PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : INTAN SYAFITRI NIM. 19.21.2.1.085 PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYAH) JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA 2023
PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam Disusun Oleh : INTAN SYAFITRI 19.21.2.1.085 Surakarta, 23 Mei 2023 Disetujui dan Disahkan Oleh: Dosen Pembimbing Skripsi Roykhatun Nikmah, M.H NIP.19930719 201903 2 021 ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii
NOTA DINAS Kepada Yang Terhormat Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syariah Sdr : Intan Syafitri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Di Surakarta NOTA DINAS Assalamu'alaikum, Wr.Wb. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Intan Syafitri NIM. 19.21.2.1.085 yang berjudul : "PENAFISRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Sukoharjo, 23 Mei 2023 Dosen Pembimbing Roykhatun Nikmah, M.H NIP.19930719 201903 2 021 iv
PENGESAHAN v
MOTTO ۟ اوُليَِتَ َلََف ۖ ْمُتْصَرَح ْوَلَو ِءٓاَسِ نلٱ َْيَْب اوُحِلْصُت نِإَو ِةَقَّلَعُمْلٱ َك اَهوُرَذَتَ ف ِلْيَمْلٱ َّلُك ۟ ۟ اًمي ِحَّر اًروُفَغ َناَك ََّللّٱ َّنِإَف اوُقَّ تَ تَو ۟ اوُلِدْعَ ت نَأ ۟ آوُعيِطَتْسَت نَلَو "Dan Kamu Sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang" An-Nisa (4) : 129 vi
PERSEMBAHAN Dalam perjuangan yang mengarungi hidup kasih sayang dan penuh cinta dengan semangat dan memberikan kepercayaan kepada saya atas pendidikan saya selama jenjang sarjana ini, penuh pengorbanan yang saya lakukan. Antara dua pilihan dengan kesehatan yang saya korbankan dan Pendidikan untuk masa depan kelak. Dengan karya tulis skripsi yang saya buat ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu hadir dan berharap setelahnya memberikan manfaat keberkahan akan ilmu dari-Nya. Kupersembahkan yang tetap serta berada di kehidupanku. ▪ Kepada Tuhan semesta Alam yakni Allah SWT dan Rasulullah, terima kasih atas segala kemudahan kelancaran dan ucapan Terima kasih waktu yang diberikan sehingga dapat menempuh Pendidikan Sarjana. ▪ Kepada Orang tua ku Tercinta, Terima Kasih waktu dan dukungan semangat dan terima kasih telah membimbing dan memberi arahan serta memberi bekal pengalaman hidup. ▪ Saudaraku dan Keluarga besarku tidak bisa saya sebutkan, semoga dilancarkan setiap pencapaiannya, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT. ▪ Kepada Guru-guru, Khususnya Dosen-dosen Fakultas Syari'ah Terima Kasih atas Ilmu yang telah diajarkan selama ini. Semoga bermanfaat suatu saat, di ranah Keluarga, Masyarakat, maupun Negara. dan untuk ucapan Terima kasih semoga apa yang diajarkan Bapak Ibu Dosen mendapatkan Pahala dari-Nya. ▪ Terima kasih Rekan-rekan seperjuanganku khususnya Progam Studi Hukum Keluarga angkatan 2019 Fakultas Syariah. Terima kasih atas cerita dan pengalamannya. vii
PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 Pedoman transliterasi tersebut adalah : 1. Konsonan Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh Ka dan Ha د Dal D De ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er ز Zai Z Zet viii
س Sin S Es ش Syin Sy Es dan ye ص ṣad ṣ Es (dengan titik dibawah) ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ط ṭa ṭ Te (dengan titik dibawah) ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ع 'ain ...'... Koma terbalik diatas غ Gain G Ge ف Fa F Ef ق Qaf Q Ki ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ن Nun N En و Wau W We ه Ha H Ha ء Hamzah ...'... Apostrop ي Ya Y Ye 2. Vokal Vokal Bahasa Arab seoperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. ix
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : Tanda Nama Huruf Latin Nama Fathah A A Kasrah I I Dammah U U Contoh : No 1 Kata Bahasa Arab بتك Transliterasi Kataba 2 رك ذ Zukira 3 بهذي Yazhabu b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka tranliterasinya gabungan huruf, yaitu : Huruf dan Nama Gabungan Nama Tanda Huruf ى......أ Fathah dan ya Ai a dan i و ...... أ Fathah dan wau Au a dan u Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1 فيك Kaifa 2 لوح Haula x
3. Maddah Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : Harakat dan Nama Huruf dan Nama Huruf Tanda ي...... أ ي ...... أ Fathah dan alif atau ya Kasrah dan ya Ã Ĩ a dan garis di atas i dan garis di atas .. و ....أ Dammah Ũ u dan garis di atas Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1 لاق Qãla 2 ليق Qĩla 3 لوقي Yaqũlu 4 يمر Ramã 4. Ta Marbutah Transliterasi Ta Marbutah ada dua : a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah /h/. c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al / serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasiliterasikan dengan / h /. xi
Contoh No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1 لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfãl 2 ةحلط Ṭalhah 5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebuit dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transiliterasi 1 2 ان بر ل زن Rabbana Nazzala 6. Kata Sandang Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditraliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / I/ diganti dengan huruf yang sama dengan uruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diiukuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang dirulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi xii
1 2 لج رلا للَلجا Ar-rajulu Al-Jalālu 7. Hamzah Sebagaimana telah di sebutkan didepan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : Contoh : No Kata Bahasa Arab Transliterasi 1 لكأ Akala 2 نوذختأ ta'khuduna 3 ؤنلا An-Nau'u 8. Huruf Kapital Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu di gunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh : No Kalimat Arab Transliterasi 1 لوسرلاإ دح امومم Wa māMuhaamdun illa rasũl xiii
2 يْلم اعلا بر لله دملحا Al-hamdu lillhi rabbil' alamina 9. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentuyang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi يْقزارلا يرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĩn / Wa innallah lahuwa khairur-rāziqĩn نازيلم او ليكلا اوفو أف Fa aufũ al-Kaila wa al-mĩzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna xiv
KATA PENGANTAR Assalamu' alaikum Wr. Wb Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdulloh,S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam 4. Bapak Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 6. Bapak H.Sholakhuddin Sirizar, MA selaku dosen Pembimbing akademik Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah) xv
7. Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan Nasehat, Arahan, bimbingan selama penulisan skripsi ini 8. Bapak Ibu Dosen beserta jajaran karyawan akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi. 9. Ketua Pimpinan Pengadilan Agama Wonogiri yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan memberikan izin penelitiaan untuk melakukan penelitian di Jalan Pemuda, Nomor 01 Sanggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Akhirnya, dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya atas semua peran dan bantuan. Wasalamu'alaikum Wr.Wb. Sukoharjo, 30 Mei 2023 xvi
ABSTRAK "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". Skripsi ini membahas mengenai Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri kelas 1B dalam menentukan, dan memutus terhadap perkara permohonan Izin Poligami dengan alasan istri mengalami Cacat Badan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana syarat perkara 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng, 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng, 107/Pdt.G/2019/Pa.Wng. Berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat alternatif Permohonan Izin Poligami. Intan Syafitri, NIM: 19.21.2.1.085, alternatif. Sebagaimana pada kasus nomor Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan. data yang digunakan berupa data Primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan dokumentasi. Data tersebut diperlukan guna mempermudah dalam mencari informasi dan mendapatkan keabsahan dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menghasilkan simpulan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sebagaimana Penafsiran Hakim terhadap Izin poligami istri cacat badan Sebagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai alasan dan syarat alternatif izin poligami dengan adanya Pasal alasan Poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI sebagaimana, pasal 4 ayat 2 huruf b dan KHI pada pasal 57 ayat b. Cacat badan sebagai alasan suami untuk mengajukan permohonan izin Poligami sependapat dengan bahwa cacat badan yang menghalangi kelangsungan dalam hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkaan ternggangunya seorang isteri untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri, dalam pandangan hakim yang menyebutkan kriteria cacat badan sebagai syarat alternatif dengan pertimbangan antara kedua belah pihak. Kata Kunci : Poligami, Syarat alternatif Poligami, Kriteria Cacat Badan. xvii
ABSTRACT Intan Syafitri, Nim: 19.21.2.1.085, "WONOGIRI RELIGIOUS COURT JUDGE'S INTERPRETATION OF THE CRITERION OF DISABILITY AS A REASON FOR PERMITTING POLYGAMY IN LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW". This thesis discusses the interpretation of the Wonogiri class 1B Religious Court Judge in determining, and deciding on the case of applying for a Polygamy Permit on the grounds that the wife has a disability, so that she cannot carry out her obligations as a wife as an alternative requirement. As in case number 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng, 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng, 107/Pdt.G/2019/Pa.Wng. Based on Article 57 of the Compilation of Islamic Law on alternative conditions for Polygamy Permit Application. This research uses a qualitative approach method. With this type of field research. the data used is in the form of primary data obtained through direct interviews and documentation. This data is needed to make it easier to find information and get validity in finding the data needed by researchers. This study produced conclusions based on Law number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI as the Judge's Interpretation of the Polygamy Permit for Disabled Wives As the Wonogiri Religious Court Judge's Opinion on the Criteria for Disability as an alternative reason and condition for polygamy permits with the existence of Article on the reasons for Polygamy in Law number 1 of 1974 and KHI as such, article 4 paragraph 2 letter b and KHI in article 57 paragraph b. Disability as a reason for the husband to apply for permission Polygamy agrees that a disability that hinders the continuity of the domestic relationship so that it can cause a wife to interfere with carrying out her duties, functions and obligations to the husband as a wife, in the view of the judge who mentions the criterion of disability as an alternative condition with consideration between the two parties. Keyword : Polygamy, Alternative Terms Polygamy, Disability Criteria. xviii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ... ii SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ... iii NOTA DINAS ... iv PENGESAHAN ... v MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ... viii KATA PENGANTAR ... xv ABSTRAK ... xvii ABSTRACT ... xviii DAFTAR ISI ... xix DAFTAR GAMBAR ... xxii DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Rumusan ... 7 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Kerangka Teori ... 7 F. Tinjauan Pustaka ... 17 G. Metode Penelitian ... 22 H. Sistematika Penulisan ... 27 BAB II LANDASAN TEORI POLIGAMI, CACAT BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN MENURUT PANDANGAN ULAMA ... 29 A. Poligami ... 29 1. Pengertian Poligami ... 29 2. Dasar Hukum Poligami dalam Alquran ... 30 3. Dasar Poligami dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam ... 31 xix
4. Syarat-syarat Poligami ... 33 5. Prosedur Poligami ... 35 B. Cacat Badan ... 36 1. Pengertian Cacat Badan ... 36 2. Cacat Badan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ... 38 3. Cacat Badan Menurut Pandangan Ulama ... 41 BAB III DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B, SALINAN PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI, PENDAPAT HAKIM TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI ... 48 A. Gambaran Umur Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B ... 48 1. Visi dan Misi ... 50 2. Struktur Organisasi ... 50 3. Wilayah Yuridiksi ... 52 B. Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B ... 53 1. Proses Berperkara Izin Poligami ... 53 C. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B tentang Izin Poligami dengan alasan istri Cacat Badan/ Sakit ... 58 1. Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng ... 58 2. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng ... 66 D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai syarat alternatif Izin Poligami ... 72 BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ... 78 A. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai Alasan Izin Poligami Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan... 78 B. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai alasan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam ... 81 BAB V PENUTUP ... 85 A. Kesimpulan ... 85 B. Saran ... 86 xx
DAFTAR PUSTAKA ... 88 LAMPIRAN ... 93 xxi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B ... 50 Gambar 2 Peta Kabupaten Wonogiri ... 52 Gambar 3 Alur berperkara di Pengadilan Agama ... 53 xxii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1: Jadwal Penelitian Skripsi ... 93 Lampiran 2: Panduan Wawancara ... 94 Lampiran 3: Transkip Hasil Wawancara... 96 Lampiran 4: Hasil Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri... 104 . xxiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan Undang-undang Perkawinan di Indonesia proses permohonan poligami di Indonesia menggunakan alasan yang beragam. Alasan salah satunya yaitu pengajuan Izin poligami dengan alasan isteri mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri mengalami cacat badan, istri tidak mampu mempunyai keturunan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara Orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Indonesia.1 Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam menetapkan suatu perkara, salah satunya yaitu Permohonan Izin Poligami. Dalam undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu Asas Perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami artinya hukum yang berlaku di Indonesia seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri saja, begitu 1 Indra Rukmana, Muhammad Abas, Farhan Asyhadi. Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Biosa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 256/Pdt.G/2020/Pa.Krw) Jurnal Justitsi Hukum.Vol. 8 no 1, 2023. hlm. 85 1
2 juga sebaliknya. Akan tetapi dalam poligami (beristeri lebih dari satu dalam waktu bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur yang berlaku.2 Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada azasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, Sebagaimana azas monogami. Dalam pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagai syarat hukum agar seorang laki-laki dapat menikah lagi (poligami), maka suami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Seorang suami beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan di pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan adanya syarat pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini merupakan syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan menjelaskan bahwa seseorang yang ingin beristri lebih dari satu orang maka ia harus mengajukan permohonan poligami pada pengadilan. Pengadilan hanya akan memberi izin suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 2 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, cet 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11
Persyaratan dalam pasal 5 ayat 1 menegaskan syarat-syarat kumulatif dimana suami yang akan melakukan poligami, sebagaimana tiga alasan pasal 4 ayat (2) dijadikan dasar untuk suami melakukan poligami, dapat mengajukan poligami sebagai berikut: a. Adanya persetujuan istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.3 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 menyebutkan alasan diperbolehkannya suami mengajukan poligami sebagaimana berikut: 1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri 2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.4 Apabila ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI telah terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat melakukan pemeriksaan syarat-syarat dan mengabulkan izin poligami. Akan tetapi menurut peneliti pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa sebagai syarat alternatif suami untuk melakukan poligami terhadap isteri-isteri yaitu isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini isteri 3 Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 2 4 Kompilasi Hukum Islam, Dirbenpera, DEPAG, 2015, hlm 34 3
yang cacat badan seperti apa, bagaimana kriteria cacat badan menurut Hakim dalam memilih kriteria cacat badan tersebut. Berdasarkan Syarat kumulatif pemohon dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan adanya persetujuan istri, dengan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka.5 Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apabila sudah memenuhi syarat alasan pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.6 Sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 3 ayat (1) juga menjabarkan seorang pria hanya boleh menikah seorang istri saja dan sebaliknya. Namun jika suami ingin menikah lagi maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan kepada pihak suami dengan mendapatkan izin dari pihak pengadilan.7 Permasalahan yang diangkat dalam permohonan poligami karena seorang suami atau istri mengalami cacat pada diri pasangannya. Maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 ayat (2) sebagaimana salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Cacat badan sendiri merupakan penyakit yang dapat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 6 Reza Fitri Ardhian, "Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta urgent Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". Privat Law, Vol.III No.2 Januari 2015, hlm. 103 7 Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkwainan", Jurnal Ilmu Hukum Qist, Vol. 6 No.1 Januari 2012) hlm.1 4
5 menyebabkan dalam interaksi antara suami isteri akan terhambat sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Teori dan Dasar hokum yang telah peneliti paparkan, terdapat dua penafsiran hakim dalam mengabulkan izin poligami. Pendapat Hakim Yudi, Hardeos, M.SI dalam mempertimbangkan dan mengabulkan kriteria cacat badan sebagai syarat alternatif poligami, sedangkan pendapat Hakim Saifuddin,S.HI dalam mengabulkan poligami berfokus pada pokok syarat kumulatif yaitu pasal lima. Sebagaimana suami dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak, serta mampu adil terhadap keduaya. Terdapat kasus poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan adanya permohonan izin poligami dengan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) isteri sebagai termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Kemudian Termohon sendiri yang meminta untuk Pemohon menikah lagi namun jangan sampai terjadi perceraian, Oleh karenanya Pemohon juga sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami Terdapat putusan nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng tentang putusan izin poligami dengan alasan istri mengalami sakit Diabetes. Pada putusan 107/Pdt.G/2019/Pa.Wng dan 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng, dengan perkara izin poligami dengan alasan istri sudah tidak mampu menjalanakan kewajibannya sebagai istri, termohon meminta pemohon untuk menikah lagi karena termohon tidak mampu melayani kebutuhan batin selayaknya pasangan suami istri,
Termohon/istri merasa kesakitan jika melakukan hubungan pasangan suami istri. Sakit/cacat badan yang dialami termohon dengan alasan yang menjadikan pemohon untuk meminta izin kepada Pengadilan. Hal ini memungkinkan sebagai alasan izin poligami dikarenakan adanya syarat alternatif. Sebagai syarat alternatif pasal 4 ayat (2) sebagai syarat dikabulkannya poligami. Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan syarat berpoligami. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perkara izin poligami, yang berkaitan Pandangan Hakim dalam mengabulkan kriteria cacat badan yang diderita isteri sebagai alasan poligami. Peneliti Tertarik dengan Judul Skripsi ini "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai Kriteria Cacat Badan sebagai syarat alternatif Izin Poligami ? 2. Bagaimana Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap Kriteria cacat badan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ? 6
C. Tujuan Rumusan 1. Untuk menjelaskan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai Kriteria Cacat Badan sebagai syarat alternatif Izin Poligami 2. Untuk menganalisa Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai Cacat badan sebagai syarat alternatif izin poligami menurut menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam D. Manfaat Penelitian 1. Mengetahui Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai Kriteria cacat badan sebagai syarat alternatif Izin Poligami 2. Mengetahui Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai cacat badan sebagai syarat alternatif izin poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam E. Kerangka Teori 1. Poligami a. Pengertian Poligami Poligami bersumber dari bahasa yang terdiri dua kata bahasa Yunani yaitu poly yang berarti banyak dan gamein artinya kawin, oleh karena itu menurut makna kebebasan dalam menikah. Poligami secara umum merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki beberapa lebih dari satu istri.8 8 Muhammad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. (Bengkulu : 2017) Jurnal Pemerintahan dan Publik dan politik islam. Vol. 2 no 1. hlm. 48 7
Poligami sendiri mempunyai makna perkawinan lebih dari satu. dalam islam mengizinkan suami berpoligami maksimal empat istri. Terdapat ayat yang menjelaskan batasan poligami. Dalam alquran surat An-nisa ayat 3 yang artinya "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir akan tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" Dalam penafsirannya surat al-Nisā ayat 3 menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya al Misbah. yang terkandung Ayat tersebut sebagaimana: "Jika Kamu Takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita selain yatim, maka nikahilah apa yang kamu senangi. Sesuai selera kamu atau wanita lain" lalu jika kamu tidak dapat berlaku adil dalam harta dan perlakuan cinta bila menikah lebih dari satu maka nikahilah seorang saja/ hamba sahayamu yaitu selain anak yatim. Yang mengakibatkan ketidakadilan. Dan mencukupkan satu isteri adalah lebih dekat kepada allah tidak berbuat aniaya, yakni mengantarkan kepada keadilan, atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung"9 Dalam ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami dikenal dan dilaksanakan oleh beberapa penganut syariat agama dan adat istiadat masyarakat saat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. 9 Siti Asiyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, Ikhwanuddin. Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al Misbah Karya M.Quraish Shihab. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya. 2019. Vol. 4 nomor 1. hlm. 87 8
Sebagaimana dalam tafsir ayat An-Nisa ayat 3 sebagai asbabun Nuzul, adanya perang Uhud banyak pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak isteri menjadi jandan dan anak-anak yatim. Dari permasalahan ini maka perkawinan (poligami) diperbolehkan. Ketentuan poligami dalam islam maupun hukum sendiri bahwa poligami diperbolehkan dengan tujuan tidak terwujudnya pernikahan. Dalam pandangan Ilham Marzuq ketentuan dalam poligami dalam islam sendiri bagi seseorang yakni: memiliki sikap akhlak terpuji (mahmudah), iman kuat, harta yang cukup, uzur (dharurat) sebagai penerus generasi, adil menjadi sifat poligami itu sendiri.10 Seorang suami memiliki istri lebih dari seorang dengan batasan empat wanita sebagaimana anjuran sunah rasul dengan kondisi yang mendukung. Sesuai dengan qur'an surat An nisa (4): 3 َعَبُرَو َثَلُ ثَو َنَْثَم ِءآَسِ نلا َنِم ْمُكَل َب اَط اَم وُط ِسْقُ ت َّلاأ ْمُتْف ِخ ْنإَو ْمُتف ِخ ْنِإف ْوُحِكْن اَف ىَىمَت َيْلآ ِفى ا ا َا ًةَد ِحَوَ ف ْاوُلِدْعَ ت لاأ ْدأ َكِلَذ ْمُكُنَْيْ َأ ْتَكَلَم اَم ْو اوُل وُعَ ت َّلاَأ َنى "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai, dua tiga atau empat. Kemuadian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah (seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."11 Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa batasan poligami itu maksimal empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istri sebagaimana yang diparktikkan nabi muhammad SAW.12 10 Ibid. Poligami Dalam Hukum Agama... hlm.50-51 11 An-nisa ayat 3 12 Alquran terjemahan surat an nisa (4) : 3 9
10 Hukum poligami sendiri dapat diamati dari tujuannya dan manfaatnya. Hukum ini terbagi menjadi sunah, makruh, dan haram. Sebagaimana 13 a. Poligami sunah, ketika suami memperoleh izin dari istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami menginginkan seorang keturunan. b. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsunya saja. c. Poligami dilarang yang diharamkan ketika seseorang yang lemah baik ekonomi serta kemampuan dalam adil berbagi akan tetapi dia nekat melakukan poligami. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengatur poligami sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57 dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya Pasal 56 KHI : 13 Ibid hlm.Poligami dalam Agama...hlm. 52
a) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. b) Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 2. Cacat Badan a. Pengertian Cacat Badan Manusia merupakan Makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain termasuk pada penyandang cacat yang harus kita hargai dengan semangat serta memberikan dukungan yang positif. Penyandang Cacat (Disabilitas) adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan fisik14, yang terdiri dari: 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) Tentang Penyandang Disabilitas 11
a) Penyandang Cacat fisik b) Penyandang cacat mental c) Penyandang fisik dan mental Sedangkan berdasarkan derajat kecacatannya dibedakan menjadi :15 a. Cacat tubuh ringan, sebagaimana kebutuhan aktifitas hidup sehari-hari. Tidak memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk dalam golongan cacat termasuk dalam golongan amputasi tangan atau kaki salah satunya, seperti cerebral palcy ringan cacat salah satu kaki, tangan kaki bengkok. b. Cacat tubuh sedang, dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari dapat dilakukan tanpa pertolongan. Termasuk golongan ini celebral palcy sedang. c. Cacat badan tubuh berat, yaitu kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari yang selalu memerlukan pertolongan orang lain, antara antara lain amputasi dua kaki atas lutut dan dua tangan atas siku. b. Cacat Badan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam a) Cacat Badan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Cacat badan atau penyakit bukanlah sesuatu yang diinginkan atau berdasarkan kehendak seseorang, cacat badan atau sakit yang dijadikan sebagai alasan seseorang untuk boleh melakukan poligami yang mana poligami dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, sebagaiman Bab 15 Eny Himawati, Chatarina Rusmiyati. Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. Jurnal informasi vol. 16 no.01 tahun 2011. hlm.21 12
VIII pada Pasal 41 pengadilan memeriksa sebagai alasan alternatif pada poligami, dengan alasan16 : Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan d. Ada atau tidaknya perteujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, peresetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. b) Cacat Badan dalam Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal serupa pada pasal 57 huruf (b) yang menyatakan bahwa syarat sebagaimana seseorang boleh melakukan poligami adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau Sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri; Undang-undang secara tidak langsung sebenarnya memberikan kepada suami istri untuk melakukan poligami, bila di analisis secara khusus masing- masing huruf pada pasal 41 tahun 1975 dan kompilasi hukum islam diatas masing-masing huruf sebagai syarat alternatif suami untuk melakukan izin poligami terhadap isterinya. 16 Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 13
c) Cacat Badan Menurut Pandangan Ulama Dalam syariat islam, dalam masalah perkawinan yang dibahas dalam munakahat sendiri sebagaimana suami memilki hak untuk mengajukan permohonan izin poligami. Adapun yang dimaksud dalam cacat disini adalah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.17Jika terjadi salah satu pihak, baik suami maupun isteri, maka akan menimbulkan penderitaan salah satunya atau menggangu kelestarian suami ataupun isteri. maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada hakim, kemudian pengadilan memberikan izin poligami sebagai syarat alternatif dalam alasan perceraian.18 a) Pembagian cacat yang khusus diderita laki-laki.19 1. Pengebirian 2. Anah yaitu zakar laki-laki tidak dapat ijma 3. Al-khasha, yaitu memotong, meremukan kedua testis tanpa memotong penis. Menurut pandangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa Al Khasha memotong penis tanpa memotong testis b) Penyakit cacat yang secara khusus diderita oleh perempuan: 1. Rataq (vaginanya tertutup daging) 2. Al Qarn, (yang menghalangi Jima') 17 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.213 18 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Shahih Fikih Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hlm. 635 19 Muhammad Jawab Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 281 14
3. Al Fateq (dempetnya saluran kencing dan Vagina) 4. Al Aflum (daging yang tumbuh sehingga mencegah nikmatnya berjima") 5. Ibnu Taimiyah berkata didalam kitab Al khtiyarat bahwasannya istihadhah termasuk (cacat aib) yang nmembolehkannya poligami. c) Penyakit yang diderita laki-laki dan perempuan: 1. Penyakit Gila, menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh untuk memfasakh karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.20 2. Menurut Imam Hanifah, bahwasannya tidak ada fasakh dalam suatu perkawinan yang didasari adanya aib. Tetapi wanita boleh memilih, jika alasannya atau aibnya berupa al jub (terpotongnya zakar) dan unnah (impoten).21 3. Penyakit lepra (judzam) yaitu cacat akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. 4. Penyakit Kusta (barash). Yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak semakin lama besar. 5. Karena adanya penyakit menular, seperti siplis, TBC, dan lain-lain 6. Dalam kitab Fathul Muin, disebutkan penyakit bakhar (mulut berbau busuk) dan shunan keringat berbau busuk).22 20 Muhammad Jawab Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 285 21 Mirza Yinahu, Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Jurnal Al-Mizan. Volume 07.no.1 hlm.9 22 Ali As'ad, Terjemahan Muin (Jogjakarta : menara Kudus, 1997), Jilid III, hlm. 77 15
7. Menurut al fiqh al Islam wa Adillatu karya Wahbah Az Zuhaili tentang kelemahan cacat yang terdapat pada istri maupun suami dijadikan untuk menuntut cerai, secara umum cacat pada pria yang berhubungan dengan penis, sedangkan wanita secara khusus yang berhubungan dengan farji.23 8. Menurut Ibnu Qayyim tentang penyakit atau cacat menurutnya cacat yang diderita si istri tersebut menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Dalam jumlah dan jenis penyakit seperti penyakit gila, kusta, baros (warna putih pada kulit) dan qarn sebab-sebab lain tidak. Dengan jenis penyakit tersebut menjadi fasakh dalam perkawinan. Karena penyakit tersebut menyebabkan suami isteri saling menjauh, tidak adanya rasa kasih sayang lagi.24 9. Al Ghazali membolehkan adanya perceraian karena diantara suami ataupun istri mengalami cacat secara fisik maupun mental. Pendapat al Ghazali ini sama dengan jumhur ulama tetapi menambahkan sempitnya diperbolehkan khiar untuk melanjutkan pernikahan atau mengambil jalan perceraian.25 10. Menurut Ibnu Hazm, cacat yang dibolehkan dalam fasakh sendiri pertama, adanya cacat pada suami, tidak ada jalan lain segala resiko perkawinannya. 23 Yunianti, Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Tenntang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian. Jurnal Syariati Vol. III Nomor 01 Tahun 2017. hlm. 97 24 Dikutip pada Minggu, 02 Maret 2023 Pukul 15.39 25 Mursyid Djawas, dkk. Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali. Jurnal El- Usrah vol. 2 no.1 2019.hlm.117 16
Kedua, sebagai pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak istri memikul segala resiko perkawinan.26 Menurut para ulama fiqh mengemukakan dua syarat bagi masing-masing suami istri untuk mendapatkan haknya mengajukan gugatan perceraian atas dasar cacat diderita pasangannya. Pada saat terjadinya akad nikah pihak mengetahui cacat badan yang dijadikan alasan berpoligami. Sebab jika penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dilangsungkan. 1. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat badan yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan 2. Kalangan mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat badan yang sama dengan pasangannya. Sehingga ia pantas izin mengajukan poligami. F. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka merupakan kajian untuk memperoleh teori yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman penelitian dilakukan dan untuk mempelajari lebih dalam tentang penelitian terdahulu, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik masalah yang sedang diteliti. Pertama, Tama Yudha Wiguna, Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung (2018). "Cacat badan sebagai alasan poligami perspektif Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung". Skripsi ini berisi analisis Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan pengajuan permohonan poligami dengan alasan istri cacat badan, jenis penelitian field reseach, 26 Ibnu Hazm, Al Hikam fi Ushul Al Ahkam, op.ct, juz 5, hlm 4 17
dengan pertimbangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Terkait analisis cacat badan yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk mengajukan izin poligami karena mengganggu keharmonisan hubungan rumah tangga, sehingga menghalangi tugas fungsi peran tugas sebagai istri.27 Persamaan dari skripsi penulis yakni dengan pembahasan izin poligami dengan alasan istri memiliki cacat badan, jenis penelitian fields reseach. Perbedaan pada Pandangan Hakim mengenai kriteria pengabulan izin poligami cacat badan, pengumpulan data tempat yang berbeda penulis menggunakan studi putusan pengadilan wonogiri. Kedua, Skripsi Ahmad Zainal Arifin Progam Studi Hukum keluarga islam UIN Sunan Ampel (2021). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (No.0057/Pdt.G/2019/Pa.Mn)". Skripsi ini membahas Pertimbangan Hukum Membolehkan poligami, selain itu pemohon juga ingin membantu calon istri tuna rungu, ditinjau dari kaidah fikih Jalbu Masālīḥ muqāddamun āla ḍarūl mafasid yang artinya menarik kebaikan dan menolak keburukan dengan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami. metode yang digunakan dengan deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan semua data yang dikaji, kemudian 27 Tama Yudha Wiguna, Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (Uin Raden Intan Lampung, skripsi 2018) 18
data disusun dengan sistematis mengenai Putusan Majelis Hakim Nomor. 0057/pdt.G/2019/PA.MN.28 Persamaan, skripsi Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami, menggunakan sumber data primer dengan bentuk berkas salinan putusan, pertimbangan hakim. Perbedaan Analisis Putusan (No.0057/Pdt.G/2019/Pa.Mn tempat dan objek penelitian yang berbeda pada skripsi skripsi penulis menggunakan Pandangan Hakim terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai alasan Poligami. Ketiga, Skripsi Maulida Tryaningrum Progam studi hukum keluarga islam UIN Maulana Malik Ibrahim (2017). Dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna netra tinjauan maslahah mursalah dalam perkara putusan nomor : 0914/PDT.G/2016/PA.PAS", skripsi ini membahas pengabulan pertimbangan hakim terhadap izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor putusan 0914/Pdt.G/2016/PA.PAS. jenis penelitian empiris pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan analisi deskriptif kualitatif. Faktor rasa ta'awun dan menghindari zina. Dan tinjauan skripsi di atas menggunakan mashlahah mursalah pertimbagan hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan izin poligami.29 28 Ahmad Zainal Arifin. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian izin poligami studi Kasus no putusan 0057/Pdt.G/2019/Pa.Mn. (UIN Sunan Ampel, 2021) 29Maulida Tryaningrum, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna netra tinjauan maslahah mursalah dalam perkara putusan nomor: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS", Progam Studi Hukum Keluarga Islam (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017) 19
Persamaan, skripsi penulis Pengabulan pertimbangan hakim terhadap izin poligami, jenis penelitian empiris pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan analisis data terhadap pandangan hakim terhadap kriteria cacat badan dalam mengabulkan izin poligami, lokasi penelitian berbeda. Jurnal, Shinta Putri Maulidia, "Syarat Poligami dalam Perspektif Undang- undang Perkawinan", Pada jurnal ini membahas batasan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan b undang-undang perkawinan terhadap kedudukan suami dan isteri. Metode penelitian kualitatif, pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, teknik studi dengan dokumentasi.30 Persamaan, Skripsi Penulis penggunaan metode penelitian dengan Kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, pembahasan syarat alternatif pada permohonan izin poligami. Perbedaan pada skripsi penulis Jenis penelitian Field reseach, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara Hakim, sumber data putusan nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng. Jurnal, Ni Wayan Girisawitri, Diangsa Wagian. "Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami karena Istri Tidak memenuhi Kebutuhan Batin (Sudi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/Pa.Mtr)"pada jurnal ini membahas alasan syarat pemberian izin poligami karena istri tidak memenuhi 30Shinta Putri Maulidia, Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 16 nomor 6. 2021. 20
kebutuhan batin. Metode penelitian dengan penelitian normatif pengumpulan data studi kepustakaan.31 Persamaan, pada skripsi penulis memiliki kesamaan analisis yuridis terhadap pemberian istri poligami studi putusan, istri memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi. Perbedaan Skripsi penulis membahas alasan pandangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami istri cacat badan, metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif field reseach, penelitian normatif teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan wawancara. Jurnal, Dermawansyah. Analisis Kriteria Cacat Badan dan sakit sebagai alasan Poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam membahas kriteria cacat badan sebagai alasan poligami dalam pandangan hukum islam, pengumpulan data dengan library reseach dan field reseach, dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan metode induktif dan deduktif.32 Persamaan, pada metode penelitian sama dengan penulis, membahas kriterian Cacat Badan atau sakit sebagai alasan poligami, tekhnik penulisan, pengumpulan data. Perbedaan lokasi penelitian dengan studi putusan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri analisis data dengan deduktif. 31 Ni Wayan Girisawitri, Diangsa Wagian. Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami Karena Istri Tidak memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.MTR), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol.2 no. 2021. 32 Dermawansyah. Analisis Kriteria Cacat Badan dan sakit sebagai alasan Poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana mana. Vol. 1 no.1 2020 21 teknik
G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis Penelitian dilakukan dengan lapangan field reseach.33 Metode Pendekatan dengan metode Kualitatif. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap pengabulan permohonan Izin poligami dengan alasan istri cacat badan dengan mengkaji bagaimana pandangan Hakim terhadap pemahaman Cacat Badan yang ada pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam. 2. Sumber data Sumber Data Kualitatif sebagai data tanpa komponen numerik (numerik) data yang tercipta dari penelitian ini lebih terfokus pada interpretasi data yang dikumpulkan.34 Menurut Meolong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang akan digunakan.35 a. Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber para pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Sebagaimana menggali sumber data dengan melakukan wawancara terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terkait kriteria cacat badan sebagai alasan poligami. 33 Ismail Nurdi dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm. 75 34 Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif & Kulaitatif dan R&D. (Bandung, Rosdakarya : 2014) hlm.224 35 Lexy J.Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, cet ketiga : 2018) hlm.157 22
b. Data Sekunder adalah sumber data diperoleh tidak langsung dari sumbernya. studi literatur dengan adanya dengan cara mengutip, mencatat serta menelaah bahan kajian literatur.36 Sebagai data sekunder peneliti menggunakan data Putusan yang berhubungan dengan putusan Izin Poligami dengan alasan Istri Cacat Badan di Pengadilan Agama Wonogiri. c. Data Tersier adalah sumber data yang didapatkan yang tidak langsung dari sumbernya. studi literatur dengan adanya pendukung data primer dengan cara mengutip, mencatat serta menelaah bahan kajian literatur. yang dapat mendukung keterlibatan data primer sebagaimana Jurnal esay, Artikel, buku, ensiklopedia, undang-undang Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. 3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B yang berkedudukan di Jalan Pemuda I Sanggrahan, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai tanggal 3 April 2023 sampai 3 Mei 2023. 4. Teknik pengumpulan data a. Wawancara Wawancara merupakan percakapan dengan maksud yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (narasumber). Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam aktivitas riset yang 36 Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. (Bandung, Alfabeta : 2020) cetakan kedua hlm. 99 23
berlangsung secara lisan dengan mencari informasi-informasi keterangan. Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data.37 Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu : 1) Wawancara terstruktur (structural interview) 2) Wawancara Semi terstruktur (Semistructural interview) 3) Wawancara tidak terstruktur (Unstructural interview) Jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan secara fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya. dalam wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan. Wawancara yang dilakukan yakni wawancara terstruktur. wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Wonogiri sebagai informan dengan tanya jawab mengenai Kriteria cacat badan terhadap batasan cacat badan di kabulkannya izin poligami. Adapun hakim yang dijadikan sumber data atau informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang hakim, yaitu Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I dan Saifuddin, S.HI. semuanya hakim pengadilan Agama Wonogiri. Sebagai informan dalam memberikan pendapat nya tentang Cacat Badan sebagai alasan izin poligami. b. Dokumentasi 37 Bambang Waluyo, (Penelitian Hukum Praktek), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 57 24
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi adalah teknik menelusuri catatan tertulis tentang peristiwa kegiatan pada waktu itu. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi salinan putusan tentang izin poligami dengan alasan istri cacat badan. Sebagai data yang melatarbelakangi adanya suatu kasus yang sudah diketahui oleh si peneliti. Penentuan bahan Hukum Sekunder berupa salinan putusan perihal izin poligami dengan teknik Purpossive sampling, teknik ini merupakan teknik pemilihan subjek dengan menggunakan kriteria tertentu yang dianggap mempunyai kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang didapatkan dengan disesuaikan menggunakan kriteria tertentu. 5. Teknik analisis data Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan dan mengungkapkan objek yang diteliti. Penjabaraan dilakukan dengan teknik deduktif, yaitu gambaran secara umum tentang kewenangan apa saja yang melekat dengan Pengadilan agama sehingga dapat terikat dengan aturan khusus Tentang Alasan Permohonan Izin Poligami dikaitkan juga dengan Teori Contra Legem yaitu Penafsiran nilai-nilai hukum progresif yang menghendaki oleh hakim dalam menjawab suatu persoalan hukum yang belum jelas aturannya.38 Teknik analisis data yang digunakan dengan interactive model, sebagaimana unsurnya meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik interaktif model Merupakan suatu tahap lanjutan dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat 38 Luth Gede Siska Dewi Gelgel, I Made Sarjana. Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Artikel (Fakultas Hukum: Universtas Udayana).hlm. 5 25
26 sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah kesimpulan diambil peneliti kemudian memastikan keaslian data proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan pada data.Teknik pada penelitian ini diperoleh data yang kredibel, sebagaimana berikut : 1. Pengumpulan Data, merupakan kegiatan mencari data dari lapangan dengan tujuan menjawab permasalahan dalam penelitian. 2. Reduksi Data (Data Reduction), merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga dapat diambil kesimpulannya. Reduksi data bagian dari merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.39 3. Penyajian Data (Display Data), merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Ssebagaimana Miles dan Huberman mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adaalah dengan teks yng bersifat naratif.40 4. Penarikan Kesimpulan (Verification), merupakan penarikan kesimpulan. Verifikasi data sendiri dilakukan jika kesimpulan awal yang ditemukan masih sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 39 Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif & Kulaitatif dan R&D. (Bandung, Rosdakarya : 2014). hlm.92 40 Sugiyono. Metode Penelitian....hlm.95
Verifikasi data ataupun penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil agar tidak menyimpang. H. Sistematika Penulisan Sistem Kepenulisan yang dirancang sesuai dengan kepenulisan buku panduan metodologi penelitian yang diberlakukan buku panduan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dengan begitu rancangan yang ditulis dalam bentuk struktur sebagaimana berikut : Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjuan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori. Pengertian Poligami, dasar Hukum Poligami, Syarat- syarat Poligami, Prosedur Poligami. Pengertian Cacat Badan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Cacat Badan Menurut Pandangan Ulama. Sebagai landasan teori yang menjelaskan definisi pembahasan yang terkait dengan alasan Izin Poligami istri mengalami cacat badan/ sakit. Bab III Deskripsi Umum Pengadilan Agama Wonogiri, deskripsi salinan Putusan izin poligami dengan alasan Istri mengalami Cacat Badan/ sakit, Pendapat Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai alasan Izin Poligami. Bab IV Analisis. Analisis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengenai kriteria Cacat Badan sebagai Alasan Izin Poligami 27
dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bab V Penutup. Kesimpulan dan saran. Sebagai maksud yang berasal dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian. Sebagai kesimpulan data yang diperoleh secara rinci disertai saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan Permohonan Izin Poligami dengan alasan istri mengalami cacat badan 28
BAB II LANDASAN TEORI POLIGAMI, CACAT BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN MENURUT PANDANGAN ULAMA A. Poligami 1. Pengertian Poligami Poligami barasal dari bahasa yunani, dari suku kata poli atau polus yang mempunyai arti banyak dan gamein atau gamos" yang memiliki arti kawin atau pernikahan. Scara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu yang dibatasi paling banyak empat istri.1 Poligami juga diartikan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Menurut Abdurahman Ghozali berpendapat bahwa poligami sendiri merupakan seorang suami yang beristri lebih dari satu. Namun dalam hukum islam sendiri hanya dibatasi sampai empat orang wanita saja. Apabila melebihi empat istri maka hal tersebut mengingkari syariat agama. Sebagaimana kemaslahatan hidup bagi suami maupun istri.2 1 Abdul Abdurahman Ghozali, "Fiqih Munakahat" (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.129 2 Abdul Abdurahman Ghozali, "Fiqh Munakahat" (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), hlm 131 29
Dalam bahasa arab sendiri "Ta'addud al zaujah" yang berarti seorang laki- laki yang mengumpulkan istri dalam tanggung jawabnya dua sampai empat dan tidak boleh lebih.3 2. Dasar Hukum Poligami dalam Alquran Syarat dalam poligami dalam islam maupun hukum sendiri bahwa poligami diperbolehkan dengan tujuan tidak terwujud nya perkawinan. Dalam pandangan Ilham Marzuq syarat dalam poligami dalam islam sendiri bagi seseorang yakni: memiliki sikap akhlak terpuji (mahmudah), iman kuat, harta yang cukup, uzur (dharurat) sebagai penerus generasi, adil menjadi sifat poligami itu sendiri.4 Seorang suami memiliki istri lebih dari seorang dengan batasan empat wanita sebagaimana anjuran sunah rasul dengan kondisi yang mendukung. Sesuai dengan qur'an surat an nisa (4): 3 َثَلُ ثَو َنَْثَم ِءآَسِ نلا َنِم ْوُحِكْن اَف ىَىمَت َيْلآ ِفى اوُط ِسْقُ ت َّلاأ ْمُتْف ِخ ْنإَو ْمُكَل َب اَط اَم ا ْمُتف ِخ ْنِإف َعَبُرَو َا ًةَد ِحَوَ ف ْاوُلِدْعَ ت لاأ اوُل وُعَ ت َّلاَأ َنىْدأ َكِلَذ ْمُكُنَْيْ َأ ْتَكَلَم اَم ْو "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai, dua tiga atau empat. Kemuadian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah (seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."5 3Arij Abdurahman Al-Sunah, "Memahami Keadilan dalam Poligami" (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), hlm. 25 4 Muhammad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. (Bengkulu: 2017) Jurnal Pemerintahan dan Publik dan politik islam. Vol. 2 no 1.hlm. 50 5 Qs. An-nisa ayat 3. 30
Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa batasan poligami itu maksimal empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istri sebagaimana yang diparktikkan nabi muhammad SAW.6 Terdapat hadits menjelaskan kebolehan poligami seperti Ghilan bin Salmah Al-Shaqafiy yang memiliki sepuluh istri dan Harits bin Qais RA yang memiliki delapan istri, lalu diperintahkan oleh rasulullah SAW agar menyisakan empat istri saja. Sebagaimana riwayat berikut.7 ُّ ِبِ نلا ُهَل َلَقَ ف ،ٍةَوَسِن ُرْشَع ُهَتَْتَ َمَلْسَأ ْيِفَق ثلا َةَمَلَس َنْب َن َلَْيَغ َّنَأ َرَمُع ِنْبا ِنَع اَعَ بْرَأ َّنُهْ نِم َْتَْخِا:َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص "Dari Salim bin Abdullah dari ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah al Syaqafi masuk islam dia mempunyai sepuluh istri dimasa jahiliyah. Maka istri-istri terebut masuk Islam bersama Ghailan, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara sepuluh istri tersebut (HR. Ahmad dan Tirmidhi). 3. Dasar Poligami dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam Dasar hukum poligami dalam hukum positif telah dijelaskan dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur Pasal 6 Alquran terjemahan surat An nisa (4): 3 7 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Ilsam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Ilsam dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI, Cet ke 3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 158 31
32 4 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kompilasi hukum islam sendiri telah mengatur poligami sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut. Pasal 56 KHI: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.8 8 Muhammad Shahrur Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami" terj. Sahron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 428
4. Syarat-syarat Poligami Seorang suami yang hendak ingin menikah lebih dari satu istri maka wajib memenuhi ketentuan yang sudah di atur dalam Undag-undang. Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama. Suami memenuhi syarat yakni : 1. Tidak ada hambatan baik hukum ataupun agama bagi yang terlibat. Untuk melakukan poligami suami harus mengikuti peraturan yang sudah diatur hukum ataupun agama berapa jumlah istri yang akan hendak dinikahi dan tidak terdapat ikatan atau nasab dan susuan dengan calon istri. 2. wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Suami yang akan melakukuan poligami harus sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dengan dilakukannya untuk keabsahan poligami. Apabila tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan agama maka poligami tidak bisa dilakukan 3. ketentuan syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan poligami bisa mengajukan permohonan poligami sebagaimana pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni : a) Adanya persetujuan isteri-isteri dalam memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami. Dengan memberikan persetujuan bisa tertulis maupun lisan. b) Adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Sebagaimana pasal 41 huruf (c) Undang-undang-undang nomor 9 Tahun 1975. 33
Suami yang akan melakukan poligami mampu memenuhi dan menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dengan membutikan surat keterangan penghasilan dan pajak atau surat keterangan yang lain yang dapat menunjang bahwa suami sanggup menjamin kehidupan isteri dan anaknya. a) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak- anaknya. Sebagaimana pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974. b) Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami jika memenuhi syarat alasan-alasan sebagaimana berikut: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Adapun alasan dibenarkan dengan melihat ketentuan yang ada, ketidakmampuan isteri dalam melaksanakan kewajibannya, menyebabkan hak-hak yang sepatutnya diperoleh suami dalam rumah tangga menjadi tidak dapat terlaksana.9 b) Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Cacat badan disini yang dimaksud yaitu penyakit cacat badan yang dialami oleh isteri pada badannya yang menurut penjelasan yang diberikan dokter penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan. Apabila suami menceraikan isteri yang dalam keadaan jelas tentu perbuatan tersebut berlawanan dengan kemanusiaan.10 c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan Apabila istri tidak memungkinkan untuk melahirkan keturunan atau pernikahan yang dijalani sudah 10 tahun lebih dan masih belum dikaruniai anak, 9 Titik Triwulan dan Trianto, "Poligami Perspektif Perikatan Nikah" (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm 125 10 Titik, Poligami Perspetif.., hlm. 126 34
menjadi sebab kemungkinan yang dapat terjadi yakni suami yang mandul atau dari kedua belah pihak mengalami kemandulan. Menurut ketetapan yang dapat diketahui seorang suami yang hendak poligami memenuhi syarat yang diatas. Sebagaimana poligami adalah hak bagi suami, pihak isteri pertama turut dalam memastikan suami sanggup atau tidaknya melaksanakan atas izin poligami di Pengadilan agama. Syarat kehalalan poligami, seorang suami harus berlaku adil kepada isteri- isterinya dan anak-anaknya. Sebelum poligami seorang suami harus yakin pada dirinya mampu berlaku adil. 5. Prosedur Poligami Langkah yang dilakukan dalam poligami yaitu seorang melangsungkan pengajuan poligami permohonan ke Pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya, untuk mendapatkan persetujuan hakim pada pengadilan setempat. Adapun pengajuan permohonan itu bermaksud untuk menghendaki beristri lebih dari satu, serta dalam mengajukan permohonan tersebut harus secara tertulis maupun lisan.11 sebagaimana prosedur Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuannya. Dalam pasal 55 KHI dipaparkan bahwa, seorang suami terlebih dahulu untuk melakukan poligami memastikan dahulu, seperti mendapatkan syarat persetujuan dari isteri-isteri, dalam bentuk ucapan lisan maupun tulisan, dan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.12 11 Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 203 12 Abdurahman, "Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), Pasal 55 KHI. hlm. 126 35 suami
36 Para pihak menghendaki terjadinya poligami, wajib mengajukan permohonan poligami secara tertulis disertai alasan-alasan kepada pengadilan Agama didaerah tempat tinggal. Begitu juga pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang suami yang akan poligami, maka ia patut mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama. Permohonan izin poligami dari pengadilan Agama menetapkan putusan dan mengizinkan berpoligami kepada suami jika persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi dari segi syarat kumulatif dan alternatif, sebab apabila tidak ada persetujuan dari Pengadilan Agama Poligami tidak dapat dilakukan, maka tidak adanya keabsahan hukum. B. Cacat Badan 1. Pengertian Cacat Badan Manusia merupakan Makhluk sosial yang membutuhkan dorongan orang lain termasuk pada penyandang cacat yang harus kita hargai dengan antusias serta memberikan dukungan yang positif. Penyandang Cacat (Disabilitas) adalah orang yang memilki kelainan fisik dan mental, yang dapat menghambat melakukan selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang Cacat fisik, penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat hambatan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir akibat kecelakaan, penyakit, atau dampak dari pengobatan medis.13 Cacat pada fisik ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua): 13 Macam-macam Disabilitas dan Cara Penanganannya. Diakses 16 Maret 2023. Pukul 08.20
a. Menurut sebab cacat adalah cacat lahir, disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, perang. b. Menurut jenis cacat adalah (amputasi) tungkai dan lengan, cacat tulang sendi pada tungkai dan lengan, cacat tulang punggung, celebral palcy; cacat lain yang termasuk pada tubuh orthopedi; paraplegia.14 a) Penyandang cacat mental, disabilitas yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Seperti bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. b) Penyandang sensorik, disabilitas yang mengalami gangguan pada seperti tuna rungu, wicara dan netra. Sedangkan berdasarkan derajat kecacatannya dibedakan menjadi:15 a) Cacat tubuh ringan, sebagaimana kebutuhan aktifitas hidup sehari-hari. Tidak memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk dalam golongan cacat termasuk dalam golongan amputasi tangan atau kaki salah satunya, seperti cerebral palcy ringan cacat salah satu kaki, tangan kaki bengkok. b) Cacat tubuh sedang, dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari dapat dilakukan tanpa pertolongan. Termasuk golongan ini celebral palcy sedang. 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas. 15 Eny Himawati, Chatarina Rusmiyati. Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. Jurnal informasi vol. 16 no.01 tahun 2011. hlm.21 37
c) Cacat tubuh berat, yaitu kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari yang selalu memerlukan pertolongan orang lain, antara antara lain amputasi dua kaki atas lutut dan dua tangan atas siku. Penyandang cacat tubuh sebagai salah satu sebagai dari penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang masalah sosial lainnya. Bahkan mengarah ke over protectiv, rasa rendah diri, percaya diri, faktor-faktor ini mempengaruhi karakteristk tersebut bisa berasal dari traumatik, faktor bawaan, penyakit, waktu terjadinya kecacatan, perlakuan lingkungan masyarakat setempat. 2. Cacat Badan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam a) Cacat Badan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Cacat badan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang Cacat pasal 6 huruf (b) yaitu "setiap penyandang mempunyai hak dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.16 Sebagaimana hak yang dimiliki untuk mendapatkan perlakuan dan pelayan secara wajar, baik, dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 perihal cacat badan memberikan pengertian bahwa bahasa yang lebih baku menggunakan istilah Penyandang Disabilitas, sementara pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masih menggunakan cacat badan. Pada pasal 1 dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa Penyandang Disabilitas merupakan 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 38
39 setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, psikis, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisispasi secara penuh dan efektif dengan warga negara berdasarkan kesamaan hak.17 Memahami pasal diatas, dapat dikemukakan penggunaan pada pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut lebih baik menggunakan bahasa penyandang Disabilitas daripada Cacat Badan karena Istilah cacat Badan diartikan sebagai orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa cacat badan dianggap mempertahankan ketergantungan atau tidak mampu untuk bertahan hidup. Padahal dasarnya mereka juga memiliki hak yang sama dengan manusia yang normal. Cacat badan merupakan kondisi kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir maupun penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa disembuhkan. Cacat badan atau penyakit bukanlah sesuatu yang diinginkan atau berdasarkan kehendak seseorang, cacat badan atau sakit yang dijadikan sebagai alasan seseorang untuk boleh melakukan poligami yang mana poligami dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, sebagaiman Bab 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
VIII pada Pasal 41 pengadilan memeriksa sebagai alasan alternatif pada poligami, dengan alasan18 : Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; iii. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemapuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Pasal diatas pada huruf (a) nomor romawi ii Cacat badan atau penyakit dijadikan sebagai alasan poligami, bermakna ambiguitas tanpa memberikan kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan berpoligami, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran yang teralu luas cacat badan. b) Cacat Badan dalam Kompilasi Hukum Islam 18 Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 40
Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal serupa pada pasal 57 huruf (b) yang menyatakan bahwa syarat sebagaimana seseorang boleh melakukan poligamu adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri; Undang-undang secara tidak langsung sebenarnya memberikan kepada suami istri untuk melakukan poligami, bila di analisis secara khusus masing-masing huruf pada pasal 41 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam diatas masing-masing huruf sebagai syarat alternatif suami untuk melakukan izin poligami terhadap isterinya. 3. Cacat Badan Menurut Pandangan Ulama Dalam syariat islam, dalam masalah perkawinan yang dibahas dalam munakahat sendiri sebagaimana suami memiliki hak untuk mengajukan permohonan izin poligami. Adapun yang dimaksud dalam cacat disini adalah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.19 Diantara penyakit atau cacat badan ini suami ataupun istri atau bahkan keduanya. Jika terjadi salah satu pihak, baik suami maupun isteri, maka akan menimbulkan penderitaan salah satunya atau menggangu kelestarian suami ataupun isteri. maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada hakim, kemudian 19 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.213 41
pengadilan memberikan izin poligami sebagai syarat alternatif dalam alasan izin poligami.20 Cacat rohani merupakan penyakit rohani seperti keraguan kejahilan kesombongan dan sebagainya. Dampak penyakit rohani sendiri berdampak luas baik terhadap masyarakt luas maupun lingkungan. Sedangkan penyakit jasmani yaitu penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit pada badan. a. Pembagian cacat yang khusus diderita laki-laki21 a) Pengebirian b) Anah yaitu zakar laki-laki tidak dapat ijma c) Al-khasha, yaitu memotong, meremukan kedua testis tanpa memotong penis. Menurut pandangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa Al Khasha memotong penis tanpa memotong testis. b. Penyakit cacat yang secara khusus diderita oleh perempuan : a) Rataq, tersumbatnya liang senggama tidak dapat difungsikan lagi, terganggunya organ seksual. b) Al Qarn, sesuatu benjolan yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. c) Al Fateq (dempetnya saluran kencing dan Vagina) d) Al Aflum (daging yang tumbuh sehingga mencegah nikmatnya berjima") e) Ibnu Taimiyah berkata didalam kitab Al khtiyarat bahwasannya istihadhah termasuk (cacat aib) yang nmembolehkannya poligami. 20 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Shahih Fikih Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hlm. 635 21 Muhammad Jawab Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 281 42
c. Penyakit yang diderita laki-laki dan perempuan: 1. Penyakit Gila, menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh untuk memfasakh karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.22 2. Menurut Imam Hanifah, Bahwasannya tidak ada fasakh dalam suatu perkawinan yang didasari adanya aib. Tetapi wanita boleh memilih, jika alasannya atau aibnya berupa al jub (terpotongnya zakar) dan unnah (impoten).23 3. Penyakit lepra (judzam) yaitu cacat akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. 4. Penyakit Kusta (barash). Yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak semakin lama besar. 5. Karena adanya penyakit menular, seperti siplis, TBC, dan lain-lain 6. Dalam kitab Fathul Muin, disebutkan penyakit bakhar (mulut berbau busuk) dan shunan keringat berbau busuk).24 7. Menurut al fiqh al Islam wa Adillatu Karya Wahbah Az Zuhaili tentang kelemahan cacat yang terdapat pada istri maupun suami dijadikan untuk 22 Muhammad Jawab Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, hlm. 355 23 Mirza Yinahu, Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Jurnal Al-Mizan, 2021 Volume 07 no 1 hlm.9 24 Ali As'ad, Terjemahan Muin, (Jogjakarta: menara Kudus, 1997), Jilid III, hlm. 77 43
menuntut cerai, secara umum cacat pada pria yang berhubungan dengan penis, sedangkan wanita secara khusus yang berhubungan dengan farji.25 8. Menurut Ibnu Qayyim tentang penyakit atau cacat menurutnya cacat yang diderita si istri dan cacat tersebut menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Dalam jumlah dan jenis penyakit seperti penyakit gila, kusta, baros (warna putih pada kulit) dan qarn sebab-sebab lain tidak. Dengan jenis penyakit tersebut menjadi fasakh dalam perkawinan. Karena penyakit tersebut menyebabkan suami isteri saling menjauh, tidak adanya rasa kasih sayang lagi.26 9. Al Ghazali membolehkan adanya perceraian karena diantara suami ataupun istri mengalami cacat secara fisik maupun mental. Pendapat al Ghazali ini sama dengan jumhur ulama tetapi menambahkan sempitnya diperbolehkan khiar untuk melanjutkan pernikahan atau mengambil jalan perceraian.27 10. Menurut Ibnu Hazm, cacat yang dibolehkan dalam fasakh sendiri pertama, adanya cacat pada suami, tidak ada jalan lain segala resiko perkawinannya. Kedua, sebagai pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak istri memikul segala resiko perkawinan.28 25 Yunianti, Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian. Jurnal Syariati Vol. III Nomor 01 Tahun 2017. hlm. 97 26 Mirsa Yainahu, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Al Mizan Vol. 07 no.1 2021. Hlm.10 27 Mursyid Djawas, dkk. Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali. Jurnal El-Usrah Vol. 2 no.1 2019.hlm.117 28 Ibnu Hazm, Al Hikam fi Ushul Al Ahkam, op.ct. juz 5, hlm 4 44
45 11. Menurut pandangan ulama al Maraghi, seorang ahli tafsir diperbolehkannya Poligami adanya Isteri mengalami Mandul, sedangkan pasangan mengharapkan keturunan, usia isteri mencapai monopouse, sebagaimana terpeliharanya kehormatan diri agar tidak terjerumus dari perbuatan dalam perzinaan.29 Dalam pendapatnya mencatatkan kaidah hukum Islam "Dar 'u al-masfasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih"(menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Dalam kaitannya ayat poligami yaitu surat An-nisa ayat 129 mencatatkan, yang terpenting harus ada upaya maksimal suami untuk berbuat adil. 12. Menurut Pandangan Rasyid Ridha, sebagai ulama Kontemporer sendiri Poligami bertentangan dengan Tujuan Perkawinan. Akan tetapi sebagaimana pendapatnya bahwa poligami memiliki sisi positif (kemaslahatan). Sebagaimana pasangan yang belum mempunyai keturunan dan si isteri mengalami sakit yang sulit akan sembuh sehingga menyebabkan problem fisik lainnya.30 13. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, berpendapat faktor yang diperbolehkannya poligami, dikarenakan istri mandul, terdapat fisik yang menderita berkepanjangan.31 29 Rafika Ridha Izzati, Khusnul Mufidati. Istri Monopouse sebagai Alasan Poligami. International Conferenrence on Islam, and Society (INCOILS). 2021.hlm. 11 30 Rafika, Khusnul.... Ibid. Hlm.11 31 Ibid. Hlm. 12
Menurut para ulama fiqh mengemukakan dua syarat bagi masing-masing suami istri untuk mendapatkan haknya mengajukan gugatan perceraian atas dasar cacat diderita pasangannya. 1. Pada saat terjadinya akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini mengetahui cacat badan yang dijadikan alasan berpoligami. Sebab jika penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dilangsungkan. 2. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat badan yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan 3. Kalangan mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat badan yang sama dengan pasangannya. Sehingga ia pantas izin mengajukan perceraian. Para ulama sepakat jika seorang suami mengetahui cacat badan sebelum menggauli istrinya, maka dia boleh menceraikan istrinya dan dia tidak wajib membayar mahar. Para Ulama empat Imam Mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara suami istri disebabkan adanya aib atau cacat pada keduanya. Hanya saja mereka berselisih pendapat dan batasan pendapat tentang rincian dan batasan menyebabkan bolehnya poligami. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abbas bahwasannya wanita tidak boleh dikembalikan kepada walinya kecuali disebabkan empat aib yakni; gila, lepra, kusta, dan cacat farjinya. Sebagian pendapat syafi'iyah berpendapat bahwa wanita boleh dipulangkan karena 46
aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan budak wanita yang dia beli. 47
BAB III DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B, SALINAN PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI, PENDAPAT HAKIM TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI A. Gambaran Umur Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Pengadilan agama Wonogiri kelas 1B merupakan bagian dari pelaksana kehakiman yang berkantor di Jalan Pemuda I Jalan Sanggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonokarto, Kabupaten Wonogiri dengan Kode Pos 57612. Dalam melakukan tugasnya pengadilan agama wonogiri merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dalam wewenang, memutus penyelesaian perkara di tingkat pertama pada aspek perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf dan shadaqah menurut hukum islam. sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang- undang nomor 50 tahun 2009. Pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, menyelesaikan perkara orang yang beragama Islam. Tugas dari pengadilan agama Wonogiri antara lain Pembinaan, berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. KMA No KMA/080/VII/2006 Pengadilan Agama mempunyai wewenang memberikan tuntunan bimbingan, dan kepala pimpinan pada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah pengawasan. berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan Agama berhak mengadakan pengawasan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan di bawah jajarannya agar peradilan dapat berjalan dengan seksama dan administrasi, berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan Agama 48
berhak menyelenggarakan adminsitrasi, peradilan ialah teknis dan persidangan dan administrasi umum tentang kepegawaian dan keuangan. Kewenangan di Pengadilan Agama Wonogiri kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai 53 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- undang No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama wewenang Peradilan agama terbagi menjadi dua yakni, a. Kewenangan Relatif Kewenangan relatif selaku kekuasaan majelis hukum peradilan agama. Dalam memutuskan dasar hukum dari kompetensi relative pengadilan agama didasarkan pada pedoman syarat Undang- undang Hukum Kegiatan Perdata. Pada pasal 54 Undang- undang Nomor. 7 tahun 1989 ditetapkan kegiatan yang berlaku pada area peradilan agama ialah hukum kegiatan perdata yang berlaku pada kawasan peradilan agama. b. Kewenangan Absolut Kewenangan Absolut mempunyai wewenang secara mutlak untuk memeriksa baik yang berhubungan jenis perkara dan tingkatan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, meninjau dan memutus perkara antara orang islam. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 50 tahun 2009 (3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 7 tahun 1989) menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah ruang lingkup hukum perdata yang dapat membantu mnyelesaikan perkara yang beragama islam. Bidang yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah mencakup perkara dalam bidang pernikahan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan sengketa ekonomi. 49
1. Visi dan Misi a.Visi Pengadilan Agama Wonogiri kelas 1B ialah " Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri Agung" b. Misi Pengadilan Agama Wonogiri kelas 1B ialah 1) Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 3) Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; 4) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 2. Struktur Organisasi Gambar diatas merupakan bagan struktur organisasi periode tahun 2023 pada pengadilan agama wonogiri kelas 1B.1 Gambar 1 Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B No Jabatan Nama 1 Ketua Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.SI 2 Wakil Ketua Yudi Hardeos, S.H.I.,M.SI 3 Panitera Suminah, S.H,M.H 4 Sekretaris Suroso, S.H.,M.H 5 Hakim a. Drs. H.Yazid Alfahri, S.H.,M.H b. Hasanuddin, S.Ag. 1 Website Https-pa-Wonogiri/Profil Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri masa periode tahun 2023. 50
c. M.Saifuddin,S.H.I. d. Mamfaluthy,S.H.I.,M.H 6 Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan a. Hj. M. Djamilah, S.HI b. Sakinah Cherya Maretha Ritongga, S.A.P 7 Kasubag Evi Komalasari Kepegawaian & Oratala 8 Kasubag Keuangan Umum & Keuangan Danang Sanjaya, S.H. Verifikasi Keuangan Dyah Kartika Sukmawati, S.Ak. Pengelola barang milik negara Silvia Ramadhani, A.md 9 Panitera Muda Harmiati, B.S.H.,M.H Permohonan 10 Pengadministrasi Register Perkara Andini Shelly Andia, A.md A.B 11 Panitera Muda Gugatan Sasmito, S.H 12 Panitera Muda Hukum Uswatun Chasanah, S.H 13 Panitera Muda a. Aliya Yusticia PramudyaWardani, S.H Analisis Perkara Peradilan b. Ajeng Ameliana Dewi, S.H 14 Pengelola Perkara a. Wakhidatun Nisa, A.md Peradilan b. Nabila Listya Dhivana, A.Md.A.B 15 Register Perkara a. Tarmuji, S.H Panitera Pengganti b. Imam Nurwanto, S.H c. Safarudin Zuhri, S.H d. Nur Ichwan, S.H.I., M.H 16 Jurusita dan Jurusita Pengganti a. Khomsa Ali Mustofa b. Abdul Hamid c. Agus Nopriyanto Sumber : Website Struktur Organisasi PA Wonogiri 51
3. Wilayah Yuridiksi Gambar 2 Peta Kabupaten Wonogiri 2 Sumber : Peta Kabupaten/Kota Wonogiri Letak Geografis Kabupaten Wonogiri antara 7º 32' sampai 8º15' lintang selatan (LS) serta antara 110º 41' sampai 111º 18' Bujur Timur (BT) dengan luas kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah provinsi jawa tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km. batas wilayah sebagai berikut; a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar b. Sebelah timur : berbatasan dengan kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur c. Sebelah selatan : berbatasan dengan kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Samudera Indonesia. 2 Dikutip dari pa/profil-pengadilan.html diakses pada 1 maret 2023 pukul 08.05 WIB 52
d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B 1. Proses Berperkara Izin Poligami Permohonan Izin Poligami merupakan perkara permohonan di Pengadilan Agama Wonogiri telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dalam Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permohonan izin poligami tertulis dengan bukti-bukti dan alasan yang lengkap dengan mendasari permintaan izin melakukan poligami, sesuai syarat pasal 55 kompilasi hukum islam. Dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan yang berada wilayah kediaman Pemohon, termasuk dalam perkara perizinan poligami dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan izin poligami dihadiri Pemohon dan termohon. Proses beracara, perkara izin poligami yang bersangkutan sebagaimana tata cara yang digunakan perdata lain. Alur dalam berperkara yang dilalui, sebagaimana berikut : 53
Gambar 3 Alur berperkara di Pengadilan Agama3 Sumber : Website PA Wonogiri Proses Berperkara a. Tahap Pendaftaran Perkara Adapun yang harus disiapkan pemohon ketika akan mengajukan izin poligami antara lain: 1) Surat permohonan izin poligami ditujukan kepada ketua pengadilan dengan rangkap 7 dan soft copy (CD) 2) Pemohon adalah suami termohon adalah istri 3) KTP Asli dan Fotocopy 1 lembar tanpa dipotong 4) Buku Nikah Asli dan Fotocopy 1 lembar tanpa dipotong 5) Surat keterangan adil dan fotocopy bermaterai Rp.6.000 3 Dikutip dari berperkara-pengadilan.html diakses pada 2 maret 2023 pukul 13.45 WIB 54
6) Surat keterangan bersedia dimadu dari istri Pemohon bermaterai Rp.6.000- 7) Surat keterangan penghasilan Pemohon diketahui Kepala Desa/Lurah bermaterai Rp.6.000.-; 8) Surat pernyataan tentang harta Gono-gini yang ditandatangani oleh Pemohon dan Istri bermaterai Rp. 6000-; mengetahui kepala Desa/Lurah setempat; 9) Surat keterangan status perkawinan calon Istri pemohon dari Kepala Desa/Lurah Setempat; 10) Membayar biaya panjar perkara. Proses yang akan dilalui Pemohon/Suami dan Termohon Istri proses pendaftaran perkara yakni: 1) Pertama, pihak yang akan berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan; 2) Kedua pihak berperkara menghadap PTSP menyerahkan surat Permohonan; 3) Ketiga petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dengan menaksir biaya panjar yang kemudian ditulis surat kuasa untuk membayar (SKUM); 4) Keempat, Petugas menyerahkan kembali surat permohonan Kepada Pemohon disertai SKUM; 5) Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada Kasir Surat permohonan tersebut dan SKUM; 55
56 6) Kasir menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan; 7) Kasir menyerahkan SKUM asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank; 8) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. 9) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. 10) Kasir setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. 11) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas surat permohonan serta tindakan pertama SKUM; 12) Petugas mendaftar/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas; 13) Petugas menyerahkan kembali permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara; 14) Pendaftaran selesai, pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
57 b. Tahap pemeriksaan perkara Tahap pemeriksaan perkara permohoanan izin poligami di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B dilakukan dengan hukum acara dan cepat sesuai dengan asas yang berlaku pengadilan agama. Bentuk cepat dan sederhana dalam berperkara permohonan izin poligami: 1. Awal Persidangan, diawali dengan hakim membuka persidangan dengan ketukan palu sebanyak tiga kali; 2. Dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, pada prakteknya permohonan dianggap telah dibacakan dan hakim mengklarifikasi permohonan tersebut kepada yang bersangkutan; 3. Klarifikasi dilakukan dengan menanyakan identitas pemohon serta maksud dan tujuan permohonan pemohon; 4. Proses dilanjutkan tahap pembuktian, yang dilakukan dengan pembuktian surat berupa menyesuaikan permohonan dengan alat bukti, serta pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi; 5. Persidangan dilanjutkan dengan hakim mengambil kesimpulan terkait permasalahan serta menjatuhkan penetapan di saat itu juga; 6. Sidang diakhiri dengan hakim memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan para pemohon pada tahap berikutnya, meliputi arahan mengambil produk pengadilan serta perintah untuk mengubah akta nikahnya ke KUA berdasarkan penetapan dari pengadilan.
58 c. Alasan Permohonan Para Pihak Berdasarkan perkara pemohonan izin poligami ke pengadilan Agama Wonogiri kelas 1B. diantara alasan yang disampaikan pemohon ketika mengajukan permohonan izin poligami yaitu: a. Dari pihak Pemohon/Suami Sebagai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri, isteri mendapati cacat badan, isteri tidak dapat melayani suami/pemohon, khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila tidak melakukan poligami. Pemohon melakukan poligami atas Izin pada Pengadilan tempat kediaman pemohon agar terhindar dari perbuatan perzinahan, sesuai dengan kemasalahatan akan izin kepada termohon. b. Dari pihak Termohon/ Isteri Pertama Isteri memberikan izin atas poligami Permohon sendiri yang meminta untuk pemohon menikah lagi namun jangan sampai terjadi perceraian/melanggar norma agama. C. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B tentang Izin Poligami dengan alasan istri Cacat Badan/ Sakit 1. Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng a. Identitas Para Pihak Identitas pemohon (P) berumur 43 tahun beragam Islam, Pendidikan terkahir SLTA, dan bekerja sebagai sekretaris desa dan pengelola pesantren. Sedangkan dari pihak istri Termohon (T) berumur 43 tahun beragama Islam,
pendidikan Islam slta, bekerja Ibu Rumah Tangga, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Desa Sendang, Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Pemohon dan termohon pada 15-8-1999 melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan sudah dikarunai dua anak laki-laki. Permohonan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk menikah lagi.4 Bahwa pemohon ingin poligami dengan calon istri kedua (S) pemohon yang berumur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di desa Jatisari kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Dan akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri. Pemohon ingin berpoligami karena Istri Pertama atau termohon sudah tidak mampu menjalaan tugasnya ataupun dengan alasan istri mengalami cacat badan/ sakit Diabetes.5 b. Duduk Perkara Duduk perkara tertanggal 18 agustus 2022, pemohon telah mengajukan surat permohonan izin poligami yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Wonogiri dengan perkara Nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng. Pada 15 tanggal Agustus 1999 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan dengan sah baik secara hukum dan agama tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Selama 4 Salinan Putusan Direktorat Mahkamah Agung RI, Putusan_1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng 5 Ibid Identitas Pemohon dan Termohon...hlm. 1 59
menjalani pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama selayaknya pasangan suami istri kurang lebih selama 23 tahun. dan sudah dikaruniai dua anak laki-laki yang berumur 21 tahun (RIK) dan 20 tahun (ZA). Dalam menjalani kehidupan rumah tangga hubungan pemohon dan termohon berjalan baik dan rukun sebagaimana hubungan keluarga pada umumnya. Pada suatu ketika dari pihak suami atau pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan pilihannya. Isi dari permohonan tersebut pemohon mengajukan permohonan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit diabetes yang tidak dapat disembuhkan, kemudian isteri atau termohon sendiri yang memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami agar tidak terjadinya perceraian, dan pemohon khawatir apabila tidak melakukan poligami akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.6 Dalam mengajukan permohonan izin poligami pemohon sudah mendapatkan izin dari termohon dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka semua dari penghasilan sekretaris desa dan pengelola pesantren dengan penghasilan rata- rata sebesar Rp. 4.550.000- tiap bulannya. Hubungan pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan baik dalam syari'at islam maupun perundang- undangan. dalam permohonan pemohon menyaratkan sanggup untuk membayar semua biaya atas perkara ini setelah mendapatkan izin dari 6 Ibid. Duduk Perkara...hlm. 2-4 60
Pengadilan agama pemohon melangsungkan pernikahan dengan calon istri kedua pemohon, dan dicatat dihadapan Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hal tersebut, pemohon memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku. 4. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 harta pemohon dan termohon. 5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. c. Pembuktian Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir menghadap persidangan dan oleh Majelis Hakim sudah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada pemohon dan termohon, tetap pemohon menyatakan tetap meneruskan niatnya berpoligami. Selain itu upaya lain yang dilakukan untuk merukunkan pemohon dan termohon melalui mediasi dan sudah ditempuh, melalui mediator Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H. akan tetapi tetap tidak berhasil. 61
Setelah dibacakan surat pemohonan pemohon didepan persidangan pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya serta termohon telah menyatakan di depan persidangan tidak keberatan serta rela jika dimadu. Bahwa dalam persidangan dan memberikan pernyataan bahwa ia mengaku bernama calon istri kedua pemohon umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di kabupaten Wonogiri.7 Calon istri kedua pemohon bisa mengenal dan mengetahui pemohon dan termohon karena calon istri kedua rekan dari pemohon. Status dari istri janda cerai mati dalam usia 41 tahun. Dan bersedia menjadi isteri kedua pemohon dan hidup rukun dengan termohon. kondisi orang tua calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan anaknya, calon istri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan menjadi milik pemohon dan termohon. Calon istri kedua pemohon tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain. Calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, susuan maupun semenda baik pemohon maupun termokon jadi dapat melaksanakan perkawinan. Dalam tahap pembuktian pemohon dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti kepada Majelis Hakim dalam 7 Ibid. Pembuktian, hlm..5-9 62
persidangan berupa bukti tulis, bukti kesaksian, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Dalam kasus izin poligami ini, baik pemohon dan termohon mengajukan bukti berupa bukti tulis dan bukti kesaksian. Untuk dalil-dall permohonan yang berupa alat bukti surat, pemohon telah melengkapi dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang berupa fotokopi P1 sampai P15 sebagaimana yang ada dalam salinan putusan nomor 1204/Pdt.G/Pa.Wng, d. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Wonogiri dalam putusan 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng. Pertimbangan Hukum hakim dalam perkara ini. Bahwa pengajuan yang diajukan pemohon ialah permohonan izin poligami ke pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 49 ayat (1) undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Menimbang, bahwa tempat kediaman pemohon dan termohon, berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, didasarkan pada bukti (P .1 dan P.2) karenanya, sesuai dalam ketentuan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Pekawinan.8 Menimbang, bahwa bukti P-15 dan sanksi dalam persidangan terbukti bahwa pemohon dan termohon pasanngan suami isteri yang telah menikah sah 8 Ibid. Pertimbangan... Hlm.10-15 63
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan pemohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta antara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling berkenalan dan memiliki perasaan cinta sehingga hubungan tersebut berlanjut tanpa adanya ikatan yang sah dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif. calon istri kedua tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain serta yang lebih prinsip lagi adalah telah terpenuhinya ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang tahun 1974 yang telah diubah undang-undang nomor 16 tahun 2019. Menimbang, bahwa pemohon dan telah mendalikan P.8 berupa inventaris Harta Gono gini dan bukti adanya harta Pemohon dan Termohon semasa perkawinan didalam permohonannya yang berupa pekarangan 135 m2 diatasnya berdiri bangunan rumah, sebuah mobil avanza, sepeda motor Revo dan supra, sepeda onthel merk poligon, kulkas merk polytron, mesin cuci sharp, meja kursi seht bahan kayu jati, dua lemari buku bahan kayu jati, leptop merk Acer, Kompor Gas Merk Rinnai, setrika merk Philip, rak sepatu dan meja makan bahan kayu mahoni. Menimbang, bahwa tujuan pemohon untuk menikah lagi menikah lagi karena istri pemohon (termohon) tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, 64
isteri mendapat cacat badan atau penyakit Diabetes yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melayani pemohon, kemudian termohon sendiri yang meminta untuk pemohon untuk menikah lagi (poligami), hal tersebut sesuai dengan pasal pasal 4 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa fakta lain ditemukan persidangan adanya kesepakatan dalam mengatur waktu bergilir bagi pemohon terhadap isteri pertama dan isteri kedua, hal ini terkait bahwa para pihak yang terkait dalam perkara a qua benar- benar telah merencanakan dengan matang untuk mendukung keinginan Pemohon tersebut. Menimbang, bahwa bertambahnya isteri maka akan pula tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami didalam memenuhi pula tugas dan tanggung jawab sebagai suami dalam kebutuhan hidup keluarga baik kebutuhan bathiniah maupun kebutuhan lahiriah para isteri dan anak-anaknya kelak. Berdasarkan bukti (P.4) bahwa penghasilan suami mampu untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara berpisah di depan sidang, di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut. 65
Majelis hakim dalam pengabulan izin poligami tersebut adalah ketika ada izin dari istri pertama bersedia untuk poligami dan seorang suami dapat berlaku adil serta memastikan kehidupan para istri dan anaknya. Hal ini dipandang dari bukti lahiriyah seperti halnya surat-surat bermaterai, keterangan para saksi dan kesaksian dari pihak yang bersangkutan. Menimbang bahwa sikap pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke Pengadilan merupakan itikad baik pemohon dalam rangka melindungi istri-istri dan anaknya dari ketidakadilan dari praktek poligami. Lebih penting dan pokok untuk izin poligami lebih melihat kemaslahatan dan kemudharatan dari poligami yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan pasal 40 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng a. Identitas Para Pihak Identitas pemohon (R) berumur 44 tahun beragam Islam, Pendidikan terkahir SD, dan bekerja sebagai Swasta. Sedangkan dari pihak istri Termohon berumur (S) 40 tahun beragama Islam, pendidikan SD, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Desa Petirsari, kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Pemohon dan termohon pada 12 Maret 2000 melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat 66
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro dan sudah dikarunai dua anak yaitu anak laki-laki NN (19) dan anak perempuan TDS (11).9 Permohonan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk Dalam menjalani kehidupan rumah tangga hubungan pemohon dan termohon berjalan baik dan rukun sebagaimana hubungan keluarga pada umumnya selama 22 tahun. Pada suatu ketika dari pihak suami atau pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan AM (21). Isi dari permohonan tersebut pemohon mengajukan permohonan poligami atas perintah termohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, isteri/termohon setiap pemohon mengajak berhubungan termohon menangis dan mohon ampun kepada pemohon karena dalam pelayanan/berhubungan sering mengalami kesakitan, kemudian pemohon merasa kasihan terhadap termohon yang sering mengeluh kecapekan ketika bekerja dan perlu pendamping, dan termohon ingin kewajibannya selaku istri dibantu dengan adanya istri kedua, sehingga bebannya menjadi ringan.10 b. Duduk Perkara Dalam menjalani kehidupan rumah tangga hubungan pemohon dan termohon berjalan baik dan rukun sebagaimana hubungan keluarga pada umumnya. Pada suatu ketika dari pihak suami atau pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami). Isi dari permohonan tersebut pemohon mengajukan permohonan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, isteri tidak dapat melayani Pemohon karena termohon 9 Salinan Putusan Direktorat Mahkamah Agung, Nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng 10 Identitas Pemohon dan Termohon...hlm.1 67
sendiri merasa kesakitan ketika di ajak berhubungan selayaknya pasangan suami istri, kemudian istri atau termohon sendiri yang memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami agar tidak terjadinya perceraian.11 Dalam mengajukan permohonan izin poligami pemohon mendapatkan izin dari termohon dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka semua dari pekerjaan kariyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- tiap bulannya. Hubungan pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan baik dalam syari'at islam maupun perundang-undangan. dalam permohonan pemohon menyaratkan sanggup untuk membayar semua biaya atas perkara ini setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama pemohon melangsungkan pernikahan dengan calon istri kedua pemohon, dan dicatat dihadapan Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku. 11 Ibid. Duduk Perkara...hlm.2-6 68 sudah
4. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 harta pemohon dan termohon. 5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. c. Pembuktian Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir menghadap persidangan dan oleh Majelis Hakim sudah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada pemohon dan termohon, tetap pemohon menyatakan tetap meneruskan niatnya berpoligami. Selain itu upaya lain yang dilakukan untuk merukunkan pemohon dan termohon melalui mediasi dan sudah ditempuh, melalui mediator Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H namun tidak berhasil. Bahwa dalam persidangan dan memberikan pernyataan bahwa ia mengakun bernama calon istri kedua pemohon umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di kabupaten Wonogiri. Calon istri kedua pemohon bisa mengenal dan mengetahui pemohon dengan ayah dari isteri kedua merupakan kerabat/teman. Status dari istri yaitu Perawan dalam usia 21 tahun. Dan bersedia menjadi istri kedua pemohon dan hidup rukun dengan termohon. kondisi orang tua calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan anaknya, calon istri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan menjadi milik pemohon dan termohon. Calon istri kedua pemohon tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain. Calon istri kedua pemohon tidak ada 69
hubungan mahram, baik nasab, susuan maupun semenda baik pemohon maupun termohon jadi dapat melaksanakan perkawinan. Dalam tahap pembuktian pemohon dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa bukti tulis, bukti kesaksian, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Dalam kasus izin poligami ini, baik pemohon dan termohon mengajukan bukti berupa bukti tulis dan bukti kesaksian. Untuk Dalil-dalil permohonan yang berupa alat bukti surat, pemohon telah melengkapi dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang berupa fotokopi P1 sampai P18 sebagaimana yang ada dalam salinan putusan nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng.12 d. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Wonogiri dalam putusan nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng Pertimbangan Hukum hakim dalam perkara ini. Bahwa pengajuan yang diajukan pemohon ialah permohonan izin poligamu ke pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 49 ayat (1) undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Menimbang, bahwa tempat kediaman pemohon dan termohon, berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, didasarkan pada bukti (P .1 dan P.2) karenanya, sesuai dalam ketentuan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang 12 Ibid. Pembuktian...hlm.6-11 70
nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Pekawinan. Menimbang, bahwa pemohon dan telah mendalikan P.12 berupa inventaris Harta Gono gini dan bukti adanya harta Pemohon dan Termohon semasa perkawinan didalam permohonannya yang berupa tanah hak milik bangunan rumah atas nama termohon luas 529 m2, satu buah sepeda motor jenis Motor Yamaha atas nama Pemohon, satu buah jenis motor Honda belum balik nama. Menimbang, bahwa bertambahnya isteri maka akan pula tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami didalam memenuhi pula tugas dan tanggung jawab sebagai suami dalam kebutuhan hidup keluarga baik kebutuhan bathiniah maupun kebutuhan lahiriah para isteri dan anak-anaknya kelak. Berdasarkan bukti (P.10) bahwa penghasilan suami mampu untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bahwa termohon secara tegas telah mengakui kebenaran dalil pepermohonan pemohon, sehingga pengakuan tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 174 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.13 Saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara berpisah di depan sidang, di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, 172 13 Ibid. Pertimbangan Hakim...hlm. 11-14 71
HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis hakim dalam pengabulan izin poligami tersebut adalah ketika ada izin dari istri pertama bersedia untuk poligami dan seorang suami dapat berlaku adil serta memastikan kehidupan para istri dan anaknya. Hal ini dipandang dari bukti lahiriyah seperti halnya surat-surat bermaterai, keterangan para saksi dan kesaksian dari pihak yang bersangkutan. D. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai syarat alternatif Izin Poligami Wawancara Narasumber/Informan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B, Sebagai Jawaban yang dirumuskan dalam Rumusan penelitian dengan adanya penafsiran hakim terhadap kriteria cacat badan sebagai syarat alternatif dalam izin poligami. 1. Nama: Bapak Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I Jabatan: Sebagai Hakim (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B) Adapun hasil dari wawancara dengan bapak Yudi, terkait pandangan kriteria cacat badan sebagai alasan Poligami untuk faktor yang mengakibatkan alasan poligami di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri sebagai alasan cacat badan. Bapak Yudi Hardeos menjelaskan: "Cacat badan sebagai alasan izin poligami yang dialami isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan adanya syarat alternatif pasal 4 ayat (2) huruf b. tugas sebagai isteri seperti mengasuh anak, dan menjalankan kewajibannya sebagai tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban. Sakit yang dialami seperti sakit Jasmani, mental, kurang akal. Selanjutnya cacat ataupun sakit fisik yang mengahlangi kewajibannya isteri. Jika Isteri 72
seperti stroke, tunanetra, rabun, kecelakaan, saraf terjepit, reproduksi tidak sehat, sebagaimana bentuk memenuhi kriteria yang dijadikan alasan poligami, hal ini melalui pembuktian dari surat dokter dan bukti fisik, para saksi yang ditunjuk oleh termohon dengan dengan cara pembuktian dalam proses peradilan. Dalam cacat badan sendiri akan ditolak jika cacat badan itu terjadi ketika sebelum terjadinya pernikahan, karena cacat badan/ sakit tersebut merupakan suatu yang tidak sengaja. Namun apabila penyakit itu terjadi ketika sudah terjadinya perkawinan dan si suami ingin melanjutkan terhadap anak-anak. maka, keturunan atau kurangnya pengasuhan sebagaimana alasan untuk berpoligami permohonan dapat diterima dan dikabulkan".14 "Dan selanjutnya bapak Yudi Menambahkan dengan bukti sebagaimana, alasan isteri mengalami sakit dengan kriteria yang dapat diterima maupun ditolak adanya yang dapat diterima seperti sakit/cacat badan yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/KEMENKES/PER/II/1999 tentang rehabilitasi medik dengan adanya pasal 7 sebagaimana keterbatasan kemampuan seseorang dalam kegiatan sehari-hari: 1. Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan, hal ini cacat badan yang tergolong ditolaknya izin poligami dikarenakan isteri masih mampu dalam menjaga dan mengasuh anak dan melayani suami. 2. Derajat cacat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu, misal tunarungu, hal tersebut bisa dibantu dengan bantuan alat tuna rungu, dan rematik ringan sebagaimana isteri masih mampu menjalankan tugasnya kewajibannya dan mengurus rumah tangga. 14 Bapak Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Pada Jum'at 14 April 2023, Jam 10.00-1030 WIB 73
74 3. Derajat cacat 3: dalam melaksanakan aktivitas sebagian membutuhkan bantuan orang lain/ tanpa alat bantu. Sebagaimana misal seseorang cacat badan sebagian tubuh sudah tidak bisa berfungsi. Sebagaimana isteri membutuhkan teman dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti isteri tidak mampu menjalankan tugasnya dengan adanya dalam reproduksi isteri tidak sehat jika diajak suami untuk menjalani kewajibannya sebagai isteri. 4. Derajat cacat 4: dalam melakukan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain. Misalnya sakit yang dialami tuna netra sehingga terhambatnya dalam penglihatan sehingga isteri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai isteri. Maka dapat dikabulkannya izin poligami dengan alasan bukan penyakit bawaan. 5. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. Misalnya sakit yang diderita si isteri saraf kejepit, stroke karena pada penyakit bisa dikategorikan stadium ringan maupun yang berat. Sehingga hakim dapat mengabulkan izin poligami dengan alasan sakit yang diderita isteri dengan keterangan secara lisan dan pembuktian surat dari dokter mengenai pertimbangan hakim maka izin poligami dapat diterima. 6. Derajat cacat 6: tidak mampu penuh menjalankan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu orang lain. Misalnya sakit yang diderita isteri cacat pada tubuh/salah satu bagian tubuh dihilangkan (amputasi) sehingga mengakibatkan hakim mengabulkan permohonan izin dengan adanya
pertimbangan hakim karena permohonan izin poligami sendiri merupakan meringankan isteri pertama dalam menjalankan tugasnya sebagai isteri. Dengan adanya keterangan surat izin dari si isteri pertama. 2. Nama: Bapak M. Saifuddin, S.H.I. Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Adapun hasil dari wawancara dengan Hakim Bapak Saifuddin, terkait pandangan kriteria cacat badan sebagai alasan Poligami untuk faktor yang mengakibatkan alasan poligami di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri sebagai alasan cacat badan faktor yang melatarbelakangi izin poligami sendiri kewenangan memutus mengadili dalam pasal 49 Tentang kewenangan Peradilan Agama Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pandangan saya poligami di indonesia menganut azas monogami dengan adanya pasal 3 nomor (1) pada azasnya suami hanya boleh mempunyai isteri seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. "Dalam pandangan saya sebagai hakim, "Cacat badan dalam pandangan hukum sendiri seperti kakinya putus/patah pada tubuh tidak sempurna bisa dikategorikan cacat badan. Sebagaimana suami yang ingin menikah lagi / poligami maka harus mendapatkan persetujuan isterinya. Seperti patah tulang bisa sembuh namun berbeda, apabila salah satu anggota tubuh hilang maka tidak dapat sembuh kembali (cacat badan)". Misal perempuan sakit yang sifatnya menular, sehingga suami mengalami kesulitan dalam menggauli si isteri maka diperbolehkan untuk melakukan poligami. Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya, suami sendiri membutuhkan perhatian. karena isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya karena isteri kurang dalam melayani suami secara maksimal, sama 75
sama kejar karir dan sulit berinteraksi sehingga suami memilih untuk berpoligami daripada bercerai".15 "Sebagai hakim selama ini belum menangani permohonan izin poligami dengan alasan istri cacat badan, namun beberapa kasus yang saya tangani, dalam syarat alternatif tidak menjadi perhatian, karena syarat tersebut lebih ke alasan yang lebih relatif. Sehingga, pada dasarnmya sebagai alasan poligami lebih dengan adanya syarat kumulatif yang menjadikan ketentuan syarat kumulatif dengan adanya memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak". Sebagaimana syarat Kumulatif didukung dengan Alqur'an Surat An-nisa ayat 3". Kriteria cacat badan sebagaimana bapak hakim Saifuddin menjelaskan syarat kumulatif sebagaimana syarat berpoligami dengan adanya persetujuan isteri, dengan tidak jauh dari perundang-undangan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat dikategorikan syarat sebagaimana dengan adanya syarat yang mewajibkan seorang suami untuk mampu memenuhi kewajiban dan keperluan isteri dan anak-anak. hal tersebut tidak jauh dengan kemampuan finansial dan fisik yang mendukung dan persetujuan isteri pertama. Sebagaimana ayat an-nisa ayat 3: َثَلُ ثَو َنَْثَم ِءآَسِ نلا َنِم ْمُكَل َب اَط اَم ْوُحِكْن اَف ىَىمَت َيْلآ ِفى اوُط ِسْقُ ت َّلاأ ْمُتْف ِخ ْنإَو ا ْمُتف ِخ ْنِإف َعَبُرَو َا ًةَد ِحَوَ ف ْاوُلِدْعَ ت لاأ اوُل وُعَ ت َّلاَأ َنىْدأ َكِلَذ ْمُكُنَْيْ َأ ْتَكَلَم اَم ْو "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai, dua tiga atau empat. Kemuadian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah (seorang saja, atau budak- 15 Bapak Hakim Saifuddin, S.H.I. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Bapak Hakim Saifuddin, S.H.I. Pada Jum'at, 14 April 2023, Jam 10.30- 11.20 WIB 76
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."16 Dalam permohonan poligami izin selalu di kabulkan karena sudah memenuhi syarat kumulatif maupun alternatif. Sehingga dalam pengabulan izin poligami merupakan sebagai syarat kumulatif dengan adanya pasal 5 syarat alternatif terpenuhi dan syarat kumulatif suami dapat berlaku adil dengan adanya persetujuan isteri, perjanjian atau dengan adanya sebab lainya yang perlu mendapat penilaian hakim pengadilan. 16 Qs. an-nisa ayat 3. 77
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B TERHADAP KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM A. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai Alasan Izin Poligami Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pertimbangan Majelis Hakim pada analisis ini dengan landasan Hukum Positif Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan PP No.9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagai dasar diperbolehkannya poligami diatur dalam pasal 3 ayat (2) yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Sebagai dasar alasan pemberian izin poligami oleh pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2). Dalam pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin berpoligami yang didasarkan atas alasan sebagaimana isteri cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat sebagaimana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perihal izin poligami suami, sebagai persyaratan apabila laki-laki muslim ingin poligami, para ulama dan fuqaha yakni: 78
a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istri dengan adil. Tiap istri harus diperlukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, menurut Hakim Bapak Yudi Hardeos, M.S.I terkait Kriteria Cacat Badan sebagai alasan berpoligami sendiri menjadikan syarat alternatif, dengan beberapa penyakit yang menjadikan diterimanya permohonan izin poligami karena isteri sudah enggan ataupun tidak mampu melayani suami dengan dengan adanya sakit yang di derita yang membuat terganggunya saat menjalin hubungan biologis dan terganggunya kenyamanan si istri. Sebagaimana sakit diabetes, rematik berat, stroke, dan penyakit yang menular seperti HIV/AIDS, jika berhubungan si isteri merasa kesakitan. Hal ini menjadikan terkabulkannya Izin Poligami. Sedangkan dapat dikatakan ditolaknya poligami karena unsur dari suami untuk kesenangannya sendiri, kriteria penyakit yang diderita seperti rematik ringan, tekanan darah tinggi, kolestrol, Sehingga tidak bisa menjadi alasan berpoligami, ataupun cacat badan yang diderita si isteri sebelum terjadinya penikahan maka dapat ditolaknya poligami. Pada pasal 4 ayat (2) poin b Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diketahui yakni isteri yang memiliki penyakit tertentu sehingga tidak dapat disembuhkan. Sebagaimana dapat dibuktikan bahwa isteri mengidap suatu penyakit secara fisik dan surat kesehatan fisik. Secara keseluruhan pendapat Hakim Bapak Saifuddin, S. HI pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan tidak ada 79
80 kewajiban istri memenuhi hak biologis nya maka dapat untuk berpoligami isteri nya, karena hal tersebut Esensi perkawinan. Diketahui dan dibuktikan bahwa dengan tidak ataupun kurang berfungsinya bagian tubuh isteri menyebabkan isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan dikeluarkannya putusan nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng yang di dalam atas keinginan sadarnya ingin mempersunting wanita lain untuk dijadikan isteri dikarenakan isteri mengidap penyakit Diabetes yang menghambat beberapa aspek kehidupan rumah tangga sehingga suami diperbolehkan untuk beristri lagi. Karena memerlukan waktu lama dalam penyembuhannya, setelah berbagai pengobatan yang dijalani. Selain itu analisa terhadap amar putusan 508/Pdt.G/2020/PaWng disebutkan isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana isteri merasa kesakitan jika diajak berhubungan biologis dengan suami. Dengan adanya penyakit ataupun ketidakmampuan Isteri untuk menjalankan kewajibannya. dapat dinyatakan secara medis. Pada dasarnya sebagai alasan poligami dengan adanya syarat alternatif yang menjadikan ketentuan syarat kumulatif dengan adanya memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak. Syarat kumulatif sebagai syarat berpoligami dengan adanya persetujuan isteri, dengan tidak jauh dari perundang-undangan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat dikategorikan syarat sebagaimana dengan adanya syarat yang mewajibkan seorang suami untuk mampu memenuhi kewajiban dan keperluan isteri dan anak- anak. Hal tersebut tidak jauh dengan kemampuan finansial dan fisik yang mendukung dan persetujuan isteri pertama. Sebagaimana surat An-nisa ayat 3
َثَلُ ثَو َنَْثَم ِءآَسِ نلا َنِم ْمُكَل َب اَط اَم ْوُحِكْن اَف ىَىمَت َيْلآ ِفى اوُط ِسْقُ ت َّلاأ ْمُتْف ِخ ا ْنإَو َا ًةَد ِحَوَ ف ْاوُلِدْعَ ت لاأ ْمُتف ِخ ْنِإف َعَبُرَو اوُل وُعَ ت َّلاَأ َنىْدأ َكِلَذ ْمُكُنَْيْ َأ ْتَكَلَم اَم ْو "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai, dua tiga atau empat. Kemuadian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah (seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. B. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai Alasan Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Sebagaimana seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri maka cukup dengan seorang isteri saja. Pada prinsipnya suatu kebolehan menikah hanya empat isteri dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Namun jika seorang suami menginginkan menikah lagi (poligami) sebagaimana pasal 56 KHI dengan adanya suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama mengabulkan adanya adanya syarat alternatif yang terdapat permohonan izin poligami dengan disebutkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dengan adanya alasan poligami Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya, isteri cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak mampu memiliki keturunan dengan syarat yang mendudung adanya syarat alternatif. Terkait pasal 4 ayat (2) huruf b dengan adanya isteri cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. 81
82 Terkait Kriteria Cacat Badan sebagai alasan berpoligami sendiri menjadikan syarat alternatif, dengan beberapa penyakit yang menjadikan diterimanya permohonan izin poligami karena isteri sudah enggan ataupun tidak mampu melayani suami dengan adanya sakit yang di derita yang membuat terganggunya saat menjalin hubungan biologis dan terganggunya kenyamanan si istri. Sebagai syarat alternatif poligami menurut pendapat Imam Al Ghazali, dengan alasan isteri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana poligami untuk mengatasi hal yang tidak diperkenankan pada poin pasal 4 ayat (2) poin b alasan isteri mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan. Dapat dibuktikan dengan bahwa isteri mengidap sakit yang secara keseluruhan mengganggu kedua belah pihak. Maka Dapat diketahui bukti tidak mampu kurangnya fungsi bagian tubuh. Sehingga menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajibannya. Dan adanya sebuah penyakit yang telah dinyatakan secara medis adalah penyakit yang sulit akan sembuh, memakan waktu lama dalam penyembuhannya. Para ulama empat imam mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara suami istri disebabkan adanya aib atau cacat pada keduanya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abbas bahwasannya wanita tidak boleh dikembalikan kepada walinya kecuali disebabkan empat aib yakni; gila, lepra, kusta, dan cacat farjinya. Sebagian pendapat syafi'iyah berpendapat bahwa wanita boleh dipulangkan karena aib. Tafsir Al Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi memperbolehkannya Poligami adanya Isteri mengalami Mandul, pasangan
mengharapkan keturunan, usia isteri mencapai monopouse, sebagaimana terpeliharanya kehormatan diri agar tidak terjerumus dari perbuatan perzinaan. Dalam kaidah hukum Islam "Dar'u al-masfasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih"(menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Kaitannya ayat poligami yaitu surat An-nisa ayat 129 mencatatkan, yang terpenting harus ada upaya maksimal suami untuk berbuat adil. Menurut Pandangan Rasyid Ridha, sebagai ulama Kontemporer sendiri Poligami bertentangan dengan Tujuan Perkawinan. Akan tetapi sebagaimana pendapatnya bahwa "poligami memiliki sisi positif maslahat sebagaimana pasangan yang belum mempunyai keturunan dan si isteri mengalami sakit yang sulit akan sembuh sehingga menyebabkan problem fisik lainnya". Dengan pendapat para ulama kebolehan poligami sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 3 untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat dengan bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan menjaga martabatnya. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, berpendapat faktor yang diperbolehkannya poligami, dikarenakan istri mandul, terdapat fisik yang menderita berkepanjangan. Dengan mencakup pasal 41 dalam Peraturan Pemerintah pelaksananan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan adanya syarat kumulatif sebagai bukti pengadilan berhak memeriksa ketentuan pernyataan secara fakta dan secara tertulis dengan melampirkan bukti syarat kumulatif yakni surat keterangan penghasilan suami, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterimanya oleh pihak Pengadilan Agama. Dan adanya penyataan secara lisan maupun tertulis 83
dari seorang suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka yang di buktikan didepan hakim pengadilan Agama. 84
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pada temuan dan hasil dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Wonogiri terhadap Kriteria Cacat Badan sebagai alasan dan syarat alternatif izin poligami dengan adanya Pasal Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI sebagaimana, pasal 4 ayat (2) huruf b dan KHI pada pasal 57 ayat b. dengan adanya syarat kumulatif sebagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu : adanya persetujuan isteri baik tertulis maupun lisan, adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat yang dapat diterimana oleh pengadilan, dan surat jaminan untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka. 2. Penafsiran Hakim pengadilan Agama Wonogiri terhadap cacat badan sebagai alasan suami untuk mengajukan permohonan izin Poligami sependapat dengan bahwa cacat badan yang menghalangi kelangsungan dalam hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkaan ternggangunya seorang isteri untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri, dalam pandangan hakim yang menyebutkan kriteria cacat badan sebagai syarat alternatif dengan pertimbangan antara kedua belah pihak. Dan pendapat hakim yang lainnya menyatakan pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan 85
tidak ada kewajiban istri memenuhi hak biologis nya maka dapat untuk berpoligami isteri nya, karena hal tersebut bagian dari Esensi perkawinan. Terkait Kriteria Cacat Badan sebagai alasan berpoligami sendiri menjadikan syarat alternatif, dengan beberapa penyakit yang menjadikan diterimanya permohonan izin poligami karena isteri sudah enggan ataupun tidak mampu melayani suami dengan adanya sakit yang di derita yang membuat terganggunya saat menjalin hubungan biologis dan terganggunya kenyamanan si istri sehingga menimbulkan kurangnya keselarasan dalam menjalani biduk rumah tangga yang yang harmonis. B. Saran Pembahasan dengan mengambil kesimpulan maka adanya untuk memberikan saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak nantinya dengan memberikan saran sebagaimana: 1. Kepada para suami yang ingin berpoligami dapat berpikir ulang dalam segala hal untuk melakukan poligami, karena dampak dari kehidupan setelah poligami tidak semudah yang dijalani pada kenyataannya cinta/perhatian dan kasih sayang bisa berbagi namun dalam perlakuan tidak selalu sama. 2. Pengadilan agama merupakan tempat orang islam untuk berperkara untuk mencari keadilan yang sesuai dengan syariat agama islam, oleh karena itu para hakim diharapkan proposional dalam menjalankan tugasnya dalam menetapkan dan memutuskan perkara. 3. Terkait izin poligami dengan alasan isteri mengalami cacat badan dalam pasal sebagaimana alasan alternatif perlu ditinjau kembali sebagaimana pasal 4 86
huruf b pada Undang-undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 57 huruf b. sehingga dalam poin tersebut dapat di jadikan batasan ataupun kriteria sebagaimana cacat badan tersebut. 4. Kepada masyarakat awam dalam meninjau pandangan untuk menikah lagi (poligami) perlu pertimbangan, karena secara temporal sejarah pada zaman Rasulullah SAW poligami hukumnya sunnah karena untuk menghapus perbudakan perempuan, namun berbeda dengan saat ini dalam situasi yang ada maka poligami sering disalahgunakan hanya karena identitas tanpa mengetahui dampak beberapa pihak. 87
DAFTAR PUSTAKA Alquran Departemen Agama RI, 2015"Al-Qur'an Hafalan Terjemah" (Jakarta: Almahira). Buku Abdul Kadir Muhammad, 2004. "Hukum dan penelitian hukum"(Bandung: Citra Aditya, Bakti) Abdurahman, 2015. " Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: CV. Akademika Pressindo) Ali Wafa, Mohammad. 2018. " Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tangerang : Yasmi) Al-Sunah, Arij Abdurahman. "Memahami Keadilan alam Poligami" (Jakarta : PT.Global media Cipta Publishing) As'ad, Ali. 1997. Terjemahan Muin. (Jogjakarta: Menara Kudus, Jilid III) Fuady, Munir. 2015. Konsep Hukum Perdata, cet 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Ghozali, Abdul Abdurahman, 2003. " Fiqih Mnakahat" (Jakarta : Kencana Prenada media Group) Ibnu Hazm, Al Hikam fi Ushul Al Ahkam, op.ct, juz 5 Ishaq, 2020. Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. (Bandung, Alfabeta) Lexy J. Moelong, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung, Remaja Rosdakarya, cet ketiga) Muchtar, Kamal. 1993. Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang) Mugniyah, Muhammad Jawab. 2011. Fiqh Lima Mazhab. (Jakarta : Lentera) Nur, Djamaan. 2007. Fiqh Munakahat, (Semarang : Shahih Fiqh Sunnah, Jakarta : Pustaka Azzam) 88
Nurdi, Ismail. Hartati, Sri. 2019. Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia) Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. Hukum Perdata Ilsam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Ilsam dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI, Cet ke 3, (Jakarta: Kencana Media Group) Sharur, Muhammad. Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami" terj. Sahron Syamsuddin dan Burhanuddin. 2004. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press) Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif & Kulaitatif dan R&D. (Bandung, PT. Rosdakarya) Triwulan, Titik dan Trianto. 2007. "Poligami Perspektif Perikatan Nikah",(Jakarta : Prestasi Pustaka), Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika) Jurnal Ardhian, Reza Fitri, 2015. "Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta urgent Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". Jurnal Privat Law, Vol.III nomor 2, Januari Asiyah, Siti. Irsad, Muhammad, Prasetiawati, Eka. Ikhwanuddin. 2019. Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al Misbah Karya M.Quraish Shihab. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya. Vol. 4 nomor 1 Dermawansyah. 2020. Analisis Kriteria Cacat Badan dan sakit sebagai alasan Poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana mana. Vol. 1 nomor 1. Djawas, Mursyid, dkk. 2019. Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al- Ghazali. Jurnal El-Usrah Vol. 2 nomor 1 Girisawitri, Ni Wayan. Wagian, Diangsa. 2022. Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami Karena Istri Tidak memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.MTR), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol.2 nomor 2 89
90 Himayati, Eny. Rusmiyati, Chatarina. 2011. Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. JiJurnal informasi. vol. 16 nomor 01 Imron, Ali. 2012. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum qist, Vol 6 nomor 1 Izzati, Rafika Ridha. Mufidati, Khusnul. 2021. Istri Monopouse sebagai Alasan Poligami. International Conferenrence on Islam, and Society (INCOILS). Luth Gede Siska Dewi Gelgel, I Made Sarjana. Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Artikel (Fakultas Hukum: Universtas Udayana). Maulidia, Shinta Putri. 2021. Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 16 nomor 6 Mustofa, Muhammad Arif. 2017, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. Jurnal Pemerintahan dan Publik dan politik islam. Vol. 2 nomor 1 Rukmana, Indra. Abas, Muhammad. Asyhadi, Farhan. 2023. Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 256/Pdt.G/2020/Pa.Krw) Jurnal Justisi Hukum.Vol. 8 nomor 1 Yinahu, Mirza. 2021.Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Jurnal Al-Mizan. Volume 07.no.1 Yunianti, 2017. Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Tenntang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian. Jurnal Syariati Vol. III Nomor 01 Putusan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Nomor 1204/Pdt.G/2022/Pa.Wng. Perihal Penetapan Izin Poligami dengan Alasan Istri mengalami Cacat Badan
91 Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Nomor 508/Pdt.G/2020/Pa.Wng Perihal Penetapan Izin Poligami dengan Alasan Istri mengalami Cacat Badan. Skripsi Arifin, Ahmad Zainal. 2021. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian izin poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu studi Kasus no putusan 0057/Pdt.G/2019/Pa.Mn. (UIN Sunan Ampel Surabaya) Tryaningrum, Maulida. 2017. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna netra tinjauan maslahah mursalah dalam perkara putusan nomor: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS", Progam studi hukum keluarga islam (UIN Maulana Malik Ibrahim) Wiguna, Tama Yudha. 2018. Cacat Badan sebagai alasan poligami perspektif dosen fakultas syarai'ah universitas islam negeri raden intan lampung. (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi) Undang-undang PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo 2015) UU nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama UU nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat UU nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Yudi Hardeos, S.H.I.,M.S.I. Wawancara Pribadi. Pada Hari Jum'at 14 April 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB
Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Hakim Saifuddin, S.H.I. Wawancara Pribadi. Pada Hari Jum'at, 14 April 2023 Pukul 10.30-11.20 WIB Website Https: //Pa-Wonogiri/Profil Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogir masa periode tahun 2023 Pandangan cacat badan menurut Ibnu Qayyim dikutip minggu, 02 maret 2023. pa/profil-pengadilan.html diakses pada 1 maret 2023 berperkara-pengadilan.html diakses pada 2 maret 2023 Macam-macam Disabilitas dan Cara Penanganannya. Diakses 16 Maret 2023. 92
93 LAMPIRAN Lampiran 1: Jadwal Penelitian Skripsi No Uraian Minggu ke 1 Persiapan Penelitian 2 Perencanaan 3 Pelaksanaan Siklus I 4 Pelaksanaan Siklus II 5 Pelaksanaan siklus III 6 Pengolahan Data 7 Penyusunan Laporan April 2023 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Maret 2023 Mei 2023 Pendaftaran 8 Munaqosyah 9 Munaqosyah
Lampiran 2: Panduan Wawancara A. Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B 1) Faktor Apa sajakah yang melatarbelakangi Izin Poligami di Pengadilan Agama Wonogiri ? 2) Beberapa data yang saya temukan mengenai Izin Poligami dengan alasan Istri cacat badan / sakit. Bagaimana pandangan Hakimterhadap kondisi istri bisa dikatakan tidak mampu menjalankan kewajibanya sebagai isteri ? 3) Bagaimana kriteria cacat badan pada syarat alternatif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkannya permohonan Izin Poligami ? 4) Bagaimana kriteria cacat badan pada syarat alternatif pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat ditolaknya permohonan Izin Poligami ? 95
96 Lampiran 3: Transkip Hasil Wawancara 1) Nama : Bapak Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I Jabatan : Sebagai Hakim (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B) Waktu Wawancara : Jum'at, 14 Maret 2023, Pukul 10.00-1030 WIB Pewawancara : Faktor Apa sajakah yang melatarbelakangi Izin Poligami di Pengadilan Agama Wonogiri ? Narasumber : Izin poligami di dalam pengadilan relatif, artinya dapat dilihat dari kemaslahatan nya. terkait pandangan kriteria cacat badan sebagai alasan Poligami untuk faktor yang mengakibatkan alasan poligami di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri sebagai alasan cacat badan / Sakit yang dialami seperti sakit Jasmani, mental, kurang akal. Selanjutnya cacat ataupun sakit fisik yang mengahlangi kewajibannya seperti stroke, tunanetra, rabun, kecelakaan, saraf terjepit, reproduksi tidak sehat, sebagaimana bentuk memenuhi kriteria yang dijadikan alasan poligami, hal ini melalui pembuktian dari surat dokter dan bukti fisik, para saksi yang ditunjuk oleh termohon dengan dengan cara pembuktian dalam proses peradilan. Dalam cacat badan sendiri akan ditolak jika cacat badan itu terjadi ketika sebelum terjadinya pernikahan, karena cacat badan/ sakit tersebut merupakan suatu yang tidak sengaja. Namun apabila penyakit itu terjadi ketika sudah terjadinya perkawinan dan si suami
ingin melanjutkan keturunan atau kurangnya pengasuhan kepada anak-anak tidak bisa maka, sebagaimana alasan untuk berpoligami maka permohonan dapat diterima dan dikabulkan", reproduksi kurang sehat, hal ini bisa melalui pertimbangan hakim melalui pembuktian dari para saksi atau melihat langsung si isteri/termohon keadaannya. Pewawancara : Beberapa data yang saya temukan mengenai Izin Poligami dengan alasan Istri cacat badan/sakit. Bagaimana pandangan Hakim terhadap kondisi istri bisa dikatakan tidak mampu menjalankan kewajibanya sebagai isteri ? Narasumber : sebagai kewajiban seorang isteri maupun Ibu dari anak-anak, secara undang-undang melalui hak dan kewajiban seorang isteri, namun dalam kenyataanya bisa dinilai melalui bagaimana kewajiban seorang isteri dengan berbakti kepada suamu, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan menyiapkan keperluan dalam kehidupan rumah tangga. Pewawancara : Bagaimana kriteria cacat badan pada syarat alternatif Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat ditolaknya permohonan Izin Poligami ? Narasumber : cacat badan sendiri dalam dengan bukti sebagaimana, alasan isteri mengalami sakit dengan kriteria yang dapat diterima maupun ditolak adanya yang dapat diterima seperti sakit/cacat badan yang sudah 97
98 tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Seperti penyakit rematik ringan, penyakit, biasanya setiap penyakit ada stadiumnya sehingga dapat dikatakan sebagai dalam menentukan dengan adanya pernyataan dari surat bukti dokter adanya bukti tertulis maupun lisan dari termohon sendiri. Pewawancara: Bagaimana kriteria cacat badan pada syarat alternatif pada Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkannya permohonan Izin Poligami ? Narasumber : Cacat badan yang mengakibatkan isteri tidaak mampu menjalankan tugasnya sebagai ibu, isteri. Seperti Stroke berat, sehingga membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, daripada bercerai, karena poligami sendiri untuk meringankan beban seorang isteri maupun suami dalam hak kewajibannya. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/KEMENKES/PER/II/1999 tentang rehabilitasi medik dengan adanya pasal 7 sebagaimana keterbatasan kemampuan seseorang dalam kegiatan sehari-hari : 1. Derajat cacat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan, hal ini cacat badan yang tergolong ditolaknya izin poligami dikarenakan isteri masih mampu dalam menjaga dan mengasuh anak dan melayani suami.
2. Derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu, misal tunarungu, hal tersebut bisa dibantu dengan bantuan alat tuna rungu, dan rematik ringan sebagaimana isteri masih mampu menjalankan tugasnya kewajibannya dan mengurus rumah tangga. 3. Derajat cacat 3 : dalam melaksanakan aktivitas, sebagian membutuhkan bantuan orang lain/ tanpa alat bantu. Sebagaimana misal seseorang cacat badan sebagian tubuh sudah tidak bisa berfungsi. Sebagaimana isteri membutuhkan teman dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seperti isteri tidak mampu menjalankan tugasnya dengan adanya dalam reproduksi isteri tidak sehat jika diajak suami untuk menjalani kewajibannya sebagai isteri. 4. Derajat cacat 4 : dalam melakukan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain. Misalnya sakit yang dialami tuna netra sehingga terhambatnya dalam penglihatan sehingga isteri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai isteri. Maka dapat dikabulkannya izin poligami dengan alasan bukan penyakit bawaan. 5. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. Misalnya sakit yang diderita si isteri saraf kejepit, stroke karena pada penyakit bisa dikategorikan stadium ringan maupun yang berat. Sehingga hakim dapat mengabulkan izin poligami dengan alasan sakit yang diderita isteri dengan keterangan 99
100 secara lisan dan pembuktian surat dari dokter mengenai pertimbangan hakim maka izin poligami dapat diterima. 6. Derajat cacat 6 : tidak mampu penuh menjalankan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu orang lain. Misalnya sakit yang diderita isteri cacat pada tubuh/salah satu bagian tubuh dihilangkan (amputasi) sehingga mengakibatkan hakim mengabulkan permohonan izin dengan adanya pertimbangan hakim karena permohonan izin poligami sendiri merupakan meringankan isteri pertama dalam menjalankan tugasnya sebagai isteri. Dengan adanya keterangan surat izin dari si isteri pertama. 2) Nama : Bapak M.Saifuddin, S.H.I. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B Waktu Wawancara : Jum'at, 14 April 2023 Pukul 10.30-11.30 WIB Pewawancara : Faktor Apa sajakah yang melatarbelakangi Izin Poligami di Pengadilan Agama Wonogiri ? Narasumber : Pandangan kriteria cacat badan sebagai alasan Poligami untuk faktor yang mengakibatkan alasan poligami di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri sebagai alasan cacat badan faktor yang melatarbelakangi izin poligami sendiri kewenangan memutus mengadili dalam pasal 49 Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang islam. Dalam pandangan saya poligami di indonesia menganut azas monogami dengan
101 adanya pasal 3 nomor (1) pada azasnya suami hanya boleh mempunyai isteri seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Pewawancara: Beberapa data yang saya temukan mengenai Izin Poligami dengan alasan Istri cacat badan / sakit. Bagaimana pandangan Hakim terhadap kondisi istri bisa dikatakan tidak mampu menjalankan kewajibanya sebagai isteri? Narasumber : "Cacat badan dalam pandangan hukum sendiri seperti kakinya putus/patah pada tubuh tidak sempurna, bisa dikategorikan cacat badan. Sebagaimana suami yang ingin menikah lagi / poligami maka harus mendapatkan persetujuan isterinya. Seperti patah tulang bisa sembuh namun berbeda, apabila salah satu anggota tubuh hilang maka tidak dapat sembuh kembali (cacat badan)". Misal perempuan sakit yang sifatnya menular, sehingga suami mengalami kesulitan dalam menggauli si isteri maka diperbolehkan untuk melakukan poligami. Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya, suami sendiri membutuhkan perhatian dan perhatian. karena isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya karena kurang dalam melayani suami secara maksimal, sama sama kejar karir dan sulit berinteraksi sehingga suami memilih untuk berpoligami daripada bercerai".
Pewawancara : Bagaimana kriteria cacat badan pada syarat alternatif pada Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan/ditolaknya permohonan Izin Poligami ? Narasumber : Saya sendiri Sebagai hakim selama ini belum menangani permohonan izin poligami dengan alasan istri cacat badan, namun beberapa kasus yang saya tangani, dalam syarat alternatif tidak menjadi perhatian, karena syarat tersebut lebih ke alasan yang lebih relatif. Sehingga, pada dasarnya sebagai alasan poligami lebih dengan adanya syarat kumulatif yang menjadikan ketentuan syarat kumulatif dengan adanya memenuhi kebutuhan isteri dan anak- anak. Ssyarat kumulatif sebagaimana syarat berpoligami dengan adanya persetujuan isteri, dengan tidak jauh dari perundang-undangan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat dikategorikan syarat sebagaimana dengan adanya syarat yang mewajibkan seorang suami untuk mampu memenuhi kewajiban dan keperluan isteri dan anak-anak. hal tersebut tidak jauh dengan kemampuan finansial dan fisik yang mendukung dan persetujuan isteri pertama. Sebagaimana ayat an-nisa ayat 3 : َنَْثَم ِءآَسِ نلا َنِم ْمُكَل َب اَط اَم ْوُحِكْن اَف ىَىمَت َيْلآ ِفى اوُط ِسْقُ ت َّلاأ ْمُتْف ِخ ْنإَو ا َا ًةَد ِحَوَ ف ْاوُلِدْعَ ت لاأ ْمُتف ِخ ْنِإف َعَبُرَو اوُل وُعَ ت َّلاَأ َنىْدأ َكِلَذ ْمُكُنَْيْ َأ ْتَكَلَم اَم ْو َثَلُ ثَو "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 102
(lain) yang kamu sukai, dua tiga atau empat. Kemuadian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah (seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam permohonan poligami izin selalu di kabulkan karena sudah memenuhi syarat kumulatif maupun alternatif. Sehingga dalam pengabulan izin poligami merupakan sebagai syarat kumulatif dengan adanya pasal 5 syarat alternatif terpenuhi dan syarat kumlatif suami dapat berlaku adil dengan adanya persetujuan isteri, perjanjian atau dengan adanya sebab lainya yang perlu mendapat penilaian hakim pengadilan. 103
Lampiran 4: Hasil Dokumentasi Wawancara dengan Hakim PA Wonogiri Dokumentasi Foto Wawancara dengan Bapak Hakim Yudi Hardeos, M.SI (Wakil Ketua Hakim PA Wonogiri 2023) Dokumentasi Foto Wawancara dengan Bapak Hakim Saefuddin, S.HI PA Wonogiri 104
105 Biodata Penulis Nama : INTAN SYAFITRI NIM : 19.21.2.1.085 Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syari'ah Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 18 Januari 2000 Alamat : Ngasinan, Rt. 01 Rw 05 Desa Setrorejo, Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Nama Orang Tua : Ayah : Lilik Suliyadi Ibu : Giyanti Almamater : 1. SDN 2 Setrorejo lulus tahun 2013 2. SMP N 2 Batuwarno, Wonogiri lulus tahun 2016 3. MA Muhammadiyah Baturetno, Wonogiri lulus tahun 2019 4. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019 Demikian, daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sukoharjo, 23 Mei 2023 Penulis Intan Syafitri 19.21.2.1.085