Sekapur Sirih dari Kepala LPEM FEB UI Dua dekade ke depan Indonesia akan berusia emas 100 tahun. Sangat baik jika kita menatap apa yang telah dicapai sejak 20 tahun lalu untuk kemudian merencanakan pencapaian 20 tahun kedepan. Tentu banyak yang perlu diapresiasi dari pembangunan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir. Penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, kesuksesan dalam menangani Covid- 19, perbaikan infrastruktur dan iklim usaha, kestabilan inflasi dan sistem keuangan, kestabilan sosial politik, dan keamanan dalam negeri. Namun, fakta menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir pula, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tidak pernah jauh dari 5%, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15%, dan partisipasi kerja perempuan yang mentok di angka 54%. Selain itu, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tidak pernah melampaui 11%, bahkan hanya 9,9% dalam satu dekade terakhir. Kontribusi industri yang terus menurun dan hanya sekitar 18% terhadap PDB dan kemiskinan ekstrem yang persisten di tingkat 1,7%. Pembangunan ekonomi kita seperti membentur atap kaca dimanapun: "it seems that we hit a glass ceiling everywhere." Koridor menuju negara demokratis adalah koridor yang sempit (Acemoglu dan Robinson, 2019) dan tentu koridor ini akan lebih sempit dan sulit untuk menjadi negara demokratis yang maju. Hanya beberapa negara berkembang yang berhasil menjadi negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara Skandinavia. Dua hal utama yang menjadi kunci negara-negara ini menjadi negara maju adalah kapasitas R&D dan kualitas SDM. Keduanya merupakan input dalam produksi dan menjadi produsen barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi merupakan tipikal dari negara maju. Tentunya kedua hal utama tersebut bisa semakin optimal dengan adanya kualitas kelembagaan dan institusi yang semakin mumpuni. Indonesia di lain pihak adalah negara produsen bahan mentah dan sebagian besar sebagai konsumen barang dan jasa. Indonesia telah menjadi konsumen tidak hanya barang dan jasa berteknologi tinggi namun juga yang berteknologi rendah. Tentu perdagangan dunia yang ideal tidak memerlukan suatu negara, seperti Indonesia memproduksi semuanya. Namun, sekali lagi Indonesia juga tidak secara signifikan terlibat dalam proses rantai nilai global (global value chain). Digitalisasi ekonomi yang berkembang juga menempatkan kita sebagai konsumen teknologi. Dalam dunia digital, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara pengguna sosial media terbesar, sekali lagi, untuk penggunaan yang kurang produktif. 2
Lima tahun kedepan adalah lima tahun pertama dalam 20 tahun pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan besar yang unik dengan keragaman agama, suku-budaya, dan norma sosial, membawa 278 juta penduduk Indonesia melalui koridor sempit untuk menjadi negara maju adalah tidak mudah. Transisi demografi, transisi digital, transisi energi, dan fragmentasi global menambah kompleksitas dalam perencanaan pembangunan. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memikirkan upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju melalui transisi ekonomi yang mulus (smooth) dan adil (just). Oleh karena itu, melalui White Paper ini, LPEM FEB UI memetakan dan menganalisis isu-isu pembangunan saat ini dan yang akan muncul kedepan, serta menawarkan reformulasi kebijakan yang optimal untuk jangka pendek dan pencapaian jangka panjang. Salemba, 28 Oktober 2023 Chaikal Nuryakin, PhD Kepala LPEM FEB UI 3
Daftar Isi Sekapur Sirih dari Kepala LPEM FEB UI ... 2 Daftar Isi ... 4 Prolog... 5 1. "Nasi Adalah Pondasi": Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Konsumen ... 10 2. Membuka Masa Depan: Alasan untuk Berinvestasi dalam Ekonomi Perawatan ... 19 3. Berikan Kail, Umpan, (dan juga Pelampung): Program Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah ... 35 4. Menempatkan Kemiskinan Multidimensi Pada Radar Pemerintah: Leaving No One Behind dalam Visi Pembangunan Indonesia 2045 ... 48 5. Penghapusan Mandatory Spending: Implikasi Bagi Pelayanan Kesehatan .. 65 6. "Jang Kas Tinggal Sekolah": Pendidikan Berkarakter adat Untuk Anak Papua ... 88 7. Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045: Kesetaraan dan Mobilitas Ekonomi ... 102 8. Membuka Potensi Ekonomi Digital: Perlunya Peningkatan Sektor TIK di Indonesia ... 125 9. Strategi Kreatif Memacu Ekonomi Kreatif: Kokreasi, Kekayaan Budaya, dan Orientasi Pasar Global ... 146 10. Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan dan Inklusif: Penilaian Kritis Upaya Perwujudan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia ... 173 11. Menjaga Kesinambungan Anggaran Indonesia ... 192 12. Meningkatkan Efektivitas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pengusahaan Batubara ... 203 13. Refleksi Atas Kebijakan Hilirisasi di Indonesia ... 217 14. Fragmentasi Geoekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia ... 228 Epilog ... 243 4
Prolog Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029 Oleh: Chaikal Nuryakin, Jahen Fachrul Rezki Indonesia adalah salah satu negara demokratis terbesar karena geografi kepulauan dan keragamannya sering diprediksi oleh kalangan pesimis akan menjadi negara gagal. Namun, Indonesia dengan keunikannya mampu selalu mematahkan prediksi yang paling pesimis. Indonesia selalu berhasil keluar dari berbagai krisis baik ekonomi, politik, maupun sosial untuk kemudian menjadi negara demokratis yang lebih baik. Di lain pihak, kelompok optimis merasa yakin bahwa Indonesia masih bisa tumbuh lebih tinggi dan menjadi negara maju dalam waktu yang tidak lama bahkan di tahun 2030 dan sekarang di tahun 2045. Tentu tidak salah kita memiliki visi untuk menjadi negara maju setelah lebih dari empat dekade atau semenjak tahun 2003 mendapatkan status sebagai negara berkembang (lower middle income country). Fondasi terpenting bagi suatu negara untuk bisa menjadi negara maju adalah kelembagaan dan tata kelola yang kuat. Menjadi negara maju adalah menjadi negara dengan sumber daya yang produktif. Secara sederhana, sumber daya dalam proses produksi adalah sumber daya manusia, modal, lahan, teknologi, serta kewirausahaan. Sebagai negara dengan cita-cita menjadi negara makmur dan adil maka inklusif (inclusive), memiliki pembangunan ekonomi katahanan (resilience), dan berkelanjutan (sustainable). Indonesia harus bersifat Untuk menjawab cita-cita tersebut, maka dibutuhkan kombinasi tiga hal utama. Sumber daya manusia yang mumpuni, perkembangan proses R&D, serta institusi yang baik. Hampir semua negara maju memiliki sumber daya manusia yang terampil, yang ditopang oleh kegiatan R&D yang inovatif serta berlakunya rule of law atau kelembagaan yang mengatur kegiatan bernegara dengan baik. Indonesia masih menghadapi masalah dalam tiga hal ini. Sebagai contoh, Human Capital Index Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,5. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (0,6) atau Vietnam (0,7). Kegiatan R&D juga tidak banyak mengalami peningkatan. Rasio dari pengeluaran untuk R&D dibandingkan dengan PDB di Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 0,28%, Malaysia 0,95%, China, 2,41%, dan Korea Selatan 4,80%. Indonesia jauh lebih rendah. Terakhir, Indonesia juga masih dihadapkan ke dalam pembangunan institusi yang sepertinya masih jalan di tempat dengan korupsi besar yang terjadi berulang. White Paper LPEM ini terdiri dari 14 artikel yang meski tidak secara menyeluruh menganalisis sebagian besar permasalahan pembangunan saat ini dan ke depan. 5
LPEM juga menawarkan rekomendasi dan reformulasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kapasitas R&D, serta transisi ekonomi yang adil. Bagian SDM akan membahas bagaimana 278 juta penduduk yang mayoritas menjadikan nasi sebagai bahan pokok memiliki ketahanan pangan. Dengan kelas menengah (middle) dan muda (young) yang besar, maka pembangunan juga harus memiliki fokus kepada kesiapan kelas menengah ini menjadi kuat dan inovatif. Perlindungan sosial, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan perawatan (caring services) harus dipersiapkan selain untuk optimalisasi generasi ini sebagai SDM unggul namun juga untuk mengurangi beban ganda untuk merawat bayi dan orang tua. Topik berikutnya, Indonesia memiliki kapasitas R&D yang rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara. Komitmen pemerintah dan perusahaan swasta untuk melakukan R&D juga rendah. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan asing adalah hasil R&D yang dilakukan di negara asal dan tidak di Indonesia. Sektor ekonomi kreatif adalah salah satu sektor dimana Indonesia memiliki kapasitas untuk berinovasi dan berproduksi. Digitalisasi juga seharusnya dibarengi dengan peningkatan digital skills dan peningkatan R&D sebab Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang unik yang hanya bisa dipenuhi oleh inovasi lokal. Sedangkan transisi energi akan memaksa playing field yang sama antar sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dengan sumber daya terbarukan yang potensial seharusnya memberikan insentif perusahaan untuk melakukan R&D sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Isu kelembagaan juga menjadi hal yang penting untuk dibahas dan menjadi salah satu fondasi dasar dalam pencapaian visi Indonesia 2045. Untuk menjadi negara maju, maka Indonesia perlu memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni. Ini tentunya sangat berkaitan erat dengan kapasitas fiskal yang dimiliki dari penerimaan pajak. Karena ketika fiscal space semakin besar, maka pemerintah memiliki keleluasaan dalam membuat kebijakan yang memiliki dampak positif pada masyarakat. Masalah kelembagaan juga terkait dengan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan industrialisasi yang tepat menjadi penting dalam memastikan Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Selain itu, kemampuan negara dalam menghadapi ketidakpastian global juga penting, mengingat adanya fenomena geopolitik dan fragmentasi geoekonomi. Tulisan-tulisan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan terkait dengan apa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan. Memang dibutuhkan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya sejalan dengan rencana kerja pemerintahan ke depan. Sehingga memang perlu dicari kondisi equilibrium antara kondisi ideal, dengan realita di lapangan. 6
Sekali lagi, tidak semua isu bisa dibahas khusus dalam tulisan ini seperti pendidikan, ketimpangan, UMKM, dan kelembagaan. Namun ke-14 topik merupakan topik krusial dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dan menjadi agenda ekonomi dan masyarakat pada tahun 2024-2029 . Jika selama ini pandangan pesimis dan optimis mewarnai diskusi publik, maka LPEM FEB UI memberikan pandangan realistis terhadap pencapaian Indonesia sebagai negara maju. Indonesia akan menjadi negara maju pada waktunya, untuk itu mempersiapkan kelas menengah yang kuat, inovatif, dan produktif harus dipenuhi jikapun negara maju tidak tercapai di tahun 2045. 7
"Nasi adalah Pondasi"1: Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Konsumen Oleh: Rizki Nauli Siregar Sorotan Utama 1. Upaya apapun dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia terkait dengan sektor beras. Transformasi sektor beras dan sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang berkelanjutan dan adil perlu didasari oleh tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan konsumen. 2. Rekomendasi kebijakan 1: kita harus terus mempertahankan tujuan utama yaitu ketahanan pangan dengan turut memasukkan solusi-solusi lokal. 3. Rekomendasi kebijakan 2: kita harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap rantai nilai beras untuk memahami distorsi atau hambatan dalam setiap mata rantai nilai tambah dan membangun solusi berdasarkan distorsi dan hambatan ini. 4. Rekomendasi kebijakan 3: kita harus mendorong transisi ke produksi beras rendah karbon dan tahan iklim dalam skala yang lebih besar. Beras adalah komoditas penting yang menentukan kesejahteraan Indonesia Ungkapan "Nasi adalah pondasi" mencerminkan pentingnya komoditas pokok ini bagi masyarakat Indonesia. Beras merupakan komoditas dengan porsi terbesar dalam pengeluaran masyarakat untuk pangan, yaitu 4% dari pengeluaran konsumsi makanan penduduk perkotaan dan 8% untuk penduduk pedesaan pada tahun 2021. Karena signifikansinya dalam pengeluaran rumah tangga, harga beras memengaruhi tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Setiap perubahan harga beras tercerminkan dalam tingkat inflasi, sementara kenaikan harga beras mengurangi daya beli masyarakat miskin yang sebagian besar adalah konsumen bersih beras. Kedua aspek ini mengindikasikan bahwa pembuat kebijakan dapat cenderung menginginkan harga beras yang relatif murah. Di sisi lain, beras juga menjadi sumber penghidupan yang besar dengan bergantungnya 14 juta rumah tangga petani pada beras. Oleh karena itu, jika petani ini adalah net producer, kenaikan harga beras meningkatkan terms of trade mereka dan oleh karena itu kesejahteraan mereka. Kedua sisi dari cerita ini telah 1 Diinspirasi oleh lukisan karya The Popo dengan judul yang sama. 10
menjadi alasan mengapa sektor beras selalu dalam situasi buntu. Upaya untuk mentransformasi sektor beras dan sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang berkelanjutan dan adil perlu memahami kedua sisi permasalahan ini. Upaya apapun dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia terkait dengan sektor beras. Sebagian besar petani beras adalah berskala kecil dengan rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,67 hektar pada tahun 2013. Dari 25,7 juta rumah tangga pertanian, 14,2 juta adalah petani tanpa lahan, membuat mereka net consumer beras jika mereka adalah petani beras. Sektor beras juga menghadapi masalah penuaan, dengan 62% petani berusia 45 tahun atau lebih. Karakteristik petani berskala kecil dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, sebagian besar petani ini mungkin belum pernah mendapatkan manfaat dari economies of scale. Meningkatkan skala produksi mungkin juga tidak mudah karena daya leverage mereka relatif kecil karena kolateral yang kecil. Kedua, investasi berupa bahan dan alat pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas (Restuccia et al., 2008) mungkin tidak cukup menarik dengan pasokan tenaga kerja yang relatif melimpah. Hal ini dapat membuat peningkatan produktivitas menjadi lambat. Dengan maraknya urbanisasi dan alasan-alasan lain yang dapat mendorong berubahnya fungsi lahan dari sawah, total luas panen mengalami penurunan sebesar 20% secara nasional antara tahun 2010 dan 2020. Memang ada variasi regional, tetapi sebagian besar provinsi mengalami penurunan antara 7% hingga 59%. Penurunan ini terjadi di beberapa produsen beras utama seperti provinsi Sumatera Barat, yang mengalami penurunan 36% dalam luas panen, dan Jawa Barat dengan 22%. Beberapa produsen beras utama lainnya seperti Sulawesi Selatan masih mengalami peningkatan, tetapi cenderung merupakan pengecualian daripada norma. Hanya tujuh provinsi yang mengalami peningkatan luas panen beras. Selain itu sayangnya penurunan luas panen tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas yang signifikan. Produktivitas rata-rata nasional meningkat tipis dari 49 kuintal per ha pada 2010 menjadi 51 di tahun 2020. Sebagian produsen utama beras mengalami tren yang stagnan seperti Jawa Barat. Sebagian produsen utama lainnya justru mengalami penurunan produktivitas seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hasilnya, produksi beras kita turun dari 66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 55 juta ton pada tahun 2020. Bayangkan hal ini terjadi di tengah pertumbuhan populasi Indonesia. Selain penurunan luas panen, seperti komoditas pertanian lainnya, sektor beras juga menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Musim kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek dan lebih intens mungkin akan menjadi lebih umum. Beras juga merupakan salah satu komoditas yang paling intensif air (Oxfam, 2016), 11
membuatnya lebih rentan menghadapi perubahan iklim. Produksi beras juga merupakan kontributor signifikan emisi karbon, terutama metana (World Bank, 2022). Oleh karena itu, target Indonesia untuk mengurangi jejak karbon juga mencakup mencakup sektor beras. Dengan karakteristik sektor beras di Indonesia, yaitu berskala kecil namun menjadi tanaman pangan utama dalam negeri, segala upaya dalam keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia terkait dengan sektor beras. Kebijakan terkait beras saat ini McCulloch dan Timmer (2008) mengklasifikasikan tiga fase kebijakan beras di Indonesia. Fase tahun 2004 dengan diberlakukannya pembatasan impor setelah periode perdagangan terbuka sejak tahun 1999. Pembatasan impor ini berbentuk larangan impor untuk sektor swasta. Impor diizinkan atas keputusan pemerintah saat produksi dalam negeri dianggap tidak cukup untuk menjaga harga beras relatif stabil. Impor tidak dapat dilakukan selama musim panen dan harus dilakukan oleh Bulog. Marks (2017) menghitung nominal rate of protection dalam sektor beras sebesar 67,2% dan effective rate of protection mencapai 204,3%. Ini adalah peningkatan proteksi yang signifikan dari rezim perdagangan sebelumnya pada awal tahun 2000-an ketika hanya diberlakukannya tarif impor. Fane dan Warr (2008) memperkirakan nominal rate of protection sebesar 14% pada tahun 2000 dan 33% pada tahun 2003. Selain itu, pemerintah juga menerapkan larangan ekspor beras sebagai respons terhadap lonjakan harga komoditas pangan selama Krisis Pangan tahun 2008. terbaru dimulai pada Seiring dengan diberlakukannya pembatasan impor, impor Indonesia tidak pernah lagi mencapai tingkat impor sebelum tahun 2004. Gambar 1 menunjukkan ekspor, impor, dan ekspor bersih Indonesia dari waktu ke waktu. Jumlah impor tertinggi terjadi selama era perdagangan terbuka pada tahun 1999. 12
Source: UN Comtrade, author's calculation. Gambar 1. Indonesia's rice trade Sejak itu, pasar beras Indonesia menjadi semakin tertutup, dan harga beras dalam negeri secara natural menjauh dari harga beras dunia. Gambar 2 membandingkan harga eceran tingkat provinsi (warna kuning), harga di tingkat petani tingkat provinsi (warna hijau) dengan harga dunia (warna biru). Selain itu, kita juga dapat melihat adanya perbedaan harga antar wilayah di Indonesia. 13
Source: Domestic retail and farm-gate prices are provincial-level prices from BPS. World prices are from IMF Commodity Price Series. Author's calculation. Gambar 2. Rice prices Di masa sebelum pembatasan impor terdapat perbedaan harga antar wilayah di Indonesia relatif kecil dibandingkan di tahun-tahun setelah 2004. Hal ini merefleksikan seperti minimnya perdagangan antardaerah (arbitrase) di era saat ini. Sim (2020) memberikan tiga alasan yang mungkin mengakibatkan perbedaan harga beras antarwilayah. Pertama, Bulog mungkin memiliki peran yang lebih lemah dalam menstabilkan harga beras. Kedua, hubungan perdagangan swasta yang telah menstabilkan harga pada awal tahun 2000-an, terganggu. Terakhir, elastisitas supplai relatif rendah, menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak dapat merespons banyak kenaikan harga meskipun ada proteksi perdagangan (Warr, 2005). Pemerintah sebenarnya memiliki beberapa mekanisme stabilisasi harga. Dalam menghadapi lonjakan harga, Menteri Perdagangan dapat menetapkan harga eceran tertinggi di pasar ritel. Bulog kemudian akan melaksanakan operasi pasar dengan harga eceran tertinggi tersebut. Sementara itu, menghadapi penurunan harga, Menteri Pertanian dapat menetapkan harga pembelian pemerintah untuk Bulog membeli beras dari petani. Selain itu, Bulog menjaga stok cadangan untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga. 14
Beberapa hal yang kita sudah pahami dari dinamika di sektor beras. Saat ini kita mendekati dua dekade rezim perdagangan beras yang berlaku sejak 2004. Ada beberapa hal yang dapat kita cermati dari studi terkini. Dinamika yang sudah dapat kita pahami ini mengindikasikan beberapa isu di sektor beras, termasuk perbedaan harga antarwilayah, pertanyaan tentang siapa yang mendapat manfaat dari proteksi perdagangan, dan apakah kebijakan saat ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan ketahanan pangan. Pertama, jika melihat Gambar 2, kita dapat melihat bahwa perbedaan harga antar wilayah semakin melebar seiring berjalannya waktu. Siregar (2021) menunjukkan bahwa persistensi harga beras regional semakin menguat di masa proteksi perdagangan. Provinsi-provinsi dengan peringkat harga eceran relatif tinggi terus menerus memiliki peringkat relatif tinggi. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa biaya pencarian (search costs) kurang dapat menjelaskan minimnya arbitrase antarprovinsi. Siregar (2021) juga mencatat adanya indikasi bahwa margin antara harga eceran dan harga petani semakin melebar. Ia menawarkan beberapa penjelasan yang berpotensi menjadi alasan terjadinya pelebaran margin ini. Pertama, biaya perdagangan mungkin telah meningkat selama periode pembatasan impor. Kedua, pedagang dan/atau perantara mungkin harus membeli atau mengumpulkan beras dari wilayah yang lebih terpencil. Ketiga, mungkin ada persaingan tidak sempurna di sepanjang rantai nilai yang meningkatkan markup rate dari pedagang. Sayangnya, belum ada bukti konklusif atau hubungan sebab akibat yang bisa kita andalkan untuk memahami situasi saat ini secara komprehensif. Namun, ada beberapa studi yang memberikan titik terang untuk memahami dinamika di rantai nilai beras. Pertama, studi oleh CIPS menunjukkan bahwa adanya tingkat partisipasi petani yang rendah pada sistem resi gudang gudang (Fauzi, 2023). Sistem resi gudang ini memungkinkan petani menyimpan panen mereka di gudang yang akan menerbitkan resi. Resi ini dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan komoditas yang disimpan. Sistem ini juga memungkinkan petani menjual panen ke pasar ketika harga lebih tinggi. Kedua, dibandingkan dengan rata-rata nasional, sektor beras memiliki biaya transportasi dan logistik yang lebih tinggi (Prabowo dan Pudjianto, 2023). Mereka menunjukkan bahwa biaya logistik menyumbang 28-40% dari margin perdagangan di sektor beras. Selain itu, biaya transportasi merupakan porsi terbesar dalam biaya logistik, dengan sekitar 85% dari total biaya logistik bagi produsen dan 91% dari total biaya logistik bagi pedagang. 15
Ketiga, perubahan penggunaan lahan adalah sesuatu yang nyata dan masif. Selama satu dekade terakhir, luas panen turun dari 13 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 10,6 juta hektar pada tahun 2020. Meskipun ada variasi yang tinggi antar provinsi, masalah ini mengindikasikan bahwa kita memiliki pasokan beras yang semakin terbatas. Selain itu, sangat mungkin bahwa pedagang harus mencari panen di daerah yang lebih terpencil, menambah biaya transportasi dan logistik ke margin mereka. Terdapat pandangan-pandangan anekdotal tentang apa yang menentukan perubahan penggunaan lahan, seperti rendahnya hasil dari pertanian beras, tetapi belum ada tindakan kebijakan yang inklusif untuk mengakui dan mengatasi tantangan nyata yang dihadapi oleh para petani serta memberikan solusi yang efektif pada petani. Rekomendasi Kebijakan Dalam menghadapi masalah ini, terdapat tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, kita harus terus mempertahankan tujuan utama yaitu ketahanan pangan dengan turut memasukkan solusi-solusi lokal. Kedua, kita harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap rantai nilai beras untuk memahami distorsi atau hambatan dalam setiap mata rantai nilai tambah dan membangun solusi berdasarkan distorsi dan hambatan ini. Ketiga, kita harus mendorong transisi ke produksi beras rendah karbon dan tahan iklim dalam skala yang lebih besar. Kita dapat menerjemahkan tujuan kita untuk keamanan pangan dengan solusi lokal ke dalam beberapa aspek. Pertama, keamanan pangan seharusnya tidak hanya diterjemahkan sebagai harga beras yang murah. Beras dan tanaman pangan lainnya harus terjangkau, tetapi hanya mengambil fokus pada harga eceran tidaklah cukup. Selain itu, kita harus mendorong diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya lokal. Ini tidak hanya dapat melonggarkan keterbatasan pasokan di daerah dengan produksi beras rendah, tetapi juga lebih berkelanjutan secara lingkungan karena produk pangan lokal menjadi lebih diutamakan. Terkait dengan perubahan penggunaan lahan, kita dapat mempertimbangkan untuk memasukkan kebijakan spasial dan kebijakan ketenagakerjaan dalam campuran kebijakan. Kebijakan ini harus menginternalisasi distorsi yang dihadapi oleh sektor beras, seperti hambatan dalam memperoleh alat dan bahan pertanian, dan memberikan posisi yang lebih kuat kepada para petani misalnya dengan harga jual yang kompetitif, bahkan jika akhirnya beralih ke sektor lain. Berbicara tentang distorsi, pembuat kebijakan mungkin dapat mengakui beberapa risiko yang dihadapi oleh petani untuk dijamin oleh masyarakat atau pemerintah. Beberapa isu yang patut dipertimbangkan, misalnya, bagaimana mengasuransikan risiko dari perubahan iklim dan bagaimana mengatasi dampaknya pada produksi tanaman pangan. 16
Rekomendasi kebijakan kedua adalah dengan cara mengkaji secara komprehensif rantai nilai beras. Hingga saat ini, upaya ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun kita telah melihat kemajuan besar dalam peningkatan infrastruktur dalam berbagai bentuk mulai dari jalan hingga pelabuhan, telekomunikasi hingga ekosistem digital, studi menemukan bahwa biaya perdagangan masih memainkan peran besar dalam memperlebar kesenjangan antara harga petani dan harga eceran. Selain itu, sebagian besar diskusi telah difokuskan pada ukuran-ukuran kuantitas seperti apakah produksi lebih besar dari konsumsi, berapa banyak stok yang kita miliki, dll. Mengingat ketidakakuratan sebagian besar ukuran kuantitas, kita perlu menggunakan harga sebagai indikator utama yang mewakili kondisi pasar beras. Harga juga lebih mudah didapatkan sehingga kita dapat mendapatkan sinyal yang tepat waktu, misalnya jika ada kelangkaan di beberapa wilayah. Selain itu, kita tidak boleh merasa puas hanya karena kita sudah memiliki proteksi perdagangan. Kita harus kreatif dalam mencari campuran kebijakan yang dapat mengatasi distorsi yang sebenarnya dan tidak menggunakan proteksi perdagangan sebagai kebijakan second-best. Saat memilih campuran kebijakan, kita harus mempertimbangkan bahwa membuka perdagangan tanpa tindakan penyesuaian bukanlah pilihan yang optimal karena para petani sebagian besar berskala kecil dan oleh karena itu tidak akan mendapatkan manfaat dari economies of scale ketika perdagangan terbuka. Kita pun perlu memperbaiki mekanisme stabilisasi harga, yang memberikan fleksibilitas dalam menggunakan berbagai alat penyesuaian harga namun tidak rentan terhadap korupsi. Rekomendasi kebijakan ketiga adalah mendorong transisi ke produksi beras rendah karbon dan tahan iklim dalam skala besar. Kita perlu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dengan turut menjaga kesehatan tanah dan mengurangi polusi air menjadi sangat minimal. Dengan cara ini, kita dapat secara berkelanjutan meningkatkan produktivitas sambil meningkatkan pendapatan petani dan menjaga ketahanan pangan konsumen. Untuk mendapatkan solusi yang efektif untuk skala besar, pemerintah juga harus menggunakan evidence-based policy. Terdapat beberapa hal yang sudah dapat kita petik dari penelitian terkait transisi pada beras rendah karbon seperti penggunaan irigasi yang efisien untuk mengurangi jejak karbon (Afiyanti dan Handoko, 2019). Vietnam dengan pendanaan dari Bank Dunia juga telah memulai transformasi dengan terlebih dulu melakukan uji coba (pilot) beras rendah karbon. Transformasi ini memerlukan perubahan pada banyak aspek dari mulai dari penanaman bibit hingga irigasi, serta penggunaan pupuk hingga tindakan pasca panen. Mereka juga menemukan bahwa biaya transformasi ini cukup tinggi dan akan terus meningkat jika negara menunda transisi tersebut (World Bank, 2022). Pelajaran ini mengimplikasikan peran yang sentral dari pemerintah dalam memimpin upaya transformasi ini. 17
Referensi Afiyanti, M. and Handoko, R.N.S., 2019, February. Carbon Footprint of Rice Production in Indonesia: An Analysis of National Statistics. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 239, No. 1, p. 012015). IOP Publishing. Fane, G. and Warr, P., 2008. Agricultural protection in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 44(1), pp.133-150. Fauzi, A.N., 2023. Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang. Marks, S.V., 2017. Non-tariff trade regulations in Indonesia: Nominal and effective rates of protection. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53(3), pp.333-357. McCulloch, N. and Peter Timmer, C., 2008. Rice policy in Indonesia: a special issue. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 44(1), pp.33-44. Oxfam. 2016 "Feeding Climate Change: What the Paris Agreement means for food and beverage companies". Oxfam Briefing Paper. Prabowo, A. and Pudjianto, M., 2023. Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan. Memodernisasi Pertanian Indonesia, p.129. Restuccia, D., Yang, D.T. and Zhu, X., 2008. Agriculture and aggregate productivity: A quantitative cross-country analysis. Journal of monetary economics, 55(2), pp.234- 250. Sim, A. 2020. Import Restriction, Price Shock, and Local Policy Responses: Evidence from Indonesia. Ph.D. thesis, Cornell University. Siregar, R.N., 2021. Essays on Regional Responses to Globalization. University of California, Davis. Warr, P., 2005. Food policy and poverty in Indonesia: a general equilibrium analysis. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 49(4), pp.429-451. World Bank, 2022. Spearheading Vietnam's Green Agricultural Transformation: Moving to Low-Carbon Rice. World Bank. 18
Membuka Masa Depan: Alasan untuk Berinvestasi dalam Ekonomi Perawatan Oleh: Diahhadi Setyonaluri, M. Fajar Ramadhan , Nathanael Z. H. Sorotan Utama Pandemi COVID-19 telah menyoroti hubungan penting antara layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang dapat diakses dan peran petugas kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berinvestasi dalam ekonomi perawatan dapat meningkatkan kualitas hidup tanggap krisis dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan di Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). luar Ekonomi perawatan di Indonesia menghadapi kesenjangan dalam kebijakan dan infrastruktur perawatan, terutama dalam perawatan anak usia dini dan rendahnya investasi dalam perawatan jangka panjang atau perawatan untuk lansia. Studi global memberikan bukti tentang keuntungan ekonomi dari investasi dalam ekonomi perawatan, yang menginformasikan kepada pemerintahan berikutnya tentang manfaat dari pengembangan kerangka kerja kebijakan sejak dini.
Indonesia telah merumuskan peta jalan komprehensif yang menguraikan strategi dan target untuk ekonomi pengasuhan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerangka kebijakan yang didedikasikan untuk ekonomi pengasuhan anak belum ada, kecuali untuk kebijakan yang terkait dengan cuti orang tua. Stimulus fiskal untuk mendukung penyediaan layanan perawatan anak dan lansia perlu dirancang sebagai investasi dalam infrastruktur sosial. Investasi semacam ini memiliki potensi untuk memberikan hasil yang baik, termasuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan, yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. 20
Latar Belakang Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi perlunya memprioritaskan perawatan (caregiving) dalam kebijakan publik. Krisis global ini mengungkap kerentanan dalam sistem sosial dan perawatan kesehatan, menyoroti hubungan penting antara layanan perawatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, krisis juga mengungkap pentingnya pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di dalam rumah tangga, karena keluarga harus menyeimbangkan antara mencari nafkah dan kesejahteraan keluarga. Makalah ini mengeksplorasi peran penting investasi dalam ekonomi perawatan di Indonesia, bagaimana infrastruktur perawatan, investasi strategis dalam pengembangan tenaga kerja, dan kerangka kerja kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang ekonomi perawatan sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, termasuk SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Investasi Indonesia di bidang ekonomi perawatan dapat membantu mencapai tujuan- tujuan tersebut dan menjamin masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Ekonomi perawatan dalam makalah ini mencakup berbagai macam pekerjaan produktif yang beragam, baik yang dibayar maupun tidak, untuk menyediakan perawatan langsung dan tidak langsung yang diperlukan untuk kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan perawatan, seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, orang sakit, dan orang dewasa lebih dari sekadar yang masih produktif. Pekerjaan perawatan mencakup menyediakan layanan, tetapi juga tertanam dalam hubungan antarmanusia (Esquivel 2014). Ekonomi perawatan mencakup dua kegiatan utama. Pertama, penyediaan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di dalam rumah tangga dan komunitas yang melibatkan individu yang merawat anggota keluarga, anak-anak, atau orang tua tanpa kompensasi finansial. Kedua, ekonomi perawatan mencakup pekerjaan berbayar di dalam sektor perawatan. Peran perawatan berbayar ini sangat penting dalam mendukung berbagai aspek pengasuhan, seperti perawatan kesehatan, pengasuhan anak, dan pengasuhan lansia, dan individu-individu yang menjalankan peran-peran ini menerima kompensasi atas layanan mereka. 21
Mengapa Penting untuk Berinvestasi dalam Ekonomi Perawatan? Berinvestasi dalam ekonomi perawatan di Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak karena beberapa alasan. Pertama, perubahan demografi akan membawa Indonesia memasuki populasi yang menua dalam satu dekade ke depan sekaligus jumlah penduduk usia muda yang besar. Proporsi penduduk lansia di Indonesia diproyeksikan akan meningkat dari 6,2% menjadi 7,6% antara tahun 2020 dan 2025, dengan total jumlah penduduk lansia mencapai 21,5 juta pada tahun 2025 (BPS, 2023). Sementara itu, populasi anak-anak diproyeksikan besar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Dengan asumsi bahwa Total Fertility Rate (TFR) mengikuti tren penurunan dalam 10 tahun terakhir, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi usia 0-14 tahun yang menurun dari 66,7 juta di tahun 2025 menjadi 63,5 juta di tahun 2045 (BPS, 2023). Gambar 1. Rata-rata Jam Kerja yang Dihabiskan untuk Pekerjaan Berbayar dan Tidak Berbayar (Rumah Tangga dan Perawatan), Jabodetabek dan Surabaya 2022 Sumber: Prospera, Investing in Women dan Universitas Indonesia, 2023. Bertambahnya populasi lansia dan masih banyaknya populasi usia muda akan menambah beban pekerjaan perawatan tak berbayar di masa depan, terutama bagi perempuan. Dari data survei penggunaan waktu di 64 negara, sekitar 16,4 miliar jam dihabiskan untuk pekerjaan perawatan tak berbayar setiap hari dan perempuan menanggung tiga perempat dari waktu tersebut (Charmes 2018). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan mengalokasikan rata-rata 3,2 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan perawatan tak berbayar. Tren yang sama juga ditemukan di Indonesia. Studi Alokasi Penggunaan Waktu (Time Use Study) dalam rumah tangga 22
di Jabodetabek dan Surabaya menemukan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalokasikan waktu tiga kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan pengasuhan tak berbayar, sementara perempuan yang memiliki anak kecil mengalokasikan delapan kali lebih banyak waktu dibandingkan laki-laki (Prospera dkk., 2023). Serupa dengan negara-negara lain di dunia, norma sosial di Indonesia masih menetapkan perempuan sebagai pengasuh utama keluarga. Mayoritas laki-laki dan perempuan di Indonesia masih 'konservatif', condong ke model laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup dan ILO (2017) menunjukkan bahwa 43% laki-laki menginginkan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar rumah - angka ini hampir sama dengan Arab Saudi (43%) dan bahkan lebih tinggi dari India (35%). Sebuah survei yang dilakukan oleh YouGov dan Investing in Women (2020) juga menunjukkan bahwa pandangan konservatif seperti itu masih lazim di kalangan orang dewasa muda di Indonesia. Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Usia, Indonesia 2022 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2022 Dengan tidak adanya tempat penitipan anak, perempuan di Indonesia memikul tanggung jawab pengasuhan yang tidak proporsional. Pekerjaan pengasuhan yang tidak dibayar ini membatasi partisipasi perempuan, terutama di pasar tenaga kerja formal dan menghambat pemberdayaan ekonomi mereka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia stagnan di kisaran 50 persen selama dua dekade terakhir (Cameron, 2023). Memasuki usia pernikahan, memiliki anak pertama, dan membesarkan anak kecil tanpa pengasuh anak berasosiasi erat dengan TPAK perempuan yang lebih rendah (Cameron, et al. 2019, Schaner dan Das 2016, Setyonaluri 2013, Widarti 1998). Perempuan juga menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan dengan upah yang layak setelah melahirkan dan mencari jenis 23
pekerjaan yang sesuai dengan peran mereka sebagai ibu. Akibatnya, perempuan menghadapi kesenjangan upah berdasarkan gender ketika mereka bekerja di sektor formal, atau beralih ke jenis pekerjaan informal. Selain kesetaraan gender, investasi pendidikan dan pengasuhan anak meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD) pada fase tumbuh kembang atau dari lahir hingga usia delapan tahun, sangat penting untuk pertumbuhan otak pada anak-anak dan menghadirkan prospek pendidikan yang vital. Ketika anak-anak mengalami kesehatan yang baik, keamanan, dan pembelajaran yang efektif selama tahun-tahun awal ini, mereka dapat mengoptimalkan perkembangan mereka, meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan kewarganegaraan sebagai orang dewasa. Saat ini, kondisi pembangunan modal manusia pada fase anak-anak Indonesia menghadapi banyak tantangan. Dua masalah utama adalah stunting dan kinerja akademik yang buruk. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar-besaran untuk menurunkan prevalensi stunting sejak tahun 2018. Hasil Survei Status Gizi Nasional (SSGI) pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting pada balita telah menurun dari 27,7% di tahun 2018 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dari target RPJMN, yaitu 14% prevalensi stunting pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan 2022). Sementara dari sisi pendidikan, performa anak- anak Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sebagian besar negara di dunia. Berdasarkan PISA 2018, siswa Indonesia berada di bawah kemampuan dasar dalam membaca, matematika, dan sains, menempatkan Indonesia di 10 besar negara yang berpartisipasi dalam PISA dengan skor terendah (OECD 2019). Penyediaan pendidikan dan perawatan anak sejak usia dini yang universal merupakan sarana penting dalam mengatasi masalah gizi dan kinerja pendidikan anak-anak Indonesia. Tinjauan sistematis oleh Tanner, Candland, dan Odden (2015) di 55 negara berkembang, stimulasi dini, program prasekolah, dan bantuan langsung tunai terbukti sangat efektif dalam meningkatkan hasil pendidikan. Intervensi pada anak usia dini meningkatkan perkembangan kognitif dan skolastik yang lebih baik, dan berkurangnya absen dari sekolah. Studi ini juga menemukan bahwa kualitas dan durasi program pemberian makanan tambahan dan prasekolah berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi di sekolah. 24
Status Ekonomi Perawatan di Indonesia Perawatan Anak Usia Dini Perawatan anak yang terintegrasi dalam ekosistem PAUD di Indonesia memiliki struktur yang kompleks. Hingga saat ini, fasilitas Tempat Penitipan Anak (TPA) masih sangat rendah dibandingkan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan bentuk PAUD yang lain. TPA menawarkan pengasuhan anak dengan jam pelayanan yang lebih lama dibandingkan bentuk PAUD lain sehingga sangat potensial mengurangi beban waktu perawatan dan mendorong partisipasi kerja perempuan di sektor formal. Mayoritas keluarga di Indonesia masih mengandalkan layanan pengasuhan anak yang bersifat informal. Andrina dkk (2022) memperkirakan bahwa hampir separuh rumah tangga mengandalkan kakek dan nenek untuk mengasuh anak ketika ibu sedang pergi, sementara kurang dari 3 persen rumah tangga menggunakan layanan penitipan anak. Ketergantungan terhadap kakek-nenek adalah wajar mengingat terbatasnya atau bahkan tidak adanya pilihan tempat penitipan anak yang terpercaya di Indonesia. Namun, ketika orang tua tidak terjangkau, perempuan akan berhenti bekerja karena tidak dapat menemukan tempat penitipan anak yang terpercaya (Setyonaluri dan Utomo 2023). Jumlah TPA masih terbatas dan cenderung over-capacity. Kementerian Pendidikan (2023) mencatat terdapat 2.450 TPA di seluruh Indonesia dan terkonsentrasi di pulau Jawa. Jumlah rata-rata anak per TPA adalah 21 anak per sekolah. Rasio murid-guru TPA sekitar 9 per guru yang bila dibandingkan dengan negara lain, rasio tersebut menunjukkan kelebihan kapasitas staf. Di Australia, rasio staf dan murid untuk anak usia 0 hingga 36 bulan adalah 1:4, dan untuk anak di atas 36 bulan adalah 1:10 (Otoritas Kualitas Pendidikan dan Perawatan Anak Australia, 2023). 25
Gambar 3. Distribusi Taman Penitipan Anak (TPA) di Indonesia, 2023 Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) Gambar 4. Rata-rata Jumlah Murid per Sekolah dan Rasio Murid-Guru, Indonesia 2023 Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) Penyediaan TPA mengalami hambatan dalam mengurus perizinan. Di Indonesia, TPA umumnya dioperasikan oleh entitas swasta, termasuk komunitas dan perusahaan. Penyedia layanan penitipan anak swasta menghadapi kesulitan dalam mendirikan TPA, termasuk proses registrasi yang rumit yang melibatkan beberapa kementerian (Prospera dan CIPS, 2022). Proses pendaftaran, khususnya di bawah sistem Online Single Submission (OSS), telah dikritik karena lamanya dan ketidakpastiannya, terutama untuk usaha mikro dan kecil (Rothenberg dkk., 2016). 26
Kerumitan ini telah mendorong penyedia layanan swasta yang berpenghasilan lebih tinggi untuk keluar dari layanan penitipan anak formal dan mengecualikan banyak penyedia layanan yang berpenghasilan rendah. Indonesia memiliki permintaan TPA yang tinggi. Pada tahun 2020, sekitar 52.559 anak yang terdaftar di TPA, sementara populasi anak usia 0-4 tahun mencapai 22.021.250 pada tahun 2020, dan diproyeksikan mencapai 22.752.570 pada tahun 2025. Dengan jumlah populasi anak usia dini yang signifikan ini, kebutuhan akan tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau akan meningkat, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Partisipasi anak di TPA dan PAUD masih sangat rendah, terutama anak usia 0- 2 tahun mengindikasikan banyak perempuan yang memiliki anak kecil terpaksa berhenti bekerja. Prospera dan CIPS (2022) memperkirakan angka partisipasi anak di pendidikan usia dini sekitar 73% untuk anak usia 5-6 tahun, tetapi angka ini menurun secara signifikan menjadi 21% untuk kelompok usia 3-4 tahun, dan turun menjadi 0,9% untuk anak usia 0-2 tahun. Di berbagai kelompok usia, angka partisipasi cenderung lebih tinggi di antara anak-anak dari latar belakang yang lebih makmur jika dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Gambar 5. Tingkat Partisipasi Anak Usia Dini di TPA dan PAUD, Indonesia 2015 dan 2022 Sumber: Prospera dan CIPS (2022) 27
Investasi Indonesia di TPA dan PAUD masih rendah. Dibandingkan dengan negara OECD dan negara mitra utama mereka, Indonesia memiliki anggaran terendah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan perawatan anak usia dini. Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif di Indonesia hanya sebesar 0,04% dari total PDB, jauh di bawah rekomendasi OECD kepada pemerintah untuk menginvestasikan 1% dari PDB untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif (O'Donnell dkk., 2022). Meskipun Indonesia telah memprioritaskan program PAUD dalam rencana pembangunannya, pendidikan dan pengasuhan anak usia dini masih dianggap sebagai tugas keluarga dan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah. Gambar 6. Pengeluaran Publik untuk Pendidikan Anak dan Pendidikan Pra- Sekolah Dasar dan Total Pengeluaran Publik untuk PAUD (% dari PDB, 2017 atau yang terbaru) Sumber: O'Donnell, dkk (2022) Bantuan biaya pendidikan dan perawatan anak usia dini masih sangat terbatas. Siswa yang terdaftar di PAUD mendapat alokasi dana sebesar Rp 600.000 per anak per tahun tetapi dukungan keuangan ini hanya tersedia untuk PAUD yang terakreditasi, sehingga sekitar 80% fasilitas PAUD tidak memenuhi syarat (UNICEF 2020). Sementara itu, hasil studi dari Pranawati dkk (2021) menghitung terdapat sekitar 44% PAUD beroperasi tanpa izin. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas layanan yang lebih rendah dan berpotensi menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap layanan PAUD. 28
Investasi Layanan Jangka Panjang Lansia Indonesia akan mengalami penuaan penduduk dalam 20 tahun ke depan. Saat ini, terdapat 21.6 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 65 tahun (BPS 2023); jumlah ini akan meningkat menjadi 47 juta pada tahun 2045. Sebanyak 13% dari penduduk lansia di Indonesia digolongkan sebagai penduduk miskin, bahkan lebih banyak lagi yang 'hampir miskin' dan hanya 10% yang menerima uang pensiun, sementara seperempatnya tinggal di rumah tangga yang menerima program bantuan sosial (SMERU dan TNP2K, 2020). Indonesia juga memiliki kesenjangan yang sangat besar dalam hal infrastruktur kesehatan. Dalam konteks yang rumit ini, Indonesia mencoba mengembangkan strategi perawatan jangka panjang. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa tanggung jawab untuk populasi lansia berada di bawah kementerian yang berbeda, dan bahwa Indonesia sangat terdesentralisasi. Di Indonesia, keluarga, terutama perempuan, masih memiliki peran utama dalam perawatan lansia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terdapat persepsi bahwa anak-anak dan keluarga lansia memberikan jaminan sosial bagi masa tua. Meskipun lansia sering kali lebih memilih pengasuhan dari anak mereka sendiri, terutama di masyarakat matrilineal (Schröder-Butterfill dan Fithry, 2014), praktik budaya dan keadaan seperti ketiadaan anak atau jarak geografis akan memengaruhi pengaturan pengasuhan ini menggarisbawahi meningkatnya kebutuhan dukungan eksternal, terutama untuk perawatan kesehatan geriatri yang kompleks. (ADB, 2021). Pergeseran Caregiver berpotensi kehilangan pendapatan karena tugas merawat lansia yang membutuhkan waktu intensif. Kerangka hukum yang ada untuk karyawan sektor publik dan formal di Indonesia tidak memiliki ketentuan untuk jam kerja yang fleksibel atau cuti untuk mengakomodasi tanggung jawab pengasuhan. Para pengasuh informal tidak menerima tunjangan untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan, dan tidak ada program bantuan sosial atau bantuan keuangan khusus untuk tenaga kerja pengasuh yang tidak dibayar ini. Kesenjangan dalam dukungan ini menjadi nyata ketika mempertimbangkan 2,1 juta lansia yang menghadapi ketergantungan total atau tantangan yang signifikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dan kesenjangan ini berdampak pada jumlah orang yang menerima perawatan dan sifat layanan yang dibutuhkan (ADB, 2021). Layanan berbasis rumah dan komunitas untuk lansia masih terbatas dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan, dengan layanan perawatan pribadi yang sangat langka. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia mengimplementasikan Model Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, memberikan manfaat bagi lebih dari 35.000 orang di 34 provinsi (Kementerian Sosial, 2020). Pada tahun 2019, hanya 852 dari 30.655 Lansia yang menerima layanan perawatan (ADB, 2021), dengan sebagian besar layanan berupa pemberian makanan 29
dan materi, bukan perawatan pribadi (Kementerian Sosial, 2016). Layanan swasta, baik yang bersifat profit maupun nirlaba, terutama melayani sebagian kecil lansia dengan kebutuhan perawatan di daerah perkotaan (ADB, 2021). Manfaat Ekonomi Berinvestasi dalam Ekonomi Perawatan Investasi dalam ekonomi perawatan merupakan perangkat kebijakan utama mencapai target RPJMN 2025-2029 dan Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025- 2029 mentargetkan TPAK perempuan mencapai 60.9 persen, sementara RPJP mentargetkan TPAK mencapai 70 persen pada tahun 2045 (Bappenas, 2023). Mengingat saat ini TPAK perempuan tidak mengalami banyak perubahan selama hampir dua dekade terakhir, perlu dipikirkan berbagai strategi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja bagi perempuan dan membantu perempuan agar tetap bisa bekerja dengan mengurangi beban perawatan yang selama ini jatuh di pundak mereka. Peningkatan alokasi anggaran publik untuk perawatan dan pendidikan anak akan meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Simulasi yang dilakukan oleh O'Donnell dkk (2022) menunjukkan bahwa jika alokasi anggaran untuk layanan pengasuhan anak ditingkatkan menjadi 0,1 persen dari PDB, TPAK perempuan akan meningkat menjadi 56.2 persen pada tahun 2030 dan pertumbuhan PDB meningkat 0.4 persen di atas skenario baseline. Jika alokasi anggaran meningkat 0.4 persen dari PDB, TPAK perempuan akan mencapai 58.3% dan pertumbuhan PDB meningkat 0.7 persen di atas skenario baseline. Simulasi lain oleh Onaran dan Ovyat (2022) yang berfokus pada ekonomi perawatan secara keseluruhan yang mencakup perawatan kesehatan, perawatan sosial, pendidikan, dan pengasuhan anak, juga menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran publik untuk ekonomi perawatan menambah pertumbuhan PDB sebesar 0,8% dan lonjakan 3,6% selama lima tahun. Pada saat yang sama, lapangan kerja perempuan meningkat 0,3% dan laki-laki meningkat 0,7%. Selama rentang waktu lima tahun, tingkat ketenagakerjaan untuk perempuan dan laki-laki masing-masing akan tumbuh sebesar 3,8% dan 2,7%. 30
Implikasi Kebijakan: Langkah-langkah dalam memperluas investasi untuk ekonomi perawatan Mengembangkan visi dan peta jalan yang komprehensif yang menguraikan kebijakan, target, dan tujuan nasional, serta memperjelas peran dan tanggung jawab kementerian yang berpartisipasi dalam mendukung tujuan pengasuhan anak dan pengasuhan jangka panjang. Saat ini, Indonesia telah berkomitmen untuk memprioritaskan ekonomi pengasuhan melalui kepresidenan G20 pada tahun 2022. Hal ini juga telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJP dan diskusi untuk membuat peta jalan yang terdiri dari strategi dan target telah dimulai. Namun hingga kini belum ada kerangka kebijakan untuk ekonomi perawatan, kecuali dukungan untuk cuti melahirkan melalui RUU KIA dan RUU pekerja rumah tangga yang tak kunjung disahkan. Menciptakan ekosistem memudahkan pendirian tempat penitipan anak dan layanan kesehatan dan perawatan lansia. Hingga saat ini, penyedia TPA dan layanan long term care bagi lansia masih didominasi oleh swasta, baik berbasis masyarakat atau dimiliki oleh perusahaan. Penyediaan layanan perawatan akan masih potensial berkembang ke depan sehingga perlu dipikirkan kebijakan yang membantu pendirian layanan perawatan, terutama dari sisi kemudahan perizinan serta standarisasi kualitas layanan perawatan - termasuk sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Mendorong pemberi kerja untuk mengembangkan skema kebijakan yang memberikan fleksibilitas waktu bagi pekerja dengan tanggung jawab sebagai caregiver. Saat ini telah banyak diimplementasikan kebijakan kerja fleksibel di berbagai tempat kerja. Namun kebijakan tersebut perlu menyeimbangkan antara kebutuhan dari pekerja, terutama yang memiliki tanggung jawab merawat anak dan lansia, dengan kebutuhan pemberi kerja. Penerapan skema kerja fleksibel yang bervariasi, serta cuti bagi caregiver (tidak terbatas pada cuti maternitas atau orang tua), perlu diterapkan berdasarkan diskusi bersama antara pekerja dan pemberi kerja. layanan, Merancang berbagai stimulus fiskal untuk layanan perawatan anak dan lansia untuk memperluas terutama yang menargetkan keluarga berpenghasilan rendah dan kurang beruntung. Menurut Onaran dan Ovyat (2022), pengeluaran publik, bahkan tanpa menaikkan tarif pajak, dapat menutupi sebagian biayanya karena adanya efek pengganda yang kuat. Mereka menyarankan bahwa meminjam dana publik untuk tujuan ini dapat dibenarkan, mengingat dampak positif jangka menengah terhadap produktivitas dan keberlanjutan. Dalam kasus pengeluaran publik di sektor perawatan, dengan 31
mempertimbangkan dampak produktivitas jangka panjangnya, pengeluaran tersebut dapat dipandang sebagai investasi dalam infrastruktur sosial daripada sekadar pengeluaran saat ini, sehingga membenarkan peminjaman jika diperlukan. Kampanye perubahan norma sosial terkait siapa yang bertanggung jawab merawat anak dan lansia. Perawatan anak dan lansia hingga saat ini masih berbasis keluarga dan menjadi tanggung jawab utama perempuan. Perubahan struktur umur akibat transisi demografi akan meningkatkan jumlah penduduk lansia di tengah masih tingginya jumlah anak-anak. Hal ini akan meningkatkan jumlah "sandwich generation" yang tidak saja harus membiayai tetapi juga mengalokasikan waktu lebih banyak untuk merawat dependen. Kampanye bahwa TPA dan layanan long term care lansia membawa manfaat yang besar perlu digaungkan untuk mengubah norma terkait penanggung jawab utama perawatan di rumah tangga, dan meningkatkan permintaan akan layanan TPA dan perawatan lansia. 32
Referensi ADB. 2021. "Country Diagnostic Study on Long-Term Care in Indonesia." Manila: ADB. Andrina, Michelle, Sylvia Andriyani Kusumandari, Muhammad Ery Wijaya, and Dadang Ramdhan. 2022. "Maternal employment and childcare arrangements in Indonesia: The needs for childcare support policies, Masyarakat Indonesia, 48 (2). Australian Children's Education and Care Quality Authority. 2023. "Educator to Child Ratios: The National Quality Framework (NQF)Sets out the Minimum Child Ratio Requirements for Children's Education and Care Services." 2023. BPS. 2023. "Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020." BPS-Statistics Indonesia. Charmes, J. 2019. "The Unpaid Care Work and the Labour Market: An Analysis of Time Use Data Based on the Latest World Compilation of Time-Use Surveys." International Labour Organization. Esquivel, Valeria. (2014) What is a transformative approach to care, and why do we 423-439, DOI: need it?, Gender 10.1080/13552074.2014.963303 & Development, 22:3, Gallup, and ILO. 2017. "Towards a Better Future for Women and Work: Voices of Men." Women en/index.htm. and Kementerian Kesehatan. (2018). Basic Health Research (RISKESDAS) 2018. Jakarta Kementerian Sosial. (2016). Number of Panti/LKS/Yayasan 2016. Directorate of Elderly Welfare. 2016. Jakarta. Kementerian Sosial. (2020). Communication with Directorate of Social Rehabilitation for Older Persons (21 April 2020), data as of 31 March 2020 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 2023. "Data Sekolah, Peserta Didik Dan Jumlah Guru." Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. 2023. O'Donnell, Anna, Kate Shanahan, Hasan Dudu, Hugo Rojas-Romagosa, Jan Witajewski-Baltvilks, Jack Britton, and Emcet Tas. 2022. "Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia." Jakarta: World Bank. OECD. 2019. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. PISA. OECD. 33
Onaran, Özlem, and Cem Oyvat. 2022. "The Employment Effects of Public Spending in Infrastructure, the Care Economy and the Green Economy:" International Trade Union Confederation (ITUC). Pranawati, R., N. Naswardi, and S. Zulkarnaen (2021) "The fulfillment of standards on early childhood care and education (Taman Penitipan Anak (TPA) and Taman Anak Sejahtera (TAS)) for the quality improvement of alternative care with the child protection perspective." Journal of Social Studies Vol. 17, No. 1 (2021) pp. 95-114. Prospera, and CIPS. 2022. "Designing Better Childcare for Women, Children and Inclusive Recovery in Urban Indonesia and beyond: Briefing Note." Prospera. Prospera, Investing in Women and Universitas Indonesia (2023). Piloting the Measurement of Time Use, Supervisory Care and Women's Agency in Indonesia. Australia Indonesia Partnership for Economic Development. Schröder-Butterfill, Elisabeth, and Tengku Fitry. 2014. "Care Dependence in Old Age: Preferences, Practices and Implications in Two Indonesian Communities." Ageing and Society 34 (3): 361-87. Setyonaluri, Diahhadi, and Ariane Utomo. 2023. "Negotiating Work, Family, and Traffic: Articulations of Married Women's Employment Decisions in Greater Jakarta." Gender, Work & Organization, September, gwao.13069. Tanner, Jeffery, Tara Candland, and Whitney Odden. 2015. "Later Impacts of Early Childhood Interventions." World Bank IEG Working Paper 2015 (13). Schröder-Butterfill, E., and T. S. Fithry. (2015). Care Dependence in Old Age: Preferences, Practices and Implications in Two Indonesian Communities. 361-387. pp. Ageing and Society. 34 (3). SMERU Research Institute, dan TNP2K. 2020. "The Situation of the Elderly in Indonesia and Access to Social Protection Programs: Secondary Data Analysis." Jakarta: TNP2K. UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) (2020). The State of Children in Indonesia - Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children's Rights. Jakarta: UNICEF Indonesia 34
Berikan Kail, Umpan, (dan juga Pelampung): Program Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Oleh: Muhammad Hanri, Sulistiadi Dono Iskandar, Nia Kurnia Sholihah Sorotan Utama Kepesertaan segmen BPU saat ini (sekitar 9% angka kepesertaan, kurang dari 1% angka kepesertaan aktif) masih sangat jauh dari target RPJMN di tahun 2024 sebesar 30%. Skema JHT saat ini tidak mengakomodir tujuan utama dari JHT yang sesungguhnya, yaitu untuk menyediakan cushion atas income shock bagi penduduk di usia tua. Penerapan PBI Jamsosnaker segmen BPU berpotensi dapat mengatasi kedua isu di atas. Penerapan PBI Jamsosnaker segmen BPU cenderung "murah" dan tidak membutuhkan perombakan regulasi yang besar. Meskipun demikian tetap terdapat isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu terkait Basis data dan sumber pendanaan. Ringkasan Eksekutif Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah kunci dalam memastikan kelompok pekerja miskin dan informal memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah telah berkomitmen memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, cakupan jaminan ketenagakerjaan untuk kelompok pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) masih rendah, terutama dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). rendah, menunjukkan Cakupan kepesertaan BPU untuk JKK dan JKM ketidaksetaraan dengan pekerja formal, padahal kelompok pekerja ini merupakan kelompok pekerja rentan yang jika mengalami kecelakaan kerja dapat mempengaruhi kondisi rumah tangganya. Di sisi lain, Sebagian besar pekerja BPU adalah pekerja informal dengan pendapatan rendah, yang membuat pembayaran premi menjadi beban berat bagi mereka. Kemauan bayar (WTP) untuk program jaminan sosial juga 36
rendah di kalangan pekerja BPU dengan pendapatan 2-10 juta. Selain itu, sistem Jaminan Hari Tua (JHT) saat ini tidak sesuai dengan tujuan aslinya, lebih berfungsi sebagai tabungan daripada jaminan di masa pensiun. Penerapan skema Penerima Bantuan (PBI) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) untuk segmen BPU di Indonesia sangat mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat sebagai bentuk upaya perluasan cakupan perlindungan Jamsosnaker. Anggaran yang dibutuhkan relatif terjangkau, sekitar Rp 935 miliar per tahun, dan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran program bantuan sosial lainnya. Dari sisi regulasi, perombakan besar-besaran tidak diperlukan karena skema PBI telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Iuran Dua tantangan utama dari penerapan PBI Jamsosnaker adalah basis data yang diperlukan untuk identifikasi penerima manfaat dan sumber pembiayaan. DTKS, basis data yang digunakan untuk program bansos, perlu diperbarui untuk mencakup informasi pekerjaan. Selain itu, pemerintah harus memutuskan apakah anggaran untuk program PBI Jamsosnaker BPU akan diambil dari realokasi anggaran yang sudah ada atau menjadi tambahan anggaran perlindungan sosial, yang dapat mengakibatkan tambahan beban anggaran. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja BPU miskin sangat penting untuk mencegah kemiskinan yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja atau saat memasuki usia non-produktif. Program PBI dalam Jamsosnaker adalah solusi yang memungkinkan dan relatif terjangkau. Pemerintah perlu memperbaiki aspek teknis, seperti inclusion dan exclusion error dalam program bansos, untuk mendanai program PBI. Edukasi tentang pentingnya JHT juga perlu ditingkatkan agar pemahaman tentang jaring pengaman di usia non-produktif semakin meluas. Pendahuluan: Mengapa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penting? Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu sebagai amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah memberikan bantuan iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Adapun skema bantuan iuran telah diimplementasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi belum diterapkan bagi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah menargetkan jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang 37
Ketenagakerjaan sebesar 20 juta pekerja pada tahun 2024. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2023, implementasi PBI untuk jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum dilaksanakan. Selain itu, cakupan kepesertaan untuk kelompok pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) masih rendah untuk program perlindungan dasar (Jaminan Kecelakaan Kerja/ JKK dan Jaminan Kematian/ JKM). Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan untuk kelompok pekerja informal masih relatif sangat rendah, dibandingkan dengan kelompok pekerja formal. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, kepesertaan untuk kelompok PU untuk program JKK dan JKM tercatat sebanyak 22,8 juta peserta aktif, sedangkan untuk kelompok BPU baru mencapai 6 juta peserta aktif. Sementara itu, JKK dan JKM merupakan jaminan sosial ketenagakerjaan paling minimal yang dibutuhkan oleh pekerja informal. Hal ini sehubungan dengan kelompok pekerja ini merupakan kelompok pekerja rentan baik dari sisi risiko pekerjaan maupun karakteristik ekonomi sosial rumah tangga. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023, diketahui bahwa hampir 50% dari pekerja BPU bekerja di luar ruangan (48,7%), sedangkan 28,1% bekerja di malam hari. Temuan tersebut juga sejalan dengan karakteristik pemilik usaha (sebagai proxy pekerja informal) yang terlihat memiliki ketergantungan terhadap usaha yang dijalankan sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang rentan karena apabila terjadi life event, akan ada beban tanggungan yang besar. Berdasarkan SUSENAS 2021, mayoritas dari sumber keuangan rumah tangga dengan kepala rumah tangga pemilik usaha adalah usaha tersebut, baik usaha pada umumnya (96,1%) maupun usaha mikro (96,7%). Apabila terjadi sebuah life event dan usaha tidak dapat berjalan, maka sumber keuangan rumah tangga utama akan hilang dan menimbulkan adanya beban tanggungan. Padahal, berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahun 2019, terlihat bahwa industri mikro dan kecil merupakan kelompok industri yang paling banyak memiliki risiko sedang. Selain itu, terdapat korelasi positif antara risiko pada kategorisasi risiko dengan jumlah anak dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Jumlah tanggungan anak maupun tanggungan keluarga terbanyak berada pada kepala keluarga yang bekerja di kelompok risiko tinggi (kelompok 4) dan risiko sangat tinggi (kelompok 5). Secara rata-rata, satu usaha akan menanggung 1 anak (berusia 18 tahun ke bawah) atau 2,6 anggota keluarga selain pemilik usaha. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kepemilikan jaring pengaman dari jaminan kerja, seperti Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua, dari pemilik usaha. Dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga pemilik usaha, hanya 2,8% yang salah satu anggota rumah tangganya 38
memiliki Jaminan Kematian, 2,4% yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja, 2,3% yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki Jaminan Pensiun, dan 1,9% yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki Jaminan Hari Tua. Dengan adanya risiko life event (kecelakaan kerja, kematian, dll) tanpa pengaman tersebut, pemilik usaha (pekerja informal) akan terancam kondisi ekonominya, termasuk anggota keluarga lainnya. Apabila terjadi life event dan usaha tidak dapat berjalan, maka sumber keuangan rumah tangga utama akan hilang dan menimbulkan adanya beban tanggungan. Kondisi pekerja yang rentan ini semakin menunjukkan pentingnya jaminan sosial agar kelompok pekerja tersebut terlindungi. Selain risiko yang dihadapi pada usia produktif, kelompok pekerja informal rentan dan miskin juga menghadapi risiko di usia nonproduktif nantinya karena tidak memiliki jaring pengaman pada hari tua. Hal ini tercermin pada kepesertaan JHT yang sangat rendah untuk kelompok pekerja BPU pada tahun 2022 sebanyak 385 ribu peserta aktif dibandingkan dengan pekerja PU (17,1 juta peserta aktif). Data dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut menunjukkan bahwa pekerja informal rentan tidak terlindungi masa tuanya karena program JHT bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan atau kehidupan yang layak bagi pekerja saat mereka memasuki masa pensiun yaitu pada usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Lebih lanjut lagi, isu mengenai aging population dan kemiskinan lansia juga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan urgensi program JHT bagi pekerja informal. Dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022, disebutkan bahwa 41.11% lansia berada di rumah tangga distribusi pengeluaran 40% terbawah. Hal menunjukkan bahwa sebagian penduduk lansia hidup dengan kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Kemudian dalam publikasi yang sama disebutkan jumlah lansia wanita lebih banyak 3.62% dibanding lansia pria (51.81% berbanding 48.19%). Sementara itu, lansia cenderung mengalami penurunan kondisi kesehatan dan umumnya menjadi kurang produktif sehingga mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan. Program perlindungan sosial bagi lansia memungkinkan lansia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan hasil studi dari BPJS Ketenagakerjaan dan LPEM FEB UI (2023), kepesertaan JHT (baik PU maupun BPU) dengan skenario Dua Akun menurunkan kemiskinan lansia sebanyak 0,26 persen poin (menjadi 11.49%) dibandingkan skema BaU pada tahun 2045. Dengan melihat urgensi tersebut, maka perlindungan pekerja informal dengan program JKK dan JKM pada masa produktif dan JHT untuk melindungi di hari tua menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. 39
Konteks Kebijakan: Kondisi Saat Ini, Tantangan, dan Peluang Kondisi dan Tantangan Saat Ini Hingga saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU masih sangat rendah. Padahal, mayoritas dari segmen BPU tersebut merupakan sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Berdasarkan data yang dimuat pada laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2021, dari total potensi segmen BPU yang berjumlah sekitar 43 juta pekerja, capaian kepesertaan segmen BPU hanya berada di kisaran 9.6% saja terlepas dari status keaktifan kepesertaannya, sementara apabila hanya memperhitungkan peserta yang aktif maka angka kepesertaan segmen BPU bahkan tidak sampai satu persen hingga saat ini. Selain itu, tingkat pertumbuhan dari capaian angka kepesertaan sektor BPU sendiri cenderung berjalan sangat lambat. Pada kondisi normal sebelum adanya terjangan COVID-19, capaian kepesertaan aktif segmen BPU hanya meningkat dari kisaran 4% menjadi di kisaran 6% selama periode 2017 - 2020. Barulah pada tahun 2021, cakupan kepesertaan segmen BPU mampu meningkat cukup signifikan menjadi di kisaran 9%. Salah satu penyebab utama dari rendahnya sektor BPU disinyalir berasal dari rendahnya kemampuan dan kemauan bayar dari pekerja di segmen BPU itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama, segmen BPU di Indonesia cenderung didominasi oleh sektor informal yang memiliki karakteristik pendapatan yang relatif rendah, sementara pengeluaran dari masyarakat berpendapatan rendah umumnya masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Berdasarkan data SUSENAS 2022, masyarakat dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan memiliki proporsi pengeluaran sekitar 64% dari total pengeluaran mereka. Akibatnya tambahan pengeluaran untuk membayar premi akan menjadi sangat berat bagi mereka. Sementara itu dari sisi kemauan bayar terkait produk asuransi jaminan sosial juga mendapatkan tantangan. Berdasarkan studi LPEM (2022) pekerja segmen BPU yang memiliki pendapatan 2 - 10 juta, cenderung memiliki kemauan bayar (WTP) yang lebih rendah untuk seluruh program Jamsosnaker dibanding tarif yang ada saat ini. Oleh karena itulah, skema PBI dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan kepesertaan segmen BPU, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan bayar. Selain rendahnya kepesertaan segmen BPU secara umum, terdapat isu lain dari sistem Jamsosnaker di Indonesia yang penting untuk menjadi perhatian, yaitu terkait minimnya kepemilikan perlindungan pasca pensiun oleh penduduk rentan. Hal ini (JHT) dari BPJS tidak Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal dari JHT itu sendiri. lain disebabkan dari karakteristik jaminan hari tua 40
Sejatinya, JHT memiliki fungsi untuk memberikan cushion bagi para pekerja agar tidak mengalami shock pada saat masuk ke usia pensiun (i.e., tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan). Akan tetapi saat ini, kenyataannya, JHT lebih berfungsi menjadi seperti tabungan atau asuransi yang relatif dapat dicairkan pada kondisi tertentu, karena dapat dicairkan sebelum memasuki usia pensiun. Saat ini JHT dapat dicairkan ketika pekerja mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan atau melakukan pencairan sebagian setelah masa iur mencapai 10 tahun. Pemerintah sebetulnya telah berusaha untuk mengembalikan tujuan awal dari JHT dengan mengeluarkan Permenaker 1 tahun 2022. Akan tetapi sayangnya pada saat itu, pemulihan perekonomian dari pandemi masih relatif belum optimal, sehingga Permenaker tersebut menuai polemik dan kemudian dibatalkan beberapa minggu setelah diundangkan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk menjawab kedua isu di atas adalah dengan menjalankan skema PBI untuk sektor BPU. Di satu sisi penerapan skema PBI akan dapat mendongkrak kepesertaan Jamsosnaker untuk segmen BPU. Sementara itu, disisi lain apabila penerapan skema PBI turut dilakukan untuk skema JHT dan disertai dengan pelarangan pencairan JHT bagi para peserta PBI tersebut, maka hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang yaitu penurunan angka kemiskinan lansia Indonesia di masa depan. Peluang: Benchmarking Negara Lain Skema PBI untuk Jamsosnaker bukan hal yang baru. Di negara-negara lain, pemberian bantuan atau subsidi untuk jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian oleh pemerintah sudah cukup lazim dilakukan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa perluasan cakupan perlindungan sosial terutama untuk sektor informal dapat dilakukan bahkan di negara-negara berpenghasilan rendah (ILO, 2022). Perlindungan sosial tersebut biasanya menawarkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun jaminan hari tua. Praktik perluasan cakupan perlindungan sosial untuk tenaga kerja di sektor informal sudah umum dilakukan, seperti perlindungan pensiun di Brunei Darussalam, Thailand, Nepal, dan Vietnam (ADB, 2016; ILO, 2019) dan negara-negara di Amerika Latin, termasuk Meksiko, Columbia, dan Chili (United Nations ECLAC, 2023). Praktik yang sudah ada biasanya menargetkan pada kelompok masyarakat tertentu, misalkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, lansia rentan, disabilitas, wanita, maupun orang tua tunggal. Pada umumnya, hal ini dibiayai dari pajak umum atau pendapatan negara lainnya, meskipun di banyak negara berkembang, basis pajak sebenarnya cukup kecil (ILO, 2022). Dalam ADB (2016), kesenjangan dalam cakupan pekerja informal dapat ditutup dengan belanja publik sekitar 2 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto di 20 negara Asia yang diteliti. 41
Terdapat beberapa skema yang diterapkan di negara lain. Salah satu bentuk bantuan pemerintah adalah memberikan kontribusi secara global seperti yang dilakukan di Libya, India, Iran, Denmark, Belanda, dan Inggris. Di Libya, tunjangan tunai diberikan di bawah usia tua (0,75% dari pendapatan yang ditanggung ditambah subsidi tahunan) dan tunjangan kesehatan sebesar 5% dari pendapatan yang ditanggung. Sementara itu, Iran menerapkan bantuan iuran di bawah usia tua sebesar 2% dari pendapatan bagi mereka yang bekerja, wiraswasta, dan diasuransikan secara sukarela serta 9,5% untuk pengemudi komersial. Skema dalam bentuk subsidi juga diimplementasikan di Tiongkok dan Jepang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Di sisi lain, pemerintah Laos memberikan bentuk kontribusi untuk jaminan sosial bagi kerja sebesar 0,5% dari pendapatan kotor bulanan yang dapat diasuransikan. Pemerintah Taiwan memberikan manfaat tunai berupa biaya administrasi; 0,044% hingga 0,396% dari pendapatan kotor bulanan untuk wiraswasta, berdasarkan penilaian risiko industri serta tunjangan kesehatan saat sakit dan bersalin. Islandia membayarkan jaminan untuk pekerja dengan pembiayaan melalui perpajakan umum sementara Latvia juga memberikan layanan kesehatan dari risiko kecelakaan kerja dengan anggaran negara tahunan. Implementasi yang diberlakukan secara sektoral dilakukan di Turki yang membayarkan biaya kontribusi untuk peserta magang dan siswa di sekolah teknik dan di Jerman yang memberikan subsidi untuk asuransi kecelakaan pertanian. Analisis Kebijakan: Biaya, Manfaat, dan Potensi Implementasi di Indonesia Penerapan PBI Jamsosnaker di Indonesia Kebutuhan Anggaran Sejatinya penerapan skema PBI Jamsosnaker untuk sektor BPU relatif sangat feasible untuk diterapkan dalam waktu dekat. Berdasarkan data SUSENAS, pada tahun 2022 terdapat sekitar 3,11 juta pekerja dengan status berusaha (baik berusaha sendiri maupun dibantu pekerja ataupun tidak) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran untuk menerapkan skema PBI adalah sebesar Rp 627 miliar per tahun untuk mencakup program JKK dan JKM, sementara itu kebutuhan anggaran untuk mencakup program JHT adalah sebesar Rp 307 miliar per tahun. 42
Tabel 1. Perhitungan Kebutuhan Anggaran Implementasi Skema PBI Jamsosnaker untuk segmen BPU Program Total Penduduk Miskin BPU Rerata Pendapatan Penduduk Miskin BPU Total Anggaran Premi per pekerja per bulan Total Kebutuhan Anggaran per Tahun (Rp) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (ii) x (iv) x 12 JKK & JKM JHT 3.114.025 411.483. 16.800 2% x (iii) = 8.230 627.787.440.000 307.528.837.250 Total 935.316.277.250 Berdasarkan perhitungan di atas, maka total kebutuhan anggaran untuk penerapan skema PBI Jamsosnaker untuk segmen PBU per tahun adalah sekitar Rp 935 miliar. Angka ini relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan anggaran dari program bansos lain yang sifatnya adalah cash/in kind transfer. Sebagai contoh anggaran PKH pada tahun 2023 mencapai total Rp 28,7 triliun, sementara anggaran untuk program BPNT mencapai angka yang jauh lebih besar yaitu Rp 45,1 triliun. Selain membutuhkan total anggaran yang relatif lebih kecil. Kebutuhan anggaran per unit dari skema PBI Jamsosnaker BPU juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran per unit untuk program bansos Apabila dibandingkan dengan kebutuhan anggaran bansos cash/in kind transfer. Untuk perbandingan, biaya per rumah tangga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari program BPNT adalah sebesar Rp 200 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Berdasarkan data SUSENAS, secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja pada keluarga miskin BPU adalah sebanyak dua orang. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program PBI Jamsosnaker segmen BPU hanya sebesar Rp 33,600 per bulan untuk program JKK dan JKM (Rp 16.800 x 2). Adapun untuk program JHT adalah sebesar Rp 16.460 (Rp 8.230 x 2). Sehingga secara total hanya memerlukan kurang lebih Rp 50.000 per KPM per bulan. Dukungan Regulasi Sementara itu dari sisi regulasi, penerapan program PBI Jamsosnaker segmen BPU sendiri relatif tidak membutuhkan perombakan regulasi secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena program PBI baik untuk program JKN maupun Jamsosnaker sendiri sudah diamanatkan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Selain itu penerapan dari skema PBI Jamsosnaker untuk segmen BPU juga mendukung implementasi dari pasal 6 ayat (3) huruf c Pepres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 43
Dimana pasal tersebut mewajibkan usaha mikro untuk mengikuti program JKK dan JKM. Di samping itu kebijakan ini juga sejalan dengan target jangka menengah pemerintah untuk mencapai cakupan kepesertaan Jamsosnaker untuk sektor informal menjadi 30% pada tahun 2024 yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020- 2024. Bahkan berdasarkan dengan diskusi dengan para stakeholder, skema PBI Jamsosnaker segmen BPU sendiri telah masuk pada proses harmonisasi regulasi. Tantangan Meskipun penerapan skema PBI Jamsosnaker untuk segmen BPU cenderung feasible baik dari sisi anggaran maupun dukungan regulasi, namun tetap terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang pertama adalah terkait basis data yang akan digunakan. Apabila pemerintah ingin menggunakan DTKS sebagai basis data utama sebagaimana pada penyaluran bansos seperti PKH dan juga BPNT, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap DTKS itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada DTKS tidak ada informasi terkait pekerjaan, sehingga tidak dapat diketahui apakah calon penerima manfaat merupakan penerima upah atau bukan penerima upah. Adapun isu yang kedua adalah terkait penetapan anggaran. Walaupun anggaran yang dibutuhkan relatif tidak terlalu besar dibanding bansos lain, namun pemerintah perlu memutuskan apakah anggaran untuk membiayai program PBI Jamsosnaker segmen BPU akan berasal dari realokasi bansos yang sudah ada, atau merupakan total anggaran perlindungan sosial, sehingga menimbulkan top-up untuk konsekuensi tambahan anggaran pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan realokasi, maka dibutuhkan kajian tersendiri untuk menentukan bansos yang akan direalokasi anggarannya serta seberapa besar realokasi yang akan dilakukan. Sementara itu apabila pemerintah memilih untuk melakukan top-up dari anggaran perlindungan sosial, maka pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru untuk mendanai program PBI Jamsosnaker segmen BPU tersebut. Kesimpulan dan Rekomendasi Tulisan ini menunjukkan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi segmen BPU miskin, untuk mencegah terjadinya efek domino kemiskinan ketika terjadinya kecelakaan kerja maupun ketika memasuki usia non-produktif. Bagi segmen tersebut, telah ditunjukkan pula urgensi provisi PBI bagi BPJS Ketenagakerjaan. Telah ditunjukkan pula bahwa provisi tersebut pada dasarnya relatif "murah" dibandingkan dengan transfer dalam bentuk bansos. 44
Sembari memperbaiki aspek teknis harmonisasi kebijakan, penghematan dari perbaikan inclusion error program bansos yang ada saat ini dapat menjadi sumber dana bagi PBI, dengan prioritas PBI pada program JKK dan JKM. Pada jangka menengah, perbaikan kontinu pada exclusion error ini dapat juga menjadi sumber PBI bagi program JHT. Pada periode ini, edukasi tentang pentingnya JHT sebagai jaring pengaman ketika memasuki usia non-produktif terus digalakkan, sehingga pada jangka panjang, provisi JHT dapat diberikan dalam bentuk matching contribution pada jangka panjang. 45
Referensi ADB. (2016). Social Protection for Informal Workers in Asia. informalworkers-asia.pdf ILO. (2019). How to Extend Social Protection To Workers in Informal Employment in The Asean Region. ILO. (2020). Global Programme: Employment Injury Insurance and Protection. Contributing to Decent Work and the Social Protection Floor Guarantee in the Workplace. ILO (2022). Policy Brief: Extending social protection coverage to informal economy workers: What workers' organizations need to know. United Nations ECLAC. (2023). 46
Menempatkan Kemiskinan Multidimensi Pada Radar Pemerintah: Leaving No One Behind dalam Visi Pembangunan Indonesia 2045 Oleh: Putu Geniki Lavinia Natih "Pada tahun 2030, negara harus mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional" (UN Statistics 2023) "Ketika definisi kemiskinan diperluas hingga mencakup dimensi kesejahteraan manusia lainnya, misalnya tidak hanya konsumsi, tetapi juga pendidikan dan kesehatan, maka tingkat kemiskinan yang sebenarnya di Indonesia menjadi sangat mencolok." (Making the New Indonesia Work for the Poor 2006: 31) Sorotan Utama Selama 2010 sampai 2023, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim (yang diukur sebagai individu yang hidup dengan $2.15/day (2017 PPP) sesuai definisi SDG), dari 14.5 percent di 2010 ke 2.88 percent di 2023. Hal ini berarti selama lebih dari satu dekade terakhir, 2-3 juta individu dapat terbebas dari status kemiskinan ekstrim tiap tahunnya. Mengentaskan kemiskinan tetapi tidak hanya dapat fokus kepada pencapaian peningkatan konsumsi atau pendapatan saja, melainkan haruslah juga memperhatikan akses nyata penduduk terhadap kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek di dalam hidup yang menjamin kesejahteraan. Jika ukuran kemiskinan diperluas dengan menggunakan ukuran multidimensi akut/ekstrem yang indikatornya mengikuti global Multidimensional Poverty Index (MPI) UNDP, di tahun 2020, 2.84 persen dari populasi Indonesia tercatat sebagai miskin multidimensi akut (acutely multidimensionally poor). Masyarakat miskin multidimensi ini menderita deprivasi pada 42 persen dari indikator yang diukur (deprivasi tertinggi ditemukan pada indikator kepemilikan aset, rumah yang layak dan akses sanitasi yang layak). Setelah berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrim secara signifikan, baik jika diukur dengan konsumsi, maupun indicator global MPI, sekarang sudah waktunya bagi Indonesia untuk memiliki tolak ukur pembangunan yang lebih 48
luas, yang sesuai dan dapat menggambarkan status negara middle income Indonesia dan target peningkatan status perekonomiannya menjadi negara upper income di 2045. Fokus bagi multidimensional monitoring tool Indonesia 2045 ini, haruslah tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat yang vulnerable dan rentan pada shock perekonomian. Ukuran kemiskinan multidimensi ini juga dapat digunakan untuk memonitor kesenjangan dalam hal pencapaian kesejahteraan yang lebih luas (untuk melengkapi Gini coefficient yang mengukur kesenjangan hanya pada pencapaian pendapatan). Pemilihan indikator di dalam alat ukur multidimensi milik Indonesia ini harus sejalan dan mendukung adaptive social protection system Indonesia, serta mendorong sistem proteksi yang melindungi seluruh lapisan masyarakat terhadap shock. Komponen di dalam alat ukur ini juga harus sejalan dengan target pencapaian Indonesia 2045 dan mampu mengukur capaian kesejahteraan pada tiap tahap life cycle masyarakat (untuk memonitor kesejahteraan anak, dewasa, lansia dan masyarakat difabel). ● Ukuran kesejahteraan multidimensi bertujuan untuk secara transparan menaruh capaian kesejahteraan pada tiap indikator yang diukur, demi mendukung tercapainya target SDG dan visi misi pembangunan Indonesia 2045 yang resilient, inclusive dan sustainable. Kebutuhan akan alat ukur ini nyata. Overview: Indonesia dan Deadline SDG Konsensus yang signifikan telah tercapai di antara kalangan akademisi dan pembuat kebijakan mengenai fakta bahwa kemiskinan mencakup berbagai aspek kesejahteraan; oleh karena itu, untuk memonitor kemiskinan, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar pengukuran berbasis moneter yang bersifat unidimensi. Diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai definisi kemiskinan. Hal ini direfleksikan di dalam SDG Target 1.2, yang secara eksplisit menyatakan komitmen bagi negara untuk "pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki- laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam semua dimensi kemiskinan menurut definisi nasional" (UN Statistics Division 2023). Indonesia saat ini mengukur kemiskinan dengan menggunakan metrik konsumsi, yang mana individu diidentifikasi sebagai miskin jika konsumsi per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia 2023c; Priebe 2014). 49
Gambar 1 mengilustrasikan pencapaian Indonesia dalam SDG 1, Target 1.1, yaitu komitmen untuk "pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur dengan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari $2,15 per hari". Gambar 1 juga menampilkan tingkat kemiskinan jika diukur dengan menggunakan garis konsumsi yang dihitung oleh BPS. Dari tahun 2010 hingga 2023, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar hampir satu percentage-point per tahun, dari 14,5 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2010 menjadi 2,88 persen pada tahun 2023. Hal ini berarti sekitar 2-3 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem setiap tahunnya. Tren penurunan serupa, meskipun tidak terlalu tajam, juga terlihat ketika garis kemiskinan nasional digunakan, yang menunjukkan penurunan absolut kemiskinan konsumsi sebesar 3 poin persentase dari 12,5 persen pada tahun 2011 menjadi 9,5 persen pada tahun 2022, Hal ini berarti sekitar 645.000 orang tercatat keluar dari kemiskinan konsumsi setiap tahunnya. Gambar 1. Poverty headcount ratio at $2.15/day (2017 PPP, %) and Consumption Poverty (national poverty line) (years 2010-2023) Sumber: UN Statistics (2023) & World Bank (2022) 50
Gambar 2. SDG Dashboard and Trends (Indonesia, 2022) Sumber: Sachs et al. (2023) Namun, pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian finansial masyarakat saja. Yang lebih penting adalah akses terhadap fasilitas dan kebutuhan dasar untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera (United Nations 2018). Gambar 2 melihat lebih dalam pada pencapaian Indonesia di dalam target SDG lain yang semua berkaitan dengan peningkatan standar hidup yang layak. Terlihat bahwa hampir 70 persen dari target SDG Indonesia mengalami progress yang "terbatas" atau malah "memburuk". Target-target ini antara lain goals di dalam hal penurunan kelaparan dan ketahanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, lapangan kerja, dan penanganan pemanasan global dan iklim. Setelah mengentaskan hampir seluruh kemiskinan ekstrem, seperti yang dinyatakan dalam laporan Bank Dunia baru-baru ini, "Indonesia kini dapat memperluas definisi kemiskinan yang digunakan untuk monitoring dan penetapan kebijakan, sesuai dengan status pendapatan Indonesia sebagai negara middle income dan selaras dengan target nasional yang ingin Indonesia capai di 2045" (Bank Dunia 2023: 6). 51
Tidak Hanya Sekedar Index: Ukuran MPI untuk Mendukung Kebijakan Efektif Sebuah ukuran MPI, atau di dalam dunia akademisi dikenal sebagai Adjusted Headcount Ratio mengukur kemiskinan dengan cara berikut. Capaian setiap individu di dalam masing-masing dimensi/indikator yang diukur dalam ini dilakukan dengan indeks-nya pertama-tama ditentukan dahulu. Hal membandingkan capaian individu pada standard/target capaian minimal pada tiap indicator. Sebagai ilustrasi, seseorang dianggap kekurangan dalam indikator "air minum", jika mereka tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman sesuai dengan pedoman SDG. Jika seseorang tidak memenuhi ambang batas indikatornya, mereka diberi skor "1" yang menunjukkan "kekurangan" dalam indikator tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika mereka memenuhi ambang batas tersebut, mereka diberi skor "0" yang menunjukkan bahwa individu tersebut "terbebas" dari deprivasi tersebut. Pencapaian di dalam tiap indicator ini lalu diberikan penimbang, yang merupakan refleksi dari tingkat pentingnya sebuah indicator, dibandingkan dengan indikator yang lain di dalam indeks kemiskinan multidimensi yang diukur. Dengan mengalikan penimbang ini pada status deprivasi tiap indicator (1 = terdeprivasi, 0 = tidak ter deprivasi), setiap individu akan memiliki total weighted average dari status deprivasinya di dalam tiap indicator. Seseorang lalu dikatakan sebagai miskin secara multidimensi jika total weighted deprivation mereka ini melewati batas tertentu. MIsalnya, di dalam global Multidimensional Poverty Index (global MPI), seseorang dikatakan miskin secara multidimensi jika mereka memiliki deprivasi pada 1/3 atau lebih dari weighted indikator yang diukur di dalam indexnya (Alkire and Foster 2011; Alkire, Kanagaratnam, and Suppa 2023; Alkire and Kanagaratnam 2021). Secara matematis sebuah MPI adalah perkalian dari dua aspek pengukuran jadi Headcount (persen penduduk yang miskin secara multidimensi di dalam populasi) dan A (rata-rata intensitas deprivasi/ banyaknya indicator terdeprivasi yang dialami oleh individu yang miskin secara multidimensi): MPI=H ×A Incidence - persen penduduk yang miskin secara multidimensi di dalam populasi: H. Intensity - rata-rata intensitas deprivasi/ banyaknya indicator terdeprivasi yang dialami oleh individu yang miskin secara multidimensi: A. Di dalam paper ini konstruksi index MPI dibuat dengan dengan menggunakan data Susenas 2020 dengan susunan dimensi, indicator dan threshold kemiskinan yang mengikuti spesifikasi dalam global MPI, seperti yang tertera di dalam Table 2. 52
Dengan mengkaji jumlah individu yang miskin secara multidimensi di dalam populasi (H) dan intensitas deprivasi yang dialami masyarakat miskin (A), pengukuran MPI sensitif terhadap dampak kebijakan pada tingkat deprivasi pada masing-masing indikator. Sebagai contoh, jika suatu kebijakan menurunkan tingkat deprivasi seseorang pada salah satu dari sembilan indikator yang dipertimbangkan pada Table 2, meskipun orang tersebut tetap miskin (H dari negara tersebut tetap), MPI negara tersebut secara keseluruhan akan turun seiring dengan menurunnya intensitas rata-rata deprivasi yang dialami oleh masyarakat miskin (A-nya). Table 2. List of Dimensions, Indicators and Weights for Example Measure (Susenas 2020) Indicator (weight) Dimension Indicator deprivation cutoff: individuals in the household is deprived if ... (weight) SDG Area Indonesia 2045 Vision Health (1/3) Birth attendance (1/3) At least one eligible woman in the household gave birth and was not assisted by an OBGYN, GP, midwife or nurse. SDG 3 Goal 1.2 Education (1/3) School attendance (1/6) Any school-aged child is not attending school up to the age at which he/she would complete class 8 (in Susenas 2020, this is defined as children aged 7 to 15). SDG 4 Goal 1.1 Years of schooling (1/6) No eligible household member has completed 6 years of schooling (in Susenas 2020 this is defined as "having an elementary school certificate"). SDG 4 Goal 1 .1 Standard of Living (1/3) Drinking water (1/18) The household's source of drinking water is not safe or safe drinking water is a 30-minute or longer walk from home, roundtrip. SDG 6 Goal 2.6 Sanitation (1/18) The household has unimproved or no sanitation facility or it is improved but shared with other households. SDG 6 Goal 2.6 53
Indicator (weight) Dimension Indicator deprivation cutoff: individuals in the household is deprived if ... (weight) SDG Area Indonesia 2045 Vision Electricity (1/18) The household has no electricity. SDG 7 Goal 2.7 Cooking Fuel (1/18) A household cooks using solid fuel, such as dung, agricultural crop, shrubs, wood, charcoal, or coal. SDG 7 Goal 2.7 Adequate housing (1/18) The household has inadequate housing materials in any of the three components: floor, roof, or walls. SDG 11 Goal 3.3 Asset ownership (1/18) The household does not own more than one small asset or does not own a car. SDG 1 Goal 3.1 Sumber: Authors' summary Tabel 3 menunjukkan hasil dari perhitungan awal dari MPI dalam paper ini dengan menggunakan indikator, threshold per indikator/curoff dan bobot yang tercantum pada Tabel 2. Di sini saya mengikuti batas "status miskin" global MPI, dimana individu yang memiliki skor deprivasi tertimbang total sebesar 1/3 atau lebih dianggap miskin secara multidimensi. Dengan menggunakan spesifikasi ini Table 3 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tingkat kemiskinan multidimensi yang relatif rendah (dengan persentase penduduk miskin secara multidimensi sebesar 2,84% dibandingkan dengan jumlah penduduk kemiskinan konsumsi sebesar 9,76%). Metrik rata-rata intensitas (A) menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat miskin multidimensi di Indonesia mengalami deprivasi pada hampir 42% dari sembilan indikator yang dicantumkan dalam Table 2. Table 3. MPI Key Stats (Indonesia, 2020) Area MPI MPI headcount (H) (%) A (%) Consumption Headcount (%) Population share (%) National 0.012 2.84 41.65 9.76 56.07 Urban 0.003 0.85 38.05 7.41 43.93 Rural 0.023 5.38 42.37 12.75 100 Sumber: Author's computations (Susenas 2020) 54
Tabel 4 menunjukkan tingkat deprivasi per indikator, untuk melihat pencapaian Indonesia dalam setiap goal dan target SDG/Nasional yang dipantau oleh pengukuran MPI ini. Melihat angka-angka ini (persentase kekurangan pada masing- masing indikator, dari keseluruhan populasi), tingkat deprivasi pada masing-masing indikator nampaknya relatif rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari index global MPI, yaitu untuk menyajikan perhitungan tingkat kemiskinan akut bagi 100+ negara berkembang. Melihat angka deprivasi pada Table 4, Indonesia jelas perlu merevisi indikator- indikator yang digunakan jika ingin membentuk sebuah MPI nasional. Hal ini agar ukurannya dapat lebih mencerminkan tujuan dan aspirasi nasional. Sebagai contoh, jika indikator "Lama Sekolah" didefinisikan ulang mengikuti kriteria nasional "wajib belajar 9 tahun", sehingga mengharuskan setiap rumah tangga untuk memiliki setidaknya satu orang dewasa dengan pendidikan minimal 9 tahun dan memiliki ijazah SMP, maka jumlah deprivasi pada "Years of Schooling" meningkat menjadi sekitar 8 persen. Jika batas ini ditingkatkan hingga mengharuskan setidaknya satu dewasa di dalam rumah tangga adalah lulusan SMA, maka tingkat deprivasi dalam Years of Schooling akan meningkat menjadi 24 persen. Table 4. Raw Headcounts (Indonesia, 2020) Indicator School attendance Raw Headcount (% deprived out of all population) 0.47% Years of Schooling Birth attendance 1.36% 0.89% Electricity Drinking water 1.00% 1.14% Cooking fuel Sanitation 1.91% 2.04% Housing Assets 2.08% 2.31% Source: Author's computations (Susenas 2020) Tabel 5 menggali lebih dalam mengenai tingkat deprivasi dalam masing-masing indicator, jika kita hanya melihat kumpulan Masyarakat yang miskin secara multidimensi. Gambar 3 lalu menunjukkan persen kontribusi dari deprivasi dalam masing-masing indikator pada status multidimensi dari seorang individu. 55
Dari Tabel 5 dan Gambar 3 kita dapat melihat bahwa masyarakat miskin multidimensi akut di Indonesia sebagian besar mengalami deprivasi dalam hal Aset, Perumahan, Sanitasi, Bahan Bakar untuk Memasak, dan Lama Sekolah. Tabel 5 dan Gambar 3 ini memberikan arahan kebijakan yang jelas mengenai aspek kehidupan yang masih lagging bagi Masyarakat yang mengalami kemiskinan multidimensi akut. Table 5. Censored Headcounts (Indonesia, 2020) Indicator School attendance Years of Schooling Birth attendance Electricity Drinking water Cooking fuel Sanitation Housing Assets Censored Headcount (% deprived out of all population) 16.43% 47.73% 31.33% 35.08% 40.11% 67.29% 71.88% 73.40% 81.41% Sumber: Author's computations (Susenas 2020) Gambar 3. Percent contribution of indicator deprivations to MPI (Indonesia, 2020) Sumber: Author's computations (Susenas 2020) 56
Gambar 4. Percent contribution of indicator deprivations to MPI (Indonesia, 2020) Sumber: Author's computations (Susenas 2020) Table 6. Tetrachoric Correlation Coefficients Across Indicator deprivation and Consumption poverty (Indonesia, 2020) Source: Author's computations (Susenas 2020) Gambar 4 memperlihatkan tingkat kemiskinan multidimensi vs. Kemiskinan konsumsi di 34 provinsi di Indonesia. Gambar 4 menunjukkan kesenjangan yang serupa antara Indonesia Barat dan Timur ketika menggunakan MPI dibandingkan dengan menggunakan ukuran Konsumsi. Provinsi-provinsi di wilayah Timur terbukti memiliki tingkat headcount MPI yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Barat. 57
Namun, tidak semua provinsi yang mempunyai MPI tinggi, juga mempunyai konsumsi kemiskinan yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, DKI Jakarta memiliki tingkat MPI headcount yang terendah, namun tidak memiliki tingkat kemiskinan konsumsi yang terendah. Tabel 6 mengeksplorasi mismatch antara kemiskinan multidimensi dan konsumsi, ini secara lebih dalam dengan menampilkan koefisien korelasi Tetrachoric antara MPI vs. Kemiskinan konsumsi dan status deprivasi dalam masing-masing indicator. Hasil pada Tabel 6 mengkonfirmasi temuan terdahulu oleh (Sumarto and De Silva 2014) mengenai rendahnya korelasi antara kemiskinan konsumsi dengan deprivasi pada ini menggarisbawahi pentingnya mensuplemen kemiskinan konsumsi dengan ukuran yang lebih komprehensif, karena hanya menargetkan kelompok miskin konsumsi saja dapat menyebabkan kebijakan- kebijakan tersebut "melewatkan" kelompok masyarakat yang tertinggal dalam aspek- aspek kehidupan lainnya. indikator lainnya. Hal Rangkuman dan Rekomendasi Kebijakan Cara seseorang mendefinisikan dan mengukur kemiskinan secara signifikan mempengaruhi siapa dan berapa banyak orang yang diidentifikasi sebagai miskin. Saat ini kita sudah mencapai setengah jalan menuju tenggat waktu SDG, yang ditargetkan untuk dipenuhi pada tahun 2030. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang signifikan bagi Indonesia untuk memiliki alat pemantauan kemiskinan yang komprehensif yang memampukan kita untuk juga memonitor target SDG dan visi nasional yang ingin dicapai Indonesia. Capaian Indonesia di dalam menurunkan kemiskinan extrem sudah signifikan. Indonesia sudah siap untuk mensuplemen metode pengukuran kemiskinannya dengan metode yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai aspek kemiskinan dan kesejahteraan. Langkah ini sepadan dengan status kita sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, dengan komitmen SDG kita, dan visi misi 2045 Indonesia. Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) yang dibentuk berdasarkan standar nasional dapat bertindak sebagai ukuran tersebut. Metrik ini mampu memberikan ringkasan mengenai jumlah penduduk yang miskin secara multidimensi, dan lebih penting lagi, berapa rata-rata intensitas kekurangan yang dialami masyarakat miskin ini. Ukuran ini sensitif terhadap tiap langkah kebijakan yang diimplementasi untuk menurunkan deprivasi pada tingkat nasional/provinsi/kabupaten atau di tingkat yang lebih rendah, dapat memantau kemajuan dan tantangan secara transparan dan akuntabel. Indeks ini juga dapat tiap indikator yang diukur. Pemerintah baik di 58
digunakan sebagai "lensa resolusi tinggi", yang memungkinkan pemilahan tingkat deprivasi berdasarkan karakteristik demografi tertentu, misalnya untuk mengukur kemiskinan dewasa vs. anak, perkotaan vs. pedesaan, dan status kemiskinan tools dan data untuk berdasarkan gender.Indonesia mengimplementasikan ukuran ini (Susenas yang dikumpulkan setiap 6 bulan, Regsosek 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang juga mengukur nutrisi dan stunting). Tantangan ini haruslah diatasi demi tercapainya Indonesia 2045 yang adil dan makmur dan yang tidak meninggalkan siapapun (leaving no one behind) di dalam proses pertumbuhan ekonominya. sudah memiliki 59
Appendix 1 Table 7. Global MPI Indicators Sumber: (Alkire, Kanagaratnam, and Suppa 2023) 60
Referensi Alkire, Sabina. 2008. 'The capability approach: mapping measurement issues and choosing dimensions', The Many Dimensions of Poverty: 89-119. - - - . 2011. 'Multidimensional poverty and its discontents'. - - - . 2021. "Implementation of the Third United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2018-2027): Progress in eradicating multidimensional poverty: Evidence from the global MPI " In. Alkire, Sabina, and James Foster. 2011. 'Counting and multidimensional poverty measurement', Journal of public economics, 95: 476-87. Alkire, Sabina, and Usha Kanagaratnam. 2021. 'Revisions of the global multidimensional poverty index: indicator options and their empirical assessment', Oxford development studies, 49: 169-83. Alkire, Sabina, Usha Kanagaratnam, and Nicolai Suppa. 2023. 'The global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2023 country results and methodological note'. Alkire, Sabina, Fanni Kövesdi, Elina Scheja, and Frank Vollmer. 2023. 'Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the way out of poverty', Social Indicators Research: 1-37. Artha, Dwi Rani Puspa, and Teguh Dartanto. 2018. 'The multidimensional approach to poverty measurement in Indonesia: Measurements, determinants and its policy implications', Journal of Economic Cooperation & Development, 39: 1-38. Atkinson, Anthony B. 2003. 'Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches', The Journal of Economic Inequality, 1: 51-65. Ballon, Paola, and Mauricio Apablaza. 2013. "Multidimensional Poverty Dynamics in Indonesia Research in progress." In. University of Oxford, Oxford UK: Oxford Poverty and Human Development Initiative. BAPPENAS. 2019. "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju dan Makmur." In. - - - . 2023a. "Indonesia Emas 2045: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045." In, edited by BAPPENAS - Ministry of National Development Planning. Jakarta. 61
- - - . 2023b. 'Regsosek 2022: Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat'. BPS - Statistics Indonesia. 2011. 'Sensus Penduduk 2010'. - - - . 2023a. 'Definisi Indikator Susenas'. m. - - - . 2023b. 'Garis Kemiskinan'. - - - . 2023c. 'Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia', Accessed 22 October. - - - . 2023d. 'Statistik Proyeksi Jumlah Penduduk'. Budiantoro, Setyo. 2014. "Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014." In Jakarta: Prakarsa. PRAKARSA. Darmawan, Prasetya, Rizky Deco Praha, Aqilatul Layyinah, Irvan Tengku Harja, Eka Afrina Djamhari, Ah Maftuchan, Victoria Fanggidae, Herni Ramdlaningrum, Muto Sagala, and Andhika Nurwin Maulana. 2023. "Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2021." In.: PRAKARSA. Hanandita, Wulung, and Gindo Tampubolon. 2016. 'Multidimensional poverty in Indonesia: Trend over the last decade (2003-2013)', Social Indicators Research, 128: 559-87. "Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem." In. 2022. Indonesia. Kementrian Kesehatan Republic Indonesia - Ministry of Health. 2023. 'SKI 2023 Sebagai Tolok Ukur Capaian Kesehatan Nasional'. capaian-kesehatan-nasional/. Laderchi, Caterina Ruggeri, Ruhi Saith, and Frances Stewart. 2003. 'Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches', Oxford development studies, 31: 243-74. 62
Making the New Indonesia Work for the Poor. 2006. (World Bank). Mukherjee, Nilanjana. 2006. 'Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor'. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 2023. "Global MPI Country Briefing 2023: Indonesia (East Asia and the Pacific)." In. Priebe, Jan. 2014. 'Official poverty measurement in Indonesia since 1984: A methodological review', Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50: 185- 205. Ravallion, Martin. 2011. 'On multidimensional indices of poverty', The Journal of Economic Inequality, 9: 235-48. Sachs, Jeffrey D, Guillaume Lafortune, G Fuller, and E Drumm. 2023. 'Implementing the SDG stimulus', Sustainable development report. Sumargo, Bagus, and Naomi Miduk M Simanjuntak. 2019. 'Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia', Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19: 2. Sumarto, Sudarno, and Indunil De Silva. 2014. "Beyond the Headcount: Examining the Dynamics and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia." In TNP2K Working Paper No. 21. Jakarta: Indonesia. UN Statistics. 2023. 'SDG Indicators Metadata Repository', Accessed 22 October. UN Water. 2023. 'Indicator 6.1.1 "Proportion of population using safely managed drinking water services"'. safely. United Nations. 2018. "Implementation of the Third United Nations Decade for the Eradication of Poverty." In. Whelan, Christopher T, Brian Nolan, and Bertrand Maitre. 2014. 'Multidimensional poverty measurement in Europe: An application of the adjusted headcount approach', Journal of European social policy, 24: 183-97. World Bank. 2022. 'World Bank Development Indicators Databank'. capita-country-population#. 63
- - - . 2023. "Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment " In. 64
Penghapusan Mandatory Spending: Implikasi Bagi Pelayanan Kesehatan Oleh: Khoirunurrofik, Giani Raras, Ghany Ellantia Wiguna Sorotan Utama Visi Indonesia 2045 tentang "Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek", membutuhkan strategi pengelolaan sektor kesehatan yang lebih berkualitas, efisien, dan berbasis kinerja. Belum terdapat hubungan yang kuat antara terpenuhinya mandatory spending dengan capaian outcome kesehatan. Reformasi kebijakan sektor kesehatan merupakan tonggak transisi, dari mandatory spending ke mandatory services, menuju efektivitas anggaran kesehatan melalui upaya promotif, preventif, serta peningkatan kualitas perencanaan Kontribusi pendanaan kesehatan dari masyarakat harus ditingkatkan melalui skema kemitraan publik dan swasta, redistribusi proporsional dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di pelayanan kesehatan primer publik dan swasta, dan pembiayaan kesehatan yang inovatif. Sistem kesehatan yang kuat mensyaratkan standar operasional yang jelas dan konsisten, ketersediaan sumber daya informasi, anggaran, dan tenaga, serta kekuatan jejaring pelayanan kesehatan di pusat dan daerah. Latar Belakang Dalam mencapai misi Indonesia emas di tahun 2045, satu arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 adalah "Kesehatan untuk Semua". Beberapa target indikator kesehatan yang tercantum dalam RPJPN untuk mencapai Indonesia emas 2045, antara lain Usia Harapan Hidup (AHH) yang mencapai 80 tahun, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 16 per 100.000 penduduk, prevalensi stunting 5%, insidensi tuberkulosis 76 per 100.000 penduduk dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 99,5%. Sementara saat ini, angka kematian ibu (305 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015 - Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015) dan prevalensi stunting balita (24,4% pada 2021 - Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021) masih tergolong tinggi dan perlu kerja keras untuk menurunkannya. Belanja kesehatan yang 66
berkualitas dan efisien merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai seluruh target tersebut dalam 2045. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam mekanisme penganggaran belanja kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah harus mengalokasikan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar belanja pegawai untuk kesehatan (mandatory spending). Akan tetapi, dengan diberlakukannya Omnibus Law Kesehatan tahun 2023, kewajiban mengenai anggaran 5 persen dan 10 persen tersebut dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Beberapa alasan pemerintah menghapus kebijakan mandatory spending untuk kesehatan salah satunya adalah capaian indikator kesehatan yang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam merencanakan implementasi program kesehatan. Selain itu, terlalu banyak mandatory spending menyebabkan infleksibilitas kapasitas fiskal pemerintah dalam menentukan fokus kebijakan belanja pada sektor yang diprioritaskan. Dengan adanya penghapusan mandatory spending, pemerintah dapat fokus kepada penganggaran sektor lainnya yang lebih prioritas di masing-masing daerah. Namun demikian, mandatory spending tetap memiliki beberapa manfaat. Secara normatif mandatory spending memberikan kepastian terkait jumlah anggaran untuk pos belanja tertentu. Dengan adanya mandatory spending memberikan keyakinan bahwa anggaran pada sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah baik dalam situasi normal maupun ekonomi yang tidak menentu (Cashin, Sparkes, & Bloom, 2017). Dengan kebijakan ini, masyarakat akan dihadapkan dengan ketidakpastian dalam sumber pembiayaan belanja kesehatan di luar APBN dan APBD dengan dihapusnya mandatory spending. Sebelum diberlakukannya UU 17 Tahun 2023 masih terdapat 131 pemerintah daerah yang realisasi belanja kesehatannya dibawah mandatory spending. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi infrastruktur, modal, dan sumber daya yang cukup bervariatif sehingga pemberlakuan yang sama mungkin tidak dapat dilakukan kepada seluruh daerah. Daerah yang memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang cukup mungkin tidak membutuhkan besaran belanja kesehatan yang setara dengan daerah yang memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang kurang. 67
Studi di global menemukan bukti bahwa besaran anggaran kesehatan hubungannya tidak selalu linear. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kenaikan angka belanja kesehatan sebuah negara dengan angka harapan hidup masyarakat. Kenaikan 10% belanja kesehatan akan memberikan 3,5 bulan tambahan Angka Harapan Hidup. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Onofrei, et al. (2021), dan Yang, et. al (2021). Sebaliknya, studi dari World Health Organization (WHO) (2016) menunjukkan bahwa terdapat variasi yang tinggi antara kinerja kesehatan dengan anggarannya. Studi tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara dengan tingkat belanja kesehatan yang rendah mencapai kinerja Universal Health Coverage (UHC) kurang dari separuh negara lain meskipun memiliki tingkat belanja yang sama. Studi OECD (2017) juga menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan belanja kesehatan meningkat seiring berjalannya waktu, namun tingkat kenaikan ini sangat bervariasi antar negara. Perbedaan pengeluaran kesehatan dan angka harapan hidup di berbagai negara dari waktu ke waktu menunjukkan betapa pentingnya peran gaya hidup sehat dan faktor-faktor penentu sosial kesehatan yang lebih luas dalam meningkatkan angka harapan hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan value for money dalam sistem kesehatan dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada promosi kesehatan dan intervensi lain yang hemat biaya, sehingga menghilangkan belanja yang tidak efektif dan pemborosan Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 3 (tiga) isu terkait pendanaan kesehatan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu (1) Apakah penghapusan kebijakan mandatory spending untuk kesehatan sudah tepat?; (2) Kebijakan apa yang tepat dalam pendanaan kesehatan untuk mengakomodasi perbedaan kondisi antar daerah?; (3) Apa saja alternatif pendanaan kesehatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan? Analisis Situasi Kebijakan Kondisi Belanja dan Pendanaan Kesehatan di Indonesia dan Negara Lain Berdasarkan data dari WHO, persentase belanja kesehatan Indonesia per total belanja pemerintah jika dibandingkan dengan beberapa negara the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan negara-negara maju berada pada di posisi moderat, yaitu 10,1% di tahun 2020. Angka ini masih berada dibawah thailand yaitu sebesar 13,23% dan di atas malaysia dengan angka 8,61%. Akan tetapi, berdasarkan proporsi pengeluaran belanja kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia berada di bawah Malaysia dan Thailand. Gambar 2 menunjukkan persentase belanja kesehatan dibandingkan dengan rata-rata kelompok negara berdasarkan klasifikasi pendapatan, dimana Indonesia memiliki proporsi 68
anggaran kesehatan di atas negara lower middle income dan dibawah upper-middle income. Gambar 1. Persentase Belanja Kesehatan Terhadap GDP (Kiri) Persentase Belanja Kesehatan Terhadap Belanja Nasional 2020 (Kanan) Sumber: WHO, 2023 16 14 12 High-income; 11.55 Upper-middle-income; 10.22 10 Indonesia; 10.1 8 Lower-middle-income; 8.23 Low-income; 7.08 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 2. Perbandingan Persentase Belanja Kesehatan Terhadap Belanja Nasional 2020-2000 Sumber: WHO, 2023 69
Hubungan antara besaran belanja kesehatan dengan indikator kesehatan yaitu angka harapan hidup terlihat positif (Gambar 3). Hal ini juga sejalan dengan hubungan negatif antara belanja kesehatan dengan angka kematian bayi. Akan tetapi, berdasarkan sebaran data hubungan antara belanja kesehatan dan angka harapan hidup di dunia sangat bervariatif. Amerika serikat sebagai negara dengan pengeluaran belanja kesehatan terbesar di dunia memiliki AHH sebesar 76 tahun dengan pengeluaran kesehatan USD 6.600/kapita/tahun. Di sisi lain, Jepang mencapai outcome yang lebih efisien, yaitu 84 tahun dengan pengeluaran belanja kesehatan USD 3.300/kapita/tahun. Dengan demikian, lain yang harus diperhatikan dalam melihat dampak belanja kesehatan terhadap indikator kesehatan (OECD, 2017). terdapat faktor 95.00 90.00 ) s r a e y ( 85.00 l a t o t 80.00 h t r i b t a y c n a t c e p x e e f i L 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 50.00
1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 Domestic general government health expenditure per capita (current US$) e v i l 0 0 0 , 1 r e p ( 90.00 80.00 70.00 60.00 t n a f n i ) s h t r i b 50.00 40.00 , e t a r 30.00 y t i l 20.00 a t r o M 10.00
1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 Domestic general government health expenditure per capita (current US$) Gambar 3. Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi dibandingkan Belanja Kesehatan Per Kapita di Dunia Sumber: WHO, 2023 70 8,000.00 8,000.00
Gambar 4 berikut ini menunjukkan sumber pengeluaran kesehatan di beberapa negara, dimana terdapat berbagai sumber pengeluaran yang mendominasi pembiayaan kesehatan sebuah negara seperti transfer pemerintah, social health insurance, out of pocket spending, Voluntarily Health Insurance, hibah eksternal, dan sumber lainnya. Sama halnya seperti Indonesia, pengeluaran kesehatan di India juga didominasi oleh out of pocket spending (pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pembiayaan kesehatan). Jepang dan Belanda didominasi oleh pendanaan melalui social health insurance, sementara Thailand dan Inggris memiliki pendanaan transfer pemerintah yang lebih dominan. Gambar 4. Sumber Pengeluaran Kesehatan Sumber: WHO, 2023 Tabel 1 menunjukkan komposisi belanja kesehatan pemerintah, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Lebih dari 70% anggaran belanja kesehatan pemerintah dikelola melalui belanja pemerintah pusat. Sementara itu, sisanya sekitar 30-20% merupakan anggaran dana kesehatan melalui transfer ke daerah. Apabila dilihat lebih rinci, anggaran kesehatan melalui transfer memiliki proporsi paling besar pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan Keluarga Berencana, kemudian disusul Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 71
Tabel 1. Proporsi Belanja Kesehatan Pemerintah Pusat Indikator Real 2017 Real 2018 Real 2019 Real 2020 APBN APBN 2022 2021 Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat per Total Anggaran Kesehatan Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke daerah dan Dana Desa per Total Anggaran Kesehatan 76.84 % 23.16 % 75.21 % 24.79 % 73.92 % 26.08 % 78.46 % 21.54 % 76.99 % 23.01 % 73.79 % 26.21 % DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana per Total Anggaran Kesehatan BOK dan BOKB per Total Anggaran Kesehatan Dana Bagi Hasil per Total Anggaran Kesehatan 15.73 % 15.24 % 15.82 % 11.13 % 12.24 % 6.18% 6.13% 8.44% 9.16% 9.12% 7.48% 4.97% 1.30% 1.10% 0.00% 0.00% 1.12% 0.39% Anggaran Kesehatan per Total Belanja Negara Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, diolah 4.60% 4.93% 4.93% 6.64% 6.17% 9.41% Tantangan dan Hambatan Kebijakan Di tingkat nasional, capaian angka harapan hidup sejalan dengan tingkat belanja kesehatan, meskipun di tahun 2020-2022 terjadi fluktuasi akibat adanya pandemi. Sedangkan pada level daerah, hubungan tersebut tidak terjadi. Gambar 5 menunjukkan sebaran belanja kesehatan dan capaian AHH di daerah, dimana terdapat beberapa daerah yang memiliki capaian AHH tinggi dan tingkat belanja kesehatan yang tinggi. Namun sebaliknya, terdapat beberapa daerah yang memiliki capaian AHH masih rendah walaupun tingkat belanja kesehatan pada taraf menengah secara nominal, dan juga ada daerah dengan AHH rendah pada tingkat belanja yang 72
masih rendah. Ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar besaran belanja kesehatan yang dapat mempengaruhi outcome kesehatan. 300 250 200 150 100 50 72.5 72 71.5 71 70.5 70 69.5 69 68.5 68 67.5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Belanja	Kesehatan	Pemerintah	Pusat Angka	Harapan	Hidup Gambar 5. Trend Belanja Kesehatan Pemerintah Pusat dan Capaian AHH Sumber: BPS, diolah 2023 80.00 ) r a e y ( y c n a t c e p x E e f i L Kab.	Sukoharjo Kab.	Karanganyar Kota	Surakarta Kota	Magelang Kab.	Klaten Kab.	Kudus Kab.	Jepara Kota	Salatiga Kab.	Wonogiri 75.00 Kab.	Tabanan Kab.	Subang Kota	Batam Kab.	Sumedang Kota	Mataram Kota	Manado Kota	Gunungsitoli Kota	Pariaman 70.00 Kab.	Nias	Barat Kab.	Manokwari Kab.	Pegunungan	Arfak Kab.	Banggai	Laut Kab.	Puncak	Jaya Kab.	Rote	Ndao Kab.	Halmahera	Tengah Kab.	Jeneponto Kab.	Flores	Timur Kab.	Aceh	Barat	Daya Kab.	Pegunungan	Bintang 65.00 Kab.	Hulu	Sungai	Utara 60.00 Kab.	Sabu	Raijua Kab.	Teluk	Wondama Kab.	Jayawijaya Kab.	Seram	Bagian	Timur Kab.	Asmat Kab.	Mamberamo	Raya Kab.	Tambrauw Kota	Medan Kota	Semarang Kab.	Sidoarjo Kab.	Bojonegoro Kab.	Tangerang 69.90 55.00 Kab.	Nduga 50.00 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Health	Spending	(IDR	Billion) Gambar 6. Sebaran Belanja Kesehatan dan Angka Harapan Hidup Kab/Kota Tahun 2022 Sumber: DJPK, diolah 2023 73
Tabel 2 menunjukkan jumlah daerah yang memiliki persentase belanja kesehatan diatas mandatory spending dari tahun 2014 hingga 2022, dimana jumlah daerah yang memiliki belanja kesehatan diatas mandatory spending terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2022 masih terdapat 115 Kabupaten/Kota yang memiliki belanja kesehatan dibawah mandatory spending. Tabel 2. Jumlah Daerah yang Memiliki Proporsi Belanja Kesehatan Diatas dan Dibawah Mandatory Spending Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Daerah Diatas Mandatory Spending' 97 119 91 169 224 267 359 392 393 Sumber: DJPK, diolah 2023 Jumlah Daerah Dibawah Mandatory Spending 408 389 407 337 281 241 149 116 115 Dengan menghitung koefisien variasi proporsi belanja kesehatan, dengan cara menghitung rata-rata persentase mandatory spending (10%) yang dikurangi dengan realisasi persentase belanja kesehatan daerah yang kemudian dibagi dengan standar deviasinya, maka terdapat 132 daerah yang persentase belanja kesehatannya dinamis sesuai kebutuhan (132 kabupaten/kota) dan terdapat daerah yang sama sekali tidak dapat memenuhi mandatory spending (163 kabupaten/kota) Tabel 3. Analisis Koefisien Varians Mandatory Spending Rata-rata 5 Tahun Diatas Mandatory Rata-rata 5 Tahun Dibawah Mandatory Struktural Siklikal 213 132 163 - Catatan: Koefisien variasi dibawah 1 artinya sebuah daerah konsisten memiliki persentase belanja kesehatan selalu diatas atau selalu dibawah mandatory spending dari tahun ke tahun (Struktural), dimana terdapat 2 jenis daerah yaitu daerah yang konsisten memenuhi mandatory spending (diatas 10 %) dan daerah yang konsisten tidak memenuhi mandatory spending (dibawah 10%). Sementara itu, koefisien variasi diatas 1 artinya suatu daerah tidak konsisten memenuhi mandatory spending (Siklikal). Sumber: DJPK, diolah 2023 74
Berdasarkan data dari Kemenkes (2021) dalam Profil Kesehatan Indonesia, Indonesia memiliki kondisi sumber daya dan infrastruktur yang sangat beragam. Pada tahun 2021, Hanya 48,9% puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai yaitu: (1) dokter atau dokter layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut. Selain itu masih terdapat 5,0% puskesmas tanpa dokter. Provinsi dengan persentase puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan gambar dibawah adalah provinsi Papua (42,6%), diikuti oleh Provinsi Maluku (23,0%) dan provinsi Papua Barat (20,4%). Sedangkan provinsi dimana seluruh puskesmas di wilayahnya memiliki dokter adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Lampung Banten Riau Jambi Kalimantan Timur Jawa Timur Jawa Barat Kalimantan Selatan Sumatera Barat Kepulauan Riau Aceh Sumatera Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Bengkulu Kalimantan Barat Kalimantan Utara Sumatera Utara Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Nusa Tenggara Timur Gorontalo Sulawesi Tenggara Maluku Utara Papua Barat Maluku Papua Indonesia 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.8 2.2 2.2 2.3 2.6 2.6 2.8 3.2 3.6 3.6 3.8 5.9 6.1 9.6 10.8 14.3 15.7 20.4 23 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Gambar 7. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter Menurut Provinsi Tahun 2021 Sumber: Kemenkes, 2021 75 42.6 45
Nominal Persentase terhadap total belanja Dibawah kebijakan mandatory spending, belanja kesehatan tidak selalu linear dengan capaian indikator kesehatan. Gambar 8. Menggambarkan korelasi antara belanja fungsi kesehatan baik secara nominal maupun persentase terhadap total belanja dengan indikator kesehatan. Secara umum, belanja kesehatan secara signifikan mempengaruhi beberapa indikator kesehatan2. Namun pengaruhnya tidak bersifat linear, pengaruh belanja terhadap capaian indikator kesehatan cenderung menurun di quartil tertinggi (Q4). Pada sisi penawaran, beberapa indikator yang dianalisis adalah jumlah puskesmas, jumlah dokter, dan jumlah tenaga kesehatan selain dokter. Berdasarkan persentase belanja kesehatan, pengaruh belanja terhadap indikator kesehatan meningkat dan mencapai puncaknya pada kuartil tiga, setelah itu pengaruhnya menurun di kuartal empat. Pada sisi output/permintaan, indikator persalinan dibantu tenaga kesehatan signifikan dipengaruhi belanja kesehatan di quartile dua hingga tiga dengan magnitude yang cenderung menurun. Sedangkan pada sisi outcome kesehatan, belanja kesehatan hanya signifikan mempengaruhi angka harapan hidup dengan magnitudo pengaruh yang menurun pada kuartil empat. Supply Side Output Outcome (Belanja t-2) 1.334 5.013 0.676*** 0.545*** 1.196 1.746* 0.445** 0.959 0.013 0.121* 0.168 0.11** 0.063* q1 q2 q3 -1.567 q4 3.743 0.039** q1 0.043*** q2 -0.459 0.093*** 0.065 0.031** q3 q4 0.003 q1 0.005 0.016 -0.057 q2 q3 q4 6.318 6.298 1.272* Jumlah	Puskesmas	(ln) Jumlah	Dokter	(ln) Persalinan	Dibantu	Nakes	(%) Angka	Harapan	Hidup	(Tahun) Jumlah	Nakes	(ln) Balita	Mendapat	Imunisasi	(%) Prevalensi	Stunting	(%) 0.14*** 0.103*** 1.974** 0.004 q1 0.007*** q2 -0.048 q3 0.017***0.015*** q4 0.051 0.986*** 0.048 0.132 0.008 0.004 0 q1 0.016 0.006** q2 0.008 q3 0.018*** 0.02** 0 q4 q1 0.714 0.11 q2 0.226 q3 0.095 q4 -0.341 Jumlah	Puskesmas	(ln) 0.277 Jumlah	Dokter	(ln) 1.275 Persalinan	Dibantu	Nakes	(%) Angka	Harapan	Hidup	(Tahun) Jumlah	Nakes	(ln) Balita	Mendapat	Imunisasi	(%) Prevalensi	Stunting	(%) 2 tanda bintang menunjukkan signifikansi statistik, * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 76
Belanja Kesehatan (Rp Juta) Q1 Q2 Q3 Q4 Rata-Rata Standar Deviasi 50,847 96,715 150,64 6 17,295 12,253 20,084 317,98 8 168,81 3 Gambar 8. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indikator Kesehatan Sumber: diolah penulis. Kotak 1. Studi Kasus: Pengelolaan Kualitas Belanja Kesehatan Kualitas belanja kesehatan juga memiliki peran dalam menentukan efektivitas belanja terhadap keluaran kesehatan. Berikut ini adalah studi kasus dua daerah dengan proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja yang relatif sama di tahun 2022, namun memiliki capaian AHH yang berbeda, yakni Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jeneponto. Proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja kedua daerah berada pada kisaran angka 19%. Secara umum, kedua daerah memiliki proporsi yang sama dalam komposisi belanja menurut jenis, dimana belanja tertinggi untuk barang dan jasa kemudian diikuti dengan belanja pegawai. Namun demikian, kedua daerah memiliki perbedaan capaian AHH yang cukup signifikan. Daerah AHH (%) Proporsi Belanja Kesehatan (%) Total Belanja Kesehatan (Juta IDR) Belanja Kesehat an Per Kapita (Rupiah) Proporsi Per Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Lainnya Kab. Sidoarjo Kab. Jeneponto 74.36 66.81 19.01 18.88 1.413.848 306.044 678,821 762,042 27% 25% 50% 63% 23% 11% 0,2% 0,1% Di Kab. Sidoarjo, dengan AHH 74,36 tahun, terdapat 8 program yang dijalankan dengan fokus utama berupa peningkatan layanan yang menghabiskan 55% dari total belanja kesehatan. Kemudian program selanjutnya yang mengambil porsi tertinggi adalah non-program dan program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas. Sementara itu, Kabupaten Jeneponto, dengan AHH 66,81 tahun, memiliki 28 program kesehatan. Program dengan biaya terbesar peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas (24%) disusul dengan program kemitraan pelayanan dan non program. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Kab. Sidoarjo memiliki program yang lebih terfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran yang signifikan dibandingkan dengan Kab. Jeneponto yang lebih tersebar, sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator kesehatan antara kedua daerah. 77
Perkembangan Kebijakan Penganggaran Kesehatan di Indonesia Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mandatory spending dihapus, pemerintah menegaskan bahwa penganggaran yang dilakukan akan berbasis kinerja sesuai dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Maka dari itu, daerah dapat menyesuaikan anggarannya berdasarkan kebutuhan dan prioritas isu kesehatan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Tabel 5 menunjukkan perbandingan terkait pendanaan kesehatan pada UU 36/2009 dan UU 17/2023. Penganggaran berbasis kinerja ini juga telah sejalan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Tabel 5. Perbandingan UU 36 Tahun 2009 dan UU 17 Tahun 2023 Sumber Pembiayaan UU 36/2009 Penganggaran Konvensional Pasal 170(3): Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Penganggaran Pasal 171: Pemerintah harus mengalokasikan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD diluar belanja pegawai untuk kesehatan Monitoring UU 17/2023 Penganggaran Berbasis Kinerja Pasal 401 (3): Sumber pendanaan Kesehatan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 409 (4): "Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja." Pasal 402: (1) Pemerintah Pusat melakukan pemantauan pendanaan Kesehatan secara nasional dan regional untuk memastikan tercapainya tujuan pendanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1). (2) Untuk mendukung pemantauan pendanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengembangkan sistem informasi pendanaan Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 78
Insentif UU 36/2009 Penganggaran Konvensional UU 17/2023 Penganggaran Berbasis Kinerja Akan terdapat insentif bagi daerah yang memiliki capaian baik Sumber: UU 36/2009 dan UU 17/2023 Analisis Kebijakan Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi UU 17/2023 Pertama, bagaimana pemerintah dapat memberi pedoman yang jelas mengenai penganggaran berbasis kinerja di bidang kesehatan. Adanya pedoman yang jelas dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan. Gambar 9 menunjukkan capaian realisasi belanja fungsi kesehatan pemerintah daerah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan di tahun 2021. Adanya deviasi yang tinggi di atas dan dibawah garis 100% menunjukkan tidak tercapainya target belanja sebagaimana yang telah dianggarkan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam belanja kesehatan. Adanya pedoman yang jelas dalam anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir rendahnya kualitas penganggaran belanja kesehatan. ) % ( n a t a h e s e K a j n a l e B 165 Kab.	Musi	Banyuasin Kota	Tasikmalaya Kota	Bogor Kab.	Tapanuli	Utara Kab.	Pelalawan Kab.	Bogor 145 125 100.00 105 Kab.	Barru Kab.	Pangkajene	Kepulauan Kab.	Tabanan Kab.	Berau Kota	Palangkaraya Kota	Serang 100.00 i s a s i l a e R n a i a p a C 85 Kab.	Aceh	Timur Kota	Lubuk	Linggau 65 Kota	Tanjung	Balai Kab.	Mukomuko 45 Kab.	Hulu	Sungai	Utara Kab.	Mahakam	Ulu Kab.	Kepulauan	Talaud Kab.	Puncak	Jaya Kab.	Keerom Provinsi	Bangka	Belitung Provinsi	Maluku Kota	Makassar Kota	Kendari Provinsi	Banten Provinsi	Maluku	Utara 25 Gambar 9. Capaian Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota 2021 (%) Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan. Diolah. 79
Kedua, penentuan prioritas indikator kesehatan yang mudah diukur untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Kedepan, prioritas sektor kesehatan nasional akan dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kesehatan bagi pemerintah pusat dan daerah. Dalam penganggaran berbasis kinerja, penentuan dan pengukuran indikator kinerja menjadi faktor krusial dalam proses monitoring dan evaluasi capaian. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas dan limitasi dalam hal jumlah indikator capaian kinerja sehingga mudah diukur dan diadaptasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi capaian. Ketiga, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam penganggaran berbasis kinerja yang disampaikan pada Undang- Undang Kesehatan, terdapat skema insentif dan disinsentif bagi daerah berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh. Hal mengenai insentif kepada pemerintah daerah juga sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, Pasal 135 yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif, baik fiskal dan non fiskal, kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara peraturan terkait skema insentif yang akan diterapkan. Sementara itu, klausul pemberian disinsentif berdasarkan capaian harus menjadi perhatian mengingat kondisi akses dan infrastruktur kesehatan setiap daerah yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki capaian kesehatan rendah dapat disebabkan oleh sumber daya, akses, dan infrastrukturnya yang saat ini memang masih rendah. Maka dari itu, pemberlakuan disinsentif dan insentif sebaiknya tetap memperhatikan kondisi setiap daerah. Dukungan Pembiayaan yang Komprehensif di Bidang Kesehatan Pertama, dengan memberikan batasan yang jelas antara pendanaan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung terhadap penyelenggaraan UKP dan UKM. UKP merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu, sedangkan UKM yang berdampak pada masyarakat. Pada pasal 411 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa Pendanaan Upaya Kesehatan perseorangan melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan. jawab Dengan demikian, UKM didanai secara keseluruhan melalui alokasi anggaran kesehatan pemerintah, sedangkan UKP hanya sebagian kelompok tertentu yang bisa didanai oleh anggaran kesehatan pemerintah, selebihnya didanai dari sumber pembiayaan private. Namun demikian, belum ada batasan yang jelas sejauh mana penyelenggaraan UKP didanai oleh alokasi anggaran kesehatan pemerintah. Batasan 80
pembiayaan yang detail dan jelas perlu dilakukan untuk menghindari tingginya alokasi pendanaan publik pada penyelenggaraan UKP yang seharusnya dapat didanai dari sumber pembiayaan private sehingga anggaran kesehatan pemerintah bisa difokuskan untuk membiayai kegiatan UKM. Salah satu upaya pemenuhan pelayanan UKP adalah melalui cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2020, proporsi JKN Penerima Bantuan Iuran ( JKN PBI) yang dibiayai oleh pemerintah adalah 49,10% dan cakupan kepesertaan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI APBD) sebesar 14,37% (Kemenkes, 2021). Dengan dihapusnya mandatory spending pada undang-undang kesehatan terbaru, akan ada kemungkinan pengalihan biaya pendanaan JKN untuk sektor lain, terutama pada JKN PBI yang dibiayai oleh APBD. Selain itu, saat ini cakupan JKN juga belum mencapai 100%, hal ini berarti masih terdapat UKP yang belum terjangkau oleh JKN. Untuk mengisi gap pada pembiayaan UKP dan menyeimbangkan peran pemerintah dalam pembiayaan UKM dan UKP, perlu dilakukan upaya pengembangan skema kemitraan publik dan swasta, redistribusi yang proporsional dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di pelayanan kesehatan primer publik dan swasta, serta menggali sumber dan mekanisme pembiayaan kesehatan yang inovatif. Dari sisi penerimaan pemerintah daerah, meskipun mandatory spending dihapuskan, terdapat beberapa sumber transfer pemerintah pusat yang di-earmarked untuk belanja kesehatan daerah. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum. DAU ini digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah. Dan ketiga, DAK non-fisik yang dipisahkan menjadi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran. Kedua, memperkuat alternative financing di bidang kesehatan. Dari sisi pembiayaan, tidak semua aspek dalam sistem kesehatan nasional harus didanai dari sumber pembiayaan publik. Beberapa aspek seperti penguatan Sistem Informasi Kesehatan, obat dan alat kesehatan, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan tenaga kesehatan dapat dipadukan dengan skema pendanaan private/ Public Private Partnership (PPP) atau alternative financing lainnya. Pendanaan sektor juga dapat dilakukan dengan kolaborasi multi sektor dengan kesehatan mengintegrasikan pertimbangan aspek kesehatan dalam penyusunan kebijakan di sektor-sektor lain yang terkait dengan kesehatan (health in all policies)3. Sedangkan dari sisi penerimaan, perlu adanya peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari 3 81
penerimaan pajak yang di-earmarked khusus untuk belanja kesehatan, seperti upaya optimalisasi penerimaan pajak rokok dan implementasi pajak minuman berpemanis di Indonesia. Pengeluaran pemerintah Indonesia dibidang kesehatan masih sedikit di bawah negara lainnya (lihat gambar 10). Peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan pembiayaan pemerintah di bidang kesehatan. Gambar 10. Komposisi Sumber Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Lain Sumber: OECD, 2021. internal, pemerintah dapat memanfaatkan potensi Selain dari sumber pendanaan kesehatan dari sumber eksternal. Beberapa sumber pendanaan dari eksternal diantaranya hibah pembangunan bidang kesehatan yang diberikan oleh negara maju atau organisasi internasional kepada negara berkembang4. Pada tahun 2018, hibah bidang kesehatan secara umum berkontribusi sebesar 1.5% dari sumber pembiayaan kesehatan di negara berkembang5. Sedangkan di Indonesia, di tahun yang sama, hibah bidang kesehatan hanya menyumbang 0,56% dari total pembiayaan kesehatan sehingga masih ada ruang untuk optimalisasi pemanfaatan hibah kesehatan6. Gambar 11 menunjukkan persentase pembiayaan kesehatan dari sumber eksternal di beberapa negara. Pada umumnya, negara yang mendapatkan pembiayaan sumber 4 5 6 82
eksternal merupakan negara berkembang. Indonesia memiliki persentase belanja kesehatan dari sumber eksternal lebih tinggi dari rata-rata dunia (0,503% untuk Indonesia dan 0,244% untuk dunia di tahun 2020). Akan tetapi, angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara middle income, Filipina, Vietnam, India, dan Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap peluang Indonesia mendapatkan pendanaan dari sumber eksternal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan dalam negeri. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 South Africa 1.000 India 0.500
Vietnam Philippines Middle income Indonesia Argentina World Brazil Thailand 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 11. Persentase Pembiayaan Kesehatan dari Sumber Eksternal di Beberapa Negara Sumber: Worldbank, 2023. Salah satu bentuk nyata pembiayaan kesehatan dari sumber eksternal adalah Pandemic Fund. Pandemic Fund merupakan sebuah inisiasi langkah konkret dari pertemuan G20, yaitu sebuah Lembaga untuk mengantisipasi masalah kesehatan dunia kedepannya. Tujuan dari pandemic fund antara lain mempersiapkan merespons masalah kesehatan atau pandemi yang kemungkinan dapat terjadi lagi, mengatasi kesenjangan pembiayaan kesehatan di dunia, dan membantu negara yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan. Dana ini dikumpulkan dan bersumber dari berbagai negara, yaitu negara-negara G20, negara non-G20, maupun lembaga filantropi dunia (Worldbank, 2022). Berdasarkan hal tersebut, pandemic fund tidak hanya ditujukan untuk penanganan pandemi, namun dapat digunakan untuk 83
memperkuat basis pelayanan kesehatan dalam rangka persiapan menghadapi krisis/pandemi. Untuk mekanismenya, Sekretariat Pandemic Fund akan membuka Call for Proposal secara berkala bagi negara yang ingin mengajukan project. Project yang diajukan harus dijelaskan secara detail mekanisme dan pelaksanaannya di dalam proposal tersebut. Dengan sistem pengajuan proposal ini, Pandemic Fund memiliki peluang untuk dimanfaatkan pada project tingkat daerah. Implikasi Kebijakan Peningkatan belanja kesehatan akan meningkatkan indikator kesehatan menjadi lebih baik, jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berkualitas sesuai prinsip value for money; ekonomis, efisien, efektif, dan ekuiti (berkeadilan). Dengan mengeluarkan UU 17/2023, pemerintah mengharapkan belanja kesehatan yang dilakukan lebih berkualitas dan berbasis kinerja dengan cara menghapuskan kebijakan mandatory spending. Mandatory spending pada dasarnya dapat diterapkan untuk memberi kepastian terkait penyediaan barang/layanan publik bagi masyarakat, namun hal ini tidak harus diterapkan di seluruh daerah mengingat potensi adanya moral hazard bagi daerah yang sudah memiliki indikator capaian kesehatan tinggi dan seharusnya lebih baik merealokasi anggarannya kepada sektor lain yang lebih penting. Mandatory spending ini tetap dapat dilakukan melalui DAU earmarked dan DAK fisik bidang kesehatan untuk menutupi kekurangan pada fasilitas kesehatan dan BOK untuk biaya operasional dalam pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan perencanaan belanja, pemerintah perlu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan bidang kesehatan. Hal ini merupakan aspek krusial mengingat UU 17/23 menitikberatkan pada aspek perencanaan yang ditandai dengan adanya kewajiban pembuatan dokumen perencanaan baru, yaitu RIBK. Penyusunan RIBK merupakan hal yang mendasar dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan, mengingat dengan dihapusnya mandatory spending, maka kualitas dan besaran belanja kesehatan akan bergantung pada kualitas dokumen tersebut. Dari sisi pembiayaan, tidak semua aspek dalam sistem kesehatan nasional harus didanai dari sumber pembiayaan publik. Beberapa aspek seperti penguatan Sistem Informasi Kesehatan, obat dan alat kesehatan, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan tenaga kesehatan dapat dipadukan dengan skema pendanaan private/PPP atau alternative financing lainnya. Salah satu alternatif adalah pemanfaatan hibah global untuk pembiayaan kesehatan pusat yang kemudian diturunkan ke daerah. Contohnya Pandemic Fund yang dikeluarkan oleh World Bank, 84
merupakan hibah yang menyediakan sumber daya tambahan yang khusus untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, memberikan insentif kepada negara-negara untuk meningkatkan investasi, meningkatkan koordinasi antar mitra, dan berfungsi sebagai platform untuk advokasi. Untuk membangun sistem kesehatan yang kuat, maka pemerintah perlu mempunyai standar operasional pelaksanaan yang jelas dan konsisten khususnya hal perencanaan dan penganggaran, ketersediaan sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah. Upaya peningkatan partisipasi anggaran kesehatan khususnya dari pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pemberian petunjuk teknis yang tepat waktu, termasuk dalam hal definisi, batasan, serta konsekuensi hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat meningkatkan tingkat cakupan dan realisasi program kesehatan dan mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam kesediaan untuk mengalokasikan anggaran di luar anggaran yang sudah ditentukan. Kewajiban daerah untuk membuat RIBK harus di awali dengan adanya panduan yang jelas dan sistematis bagi pelaksana baik di pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas anggaran, dan sekaligus mengurangi duplikasi dan inefisiensi anggaran. Pemantauan anggaran dari aspek integrasi, sinkronisasi, dan sinergi realisasi anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang sama, format standar laporan dan konsistensi penyampaian waktu pelaporan. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan bantuan teknis, pelatihan, dan panduan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik bagi pemerintah daerah seperti perencanaan anggaran, estimasi kebutuhan program yang akurat, pemantauan realisasi anggaran, dan evaluasi dampak kebijakan. 85
Referensi Arthur E., Oaikhenan H. E. (2017) The Effects of Health Expenditure on Health Outcomes in Sub-Saharan Africa (SSA) Afr. Dev. Rev. 2017;29:524-536. doi: 10.1111/1467-8268.12287 Bappenas (2022). Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Cashin,C., Sparkes, S., & Bloom, D. (2017). Earmarking for health: from theory to practice. World Health Organization. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO Jowett, M., Brunal, M. P., Flores, G. & Cylus, J. (2016). Spending targets for health: Organization. no magic number. World Health WHO (2021) Global Tuberculosis Report 2021. 037021 Ministry of Health (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2021. OECD. (2017). Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, OECD. (2022). Private health insurance spending. March-2022.pdf Onofrei, M., Vatamanu, A.-F., Vintilă, G., & Cigu, E. Government Health Expenditure and Public Health Outcomes: A Comparative Study among EU Developing Countries. Environmental Research and Public Health, 18(20), 1-13. 10.3390.(2021, October 13). Worldbank. for Pandemic Prevention, Manual. Response Preparedness 29942e9bb513a4fb43- FINAL.pdf (2022) Financial and Intermediary Fund Operations 86
"Jang Kas Tinggal Sekolah": Pendidikan Berkarakter Adat untuk Anak Papua Oleh: Budi Sulistyowati, SM Fournawati, Florencia Yuniferti, Agus Widodo Sorotan Utama Permasalah SDM di Papua, lebih banyak disebabkan adanya benturan budaya dan tradisi adat yang tidak selalu sesuai dengan norma yang jadi acuan secara nasional. Benturan Budaya yang semakin lebar merusak proses adaptasi dan integrasi dari OAP serta dapat merusak karakter generasi berikutnya Kunci pembangunan di Papua dengan kondisi ini adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Papua melalui pendidikan yang sesuai dengan kekuatan/ kearifan lokal. Sangat mendesak untuk dilakukan percepatan pendidikan dengan menekankan pada berkesenian dan olah raga, bukan pendidikan formal yang biasa dilakukan di daerah lain yang ada di Indonesia serta melalui teknologi digital, sebagai solusi untuk siswa yang berasal dari daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Perlu dukungan pemerintah terkait dengan digitalisasi kegiatan pendidikan di daerah 3T, meningkatkan kapasitas para guru yang sesuai dengan kearifan lokal, melibatkan stakeholder (perusahaan, pemerintah daerah, Lembaga Adat, perempuan dll) 88
Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman sumber daya alam, budaya dan tradisi. Luas dan kondisi geografis Indonesia ini menjadi salah satu penyebab proses pembangunan yang dilakukan tidak merata di seluruh pulau. Khususnya untuk pulau-pulau yang termasuk kedalam daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Tidak meratanya pembangunan di Indonesia ini menyebabkan ada kesenjangan dalam berbagai faktor seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu pulau terbesar yang termasuk daerah 3T adalah Papua. Diberkahi dengan keragaman suku bangsa, bahasa, bentang ekologi dan sumber daya alam; Papua digambarkan sebagai "surga kecil jatuh ke bumi." Keragaman yang ada dan sumber daya alam yang dimiliki merupakan potensi serta menjadi modal bagi Papua untuk membangun wilayahnya. Seperti daerah lain di Indonesia, proses pembangunan di Papua juga terus berlangsung. Namun pembangunan yang dilakukan di Papua tidak sepesat pembangunan yang dilakukan di daerah lainnya dan terkendala oleh banyak hal. Untuk melihat bagaimana capaian dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan, data BPS dalam rentang Tahun 2013-2020 menunjukkan Gambar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Baik itu di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. BPS juga menyebutkan pada tahun 2018 IPM Papua sudah masuk dalam kategori 'sedang.' Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia; IPM Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada dalam peringkat paling rendah. Sementara itu di tingkat kabupaten, Nduga menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Indonesia. Tantangan Pembangunan di Papua Dari sisi kondisi alamnya, Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan keragaman ekologi. Orang Asli Papua (OAP) maupun suku bangsa lainnya; tinggal tersebar di wilayah tersebut termasuk juga di daerah yang berada dalam kategori terpencil dan sangat terpencil. Terdapat 4 zona wilayah permukiman yang mempengaruhi pola penghidupan dan mata pencaharian masyarakat Papua (UNDP, 2005): 1. Lahan Rawa di wilayah pesisir dan sungai Orang Asli Papua hidup secara subsisten, tergantung pada sagu, memancing, berburu (Sarmi, Merauke, Mappi, Asmat, Waropen, Sorong Selatan). 89
2. Wilayah Pesisir Orang Asli Papua hidup dari pertanian subsisten (sagu, berkebun, peternakan babi, perikanan), sedangkan petani transmigran menanam kedelai, singkong, ubi jalar, dan tanaman keras (Biak Numfor, Supiori, Teluk Wondama, Manokwari, Yapen Waropen, Sorong, Fak Fak, Mimika). 3. Dataran Tinggi Populasi terkonsentrasi di sekitar danau Paniai, di Lembah Baliem, dan lembah bagian timur. Orang Asli Papua hidup dari berkebun secara subsisten, beternak babi, sangat bergantung pada ubi jalar (seluruh wilayah dalam rangkaian Pegunungan Paniai, Intan Jaya, Nduga, Pengunungan Bintang, Yahukimo). Tengah Papua; Jayawijaya, Puncak Jaya, 4. Kaki Bukit dan Lembah Permukiman tersebar, Orang Asli Papua hidup secara subsisten, bergantung pada berkebun, peternakan babi, berburu dan mengumpulkan makanan (daerah Kepala Burung, daerah pedalaman Raja Ampat, Keerom, Teluk Bintuni, Boven Digul, Tolikara, Kaimana). Luas wilayah, kondisi alam dan persebaran penduduk memberi karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua, termasuk juga pada fisik untuk pelayanan publik dan mobilitas ketersediaan penduduk. Kurangnya infrastruktur memadai membatasi peluang ekonomi masyarakat, akses terhadap pasar, dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan serta hubungan masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kondisi seperti kehadiran tenaga kesehatan, kehadiran guru, partisipasi masyarakat serta pelayanan pemerintahan di daerah-daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan. infrastruktur Keragaman budaya dan bahasa di Papua membuat masyarakat mempunyai batasan, tujuan ekspektasi, kebutuhan, dan pemahaman yang berbeda pembangunan. Hal lain yang berkaitan dengan budaya adalah tantangan persoalan gender. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, kemampuan melek huruf perempuan masih rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Perempuan juga jarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan meski memikul beban pekerjaan rumah dan di bidang pertanian (Oxfam, 2015). terhadap Berdasarkan SUSENAS 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua adalah 26,80% dari populasi. Di wilayah pedesaan terdapat 35,69% penduduk miskin, 90
sementara 4,59% penduduk miskin tinggal di perkotaan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 21,70% dari populasi. Di wilayah pedesaan terdapat 33,20% penduduk miskin, sementara 6,31% penduduk miskin berada di wilayah perkotaan. Persoalan kemiskinan di pulau Papua sangat terkait dengan persoalan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Papua merupakan hal yang penting. Bukan hanya peningkatan kapasitas hard skill tetapi juga soft skill (karakter atau mentalitas). Orang Asli Papua pada saat bekerja di lembaga formal sering dianggap kurang memiliki etos kerja yang baik. Orang Asli Papua dianggap kurang memiliki kemampuan untuk mengikuti aturan formal di tempat kerja. Dalam hal pendidikan masih banyak Orang Asli Papua yang tidak mampu bertahan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan walaupun memperoleh beasiswa. Sementara itu dalam 91
bidang ekonomi, Orang Asli Papua juga masih belum dapat bersaing dan berkembang. Pelaku usaha kecil, menengah dan besar masih didominasi oleh para pendatang. Permasalahan Sumber Daya Manusia Situasi terkini dan yang menjadi sumber peluang sekaligus tantangan baru untuk pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat adalah pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Tujuan dilakukan pemekaran ini adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua, mengatasi konflik, gangguan keamanan dan kekerasan (DPR RI, 2022). Dengan kata lain untuk memotong proses panjang yang terjadi pada birokrasi; yang menjadi penyebab utama lambannya roda pemerintah di Papua selama ini. Namun apa yang menjadi tujuan dari pemekaran ini tidak terwujud, karena ternyata daerah yang dimekarkan tidak memiliki kesiapan di beberapa bidang seperti infrastruktur dan juga sumber daya manusianya. Selain persoalan di atas, ada persoalan mendasar yang selalu menjadi akar masalah di Papua, yaitu kuatnya adat istiadat. Dari sekitar 250-an sukubangsa, hampir semua teguh melaksanakan tradisi adat dalam komunitasnya. Dampak yang kemudian terjadi adalah benturan budaya. Tradisi adat dalam komunitas yang diterapkan oleh Orang Asli Papua dalam kehidupan ekonomi, bisnis, hukum, dan sosial-politik, seringkali tidak sesuai dengan norma yang menjadi acuan secara nasional. Suku-suku bangsa yang ada di Papua memiliki keterbatasan/kemampuan untuk beradaptasi, bekerjasama dengan para pendatang; sehingga menimbulkan banyak konflik horizontal antar-masyarakat maupun antara Orang Asli Papua dengan kalangan bisnis dan industri yang masuk ke Papua. Persoalan ini dibiarkan berlarut- larut selama puluhan tahun, sehingga kesenjangan kapasitas manusianya menjadi semakin lebar, mengacaukan proses adaptasi dan integrasi Orang Asli Papua, dan merusak karakter generasi selanjutnya. Dengan demikian persoalan yang terkait dengan kapasitas sumber daya manusia menjadi persoalan penting yang harus segera diatasi. 92
Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dalam mengeluarkan kebijakan membangun Papua yang sejalan dengan kondisi masyarakat adat. Dalam implementasinya ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, supaya kebijakan pembangunan tidak menjadi pemicu konflik di Papua. Kebijakan-kebijakan yang konsisten, terpadu, saling terkait secara logis, dan adil; mulai dari Pemerintah Pusat sampai desa dan masyarakat adat) merupakan prasyarat bagi keamanan manusia (human security) yang lebih baik. Upaya membangun kepercayaan perlu dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat guna menghindari kesalahpahaman dan mendapatkan usaha terpadu dengan masyarakat Papua dalam pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan yang disalahartikan mungkin akan terjadi ketika Orang Asli Papua tidak cukup terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan cara ini, diharapkan kesenjangan antar 93
kelompok masyarakat akan menurun, dan pembangunan kepercayaan antar kelompok yang berbeda akan meningkat. Tindakan tegas dan nyata (affirmative action) tidak hanya diberlakukan di dalam masyarakat, tetapi juga di semua level pemerintahan. Penetapan RPJPN untuk periode 2025 - 2045, mengusung delapan misi atau agenda pembangunan, di antaranya yang menjadi arah pembangunan adalah pendidikan yang berkualitas, keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 -2041, yang salah satunya adalah memprioritaskan bidang pendidikan di Tanah Papua. Dalam prakteknya kebijakan yang ada tidak selalu terkait dengan operasionalisasinya. Cita-cita Otsus agar setiap penduduk Papua mendapat pendidikan bermutu masih jauh dari harapan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan seperti penerapan kurikulum yang memperhatikan kearifan lokal, pembinaan guru dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Permasalahan Pendidikan Salah satu cara yang selama ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia di Papua adalah melalui proses belajar- mengajar di sekolah formal. Angka Partisipasi Kasar untuk Provinsi Papua tahun 2017-2019 adalah sekitar 91% - 95%. Jika dilihat dari total 29 Kabupaten Kota, maka ada 13 Kabupaten Kota yang memiliki APK lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak tidak mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umurnya. Hal ini terjadi karena banyak anak kehilangan waktu sekolah akibat harus mengikuti kegiatan orang tuanya untuk bekerja di kebun, di hutan, di gunung, di sungai, dan di laut sesuai tradisi mata pencaharian dan kearifan lokal. Dampaknya adalah kemampuan anak-anak Papua menjadi sangat minim untuk dapat melakukan kegiatan membaca, menulis dan berhitung (calistung) di sekolah formal. Saat ini sudah ada beberapa sekolah di Papua yang basisnya adalah sekolah berasrama. Harapannya, siswa di sekolah berasrama menjadi lebih fokus pada proses belajar-mengajar di kelas. Selain itu sekolah berasrama diharapkan dapat sekaligus mengembangkan pendidikan karakter. Namun tidak semua sekolah berasrama bisa menghasilkan peserta didik seperti yang diharapkan, karena ada kesenjangan nilai dan norma yang dipelajari peserta didik di sekolah berasrama dengan nilai dan norma yang diterapkan orang tuanya (serta lingkungan sosial budayanya) ketika di waktu liburan mereka kembali ke rumah orang tua. 94
Pendidikan dan Kearifan Lokal Salah satu terobosan kebijakan untuk percepatan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah konsep Merdeka Belajar yang diajukan Kemendikbudristi. Diharapkan dengan konsep ini siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya sehingga proses belajar-mengajar menjadi inovatif, berbasis pada minat dan tuntutan dunia modern, berdasarkan potensi serta kemampuan diri masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki keunggulan daya saing. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten pembelajaran membuat peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Operasionalisasinya merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru sesuai konteks dan kebutuhan di lingkungannya serta melibatkan orangtua dalam merencanakan serta implementasinya. Sehingga, kurikulum antar sekolah bisa berbeda, sesuai dengan karakteristik murid, kondisi sosial budaya dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Hanya sayangnya, tidak semua sekolah dapat menerjemahkan konsep Merdeka Belajar di sekolah masing-masing. Kondisi ini pun terjadi di Papua. Perlu ada terobosan-terobosan lain yang dapat dilakukan, dalam rangka membumikan konsep merdeka belajar terutama untuk pendidikan dasar dan menengah di Papua, dengan metode yang lebih memperhatikan kearifan lokal yang ada. Berdasarkan berbagai kajian yang pernah dilakukan oleh LPEM, ada beberapa hal yang menjadi kekuatan/bakat dari Orang Asli Papua, yaitu mereka sangat senang menari, menyanyi (berkesenian) dan olahraga. Terobosan yang dapat dilakukan adalah menjadikan berkesenian dan olahraga sebagai metode untuk mengajarkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung serta pendidikan karakter bagi anak-anak Papua. 95
Di Papua, konsep Merdeka Belajar perlu diinterpretasi sebagai sekumpulan pengetahuan bagi anak-anak Papua untuk beradaptasi dengan perubahan zaman serta mengejar ketertinggalannya dengan metode yang berbeda serta fokus pada kekuatan budayanya. Secara lebih luas, ide besarnya adalah pilot project yang akan diterapkan di Papua diharapkan dapat memunculkan model yang jelas tentang memperlakukan pendidikan sebagai sebuah strategi budaya khususnya pendidikan untuk anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang berada di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pendidikan sebagai sebuah strategi budaya artinya membuat sekolah-sekolah di Daerah 3T di Indonesia sebagai pusat kegiatan komunitas yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang selalu terhubung dengan permasalahan sehari-harinya. Konsep Merdeka Belajar akan menjadi konsep "pendidikan kontekstual" yang berpihak kepada masyarakat di Daerah 3T. Fokus pembelajarannya adalah memperkenalkan lokal masyarakatnya; yang dalam konteks Papua adalah kesenian dan olah raga. Literasi dasar akan berfungsi untuk mengatasi berbagai persoalan hidup di dalam komunitas sekaligus juga memperkuat identitas kultural komunitas. literasi dasar (calistung) melalui kekuatan/kearifan Pendidikan karakter secara khusus sudah diterapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristi sejak tahun 2010 di tingkat sekolah dasar dan menengah melalui Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nilai-nilai utamanya adalah "cinta tanah air, kerjasama, kejujuran, memiliki nilai-nilai keagamaan yang baik dan mandiri". Sampai saat ini belum semua sekolah bisa mengimplementasikan pendidikan karakter secara konsisten di luar skor akademis. Kendala yang umumnya dihadapi adalah: 96
1. kapasitas dan keterampilan guru yang terbatas; 2. manajemen sekolah, yaitu membangun budaya sekolah untuk pengembangan karakter anak dilakukan hanya dengan melalui penguasaan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung; 3. rendahnya partisipasi orang tua dan komunitas di sekitar sekolah untuk mengupayakan pendidikan karakter di sekolah. Dalam konteks Papua, keterampilan membaca, menulis, dan berhitung secara umum sangat lemah, sebagian tidak sesuai dengan jenjang akademis anak, terutama di pedalaman. Pendidikan karakter pun tidak dapat berkembang, karena proses-belajar mengajar tidak dapat berjalan secara rutin akibat tradisi mata pencaharian keluarga, tekanan adat, maupun situasi keamanan. Di sisi lain secara umum anak terlihat sangat reseptif dan natural memahami seni tari, seni musik, dan olahraga. Kondisi unik ini membuka peluang untuk guru dan sekolah di Papua secara otonom melakukan kegiatan belajar-mengajar yang sesuai konteks kekuatan murid yaitu fokus kepada pendidikan seni tari, seni musik, dan olahraga. Nilai-nilai yang ada dalam kurikulum pendidikan karakter dapat dimasukkan ke dalam pendidikan seni tari, seni musik, seni ukiran dll serta olah raga. Sementara keterampilan membaca, menulis, dan berhitung bisa dijadikan sebagai bagian dalam memahami mata pelajaran seni musik, seni tari, dan olahraga. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Papua membuat proses belajar-mengajar melalui seni tari, seni musik, dan olahraga tetap dapat menjangkau siswa dan guru ketika mereka tidak dapat bertatap muka karena adanya kebutuhan siswa membantu orang tua bekerja. Siswa dan guru tetap dapat mengakses sumber belajar digital seperti buku elektronik, perpustakaan digital, media audio, video, animasi, multimedia interaktif, dan bank soal. Komunikasi tatap muka antar sesama 97
siswa, sesama guru, dan dengan narasumber, juga dapat dilakukan melalui video conference (vicon). Kesimpulan Kunci pembangunan di Papua adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas karakter sumber daya manusianya sesuai dengan kekuatan/kearifan lokal. Kondisi ini akan mendukung masyarakat Papua untuk dapat mengelola proses pembangunan dan menjembatani kesenjangan yang selama ini ada. Konsistensi kebijakan untuk percepatan pendidikan, terutama pendidikan karakter melalui kesenian dan olahraga akan membuat masyarakat Papua merasa dilibatkan dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri. Secara nyata masyarakat akan melihat keterlibatan mereka dari tingkat keluarga dalam mewujudkan perkembangan kemampuan literasi dan adaptasi budaya anak-anak mereka untuk membangun masyarakat Papua sebagai bagian dari konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Rekomendasi 1. Sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan percepatan pendidikan karakter di Papua yang menekankan pada kekuatan mereka, yaitu melalui kesenian dan olahraga. Berbagai hal dapat dipelajari anak-anak Papua melalui berkesenian dan olahraga, selain pendidikan karakter, mereka dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Proses ini dapat dilakukan di sekolah, melalui guru-guru yang memiliki keterampilan dalam berkesenian dan olahraga, tetapi secara rutin dapat diperkaya melalui teknologi digital. 2. Dengan adanya teknologi digital ini, para siswa dapat belajar dimanapun mereka berada. Teknologi digital ini bisa menjadi solusi bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses ke sekolah. Siswa yang tinggal di kampung- kampung yang terpencil, tetap bisa belajar secara mandiri. Para siswa ini tetap dapat belajar di sekolah, namun tidak perlu setiap hari datang ke sekolah. Bimbingan dari para guru tetap diperlukan secara tatap muka. 3. Aktivitas belajar mengajar yang fokus pada kekuatan/kearifan lokal di Papua akan mendorong anak-anak Papua menjadi siswa yang berprestasi di bidangnya, memiliki karakter yang baik, dan meningkat kemampuan literasinya. 98
4. Kebijakan pembelajaran dan penyusunan kurikulum di daerah 3T yang selama ini berorientasi pada kelas-kelas reguler perlu diubah dengan membuat kurikulum khusus yang bermuatan life skill berdasarkan kekuatan budaya lokal, serta bermuatan pendidikan karakter yang secara psikologis mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling, dan moral behaviour. 5. Model proses belajar-mengajar ini perlu melibatkan keluarga. Khusus di Papua, keterlibatan "mama-mama" sangat penting agar dapat memahami dan mendukung proses belajar anak-anak mereka. Dukungan yang Diperlukan dari Pemerintah 1. Pemerintah mendukung program teknologi digital untuk kegiatan belajar mengajar di Daerah 3T, serta memikirkan mitigasi resikonya dalam penggunaan teknologi ini, agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas para guru, yang disesuaikan dengan kekuatan/kearifan lokal dari Daerah 3T. 2. Pemerintah perlu mendukung pengembangan kurikulum untuk proses belajar- mengajar melalui kesenian dan olahraga, dengan mengikutsertakan para siswa dalam lomba yang berskala nasional maupun internasional. 3. Melibatkan stakeholder terkait dalam merancang dan mengimplementasikan pendidikan karakter juga menjadi penting, seperti pemerintah daerah, perusahaan (melalui dana PPM), lembaga adat, serta masyarakat itu sendiri (khususnya perempuan). 4. Pemerintah perlu menjamin partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses belajar-mengajar. 99
Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045: Kesetaraan dan Mobilitas Ekonomi Oleh: Teguh Dartanto, Canyon Keanu Can "Bangsa adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan" Pendiri Bangsa-Mohammad Hatta Sorotan Utama
Indonesia berpotensi terjebak dalam middle income trap. Analisa komparasi Indonesia dengan negara lain menunjukan bahwa Indonesia belum memenuhi syarat perlu dan syarat cukup untuk menuju negara berpendapatan tinggi seperti layaknya Cina, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brasil ketika mereka pertama kalinya masuk dalam kelompok Upper Middle Income. Pertumbuhan ekonomi di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersifat inklusif, sedangkan pertumbuhan ekonomi di periode kedua bersifat non-inklusif dimana manfaat pembangunan paling banyak dirasakan oleh 20% persen kelompok terbawah serta 10% kelompok teratas, tetapi kelompok kelas menengah (40-80%) seperti terlupakan. Narasi keberlanjutan tanpa inovasi out of the box tehadap kebijakan pembangunan pemerintahan saat ini sebaiknya dikaji ulang, karena akan menjauhkan mimpi Indonesia Emas 2045. Pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang. Dibandingkan pemerintah fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, sebaiknya pemerintah mendatang fokus untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, mendorong kesetaraan kesempatan, dan membangun kelas menengah yang kuat, resilien, dan inovatif.
Indonesia membutuhkan kebijakan extra ordinary di bidang pendidikan untuk mencetak talenta unggul untuk mendukung mimpi Indonesia 2045. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mempromosikan learning bukan hanya schooling, mencetak kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, kerja, 102
industri dan kebutuhan masyarakat, pemerataan akses dan kualitas pendidikan kepada seluruh anak bangsa. Kesetaraan kesempatan terhadap akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial menyeluruh dan adaptif merupakan modal utama dan satu-satunya untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Mimpi Indonesia 2045 Pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Bagaimana wajah Indonesia di tahun 2045? Indonesia berada berada di titik kritis sekaligus memiliki momen istimewa untuk merenungkan kembali sejarah masa lalu serta perjalanan Bangsa Indonesia saat ini untuk menuliskan mimpi atau imajinasi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, tangguh, dan berkelanjutan. Imajinasi para pendiri bangsa tentang Indonesia tertuang dalam amanat UUD 1945 yang secara jelas dan tegas memberikan arah dan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bung Hatta menyatakan kepercayaan atas persamaan nasib dan tujuan yang menyatukan individu-individu menjadi sebuah bangsa. Oleh karena itu, mimpi atau imajinasi Indonesia Emas 2045 bisa menjadi semangat kolektif yang memicu inovasi, solidaritas, dan kemajuan seluruh anak bangsa. Narasi publik mengenai mimpi Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap (MIT)) dan menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country (HIC)) sebelum tahun 2045 dengan memanfaatkan peluang bonus demografi yang akan berlangsung dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan. Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 dan puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035 (Adioetomo, 2020; BPS, 2022). Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, angka rasio ketergantungan adalah 44,3% (BPS, 2022). Dengan adanya bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah tanggungan, maka diharapkan Indonesia bisa mendorong aktifitas dan produktifitas ekonomi sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Mungkinkah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045? Apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap? Apakah Indonesia memiliki necessary condition & sufficienty condition untuk menjadi UIC? Apakah kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini sama dengan kondisi negara lain pada pendapatan yang sama? Apakah pada level rumah tangga, jebakan pendapatan kelas menengah 103
adalah nyata? Apakah pola pembangunan saat ini sudah mendukung mimpi Indonesia 2045? Apakah setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi Indonesia 2045? Apakah mimpi Indonesia 2045 akan menjadi negara kaya yang adil dan merata atau negara kaya tetapi ketidakmerataan semakin merajalela? Apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan mimpi Indonesia 2045? Tulisan ini merupakan refleksi sekaligus catatan kritis terkait dengan mimpi dan imajinasi Indonesia 2045. Proyeksi Pendapatan Per-Kapita dan Kemiskinan 2045: Indonesia Emas vs. Indonesia Cemas Pertumbuhan Ekonomi Bank Dunia pada 1 Juli 2020 yang menyatakan Indonesia naik kelas menjadi negara kelompok pendapatan kelas menengah atas (upper middle income countries/UMIC). Indonesia membutuhkan 18 tahun sejak 2002 untuk naik kelas dari kelompok negara pendapatan kelas menengah bawah (lower middle income countries/LMIC), menuju kelompok negara pendapatan kelas menengah atas (UMIC). Dengan pendapatan US$4.050 di tahun 2020, Indonesia hanya berada sedikit di atas batas bawah dari kelompok pendapatan kelas menengah atas. COVID-19 dibarengi dengan kontraksi ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan Indonesia turun kembali menjadi negara kelompok pendapatan menengah bawah (low middle income countries). Indonesia secara relatif mampu menangani COVID-19 dengan baik sehingga kasus COVID-19 dapat dikendalikan, cakupan vaksin yang luas, kebijakan ekonomi dan sektor keuangan berjalan dengan baik sehingga pada triwulan 2 tahun 2021 perekonomian dapat tumbuh kembali. Dengan klasifikasi baru dimana batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah atas sebesar US$4.256, maka pada 1 Juli 2023, Bank Dunia menetapkan Indonesia dengan pendapatan sebesar US$4.580 kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas. Dengan menggunakan the Rule of 727 dan asumsi Indonesia dapat menjaga pertumbuhan pendapatan (GNI) per-kapita 5% per tahun secara konstan maka diperkirakan Indonesia akan mencapai 7	The rule of 72 merupakan sebuah rumus yang cepat dan populer yang digunakan untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang yang diinvestasikan pada tingkat pengembalian tahunan tertentu. Aturan 72 didapatkan dari linear approximization persamaan berikut: 2𝑦! = 𝑦!(1 + 𝑟)" 𝑡 = ln 2 ln(1 + 𝑟) 72 𝑟 𝑡@ 104
pendapatan US$ 9.160 di tahun 2037. Jika pertumbuhan pendapatan 6% per tahun maka Indonesia akan mencapai pendapatan US$ 9.160 di tahun 2034, tetapi jika pertumbuhan pendapatan hanya 4% per tahun maka target baru akan tercapai di tahun 2040. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata setelah krisis ekonomi dan sebelum pandemi COVID-19 (2000-2018) adalah sebesar 5,3%, pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi periode 1980-1996 yang ditandai dengan perkembangan industri manufaktur dan liberalisasi adalah sebesar 6,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada periode 1968-1979 yang ditandai dengan harga minyak tinggi adalah sebesar 7,5% (Hidayat et al., 2018). Berdasarkan data sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pengalaman berbagai negara lain maka seiring dengan perkembangan ekonomi maka Indonesia akan kesulitan untuk bisa memiliki pertumbuhan ekonomi lebih seperti periode sebelum krisis ekonomi 1998. Gambar 1. Proyeksi Pendapatan (GNI) Per-Capita Indonesia 2023-2045 Sumber: Proyeksi Penulis berdasarkan data World Bank Development Indicators Catatan: With decay memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5% sampai dengan 2035, pertumbuhan 4% dari 2035-2040, dan pertumbuhan ekonomi 2041-2045. *Pengelompokan negara-negara oleh Bank Dunia berdasarkan GNI per-kapita: 105
1) Negara Pendapatan Rendah (Lower Income Countries (LIC)); < US$1,136 2) Negara Berpendapatan Menengah Bawah (Lower Middle-Income Countries (LMIC)); US$1,136-US$4,445 3) Negara Berpendapatan Menengah Atas (Upper Middle-Income Countries (UMIC)); < US$4,446-13,385 4) Negara Berpendapatan Tinggi (High Income Countries (HIC)); >=US$13,846 Selain itu perlu menjadi catatan bahwa Bank Dunia mengelompokkan negara-negara menjadi LIC, LMIC, UMIC and UIC berdasarkan GNI (Gross National Income) per- kapita bukan berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) per-capita.8 Dalam konteks negara-negara berkembang dimana banyak sekali Foreign Direct Investment maka nilai GNI per-kapita lebih rendah dibandingkan dengan GDP per-capita karena sebagian nilai tambah dari aktifitas produksi dimiliki oleh orang asing dan tidak termasuk dalam perhitungan GNI per-kapita. Sebagai contohnya di tahun 2022, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, pertumbuhan GDP per- kapita sebesar 4,64%, dan pertumbuhan GNI per-kapita sebesar 4,46%. Sehingga terdapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi (GDP) dengan GNI per-kapita sebesar 0,85 persen poin, artinya jika pemerintah mentargetkan pertumbuhan GNI per-kapita sebesar 5% maka pertumbuhan ekonomi (GDP) harus mencapai 5,85%. Data Bank Dunia menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi (GDP) periode 2011- 2022 adalah sebesar 4,57% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan (GNI) per- kapita adalah hanya sebesar 3,5%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 1,07 persen poin. Gambar 1 menunjukkan berbagai skenario pertumbuhan ekonomi dan proyeksi kapan Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan asumsi batas bawah UIC sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar US$ 13.846 dengan pertumbuhan GNI per-kapita sebesar 5% per-tahun (setara dengan pertumbuhan ekonomi 6%), maka Indonesia akan menjadi UIC pada tahun 2044. Sedangkan dengan asumsi pertumbuhan GNI per-kapita sebesar 7% per tahun Indonesia menjadi UIC pada tahun 2038. Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5%- 7% sangat sulit dicapai (Bulman et al., 2017), dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap-tiap periode (5%, 4% dan 3%) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di tahun 2045. Skenario pertumbuhan berbeda-beda merujuk pada pengalaman negara lain dimana rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak pertama kali melewati batas UMIC sampai tahun 2022 adalah 6,7% di Cina, 2,18% di Thailand, 8 GNI adalah nilai total pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan GDP adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, tanpa memandang kewarganegaraan pemilik faktor produksi. GDP mengukur produksi di dalam suatu negara, sementara GNI mengukur pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara, terlepas dari di mana pendapatan tersebut diperoleh. 106
2,94% di Malaysia, 4,59% di Korea Selatan, dan 1,13% di Brasil (data diolah dari World Development Indicators). Kemiskinan Narasi Indonesia Emas 2045 didominasi tentang narasi Indonesia menjadi UIC, tetapi melupakan hal paling substansial dalam pembangunan yaitu mengangkat derajat kehidupan kelompok miskin dan rentan serta menciptakan pemerataan pembangunan. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar bagi Indonesia dimana angka kemiskinan di tahun 2023 adalah sebesar 9,36% dan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi kemiskinan tahun 2014 yaitu sebesar 11.25%. Gambar 2 menunjukkan angka kemiskinan Indonesia baik dengan ukuran kemiskinan BPS maupuan Bank Dunia (US$ 2,15 & US$ 3,65) sulit mencapai angka 0% di tahun 2045. Stagnasi penurunan kemiskinan disebabkan ketika angka kemiskinan mendekati 10% maka sebagian besar dari mereka merupakan kelompok miskin kronis (Dartanto et al., 2020). Dartanto et al. (2020) dengan melacak rumah tangga yang sama menunjukkan sebanyak 22,5% rumah tangga miskin di tahun 1993 tetap miskin 2014. Selain itu, kemiskinan merupakan makhluk hidup yang bersifat dinamis mengikuti perubahan ruang dan waktu. Penduduk miskin di Indonesia mudah sekali keluar ataupun masuk ke dalam jurang kemiskinan dimana dalam kurun waktu 2 tahun (2005-2007) sebanyak 72,5% (769 rumah tangga) kelompok rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan, sebanyak 509 rumah tangga bukan miskin jatuh menjadi kelompok miskin (Dartanto & Nurkholis, 2013). Fenomena kemiskinan dinamis serta kerentanan rumah tangga di Indonesia membuat mimpi kemiskinan 0% akan sulit terealisasikan. 107
Gambar 2. Proyeksi Kemiskinan tahun 2024-2045 Sumber: Estimasi Penulis Catatan: Data Kemiskinan BPS 2024-2025 dan Data Kemiskinan WB (3.65 PPP & 2.15 PPP) 2023-2045 merupakan data proyeksi dengan pengalaman penurunan kemiskinan selama tahun 2014-2023. Penulis khawatir bahwa obsesi berlebihan terhadap Mimpi Indonesia 2045 menjadi negara kaya akan mengubah orientasi kebijakan pemerintah serta alokasi sumber daya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran pada sektor padat modal. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak serta merta akan mengurangi kemiskinan jika mesin pertumbuhan dimotori oleh sektor-sektor dimana kelompok miskin dan rentan kurang terlibat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata- rata partumbuhan ekonomi Halmahera Tengah tahun 2019-2022 adalah sebesar 75,61% per tahun tetapi angka kemiskinan di Halmahera Tengah pada periode yang sama hanya turun sebesar 2,12 persen poin dari 14,12% (2019) menjadi 12 (2022). Oleh karena itu, pertanyaan pertumbuhan untuk siapa sangat penting untuk kita renungkan bersama? Mengejar pertumbuhan ekonomi semata akan menjadikan Indonesia kaya tetapi kemiskinan masih ada dimana-mana. 108
Apakah Indonesia Memiliki Syarat Perlu dan Cukup untuk Menjadi Negara Kaya? Suatu negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, resilien dan berkelanjutan untuk bisa naik kelas menjadi UIC. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, resilien dan berkelanjutkan membutuhkan kualitas sumber daya manusia unggul, stabilitas sosial dan politik, institusi yang inklusif serta faktor sosial budaya yang mendukung (Acemoglu & Robinson, 2012). Selain syarat perlu (necessary condition), untuk menjadi UIC dibutuhkan syarat cukup lainnya yaitu inovasi teknologi, infrastruktur yang baik, perdagangan internasional yang aktif, kebijakan ekonomi yang efektif dan hati-hati. Inovasi dan teknologi memungkinkan peningkatan produktivitas, sementara infrastruktur yang baik memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan dalam perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan ekspor, dan kebijakan ekonomi yang efektif dan hati-hati mendukung stabilitas ekonomi. Apakah Indonesia memiliki kondisi tersebut? Tabel 1 menunjukkan perbandingan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan negara upper middle-income countries (Cina, Brasil, Thailand, dan Malaysia) dan negara yang mampu keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah (Korea Selatan). Perbandingan ini akan memberikan gambaran dan pembelajaran bagi Indonesia untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif, mendorong inovasi, dan memahami praktik terbaik. Kondisi Indonesia tahun 2022 dengan pendapatan per-kapita sebesar US$ 4,580 setara dengan kondisi Korea Selatan tahun 1988, Malaysia tahun 2004, Brasil tahun 2006, Cina dan Thailand tahun 2010. Dalam kurun waktu 18 tahun Malaysia belum mampu keluar dari middle income trap (US$ 11.780), sedangkan Thailand selama 12 tahun belum mampu menggandakan pendapatannya. Malaysia berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020, karena adanya pergantian kepemimpinan, Malaysia kemudian menggeser target menjadi 2030.9 Hanya Cina yang kemungkinan mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun. Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak Cina atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per-kapita yang sama dengan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut seperti Korea (12%), Cina (10,6%), Malaysia (6,8%) dan Thailand (7,5%) jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5%. Kemajuan ekonomi negara-negara tersebut kecuali Brasil ditopang oleh sektor manufaktur dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28% (Korea Selatan), 30% (Malaysia), 32% (Cina). Selain itu, negara-negara tersebut 9	Razak. 109
juga memiliki keterbukaan ekonomi yang ditunjukkan oleh rasio ekspor terhadap PDB yang cukup tinggi. Indonesia juga mengalami premature deindustrialization (deindustrialisasi dini) dimana proporsi sektor manufaktur menurun sejak krisis ekonomi 1998 (Sander & Yoong, 2020), sehingga deindustriliasi dini menghambat transformasi ekonomi serta menghambat perpindahan tenaga kerja sektor pertanian yang rendah produktifitas ke sektor manufkatur yang tinggi produktifitasnya. Sebelum krisis Asia, produktivitas Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan-lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Cina tetapi saat ini Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan Indonesia dan total produktivitas Indonesia termasuk yang terendah di Kawasan (Hidayat et al., 2018). lebih faktor produktivitas Salah satu indikator penting untuk menjadi negara berpendapatan tinggi adalah persentasi ekspor barang tinggi dibandingkan persentasi ekspor manufaktur. Ekspor komoditas ini, termasuk elektronik canggih, perangkat lunak, farmasi, dan mesin khusus, dapat mendorong perkembangan ekonomi melalui beberapa mekanisme antara lain: 1) memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah, 2) penciptaan peluang kerja, khususnya bagi pekerja terampil, serta meningkatkan keahlian tenaga kerja secara keseluruhan dan produktivitas, 3) merangsang inovasi dan kemajuan teknologi, 4) meningkatkan daya saing negara di pasar global, 5) menarik investasi asing dan mendorong ekspansi ekonomi lebih, 6) mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional sehingga menciptakan stabilitas dan ketahanan ekonomi. Indonesia pada tahun 2021 memiliki rasio terendah (7,2%) dibandingkan dengan negara-negara lain ketika pertama kali masuk dalam UMIC dimana Cina (32,12%), Thailand (26,27%), Brasil (12,59%), Malaysia (50,86%). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspor manufaktur Indonesia didominasi oleh ekspor produk teknologi rendah dan juga produk manufaktur berbasis komoditas sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga serta pangsa pasar gampang tergantikan oleh negara-negara lainnya. teknologi Dalam kontek pembangunan berwawasan lingkungan, menunjukkan bahwa pola pembangunan Indonesia belum sepenuhnya berwawasan lingkungan. Tingkat polusi udara (PM2.5) di Indonesia tahun 2019 adalah 19,4 sedangkan Malaysia dengan pendapatan US$ 11.780 memiliki polusi udara 16,6, Brasil dengan pendapatan US$ 8,140 memiliki polusi 11,7, sedangkan Thailand dengan pendapatan US$ 7,230 memiliki polusi 27,4. Dengan tekanan global terhadap ancaman perubahan iklim dan komitmen dunia terhadap isu pembangunan keberlanjutan, transisi energi, ekonomi sirkular, maka tekanan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan pencemaran lingkungan karena berbagai studi menunjukkan terdapat trade off antara pertumbuhan ekonomi dan polusi (Kukla-Gryz, 2009; Chen and Chen, 2021). Oleh karena itu, Indonesia tidak Indonesia akan mengalami 110
memiliki keleluasaan seperti negara-negara lain ketika pertama kalinya memasuki UMIC. Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain , peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini. 111
Table 1. Perbandingan Kondisi Sosial Ekonomi: Indonesia vs. Negara Lain Indicators GNI per capita (current US$, Atlas) GDP per capita (current US$) GDP per capita (constant 2015 US$) GDP growth (annual %) Manufacturing value added (% of GDP) Exports of goods and services (% of GDP) Imports of goods and services (% of GDP) High-technology exports (% of manufactured exports) Indonesia 2022 4,580 4,788 4,074 5.3 18.3 24.5 20.9 7.2 (2021) South Korea 1988 4,520 4,749 8,119 12 27.6 32.5 26.2 N/A 2022 35,990 32,255 33,645 2.6 25.6 48.3 48.5 35.73 (2020) Malaysia 2004 4,710 4,924 7,004 6.8 30.4 115.4 95 50.86 (2009) 2022 11,780 11,792 11,372 8.7 27 73.8 66.9 51.67 (2021) Brazil 2006 4,830 5,866 7,535 4 14.1 14.4 11.7 12.59 2022 8,140 8,918 8,831 2.9 11.1 20 19.3 9.00 (2020) China 2010 4,340 4,551 5,647 10.6 31.6 24.7 23.5 32.12 2022 12,850 12,720 11,560 3 27.7 20.7 17.5 29.96 (2021) Gini ratio Population aged 15-64 (%) Health expenditures (% of GDP) Average years of schooling (15 - 64 y.o.) 0.379 67.9 3.4 (2020) 9.1 (2020) N/A 67.9 N/A 10.5 0.314 (2016) 70.9 8.4 (2020) 13.7 (2020) 0.464 63.6 2.9 10.2 0.412 (2021) 69.8 4.1 (2020) 12 (2020) 0.556 67.1 8.2 7.7 0.529 (2021) 69.9 10.3 (2020) 8 (2020) 0.437 72.9 4.2 8.3 0.371 (2021) 69 5.6 (2020) 9 (2020) Population using safely managed drinking water services (%) Population using the internet (%) PM2.5 air pollution, mean annual exposure (μg/m³) 30.3 66.5 19.4 (2019) N/A N/A N/A 99.3 97.2 27.4 (2019) 92.9 42.3 N/A 93.9 97.4 16.6 (2019) 78.1 28.2 N/A 87.3 80.5 11.7 (2019) N/A 34.3 53.3 N/A 75.6 47.7 (2019) Sumber: Kompilasi Penulis berdasarkan data WDI 112 Thailand 2010 2022 4,510 4,996 5,082 7.5 30.9 64.4 60.8 26.27 7,230 6,909 6,278 2.6 23.5 65.8 68.1 27.66 (2020) 0.394 71.9 3.4 8.5 0.351 (2021) 69.3 4.4 (2020) 9.3 (2020) N/A N/A 22.4 35.4 88 27.4 (2019)
Mobilitas Ekonomi Rumah Tangga di Indonesia: Rentan dan Terjebak di Kelas Menengah Gambaran kondisi makro dan perbandingan antar negara memberikan gambaran mobilitas ekonomi dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi. Kita perlu melihat lebih mendalam dari mobilitas ekonomi pada level rumah tangga apakah rumah tangga di Indonesia memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi untuk naik kelas. Apakah jebakan pendapatan kelas menengah nyata? Pola mobilitas rumah tangga di Indonesia dari kelompok miskin menjadi kelompok pendapatan kelas menengah dan pendapatan kelas atas bisa memberikan gambaran apakah rumah tangga di Indonesia bisa naik kelas secara sosial ekonomi atau terjebak pada kelas menengah. Jika mobilitas ekonomi rumah tangga mengalami rigiditas maka secara makro/negara juga akan mengalami kesulitan untuk lepas dari middle income trap. Dartanto et al. (2020) menganalisis rumah tangga yang sama dari data panel IFLS (Indonesia Family Life Survey) tahun 1993-2014 menunjukkan sebagian besar kelompok miskin di tahun 1993 dapat naik kelas di tahun 2014, dimana 34% kelompok miskin menjadi kelompok emerging, 34% menjadi kelompok kelas menengah, 9.5% menjadi kelompok kaya dan sisanya sebesar 22.5% tetap pada kondisi kemiskinan (Gambar 3). Gambar 3. Mobilitas Ekonomi Rumah Tangga Indonesia tahun 1993-2014 Sumber: Dartanto et al. (2020) 113
Dari Dartanto et al. (2020) diketahui bahwa ada sekitar 11,9% termasuk golongan kemiskinan kronis dimana rumah tangga ini selalu berada di kondisi kemiskinan di setiap survei yang dilakukan. Gambar 3 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 orang miskin akan tetap miskin dua puluh tahun kemudian. Berdasarkan Dartanto et al. (2020), kita dapat menjelaskan stagnasi penurunan kemiskinan sejak tahun 2012 dan kemungkinan angka kemiskinan tidak akan mencapai angka nol di tahun 2045 (Gambar 2). Gambar 3 juga memberikan gambaran bahwa kelas menengah di Indonesia sangat rentan jatuh miskin atau turun kelas dan sebagian besar kelas menengah di Indonesia terjebak pada kelas yang sama selama lebih dari 20 tahun. Hanya sekitar 1 dari 3 orang kelas menengah di Indonesia yang mampu naik kelas menjadi kelompok pendapatan atas selama periode 1993-2014. Sebanyak 27% kelas menengah akan mengalami penurunan kelas, sedangkan 42% terjebak dalam kelas yang sama. Sementara itu, Dartanto et al. (2023) menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi antargenerasi di Indonesia sangat tinggi dimana anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sangat luas untuk naik kelas melebihi kondisi orang tuanya, tetapi pada saat yang sama anak-anak Indonesia juga sangat rentan untuk turun kelas jauh dibawah kondisi orang tuanya. Selama kurun waktu 20 tahun, sebanyak 1 dari 10 orang anak keluarga miskin dapat naik kelas menjadi kelompok kaya, sedangkan pada saat bersamaan 1 dari 10 orang anak dari kelompok kaya juga jatuh miskin. Selain itu, 1 dari 3 orang anak dari kelompok kaya tetap menjadi menjadi kelompok kaya, sedangkan sisanya mereka turun kelas. Gambar 4. Mobilitas Absolut: Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran Orang Tua 1993 vs. Rata-Rata Pengeluaran Anak 2014 Sumber: Dartanto et al. (2023) 114
Gambar 4 menunjukkan mobilitas antar generasi absolut (absolute intergenerational mobility) dengan membandingkan kondisi orang tua di tahun 1993 dengan kondisi anak di tahun 2014 setelah mereka berumah tangga sendiri. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang berada di 40% terbawah memiliki mobilitas ekonomi yang cukup tinggi dimana kesejahteraan/pendapatan mereka melebihi kondisi orang tuanya, sedangkan anak-anak yang lahir dari 10% kelompok terkaya (masuk dalam kategori kelas menengah berdasarkan batasan yang disusun oleh Dartanto et al., 2020) mengalami kesulitan untuk naik kelas melebihi kesejahteraan orang tuanya. Kondisi ini bisa memberikan ilustrasi bahwa anak-anak usia 10 tahun yang lahir dari kelas 10% teratas, 21 tahun kemudian di tahun 2040-an banyak yang tidak dapat naik kelas dan terjebak di kelas menengah. Dinamika mobilitas ekonomi rumah tangga serta dinamika mobilitas antar generasi memberikan pesan bahwa rumah tangga di Indonesia mengalami kerentanan ekonomi, kesulitan untuk naik kelas. Fenomena ini dapat mempengaruhi fenomena makroekonomi dimana kemungkinan Indonesia akan mengalami kesulitan untuk keluar dari middle income trap. rumah tangga Tantangan Indonesia 2045: Ketimpangan dan Ketidaksetaraan Kesempatan Ketimpangan Pendapatan/Pengeluaran Pembangunan ekonomi inklusif dan kesetaraan kesempatan merupakan pondasi dan faktor kunci dalam mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045." Pemerintah perlu menjamin dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif memastikan bahwa manfaat ekonomi, termasuk lapangan kerja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, tersedia untuk semua warga negara. Kondisi ini akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil, harmonis dan mengurangi ketidakpastian sehingga mereka dapat bekerja dan berinovasi secara optimal. Pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga komponen utama yaitu partisipasi, kontribusi dan pembagian manfaat sehingga dampak dari pembangunan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak menjamin penurunan kemiskinan dan ketimpangan jika pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok kaya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi untuk mengejar mimpi tinggi bisa mengakibatkan permasalahan tersendiri jika pemerintah terlalu fokus pada pengembangan sektor- sektor padat modal sehingga yang terjadi Indonesia kaya tetapi ketimpangan dan Indonesia menjadi negara berpendapatan 115
kemiskinan ada dimana-mana karena kelompok miskin dan tenaga kerja tidak terdidik tidak mendapatkan manfaat besar adanya pembangunan di sektor padat modal. Data BPS menunjukkan bahwa periode liberalisasi dan industrialisasi sebelum krisis ekonomi 1998 mendorong kenaikan Gini Rasio dari 0,32 di tahun 1990 menjadi 0,355 di tahun 1996 dan ketika terjadi commodity boom di periode 2008-2014 terjadi kenaikan Gini Rasio dari 0,35 di tahun 2008 menjadi 0,414 di tahun 2014. Hal ini memberikan peringatan bagi kita semuanya bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi dapat meningkatan ketimpangan di masyarakat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan ketimpangan kepemilikan aset finansial/tabungan dimana 98,2% persen rekening (nilai sd 100 juta) hanya menguasai 13,9% dari total tabungan, sedangkan 0,03% persen rekening (nilai di atas 5 Miliar) menguasai 47,5% dari total tabungan. Data Sensus Pertanian dari BPS menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan aset tanah dimana 56% petani gurem hanya menguasai 12% total tanah pertanian sedangkan 6% petani terkaya menguasai 38,5% total tanah pertanian. Rasio Gini kepemilikan lahan sangat timpang yaitu 0,68. Ketimpangan akan mengakibatkan ketidakpercayaan sosial, kecemburuan sosial dan dapat menjadi memicu kekerasan dan konflik horizontal (Suryahadi et al., 2023; Whiteford, 2015). Gambar 5. Growth Incidence Curve Berdasarkan Periode 2000-2022 Sumber: Perhitungan Penulis berdasarkan data Susenas 2000-2022 Catatan: Tahun 2022, rata-rata pengeluaran per-kapita/bulan kelompok 10%, 20%, 60%, 80%, 90% adalah masing-masing Rp. 328,247, Rp. 410,951, Rp. 792,189 , Rp. 1,195,415, dan Rp. 1,735,507. 116
Gambar 5 menunjukkan Growth Incidence Curve (GIC) kurun waktu 2000-2022 yang dibagi-bagi berdasarkan periode presiden di Indonesia. GIC memberikan gambaran pertumbuhan kesejahteraan masing-masing kelompok pendapatan. Periode Presiden Megawati 2000-2004 menunjukkan bahwa GIC memiliki kemiringan positif dimana kelompok terkaya mengalami pertumbuhan ekonomi/kesejahteraan dua kali lebih besar dibandingkan kelompok termiskin. Pertumbuhan ekonomi periode Presiden Megawati mengindikasikan pertumbuhan ekonomi non-inklusif karena manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara merata. GIC Presiden SBY periode pertama menunjukkan pola yang sama dengan GIC Presiden Megawati tetapi dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Sedangkan GIC Presiden SBY periode kedua meggambarkan pertumbuhan ekonomi yang sangat inklusif dimana kesejahteraan kelompok terkaya (>8% per tahun) tumbuh 4 kali lebih cepat dibandingkan kesejahteraan kelompok termiskin (2% per tahun). Oleh karena itu, selama periode kedua Presiden SBY angka Gini Rasio sebagai ukuran ketimpangan mengalami kenaikan dari 0,367 tahun 2009 menjadi 0,414 tahun 2014. tidak Gambar 5 juga memberikan gambaran menarik dimana GIC Presiden Joko Widodo pertama dan GIC periode kedua berbanding terbalik. Pertumbuhan ekonomi di periode pertama bersifat inklusif dimana kelas menengah menikmati pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kelompok termiskin dan terkaya. Oleh karena itu, Gini Rasio dapat diturunkan menjadi 0,380 di tahun 2019. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi di periode kedua bersifat non-inklusif dimana manfaat dari kebijakan atau program pemerintah terfokus pada 20% persen kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas tetapi melupakan kelompok kelas menengah (40-80%). Bahkan kelompok 60%-80% mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, hal ini dapat mengakibatkan gejolak sosial karena kelas menengah dapat dengan mudah menyuarakan kekecewaan melalui berbagai saluran media. Melihat pola GIC, maka narasi keberlanjutan para calon presiden harus dipikirkan ulang. Melanjutkan berbagai kebijakan Presiden Jokowi periode kedua tanpa ada inovasi kebijakan yang bersifat out of the box akan menjauhkan mimpi Indonesia Emas 2045 karena pemerintah melupakan kelas menengah yang merupakan motor penggerak pembangunan pada jangka panjang. Kesetaraan Kesempatan (Equality of Opportunity) Ketimpangan outcome seperti pendapatan dan akumulasi aset fisik maupun finansial merupakan hasil dari ketidaksetaraan kesempatan yang dimiliki oleh individu. Kesetaraan kesempatan memungkinkan individu untuk mencapai potensi mereka tanpa hambatan. Dengan kesetaraan pendidikan, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi yang semakin berbasis pengetahuan. Pembangunan ekonomi inklusif dan kesetaraan kesempatan akan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, mengurangi 117
ketimpangan ekonomi, dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan. Studi Dartanto et al. (2020) menunjukkan bahwa kenaikan 1 tahun rata-rata lama pendidikan akan meningkatkan 5,64% kesempatan kelompok miskin naik kelas menjadi kelompo kelas menengah. Peningkatan pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 1% akan meningkatkan 21% probabilita rumah tangga untuk naik kelas dari kelompok miskin ke kelas menengah. Selain itu, pekerjaan formal dan kewirausahaan merupakan dua faktor utama yang dapat mendorong kelompok miskin naik kelas menjadi kelas menengah. Oleh karena itu, untuk mendorong masyarakat Indonesia naik kelas maka pemerintah harus fokus ketiga isu: pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan. Sistem Perlindungan Sosial: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Secara garis besar sistem perlindungan sosial di Indonesia berbentuk bantuan sosial (social assistance) yang bersifat non-kontribusi dan jaminan sosial yang bersifat kontribusi. Berbagai program bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT, dan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) dan ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar), Kartu Pra Kerja. Sedangkan program jaminan sosial yang berbentuk kontribusi dikelola oleh BPJS Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, program perlindungan sosial di Indonesia juga dapat dikatakan cukup adaptif, yang dapat terlihat ketika masa pandemi COVID-19 (khususnya di tahun 2020 dan 2021), pemerintah mengeluarkan beberapa program tambahan yang menambah jenis serta perluasan dari program. Program Jaminan Kesehatan Nasional sukses untuk menaikan akses layanan kesehatan di Indonesia melalui kepemilikan Asuransi Kesehatan dimana cakupan kepemilikan berdasarkan data Susenas 2022 adalah sebesar lebih dari 70%. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, Indonesia sudah mencapai Universal Health Coverage dimana saat ini sekitar 262 juta atau 94,6% penduduk sudah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tantangan program JKN Indonesia, adalah pemerataan membangun sistem Kesehatan yang efektif dan efisien, antisipasi transisi epidemiologi dimana beban penyakit tidak menular (non-communicable disease), meningkatkan peranan prentive and promotive care (Agustina et al., 2019). layanan Kesehatan yang berkualitas seluruh Disisi aspek ketenagakerjaan, cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih sangat kecil dan bias kepada kelompok pekerja formal. Pekerja informal tidak memiliki 118
jaminan ketenagakerjaan yang memadai yang memungkinkan mereka bisa bekerja keras tanpa cemas. Dartanto et al. (2018) menunjukkan bahwa pemberian bantuan iuran JKK dan JKM untuk 40% terbawah pekerja informal dan rentan atau sekitar 26,8 juta pekerja membutuhkan biaya sekitar Rp. 5,4 trilliun per tahun. Kepemilikan JKK akan menyelamatkan sekitar 13-32 ribu orang tidak jatuh miskin serta menjaga 40-76 ribu orang miskin tidak semakin miskin akibat kecelakaan kerja. Negara harus hadir dan adil untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan baik bagi pekerja formal maupun pekerja informal. Dartanto et al. (2023) menunjukkan sebanyak 63% pekerja indonesia bekerja di sektor informal dengan produktiftas rendah, rentan dan tidak ada perlidungan jaminan ketenagakerjaan. Selain itu COVID-19 mengakibatkan adanya scarring effect dan habituation effect di pasar kerja dimana banyak pekerja tidak bisa kembali bekerja di sektor formal dan sebagian dari mereka frustasi dan keluar dari angkatan kerja. Isu yang muncul dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia bukan pada ketersediaan program tetapi lebih kearah isu pentargetan program karena masih terjadi exclusion maupun inclusion error sehingga dapat mengurangi efektifitas program dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan. Pemerintah harus lebih inovatif untuk mewujudkan adaptive and inclusion social protection. Permasalahan utama dari adanya exclusion dan inclusion error terletak pada pemutakhiran data dalam menangkap pergerakan kesejahteraan rumah tangga. Pendekatan yang sebaiknya dilakukan dalam pendataan pentargetan penerima bansos bukan lagi hanya mengandalkan administrative/state driven tetapi dapat menuju on-demand driven, dimana masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan atau merasa dalam kelompok miskin dapat mendaftar/registrasi. Akses Pendidikan Berkualitas Indonesia mengalami perbaikan terkait dengan berbagai akses pendidikan, listrik, layanan kesehatan, dan air bersih, selain itu terdapat penyempitan gap akses berbagai layanan tersebut. Berdasarkan data Susenas, rata-rata lama pendidikan 20% kelompok terbawah (Q1) adalah 6 tahun (2004) menjadi 7,5 tahun (2022), sedangkan rata-rata lama pendidikan 20% kelompok teratas (Q5) adalah 9.7 tahun (2004) menjadi 10,9 tahun (2023). Selama kurun waktu tersebut, terjadi penurunan gap rata-rata lama pendidikan antara kelompok teratas dan terbawah adalah 3,7 tahun (2004) menjadi 3,4 tahun (2022). Perluasan akses pendidikan khususnya sekolah dasar sudah mencapai universal dan partisipasi sekolah menengah semakin mengalami peningkatan. Sejak pertengahan tahun 2000-an, pemerintah mencoba fokus untuk menggeser kebijakan pendidikan dari akses menjadi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi berbagai kebijakan dan investasi pendidikan belum menunjukkan hasil (Dharmawan and Suryadarma, 2021). Sejak 2000, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam 119
PISA untuk mengukur capaian kualitas pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun, serta melihat bagaimana posisi pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Terlepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, tampaknya belum membuahkan hasil. Capaian Indonesia pada kemampuan membaca yang awalnya menunjukkan tren naik, kembali ke titik awal (2000) pada 2018. Capaian pada kemampuan matematika dan sains pun relatif stagnan selama 20 tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, skor PISA Indonesia pada 2022 pun berpotensi terus menurun. Kualitas pendidikan sangat rendah dan juga sangat timpang antar daerah di Indonesia. Beatty et al. (2021) menunjukkan bahwa murid kelas 9 (3 SMP) hanya mampu menjawab 35,6% benar untuk pertanyaan matematika paling dasar. OECD (2019) melaporkan hanya sekitar 28-40% siswa usia 15 tahun mampu melewati batas minimum kemampuan matematika. Dharmawan dan Suryadarma (2021) dengan menggunakan hasil ujian nasional tahun 2017 memberikan gambaran bahwa capain siswa SMP di Labuhan Batu Selatan di Sumatera Utara dan Brebes di Jawa Tengah tertinggal kemampuan 2 tahun dibandingkan siswa-siswa di Banyuwangi dan Jombang Jawa Timur. Siswa SMP di Donggala, Sulawesi Tengah tertinggal kemampuannya lebih dari 5 tahun dibandingkan dengan siswa SMP di Kota Magelang. World Bank (2023) melaporkan pada tahun 2023, siswa Kelas 4 di Indonesia kehilangan kemampuan matematika setara dengan 11,2 bulan dan kemampuan bahasa sebesar 10,8 bulan dibandingkan dengan siswa Kelas 4 pada tahun 2019. Siswa dari rumah tangga miskin lebih terpukul dengan kehilangan belajar sebanyak 18,1 dan 27,2 bulan dalam matematika dan bahasa, yang menyebabkan ketimpangan dalam hasil belajar yang semakin melebar. Ketimpangan akses pendidikan berkualitas dan juga dampak learning losses selama pandemi pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pendapatan di masa mendatang. Mereka yang memiliki kemampuan lebih baik yang pada umumnya adalah siswa-siswa di Jawa-Bali dan juga siswa yang berasal dari kelompok non-miskin akan memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik, sedangkan kelompok lainnya akan semakin tertinggal. Pemerintah sungguh-sungguh untuk menyiapkan mempromosikan learning bukan schooling, mencetak kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, kerja, industri dan kebutuhan masyarakat, pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Peningkatan kualitas peserta didik tidak dengan jalan pintas melalui kenaikan kesejahteraan guru, tetapi butuh kebijakan extra ordinary untuk mencetak talenta unggul untuk mendukung mimpi Indonesia 2045. harus fokus secara 120
Catatan Akhir: Menavigasi Jalan Indonesia 2045 Mimpi Indonesia Emas 2045 menjadi negara berpendapatan tinggi, adil, makmur, dan berkelanjutan adalah mimpi seluruh anak bangsa. Ulasan kritis berdasarkan data, fakta, dan komparasi antar negara menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi syarat perlu dan syarat cukup untuk menuju negara berpendapatan tinggi seperti layaknya Cina, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brasil ketika mereka pertama kalinya masuk dalam kelompok Upper Middle Income. Dibandingkan pemerintah fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, sebaiknya pemerintah mendatang fokus untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif. Hal ini disebabkan, sebagian besar rumah tangga di Indonesia mengalami kerentanan ekonomi dimana sebanyak 12% rumah tangga mengalami kemiskinan kronis, kelas menengah sebagian besar terjebak di kelas yang sama selama 21 tahun sekaligus rentan turun kelas, dan kelompok kaya juga rentan jatuh ke kelompok pendapatan dibawahnya. Narasi keberlanjutan kebijakan Presiden Jokowi sebaiknya dipikirkan ulang, karena akan menjauhkan mimpi Indonesia Emas 2045. Pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif adalah motor utama pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di periode pertama Presiden Joko Widodo bersifat inklusif, sedangkan pertumbuhan ekonomi di periode kedua bersifat non-inklusif dimana program pemerintah terfokus pada 20% persen kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas tetapi melupakan kelompok kelas menengah (40-80%). Indonesia membutuhkan kebijakan extra ordinary di bidang pendidikan untuk mencetak talenta unggul untuk mendukung mimpi Indonesia 2045. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mempromosikan learning bukan hanya schooling, mencetak kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, kerja, industri dan kebutuhan masyarakat, pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Pemerintah Indonesia harus semakin mempromosikan kesetaraan kesempatan untuk akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan formal, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial menyeluruh dan adaptif yang merupakan modal utama dan satu-satunya untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Tanpa itu semuanya, mimpi Indonesia Emas 2045 akan menjadi Indonesia Cemas 2045. 121
Referensi Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., et al. (2019). Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress and Challenges. The Lancet 393(10166), 75-102. Adioetomo, S. M. (2020). Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia. In: S. M. Adioetomo & E. L. Pardede, eds. Memetik Bonus Demografi. Depok: Rajawali Pers, pp. 23-36. Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown. Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014, International Journal of Educational Development 85 (9), 102436, BPS (2022). Analisa Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk Dalam Pembangunan. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bulman, D., Eden, M. & Nguyen, H. (2017) Transitioning from Low-Income Growth to High-Income Growth: Is There a Middle-Income Trap?, Journal of the Asia Pacific Economy 22(1), 5-28, DOI: 10.1080/13547860.2016.1261448 Chen, F. & Chen, Z. (2021). Cost of Economic Growth: Air Pollution and Health Expenditure. Science of the Total Environment 755(1), 142543. Dartanto, T, Quarina, Q., Siregar, C. H., Lumbanraja, A. U., Moeis, F. R., & Rahardi, F. (2018). Analisa Dampak Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan: Perspektif Sosial Dan Ekonomi. BPJS Ketenagakerjaan-LPEM FEB UI: Naskah Akademik. Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993-2014. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56(2), 193-224. Dartanto, T., Can, C. K., Moeis, F. R., & Rezki, J. F. (2023). A Dream of Offspring: Two Decades of Intergenerational Economic Mobility in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(2), 209-241. Dartanto, T., Susanti, H., Augustin, E. & Fitriani, K. (2023). Reemployment during the Covid-19 Pandemic in Indonesia: What Kinds of Skill Sets are 122
Needed?, Cogent Economics & Finance 11(2), DOI: 10.1080/23322039.2023.2210382 Dartanto, T. & Nurkholis (2013). The Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia: Evidence from Panel Data. Bulletin of Indonesian Economic Studies 49(1), 61-84, DOI: 10.1080/00074918.2013.772939 Dharmawan, G. & Suryadarma, D. (2021). Education Quality across Indonesia's Districts: Estimations from a Policy Experiment. Journal of Southeast Asian Economies 38(3), 401-425 Hidayat, F. M., Saputro, A. N., Maula, B. F. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Bappenas: Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik. data- Kukla-Gryz, A. (2009). Economic Growth, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis. Ecological Economics 68(5), 1329-1339. OECD (2019). PISA 2018 Results Volume I: What Students Know and Can Do. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. Sander, F. G. & Yoong, P. S. (2020). Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia: where are all the good jobs? are-All-the-Good-Jobs.pdf Suryahadi, A., Al-Izzati, R., Suryadarma, D. & Dartanto, T. (2023). How Inequality Affects Trust in Institutions: Evidence from Indonesia. Asian Economic Policy Review 18(1), 73-91. Whiteford, P. (2015). Inequality and Its Socioeconomic Impacts. The Australian Economic Review 48(1), 83-92. World Bank (2023). Indonesia Economic Prospects (IEP) June 2023: The Invisible Toll of Covid-19 on Learning. Jakartaa: World Bank. learning World Development Indicators. 123
Membuka Potensi Ekonomi Digital: Perlunya Peningkatan Sektor TIK di Indonesia Oleh: Prani Sastiono, Ibrahim K. Rohman, Chaikal Nuryakin, Listia Tyara, Tarisha Yuliana Sorotan Utama Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Namun, terdapat kebijakan yang harus diambil untuk menghadapi beberapa tantangan ke depan sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan tidak lagi menjadi konsumen digital semata: Kebijakan yang mendorong R&D dan inovasi diperlukan untuk memperkuat permintaan terhadap peralatan digital domestik (network element). Untuk mencapai potensi ekonomi digital yang optimal, akses telekomunikasi yang merata dan berkualitas menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di samping membenahi struktur persaingan industri telekomunikasi. Di sisi penyedia aplikasi/platform, digital talents berkualitas dalam jumlah yang cukup juga harus didorong untuk mendukung munculnya lebih banyak startups yang tangguh. Di sisi konsumen ekonomi digital, literasi digital dan finansial merupakan syarat untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital yang produktif dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, kebijakan ekonomi digital yang selama ini terfragmentasi perlu diperbaiki sehingga dapat lebih fokus, kohesif dan komprehensif. Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi di ASEAN. Pada laporan e-Conomy SEA (2020), tercatat ukuran ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD 77 miliar atau tumbuh sebesar 22% (y.o.y). Pada tahun 2025, diproyeksikan pula sektor e-commerce Indonesia akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 17%, dengan total nilai sebesar USD 95 miliar (Google, Temasek, and Bain & Co, 2022). Walaupun pencatatan pertumbuhan tersebut dapat mengindikasikan adanya optimisme dalam kemajuan 126
perekonomian nasional, namun penting diingat bahwa kalkulasi menggunakan angka penjualan menggambarkan peningkatan nilai tambah yang terjadi. (Gross Merchandise Value) dan tersebut tidak Meskipun terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat kemajuan dalam ekonomi digital Indonesia. Ookla (2023) melaporkan, skor kecepatan internet unduh Indonesia hanya sebesar 20,17 Mbps dan tergolong sebagai kategori rendah di ASEAN. IMD World Digital Competitiveness Report (2022) mengungkapkan bahwa daya saing digital Indonesia berada di peringkat 51 dari 63 negara, dengan skor 56,14. Peringkat ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand (peringkat ke-40) dan Malaysia (peringkat ke-31). Di samping itu, masalah perlindungan data dan literasi finansial digital juga masih menjadi masalah di Indonesia. telah mencapai kemajuan yang signifikan, Bentuk negara kepulauan, juga turut menimbulkan tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia menghadapi masalah ketidaksetaraan tingkat digitalisasi antar daerah, rendahnya keterampilan digital, hingga rendahnya inovasi dikalangan para pelaku industri. Masalah-masalah tersebut berujung dengan Indonesia menjadi negara konsumen teknologi. Indonesia. Akibatnya, Menelisik Masalah dalam Ekosistem TIK Indonesia Heeks (2008) menjelaskan bahwa akar masalah ekonomi digital suatu negara dapat diketahui dengan menganalisa pengembangan ekosistem TIK-nya. Heeks (2008) menjelaskan, ekonomi digital dapat diuraikan sebagai segmen output ekonomi yang eksklusif atau sebagian besar berasal dari teknologi digital, yang ditandai oleh model bisnis yang berpusat pada barang atau layanan digital. Sedangkan, OECD (2012) mendefinisikan ekonomi digital sebagai TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang merujuk pada berbagai jenis jaringan komunikasi dan teknologi yang digunakan di dalamnya sebagai akselerator pertumbuhan produktivitas. Fransman (2010) - sebuah kerangka kerja yang juga digunakan oleh Komisi Eropa - mendefinisikan ekosistem TIK sebagai integrasi yang mencakup pasar digital, jaringan, layanan yang dilengkapi dengan aplikasi dan konten, dan diatur oleh regulasi dan undang-undang. Ekosistem ini terdiri dari tiga lapisan yang berbeda (Gambar 1). Terdapat Lapisan 1, disebut sebagai elemen yang terhubung; Lapisan 2, yang disebut operasi jaringan; dan Lapisan 3, mencakup platform, konten, dan aplikasi. Dalam ketiga lapisan ini, terdapat hubungan simbiotik. Lapisan terakhir mencakup pengguna TIK. Berikut penjelasan lebih lanjut dari setiap lapisan yang dikutip dari Fransman (2010) dan tantangan yang dihadapinya. 127
Gambar 1. Ekosistem ICT Sumber: Fransman, 2010 Lapisan 1: Networked Elements. Lapisan 1 terdiri dari perangkat yang mampu terhubung ke internet, termasuk peralatan telekomunikasi. Di Indonesia, lapisan ini mengalami perkembangan yang lambat. Hal ini tercermin dari defisit pada neraca berjalan jasa TIK Indonesia yang terus meningkat (Gambar 2) dan nilai impor barang TIK yang melebihi ekspor barang TIK (Gambar 3). Lebih lanjut, kurangnya permintaan produk domestik TIK memiliki konsekuensi terhadap lesunya R&D yang akhirnya akan kembali memperlemah permintaan domestik di masa datang. Menurut data dari industri besar dan menengah (2017), biaya R&D rata-rata perusahaan TIK berada di kisaran Rp1.763.794. Lesunya R&D telah berimplikasi terhadap rendahnya inovasi pada perusahaan TIK dilapisan ini. Apabila dibiarkan, ketertinggalan pengembangan TIK pada lapisan ini akan semakin sulit dikejar. 128
Gambar 2. Pertumbuhan Defisit Neraca Berjalan Indonesia Jasa Sektor TIK Indonesia 2016-2022 (Juta USD) Sumber: Bank Indonesia, 2023 Gambar 3. Ekspor dan Impor Barang TIK Indonesia Tahun 2016-2021 (% Total Ekspor Barang) Sumber: CEIC Lemahnya perkembangan produk digital di lapisan 1 membuat para pelaku usaha menggeser penggunaan produk digital dari asing. Hal ini akan memicu resiko atas terjadinya kebocoran data hingga peretasan data pribadi. Kemenkominfo (2023) menyatakan terkait keamanan siber nasional, perlindungan data, dan data lintas batas. Pada tahun 2021, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkirakan kerugian ekonomi sebesar Rp 14,2 triliun akibat terdapat beberapa masalah 129
serangan siber dan melaporkan bahwa 22% dari perusahaan Indonesia mengalami serangan siber. ini meliputi operator Lapisan 2: Network Operating. Operator telekomunikasi (baik tetap maupun seluler), operator TV kabel, operator satelit, dan operator penyiaran. Masalah pada lapisan 2 ditandai oleh akses internet yang tidak memadai dan tidak merata. jaringan Di pedesaan dan daerah terpencil, perusahaan telekomunikasi tidak memiliki insentif untuk membangun BTS (Base Transceiver Stations). Menurut laporan Kominfo (2020), BTS di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh Telkomsel (1.158 lokasi). Sementara BTS yang dibangun oleh operator yaitu XL Axiata (360 lokasi) dan Indosat Ooredoo (164 lokasi) masih terbatas. Gambar 4 menunjukkan distribusi jumlah BTS yang timpang di wilayah Indonesia. Di perkotaan, operator telekomunikasi melakukan persaingan pada harga daripada memastikan layanan berkualitas tinggi. Akibatnya, kualitas layanan telekomunikasi kurang baik. Contohnya, kecepatan 5G di Indonesia hanya sebesar 69,3 Mbps, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand (140,9 Mbps), Filipina (136,6 Mbps), dan Hong Kong (136,3 Mbps) (Speedtest Global Index, 2023). Selain itu, lapisan ini juga dihadapkan pada prevalensi yang signifikan dari kasus korupsi pada pengadaan infrastruktur telekomunikasi, yang diperparah oleh kurangnya regulator telekomunikasi independen di Indonesia. Gambar 4. Distribusi Jumlah BTS Milik Telkom di Indonesia Sumber: Nperf, 2023 Untuk mengetahui penyebab hal ini, kita perlu memperhatikan struktur pasar telekomunikasi. Pada tahun 2022, Indeks Herfindahl-Hirschman untuk Indonesia mencapai 48,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar telekomunikasi di Indonesia 130
sangat terkonsentrasi, dengan sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh PT Telkom Indonesia (66%) (Gambar 5). Diiringi dengan Indeks Lerner yang relatif tinggi dalam kisaran 0,5, yang menunjukkan bahwa pasar Indonesia menetapkan harga lebih tinggi dari biaya marjinal (Tabel 1). telekomunikasi di Gambar 5. Pangsa Pasar & Indeks Herfindahl-Hirschman Pada Industri Telekomunikasi Indonesia 2008-2023 Sumber: Bloomberg, 2023 Table 1. Indeks Lerner di Indonesia dan 3 Negara ASEAN 2019 2020 2021 2022 Indonesia 0,48 0,52 0,56 0,49 Singapore 0,23 0,24 0,56 0,25 Malaysia 0,55 0,59 0,62 0,40 Thailand 0,41 0,47 0,46 0,37 Sumber: Bloomberg, 2023 Umumnya, konsentrasi pasar yang tinggi berkorelasi dengan pendapatan yang tinggi dan kemampuan investasi serta inovasi yang tinggi. Namun pada kasus Indonesia, 131
konsentrasi pasar yang tinggi tidak menghasilkan Pendapatan Rata-Rata Per Pengguna (ARPU) yang tinggi. Di antara empat negara ASEAN, ARPU Indonesia adalah yang terendah, yaitu sebesar 2,45 USD per bulan pada tahun 2021 (Gambar 6). Rendahnya ARPU dapat disebabkan oleh penetrasi smartphone yang rendah dan tarif data yang murah. Cable (2023) melaporkan tarif internet per 1 gigabyte, Indonesia adalah yang paling rendah ketiga di ASEAN pada tahun 2021 (Gambar 7). Sementara itu, pada tahun 2020/2021, tarif broadband/GDP per kapita Indonesia juga yang paling rendah keempat di ASEAN (Tabel 2), meskipun masih lebih tinggi dari 5%. ARPU yang rendah dapat menghambat perusahaan telekomunikasi di Indonesia dalam berinvestasi pada infrastruktur, inovasi, dan perluasan, termasuk pengembangan layanan. Namun demikian, hal ini dilakukan perusahaan sebagai strategi untuk mempertahankan pelanggannya akibat persaingan harga. Lebih lanjut, biaya peralihan antar operator (switching cost) yang rendah bagi beberapa segmen pengguna di pasar telekomunikasi juga memperparah persaingan harga dan menciptakan masalah efisiensi, baik di pedesaan maupun perkotaan. Gambar 6. ARPU vs Tingkat Penetrasi Telepon Pintar (dalam %) Sumber: Bloomberg, 2023 132
Gambar 7. Tarif Internet per 1 Gigabyte di Beberapa Negara ASEAN 2019-2021 (% PDB per Kapita Bulanan) Sumber: Cable, 2023a; World Bank, 2022 Tabel 2. Biaya Rata-Rata Broadband per Bulan di Beberapa Negara ASEAN 2017-2021 (% PDB per Kapita Bulanan) 2017 2018 2019 2020/2021 Brunei Darussalam 12,70 5,44 6,04 5,40 Indonesia 24,42 9,08 9,55 9,35 Kamboja 51,33 30,48 28,50 29,49 Malaysia 5,31 3,56 3,48 3,69 Myanmar 63,06 18,87 28,86 22,89 Filipina 16,61 15,08 11,97 18,76 Vietnam 27,13 4,53 4,33 4,21 Sumber: Cable, 2023b; World Bank, 2022 Lapisan 3: Platforms, Content, and Applications. Koneksi dan akses internet yang disediakan, dapat mendorong perusahaan dan individu untuk menghasilkan konten, aplikasi, dan layanan untuk digunakan oleh konsumen. Dengan kata lain, lapisan ini mencakup perusahaan digital yang beroperasi sebagai startup teknologi berbasis 133
layanan. Masalah pada lapisan ini didominasi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Startup juga menghadapi tantangan pendanaan di tengah terjadinya tech winter. Lebih lanjut, perlindungan data dan privacy pengguna startups baik e-commerce maupun fintech masih menjadi isu di Indonesia. Pada tahun 2015-2019, secara rata-rata, Indonesia memiliki jumlah lulusan Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) terendah kedua di ASEAN (Gambar 8). Peran dari lulusan STEM sebagai cerminan digital talents sangat penting dalam penciptaan startups unicorn dan decacorn baru yang tangguh di Indonesia. Para lulusan ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja high skills dari startups yang ada. Gambar 8. Persentase Rata-rata Lulusan STEM pada Pendidikan Tersier di ASEAN 2015-2019 Sumber: World Bank, n.d. Apabila ditelisik secara proporsi dari lulusan STEM di Indonesia, ditemukan bahwa lulusan STEM perempuan hanya sebesar 42% dari lulusan STEM laki-laki pada tahun 2021 (Forum Ekonomi Dunia, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam lulusan STEM di Indonesia. Lapisan Akhir: Konsumen - lapisan ini mencakup individu, perusahaan, dan pemerintah sebagai pengguna dari teknologi digital. Masalah di lapisan akhir berkaitan dengan literasi digital dan literasi keuangan. Literasi digital salah satunya dapat dilihat dari keterampilan digitalnya. Peringkat keterampilan digital Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi peringkat 52 dari 141 negara (Tabel 3). 134
Tabel 3. Peringkat Keterampilan Digital pada Populasi Tahun 2017-2019 Negara 2017 2018 Brunei Darussalam 47 46 Kamboja 109 107 Indonesia 34 39 Laos 72 81 Malaysia 13 11 Filipina 48 24 Singapura 7 6 Thailand 57 61 Vietnam 79 98 Jumlah Negara dalam Pemeringkatan 131 139 Sumber: World Bank, n.d. Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 26 negara yang berpartisipasi dalam OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy dengan skor literasi keuangan sebesar 13,3 (OJK, 2021). Pada tahun 2022, inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10%. Tingginya inklusi keuangan perlu dibarengi dengan tingginya literasi keuangan agar penggunaannya aman dan efektif. Namun, tingkat literasi keuangan Indonesia lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangannya (Gambar 9). Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif bagi perekonomian. Rendahnya tabungan, kecenderungan meminjam dari sumber-sumber pinjaman informal, serta utang yang berlebihan pada rumah tangga berpenghasilan rendah (Askar, 2020), telah memicu banyaknya pinjol ilegal di Indonesia yang telah mencapai 4.160 per tahun 2022 (OJK, 2022). Demikian, ini merupakan contoh masalah penggunaan pelayanan keuangan digital tanpa literasi yang baik. 135 2019 35 112 52 74 10 22 5 66 97 141
Gambar 9. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan (%) Sumber: OJK, 2022 Fragmentasi Pada Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia Selain tantangan di setiap lapisan, kebijakan digitalisasi di Indonesia tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Hal ini menghambat efisiensi dan kerja sama yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Inti dari kebijakan digitalisasi Indonesia berada pada (Kemenperin), (Kemenkominfo), dan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Di sisi yang lebih sempit, pengawasan kebijakan berada pada Indonesia, Kemenkominfo, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan digitalisasi Indonesia tersebar ini berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki PIC yang lebih terfokus, seperti Cina, Australia, Malaysia, Singapura, dan Jepang. lingkup Kementerian Perindustrian Informatika lingkup Bank Beberapa Penerapan Kebijakan di Negara Lain Lapisan pertama dapat dilihat dari produksi di sektor TIK. Berdasarkan Gambar 10, ekspor barang TIK Cina selama 2011-2022 berada di atas Indonesia dan rata-rata ASEAN. Cina melakukan reverse innovation misalnya pada beberapa ponsel Huawei. Huawei melakukan reverse innovation dengan cara melakukan konseptualisasi dan memproduksi barang di Cina (negara berkembang), namun berhasil menjadikan 136
Amerika Serikat (negara maju) sebagai pasar sekunder ponsel Huawei (Von Zedtwitz, 2015). Gambar 10. Ekspor Barang TIK pada tahun 2011-2021 (% Total Ekspor Barang) Sumber: CEIC Tingginya ekspor China di sektor TIK dipengaruhi oleh intervensi pemerintah untuk langsung untuk mendorong R&D. Pemerintah Cina memberikan pendanaan penelitian melalui pembentukan pusat-pusat penelitian, taman teknologi, dan rangkaian program. Torch merupakan program terpenting yang bertujuan menginisiasi inovasi dan startup melalui pembentukan klaster inovasi, inkubator bisnis teknologi, dan promosi venture capital. Pemerintah juga memberikan insentif untuk inovasi dalam bentuk tax bonus, bonus, dan tunjangan staf R&D, pemotongan tarif pajak perusahaan, dan subsidi R&D (Ding Li, 2015, dalam Konig et al., 2022). Lapisan kedua dapat dilihat dari penetrasi internet. Jepang memiliki serat optik nasional yang sangat besar termasuk jaringan kabel bawah laut yang mengelilingi kepulauan Jepang. Jepang juga merupakan pusat utama jaringan bawah laut antarwilayah dan trans-Pasifik ( ITU, 2018). Jepang memiliki peraturan utama di sektor telekomunikasi yaitu Telecommunications Business Act 1985. Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) juga menciptakan "IoT Comprehensive Strategy" pada tahun 2017 sehingga perangkat IoT akan mengumpulkan big data dan memberikan solusi permasalahan dengan menganalisisnya menggunakan AI. Misalnya, MIC mendorong pembuatan model referensi layanan yang menggunakan IoT pada sharing economy, pertanian, kesehatan, dan menerapkan model-model ini 137
di seluruh Jepang. MIC juga berusaha menerapkan AI pada masyarakat dan mendorong AI yang lebih cerdas ( ITU, 2018). Lapisan ketiga dapat berupa mesin pencari atau jejaring sosial. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki content and application provider dengan pangsa pasar yang besar seperti Google dan Facebook. Meskipun memiliki banyak global tech giant, pemerintah Amerika Serikat juga mendukung talenta digital dan startup. National Science Foundation (NSF) di Amerika Serikat memiliki program NSF Scholarships in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (S-STEM). Program S-STEM mendorong kolaborasi, seperti kolaborasi antara akademisi, peneliti, administrator, industri, organisasi masyarakat lokal, dan lain-lain (National Science Foundation, 2022). NSF juga mendukung America's Seed Fund yang membantu startup dan perusahaan kecil mengubah ide mereka menjadi produk dan layanan yang dapat dipasarkan. Sejak tahun 2000, pemerintah mengeluarkan $130-$150 miliar per tahun untuk penelitian dan pengembangan (NSF, 2012, dalam Howell, 2017). institusi pendidikan tinggi, bisnis, Pada lapisan terakhir, dapat dilihat dari literasi dan inklusi keuangan. Hong Kong (Cina) merupakan negara dengan skor literasi keuangan tertinggi pada OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Hong Kong mengidentifikasi penduduknya ke dalam beberapa kelompok sasaran dalam Financial Literacy Strategy 2019. Penerapan strategi Hong Kong berbeda untuk setiap kelompok sasaran yang dapat dibagi menjadi tiga kategori strategi yaitu fokus utama, relevan, atau pendidikan (Tabel 4). Tabel 4. Strategi di Berbagai Kelompok Sasaran di Hong Kong Anak Muda Orang Dewasa yang Bekerja Lansia Kelompok Rentan Anak Sekolah Mempersiapkan keuangan untuk tujuan pribadi di masa depan Fokus utama Relevan Relevan Relevan Pendidikan Menabung lebih banyak untuk masa pensiun Fokus utama Fokus utama Relevan Relevan Pendidikan Memanfaatkan pendapatan yang terbatas Fokus utama Relevan Fokus utama Fokus utama Pendidikan 138
Anak Muda Orang Dewasa yang Bekerja Lansia Kelompok Rentan Anak Sekolah Membangun ketahanan terhadap kesulitan keuangan Relevan Relevan Fokus utama Fokus utama Pendidikan Memilih produk keuangan yang sesuai Fokus utama Fokus utama Fokus utama Fokus utama Pendidikan Sumber: Investor and Financial Education Council, 2019 Rekomendasi Pada lapisan pertama, Pemerintah Indonesia telah memberikan ketentuan bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk telekomunikasi. TKDN pada perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet memiliki bobot 70% untuk aspek manufaktur, 20% untuk aspek pengembangan, dan 10% untuk aspek aplikasi (Permenperin No. 29/M- IND/PER/7/2017). Pemerintah dapat meningkatkan bobot untuk pengembangan guna memberikan insentif yang lebih besar bagi pengembangan R&D, inovasi, dan pengembangan SDM di dalam negeri. Pemerintah juga perlu memberikan insentif seperti tax allowance dan tax holiday agar perusahaan-perusahaan, terutama produsen barang TIK, memproduksi barangnya di dalam negeri. Insentif lain yang bisa diberikan adalah subsidi R&D termasuk untuk pengembangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, strategi jangka panjang diperlukan untuk membangun keunggulan pada lapisan ini. Pada lapisan kedua, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk perluasan infrastruktur komunikasi seperti pembangunan BTS dan proyek broadband Palapa Ring, serta SATRIA. Pembangunan infrastruktur komunikasi berkualitas dan juga dapat mendorong network dan merata perlu dilanjutkan. Pemerintah infrastructure sharing dari penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi. Intervensi pasar untuk mendorong persaingan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas layanan juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pada lapisan ketiga, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta digital dan lulusan STEM. Untuk mengurangi kesenjangan digital, pemerintah telah menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship (DTS) yang perlu disosialisasikan lebih luas, terutama di luar Jawa. Kemudian, Pemerintah 139
Indonesia dapat mendukung startup dengan mempertemukan startups dengan investor. Pendirian inkubator inovasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas, mendorong keberlanjutan, dan meningkatkan profitabilitas startups dapat membantu hal ini. Lebih lanjut, penegakan peraturan perlindungan data dan konsumen baik e- commerce maupun fintech perlu terus dijaga. Pada lapisan terakhir, pemerintah Indonesia dapat membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok sasaran berdasarkan generasinya untuk peningkatan literasi digital masyarakat yang lebih tepat sasaran. Pertama, melakukan pendampingan generasi baby boomer, yang tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat dan aplikasi yang bermanfaat. Kedua, merancang program peningkatan keterampilan pekerja generasi X agar dapat memanfaatkan platform dan alat digital dengan lebih efektif (Deloitte, 2022). Ketiga, meningkatkan kualitas alat dan aplikasi digital agar pemanfaatannya lebih optimal bagi generasi Y/Milenial. Keempat, melakukan peningkatan teknologi (Turner, 2015) dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran agar generasi Z menggunakan TIK dengan bijak. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga perlu mengatasi fragmentasi kebijakan digitalisasi. Pembentukan satu kementerian yang berfokus pada kebijakan digitalisasi mungkin dapat menjadi opsi sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih fokus, kohesif dan komprehensif. 140
Referensi America's Seed Fund. (2023). About America's Seed Fund powered by NSF Askar, M. W., Ouattara, B., & Zhang, Y. F. (2020). Financial Literacy and Poverty Reduction: The Case of Indonesia (No. 1097). ADBI Working Paper Series. Bloomberg. (2023a). Telekomunikasi selular pt - company profile and news. BSSN (2021), 'Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021', go.id/s/Lyw8E4LxwNiJoNw Burhan, O. F. A. (2022, April 27). Kecepatan 5G indonesia Kalah Jauh Dibandingkan Negara tetangga. Teknologi Katadata.co.id. Cable. (2023a). Worldwide Mobile Data Pricing: The cost of 1GB of Mobile Data in 2023. 237 Countries Measured June to September Cable. (2023b). Global Broadband Pricing League Table 2023. CEIC. (n.d.). CEIC. Deloitte. (2022). is why-in-upskilling-gen-x Increasing digitization the why in upskilling Gen X. Fransman, M, (2010), The new Ict ecosystem: Implications for policy and regulation, Cambridge University Press. Ha, H., & Chuah, C. P. (2023). Digital economy in Southeast Asia: challenges, opportunities and future development. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal. Habibie Innovation Incubator. (2023). The Habibie Innovation Incubator, Hadengue, M., de Marcellis-Warin, N., & Warin, T. (2017). Reverse innovation: a systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 12(2), 142-182. 141
Heeks, R. (2008). Researching ICT-based enterprise in developing countries: analytical tools and models. Development Informatics Working Paper, (30). Hoan, P. T., & My, D. T. D. (2022). The Determinants of Vietnam's Information and Communication Howell, S. T. (2017). Financing innovation: Evidence from R&D grants. American economic review, 107(4), 1136-1164. Howell, S. T. (2017). Financing innovation: Evidence from R&D grants. American economic review, 107(4), 1136-1164. IMD World Competitiveness Center. (2022). IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022. Indonesia. Opensignal. (2022). Indonesia's mobile and broadband internet speeds. Speedtest Global Index. (2023). ITU. (2018). Measuring the Information Society Report 2018. ITU. (2018). Measuring the Information Society Report 2018. Investor and Financial Education Council. (2019). Financial Literacy Strategy 2019. 2019.pdf Kemenkominfo. (2022). Digital Talent Scholarship (DTS) Program Participants Data. Konig, M., Storesletten, K., Song, Z., & Zilibotti, F. (2022). From imitation to innovation: Where is all that Chinese R&D going?. Econometrica, 90(4), 1615-1654. Konig, M., Storesletten, K., Song, Z., & Zilibotti, F. (2022). From imitation to innovation: Where is all that Chinese R&D going?. Econometrica, 90(4), 1615-1654. Laporan e-Conomy Sea 2022 Memproyeksikan Ekonomi Digital Indonesia Akan mencapai US$77 Miliar Pada Akhir Tahun. Blog resmi Google di Indonesia. 6). (2022, November 142
Indonesia.html Manyika, J. et al., 2013. Lions Go Digital: The Internet's Transformative Potential in NY. Africa, McKinsey Global Institute, New York, National Science Foundation. (2022). NSF Scholarships in Science, Technology, (S-STEM). Engineering, e%2C%20or%20graduate%20degrees and Mathematics OECD. (2012). The Digital Economy. Digital-Economy-2012.pdf OJK. (2021). 2021-2025 National Strategy on Indonesian Financial Literacy. Financial-Literacy-(SNLKI)-2021--- OJK. (2022). Press Release - 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey. OJK. (2022). Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Ilegal. Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal.aspx Peta Cakupan 3G / 4G / 5G, Indonesia. Cakupan 3G / 4G / 5G dalam Indonesia - 2.5678942164342513&lg=118.01999999999998&zoom=5 (2023). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. 13 Juli 2017. Jakarta. 143
Rohman, I. K. (2022). Indonesia's Digital Economic Strategies 2021-2030 [PowerPoint slides]. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sebaran BTS di daerah 3T Indonesia, Mayoritas Jaringan Telkomsel: Databoks. Pusat (2023). Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Technologies Exports to the European Union. Foreign Trade Review, 57(2), 148-159. Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and social interest. The Journal of individual Psychology, 71(2), 103-113. UNICEF. (2021). Digital Literacy in Education Systems across ASEAN. Von Zedtwitz, M., Corsi, S., Søberg, P. V., & Frega, R. (2015). A typology of reverse innovation. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 12-28. World Bank. (Constant (2022). GNI per Capita 2015 US$). World Bank. (n.d.). Education Statistics. (ISCED-and-Tertiary)/id/cd77ac48# World Bank. population. (n.d.). GCI 4.0: Digital skills among World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. Worldwide Mobile Data Pricing 2023: 1GB cost in 237 countries. Cable.co.uk. (2023). 144
Strategi Kreatif Memacu Ekonomi Kreatif: Kokreasi, Kekayaan Budaya, dan Orientasi Pasar Global Oleh: Mohamad Dian Revindo, Sulistiadi Dono Iskandar, Naufal Zaki Arrafif, Calista Endrina Dewi Sorotan Utama Ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus inklusif karena karakteristiknya yang berbasis pada ide terlepas dari usia, gender, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, letak geografis maupun skala usahanya. Meskipun demikian, perkembangan Ekraf Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pengembangan Ekraf Indonesia memerlukan strategi besar yang bertumpu pada ekosistem kokreasi, kekayaan budaya dan orientasi pasar global. Strategi besar tersebut perlu mewarnai kebijakan pengembangan 16 subsektor Ekraf pada jangka pendek dan panjang, juga perlu mewarnai turunan kebijakan dalam bidang SDM, keuangan, infrastruktur, teknologi dan akses pasar. Khusus untuk produk kreatif, penguatan orientasi pasar global perlu menyasar bukan hanya pada produk-produk Indonesia yang telah memiliki daya saing internasional, tetapi juga produk kreatif lain yang permintaannya cenderung tinggi dan tumbuh cepat di pasar global. Latar Belakang Ekonomi kreatif (Ekraf) mengacu pada suatu konsep dinamis dimana aset kreatif digunakan sebagai sumber pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Sonobe, et al., 2022). Dengan demikian, Ekraf adalah suatu konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas, mengandalkan ide dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi utamanya. Di Indonesia Ekraf dibagi ke dalam 16 subsektor, yaitu Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Film, Animasi, dan Video; Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Fesyen; Aplikasi dan Game Developer; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; Televisi dan Radio (Kemenparekraf, 2021). Ekraf telah menempati peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebelum Pandemi Covid-19 Ekraf tumbuh rata-rata 9,13% secara nominal (2010-2019) dan (PDB) pada 2019 lalu menyumbang 7,28% pada Produk Domestik Bruto 146
(Kemenparekraf, 2020). Pada tingkat global, Ekraf menyumbang 3% terhadap PDB global (UNESCO, 2021) dan 21% dari total ekspor barang dan jasa (UNCTAD, 2022). Pada saat Pandemi Covid-19 lalu (terutama 2019-2021) sebagian subsektor Ekraf sangat terpukul, terutama yang aktivitasnya melibatkan kehadiran fisik dan mengandalkan person experience karena adanya adanya pembatasan aktivitas di ruang publik. Akan tetapi, pasca pandemi bisnis live events pulih dengan cepat memenuhi pent-up demand seiring pelonggaran pembatasan sosial. Selain itu, pandemi serta meningkatnya tensi ekonomi, politik dan keamanan dunia cenderung meningkatkan interaksi dan jangkauan masyarakat terhadap berita dan media digital, serta kesediaan membayar untuk memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Pada masa depan manusia akan semakin menghargai leisure time yang terbatas yang dapat diisi oleh beberapa produk Ekraf seperti, tontonan televisi dan streaming (termasuk saluran on-demand) serta industri video game. Tidak mengherankan jika ekonomi kreatif diperkirakan akan semakin penting lagi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi global. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tingkat global ekonomi kreatif tumbuh antara 8,6-10,3% setidaknya hingga 2030, melampaui pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan hanya mencapai 3%. Tabel 1: Tingkat Pertumbuhan Subsektor Ekraf Global dan Trennya Subsektor Pertumbuhan Global Tren dan Faktor Penentu Seni Pertunjukana 16,8% Meningkatnya permintaan akan seni pertunjukan virtual Aplikasi dan Game Developerb Seni Rupac 13,3% 1) Penggunaan VR dan AR akan berkembang dalam produk game seiring tuntutan user experience; 2) Untuk aplikasi, penggunaan ML dan IoT akan semakin meningkat; 3) Aplikasi berbasis cloud akan lebih banyak diminati Kesenian akan semakin beragam namun tetap didominasi oleh seni lukis modern 1) Penggunaan VR dan AR akan berkembang dalam produk game seiring tuntutan user experience; 2) Untuk aplikasi, penggunaan ML dan IoT akan semakin meningkat; 3) Aplikasi berbasis cloud akan lebih banyak diminati Kesenian akan semakin beragam namun tetap didominasi oleh seni lukis modern Desain Produkd 12,5% Penggunaan pencetakan 3D akan membuat kustomisasi produk tingkat tinggi tercapai Musike 11,8% Penggunaan AI akan mempersingkat waktu pembuatan musik dan menghadirkan musik kepada orang yang tepat pada saat yang tepat Fesyenf 11,5% Masa depan industri fesyen akan ditandai dengan meningkatnya permintaan akan pakaian sehat dan pakaian bekas (untuk mengurangi emisi), dan 147
Subsektor Pertumbuhan Global Tren dan Faktor Penentu semakin banyaknya pakaian yang dipersonalisasi oleh pelanggan. Kulinerg 10,8% Permintaan makanan sehat dan layanan pesan- antar makanan akan semakin meningkat Kriyah 10,4% Kerajinan tangan akan tetap berkembang di masa depan dan semakin terdigitalisasi Arsitekturi 7,4% Permintaan akan desain berkelanjutan akan semakin dituntut di masa depan Film dan Videoj 6,9% Industri film dan video akan menjadi sangat imersif, tergamifikasi, dan beragam Televisi dan Radiok 5,9% Televisi akan lebih didorong oleh pelanggan, radio akan tetap digunakan oleh masyarakat dan dapat diakses dimana saja Desain Komunikasi Visuall 5,2% Desain visual akan semakin berkembang berkat fitur Augmented Reality (AR) dan desain material yang dikembangkan oleh Google Animasim 5,2% Penggunaan Machine Learning (ML) akan memangkas waktu pembuatan animasi Periklanann 5,2% Penggunaan AI sangat penting untuk membuat iklan lebih dipersonalisasi oleh pengguna dan iklan di TV menjadi kurang dominan Desain Interioro 5,2% Teknologi akan memainkan peran dominan dalam karya desain interior. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) akan membantu desainer interior menghafal ribuan data proyek sebelumnya Fotografip 4,8% Akan ada penurunan penggunaan DSLR atau kamera digital - masyarakat lebih memilih menggunakan ponsel pintar, penggunaan AI dan VR akan meningkatkan pertumbuhan subsektor ini Penerbitanq 1,2% Self-publishing akan semakin berkembang, semua orang dapat menjadi penerbit buku Sumber: aThe Business Research Company (2023a); Boster, S (2020). bGlobe Newswire (2022a); Complete Connection (n.d.). Maruti Techlabs (2023). cThe Business Research Company (2023c); BBC (2019). dGrand View Research (2022b); Career Planner (n.d.). eGlobe Newswire (2022b); SoundCharts (2022). fStatista (2023); ISPO 148
(2023). gFortune Business Insights (2023); Food Business News (2014). hYahoo Finance (2022a); Kuensel Online (2022). iGrand View Research (2022a); Goavega (n.d.). jThe Business Research Company (2023b). kThe Business Research Company (2022); Morgan, B (2019). lDesign Squid (2021). mMcKinsey & Company (n.d.); Precedence Research (2021); Business of Animation (n.d.); nIMARC Group (2022); Deloitte (n.d.). oYahoo Finance (2022b); Spiceworks (2022). pResearch and Markets (2021); DigitalRev (2017). qTechNavio (2023); IBPA Online (2013). Bagi Indonesia, sektor Ekraf memiliki arti yang sangat strategis untuk mencapai cita- cita Indonesia emas 2045. Pertama, sektor Ekraf terbukti mampu diandalkan untuk menyerap tenaga kerja yang besar, lebih dari 20 juta orang pada 2021, dan daya serapnya justru meningkat pada masa pandemi (lihat Tabel 2). Daya serap ini disebabkan oleh sifat dari usaha Ekraf yang inklusif (dapat dilakukan secara individual, tidak selalu memerlukan Pendidikan tinggi, modal yang besar dan teknologi yang tinggi). Kedua, Indonesia memiliki modal yang besar untuk pengembangan Ekraf, yaitu kreativitas yang berbasis kekayaan budaya, kekayaan alam sebagai sumber bahan baku, serta kemampuan untuk melakukan kerja kolektif. Konteks Indonesia Tabel 2 kolom (ii), (iii) dan (iv) menunjukkan komposisi Sektor Ekraf nasional berdasarkan share dari subsektornya. Terlihat bahwa sektor ini didominasi oleh lima subsektor yaitu Kuliner, Fesyen, Kriya, Televisi dan Radio, serta Penerbitan, yang kesemuanya telah menyumbang lebih dari 90% nilai output. Meskipun demikian, empat dari lima subsektor tersebut mengalami penurunan share akibat pandemi kecuali Televisi dan Radio. Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan perbedaan komposisi Ekraf global dan Indonesia. Pertama, komposisi subsektor Ekraf global lebih merata, ditandai dengan adanya sepuluh sub sektor dengan kontribusi lebih dari 1%, dibandingkan dengan hanya tujuh di Indonesia. Kedua, meskipun sektor Kuliner, Fesyen dan Kriya sama- sama menjadi kontributor terbesar, tiga kontributor berikutnya pada tingkat global adalah Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Film, Animasi dan Video, adapun untuk Indonesia adalah Televisi dan Radio, Penerbitan dan Arsitektur. Tabel 2 kolom (v) dan (vi) menunjukkan pada periode 2011-2019 (pre-pandemi) subsektor yang tumbuh paling tinggi adalah Televisi dan Radio, disusul Film, Animasi dan Video dan Musik. Pada saat pandemi (2020), banyak subsektor yang pertumbuhannya negatif, terkecuali Televisi dan Radio, Aplikasi dan Game Developer, dan Desain Komunikasi Visual yang kesemuanya masih tumbuh dengan baik. Kolom (vii) menunjukkan Ekraf menyediakan kesempatan kerja untuk 16,1 juta orang pada 2019, dan pada masa pandemi daya serapnya justru meningkat menjadi 19,4 juta (2020) dan 21,9 juta (2021). Hal ini menunjukkan kemampuan sektor ini dalam 149
menyerap tenaga kerja karena sifatnya yang memungkinkan kerja dan kreativitas individual, tidak memerlukan modal besar dan teknologi yang tinggi. Sektor yang memiliki daya serap pekerja tertinggi adalah Kuliner, disusul secara berturut-turut Fesyen dan Kriya. Kolom (x) menunjukkan bahwa keseluruhan subsektor Ekraf belum berorientasi ekspor, kecuali Desain Komunikasi Visual (18,8%), Penerbitan (4,4%), Desain Produk (3,7%) dan Seni Rupa (2,4%). Pada sisi lain, kolom (xi) menunjukkan seluruh subsektor tidak memiliki ketergantungan yang besar pada input impor. Gambar 1. Komposisi Ekraf Indonesia 2020 (7 Sub Sektor Utama) Sumber: Kemenparekraf (2021) 150
Gambar 2. Perubahan Komposisi Ekraf Global (10 Sub Sektor Utama) Sumber: Diolah dari berbagai sumber (lihat Tabel 1) 151
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Subsektor Subsektor Arsitektur Subsektor Desain Interior Subsektor Desain Komunikasi Visual Subsektor Desain Produk Subsektor Film, Animasi, dan Video Subsektor Fotografi Subsektor Kriya Subsektor Kuliner Subsektor Musik Subsektor Fesyen Subsektor Aplikasi dan Game Developer Subsektor Penerbitan Subsektor Periklanan Subsektor Televisi dan Radio Subsektor Seni Pertunjukan Subsektor Seni Rupa Rata-rata Share Pra pandemi (2011- 2019) 2.35% 0.17% 0.06% 0.26% 0.17% 0.48% 15.94% 43.61% 0.48% 18.49% 1.90% 6.40% 0.83% 8.35% 0.27% 0.23% Share Pandemi (2020) 2.56% 0.19% 0.07% 0.27% 0.21% 0.54% 15.07% 41.30% 0.54% 18.16% 2.26% 6.26% 0.89% 11.12% 0.32% 0.24% Tabel 2. Ringkasan Kinerja Ekraf Indonesia Change Share 0.21% 0.02% 0.01% Rata-rata Growth Pra pandemi (2011- 2019) 12.25% 10.84% 11.85% Growth Pandemi (2020) 3.03% 1.97% 2.50% Jumlah TK 2019 52,424 4,865 2,489 Jumlah TK 2020 57,673 6,605 4,337 0.01% 0.04% 7.72% 13.12% 2.03% 1.29% 17,043 37,359 17,540 66,466 0.05% -0.87% -2.31% 0.06% -0.33% 0.36% 10.20% 7.91% 8.26% 12.39% 9.28% 11.20% 1.03% -2.39% -3.36% 0.17% -1.39% 6.14% 68,054 3,671,498 7,342,330 55,097 3,996,266 39,090 82,904 3,704,261 10,670,832 68,619 3,844,922 129,404 0.14% 0.06% 2.78% 0.04% 0.01% 9.07% 11.36% 14.19% 12.30% 9.59% 0.46% -3.05% 10.90% 0.86% -1.12% 471,804 38,773 68,266 164,456 43,027 16,072,839 415,637 36,643 82,233 155,938 47,732 19,391,746 Sumber: Kemenparekraf (2021) 152 Jumlah TK 2021 58,363 7,663 5,032 20,352 67,131 86,728 3,968,698 12,451,355 71,364 4,259,707 130,967 425,201 45,951 83,056 163,413 52,732 21,897,713 Share Ekspor 0.28 0.93 18.76 3.71 1.30 0.12 1.54 0.02 0.15 0.14 0.75 4.39 0.20 1.09 0.27 2.42 Usaha yang Menggunakan Input Impor 1.64 2.82 8.35 5.27 6.99 1.27 1.5 0.52 1 0.53 1.97 8.04 2.19 2.99 3.66 5.12 Kepemilikan HKI 3.31 9.1 5.76 6.27 12.21 1.07 1.15 1.82 1.44 0.94 2.33 4.69 3.04 5.68 6.64 2.48
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa dukungan untuk Sektor Ekraf. Dalam hal keuangan, terdapat perhatian atas akses pembiayaan yang masih menjadi salah satu hambatan. Sebagian besar pelaku (92%) masih mengandalkan pendanaan pribadi (BPS, 2016). Salah satu dukungan yang diberikan adalah formalisasi aset kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan dari lembaga keuangan melalui PP no. 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Melalui regulasi ini fasilitas pembiayaan meliputi pemanfaatan kekayaan intelektual bernilai ekonomi, dengan persyaratan berupa proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekraf, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekraf, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Agenda kedepan adalah diterimanya kekayaan intelektual sebagai standar aset perbankan, informasi asimetris, dan manajemen kekayaan intelektual itu sendiri dalam menghasilkan nilai ekonomi (WIPO, 2021). Dalam hal sumber daya manusia (SDM), dengan proporsi pekerja yang berpendidikan SMP dan masih tingginya angka informalitas (baik pekerja maupun usaha), perbaikan manajemen dan keterampilan SDM menjadi perhatian. Pengembangan SDM Ekraf dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, tidak terkecuali untuk kebutuhan industri kreatif, serta beberapa pelatihan seperti Baparekraf Digital Talent (BDT) yang diikuti pengembang aplikasi dan solusi digital. Dalam hal teknologi, dukungan infrastruktur dan teknologi menjadi salah satu faktor utama pengembangan ekonomi kreatif 2023-2024 (Kemenparekraf, 2023). Kemenparekraf dalam RPJMN 2020-2024 dilibatkan dalam proyek transformasi digital yang berada di bawah tanggung jawab Kominfo. Di antara sasaran dari proyek tersebut di antaranya adalah memperluas jangkauan fiber optik, pembelajaran berbasis TIK, dan fasilitasi pembangunan start-up. Ditambah lagi, dalam PP no. 24 tahun 2022, terdapat provisi insentif non-fiskal berupa penyederhanaan proses impor bahan baku dan/atau bahan penolong, termasuk di dalamnya piranti keras dan piranti lunak bagi pelaku ekonomi kreatif. Dukungan juga diberikan untuk membangun ekosistem kolaborasi antar pelaku usaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan Ekraf. Salah satu ekosistem yang diharapkan secara dinamis melibatkan pekerja, pelaku industri, dan pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Singashari di Malang pada tahun 2022 lalu. Kawasan ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata dan Ekraf berbekal lokasi geografis yang strategis, SDM yang besar dari wilayah aglomerasi sekitar serta pemerintah daerah yang mendukung. Dalam hal akses pasar, pemerintah mendorong digitalisasi dan ekspor produk kekayaan intelektual. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia hingga akhir 2021 telah membawa 9,2 juta UMKM subsektor kuliner, kriya dan fesyen ke marketplace. Selain itu, porsi transaksi produk domestik dalam perayaan Harbolnas 2022 mencapai Rp10 triliun, meningkat dibandingkan Rp8,5 triliun pada 2021. 153
Analisis Kebijakan Dari uraian pada bagian sebelumnya, dapat disarikan bahwa terdapat setidaknya tiga isu besar yang bisa menjadi fokus strategi untuk mendorong Ekraf pada masa depan, yaitu: 1) ekosistem yang mendukung kokreasi dan koproduksi; 2) pemanfaatan kekayaan budaya, dan; 3) peningkatan orientasi pada pasar global. Tiga strategi besar tersebut selaras untuk mengantisipasi tren subsektor Ekraf jangka pendek dan menengah sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3. Tabel 3. Tren dan Penentu Perkembangan Ekonomi Kreatif Tabel 3. Tren dan Penentu Perkembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Tren Jangka Pendek Tren Masa Depan Subsektor Arsitektura Adaptasi smart home dan sustainable design Bangunan vertikal yang padat dan multifungsi, adaptasi terhadap cuaca ekstrim, human-centric dan inklusif terhadap lansia Subsektor Desain Interiorb Subsektor Desain Komunikasi Visualc Subsektor Desain Produkd Subsektor Film, Animasi, dan Videoe Subsektor Fotografif Subsektor Kriyag Subsektor Kulinerh Akomodasi untuk penduduk yang menua (care-economy), untuk remote-working, dan multi-family residential) Pengembangan desain grafis yang memiliki keterkaitan yang kuat untuk mendukung sub-sektor lain Space design dengan IoT dan user experience Pengembangan 3D, virtualisasi, dan interaksi dengan pengguna Interactive products design Entertainment (audio, video, podcast) Moving images (Animasi) Event photography, lifestyle photography, dan fotografi komersial secara umum Produk kultural & recycable Produk kultural & makanan sehat Subsektor Musiki Promosi via sosial media, dominasi streaming platforms, virtual talents, & konser virtual Subsektor Fesyenj Subsektor Aplikasi dan Game Developerk Recycable products E-sports Recycable products; produk individual/ tailor made menggunakan 3D printing Virtual reality tour & pre-purchase experience Subsektor Penerbitanl Berita online, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, blangko cek, giro, obligasi, surat saham, paspor, tiket pesawat terbang, audio-book, online retail book-store Subsektor Periklananm Subsektor Televisi dan Radion Specific targeting consumers with data management & technology; Penguatan pada pembangunan brand Fokus pada live-content, integrasi dengan layanan OTT (over-the-top), dan integrasi vertikal dengan pembuat konten 154
Subsektor Subsektor Seni Pertunjukano Subsektor Seni Rupap Tren Jangka Pendek Tren Masa Depan Katalog digital interaktif & integrasi dengan layanan OTT Produk kultural Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber. aO'neill (2018); American Institute of Architects (2019); Abrams (2022); Flavell (2022); UN Environment Programme (2021); Handler (2021); Stern, Warren, & Forth (n.d.); Lewis (2018). bKarydes (2019); PWC & the Urban Institute (2022). cChen (2022). fMordor Intelligence (2023); Verified Market Research (2023). iAbidin & Lee (2023); Daniels (2019); Whateley (2023); Hunter-Tilney (2023); Nicolau (2023a); Nicolau (2023b); Young & Stevens (2023); Lee (2021); Onderdijk, Bouckaert, Van Dyck, & Maes (2023). lWordsrated (2023); EY-Parthenon (2021). nThe Weather Company (2023); Deloitte (2018). oVega (2022). Tiga strategi besar tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan Ekraf yang telah ada dalam berbagai aspek. Dalam hal perencanaan, Ekraf perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan sosial, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi definisi dan data Ekraf pada skala internasional perlu dilakukan secara berkala. Perlu juga dibangun lingkungan regulasi yang kondusif untuk perlindungan HKI pelaku Ekraf dan menjaga kekayaan budaya. Ekosistem Ekraf yang mendorong kokreasi dan koproduksi perlu terus dibangun. Klaster maupun KEK Ekraf perlu dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan fasilitas fiskal dan non-fiskalnya. Diperlukan lebih banyak platform penghubung pelaku Ekraf (penjual, konsumen, investor, regulator, Lembaga keuangan, dll). Diperlukan lebih banyak alokasi ruang publik untuk kreasi, termasuk perlunya terdapat gedung pameran dan pertunjukan yang memadai di seluruh daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Terkait dengan HKI, sistem pendaftaran yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu diapresiasi dan disempurnakan, terutama untuk mempermudah transaksi/kontrak dan kokreasi antar pelaku Ekraf. Pada tingkat internasional, Indonesia juga perlu mendorong kolaborasi. Pada tingkat lebih serius ASEAN Creative ASEAN, misalnya, perlu dipromosikan secara Entertainment Program, penyediaan grants and pendanaan kolaborasi, dan proyek percontohan kokreasi dan koproduksi pelaku Ekraf lintas negara (contoh: kerja sama seri komedi Korea dengan badan pariwisata Australia). Dalam hal teknologi, perlu dipastikan infrastruktur digital yang dapat diakses dan terjangkau, bukan hanya dalam bentuk akses internet, tetapi juga alat untuk digital creative production. Riset dan pengembangan teknologi dapat mengarah pada dua fokus. Pertama, internet of things (a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers (UIDs) and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction). Kedua, additive manufacturing (using data computer-aided-design (CAD) software or 3D object scanners to direct hardware to deposit material, layer upon layer, in precise geometric 155
shapes; adds material to create an object). Keduanya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing Ekraf. Dalam hal akses keuangan, dapat dipertimbangkan beberapa opsi intervensi. Intervensi langsung dapat mengambil bentuk community empowerment program, skema partnership dan conditional finance. Intervensi tidak langsung dapat berbentuk sponsorship matching dan investor matching. Lembaga keuangan juga dapat diarahkan untuk menguasai analisis kelayakan bisnis Ekraf dan memberikan advance of payments untuk proyek Ekraf (seperti untuk pembuatan film di Spanyol). Jika diperlukan, dapat juga diberikan penugasan perbankan atau pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan Ekraf. Pembiayaan perbankan melalui HKI sebagai jaminan yang telah difasilitasi oleh PP 24 tahun 2022 perlu terus dipantau perkembangannya pada tingkat implementasi oleh perbankan. Dari sisi fiskal, perlu diidentifikasi komponen input esensial produk kreatif untuk kemudahan pengadaannya serta penentuan tarif yang optimal untuk impor produk kreatif, terutama transaksi online. Di beberapa negara lain, pemerintah menyediakan spesifik credit program untuk Ekraf dengan bunga rendah dan mekanisme penyaluran yang tailored sesuai dengan karakter pelaku Ekraf setempat; mengalokasikan dana dan insentif untuk riset dan pengembangan Ekraf; memberi keringanan pajak untuk investasi di sektor kreatif dengan keterkaitan dan dampak pengganda yang besar; serta dukungan anggaran pemerintah atau keringanan pajak untuk kegiatan kreatif yang dipandang dapat menjadi barang publik. Dalam hal SDM, regulator perlu merekognisi freelancers sebagai jenis pekerja baru, dan memastikan standar kerja dan hak-haknya. Pengenalan dan pembelajaran TIK dasar perlu dimulai sejak sekolah dasar. Pada tingkat sekolah menengah-tinggi, peningkatan skill IoT dan AM perlu digalakkan melalui pelatihan masal, penambahan ke dalam kurikulum, atau penambahan jurusan vokasi. Bagi pelaku Ekraf, diperlukan perubahan mindset terhadap HKI dari perlindungan ciptaan kreatif menjadi sebaliknya kemudahan mentransaksikan ciptaan untuk untuk kokreasi kegiatan kreatif lainnya. Khusus untuk industri kreatif, diperlukan strategi pengembangan produk yang tidak hanya berorientasi pada pasar domestik, tetapi juga mulai menyasar pasar global. Pada tingkat subsektor, peningkatan orientasi ekspor perlu didorong pada pelaku kuliner, fesyen, kriya dan seni rupa, mengingat keempatnya memiliki share pasar global yang paling besar. Pada tingkat produk, strategi penentuan produk prirotias ekspor dapat menggunakan kombinasi antara: 1) pendekatan ex-post (produk yang telah memiliki keunggulan komparatif sebagaimana diidentifikasi pada Apendiks C, D dan E); dan 2) pendekatan ex-ante (produk yang memiliki potensi pasar global yang besar dan tumbuh cepat, sebagaimana diidentifikasi pada Apendiks F, G dan H). 156
Konklusi Ekonomi Kreatif memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus inklusif karena karakteristiknya yang memungkinkan kreasi pelaku terlepas dari usia, gender, tingkat pendidikan, geografis maupun maupun skala usahanya. Meskipun demikian, perkembangan Ekraf Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Chapter ini membangun argumen bahwa pengembangan Ekraf Indonesia memerlukan strategi besar yang bertumpu pada ekosistem kokreasi, kekayaan budaya dan orientasi pasar global. Strategi besar tersebut perlu mewarnai kebijakan pengembangan 16 subsektor Ekraf pada jangka pendek dan panjang, juga perlu mewarnai turunan kebijakan dalam bidang SDM, keuangan, infrastruktur, teknologi dan akses pasar. Khusus untuk produk kreatif, penguatan orientasi pasar global perlu menyasar bukan hanya pada produk-produk Indonesia yang telah memiliki daya saing internasional, tetapi juga produk kreatif lain yang permintaannya cenderung tinggi dan tumbuh cepat di pasar global. 157
Referensi Abidin, C., & Lee, J. (2023). K-pop TikTok: TikTok's expansion into South Korea, TikTok Stage, and platformed glocalization. Media International Australia, 188(1), 86-111. Abrams, A. (2022, April 19). Climate-Change Risks Get the Attention of Real Estate Investors. New York Times. Diakses dari developers.html American Institute of Architects (AIA). (2019, April 18). What architects need to know about hazard and climate risk. AIA. Diakses dari hazard-:56 BBC. (2019). What Will Art Look Like in 20 Years? BBC Culture. Diakses dari years Boster, S. (2020). All Webs Stage: Digital Future of Performing Arts. LinkedIn. Diakses dari performing-arts-susan-boster/ Business of Animation. (n.d.). The Future of the Animation Industry. Diakses dari Career Planner. (n.d.). Architects (Except Landscape and Naval). Diakses dari Naval.cfm Chen, H. (2022, Desember). The Development Trend of Visual Communication Design in the Internet Era. In 2022 2nd International Conference on Computer Technology and Media Convergence Design (CTMCD 2022) (pp. 156-163). Atlantis Press. Complete Connection. (n.d.). The Future of Game Development. Diakses dari Daniels, M. (2019, Juli 10). Why Independent Musicians Are Becoming The Future Of The Music Industry. Forbes. Diakses dari off/?sh=1970b8ee14f2 Deloitte. (n.d.). The Future of Advertising. Diakses dari 158
Deloitte. (2018). The future of the TV and video landscape by 2030. Deloitte. Diakses dari Design Squid. (2021). How Will Graphic Design Change in the Future?. Diakses dari design-change-in-the-future/ DigitalRev. (2017). 5 Predictions for the Future of Photography. Diakses dari photography/ EY-Parthenon. (2021). Value proposition of the Indian publishing Trends, challenges, and future of the industry. Ernst-Young's. Diakses dari Flavell, C. (2022, Juli 23). How the Government Is Failing Americans Uprooted by Calamity. New York Times. Diakses dari fema.html Food Business News. (2014). The Future of Food Service. Diakses dari Fortune Business Insights. (2023). Food Service Market. Diakses dari Globe Newswire. (2022a). Game Applications Market Size is projected to reach USD 335 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.32% - Straits Research. Diakses dari 32-Straits-Research.html Globe Newswire. (2022b). The Global Music Market is expected to grow by $50.46 bn during 2022-2026, accelerating at a CAGR of 11.84% during the forecast period. Diakses dari Goavega. (n.d.). The Future of Product Design. Diakses dari Grand View Research. (n.d.). Audiobooks Market Size, Share & Trends Analysis Report By Genre, By Preferred Device (Smartphones, Laptops & Tablets, Personal Digital Assistants), By Distribution Channel, By Target Audience, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030. Diakses dari 159
Grand View Research. (2022a). Architectural Services Market. Diakses dari services-market Grand View Research. (2022b). Product Design & Development Services Market. Diakses dari Handler, S. (2014). An Alternative Age - Friendly Handbook. The University of Manchester Library Hunter-Tilney, L. (2023, Juli 20). AI in the music industry. Financial Times. Diakses dari 4c1380bb9102 IBPA Online. (2013). Top 10 Trends Shaping the Future of Publishing. Diakses dari publishing/ IMARC Group. (2022). Global Advertising Market. Diakses dari ISPO. (2023). Future Fashion: 7 Major Trends. Diakses dari Karydes, M. (2019, Februari 25). This Demographic Will Drive Interior Design and Trends in Coming Years. Forbes. Diakses dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2020). Infografis Data statistik Indikator Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif. Diakses dari 56e524cfaa5086f5d69b2747.pdf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2021). Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses dari lapangan-usaha-indonesia-2015 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2022). Cakupan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses dari 160
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024. Kuensel Online. (2022). Future of Handicrafts. Diakses dari Lee, S. (2021). Alternative or "New Normal": Shifting Trend of K-pop Concerts in COVID-19 Time. In Proceedings of the Next Generation Global Workshop (Vol. 14, pp. 1-26). Lewis, L. (2018, Agustus 8). Japan begins to embrace the 100-year life. Financial Times. b8205561c3fe Maruti Techlabs. (2023). 7 Trends of Mobile Application Development. Diakses dari McKinsey & Company. (n.d.). The Next Normal: Video Entertainment. Diakses dari entertainment Mordor Intelligence. (2023). Photographic Services Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028). Mordor Intelligence. Diakses dari Morgan, B. (2019). What Is the Future of Television? Forbes. Diakses dari of-television/?sh=1a793f6e59de Nicolau, A. (2023, September 6). Universal Music strikes deal to reshape streaming economics. Financial Times. Diakses dari Nicolau, A. (2023, Oktober 19). Universal Music sues Anthropic over AI-generated lyrics. Financial Times. Diakses dari O'neill, M. (2018, Oktober 1). The Design of Cities in the Year 2039. Architectural Digest. Diakses dari design-cities Onderdijk, K. E., Bouckaert, L., Van Dyck, E., & Maes, P. J. (2023). Concert experiences in virtual reality environments. Virtual Reality, 1-14. Precedence Research. (2021). Animation Market. Diakses dari PWC & the Urban Institute. (2022). Emerging Trends in Real Estate Asia Pacific 2023. Washington D.C.: PWC and the Urban Institute. 161
Research and Markets. (2021). Global Photographic Services Market Report 2021. Diakses dari SoundCharts. (2022). Music Industry Trends. Diakses dari Sonobe, T., Buchoud, N., Tiong, J. T. G., Baek, S., Hendriyetty, N., & Sioson, E. (2022). Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery. Asian Development Bank Institute. Spiceworks. (2022). Boosting Interior Design Internally and Externally. Diakses dari Statista. (2023). E-commerce Fashion Market Worldwide. Diakses dari worldwide/#topicOverview Stern, D., Warren, I., & Forth, A. (2019) A Home For The Ages Planning For The Future With Age-Friendly Design. London: Royal Institute of British Architects. TechNavio. (2023). Publishing Market: Industry Analysis. Diakses dari analysis&nowebp The Business Research Company. (2023). Arts Global Market Report. Diakses dari report The Business Research Company. (2023b). Film and Video Global Market Report. Diakses dari and-video-global-market-report The Business Research Company. (2023c). Independent Artists and Performing Art Companies Global Market Report. Diakses dari The Business Research Company. (2022). TV and Radio Broadcasting Market 2022. Diakses dari The Weather Company. (2023, Maret 21). 5 new trends changing broadcasting and the future of television. IBM. Diakses dari 162
change-broadcasting UN Environment Programme. (2021). A Practical Guide to Climate-resilient Buildings & Communities. UNCTAD (2022). Creative Economy Outlook 2022. The International Year of Creative Economy for Sustainable Development: Pathway to Resilient Creative Industries. New York, United Nations. Diakses dari UNESCO (2021). International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Diakses dari years/creativeeconomy2021 Vega, P. S. (2022) Music and Performing Arts: Trends and Digital Strategies: Art, Culture and New Technologies in Latin America and the Caribbean. Inter- American Development Bank. Verified Market Research. (2023). Global Digital Photography Market Size By Product (Camera Smartphones, Processing Equipment, Interchangeable Lenses), By Application (Photo Processing, Photography Software), By Geographic Scope And Forecast. Diakses dari market/ Whateley, D. (2023, Agustus 23). How TikTok is changing the music industry and the way we discover new, popular songs. Business Insider. Diakses dari Wordsrated. (2023, Februari 13). Educational Publishing Statistics. Wordsrated. World Intellectual Property Organisation. (2021). Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives Singapore's Journey. Yahoo Finance. (2022a). Handicrafts Market Size 2022. Diakses dari 091100906.html Yahoo Finance. (2022b). Interior Design Services Market Size. Diakses dari 050000726.html Young, J. Y. & Stevens, M. (2023, Januari 29). Will the Metaverse Be Entertaining? Ask South Korea. New York Times. Diakses dari korea.html 163
Lampiran A. Cakupan Ekonomi Kreatif Subsektor Deskripsi KBLI 2015 Arsitektur Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Desain Interior Aktivitas Perancangan Khusus; Pendidikan teknik swasta Desain Komunikasi Visual Aktivitas Perancangan Khusus; Pendidikan teknik swasta Desain Produk Aktivitas Perancangan Khusus; Aktivitas Pengepakan; Pendidikan teknik swasta Film, Animasi, dan Video Reproduksi Media Rekaman Film dan Video; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Pemutaran Film Pendidikan lainnya oleh swasta Fotografi Aktivitas Fotografi; Pendidikan kebudayaan; Aktivitas Pekerja Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya Kriya Industri Kain Tenun Ikat Industri Bulu Tiruan Tenunan; Industri Batik; Industri Kain Rajutan Industri Kain Sulaman/Bordir; Industri Bulu Tiruan Rajutan; Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga; Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman; Industri Bantal dan Sejenisnya; Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman; Industri Karpet dan Permadani; Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya; Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu; Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller; Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu; Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL; Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton; Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL; Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca; Industri Kemasan dari Kaca; Industri 164
Subsektor Deskripsi KBLI 2015 Barang Lainnya dari Kaca; Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng; Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen; Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik; Industri Barang dari Semen; Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya; Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan; Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan; Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam; Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam; Industri Lampu dari Logam; Industri Barang Logam Lainnya YTDL; Industri Furnitur dari Kayu; Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu; Industri Furnitur dari Plastik; Industri Furnitur dari Logam; Industri Furnitur Lainnya; Industri Permata; Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi; Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulian Bukan Untuk Keperluan Pribadi; Industri Perhiasan Mutiara; Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia; Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis; Industri Alat Musik Tradisional; Industri Alat Musik Bukan Tradisional; Industri Alat Permainan; Industri Mainan Anak- Anak; Industri Kerajinan YTDL; Industri Pengolahan Lainnya YTDL; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil; Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya; Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; Perdagangan Besar Alat Musik; Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam; Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak; Perdagangan Besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya; Perdagangan Eceran Tekstil Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil; Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko; Perdagangan Eceran Furnitur; Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat; Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan; Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan; Perdagangan Eceran Alat Musik; Perdagangan Eceran Barang Perhiasan; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, pandan, Rumput dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari keramik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan 165
Subsektor Kuliner Musik Fesyen Aplikasi dan Game Developer Deskripsi KBLI 2015 Industri Produk Roti dan Kue Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula; Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering; Industri Kembang Gula Lainnya; Industri makanan dan masakan olahan; Industri Kue Basah; Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya; Industri Produk Makanan Lainnya; Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan; Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan; Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan; Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula; Perdagangan Besar Produk Roti; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl; Restoran (UMK); Warung Makan (UMK); Kedai Makanan (UMK); Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap (UMK); Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (UMK); Penyediaan Makanan Lainnya (UMK); Bar (UMK); Rumah Minum/Kafe (UMK); Kedai Minuman (UMK); Rumah/Kedai Obat Tradisional (UMK); Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap (UMK) Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak; PB software; PE hasil rekaman dan video; Aktivitas Perekaman Suara; Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat music; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Pendidikan Kebudayaan; Aktivitas Pekerja Seni Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit; Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil; Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit; Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu; Industri Pakaian Jadi Rajutan; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya; Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi; Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari; Industri Sepatu Olahraga; Industri Alas Kaki Lainnya; Perdagangan Besar Pakaian; Perdagangan Besar Alas Kaki; Perdagangan Eceran Pakaian; Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya; Pendidikan Kerajinan dan Industri; Pendidikan lainnya swasta Penerbitan Piranti Lunak (Software); Aktivitas Pengembangan Video Game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E- Commerce); Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Kegiatan Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; 166
Subsektor Deskripsi KBLI 2015 Kegiatan Pengolahan Data; Kegiatan Penyimpanan Data di Server (Hosting) dan Kegiatan YBDI Portal Web; Aktivitas konsultasi transportasi; Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka; Aktivitas Pekerja Seni Penerbitan Industri Percetakan Umum Industri Percetakan Khusus; Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan; Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Penerbitan Buku; Penerbitan Direktori dan Mailing List; Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah; Aktivitas Penerbitan Lainnya; Penerbitan Piranti Lunak (software); Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah; Aktivitas kantor Berita oleh Swasta; Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial; Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra; Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya; Jurnalis Berita Independen Periklanan Aktivitas kehumasan; Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; Periklanan; Penelitian pasar; Jajak pendapat masyarakat Seni Pertunjukan Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran; Event Organizer; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan lainnya swasta; Aktivitas Seni pertunjukan; Aktivitas Pekerja Seni; Aktivitas Penunjang Hiburan; Jasa Impresariat Bidang Seni; Aktivitas operasional fasilitas seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya Seni Rupa Perdagangan Eceran Barang Antik; Perdagangan Eceran Lukisan; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya; Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar lukisan; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik; Aktivitas Kehumasan; Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Penelitian dan Pengembangan Seni; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Swasta; Aktivitas Pekerja Seni Televisi dan Radio Penyiaran Radio Oleh Pemerintah; Penyiaran Radio Oleh Swasta; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta; Aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2022) 167
B. Cakupan Produk Kreatif Kelompok Industri Cakupan Art crafts, Audiovisuals, Design, New Media, Performing Arts, Publishing, Visual Arts HS Code '3705 '3706 '3926 '4202 '4203 '4303 '4419 '4420 '4601 '4602 '4801 '4802 '4814 '4901 '4902 '4903 '4904 '4905 '4906 '4908 '4909 '4910 '4911 '5701 '5702 '5703 '5704 '5705 '5804 '5805 '5806 '5808 '5809 '5810 '5811 '5905 '6002 '6003 '6004 '6117 '6214 '6215 '6217 '6302 '6304 '6308 '6504 '6505 '6506 '6702 '6911 '6912 '6913 '6914 '7013 '7018 '7113 '7114 '7116 '7117 '8215 '8306 '8523 '9004 '9201 '9202 '9205 '9206 '9207 '9208 '9403 '9405 '9503 '9504 '9505 '9508 '9601 '9602 '9701 '9702 '9703 '9704 '9705 '9706 Sumber: UNCTAD (2022) C. Ekspor Utama Produk Kreatif Indonesia 2011-2022 (Juta USD) Code Description Total '7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal ... 24,465 '4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, ... 24,363 '9403 Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ... 15,068 '4202 Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, ... 5,302 '9503 "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; ... 4,630 Sumber: ITC Trademap (2023) D. Growth Ekspor Utama Indonesia 2011-2022 (Juta USD), minimum 10 juta USD Code Description Average '7114 Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal ... 257.0% 168
Code Description '7116 "Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones ""natural, synthetic ... '9703 Original sculptures and statuary, in any material '7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal ... '5704 Carpets and other floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up Sumber: ITC Trademap (2023) E. Impor Utama Dunia 2011-2022 (Juta USD) Code Description '9403 Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ... '7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal ... '3926 Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. '4202 Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, ... '8523 "Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, ""smart cards"" and other media for ... Sumber: ITC Trademap (2023) F. Growth Impor Utama Dunia 2011-2022 (Juta USD) Code Description '7114 Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal ... '7116 "Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones ""natural, synthetic ... 169 Average 167.7% 124.0% 107.2% 101.2% Total 988,546 927,042 900,480 748,674 739,284 Average 22.87% 10.02%
Code Description '4419 Tableware and kitchenware, of wood (excluding interior fittings, ornaments, cooperage products, ... '6702 Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof, and articles made of artificial flowers, ... '6506 Headgear, whether or not lined or trimmed, n.e.s. Sumber: ITC Trademap (2023) G. Top RCA Indonesia 2011-2022 (Juta USD) Code Description '9201 Pianos, incl. automatic; harpsichords and other keyboard stringed instruments '9207 Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically, e.g. ... '4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, ... '9202 String musical instruments, e.g. guitars, violins, and harps (excluding with keyboard) '9205 "Wind musical instruments ""e.g. clarinets, trumpets, bagpipes, keyboard pipe organs, harmoniums ... Sumber: ITC Trademap (2023) H. Top CMSA 3 Indonesia 2011-2022 (Juta USD) Code Description '7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal ... '4202 Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, ... 170 Average 9.41% 7.78% 7.49% AVGRCA 17.046 13.688 10.409 7.635 5.375 Average CMSA3 2540.14 679.64
Code Description '4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, ... '9207 Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically, e.g. ... '9503 "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; ... 171 Average CMSA3 574.47 113.48 80.82
Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan dan Inklusif: Penilaian Kritis Upaya Perwujudan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia Oleh: Alin Halimatussadiah, Milda Irhamni, Fachry Abdul Razak Afifi, Muhammad Yudha Pratama, Syifa Almusholly, Khairunnisa Rangkuti Sorotan Utama
Indonesia memiliki rencana-rencana yang ambisius terhadap transisi energi, tetapi pencapaiannya masih jauh dari target, terutama jika transisi energi berkeadilan ingin diterapkan. Terdapat setidaknya empat masalah kunci yang menghambat transisi energi berkeadilan di Indonesia yaitu: (1) Tidak selarasnya berbagai dokumen perencanaan energi, (2) Tidak seimbangnya kompetisi antara bahan bakar fosil dan energi terbarukan, (3) Tidak jelasnya perencanaan terkait penanganan dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, dan (4) Kebutuhan investasi yang sangat besar. tersebut, diusulkan Untuk mengatasi permasalahan yaitu: lima rekomendasi dan perencanaan kebijakan transisi energi berkeadilan dalam dokumen mengintegrasikan konsep perencanaan, baik di tingkat nasional maupun daerah; (2) Memberdayakan sumber daya lokal untuk berpartisipasi dalam implementasi transisi energi; (4) Memastikan praktik berkelanjutan dalam setiap tahap rantai pasok dari transisi energi; dan (5) Menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif, efektif dan efisien untuk transisi energi yang berkeadilan. (1) Menyelaraskan dokumen Pendahuluan Transisi energi telah menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk di Indonesia. Transisi energi di Indonesia telah diatur oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) sejak tahun 2004 serta melalui Undang-Undang Energi tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan tahun 2009. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan target iklim yang lebih ambisius dalam Long-Term Strategy - Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050, dengan tujuan mencapai nol emisi bersih (Net Zero Emission - NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal dalam perhelatan COP 26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) juga telah mengungkapkan peta jalan untuk mencapai nol emisi bersih dalam sektor energi, 174
dengan target pencapaian 85% listrik dari sumber energi terbarukan pada tahun 2060 (KESDM, 2022). Meskipun memiliki target yang ambisius, capaian Indonesia dalam transisi energi masih jauh dibawah target. Pada tahun 2022, porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer masih sekitar 12,3%, atau tidak sampai separuh dari Target dalam KEN pada tahun 2025 (Lihat Gambar 1A). Selain itu, capaian di sektor ketenagalistrikan masih juga rendah (Lihat Gambar 1B) dimana bauran energi terbarukan dalam pembangkit listrik hanya sekitar 14,1%, yang masih cukup jauh dari target 85% pada tahun 2060. Gambar 1. Capaian Transisi Energi di Indonesia Gambar 1A. Persentase Bauran Energi Primer 2012-2022 Gambar 1A. Persentase Bauran Energi Pada Sektor Pembangkitan 2017-2022 Sumber: Handbook of Economy and Energy Statistics, 2023 Jika dikelola secara baik,transisi energi berpotensi memberikan berbagai manfaat, seperti membuka lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Saget et al., 2023; Garcia-Garcia et al., 2020; IESR, 2020). Walaupun begitu, transisi energi juga berisiko memberikan dampak negatif, seperti kerugian makroekonomi, kehilangan pekerjaan khususnya sektor pertambangan, masalah keamanan energi (IESR, 2020; Resosudarmo et al., 2023; Carley dan Konisky, 2020), dan efek distribusional yang akan memberikan dampak kepada kelompok masyarakat secara berbeda (Fell dkk., 2020). Melihat bahawa transisi energi bisa berpotensi memberikan dampak positif dan negatif, urgensi untuk mengimplentasikan transisi energi yang berkeadilan menjadi transisi energi perlu memperhitungkan sistem yang sangat penting. Proses memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil, mencegah dampak negatif terhadap kelompok masyarakat marginal. Dengan adanya berbagai tantangan ini, kajian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh rencana dan implementasi transisi energi berkeadilan di Indonesia. Studi ini berusaha 175
Indonesia serta mengidentifikasi hambatan kunci dalam merumuskan rekomendasi untuk memastikan tercapainya transisi energi berkeadilan. transisi energi di Permasalahan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition/JET) di Indonesia Progres yang relatif stagnan dari transisi energi di Indonesia terjadi karena adanya beberapa masalah yang cukup kompleks. Ada setidaknya empat masalah utama yaitu: 1) ketidakselarasan antar dokumen perencanaan energi, 2) ketidakseimbangan kondisi persaingan antara energi fosil dan terbarukan, 3) ketidakjelasan rencana untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, dan 4) kebutuhan investasi yang tinggi. 1. Ketidakselarasan antar Dokumen Perencanaan Energi Indonesia memiliki beberapa dokumen perencanaan dalam manajemen energi, seperti: Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan , Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dari Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akibat dari banyaknya dokumen perencanaan dengan target yang berbeda, para pelaku di pasar energi menghadapi ketidakpastian mengenai dokumen perencanaan mana yang harus menjadi rujukan. Idealnya, KEN dan RUEN seharusnya menjadi referensi utama baik untuk RUKN maupun RUPTL. Namun, dalam kenyataannya, RUPTL, sebagai contoh, tidak dirancang untuk memenuhi target RUEN (Ruslan, 2021). Tabel 1 menggambarkan ketidaksesuaian antara dokumen RUEN dan RUPTL yang menunjukkan adanya masalah koordinasi di antara lembaga pemerintah. Tabel 1. Perbandingan Perencanaan Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan antara RUEN dan RUPTL Hingga Tahun 2025 (dalam Megawatt) Teknologi Pembangkit Perencanaan dalam RUEN Perencanaan dalam RUPTL Panas Bumi 7.241 6,185 Air 13.986 10,848 Mini dan Mikro Hidro 1.572 987 Bioenergi 2.006 188 176
Teknologi Pembangkit Perencanaan dalam RUEN Perencanaan dalam RUPTL Surya 541 150 Angin 914 1.031 Teknologi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Lain 372 321 Total 26,633 19,698 Sumber: Widyaningsih, 2018. Ketidaksesuaian yang terlihat dalam dokumen perencanaan dapat diatribusikan pada lemahnya koordinasi dan peran yang bertentangan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor energi. Selain masalah koordinasi di tingkat nasional, pemerintah pusat juga sering lalai untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan (Marquardt, 2014), padahal kerjasama diantara lembaga sangat penting untuk transisi energi yang efektif (Lopez-Gonzalez et al., 2019). Salah satu contoh dari kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terlihat dalam program energi terbarukan untuk daerah terpencil yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan di beberapa daerah karena pemerintah pusat dan daerah tidak berkoordinasi dalam hal manajemen operasional fasilitas pembangkit listrik yang dibangun (Wirawan & Gultom, 2021). Selain itu, PLN sebagai perusahaan listrik milik negara memiliki peran yang sangat banyak yaitu sebagai perencana di bidang ketenagalistrikan (Ruslan, 2021), lembaga pengadaan/tender pembangkit listrik (Mentari, 2021), dan satu-satunya institusi yang dapat membeli listrik dari pembangkit listrik (Martha et al., 2019; Sambodo & Phoumin, 2023). Peran ini dalam beberapa hal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam tubuh PLN dan dapat memperburuk interaksi yang kompleks antara aktor dalam transisi energi 2. Kompetisi yang tidak seimbang antara bahan bakar fosil dan energi terbarukan Transisi energi bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Namun, kebijakan yang ada di Indonesia masih mendorong ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan adanya subsidi bahan bakar fosil--baik langsung maupun tidak langsung--dan tidak menariknya harga pembelian listrik tertinggi (HPT) bagi energi terbarukan khususnya di sektor ketenagalistrikan. Subsidi yang masif pada bahan bakar fosil, terutama batubara, membuat investasi pada energi terbarukan menjadi kurang menarik. Sektor batubara memiliki hubungan kuat dengan ekonomi dan lanskap politik Indonesia. Data 177
industri menunjukkan bahwa kontribusi sektor batubara--pertambangan dan pengolahan batubara--terhadap PDB Indonesia sekitar 4,22% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Daerah yang didominasi oleh batubara seperti Kalimantan Timur dan untuk menopang Kalimantan Selatan masih mengandalkan perekonomiannya. Kontribusi batubara terhadap PDRB Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing adalah 36,2% dan 23,02% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Batubara juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap sebesar 0,36% dari total tenaga kerja Indonesia pada tahun 2021 (BPS, 2023). batubara Walaupun pemerintah telah membuat komitmen yang ambisius akan transisi energi, perlakuan istimewa terhadap sektor batubara terus berjalan. Hal ini menyebabkan terbarukan kesulitan bersaing. Salah satu contoh adalah kewajiban energi penambang batubara untuk mengalokasikan 25% dari produksi batubara dengan harga rendah yang ditetapkan pemerintah kepada sektor pembangkit listrik (Domestic Market Obligation/DMO dan Domestic Price Obligation/DPO). Hal ini mengakibatkan biaya batubara menjadi rendah secara artifisial, yaitu menjadi maksimal hanya $70 per ton. Kebijakan seperti ini membuat energi terbarukan menjadi relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan batu bara. Oleh karena itu, jika pemerintah serius untuk melakukan transisi energi, diperlukan kebijakan komprehensif untuk melakukan phase-out batubara sesegera mungkin dan menerapkan harga pasar non-distortif untuk bahan bakar fosil. Selama batubara masih menjadi sumber energi yang murah, Indonesia tidak akan dapat beralih ke energi yang bersih (Dutu, 2016). Harga Pembelian Tertinggi (HPT) untuk pembangkitan listrik dari energi terbarukan terlalu rendah. Peraturan Presiden 112/2022 (Perpres 112/2022) memperkenalkan HPT yang relatif rendah untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan. Peraturan sebelumnya mengatur PT PLN untuk merujuk pada rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan di tingkat regional sebagai dasar dalam negosiasi harga listrik, tetapi biaya ini terlalu rendah karena tidak memasukkan subsidi bahan bakar fosil (Burke, P. J. et al., 2019). Ditambah lagi, mekanisme Perpres 112/2022 menempatkan para pengembang energi terbarukan pada risiko negosiasi dan ketidakpastian harga. Misalnya, proyek panas bumi melibatkan risiko eksplorasi yang signifikan, sementara harga listrik dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) baru ditentukan pasca kegiatan eksplorasi dan negosiasi. Negosiasi yang berkepanjangan dengan PT PLN jalannya proyek dan mengurangi tingkat pengembalian proyek. Di sisi lain, PT PLN sendiri juga menghadapi banyak tekanan karena memiliki banyak peran yang harus dipenuhi, misalnya memastikan harga listrik yang terjangkau. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan listrik. juga memperlambat 178
3. Ketidakjelasan mengenai perencanaan yang berkaitan dengan usaha untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi Kesenjangan akses energi dan kondisi kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama untuk memastikan transisi energi yang berkeadilan. Sebagai contoh, Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi di Wilayah Timur Indonesia masih rendah. Belum lagi fakta bahwa masih ada diantara daerah yang terlistriki tidak mendapatkan suplai listrik selama 24 jam. Mengingat perlunya target yang inklusif dalam transisi energi, fakta bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan akses energi yang tidak merata harus menjadi bagian dari perhitungan dalam proses penyusunan kebijakan transisi energi. Namun sampai saat ini belum ada dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana pemerintah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi dari transisi energi. Ada beberapa hal prioritas yang pemerintah perlu pertimbangkan dalam perencanaan mereka yang akan dibahas sebagai berikut. Salah satu tantangan dari transisi energi adalah dampak dari transisi energi ke pasar kerja. Ketika industri beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan praktik yang lebih berkelanjutan, lapangan pekerjaan baru melalui sektor energi terbarukan akan tercipta. Namun, selama proses transisi, pekerja di sektor tradisional (energi fosil dan turunannya) berpotensi kehilangan pekerjaan. Selain itu, transisi energi juga membutuhkan keterampilan baru yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan. Saat ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan di sektor hijau masih terbatas. Lebih jauh lagi, Indonesia saat ini belum memiliki perangkat kebijakan yang komprehensif untuk menangani pekerjaan hijau. Gambar 2. Rasio Elektrifikasi di Indonesia Berdasarkan Wilayah 2021 Sumber: Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, (2022). 179
Tantangan lain dari transisi energi adalah perilaku masyarakat. Dalam target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, perubahan perilaku memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan emisi CO2 dan memperlambat peningkatan konsumsi energi. Selain itu, jika pemerintah menerapkan perubahan sistemik yang berkaitan dengan mobilitas dan kesadaran masyarakat melalui kebijakan yang efektif, maka perbaikan akan lebih mungkin terjadi di tingkat individu. Salah satu contoh dari kurangnya kesadaran ini adalah di sektor transportasi. Seperti yang ditunjukkan dengan meningkatnya penjualan kendaraan listrik, adanya subsidi dari pemerintah membuat daya beli kendaraan listrik semakin meningkat. Walaupun begitu, mobil listrik belum dapat dikatakan murah (dibandingkan mobil konvensional setara), dan hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu. Mayoritas pembelian dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang pembeliannya diperuntukkan untuk gaya hidup Terlepas dari peningkatan pembelian kendaraan listrik, masyarakat dan industri pada umumnya masih belum mampu mempertimbangkan bagaimana mobilitas dan perilaku sehari-hari mereka berdampak pada konsumsi energi, yang berujung pada emisi karbon. Oleh karena itu, perubahan perilaku tidak bisa hanya mengandalkan subsidi untuk kendaraan listrik, tetapi juga perlu mempertimbangkan proses efisiensi energi yang lebih menyeluruh, seperti membangun perencanaan kota yang lebih baik, menciptakan transportasi umum yang terintegrasi dan inklusif, mewajibkan bangunan yang lebih hemat energi, dan menyiapkan sistem distribusi yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, tidak adanya edukasi publik tentang bagaimana konsumsi energi dapat mempengaruhi perubahan iklim turut menciptakan masalah di mana penetapan harga karbon sering kali ditentang. Akibatnya kegiatan yang menciptakan banyak eksternalitas malah diberikan subsidi, bukan dikenakan pajak sebagaimana seharusnya. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa emisi Indonesia akan meningkat jika semua orang beralih ke kendaraan listrik karena sumber listriknya masih dihasilkan dari batubara (Pirmana et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, dampak lingkungan dari kendaraan listrik diperkirakan akan lebih tinggi daripada kendaraan bermesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine Vehicle/ICEV) karena bauran pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil (Idris & Koestoer, 2023). Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa dampak lingkungan dari pengembangan kendaraan listrik akan bergantung pada bauran pembangkit listrik dan intensitas karbonnya (Karplus et al. 2009). Hawkins dkk. (2013) menyimpulkan bahwa kendaraan listrik yang ditenagai oleh listrik berbasis batubara dapat mengurangi emisi seperti PM2.5 tetapi meningkatkan emisi CO2. Doucette dan McCulloch (2011) dan ERIA (2020) menemukan bahwa negara-negara seperti India, Cina, dan Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat dari penetrasi kendaraan listrik kecuali mereka melakukan dekarbonisasi pembangkit listrik mereka. Studi-studi ini 180
menunjukkan bahwa adopsi kendaraan listrik tidak bisa menjadi solusi utama dari kebijakan transisi energi tanpa dibarengi dengan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi melalui perubahan perilaku. Dalam kondisi saat ini dimana terdapat banyak kontradiksi dari kebijakan pemerintah, kendaraan listrik hanya akan memindahkan polusi dari lokasi penggunaan mobil listrik ke lokasi penghasil listrik. Di sisi lain, upaya efisiensi energi belum memperlihatkan tren yang menggembirakan. Baik industri, komersial maupun rumah tangga, belum terlihat kepedulian yang kuat untuk melakukan efisiensi energi. Faktor penting yang menjadi penyebab terhambatnya upaya efisiensi energi adalah harga energi yang terlalu murah dan distortif. 4. Kebutuhan Investasi yang Sangat Besar Untuk mewujudkan target transisi energi, Indonesia membutuhkan dukungan investasi yang sangat besar dengan estimasi berkisar antara USD 1,108 milyar (KESDM, 2022) sampai dengan USD1,280 milyar (IESR, 2021)10. Nilai kebutuhan investasi yang sebenarnya bisa jadi akan lebih besar daripada itu, karena angka- angka tersebut belum memasukkan risiko biaya yang akan timbul dari pensiun dini PLTU batubara, seperti dampak pada pekerja dan masyarakat lokal. Estimasi kebutuhan biaya pensiun dini PLTU batubara harusnya juga memasukkan biaya pesangon pensiun dan jaminan sosial lainnya untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan dan biaya peningkatan kapasitas serta pelatihan untuk para pekerja. Ditambah lagi, pekerja dan masyarakat lokal juga sangat rentan terdampak kenaikan biaya hidup yang mungkin dipicu oleh pengurangan subsidi bahan bakar fosil. Dalam hal ketersediaan sumber pembiayaan, Indonesia masih membutuhkan total dana dua kali lipat dari yang saat ini tersedia melalui Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP), dimana ETM yang berada di bawah naungan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) berkomitmen untuk pembiayaan senilai USD 500 juta (Resosudarmo et al., 2023) dan JETP berkomitmen memberikan dukungan USD 20 Milyar11. Pembiayaan dari perbankan pun belum optimal dikarenakan minimnya pengalaman perbankan lokal dalam menilai kelayakan proyek energi terbarukan dan memberikan bunga tinggi atas dasar tingginya risiko proyek. Semua hal ini menyebabkan biaya investasi dan pendanaan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi sangat tinggi. Selain itu, investasi dari lembaga 10	Berdasarkan	estimasi	kebutuhan	Indonesia	untuk	dekarbonisasi	sektor	energi	oleh	IESR	dan	estimasi	KESDM	untuk	kebutuhan	Indonesia	mencapai	NZE	sampai	2060	pada	sektor	energi,	yang	terdiri	dari	USD	994.6	milyar	untuk	pembangkit	dan	USD	113	milyar	untuk	infrastruktur	transmisi	11	Diambil	dari	Finance	Minister	Unveils	Follow-Up	Actions	on	Indonesian	...Sekretariat	Kabinet	Republik	›	finance... 181
keuangan internasional juga masih belum optimal karena berbenturan dengan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Oleh karena itu, Pemerintah masih harus berupaya keras untuk mendekatkan kesenjangan kebutuhan pembiayaan transisi energi dengan ketersediaan dana, salah satunya dengan mengoptimalkan opsi pendanaan di luar APBN dan menurunkan biaya pendanaan (cost of fund). Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi prioritas dalam proses transisi energi: 1. Menyelaraskan dokumen perencanaan dan mengintegrasikan konsep transisi energi berkeadilan (JET) dalam dokumen perencanaan, baik dalam level nasional maupun sub-nasional Salah satu masalah penting yang perlu diselesaikan adalah penyelarasan dari dokumen perencanaan. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Namun, pemerintah tidak dapat berhenti hanya sampai disini. Agar Indonesia dapat melakukan transisi energi dengan lancar, mengikuti rasionalitas ekonomi dan penerimaan politik, proses penyusunan dokumen perencanaan perlu mengintegrasikan konsep Transisi Energi Berkeadilan (JET) baik di tingkat nasional maupun daerah. Integrasi ini memastikan bahwa keadilan menjadi prinsip dasar dalam proses transisi energi. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan yang dapat mengumpulkan terbaik serta meningkatkan keberhasilan implementasi. ide Yang juga perlu didorong adalah kepemilikan dan narasi lokal dalam perencanaan energi untuk menyelaraskan strategi dengan kondisi lokal yang mempertimbangkan kebutuhan khas daerah. Proses transisi energi perlu mempertimbangkan geografi dan demografi yang beragam di negara ini. Secara bersamaan, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi transisi energi agar mereka dapat menjadi pemeran aktif dalam membentuk masa depan energi mereka yang lebih bersih dan berkeadilan. Proses penyusunan rencana dan kebijakan transisi energi berkeadilan selayaknya melibatkan unsur masyarakat dan agen ekonomi, dengan arahan pemerintah yang terkoordinasi secara efisien dan efektif, untuk memastikan keterlibatan dan kepemilikan program dari seluruh pemangku kepentingan untuk tercapainya target transisi energi berkeadilan. 182
2. Mengurangi distorsi pasar pada bahan bakar fosil dengan kebijakan komplementer untuk meredam gejolak Masalah ketergantungan pada bahan bakar fosil adalah masalah yang persisten di Indonesia. Perlu adanya pengaturan kompetisi yang adil antara energi terbarukan dan bahan bakar fosil. Rekomendasi utama untuk mencapai persaingan pasar yang adil adalah mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mengenakan biaya eksternalitas yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Salah satu hambatan utama bagi energi terbarukan adalah distorsi harga yang disebabkan oleh DPO (domestic price obligation) yang memungkinkan pembelian batubara dengan harga yang murah (Burke, P. J. et al., 2019). Penghapusan DPO akan meningkatkan biaya pembangkitan untuk PLTU batubara sehingga meningkatkan daya saing PLT energi terbarukan. Untuk meredam gejolak dari pengurangan subsidi bahan bakar fosil, pemerintah sebaiknya memberikan kompensasi dan program perlindungan sosial (Rentschler, J., 2016). Reformasi subsidi bahan bakar fosil sebelumnya juga pernah berhasil dilakukan di Indonesia dengan cara menggabungkan pengurangan subsidi dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan mendekati miskin (Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A., 2023). Selain program kompensasi dan perlindungan sosial, komunikasi yang masif dan efektif juga menjadi kunci untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar fosil (Chelminski, 2018). Untuk pengenaan biaya eksternalitas, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah positif dengan memulai penetapan harga karbon melalui Perpres 98/2021. Pendapatan dari mekanisme penetapan harga karbon memiliki potensi untuk digunakan dalam mencapai transisi energi yang adil, seperti pelatihan kerja untuk sektor hijau, dukungan insentif untuk sektor hijau, dan mekanisme fiskal untuk menanani dampak terhadap masyarakat kelompok rentan. Dengan menciptakan pasar energi yang mencerminkan biaya dan manfaat sebenarnya dari berbagai teknologi dan sumber energi (termasuk eksternalitas), akan menarik investasi pada energi terbarukan. Tentu saja semua kebijakan ini perlu dilakukan secara transparan untuk menjaga komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses transisi ini. Reformasi pasar ketenagalistrikan adalah komponen penting lain dari transisi energi yang adil. Harga energi perlu mencerminkan harga keekonomian. Dalam jangka pendek, PT PLN harus meningkatkan tata kelola mereka untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan pasar (Maulidia, et al., 2019). Pemerintah Indonesia telah memberikan beban yang terlalu besar kepada PT PLN dengan perannya yang kompleks seperti sebagai pembeli listrik, produsen listrik, dan perencana sektor ketenagalistrikan, dan kewajiban pelayanan publik (PSO/public service obligation). Pemisahan fungsi-fungsi tersebut ke lembaga yang berbeda dapat mendorong transparansi dan efisiensi kerja yang lebih baik. 183
Perlu ada diskusi publik tentang tujuan utama dari transisi energi, terutama menghadapi trilema energi yaitu bagaimana mencapai ketahanan, keterjangkauan dan keberlanjutan dalam manajemen energi (energy security, affordability and sustainability). Tantangan utamanya adalah mengenai keterjangkauan, karena transisi energi berpotensi meningkatkan biaya penyediaan energi (setidaknya dalam jangka pendek). Tetapi jika isu keterjangkauan (yang seringkali terkait dengan isu politik) terlalu dominan menjadi pertimbangan, hampir dapat dipastikan energi transisi tidak akan berjalan dengan lancar dan progresif. Dalam pasar energi di Indonesia saat ini terlalu banyak distorsi yang membuat kompetitif semu dari industri dan perilaku tidak hemat energi dari masyarakat. Distorsi perlu dihilangkan dan keterjangkauan perlu difokuskan pada kelompok rentan. Dampak negatif jangka pendek harga energi pada sektor usaha perlu dialihkan pada program lain yang dapat meningkatkan efisiensi sektor usaha dalam berproduksi (penurunan biaya logistik, insentif untuk efisiensi energi, waktu dan biaya perizinan dan lainnya). 3. Memberdayakan kemampuan dan sumber daya lokal untuk berpartisipasi dalam implementasi transisi energi Jika tidak dikelola dengan baik, transisi energi dapat memberikan dampak (kesejahteraan) yang tidak berimbang diantara agen ekonomi, kelompok masyarakat, maupun daerah. Ada beberapa isu yang perlu diantasipasi, diantaranya adalah: Pertama, transisi energi akan berdampak pada daerah penghasil energi fosil baik dalam hal penciptaan nilai ekonomi (GDP), penerimaan daerah, maupun tenaga kerja. Hal ini perlu diantisipasi dengan penyusunan rencana pembangunan ekonomi daerah yang lebih hijau, penciptaan sektor alternatif serta infrastruktur pendukungnya, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung sektor baru yang lebih hijau. Sangat penting untuk memberikan dukungan untuk pelatihan kerja (re-skilling), penempatan kerja (green jobs), dan jaminan pendapatan bagi para pekerja yang terkena dampak. Kedua, transisi energi bukan hanya diarahkan untuk mengganti sumber energi fosil menjadi energi bersih, tetapi juga untuk perluasan akses energi ke daerah terpencil. Dalam hal transisi energi dan/atau perluasan akses energi di daerah terpencil, keekonomian proyek bisa menjadi nomor dua, karenanya perlu dukungan pemerintah -di berbagai tingkat, dari pusat sampai ke desa- yang lebih besar baik dalam bentuk insentif atau kebijakan lainnya. Perlu dipastikan keterlibatan dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan, produksi dan operasi energi. Penggunaan teknologi sederhana tepat guna yang melibatkan kapasitas dan sumber daya lokal perlu didorong. Lembaga riset dan universitas lokal perlu dilibatkan untuk penciptaan inovasi yang kontinu untuk mendukung transisi energi di tingkat lokal. Ketiga, menerapkan strategi dan kebijakan yang mendukung keberagaman dan inklusi dalam angkatan kerja sangatlah diperlukan untuk mengakomodasi hak - hak 184
perempuan dan penyandang disabilitas. Untuk menyediakan jalur menuju pekerjaan bernilai tinggi, pemerintah harus membangun program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif yang dapat mengakomodir populasi Indonesia yang mempunyai tingkat keterampilan yang beragam. Transisi energi dapat berkelanjutan secara ekologis dan berkeadilan sosial melalui penerapan subsidi yang tepat sasaran, dengan fokus pada penciptaan dan pelestarian lapangan kerja, menangkap lapangan kerja bernilai tinggi, mengakomodasi kelompok-kelompok yang terdampak, dan berinvestasi pada sumber daya manusia. 4. Memastikan praktik berkelanjutan dalam setiap tahap rantai pasok dari transisi energi Transisi energi akan memberikan pergeseran signifikan dalam sektor ekonomi, sehingga penting untuk memastikan praktik-praktik berkelanjutan di seluruh rantai pasokan transisi energi. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan kondisi kerja yang layak bagi pekerja yang terdampak dari sektor pertambangan yang mendukung transisi energi misalnya nikel. Ini mencakup memastikan upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan peluang yang adil bagi pekerja, serta mematuhi praktik-praktik kerja etis. Persiapan pekerja dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan masa depan transisi energi penting dilakukan dalam jangka panjang. Kedua, sangat penting untuk menjunjung tinggi standar lingkungan dan perlindungan sosial. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang ketat untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat. Langkah-langkah tersebut mencakup ekstraksi sumber daya yang bertanggung jawab, meminimalkan dampak ekologis, dan penilaian komprehensif terhadap dampak sosial untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Di Indonesia sudah ada UKL/UPL dan AMDAL sebagai jaring pengaman penanganan dampak lingkungan dan sosial. Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan sosial dan lingkungan yang masih muncul dari banyak aktifitas pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang telah ada tidak cukup efektif. Perlu ada standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi (misalnya Equator Principles (EP) atau IFC's Performance Standards on Environmental and Social Sustainability) dan memastikan penegakan hukum lingkungan yang ketat. 5. Menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif, efektif dan efisien untuk transisi energi yang berkeadilan Kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan efektivitas di dalam alokasi pendanaan. Ada setidaknya tiga peluang pendaaan yang pelu dioptimalkan. Pertama, dari sisi fosil bisa fiskal, rekomendasi untuk penghapusan subsidi (bertahap) energi 185
memberikan ruang untuk mendukung program transisi energi berkeadilan. Selain itu, pendapatan dari pasar dan pajak karbon perlu dikelola dengan baik sehingga dukungan publik untuk pengenaan nilai ekonomi karbon akan lebih kuat karena dampaknya terasa langsung pada masyarakat. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga keuangan. Kebijakan keuangan berkelanjutan, dengan taksonomi hijau-nya, memberikan akses pembiayaan untuk sektor hijau yang lebih besar. Permasalahannya, saat ini dorongan untuk pembiayaan sektor hijau masih sebatas anjuran. Perlu ada kebijakan mandatori dan insentif langsung bagi sektor keuangan sehingga pembiayaan untuk sektor hijau makin masif. Ketiga, selain pembiayaan publik dan sektor keuangan domestik, mobilisasi pendanaan internasional diperlukan. Kemampuan pelaku domestik untuk membuat proposal proyek yang berkualitas tinggi serta mengedepankan tata kelola sosial lingkungan yang baik perlu didorong, karena bisa menarik pendanaan internasional berbiaya rendah. ETM dan JETP perlu didorong untuk menjadikan transisi energi berkeadilan nyata terjadi, dengan memastikan konsep 'berkeadilan' masuk dalam programnya, alokasi pendanaan yang adil (misalnya antara pembiayaan early coal retirement vs energi terbarukan), dan memastikan biaya pendanaan yang murah dan meminimalkan beban untuk anggaran negara. 186
Referensi Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2023). Do short-term unconditional cash transfers change behaviour and preferences? evidence from Indonesia. Oxford Development Studies, 1-16. Apergis, N., Payne, J. E., Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010). On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. Ecological Economics, 69(11), 2255-2260. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Produk Domestik Bruto Berdasarkan Lapangan Usaha 2012-2022. Burke, P. J., Widnyana, J., Anjum, Z., Aisbett, E., Resosudarmo, B., & Baldwin, K. G. (2019). Overcoming barriers to solar and wind energy adoption in two Asian giants: India and Indonesia. Energy Policy, 132, 1216-1228. Carley, S., & Konisky, D. M. (2020). The justice and equity implications of the clean energy transition. Nature Energy, 5(8), 569-577. Doucette, R. T., & McCulloch, M. D. (2011). Modeling the prospects of plug-in hybrid electric vehicles to reduce CO2 emissions. Applied Energy, 88(7), 2315- 2323. Dutu, R. (2016). Challenges and policies in Indonesia's energy sector. Energy Policy, 98, 513-519. Farag, N. M., & Komendantova, N. (2014). Multiplier effects on socioeconomic development from investment in renewable energy projects in egypt: Desertec versus energy for local consumption scenarios. International Journal of Renewable Energy Research, 4(4), 1108-1118. Fell, M. J., Pye, S., & Hamilton, I. (2020). Capturing the distributional impacts of long- term low-carbon transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 35, 346-356. García-García, P., Carpintero, Ó., & Buendía, L. (2020). Just energy transitions to low carbon economies: A review of the concept and its effects on labour and income. Energy Research & Social Science, 70, 101664. Idris, M., Koestoer, R. H. (2023). Environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles: lessons learned from selected countries. Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering, 1(1). Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering,1(1), 1-19. DOI: 187
IESR. (2019). Levelized Cost of Electricity in Indonesia. Institute for Essential Services Reform (IESR). Jakarta. IESR. (2020). Energy Transition in the Power Sector and Its Implication for the Coal Industry. Institute for Essential Services Reform (IESR). Jakarta. IESR, Agora Energiewende, LUT University. (2021). Deep decarbonization of Indonesia's energy system: A pathway to zero emissions by 2050. Institute for Essential Services Reform (IESR). Marquardt, J. (2014). A struggle of multi-level governance: promoting renewable energy in Indonesia. Energy Procedia, 58, 87-94. Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, F. (2019). Rethinking renewable energy targets and electricity sector reform in Indonesia: A private sector perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 101, 231-247. Ministry of Energy and Mineral Resources.(2022). Indonesia Roadmap of Net Zero Emission in the Energy Sector. Ministry of Energy and Mineral Resources. (2023). Handbook of Energy and Economic Statistics 2022. Jakarta Ministry of Environment and Forestry. (2022). Enhanced Nationally Determined Contribution. Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). The political economy of the 'just transition'. The geographical journal, 179(2), 132-140. Pirmana, V., Alisjahbana, A.S., Yusuf, A.A. et al. Economic and environmental impact of electric vehicles production in Indonesia. Clean Techn Environ Policy 25, 1871-1885 (2023). Rentschler, J. (2016). Incidence and impact: The regional variation of poverty effects due to fossil fuel subsidy reform. Energy Policy, 96, 491-503. Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of Energy Transition in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(2), 149-177. Ruslan, R. (2021). Status Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Opsi Nuklir dalam Bauran Energi Nasional. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, 23(1), 39-49. Sambodo, M. T., & Phoumin, H. (2023). Strategies for Electricity Market Reform in 188
In Indonesia: Pursuing ELECTRICITY MARKET REFORMS IN THE ASEAN, CHINA, INDIA, AND JAPAN (pp. 117-143). the Greening National Power System. Saget, C., Luu, T., & Karimova, T. (2021). A just transition towards environmental sustainability for all. The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies, 467-491. Suehiro, S., & Purwanto, A. J. (2020). The influence on energy and the economy of electrified vehicles penetration in ASEAN. Sunitiyoso, Y., Mahardi, J. P., Anggoro, Y., & Wicaksono, A. (2020). New and renewable energy resources in the Indonesian electricity sector: a systems thinking approach. International Journal of Energy Sector Management, 14(6), 1381-1403. Tang, Y., Xie, J. S., & Geng, S. (2010). Marginal land‐based biomass energy production in China. Journal of Integrative Plant Biology, 52(1), 112-121. Widyaningsih, G. A. (2018). Membedah kebijakan perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(1), 117-136. Wirawan, H., & Gultom, Y. M. (2021). The effects of renewable energy-based village grid electrification on poverty reduction in remote areas: The case of Indonesia. Energy for Sustainable Development, 62, 186-194. 189
Menjaga Kesinambungan Anggaran Indonesia Oleh: Vid Adrison Sorotan Utama Tax-to-GDP ratio menunjukkan trend menurun menunjukkan penerimaan pemerintah yang tidak optimal. Penerimaan pemerintah tidak optimal karena beberapa faktor, antara lain; (1) banyaknya individu yang tidak memiliki identitas pajak, (2) cukai hasil tembakau yang kompleks, (3) terbatasnya barang kena cukai, (4) batas atas presumptive tax yang terlalu tinggi dan perbedaan tarif pajak yang terlalu besar, dan (5) Insentif pajak yang terlalu banyak Optimalisasi penerimaan pemerintah bisa dilakukan dengan; (1) penggunaan NIK tanpa syarat sebagai identitas pajak, (2) simplifikasi tarif cukai, (3) ekstensifikasi barang kena cukai, (4) penurunan batas atas untuk presumptive tax, dan (5) pemberian insentif pajak yang lebih selektif Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, kebijakan publik yang konsisten dan accountable bisa memberikan sinyal bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan sehingga berpotensi meningkatkan ketaatan wajib pajak Pendahuluan Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan dan mengelola pengeluaran untuk membangun suatu perekonomian akan menentukan kesinambungan anggaran suatu pemerintahan. Penerimaan yang rendah berimplikasi pada terbatasnya anggaran untuk menggerakkan perekonomian (dan meningkatkan basis pajak di masa yang akan datang). Jika pemerintah memutuskan untuk menjalankan kebijakan defisit anggaran, kekurangan pembiayaan tersebut bisa ditutupi dengan hutang baru. Namun defisit anggaran yang terus menerus dan berimbas pada kenaikan utang pemerintah, bisa berpotensi meningkatkan resiko ketidakmampuan untuk membayar hutang (insolvency) dan mengganggu instabilitas perekonomian. Indikator yang sering digunakan untuk melihat kemampuan mengumpulkan penerimaan pajak dalam suatu perekonomian adalah rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (Tax-to-GDP). Angka yang semakin tinggi menunjukkan efektivitas yang baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Sayangnya, tax-to-GDP Indonesia rendah (kurang dari 15%) dan tidak membaik. Sebaliknya, tax-to-GDP 192
justru menunjukkan trend yang menurun setelah mencapai 13.3% pada tahun 2008 (Gambar 1). Gambar 1 juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran. Akibatnya, pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan defisit anggaran terus menerus sejak 1998. Hutang menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran untuk penyediaan layanan publik dan menggerakkan perekonomian. Meskipun pemerintah terus menerus menjalankan kebijakan defisit anggaran, nilai defisit berada dibawah batasan maksimum (3% terhadap PDB) yang ditetapkan dalam Undang Undang Keuangan Negara (UU 17/2003). Rasio utang terhadap PDB juga masih berada di bawah angka maksimum (60% terhadap PDB) yang ditetapkan dalam UU 17/2003. Gambar 1. Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Surplus/Defisit, dan Hutan (% terhadap Produk Domestik Bruto) Sumber: Perhitungan penulis dari berbagai sumber data (Bank Indonesia, World Bank World Development Indicators, IMF World Economic Outlook) Meskipun defisit dan hutang masih berada di bawah tingkat maksimum yang diperbolehkan UU 17/2003, defisit yang persisten berimplikasi pada kenaikan hutang. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan meningkatkan meningkatkan resiko ketidakmampuan membayar hutang dan berimbas kepada stabilitas ekonomi. Tulisan ini akan membahas beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak negara serta beberapa langkah perbaikan yang bisa diambil oleh 193
pemerintah. Tulisan ini juga akan melihat sisi pengeluaran pemerintah untuk mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektifitas anggaran dalam mendorong perekonomian. Penerimaan Pemerintah Ketaatan Pajak yang Rendah Indonesia menerapkan sistem self-assessment untuk menentukan apakah seseorang harus memiliki identitas pajak (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP). Jika pendapatan seseorang telah melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka individu tersebut wajib memiliki NPWP. Namun biaya administrasi yang dihadapi oleh pemerintah untuk menilai apakah penghasilan seseorang telah melewati PTKP atau tidak sangat besar. Apalagi dengan jumlah pekerja di sektor informal yang sangat besar. Karena NPWP bukan merupakan syarat dalam pengurusan banyak dokumen penting, penduduk tanpa NPWP masih bisa menikmati layanan publik. Misalnya, memperoleh Surat (SIM), Paspor, dan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Bagi pengusaha, tidak memiliki NPWP berarti tidak ada kewajiban membayar pajak, sehingga bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Izin Mengemudi Gambar 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2017-2021 Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak 194
Karena penduduk masih dapat menikmati banyak layanan publik tanpa NPWP, mayoritas penduduk pekerja di Indonesia tidak memiliki NPWP. Pada tahun 2021, hanya sekitar 47% dari 131 juta pekerja di Indonesia yang memiliki NPWP. Angka ini sudah meningkat dari hanya 1.82% pada tahun 2002, dan 36% pada tahun 2017. Perlu diingat bahwa tidak setiap yang memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Bagi yang diwajibkan melaporkan SPT, ketaatan administratif (melaporkan SPT tepat pada waktunya ) untuk Wajib Pajak Korporasi (WP Badan) berada di kisaran 60% pada periode 2017-2019. Sementara untuk WP Individual pekerja ketaatan administratif berkisar 70% selama 2017-2019, dan meningkat menjadi 85% dan 98% pada tahun 2020 dan 2021. Namun perlu diingat bahwa jumlah yang diwajibkan melaporkan SPT menurun drastis sekitar 10%, kemungkinan besar karena dampak dari penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Di sini lain, untuk WP Individu pekerja mandiri, ketaatan administrative mengalami penurunan yang drastis dari sekitar 76% menjadi 52% dan 45% pada tahun 2020 dan 2021. Berbeda dengan WP Individu pekerja, jumlah yang WP Individu pekerja mandiri yang wajib lapor SPT tidak mengalami penurunan drastis. Table 1. Registered Taxpayers and Compliance Rate by Taxpayers Classification Sumber: Penghitungan penulis berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Perlu diingat bahwa ketaatan administratif belum tentu mengindikasikan ketaatan substantif (membayar pajak yang seharusnya). Walaupun identifikasi ketaatan substantif sulit karena membutuhkan audit, namun beberapa studi menunjukkan ketaatan substantive yang terjadi di Indonesia pun masih rendah. Studi yang dilakukan oleh Rosid et al. responden menunjukkan niat yang rendah untuk taat, yang diakibatkan persepsi terhadap (2018) mengindikasikan mayoritas 195
korupsi yang tinggi di Indonesia. Studi lain menunjukkan bahwa pelayanan publik, dan informasi tentang bagaimana pemanfaatan penerimaan pajak pemerintah memang menentukan ketaatan substantive wajib pajak (Krisnanto et al., 2023; Iraman et al., 2022). Presumptive Taxation Pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena kebanyakan UMKM menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan, Indonesia menerapkan kebijakan pajak sederhana (presumptive tax). Berbeda dengan pajak badan yang menggunakan basis keuntungan (dengan tarif 25%), presumptive tax menggunakan omzet sebagai basis pajak. Pada tahun 2012, UMKM dengan omzet maksimum Rp 4.8 milyar pertahun dikenakan pajak final 1% dari omzet. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan pajak yang dibayarkan antara UMKM yang omzetnya berada di bawah Rp 4.8 milyar dengan yang di atasnya. Perbedaan yang cukup besar ini bisa berdampak pada penciptaan UMKM yang baru oleh pemilik yang sama, karena tidak ada batasan jumlah UMKM yang bisa dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan tarif preferensial ini. Pengusaha yang omzet usahanya bisa melebihi Rp 4.8 milyar memiliki insentif yang lebih kecil untuk membuka UMKM baru jika rasio biaya terhadap omzet minimum sekitar 92%. Studi yang dilakukan oleh Nurfauzi dan Nuryakin (2019) menunjukan rata-rata rasio biaya terhadap omzet bagi perusahaan yang berada sedikit di atas Rp 4.8 milyar sekitar 95%. Apakah rasio ini merefleksikan nilai yang sebenarnya atau akibat overclaim biaya untuk mengurangi kewajiban pajak, hanya bisa diketahui jika ada audit yang dilakukan oleh regulator. Cukai Penerimaan cukai menyumbang sekitar 10% dari total penerimaan negara. Cukai produk tembakau menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan (Gambar 3), sementara penerimaan dari minuman beralkohol serta ethyl alcohol hanya menyumbang sekitar 3%. Jika memperhitungkan penerimaan dari pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh Badan atau Perorangan), kontribusi industri hasil tembakau dalam penerimaan negara akan lebih tinggi lagi. 196
Gambar 3. Penerimaan Negara berdasarkan Sumber (% terhadap Total Penerimaan) Sumber: Perhitungan penulis dari data Bank Indonesia Walaupun penerimaan cukai cukup besar, tujuan utama penerapan cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi produk-produk tertentu. Untuk pengendalian yang efektif, (World Health Organization, 2021) menyarankan penerapan cukai spesifik (per unit) dengan tarif tunggal. Studi teoritis maupun empiris menunjukkan dampak cukai terhadap harga rokok lebih besar pada sistem cukai spesifik dibandingkan dengan sistem ad valorem (F. J. Chaloupka, Yurekli, & Fong, 2012; Delipalla & Keen, 1992; Delipalla & O'Donnell, 2001; Prasetyo & Adrison, 2020). Selain itu, variasi harga rokok dalam sistem cukai spesifik lebih rendah dibandingkan dengan sistem ad valorem (Frank J Chaloupka, Kostova, & Shang, 2014; Liber, Ross, Ratanachena, Dorotheo, & Foong, 2015; Shang, Chaloupka, Fong, Thompson, & O'Connor, 2015). Selain lebih baik untuk pengendalian konsumsi, sistem cukai spesifik dan tunggal bisa menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan sistem cukai ad valorem (F. J. Chaloupka et al., 2012). Meskipun Indonesia telah menerapkan cukai spesifik sejak 2009, namun masih terdapat banyak golongan tarif. Golongan cukai rokok tergantung dari 4 faktor; teknik produksi (mesin atau tangan), kandungan cengkeh (kretek atau putih), jumlah produksi dan harga banderol. Hal ini menjadikan cukai rokok Indonesia termasuk yang kompleks di dunia. Upaya simplifikasi/pengurangan jumlah golongan tarif cukai telah dilakukan oleh pemerintah. Simplifikasi terakhir dilakukan pada 2022, dengan mengurangi golongan tarif dari 10 menjadi 8 golongan (Tabel 2). Namun perbedaan tarif cukai dan harga jual minimum yang cukup besar mengurangi efektifitas cukai 197
dalam menurunkan konsumsi rokok dan tidak optimal bagi penerimaan pemerintah. Seperti tersaji dalam Tabel 3, perbedaan tarif dan harga jual eceran untuk SKM dan SPM melebihi 63% pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan konsumen beralih ke rokok pada golongan yang lebih rendah. Selain pengendalian konsumsi tidak optimal, penerimaan cukai dikhawatirkan tidak mencapai target yang ditetapkan pada APBN 2023. Tabel 2. Cukai Hasil Tembakau Indonesia, 2019 - 2023 Sumber: Kompilasi penulis dari beberapa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tabel 3. Perbedaan Harga Jual Eceran dan Cukai Antar Golongan, 2019 - 2023 Sumber: Perhitungan penulis dari beberapa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tax Incentive Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah pemberian tax incentive. Salah satunya adalah tax holiday untuk industri pioneer. Bagi perusahaan yang berada dalam industri tertentu yang dipandang memenuhi kriteria tertentu (seperti eksternalitas positif, membawa teknologi baru, memberikan nilai tambah yang besar, strategis bagi perekonomian) bisa mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan 5 sampai 20 tahun jika melakukan investasi minimum Rp 500 198
miliar. Pengurangan tarif PPh Badan 50% juga bisa diberikan selama 2 tahun setelah masa tax holiday berakhir. Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan tax allowance. Bentuk tax allowance yang diberikan antara lain, pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 30% dari investasi tangible assets, accelerated depreciation, dan perpanjangan tax loss carry forward antara 5 sampai 10 tahun. Belanja Pemerintah Alokasi Belanja Negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya memiliki infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan negara maju, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur akan berdampak lebih besar terhadap aktivitas ekonomi. Namun sayangnya, alokasi belanja modal masih rendah. Walaupun terjadi peningkatan, proporsi belanja modal dalam total pengeluaran pemerintah tidak pernah melebihi 12% (Gambar 4). Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Pemerintah (% terhadap Total Pengeluaran) Sumber: Perhitungan penulis dari data Bank Indonesia Keberhasilan pemerintah mengurangi belanja subsidi tidak mampu meningkatkan belanja modal secara significant. Sejak 2009, belanja personel dan belanja barang melebihi belanja modal pemerintah. Sejak 2012, terjadi peningkatan proporsi pengeluaran untuk pembayaran cicilan bunga utang. Trend peningkatan ini 199
berpotensi terus terjadi mengingat pemerintah selalu mengalami defisit anggaran, yang mengharuskan pemerintah menarik utang baru. Dengan demikian, pemerintah akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan anggaran belanja modal - yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan basis pajak. Penyerapan Anggaran Penyerapan anggaran di Indonesia biasanya rendah pada dua kuartal pertama, dan meningkat drastis pada kuartal 3 dan 4 (Adrison & Flukeria, 2016). Pola yang bersifat eksponensial ini salah satunya diakibatkan karena penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator kinerja di banyak institusi publik. Penyerapan yang rendah bisa berakibat pada pemotongan anggaran pada tahun berikutnya. Dengan demikian, institusi pemerintahan memiliki insentif untuk meningkatkan pengeluarannya menjelang akhir tahun. Pola eksponensial tersebut menimbulkan dua dampak yang tidak diinginkan. Pertama, pertumbuhan yang tidak optimal karena tidak tersedianya barang dan layanan publik lebih awal. Kedua, tekanan inflasi karena belanja pemerintah lebih didominasi keinginan untuk mencapai target penyerapan anggaran, dibandingkan kebutuhan aktual (penyediaan barang dan layanan publik). Rekomendasi Kebijakan Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesinambungan fiskal antara lain; 1. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Pajak. Karena NIK digunakan sebagai informasi dasar untuk banyak keperluan administrative, penggunaan NIK sebagai identitas pajak akan meningkatkan jumlah orang yang berada dalam sistem pajak. Berbeda dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, usulan penggunaan NIK sebagai identitas pajak sebaiknya tanpa syarat melebihi tingkat penghasilan tertentu. Karena NIK digunakan dalam banyak keperluan, termasuk pendaftaran asset, maka akurasi penilaian terhadap actual income wajib pajak lebih baik karena pemerintah bisa menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Selain itu, identifikasi masyarakat berpenghasilan rendah juga lebih akurat sehingga akan berguna untuk meningkatkan keakuratan welfare program. 2. Simplifikasi Struktur Cukai. Pengurangan jumlah tarif cukai bisa berguna tidak hanya untuk mengurangi konsumsi produk tembakau, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pemerintah. Selain itu, pemerintah bisa memperluas barang kena cukai, seperti minuman berpemanis. 200
3. Presumptive Tax. Perbedaan jumlah kewajiban pajak antara tarif preferensial dan tarif normal yang sangat besar bisa menimbulkan perilaku penghindaran pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion). Pengurangan perbedaan tersebut bisa dilakukan dengan menaikkan tarif preferensial, atau mengurangi batasan omzet untuk tarif preferensial 4. Tax incentive. Investasi dalam jumlah besar biasanya mempertimbangkan banyak faktor yang bersifat jangka panjang. Selain pajak, investor juga akan mempertimbangkan kualitas yang berkesinambungan, kepastian hukum dan banyak faktor lainnya. Jika pemberian tax incentive mengurangi ketersediaan anggaran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik, akan ada peningkatan biaya yang dihadapi oleh perusahaan. Jika ini terjadi, maka selain tax incentive menjadi tidak efektif meningkatkan minat investasi, akan ada permintaan tax incentive yang lebih banyak untuk mengkompensasi tingginya biaya akibat infrastruktur yang tidak memadai. Karena itu, pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam memberikan tax incentive sehingga memiliki anggaran yang cukup untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan public. input infrastruktur, ketersediaan 5. Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah. Sistem insentif untuk memitigasi penyerapan anggaran yang bersifat exponensial bisa meningkatkan efektivitas belanja pemerintah untuk mendorong perekonomian. Misalnya, penghapusan penalti akibat penyerapan anggaran akhir tahun yang rendah, atau pemberian penalti bagi institusi pemerintahan yang memiliki pola penyerapan anggaran yang bersifat exponensial. Penerapan sistem insentif berdasarkan outcome - dibandingkan dengan input seperti penyerapan anggaran - bisa memotivasi institusi pemerintah untuk berlomba lomba mengalokasikan anggaran lebih efisien. 201
Referensi Adrison, V., & Flukeria, M. (2016). Lowering Regional Inflation? Improve Budget Absorption. Economics and Finance in Indonesia, 62(2), 67-77. Chaloupka, F. J., Yurekli, a., & Fong, G. T. (2012). Tobacco taxes as a tobacco control strategy. Tobacco Control, 21(2), 172-180. Chaloupka, Frank J, Kostova, D., & Shang, C. (2014). Cigarette Excise Tax Structure and Cigarette Prices : Evidence From the Global Adult Tobacco Survey and the U.S. National Adult Tobacco Survey. Nicotine & Tobacco Research, 16(January), S3-S9. Delipalla, S., & Keen, M. (1992). The comparison between ad valorem and specific taxation under imperfect competition. Journal of Public Economics, 49(3), 351-367. Delipalla, S., & O'Donnell, O. (2001). Estimating tax incidence, market power and market conduct: The European cigarette industry. International Journal of Industrial Organization, 19(6), 885-908. 7187(99)00057-0 Liber, A. C., Ross, H., Ratanachena, S., Dorotheo, E. U., & Foong, K. (2015). Cigarette price level and variation in five Southeast Asian countries. Tobacco Control , 24(e2), e137-e141. Prasetyo, B. W., & Adrison, V. (2020). Cigarette prices in a complex cigarette tax system: Empirical evidence from Indonesia. Tobacco Control, 29, 618- 623. Shang, C., Chaloupka, F. J., Fong, G. T., Thompson, M., & O'Connor, R. J. (2015). The association between tax structure and cigarette price variability: findings from the ITC Project. Tobacco Control, 24(Suppl 3), iii88 LP-iii93. Retrieved from World Health Organization. (2021). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021: Addressing new and emerging products. Retrieved from 202
Meningkatkan Efektivitas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pengusahaan Batubara Oleh: Uka Wikarya, Hamdan Bintara, Muhammad Sowwam, Andhika P. Pratama, Raka R. Fadilla, Fitri Nurjanah, Muhammad A. Rizky Sorotan Utama Proses phase-out dari sektor pertambangan batubara merupakan situasi yang tidak dapat dihindari di tengah upaya untuk mengendalikan dampak perubahan iklim yang telah menjadi komitmen tidak hanya Indonesia namun juga masyarakat global. Secara makro, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan telah memperluas dan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaan pertambangan batubara juga berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. Perusahaan batubara juga melakukan berbagai Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, yang terindikasi meningkatkan pendapatan dan pengeluaran per kapita masyarakat sekitar. Kajian ini dibuat untuk mengidentifikasi benefit dari keberadaan sektor pertambangan batubara dan bagaimana pemerintah dapat mempersiapkan potensi kehilangan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang Dalam jangka pendek, perbaikan tata kelola dan efektivitas program PPM penting untuk dilakukan. Namun dalam jangka panjang, ketersediaan infrastruktur dasar dan proses transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan merupakan faktor utama untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan dari sektor pertambangan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. 204
Latar Belakang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten penghasil dan Kabupaten/kota lainnya di provinsi memperoleh dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BH SDA) batubara melalui mekanisme yang diatur dalam UU No.1 tahun 2022. Namun penggunaan dana BHSDA tidak di-earmarking, sehingga pemanfaatannya kurang berpihak kepada masyarakat lokal, padahal mereka paling banyak menanggung dampak negatif. Sumber dana BHSDA batubara berasal dari iuran tetap, royalti, dan PNBP batubara lainnya. Di sisi lain, program transisi energi dari sumber energi fosil ke energi baru dan terbarukan (New and Renewable Energy - NRE), khususnya untuk energi kelistrikan akan mengurangkan secara signifikan bauran energi (mixed energy) dari batubara. Jika pada tahun 2025, target bauran energi dari non fosil sekitar 34%, maka pada pada tahun 2050, pemerintah menargetkan energi listrik yang berasal dari non fosil menjadi sekitar 66% dan non fosil 34% (PLN, 2022). Batubara menjadi kontributor dominan dalam basket sumber energi fosil, selain gas bumi dan minyak. Program transisi energi berlaku secara global sebagai komitmen terhadap Paris Agreement 2015 (Paris NDC, 2015), yang diupdate pada awal tahun 2023. Untuk merealisasikan Paris NDC, diduga kuat beberapa tahun mendatang pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan moratorium PLTU Batubara. Bahkan sejak sekarang pun lembaga pendanaan sudah memulai mengurangi bahkan ada yang menghentikan penyaluran dana untuk pembangunan PLTU batubara. Implikasi dari program transisi energi secara global adalah menurunkan permintaan dan produksi batubara, utamanya untuk PLTU pada masa mendatang. Penurunan permintaan tersebut baik di dalam negeri maupun global sesuai dengan pentahapan program transisi energi. Menanggapi permintaan global, bukan tidak mungkin beberapa tambang akan menghentikan produksinya yang dapat terjadi lebih awal. Padahal aktivitas pertambangan batubara menyumbang devisa, nilai tambah bruto nasional, penciptaan kesempatan kerja, dan pendapatan fiskal pusat dan pemerintah daerah. Percepatan pengurangan atau penurunan produksi batubara dapat mempengaruhi pencapaian target Indonesia Emas pada tahun 2045. Sebagai antisipasi atas potensi buruk pada kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kegiatan tambang batubara, maka keberadaan kegiatan pertambangan batubara harus dimanfaatkan secara optimal, sebelum masa penurunan produksi atau penutupan tambang. Selain perbaikan tata kelola penggunaan fiskal dari BHSDA, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) akan menjadi 205
semakin penting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sekarang dan pasca pertambangan. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan batubara berkewajiban menyusun Blue Print PPM Pertambangan batubara (PP No. 23 Tahun 2010) dengan tujuan: (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, (2) Meningkatkan kesejahteraan, (3) meningkatkan pendapatan riil, (4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan, (5) Kemandirian ekonomi, dan (6) Pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pemerintah wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 55 Tahun 2010), dan mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47 tahun 2012). Sedangkan, pedoman pelaksanaan PPM pada usaha pertambangan mineral dan batubara dituangkan pada Permen ESDM No.41 tahun 2016, dan Keputusan Menteri ESDM No.1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Mengingat pertimbangan (1) dampak yang luas dari keberadaan pertambangan batubara terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang, (2) ancaman penurunan atau penghentian produksi pada masa mendatang, dan (3) usaha menjamin keadilan manfaat tambang batubara dalam jangka pendek dan panjang, maka paper ini bermaksud mengusulkan upaya perbaikan pelaksanaan program PPM yang berimplikasi pada dampak kesejahteraan berkelanjutan. Usulan kebijakan ini didasarkan pada analisis data dan informasi di Pulau Kalimantan, yaitu pulau yang berkontribusi pada produksi batubara nasional lebih dari 80%, dalam satu dekade terakhir, dan studi kasus dampak program PPM pada perusahaan tambang batubara. CSR Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Corporate social responsibility (CSR) perusahaan dalam industri pertambangan penting karena beberapa alasan. Pertama, operasi penambangan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk penggundulan hutan, polusi air, dan perusakan habitat (Que et al., 2018). Kedua, aktivitas pertambangan seringkali memiliki dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Hal ini dapat mencakup mobilitas masyarakat, hilangnya mata pencaharian, dan terganggunya struktur kehidupan tradisional (Que et al., 2018). Rela dkk. (2020) menegaskan terdapat bukti empiris mengenai dampak positif program CSR terhadap masyarakat lokal dan menekankan pentingnya CSR dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pada industri pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Indonesia. 206
Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Salah satu aturan utamanya adalah: 1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Peraturan ini mengatur tanggung jawab perusahaan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Perusahaan pertambangan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk inisiatif CSR yang bermanfaat bagi pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Peraturan ini meningkatkan kerangka kerja CSR sektor pertambangan, termasuk tambang batu bara. Peraturan ini mendorong perusahaan pertambangan untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan mengintegrasikan inisiatif CSR mereka dengan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Semua perusahaan tambang batubara sudah menjalankan program CSR yang diwajibkan, namun CSR setiap perusahaan tidak mudah diakses, kecuali untuk perusahaan terbuka. Tabel 1 menyajikan data realisasi pengeluaran CSR beberapa perusahaan terbuka yang bergerak di pertambangan batubara di Kalimantan. Tampaknya pengeluaran CSR berkorelasi dengan produksi batubara, dimana CSR terbesar adalah PT Bumi Resources (109,9 miliar rupiah), diikuti oleh PT Golden Energy Mines Tbk (72,3 miliar rupiah) dimana PT Borneo IndoBara adalah anak perusahaannya. Tabel 1. Realisasi Pengeluaran CSR Perusahaan Tambang Batubara Terbuka di Kalimantan tahun 2021-2022 (miliar rupiah) Nama Perusahaan 2021 2022 PT Adaro Energy Tbk - ADRO 3.1 6.0 PT Atlas Resources Tbk - ARII 0.1 PT Baramulti Suksessarana Tbk - BSSR 11.4 18.1 PT Bumi Resources Tbk - BUMI 153.9 109.9 PT Bayan Resources Tbk - BYAN 36.3 40.7 PT Golden Energy Mines Tbk - GEMS 94.3 72.3 PT Harum Energy Tbk - HRUM 3.0 5.4 207
Nama Perusahaan 2021 2022 PT Indo Tambangraya Megah Tbk - ITMG 42.8 21.2 PT Golden Eagle Energy Tbk - SMMT 1.9 1.6 PT TBS Energi Utama Tbk - TOBA 4.1 8.0 CSR telah menjadi isu penting dalam industri pertambangan di Kalimantan, Indonesia. Penambang batubara di Kalimantan, seperti PT Bumi Resources dan PT Golden Energy Mines Tbk, telah secara signifikan berusaha mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya alam dan diharapkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui program CSR yang substansial. Peran Pertambangan Batu Bara bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal Literatur yang menjelaskan hubungan antara sektor pertambangan dan pembangunan ekonomi masih menunjukkan perdebatan. Terdapat dua hipotesis atas pengaruh dari sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi, yaitu pertama, hipotesis bahwa pertambangan penting dalam pembangunan ekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan pertambangan memiliki dampak langsung melalui penyediaan lapangan kerja bagi banyak orang, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Gaćina & Dimitrijević, 2022). Selain itu, terdapat dampak tidak langsung yang tercipta dengan diperlukannya layanan pendukung dari industri lain, seperti transportasi, logistik, dan layanan bisnis (Kox & Rubalcaba, 2007). Kedua, hipotesis dimana pertambangan dapat menyebabkan ketergantungan struktur ekonomi yang bersifat specialization trap, ketergantungan pendapatan daerah atau negara pada sektor ini, dan konflik pembiayaan. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah hipotesis kutukan sumberdaya alam (the resources curse hypothesis). Kutukan sumber daya alam mengacu pada fenomena dimana negara- negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti bahan bakar fosil dan mineral, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, institusi yang lebih lemah, dan tingkat korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan sumber daya alam yang lebih sedikit (Nguyen, 2021). Bukti empiris menunjukkan korelasi negatif antara keberadaan sumber daya alam dan performa ekonomi antar negara (Sobel et al., 2022). Dengan menggunakan data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kalimantan pada periode 2010-2020 (Kementerian ESDM) dapat disimpulkan bahwa tingkat 208
kemiskinan lebih rendah di kabupaten yang memiliki pertambangan batubara dibandingkan dengan yang tidak memiliki pertambangan batubara (Gambar 1a). Kemudian dengan menggunakan data intensitas cahaya malam (night light), sebagai proxy tingkat aktivitas perekonomian, dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki pertambangan batubara memiliki intensitas cahaya yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan daerah tidak memiliki tambang batubara (Gambar 1c). Selanjutnya tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita di daerah yang memiliki tambang batubara lebih tinggi dibanding daerah yang tidak memiliki tambang batubara (Gambar 1b). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keberadaan kegiatan pertambangan batubara berkorelasi positif atau berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada level kabupaten/kota. (a) (b) (c) Gambar 1. Analisis Korelasi dari Wilayah Pertambangan dengan Outcome Kesejahteraan Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023 209
Sebagai catatan model di atas membandingkan antara kelompok Kabupaten yang memiliki pertambangan batubara (treatment) dan kabupaten yang tidak memiliki pertambangan batubara (control) dan periode sebelum dan sesudah/sedang ada kegiatan pertambangan batubara. Model dikontrol dengan log tingkat literasi, log angka harapan hidup, log tingkat pengangguran, log dari suhu, log dari kelembaban udara, log dari tutupan awan, log dari kelembaban tanah, dan log dari curah hujan. Efek peningkatan pendapatan masyarakat di daerah yang memiliki pertambangan batubara dapat bersumber dari beberapa channel pengaruh, di antaranya pelibatan langsung dan tidak langsung tenaga kerja rumah tangga pada pertambangan, muncul atau berkembangnya usaha untuk melayani kegiatan pertambangan dan pekerjanya, program PPM perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, program PPM yang menyediakan infrastruktur fisik dan sosial, dll. Muncul pertanyaan, bagaimana efek terhadap pendapatan rumah tangga jika aktivitas pertambangan batubara berkurang atau bahkan ditutup? Dengan menggunakan logika kontrapositif dapat ditarik kesimpulan jika daerah yang memiliki pertambangan batubara berubah menjadi tidak memiliki batubara, maka berimplikasi pada tidak terjadi penurunan tingkat kemiskinan, dan tidak terjadi peningkatan pendapatan per kapita. Implikasi tentu ini tidak mendukung pencapaian target Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu upaya yang dapat meminimalkan efek negatif tersebut adalah mengoptimalkan peran program PPM. Oleh karena itu pembuktian sampel atas dampak program PPM akan dipaparkan pada bagian selanjutnya. Studi Kasus PT. BIB tentang dampak Program PPM Setelah memahami peran pertambangan secara makro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penulis ingin lebih dalam mengetahui peranan program CSR (termasuk PPM) terhadap kesejahteraan. Mengingat begitu banyaknya perusahaan, penulis mengambil sampel kasus PT.BIB, walaupun hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi untuk semua perusahaan. Salah satu tujuan studi adalah untuk mengukur pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan. Analisis ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulan lewat wawancara dengan kuesioner terstruktur dari berbagai rumah tangga di desa lingkar tambang (treatment) dan di desa luar lingkar tambang (counterfactual) pada dua titik waktu, yaitu survei baseline tahun 2018 dan survei evaluasi pada tahun 2023. Dari lingkar tambang PTBIB (treatment) yaitu area pelaksanaan PPM PTBIB dipilih sampel 19 desa, dan dari luar lingkar tambang 210
(counterfactual) dipilih 4 desa terdekat dengan lingkar tambang (penentuannya dibantu oleh BIB), yaitu desa-desa yang tidak menerima PPM PTBIB. Sampling dilakukan bukan dengan prosedur random sampling, tetapi dijalankan dengan purposive sampling, karena tidak tersedia daftar rumah tangga. Sampel diambil sedemikian rupa sehingga karakteristik sampel rumah tangga dari daerah Pelaksanaan Program PPM (treatment) dan daerah bukan pelaksanaan program PPM (counterfactual) kurang lebih seragam. Variabel yang diukur mencakup karakteristik demografi, pendapatan dan pengeluaran, kesehatan (memiliki balita stunting), pendidikan, dan sejumlah variabel lainnya. Dengan menggunakan model Difference in Difference (DID) ditemukan bukti bahwa program PPM pemberdayaan ekonomi berpengaruh signifikan dalam peningkatan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita dalam rumah tangga (Tabel 2). Program PPM telah meningkatkan pendapatan per kapita rumah tangga dari tahun 2018 ke tahun 2023 sebesar Rp422,590, sedangkan pengeluaran per kapita meningkat lebih kecil yaitu Rp110,326 pada periode yang sama. Dapat diduga bahwa sebagian dari peningkatan pendapatan dialokasikan untuk fungsi non konsumsi, misalnya tabungan atau investasi. Tabel 2. Peningkatan Pendapatan dan Pengeluaran per Kapita dengan Model DID Peningkatan dari 2018 ke 2023 Pengeluaran per kapita Pendapatan per kapita Penerima Manfaat PPM 49,228 339,439 Bukan Penerima Manfaat PPM 61,098 83,151 Total 110,326 422,590 Sumber: Kajian Evaluasi Program PPM PT. Borneo Indobara, LPEM- FEBUI, 2023. Dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diketahui bahwa IPM Kalimantan Selatan selalu berada di bawah nasional, namun demikian di antara provinsi-provinsi di Kalimantan, posisi Kalimantan Selatan mengalami perbaikan pada tahun 2022 (Tabel 3). Pada studi kasus PTBIB, penulis mencatat bahwa IPM Kabupaten Tanah Bumbu selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dari 2018 hingga 2023. Selanjutnya penulis mengestimasi bahwa komponen pendidikan dalam IPM memiliki indeks paling rendah di Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk di area Lingkar Tambang dan Luar Lingkar Tambang PTBIB. Kejadian serupa muncul di semua provinsi produsen batubara di pulau Kalimantan. Hal ini mengindikasikan program-program pendidikan pemerintah belum efektif meningkatkan partisipasi sekolah. 211
Tabel 3. IPM di Provinsi Kalimantan Tanah Bumbu Tahun Indeks Nasiona l Kalsel Level Kabupaten Lingkar Tambang PTBIB**) Luar Lingkar Tambang PTBIB**) 2018 IPM 71.39 71.17 67.70 68.77 70.42 Indeks Kesehatan 75.66 78.88 82.90 Indeks Pendapatan 72.66 72.78 71.75 Indeks Pendidikan 54.79 54.64 56.62 2023 IPM 72.91* 71.84* 69.82 69.23 69.41 Indeks Kesehatan 80.82 79.46 78.88 Indeks Pendapatan 71.87 71.36 74.57 Indeks Pendidikan 56.79 56.88 54.79 Keterangan: *) tahun 2022, **) estimasi LPEM 2023. Sumber: BPS Provinsi Kalsel 2023 dan LPEM 2023. Sebagai informasi tambahan bahwa angka rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 12,49 tahun pada tahun 2022, yang sedikit lebih rendah daripada angka di level Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 12.82 tahun. Dan angka rata-rata harapan lama sekolah di Kalimantan Selatan adalah paling rendah di antara provinsi produsen batubara di Kalimantan. Sejalan dengan fakta tersebut, maka untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka rata-rata harapan perusahaan lama pertambangan. Secara umum program PPM perusahaan untuk pendidikan formal seharusnya diarahkan pada usaha mengatasi hambatan anak usia sekolah mengakses ke lembaga pendidikan formal di tingkat SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi. sekolah, pemerintah memerlukan partisipasi 212
Kesimpulan dan Rekomendasi Keberadaan aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kalimantan telah memberikan manfaat berupa kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Manfaat yang diterima masyarakat tidak hanya berupa lapangan pekerjaan, namun juga beragam bentuk program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan pertambangan. Beragam studi empirik telah mendokumentasikan dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang bagi perekonomian masyarakat Kalimantan, tidak terkecuali evaluasi yang dilakukan oleh tim LPEM FEB UI. Meskipun sektor pertambangan batu bara telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, upaya untuk melakukan coal phase-out tetap penting untuk dilakukan, menimbang komitmen pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dalam upaya untuk meminimalisasi dampak dari perubahan iklim. Upaya coal phase-out batubara akan berdampak pada hilangnya manfaat yang selama ini dinikmati oleh masyarakat Kalimantan dari sektor pertambangan. Untuk itu, perlu adanya mitigasi kehilangan manfaat ekonomi dalam mengantisipasi upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Kalimantan dari sektor pertambangan batu bara. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan untuk jangka pendek dalam upaya perbaikan program PPM pertambangan, serta dalam jangka panjang setelah memasuki masa coal phase-out dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan, di antaranya, 1. Di samping upaya untuk memperbaiki tata kelola aspek fiskal berkaitan bisnis batubara (misalnya: mengatur penggunaan dana bagi hasil SDA oleh pemerintah daerah), pemerintah dan perusahaan tambang batu bara juga perlu meningkatkan efektivitas program PPM agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat berkelanjutan bahkan setelah pemberhentian aktivitas tambang batu bara. 2. Pemerintah perlu memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan program PPM, untuk memastikan bahwa program PPM dapat tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tambang. 3. Peningkatan program PPM tidak hanya terbatas pada perbaikan kualitas program, namun juga perbaikan kuantitas penerima program sehingga penerima manfaat semakin luas/ 4. Monitoring dan evaluasi terhadap program PPM perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi perlu mempertimbangkan kualitas delivery dari program PPM serta keberlanjutan manfaat yang diterima penerima program. 213
5. Program PPM perlu melibatkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima program PPM. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemetaan kriteria penerima manfaat yang dapat mengoptimalkan dampak dari program PPM, sehingga manfaat yang dirasakan menjadi lebih besar dan berkelanjutan Beberapa rekomendasi di jangka menengah dan panjang yang dapat diberikan, antara lain: 1. Pemerintah perlu memastikan bahwa enabling factors efektivitas program PPM tersedia bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Sebagai contoh, memastikan keberadaan infrastruktur dasar yang baik di sekitar wilayah tambang, sehingga akses produksi dan distribusi UMKM akan berjalan dengan lancar, sehingga meningkatkan efektivitas program PPM untuk UMKM di sekitar wilayah tambang. Untuk program individu, akses terhadap infrastruktur kesehatan dan pendidikan perlu diperkuat sehingga manfaat dari program PPM dapat diterima oleh individu yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Pemerintah dapat menghimpun dana abadi batubara yang dikumpulkan dari dana bagi hasil maupun penerimaan pemerintah dari perusahaan batu bara yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah vital dalam memastikan proses ini berjalan dengan baik. 3. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan pendampingan dalam proses transisi ekonomi di wilayah Kalimantan. Pemberian pelatihan, sertifikasi skill hijau (green skills) dan pendampingan bagi usaha diharapkan dapat membantu proses transisi masyarakat dari basis perekonomian utama sektor batubara ke sektor manufaktur. 4. Pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi di wilayah Kalimantan untuk melakukan transformasi sektoral dari pertambangan batu bara sebagai basis sektor utama menjadi sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan luas dan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian wilayah Kalimantan, setelah terjadinya coal-phase out. 214
Referensi Gaćina, R. and Dimitrijević, B. (2022). Reducing environmental impact caused by mining activities in limestone mines. Podzemni Radovi, (40), 37-44. Kementerian ESDM, (2016). Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertambangan. Kox, H. L. and Rubalcaba, L. (2007). The contribution of business services to european economic growth. Business Services in European Economic Growth, 74-94. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - LPEM. (2023). Kajian Evaluasi 5 (Lima) Tahun Pertama Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Borneo Indobara. Nguyen, H. T. (2021). Resource curse
wikipedia.. Que, S., Wang, L., Awuah-Offei, K., Chen, Y. S., & Yang, W. (2018). The status of the local community in mining sustainable development beyond the triple 1749. Sustainability, line. bottom 10(6), Rela, I. Z., Awang, A. H., Ramli, Z., Taufik, Y., Sum, S. M., & Muhammad, M. (2020). Effect of corporate social responsibility on community resilience: empirical evidence in the nickel mining industry in southeast sulawesi, indonesia. Sustainability, 12(4), 1395. Sobel, R. S., Clark, J. W., & Sobel, R. N. (2022). The curse of historic resources. Public 279-306. Finance Review, 50(3), 215
Refleksi atas Kebijakan Hilirisasi di Indonesia Oleh: Rizki N. Siregar, Jahen F. Rezki, Nauli A. Desdiani Sorotan Utama Untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan peran dari kegiatan industri dalam perekonomiannya dan mentransformasi kebijakan industri nasional. Kebijakan industri seperti hilirisasi menjadi salah satu pilihan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Kedepannya Indonesia perlu menyusun kebijakan industri yang mampu mendorong daya saing dengan target menjadi kompetitif di pasar global dan berkontribusi aktif di rantai nilai global. Kebijakan industri perlu disusun dengan desain institusional yang tepat untuk memastikan efektivitasnya dan mengurangi kemungkinan rent capture. Selain itu, sangat penting untuk memastikan kebijakan industri yang diambil memiliki dampak distribusi yang inklusif serta memiliki prinsip keberlanjutan. Peluang dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Indonesia Di tengah perlambatan ekonomi global akibat pandemi dan volatilitas ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,3% pada tahun 2022. Angka ini merupakan salah satu pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan global, yang sekitar 3,4% (IMF, 2023). Namun, pertumbuhan positif ini sebagian besar didukung oleh kondisi perdagangan dunia, khususnya kenaikan harga komoditas yang sangat menguntungkan Indonesia. Dimana ekspor Indonesia meningkat, khususnya pada produk-produk terkait komoditas (Bank Dunia, 2023). Pemerintah Indonesia juga memiliki harapan untuk meningkatkan tingkat ekonominya agar mencapai status berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaannya. Dalam Visi Indonesia 2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN), pemerintah berharap Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita rata-rata sekitar USD 30.000 per kapita pada tahun 2045. Selain itu, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memberantas kemiskinan. 218
Namun, seperti di banyak ekonomi berkembang lainnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai target-target tersebut. Negara ini mengalami gejala deindustrialisasi prematur. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun dari 22% pada tahun 2010 menjadi 21% pada tahun 2022 (Gambar 1). Ini setelah kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mencapai puncaknya pada tahun 2002 (31,9%). Selain itu, pertumbuhan sektor manufaktur telah lebih rendah dari rata-rata nasional sejak tahun 2005, mengindikasikan semakin berkurangnya peran sektor ini sebagai mesin pertumbuhan. Dengan jumlah pemuda yang banyak, kekhawatiran tentang populasi yang akan terus menua, dan tantangan nyata dari perubahan iklim, Indonesia harus menemukan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Jika tidak, maka kemungkinan besar Indonesia tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk mendapatkan status berpenghasilan lebih tinggi pada tahun 2045, terutama ketika tidak lagi dapat memanfaatkan bonus demografi. Gambar 1. Kontribusi PDB berdasarkan Sektor (%) Sumber: CEIC Sebagai salah satu negara ekonomi berkembang di dunia, pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia harus memposisikan dirinya dalam ekonomi dunia? Hampir semua negara maju di dunia berpartisipasi dalam perdagangan global dan juga rantai 219
nilai global (GVCs). Antras dan Chor (2022) menyoroti bahwa partisipasi dalam GVC dikaitkan dengan pertumbuhan PDB per kapita dan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, peningkatan dalam pengurangan kemiskinan, lebih banyak transfer keterampilan, serta penciptaan pekerjaan yang seringkali juga menguntungkan tenaga kerja wanita. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin mencapai status berpenghasilan tinggi, negara ini harus meningkatkan keterlibatannya dalam ekonomi global dan oleh karena itu menjadi lebih terbuka. Namun, data Indonesia memiliki keterbukaan perdagangan dan daya saing yang relatif lebih rendah. Di antara negara-negara ASEAN, keterbukaan perdagangan Indonesia sebagai rasio dari PDB adalah sekitar 45% pada tahun 2022. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Singapura (337%), Vietnam (186%), Malaysia (141%), Thailand (134%), dan Filipina (72%). Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang telah secara signifikan meliberalisasi pembatasan investasi internasional dari waktu ke waktu serta melaksanakan reformasi sepihak, meskipun dengan laju yang lebih lambat. Melihat latar belakang ini, pemerintah ke depan memerlukan perbaikan kebijakan yang signifikan untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju negara dengan status penghasilan tinggi. terbaru menunjukkan bahwa relatif membatasi investasi asing. Indonesia Kebutuhan dan Urgensi untuk Kebijakan Industri Melanjutkan bisnis seperti biasa dirasa kurang optimal. Ekonomi Indonesia telah menjadi lebih bergantung pada komoditas primer. Bagian dari ekspor dalam komoditas primer mencakup 19,9% dari total ekspor non-migas pada tahun 2022 dan telah tumbuh menjadi 67,5% dibandingkan dengan tahun 2021. Gambar 2 menunjukkan bahwa porsi ekspor berbasis komoditas yang ditujunjukkan oleh kotak berwarna biru semakin mendominasi ekspor Indonesia selama dua dekade terakhir. Tren kenaikan dalam ekspor terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas. Namun, pada tahun 2023, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren menurun karena normalisasi harga komoditas global. Sementara itu, 90% dari impor Indonesia adalah bahan baku dan barang modal. Dengan volatilitas di pasar komoditas dunia, Indonesia dihadapkan kepada risiko karena besarnya ketergantungan ekonomi nasional pada beberapa komoditas seperti minyak, minyak sawit, dan batubara. Memang benar bahwa windfall dari komoditas akan menguntungkan ekonomi Indonesia, tetapi tanda-tanda normalisasi akan membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. 220
Sumber: UNCOMTRADE, dihitung penulis. Catatan: Gambar ini menunjukkan ekspor untuk beberapa produk. Produk ini berkontribusi sebesar 71-79% dari total ekspor Indonesia. Kotak biru menggambarkan ekspor barang komodoitas, sedangkan kotak kuning menggambarkan ekspor manufaktur. Gambar 2. Trend Perkembangan Ekspor Indonesia (Miliar USD) Karena ketergantungan yang tinggi pada komoditas, Indonesia perlu menemukan sumber pertumbuhan alternatif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Indonesia harus merangsang sektor yang dapat menciptakan pekerjaan yang baik, serta memfasilitasi transfer teknologi yang menguntungkan bagi transisi ke ekonomi hijau. Oleh karena itu, mendorong industrialisasi dianggap menguntungkan dalam meningkatkan keunggulan komparatif Indonesia dan mengurangi ketergantungan kita pada ekspor bahan baku. Juhasz et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan industri, dengan semua skeptisisme terhadapnya, telah menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah intervensi kebijakan industri di seluruh dunia telah meningkat dari 34 pada tahun 2010 menjadi 1568 pada tahun 2022. Banyak negara telah mengadopsi kembali kebijakan industri sebagai alat untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah yang dihadapi Indonesia, yaitu, transisi energi dan penciptaan pekerjaan 221
yang baik. Beberapa kebijakan industri telah terbukti berhasil dalam mendorong pembangunan, namun kita juga memiliki banyak kasus ketika mereka gagal. Sebagai contoh, kebijakan industri di Korea Selatan yang diadopsi oleh Presiden Park Chung- Hee mmapu meningkatkan pertumbuhan jangka pendek dan panjang di industri yang ditargetkan, yaitu, Industri Berat dan Kimia (Lane, 2022). Kebijakan Industri Saat Ini: Hilirisasi terakhir mengenalkan serta mulai Indonesia melalui beberapa administrasi mengaplikasikan hilirisasi sebagai kebijakan industri untuk merangsang kegiatan ekonomi khususnya melalui peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Ide dasar dari kebijakan ini adalah pemerintah ingin meningkatkan penciptaan nilai tambah domestik yang berkaitan dengan beberapa kekayaan alam Indonesia sebagai upaya dan bagian dari peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Peta Jalan Strategis Hilirisasi, di mana terdapat rencana untuk meningkatkan penciptaan nilai tambah dengan mendorong tumbuhnya sektor industri yang terkait dengan 21 komoditas unggulan dalam negeri. Pada tahun 2020, pemerintah melalui Undang- Undang No. 3/2020 tentang Sektor Pertambangan Indonesia juga memulai rencana hilirisasi industri nikel dengan melakukan bauran kebijakan yang mencakup larangan ekspor nikel mentah dan pemberian beberapa insentif fiskal. Sebagai contoh, pemerintah memberikan tax holiday dan insentif pajak kepada industri yang mengolah nikel. Tujuan pemerintah dalam usaha ini adalah menjadi produsen baterai kendaraan listrik atau electric vehicles (EV) terbesar kelima dan produsen baja tahan karat terbesar kedua pada tahun 2040. Selain itu, pemerintah melalui Undang-Undang No. 3/2014 telah menerapkan beberapa persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk berbagai industri dengan harapan mendorong penciptaan nilai tambah domestik lebih banyak dan mengurangi impor. Memilih nikel sebagai langkah awal dalam kebijakan industri dianggap cukup strategis. Ada dua alasan mendasar. Pertama, Indonesia adalah produsen utama nikel dunia dan nikel yang yang telah diproses. Berdasarkan Survei Geologi AS pada tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21 juta ton, atau sekitar 22% dari cadangan global. Jumlah ini mirip dengan jumlah cadangan nikel di Australia. Kedua, nikel adalah bahan kunci dalam produksi baja superalloy dan baterai kendaraan listrik (EV). Mengingat tingginya kebutuhan global dalam pemanfaatan kendaraan listrik karena agenda perubahan iklim, Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya ini. 222
Refleksi dan Umpan Balik atas Kebijakan Industri Indonesia Apa yang dapat kita refleksikan dari kebijakan industri yang sudah diambil selama ini dan bagaimana kita terus melakukan perbaikan? Kedepannya, kami melhat pentingnya untuk menentukan dengan bijak tujuan apa yang ingin diraih dari diambilnya suatu kebijakan industri. Hal ini penting untuk dapat mengarahkan kita dalam merancang kebijakan industri yang benar-benar solutif untuk mengatasi distorsi maupun bottleneck yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan dan kinerja suatu industri atau sektor. Pemerintah bersama dengan sektor swasta dan masyarakat dapat memetakan potensi misalokasi yang terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan industri yang tepat untuk mengatasinya. Seperti yang ditekankan sebelumnya, proses ini harus dilakukan berulang kali dan perlu mengakui bahwa pemerintah mungkin tidak memiliki informasi yang lengkap, sementara di sisi yang lain pelaku bisnis selalu memiliki insentif untuk mengelabui regulator. Berkaca dari kasus nikel, kita mungkin ingin membangun kerangka dan panduan umum untuk kebijakan industri sehingga campuran kebijakan atau industri yang ditargetkan akan dipilih karena pemahaman yang holistik, khususnya dalam mengatasi masalah koordinasi atau hambatan yang seringkali terjadi. Indonesia pun sudah memiliki pengalaman terkait dengan panduan pembuatan regulasi berupa panduan seperti misalnya panduan untuk penentuan upah minimum regional. Panduan kebijakan harus mencakup beberapa aspek. Pertama, penting bagi setiap penerima manfaat dari kebijakan industri yang kita pilih, termasuk kebijakan hilirisasi saat ini, untuk pada akhirnya menargetkan pasar ekspor dan bukan hanya domestik. Pertumbuhan sektor yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika industri yang dikembangkan bisa bersaing di level global. Selain itu, karena sebagian besar rantai nilai tidak bersifat linier, strategi yang diambil juga harusnya disesuaikan ke dalam sifat rantai produksi yang tidak linier tersebut. Hal ini termasuk tidak perlunya menargetkan pembuatan seluruh mata rantai nilai secara domestik. Justru partisipasi yang aktif di mata rantai global biasanya adalah pada beberapa mata rantai yang spesifik saja. Artinya industri domestik Indonesia tidak harus menargetkan semua kegiatan produksi dari hulu hingga hilir seperti dipilih sekarang untuk industri nikel. Kedua, karena misi kebijakan industri adalah untuk mengatasi masalah koordinasi dan berbagai hambatan lainnya, maka kebijakan yang diambil tidak hanya terkait kebijakan perdagangan tetapi juga dikombinasikan dengan kebijakan pasar tenaga kerja, kebijakan pajak, pelatihan khusus, dewan koordinasi, hibah kompetitif, dsb. Bundel kebijakan yang dipilih tentunya tergantung pada konteks distorsi dan friksi yang perlu ditangani di industri penerima manfaat. 223
Ketiga, mengingat pentingnya dampak distribusi dari kebijakan, proses pengambilan keputusan dalam memilih campuran kebijakan harus mengintegrasikan pertimbangan aspek distribusi. Kebijakan industri perlu dipilih berdasarkan estimasi pada kontrafaktual dari setiap kebijakan. Ini berarti analisis biaya dan manfaat dari setiap kebijakan tidak hanya harus mencakup biaya keuangan tetapi juga biaya kesempatan dari kebijakan yang diambil. Keempat, pemerintah pun dapat menentukan beberapa industri yang bersifat enabler seperti sektor jasa modern untuk sebagaii pendorong peningkatan produktivitas dari sektor-sektor lain termasuk sektor manufaktur. Sektor jasa modern, seperti industri teknologi dan informasi serta sektor finansial dan logistik yang efisien turut dapat mengurangi berbagai friksi yang melemahkan daya saing sektor lain. Terakhir, dengan atau tanpa adanya kebijakan industri, pemerintah harus terus mengupayakan perbaikan dalam fundamental makroekonomi, seperti peningkatan investasi dalam pendidikan dan meningkatkan serta memperbaiki iklim usaha melalui kebijakan reformasi agar ekonomi bisa terus mengalami pertumbuhan. Dampak Distribusi dan Komitmen terhadap Keberlanjutan Selain aspek-aspek kebijakan ekonomi di atas, penting sekali untuk memastikan dampak distribusi dari kebijakan industri yang adil. Selain itu komitmen terhadap keberlanjutan yang perlu ditanamkan dalam kebijakan industri. Kebijakan industri penting untuk memperhatikan dampak distribusnya. Kita harus transparan dan serius dalam memastikan bahwa faktor input dari daerah lokal, termasuk bakat dan keterampilan yang diberdayakan, mampu menikmati manfaat dari industri yang tumbuh. Meskipun kebijakan industri dapat berbasis lokasi karena bahan baku tertentu, misalnya, penerima utama untuk faktor produksi lokal seharusnya bukan hanya dari bahan baku ini, tetapi lebih kepada pembayaran sewa yang sesuai untuk jasa tenaga kerja, bakat, jasa tanah, dll. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa setiap kebijakan yang dipilih memiliki konsekuensinya. Sebagai contoh, ketika pemerintah memilih untuk memberlakukan beberapa persyaratan TKDN pada produksi energi non-terbarukan, ini berarti kita harus mengorbankan transisi energi yang lebih cepat untuk pengembangan industri energi. Selain itu, kita mungkin perlu memasukkan beberapa perangkat pengaman, seperti asuransi kerusakan lingkungan dan performance bond, yang dapat menginternalisasi risiko kerusakan lingkungan. Ini merupakan bagian dari bauran kebijakan untuk melindungi komunitas lokal dan lingkungan sekitar. Terutama untuk industri yang bergantung pada sumber daya ekstraktif, strategi kebijakan industri harus mencakup rencana jangka panjang untuk keluar baik secara langsung atau bertahap dari 224
sebuhan industri. Kebijakan ini penting terutama untuk industri yang berbasis ekstraktif dan/atau bergantung pada industri ekstraktif. Desain Institusional untuk Kebijakan Industri Selain tujuan dasar serta aspek-aspek inklusivitas dan keberlanjutan dari kebijakan industri, kami pun ingin turut menekankan pentingnya memberi perhatian khusus pada desain institusional dari setiap kebijakan industri yang dipilih oleh Indonesia. Kami sependapat dengan Rodrik (2008) yang mengajukan bahwa ada tiga pertimbangan utama dalam mendesain kebijakan industri. Pertama, kebijakan industri harus "tertanam" dalam masyarakat. Kedua, kebijakan industri harus memiliki "wortel" dan "tongkat" untuk melindungi dari penangkapan birokratis. Terakhir, penerima manfaat dari kebijakan industri haruslah masyarakat luas, dan bukan birokrat atau perusahaan. Pertama, kebijakan industri "tertanam" dalam masyarakat artinya harus didasarkan pada adanya distorsi mendasar yang harus diatasi di industri tersebut. Dalam pendekatan ini, informasi harus mengalir dari sektor swasta ke pemerintah sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Model ini bergantung pada kolaborasi dan koordinasi strategis antara pemerintah dan perusahaan untuk mengungkap hambatan, merancang intervensi yang efektif, mengevaluasi hasil, dan menggunakan pelajaran yang diperoleh dari evaluasi kembali ke desain dan implementasi kebijakan. Seperti ditekankan oleh Juhasz et al (2023), kebijakan industri harus dibuat dalam proses iteratif. Dalam konteks pendekatan Indonesia saat ini, selain koordinasi erat antara sektor swasta dan pemerintah, kita dapat mengoptimalkan upaya dengan setidaknya dua hal. Pertama, pemerintah harus mengevaluasi kombinasi kebijakan secara berkala. Proses evaluasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan industri serupa seperti larangan ekspor kayu pada tahun 1980 dan rotan pada tahun 2011. Kedua, koordinasi dan kolaborasi antara bisnis dan pemerintah juga harus diinstitusionalisasi. Dengan cara ini, tanggung jawab kebijakan dapat dibagi antara berbagai pihak. Pemerintah memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam wewenangnya seperti mengurangi hambatan birokrasi, sementara perusahaan juga memiliki beberapa tanggung jawab seperti menerapkan praktek pengolahan yang ketat dari sisi lingkungan. Kedua, kebijakan industri yang dipilih harus mencakup mekanisme "stick and carrot" untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan daya saing industri. Sebagai contoh, keberhasilan kebijakan industri di Korea Selatan pada tahun 1960- an dan 1970-an adalah karena perusahaan yang mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah harus memenuhi ambang batas kinerja ekspor agar mereka dapat terus menerima pembebasan tarif impor. Sebagai kontras, pada kasus 225
Amerika Latin pada tahun 1950-an hingga 1980-an menunjukkan bahwa salah satu masalah kebijakan industri di sana adalah gagalnya pembuat kebijakan dalam mendisiplinkan perusahaan yang tidak produktif. Perusahaan ini akhirnya tetap bertahan dan menikmati perlindungan serta dukungan, walaupun tidak mampu bersaing sehingga akhirnya memberikan beban bagi pemerintah. Memberikan mekanisme insentif dan dis-insentif secara transparan dalam konteks Indonesia sangat penting tidak hanya untuk memotivasi penerima manfaat agar produktif tetapi juga untuk menyediakan tolak ukur agar ada kriteria khusus kapan bantuan terhadap suatu industri bisa dicabut atau disesuaikan. Khusus dalam konteks yang terjadi saat ini, larangan ekspor bahan baku saat ini misalnya, memberikan biaya input yang secara artifisial lebih rendah untuk industri nikel. Menyusun indikator kinerja yang transparan untuk pemberian bantuan harus didasarkan pada tujuan agar perusahaan- perusahaan ini tumbuh menjadi perusahaan skala global tanpa dukungan atau perlindungan. Dalam hal ini, juga sangat penting untuk memiliki ambang batas yang objektif dalam menentukan seberapa lama dan seberapa banyak perlindungan yang harus tetap diberlakukan untuk industri yang ditargetkan. Ketiga, kebijakan industri harus mengoptimalkan seberapa besar manfaatnya bagi dalam masyarakat mengimplementasikan kebijakan industri dan perlu juga membuka kemungkinan bahwa kebijakan industri juga bisa merespons masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dapat memulai dengan memastikan transparansi dan memberikan update informasi secara reguler terkait dengan implementasi kebijakan. Selain itu, karena harapannya adalah dengan adanya kebijakan industri dapat mengembangkan dan meningkatkan skala industri atau sektor yang ditargetkan. Terakhir, juga perlu dipastikan kolaborasi dan koordinasi strategis antara sektor swasta dan pemerintah, serta kebijakan ini terbuka bagi pemain baru. Ini menjadi penting sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya didapatkan oleh perusahaan besar yang memiliki kedekatan dengan pemerintah atau pembuat regulasi. luas. Ini berarti kita memerlukan akuntabilitas 226
Referensi Antràs, P., & Chor, D. (2022). Global value chains. Handbook of international economics, 5, 297-376. International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook, April 2023: A rocky recovery. economic-outlook-april-2023 Juhász, R., Lane, N. J., & Rodrik, D. (2023). The new economics of industrial policy (No. w31538). National Bureau of Economic Research. Lane, N. (2022). Manufacturing revolutions: Industrial policy and industrialization in South Korea. Available at SSRN 3890311. Rodrik, D. (2008). Normalizing industrial policy. Working Paper No. 3. World Bank (2023). Indonesia Economic Prospects (IEP) June 2023: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning. 4429-812f-fd14f77337c5/content 227
Fragmentasi Geoekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia Oleh: Jahen F. Rezki Sorotan Utama Ekonomi global dihadapkan kepada perlambatan ekonomi hampir di semua negara. Perlambatan ini akan lebih persisten dalam beberapa tahun ke depan dan akan banyak muncul shock pada perekonomian global. Kondisi geopolitik yang sangat dinamis, dengan banyaknya blok-blok ekonomi baru memunculkan fenomena fragmentasi geoekonomi. Fragmentasi geoekonomi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar finansial, pasar komoditas, dan juga difusi teknologi. Beberapa studi menunjukkan fragmentasi geoekonomi membuat PDB dan nilai investasi di suatu negara akan mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai dan mengantisipasi fenomena ini. Indonesia bisa menjadi inisiator dan champion dalam beberapa isu yang penting bagi perekonomian secara global (e.g., ketahanan pangan, transisi energi, difusi teknologi). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan yang terbuka terhadap setiap blok akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian suatu negara. Keadaan Ekonomi Global dan Gejala Fragmentasi Geoekonomi Setelah hampir tiga tahun dunia mengalami krisis ekonomi terburuk abad ke-21 akibat pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun berlangsung cukup lambat. Laporan terbaru dari International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook yang dirilis pada Oktober 2023 mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi berlangsung lambat dan terdapat ketimpangan yang signifikan antar negara. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mengalami penurunan dari 3,5 persen pada tahun 2022 menjadi 3,0 persen pada tahun 2023, dan 2,9 persen pada tahun 2024. Angka-angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 230
pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang tahun 2000-2019 yang mencapai 3,8 persen (IMF, 2023). Berdasarkan laporan yang sama dari IMF, perlambatan ekonomi ini terutama didorong oleh penurunan pertumbuhan di negara-negara maju (advanced economies). Negara-negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 2,6 persen pada tahun 2022 menjadi 1,5 persen pada tahun 2023, dan lebih lanjut menjadi 1,4 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, negara- negara berkembang (emerging market and developing economies) juga akan mengalami perlambatan, namun dalam tingkatan yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang diperkirakan akan berkurang sedikit dari 4,1 persen di tahun 2022 menjadi 4,0 persen di tahun 2023 dan 2024 (IMF, 2023). Penyebab dari perbedaan tingkat perlambatan ini mungkin berkaitan dengan berbagai faktor, seperti tingkat kebijakan moneter, ketidakpastian global, dan kondisi perdagangan global. Selain isu pertumbuhan ekonomi, dunia juga menghadapi masalah inflasi yang masih tinggi secara global. Berdasarkan proyeksi terbaru IMF, inflasi global diperkirakan akan turun dari 8,7 persen pada tahun 2022 menjadi 6,9 persen di tahun 2023, dan terus menurun menjadi 5,8 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan masih akan tetap tinggi setidaknya hingga akhir tahun 2025 (IMF, 2023). Akibat tingginya inflasi ini, kebijakan bank sentral di hampir seluruh negara diperkirakan akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi. Kondisi ini tentu saja tidak ideal. Suku bunga yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, mengingat akan meningkatkan biaya meminjam (cost of fund) baik bagi rumah tangga maupun perusahaan. Hal ini pada gilirannya akan menjadikan sulit bagi mereka untuk meningkatkan skala produksi, yang kemudian dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Selain permasalahan ekonomi, dunia juga menghadapi ketidakpastian geopolitik yang signifikan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 dan masih berlangsung, telah berdampak pada harga komoditas dunia dan melemahkan perekonomian global. Selain itu, konflik terbaru antara Israel dan Palestina juga menambah tingkat ketidakpastian geopolitik. Fenomena geopolitik ini telah mendorong terbentuknya blok-blok baru dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan global, yang cenderung lebih tertutup atau proteksionis. Sebagai contoh, perang dagang antara Amerika dan China telah mempengaruhi dinamika perdagangan global. Ditambah dengan tumbuhnya kebijakan populis di banyak negara dan sikap skeptis terhadap globalisasi, seperti yang dijelaskan oleh Colantone et al. (2022). Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina juga telah mempengaruhi arah kebijakan global. 231
Konsep fragmentasi geoekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Aiyar et al. (2023), menunjukkan tendensi global terbaru di mana kebijakan publik cenderung diarahkan oleh pertimbangan strategis, terutama terkait keamanan nasional dan ekonomi, serta meninggalkan integrasi ekonomi. Fenomena ini dapat muncul dari rivalitas geopolitik atau kebijakan domestik yang menekankan kepentingan nasional, seperti pelarangan ekspor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Implikasi dari fragmentasi geoekonomi ini adalah terbentuknya blok-blok ekonomi baru, di mana negara-negara hanya berkolaborasi dengan negara-negara dalam blok yang sama dan menghindari kerjasama dengan negara-negara di luar blok tersebut. Hal ini mengarah pada polarisasi ekonomi dan politik yang lebih besar pada tingkat global. Tren ini tentu saja menimbulkan tantangan bagi Indonesia, terutama dalam konteks Visi Indonesia 2045 yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Tantangan ini mungkin belum banyak dibahas oleh berbagai pihak, sehingga sangat penting untuk mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari fragmentasi geoekonomi terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia untuk memahami dan Menjadi sangat esensial bagi pemerintah mempersiapkan respons terhadap dinamika geoekonomi global ini. Menyusun strategi untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik dengan berbagai blok ekonomi, serta mengidentifikasi dan mitigasi potensi risiko, akan menjadi langkah penting dalam mencapai ambisi jangka panjang negara. Gejala Fragmentasi Geoekonomi di Dunia dan Indonesia Gejala fragmentasi geoekonomi telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya rivalitas geopolitik yang mempengaruhi kebijakan perdagangan global. Menurut data dari Global Trade Alert tahun 2022, jumlah restriksi perdagangan global telah meningkat secara signifikan dari 344 restriksi pada tahun 2009 menjadi 2.845 restriksi pada tahun 2022 (lihat Gambar 1 Panel A). Awalnya, restriksi ini terutama berfokus pada barang dan jasa, namun pada tahun 2022, sektor jasa dan investasi menjadi sasaran restriksi perdagangan yang lebih besar. Di tingkat nasional, tren serupa juga terlihat di Indonesia (lihat Gambar 1 Panel B). Sejak tahun 2019, kebijakan proteksionisme oleh pemerintah Indonesia telah meningkat, dengan puncaknya pada tahun 2020 dengan 101 kebijakan restriksi. Meskipun tren ini tampaknya menurun dari tahun 2021 hingga 2023, kebijakan yang membuka akses perdagangan tidak mengalami peningkatan signifikan, hanya meningkat dari 9 kebijakan pada tahun 2009 menjadi 27 kebijakan pada tahun 2023. 232
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung tertutup dalam hal kebijakan perdagangan internasional. Tren proteksionisme ini dapat memiliki implikasi serius bagi ekonomi global dan Indonesia, mengingat pentingnya perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana Indonesia dan komunitas internasional dapat mengatasi tantangan ini adalah esensial untuk mempromosikan perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi di masa mendatang. Panel A Panel B Gambar 1 Jumlah Kebijakan Restriksi di Dunia (Panel A) dan di Indonesia (Panel B) Sumber: Global Trade Alert, IMF (2023). Fragmentasi geoekonomi sering kali didorong oleh kekhawatiran keamanan nasional. Menurut laporan IMF terkait Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions tahun 2022, istilah "national security" muncul lebih dari 100 kali, menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan keamanan nasional dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan (Aiyar dan Ilyina, 2023). Di Indonesia, keamanan nasional juga menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana istilah ini muncul sebanyak 19 kali. Pada tingkat global, perang dagang antara China dan Amerika Serikat telah mempercepat fragmentasi geoekonomi. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan seperti Inflation Reduction Act di AS yang memberikan insentif kepada produser domestik, dan kebijakan serupa di Uni Eropa dan China yang mendukung industri domestik mereka. Semua kebijakan ini memiliki dasar pada keamanan nasional, menunjukkan bagaimana negara-negara semakin melindungi industri penting mereka dari persaingan asing. 233
Trend ini juga tercermin dalam kebijakan perusahaan. Aiyar et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan reshoring atau friendshoring, yang sejalan dengan kebijakan proteksionisme pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran keamanan nasional dan kebijakan proteksionisme memiliki dampak luas, mempengaruhi kebijakan baik pada tingkat nasional maupun korporasi. Transmisi Pengaruh Fragmentasi Geoekonomi Mengingat tingginya peningkatan gejala fragmentasi geoekonomi, sangat penting untuk meninjau kemungkinan konsekuensi yang dihasilkan dari fenomena ini. Berdasarkan penelitian Aiyar et al. (2023), ada tiga saluran utama yang terpengaruh oleh fragmentasi geoekonomi: jalur perdagangan, arus modal, dan difusi teknologi. Jalur Perdagangan. Fragmentasi geoekonomi, sebagai antitesis dari integrasi ekonomi, mengarah pada lebih banyak batasan perdagangan antar negara. Perang dagang antara AS dan China adalah contoh nyata, yang tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut tetapi juga perdagangan global. Studi Cavallo et al. (2021) menunjukkan bahwa perang dagang merugikan konsumen dan perusahaan di Amerika Serikat karena tarif yang lebih tinggi. Namun, Fajgelbaum et al. (2021) menemukan bahwa negara-negara "bystander" yang menghasilkan produk substitusi dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, fragmentasi lebih lanjut dapat mengurangi peluang perdagangan, dengan negara berkembang yang paling terkena dampak, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Arus Modal. Fragmentasi geoekonomi dapat membatasi arus modal, terutama dalam hal foreign direct investment (FDI), ke negara-negara di luar blok-blok tertentu. Ini terlihat dari inisiatif Belt Road China (RBI) yang mengharuskan negara penerima bantuan pembiayaan untuk menggunakan teknologi dan tenaga kerja China. Gambar 2 (Panel A) menunjukkan hubungan antara risiko geopolitik dan keputusan investasi, dengan keinginan untuk reshoring meningkat pada tahun 2020, diperburuk oleh konflik di Ukraina dan Rusia pada tahun 2022. 234
Panel A Panel B Gambar 2 Hubungan antara Risiko Geopolitik, Jarak Geografi, dan FDI Sumber: IMF (2023) Difusi Teknologi. Difusi teknologi akan terbatas karena strategic competition antar pemerintah untuk menjadi pemimpin dalam penguasaan teknologi. Fragmentasi teknologi juga akan berimbas pada penurunan difusi teknologi, mengurangi inovasi, dan berdampak negatif pada negara berkembang. Studi oleh Drake et al. (2016) menunjukkan bahwa fragmentasi teknologi akan meningkatkan kontrol pemerintah atas kepemilikan, distribusi data, dan teknologi digital, yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan harga bagi masyarakat. Menghadapi fenomena fragmentasi geoekonomi ini, negara-negara dan organisasi internasional perlu menemukan strategi untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan kerjasama multilateral. Ini termasuk mengidentifikasi dan merespons dinamika yang mendasari proteksionisme dan kebijakan berbasis keamanan nasional, serta mencari cara untuk mempertahankan dan meningkatkan integrasi ekonomi global. Dampak Fragmentasi Geoekonomi terhadap Perekonomian Tentu pertanyaan berikutnya adalah apa imbas dari fragmentasi ekonomi terhadap perekonomian dunia. Secara umum, kegiatan ekonomi yang semakin terfragmentasi akan berimbas terhadap setidaknya dua pasar, pasar finansial (financial market) dan pasar komoditas (commodity market). Dari sisi pasar finansial, kita akan melihat bagaimana sistem pembayaran internasional (international payment system) akan semakin terfragmentasi. Masih sangat jelas dalam ingatan kita semua bagaimana semua bank dari Rusia dilarang menggunakan sistem SWIFT sebagai respons dunia terhadap perang yang terjadi. Kebijakan ini membuat bank-bank tersebut sulit untuk melakukan transaksi 235
internasional dengan negara lain. Akan tetapi, Bank Rusia masih bisa bertransaksi dengan negara lain, seperti Tiongkok. Kita akan melihat banyak negara tidak akan lagi tergantung terhadap infrastruktur finansial internasional. Perubahan perilaku ini akan membuat semakin minimnya interoperabilitas dan menghasilkan sistem keuangan baru yang tidak efisien dan tentunya memiliki biaya transaksi yang tinggi. Fragmentasi juga berdampak terhadap posisi US dolar dalam tatanan internasional. Dalam beberapa periode terakhir muncul isu de-dolarisasi. Banyak negara yang ingin menggantikan posisi US dollar sebagai mata uang utama dalam transaksi internasional. Kebijakan ini akan mengubah struktur pasar uang secara global dan berimplikasi terhadap pasar mata uang, kegiatan perdagangan dunia, serta harga komoditas global. Selain pasar finansial, fragmentasi ekonomi akan memberikan gejolak terhadap pasar komoditas. Hal ini dikarenakan barang komoditas akan sangat terkonsentrasi di suatu negara dan sulit untuk disubstitusi pada jangka pendek. Suplai barang menjadi terbatas, harga akan melambung tinggi, dan pasar akan bergejolak. Imbasnya apa? Kenaikan harga komoditas akan merugikan negara berkembang yang tergantung dari impor barang komoditas, khususnya pertanian. Inflasi, khususnya yang berasal dari impor akan meningkat. Pada saat yang sama, tingginya harga komoditas akan membuat upaya untuk transisi energi menjadi semakin sulit karena harga-harga komoditas seperti tembaga, nikel, dan litium yang dibutuhkan untuk kebutuhan energi terbarukan menjadi sangat mahal. Bolhuis et al. (2023) mencoba menghitung dampak dari fragmentasi ekonomi terhadap kehilangan PDB secara permanen menggunakan dua skenario. Skenario pertama adalah adanya pilihan strategis yang menunjukkan bahwa fragmentasi geoekonomi yang lebih fleksibel. Dimana tidak ada perdagangan antara AS-Uni Eropa dengan Eropa dan juga transfer teknologi antara AS-Uni Eropa dengan China, tetapi seluruh negara di dunia bebas untuk bekerjasama dengan blok-blok ini. Skenario ini disebut sebagai strategic decoupling. Strategi kedua adalah asumsi yang lebih ekstrim dimana suatu negara hanya bisa memilih blok antara China atau Amerika Serikat-Uni Eropa, dan tidak bisa keduanya. Strategi ini disebut sebagai geoeconomic fragmentation. Terlihat dari Gambar 3, bahwa dampak ekonomi yang terjadi akan lebih besar pada skenario kedua, dimana hampir semua negara mengalami permanen real GDP losses diatas -2 persen dan dampak yang paling signifikan akan didapatkan oleh negara miskin. 236
Gambar 3 Dampak Fragmentasi Ekonomi terhadap Permanent real GDP Losses (Persen) Sumber: Bolhuis et al. (2023). Lantas timbul pertanyaan, apa implikasi yang terjadi jika suatu negara memilih untuk tidak "berpihak"? Gambar 4 menunjukkan skenario dari adanya pembatasan investasi yang terjadi karena suatu negara bergabung ke dalam satu blok tertentu terhadap PDB. Kolom paling kiri menggambarkan Blok Amerika Serikat. Kolom tengah adalah blok China, dan kolom kanan adalah skenario negara yang memilih untuk non-blok. Terlihat jelas bahwa adanya fragmentasi geoekonomi akan memberikan dampak yang negatif terhadap PDB suatu negara. Namun memang dampaknya lebih besar bagi negara yang memilih untuk bergabung ke dalam blok China. Sedangkan untuk kasus India dan Indonesia yang biasanya tidak masuk ke dalam blok mana pun, keputusan tersebut berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih cukup positif. Ini menandakan bahwa kondisi fragmentasi geoekonomi akan memberikan dampak negatif yang cukup besar, namun memilih untuk non-blok tidak akan merugikan negara tersebut. 237
Gambar 4 Dampak dari Pembatasan Investasi terhadap PDB (Persen) Sumber: IMF (2023) Jika merangkum berbagai macam studi yang telah mengestimasi kemungkinan dampak dari fragmentasi geoekonomi terhadap PDB (Gambar 5), maka bisa disimpulkan bahwa dampak paling rendah (lower bound) sebesar 1% kehilangan PDB yang terjadi secara global berdasarkan studi Bolhuis et al. (2023). Namun studi Goes dan Bekkers (2022) menunjukkan bahwa dampak paling rendah adalah hilangnya PDB dunia sebesar hampir 12%. Angka ini sangat besar mengingat seperti yang disampaikan di atas, PDB dunia hanya akan mencapai 3,5% pada tahun 2022. Berarti ekonomi global akan mengalami kontraksi karena adanya fragmentasi geoekonomi. Gambar 5 Dampak Jangka Panjang dari Fragmentasi Geoekonomi terhadap GDP Losses (Persen) Sumber: Bolhuis et al. (2023), Cerdeiro et al. (2021), Goes and Bekkers (2022) 238
Respons Pemerintah Indonesia Ke Depan Terlihat jelas bahwa adanya fragmentasi geoekonomi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian global. Ini tentunya tidak ideal karena pada saat yang sama, dunia dihadapkan pada kemungkinan semakin melambatnya perekonomian dunia. Tentu upaya untuk memastikan agar fragmentasi geoekonomi yang secara jelas memberikan dampak yang buruk bagi dunia untuk dikurangi intensitasnya menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, isu ini juga perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Indonesia ke depan. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa dijadikan alternatif pilihan kebijakan bagi siapapun pemimpin Indonesia untuk periode pemerintahan berikutnya. Saya bagi ke dalam kebijakan yang bersifat global dan kebijakan yang bersifat nasional. Dari sisi global, maka setidaknya ada empat hal utama yang bisa dilakukan oleh Indonesia secara global. Pertama, mendorong dan memastikan perdagangan dunia yang mampu mengatasi masalah dunia seperti sulitnya akses terhadap bahan makanan dan produk input produksi lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan promosi kooperasi ekonomi. Indonesia bisa bergerak dalam memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak merugikan atau hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu kebijakan proteksionisme yang terjadi secara global sebaiknya bisa dikurangi secara signifikan. Ini penting dalam upaya memastikan disrupsi rantai pasok yang terjadi akibat perang dan juga pandemi bisa dihindari atau setidaknya diantisipasi. Kedua, menjadi inisiator dalam memastikan tidak ada negara yang mengalami kesulitan dalam mencari alternatif pembiayaan. Ini menjadi penting mengingat setelah pandemi COVID-19 banyak negara, khususnya negara miskin yang akan mengalami tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya pernah dihadapi. Upaya bersama untuk membantu negara-negara untuk pulih bersama menjadi sangat penting. Selain itu, tingginya beban bunga yang terjadi karena respons dari Bank Sentral dunia tentunya akan menjadi problem tersendiri. Ketiga, menjadi champions dalam upaya memajukan kerjasama multilateral dan menjadikan isu-isu seperti perubahan iklim, ketersediaan pangan, kesiapan menghadapi pandemi berikut, serta kemudahan cross-border transactions. Jika ini terjadi maka, agenda-agenda ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia bisa tercapai secara sendirinya karena Indonesia bisa mengatur agenda yang dibawa sesuai dengan target pemerintah. Terakhir adalah memilih untuk pragmatis dan realistis. Seperti yang terlihat sebelumnya, fragmentasi geoekonomi tidak akan bisa dihindari secara sepenuhnya. 239
Namun berdasarkan berbagai perhitungan, pilihan untuk tidak bergabung ke dalam blok manapun adalah kondisi yang paling optimal. Indonesia tetap perlu memiliki suara, namun tidak perlu harus terombang-ambing karena harus mengikuti blok-blok tertentu. Dari sisi nasional, ada tiga hal penting yang perlu pemerintah lakukan. Pertama, mengurangi pesan rancu (mixed message) yang selama ini sering dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya adalah di satu sisi kita ingin banyak investor masuk ke Indonesia, namun di saat yang sama memberlakukan kebijakan proteksionisme yang terlalu berlebihan. Ini tentunya menjadi preseden dan juga pesan yang tidak jelas bagi banyak pihak. Sejatinya pemerintah bisa melihat bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, dan tidak bisa dihindari bahwa dunia akan semakin terhubung, dan justru pilihan untuk membatasi dari luar adalah pilihan yang tidak bijak. Kedua, terus melakukan diversifikasi dalam hal produk yang dihasilkan dan juga partner dagang. Mencari negara yang berpotensi sebagai partner dagang Indonesia terus harus dilakukan. Karena sekali lagi dunia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Beberapa tahun ke depan, mungkin bonus demografi akan dimiliki oleh negara-negara di Afrika, sehingga pasar baru mungkin akan tersedia di sana. Dari sisi produksi juga Indonesia harus semakin kompetitif dalam kegiatan produksi dan ekspor yang dilakukan. juga terkait dengan difusi Ketiga, mengingat fragmentasi geoekonomi teknologi, maka Indonesia juga harus bisa melihat perkembangan teknologi apa yang akan terjadi ke depan sehingga investasi pada peningkatan kemampuan dan keterampilan serta infrastruktur pada sektor tersebut bisa dilakukan. Investasi pada infrastruktur dan pendidikan di teknologi yang sangat penting dan terkait dengan kepentingan ekonomi dan nasional perlu ditingkatkan. Ini juga akan membuat ekonomi nasional semakin kompetitif dan juga membuat banyak investor juga akan tertarik dalam berinvestasi di Indonesia. Sehingga bisa membantu perusahaan atau pun produsen dalam negeri untuk bisa berpartisipasi dalam ekonomi global dan meningkatkan perekonomian nasional. Semua kebijakan ini tentunya diharapkan bisa menjadi pilihan kebijakan calon pemerintah ke depan. Jangan sampai kita tidak peka terhadap perubahan yang terjadi di depan mata. Sehingga nanti, upaya untuk menjadi negara maju yang sepertinya akan sangat sulit untuk bisa dicapai tahun 2045 tidak meleset terlalu jauh dari yang diharapkan. Kita tidak punya waktu yang banyak, sehingga butuh pemimpin yang lebih taktis terhadap kondisi dunia, dan berani untuk mengambil peran aktif di perhelatan global. 240
Referensi Aiyar, M.S., Chen, M.J., Ebeke, C., Ebeke, M.C.H., Garcia-Saltos, M.R., Gudmundsson, T., Ilyina, M.A., Kangur, M.A., Kunaratskul, T., Rodriguez, M.S.L. and Rodriguez, S. (2023). Geo-economic fragmentation and the future of multilateralism. International Monetary Fund. Aiyar, S., An (2023). Geoeconomic overview1. Geoeconomic Fragmentation The Economic Risks from a Fractured World Economy. & Ilyina, A. fragmentation: Bolhuis, M., Chen, J., & Kett, B. (2023). Fragmentation in Global Trade: Accounting for Commodities. International Monetary Fund Working Paper No. 2023/073. Cavallo, A., Gopinath, G., Neiman, B., & Tang, J. (2021). Tariff pass-through at the border and at the store: Evidence from US trade policy. American Economic Review: Insights, 3(1), 19-34. Cerdeiro, D. A., Mano, R., Eugster, J., Muir, M. D. V., & Peiris, M. S. J. (2021). Sizing up the effects of technological decoupling. International Monetary Fund. Colantone, I., Ottaviano, G., & Stanig, P. (2022). The backlash of globalization. In Handbook of International Economics (Vol. 5, pp. 405-477). Elsevier. Drake, W. J., Vinton, C. G., & Kleinwächter, W. (2016, January). Internet fragmentation: An overview. World Economic Forum. Fajgelbaum, P., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J., Khandelwal, A., & Taglioni, D. (2021). The US-China trade war and global reallocations (No. w29562). National Bureau of Economic Research. Góes, C., & Bekkers, E. (2022). The impact of geopolitical conflicts on trade, growth, and innovation. arXiv preprint arXiv:2203.12173. International Monetary Fund. (2023, October 10). World Economic Outlook, October 2023: Navigating global divergences. IMF. outlook-october-2023 241
Epilog Indonesia 2045: Dari Cemas Menjadi Emas Oleh: Teguh Dartanto, Jahen Fachrul Rezki Bagaimana wajah Indonesia tahun 2045? Seluruh anak bangsa pasti ingin melihat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang bersatu dan demokratis tempat hidup bagi beragam orang dengan berbeda-beda latar belakang baik suku, agama, ras, golongan, daerah tempat tinggal tetapi mereka semua dapat hidup dalam harmoni, berkemakmuran, berkeadilan, berketangguhan dan berkelanjutan. Mengikuti definisi Hatta tentang negara-bangsa, Indonesia akan tetap ada jika seluruh eleman bangsa memiliki tujuan dan imajinasi masa depan yang sama. Imajinasi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia mampu keluar dari jebakan negara trap (MIT)) dan menjadi negara income berpendapatan menengah (middle berpendapatan tinggi (high income country (HIC)) sebelum tahun 2045 bisa menjadi semangat kolektif yang memicu inovasi, solidaritas, dan kemajuan seluruh anak bangsa. Imajinasi Indonesia Emas 2045 bisa menjadi pisau bermata dua, dimana satu sisi akan membangkitkan optimisme seluruh anak bangsa bahwa Indonesia bisa, tetapi disisi lain bisa menimbulkan kelengahan anak bangsa bahwa menjadi negara berpendapatan tinggi merupakan take for granted tanpa ada upaya yang sungguh- sungguh untuk mencapainya. Mimpi akan terealisasi jika mimpi diturunkan menjadi sebuah strategi, dikerjakan dalam bentuk aksi nyata, dan ada amunisi untuk membiayai berbagai strategi dan aksi yang ada. LPEM FEB UI sebagai sebuah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat memiliki kewajiban moral dan akademis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide baru untuk membantu merealisasikan mimpi Indonesia 2045. Empat belas topik bahasan yang ditulis sebagian besar oleh para peneliti muda memberikan perspektif bahasan yang luas dan beragam tentang masa depan Indonesia. Tetapi semua penulis sepakat, pembangunan Indonesia harus inklusif, resilien dan berkelanjutan. Sumber daya manusia unggul adalah prasyarat utama (necessary condition), sedangkan institusi/kelembagaan yang inklusif dan tatakelola yang kuat merupakan prasyarat cukup (sufficient condition) untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Keempat belas tulisan walaupun dengan semangat yang sama, tetapi dalam penyampaian mereka berbeda-beda dalam menyampaikan ide dan gagasannya, ada yang halus dan lembut, ada yang kritis tetapi sopan, tetapi ada yang kritis, jujur, terbuka dan tanpa basa-basi menyampaikan pendapatnya tentang masa depan Indonesia. Perbedaan itulah yang menjadikan white paper LPEM FEB UI seperti ruang kebebasan mimbar akademik, kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat tentang tantangan, kesempatan, dan strategi untuk kemajuan Indonesia. Selain itu, white paper juga tidak melupakan topik Papua. Papua adalah Kita, Papua adalah 243
Indonesia sehingga LPEM FEB UI memiliki kewajiban moral untuk selalu memberikan masukan kebijakan untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua. Dari empat belas ulasan dalam White Paper-Dari LPEM Untuk Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029, beberapa sorotan utama yang muncul dan harusnya menjadi perhatian oleh pemerintahan yang akan datang antara lain 1. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang begitu besar. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi serta dibutuhkan respons kebijakan yang optimal. Indonesia perlu menjadi lebih mandiri dan tidak lagi menjadi konsumen digital semata. Indonesia butuh banyak digital talents yang berkualitas agar bisa menumbuhkan banyak startups yang tangguh. Selain itu, kebijakan ekonomi digital yang selama ini masih terfragmentasi perlu diperbaiki. 2. Fenomena geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global memunculkan fragmentasi pada kegiatan ekonomi banyak negara. Hal ini terlihat dari semakin banyak kebijakan ekonomi yang restriktif dan terfragmentasi ke dalam blok- blok tertentu. Kondisi ini akan menimbulkan disrupsi pada kegiatan ekonomi dunia dan juga Indonesia. Sehingga dibutuhkan inisiatif dari pemerintah ke Indonesia untuk memitigasi ketidakpastian ekonomi akibat gejala fragmentasi geoekonomi. Pemerintah juga perlu menjadi champions dalam beberapa isu yang sangat penting, seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan difusi teknologi. 3. Untuk mendorong ekonomi nasional, industri kreatif memiliki potensi yang sangat besar dan juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan yang inklusif. Dibutuhkan strategi besar yang bertumpu pada ekosistem krokreasi, kekayaan budaya, dan orientasi pasar global dalam pengembangan sektor ini. Selain itu, perlu penguatan orientasi pasar global, tidak hanya bagi produk-produk Indonesia yang telah memiliki daya saing, tetapi juga yang memiliki kecenderungan kenaikan permintaan pada masa yang akan datang. 4. Hilirisasi menjadi obat mujarab yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada industri nasional. Refleksi yang dituliskan menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang mampu meningkatkan kontribusi dan kinerja sektor industri terhadap ekonomi nasional. Namun hilirisasi bukanlah cara satu-satunya. Kebijakan industri seperti hilirisasi menjadi salah satu pilihan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Kedepannya Indonesia perlu menyusun kebijakan industri yang mampu mendorong daya saing dengan target menjadi kompetitif di pasar global dan berkontribusi aktif di rantai nilai global. 5. Kebijakan dan strategi terkait pengelolaan sektor kesehatan yang lebih berkualitas, efisien dan berbasis kinerja sangat mendesak. Sejauh ini, belum terlihat hubungan yang kuat antara kebijakan mandatory spending dengan hasil capaian kesehatan. Oleh karena itu, di dalam white paper ini juga dijelaskan bahwa reformasi kebijakan sektor kesehatan perlu menjadi tonggak transisi, dari mandatory spending menjadi mandatory services dengan mengupayakan efektivitas anggaran kesehatan. 244
6. Indonesia masih mengalami masalah terkait dengan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari banyaknya individu yang tidak memiliki identitas pajak hingga insentif pajak yang terlalu banyak. Dibutuhkan optimalisasi penerimaan pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti penggunaan NIK tanpa syarat sebagai identitas pajak, simplifikasi tarif cukai, extensifikasi barang kena cukai, penurunan batas atas untuk presumptive tax, dan pemberian insentif pajak yang lebih selektif. Terakhir, peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, kebijakan publik yang konsisten dan akuntabel bisa memberikan sinyal bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan sehingga berpotensi meningkatkan ketaatan wajib pajak. 7. Komitmen yang tinggi terhadap transisi energi di Indonesia telah terjadi, namun tingkat ketercapaiannya masih sangat rendah. Ada empat alasan utama yang menjadi penyebab masalah ini, dimulai dari ketidakselarasan antar dokumen perencanaan, kompetisi yang tidak seimbang antara bahan bakar fosil dan energi terbarukan, ketidakjelasan mengenai perencanaan yang berkaitan dengan usaha untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, hingga kebutuhan investasi yang sangat besar. Dibutuhkan langkah yang strategis untuk bisa memastikan pencapaian transisi energi di Indonesia 8. Proses phase-out dari sektor pertambangan batubara karena kebijakan transisi energi merupakan situasi yang tidak dapat dihindari. Perlu juga dilihat bahwa pada saat yang sama ada program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan untuk masyarakat sekitar tambang. Terlihat memang daerah yang mendapatkan PPM memperoleh manfaat, khususnya bagi masyarakat sekitar. Sehingga kebijakan yang sama bisa direplikasikan pada skala yang lebih massif. 9. Kepesertaan dalam program pensiun masih sangat rendah. Serta skema yang ada belum mampu mengakomodir tujuan utama dari program pensiun itu sendiri yaitu untuk consumption smoothing dan shock absorber. Pemberian bantuan iuran akan mengatasi masalah khususnya dari segi manfaat yang akan diterima oleh peserta program pensiun. 10. Selama lebih dari satu dekade terakhir, 2-3 juta individu terbebas dari status kemiskinan ekstrim tiap tahunnya. Akan tetapi, mengentaskan kemiskinan bukan hanya fokus kepada pencapaian peningkatan konsumsi atau pendapatan saja, melainkan haruslah juga memperhatikan akses nyata penduduk terhadap kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan aspek- aspek di dalam hidup yang menjamin kesejahteraan. Penggunaan ukuran kesejahteraan multidimensi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. 11. Pandemi COVID-19 telah menyoroti hubungan penting antara layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang dapat diakses dan peran petugas kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berinvestasi dalam ekonomi perawatan menjadi sangat krusial. Ini pada nantinya akan memberikan keuntungan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga untuk peningkatan SDM pada masa yang 245
akan datang. Selain itu, peranan stimulus fiskal dan peta jalan yang komprehensif untuk sektor ini sangat dibutuhkan. 12. Permasalah SDM di Papua, lebih banyak disebabkan adanya benturan budaya dan tradisi adat yang tidak selalu sesuai dengan norma yang jadi acuan secara nasional. Sehingga kunci pembangunan di Papua dengan kondisi ini adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Papua melalui pendidikan yang sesuai dengan kekuatan/ kearifan lokal. Kebijakan ini perlu dilakukan segera dan perlu dukungan menyeluruh, khususnya dari pemerintah pusat dan juga pemangku kepentingan yang terkait. 13. Dibandingkan pemerintah fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, pemerintah mendatang harus fokus untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, mendorong kesetaraan kesempatan, dan membangun kelas menengah yang kuat, resilien, dan inovatif. 14. Pada akhirnya modal utama mewujudkan mimpi Indonesia 2045 adalah sumber daya manusia unggul. Pemerintah mendatan harus berkomitment kuat untuk mendorong kesetaraan kesempatan terhadap akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial yang menyeluruh dan adaptif. Kami menyadari bahwa empat belas topik yang dibahas dalam White Paper LPEM FEB UI masih jauh dari cukup untuk memberi masukan mengenai berbagai strategi untuk merealisasikan mimpi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami berharap White Paper LPEM FEB UI akan menjadi pemantik diskusi bagi akademisi, politisi, birokrasi dan elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama berkontribusi untuk membangun Indonesia. Mengkritisi tidak berarti membenci, tulisan-tulisan kritis White Paper adalah wujud cinta dan bakti kami untuk negeri. Mari kita ubah dari Indonesia Cemas 2045 menjadi Indonesia Emas 2045. 246
247