Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru Ardianto Budi Rahmawan1 dan Kenny Cetera2 Abstrak Public Trust Doctrine (PTD) mengatur bahwa pemerintah wajib mengurus SDA untuk kepentingan publik meskipun akses atas Sumber Daya Alam (SDA) tersebut telah di- berikan kepada pihak tertentu. Tulisan ini hendak membahas konstruksi PTD dalam hukum Indonesia dan menggunakan PTD untuk menganalisis konstitusionalitas UU Minerba Baru (UUMB), yang resmi disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Banyak pi- hak menyayangkan pengesahan ini karena dianggap mendukung eksploitasi minerba yang tidak berkelanjutan dan mengancam kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan sekunder berupa peraturan perundang-undang- an dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil analisis menunjukkan ek- sistensi PTD pada Pasal 33 ayat (3) Konstitusi, yang dapat diaplikasikan apabila: SDA tersebut memiliki peranan penting dalam menguasai hajat hidup orang banyak dan pengaturan SDA tersebut dalam UU memenuhi unsur "sebesar-besar kemakmuran rakyat." Namun, analisis pada Pasal 22, 169A ayat (1), dan 169B ayat (5) UUMB me- nunjukkan adanya ketidakselarasan dengan konsep PTD. Kata Kunci: Public Trust Doctrine, Sumber Daya Alam (SDA), UU Minerba. Abstract The Public Trust Doctrine (PTD) regulates that the government should prioritize public inte- rest even if the access to the natural resources (SDA) has been given to individuals or parties. The research will discuss PTD construction in Indonesian law and use PTD to analyze Mi- neral and Coal Law constitutionality that has been enacted on May 12, 2020. Many parties regret the enactment of this law because the law tends to promote unsustainable exploitation and threatens public welfare who live nearby the mines. This research will be conducted by using normative juridical method and secondary resources such as law and constitutional court award (MK). The result indicates that PTD existence on Article 33 sec (3) Indonesia consti- tution is applicable if: SDA has a crucial role in public sphere and SDA regulation fulfills the elements "to the fullest of public welfare". Yet, our analysis on article 22, article 169A sec (1), and article 169B sec (5) of Mineral and Coal Law shows incoherence with the concept of PTD. Keywords: Public Trust Doctrine, Natural Resources, Mining Law 1 Penulis adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2 Penulis adalah Analis Legalitas Hutan di World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia). 28
I. Pendahuluan Public Trust Doctrine (PTD) adalah doktrin yang berasal dari zaman romawi wa hak konstitusional mereka dilanggar dan pemerintah harus mengembangkan dan berkembang di beberapa negara de- rencana nyata untuk mengurangi emisi. ngan menunjukkan kepentingan publik Meskipun konsep PTD lebih banyak yang harus diperhatikan dalam pengelo- laan SDA. Doktrin PTD banyak berkem- bang dalam berbagai sengketa lingkung- berkembang pada negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat, be- berapa prinsip yang terkandung di dalam an dan SDA di Amerika Serikat karena PTD memiliki relevansi dalam konteks konsep penerapannya dianggap sebagai hukum Indonesia. Daud Silalahi menje- terobosan baru dalam hukum lingkung- an.3 Menurut Richard Frank, PTD meru- pakan doktrin yang menjadi dasar un- tuk hukum lingkungan dan manajemen SDA, yang menunjukkan adanya kewa- jiban pemerintah untuk menjaga dan me- lindungi kepentingan publik atas penge- lolaan SDA. laskan bahwa konsep PTD adalah akar dari perundang-undangan lingkungan di Indonesia.5 Konsep PTD erat kaitan- nya dengan prinsip common ownership dan kembali pada esensi awal dimana lingkungan, secara sah merupakan milik bersama, termasuk di antaranya adalah air, laut, tanah, udara dan sekitarnya. Se- Dalam kasus Juliana v. United States, sekelompok remaja mengajukan gugat- an terhadap pemerintah Amerika Serikat karena dianggap gagal untuk mengu- rangi dampak emisi gas rumah kaca.4 Pemerintah juga dianggap melanggar lain itu, dimensi kepemilikan publik atas SDA tercermin pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkan- dung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar- hak konstitusional kaum remaja untuk nya kemakmuran rakyat." kehidupan yang layak dan kewajiban pe- Artikel ini bertujuan untuk menelaah merintah untuk menjaga beberapa SDA sebagai "wali" (trust) dari rakyat dan ge- nerasi mendatang. Anak-anak muda ini potensi penggunaan Teori PTD dalam di- namika hukum lingkungan di Indonesia. Penulis melihat Undang-Undang Nomor menuntut adanya deklarasi terbuka bah- 3 C. Solomon. "The Newest Legal Tool to Fight Climate Change is as Old Ancient Rome", Outside, 2016, -rome, diakses tanggal 16 Juli 2020. 4 Sabin Center for Climate Change Law."Juliana v. United States - Climate Change Litigation." diakses 1 Juli. 2020. 5 M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Ban- dung: Alumni, 2002), hlm. 9. 29
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas flik masyarakat melawan perusahaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pemerintah atas penolakan izin usa- tentang Pertambangan Mineral dan Batu- ha pertambangan dalam rentang waktu bara (UUMB) cukup relevan sebagai stu- di kasus untuk memperkirakan skenario implementasi teori PTD di Indonesia. 2014-2019, yang memperebutkan lahan seluas 925.748 ha.8 Selain itu, cukup ba- nyak pemegang izin usaha yang tidak Pada tanggal 12 Mei 2020, rapat pari- melakukan reklamasi pasca tambang, purna DPR RI secara resmi mengesahkan yang mengakibatkan pencemaran dan UUMB. Keluarnya UUMB ini memicu hilangnya nyawa. polemik karena proses pengesahannya yang bisa dibilang instan dan minim partisipasi publik.6 UUMB diterbitkan di tengah pandemi COVID-19 sehingga dianggap memanfaatkan momentum untuk menghindar dan demonstrasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, ada kekhawatiran bahwa UUMB dibuat untuk "menjamin" konsesi pertambangan korporat besar, tidak memihak masyarakat sekitar per- tambangan dan berpotensi memberikan dampak lingkungan yang masif.7 Tulisan ini menggunakan analisis "judicial review" untuk melihat poten- si pertentangan norma dalam UUMB dengan konsep PTD yang terkandung dalam Pasal 33 (3) UUD 1945. Judicial review diartikan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai pengujian yang dilakukan mela- lui mekanisme lembaga peradilan terha- dap kebenaran suatu norma.9 Dalam arti- kel ini, judicial review dilakukan terhadap UUMB dan keselarasannya dengan UUD 1945, khususnya menguji adanya hak konstitusional Warga Negara yang di- langgar dengan dikeluarkannya UUMB. Bukti nyata dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan sudah seringkali dilaporkan. Jaringan Advoka- si Pertambangan (Jatam) dimana 71 kon- Artikel ini akan dibagi menjadi lima bagian. Setelah pendahuluan, bagian ke- dua akan dilanjutkan dengan pembahas- 6 Rully M. Ramli, "Revisi UU Minerba, Ini Beberapa Pasal yang Tuai Polemik", Kompas, 2020, htt- -tuai-polemik, Diakses tanggal 29 Juni 2020 7 Jaringan Advokasi Tambang, "Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal - JATAM", Jatam, 1 Juni 2020, Diakses tanggal 28 Juni. 2020. 8 Hukumonline, "Jatam: Ada 71 Konflik Pertambangan Periode 2014-2019". 7 Januari 2020, de-2014-2019/. Diakses tanggal 26 Juni. 2020. 9 Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi - Neliti." Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, (2012), kamah-konstitusi. Diakses tanggal 15 Juni 2020. 30
an yang mendiskusikan esensi konsep PTD dalam hukum Amerika Serikat se- bagai perbandingan. Bagian ketiga dilan- jutkan dengan mendiskusikan eksistensi konsep PTD dalam hukum Indonesia. Keempat, menguji penggunaan konsep PTD untuk menganalisis konstitusionali- diperlukan bukti perjanjian tertulis da- lam hubungan negara dan masyarakat.11 Untuk lebih memahami konteks trust, maka konteks trust dalam hukum privat akan dijabarkan sebagai perbandingan. Trust pada konsep hukum privat dapat dianalogikan dengan hubungan penge- tas UUMB. Bagian kelima akan memba- lola apartemen dan penyewa dalam per- has kesimpulan atas permasalahan yang janjian sewa menyewa. Dalam hal ini, dipaparkan. Penelitian ini mengguna- penyewa memiliki kewajiban menjaga kan pendekatan yuridis-normatif, yang kebersihan unit dan pengelola wajib me- menggunakan sumber data sekunder nyediakan unit yang bersih, memperba- berupa literatur, peraturan perundang- -undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab per- masalahan. iki fasilitas umum yang rusak. Contoh sederhana trust tersebut menunjukkan kedua pihak harus menjaga satu objek yang sama agar dapat digunakan penye- wa unit berikutnya. II. PTD di Amerika Serikat Doktrin PTD yang berasal dari zaman romawi, bertujuan untuk melindungi ru- ang umum yang bebas dan dapat diakses oleh publik dengan dasar kepercayaan yang diberikan oleh lembaga negara.10 Pada perkembangannya, PTD diguna- kan di berbagai negara di mana konsep trust atau kepercayaan melekat tanpa Di Amerika Serikat, pengaturan PTD dicantumkan dalam konstitusi negara- -negara bagian untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan.12 Ter- dapat setidaknya lima negara bagian yang mencantumkan PTD pada sistem pemerintahan mereka.13 Sebagian besar konstitusi negara bagian lain dan kon- stitusi pemerintah federal Amerika Seri- 10 H. M. Babcock. "Has the U.S. Supreme Court Finally Drained the Swamp of Takings Jurispruden- ce? The Impacts of Lucas v. South Coastal Council on Wetlands and Coastal Barrier Beaches". Harvard Environmental Law Review, Vol. 19, 1995; lihat juga Dowie, M. "Salmon and The Caesar: Will a Doctrine from The Roman Empire Sink Ocean Aquaculture?". September October 2004. Tersedia di diakses tanggal 20 Juli 2020. 11 Mary Christina Wood, "Advancing The Sovereign trust of Government to Safeguard The En- vironment for Present and Future Generations (Part II): Instilling A Fiduciary Obligation in Gover- nance, Lewis & Clark Law School ENVTL L. Vol. 39, No. 91, (2009). 12 Sun, H. "Toward A New Social-Political Theory of The Public Trust Doctrine". Vermont Law Re- view, Vol. 565, (2011). 13 Oliver A. Houck."Why Do We Protect Endangered Species, and What Does that Say About Whet- her Restrictions on Private Property to Protect them Constitute "Takings?" Iowa Law Review, Vol. 80, No. 297, (1995). 31
kat tidak secara eksplisit mencantumkan PTD. Pada tahun 1969 pemerintah Ame- rika Serikat dalam peraturan National En- vironmental Policy Act (NEPA) mengga- risbawahi bahwa tujuan nasional adalah: "Fulfill the responsibilities of each generation as trustee of the environment for succeeding generations".14 Frasa ini menunjukkan se- rapan doktrin PTD dimana pemerintah dan pariwisata (recreational activity); 3) adanya kegiatan alih fungsi SDA yang bertujuan memajukan ekonomi atau menguntungkan pihak swasta; 4) jika SDA pada ruang publik tersebut terde- gradasi dan mengurangi hak akses pub- lik, masyarakat berhak mengajukan gu- gatan ke pengadilan.15 Keempat elemen tersebut tidak mengikat secara kumula- memiliki tanggung jawab untuk menjaga tif karena setiap negara bagian memiliki lingkungan antar lintas generasi. Tujuan hukum dan interpretasi yang berbeda PTD untuk melindungi lingkungan yang terhadap PTD. Selain itu, hukum federal tertuang pada NEPA merupakan produk hukum yang positif. Setelah PTD tertu- ang pada NEPA, beberapa negara bagian memasukan PTD dalam hukum negara bagian mereka. Hal ini memberikan da- sar hukum masyarakat untuk mengaju- kan gugatan terhadap pemerintah atas pembiaran aktivitas komersial yang da- pat merusak lingkungan. Menurut Sagarin & Turnipseed, PTD memiliki empat unsur utama, yaitu: 1) adanya konflik kepentingan umum dan swasta dalam pengelolaan SDA di ruang publik; 2) dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan digunakan sebagai sarana komersial (fishing, navigation etc) maupun konstitusi Amerika Serikat ti- dak mengatur konsep PTD secara tertulis menjadi acuan hukum negara bagian. Pada kasus Illinois Central v. Illino- is, PTD dijadikan dasar untuk melarang pejabat publik memberikan sebagian be- sar daerah pelabuhan untuk perusahaan swasta.16 Dalam kasus ini, perusahaan kereta api Chicago Railways melayangkan gugatan kepada Pemerintah Kota Chica- go dengan dalih menggagalkan proses ambil alih pelabuhan yang akan diguna- kan untuk perluasan rel kereta api (mem- bongkar tiang pancang dermaga/pier).17 Pengadilan tidak mengabulkan gugatan perusahaan dengan alasan kelangsung- 14 Deklarasi Kongres untuk Kebijakan Nasional Lingkungan/ Congressional Declaration of National Environmental Policy No. 42 U.S.C. § 4331 (b) (1) ), Diakses tanggal 14 Juli 2020. 15 Raphael D. Sagarin & Mary Turnipseed, "The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natu- ral Resources Management", Annu Rev. Environ, Resour, Vol. 37, (2012). hlm. 473-74. 16 Douglas Grant, "Underpinnings of the Public Trust Doctrine: Lessons from Illinois Central Rail- road", Ariz. St. L. J., Vol. 33, (2018). 17 District court of Illinois diputuskan di Pengadilan Tingkat Federal Amerika Serikat di Washington DC, Illinois Central R. Co. V. Illinois, 146 U.S. 433 (1892). 32
an proyek tersebut dapat mengganggu membangun properti di wilayah pesi- hak masyarakat mencari nafkah dan juga sir pantai yang diperoleh dengan Hak melakukan aktivitas rekreasi, seperti me- mancing.18 Pada kasus tersebut, penga- dilan menyatakan bahwa PTD memiliki prinsip eksklusif atas suatu hal tertentu.19 Prinsip ini menggaris bawahi jika "sia- pa pun tidak dapat mengubah sumber Milik. Pemerintah berdalih pendirian properti tidak diperbolehkan di kawasan pesisir pantai karena adanya dampak lingkungan abrasi. Kejadian ini membu- at Lucas mengajukan gugatan karena pe- merintah mengambil alih properti yang daya alam yang merupakan sumber ke- berlangsungan hidup banyak orang."20 Prinsip eksklusif pada PTD dan penerap- dia miliki di pesisir pantai tanpa kom- pensasi. Pengadilan memutuskan bahwa terlepas dari tujuan perlindungan ling- annya tersirat pada Konstitusi Amerika Serikat melalui kalimat "Intergenerational equity" atau keadilan antar generasi.21 Doktrin PTD juga menekankan publik sebagai pemilik utama sebuah properti kungan dengan dasar PTD, pemerintah dapat secara konstitusional mengambil hak atas tanah dari publik dengan mem- berikan kompensasi.23 Kasus ini menun- jukkan bahwa doktrin PTD tidak hanya terlepas dari tujuan pemerintah untuk mengedepankan pembangunan. Selama suatu SDA berada dalam ranah kepen- membahas tentang pemenuhan ekspek- tasi publik atas kepemilikan (ownership) atas SDA seperti pantai dan lahan basah tingan umum, pemerintah tidak berhak tetapi juga menekankan agar daerah se- mengalihkan kepemilikan properti pada kitar pantai dapat memenuhi fungsi sosi- pihak lain. al dan ekologi. Pengadilan memberikan Penerapan doktrin PTD dapat juga dilihat pada kasus Lucas v. South Caroli- na,22 dimana pemerintah melarang Lucas pengertian bahwa doktrin PTD secara tradisional dapat diterapkan pada objek tanah, laut, air dari sungai hingga ke da- nau, dan ruang terbuka publik.24 18 Ibid., pada paragraf 454. 19 Ibid., pada paragraf 433. 20 Mary Christina Wood, Nature's Trust: Environmental Law for A New Ecological Age. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm 310. 21 Brian Leiter, Carole E. Handler & Milton Handler, "A Reconsideration of the Relevance and Materiality of the Preamble in Constitutional Interpretation," 12 Cardozo Law Review 117 (1990) tersedia di journal_articles 22 Cornell Law School. Lucas. S.C. Coastal Council, 5050 U.S. 1003 (1992) tersedia di 23 Ibid. 24 JD Kearney & TW Merrill. "The Origins of The American Public Trust Doctrine: What Really Happened in Illinois Central", The University of Chicago Law Review, Vol. 71, (2004). 33
Dalam perkembangannya, PTD juga rus ditunjukkan secara nyata dan tidak mulai menjadi dasar hukum dalam liti- gasi perubahan iklim. Pada kasus Alec v. Jackson25 dan Juliana v. United States26, para penggugat melayangkan gugatan bersifat spekulatif. Kedua kasus tersebut dengan jelas telah menunjukkan bahwa doktrin PTD dapat diterapkan pada ka- sus lingkungan. Tetapi, diperlukan bebe- ke pemerintah federal Amerika Serikat rapa klaim tambahan untuk mengabul- untuk segera mempersiapkan langkah kan gugatan penggugat di pengadilan. strategis penanggulangan perubahan ik- lim seperti pengurangan emisi Gas Ru- mah Kaca. Kedua kasus ini menunjuk- kan bahwa konsep PTD dapat diperluas implementasinya untuk menuntut kewa- jiban pemerintah federal mengawasi pe- ningkatan emisi.27 Kasus ini juga mem- perluas penerapan doktrin PTD dengan memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan lintas generasi. Pada kasus Alec v. Jac- kson, pengadilan memutuskan bahwa PTD dapat diterapkan, tetapi, tidak da- pat mengabulkan tuntutan karena me- lampaui kewenangan pengadilan untuk III. PTD dalam Sistematika Hukum In- donesia Menurut Butt dan Murharjanti (2019), konsep PTD dalam sistem common law dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat".28 M. Daud Silalahi juga memahami pasal ini sebagai perwujudan PTD di Indonesia atas dasar dikuasainya sumber daya alam untuk dikelola atau digunakan untuk sebesar- mengatur rencana kerja pemerintah da- besarnya kemakmuran rakyat banyak, lam menentukan target perubahan iklim. Sedangkan pada Juliana v. United States, pengadilan juga mengakui ekstrapolasi penerapan PTD dalam litigasi perubahan yang memberikan kewajiban pemerintah sebagai wakil rakyat, untuk melindungi kepentingannya yang dirugikan (parens patriae principle)".29 iklim. Akan tetapi, penggugat harus me- menuhi elemen "Substantially Redress", yang memiliki arti bahwa kerugian ha- 25 Pengadilan Tingkat Federal Amerika Serikat, Washington DC,. Alec L., v. Jackson 863 F. Supp. 2d 11, 12, 17 (D.D.C. 2012), aff'd sub nom. Alec. ex rel, Loorz v. McCarthy, 561. F. App'x 7. (D.C. Cir. 2014) 26 Sabin Center for Climate Change Law. Op.Cit. 27 Ibid. 28 Simon Butt & Prayekti Murhajanti. Country: Indonesia pada the Oxford Handbook of Comparative Environmental Law, edited by Emma Lees and Jorge E. Vinuales. (United Kingdom: Oxford University Press. 2019), hlm. 234. 29 Daud Silalahi, Op.Cit. 34
Unsur-unsur PTD dalam common law, seperti eksistensi hak publik dalam pe- manfaatan SDA meskipun kepemilikan SDA diberikan kepada individu tertentu, juga dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang di bidang SDA yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Mi- salnya, Pasal 6 UUPA mengatur bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, se- " ...termasuk pula di dalamnya peng- ertian kepemilikan publik oleh ko- lektivitas rakyat, yang memberikan mandat bagi negara untuk menga- dakan kebijakan (beleid) dan tindak- an pengurusan (bestuursdaad), peng- (regelendaad), Pengelolaan aturan (behersdaad) dan pengawasan (toe- zichthoudensdaan) untuk tujuan sebe- sar-besarnya kemakmuran rakyat."32 seorang tidak dapat mempergunakan ta- nah miliknya semata-mata untuk kepen- Putusan Mahkamah Konstitusi No- tingan pribadi, jika hal itu menimbulkan mor 21-22/ PUU-V/ 2007 juga menegas- kerugian masyarakat. Pasal 58 UU No. 39/ 2014 tentang Perkebunan juga meng- atur bahwa pemegang izin usaha perke- bunan harus menyediakan 20% dari are- al kerja untuk perkebunan masyarakat (kebun plasma).30 kan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang " ...keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rang- ka penghormatan (respect), perlindung- an (protection) dan pemenuhan (fulfill- Selanjutnya, berdasarkan pendapat MK, Pasal 33 UUD 1945 harus dibaca se- cara sistematis untuk memahami maksud dari setiap ayat.31 Penjelasannya sendiri menegaskan bahwa kemakmuran bersa- ma lebih diutamakan daripada kemak- muran seseorang dan cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara karena dapat menindas rakyat ment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara."33 Kedua putusan tersebut jelas meng- akui dimensi publik kepemilikan SDA yang selaras dengan konsep PTD dalam hukum Amerika Serikat, meskipun be- lum teruji implementasinya dalam kasus hukum. Namun, penerapan teori PTD terhadap kasus terkait eksploitasi ling- apabila jatuh ke tangan perorangan. Pu- tusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 memaknai "dikuasai oleh negara" dalam arti luas, kungan tetap potensial dalam hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, nuansa hijau dalam hukum Indonesia terkandung dalam Pasal 28H dan 33 ayat 30 Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. LN No. 25 tahun 2004. TLN No. 5059. 31 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 37 32 Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 333. 33 Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007, hlm. 185. 35
(4) UUD 1945, meskipun UUD 1945 ma- sih jauh dari konsep "green constitution" yang ideal.34 Konsep PTD yang berkem- bang di Amerika Serikat juga pada awal- gap "hak dan/atau kewenangan konsti- tusionalnya" dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam hal ini, eksis- tensi hak WN Indonesia dalam Pasal 33 nya berpegang pada prinsip hak proper- UUD 1945 terkait "hak untuk mendapat- ti dan diperluas penggunaannya dalam kasus-kasus lingkungan, seperti Juliana v. United States mengenai litigasi peru- bahan iklim.35 kan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai oleh negara".37 Menurut Penulis, konsep PTD dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki dua syarat Untuk analisis lebih mendalam, operasional untuk menentukan apakah UUMB akan digunakan sebagai studi aturan dalam suatu UU SDA bersifat kasus dalam menggunakan konsep PTD dengan pendekatan judicial review. Meto- de judicial review dibagi menjadi 2 model yaitu bidang pengadilan dan bidang kon- stitusi.36 Judicial review bidang konstitusi adalah pengujian Undang-Undang ter- hadap Undang-Undang Dasar yang dia- tur dalam Pasal 24 C UUD 1945 sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Kon- stitusi, sedangkan judicial review bidang pengadilan, yaitu menguji keselarasan peraturan di bawah UU dengan UU, menjadi wewenang Mahkamah Agung. Artikel ini menekankan pendekatan ju- dicial review bidang konstitusi, terutama aspek materielnya, karena objek yang di- inkonstitusional atau tidak: Pertama, apakah SDA yang dimaksud termasuk dalam cabang produksi penting negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara yang kewenangannya diberikan oleh publik. Kedua, apakah pemerintah mempertimbangkan "sebesar-besar ke- makmuran rakyat" saat melaksanakan Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut. Dalam putusan MK No. 001-021- 022/PUU-I/2003, hakim MK mengguna- kan syarat pertama untuk menilai apa- kah usaha "kelistrikan" harus dikuasai oleh negara sehingga privatisasi tenaga listrik dalam UU No. 20 Tahun 2002 ten- kaji adalah keselarasan UUMB terhadap tang Tenaga Kelistrikan inkonstitusional. UUD 1945. Selain itu MK memiliki yuris- diksi berdasar Pasal 51 ayat (1) UU MK, pemohon adalah pihak yang mengang- Hakim melihat konsiderans UU No. 20/ 2002 yang menegaskan "bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memaju- 34 Jimly Asshiddiqie. Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia tahun 1945". (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 35 Sabin Center for Climate Change Law. Op.Cit. 36 Nurul Qamar, Op.Cit. 37 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 217. 36
kan kesejahteraan umum, mencerdaskan cabang-cabang produksi penting. Kon- kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian".38 Kalimat ini menun- jukkan pemerintah sebagai regulator sep HP-3 sebagai "hak" dan bukan seba- gai "izin" berpotensi menyebabkan HP-3 dipindah tangankan sehingga menghi- mengakui pentingnya tenaga listrik bagi langkan wewenang negara dalam me- negara dan berimplikasi pada hajat hi- ngelola wilayah pesisir. dup orang banyak. Pendapat para ahli Pada intinya, pemberian HP-3 tidak juga menerangkan bahwa listrik sangat memenuhi keempat unsur tersebut ka- penting bagi negara sebagai komoditas, rena dianggap lebih menguntungkan infrastruktur dan sumber pendapatan swasta dan perorangan yang memiliki yang diperlukan dalam melaksanakan modal besar dan akses teknologi, berpo- tugas-tugas pembangunan. Selain itu, tensi menghilangkan mata pencaharian pelayanan publik atas kebutuhan listrik dianggap hanya kalah dengan kebutuh- an makanan. Selanjutnya, terkait syarat operasi- onal kedua, putusan MK No. 3/ PUU- -VIII/ 2010 memaknai frasa "sebesar- -besar kemakmuran rakyat" terdiri atas empat unsur pokok yaitu 1) kemanfa- atan sumber daya alam bagi rakyat; 2) pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; 3)partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan 4) Peng- hormatan terhadap rakyat secara turun- -temurun dalam memanfaatkan SDA.39 Pada kasus ini, pemohon mengaju- kan gugatan bahwa Hak Pengusahaan para nelayan, berkurangnya partisipasi masyarakat karena kontrol pemegang HP-3 pada kawasan pesisir dan hilang- nya hak-hak tradisional masyarakat ka- rena pemberian ganti rugi hanya akan dinikmati sebagian masyarakat. IV. Pengujian Konsep PTD dalam UUMB Sebagaimana didiskusikan pada bab sebelumnya, maka dua syarat operasio- nal PTD akan digunakan untuk meng- kaji UUMB. Tes pertama digunakan un- tuk meninjau apakah UUMB termasuk "cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak". Seba- gaimana pertimbangan hakim dalam pu- Perairan Pesisir (HP-3) diatur dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan tusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam menentukan apakah suatu SDA mengurangi esensi Hak Menguasai Ne- termasuk cabang penting, maka per- gara (HMN) atas wilayah Pesisir sebagai tama-tama konsiderans suatu UU SDA 38 Ibid., hlm. 345. 39 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 3/ PUU-VIII/ 2010, hlm. 157. 37
harus dilihat terlebih dahulu. Konside- rans bagian a pada UUMB menegaskan bahwa minerba dan batu bara "memiliki Selanjutnya, syarat kedua mengenai "sebesar-besar kemakmuran rakyat" akan digunakan untuk menganalisa bebera- peranan penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak". Adanya bentuk pengakuan dari pembuat UU menjadi pa pasal dalam UUMB yang berkaitan dengan eksploitasi lingkungan. Penulis memilih untuk membahas Pasal 22, Pa- penting karena membantu hakim dalam sal 169 A ayat (1) dan Pasal 169 B ayat 5 merumuskan pertimbangannya menge- UUMB. nai pemenuhan syarat pertama PTD. Tabel 1 Analisa PTD atas Pasal 22 (b) dan (d); dan Pasal 169 huruf (a) dan (b) UUMB Nomor Pasal Pokok Perubahan Sub- stansi Pemenuhan terhadap unsur "sebesar-besar kemakmuran rak- yat" Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat Pemerata- an manfaat sumber daya alam bagi rakyat Partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA Penghormat- an terhadap rakyat secara turun-temu- run dalam memanfaat- kan SDA 22 huruf b) dan d) (pa- sal lama) Mengubah luas maksi- mal Wilayah pertam- bangan Rakyat (WPR) menjadi 100 (seratus) hektare dan kedalaman penggalian maksimal menjadi 100 m. Sebelum- nya, UU Minerba Lama mengatur luas maksimal WPR hanya 25 ha dan kedalaman maksimal hanya 25 m. Tidak ada, karena fak- tanya per- tambangan rakyat juga mayoritas dikuasai oleh pihak swasta yang mem- perkerjakan atau menga- tasnamakan rakyat kecil.40 Tidak ada, karena peme- rintah belum menyelesai- kan per- masalahan pertambang- an rakyat, sebagian besar masih dikuasai cukong.41 Tidak ada, karena Peme- rintah belum memperbaiki tata kelola pertambang- an rakyat se- cara partisi- patif sebelum menentukan penambahan luas WPR dan kedalam- an. Tidak ada, karena perlu- asan wilayah dan penam- bahan keda- laman dapat mengancam hak-hak ma- syarakat tra- disional yang ada di sekitar tambang.42 40 Athika Rahma, "Cegah Penyalahgunaan aturan Pertambangan Rakyat Harus Diperketat", Liput- an 6, 29 April 2020, Diakses tanggal 18 September 2020. 41 Bahtiar Rifai, "Pemprov Banten Sebut Cukong. Tambang Emas Ilegal Kabur", Detik News 7 Feb- ruari 2020. tersedia tanggal Diakses tanggal 31 Juli. 2020. 42 Ermy Ardhyanti, "Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia". Artice33, 9 Juni 2014, 38
169 A ayat (1) dan 169 B ayat (5) (tambahan pasal baru) KK dan PKP2B dibe- rikan jaminan per- panjangan menjadi IUPK dengan keten- tuan: 1) untuk KK/ PKP2B yang belum memperoleh perpan- jangan dijamin men- dapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; 2) untuk KK/ PKP2B yang telah memper- oleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan memper- timbangkan upaya peningkatan peneri- maan negara. Tidak ada, karena pemberian jaminan perpanjangan hanya mem- pertimbang- kan "upaya peningkatan penerimaan negara" dan tidak menye- butkan aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan Tidak ada, KK dan PKP2B hanya diberikan ke- pada konsesi besar dan pertimbang- an kepen- tingan rakyat kecil tidak disebutkan Tidak ada, tidak di- sebutkan keterlibatan rakyat dalam keputusan pemberian (Pasal 169 A) ataupun per- luasan IUPK (Pasal 169 B) Tidak ada, pemberi- an KK dan PKP2B secara logis hanya mengun- tungkan konsesi-kon- sesi besar. Pertimbang- an terkait konflik lahan sebagai dasar pemberian IUPK juga ti- dak disebut- kan; perluas- an wilayah kerja dapat mengancam wilayah adat masyara- kat sekitar tambang. Pertimbang- an terkait konflik lahan sebagai dasar perluasan IUPK juga tidak dise- butkan Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permo- honan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dapat mengajukan permohonan wila- yah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi ke- pada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambang- annya. diakses tanggal 17 September 2020; Lihat juga Wahyu Chandra, "Masyarakat Adat Seko terancam Tambang dan Pembangunan Infrastruktur", Mongabay, 13 Maret 2016, Tersedia di diakses tanggal 17 September 2020. 39
Pasal 22 mengatur perubahan luas ngan rezim izin. Kedua pasal tersebut WPR menjadi 100 hektare dan 100-meter tidak menyebutkan dasar pertimbangan untuk kedalaman penggalian maksimal. aspek lingkungan dan sosial yang dilin- Pemerintah seharusnya lebih bijak de- dungi berdasarkan konsep PTD dalam ngan memperbaiki terlebih dahulu tata Pasal 33 UUD 1945. Apabila hanya pe- kelola pertambangan skala kecil yang nerimaan negara yang menjadi pertim- kecil. Dalam praktiknya, pertambang- bangan, maka dapat dipastikan hampir an rakyat tidak menyelesaikan masa- seluruh pemilik KK dan PKP2B menda- lah ekonomi karena masyarakat kerap patkan kepastian kelanjutan usaha kare- menjadi buruh tambang tanpa izin dan na besarnya pendapatan negara dari sek- diminta melakukan setoran ke cukong. tor pertambangan. Pada tahun 2019 saja, Dikhawatirkan, perluasan wilayah dan kedalaman terkait WPR sangat rentan terhadap dikeluarkannya izin tambang untuk orang yang tidak semestinya.43 Hal ini bertentangan dengan konsep PTD di- mana seharusnya pemerintah sebagai wali (trustee) adalah pihak yang seharus- nya menjaga bukan membiarkan pihak swasta melakukan kegiatan komersial yang dapat berdampak buruk pada ling- kungan. Pasal 169 A dan B memberikan kele- luasaan yang begitu besar kepada pihak swasta yang masih memegang KK dan realisasi PNBP dari sektor pertambangan mencapai Rp 172 triliun.44 Dalam beberapa kasus MK, Pasal 33 UUD 1945 menjadi instrumen utama untuk menguji beberapa UU SDA yang dianggap berpihak pada pihak swasta. Pada tahun 2010, Pasal 52 ayat (1) UU Minerba Lama (UU 4/2009) yang meng- atur luas minimum-maksimum (5000 ha - 100.000 ha) izin IUP eksplorasi, diujikan materinya karena dianggap mengun- tungkan pihak tertentu (PT Timah Tbk) yang sudah menguasai sekitar 400.000 ha Kuasa Pertambangan di Provinsi Bangka Belitung.45 Aturan minimum seluas 5000 PKP2B untuk melanjutkan usahanya de- 43 Della Syahni, "Menyoal UU Minerba Baru, Khawatir Makin Susahkan Warga", Mongabay, 2020, -warga/Diakses tanggal 2 Agustus 2020; Lihat Mongabay. "Wilayah Pertambangan Rakyat Digadang Jalan Keluar PETI". 22 May 2018. Tersedia di Diakses tanggal 31 Juli 2020; Lihat "Pol- res Bogor Bekuk Penambang Emas Ilegal di Cigudeg - RRI." tersedia, Diakses 2 Agustus. 2020; Lihat juga Priantoro Yuwono, Djaja Rasji B & Bungas Gazali N, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup". Jurnal Bina Hukum Ling- kungan, Vol. 4, (2019), Hlm 7 44 Pebrianto Eko Wicaksono. "Sektor Energi dan Pertambangan Setor PNBP Ro 172 triliun". 9 Ja- nuary 2020. Tersedia di diakses tanggal 25 Juli 2020 45 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 25/ PUU-VIII/ 2010, hlm. 5. 40
ha secara relatif tidak akan dapat dipe- nuhi oleh pertambangan rakyat kecil. Meskipun pemerintah menggunakan wan akan state capture,48 yaitu masuknya kepentingan pihak tertentu yang di ako- modasi oleh peraturan tertentu.49 Argu- men ini tidak bermaksud menuduh pe- aspek daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar penentuan luas minimal IUP eksplorasi, MK mengabulkan per- mohonan uji materiil karena UU 4/2009 merintah maupun pihak tertentu karena permasalahan state capture tidak relevan dengan implementasi PTD dan MK sen- tidak mengatur lebih lanjut mengenai as- diri tidak memiliki kewenangan untuk pek kecukupan lahan yang berpengaruh mengadili isu ini. Akan tetapi, pembuat pada daya dukung dan daya tampung UUMB seharusnya lebih sensitif terha- lingkungan hidup. Hakim memiliki dap kesejahteraan sosial dengan mem- pertimbangan bahwa rakyat Indonesia pertimbangkan konsistensi norma yang memberikan amanat kepada negara un- tuk dapat mengelola SDA untuk kemak- muran rakyat, yang diwujudkan melalui pemberian prioritas pengusahaan per- tambangan mineral dan batubara kepa- da rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah.46 Dalam UUMB, pasal 169 A dan B dapat dikatakan menguntungkan bebe- rapa pihak karena ada sekitar delapan perusahaan tambang besar yang KK dan PKP2Bnya akan habis dalam waktu de- kat (2020-2021).47 Guru besar IPB, Hari- adi Kartodihardjo berpendapat bahwa pengaturan SDA di Indonesia sangat ra- juga berasal dari putusan MK pada UU Minerba Lama. Perlu dicatat, putusan MK terkadang tidak konsisten dan memberi keberpi- hakan bagi investor dalam menjalankan usaha eksploitasi SDA. Misal, kasus Tam- bang Hutan Lindung mengenai pengujian terhadap Pasal 83A UU No. 19/2004, yang intinya memperbolehkan adanya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.50 Meskipun MK mengakui ada- nya hak terhadap lingkungan yang sehat dan dampak tambang terhadap ling- kungan, gugatan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tataran norma yang diatur 46 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 25/ PUU-VIII/ 2010, hlm. 97 47 Totok Dwi Antoro, "Pertaruhan Nasib Lingkungan oleh Revisi UU Minerba", dipresentasikan pada acara Webinar Serial Omnibus Law "Kala Lingkungan dilelang: Harga Mahal Untuk Masa Depan Lingkungan Indonesi", 20 Mei 2020, Fakultas Hukum UGM. 48 Rakyat Merdeka. "State Capture Banyak Terjadi di Sektor Sumber Daya Alam". 16 Juli 2019, htt- diakses tanggal 31 Juli 2020 49 Hariadi Kartodihardjo. Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkung- an Hidup. (Depok: LP3ES. 2018). 50 Simon Butt & Prayekti Murhajanti. Loc.Cit., hlm. 250. 41
dalam Pasal 83 A merupakan norma ab- kegiatan untuk menikmati alam; ada- strak yang sifatnya menjalankan (ekse- nya kegiatan alih fungsi lahan yang ber- kutif), yaitu penunjukan pejabat terten- tujuan untuk memajukan ekonomi atau tu, dalam hal ini Presiden, yang diberi menguntungkan pihak swasta; jika SDA kewenangan memberikan izin dengan Keputusan Presiden.51 Padahal setelah dikeluarkan UU No. 19/ 2004, Presiden pada ruang publik tersebut terdegradasi dan mengurangi hak akses publik, ma- syarakat berhak mengajukan gugatan ke Megawati mengeluarkan Keppres yang pengadilan. Dalam perkembangannya, berisi tentang daftar 13 perusahaan yang PTD mulai diakui penerapannya pada konsesi pertambangannya tumpang tin- dih dengan area hutan lindung,52 yang apabila diperdebatkan mengandung norma individual konkret. V. Penutup kasus perubahan iklim dengan beberapa batasan terkait kewenangan pengadilan dalam mengatur kebijakan pemerintah (kasus Alec) dan pembuktian kerugian yang tidak bersifat spekulatif (kasus Ju- liana v United States). Teori PTD merupakan konsep roma- wi dalam pengelolaan SDA yang mem- berikan kewajiban negara sebagai "wali" dalam mengelola SDA untuk kepenting- an publik. Studi ini membahas lebih da- lam implementasi PTD dengan mengam- bil pemikiran sistem hukum di Amerika Serikat. Terdapat empat unsur PTD yang dapat dilihat dari beberapa kasus di Amerika Serikat diantaranya: adanya konflik kepentingan umum dan swasta dalam pengelolaan SDA di ruang publik; adanya SDA yang dapat diakses tanggal Dalam sistem hukum Indonesia, PTD hadir dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks judicial review bidang konstitusi, terdapat dua syarat operasio- nal untuk menggunakan PTD: Pertama, apakah SDA yang dimaksud termasuk dalam "cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak". Kedua, apakah pemerin- tah mempertimbangkan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" saat melaksanakan Hak Menguasai Negara (HMN). oleh masyarakat dan digunakan sebagai sarana komersial (fishing, navigation etc) dan hiburan (Recreational Activity) atau Dalam konsiderans UUMB, peranan penting Mineral dan Batubara sudah sa- ngat jelas disebutkan oleh pembuat UU sehingga syarat pertama aplikasi teori 51 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 003/PUU-III/2005. 52 Bisnis Tempo. "Pemerintah terbitkan perpu izin tambang di hutan lindung". 11 Maret 2004. Ter- sedia di dung diakses tanggal 31 Juli 2020 42
PTD sudah terpenuhi. Selanjutnya, un- analisis ini tidak bermaksud membatasi sur-unsur "sebesar-besar kemakmuran penggunaan konsep PTD dalam kasus rakyat" diujikan terhadap Pasal 22 huruf lingkungan hidup di pengadilan umum. d, 169A ayat (1) dan 169B ayat (5) dalam Akan tetapi, menurut Penulis, pengguna- UUMB. Hasil analisis dalam tabel 1 me- an konsep PTD dalam kasus lingkungan nunjukkan bahwa ketiga pasal ini tidak pada peradilan umum harus didahului sesuai dengan konsep PTD karena tidak dengan pengaturan instrumen PTD pada memenuhi aspek kemanfaatan sum- UU 32/ 2009 tentang Lingkungan Hidup ber daya alam bagi rakyat, Pemerataan atau UU SDA lain yang berkaitan. Apa- manfaat sumber daya alam bagi rakyat, bila UU terkait tidak mengadopsi konsep Partisipasi rakyat dalam menentukan PTD ini, kecil kemungkinan konsep ini manfaat SDA dan Penghormatan terha- diterapkan di Indonesia mengingat sis- dap rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan SDA. tem hukum Indonesia yang memiliki ciri khas peraturan tertulis (written law). Meskipun menggunakan pende- katan judicial review bidang konstitusi, 43
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan Indonesia. UUD 1945 Republik Indonesia, tersedia di uud1945.pdf _________. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. LN No. 25 tahun 2004. TLN No. 5059. Dokumen Internasional Deklarasi Kongres untuk Kebijakan Na- sional Lingkungan/ Congressional Declaration of National Environmen- tal Policy No. 42 U.S.C. § 4331 (b) (1) tersedia edu/uscode/text/42/4331. Putusan Pengadilan District court of Illinois diputuskan di Pengadilan Tingkat Federal Ameri- ka Serikat di Washington DC, Illinois Central R. Co. V. Illinois, 146 U.S. 433 (1892) District Court Oregon diputuskan di Penga- dilan Tinggi California (9th Circuit), Ju- liana v. United States, 217 F. Supp. 3d 1224 (D. Or. 2016) Mahkamah Konstitusi Republik Indone- sia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 001-021-022/ PUU-I/2003. ____________________. Putusan Mah- kamah Konstitusi No. 001-021-022/ PUU-I/2003. ____________________. Putusan Mah- kamah Konstitusi No. 003/PUU- -III/2005. ____________________. Putusan Mahka- mah Konstitusi K No. 021-22/PUU- -V/2007. ____________________. Putusan Mahka- mah Konstitusi No. 003/ PUU-VIII/ 2010. Pengadilan Tingkat Federal Amerika Serikat, Washington DC,. Alec L., v. Jackson 863 F. Supp. 2d 11, 12, 17 (D.D.C. 2012), aff'd sub nom. Alec. ex rel, Loorz v. McCarthy, 561. F. App'x 7. (D.C. Cir. 2014). Buku Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Rajawali Press. 2009 Butt, Simon & Prayekti Murhajanti. "Co- untry: Indonesia" in the Oxford Han- dbook of Comparative Environmental Law, edited by Emma Lees and Jorge E. Vinuales. United Kingdom, Oxford University Press. 2019. Kartodihardjo, Hariadi. Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehu- tanan dan Lingkungan Hidup. Depok: LP3ES. 2018. Silalahi, M. Daud. Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hi- dup di Indonesia. Bandung: Alumni. 2002 Wood, Mary Christina. Nature's Trust: Environmental Law for A New Ecologi- cal Age. Cambridge University Press. 2013. 44
Artikel Jurnal Babcock, H. M. "Has the U.S. Supreme Court Finally Drained the Swamp of Takings Jurisprudence? The Impacts of Lucas v. South Coastal Council on Wetlands and Coastal Barrier Beac- hes". Harvard Environmental Law Re- view, Vol. 19. 1995 D. Sagarin, Raphael & Mary Turnipse- ed, The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management. Annu Rev. Environ, Re- sour, vol. 37. 2012. Frank, Richard. "The Public Trust Doctri- ne: Assessing Its Recent Past & Char- ting Its Future in UC Davis Law Revi- ew. Vol 45. 2012 Grant, Douglas. "Underpinnings of the Public Trust Doctrine: Lessons from Illinois Central Railroad", Ariz. St. L. J., Vol. 33. 2018. bound.uchicago.edu/cgi/viewcon- nal_articles Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Re- view Mahkamah Konstitusi - Neliti." Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Novem- ber 2012. Tersedia di mah-konstitusi. Diakses tanggal 15 Juni 2020. Sun, H. "Toward A New Social-Political Theory of The Public Trust Doctrine". Vermont Law Review. Vol 565. 2011. Wood, Mary Christina. "Advancing The Sovereign trust of Government to Safeguard The Environment for Pre- sent and Future Generations (Part II): Instilling A Fiduciary Obligation in Governance, Lewis & Clark Law School ENVTL L. Vol. 39, No. 91. 2009. Houck, Oliver A.. "Why Do We Protect Endangered Species, and What Does that Say About Whether Restrictions on Private Property to Protect them Constitute "Takings?" Iowa L.Rev., Vol. 80, No. 297. 1995. Yuwono, Priantoro Djaja, B, Rasji & Bu- ngas Gazali N. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dam- paknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup". Jurnal Bina Hu- kum Lingkungan, Vol. 4, Oktober 2019. Kearney, JD & TW Merrill. "The Origins of The American Public Trust Doctri- ne: What Really Happened in Illino- is Central". The University of Chicago Law Review, Vol. 71, 2004. Leiter, Brian, Carole E. Handler & Mil- ton Handler, "A Reconsideration of the Relevance and Materiality of the Preamble in Constitutional Interpre- tation," 12 Cardozo Law Review 117 (1990) tersedia di Internet Article 33 Indonesia. "Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak- -Hak Masyarakat Adat di Indone- sia". 9 Juni 2014. Tersedia di -konflik-pertambangan-dan-peme- nuhan-hak-hak-masyarakat-adat- -di-indonesia/ diakses tanggal 17 September 2020 45
Bisnis Tempo. "Pemerintah terbitkan per- pu izin tambang di hutan lindung". 11 Maret 2004. Tersedia di bisnis.tempo.co/read/40569/pe- bang-di-hutan-lindung diakses tang- gal 31 Juli 2020. Dwi Antoro, Totok. "Pertaruhan Nasib Lingkungan oleh Revisi UU Miner- ba", dipresentasikan pada acara Webinar Serial Omnibus Law "Kala Lingkungan dilelang: Harga Ma- hal Untuk Masa Depan Lingkungan Indonesia", 20 Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. h?v=tEduXcBrLWk&t=8077s. Dowie, M.. "Salmon and The Caesar: Will a Doctrine from The Roman Empire Sink Ocean Aquaculture?". Septem- ber October 2004. Tersedia di tember-October-2004/termsofart_ sepoct04.msp diakses tanggal 20 Juli 2020. Eko Wicaksono, Pebrianto. "Sektor Ener- gi dan Pertambangan Setor PNBP Ro 172 triliun". 9 January 2020. Terse- dia di -dan-pertambangan-setor-pnbp-rp- -172-triliun diakses tanggal 25 Juli 2020. 71-konflik-pertambangan-perio- de-2014-2019/. Diakses tanggal 26 Juni. 2020. Jaringan Advokasi Tambang. "Putusan Si- dang Rakyat: UU Minerba Harus Batal - JATAM". 1 Juni 2020. Tersedia di ht- -harus-batal-demi-hukum-untuk- -keselamatan-dan-kedaulatan-rak- yat/. Diakses tanggal 28 Juni. 2020. Mongabay. "Masyarakat Adat Seko ter- ancam Tambang dan Pembangunan Infrastruktur". 13 Maret 2016 Tersedia di 2016/03/13/masyarakat-adat-seko- -terancam-tambang-dan-pemba- ngunan-infrastruktur/ diakses tang- gal 17 September 2020. _________. "Kala Gubernur sampai Mahasiswa Gugat UU Minerba ". 16 January 2020. Tersedia kala-gubernur-sampai-mahasiswa- -gugat-uu-minerba/. Diakses tang- gal 18 Juli 2020. _________. "Wilayah Pertambangan Rakyat Digadang Jalan Keluar PETI". 22 May 2018. Tersedia di Diakses tanggal 31 Juli 2020. Hukumonline. "Jatam: Ada 71 Konflik Per- tambangan Periode 2014-2019". 7 Ja- nuari 2020. Tersedia di l t 5 e 1 4 3 1 1 f 6 a a 5 a / j a t a m - a d a - Rahma, Athika "Cegah Penyalahgunaan aturan Pertambangan Rakyat Harus Diperketat". Liputan 6. 29 April 2020. Tersedia di 46
com/bisnis/read/4241146/cegah- -penyalahgunaan-aturan-pertam- bangan-rakyat-harus-diperketat. Ramli, Rully M. "Revisi UU Minerba, Ini Beberapa Pasal yang Tuai Polemik". Kompas. 13 May 2020. Tersedia di 2020/05/13/085813226/revisi-uu- -tuai-polemik. Diakses tanggal 29 Juni 2020. Sabin Center for Climate Change Law. "Juliana v. United States - Climate Change Litigation." ted-states/. Diakses 1 Juli. 2020. Solomon, C. "The Newest Legal Tool to Fight Climate Change is as Old Ancient Rome". 27 Mei 2016. Terse- dia di com/2083441/newest-legal-tool- -rome diakses tanggal 16 Juli 2020. Rifai, Bahtiar. "Pemprov Banten Sebut Cukong Tambang Emas Ilegal Ka- bur". Detiknews. 7 Februari 2020. tersedia -sebut-cukong-tambang-emas-ile- gal-kabur-dari-lebak.diakses tanggal Diakses tanggal 31 Juli. 2020. Syahni, Della. "Menyoal UU Minerba Baru, Khawatir Makin Susahkan Warga", Mongabay, 2020, menyoal-uu-minerba-baru-khawa- tir-makin-susahkan-warga/. Diakses tanggal 2 Agustus. 2020 RRI. "Polres Bogor Bekuk Penambang Emas Ilegal di Cigudeg - RRI". 13 Ja- nuari 2020. Tersedia di res-bogor-bekuk-penambang-emas- -ilegal-di-cigudeg Diakses tanggal 30 Juli 2020. Makalah Cornell Law School. Lucas. S.C. Coastal Council, 5050 U.S. 1003 (1992) ter- sedia di edu/supct/html/91-453.ZS.html 47