Funded by the European Union ANALISIS KESIAPAN PASAR UNTUK PRODUK KERTAS FOTOKOPI DAN FURNITUR KAYU RAMAH LINGKUNGAN /BERKELANJUTAN DI INDONESIA Melalui kerja sama yang erat dengan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Republik Indonesia
Ucapan Terima Kasih Analisis kesiapan pasar untuk Produk Kertas Fotokopi dan Furnitur Kayu Ramah Lingkungan /Berkelanjutan di Indonesia dikembangkan sebagai bagian dari dukungan teknis yang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia melalui SWITCH-Asia SCP Facility, yang didanai oleh Komisi Eropa dan dijalankan melalui kemitraan dengan GIZ Advance SCP. Penulis: Karin Merle, Hendy Saputra Pengawasan dan Koordinasi: Novita Sari (Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia), Arab Hoballah dan Loraine Gatlabayan (SWITCH-Asia SCP Facility) Melalui kerja sama yang erat dengan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Republik Indonesia Didanai oleh: Komisi Eropa; The SWITCH-Asia Programme © 2021 SWITCH-Asia Penafian: Informasi dan konten dari studi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak serta merta mencerminkan pandangan Uni Eropa. 1
SINGKATAN APKI ASMINDO ASPANJI ATK Bappeda Bappenas DLH DKI e-Proc UE FSC G/SPP GIZ GoI HIMKI HVS IPK Kemenperin Keppres KLHK KPPU LKPP MoM NAD NTB NTT PEFC Pustanlinghut SCP SekDa SHBJ SIKaP SIPLah SIRUP SLK SVLK RAJP Rp UKM UKPBJ Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia Alat Tulis Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Pengadaan elektronik Uni Eropa Forest Stewardship Council Pengadaan Publik Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Lembaga Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan) Pemerintah Indonesia Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Houtvrij Schrijfpapier (Kertas tulis bebas serat kayu) Izin Pemanfaatan Kayu Kementerian Perindustrian Keputusan Presiden Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Risalah Rapat Nanggroe Aceh Darussalam Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Programme for the Endorsement of Forest Certification Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Sekretaris Daerah Standar Harga Barang Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Sertifikat Legalitas Kayu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Rencana Aksi Jangka Panjang Rupiah Indonesia Usaha Kecil dan Menengah Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa 2
DAFTAR ISI SINGKATAN ... 2 RINGKASAN EKSEKUTIF ... 4 1. PENGANTAR STUDI ... 5 2. METODOLOGI DAN KETERBATASAN ... 6 3. HASIL TEMUAN DAN ANALISIS ... 10 3.1 Pemetaan permintaan pemerintah ... 10 3.2 Pemetaan pasokan industri ... 16 3.3 Ketertelusuran, pengukuran dan pelaporan industri dalam konteks identifikasi, pemberitahuan dan manajemen risiko G/SPP ... 20 3.4 Tantangan yang harus ditangani untuk operasionalisasi G/SPP ... 24 4. KESIAPAN PASAR ... 26 4.1 Kesimpulan ... 26 4.2 Rekomendasi untuk operasionalisasi dan percepatan G/SPP... 26 4.3 Rekomendasi dari sub-produk lain untuk dimasukkan dalam G/SPP ... 28 4.4 Rekomendasi tentang kriteria dan pemantauan G/SPP ... 29 4.5 Rekomendasi dan metodologi lainnya (mis. prosedural) ... 31 DAFTAR PUSTAKA ... 32 LAMPIRAN ... 33 Lampiran 1 - Rencana kompilasi data rinci ... 33 Lampiran 2 - Daftar rinci rapat, konsultasi dan focus group discussion ... 56 3
RINGKASAN EKSEKUTIF Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mempercepat penguatan dan peningkatan kapasitas G/SPP, kajian analisis kesiapan pasar ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat permintaan/konsumsi pemerintah saat ini dan di masa mendatang serta kapasitas produksi/pasokan produk kertas dan furnitur kayu yang berkelanjutan saat ini dan di masa mendatang. Studi seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini juga memberikan pelajaran ramah lingkungan/berkelanjutan (G/SPP) di masa depan untuk kategori produk lainnya, baik di sektor kertas dan furnitur maupun sektor lainnya. yang penting bagi perluasan implementasi pengadaan barang Kesimpulan yang dapat dipetik dari kajian analisis kesiapan ini adalah: Data sekunder sangat jarang, tersebar dan sulit didapatkan bahkan dari industri yang sudah mapan. Kertas industri siap memasok kertas bersertifikat ekolabel, dan dalam kenyataannya, pengadaan publik "ramah lingkungan/berkelanjutan" sudah dijalankan, walaupun pengguna anggaran belum secara aktif menerapkan kriteria pengadaan ramah lingkungan/berkelanjutan (G/SPP) dalam proses pengadaan. Industri furnitur kayu memiliki beragam opini, tetapi cukup banyak pelaku di pasar yang berpendapat bahwa permintaan pemerintah akan produk yang memiliki sertifikasi keberlanjutan merupakan peluang bisnis dan mereka siap memproduksi dan memasok produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, dengan pedoman yang jelas untuk memastikan kepatuhan. fotokopi:
Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan dalam konteks ini pemerintah berkomitmen untuk menjadi konsumen yang kredibel dan bertanggung jawab. Akan tetapi, diperlukan langkah aksi signifikan dari sisi permintaan karena kriteria keberlanjutan belum diterapkan dan masih membutuhkan fasilitasi lebih lanjut, terutama untuk furnitur kayu. Indonesia berupaya untuk mendukung pertumbuhan Penerapan kriteria G/SPP dalam pengadaan publik bersifat wajib. Menanggapi hasil temuan tersebut, tim peneliti mengumpulkan beberapa rekomendasi yang disiapkan dari empat sudut pandang: a. Sembilan area aksi yang diidentifikasi untuk mengimplementasikan dan mempercepat G/SPP (dari sisi penawaran dan sisi permintaan) telah digabungkan dan akan dijadikan masukan untuk Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) G/SPP berikutnya. b. Terkait dengan produk "berkelanjutan" tambahan, lima produk potensial telah diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan, beberapa di antaranya sudah tersedia dari sekarang (mis. bahan bangunan rotan/bambu) atau dalam 12 bulan ke depan (mis. kertas tisu, kardus). c. Pemantauan G/SPP perlu difokuskan pada pedoman dasar dan memprioritaskan implementasi aktual serta memastikan bahwa pendekatan ini tetap mudah dipahami sebelum memasukkan metode pemantauan yang lebih kompleks. d. Rekomendasi lain (mis. prosedural) adalah perlunya dukungan untuk transisi dari hubungan yang bersifat transaksional ke hubungan kemitraan antara sektor industri dan lembaga publik dan beberapa upaya pendukung lainnya (mis. saling menghormati waktu satu sama lain, penekanan pada penelitian mengenai ketidakpatuhan, selaras dengan saran KPPU industri untuk menghindari memberikan ketidakseimbangan informasi, undangan tepat waktu untuk sesi dialog publik-swasta dan pertukaran pendapat). informasi terbaru/konsultasi di seluruh 4
1. PENGANTAR STUDI Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam merancang kerangka kebijakan untuk masa depan yang "hijau" dan "berkelanjutan", dan berkomitmen untuk berubah menjadi ekonomi regeneratif (sirkular). Dalam konteks ini, pemerintah sebagai konsumen dapat memberikan sinyal pasar yang penting dan mendorong inovasi. Kerangka hukum khusus untuk Pengadaan Publik Hijau/Berkelanjutan (G/SPP) telah dibentuk sejak tahun 2009: Selain upaya tersebut, implementasi Pengadaan Publik yang Hijau dan Berkelanjutan (GPP, masing-masing SPP) masih berjalan lambat. Sebaliknya, pengadaan barang/jasa konvensional mendominasi pengadaan pemerintah. Meskipun sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) No. 80/2003, sejauh ini, sistem nilai dan biaya siklus hidup jarang digunakan. Jika digunakan pun hanya untuk pemilihan konsultan saja tetapi tidak untuk pengadaan barang. Perangkat kebijakan telah tersedia namun perlu dilengkapi dengan pedoman implementasi yang dapat mengoperasionalkan G/SPP baik untuk pengguna anggaran, agen pengadaan, dan auditorSampai saat implementasi yang dapat mengoperasionalkan G/SPP baik untuk pengguna anggaran, agen pengadaan, dan auditor. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mempercepat penguatan dan perluasan kapasitasnya dalam G/SPP. ini belum ada pedoman Sebagai upaya untuk mengidentifikasi aspek-aspek pasar (permintaan, penawaran) yang dapat menghambat atau berpeluang untuk mempercepat G/SPP, analisis ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat permintaan/konsumsi pemerintah saat ini dan di masa mendatang serta kapasitas produksi/pasokan produk kertas dan furnitur kayu yang berkelanjutan saat ini dan di masa mendatang. Karena studi seperti ini baru dilakukan untuk pertama kalinya, analisis ini juga memberikan pelajaran yang penting bagi perluasan G/SPP di masa depan untuk kategori produk lainnya, baik di sektor kertas dan furnitur maupun sektor lainnya. Tujuan dari penugasankajian ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan analisis kesiapan pasar untuk dua sektor percontohan (kertas bersertifikat Ekolabel dan , furnitur kayu bersertifikat SVLK) dan mengumpulkan rekomendasi untuk setiap rencana G/SPP. Tugas-tugas utama meliputi: 1. Menyusun dan membandingkan permintaan pemerintah versus pasokan di seluruh Indonesia, berdasarkan provinsi, berdasarkan skala perusahaan, dan berdasarkan produk untuk kelompok produk kertas (sertifikasi Ekolabel) dan furnitur (sertifikasi SLVK) 2. Memetakan rantai pasokan industri pilot percontohan terpilih dari sumber bahan baku (hutan/perkebunan) ke pembeli dan konsumen (pemerintah) 3. Mendapatkan rekomendasi tentang (a) sub-produk lain untuk dimasukkan dalam G/SPP dan (b) kriteria G/SPP untuk sub-produk dan prosedur implementasi. Kajian aAnalisis kesiapan pasar terkait erat dengan penugasan untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), didukung oleh Ökoinstitut dalam konteks Advance SCP Programme GIZ. Selain itu, analisis ini juga memberikan masukan bagi penyempurnaan spesifikasi teknis G/SPP serta masukan untuk Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) G/SPP bersama antara KLHK, LKPP dan sektor industri. Masukan tersebut mencakup, antara lain, pemetaan rantai pasokan dan sustainability hotspot, pemetaan pemangku kepentingan terkait, permintaan pemerintah dan pemasok potensial untuk kertas fotokopi dan furnitur kayu "ramah lingkungan"/"berkelanjutan", identifikasi dan informasi tentang mitra potensial untuk rencana aksi jangka panjang, mulai dilakukannya dialog publik-swasta tentang cara memastikan integritas produk dan kontraktor G/SPP dalam kerangka yang lebih luas dari antisipasi, identifikasi, notifikasi dan manajemen risiko G/SPP yang dapat dilakukan. 5
2. METODOLOGI DAN KETERBATASAN Metodologi yang digunakan adalah dengan menggabungkan data primer dan data sekunder untuk analisis penawaran dan permintaan. Tim konsultan melakukan kajian pustaka terdiri atas kajian analisis dan publikasi yang sudah terbit dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan melalui wawancara dan survei singkat apabila data belum tersedia. Secara keseluruhan, sumber data yang digunakan telah dirangkum pada Gambar 1 di bawah. Rencana detail terkait kompilasi data dapat dilihat pada Lampiran 1. Gambar 1: Sumber data untuk analisis penawaran dan permintaan PENAWARAN: Ketersediaan produk "hijau"/"berkelanjutan", organisasi & praktik bisnis PERMINTAAN: Permintaan pemerintah dan pengadaan kertas fotokopi dan furnitur kayu Kajian pustaka Kajian pustaka Survei + sosialisasi antara industri yang relevan (melalui konsultasi dengan KPPU) - sedang berjalan Survei + sosialisasi ke calon pengguna anggaran (melalui KLHK) Rantai pasokan + pemetaan hotspot: 06 Okt 2020 Wawancara dengan pengguna anggaran terpilih (pemilihan didasarkan pada dataset LKPP dan kajian pustaka) Wawancara dengan pelaku industri terpilih (pemilihan didasarkan pada dataset LKPP dan kajian pustaka) Lokakarya konsultasi #01 (penyampaian draf temuan dari analisis kesiapan pemasaran): 20 Okt 2020 Lokakarya konsultasi #02 (penyampaian draf laporan): 17 Nov 2020 Analisis kebutuhan/permintaan bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas konsumsi pemerintah untuk furnitur kayu dan kertas fotokopi "ramah lingkungan"/"berkelanjutan", serta tren masing- masing. Studi ini berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang dibeli saat ini (dalam volume, nilai), seperti apakah siklusnya (berapa tahun sekali?), dan dengan spesifikasi seperti apa (konvensional, "ramah lingkungan")? (apakah ada laporan/estimasi?) Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang dibutuhkan pemerintah di masa mendatang? Berapa proporsi produk "berkelanjutan" yang perlu dibeli dan apa spesifikasi kertas fotokopi "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" yang paling penting? Apakah kebutuhan akan produk tersebut masih akan memiliki pola yang sama atau apakah permintaan mungkin akan menurun (mis. dengan memperbaiki furnitur yang ada/dengan mengganti produk tersebut di masa mendatang)? Dalam konteks implementasi G/SPP di masa mendatang, apa yang dibutuhkan pengguna anggaran agar dapat menjalankan RAJP dengan baik di masa mendatang? Seperti apakah pengalaman terkait pengadaan produk "ramah lingkungan" (khususnya kertas fotokopi, 6
furnitur kayu)? Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan persentase pembelian produk "ramah lingkungan"/"berkelanjutan"? Siapa pemasok rutin/langganan untuk kertas fotokopi/furnitur kayu? Apakah ada komunikasi rutin dengan industri lokal? Apakah pengadaan mencakup "paket standar"? Apa saja produk yang termasuk dalam paket ini dan berapa kisaran anggaran (estimasi)? Analisis penawaran bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan industri dalam memenuhi kriteria keberlanjutan untuk dua kelompok produk fotokopi ramah lingkungan"/"berkelanjutan"), memasok ke pemerintah, dan tren masing-masing. Pertanyaan- pertanyaan berikut telah dibahas: ("furnitur kayu dan kertas PRODUK: Produk kertas fotokopi dan furnitur kayu seperti apa yang saat ini tersedia di Indonesia? Apa saja alternatif produk pengganti terhadap kedua produk tersebut? Apa saja sub-produk/produk "berkelanjutan" lainnya dari industri yang juga dapat dipasok ke pemerintah dan seperti apa spesifikasi "berkelanjutan"nya? KAPASITAS PRODUKSI DAN PASOKAN: Berapa kapasitas produksi dan pasokan untuk furnitur kayu "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" saat ini? Berapa banyak produk di pasar (kertas fotokopi, furnitur kayu) yang memenuhi kriteria keberlanjutan (ekolabel untuk kertas fotokopi/SVLK untuk furnitur kayu, sertifikat keberlanjutan lainnya)? (apakah ada estimasi?) Apa tren pasar (efisiensi, pertumbuhan) yang memengaruhi kapasitas produksi dan pasokan di masa mendatang? (apakah ada estimasi?) RANTAI PASOKAN: Berapa jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia? Seperti apakah saluran distribusi untuk furnitur kayu/kertas fotokopi? Berapa banyak pemasok pemerintah saat ini yang menyediakan kedua produk tersebut, berapa banyak pemasok yang secara khusus memasok salah satu produk tersebut? Berapa jumlah perusahaan distributor di pasar, berapa jumlah penjual grosir? Dari mana pemasok pemerintah saat - produsen/distributor/lainnya)? ini mendapatkan produk mereka (dalam negeri, luar negeri Siapa saja pemasok-pemasok yang mungkin akan dapat memasok produk ke pemerintah (perusahaan yang telah menerapkan prinsip "berkelanjutan" namun saat ini ini tidak memasok pemerintah)? Apakah ada pelaku rantai pasokan yang berspesialisasi pada produk ramah lingkungan dan inklusif, atau pelopor/praktik baik khusus? Apa saja pilihan mereka untuk dapat menjadi penyedia produk tersebut kepada pemerintah? Berapa banyak kertas fotokopi "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" yang dijual dan kepada siapa (pemerintah/sektor swasta - dalam negeri/luar negeri; secara langsung/melalui distributor lain)? Seberapa besarkah skala bisnis untuk produk-produk ini, yakni hutan/perkebunan, produksi, distribusi (kecil, menengah, besar)? Berapa jumlah lapangan pekerjaan dalam rantai pasokan? Jadwal di bawah (Gambar 02) menunjukkan dua lokakarya konsultasi industri sebagai milestone yang diberi tanda bintang. Hasil temuan awal dari sisi permintaan dan penawaran telah disampaikan dalam 7
lokakarya konsultasi pertama untuk mendapatkan umpan balik dan validasi lebih lanjut. Lokakarya konsultasi kedua diadakan untuk menyampaikan draf laporan, yang menyajikan data setelah uji ketahanan dan menetapkan tujuan dari RAJP G/SPP bersama secara lebih detail. Gambar 2: Jadwal penugasan Studi dilakukan pada bulan Juli - November 2020; dan secara khusus mengalami berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan. Rencana kompilasi data rinci disiapkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan online; yakni untuk sisi permintaan (belanja pemerintah): LKPP membentuk tim multi-disiplin dari bagian-bagian yang bertanggung jawab atas berbagai metode pengadaan seperti e-katalog, tender termasuk tender cepat dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), penunjukan langsung, pengadaan langsung dan didukung dengan pengambilan data belanja pemerintah (realisasi1) dari database. Untuk sisi penawaran, asosiasi industri terkait (ASMINDO, APKI, HIMKI) dan pemasok pemerintah terpilih (melalui database LKPP) juga dilibatkan. Fase kompilasi data diperpanjang sebagai buffer untuk menyiasati keterbatasan waktu dalam penugasan. Pemangku kepentingan lain yang dilibatkan dalam proses ini adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberi mandat untuk mengoordinasikan Komite Pengarah SPP - untuk mendapatkan umpan balik dari mereka tentang opsi pengumpulan data yang dapat digunakan (data belanja di tingkat daerah, provinsi dan nasional) (Bappenas) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) - untuk mendapatkan masukan dari mereka tentang semua persyaratan yang perlu dipertimbangkan dalam konsultasi industri di masa mendatang. Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Salah satu langkah penting adalah meminta agar Kemenperin mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan rantai pasokan, serta berniat untuk menstimulasi pasar dan memberikan umpan balik dari industri tentang sinyal pasar2. Studi ini meliputi enam focus group discussion resmi, dua konsultasi industri resmi serta beberapa pertemuan dan diskusi informal, semuanya diadakan secara virtual. Daftar rinci tentang pertemuan, konsultasi dan focus group discussion dapat dilihat di Lampiran 2. Risalah Rapat (MoM) telah disiapkan setelah setiap pertemuan dan tidak dilampirkan dalam laporan ini. Selain itu, tim peneliti berkoordinasi erat dengan GIZ Advance SCP dan tim peneliti untuk Rencana Aksi Jangka Panjang Indonesia tentang S/GPP di dua sektor sasaran. 1 Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tidak tersedia secara lengkap dalam database LKPP. 2 Dalam studi serupa di masa mendatang, koordinasi dengan Kementerian Koperasi UKM mungkin akan bermanfaat, tergantung pada kelompok produk. 8
Penjelasan di bawah menggambarkan (Gambar 03) respons yang diterima dari berbagai sumber data. Gambar 3: Umpan balik dari pemangku kepentingan PENYEBAR/SUMBER DATA DATA SEKUNDER Survei DATA PRIMER Sesi wawancara Lokakarya konsultasi CATATAN APKI Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (50%) Akses ke produsen dan distributor HMKI Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Akses ke produsen dan distributor ASMINDO Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Akses ke produsen dan distributor KLHK/PPHH Bisnis furnitur kayu bersertifikat SVLK dan kertas fotokopi Akses ke produsen yang memiliki sertifikasi keberlanjutan Kemenperin/BBPK Badan sertifikasi untuk industri kertas fotokopi bersertifikat ekolabel Akses ke produsen yang memiliki sertifikasi keberlanjutan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah pemasok pemerintah; data permintaan pemerintah 2008- 2020 Forum LVLK Forum Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
Akses ke lembaga pemberi sertifikasi dengan akses ke distributor ASPANJI Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang & Jasa Indonesia Tidak berfungsi Rekomendasi tentang cara menangani pengumpulan dan analisis data dalam analisis kesiapan pasar serupa telah dimasukkan dalam Bagian 4 dari studi ini. 9
3. HASIL TEMUAN DAN ANALISIS Hasil temuan dan analisis dibagi ke dalam empat bagian yaitu pemetaan permintaan pemerintah, industri, manajemen risiko G/SPP, dan hasil temuan terkait tantangan pemetaan pasokan operasionalisasi dan percepatan G/SPP. 3.1 Pemetaan permintaan pemerintah Bagian ini menyajikan hasil temuan tentang permintaan pemerintah untuk kertas fotokopi dan furnitur kayu. Analisis kebutuhan permintaan mencakup pertanyaan tentang berapa banyak kertas fotokopi yang dibeli saat ini, seperti apakah siklusnya, seperti apa spesifikasi dan praktik yang diberlakukan (menerapkan pengadaan publik "hijau"/"berkelanjutan", ya atau tidak), dan apa trennya. (A) KERTAS FOTOKOPI: Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesifikasi teknis untuk kertas fotokopi meliputi ukuran, berat dan kualitas kertas. Yang seringkali terjadi, pengguna anggaran menggunakan kata kunci seperti kertas HourVrij Schrijfpapier (HVS)/kertas bebas serat kayu dengan ukuran A4/F4 dan berat 70g (prioritas) atau 80g. Sebagian besar pengadaan kertas fotokopi dilakukan di bawah kategori Alat Tulis Kantor (ATK), yang merupakan paket multi-produk, di mana proporsi kertas fotokopi diperkirakan sekitar 20 - 30% dari total nilai paket. (lihat Gambar 4). 10
Gambar 4: Kata kunci yang sering digunakan dalam pengadaan kertas fotokopi [dalam % dari nilai paket] ATK HVS/A4/F4/A0/A3 Merek (Paper One, Sinar Dunia, Sidu, dsb.) Kandungan kertas fotokopi 20-30% 100% 100% Harga bervariasi, beberapa merek seringkali lebih murah dari merek lainnya. Harga per rim (500 lembar) kertas fotokopi umumnya berkisar antara Rp 40.000 - 50.000/rim. Ilustrasi berikut menunjukkan bahwa harga pasar yang disebutkan oleh produsen bersertifikat Ekolabel juga mengonfirmasi kisaran harga yang sama. Harga tersebut sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) Pemerintah Indonesia, yakni Rp 45.000-50.000/rim. Persepsi sebagian pengguna anggaran adalah bahwa "produk berkelanjutan lebih mahal daripada produk konvensional", oleh karena itu produk berkelanjutan belum banyak digunakan. Padahal harga kertas fotokopi sudah sesuai dengan harga SHBJ dan kertas fotokopi konvensional sudah 100% bersertifikat Ekolabel. Gambar 5: Harga yang disebutkan oleh produsen fotokopi bersertifikat Ekolabel Pemasok A: [dalam Rp/ rim] A4 F4 70g 34,000 - 36,000 39,000 - 42,000 80g 38,000 - 40,000 44,000 - 46,000 Pemasok B: [dalam Rp/ rim] A4 F4 70g 37,000 - 38,250 42,000 - 43,500 80g 42,000 - 43,225 48,000 - 49,200 Ekolabel belum digunakan sebagai spesifikasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas fotokopi Indonesia sudah 100% bersertifikat ekolabel, sehingga kertas yang dibeli sudah memenuhi syarat pengadaan publik "ramah lingkungan". Sebagai estimasi konservatif dari permintaan pemerintah, tim peneliti memutuskan untuk memusatkan data belanja pemerintah pada 30% dari nilai ATK untuk mewakili belanja pemerintah untuk "kertas fotokopi". Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menghabiskan Rp 53 miliar untuk kertas fotokopi. Dengan menggunakan kisaran harga di atas, angka ini setara dengan sekitar 0,04 juta ton3 (lihat Gambar 06 di bawah). Pola pengadaan ditentukan oleh setiap lembaga dan kebutuhan setiap pengguna anggaran, begitu pula dengan metode pengadaan yang digunakan (e-katalog, lelang konsolidasi, pengadaan langsung). Untuk mekanisme pengadaan langsung, pemerintah memiliki mitra tetap. 3 Konversi diperoleh dengan membagi total belanja pemerintah dengan 500 lembar/rim dan harga rata-rata yang berkisar antara Rp 45.000-50.000/rim. 11
Gambar 6: Total belanja pemerintah untuk kertas fotokopi (2019-2020)4 Metode pengadaan 2019 2020 (6 bulan) Non-tender Rp 35 miliar Rp 52 miliar Tender Rp 18 miliar Rp 11 miliar TOTAL Rp 53 miliar Rp 63 miliar Volume (dalam rim*) 1,1 - 1,2 juta 1,3 - 1,4 juta Volume (dalam ton**) ~0,04 juta ~0,05 juta ) konversi dengan membaginya menggunakan harga rata-rata yang berkisar antara Rp 45.000-50.000/rim; **) konversi berdasarkan 500 lembar/rim Walaupun gerakan "kantor tanpa kertas" mulai diterapkan, konsumsi kertas fotokopi diperkirakan tidak akan berkurang dalam waktu dekat karena versi hardcopy masih dibutuhkan untuk keperluan arsip. Akan tetapi, dalam jangka panjang, permintaan dari lembaga-lembaga yang menerapkan "e- office" mungkin akan berkurang. Kita mungkin berpikir bahwaKonsumsi kertas diperkirakan akan menurun konsumsi kertas akan menurun di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, data yang ada menunjukkan sebaliknya, tetapi hal ini mungkin dikarenakan kebutuhan untuk menyiapkan persediaan, alokasi belanja untuk menstimulasi pasar. Total belanja pemerintah menurut daerah dapat dilihat di Gambar 7. Lebih dari 60% total belanja pemerintah dilakukan di provinsi Jawa (65%), walaupun belanja tingkat pusat telah dikecualikan (masih 61%). Provinsi dengan total belanja paling tinggi adalah Jawa Barat (26%), Jawa Timur (15%), DKI Jakarta (12,5%), Banten (6%) dan Jawa Tengah (5,5%); dan apabila tidak memperhitungkan belanja tingkat pusat, provinsi dengan belanja yang tinggi juga mencakup Bali & Nusa Tenggara Timur (NTT) (lihat Gambar 08). Gambar 7: Permintaan pemerintah akan kertas fotokopi menurut Daerah (dalam% dari total belanja tahunan, 2019)5 4 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 5 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 12
Gambar 8: Permintaan pemerintah akan kertas fotokopi menurut Daerah (dalam% dari total belanja tahunan, belanja tingkat pusat dikecualikan, 2019)6 (B) FURNITUR KAYU: Pengadaan furnitur kayu oleh pemerintah Indonesia biasanya dilakukan dalam bentuk paket renovasi ruangan/kantor. Paket tersebut umumnya mencakup berbagai jenis produk dan terkadang bahan campuran (kayu, tetapi juga bahan lain, seperti tekstil atau terutama plastik). Responden memperkirakan bahwa, kecuali secara langsung ditentukan sebagai "meja kerja kayu" atau "meja 6 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 13
kayu", furnitur kayu seringkali hanya mencakup hingga 5%7 dari nilai pengadaan induk dalam Rupiah (lihat Gambar 9). Gambar 9: Kata kunci yang banyak digunakan untuk membeli furnitur kayu8 [dalam % dari nilai paket] Mebel/er Furnitur/Interior custom-made Meja kerja/rak/lemari/ kursi/meja kayu Furnitur kantor Furnitur sekolah Kandungan furnitur kayu 0-5% 0-5% 100% 0-5% 80-100% Spesifikasi ramah lingkungan (khususnya sertifikasi SVLK) belum digunakan. Dari semua pihak yang dilibatkan dalam konsultasi, hanya satu provinsi yang menyebutkan bahwa mereka mensyaratkan sertifikasi SLK dan bahwa pemegang sertifikat FSC mendapatkan nilai tambah dalam pengadaan. Alasan yang diberikan oleh pengguna anggaran dari berbagai tingkat pemerintah antara lain terbatasnya pengetahuan tentang spesifikasi ramah lingkungan dalam bidang produksi furnitur kayu, atau karena mereka mengalami kesulitan untuk memasukkan spesifikasi tersebut ke dalam mekanisme pengadaan. Dalam paket furnitur kayu, harga sangat bervariasi berdasarkan spesifikasi bahan, ukuran dan desain serta kualitas kayu yang diharapkan oleh konsumen. Harga rata-rata indikatif dalam satuan juta Rupiah dapat dilihat pada Gambar 10. Gambar 10: Harga rata-rata furnitur kayu9 [Juta (Rp)] Produk yang lebih murah Produk yang lebih mahal Meja setengah biro 1 2 Kursi 1 2 Meja biro 3 4 Secara rata-rata, pemerintah Indonesia menghabiskan Rp 194 miliar per tahun untuk furnitur kayu, yakni setara dengan sekitar 81.407 paket yang terdiri dari 1 meja dan 2 kursi10. Dalam menyiapkan estimasi konservatif untuk permintaan pemerintah, furnitur kayu hanya memperhitungkan furnitur untuk "semua jenis sekolah dan universitas"11. Pola pengadaan furnitur kayu cukup tidak teratur (lebih jarang, lebih besar dan lebih lama) dan seringkali dilakukan untuk mengganti furnitur yang rusak atau meningkatkan kapasitas kelas sekolah. total belanja 7 Umpan balik yang diperoleh terkait persentase ini bervariasi. Di tingkat daerah, beberapa responden menyebutkan proporsi hingga 50%. 8 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara. 9 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara. 10 Konversi tersebut diperoleh dengan membagi total belanja rata-rata selama 2 tahun (2018-2019) dengan harga rata-rata paket 1 meja dan 2 kursi, dengan asumsi bahwa harga masing-masing Rp 1 juta. 11 Kata kunci untuk keperluan ini antara lain: Sekolah, Universitas, Institut, Akademi, Politeknik, SD, SDN, SMP, SMA, SMK. 14
Gambar 11: Total belanja pemerintah untuk furnitur kayu (2018-2020)12 Total belanja untuk furnitur sekolah/universitas Metode pengadaan 2018 2019 Rata-rata 2 tahun (2018-2019) 2020 (6 bulan) Non-tender Rp 1,1 miliar Rp 19,4 miliar Rp 10,3 miliar Rp 21,2 miliar Tender Rp 293 miliar Rp 174,9 miliar Rp 233,9 miliar Rp 130,3 miliar TOTAL spending Rp 294,1 miliar Rp 194,3 miliar Rp 244,2 miliar Rp 151,5 miliar Informasi tentang produk yang ingin dibeli oleh pemerintah (desain, kualitas kayu, anggaran) berupa, misalnya, peralatan sekolah atau peralatan universitas tidak diketahui oleh industri dan mungkin tidak terstandarisasi. Konsumsi furnitur kayu diperkirakan akan terus meningkat, khususnya karena kebutuhan yang besar dari sekolah. Metode pengadaan yang diterapkan untuk pengadaan furnitur kayu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna anggaran. Mis. Pembelian furnitur kayu melalui e-katalog dianggap lebih mudah. Secara khusus, preferensi untuk pengadaan sekolah adalah untuk menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)13 (dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang dinilai lebih akuntabel. Jika produk tidak ada dalam sistem; maka proses pengadaan harus dilakukan dengan metode lainnya, misalnya tender atau pengadaan langsung oleh kota/kabupaten jika anggaran di bawah Rp 200.000.000. Total belanja pemerintah menurut daerah dapat dilihat di Gambar 12. Lebih dari 65% total belanja pemerintah dilakukan di Pulau Jawa. Gambar 12: Permintaan pemerintah akan furnitur kayu menurut Daerah (dalam % total belanja rata-rata untuk tahun 2018-2019)14 Jika belanja tingkat pusat dikecualikan (Gambar 13), Pulau Jawa masih berperan besar dalam pengadaan publik furnitur kayu (60%); Pulau Sulawesi dan Sumatra menempati peringkat kedua dan 12 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 13 Situs web SIPLah. 14 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 15
ketiga (16% dan 17%). Provinsi dengan total belanja paling tinggi adalah DKI Jakarta (29%), Jawa Timur (20%), Sulawesi Barat (11%), Jawa Barat (6%) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (6%). Gambar 13: Permintaan pemerintah akan furnitur kayu, per Daerah [dalam % belanja rata-rata untuk tahun 2018-2019, belanja tingkat pusat dikecualikan)15 3.2 Pemetaan pasokan industri Bagian selanjutnya mengidentifikasi praktik saat ini terkait dengan produk dan praktik bisnis (bersertifikat keberlanjutan, ya atau tidak), kapasitas produksi dan pasokan, serta rantai pasokan. Ini menjadi dasar untuk melaporkan kesiapan industri dalam memenuhi kriteria ekolabel untuk sub- produk (di seluruh Indonesia, di sepanjang rantai pasokan, dibedakan berdasarkan produk/sektor dan menentukan skala perusahaan jika informasi tersedia). (A) KERTAS FOTOKOPI Gambar 14 menyajikan data tentang kapasitas produksi dan pasokan kertas fotokopi "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" melalui saluran distribusi di Indonesia. Ini juga menunjukkan konsumsi pemerintah yang telah diidentifikasi untuk mengkontekstualisasikan angka-angka di atas. Gambar 14: Produksi dan konsumsi tahunan untuk kertas fotokopi16 15 Hasil perhitungan sendiri menggunakan data primer yang diambil dari database pengadaan LKPP (2020). 16 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diberikan oleh APKI (2020) dan BBPK (2020). 16
Gambar di atas menunjukkan rantai pasokan umum yang disederhanakan untuk kertas fotokopi. Pemetaan ini menggambarkan berbagai tahapan dalam rantai pasokan serta aliran produk dan alur penjualan. Produksi kayu sebanyak 40,9 juta m3 dilakukan di 295 Unit Manajemen HTI (11,4 juta hektare Hutan Tanaman Industri), yang sebagian besar berlokasi di Sumatra dan Kalimantan (lihat Gambar 15). HTI memasok kayu untuk industri kertas fotokopi disertai dengan sedikit impor kayu (diperkirakan 2-5%). Gambar 15: Pemetaan pasokan kayu Indonesia untuk industri kertas (dalam jumlah unit dan% HTI)17 = HTI (total 295 KPH) Indonesia memiliki 4 produsen pulp, 68 produsen kertas, dan 6 produsen pulp dan kertas terintegrasi (lihat Gambar 16) - empat di antaranya memproduksi kertas fotokopi. Gambar 16: Persebaran geografis industri pulp & kertas di Indonesia (dalam jumlah unit dan%)18 = produsen pulp = produsen kertas = produsen pulp Hal-hal utama: Kapasitas produksi kertas fotokopi saat ini mencapai 4,2 juta ton kertas fotokopi di empat produsen kertas fotokopi skala besar di Indonesia (semua produk bersertifikat Ekolabel dan juga bersertifikat SVLK). Seluruh produksi (100%) dijual melalui 56 distributor dan didistribusikan ke pasar luar negeri dan dalam negeri. Sekitar 2,4 juta ton dijual di dalam negeri, saat ini sekitar 0,04 juta 17 Ilustrasi sendiri berdasarkan KLHK (2019): Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 18 Ilustrasi sendiri berdasarkan data keanggotaan APKI (2020). 17
ton (1%) dijual ke pemerintah melalui 856 pemasok kertas fotokopi untuk pemerintah19. Karena total kapasitas produksi adalah 5,2 juta metrik ton/tahun sesuai dengan kapasitas yang tertera per izin (2017), sehingga masih ada kapasitas yang tersisa (19%20). Saat ini, seluruh kertas bersertifikasi Ekolabel diproduksi menggunakan 100% virgin pulp (tidak mengandung bahan daur ulang). Rantai pasokan kertas fotokopi mempekerjakan 260.000 karyawan secara langsung dan 1,1 juta karyawan secara outsourcing pada tahun 2017.21. (B) FURNITUR KAYU Gambar 17 menyajikan data tentang kapasitas produksi dan pasokan furnitur kayu "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" melalui saluran distribusi di Indonesia. Ini juga menunjukkan konsumsi pemerintah yang telah diidentifikasi untuk mengkontekstualisasikan angka-angka di atas. Gambar 17: Produksi dan konsumsi tahunan untuk furnitur kayu22 Gambar di atas menunjukkan rantai pasokan umum yang disederhanakan untuk furnitur kayu. Pemetaan ini menggambarkan berbagai tahapan dalam rantai pasokan serta aliran produk dan alur penjualan. Produksi kayu sebanyak 15 juta m3 dilakukan di 667 KPH23 (7 juta m3 diproduksi di 2,6 juta hektare Hutan Alam dan 8 juta m3 diproduksi di hutan lainnya seperti hutan kemasyarakatan, Perhutani, hutan dengan IPK (Izin Pemanfaatan) Kayu), yang sebagian besar berlokasi di Jawa (lihat Gambar 18). 19 Hasil perhitungan sendiri berdasarkan dataset LKPP; angka rata-rata selama dua tahun terakhir (2018-2019). 20 Selisih antara kapasitas produksi sebesar 5,2 juta metrik ton/tahun dengan penjualan saat ini/tahun (4,2 juta metrik ton) adalah 1 juta metrik ton, setara dengan 19%. 21 Data sekunder tahun 2017 dihimpun melalui APKI di tahun 2020. 22 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diberikan oleh HIKMI (2020). 23 Hutan Alam = 254 KPH (Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, hlm. 145); Perhutani = 1 KPH; Hutan Kemasyarakatan = diperkirakan sekitar 412 KPH (Direktorat PPHH). Produksi kayu di daerah ini tidak hanya digunakan untuk furnitur kayu. Kayu gelondongan juga digunakan untuk jenis produk kayu khusus (triplek, dll.) dan produk lainnya (mis. kerajinan kayu, bahan bangunan, dll). 18
Gambar 18: Pemetaan pasokan kayu di Indonesia untuk industri furnitur (dalam ribuan hektare)24 = Perhutani (total 1,4 juta ha di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat) = Hutan kemasyarakatan (total 1,2 juta ha di seluruh Indonesia) Gambar di bawah didasarkan pada data yang diperoleh dari 1.006 usaha furnitur kayu skala kecil dan menengah (Gambar 19). Sebagian besar berlokasi di Jawa (89%), diikuti oleh Sumatra dan Bali/NTB/NTT (keduanya 4,7%). Di sisi lain, industri furnitur kayu berpusat di sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, dan terutama di sekitar Jepara (khususnya perusahaan yang berorientasi ekspor), industri furnitur rotan serta furnitur bambu dapat ditemukan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Gambar 19: Persebaran geografis industri furnitur kayu di Indonesia25 Walaupun informasi terkait total kapasitas dan produksi aktual masih belum tersedia, perwakilan industri menegaskan kembali bahwa dalam konteks studi ini penambahan kapasitas dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Industri ini terbukti memiliki desain yang cukup fleksibel; didominasi oleh pendekatan "made by order" (tidak ada produksi massal/tidak ada stok) sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah (produk, spesifikasi). Beberapa pertanyaan tetap perlu dipelajari secara lebih lanjut dalam studi terpisah dan/atau dialog publik swasta. Antara lain: 24 Ilustrasi sendiri berdasarkan data dari Perhutani dan KLHK (2019): Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 25 Ilustrasi sendiri berdasarkan data dari PPHH KLHK (2020) untuk kuantitas dan ASMINDO (2020) untuk jenis industri. 19
Berapa total kapasitas produksi dan produksi aktual untuk furnitur kayu di seluruh Indonesia dan untuk 1.006 perusahaan bersertifikat SVLK?26 Apa praktik yang dilakukan oleh distributor dan apakah ada pengadaan publik langsung atau tidak langsung dari sumber luar negeri? Apakah persepsi bahwa "pemerintah cenderung membeli lebih banyak barang impor" - merupakan mitos atau fakta? Hal-hal utama: Mayoritas furnitur kayu diekspor secara langsung oleh pengrajin (estimasi sekitar 85%) dan sisanya dipasok secara langsung atau melalui distributor ke pasar domestik. Walaupun industri furnitur memiliki peluang yang besar untuk memasok secara langsung, para pengrajin seringkali lebih memilih agar agen distribusi yang menangani pengadaan pemerintah, karena paket pengadaan sering kali meliputi berbagai kelompok produk (kursi, meja, rak), dan pengrajin individu mungkin hanya memproduksi satu atau beberapa jenis produk. Selain itu, proses desain hingga penjualan membutuhkan banyak waktu, oleh karena itu banyak pengrajin memilih untuk mengalihdayakan proses ini ke distributor. Karena informasi yang diperoleh sangat bervariasi, estimasi akhir terkait persentase sulit untuk dipastikan. Saat ini, ada 1.410 pemasok furnitur kayu untuk pemerintah (rata-rata selama 2 tahun, 2018-2019). Pemasok lokal, bukan produsen, dan bukan perusahaan internasional. Oleh karena itu, estimasi pada Gambar 16 di atas disesuaikan: Dari sisa 15% yang tersedia untuk konsumsi dalam negeri, kemungkinan besar sekitar 0-5% dipasok secara langsung oleh pengrajin ke pemerintah (0-1% dari total produksi) dan 95-100% melalui distributor (14- 15% dari total produksi) untuk memasok pemerintah dan pembeli lain (terutama asing). Pasokan langsung dari luar negeri ke pemerintah diperkirakan 0%. ini adalah pedagang Dari segi penggunaan kembali material, bisnis furnitur kayu semakin sering mendaur ulang produk karena harga kayu yang terus meningkat (jati dan mahoni, dan dari pohon buah-buahan yang bersumber dari rumah yang dibongkarrubuhkan). Akan tetapi, sektor industri belum menghitung tingkat daur ulang. Rencana pembelian yang tidak jelas dan spesifikasi yang tidak jelas memberikan ketidakpastian bagi pabrik. Oleh sebab itu, pabrik kemudian tidak dapat memproduksi untuk persediaan, melainkan memproduksi berdasarkan pesanan. 3.3 Ketertelusuran, pengukuran dan pelaporan industri dalam konteks identifikasi, pemberitahuan dan manajemen risiko G/SPP Semua aktivitas, baik produksi maupun konsumsi, yang dijalankan akan menghasilkan jejak emisi karbon. Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan dalam konteks ini pemerintah berkomitmen untuk menjadi konsumen yang kredibel dan bertanggung jawab. Indonesia berupaya untuk mendukung pertumbuhan Selain pemangku kepentingan dan rantai pasokan, analisis kesiapan pasar juga memetakan hotspot lingkungan dan sosial. Warna hijau, beberapa metode mitigasi, digunakan untuk menentukan segmen rantai pasokan dari kelompok produk dan masing-masing pasokan yang secara khusus memiliki risiko sosial dan ekologi yang tinggi. Salah satunya adalah spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembeli, misalnya melalui G/SPP. 26 Belum ada data yang berhasil diperoleh walaupun tim sudah mengirimkan surat permintaan data ke PPHH dan Forum Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen. 20
(A) KERTAS FOTOKOPI Gambar 20: Hotspot lingkungan dan sosial untuk produksi dan konsumsi kertas fotokopi27 Konflik dengan masyarakat setempat/satwa liar Konversi lahan Penebangan kayu di lokasi tempat tinggal masyarakat tradisional Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dampak iklim (emisi GRK) Dampak iklim (emisi GRK) Konsumsi Air & Energi Tinggi Dampak iklim (emisi GRK) Konsumsi Air & Energi Tinggi Dampak iklim (emisi GRK) Sisa kertas dan kemasan Sisa kertas dan kemasan Efisiensi (mis., digitalisasi, kantor tanpa kertas) Dampak iklim (emisi GRK dari pembuangan, TPA yang tidak dikelola, pemulihan energi) Ancaman bagi keanekaragaman hayati (nilai hutan, modal alam) Dampak iklim (penyerapan vs emisi GRK dari LULC & kebakaran hutan) dampak dari logistik dan kegiatan lain diabaikan dalam tinjauan ini Limbah pengolahan (sisa pulp, polusi air) Efisiensi/Pengurangan di sumber (bahan daur ulang) Limbah pengolahan (sisa pulp, polusi air) Efisiensi/Pengurangan di sumber (bahan daur ulang) Spesifikasi keberlanjutan untuk membuat keputusan pembelian (produk/organisasi) G/SPP: Spesifikasi keberlanjutan untuk membuat keputusan pembelian (produk/organisasi) Polusi (bahan kimia) Kesehatan & keselamatan pekerja Upah yang adil Penggunaan kembali, daur ulang material Rantai pasokan kertas fotokopi menghadapi beberapa ancaman di hulu, khususnya ancaman terkait konversi lahan dan konflik dengan masyarakat setempat/satwa liar dan keanekaragaman hayati serta dampak iklim akibat konversi lahan dan kebakaran hutan. Di tingkat produsen pulp dan kertas, masalah lingkungan yang muncul adalah konsumsi air dan energi yang tinggi, sementara masalah di sisi pengguna umumnya berkaitan dengan sisa produk dan kemasan. Semua perusahaan kertas fotokopi telah diverifikasi SLK dan semua produk mereka telah bersertifikasi Ekolabel. Oleh karena itu, walaupun belum ada spesifikasi khusus, produk dibeli sesuai dengan persyaratan GPP saat ini. (B) FURNITUR KAYU Terkait dengan sertifikasi SVLK, beberapa produsen lokal mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria dasar. Kriteria tersebut dirasa terlalu memakan biaya bagi UKM (biaya sertifikasi untuk enam tahun daripada tiga tahun sekali, re-surveillance dua tahun sekali, biaya administrasi tambahan). Secara keseluruhan, tidak semua produsen furnitur mendukung standar SVLK (ASMINDO mendukungnya, tetapi HIMKI masih merasa ragu-ragu dengan pertimbangan proses hilir), karena walaupun SVLK dapat meningkatkan daya saing mereka di tingkat global, peningkatan angka ekspor secara nyata masih belum terlihat. 27 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara pemangku kepentingan. 21
Gambar 21: Hotspot lingkungan dan sosial untuk produksi dan konsumsi furnitur kayu28 Kesehatan & keselamatan pekerja Upah yang adil Dampak iklim (penyerapan vs emisi GRK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Penebangan kayu di lokasi tempat tinggal masyarakat tradisional Konflik dengan masyarakat setempat Kehilangan keanekaragaman hayati Limbah pengolahan (sisa kayu/serpihan kayu) Kesehatan & keselamatan pekerja Upah yang adil Dampak iklim (emisi GRK dari penggunaan energi) Sisa bahan kimia kayu dan finishing Sisa Kemasan Kesehatan & keselamatan pekerja Upah yang adil Efisiensi/Pengurangan di sumber (bahan daur ulang) Sisa Kemasan Sisa kayu/ Furnitur yang rusak Spesifikasi keberlanjutan (produk/organisasi) Sisa Kemasan Sisa kayu/ Furnitur yang rusak Efisiensi G/SPP: Spesifikasi keberlanjutan (produk/organisasi) Dampak iklim (emisi GRK dari pembuangan, TPA yang tidak dikelola, pemulihan energi) Polusi Kesehatan & keselamatan pekerja Upah yang adil dampak dari logistik dan kegiatan lain diabaikan dalam tinjauan ini Perbaikan, penggunaan kembali material Rantai pasokan furnitur kayu menghadapi beberapa ancaman di hulu, khususnya ancaman terkait konflik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, serta keselamatan kerja dalam kegiatan pengolahan kayu. Masalah yang dihadapi di tingkat pengguna terkait dengan sisa produk dan kemasan. Dengan spesifikasi keberlanjutan yang dibutuhkan, pemerintah bermaksud untuk menciptakan sinyal pasar untuk meningkatkan insentif bagi bisnis yang bertanggung jawab dan akuntabel. Bagian ini berupaya untuk mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pemerintah sebagai pembeli dapat akuntabel, dapat dipercaya, dan kredibel? Bagaimana rantai pasokan dapat mendukung pembeli dengan kualitas seperti ini? Apa yang dapat kita ukur, lacak, dan telusuri dengan mudah? Apa pendapat Anda tentang mekanisme penegakan dan kualitas infrastruktur yang ada saat ini? Bagaimana kita dapat secara bersama-sama, di kedua rantai pasokan, mengidentifikasi cara- cara untuk memastikan integritas produk dan kontraktor G/SPP dan mengidentifikasi cara- cara untuk mengantisipasi, mengidentifikasi/memberi tahu, dan mengelola risiko G/SPP? Legalitas kayu merupakan aspek penting bagi rantai pasokan untuk kedua kelompok produk. 28 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara pemangku kepentingan. 22
Gambar 22: Mekanisme integritas: Identifikasi, pemberitahuan dan manajemen risiko G/SPP29 Walaupun sistem SVLK telah diperkenalkan sebagai persyaratan untuk pengadaan publik "ramah lingkungan", sistem ini sebetulnya mencakup kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi. Pada gambar di bawah, aspek kepatuhan sosial dan lingkungan dipetakan oleh setiap tahap rantai pasokan yang relevan (Gambar 23). Gambar 23: Cakupan skema G/SPP untuk furnitur kayu dan kertas fotokopi30 Studi ini dibiayai oleh Komisi Eropa yang mengadvokasi bahwa legalitas kayu merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Untuk industri berorientasi ekspor, sertifikasi SVLK (yang meliputi sertifikat legalitas kayu) adalah sertifikat yang penting untuk dimiliki. 29 Ilustrasi sendiri berdasarkan diskusi dengan KLHK. 30 Ilustrasi sendiri berdasarkan analisis skema sertifikasi keberlanjutan. 23
3.4 Tantangan yang harus ditangani untuk operasionalisasi G/SPP Bagian ini membahas tentang aspek-aspek yang diperlukan untuk mengoperasionalkan dan mempercepat G/SPP, baik dari sisi pengguna anggaran maupun dari sisi industri. (A) PASOKAN PRODUK "RAMAH LINGKUNGAN"/"BERKELANJUTAN" (PASOKAN INDUSTRI) Bisnis ekspor memang menguntungkan, tetapi sektor industri juga menganggap pengadaan "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" yang dilakukan oleh pemerintah sebagai segmen bisnis dan peluang pasar yang menarik. Sektor industri siap dan bersedia memasok ke pemerintah: Untuk kertas fotokopi, semua produsen bersertifikat SVLK dari sumber bahan bakunya (PHPL) hingga pabrik kertas (SLK) dan semua produk mereka bersertifikat Ekolabel. Untuk furnitur kayu, beberapa kriteria lingkungan hidup (SVLK untuk UKM) dan persyaratan pengadaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah (SNI furnitur untuk tender> Rp 200.000.000) dianggap tidak menarik/memberatkan. Akan tetapi, beberapa produsen furnitur kayu siap memasok produk kayu bersertifikat SVLK apabila mereka memiliki akses ke kriteria dan standar produk yang jelas dan diberi pedoman kepatuhan penaatan yang jelas. Beberapa produsen merasa bahwa partisipasi langsung dalam lelang merepotkan (paket pengadaan mencakup berbagai jenis produk, padahal mereka hanya memproduksi satu kategori produk; banyak produsen furnitur menghindari proses panjang yang dibutuhkan dari desain hingga produk akhir). Selain itu, hanya pihak-pihak tertentu dari sektor industri yang memiliki informasi tentang rencana pengadaan pemerintah dan akses ke sumber informasi yang dibutuhkan. Rencana pengadaan dapat dilihat di SIRUP31, sebuah sistem yang bersifat wajib32 tetapi belum diterapkan dengan baik, sehingga belum lengkap. Sesuai dengan pedoman, pengguna anggaran harus mengisi rencana pengadaan mereka untuk tahun-tahun mendatang ke dalam SIRUP sebelum anggaran tersebut digunakan. Anggaran tersebut juga mencantumkan pagu indikatif. Akan tetapi, sejauh ini baru ada sekitar 30 entri untuk tahun 2021. (B) PERMINTAAN PEMERINTAH (PENGGUNA ANGGARAN) Terkait dengan praktik berkelanjutan di lembaga pemerintah (tingkat nasional, provinsi, daerah), beberapa lembaga sudah mulai menerapkan konsep "kantor hijau" (tanpa kertas, mengurangi plastik, efisiensi energi) dan elemen G/SPP (mis. spesifikasi untuk pasar dalam negeri/UKM lokal, penggunaan merek bersertifikat Ekolabel). Dengan mengesampingkan beberapa pengecualian dan lembaga yang saat ini terlibat dalam uji coba G/SPP, penggunaan kriteria G/SPP dalam proses pengadaan belum diterapkan secara sadar/dengan maksud tertentu. Bahkan, sebagian besar pengguna anggaran yang diwawancarai ternyata belum menyadari bahwa merek kertas fotokopi yang mereka gunakan selama ini adalah produk yang memenuhi kriteria ekolabel dan SVLK (Sinar Dunia, Paper One, dll). Alasannya terkait dengan persepsi bahwa produk "berkelanjutan" lebih mahal, oleh karena itu produk ini tidak akan memenangkan penghargaan. Pemenang pengadaan penghargaan diputuskan berdasarkan "produk termurah" (nilai terendah) dianggap lebih mudah daripada "value for money" (sistem berbasis kinerja). Banyak pengguna anggaran tidak mengetahui tentang produk dan sertifikasi ramah lingkungan untuk kertas fotokopi dan furnitur kayu. Atau kalaupun mereka sudah mengetahui tentang hal ini, mereka masih mengalami kesulitan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam metode pengadaan yang 31 Situs web SIRUP. 32 Peraturan Kepala LKPP Nomor 7/2018. 24
tersedia. Hal di atas menunjukkan bahwa kerangka legislatif G/SPP yang ada belum dapat mengoperasionalkan penerapan G/SPP secara memadai. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjadi konsumen yang bertanggung jawab untuk berinvestasi di produk/pasar yang diinginkan. Pengguna anggaran kini diwajibkan untuk menerapkan G/SPP berdasarkan empat peraturan rujukan: 1. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 3. Peraturan Presiden No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Surat Edaran Kepala LKPP No. 16/2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berkelanjutan pada awal tahun (2020) didasarkan pada G/SPP yang bersifat wajib. Akan tetapi, beberapa pengguna anggaran menyampaikan keraguan mereka tentang apakah penerapan G/SPP diwajibkan sesuai dengan kerangka legislatif. Oleh karena itu, pedoman pengembangan untuk produk yang tersedia harus menjadi prioritas untuk menerapkan G/SPP. 25
4. KESIAPAN PASAR Bagian berikut menjelaskan tentang kesiapan pasar yang sesungguhnya (permintaan, penawaran) dan rekomendasi tentang pengoperasian lebih lanjut dan cara untuk mempercepat implementasi G/SPP. 4.1 Kesimpulan Kesimpulan dari analisis di atas antara lain: Data sekunder langka, tersebar dan sulit didapatkan bahkan dari industri yang sudah mapan. Kertas industri siap memasok kertas bersertifikat ekolabel, dan dalam kenyataannya, pengadaan publik "hijau" sudah dijalankan, walaupun pengguna anggaran belum secara aktif menerapkan kriteria GPP dalam proses pengadaan. Industri furnitur kayu memiliki beragam opini, tetapi cukup banyak pelaku di pasar yang berpendapat bahwa permintaan pemerintah akan produk yang memiliki sertifikasi keberlanjutan merupakan peluang bisnis dan mereka siap memproduksi dan memasok produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, dengan pedoman yang jelas untuk memastikan kepatuhan. fotokopi:
Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan dalam konteks ini pemerintah berkomitmen untuk menjadi konsumen yang kredibel dan bertanggung jawab. Akan tetapi, diperlukan aksi signifikan dari sisi permintaan arena kriteria keberlanjutan belum diterapkan dan masih membutuhkan fasilitasi lebih lanjut, terutama untuk furnitur kayu. Indonesia berupaya untuk mendukung pertumbuhan Penerapan kriteria G/SPP dalam pengadaan publik bersifat wajib. 4.2 Rekomendasi untuk operasionalisasi dan percepatan G/SPP Berdasarkan hasil temuan di atas, sembilan area aksi untuk mengoperasionalkan dan mempercepat G/SPP diusulkan sebagai bahan yang akan memberikan masukan bagi Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) G/SPP di masa mendatang. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (SISI PERMINTAAN) 1. Meningkatkan pemahaman pengguna anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, tentang produk dan praktik ramah lingkungan, termasuk skema sertifikasi keberlanjutan yang tersedia untuk setiap kelompok produk. 2. Memberikan informasi terbaru untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan pengguna anggaran tentang produk baru yang memasuki sistem G/SPP dan semua perubahan dalam kriteria teknis. Setelah microsite untuk memberikan informasi terbaru dan pengumuman tentang G/SPP (lihat di atas) sudah tersedia, UKPBJ dan pengguna anggaran juga dapat meng-klik tombol notifikasi otomatis, 3. Memperjelas kerangka hukum G/SPP kepada UKPBJ dan pengguna anggaran: Melengkapi peraturan G/SPP dengan komunikasi intensif dan informasi internal pemerintah/pembaruan pengguna anggaran tentang kerangka peraturan G/SPP dan peluang yang dihasilkan untuk menerapkan pengadaan publik sebagai instrumen untuk mendorong pasar yang diharapkan - berkelanjutan. Hak ini diperlukan untuk menjawab semua keraguan tentang apakah undang- undang yang ada saat ini bersifat wajib atau sukarela. Pengguna anggaran mengharapkan regulasi yang jelas (bersifat wajib) agar dapat menanggulangi tuduhan praktik diskriminatif atau isu-isu terkait keadilan. 26
4. Memfasilitasi pengguna anggaran dengan alat dan fungsi yang mudah digunakan (user friendly) (seperti pedoman G/SPP yang berlaku untuk berbagai jenis metode pengadaan, dan/atau fungsi "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" dalam e-katalog). KOMUNIKASI DAN DIALOG (SISI PENAWARAN) 1. Pastikan bahwa sistem SIRUP diperbarui secara berkala. Sistem SIRUP informasi kepada publik tentang memberikan rencana pengadaan pemerintah dan spesifikasi pengadaan yang diharapkan. Sebagai penyelenggara sistem, LKPP, harus memastikan bahwa pengguna anggaran dari otoritas publik nasional dan daerah mengisi data pengadaan yang diperlukan secara rutin dan tepat waktu (minimal setahun sekali, paling lambat akhir November - untuk tahun berikutnya). 2. Sesuai dengan persyaratan KPPU, disarankan untuk melanjutkan dengan pengumuman dan survei online untuk secara resmi menghindari ketidakseimbangan informasi antar industri. Selain itu, perwakilan industri yang relevan (pemimpin asosiasi industri, bisnis perintis yang inovatif dan bertanggung jawab, dan/atau kelompok pemasok pemerintah saat ini yang terpilih) dapat diundang secara langsung ke sesi dialog. Dalam konteks ini, newsletter khusus untuk G/SPP akan bermanfaat agar perusahaan yang tertarik dapat mendaftar, begitu pula dengan pembuatan microsite yang dapat digunakan oleh LKPP dan KLHK untuk mengumumkan informasi baru tentang G/SPP; microsite ini dapat menawarkan opsi bagi setiap pengguna (industri, pengguna anggaran serta masyarakat umum) untuk menerima pengumuman/artikel web secara otomatis (yakni melalui tombol notifikasi yang akan mengubahnya menjadi newsletter), dan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan situs web yang ada (mis., Pustanlinghut, situs web LKPP).33 Selain itu, setelah dipublikasikan, tautan tersebut dapat dengan mudah diteruskan ke jaringan industri tertentu (kamar dagang, asosiasi, forum) untuk disebarkan secara lebih luas di seluruh Indonesia. 3. Memberitahu industri tentang rencana dan spesifikasi pengadaan pemerintah secara tepat waktu. Rencana dan spesifikasi pengadaan pemerintah tersedia untuk umum di sistem SIRUP tetapi dari umpan balik yang disampaikan oleh dari sektor industri menunjukkan bahwa belum banyak pelaku usaha/penyedia yang mengetahui tentang sistem informasi ini. Oleh karena itu, KLHK dan LKPP harus memastikan bahwa sistem informasi ini dipromosikan sebagai sumber informasi di jaringan industri (kamar dagang, asosiasi, forum). Hal ini dapat dilakukan melalui pengumuman situs web dan dengan menyampaikan informasi melalui acara dialog dengan industri, secara offline (jika memungkinkan) dan online. Informasi pasar secara tepat waktu sangat penting untuk furnitur kayu, yang diproduksi berdasarkan permintaan. Jika pemerintah bermaksud untuk melakukan pengadaan langsung dari produsen furnitur, pemerintah perlu menyiapkan spesifikasi produk yang dibutuhkan sebelum tahap produksi. Jika pemerintah bermaksud untuk melakukan pengadaan dari distributor, maka distributor tersebut perlu dilibatkan dan disiapkan terkait RAJP G/SPP. 4. Perlu adanya dukungan dari platform konsultasi (mis. situs web Pustanlinghut KLHK, situs web LKPP) untuk membangun komunikasi aktif antar pelaku pengadaan barang/jasa, 33 Saat ini, pengumuman biasanya disampaikan melalui situs web Pustanlinghut, tetapi sektor industri belum familier saluran komunikasi ini. Untuk meningkatkan efektivitas informasi online (pengumuman, artikel, survei), situs web (atau idealnya microsite yang diusulkan) yang digunakan untuk menyampaikan konten harus dipopulerkan dengan lebih sering memberikan pengumuman melalui situs web dan menjadikannya sebagai "halaman rujukan" untuk mendapatkan informasi G/SPP. 27
a. di tingkat pusat dalam bentuk dialog yang berkelanjutan dan intensif antara kelompok kerja teknis untuk menyusun kriteria dengan produsen dan pemasok barang dalam rangka menyusun/menyempurnakan persyaratan G/SPP; dan b. di tingkat daerah, antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Daerah - mendukung pengguna APBD - dan bisnis lokal (distributor, dan, jika tersedia di daerah, produsen kertas fotokopi, atau pengrajin untuk furnitur kayu). Sebagai contoh, dialog seperti sesi wawancara dan lokakarya konsultasi yang dilakukan selama analisis kesiapan pasar disambut baik oleh pelaku industri dan pemerintah untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh serta memberikan klarifikasi. Sesi dialog publik-swasta yang diadakan (mis. sesi wawancara dan lokakarya konsultasi) terbukti paling efektif dan disambut baik oleh semua pemangku kepentingan. Secara khusus, industri dalam negeri dapat diberdayakan dengan menetapkan spesifikasi pengadaan yang wajar, idealnya secara bersama-sama, melalui dialog antara pemerintah dan industri. MEKANISME PENDUKUNG UNTUK UKM Mendukung perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi SVLK (khusus untuk UKM). Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas penawaran layanan (baik berupa dukungan teknis dan keuangan (diantaranya, mensubsidi biaya sertifikasi dan penyiapan SVLK untuk UKM), yang dapat diakses oleh UKM yang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi produk yang dibutuhkan untuk G/SPP. Sektor industri menyampaikan bahwa dukungan tersebut diperlukan dan akan diterima dengan baik, khususnya untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan kesadaran industri tentang mekanisme dukungan yang sudah tersedia, KLHK dapat mempublikasikan opsi dukungan yang tersedia secara lebih luas dengan memberikan pengumuman di situs web (lihat di atas) dan dengan menyebarkan informasi melalui jaringan industri yang ada (kamar dagang, asosiasi, forum), untuk meningkatkan "ramah lingkungan"/"berkelanjutan". jumlah UKM yang dapat menjadi pemasok barang 4.3 Rekomendasi dari sub-produk lain untuk dimasukkan dalam G/SPP Kelompok A: KLHK telah menetapkan kriteria produk untuk lima kelompok produk (sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri No. 5/2019). Penetapan kriteria produk dan konsultasi industri yang telah dilakukan dijelaskan di bawah (Gambar 24): Gambar 24: Penyusunan kriteria teknis GPP - Kelompok A34 34 Ilustrasi sendiri berdasarkan diskusi dengan KLHK. 28
Kelompok B: Sub-produk lain dapat dimasukkan ke dalam G/SPP di masa mendatang berdasarkan diskusi dengan sektor industri dan pemangku kepentingan pemerintah. Proses di bawah dapat diterapkan untuk keperluan tersebut (Gambar 25): Gambar 25: Penyusunan kriteria teknis G/SPP - Kelompok B35 Kelompok produk yang telah didiskusikan dengan sektor industri dalam lokakarya konsultasi dapat dilihat di bawah ini (Gambar 26): Gambar 26: Kelompok produk yang dapat dipilih untuk Kelompok B36 Kelompok produk yang dapat digunakan Industri kertas Kertas tisu Kardus Industri furnitur Furnitur rotan/bambu Industri konstruksi Bahan konstruksi rotan/bambu Bahan bangunan berbahan dasar kayu Masukan dan jadwal yang diusulkan untuk pengenalan Dapat dipasok dalam 12 bulan ke depan; sangat relevan untuk kebersihan selama masa pandemi Dapat dipasok dalam 12 bulan ke depan Untuk diselidiki secara lebih lanjut Sudah tersedia, mis. digunakan di Bali dan Lombok Untuk diselidiki secara lebih lanjut 4.4 Rekomendasi tentang kriteria dan pemantauan G/SPP PEMANTAUAN 1. Berfokus pada implementasi dan komunikasi (lihat 4.2 dan 4.3): Untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak positif yang dapat ditimbulkan dan konsumsi pemerintah (G/SPP), implementasi G/SPP serta secara rutin langkah untuk memulai dan mempercepat 35 Ilustrasi sendiri berdasarkan diskusi dengan KLHK. 36 Ilustrasi sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan. 29
menginformasikan dan menerbitkan pengumuman atau artikel web di microsite khusus (lihat di atas) sangat dibutuhkan. 2. Oleh karena itu, pemantauan harus dimulai dengan cara yang sangat sederhana seperti: Meningkatkan kesadaran tentang jumlah pengguna anggaran yang melakukan pengadaan dengan kriteria G/SPP dan proporsi G/SPP dari total belanja tahunan (dalam nilai dan volume). Informasi ini dapat diperoleh dari UKPBJ dan dikumpulkan oleh LKPP melalui sistem SIRUP, yang mencakup rencana dan spesifikasi pengadaan pemerintah (lihat di atas). Mendapatkan umpan balik tentang manfaat bagi industri dalam negeri dan UKM: Sebagai sumber umpan balik, industri dapat diajak berkonsultasi tentang manfaat G/SPP untuk bisnis mereka baik yang dihasilkan dari dialog rutin (lihat bagian 4.2) atau melalui survei reguler, sederhana, (online) yang dapat dipublikasikan di microsite seperti pengumuman lainnya (lihat di atas) 3. Pemantauan yang lebih kompleks dan mungkin berorientasi pada dampak dapat diperkenalkan pada tahap selanjutnya, tetapi langkah yang paling penting adalah untuk mempromosikan dan mengimplementasikan skema G/SPP mulai dari sekarang dan seterusnya. Setelah itu, indikator pemantauan dan metode pengumpulan dan pemodelan data harus ditetapkan. Ini dapat dikaitkan dengan, mis. pemantauan pengurangan emisi GRK dan pencapaian SDG (indikator 12.7.1), yang merupakan mandat Bappenas. KRITERIA G/SPP Peta jalan SPP merencanakan pembangunan pengembangan dan pengenalan kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi. Kriteria sosial dan ekonomi yang dapat dimasukkan untuk kelompok produk yang relevan adalah: 1. Walaupun skema sertifikasi legalitas kayu SVLK diperkenalkan dalam peraturan di bawah kriteria pengadaan publik "Ramah Lingkungan", skema tersebut sebetulnya mencakup kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dijadikan titik awal untuk furnitur kayu maupun kertas fotokopi, karena kedua kelompok produk tersebut berbasis pasokan kayu (semua perusahaan kertas fotokopi dan beberapa usaha mebel kayu memegang sertifikat SLK). 2. Pendekatan bertahap dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua bisnis, termasuk bisnis skala kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Aspek yang paling relevan dapat diprioritaskan dan dimasukkan sebagai persyaratan pengadaan, dengan meminta bukti berupa dokumen untuk memverifikasi bahwa indikator/kriteria tertentu sudah dipenuhi oleh sebuah bisnis. Di tahap selanjutnya, rangkaian lengkap kriteria sertifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan label mungkin akan diperlukan, tanpa perlu mendapatkan sertifikasi. Perusahaan pemegang sertifikasi/label lengkap dapat diberi poin tambahan dalam mekanisme pengadaan. LKPP juga dapat memberikan kontrak jangka panjang bagi perusahaan bersertifikasi keberlanjutan sebagai insentif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kriteria G/SPP. 3. Diskusi lebih lanjut tentang semua prosedur hukum dalam undang-undang pengadaan yang ada, seperti penggunaan beberapa prosedur pengadaan (mis. evaluasi sistem nilai atau klausul kinerja kontrak) dapat mendukung upaya ini dan proses ini sudah dimulai oleh Ökoinstitut dan Tim Inti SPP. 4. Selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perekonomian dan masyarakat yang semakin regeneratif (sirkular dan efisien), ada peluang untuk meningkatkan 30
desain produk, seperti perbaikan, membongkar furnitur, atau kandungan bahan daur ulang dari kelompok produk yang dibeli. Saat ini, industri kertas fotokopi menggunakan 100% serat murni dan industri furnitur kayu semakin banyak menggunakan kayu daur ulang dalam desain terbaru mereka. 4.5 Rekomendasi dan metodologi lainnya (mis. prosedural) WAKTU Menghormati "waktu" satu sama lain antara para pihak dan jaminan dari "Non-Compliance Research/penelitian ketidakpatuhan" (menggabungkan/menganonimkan data, aturan "Chatham House") sangat penting untuk proses transisi dari hubungan transaksional ke hubungan berbasis mitra antara sektor industri dan lembaga publik. 1. Waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, misalnya komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai untuk menghadiri rapat, menyebarkan survei atau materi konsultasi lainnya, dan umpan balik sangat penting. Contoh yang dilakukan pada kajian analisis kesiapan pasar ini dapat meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan tentang manfaat yang dapat diperoleh dari mengumpulkan, berbagi data (gabungan dan anonim) dan informasi. 2. Terkait dengan survei, waktu untuk menyiapkan survei harus memadai (3-4 minggu, termasuk persiapan penelitian) dan durasi waktu untuk memberikan umpan balik terhadap survey juga harus memadai (3-4 minggu), dengan mempertimbangkan bahwa asosiasi industri juga akan membutuhkan waktu untuk menerima, membagikan, dan mengumpulkan informasi dari para anggota. Saat melakukan survei, kami menyarankan agar dapat disediakan waktu yang cukup untuk menyusun dan menyederhanakan kuesioner survei, kemudian mengubahnya ke dalam versi elektronik, seperti SurveyMonkey atau Google Form (ramah pengguna, menarik untuk digunakan, menghasilkan analytics sederhana secara otomatis). Tim desain survei perlu memastikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi survei tidak memakan banyak waktu (10-15 menit). KETERSEDIAAN DATA Ketersediaan data menjadi tantangan di Indonesia. 1. Jika tidak ada data konkret, estimasi oleh pakar sektor (dalam % atau kisaran) merupakan informasi tambahan yang berguna . 2. Terkait dengan pemanfaatan dataset LKPP, kompilasi dan analisis data di masa mendatang akan sangat bermanfaat jika semua pengguna anggaran menggunakan nama paket yang sudah distandarisasi untuk suatu kelompok produk. Selain itu, kata kunci yang paling sering digunakan harus dikaji sebelum melakukan pencarian data, untuk menghindari bias terkait kata kunci. Pendekatan yang cukup efektif dan sederhana adalah dengan mewawancarai sepuluh pengguna anggaran dari berbagai tingkat pemerintah (pusat, provinsi, daerah) tentang kebiasaan pengadaan dan kata kunci yang sering mereka gunakan. 3. Kami menyarankan agar dilakukan uji ketahanan data dan sanity check, misalnya dengan (a) membandingkan pengadaan aktual dengan pengadaan yang direncanakan, dan (b) mendapatkan estimasi dari beberapa pengguna anggaran untuk membandingkan estimasi mereka dengan angka aktual dari lembaga/otoritas yang sama. 31
DAFTAR PUSTAKA Sulaeman. et al, Bugi (2019), Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019. Situs web SIPLah Situs web SIRUP Data primer dan sekunder yang diperoleh dari LKPP, ASMINDO, HIMKI, KLHK PPHH, dan lain-lain. Rujukan ke peraturan yang relevan dituliskan secara langsung di dalam teks. 32
LAMPIRAN Lampiran 1 - Rencana kompilasi data rinci BAGIAN I: SUMBER DATA Sumber data untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas antara lain:
LKPP: rencana kompilasi data rinci dibagikan dan disepakati dengan LKPP untuk mendapatkan data pengadaan dari SIRUP dan sistem e-PROC (data historis) dan membahas proyeksi nilai/volume pengadaan serta asal/skala pemasok kertas/furnitur. Format kompilasi data dibagikan di bagian 2 dari Lampiran ini (di bawah). Pembersihan data dan margin of error: Pembersihan data akan menjadi bagian penting dari pengumpulan data (mis. mengoreksi kesalahan ketik, dll.). Eror/Bias dapat terjadi karena over/under-reporting dan tidak mencakup semua paket, seperti kertas fotokopi dan furnitur kayu. Contoh: (i) Karena nama anggaran seringkali bersifat sangat umum, mis. "rehabilitasi sekolah" yang mencakup furnitur kayu, studi ini mungkin belum mencakup semua paket pengadaan yang relevan. (ii) Secara khusus, yang relevan dengan kertas fotokopi adalah item "ATK (Alat Tulis Kantor)" yang terkadang digunakan untuk persediaan dalam skala kecil ("anggaran bayangan"). Oleh karena itu, ATK rentan terhadap over reporting. Proyeksi untuk masa mendatang dihitung : (a) berdasarkan data historis yang tersedia, (b) dengan menetapkan asumsi untuk pertumbuhan/efisiensi penduduk, dll., (C) berdasarkan estimasi dari pengguna anggaran utama (lihat di bawah). pengguna anggaran: konsultasi dengan pengguna anggaran telah dimasukkan dalam tahap pengumpulan dan analisis data: Pengguna anggaran utama (XX terbesar dari segi nilai/volume) per tingkat (nasional, provinsi, Kabupaten/Kota) diajak berkonsultasi untuk memvalidasi kata kunci yang dipilih untuk setiap sektor, untuk menilai praktik SPP Indonesia dalam kedua kelompok produk, permintaan di masa mendatang, dan kebutuhan untuk menerapkan SPP saat ini/di masa mendatang. Kuesioner rinci dapat dilihat di bagian dua dari Lampiran yang sama (di bawah). Survei tersebut diperkenalkan melalui sesi online dan dilengkapi dengan mewawancarai beberapa pengguna anggaran (sampel kecil) (tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota).
Industri: o asosiasi industri (APKI37, ASMINDO/HIMKI38): untuk mendapatkan informasi tentang praktik industri terbaru untuk konsumsi dalam negeri dan bisnis ekspor; berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan survei industri; berapa % industri yang saat ini sudah bergabung dalam asosiasi (dari segi jumlah/pendapatan, nilai/volume yang dipasok)? o pemasok langganan: Nomor kontak di SIRUP dan e-PROC dimaksudkan untuk pemasok utama saat ini dan untuk mengevaluasi gap dengan kriteria keberlanjutan yang diharapkan: Berapa banyak produk yang sudah disertifikasi? Kriteria keberlanjutan mana yang dapat dipatuhi, kriteria manakah yang sulit, dan kenapa? Persyaratan apa yang dapat ditambahkan ke kontrak yang ada atau ke dalam 37 APKI = Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia 38 ASMINDO = Asosiasi Mebel Indonesia /HIMKI = Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia 33
pengadaan/tender berikutnya? Kriteria keberlanjutan apa yang dapat ditambahkan dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang? Aspek khusus yang perlu dipertimbangkan: Dalam industri kertas, semua penjualan dilakukan oleh distributor, oleh karena itu beberapa informasi mungkin hanya dapat diperoleh dari mereka. Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI ) perlu menghubungi para anggota o perusahaan bersertifikat ekolabel/SVLK yang relevan: berapa % dari penjualan yang dilakukan melalui pengadaan pemerintah; apa saluran penjualan yang digunakan saat ini; apakah pengadaan pemerintah dapat menjadi pilihan? Dalam kondisi seperti apa? (melalui Direktorat Jenderal KLHK - diberi mandat untuk mengawasi Ekolabel dan Direktorat Jenderal PPHH - diberi mandat untuk mengawasi skema SVLK dan mengelola semua data industri furnitur dan kertas bersertifikat SVLK sejak tahun 2009) o Kementerian Koperasi/UKM dan/atau Kementerian Perindustrian/Kemenperin39 dan Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM - diberi mandat untuk menerbitkan izin bagi industri sekunder (furnitur dan kertas): mengidentifikasi peta jalan industri untuk sektor-sektor terkait (pembangunan di masa mendatang), untuk mendapatkan data tentang rantai pasokan, lanskap pemangku kepentingan, khususnya data tingkat daerah tentang UKM/distributor
Lembaga penegakan publik dan swasta dan Badan Sertifikasi Ekolabel/SVLK yang bertanggung jawab untuk melakukan audit dan menegakkan kepatuhan lingkungan dan sosial dengan menerbitkan sertifikat dan lisensi keberlanjutan untuk bisnis furnitur dan kertas. Kuesioner rinci untuk berbagai kelompok industri dapat dilihat di bagian dua dari Lampiran yang sama (di bawah). Selain itu, Kementerian Perindustrian perlu diperkenalkan dengan konsep G/SPP dan diberitahu bahwa sektor industri bersedia menggunakan G/SPP dan dapat melihat nilai tambah dari konsep ini dan ketentuan yang relevan. BAGIAN II: FORMAT DATA 1. LKPP Secara kasar, kebutuhan data: Sub-produk: o o Industri kertas: Kertas fotokopi (ekolabel) Industri furnitur: Furnitur kayu (bersertifikat SVLK) Data historis tahun 2008-2019 untuk semua metode pengadaan - data historis berfokus pada "realisasi" ("direncanakan" juga menjadi nilai tambah) o Direncanakan (menarik untuk dibandingkan) - dikumpulkan dari Sirup o Realisasi (fokus) - dikumpulkan dari semua metode pengadaan Masa depan: Estimasi tren/maksud untuk volume pengadaan di tahun 2025/2030 untuk 39 Kemenperin = Kemenentrian Perindustrian 34
o Kertas Fotokopi o Furnitur Kayu (Walaupun kami dapat membuat proyeksi berdasarkan data historis, proyeksi tersebut idealnya disusun menggunakan data perencanaan aktual (jika tersedia), atau jika tidak ada, maka estimasi angka pertumbuhan (%) atau estimasi angka pengadaan (nilai, volume) akan sangat membantu. Kami membutuhkannya untuk jangka menengah (2025, jika tersedia: 2020-2025) hingga jangka panjang (2030). Menentukan estimasi yang dapat digunakan dalam studi, jika data tidak lengkap Data, melalui sumber LKPP: 1. Riset/estimasi kasar: a. pengadaan kertas fotokopi tahunan (tahun referensi) b. pengadaan furnitur kayu tahunan (tahun referensi) 2. Dapatkan kata kunci yang tepat untuk pengadaan kertas fotokopi, pengadaan furnitur kayu (perlu dikonfirmasi dengan beberapa pengguna anggaran) a. Contoh: Produksi kertas fotokopi Kata kunci: Produksi furnitur kayu Kata kunci: alat tulis kantor (ATK) • perlengkapan kantor • kertas fotokopi • kertas HVS • kertas A4 • kertas F4 Furnitur kayu • mebel kayu • kursi kayu • meja kayu • rak kayu • furnitur kantor • mebel kantor • • mebel sekolah • mebel • mebelair • furnitur • meja • kursi • lemari furnitur sekolah b. Pengguna anggaran umumnya (mohon konfirmasi) untuk pengadaan kertas fotokopi dan furnitur kayu: Pemilihan pengguna anggaran di setiap tingkat akan ditentukan berdasarkan nilai/volume yang diproduksi/dibeli. Untuk menetapkan estimasi: Siapa pengguna anggaran utama dalam pengadaan pemerintah Indonesia? Berapa volume dalam % pengadaan per tahun untuk kedua produk (estimasi dalam %)? Tingkat nasional: Contoh Bappenas, LKPP, KLHK, Kemendikbud 35
Tingkat provinsi: Tingkat daerah: Bappeda, BLP Provinsi, Dinas LHK Provinsi, Dinas Dikbud Provinsi Bappeda, BLP Kab/Kota, Dinas LHK Kab/Kota, Dinas Dikbud Kab/Kota Tingkat sub-lokal: Manajemen sekolah (Sekolah Negeri SD, SMP, SMA dan universitas negeri) 3. Memfilter semua paket dengan menggunakan kata kunci berdasarkan tahun (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 4. Mengekstraksi dan mengonversi paket dalam data terkait produk berdasarkan tahun (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019): a. Paket pengadaan: direncanakan/realisasi b. Volume paket berapa % untuk kertas/furnitur c. Nilai paket berapa % untuk kertas/furnitur d. Pemasok yang dikontrak sebutkan apakah pemasok tersebut adalah perusahaan kecil atau besar ("tidak kecil") nomor kontak pemasok sebutkan lokasi (Kab/Kota dan Provinsi) pemasok 5. Tren/maksud pengadaan (dalam %) untuk tahun 2020-2025 dan tahun 2030 (dan/atau sesudahnya) a. Kertas fotokopi berapa % yang bersertifikat (ekolabel/SVLK) b. Furnitur kayu berapa % yang bersertifikat (ekolabel/SVLK) c. Pemasok yang dikontrak berapa % yang berskala kecil berapa % yang berpusat di lokasi X. Batasan dan mitigasi yang dapat digunakan: SIRUP: dimulai pada tahun 2015/2016 dan seterusnya • SIRUP bersifat wajib tetapi belum ditegakkan dengan baik • • Nama Paket Pengadaan terlalu umum dan tidak distandarisasi di seluruh Indonesia (mis., setiap pengguna anggaran dapat memilih nama tertentu untuk paket pengadaan). Misalnya kata kunci "perlengkapan kantor" umumnya mencakup beberapa jenis produk yaitu: kertas, pulpen, lem, dll. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat sangat menentukan keberhasilan analisis dan pemilihan pengguna anggaran (berbagai tingkat) perlu memvalidasi pemilihan "kata kunci" untuk studi ini. Informasi ekolabel/SVLK baru saja ditambahkan ke sistem, jadi data belum tersedia Data dibutuhkan dari: o E-purchasing o Pengadaan Langsung o Penunjukan Langsung o Tender Cepat (tender dengan SIKaP) o Tender Salah satu cara untuk mendapatkan/menghitung data perencanaan (untuk tren) adalah dengan melacak informasi yang dapat diakses melalui SKPD/RKA untuk setiap Dinas, walaupun ini rumit dan harus dijadikan pilihan terakhir. Survei akan menguji asumsi proyeksi. 36
Estimasi yang dapat digunakan? • File Excel dikirimkan secara terpisah; nama file: 20200814 Procurement Data Format (2008- 2019, projections) 2. Pengguna anggaran - pertanyaan survei Tujuan survei: Analisis kebutuhan pengadaan publik yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi kapasitas konsumsi pemerintah di dua sektor percontohan dan tren masing-masing. Analisis permintaan/kebutuhan berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang dibeli saat ini, seperti apakah siklusnya (setiap XX bulan/tahun), dan seperti apa spesifikasinya? Berapa kebutuhan kertas fotokopi/furnitur kayu dalam 5 hingga 10 tahun mendatang? Apa spesifikasi untuk kertas fotokopi/furnitur kayu "berkelanjutan"? Berapa proporsi produk "berkelanjutan" yang perlu dibeli? Apakah kebutuhan akan produk tersebut masih akan memiliki pola yang sama atau apakah permintaan mungkin akan menurun, mis. dengan memperbaiki furnitur yang ada/dengan mengganti produk tersebut di masa mendatang? Dalam konteks implementasi G/SPP di masa mendatang, apa yang dibutuhkan pengguna anggaran agar dapat menjalankan rencana aksi jangka panjang (RAJP) dengan baik di masa mendatang? Siapa pemasok langganan untuk kertas fotokopi/furnitur kayu dan informasi kontak mereka? Kuesioner rinci: (Kirim kuesioner ke XX dengan total belanja paling tinggi di setiap tingkat (nasional, provinsi, Kab/Kota, pengguna anggaran individu40).) BAGIAN 1: IDENTITAS Nama lembaga: Tingkatan lembaga: Lokasi lembaga (Kab/Kota) Provinsi BAGIAN 2: KATA KUNCI: Paket pengadaan standar apakah yang biasanya digunakan di lembaga Anda untuk pengadaan kertas fotokopi/furnitur kayu? (5 teratas: 5 menjadi kata kunci yang paling relevan; 0 tidak relevan) Pengadaan kertas fotokopi Kata kunci: Pengadaan furnitur kayu Kata kunci: alat tulis kantor (ATK) • perlengkapan kantor • kertas fotokopi • kertas HVS • kertas A4 Furnitur kayu • meubel kayu • kursi kayu • meja kayu • rak kayu 40 Survei tersebut kemudian disebarkan secara luas melalui Sekretaris Daerah. 37
kertas F4 • mebel kantor • • mebel sekolah • mebel • mebelair • furnitur • meja • kursi • lemari furnitur kantor furnitur sekolah Silakan tulis pilihan kata kunci di atas pada tabel di bawah ini, termasuk yang lain (jika ada) ____ (harap tulis nama) 5 teratas 5 4 3 2 1 0 Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu Manakah dari kata kunci di atas yang paling sering Anda gunakan? (beri peringkat 3 teratas dari 1-3, 3 adalah kata kunci yang paling sering digunakan, 0 jika semua kata kunci digunakan dalam frekuensi yang sama) BAGIAN 3: PERTANYAAN TENTANG POLA KONSUMSI DI MASA LALU/SAAT INI Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang Anda beli setiap tahunnya? dalam nilai (rupiah)/volume (ton untuk kertas dan m3 untuk furnitur kayu) - jika volume tidak tersedia: dapat menggunakan jumlah (yakni unit/lembar furnitur/kertas fotokopi) Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu Rp m3/ ton unit Sebutkan frekuensi pengadaan (a) kertas fotokopi (b) furnitur kayu, mis. tiga kali setahun atau tiga tahun sekali. Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu Apakah Anda dapat memberikan daftar spesifikasi standar untuk pengadaan seperti ini? Data perencanaan: Berapa % dari pengadaan di atas yang mensyaratkan sertifikasi keberlanjutan? % dari total pengadaan di atas 38
Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi produk "hijau" / "berkelanjutan" lainnya _________________ (tuliskan skema sertifikasinya) Data realisasi: Berapa % dari nilai pengadaan yang memiliki (a) sertifikasi SVLK (keduanya), (b) ekolabel (data realisasi)? % dari total pengadaan di atas Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi produk "hijau" / "berkelanjutan" lainnya _________________ (tuliskan skema sertifikasinya) Apa metode pengadaan yang paling banyak digunakan untuk kedua kategori produk ini di lembaga Anda? (a) Kertas Fotokopi Tender Metode pengadaan (dalam %) Penjelasan tentang metode Tender dengan SIKaP Pengadaan Langsung Penunjukan langsung E-procurement (b) Furnitur Kayu Tender Metode pengadaan (dalam %) Penjelasan tentang metode Tender dengan SIKaP Pengadaan Langsung Penunjukan langsung E-procurement
Siapa pemasok yang paling sering mendapatkan penghargaan dari lembaga Anda? (a) Kertas Fotokopi 39
(dalam %) Distributor Produsen Lainnya (mohon sebutkan) Usaha kecil (hingga Rp 500.000.000) Usaha menengah (Rp 500 juta - Rp 10 miliar) Usaha besar (lebih dari Rp 10 miliar) (b) Furnitur Kayu (dalam %) Distributor Produsen Lainnya (mohon sebutkan) Usaha kecil (hingga Rp 500.000.000) Usaha menengah (Rp 500 juta - Rp 10 miliar) Usaha besar (lebih dari Rp 10 miliar) BAGIAN 4: PERTANYAAN TENTANG KEBUTUHAN PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELANJUTKAN/MULAI MENERAPKAN G/SPP Pengantar: Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan dan mempercepat pengadaan publik untuk menstimulasi pasar hijau. (A) Umum: Jika lembaga Anda telah melakukan pengadaan untuk produk "hijau" sebelumnya, ... Produk "hijau" mana yang Anda beli, berapa banyak (dalam nilai/volume/kuantitas)? Produk "hijau"/"berkelanjutan" (mohon sebutkan) 1: 2: 3: Rp m3/ ton unit Seperti apa pengalaman Anda? (Tuliskan jawaban Anda di sini)
Apa indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengadaan saat ini? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Apakah ada indikator kinerja utama khusus untuk pengadaan "hijau" (yang mana saja)? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 40
(B) Kertas fotokopi: Apa indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengadaan saat ini? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengadaan kertas fotokopi? (Tuliskan jawaban Anda di sini)
Jika sudah pernah melakukan pengadaan "hijau" untuk kertas fotokopi, seperti apa pengalaman Anda? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Bagaimana Pemerintah Indonesia mendefinisikan kertas fotokopi "hijau"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Apa yang Anda butuhkan sebagai pengguna anggaran untuk mendapatkan kertas fotokopi yang "lebih hijau"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) (C) Furnitur Kayu Apa indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengadaan saat ini? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengadaan furnitur kayu? 41
(Tuliskan jawaban Anda di sini)
Jika sudah pernah melakukan pengadaan "hijau" untuk furnitur kayu, seperti apa pengalaman Anda? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Bagaimana Pemerintah Indonesia mendefinisikan furnitur kayu "hijau"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) Apa yang Anda butuhkan sebagai pengguna anggaran untuk mendapatkan furnitur kayu yang "lebih hijau"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) BAGIAN 5: MENGUJI ASUMSI UNTUK PROYEKSI Apakah kebutuhan akan produk tersebut (furnitur kayu, kertas fotokopi) masih akan memiliki pola yang sama atau apakah permintaan Anda mungkin akan menurun, mis. dengan memperbaiki furnitur yang ada/dengan mengganti produk tersebut di masa mendatang, dengan tidak lagi menggunakan kertas di masa mendatang? (a) Kertas Fotokopi Ekspektasi tren (ancaman/peluang) 1: 2: 3: * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Alasan (b) Furnitur Kayu Ekspektasi tren (ancaman/peluang) 1: 2: 3: * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Alasan 42
Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang dibutuhkan di masa mendatang? o Untuk tahun ini (2020), berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu (item mana) yang akan dibeli (dalam jumlah; volume (jika tersedia, m3) dan nilai (Rp)? 2020 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu o Berapa banyak yang rencananya akan dibeli dengan mensyaratkan sertifikasi keberlanjutan (data perencanaan)? (a) Kertas Fotokopi % dari total pengadaan Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi produk "ramah lingkungan" / "berkelanjutan" lainnya ______________ (tuliskan skema sertifikasinya) (b) Furnitur Kayu % dari total pengadaan Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi produk "ramah lingkungan" / "berkelanjutan" lainnya ______________ (tuliskan skema sertifikasinya) Untuk 5 tahun mendatang (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) dan tahun 2030 (jika ada prospek), berapa banyak furnitur kayu yang akan Anda beli (jumlah/kuantitas item; volume (jika tersedia, m3) dan nilai (Rp)? 2021 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu 2022 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu 43
2023 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu 2024 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu 2025 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu 2030 Rp m3/ ton unit Pengadaan kertas fotokopi Pengadaan furnitur kayu o Berapa banyak yang rencananya akan dibeli dengan mensyaratkan sertifikasi keberlanjutan (data perencanaan)? (a) Kertas Fotokopi % dari total pengadaan di tahun 2025 % dari total pengadaan di tahun 2030 Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi produk "ramah lingkungan" / "berkelanjutan" lainnya _________________ (tuliskan skema sertifikasinya) (b) Furnitur Kayu % dari total pengadaan di tahun 2025 % dari total pengadaan di tahun 2030 Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) 44
Spesifikasi produk "ramah lingkungan" / "berkelanjutan" lainnya _________________ (tuliskan skema sertifikasinya) BAGIAN 6: UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Saran, masukan dan komentar untuk tim peneliti dapat Anda tuliskan di bawah ini : (Tuliskan komentar Anda di sini) 3. Industri - kuesioner survei Survei dengan anggota asosiasi industri - Survei dengan perusahaan bersertifikat ekolabel/SVLK Survei dengan pemasok saat ini (dari SIRUP/e-PROC dan dari ASPANJI41) Tujuan survei: Melaporkan tentang kesiapan industri dalam memenuhi kriteria label ramah lingkungan untuk sub- produk (di seluruh Indonesia, di sepanjang rantai pasokan, dibedakan berdasarkan produk/ sektor dan berdasarkan skala perusahaan). Analisis data penawaran berupaya untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut: Produk kertas fotokopi dan furnitur kayu seperti apa yang saat ini tersedia di Indonesia? • Apa alternatif produk pengganti terhadap kedua produk tersebut? • Seperti apa produksi kedua kelompok produk tersebut saat ini dan berapa banyak tujuan penjualnya "berkelanjutan" yang dijual dan kertas/furnitur kayu yang (pemerintah/sektor swasta - domestik/asing)? Seperti apa pemasok kedua produk tersebut saat ini dan seberapa "berkelanjutan" produk mereka (berapa banyak produk yang dipasok yang disertifikasi dalam %)? Apa saja pilihan yang dapat diambil untuk menuju produksi yang lebih berkelanjutan (persyaratan, perubahan jalur produksi/rantai pasokan)? Berapa lama adaptasi/penyesuaian tersebut dibutuhkan? • Siapa saja pemasok-pemasok yang mungkin akan dapat memasok produk ke pemerintah (perusahaan yang telah menerapkan prinsip "berkelanjutan" namun saat ini ini tidak memasok pemerintah)? Apa saja pilihan mereka untuk dapat menjadi penyedia produk tersebut kepada pemerintah? Apa saja spesifikasi keberlanjutan dari pembeli lain (swasta) domestik dan (publik dan swasta) internasional terkait kriteria "keberlanjutan"? Apa saja sub-produk/produk "berkelanjutan" lainnya dari industri yang juga dapat dipasok ke pemerintah dan seperti apa spesifikasi "berkelanjutan"nya? Kelompok sasaran survei: 41 Studi ini kemudian menemukan bahwa ASPANJI sudah tidak beroperasi lagi. 45
Kelompok A: Survei dengan anggota asosiasi industri • Kelompok B: Survei dengan perusahaan bersertifikat ekolabel/SVLK • Kelompok C: Survei dengan pemasok pemerintah saat ini (dari SIRUP/e-PROC dan ASPANJI) BAGIAN 1: IDENTITAS Nama perusahaan: Kategori perusahaan Anda (berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, berikan tanda "X") Kecil Menengah Besar Sektor perusahaan (kertas fotokopi/furnitur kayu - bisa menjawab lebih dari satu. Berikan tanda "X") Rantai pasok kertas fotokopi Rantai pasok furnitur kayu Tahapan dalam rantai pasok (produsen, agen42, distributor43, lainnya = harap dirinci):
Lokasi perusahaan (mohon diisi untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi) Kabupaten/Kota Provinsi Tahun berdiri : BAGIAN 2: PERTANYAAN TENTANG POLA PENAWARAN (PRODUKSI/PENJUALAN) Produksi: 1. Jika Anda adalah produsen, berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang Anda produksi setiap tahunnya? Sebutkan rata-rata tahunan Anda selama 6 tahun terakhir (2014-2019)44 [dalam nilai (rupiah)/volume (ton untuk kertas dan m3 untuk furnitur kayu) - jika volume tidak tersedia dapat menggunakan jumlah unit] Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu Rp m3/ ton unit 42 Berperan atas penunjukan dari perusahaan utama 43 Berperan sebagai pedagang individu 44 Idealnya untuk tahun 2009-2019 46
Jika memungkinkan, harap tuliskan realisasi produksi kertas fotokopi/furnitur kayu untuk periode 6 tahun terakhir? Produk Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Kertas fotokopi (dalam ton) Furnitur Kayu (dalam m3) 2. Berapa kapasitas izin produksi Anda sesuai dengan izin yang dimiliki? [volume (ton untuk kertas fotokopi dan m3 untuk furnitur kayu) - jika volume tidak memungkinkan, dapat dituliskan jumlah kuantitasnya (jumlah unit)] Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu ton/ m3 3. Berapa banyak produk "berkelanjutan/sustainable" yang diproduksi? (contoh : produk "hijau" atau produk "berkelanjutan")? (dalam %) (a) Kertas fotokopi: % dari total produksi % dari total kapasitas Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi Produk "ramah lingkungan/berkelanjutan" lainnya ____________________ (tuliskan spesifikasinya) (b) Furnitur kayu: % dari total produksi % dari total kapasitas Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi Produk "ramah lingkungan/berkelanjutan" lainnya ____________________ (tuliskan spesifikasinya) 4. Skema sertifikasi terkait produk "hijau/berkelanjutan" apa yang perusahaan Anda telah peroleh? (contoh: FSC, PEFC, SVLK, Ekolabel, lainnya). Berapa lama perusahaan Anda telah mendapatkan sertifikasi ini? 2019 47
(Tuliskan jawaban Anda di sini) Penjualan: 5. Berapa banyak kertas fotokopi/furnitur kayu yang saat ini Anda jual per tahun? Sebutkan rata-rata tahunan Anda selama 6 tahun terakhir (2014-2019)45 [dalam nilai (rupiah)/volume (ton untuk kertas dan m3 untuk furnitur kayu) - jika volume tidak tersedia dapat menggunakan jumlah unit] Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu Rp m3/ ton unit Jika memungkinkan, harap tuliskan nilai dan volume penjualan produk kertas fotokopi/furnitur kayu dalam 6 tahun terakhir (2014-2019): Tahun Produk Kertas Fotokopi Nilai (rupiah) Berat (Ton) Furnitur Kayu Nilai (rupiah) Volume (m3) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6. Jika Anda adalah distributor46/agen47: Berapa rata-rata penjualan tahunan Anda? Berapa kapasitas penjualan rata-rata tahunan Anda selama 5 tahun terakhir (2014-2019)48 [dalam nilai (rupiah)/volume (ton untuk kertas dan m3 untuk furnitur kayu) - jika volume tidak tersedia dapat menggunakan jumlah unit] Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu Rp m3/ ton unit Berapa banyak dari penjualan tersebut yang merupakan produk "berkelanjutan/sustainable"? (contoh : produk "ramah lingkungan" atau produk "berkelanjutan")? (dalam %) % dari total penjualan Bersertifikat SVLK 45 Idealnya untuk tahun 2009-2019 46 Berperan sebagai pedagang individu 47 Berperan atas penunjukan dari perusahaan utama 48 Idealnya untuk tahun 2009-2019 48
Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi Produk "hijau/berkelanjutan" lainnya ____________________ (tuliskan spesifikasinya) 7. Kepada siapa Anda menjual sebagian besar produk Anda? (dalam %) Kertas Fotokopi Furnitur Kayu Pemerintah Bisnis Rumah Tangga Domestik Pasar Ekspor 8. Jika mekanisme bisnis, siapa pelanggan utama Anda (jenis, ukuran)? (a) Kertas Fotokopi: Jenis: Agen Distributor Grosir *silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Dalam % produk yang terjual Ukuran usaha: Kecil Menengah Besar Dalam % produk yang terjual (b) Furnitur Kayu: Jenis: Agen Distributor Grosir * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Dalam % produk yang terjual Ukuran usaha: Kecil Menengah Besar Dalam % produk yang terjual 9. Berapa pangsa pasar Anda untuk kertas fotokopi ("ramah lingkungan"), furnitur kayu ("ramah lingkungan")? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 10. Siapa pemasok utama Anda saat ini? Berikan jawaban di bawah ini dalam % barang yang terjual, sebagai rata-rata selama 6 tahun terakhir (2014-2019). 49
Jenis perusahaan apa pemasok Anda saat ini? (a) Kertas fotokopi: Jenis pemasok saat ini Hutan Tanaman Industri Hutan Hak Impor Pedagang * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Dalam % produk yang terjual Ukuran usaha: Kecil Menengah Besar Dalam % produk yang terjual (b) Furnitur kayu: Jenis pemasok saat ini Hutan Tanaman Industri Hutan Hak Impor Pedagang * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Dalam % produk yang terjual Ukuran usaha: Kecil Menengah Besar Dalam % produk yang terjual 11. Seberapa "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" produk mereka (berapa banyak dari produk yang dipasok yang disertifikasi dalam ekolabel/SVLK/sertifikasi keberlanjutan lainnya, dalam %)? (a) Kertas fotokopi: % dari total penjualan % dari total penjualan Bersertifikat SVLK Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi Produk "ramah lingkungan/ berkelanjutan" lainnya ___________________ (tuliskan pesifikasinya) (b) Furnitur kayu: % dari total penjualan % dari total penjualan Bersertifikat SVLK 50
Bersertifikat Ekolabel Bersertifikat keberlanjutan lainnya _____________ (tuliskan skema sertifikasinya) Spesifikasi Produk "ramah lingkungan/ berkelanjutan" lainnya ___________________ (tuliskan spesifikasinya) Apa saja pilihan yang dapat diambil untuk menuju produksi yang lebih berkelanjutan (persyaratan, perubahan lama adaptasi/penyesuaian tersebut dibutuhkan? jalur produksi/rantai pasokan)? Berapa (Tuliskan jawaban Anda di sini) 12. Apa saja spesifikasi keberlanjutan dari pembeli lain (swasta) domestik dan (publik dan swasta) internasional terkait kriteria "keberlanjutan" untuk produk kertas fotokopi/furnitur kayu? (Tuliskan jawaban Anda di sini) BAGIAN 3: (HANYA DIPERUNTUKKAN UNTUK KELOMPOK C) KATA KUNCI 13. Ketika Anda hendak memasok ke pemerintah untuk (a) kertas fotokopi dan/atau (b) furnitur kayu, kata kunci apa yang Anda cari? (5 teratas: 5 menjadi kata kunci yang paling relevan; 0 tidak relevan) Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu Kata kunci: Kata kunci: alat tulis kantor (ATK) • perlengkapan kantor • kertas fotokopi • kertas HVS • kertas A4 • kertas F4 Furnitur kayu • meubel kayu • kursi kayu • meja kayu • rak kayu • furnitur kantor • mebel kantor • • mebel sekolah • mebel • mebelair • furnitur • meja • kursi • lemari furnitur sekolah 14. Silakan tulis pilihan kata kunci di atas pada tabel di bawah ini, termasuk yang lain (jika ada) ____ (harap tulis nama) 51
5 teratas 5 4 3 2 1 0 Produksi kertas fotokopi Produksi furnitur kayu 15. Manakah dari kata kunci di atas yang paling sering Anda lihat dalam pengadaan pemerintah? (beri peringkat 3 teratas dari 1-3, 3 adalah kata kunci yang paling sering digunakan, 0 jika semua kata kunci digunakan dalam frekuensi yang sama) 3 teratas 3 2 1 0 Produk teratas BAGIAN 4: PERUSAHAAN PERLU MELANJUTKAN ATAU MULAI MEMASOK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI PEMERINTAH 16. Apa tantangan sebuah perusahaan untuk memulai dan/atau terus memasok produk kertas fotokopi/furnitur kayu kepada pemerintah? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 17. Apa saja pilihan Anda untuk bergerak menuju produksi yang lebih berkelanjutan (persyaratan, perubahan jalur produksi/rantai pasokan)? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 18. Berapa lama adaptasi/penyesuaian tersebut dibutuhkan? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 19. Informasi apa saja yang diperlukan dari pemerintah atau sumber lain untuk melanjutkan/mulai memasok kertas fotokopi/furnitur kayu "ramah lingkungan" kepada pemerintah Indonesia? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 52
20. Prasyarat apa yang perlu dipegang untuk melanjutkan/memulai memasok kertas fotokopi/furnitur kayu "ramah lingkungan" kepada pemerintah Indonesia? Contoh: pedoman yang diacu (sebutkan), regulasi/standar wajib yang diacu (sebutkan), dll. Prasyarat 1: 2: * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Penjelasan 21. Apa manfaat yang dilihat perusahaan Anda dalam konsultasi pemerintah mengenai pengadaan "ramah lingkungan"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 22. Untuk dapat menghadiri konsultasi pemerintah, metode apa yang Anda pilih? (berikan jumlah/frekuensi di bagian yang kosong) Online____% (tuliskan topik konsultasi, metode konsultasi yang paling Anda rekomendasikan untuk dilakukan) Offline____% (tuliskan topik konsultasi, metode konsultasi yang paling Anda rekomendasikan untuk dilakukan) Seberapa banyak waktu yang akan Anda sisihkan untuk konsultasi tersebut : ______ menit untuk setiap ____ bulan Menerima undangan ______ hari sebelumnya membantu perusahaan untuk mempersiapkan rapat dan memastikan orang yang tepat dapat hadir. BAGIAN 5: TITIK KRITIS DI INDUSTRI 23. Apa persyaratan keberlanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan kertas fotokopi/furnitur kayu yang "berkelanjutan" dan/atau "hijau"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 24. Apakah Anda pemegang sertifikat keberlanjutan, jika ya, untuk lingkup apa (untuk perusahaan Anda, untuk kertas fotokopi, untuk furnitur kayu Anda)? Mohon beri nama sertifikat dan sebutkan apa mengapa Anda memilih "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" tersebut? untuk mendapatkan sertifikasi produk Nama Sertifikat 1: 2: * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Penjelasan 53
25. Aspek lingkungan, tata kelola dan sosial apa saja yang paling banyak menimbulkan masalah atau menjadi kendala saat memperoleh dan mempertahankan sertifikasi keberlanjutan? Dan mengapa? Aspek yang menjadi kendala 1: 2: 3: 4: ... * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Penjelasan 26. Tantangan apa yang dihadapi industri/rantai pasokan Anda untuk memenuhi persyaratan kewajiban pengelolaan lingkungan dan sosial? Tantangan yang dihadapi 1: 2: 3: 4: ... * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan Solusi yang memungkinkan (saran) 27. Apa saja kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan (aspek sosial, aspek lingkungan, aspek tata kelola) yang Anda anggap disebabkan oleh produksi dan/atau konsumsi kertas fotokopi/furnitur kayu? (Tuliskan jawaban Anda di sini) BAGIAN 6: MENGUJI ASUMSI UNTUK PROYEKSI 28. Apa pendapat Anda tentang niat pemerintah untuk membeli lebih banyak produk "ramah lingkungan"/"berkelanjutan"? (Tuliskan jawaban Anda di sini) 29. Apakah perusahaan Anda berminat memasok kertas fotokopi/produk furnitur kayu kepada pemerintah? Mohon sebutkan jumlahnya per tahun. Kertas Fotokopi (ton) Furnitur Kayu (dalam m3) 30. Apa tantangan yang Anda rasakan bagi perusahaan Anda jika Anda ingin menjadi (atau terus menjadi) pemasok produk kertas fotokopi/furnitur kayu (di masa mendatang "ramah lingkungan"/"berkelanjutan") kepada pemerintah? 54
(Tuliskan jawaban Anda di sini) 31. Tren (ancaman, peluang) apa yang paling mungkin memengaruhi produksi/penjualan kertas fotokopi dan furnitur kayu di masa mendatang? Contoh: substitusi/persaingan dengan produk lain (yang mana?), Permintaan yang lebih sedikit, dll. (a) Kertas Fotokopi Tren 1: 2: 3: 4: ... Penjelasan (b) Furnitur Kayu Tren 1: 2: 3: 4: ... Penjelasan 32. Apa alternatif produk pengganti terhadap kedua produk tersebut? Produksi kertas fotokopi 1: 2: 3: Produksi furnitur kayu 1: 2: 3: 33. Apa sub-produk/produk "berkelanjutan" lainnya dari perusahaan Anda yang dapat dipasok ke pemerintah dalam waktu dekat? Mohon tambahkan apa definisi perusahaan Anda (atau pembeli Anda) tentang spesifikasi produk keberlanjutan ini? (mis. bersertifikat SVLK, bersertifikasi ekolabel, sertifikasi keberlanjutan berbeda (sebutkan), Spesifikasi lain dari produk "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" (sebutkan)) (a) Kertas Fotokopi Produk kertas "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" lainnya Ketersediaan (saat ini, akan datang pada tahun _____) Seperti apa definisi dari "hijau/berkelanjutan" dari produk tersebut 1: 2: 3: 4: 5: 55
(b) Furnitur Kayu Produk furnitur "ramah lingkungan"/"berkelanjutan" lainnya Ketersediaan (saat ini, akan datang pada tahun _____) Seperti apa definisi dari "ramah lingkungan/ berkelanjutan" dari produk tersebut 1: 2: 3: 4: 5: Mohon sebutkan jumlah volume produk-produk tersebut yang dihasilkan dalam 6 tahun terakhir (2014-2019)? Nama produk Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1: 2: * silakan ditambahkan baris baru sesuai kebutuhan BAGIAN 7: UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Saran, masukan dan komentar untuk tim peneliti dapat Anda tuliskan di bawah ini : (Tuliskan komentar Anda di sini) Lampiran 2 - Daftar rinci rapat, konsultasi dan focus group discussion 1. Kick Off meeting 2. #1 FGD dengan industri kertas dan furnitur 3. #1 FGD dengan LKPP 4. Konsultasi dengan KPPU 5. Rapat Konsultasi Rantai Pasokan 6. Rapat Konsultasi Industri Kertas 7. Rapat Konsultasi Industri Furnitur 8. Rapat konsultasi pemasok pemerintah saat ini 9. Rapat konsultasi pengguna anggaran tingkat pusat 10. Rapat konsultasi pengguna anggaran tingkat provinsi 11. Rapat konsultasi pengguna anggaran tingkat Kabupaten/Kabupaten/Kota 12. Lokakarya Konsultasi #1 13. Lokakarya Konsultasi #2 Selain rapat-rapat resmi di atas, koordinasi dan diskusi lanjutan juga dilakukan dengan focal point KLHK dan membahas langkah-langkah selanjutnya. Risalah Rapat (MoM) telah disiapkan setelah setiap pertemuan dan tidak dilampirkan dalam laporan ini. 56
Gambaran umum tentang enam focus group discussion dan dua rapat konsultasi, serta beberapa rapat resmi dengan pemangku kepentingan terpilih (Bappenas, KPPU, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), dll.). Acara/Tanggal 13.08.2020 FGD pertama Sisi permintaan 13.08.2020 FGD pertama - Sisi Penawaran Agenda acara Tujuan studi: Memperkenalkan maksud jangka panjang dari analisis kesiapan pasar (kriteria bersama) dan menentukan data sosial/ekonomi yang dapat disertakan dalam studi Kebutuhan data dan metode kompilasi Konversi data (paket ke volume) Tujuan studi: Memperkenalkan maksud jangka panjang dari SPP Rencana kompilasi data rinci Mendiskusikan kebutuhan data untuk Peserta KLHK, LKPP (bagian yang bertanggung jawab atas metode pengadaan e-katalog, tender (dengan SiKaP), pengadaan langsung, penunjukan langsung) Tim peneliti KLHK ASMINDO APKI HIMKI Tim peneliti analisis kesiapan pasar Kesulitan yang mungkin akan dihadapi dengan sertifikasi (ekolabel, SVLK) dalam rantai pasokan terkait keberlanjutan lingkungan/sosial/ekonomi 24.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 20.09.2020 Menyiapkan surat pengantar untuk survei Mengkaji semua data pengadaan yang telah diunduh dari sistem informasi LKPP Bertemu dengan KPPU untuk meminta saran khusus tentang cara mengadakan survei, focus group discussion, dan konsultasi industri di masa mendatang Memilih pengguna anggaran berdasarkan data e- PROC/SIRUP KLHK/ LKPP Tim peneliti LKPP/KLHK Tim peneliti KPPU Tim peneliti KLHK LKPP Tim peneliti Melakukan survei untuk menjangkau 20.09.2020 24.09.2020 (tentatif) FGD kedua - data permintaan 11.09.2020 (tentatif) kelompok industri (situs web KLHK dan diteruskan dengan surat resmi kepada pemangku kepentingan utama untuk diedarkan kepada para anggota) Asosiasi Industri dan Ditjen PHPL - KLHK mengirimkan data sekunder yang tersedia Awal survei: Pengantar dan pembahasan tentang pertanyaan survei dengan pengguna anggaran terpilih (uji pertanyaan) Awal survei: Menawarkan untuk memperkenalkan dan mendiskusikan pertanyaan survei dengan peserta dan multiplier yang terpilih Mendapatkan umpan balik survei terbaru KLHK Asosiasi industri Pengguna anggaran yang terpilih KLHK, LKPP Memilih para pelaku individu yang relevan dari industri KLHK, LKPP Peserta survei 24.09.2020 57
25.09.-10.10.2020 08.10.2020 (tentatif) FGD ketiga - Data permintaan 08.10.2020 (tentatif) FGD ketiga - Data pasokan 12.10.2020 20.10.2020 Konsultasi online untuk memvalidasi draf temuan/Lokakarya konsultasi pertama dengan sektor industri 15.11.2020 17.11.2020 Konsultasi online untuk memvalidasi draf rekomendasi/Lokakarya konsultasi kedua dengan sektor industri Entri data dan pembersihan data, Mengidentifikasi jawaban yang kurang jelas, menyimpulkan hasil temuan Mendiskusikan jawaban survei dengan peserta terpilih dan multiplier dari industri (mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas) Mendiskusikan jawaban survei dengan peserta terpilih dan multiplier dari industri (mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas) Memfinalisasi slide presentasi untuk memvalidasi temuan, termasuk pemetaan hot spot rantai pasokan Hasil temuan dari data penawaran dan permintaan. Sesi validasi hasil temuan, yang memperkenalkan umpan balik pemangku kepentingan selama 1 minggu. maks. 2,5 jam. Memfinalisasi slide presentasi untuk memvalidasi rekomendasi Penyerahan draf laporan. Sesi validasi rekomendasi untuk RAJP (proses/konten), yang memperkenalkan umpan balik pemangku kepentingan selama 1 minggu Tim peneliti Pengguna anggaran yang terpilih KLHK, LKPP Para pelaku individu yang relevan dari industri KLHK, LKPP Tim peneliti KLHK, LKPP Perwakilan industri Lembaga penegakan hukum Lainnya (mis. Kementerian Perindustrian) Tim peneliti KLHK, LKPP Industri Perwakilan dan pihak- pihak lain seperti pada Lokakarya Konsultasi pertama 58
asia.eu EUSWITCHAsia
SWITCHAsia