI adalah Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola simbg[TR1] terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni "Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya" Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan akurat mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni "Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya" Dihitung dengan formula: Berikut ilustrasi perhitungan nilai TERTIMBANG kepala subdirektorat II: KINERJA UTAMA ATASAN NILAI KINERJA METODE CASCADING KINERJA UTAMA KEPALA NILAI KINERJA UTAMA KEPALA NILAI TERTIMBANG LANGSUNG YANG UTAMA ATASAN SUBDIREKTORAT II SUBDIREKTORAT II DIINTERVENSI LANGSUNG 1 120 non - direct 1 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104 1 120 non - direct 2 120 (80/100 × 120) + ( 20/100 × 120) = 120 1 120 non - direct 3 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP Berdasarkan Nilai capaian Rencana Kinerja dihitung Nilai Akhir SKP : Formula yang digunakan adalah : dimana : Nilai Capaian KU Nilai Capaian KT Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan.
PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Kepala Subdirektorat II Direktorat II NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK (1) (2) (3) (4) A. KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya. Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang reliable dan user-friendly Kualitas Kuantitas Waktu 2 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola simbg terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG Kuantitas Waktu 3 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan akurat Kualitas Kuantitas TABEL MENGHITUNG NILAI SKP PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP (*opsional) PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA Direktur II Direktorat Jenderal III INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (5) TARGET (6) REALISASI (7) CAPAIAN IKI (8) KATEGORI CAPAIAN IKI (9) CAPAIAN RENCANA KINERJA KATEGORI (10) NILAI (11) NILAI TERTIMBAN G* (12) Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK Persentase penyelesaian fitur aplikasi SIMBG yang siap digunakan Ketepatan waktu penyelesaian fitur aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 70 - 80% 80 - 90% fitur aplikasi siap digunakan 7 - 8 bulan setelah NSPK terbit 75% 87% 7 bulan 100% 100% 100% Baik Baik Baik Baik 100 104 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF 80 - 90% dari jumlah pengaduan yang diajukan 95% 106% Sangat Baik Sangat Baik 120 120 2 hari 100% Baik Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG 1 - 2 hari setelah permohonan / pengaduan disampaikan Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang bisa mengoperasikan aplikasi 90 - 95% dokumen diproses tanpa kesalahan 80 - 90% Pemda 90% 85% 100% 100% Baik Baik Baik 100 104
B. KINERJA TAMBAHAN
KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) : -
109,3 (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP)
PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
PERILAKU KERJA Orientasi Pelayanan Komitmen Insiatif Kerja Kerja sama Kepemimpinan Ditetapkan berdasarkan Standar Perilaku yang berlaku dalam jabatan STANDAR PERILAKU KERJA Standar/Level Jabatan Jenjang Jabatan yang dipersyaratkan Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan Utama 7 Madya 6 - 7 Pratama 5 - 6 Administrator 4 - 5 Pengawas 3 - 4 Pelaksana 1 - 2 Utama 5 - 6 Madya 4 - 5 Muda 3 - 4 Pertama 2 - 3 Penyelia 3 - 4 Mahir 2 - 3 Terampil 1 - 2 Pemula 1 - 2
DEFINISI LEVEL PERILAKU KERJA 1 2 3 4 5 6 7 Standar Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan ASPEK PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN Sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar. a. Ketika memberikan pelayanan kepada Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan. Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. pihak-pihak yang dilayani. b. Ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani. c. Ketika diharapkan memberikan nilai-nilai tumbuh atas layanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dilayani. Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. d. Ketika beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital. e. Ketika diharapkan dengan benturan kepentingan. Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani. Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani.
DEFINISI LEVEL PERILAKU KERJA 1 2 3 4 5 6 7 Standar Perilaku Kerja 2. KOMITMEN ASPEK PERILAKU KERJA KOMITMEN Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan. INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi. a. Ketika menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai anggota organisasi. Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan. b. Ketika harus menjaga citra organisasi. c. Ketika menghadapi keadaan dilematis. d. Ketika diharapkan memupuk jiwa Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi. nasionalisme. e. Ketika dihadapkan dengan masalah Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten. korupsi/ kolusi/ nepotisme (KKN). Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten. Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar (menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)
DEFINISI LEVEL PERILAKU KERJA 1 2 3 4 5 6 7 Standar Perilaku Kerja 3. INISIATIF KERJA ASPEK PERILAKU INISIATIF KERJA Kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh pegawai. INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi. a. Ketika menjalankan tugas yang terkait pekerjaannya. Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan menghubungi pihak berwenang/atasan. Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin. Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain. b. Ketika kondisi/ situasi penyelesaian. c. Ketika menjadi bagian anggota tim/ kelompok kerja. d. Ketika menghadapi masa-masa sulit. e. Ketika dituntut bekerja lebih baik. Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahan rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang lain. Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain. Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panjang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membuat terobosan baru.
DEFINISI LEVEL PERILAKU KERJA 1 2 3 4 5 6 7 Standar Perilaku Kerja 4. KERJA SAMA ASPEK PERILAKU KERJASAMA Kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain d alam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama. Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur. a. Ketika menghadapi masalah dengan pegawai lain/ orang yang tidak disukai ditempat kerja. b. Ketika mendapatkan pembagian tugas yang Menunjukkan komitmen atas profesionalitas dan harapan positif terhadap tim/kelompok kecil. Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya. tidak menyenangkan c. Ketika menghadapi pimpinan yang tidak memperdulikan kontribusi anggota tim. d. Ketika bekerja di dalam kelompok/ tim. e. Ketika dituntut untuk mengembangkan Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragam. jaringan Kerjasama. Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas. Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi.
Standar Perilaku Kerja 5. KEPEMIMPINAN ASPEK PERILAKU KEPEMIMPINAN DEFINISI Kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. LEVEL PERILAKU KERJA 1 2 3 4 5 6 7 INDIKATOR PERILAKU KERJA Memahami dan menunjukkan sikap kepedulian, memberikan arahan tugas, serta pertimbangan atas risiko. Menunjukkan perilaku positif, memberikan bimbingan dan motivasi, serta keberanian mengambil risiko personal. Bersedia untuk memberikan pengarahan, memotivasi, dan menunjukkan komitmen atas perilaku positif dan keberanian dalam mengambil risiko. Memberikan dukungan terhadap orang lain serta menunjukkan tekad untuk mengambil risiko. Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap yang adil dan profesional dalam segala situasi, serta bersedia untuk mengambil resiko. Menunjukkan kemandirian dan kemampuan menjadi katalisator Menjadi teladan dalam kepemimpinan organisasi. SITUASI a. Ketika menjadi pemimpin informal dalam unit kerja/ organisasi. b. Ketika diharapkan menjadi penyemangat rekan kerja/ bawahan. c. Ketika terjadi perselisihan dalam kelompok/ unit kerja/ organisasi. d. Ketika mengatur pelaksanaan tugas/ pekerjaan bawahan. e. Ketika mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. f. Ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak (terdapat kemungkinan mendatangkan pasti hasil yang negatif). g. Ketika terjadi spesifik dalam organisasi. perubahan-perubahan yang
Mekanisme Penilaian Perilaku Kerja 01 Penilaian Perilaku oleh Pejabat penilai tanpa mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung TOOLS Pengamatan Pejabat Penilai Kinerja 02 Penilaian Perilaku oleh Pejabat penilai dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung TOOLS Survey tertutup SUBJEK kesesuaian tingkah laku, sikap, atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan SUBJEK kesesuaian tingkah laku, sikap, atau tindakan pegawai dengan perilaku kunci pada indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan MEKANISME Level perilaku yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi suatu nilai perilaku kerja MEKANISME Level perilaku yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi suatu nilai perilaku kerja
PENILAIAN PNS TUGAS BELAJAR
Penilaian Kinerja Bagi Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar 1. 2. 3. 4. Penilaian kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dilakukan menggunakan dua indikator yaitu Indeks Prestasi Kumulatif dan ketepatan waktu lulus pegawai. Indikator nilai Indeks Prestasi Kumulatif setiap tahun akademik digunakan untuk menilai kinerja PNS selama masih mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi universitas luar negeri yang tidak mengeluarkan nilai prestasi akademik berupa Indeks Prestasi, maka penilaian kinerja pegawai selama melaksanakan tugas belajar dapat menggunakan Predikat Akademik atau sebutan lain yang berlaku pada universitas tersebut. Indikator ketepatan waktu kelulusan terbagi dalam 2 (dua) kategori: • Pegawai yang lulus tepat waktu atau sesuai jangka waktu tertentu (batas waktu normatif program studi) Pegawai yang lulus tidak tepat waktu atau adanya perpanjangan jangka waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 5. Ketentuan konversi IPK dan ketepatan waktu lulus menjadi predikat kinerja pegawai dilakukan berdasarkan pembobotan. Bobot IPK adalah 60 dan bobot ketepatan waktu lulus adalah 40. NILAI TERTIMBANG BERDASARKAN PREDIKAT IPK DAN WAKTU KELULUSAN KONVERSI HASIL PEMBOBOTAN KE PREDIKAT KINERJA Nilai Tertimbang Predikat Kinerja Predikat Kinerja Berdasarkan IPK/Ketepatan Waktu Kelulusan Sangat Baik Baik Cukup Sangat Kurang Adanya Perpanjangan 4,2 3,6 3 1,8 Tepat Waktu 4,6 4 3,4 2,2 Lebih Cepat 5 4,4 3,8 2,6 4,60 - 5,00 4,00 - 4,59 3,60 - 3,99 < 3,00 Sangat Baik Baik Cukup Sangat Kurang 5. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih melaksanakan tugas jabatan di unit kerja, maka penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan tetap berdasarkan penilaian kinerja bukan sebagai PNS yang melaksanakan tugas belajar.
KETENTUAN AKREDITASI UNIVERSITAS, PROGRAM STUDI DAN RANGE IPK UNIVERSITAS DALAM NEGERI UNIVERSITAS LUAR NEGERI S1 (Strata 1) Kriteria Penilaian Kinerja seperti pada Universitas Luar Negeri dengan ketentuan adalah : Akreditasi Akreditasi Program Sangat Baik Cukup Sangat Universitas Studi Baik Kurang A Minimal C 3,51 - 4,0 3,01 - 3,50 2,76 - 3,00 < 2,76 Kriteria universitas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. B Minimal C 3,61 - 4,0 3,10 - 3,60 2,76 - 3,09 < 2,76 C Minimal B 3,71 - 4,0 3,20 - 3,70 2,76 - 3,19 < 2,76 S1 Profesi, S2 (Strata 2), S3 (Strata 3) Sangat Baik Baik Cukup Sangat Kurang 3,51 - 4,0 3,01 - 3,50 2,76 - 3,00 < 2,76 Akreditasi Akreditasi Sangat Universitas Kurang Program Studi Sangat Baik Baik Cukup Profesi, S2, S3 Sangat Baik Baik Cukup Sangat Kurang A Minimal C 3,51 - 4,00 3,20 - 3,50 3,00 - 3,19 < 3,00 B Minimal C 3,61 - 4,00 3,25 - 3,60 3,00 - 3,24 < 3,00 3,51 - 4,00 3,20 - 3,50 3,00 - 3,19 < 3,00 C Minimal B 3,71 - 4,00 3,30 - 3,70 3,00 - 3,29 < 3,00 Contoh Kasus Penilaian Kinerja Tugas Belajar
Seorang pegawai menjalankan tugas belajar dan memulai pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 pada program studi magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Indeks Prestasi semester 1 pegawai tersebut adalah 3,32 dan pada semester 2 adalah 3,45. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pegawai pada tahun akademik 2020/2021 adalah 3,39. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,39 dengan predikat kinerja "Baik"
Selanjutnya pada tahun akademik 2020/2021 pegawai tersebut mendapatkan Indeks Prestasi semester 3 dan semester 4 masing masing sebesar 3,43 dan 3,50. IPK pegawai pada tahun akademik tersebut adalah 3,43. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,43. Jika pada tahun akademik yang sama pegawai yang bersangkutan berhasil lulus dari studinya, maka ketepatan waktu lulus pegawai akan menjadi pertimbangan dalam penetuan predikat kinerja pegawai.
Nilai tertimbang yang diperoleh dari Tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan Waktu Kelulusan adalah 4 maka predikat kinerja berdasarkan Tabel Konversi Hasil Pembobotan ke Predikat Kinerja adalah Baik. Sehingga, nilai kinerja pegawai adalah 3,43 dengan predikat kinerja Baik Tahapan III : Penilaian Kinerja PNS Confidential -
PENILAIAN IDE BARU
IDE BARU gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada lingkup tim kerja/ unit kerja/ instansi/daerah/ nasional. Lingkup Aspek yang Dinilai Pejabat yang menetapkan 1. tim kerja; 2. unit kerja; 3. instansi/ daerah; atau 4. nasional. Penilaian atas usulan ide baru dilakukan paling kurang terkait aspek orisinalitas, aspek penggunaan anggaran, dan aspek kemanfaatan, 1 Pimpinan unit kerja untuk ide baru lingkup kerja dan unit kerja. 2 Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat untuk ide baru lingkup Instansi Pusa 3. Kepala Daerah untuk ide baru lingkup Instansi Dapat diajukan individual atau dalam tim dan mendapatkan rekomendasi pejabat lingkup ide baru Daerah. 4. Presiden, atau Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat untuk ide baru lingkup Nasional. PENGAJUAN IDE BARU PENILAIAN USULAN IDE BARU PENETAPAN IDE BARU Setelah ditetapkan PERHITUNGAN IDE BARU Ditambahkan dalam bentuk saat penilaian kinerja poin 1. 2. 3. 4. Lingkup tim kerja diberikan 2 poin; masa berlaku 1 tahun Lingkup unit kerja diberikan 3 poin; masa berlaku 1 tahun Lingkup instansi diberikan 4 poin; masa berlaku 2 tahun dan Lingkup nasional diberikan 5 poin. masa berlaku 2 tahun tim t.
PENILAIAN SKP JPT Model Dasar dan Pengembangan
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA PNS Setelah periode penilaian kinerja PNS dilakukan maka akan ada tindak lanjut terhadap hasi penilaian kinerja seperti pelaporan kinerja, penghargaan, dan sanksi. 5
PENTINGNYA MANAJEMEN KINERJA PNS PENGEMBANGAN KARIER PNS Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi berdasarkan kinerja MANAJEMEN TALENTA Kinerja pegawai harus menjadi salah satu dasar penempatan talent pool TUNJANGAN KINERJA Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja 04 PENGHARGAAN pemberian penghargaan berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. 03 02 KINERJA PEGAWAI digunakan untuk SANKSI penilaian kinerja PNS yang tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian 01 05
PELAPORANKINERJA Menandatangani LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA memuat paling sedikit: Nilai Kinerja PNS Predikat Kinerja PNS Permasalahan Kinerja PNS Rekomendasi PEJABAT PENILAI KINERJA PNS TIM PENILAI KINERJA PNS PYB UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM: Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan/pelatihan Mengembangkan kompetensi Mengembangkan karier Pemberian tunjangan Pertimbangan mutasi, dan promosi Memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi Menindaklanjuti permasalahan dalam penilaian SKP dan perilaku kerja. Confidential -
PENGHARGAAN Predikat SANGAT BAIK 2 Tahun Berturut - Turut diprioritaskan untuk Talent Pool Pasal 53, Ayat 1 Predikat BAIK 2 Tahun Berturut - turut Pasal 53, Ayat 2 diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi PPK dapat memberikan Penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55, Ayat 1 Confidential -
JPT DENGAN KINERJA TIDAK TERCAPAI Predikat Kinerja : CUKUP, KURANG ATAU SANGAT KURANG JA DAN JF KINERJA TIDAK TERCAPAI Predikat Kinerja : KURANG ATAU SANGAT KURANG 6 Bulan untuk memperbaiki kinerjanya 6 Bulan untuk memperbaiki kinerjanya SANKSI KINERJA YA TIDAK Uji Kompetensi Kembali YA TIDAK Uji Kompetensi Kembali Confidential - dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah satu tahun tidak tersedia lowongan, pegawai diberhentikan dengan hormat
Time Line Pengelolaan Kinerja Pegawai Melalui Modul eKinerja Juli Agu Sep Okt Release Modul Aplikasi eKinerja Versi 4 1. Penilaian SKP Bulan Juni 2021 2. Closing SKP Semester I Tahun 2021 melalui aplikasi ekinerja versi 3.1 3. Penilaian Prestasi Kerja PNS Semester I Tahun 2021 melalui aplikasi ekinerja versi 3.1 4. Penyusunan Modul SKP Bulan Juli - Desember 2021 untuk keperluan pembayaran tunjangan kinerja 1. Uji coba pengisian form SKP model baru kepada seluruh pegawai Kementan secara manual menggunakan excel dipandu oleh seluruh tim mentor Biro OK 2. Pengembangan modul ekinerja versi 4 1. Penyusunan SKP Semester II Tahun 2021 pada modul eKinerja Versi 4 2. Reviu SKP oleh Tim Pengelola Kinerja 3. Verifikasi Lampiran SKP Bagi JF oleh TPAK 3. Verifikasi Lampiran SKP Bagi JF oleh TPAK 4. Penetapan SKP Semester II Tahun 2021 Nov Des 1. Penyusunan SKP Tahun 2022 pada modul eKinerja Versi 4 2. Reviu SKP oleh Tim Pengelola Kinerja 3. Verifikasi Lampiran SKP Bagi JF oleh