Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PETANI GUREM DALAM MEMPEROLEH LAHAN AGROFORESTRI PERUM PERHUTANI (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) UTILIZATION OF PEASANT SOCIAL CAPITAL TROUGH ACQUIRING AGROFORESTRY LAND OF PERUM PERHUTANI (A Descriptive Study of Land Management of Ecalyptus Woodland BKPH Sukun in Pulung Subdistrict Ponorogo Regency) SKRIPSI Oleh Wiga Wahyuningtyas 120910301037 JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2016
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PETANI GUREM DALAM MEMPEROLEH LAHAN AGROFORESTRI PERUM PERHUTANI (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) UTILIZATION OF PEASANT SOCIAL CAPITAL TROUGH ACQUIRING AGROFORESTRY LAND OF PERUM PERHUTANI (A Descriptive Study of Land Management of Ecalyptus Woodland BKPH Sukun in Pulung Subdistrict Ponorogo Regency) SKRIPSI Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial Oleh Wiga Wahyuningtyas 120910301037 JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2016 ii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERSEMBAHAN Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Ibuku Sri Wahyuni yang telah beristirahat dengan damai di sisi-Nya dan Romoku Sugeng Priyadi yang punya peranan besar dan penting bagi penulis, terimakasih atas doa, curahan kasih sayang, kegigihan, kesabaran, dan dukungan yang tak pernah terputus dan selalu diberikan kepada penulis; 2. Adikku Diany Cahyaningrum, terimakasih atas doa dan dukungan yang menjadi motivasi bagi saya untuk menyelesaikan studi: 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, terimakasih atas ilmu yang diberikan; 4. Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. iii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember MOTTO " Pengetahuan berasal dari dunia tanpa bunyi, tanpa suara, dan tanpa kata - kata " - Rumi1 " Memimpikan air tidak menghilangkan rasa haus " - Rumi2 1 Rumi, Jalaluddin. 2012. Yang Mengenal Dirinya Yang Mengenal Tuhannya. Bandung: Pustaka Hidayah 2 Ibid iv
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Wiga Wahyuningtyas Nim : 120910301037 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem Dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan hasil karya ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian penyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari penyataan ini tidak benar. Jember, 4 November 2016 Yang menyatakan, Wiga Wahyuningtyas NIM 120910301037 v
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember SKRIPSI PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PETANI GUREM DALAM MEMPEROLEH LAHAN AGROFORESTRI PERUM PERHUTANI (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) Oleh Wiga Wahyuningtyas NIM 120910301037 Dosen Pembimbing Dr. Nur Dyah Gianawati, MA. NIP 195806091985032003 vi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PENGESAHAN Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" telah diuji dan disahkan di depan penguji, pada: Hari dan tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016 Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tim Penguji: Ketua, Pembimbing, Drs. Sama'i, M.Kes NIP. 195711241987021001 Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A NIP. 195806091985032003 Anggota I, Anggota II, Budhy Santoso, S.Sos., M.Si NIP. 197012131997021001 Drs. Djoko Wahyudi, M.Si NIP. 195609011985031004 Mengesahkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Ardiyanto, M. Si NIP. 195808101987021002 vii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember RINGKASAN Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo); Wiga Wahyuningtyas, 120910301037; 2016; 94 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Perhutani BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Sukun menerapkan pemberdayaan lahan kayu putih dengan menggunakan sistem agroforestry dengan metode tumpangsari sebagai upaya untuk menyediakan akses bagi petani kalangan menengah ke bawah untuk menjangkau sumber - sumber ekonomi sehingga terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Adanya LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) yang merupakan paguyuban petani hutan atau pesanggem sekaligus mitra Perhutani. Guna mendapat hak kelola lahan tumpang sari, petani gurem menggunakan jaringan yang dimilikinya di LMPSDH untuk dihubungkan ke Perhutani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial petani gurem untuk menjadi pesanggem yang mendapatkan hak pengelolaan atas lahan Perum Perhutani dan menganalisa unsur modal sosial antara Perhutani dengan petani pengguna lahan tumpangsari mengenai pengolahan lahan dan kontrak lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang menggabungkan teknik triangulasi sumber data. Pada pemanfaatan modal sosial petani gurem untuk mendapatkan hak kelola, terdapat tahapan interaksi jaringan tumpangsari yang terdiri dari linking, bridging, viii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dan bonding. Tahapan linking merupakan tahap di mana petani gurem memanfaatkan jaringannya terhadap LMPSDH sebagai pihak yang memiliki sumber berupa relasi ke Perhutani. Pada tahap bridging, LMPSDH menghubungkan kepentingan petani gurem terhadap hak kelola lahan kepada Perhutani. Sedangkan tahap bonding terjadi ketika petani gurem menjadi bagian dari LMPSDH dan mendapatkan hak kelola lahan sehingga Perhutani memandang petani gurem yang telah menjadi pesanggem menjadi satu - kesatuan dengan LMPSDH. Terdapat unsur - unsur pembentuk modal sosial pada relasi tumpangsari. Pertama, partisipasi petani untuk menjadi pesanggem dalam program lahan tumpangsari. Kedua, resiprositas dari hubungan yang terjalin antar aktor di dalam interaksi lahan tumpangsari agar terus bergerak mencapai tujuan. Ketiga, nilai mengenai kemanfaatan bersama terhadap hutan dan kelestariannya. Keempat, norma yang berupa kontrak perjanjian tanaman mengenai aturan pengelolaan lahan tumpangsari. Kelima, kepercayaan sebagai hasil interaksi yang berlangsung dalam jangka yang lama sehingga Perhutani mempercayakan LMPSDH untuk merekrut petani untuk menjadi pesanggem. keenam, tindakan proaktif berupa menjalin relasi terhadap Dinas Perhutani untuk dapat mengakses bantuan berupa pupuk subsidi. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran terkait LMPSDH yaitu peningkatan kerjasama terhadap Dinas Pertanian terkait metode dan teknologi pertanian guna meningkatkan hasil panen. Selain itu perlu adanya koordinasi mengenai pemasaran hasil panen anggota LMPSDH guna mengendalikan harga hasil pertanian sehingga tidak berdampak pada rendahnya harga jual hasil pertanian yang menyebabkan kerugian pada pesanggem. Kata kunci: Petani Gurem, Tumpangsari, LMPSDH, Modal Sosial, ix lahan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PRAKATA Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2. Ibu Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, memberi wawasan, dan meluangkan waktu, pikiran, serta perhatian dari tahap awal sampai penyusunan skripsi ini selesai. 3. Bapak Sama'i, M. Kes., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama menyelesaikan studi. 4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan. 5. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Pelayanan Kelas, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 6. Bapak Asper BKPH Sukun beserta jajaran staf dan semua informan yang sudah bersedia penulis wawancarai, terima kasih banyak atas kesediaan dan kerjasamanya. x
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 7. Ibu dan Romo, serta adikku Diany Cahyaningrum beserta keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu - persatu, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepada penulis. 8. Teman - teman baikku, Debby, Umai, Hesti, dan teman -teman lain yang tidak dapat disebutkan satu - persatu, terima kasih atas pelajaran, kebersamaan dan pengalaman yang dibagikan selama ini. 9. Teman-teman jurusan ilmu kesejahteraan sosial angkatan 2012, Yanto, Hendik, Rino, Dimas, Devis, Arif, Niti, Dessy, dan teman - teman lainnya yang tidak disebutkan satu - persatu, terima kasih atas jalinan pertemanan yang luar biasa dan semoga kita semua sukses. 10. Teman-teman KKN Ambulu 2015 terima kasih atas pengalaman terhebat selama 40 hari tinggal bersama dan bekerja sama. 11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu - persatu, terima kasih untuk pengalaman yang dibagikan selama ini. Besar harapan penulis penulis bila segenap pemerhati memberikan kritik dan saran demi penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Jember, 4 November 2016 Penulis xi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... ii HALAMAN PERSEMBAHAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERNYATAAN ... v HALAMAN PEMBIMBINGAN ... vi HALAMAN PENGESAHAN ... vii RINGKASAN ... viii PRAKATA ... ix DAFTAR ISI ... x DAFTAR TABEL ... xi DAFTAR GAMBAR ... xii DAFTAR LAMPIRAN ... xiii BAB 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 5 1.3 Tujuan Penelitian ... 6 1.4 Manfaat Penelitian... 7 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 8 2.1 Konsep Petani ... 10 2.2 Sistem Agroforestri ... 14 2.3 Modal Sosial ... 16 2.3.1 Partisipasi (Participation) ... 19 xi Halaman
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.3.2 Pertukaran Kebaikan (Reciprocity) ... 20 2.3.3 Kepercayaan (Trust) ... 21 2.3.4 Norma Sosial (Social Norms) ... 22 2.3.5 Nilai (Values) ... 22 2.3.6 Tindakan Proaktif (Proactive Action)... 23 2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial ... 24 2.5 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu ... 27 2.6 Kerangka Berfikir ... 30 BAB 3. METODE PENELITIAN ... 33 3.1 Pendekatan Penelitian ... 33 3.2 Jenis Penelitian... 34 3.3 Teknik Penentuan Lokasi ... 34 3.4 Penentuan Informan ... 35 3.4.1 Informan Pokok ... 36 3.4.2 Informan Tambahan ... 38 3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 39 3.5.1 Observasi ... 39 3.5.2 Meode Wawancara ... 40 3.5.3 Metode Dokumentasi ... 46 3.6 Teknik Analisis Data ... 47 3.7 Teknik Keabsahan Data ... 49 BAB 4. PEMBAHASAN ... 52 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian ... 52 4.1.1 Gambaran Kecamatan Pulung ... 52 xii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4.1.2 Gambaran Umum Perhutani BKPH Sukun ... 56 4.2 Pemanfaatan Modal Sosial Petani untuk Memperoleh Hak Kelola Lahan ... 61 4.2.1 Keberadaan LMPSDH Sebagai Pemilik Relasi (Linking) Sekaligus Penghubung (Bridging) Kepada Perhutani ... 63 4.2.2 Petani Gurem Penerima Hak Kelola Sebagai Kesatuan dari LMPSDH (Bonding) ... 66 4.3 Unsur - Unsur Modal Sosial yang Memperkuat Interaksi Lahan Tumpangsari ... 70 4.3.1 Bentuk Partisipasi Pesanggem ... 71 4.3.2 Resiprositas pada Interaksi antara Pihak - Pihak Terkait... 75 4.3.3 Kepercayaan yang Terbangun dalam Interaksi Tumpangsari ... 79 4.3.4 Keberadaan Norma dalam Perjanjian Tanaman ... 82 4.3.5 Nilai dalam Interaksi Lahan Tumpangsari ... 85 4.3.6 Tindakan Proaktif Pesanggem dalam LMPSDH ... 88 BAB 5. PENUTUP ... 92 5.1 Kesimpulan ... 92 5.2 Saran ... 94 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xiii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR TABEL 2.1 Research Gap ... 28 4.1 Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pulung ... 54 4.2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Pulung ... 55 xiv Halaman
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR GAMBAR 1.1 Grafik Rumah Tangga Pertanian Tahun 2003 dan 2013 ... 12 2.2 Kerangka Berpikir ... 32 4.1 Peta Kecamatan - Kecamatan di Ponorogo ... 53 4.2 Kantor Camat Pulung ... 54 4.3 Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun ... 57 4.4 Lahan Tumpang Sari Kayu Putih dan Kacang ... 58 xv Halaman
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR LAMPIRAN A. Taksonomi penelitian B. Pedoman wawancara B.1. Pedoman wawancara informan pokok B.2. Pedoman wawancara informan tambahan C. Reduksi wawancara D. Dokumentasi penelitian E. Peta wengkon lahan kayu putih BKPH Sukun F. Contoh kontrak perjanjian tanaman G. Surat izin penelitian dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember H. Surat rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Ponorogo I. Surat rekomendasi penelitian dari Kantor Camat Pulung J. Surat izin penelitian dari Perum Perhutani KPH Madiun K. Surat keterangan penelitian dari Perum Perhutani BKPH Sukun xvi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kondisi sosial masyarakat Ponorogo khususnya yang berprofesi sebagai petani gurem dan buruh tani di Kecamatan Pulung termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data perincian penduduk menurut mata pencaharian di tahun 2015 keluaran Kantor Kecamatan Pulung sejumlah 8037 jiwa penduduk berprofesi sebagai petani kecil yang terdiri dari petani gurem dan buruh tani. Ini dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan lain untuk bekerja di sektor selain pertanian. Pada umumnya petani gurem masih memiliki lahan sawah namun produknya hanya cukup untuk konsumsi keluarga. Petani gurem merupakan istilah bagi petani yang memiliki lahan garapan tidak lebih dari 0,25 hektar. Sedangkan bagi buruh tani, mereka tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, mereka hanya mengandalkan tawaran kerja dari penyakap dan tuan tanah untuk mengerjakan sawahnya. Tawaran kerja pemilik tanah kepada petani gurem hanya pada saat membajak sawah untuk mempersiapkan tanah yang akan ditanami, masa tanam, dan saat panen. Selain pada masa itu, petani gurem tidak mendapat tawaran kerja. Keterbatasan lahan untuk bercocok tanam bagi petani menghambat produktivitasnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia) merupakan salah satu institusi Pemerintah yang memiliki kewenangan atas pengelolaan kawasan hutan. Perum Perhutani merupakan subyek hukum yang kegiatannya menyediakan pelayanan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan prinsip pengelolaan perusahaan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Hal ini diimplementasikan dengan adanya program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 1
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Masyarakat) dimana Perum Perhutani bersinergi dengan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan sekaligus pelestariannya. KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Madiun yang merupakan salah satu anak cabang Perum Perhutani Unit III Divisi Regional Jawa Timur, membawahi BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Sukun yang berkewenangan atas pengelolaan lahan hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo yang difungsikan sebagai hutan produksi. Hutan kayu putih di bawah naungan BKPH Sukun meliputi hutan yang berada di wilayah administrasi empat kecamatan, yaitu Pulung, Siman, Mlarak,dan Jenangan. Total luas kawasan hutan BKPH Sukun 3701 hektar dengan wilayah hutan terluas berada di Kecamatan Pulung. Lahan hutan tersebut dikelola untuk penanaman tanaman komoditas kayu putih digunakan sebagai produksi bahan minyak kayu putih. Luasnya lahan yang mencapai 2491,6 hektar ditanami kayu putih tentunya membutuhkan perawatan tanaman yang membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, pengawasan terhadap lahan yang ditanami tanaman komoditas memerlukan sumber daya manusia guna yang memadai secara kuantitas untuk merawat tanaman. Berdasarkan kewajiban Perum Perhutani untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang tertuang dalam program PHBM, pihak Perhutani memberikan suatu kebijakan pengelolaan lahan hutan untuk pertanian (agroforestry) dengan sistem pinjam-pakai bagi petani khususnya petani yang memiliki lahan kecil bahkan tidak memiliki lahan. Agroforestri atau wana tani adalah suatu sistem pengelolaan lahan hutan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah-buahan maupun peternakan dengan tanaman komoditas kehutanan seperti kayu, getah pinus, getah damar, dan kayuputih. Perhutani BKPH Sukun Kabupaten Ponorogo menerapkan pemberdayaan lahan kayu putih dengan menggunakan sistem agroforestry dengan metode tumpangsari. Tanah Perhutani yang ditanami tanaman komoditas kayu putih sekaligus berfungsi sebagai hutan produksi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pada fenomena lahan tumpangsari petani menanam tanaman palawija yang memiliki masa panen pendek berdampingan 2
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dengan tanaman kayu putih yang merupakan tanaman jangka panjang. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menyediakan akses bagi petani kalangan menengah ke bawah untuk mengakses sumber-sumber ekonomi sehingga terwujudnya kehidupan yang sejahtera melalui pemberdayaan lahan. Area hutan yang menjadi lokasi penanaman kayu putih ini dipinjamkan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk dikelola. Model pengelolaan lahan tumpangsari, pihak petani memiliki kewajiban merawat tanaman komoditas pabrik Perhutani berupa tanaman kayu putih. Lahan garapan tersebut di bawah pengawasan mandor hutan dari Perhutani. Program PHBM yang diimplementasikan melalui sistem lahan agroforestri dengan metode tumpangsari, Perhutani mengadakan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dalam bentuk keorganisasian LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) yang terdiri dari pesanggem yang mengelola lahan tumpangsari. Kedudukan LMPSDH sebagai mitra Perhutani dalam melaksanakan pemberdayaan lahan hutan sekaligus sebagai paguyuban bagi pesanggem atau petani pengelola lahan tumpangsari. Terdapat 13 LMPSDH yang bekerja sama dengan Perhutani BKPH Sukun, setiap satu LMPSDH mengkoordinasi pesanggem - pesanggem yang ada dalam satu desa. Guna mendapat hak kelola lahan tumpangsari milik Perhutani, petani gurem tidak dapat meminjam lahan tanpa bantuan dari pihak yang memiliki relasi yang baik dengan Perhutani. Hal ini dikarenakan Perhutani merupakan suatu lembaga formal yang memiliki prosedur lebih ketat dibandingkan meminjam lahan pertanian pada perorangan (non formal). Prosedur ini mengatur hak dan kewajiban kelola dalam penggunaan lahan pinjam-pakai guna menghindari sengketa ataupun konflik lain. Tidak semua petani gurem yang tinggal di desa - desa sekitar hutan wilayah BKPH Sukun tergabung dalam LMPSDH. Berdasarkan hal tersebut, petani gurem yang ingin mengelola lahan tumpangsari harus melalui LMPSDH untuk dihubungkan kepentingannya mendapatkan hak kelola kepada Perhutani BKPH Sukun selaku pemilik lahan. Hal ini dikarenakan Perhutani mewajibkan pengelola 3 lahan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember tumpangsari harus terdaftar sebagai anggota LMPSDH. Berdasarkan ketentuan tersebut petani gurem yang belum terdaftar sebagai anggota LMPSDH memanfaatkan jaringan - jaringan yang dimiliki terhadap anggota LMPSDH yang dikenalnya agar dapat menjadi bagian dari LMPSDH. Hak kelola lahan tumpangsari diperoleh dari pemanfaatan jaringan relasi yang dimiliki petani gurem terhadap individu menjadi anggota di LMPSDH sekaligus sebagai salah satu anggota masyarakat dimana petani gurem tersebut tinggal. Hal ini dilakukan untuk memperkaya relasi sehingga memperoleh hak kelola lahan tumpangsari dengan ikut menjadi anggota di LMPSDH. Adanya jaringan - jaringan yang menghubungkan antara petani gurem dengan salah satu anggota LMPSDH yang berasal dari satu komunitas masyarakat yang sama dimana mereka menganut nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka tinggal yang membentuk suatu kepercayaan antara individu yang menjadi anggota LMPSDH terhadap petani gurem. Berdasarkan hal tersebut, anggota LMPSDH mampu menjadi penghubung bagi petani kepada pengurus LMPSDH guna dimasukkan dalam keanggotaan LMPSDH sebagai syarat awal dalam proses mendapatkan hak kelola lahan tumpangsari. Setelah petani gurem mendapatkan status keanggotaan LMPSDH, pengurus akan menghubungkannya kepada mantri hutan sebagai perwakilan Perum Perhutani yang mengawasi pengunaan lahan tumpangsari guna memproses kontrak penggunaan lahan tumpangsari sehingga petani dapat mendapatkan hak kelola lahan tumpangsari dan mendapatkan manfaat atas penggunaan lahan tersebut. Dengan demikian Perhutani BKPH Sukun memberikan kepercayaan terhadap petani gurem yang mengelola lahan tumpangsari untuk melakukan aktivitas pertanian dengan jaminan dari LMPSDH bahwa petani pengelola lahan tumpangsari (pesanggem) tersebut mampu mengelola dan menaati kontrak yang telah dibuat oleh Perhutani. Hal ini dikarenakan LMPSDH yang melakukan rekrutmen anggota yang ingin menjadi pesanggem, sehingga LMPSDH yang mengetahui apakah pesanggem 4
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember tersebut dapat bertanggung jawab mengenai lahan tumpangsari yang dipinjamkan oleh Perhutani. Berdasarkan interaksi antar tokoh dalam relasi lahan tumpangsari terdapat unsur - unsur modal sosial yang berfungsi menguatkan sekaligus melanggengkan interaksi yang terjalin. Adanya lahan tumpangsari bagi petani dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera. Keterbatasan lahan yang menjadi kendala bagi petani gurem dapat diatasi dengan memiliki hak kelola lahan tumpangsari. Fenomena ini memiliki korelasi dengan ilmu kesejahteraan sosial dimana modal sosial digunakan dalam menjangkau sumber - sumber yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup. Modal sosial yang dimanfaatkan petani gurem tidak hanya digunakan sebagai alat menjangkau lahan tumpangsari untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya melainkan memelihara relasi yang terbangun agar melanggengkan hubungan aktor - aktor dalam relasi lahan tumpangsari. Pada penelitian ini juga menjabarkan bagaimana pemanfaatan modal sosial yang dimiliki petani gurem terhadap pihak - pihak yang dapat menghubungkannya dengan pemilik sumber daya yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terwujudnya tingkat kesejahteraan hidup yang baik. Berdasarkan penjabaran fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisa mengenai "Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani BKPH Sukun di Kecamatan Pulung". 1.2 Rumusan Masalah Pada pelaksanaan suatu penelitian, peneliti harus mematuhi prosedur- prosedur penelitian agar hasilnya memiliki arti yang mampu bernilai ilmiah. Salah satunya dengan membuat rumusan masalah dari latar belakang yang telah diurai untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tahap selanjutnya. Rumusan masalah pada suatu penelitian diperlukan sebagai induksi atas fenonema 5
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 6 yang terjadi sehingga dapat mengerucutkan permasalahan yang diteliti sehingga mencegah terjadinya bias data. Permasalahan adalah suatu fenomena yang ingin diketahui jawaban atas masalah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, bahwa petani gurem memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan produktivitas. Adanya lahan agroforestri dengan metode tumpangsari Perum Perhutani BKPH Sukun, petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Terkait masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah antara lain : 1. Bagaimana petani gurem memanfaatkan modal sosialnya untuk memperoleh hak kelola lahan pinjam-pakai milik Perhutani untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya? 2. Apa saja unsur modal sosial yang ada dalam interaksi lahan tumpangsari antara petani gurem pengelola lahan tumpangsari (pesanggem), LMPSDH, dan Perhutani BKPH Sukun? 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian "Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem Dalam Memperoleh Lahan Agroforestri (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" bertujuan untuk: a. Mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa proses yang dilakukan petani untuk mendapatkan hak pengelolaan atas lahan Perum Perhutani. b. Mendeskripsikan dan menganalisa pemanfaatan modal sosial oleh petani gurem dalam upaya memperoleh hak kelola lahan tumpangsari. c. Menganalisa unsur modal sosial antara Perhutani, LMPSDH, dan petani pengguna lahan tumpangsari/pesanggem untuk mempertahankan dan memperkuat interaksi ketiganya.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 1.4 Manfaat Penelitian a. Penelitian ini menjadi sumbangan teoritis dan referensi terhadap disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengenai fenomena agroforestry dengan sistem lahan tumpangsari yang diterapkan Perhutani guna membantu kesejahteraan petani gurem. b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesejahteraan sosial secara umum mengenai pemanfaatan modal sosial dalam mengakses sumber daya guna kesejahteraan hidup. c. Acuan bagi peneliti dengan tema penelitian serupa dan dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. 7
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA Pada suatu penelitian ilmiah, diperlukan acuan dasar pemikiran yang berlandaskan beberapa teori sebagai penunjang. Teori dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena - fenomena dan menghubungankan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga dapat menyatukan fakta secara sistematis. Tujuan digunakannya tinjauan pustaka dalam penelitian yaitu menjelaskan konsep - konsep mengenai fenomena yang diteliti. Petani gurem merupakan petani kecil yang memiliki lahan terbatas untuk melakukan produktivitas pertanian. Menurut Wolf dalam Koerniawati (2010:3) petani yang mengalami transisi dari suku primitif ke masyarakat modern disebut dengan petani gurem. Pada umumnya petani gurem masih memiliki lahan sawah namun produknya hanya cukup untuk konsumsi keluarga. Hal ini menjadi permasalahan bagi petani karena mempengaruhi produktivitas yang tidak maksimal dan langkah menuju swasembada pangan terhambat akibat keterbatasan lahan pertanian. Adanya pemberdayaan hutan yang dilakukan Perhutani BKPH Sukun berupa lahan agroforestri dengan metode aplikasi lahan tumpangsari sebagai bentuk implementasi dari program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Menurut Senoadji (2012) agroforestri atau wana tani adalah suatu pengelolaan lahan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah- buahan ataupun peternakan dengan tanaman kehutanan. Berdasarkan program tersebut Perhutani bersinergi dengan masyarakat yang terorganisir dalam LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) sebagai mitra Perhutani dalam menjalankan program PHBM. Guna mendapat hak kelola lahan tumpang sari milik Perhutani, petani gurem memanfaatkan jaringan - jaringan yang dimiliki terhadap LMPSDH (Lembaga 8
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) agar kepentingannya dapat terpenuhi, yaitu hak kelola atas lahan tumpangsari milik Perhutani BKPH Sukun. Menurut Suharto (2007) modal sosial yang diartikan sebagai sumber yang timbul dari hasil adanya interaksi dari orang - orang di dalam suatu komunitas. Pemanfaatan modal sosial petani gurem tidak terbatas terhadap upaya perolehan hak kelola lahan, melainkan berlanjut ketika petani telah menjadi pesanggem di mana terdapat unsur - unsur yang memperkuat dan melanggengkan modal sosial pada relasi lahan tumpangsari yang melibatkan pesanggem, LMPSDH, dan Perhutani serta pihak - pihak lain karena adanya perluasan jaringan modal sosial. Pada upaya petani gurem dalam memperoleh hak kelola dengan modal sosial yang dimiliki, terdapat tahapan perluasan jaringan yang dilakukan antara lain tahap linking, bridging, dan bonding. Menurut Dekker dan Uslaner dalam Maarif (2011:37) merupakan nilai dari jaringan yang mengikat orang - orang tertentu (bonding), menghubungkan berbagai orang berbeda dengan norma resiprosikal (bridging), dan melakukan relasi eksternal (linking). Guna membangun jaringan lahan tumpangsari tersebut, terdapat unsur - unsur pembentuk modal sosial di dalamnya. Hasbullah dalam Inayah (2012) menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam modal sosial antara lain: 1. Partisipasi, 2. Resiprositas, 3. Kepercayaan, 4. Norma sosial, 5. Nilai, dan 6. Tindakan proaktif. Pemanfaatan modal sosial petani gurem dalam mendapatkan hak kelola tumpangsari sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas agar dapat memenuhi kebutuhi kebutuhan hidup sehingga terwujud keadaan yang sejahtera. Menurut Midgley dalam Adi (2013:23) kesejahteraan sosial merupakan keadaan sejahera 9
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dimana tiga unsur terpenuhi, yaitu; (1) masalah-masalah sosial dapat dikendalikan. (2) individu-individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan baik. (3) tersedianya kesempatan untuk maju yang luas. Lahan tumpangsari yang dipinjamkan tanpa biaya sewa oleh Perhutani dapat digunakan bagi petani gurem yang memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan kegiatan produksi pertanian. Peningkatan produksi petani gurem berdampak pada tingkat kesejahteraan dengan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan fenomena pada penelitian ini, peneliti menjelaskan beberapa konsep dan teori sebagai alat untuk menganalisis fakta - fakta sosial yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar landasan teori yang digunakan mampu menjelaskan dan memaknai fenomena sosial. 2.1 Konsep Petani Konsep pertanian dalam sosiologi diawali dengan pembahasan pola masyarakat pedesaan (rural community) yang umumnya bekerja di sektor pertanian. Soekanto (1990:167) mengatakan penduduk desa Indonesia ditinjau dari segi kehidupannya terikat dan bergantung dari tanah (earth-bound) sehingga memiliki kepentingan pokok yang sama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan tersebut. Hal ini yang menyebabkan munculnya sistem gotong-royong di mana di dalamnya terdapat pembagian kerja berdasarkan keahlian, gender, dan usia. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup dan tanah yang subur. Faktor ini mempengaruhi pola perekonomian warganya sebagian besar bertumpu pada sektor agraris. Berdasarkan sensus BPS mengenai data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2014, sebanyak 38,973,033 jiwa dari 144,628,026 jiwa bekerja di sektor pertanian 2014) 10
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Berbicara mengenai pertanian, menurut Planck dalam Hohnholz (1993:4) terdapat tiga aspek utama, antara lain: tata lahan, tata kerja, dan tata kekuasaan. Permasalahan mengenai pertanian di Indonesia adalah tidak semua petani memiliki lahan garapan yang digunakan untuk memproduksi hasil pertanian. Ini menyebabkan terdapat suatu sistem relasi sosial yang melibatkan pemilik lahan, penyakap dan buruh tani. Pemilik lahan memiliki sebidang tanah pertanian yang digarap oleh penyakap. Relasi yang terbangun antara penyakap dan pemilik lahan didasari oleh kepercayaan (trust). Sedangkan hubungan sosial antara penyakap dan buruh tani didasari hubungan transaksional. Petani memiliki relasi yang terikat antara relasi sosial terkait pengelolaan lahan pertanian. Relasi sosial yang terjalin antara pemilik lahan, penyakap, dan buruh tani memungkinkan munculnya suatu bentuk rantai ketergantungan yang dikenal sebagai hubungan patron - klien. Jenis interaksi patron - klien merupakan suatu hubungan antara patron sebagai pemilik kekuasaan baik secara sosial maupun ekonomi dan klien sebagai pihak yang kondisi subsistensinya rawan. Terdapat hubungan pertukaran dalam interaksi ini. Patron memberikan bantuan kepada klien agar tercukupi kebutuhan subsistensinya. Sedangkan klien akan memberikan tenaga kerjanya sebagai balas budi terhadap patron. Umumnya sistem pertanian yang ada di Indonesia menggunakan sistem lahan persawahan. Dewasa ini, seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada ketersediaan lahan pertanian. Meledaknya pertumbuhan penduduk memengaruhi ketersediaan lahan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk semakin banyak lahan produktif yang digunakan untuk perumahan. Sehingga hal ini menyebabkan semakin tingginya harga tanah seiring waktu. Pengalihan lahan pertanian tidak hanya digunakan sebagai perumahan, melainkan beralih menjadi lahan industri. Seiring dengan masuknya arus globalisasi mengenai perekonomian sektor industri di Indonesia di tahun 1980-an banyak pabrik yang dibangun sehingga menggusur lahan pertanian. Lahan pertanian yang dikonversikan menjadi lahan perumahan dan lahan tapak industri bukan lahan yang bersifat marjinal atau tidak 11
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 12 subur melainkan lahan beririgasi teknis. Akibatnya hal ini mempengaruhi produktivitas petani dan langkah menuju swasembada pangan terhambat akibat semakin berkurangnya lahan pertanian. Menyusutnya ketersediaan lahan untuk pertanian mengakibatkan ikut menurunnya jumlah petani. Berdasarkan data sensus pertanian tahun 2013 mengenai perbandingan jumlah petani tahun 2003 dan 2013, di tahun 2003 terdapat 1.846.140 rumah tangga petani sedangkan di tahun 2013 jumlah rumah tangga petani menurun menjadi 1.075.935 rumah tangga. Berikut tabel data sensus rumah tangga pertanian tahun 2013: Tabel 1.1 Data Grafik Rumah Tangga Usaha Pertanian 2003 dan 2013 Sumber: Para sosiolog menggolongkan petani ke dalam dua jenis, peasant dan farmer (Soetrisno 1999:5). Peasant atau subsistence farmer merupakan petani yang memanfaatkan sebagian besar dari hasil pertaniannya untuk konsumsi sendiri. Sedangkan farmer adalah petani yang memanfaatkan sebagian besar hasil pertaniannya sebagai komoditas yang dijual. Pada petani yang tergolong kelompok farmer telah menggunakan teknologi pertanian yang modern dan sumber daya manusia memiliki kualitas yang mendukung sebab dengan perpaduan sumber daya
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 13 manusia yang berkualitas dan teknologi yang mutakhir dapat meningkatkan produktivitas. Terdapat berbagai sistem pengelolaan lahan dalam pertanian yang melahirkan relasi ekonomi yang terjalin antara pelaku pertanian. Rahardjo (1999:141) menjelaskan ada tiga model pengelolaan lahan pertanian. Pertama, persewaan yang merupakan suatu ikatan ekonomi antara pemilik lahan dan penyewa dimana pemilik lahan memberikan hak guna lahan kepada penyewa sedangkan penyewa memberikan sejumlah uang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama, pada sistem ini untung - rugi terhadap hasil panen serta biaya produksi ditanggung oleh penyewa. Kedua, pergadaian yaitu ikatan ekonomi antara pemilik lahan dengan pihak lain sebagai pemegang gadai dimana pemilik lahan menyerahkan hak guna lahan kepada pemegang gadai yang memberikan sejumlah uang yang disepakati bersama, hak guna tanah akan kembali kepada pemilik lahan jika telah mengembalikan uang kepada pemegang gadai. Ketiga, penyakapan yakni suatu bentuk ikatan ekonomi - sosial antara tuan tanah dan penyakap/penggarap dimana tuan tanah menyerahkan lahannya untuk dikelola penyakap, beban dan kerugian ditanggung bersama dan terdapat sistem bagi hasil yang besarannya disepakati bersama. Umumnya sistem bagi hasil adalah maro atau 50:50, mertelu yaitu satu pihak mendapat sepertiga dari hasil panen sedangkan yang lain mendapat dua pertiga bagian, dan mrapat atau satu pihak mendapat seperempat bagian sedangkan pihak lain mendapat tiga perempat bagian. Berdasarkan kepemilikan dan penguasaan lahan, Rahardjo (1999:143) menggolongkan petani menjadi beberapa golongan, sebagai berikut: 1. Pemilik/penggarap murni, yaitu petani yang mengelola lahan pertanian miliknya sendiri. 2. Penyewa dan penyakap murni, yaitu petani yang tidak memiliki tanah tetapi menguasai tanah garapan melalui sewa atau bagi hasil. 3. Pemilik penyewa atau pemilik penyakap, yaitu petani yang di samping menggarap lahannya sendiri juga menggarap lahan milik orang lain melalui persewaan atau bagi hasil. 4. Pemilik bukan penggarap, yaitu pemilik lahan yang tanahnya disewakan atau dikelola/disakap oleh orang lain.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 5. Petani tunakisma/buruh tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan/tanah Tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada masa pra lepas landas yang ditandai dengan mulai berkembangnya perekonomian di sektor industri. Petani di Indonesia merupakan petani yang mengalami peralihan dari petani tradisional yang orientasi produksi - konsumsi ke petani modern yang orientasi produksi untuk penjualan. Menurut Wolf dalam Koerniawati (2010:3) petani yang mengalami transisi dari suku primitif ke masyarakat modern disebut dengan petani gurem. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) petani gurem merupakan istilah untuk petani kecil yang memiliki lahan garapan kurang dari 0,25 hektar. dan hasil pertaniannya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi keluarganya. Pemanfaatan modal sosial guna memperoleh hak kelola lahan tumpangsari di hutan kayuputih BKPH Sukun dilakukan oleh petani gurem dan buruh tani di Kecamatan Pulung. Kedua golongan petani tersebut memiliki keterbatasan lahan untuk bertani. Petani gurem dan buruh tani yang mendapatkan hak kelola lahan tumpangsari disebut dengan istilah pesanggem. Adanya lahan tumpangsari yang dapat dikelola tanpa biaya sewa dan bagi hasil mampu meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka khususnya pada perekonomian. 2.2 Sistem Agroforestri Agroforestri secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu agros yang merupakan bahasa Yunani berarti bentuk pertanian dalam lahan dan forestry yang merupakan bahasa Inggris dengan makna segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan. Menurut Senoadji (2012) agroforestri atau wana tani adalah suatu pengelolaan lahan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah- buahan ataupun peternakan dengan tanaman kehutanan. Sedangkan Huxley dalam Mahendra (2009:9) mendefinisikan agroforestri sebagai sistem pengelolaan sumber daya yang dinamis secara ekologis dengan penanaman pepohonan di lahan pertanian 14
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember atau padang penggembalaan untuk memperoleh berbagai produk berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi semua pengguna lahan. Sistem agroforestri merupakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dirumuskan Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewenangan untuk mengelola di bidang kehutanan. Program ini bertujuan pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan dan stakeholder lainnya dengan menjalin kemitraan sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat dicapai dengan optimal diakses 3 Maret 2016). Secara umum kegiatan Perum Perhutani adalah memantapkan ketahanan perusahaan melalui usaha pelestarian manfaat sumber daya hutan, peningkatan keuntungan yang optimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam pengelolaan hutan khususnya di Pulau Jawa dan Madura, Perum Perhutani mengikutsertakan masyarakat desa sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang padat karya, misalnya salah satu bentuk kegiatannya adalah Program Perhutanan Sosial (PPS). Program ini dirintis pada tahun 1986 yang berasal dari program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di tahun 1982. Tujuan umum Program Perhutanan Sosial menurut Pamulardi (1994:121) adalah membina kemampuan dan keterampilan penduduk sekitar hutan agar dapat meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk memperoleh manfaat yang optimal dari lahan hutan, sehingga tercapainya kualitas kehidupan dan lingkungan yang terjamin. Salah satu upaya Perum Perhutani untuk kesejahteraan masyarakat melalui program pemanfaatan kawasan hutan untuk pertanian yang disebut wanatani atau agroforestry berdasarkan Permen P.8/Menhut-II/2013 mengenai Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi yang membahas pemberdayaan masyarakat desa hutan. 15 secara
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Mahendra (2009:101) menjelaskan dalam sistem penanaman tumpang sari, petani/pesanggem diberi izin untuk menanam tanaman semusim (palawija) di antara larikan tanaman kehutanan (pohon) sebagai tanaman pokok selama kurun waktu 2 sampai 3 tahun dengan kewajiban merawat tanaman pokok dengan baik. Adanya tumpang sari sebagai penerapan agroforestri ditujukan sebagai penunjang ketahanan pangan. Lahan pertanian yang berkurang akibat konversi lahan untuk pemukiman menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Metode tumpang memaksimalkan lahan hutan yang tidak hanya menghasilkan kayu tetapi juga memproduksi bahan makanan. Tanaman pertanian yang menjadi tanaman selingan dalam lahan tumpang sari menurut Poerwowidodo (1991:8) harus memiliki persyaratan antara lain: a) berumur lebih pendek dari umur tanaman pokok, b) tidak menjadi pesaing tanaman pokok terhadap pemenuhan kebutuhan, c) menguntungkan pertumbuhan tanaman pokok, dan d) teknologi budidayanya tidak merangsang penciptaan lingkungan yang merugikan pertumbuhan tanaman pokok. BKPH Sukun sebagai salah satu unit KPH Madiun menerapkan sistem agroforestri di lahan hutan kayu putih menggunakan metode tumpang sari yang merupakan aplikasi dari agroforestri. Pesanggem menanam tanaman palawija yang memiliki masa panen pendek berdampingan dengan tanaman kayu putih yang merupakan tanaman jangka panjang. Jangka penggunaan lahan tumpangsari di hutan kayuputih BKPH Sukun memiliki perbedaan dengan lahan tumpang di hutan kayu pada umumnya. Hal ini dikarenakan kayuputih merupakan jenis tanaman perdu yang pertumbuhan akarnya tidak terganggu dengan adanya tanaman pertanian di sekitarnya. 2.3 Modal Sosial Suatu kelompok masyarakat memiliki potensi sosial budaya yang dapat difungsikan untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu dan sebagai penunjang pembangunan. Potensi sosial atau disebut juga modal sosial yang dimiliki masyarakat merupakan kemampuan kelompok masyarakat dalam mengorganisir diri 16 sari
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember untuk pencapaian tujuannya. Menurut Suharto (2007) modal sosial yang diartikan sebagai sumber yang timbul dari hasil adanya interaksi dari orang - orang di dalam suatu komunitas. Modal sosial dibuat dari kewajiban sosial atau koneksi dan dapat dipertukarkan (convertible), pada kondisi tertentu, menjadi modal ekonomi Putnam dalam Maarif (2011:18) mengaitkan modal sosial yang merujuk pada ciri - ciri organisai sosial yang di dalamnya terdapa kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat mengembangkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan - tindakan koordinatif. Kapital sosial menurut Dekker dan Uslaner dalam Maarif (2011:37) merupakan nilai dari jaringan yang mengikat orang - orang tertentu (bonding), menghubungkan berbagai orang berbeda dengan norma resiprosikal (bridging), dan melakukan relasi eksternal (linking). Hal ini senada dengan pendapat Aiyar dalam Adi (2013:258) yang menjelaskan interaksi modal sosial terdiri dari tiga model, yaitu bonding, bridging, dan linking. Pertama, bonding merupakan pengelompokan individu-individu dan terdapat suatu ikatan yang kuat atau disebut juga perekat sosial. Kedua, bridging adalah interaksi sosial yang dilakukan secara horisontal oleh warga/kelompok dalam komunitas dengan warga/kelompok lain di luar lingkup komunitas atau relasi yang menjembatani dengan individu/kelompok lain. Ketiga, linking merupakan interaksi sosial ketika individu/kelompok berinteraksi secara vertikal dengan pihak lain yang memiliki power atau otoritas yang lebih tinggi misalnya pemerintah, organisasi formal kemasyarakatan/politik, dan institusi bisnis, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Manusia memiliki dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Terkait dengan pemenuhan kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada upaya pemenuhan kepentingan individu, memerlukan bantuan individu atau kelompok lain guna mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan sumber daya 17
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 18 individu terbatas, dengan berhimpun maka kekurangan individu mampu ditutupi dengan sumber daya anggota lain dalam suatu jaringan. Hal ini yang mendasari terbentuknya kelompok sosial dan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat sistem yang kompleks, di dalamnya terdiri dari suatu hubungan - hubungan antar entitas menghasilkan interaksi, norma dan nilai yang mengatur pola interaksi, adanya struktur dan peran sosial yang menjadi pembagi tugas pokok dan fungsi dari setiap elemen di dalamnya, serta adanya pranata sosial yang mengatur distribusi kebutuhan setiap anggota masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan setiap individu maupun kelompok sosial menimbulkan konsep modal sosial. Coleman (2010:418) mengatakan modal sosial melekat pada struktur relasi di antara orang dan di kalangan orang, dimana letak modal sosial bukan pada individu atau alat produksi fisik. Kecenderungan individu yang berkelompok dan segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur - unsur utamanya seperti kepercayaan, hubungan timbal-balik, dan aturan - aturan kolektif dalam suatu masyarakat dan melahirkan konsep modal sosial. Relasi yang terjalin antara Perhutani dan petani gurem bermula dari "sumber daya diri". Lahan kayuputih yang digunakan sebagai lahan tumpangsari milik Perhutani BKPH Sukun bisa dimanfaatkan petani gurem yang tidak memiliki lahan atau memiliki keterbatasan lahan pertanian. Sedangkan petani memiliki kemampuan untuk mengolah lahan. Hubungan kausal atau timbal-balik terjadi ketika kedua belah pihak memiliki suatu hal yang bisa ditawarkan. Perhutani menyediakan lahan bagi petani gurem untuk digarap. Petani menggarap lahan dan memiliki kewajiban merawat tanaman komoditas Perhutani sebagai umpan-balik (feedback) atas penyediaan lahan oleh Perhutani. Modal sosial menunjang petani gurem untuk mendapatkan hak kelola lahan tumpangsari sehingga meningkatkan produktivitas. Petani gurem memanfaatkan relasi yang terbangun dengan anggota LMPSDH sehingga dapat membantu petani
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 19 gurem untuk menjadi anggota LMPSDH sebagai syarat pokok menjadi pesanggem atau pengelola lahan tumpangsari. Modal sosial yang terbangun dengan salah satu anggota LMPSDH berasal dari bonding suatu masyarakat yang sama antara petani dan anggota LMPSDH tersebut. Dengan demikian, relasi tersebut yang menjembatani kepentingan petani dengan Perhutani. Berbicara mengenai suatu masyarakat, tidak lepas dari sistem yang kompleks sebagai hal yang menyusun interaksi - interaksi di dalamnya. Buckley dalam Ritzer (2007: 238) mengatakan bahwa sistem secara umum dideskripsikan sebagai susunan elemen-elemen atau komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan didalam jaringan kausal sedemikian rupa sehingga masing- masing komponen dikaitkan dengan setidaknya beberapa komponen lain dalam cara yang kurang lebih stabil di dalam periode waktu. Dalam suatu jaringan, terdiri dari beberapa sistem, antara lain sistem mekanik yang kesinambungannya didasari transfer energi, sistem organis yang kesinambungannya didasari oleh pertukaran informasi, dan sistem sosiokultural yang bersifat purposif dan mengejar tujuan karena itu sistem menerima umpan balik (feedback) dari hubungan yang terjalin agar mereka terus bergerak mencapai tujuan. Hasbullah dalam Inayah (2012) menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam modal sosial antara lain partisipasi, resiprositas, kepercayaan, norma sosial, nilai, dan tindakan proaktif. Unsur - unsur modal sosial tersebut merupakan komponen yang menyusun sekaligus berfungsi memperkuat kapital sosial dalam suatu masyarakat. 2.3.1 Partisipasi (Participation) Pembahasan mengenai partisipasi berkaitan dengan subjek yang terlibat. Dalam suatu interaksi sosial, partisipasi subyek - subyek yang terlibat di dalamnya. Partisipasi dari pihak - pihak yang ada dalam suatu relasi dibutuhkan agar interaksi dapat terjalin dengan baik. Adanya keikutsertaan subyek - subyek tersebut dapat memunculkan pertukaran ide dan informasi sehingga dapat mengembangkan relasi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember tersebut. Burt (Ritzer 2007: 384) mengemukakan bahwa ikatan antara aktor umunya simetris, baik kadar maupun intensitasnya. Aktor memasok dengan sesuatu yang berbeda (kapital pribadi atau kapabilitas diri). Hasbullah dalam Inayah (2012) menjelaskan partisipasi sebagai kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, dilakukan atas dasar kesukarelaaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan keikutsertaan dari anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang berkesinambungan akan mempengaruhi seberapa kuat modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Keikutsertaan anggota masyarakat diperlukan untuk pertukaran daya diri, ide, serta informasi sehingga dapat mengembangkan jaringan modal sosial. 2.3.2 Pertukaran Kebaikan (Reciprocity) Adanya pertukaran tersebut menjadikan kepentingan individu atau golongan menjadi kepentingan bersama. Homans dalam Scott (2012:244) mengkonsepkan hubungan transaksional atau pertukaran dimana tidak ada pola interaksi yang muncul atau bertahan jika semua partisipan atau elemen yang terlibat dalam interaksi tidak mendapat keuntungan. Proses keluar-masuk ke dalam hubungan pertukaran akan terus berlanjut hingga pada titik ketika seluruh anggota atau partisipan mampu menyetarakan profit yang terjamin dalam sebuah hubungan dan profit yang dapat diperoleh dari tindakan alternatif yang tersedia. Profit di sini bukan sebatas yang bersifat finansial. Melainkan cinta, pengakuan, loyalitas, pengakuan, dukungan politik, dan pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi tersebut sebagai imbalan. Emerson dalam Scott (2012:245) menyatakan bahwa pentingnya daya tawar yang dihasilkan dari ketergantungan individu-individu yang terdapat dalam interaksi terhadap individu lainnya sehingga membentuk keterlibatan mereka dalam pertukaran sosial. Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu 20
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Hasbullah dalam Inayah (2012) menjabarkan bahwa pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. 2.3.3 Kepercayaan (Trust) Putnam dalam Inayah (2012) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Sedangakan Fukuyama dalam Maarif (2011:167) berpendapat modal sosial berakar teroritik kuat dengan kepercayaan. Dalam segala bentuk kerja sama, terdapat kepercayaan antara kedua belah pihak. Interaksi yang berlangsung lama antara individu maupun kelompok menghasilkan suatu bentuk reputasi menjadi dapat dipercaya. Coleman (2010:241) menyebutkan ada tiga pola relasi kepercayaan; pertama hubungan kepercayaan bersama antara trustor (pemberi kepercayaan) dan trustee (yang dipercaya), kedua hubungan trustor dan trustee yang melibatkan perantara kepercayaan, dan ketiga kepercayaan pihak ketiga. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. 21
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.3.4 Social Norms atau Norma Sosial Herimanto dan Winarno (2011:130) menjelaskan norma merupakan perwujudan dari adanya nilai, karena nilai menjadi sumber bagi norma. Norma atau kaidah merupakan bentuk konkret dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. Keberadaan norma dalam suatu tatanan masyarakat diciptakan secara sengaja, yang mana pihak - pihak yang mempertahankan suatu norma merasa diuntungkan ketika mematuhinya dan merugi jika melakukan tindakan yang berlawanan dengan norma yang berlaku. Coleman (2010:367) mendefinisikan keberadaan norma sebagai kondisi di mana hak kontrol atas tindakan seorang yang ditetapkan secara sosial tidak dipegang oleh pelaku tersebut melainkan oleh pelaku - pelaku lain. Pada suatu sistem norma terdapat peraturan yang mengontrol perilaku pihak - pihak yang ada dalam cangkupan norma tersebut. Kontrol tersebut berupa sanksi yang berupa imbalan atas kepatuhan terhadap norma atau hukuman bagi yang melanggar. Keberadaan sanksi mencegah tindakan yang merugikan bagi pihak - pihak yang ada dalam wilayah berlakunya norma tersebut. 2.3.5 Nilai (Values) Pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial, perilakunya dipengaruhi oleh nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat tempatnya bersosialisasi. Menurut Tumanggor (2012:139) nilai yang mempengaruhi tersebut berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas, maupun estetika yang berhubungan dengan 22
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember keindahan. Etika merupakan kumpulan dari sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang kemudian menjadi pedoman anggota masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Daroeso dalam Herimanto (2011:128) mendefinisikan nilai merupakan suatu realitas yang abstrak, bersifat normatif (keadaan yang seharusnya, ideal, diinginkan), dan berfungsi sebagai daya dorong manusia. Hasbullah dalam Inayah (2012) mengartikan nilai sebagai sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang mendasar dalam kebudayaan, karena nilai tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola kultural. 2.3.6 Tindakan Proaktif (Proactive action) Loury dalam Coleman (2010:415) memaknai modal sosial sebagai relasi sosial yang terbentuk ketika sumber - sumber individual dari individu - individu di dalamnya terkumpul dan melekat pada relasi sosial tersebut. Setiap individu memiliki kapabilitas masing - masing yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya yang menjadi sumber diri. Pertukaran sumber diri tersebut yang akan melengkapi kebutuhan dari individu yang terlibat di dalam interaksi modal sosial di dalamnya. Guna mencukupi kebutuhan akan sumber yang tidak ada dalam interaksi modal sosial di komunitas maupun masyarakatnya, anggota masyarakat tersebut meluaskan jaringan modal sosialnya dengan memanfaatkan jaringan - jaringan yang dimiliki di luar kelompok modal sosialnya. Hasbullah dalam Inayah (2012) menjelaskan tindakan proaktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku 23
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu mapun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat. 2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial Konsep awal dari kesejahteraan berawal dari amal (charity) dan kedermawanan (filantrophy). Friedlander dalam Adi (2013:4) mengemukkan undang-undang kemiskinan di Inggris yang dikenal sebagai Elizabethan Poor Law di tahun 1601 menjadi cikal bakal ilmu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri memiliki beberapa makna, antara lain: 1. Keadaan sejahtera (well-being) Menurut Midgley dalam Adi (2013:23) kesejahteraan sosial merupakan keadaan sejahera dimana tiga unsur terpenuhi, yaitu; (1) masalah-masalah sosial dapat dikendalikan. (2) individu-individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan baik. (3) tersedianya kesempatan untuk maju yang luas. Sedangkan Suharto (2009:3) berpendapat bahwa suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. 2. Pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan proses/usaha yang terencana Menurut Suharto (2009:3) kesejahteraan sosial merupakan proses maupun usaha terencana yang dilakukan oleh lembaga swasta atau negara yang bertujuan untuk meningkatkan dengan kualitas kehidupan dengan memberikan pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 24 ide,
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 25 2009). Sesuai yang tertulis dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa: " Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial." 3. Kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pengembangan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat (Adi, 2013:19). Midgley dalam Adi (2013:20) berpendapat bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan yang membahas metodologi yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pemaksimalan anggota masyarakat untuk berkembang guna peningkatan kualitas hidup Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. lni berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2009:3). Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (goal) dari suatu kegiatan usaha kesejahteraan sosial guna mencapai taraf kehidupan sejahtera. Penjelasan mengenai konsep kesejahteraan sosial terdapat pada Undang-Undang Rl Nomor 11 tahun 2009 tentang
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 26 Ketentuan Umum Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai: "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Upaya terwujudnya kesejahteraan sosial salah satunya melalui pemberdayaan. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata "power" yang berarti kuasa. Pengertian dari kekuasaan tidak terbatas definisi politis, namun kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesempatan atau akses-akses terhadap sumber daya yang digunakanh melalui pembuntuk mencapai kualitas hidup yang baik. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c)
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 27 berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sistem penggarapan lahan Perhutani berbasis pemberdayaan masyarakat melalui lahan penanaman bahan baku kayuputih milik Perhutani menggunakan metode agroforestry atau pemanfaatan lahan hutan untuk pertanian dengan sistem lahan tumpang sari yang ditujukan kepada petani gurem. Hal ini diharapkan petani gurem mendapatkan lahan untuk bercocok tanam guna meningkatkan produktivitasnya untuk kesejahteraan hidupnya. Perhutani sebagai pihak yang memiliki sumberdaya membantu petani gurem untuk menjangkau sumber daya produktif berupa lahan bertani guna diolah tanpa pungutan biaya dengan syarat petani pengguna lahan merawat serta tanaman komoditas Perhutani yaitu kayuputih. 2.5 Kajian Penelitian Terdahulu Kajian terhadap penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau landasan kerangka berfikir untuk mengkaji fenomena yang menjadi objek suatu penelitian. Selain itu kajian penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai informasi tambahan suatu penelitian yang membahas tema yang sama. Dengan demikian, penelitian dapat mengembangkan pengetahuan. Selain itu dengan adanya tinjauan penelitian terdahulu, dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 28 Tabel 2.1 Research Gap Sasaran Telaah Judul Penelitian 1 Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan Penelitian yang Ditelaah 2 Kelayakan Studi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (MPSDH) dan Perum Perhutani 3 Investasi Analisis Permodelan Lahan Hutan dengan Sistem Agroforestri Landskap Tahun penelitian Keluaran lembaga Pertanyaan penelitian 2011 Sosial Pusat Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 1. Peran agroforestry dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat/petani sekitar hutan. 2009 Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya 1. Pelaksanaan PHBM program antara MPSDH Wonorejo dengan Sukun RPH (Perum Perhutani KPH Madiun)Indragiri Hilir. 2013 Universitas Samarinda 1. Bagaimana finansial 2. Bagaimana ekonomi pengembangan lahan hutan dengan sistem agroforestri landskap strategi analisis 2. Kelayakan finansial usaha Perhutani dalam memproduksi daun kayu putih 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan di pesanggem dalam mengikuti pungut kegiatan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 29 Temuan Dalam implementasi agroforestry terdapat kendala di aspek teknis dan sosial. Aspek teknis sarana adalah produksi dan modal (fasilitas subsidi benih dan pupuk) dari Dinas Pertanian bentuk sebagai kontribusi nyata. Pada kendala aspek sosial adalah sosialisasi program untuk masyarakat hutan dan mengubah perilaku masyarakat. Kualitatif daun kayu putih Banyak masyarakat belum yang tentang mengerti PHBM serta banyak MPSDH yang belum program memiliki kerja secara benar Perum sehingga Perhutani dan masyarakat anggota hendaknya meningkatkan usaha pengelolaan hutan, kelestarian demi dan hutan kedua keuntungan belah pihak. Secara finansial, semua jenis permodelan lahan untuk layak hutan diusahakan karena mempunyai nilai IRR of (Internal Return) lebih besar dari nilai MAR (Minimum Accestability Rate) Rate yang Metode Penelitian terdahulu yang menjadi acuan Keunggulan penelitian Widiarto Zulaifah Febryantini (2010) (2004), (2006), Menggambarkan kebijakan untuk agroforestry ketahanan pangan melalui penanaman komoditas bernilai tinggi Kuantitatif metode purposive dan Rahman Agustina (2008) (2004), Menguji kelayakan program PHBM dan logit analisis tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan pemungutan pesanggem berpengaruh signifikan kegiatan yang Kuantitatif metode dokumentasi Tidak disebutkan dengan telaahan Menganalisis finansial pengelolaan agroforestri menganalisis ekonomi lahan pengembangan hutan dengan sistem agroforestri landskap. secara jenis sistem dan strategi adalah
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 30 Persamaan dengan penelitian ini Perbedaan dengan penelitian ini Menggambarkan model pemberdayaan petani sekitar hutan melalui pengembangan agroforestry Memfokuskan program deskripsi agroforestry sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan pengetahuan pesanggem terhadap program PHBM Menggambarkan program sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan PHBM upaya sekitar mendeskripsikan kegiatan menganalisis finansial kelayakan dan Perhutani menganalisis faktor- keaktifan faktor dalam pesanggem kegiatan pungut. PHBM, Menggambarkan sebagai agroforestri ajang pemberdayaan masyarakat petani dan pelestarian sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan daerah pedesaan di dalam dan sekitar hutan. Memfokuskan kajian pengelolaan agroforestri pada jenis lahan finansial 2.6 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir dalam suatu penelitian disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna menyusun hipotesis. Hal ini berguna untuk menjelaskan arah penelitian sehingga tujuan penelitian sesuai dengan fokus kajian. Kerangka berfikir penelitian bertujuan mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial petani gurem dalam memanfaatkan lahan pinjam-pakai milik Perum Perhutani yang digunakan untuk bertani sehingga petani mampu memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kesejahteraan hidup. Adanya lahan agroforestry dengan pola tumpang sari di lahan kayu putih mampu meningkatkan perekonomian
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember petani dengan peningkatan produktivitas komoditi pertanian sehingga petani bisa hidup sejahtera. Perum Perhutani sebagai lembaga yang berkewenangan dalam pengelolaan hutan memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa hutan yang diimplementasikan dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) berupa wana tani (agroforestry). Program wana tani dengan pola tumpangsari diterapkan pada lahan hutan kayuputih. Perhutani memberikan hak kelola lahan tersebut tanpa adanya biaya sewa lahan. Program dimanfaatkan petani gurem yang memiliki keterbatasan lahan untuk produksi. Guna mendapat hak kelola lahan tumpangsari milik Perhutani, petani gurem tidak dapat meminjam lahan tanpa bantuan dari pihak yang memiliki relasi yang baik dengan Perhutani. LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) yang merupakan paguyuban petani hutan atau pesanggem sekaligus mitra Perhutani. Pemanfaatan modal sosial yang dilakukan petani gurem berguna dalam mengupayakan hak kelola dan mempertahankan sekaligus memperkuat interaksi lahan tumpangsari antara petani, LMPSDH, dan Perhutani. Berdasarkan hasil interaksi modal sosial antara petani, LMPSDH, dan Perhutani, terdapat unsur - unsur modal sosial yang memperkuat interaksi di antara pihak yang terlibat dalam interaksi lahan tumpangsari. Berikut gambaran alur pikir penelitian berdasarkan bahasan fenomena penelitian: 31
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 32 Skema 2.2 Kerangka Berfikir Petani gurem LMPSDH Perum Perhutani a. Keterbatasan lahan b. Produktivitas minim c. Kurang sejahtera dalam ekonomi Agroforestry pola tumpangsari d. Peningkatan produktivitas petani e. Kesejahteraan ekonomi Unsur - unsur modal sosial yang memperkuat interaksi lahan tumpangsari: a. Hal yang mendasari partisipasi b. Bentuk resiprositas c. Kepercayaan dengan adanya konsensus berupa kontrak d. Tindakan proaktif Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Konsep Penelitian (sumber: diolah oleh peneliti, April 2016) Keterangan: : Interaksi penghubung modal sosial atau : hasil adanya interaksi : keterkaitan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 3. METODE PENELITIAN Penelitian ilmiah dilakukan sebagai upaya pengembangan pengetahuan. Penelitian merupakan pengamatan terhadap suatu fenomena dan dianalisis secara kausalitas terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Terdapat tiga unsur utama dalam penelitian. Pertama, logika penulis mengenai sistematika kerangka berpikir dalam penelitian. Kedua, teori sebagai pemaknaan dan penjabaran fenomena. Ketiga, metode penelitian digunakan sebagai alat yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam suatu penelitian, metode digunakan untuk uji validalitas ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang ilmu (Afifuddin, 2009:33). Hasil validasi akan menemukan indikator yang menguatkan kebenaran suatu pengetahuan atau sebaliknya menolak asumsi yang dibangun sebelumnya maupun hipotesisnya tertolak. 3.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini menganalisa modal sosial yang digunakan petani gurem Ponorogo dalam memanfaatkan akses lahan pinjam-pakai milik Perhutani untuk menunjang produktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapatdiamati, pendekatan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik). Penelitian metode kualitatif atau disebut dengan metode naturalistik dalam pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan digunakan menganalisa makna di balik fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai interaksi dan unsur - unsur modal sosia petani 33 ilmu
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember gurem dalam mengakses lahan pinjam-pakai milik Perhutani guna melakukan kegiatan produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini menekankan pada keluasan informasi untuk menganalisa dan mendeskripsikan permasalahan yang telah dijabarkan di bab pertama pada latar belakang. 3.2 Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014:21) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial lainnya atau dari waktu tertentu ke waktu yang lain, dapat menemukan pola-pola hubungan antar aspek sehingga dapat menemukan hipotesis dan teori. Metode deskriptif yang digunakan peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena yang dikaji yaitu upaya petani gurem dalam memanfaatkan akses lahan pinjam-pakai milik Perum Perhutani di wilayah Ponorogo untuk menunjang produktivitasnya dalam kegiatan bertani sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tercapai suatu keadaan sejahtera. 3.3 Penentuan Lokasi Penelitian Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti guna memfokuskan fenomena dan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sukun di bawah koordinasi Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Madiun, kantor BKPH Sukun berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena adanya fenomena yang relevan dengan topik yang akan dikaji peneliti. 34
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lokasi ini terdapat pabrik kayu putih di samping lahan hutan Sukun yang ditanami bahan baku produksi di pabrik. Lahan tanaman kayu putih inilah yang dijadikan lahan agroforestry Perhutani yang dipinjamkan tanpa biaya sewa kepada petani gurem tanpa batasan waktu. Berbeda dengan lahan tumpangsari pada hutan tanaman kayu seperti jati yang lahannya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jangka waktu tiga tahun setelah penanaman bibit. Hal ini dikarenakan pada tanaman kayu, akar tanaman akan tumbuh dan menghambat pertumbuhan tanaman pertanian. Sedangkan kayu putih merupakan tanaman perdu yang akarnya tidak menganggu pertumbuhan tanaman pangan pada lahan yang digunakan tumpangsari . Selain mendapat pinjaman lahan dari Perhutani, petani mendapatkan keuntungan dari jasa petik daun kayu putih yang dibayarkan pihak Perhutani pada masa pemungutan kayu putih. Hutan Sukun merupakan lahan paling produktif dibandingkan wilayah hutan lainnya di bawah kewenangan Perum Perhutani KPH Madiun. Pembatasan wilayah penelitin adalah Kecamatan Pulung karena sebagian besar luas wilayah hutan kayu putih berada di wilayah administratif Kecamatan Pulung. 3.4 Penentuan Informan Pada penelitian kualitatif, informan berkedudukan sebagai subjek penelitian. Moleong (2007:132) mendefinisikan informan sebagai orang-dalam pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Adanya informan berguna untuk membantu peneliti dalam pengumpulan data di lapangan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan agar peneliti memperoleh yang tepat dengan menyelidiki motivasinya, apakah subyek penelitian memiliki kepentingan terselubung atau tidak terhadap penelitian sehingga nantinya dapat mempengaruhi kemurnian data. Menurut Patton dalam Afifuddin (2009:88) terdapat dua teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Pertama, random probability sampling merupakan pengambilan sampel dari populasi secara random dengan memperhatikan 35
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember jumlah sampel agar sampel dapat digeneralisasikan dengan populasi. Kedua, purposive sampling merupakan pemilihan informan dengan cara dipilih berdasarkan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya. Berdasarkan fenomena yang menjadi bahan kajian, peneliti mennggunakan purposive sampling sebagai metode penentuan informan. Pada metode purposif, tidak ada batasan mengenai jumlah informan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data, penambahan subyek penelitian dihentikan jika penelitian telah mencapai data jenuh. Informan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu informan pokok dan informan tambahan. 3.4.1 Informan Pokok Informan pokok merupakan kunci awal peneliti untuk mengakses informasi terhadap objek kajian. Faisal dalam Sugiyono (2014:56) menyebutkan kriteria informan sebagai sampel awal antara lain: 1. Orang yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga informasi yang didapat merupakan hal yang dialami sendiri. 2. Orang yang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti. 3. Orang yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 4. Orang yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri. Kualifikasi penentuan informan dilakukan berdasarkan karakteristik informan yang ditentukan oleh peneliti. Penentuan karakteristik ini sebagai acuan bagi peneliti dalam menentukan informan untuk digali informasinya dan kemudian mendeskripsikan hasil pengolahan data dengan sebenar - benarnya. Adapun karakteristik informan pokok yang ditentukan oleh peneliti sebagai berikut: a. Memiliki keterkaitan yang erat dengan objek penelitian yang akan diteliti. 36
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember b. Merupakan petani pengelola lahan tumpangsari (pesanggem) di hutan kayu putih BKPH Sukun yang mengelola lahan lebih dari 10 tahun dan bukan anggota pendiri LMPSDH. c. Memiliki pengetahuan mengenai proses peminjaman lahan tumpangsari dan terlibat aktif dalam kegiatan di lahan tumpangsari d. Merupakan orang yang memiliki relasi atau menjadi penghubung petani yang ingin menjadi pengelola lahan tumpangsari dan Perhutani BKPH Sukun. Berdasarkan kriteria di atas, berikut deskripsi mengenai informan pokok dari pihak petani gurem dan salah satu pengurus LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) Kecamatan Pulung, yaitu: 1. Informan Wn Informan Wn merupakan petani usia 45 tahun dan tingkat pendidikan SMP yang mengelola lahan kayu putih sejak 2001 dan aktif mengikuti segala kegiatan di LMPSDH. Wn merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Pulung. 2. Informan Sp Informan Sp merupakan petani berusia 50 tahun dan tingkat pendidikan SR/SD yang mengelola lahan tumpangsari hutan kayu putih sejak tahun 1989. Informan Sp mengetahui perbedaan proses peminjaman lahan dari sebelum adanya LMPSDH hingga adanya LMPSDH. 3. Informan BU Informan BU merupakan ketua dari salah satu LMPSDH di Kecamatan Pulung. Boedi berusia 49 tahun dengan tingkat pendidikan SMA. LMPSDH yang diketuainya sering mendapatkan kunjungan dari pemerintah seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo karena hasil panen petani yang menjadi anggota di LMPSDH melimpah. 37
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 3.4.2 Informan Tambahan Keberadaan informan tambahan diperlukan sebagai sumber data yang mendukung data yang menguatkan fenomena yang dikaji di lapangan. Selain itu keberadaan informan tambahan berfungsi untuk pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari informan kunci. Informan tambahan yang dibutuhkan peneliti dalam kajian ini antara lain: 1. Kepala BKPH Sukun sebagai pihak Perum Perhutani yang memiliki kewenangan atas kebijakan lahan tumpangsari di hutan kayuputih. 2. Mandor sebagai pengawas penggunaan lahan oleh petani. Berikut adalah deskripsi informan tambahan yang diwawancarai selama penelitian yaitu: 1. Informan DH Informan DH merupakan Asper atau KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan, berusia 55 Tahun. DH bertugas di BKPH Sukun mulai tahun 1993 hingga sekarang. DH mengetahui implementasi program agroforestri dengan sistem lahan tumpangsari lahan kayu putih dan kebijakan lain seperti rencana operasional kegiatan di BKPH Sukun. 2. Informan Gm Informan Gm merupakan KRPH (Komandan Resort Polisi Hutan) atau disebut juga sebagai mantri hutan di wilayah hutan kayu putih Kecamatan Pulung. Gm berusia 50 tahun, bertugas di BKPH Sukun sebagai mantri hutan di lahan hutan kayu putih. Mantri hutan merupakan koordinator bagi mandor - mandor lain, seperti mandor pungut, mandor polisi, mandor tanam dan mandor persemaian. Mantri hutan mengetahui dan memahami prosedural peminjaman lahan kayu putih dan terlibat langsung di dalamnya, termasuk memberikan penyuluhan perawatan tanaman kayu putih kepada petani. 38
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Penentuan informan ini, berguna agar data yang diperoleh dapat terkumpul secara obyektif dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dipilihnya informan pokok dan informan tambahan tersebut, dikarenakan mereka adalah informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dengan kegiatan pengelolaan hutan kayu putih yang juga digunakan sebagai lahan tumpangsari pertanian sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 3.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Pentingnya teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada fenomena yang menjadi objek kajian dan akan mempengaruhi hasil dari proses penelitian yang dilakukan dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dianggap sesuai dan tepat antara lain : 3.5.1 Observasi Observasi merupakan hal yang mendasar dalam ilmu pengetahuan. Data dalam suatu penelitian diperoleh dari hasil observasi. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan makna di balik perilaku tersebut. Menurut Spradley dalm Sugiyono (2014:68) observasi dalam suatu penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 1. Observasi lokasi dan fisik tempat suatu lokasi itu berlangsung. 39
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2. Observasi aktor atau manusia-manusia pelaku yang menduduki status atau memainkan peran tertentu. 3. Kegiatan atau aktifitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsungnya situasi sosial. Pada penelitian ini, observasi dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi pasif. Artinya peneliti melalukan observasi secara langsung namun tidak ikut langsung terlibat dengan kegiatan yang dilakukan informan contohnya saat informan bertani dan melakukan perawatan lahan tumpangsari . Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui catatan- catatan dan keterangan yang diperoleh dari informan, berkaitan dengan pengelolaan lahan agroforestri metode tumpangsari di hutan kayu putih. Observasi yang dilakukan sebatas membaur dan mengamati kegiatan yang dilakukan informan agar mendapatkan hasil pengamatan yang baik. 3.5.2 Metode Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan bertukar informasi terhadap narasumber yang dianggap mengetahui fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan laporan tentang diri (self-report) pada pengetahuan terhadap fenomena, ataupun intreprestasi terhadap situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemulan melalui observasi. Adapun beberapa macam wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:72), yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap respoden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, 40
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. b. Wawancara Semiterstruktur Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-deep interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingakan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penelitti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. jenis c. Wawancara tak berstruktur Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengakap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti. Pada kajian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan lalu dikemas dalam bentuk tabel reduksi untuk memudahkan proses analisa data. Pemilihan metode wawancara semiterstruktur ini, dikarenakan dalam melakukan wawancara bukan sekedar proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi saja melainkan juga untuk mendapatkan kesan langsung dari informan, baik pada informan pokok maupun informan tambahan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari informan dan menilai kebenaran jawaban yang diberikan informan, dan wawancara ini bersifat kondisional atau sesuai dengan keadaan di lapangan. Proses ini memungkinkan peneliti menggali data selengkap- lengkapnya dan menghasilkan percakapan yang nyaman dan peneliti dapat melihat ataupun ikut serta apa yang dilakukan oleh informan dan menjelaskan secara objektif 41
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember mengenai prosedur pengelolaan lahan agroforestri dan modal sosial yang terbangun dalam interaksi tersebut. Proses kegiatan ini dilakukan di tempat kerja dan di rumah informan dan diharapkan data yang diperoleh semakin terfokus, rinci dan jelas. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang metode wawancara yang digunakan di atas, maka berikut ini proses wawancara dan tujuan melakukan wawancara yang dipaparkan oleh peneliti berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pokok maupun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu: a. Informan Wn Wawancara terhadap informan Wn dilakukan pada tanggal 9 April 2016, pukul 19.00 WIB di kediamannya. Waktu ini dipilih karena informan dalam keadaan senggang dan tidak mengganggu kegiatan bertani di lahan tumpangsari . Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai lahan hutan kayu putih yang difungsikan juga sebagai lahan tumpangsari . Informan Wn menghidangkan teh sembari menceritakan awal mula menjadi petani hutan atau pesanggem di hutan kayu putih, kemudian informan menjelaskan hak dan kewajiban pesanggem. Informan juga menjelaskan secara terperinci mengenai adanya LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) yang baru dibentuk tahun 2004, proses pendaftaran pesanggem di LPMSDH , dan kegiatan yang ada di LMPSDH serta manfaat yang didapatkan selama menjadi pesanggem di hutan kayu putih. b. Informan Sp Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2016 pukul 13.00 WIB bertempat di kediaman informan Sp. Waktu ini dipilih berdasarkan kesepakatan informan Sp dan peneliti selepas informan Sp pulang dari sawah dan dalam keadaan senggang serta santai. Peneliti memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangan untuk menggali informasi 42
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 43 mengenai pesanggem di lahan hutan kayu putih. Informan Sp menghidangkan teh lalu memaparkan informasi mengenai awal menjadi pesanggem di tahun 1989 hingga saat ini, pekerjaan apa yang dilakukan sebelum menjadi pengelola lahan tumpangsari , keberadaan LMPSDH dan kegiatan di dalamnya serta perbedaan pengelolaan lahan tupang sari sebelum adanya LMPSDH sebagai mitra Perhutani sekaligus paguyuban pesanggem, kewajiban dan hak pesanggem termasuk sangsi yang diberikan Perhutani jika pesanggem tidak mentaati perjanjian yang ditulis, serta manfaat setelah menjadi pesanggem. c. Informan BU Wawancara terhadap informan BU dilakukan pada tanggal 8 Mei 2016 pukul 19.00 di kediaman informan BU. Waktu tersebut dipilih karena informan dalam keadaan senggang dan santai sehingga tidak mengganggu kegiatan informan dan sesi wawancara dapat berjalan nyaman. Pada awal sesi, peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai adanya LMPSDH dan fungsi serta peran terhadap pengelolaan lahan tumpangsari di hutan kayu putih. Sebelum memasuki pertanyaan inti, informan menanyakan seputar diri informan, pekerjaan dan kegiatan informan BU, kemudian informan menjelaskan secara lugas mengenai pekerjaan dan kegiatannya. pada pertanyaan inti, informan BU memaparkan penjelasan sembari menghidangkan teh mengenai awal didirikannya LMPSDH yang diberi nama Wonorejo yang mengkoordinasi pesanggem area Desa Sidoharjo, visi - misi, tugas dan peran, struktur serta hak dan kewajiban anggota LMPSDH. Wawancara kedua dilakukan seminggu kemudian pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 19.00 di kediaman informan BU. Pada sesi wawancara ini informan menjelaskan kegiatan yang ada di LMPSDH juga adanya koordinasi bersama mandor dalam memberikan penyuluhan terhadap
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember pesanggem. Pada sesi wawancara ini, informan BU memperkenalkan sekretaris LMPSDH, WK yang juga memberikan keterangan tentang adanya pertemuan rutin LMPSDH dengan anggota - anggota serta adanya kunjungan dari presiden dan gubernur Jawa Timur akhir tahun lalu di LMPSDH Wonorejo. Informan BU menambahkan keterangan adanya bantuan pupuk subsidi dari Dinas Pertanian yang dijual di koperasi LMPSDH. d. Informan DH Wawancara terhadap informan DH dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB di kantor BKPH Sukun berdasarka kesepakatan informan dan peneliti. Wawancara yang dilakukan di kantor BKPH Sukun pada waktu sekian dipilih karena informan dalam keadaan santai meskipun pada jam kantor, sehingga suasana wawancara berjalan nyaman dan tidak mengganggu aktivitas informan. Pertemuan diawali dengan perkenalan diri oleh peneliti dan menjelaskan tujuan kedatangan untuk memperoleh informasi mengenai program agroforestri dengan sistem tumpangsari di hutan kayu putih serta relasi yang terbangun pada pihak - pihak yang terlibat di dalamnya. Informan memaparkan secara lugas dan rinci mengenai profil BKPH Sukun yang berada di bawah koordinasi KPH Madiun, struktur BKPH Sukun termasuk posisi yang diduduki informan saat ini, dan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di BKPH Sukun yang terimplementasi pada adanya LMPSDH di tahun 2004, sebelumnya ada KTH (Kelompok Tani Hutan) yang dibina langsung oleh mandor Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 11.00 WIB di kantor BKPH Sukun. Pemilihan waktu wawancara pada jam tersebut merupakan anjuran informan DH karena mendekati waktu istirahat siang sehingga para pegawai termasuk Mantri hutan dan mandor 44
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember berkumpul di kantor. Sembari memperkenalkan satu - persatu pegawai di BKPH Sukun, informan menjelaskan tugas masing - masing pegawai di dalam struktur BKPH Sukun. Informan juga menjelaskan secara terperinci mengenai terbentuknya LMPSDH mewakili setiap desa sebagai wujud program PHBM , peta lahan hutan di bawah naungan BKPH Sukun dan proses pengajuan hak kelola oleh calon pesanggem. e. Informan Gm Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 10.00 di kantor BKPH Sukun. Wawancara terhadap informan Gm dilakukan pada saat informan sedang menyetorkan laporan bulanan di kantor dan dalam keadaan senggang sehingga tidak mengganggu aktivitas informan. Pada awal sesi, peneliti memaparkan maksud wawancara terhadap Gm untuk memperoleh informasi mengenai tugas dan peran mandor. Informan Gm memaparkan dengan lugas dan terperinci mengenai tugas, peran, dan kegiatan mandor di hutan kayu putih, termasuk kegiatan memberikan penyuluhan perawatan tanaman kayu putih terhadap pesanggem serta keterlibatan mandor dalam mengurus perpindahan atau pergantian pesanggem di lahan tumpangsari . Informan menawarkan kepada peneliti untuk melihat langsung kegiatan mandor di pos pemantaun pada sesi wawancara selanjutnya. Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 07.00 di pos pemantauan sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan informan di pertemuan sebelumnya. Waktu yang ditentukan dipilih karena pada saat pagi beberapa pesanggem berdatangan dan bertandang ke pos untuk berinteraksi dengan mandor sebelum menuju ke petak garapan masing - masing. Peneliti dapat melihat interaksi antara pesanggem dan mandor serta kegiatan mereka. Sembari menunjukkan kegiatan di lahan kayu putih, informan Gm menjelaskan prosedur peminjaman lahan termasuk adanya 45
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 46 perjanjian tanaman antara pesanggem dan Perhutani serta perjanjian antara LMPSDH dan Perhutani. Informan Gm memberikan penjelasan mengenai perbedaan tumpangsari di lahan hutan kayu putih dengan hutan kayu seperti kayu jati. 3.5.3 Metode Dokumentasi Dalam suatu penelitian dokumen digunakan sebagai data yang mendukung analisa terhadap fenomena dan objek yang diteliti. Sugiyono (2014:82) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian dengan metode kualitatif, penggunaan dokumen sebagai data sekunder yang memperkuat permasalahan yang sedang diteliti. Moleong (2007:217) berpendapat penggunaan dokumen dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahakan meramalkan. Metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pencatatan terhadap data yang didapat melalui pencatatan hasil wawancara, foto, telaah literatur dan dokumen yang dapat digunakan sebagi penunjang yang menjelaskan data di lapangan yang relevan dengan objek kajian peneliti. Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti ialah: foto ketika wawancara berlangsung, foto lokasi penelitian, hasil rekaman dan catatan hasil wawancara, serta dokumen - dokumen tertulis. Dokumentasi profil dan data - data tertulis sebagian didapatkan melalui kantor kecamatan Pulung, kepala tata usaha BKPH Sukun dan pengurus LMPSDH selaku pemegang arsip terkait pengelolaan lahan agroforestri dengan metode tumpangsari di hutan kayu putih dan profil lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi lainya diambil oleh peneliti selama melakukan penelitian. Tahap pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah berbagai
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dokumentasi resmi ataupun dokumen lainya yang mampu menjelaskan data-data yang ditemukan di lapangan. 3.6 Teknik Analisis Data Analisis data menurut Afifuddin (2009:159) merupakan analisis yang berdasarkan pada hubungan sematis antar konsep (variabel) yang diteliti. Ini bertujuan agar peneliti dapat memaknai hubungan antar variabel-variabel sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Stanback dalam Sugiyono (2014:88) menjelaskan analisis data sebagai hal kritis dalam proses penelitian kualitatif sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Dalam penelitian ini menggunakan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data mentah yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian dilapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis dilakukan dengan bersamaan proses data. Banyak cara untuk memproses data agar terdapat nilai validitas antara lain adalah transkip data. Jadi hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diubah menjadi tulisan verbatim, setelah itu penulisan melakukan pengkodingan dari transkip yang telah dibuat. Penulis akan mengkategorisasikan data untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam suatu kategori yang sama. Sebelum mendapatkan kesimpulan akhir penulis akan melakukan cross check terlebih dahulu dari data - data yang telah diperoleh penulis, terakhir adalah penyimpulan data. Menurut Irawan (2006 :76-80), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu: a. Pengumpulan Data Mentah Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Dalam melakukan tahapan ini, pengumpulan data mentah didapatkan penulis dari field note (catatan lapangan) mengenai informan pokok dan informan tambahan, 47
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember itu keadaan kantor pengumpulan data mentah juga didapatkan dari rekaman wawancara yang menggunakan handphone dengan informan pokok maupun informan tambahan, serta hasil foto-foto yang diambil mengunakan camera hand phone yaitu foto dengan informan. informan, keadaan wisma informan. Selain b. Transkip Data Pada tahap ini peneliti merubah catatan peneliti ke dalam bentuk tertulis (apakah itu berasal dari recorder yang ada didalam handphone atau catatan tulisan tangan) yang peneliti ketik pun persis seperti apa adanya (verbatim) dan tidak dicampur aduk dengan pendapat dan pikiran peneliti. c. Pembuatan Koding Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip, membaca dengan sangat teliti. Pada bagian - bagian tertentu dari transkrip, peneliti akan menemukan hal-hal penting yang kemudian akan diambil ""kata kunci"" nya. Kata kunci tersebut akan diberi kode. d. Kategorisasi Pada tahap kategorisasi data ini, penulis mulai mengkategorikan data-data yang sebelumnya diperoleh dari koding dari informan pokok serta informan tambahan, dengan menyederhanakan lagi data-data menurut kategorisasi masing-masing yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu: modal sosial petani gurem dalam memanfaatkan lahan agroforestry Perum Perhutani untuk kesejahteraan hidup. e. Penyimpulan Data Pada tahap ini, penulisan membuat kesimpulan sementara mengenai berbagai data-data yang diperoleh di lapangan berupa gambaran tentang modal sosial yang dibangun oleh petani gurem. f. Trianggulasi Trianggulasi adalah proses check dan rechek antara satu sumber data dengan sumber lainnya atau cross check dari satu tekhnik pada teknik lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan terjadi, pertama satu sumber senada (koheren) dengan sumber lain, kedua sumber satu berbeda dengan sumber data lainya, akan tetapi tidak harus bertentangan, ketiga satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya. Data yang diperoleh dari teknik observasi serta dokumentasi tidak koheren atau bahkan sebaliknya. Dalam proses trianggulasi data, penulis mengcrosscek sumber serta teknik yang diperoleh dari hasil wawancara antara masing-masing informan baik tambahan, serta informan pokok. Penulis juga mengcross check data hasil perolehan dengan beberapa tekhnik diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi berupa modal sosial petani gurem dalam memanfaatkan lahan agroforestry Perum Perhutani untuk kesejahteraan hidup. teknik wawancara dengan 48
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember g. Penyimpulan Data Akhir Ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sama langkah enam berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir diambil yakni ketika penulis merasa bahwa data sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya berarti tidak tumpang tindih data. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan akhir yang dirangkum dari proses keseluruhan analisis data, penulis membuat kesimpulan akhir dengan mengamati hasil data-data yang diperoleh dari informan serta data yang diperoleh dilapangan. Dengan demikian peneliti akan menggambarkan dan menganalisis dengan menggunakan data-data yang sudah dicari dari informan, dari pengumpulan data mentah, transkip data, reduksi data, penyimpulan data sementara, triangulasi dan penyimpulan data akhir yang merupakan hasil observasi maupun wawancara. 3.7 Teknik Keabsahan Data Pada penelitian sosial yang menggunakan metode penelitian kualitatif, kriteria terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Keabsahan data menurut Moleong (2007:321) didefinisikan sebagai konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dengan adanya keabsahan data, tidak akan terjadi bias data dan perbedaan dalam deskripsi situasi sosial pada laporan yang disusun peneliti dengan situasi sosial di lapangan. Afifuddin (2009:143) menjelaskan, dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut: 1. Keabsahan konstruk, mengenai suatu kepastian terhadap variabel yang diukur. Keabsahan ini dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat melalui proses triangulasi. Proses ini adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. 2. Keabsahan internal, yaitu konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan intrepretasi yang tepat. 49
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 3. Keabsahan eksternal, merupakan konsep atau derajad akurasi yang mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. 4. Keajegan, adalah konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan kembali. Konsep keajegan dalam penelitian kualitatif menekankan pada desain penelitian dan metode serta teknik pengumpulan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan proses triangulasi sebagai teknik kredibilitas atau keabsahan data. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan - perbedaan konstruksi fakta yang ada dalam kajian suatu penelitian selama peneliti mengumpulkan data tentang berbagai fenomena dan hubungan dari berbagai sudut pandang. Triangulasi menurut Sugiyono (2014:125) pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Patton dalam Afifuddin (2009:143) menyatakan terdapat tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. 1. Sumber data Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Cara yang dilakukan dalam triangulasi sumber data antara lain: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di publik dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 50
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2. Metode Pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 3. Teori Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Bungin (2012:265) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dalam penelitian ini menggunakkan ketiga triangulasi. Triangulasi sumber ketika mencari informasi di lapangan serta hasil penelitian yang disesuaikan dengan beberapa sumber dan dokumentasi untuk mendapatkan semua hasil penenelitian menggunakan triangulasi metode dengan beberapa metode yang sama kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan hasil penelitian yang jenuh kemudian hasil dari penelitian dianalisis menggunakan triangulasi teori, hasil penelitian tersebut senada dengan teori yang ditentukan kemudian menghasilkan semua analisis hasil. 51
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 5. PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, pokok pembahasan, tinjauan pustaka maupun hasil dari pembahasan. Maka pada bab terakhir ini penulis melakukan penarikan kesimpulan tentang pemanfaatan modal sosial yang dilakukan petani gurem untuk memperoleh hak kelola atas lahan agroforestri Perum Perhutani BKPH Sukun untuk kesejahteraan hidup di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada pemanfaatan modal sosial petani gurem, terdapat tahapan interaksi modal sosial sebagai berikut: Pada pemanfaatan modal sosial petani gurem untuk mendapatkan hak kelola, terdapat tahapan interaksi jaringan tumpangsari yang terdiri dari linking, bridging, dan bonding yang diuraukan sebagai berikut: 1. Tahapan linking merupakan proses awal petani memanfaatkan jaringan yang dimiliki terhadap anggota LMPSDH mendaftar menjadi anggota LMPSDH. Pada tahap ini petani gurem memanfaatkan jaringannya terhadap LMPSDH sebagai pihak yang memiliki sumber berupa relasi ke Perhutani. Sedangkan tahap bridging, LMPSDH menghubungkan kepentingan petani terhadap hak kelola kepada mantri atau mandor hutan sebagai pengawas pengelolaan lahan tumpangsari. 2. Tahapan bonding terjadi ketika Perhutani memberikan hak kelola lahan terhadap petani gurem dan menjadi pesanggem. Hal ini dikarenakan petani gurem yang menjadi pesanggem tersebut telah menjadi bagian dari kesatuan LMPSDH. Sebagaimana aturan Perhutani bahwa pengelola tumpangsari merupakan bagian/anggota LMPSDH. Unsur - unsur pembentuk modal sosial yang memperkuat relasi lahan tumpangsari antara lain: 92 lahan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 93 1. Partisipasi petani gurem untuk menjadi pesanggem dalam program lahan tumpangsari, yang mana partisipasi tersebut selain membantu menjangkau sumber ekonomi bagi petani juga sebagai bentuk keikutsertaan dalam pelestarian hutan. 2. Adanya resiprositas dari hubungan yang terjalin antara pesanggem, LMPSDH, dan Perhutani agar interaksi terus bergerak mencapai tujuan. 3. Nilai yang ada dalam interaksi lahan tumpangsari dimana pada interaksi tersebut bertujuan untuk pengelolaan lahan agar bermanfaat bagi seluruh pihak - pihak yang terlibat. 4. Norma yang berupa kontrak perjanjian tanaman mengenai aturan pengelolaan lahan tumpangsari. 5. Kepercayaan yang terbangun yang disebabkan selama interaksi tersebut berlangsung dan pihak - pihak pada jaringan sosial tersebut memberikan umpan positif dan tidak melanggar nilai maupun norma yang disepakati bersama. 6. Tindakan proaktif berupa menjalin relasi terhadap Dinas Perhutani untuk dapat mengakses bantuan berupa pupuk subsidi. 5.2 Saran Berdasarkan hasil temuan-temuan pokok pada penelitian menunjukkan modal sosial petani gurem dalam memanfaatkan lahan agroforestri Perum Perhutani untuk kesejahteraan hidup, studi deskriptif pengelolaan lahan kayu putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang diperoleh dan tujuan penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang bisa dikemukakan penulis, diantaranya adalah : 1. Peningkatan kerjasama antara LMPSDH dan pemerintahan desa yang tidak hanya terbatas dalam penandatangan pembentukan LMPSDH, namun juga membantu kontrol kegiatan lembaga bersama pesanggem.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2. Peningkatan kerjasama antara LMPSDH dengan Dinas Pertanian terkait penyuluhan mengenai penyuluhan tanaman pertanian mengenai metode penanaman dan perawatan tanaman pertanian guna meningkat kuantitas dan kualitas hasil pertanian. 3. LMPSDH mengkoordinir hasil panen pesanggem dan melakukan pemasaran hasil pertanian pesanggem guna mengendalikan harga hasil pertanian sehingga tidak mengalami penurunan yang berakibat pada rendahnya harga jual hasil pertanian yang menyebabkan kerugian pada pesanggem. 94
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR PUSTAKA Buku : Adi, Isbandi R. 2013. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Adi, Isbandi R. 2013. Kesejahteraan Sosial; Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Jakarta: Rajawali Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Coleman, James C. 2010. Dasar - Dasar Teori Sosial. Bandung: Nusa Media Herimanto & Winarno. 2011. Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jakarta: Bumi Aksara Hohnholz, Juergen H. 1993. Sosiologi Pertanian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP UI Koerniawati, Tatiek. 2010. Ekonomi Produksi Pertanian: Teori dan Aplikasi di Indonesia. Malang: Universitas Bawijaya Maarif, Syamsul. 2011. Bahan Ajar Sosiologi Kapital Sosial. Yogyakarta: Gress Publishing Mahendra, Fidi. 2009. Sistem Agroforestri dan Aplikasinya. Yogyakarta: Graha Ilmu Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pamulardi, Bambang. 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Poerwowidodo. 1991. Gatra Tanah dalam Pembangunan Hutan Tanaman di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers Profil Kecamatan Pulung. 2015. BPPD: Kabupaten Ponorogo. Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Scott, John. 2012. Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Soetrisno, Loekman. 1999. Pertanian pada Abad Ke-21. DIKTI Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama Tumanggor, Rusmin, dkk. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Peraturan Perundang-undangan : UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Peraturan Menteri No. P.8/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Jurnal Ilmiah : Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Semarang: Politeknik Negeri Semarang Malau, Roma dkk. 2013. Analisis Investasi Permodelan Lahan Hutan dengan Sistem Agroferestri Landskap. Samarinda: Universitas Mulawarman
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Mayrowani, Henny dan Ashari. 2011. Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Senoaji, Gunggung. 2012. Pengelolahan Lahan dengan Sistem Agroforestri oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. Bumi Lestari Suharto, Edi. 2007. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. Bandung Ulya, Husna Ni'matul. 2009. Studi Kelayakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (MPSDH) dan Perum Perhutani. Malang: Universitas Brawijaya Wibowo, Agung. 2007. Menumbuhkembangkan Modal Sosial Dalam Pengembangan Partisipasi Masyarakat. M'Power Internet: 2_5517332f813311cc669de39d (diakses 20 November 2015) (diakses 2 Januari 2016) (diakses 5 Januari 2016) / (diakses 3 Maret 2016)
LAMPIRAN A 1. Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember TAKSONOMI PENELITIAN 1.1 Pemanfaatan Modal Sosial Petani untuk Memperoleh Hak Kelola Lahan Lahan 1.1.1 Keberadaan LMPSDH Sebagai Pemilik Relasi (Linking) Sekaligus Penghubung (Bridging) Kepada Perhutani 1.1.2 Petani Gurem Penerima Hak Kelola Sebagai Kesatuan dari LMPSDH (Bonding) 1.2 Unsur - Unsur Modal Sosial yang Memperkuat Interaksi Lahan Tumpangsari 1.2.1 Bentuk Partisipasi Pesanggem 1.2.2 Resiprositas pada Interaksi antara Pihak - Pihak Terkait 1.2.3 Kepercayaan yang Terbangun dalam Interaksi Tumpangsari 1.2.4 Keberadaan Norma dalam Perjanjian Tanaman 1.2.5 Nilai dalam Interaksi Lahan Tumpangsari 1.2.6 Tindakan Proaktif Pesanggem dalam LMPSDH
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN B PEDOMAN WAWANCARA (Guide Interview) MODAL SOSIAL PETANI GUREM DALAM MEMANFAATKAN LAHAN AGROFORESTRY PERUM PERHUTANI UNTUK KESEJAHTERAAN HIDUP (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Agroforestry di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) Informan Pokok Identitas petani gurem No. Informan : Tgl. Wawancara : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Usia : 4. Jenis kelamin : 5. Pendidikan : Latar Belakang Petani Gurem Pengelola Lahan Agroforestry Perhutani 1. Sejak kapan mengelola lahan ini? 2. Apa pekerjaan/kegiatan petani sebelum menjadi pengelola agroforestry? 3. Mengapa memutuskan menjadi penggarap lahan Perhutani? Modal Sosial yang Dibangun oleh Petani Gurem 1. Bagaimana mengetahui lahan Perhutani dapat digunakan untuk bertani? 2. Bagaimana cara memperoleh hak kelola lahan? 3. Bagaimana petani mengenal broker yang menghubungkan ke Perhutani? lahan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4. Apakah terdapat kontrak penggunaan lahan Perhutani? Jika ada, apa saja isi kontrak tersebut? 5. Apakah pengelola lahan memberi "balas jasa" kepada orang yang menghubungkannya ke Perhutani ketika mendapat hak kelola lahan? 6. Apa saja tanaman yang ditanam di lahan agroforestry? 7. Apa petani mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah? 8. Apa Perhutani memberikan pelatihan mengenai cara merawat tanaman kayu putih? 9. Bagaimana cara menjaga dan memastikan daun kayu putih sesuai dengan standar pabrik milik Perhutani? 10. Bagaimana relasi dengan sesama pengelola lahan agroforestry? 11. Apakah terdapat kelompok petani pengelola lahan Perhutani? 12. Bagaimana relasi yang terjalin dengan mandor lahan? 13. Apa manfaat yang dirasakan ketika mengelola lahan Perhutani? Identitas Broker No. Informan : Tgl. Wawancara : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Usia : 4. Jenis kelamin : 5. Pendidikan : Latar Belakang Broker Lahan Agroforestry Perhutani 1. Dimana tempat tinggal broker? 2. Apa kegiatan/ pekerjaan broker? Modal Sosial yang Dibangun oleh Broker
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 1. Bagaimana awal relasi yang dimiliki dengan Perhutani? 2. Bagaimana broker mengenal calon pengelola lahan Perhutani? 3. Apakah pengelola lahan memberi "balas jasa" kepada broker ke Perhutani terkait lahan tersebut? 4. Bagaimana relasi broker dengan mandor lahan? PEDOMAN WAWANCARA (Guide Interview) MODAL SOSIAL PETANI GUREM DALAM MEMANFAATKAN LAHAN AGROFORESTRY PERUM PERHUTANI UNTUK KESEJAHTERAAN HIDUP (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Agroforestry di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) Informan Tambahan Identitas Informan Tambahan (Perum Perhutani) No. Informan : Tgl. Wawancara : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Usia : 4. Jenis kelamin : 5. Pendidikan : Gambaran Umum Lahan Agroforestry Perhutani di Desa Sidoharjo 1. Apa pabrik dan lahan hutan yang ditanami katu putih didirikan bersamaan? 2. Berapa luas lahan hutan yang ditanami kayu putih? 3. Kapan kebijakan agroforestry di lahan ini pertama kali diterapkan? Berapa umur tanaman kayu putih dari penanaman hingga siap panen?
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4. Kapan peremajaan tanaman kayu putih dilakukan? 5. Bagaimana cara memastikan kualitas kayu putih yang dipanen sesuai dengan standar? Modal Sosial Perum Perhutani 1. Apa pengelolaan lahan agroforestry dikhususkan bagi warga desa Sidoharjo? 2. Apa Perhutani memiliki persyaratan untuk pengelola lahan agroforestry? 3. Apakah dalam kebijakan ini Perhutani melibatkan pemerintah desa dan Dinas Pertanian? 4. Bagaimana kontrak pengelolaan lahan agroforestry? Apakah terdapat jangka waktu penggunaan lahan atau peraturan lainnya tekait pengelolaan lahan? 5. Bagaimana cara mengatasi kemungkinan adanya sengketa lahan antar- pengelola lahan? Identitas Informan Tambahan (Mandor) No. Informan : Tgl. Wawancara : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Usia : 4. Jenis kelamin : 5. Pendidikan : Latar Belakang Mandor Lahan Agroforestry Perhutani 1. Dimana tempat tinggal mandor? 2. Sejak kapan anda menjadi mandor lahan? 3. Bagaimana tugas seorang mandor?
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Relasi Sosial yang Dibangun Mandor dengan Pihak - Pihak yang Terlibat dalam Lahan Agroforestry Perhutani 1. Apa setiap ada perpindahan pengelola lahan melibatkan anda? 2. Bagaimana relasi mandor dengan pengelola lahan dan broker? 3. Apakah mandor mendapat "balas jasa" dari pengelola lahan diluar gaji yang diperoleh dari Perhutani? 4. Pernahkah ada sengketa lahan yang dialami antara sesama pengelola lahan? Jika iya, bagaimana resolusi konfliknya?
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN C REDUKSI WAWANCARA Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani untuk Kesejahteraan Hidup (Studi Deskriptif Pengelolaan Lahan Kayu Putih BKPH Sukun di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) No. 4.1.2 Gambaran Kategorisasi umum Perhutani BKPH Sukun Informan DH, 14 Juni 2014 Gm, 21 Juni 2016 Pernyataan BKPH Sukun termasuk salah satu kawasan hutan terluas di KPH Madiun, luas keseluruhan hutan di KPH Madiun. Keseluruhan lahan hutan dibawah BKPH Sukun terbagi dalam tiga kawasan, yaitu kawasan produktif seluas 2491,6 hektar, kawasan tidak produktif seluas 605,4 hektar, dan kawasan bukan untuk produksi yang digunakan lahan konservasi luasnya 604 hektar. Nah, kawasan yang ditanami kayu putih termasuk dalam kawasan produksi yang luasnya 2491,6 hektar. Kalau hutan jati lahannya diperbolehkan untuk dipinjam pesanggem jangka waktunya cuma 2 sampai 3 tahun setelah penanaman bibit. Setelah itu lahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan pertanian karena pertumbuhan akar jati akan mengganggu tanaman pertanian jadi tidak bisa tumbuh dengan baik, kalah sama pertumbuhan pohon jati. Yang hutan kayu putih ini lahan tumpangsarinya abadi, tapi tetap ada pembaruan kontrak tanaman tiap 3 tahun sekali. Dulu pas awal garap mbaon daftarnya ke mandor langsung, luasnya 3701 hektar atau sekitar 12% dari 4.2.1 Keberadaan LMPSDH Wn, 9 April 2016
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Sebagai Pemilik Relasi (Linking) Sekaligus Penghubung (Bridging) Kepada Perhutani BU, 15 Mei 2016 dikenalin sama yang duluan jadi pesanggem. Pas saya awal jadi pesanggem kan belum ada LMPSDH-nya. Sekarang ya kalo mau lewat LMPSDH, didata dulu kasih daftar fotokopian KTP terus nanti dikasih KTA (Kartu Tanda Anggota). LMPSDH itu kepanjangan dari Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan. Gampangane kelompoknya pesanggem. Ya...semacam kelompok tani lah kalo di pertanian biasa di sawah. Itu mulai berdirinya tahun 2004. LMPSDH ini jembatannya yang menghubungkan pesanggem ke Perhutani. Contohnya ya tadi, misale Mbake mau jadi pesanggem, harus daftar dulu biar didata, baru dikasih KTA. Jadi kalo sudah dapat KTA otomatis punya hak kelola lahan Perhutani. Kalo beli pupuk juga lewat koperasi lembaga (LMPSDH). ..sebagai mitra Perhutani, LMPSDH menggunakan pendekatan regulasi dan pendekatan kerja sama dengan mandor. Maksudnya saling komunikasi untuk memudahkan koordinasi Perhutani yang diwakili mandor untuk pesanggem yang terwadah dalam LMPSDH. Pak Mandor punya rencana kerja yang dibuat Perhutani mengenai target pemungutan daun kayu putih, mengenai penyuluhan tanaman, dan sebagainya. Nah kita sebagai pesanggem ya membantu pelaksanaan rencana kerja dengan mengikuti sesuai prosedur yang dikeluarkan oleh Perhutani, dengan cara mengikuti penyuluhan yang diberikan, patuh dengan aturan dari Perhutani. Selain itu juga menjalin komunikasi supaya memudahkan koordinasi. Semisal ada permasalahan atau kesulitan ya kita komunikasikan dan musyawarahkan secara kekeluargaan. Apalagi mandornya yang dulu zaman belum ada LMPSDH masih ada, sudah kenal baik. Ndak jadi pesanggem
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Sp, 18 April 2016 DH, 14 Juni 2016 ada kesulitan lah masalah koordinasi dengan Perhutaninya. Lek biyen saurunge enek LMPSDH, sopo sing arep garap mbaon lapor ning mandore.Wartane bab penyuluhan, langsung panenan,kuwi sing ngandani yo mandor. Saiki enek LMPSDH yo kabehane pengumuman soko Perhutani yo sing nerimo LMPSDH lagi diterusne ning pesanggem. Biasane lembaga (LMPSDH) sing ngadakne kumpulan terus diisi penyuluhan karo Pak Mandor opo Mantri bab perawatan kayu putih. Misale ono hubungane karo pak Mandor opo Pak Mantri bab penyuluhan, jadwal pungutan kayu putih ya liwat lembaga kabare. (Kalau dulu kan belum ada LMPSDH, siapa yang mau tani lahan tumpangsari langsung lapor ke mandornya. Informasi mengenai penyuluhan, masa panen (petik daun kayuputih), itu yang memberitahu ya mandor. Sekarang ada LMPSDH ya semua pengumuman dari Perhutani yang menerima LMPSDH baru diteruskan ke pesanggem. Biasanya lembaga (LMPSDH) yang mengadakan pertemuan lalu diisi penyuluhan oleh Pak mandor apa Pak mantri tentang perawatan kayu putih. Semisal ada hubungannya dengan mandor atau mantri seperti penyuluhan, jadwal pemungutan kayu putih ya lewat lembaga infonya.) Pihak Perhutani yang berhubungan langsung dengan pesanggem maupun LMPSDH ya para mantri dan mandor. Sedangkan saya dan rekan - rekan yang di kantor urusannya ya administrasi internal Perhutani. Mantri dan mandor urusannya di lapangan, memantau keamanan termasuk lahan hutan dan aktivitas pesanggem, memberikan penyuluhan terhadap pesanggem di LMPSDH. Termasuk perekrutan pemungut daun kayu putih juga mantri dan mandor yang handle.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4.2.2 Petani Gurem Penerima Hak Kelola Sebagai dari Kesatuan LMPSDH (Bonding) BU, 8 Mei 2016 Sp, 18 April 2016 LMPSDH kepanjangan dari Lembaga Masyarakat Pengelola Desa Hutan....dibentuknya suatu paguyuban tani hutan, secara legal formal disahkan tahun 2004 dengan adanya LMPSDH sebagai mitra Perhutani. Jadi pada tahun itu semua LMPSDH dilegalkan dengan didaftarkan ke akta notaris sebagai mitra Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan. Fungsi LMPSDH yang utama adalah menjalankan bentuk kerjasama dengan Perhutani dan pesanggem. Selain tugas untuk mewadahi aspirasi atau pendapat anggota yang merupakan pesanggem serta memberilan bimbingan, penyuluhan, dan supervisi kepada pesanggem. Sedangkan peran lain, memfasilitasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pesanggem (bantuan pemerintah ataupun pupuk subsidi) dan menegakkan peraturan yang ditetapkan Perhutani tentang tata kelola hutan. LMPSDH iku paguyubane ning mbaon sekaliyan sing ngurusi pesanggem sing keluar - masuk dadi penggarap mbaon, ono kumpulan seumpama ono penyuluhan soko mandor yo sing nglumpukno LMPSDH. Misale ono sing pindah pesanggem nguruse liwat LMPSDH ngewehi fotokopi KTP terus didata, sing gawe KTA yo ugo LMPSDH. Soale lek ndak nduwe kartu yo ora iso garap mbaon. Ndak nduwe kartu tegese urung terdaftar tho. Lek tuku benih, pupuk subsidi yo ning LMPSDH." (wawancara 18 April 2016) (LMPSDH itu paguyuban pesanggem di hutan sekaligus yang mengurusi keluar - masuknya pesanggem, ada perkumpulan semisal ada penyuluhan dari mandor ya yang mengumpulkan LMPSDH. itu lembaga juga memiliki lembaga antara
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Wn, 9 April 2016 DH, 14 Juni 2014 Gm, 30 Juni 2016 Misalnya ada perpindahan penggarap mengurusnya lewat LMPSDH menyerahkan fotokopi KTP lantas didata. Yang buat KTA juga LMPSDH. Soalnya kalau tidak punya kartu tidak bisa garap hutan. Tidak punya kartu berarti belum terdaftar tho. Kalau beli benih, pupuk subsidi ya di LMPSDH.) Sebelum adanya LMPSDH kan koordinasi langsung dari pak mandor. Jadi misal kalo ada blok kosong, pak mandor menawarkan ke pesanggem kalau semisal ada famili yang mau ngelola lahan tumpangsari monggo diajak, nanti didata pak mandor untuk jadi pesanggem. apalai dulu ada Pak Mantri yang asli Pulung, jadi ya tetangga sendiri tau lah Mbak, sudah kenal. Setelah ada LMPSDH, ya lebih tertata secara administrasinya yang keluar - masuk jadi pesanggem. Biasanya kalau ada penyuluhan yang ngisi Pak mandor paling tidak sebulan sekali, bahkan dua kali. Tergantung bagaimana info dari lembaga, karena mandor berkoordinasi dengan pihak lembaga untuk mengkoordinasi pesanggem kalau ada penyuluhan. Baru tahun 2004 dibentuk LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) dibantu Perhutani, mengetahui kepala desa untuk dibuatkan akta notaris. Di sukun ada 13 LMPSDH, satu LMPSDH mewakili dan mengkoordinasi pesanggem dalam satu desa. Mantri dan mandor saling berkoordinasi dengan LMPSDH mengenai penyuluhan dan hal - hal lain yang bersangkutan dengan penggunaan lahan tumpangsari di hutan kayu putih mengenai perawatan, pelestarian, dan pemungutan daun kayu putih. Kemudian pihak LMPSDH meneruskan ke pesanggem. Adanya LMPSDH ini
4.3.1 Bentuk Pesanggem Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Partisipasi Wn, 9 April 2016 Sp, 18 April 2016 membantu mewadahi pesanggem dan memudahkan koordinasi dari mantri maupun mandor sebagai pihak dari Perhutani. LMPSDH ini kan mencakup satu desa, di Sukun ada 13 LMPSDH dari 13 desa." Sebelum jadi pesanggem saya dulu pernah ke pondok pesantren untuk membantu mengajar karena saya bisa ngaji, di Pondok Pesantren Baitus Syamsi Pucang Anom Kebonsari Madiun. Pernah mengajar sekitar 5 tahun. Sebelumnya pernah jadi kuli bangunan buruh tani. Nyambi - nyambi, soale buruh tani sama kuli kerjaannya gak pasti selalu ada. Saya juga sempat jadi wartawan koran lokal, cuma sebentar tapi. Pertama karena nyaman jadi petani, Mbak. Soalnya saya beberapa kali gonta - ganti profesi kok saya ngrasa enak jadi wong tani. Kedua adanya lahan Perhutani sangat membantu bagi tani yang gak punya sawah kayak saya, apalagi semua hasil panen jadi hak milik pesanggem, gak ada bagi hasil sama Perhutani. Terus lokasinya terjangkau, deket dari rumah. Jadi gak perlu lagi kerja di luar kota jauh keluarga. Nggih tani, garap tegalane kaliyan sawah sakedik gadahane piyambak. Nate nderek famili nyambut gawe menyang Sumatra (transmigrasi) tapi gak krasan, gak sampek setaun bali maneh ning Jawa. Enak nyambut damel ning Jowo kumpul anak bojo, Dik. Masio mung tani. (Ya tani, menggarap kebun dan sedikit lahan sawah milik sendiri. Pernah ikut famili kerja di Sumatra (transmigrasi) tapi tidak betah, tidak sampai setahun kembali ke Jawa. Enak bekerja di Jawa kumpul anak - istri, Dik. Meskipun hanya bertani.)
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4.3.2 Resiprositas pada Interaksi antara Pihak - Pihak Terkait Gm, 21 Juni2016 Sp, 18 Juni 2016 Seumpama garap tegal karo sawahe dewe yo kurang, Dik. Garapane Bapak ora ngasi seperempat hektar, gur sak kedok. Arep tuku sawah ora gablek dana. Biyen nate lungo menyang Sumatra yo ora betah, ra cocok karo kahanane ning kono. Nah, luwih enak dadi pesanggem. Oleh silihan garapan soko Perhutani gawe tani, ora ono sewone, jangka waktune silih garapan yo suwi. (Kalau mengandalkan kebun sama sawah sendiri ya kurang, Dik. Tanah Bapak tidak ada seperempat hektar, hanya sepetak. Mau beli sawah dananya tidak ada. Dulu pernah pergi ke Sumatra Bapak tidak betah, tidak cocok dengan keadaan di sana. Nah, lebih enak jadi pesanggem. Dapat pinjaman lahan dari Perhutani buat tani, tanpa biaya sewanya, masa pinjamnya lama.) Yang hutan kayu putih ini lahan tumpangsarinya abadi, tapi tetap ada pembaruan kontrak tanaman tiap 3 tahun sekali. Maksudnya lahannya bisa digunakan sampai pesanggem tua, tapi tidak bisa diturunkan ke anaknya. Semisal anaknya mau neruskan harus lapor dulu ke LMPSDH dibuatkan surat perpindahan pengelola dan KTA. Kewajibane pesanggem gur ngrumat tanaman pokok, ndak oleh dirusak, dibabati, diobong, kuwi thok. Amarga yen lahan tumpang sari misal koyo tho Bapak ngrabuk jagung utowo kacang, kayu putihe melu oleh nutrisi. Insya Allah kayu putihe sae, dengan catatan ora ditebas, nandur tanduran pertanian sesuai sing dianjurne Pak Mandor. ...seumpomo wayahe pemungutan kayu putih dikandani Pak mandor. Biasane pemungutane ning blok lahane Bapak pas sasi 7 - 8 . Setaun pisan, kadang lebih tergantung
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Wn, 9 April 2016 BU, 8 Mei 2016 target pabrik. Opahe persak Rp. 2,000 sa' sak isi 20kg godhong kayu putih. (Kewajiban pesanggem cuma merawat tanaman pokok, tidak boleh dirusak, dipangkas, dibakar, itu saja. Soalnya kalau lahan tumpang sari misal Bapak memupuk jagung atau kacang, kayu putihnya ikut dapat nutrisi. Insya Allah tanaman kayu putihnya bagus dengan catatan tidak ditebas, tanam tanaman pertanian sesuai anjuran Pak mandor. ...kalau waktunya pemungutan kayu putih diinfokan oleh Pak mandor. Biasanya pemungutan di blok lahan Bapak di bulan 7 - 8. Setahun sekali, kadang lebih tergantung target pabrik. Upahnya per karung Rp. 2000 satu karung isi 20kg daun kayu putih) ...sekarang ada iuran wajib anggota LMPSDH sebesar Rp. 100,000/ha pertahunnya. Penggunaannya ya untuk fasilitas, sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan, gorong - gorong, cor sungai, sama jembatan. Terus dibuat administrasi lembaga juga. Fasilitas ini kan diperlukan soalnya medannya di dalam hutan ya susah, pas panen ngankutnya juga susah kalo gak dibuatkan jalan. Kewajibannya sebagai anggota LMPSDH antara lain memelihara, mengelola, melestarikan hutan dan mematuhi AD/ART lembaga serta membayar iuran LMPSDH sebesar Rp. 100.000 per hektar lahan garapan per tahun untuk kas dan fasilitas di hutan terutama untuk pengadaan jalan biar mudah angkut hasil panennya. Kalau haknya mendapatkan perlakuan yang sama dalam lembaga, menyatakan pendapat, punya untuk dipilih atau memilih sebagai pengurus/pengawas, dan memperoleh KTA. Sedangkan kaitannya
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gm, 30 Juni 2016 sama Perhutani, kewajibannya pesanggem merawat tanaman pokok yaitu kayu putih, tidak boleh dirusak, ditebas atau membakar hutan. haknya pesanggem ya mendapat hak kelola lahan, mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemanfaatan hutan, mendapatkan hasil dari pemanfaatan hutan termasuk hasil panennya. Sampean kan ngerti, Mbak! Lek wong Jowo ngroso ditulungi mesti ono wales budhine. Gur tak kandani gak usah gawani macem - macem pokok tandurane Perhutani ojo dirusak, dibabati, ojo obong - obong ning alas, mengko garapane tak tarik (Anda kan tahu, Mbak! Kalau orang Jawa merasa dibantu pasti ada balas budinya. Hanya saya nasihati tidak perlu membawa macam - macam yang penting tanaman milik Perhutani jangan dirusak, dibabat, jangan bakar - bakaran di hutan, nanti lahan garapannya saya tarik.) 4.3.3 Kepercayaan yang dalam Terbangun Interaksi Atas Adanya Berupa Konsensus Perjanjian Kontrak Tanaman DH, 18 Juni 2016 BU, 8 Mei 2016 Kita (Perhutani) kasih pinjam lahan tapi tanaman kita (kayu putih) harus dirawat sama pesanggem. Pesanggem juga masih dapat tambahan pendapatan kalau ikut pemungutan daun kayu atau panennya kayu putih, kita kasih upah petik Rp 100/kg. Awalnya secara serampangan. Orang bisa keluar - masuk untuk kelola lahan. Dulu kalau mau jadi pesanggem ketika mandor mengumumkan ada bukaan lahan ya didata langsung sama mandor. Aturannya ngelola lahan ya tetap, tidak boleh merusak hutan. Kalau misal sudah capek mengelola lahan atau ingin pensiun jadi pesanggem, ya tinggal ditinggal lahannya, bilang ke Pak mandor kalo mau berhenti jadi sebelum ada LMPSDH hutan dikelola
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gm, 30Juni 2016 DH, 14 Juni 2016 pesanggem. Pas dulu masih lewat pak mandor kalau mau garap lahan di hutan ya kenal baik, soalnya yang megang langsung kan mandor. Tapi setelah ada LMPSDH, pendaftaran pesanggem melalui LMPSDH dulu. Rata - rata pengurus LMPSDH itu ya petani lama, jadi kenal Pak mandornya jadi enak koordinasinya Selama mengawasi lahan tumpangsari ini aman - aman saja karena kalau ada kesalahpahaman. Pesanggem juga nurut sama aturan yang dibuat Perhutani. Sengketa mengenai batas jarang ada, paling yang saya temui yang garap lahan beda. Misalnya di blok A petak sekian, pesangem yang terdaftar pak X. Waktu mandor patroli beberapa kali yang ngurusi lahan bukan pak X. Setelah ditanyai ternyata keponakannya pak X yang menggantikan pak X yang sudah tua. Solusinya ya saya suruh lapor ke LMPSDH untuk ngurus perpindahan pengelola. Kalau diwariskan hak kelola tanpa lapor seakan - akan itu tanah pribadi. Antisipasi permasalahan ke depannya. Agroforestri dengan sistem tumpang sari merupakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di tahun 1988 tujuannya adalah pemanfaatan sumber daya hutan bersama masyarakat. Jadi Perhutani bersama masyarakan berkerja sama dalam melestarikan hutan agar mendapatkan manfaat dari hutan. Di BKPH Sukun memberlakukan pertanian tumpang sari sebagai bentuk PHBM. Tahun 1988 pesanggem terbentuk dalam KTH (Kelompok Tani Hutan) yang di dalamnya merupakan perkumpulan pesanggem dalam petak yang sama. Zaman masih KTH kalo ada semua dikomunikasikan dengan baik tidak
4.3.4 Keberadaan dalam Tanaman Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Norma Perjanjian Sp, 18 April 2016 Wn, 9 April 2016 yang mau daftar jadi pesanggem lewat mandor. Baru tahun 2004 dibentuk LMPSDH sebagai mitra kita, yang mengatur pendaftaran pesanggem. Karena yang tahu siapa saja yang membutuhkan (lahan tumpangsari) ya pengurus LMPSDH yang paham gimana calon pesanggem yang daftar di mereka. Lek saiki arep dadi pesanggem yo daftar dhisik ning LMPSDH soale ndak ono mbaon sing kosong. Jamane biyen urung ono LMPSDH yo digarap serampangan tapi tetep ono aturane, sing ngawasi soko mantri/mandor langsung. Pas ono LMPSDH sing arep garap lahan yo dadi pesanggem, laporan sek ning LMPSDH. Mengko digawekne kartu anggota (KTA). Terus mantrine ngewehi berkas perjanjian sing ditandatangani pesanggem. Kuwi yo berlaku sisan seumpamane enek sing pindah lahan. Mandor kan ngecek data pesanggem soko LMPSDH sopo ae sing garap mbaone Perhutani. (Kalau sekarang ingin jadi pesanggem ya daftar dulu di LMPSDH soalnya tidak ada hutan yang kosong. Dulu jaman sebelum ada LMPSDH ya digarap serampangan tapi tetap ada aturannya, yang ngawasi dari mantri/mandor langsung. Saat ada LMPSDH yang ingin garap lahan jadi pesanggem, melapor dulu ke LMPSDH. Nanti dibuatkan kartu anggota (KTA). Lalu mantrinya memberikan berkas perjanjian yang ditandatangani oleh pesanggem. itu juga berlaku jika ada yang pindah lahan. Mandor kan ngecek data pesanggem dari LMPSDH siapa - siapa saja yang garap hutannya Perhutani.) Setelah ada LMPSDH syaratnya ya melapor ada alih garapan. Lalu disaksikan pengurus dan mendapat persetujuan dari lembaga dengan syarat yang punya lahan garapan dan yang akan garap sama - sama
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BU, 8 Mei 2016 DH, 18 Juni 2016 Gm, 30 Juni 2016 hadir terus diadakan serah terima lahan tersebut kepada penggarap baru. Kalau sekarang karena ada LMPSDH orang yang mau masuk jadi pesanggem ya daftar dulu, dibuatkan KTA, dan otomatis diakui sebagai anggota LMPSDH lalu penandatanganan kontrak perjanjian tanaman. Misalnya mau berhenti juga harus laporan, atau pindah - tangan pengelola, juga dibuatkan surat serah - terima lahan nanti juga ada penandatanganan kontrak tanaman untuk penggarap baru. Tidak ada syarat khusus untuk daftar jadi pesanggem, Mbak. Syaratnya cukup mendaftar ke lembaga, bisa di sekretariat yang ada di dekat hutan sana atau di rumah saya atau di rumah pengurus lain, bawa fotokopi KTP, menandatangani semacam kontrak kerjasama yang namanya perjanjian tanaman, nanti diproses dibuatkan KTA. Kontrak ini isinya mengatur hak dan kewajiban pesanggem. Selain itu fungsinya adanya kontrak mencegah terjadinya hal yang merugikan salah satu pihak. LMPSDH kan juga punya akta notaris, artinya lembaga berbadan hukum. Seumpama ada pesanggem nakal kan bisa ditindak secara hukum. Syaratnya untuk menjadi pesanggem hanya terdaftar di LMPSDH dengan bukti memiliki KTA. Selain itu calon pesanggem mampu mematuhi ketentuan yang tertulis di dalam kontrak perjanjian tanaman, misalnya tidak merusak tanaman pokok kayu putih, tidak membakar hutan, teknis penanaman tanaman pertanian harus sesuai anjuran yang telah ditentukan dan lain - lain. Awal pendaftaran pesanggem juga pihak lembaga (LMPSDH) konfirmasi ke saya kalau ada penggarap yang mau masuk, lalu saya siapkan berkas perjanjian tanamannya. Begitu juga kalau ada pindah penggarap. Karena yang mengeluarkan surat perjanjian tanaman dari pihak Perhutani. Setiap tiga tahun atau tiga periode ada
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4.3.5 Nilai dalam Interaksi Lahan Tumpangsari BU, 8 Mei 2016 Sp, 18 April 2016 Wn, 9 April 2016 pembaharuan perjanjian tanaman. LMPSDH merupakan yang lembaga berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Spesifikasi pemanfaatan hutan ada tiga, Mbak. Ada fungsi konservasi, untuk produksi, dan kepentingan sosial. Pemanfaatan sosial ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang dituangkan dalam kerjasama yang berprinsip saling menguntungkan. Contohnya ya LMPSDH ini sebagai mitra Perhutani juga membantu pesanggem untuk mendapatkan lahan garapan Manfaate iso njunjung ekonomi sebabe disilihi mbaon gratis soko Perhutanine. Manfaat sing liyane iso njogo tanduran utamane kayuputih, soale pas panenan pesanggem sing melu metiki godhong kayuputih oleh opah dadine nambahi penghasilan. lahan (Manfaatnya meningkatkan ekonomi karena dipinjami tumpangsari gratis dari pihak Perhutani. Manfaat lain bisa menjaga tanaman pokok kayu putih, karena kalau panen pesanggem yang ikut pemungutan daun kayu putih dapat upah jadi nambah penghasilan.) Kalau diperhatikan, tujuan dari kebijakannya Perhutani buka lahan tumpangsari menurut Bapak ada dua. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Kedua mengangkat perekonomian petani kecil. Ya untuk petani seperti Bapak sangat membantu dikasih lahan garapan. Meskipun ndak punya hak milik lahan tapi bisa dipakai bertani. Sekarang lho Mbak kalo petani kecil kerjanya nunggu kalau ada orang manggil pas ada panen atau bajak sawah. Nah pas sawahe sudah nanem, yo nganggur ndak ada yang manggil kerja. masyarakat desa
4.3.6 Tindakan Pesanggem LMPSDH Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Proaktif dalam DH, 14 Juni 2016 BU, 15 Juni 2016 Agroforestri atau wana tani merupakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Ada tiga spesifikasi pemanfaatan hutan, pertama untuk konservasi, kedua untuk produksi, dan ketiga adalah pemanfaat sosial. PHBM ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. PHBM bisa dikatakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Perhutani, khususnya masyarakat desa yang desanya berbatasan dengan kawasan hutan Perhutani. Harapannya adanya PHBM masyarakat bisa peduli sama kelestarian hutan dan mendapat manfaat dari hutan. LMPSDH dapat pupuk subsidi dari Dinas Pertanian meskipun baru beberapa tahun belakangan ini. Terus sekarang lembaga yang dapat subsidi dari pemerintah kan wajib punya akta notaris. LMPSDH ini berbadan hukum, terdaftar di akta notaris. Sama saja seperti kelompok tani sawah juga harus punya akta notaris, istilahnya akta itu berbadan hukum. Antisipasi notaris subsidinya disalahgunakan. Pengajuan permohonan bantuan pupuk subsidi pihak LMPSDH yang mengajukan sendiri ke Dinas o.Pertanian, setelah disetujui pupuk subsidi diberikan melalui LMPSDH yang kemudian disalurkan ke pesanggem, pupuknya dijual di koperasi LMPSDH. Jatah pupuk hitungannya pertahun. Ada pupuk Urea 300kg /hektar, SP3B 100kg /hektar, ZA 100kg /hektar, NPK 350kg /hektar, dan pupuk organik 300kg /hektar. Tahun 2015 lalu Pak Jokowi kunjungan ke Ponorogo LMPSDH Wonorejo juga dapat bantuan langsung dari beliau benih kedelai. Katanya sebagai hadiah karena panen kedelai di lahan tumpang sari kayu putih hasilnya melimpah. itu bukti kelompok
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Wn, 9 April 2016 Sp, 18 April 2016 Dinas Perhutani kalo ngasih pupuk subsidi ya lewat lembaga. Pertama lembaga mengajukan proposal ke dinas, baru nanti dari dinas disalurkan pupuk subsidi atau bantuan benih lewat lembaga untuk nantinya dibeli pesanggem. Tapi kan semua pesanggem terdaftar di lembaga, jadinya semua dapat pupuk subsidi. Lagi sauntoro tahun 2014 - 2015 iki pemerintah ngewehi pupuk subsidi liwat lembaga. Saurunge yo tumbas dewe. Biaya ngolahe lemah dadi larang. Winihe ugo setahun kepungkur oleh bantuan winih dele saka Pak Jokowi pas kunjungan ning Ponorogo (Baru sekitar tahun 2014 - 2015 ini pemerintah kasih pupuk subsidi lewat lembaga. Sebelumnya ya beli sendiri. Biaya produksi jadi mahal. Benih juga baru setahun lalu dapat bantuan benih kedele dari Pak Jokowi waktu kunjungan ke Ponorogo.) DH, 18 Juni 2016 Kalau mengenai bantuan distribusi pupuk subsidi dari Dinas Pertanian, biasanya LMPSDH mengajukan proposal bantuan pupuk atau benih subsisi ke Dinas Pertanian. Kemarin yang LMPSDH Sidoharjo dapat bantuan benih kedelai langsung dari Pak Jokowi waktu kunjungan ke Ponorogo. Tapi semua jenis bantuan itu langsung turun ke LMPSDH nggak melewati Perhutani. Kita hanya kasih pinjam lahan saja."
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN D DOKUMENTASI PENELITIAN Gambar 1: Wawancara dengan informan Wn Wawancara dengan informan Sp
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 3: Wawancara dengan informan BU Gambar 4: Wawancara informan Gm
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 5: Pos Penjagaan RPH (Resort Polisi Hutan) BKPH Sukun Gambar 6: Kartu Tanda Anggota (KTA) keluaran LMPSDH
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 7: Struktur kepengurusan LMPSDH Gambar 8: Kegiatan Pesanggem di sekitar lahan yang berdekatan dengan Pos Jaga
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN E PETA WENGKON BKPH SUKUN
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN F Contoh Kontrak Perjanjian Tanaman
l7..c-1 I Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember .. ~\~-. ~ ./~~-· --! i :PERHUl:~NI f/J 0 g /05.t1/PSDH!Mdn.!Divrc Jatim Nomor / Lmn_piran Perihal Madiun.. 1 (satu) bdl 0 8 DC T 2015 : Perjanjiao/Kontrak Tanaman Tahun ZOt5 Kepada Yr.h Segenap Asper/KBKPH Dnlam Wilayah KPH Madiun di- TemE!!.! Sehubungan kegiatan persiapan lapangan tanaman telah memasuki tata waktu pelaksnnaan i-naka dalam ra.Dgka mengawal keberhasilan tanaman tahun 2015 dan kescragaman dalam menggunakan BlangkoPerjan;ian/Kontrak Tanaman Tahun 2015 dengan sistim tanam tumpang.sari bersama ini kami l'Jrimkan contoh Blangko Perjanjian!Kontrak Tanaman Tahun 2015 (terlampir). Demikian untuk menjadik m perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. )J/;y;- I~9miJuSa[L\}.QQada Yth : - Waka Adm Madiun Ut2ra - Waka Adm Madiun Sel.ltan PERUM PERHUTl>.NI !<PH MADIUN Jl. Rimba Mulya No.6 Madiun T + 62 351462914 F +62 351465036
PERHUTANI Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUT ANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PENGEWLA SUMBER DAYA HUTAN (LMPSDH) - .... -... TUMPANG SARI Perjanjian ini dibuat pad a hari ... 0 • • • • • • • o Tanggal 00 00 00 00 Buhn 00 00 00 ... 00 00 Tahun .. .. Oleh dan antara : l. PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA ( PERUM PERY:UTANl ) berlamat c ('Jedung Manggala Wana Bakti Blok Vll Lt. 9- l l J1 Gatot Subroto Senayan Jakarta. Dalam hal ini diwakili Administrahlr Pemm Perhutani /I\1\PH M:-~diun berdasarkan kuasa dari Direl<t tJ Utama dan karena itu berti:1dak untuk dan atas nama Perum Perhutani, selanjutnya disebut Pll II\ I PERTA~ 0 2... 1\artu Tanda Pcnduduk beralamat di Des a ... 0 ... ooooooooooooooooooooo ... 0 Kab. selaku Ketua Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Oaya Hutan ... : ... yang bertindak baik untuk diri sendiri maupun mengata.s namaha1 masing-masing anggota LMPSDH tersebut (nama-nama, dan tanda tangan terlampir) selanjutny di sebut PIHAK KEDUA. ( KTP ) No .... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 00 00 00 ° l\eco ( LMPSD! I Kedua bclah pihak menerangkan terlebih dahdu sebagai bcrikut: PIHAK PERTAMA menguasai Kawafan Hutan tcrsebut di bawah ini : Petak Luas J3..'1lw Des a Kecamatan Kabupaten . . ') roptnst f : •oooooooo• oO 00 00 0 oooooooooo 0 0 oooO 0 ooooo ... oooo 00 0 ooooOooOoooOoOOo 0 0000 0 oooooooooo OoOoOOO . oooooooooooo o .. o .. oo·o···oooo ooOooooooooooooo··· ... 0 Dan her~einginan agar kawas:m hutan Milik Negara ( PERUM PERHUTANI ) tersebut dapat ditanami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dal~m perjanji11n ini, berdasarkan pada Sura.t Perintah Tanarn (SIYr ) ) Madiun Administratur Perum Perhutani/Kepala No .. oo .. ./042.3/PSDH/Mdn/II, tnnggnl .... ooooOoOObulanoooo ... oooooO .. tahun 20JS 1\e.satuan Pangkuan Hutan ( KKPH PIHAK KEDUA yang tergabung daL.un LMPSDH ... 00 ... menyatakan ter.;ebut h:einginan dan kesanggupan untuk kerja sama mengerjakan kawasan hutan Pemm Perhutani diatas, sesuai dengan surat per:·anjian inio Berdasarkan hal-hal diatas kec ua be\ah pihak .sepakat untuk rnelaksanakan kerja.sama ini dengan ketentu:1 sebagaimana tencantum dibaw =th ini : PASAL 1 HAKGARAP 1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hak garap kepada PlHAK KEDUA untu melaksanakan penanaman sesuai dengan ketentuan - ketentuan da\am perjanjian ini pada kawasa1 hutan tersebut diata<>o 2. PIHAK PERTAMA menetapkan luas bag1an gara.pan (andil) untuk digarap atau dikerjakan ole P!HAK KEDUA. So PIHAK KEDUA setuju untuk tidak mengadakan tukar menukar bagian garapan (andil) yang tela ditetapkan atau pengn1ihan hak garapan dalam segala bentuk, antara sesama anggota LMPSDI ataupun dengan pihak lain, dengan dalih apapun kecuali kepada para ahli warisnya masing-masin: sesuai hukum yang berlaku, dan dengan per.>etujuan/mLL->yawarah .seluruh anggota LMPSDH sert dengan persetujuan PIHAK PERTAMAO 40 PIHAK KEDUA men1~kui balw.·a lnhnn gnn1pan tersebut ndnlah kawnsan hutnn Y~Hig dil{l)lol Perum Perhutani dan tidak ~kan mebkukan tuntutan menjadi hak miliko 5. PIHAK KEDUA tidnk .Mnn melnkuknn pennnnmnn tnhunnn kecuali yang telah disetujui yang tela di~edia.kan bibitnya oleh PIHAK PERTAMA.
.,, Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PASAL2 KETENTUAN TUMPANG SARI L Jenis Tanaman: Jenis Tanaman Pokok Kehu'::nnnn Jenis Tanaman Tepi Jenis Tanaman Sela Jenis Tanaman Pengisi Jenls Tanaman Pagar Jeni.s Tanaman Pertanian 2. Dikanan dan kiri jalur (larikan) t;mam<~n pokok kehutanan selebar masing-masing 50 (Lim<~ Puluh ) Cm harus }>eba•; dari tanaman pertanian. I s. Tanaman lpertanian (semusim dan Holtikultura) tidak diperbolehkan meng-gan~ tanaman pokok atau menimbulkan kerusakan t<mah. PASALs HAK PIHAK PERTAMA PIHAl\ PERTAMA berhak untuk: I. Memiliki semua jenis l:ayu tanaman kehutanan/keras. 2. Memiliki hasil hutan ihutan/non kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. S. Bersama-sam.a dengan PIHAK KEDUA menentukanjeni.-.-jenis tanaman pertanian.. 1·. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menentukan cara penanaman dan pemeliharaan tanarnan semus1m. 5. Menghenrikan dan mencabut secara sepihak hak garap Pll-IAK KEDUA yang melahikan kewajibannya dengan dan melanggnr ketentuan yang berlaku b11ik sebagai akib<~t tindakan sendiri sendiri mnupun secnrn kelompok. fv1emberikan bagian garapan yang telah dicabut seperti tersebut pada butir 5 kepada pihak lain. setelah meminta pertimbangan kepada pengunts LMPSDH yang berkepenringan. G. ,
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PASAL4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA berkewajihan untuk : l. Menyediakan semua biuit tanaman kecuali bibit tanaman pertanian semw;im ... 2. Membimbing dan mernbina secara rutin demi kelancaran dan peningkatan usaha tani dan keberhasil<m tanaman k"~hutanan, yang rne1yangkut masalah teknis dan non teknis. 3. I•..iemberi uang kontrnk ·:che~ar Rp ... ( ... ) 4. Turut menjaga keselamatan ketja para f>eilggarap selama beketja dilahan garapan dalam masa kontrak. 5. Mengawasi proses berja·. annya kegiatan tJ.naman di lapangan. PASAL v HAK PIHAK KEDUA PH-IAl\ I"{EDUA berhak untuk : l. Basil pertanian tanaman semusim selama perjanjian ini berlanpung. 2. Pengelolaan dan pemili ~an hasil tanarnan hortikulhtra selama perjanjian berlangsung, kecuali pohon ( kayu) adalah mil: k PIHAK KEDUA PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAI~ KEDlJA PIHAK f-\.EDUA berkewajiban untuk: l. Memulai penggarapiin ta rtah setelah terbit surat perjanjian ini. 9.. Menanam dan memelihara tanaman kehutanan dan pertanian se..-;uai petunjuk PIHAK PEHTAMA. ~- Mentaati dan menjalankan petunjuk-petunjuk teknis dari PIHAK PERTAMA yang tidak tercantum dalam perjanjim ini,tetapi berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini. 4. Turut menjaga dan memdihara keamanan hutan baik di lokasi rnaupun sekltamya. 6. l{etentuan Pengelolaan Bahan Berbahap dan 13ert~cun (B3) dan Pengelolaan Limbah Bahan Ec:rbahaya Beracun (R~) berdasarkan PP No. lR Tahun 1999 dan PP No 74 tahun '.200 I. a. PIHAJ{ KEDUA ber~ewajiban memaruhi peraruran penggunaan B3 ( Daftar B3 yang tx>leh dan yang tidak boleh digunakan scbagaimana terlampir). b. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi tata cara pengelolaan Bs dan limbah. PASAL 7 MASA KONTRAK Masa berlakunya petjanjian tm terhitung sejak di tandatangani dan berlakunya sampai tanggal ······························ ... ~
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PASAL 8 BENCANA ALAM Kerusakan tanaman akibat bencana alam atau serangan hama diselesaikan oleh kedua belah pihak :Jtas dasar musyawarah. PASAL 9 PERSELISIHAN Apabila teijadi perselisihaf'l antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA diusaha.kan supaya dapat diselesaikan secara mtL'>yawarah, jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara ini mnka diselesailmn melalui jalur hukum. PASAL 10 KETENTUANPENUTUP 1. Apabila terdapat kekelin1an at~u hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini,.maka kedua belah pihak akan membetulk:m kekeliruan tersebut atau mengatur hal-hal yang bel urn diatur itu. 2. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akihat dalam pembuatan perjanjian ini dibehankan kepaJa PIHAK PERTAMA. Demikian perjanjian ini dibuat dengan se:c;ungguhnya oleh kedua belah pihak dengan di sak.'likan oleh sak. .. i-saksi tersebut di ba,·: ah ini. PIHAK r PIHAK II Pen1m Perhutani KPH Madiun Ketua LMPSDH ... AIN ADMINISTRA TURJKKPH MaJiun Asper/KBKPH ... SAKSI-5AKSI ; L CAW_T ... 2. KAPOLSEK ... ) s. DANRAMIL... ( ... ) 1·. 1\EPALA DESA ... ( ... )
. Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR NAMA PESANGGEM PETAK ... LUAS : ... Ha RPH : ... Bl\PH ... ~ma .. 1 - 2 - 3 - 4 -· 5 - - -1 - - Ala mat Oesa/Kec/Kab ;r l luas Andil (Ha) ~ ~ Tanda Tangan :> ---·· •···· 6 7 a ···---------·-----·---- ·----·- -- ~~ I .. ! ... ~ ·r~~-----,-= .. _~-~ f • l n _lL~ 15j - - - - - - - l " H ~-- ~~1--- ~J3 - - -1 - - - - - - -1 - - - - - - - - ·- ---·---- -·· 19t~ - -----·--- _.39.!... ----·----l---------------~~-- ·-·--------- ------ ?h ___ - 221- ---- ·•·- --
~:1 ')~! ~t ~~~----------+--------------- 1--....::-·--·t ___________ --r-- I I 271 ~~-,J. 1-· t --------- ---·- I ~- t -i--f------- ~ -;;r ___ J __ ---------r-- - - - - - - ' ;j_~ -·c----· -------1--- --~---·--·--!--- .. ·- ____ .... ___ ... _ -· ------------~-------4 ---- ~-=· ~ ... ··r------.... ------1-- ~~~ 351 =;;t-----.. ---··-~~-----·1"' ----~~L ----- ------------- ------ .... -. I Ket 6
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN G Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN H Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Ponorogo
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN I Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Camat Pulung
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN J Surat Izin Penelitian dari Perum Perhutani KPH Madiun
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN K Surat Keterangan Penelitian dari Perum Perhutani BKPH Sukun