HISTORIOGRAFI LOKAL : BABAD PONOROGO DAN KEPAHLAWANAN MASYARAKAT PONOROGO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1 : 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembat-asan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pidana: Pasal 113 1. 2. 3. 4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penulis : Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I HISTORIOGRAFI LOKAL : BABAD PONOROGO DAN KEPAHLAWANAN MASYARAKAT PONOROGO Diterbitkan Oleh
HISTORIOGRAFI LOKAL Babad Ponorogo Dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo Penulis : Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I Tata Letak : Ridwan Nur Mukshit Desain Cover : Bintang W Putra Sumber Gambar : asli-indonesia/ Penerbit: Bintang Pustaka Madani (CV. Bintang Surya Madani) Anggota IKAPI Nomor: 130/DIY/2020 Jl. Wonosari Km 8.5, Dukuh Gandu Rt. 05, Rw. 08 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773 Telp: 4358369. Hp: 085865342317 Email: Facebook: Penerbit Bintang Madani Instagram: @bintangpustaka Website: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Historiografi Lokal Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo Ahmad Choirul Rofiq Cetakan Pertama, November 2020 vii + 157 hal : 14.5 x 20.5 cm ISBN : 978-623-6786-49-9 Dicetak Oleh: Percetakan Bintang 085865342319 Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved Isi di luar tanggung jawab percetakan
KATA PENGANTAR Para sejarawan dari setiap negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa berupaya mengembangkan historiografi nasional karena kuatnya kesadaran mereka mengenai manfaat penting sejarah bagi rakyat. Setidaknya historiografi nasional Indonesia terkait dengan penerbitan Sejarah Nasional Indonesia dan Indonesia dalam Arus Sejarah. Kedua buku itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sehingga dijadikan rujukan di sekolah-sekolah. Di samping itu, setiap daerah di Indonesia mendorong penulisan sejarah lokal di lingkup daerahnya masing-masing. Demikianlah, penulisan sejarah memang sangat bermanfaat, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang. Di antara nilai-nilai yang dapat dipelajari dari penulisan sejarah adalah mengenai semangat patriotisme, nasionalisme, dan kepahlawanan, sebagaimana terdapat dalam Babad Ponorogo. Signifikansi aspek kepahlawanan inilah yang dianalisis dalam tulisan sederhana ini. Semoga bermanfaat. A.Ch.R Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I v
Daftar isi KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI... vi Pendahuluan ... 1 A. Signifikansi Pembahasan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo ... 1 B. Metode Pembahasan ... 12 Sejarah Ponorogo ... 27 A. Periode Sebelum Islam ... 27 B. Periode Bathoro Katong dan Keturunannya ... 46 C. Periode Kolonialisme ... 54 D. Periode Setelah Kemerdekaan ... 58 Sekilas Tentang Babad Ponorogo ... 87 A. Biografi Purwowijoyo ... 87 B. Latar Belakang Penulisan Babad Ponorogo ... 91 C. Sistematika Babad Ponorogo ... 94 Perwujudan Nilai Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo ... 103 A. Bentuk Kepahlawanan ... 104 vi I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
B. Motivasi Kepahlawanan ... 128 Penutup ... 149 A. Kesimpulan ... 149 B. Saran ... 150 DAFTAR PUSTAKA ... 152 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I vii
Pendahuluan BABAD PONOROGO DAN KEPAHLAWANAN MASYARAKAT PONOROGO Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I PENDAHULUAN A. Signifikansi Pembahasan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo Pada bulan Januari 2016, masyarakat Indonesia digemparkan berita mengenai adanya sebagian dari anggota keluarganya yang pergi meninggalkan keluarganya tanpa memberitahukan tujuan sebenarnya. Masyarakat kemudian dikejutkan oleh Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar yang ternyata telah mempunyai banyak pengikut dan membentuk pemukiman tersendiri yang sangat eksklusif bagi mereka, tepatnya di Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemerintah memandang kelompok Gafatar sebagai ancaman serius bagi negara karena kelompok ini disinyalir akan mendirikan negara baru. Pemerintah kemudian memulangkan seluruh eks Gafatar ke daerahnya masing-masing. Fenomena Gafatar dan keinginan mendirikan negara baru tersebut menunjukkan bahwa kecintaan para pengikut Gafatar terhadap Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 1
negara Indonesia sangat tipis karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati dan sudah final sehingga wajib dipertahankan. Agar mereka meninggalkan Gafatar dan tidak lagi terprovokasi oleh pembentukan negara baru, maka pemerintah hendaknya memberikan pemahaman mengenai semangat cinta terhadap negara Indonesia. Selain berita mengenai Gafatar, terdapat juga berita menyedihkan tentang tragedi serangan teroris di bulan Januari 2016 di Jakarta. Peristiwa-peristiwa serupa juga pernah mengguncang bumi Indonesia. Di antara teror-teror ledakan bom di Indonesia ialah bom di kedutaan besar Filipina, Jakarta Pusat, tanggal 1 Agustus 2000, Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Plaza Atrium Senen, Jakarta tanggal 23 September 2001, restoran KFC, Makassar tanggal 12 Oktober 2001, Bali tanggal 12 Oktober 2002, restoran McDonald's, Makassar tanggal 5 Desember 2002, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta tanggal 27 April 2003, JW Marriott, Jakarta, tanggal 5 Agustus 2003, kedutaan besar Australia, Jakarta, tanggal 9 September 2004, Ambon tanggal 21 Maret 2005, Tentena tanggal 28 Mei 2005, Bali tanggal 1 Oktober 2005, Palu tanggal 31 Desember 2005, Jakarta tanggal 17 Juli 2009, Cirebon tanggal 15 April 2011, Solo tanggal 19 Agustus 2012, Poso tanggal 9 Juni 2013, dan Jakarta tanggal 14 Januari 2016.1 Sebagian besar teror-teror terhadap negara Indonesia tersebut dilakukan oleh orang-orang yang secara formal berkewarganegaraan Indonesia. Para korban yang menderita, 1 Lihat 2 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
baik meninggal maupun luka-luka juga mayoritas warga Indonesia. Selain korban jiwa, teror-teror itu telah memporak- porandakan gedung-gedung dan sarana prasarana di Indonesia. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa semangat kecintaan sebagian dari masyarakat Indonesia sangat tipis kepada bangsa dan negaranya sehingga mereka tega merusak negaranya sendiri dan membunuh saudara-saudaranya sesama warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah kembali menggalakkan pemupukan rasa nasionalisme melalui program bela negara. Dalam UUD 1945, Pasal 30, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara ini diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam UU Nomor 3, Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, diuraikan lebih jelas tentang wujud bela negara, yaitu penyelenggaraan pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Tentara sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara bukan berarti membebaskan warga negara dari kewajiban untuk bela negara. Semua sumber daya yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mulai dari rakyat, sumber daya alam, lembaga negara, dan kekuatan ekonomi, merupakan komponen yang bisa diikutkan dalam bela negara. Komponen- komponen tersebut dalam UU Pertahanan dikategorikan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 3
Masyarakat sipil dalam sistem pertahanan nasional dijadikan sebagai komponen cadangan karena telah disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam kerangka inilah bela negara yang memobilisasi keterlibatan warga sipil diwacanakan. Bela negara tidak semata-mata diciptakan untuk melibatkan masyarakat sipil ke dalam fungsi kemiliteran, tetapi menjadi cadangan yang telah disiapkan untuk mempertahankan negara. Persepsi bahwa bela negara identik dengan perang telah menjebak pemahaman bela negara sama dengan wajib militer. Bela negara tidak diwajibkan kepada seluruh warga negara dan lebih diorientasikan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Dalam sepuluh tahun ke depan pemerintah menargetkan 100 juta warga negara yang disiapkan untuk bela negara. Pada tahap pertama, pemerintah akan melatih 4.500 orang yang berasal dari 45 kabupaten sebagai aktivis bela negara. Tujuan dari bela negara ini adalah membentuk disiplin pribadi, disiplin kelompok, dan pada akhirnya disiplin nasional. Pelatihan bela negara bisa saja dilakukan oleh negara jika muncul bentuk-bentuk ancaman yang dinilai bisa membahayakan keamanan negara. Bentuk-bentuk ancaman tersebut bisa saja berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah Negara, baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, serta perusakan lingkungan. Karena itulah, rakyat bisa dilibatkan dalam negara dengan wujud ikut serta dalam menjaga keamanan 4 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
lingkungan, membantu korban bencana alam, menjadi aktivis lingkungan hidup, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan diri.2 Melalui program bela negara, peningkatan semangat cinta tanah air dapat dilakukan melalui pendidikan, terutama pengajaran sejarah perjuangan bangsa. Dalam konteks inilah, penulisan sejarah nasional sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Donald V. Gawronski mendefiniskan sejarah sebagai the interpretative study of the recorded fact of bygone human beings and societies, the purpose of which study is to develop an understanding of human actions, not only in the past but for the present as well (studi interpretatif terhadap rekaman fakta tentang kehidupan manusia dan masyarakat masa lampau dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai aktivitas manusia, tidak hanya yang terjadi pada masa lalu tetapi juga masa sekarang).3 Oleh karena itu, pada dasarnya masa lalu, sekarang, dan mendatang akan selalu mempunyai keterkaitan. Sejarah adalah cermin masa lalu untuk dijadikan pedoman dan tuntunan bagi masa kini dan masa yang akan datang.4 Di sinilah tampak fungsi pendidikan dalam sejarah yang meliputi antara lain sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, dan keindahan.5 2 3 4 5 Sultani, "Menakar Efektivitas Bela Negara" dalam Donald V. Gawronski, History: Meaning and Method (Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969), 3. Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), 3. Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1997), 24. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 5
Jelaslah, bahwa sejarah merupakan guru kehidupan (historia magistra vitae)6 karena sejarah mampu menyediakan garis-garis pedoman yang sangat berfaedah (worthwhile guidelines) bagi masa depan.7 Karena adanya kesadaran mengenai manfaat sejarah itulah, maka para sejarawan dari setiap bangsa, termasuk negara Indonesia, senantiasa berupaya mengembangkan historiografi mereka masing-masing. Dalam konteks negara Indonesia, pembicaraan mengenai historiografi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penerbitan buku Sejarah Nasional Indonesia dan Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku Sejarah Nasional Indonesia didukung pemerintahan Soeharto, sedangkan buku Indonesia dalam Arus Sejarah disokong oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua buku itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sehingga dijadikan rujukan di sekolah-sekolah. Buku Sejarah Nasional Indonesia merupakan karya historiografis mengenai perkembangan bangsa Indonesia yang ditulis para sejarawan Indonesia setelah melalui proses panjang. Dalam konteks pengembangan historiografi sejarah bangsa Indonesia itu, maka setiap daerah yang menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia kemudian mendorong penulisan sejarah lokal di lingkup daerahnya masing-masing. Demikianlah, penulisan sejarah memang sangat bermanfaat, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang. Di antara 6 7 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), 285 dan Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 16. Gawronski, History, 5. 6 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
nilai-nilai yang dapat dipelajari dari penulisan sejarah adalah mengenai semangat patriotisme, nasionalisme, dan kepahlawanan. Pada dasarnya patriotisme dan nasionalisme mempunyai persamaan arti, yakni sikap seseorang yang menunjukkan kecintaan kepada tanah air atau bangsanya.8 Melalui patriotisme dan nasionalisme inilah kemudian muncul perwujudan sikap kepahlawanan yang sangat penting dalam upaya menyebarkan keteladanan kepada setiap generasi bangsa. Lingkup pembahasan utama tulisan ini mencakup kajian mengenai peristiwa-peristiwa yang mencerminkan semangat pengorbanan dan kepahlawanan masyarakat Ponorogo terhadap tanah tumpah darah mereka dalam melawan segala bentuk penindasan pihak lain. Selain itu, sikap kepahlawanan dan patriotisme sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perjuangan bersifat fisik semata, namun diperluas maknanya sehingga mencakup segala perbuatan yang membuktikan kecintaan orang-orang Ponorogo terhadap daerah Ponorogo yang ditempatinya. Karena kajian ini terfokus pada penuturan yang disampaikan dalam Babad Ponorogo, maka pembahasan mendalamnya terbatas oleh batasan waktu, yakni hanya sampai ketika buku tersebut disusun sehingga tidak mengkaji peristiwa-peristiwa sesudah penerbitan buku Babad Ponorogo itu. Meskipun demikian, dalam bab tentang sejarah Ponorogo diuraikan perkembangan kota itu secara sekilas sejak awal mula sampai masa kini sehingga 8 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), 997 dan 1068. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 7
dapat diperlihatkan dinamika Ponorogo dari waktu ke waktu. Adapun permasalahan yang dikaji adalah mengenai perwujudan kepahlawanan masyarakat Ponorogo menurut penuturan Babad Ponorogo serta faktor yang melatarbelakangi sikap kepahlawanan masyarakat Ponorogo tersebut. Dengan melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi historiografi lokal yang bersifat kedaerahan dalam bingkai historiografi nasional Indonesia. Di samping itu, tema utama tulisan ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang sedang berupaya maksimal dalam menumbuhkan dan memperkokoh semangat kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia sehingga seluruh warga negara Indonesia senantiasa mencurahkan kecintaannya kepada tanah tumpah darahnya. Terlebih lagi, bagi para pemimpin dan pejabat pemerintahan agar selalu mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, atau golongannya semata. Sejauh ini, menurut pengamatan penulis, belum dijumpai kajian spesifik terhadap buku Babad Ponorogo. Di antara tulisan yang menyinggung sepintas mengenai sejarah lokal Ponorogo adalah tulisan Moelyadi, Muh Fajar Pramono, dan Soemarto. Karya Moelyadi berjudul Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo. Buku ini menurut penulisnya, menguraikan pandangan masyarakat desa dari abad ke abad tentang seni kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Penulisan buku ini membuktikan bahwa kesenian reyog 8 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Ponorogo merupakan ciri khas daerah Ponorogo sehingga kesenian ini dapat dijumpai hampir di setiap desa.9 Dilihat dari tahun penerbitannya (1986), buku ini terbit setelah buku Babad Ponorogo yang diterbitkan pada 1985. Buku berikutnya adalah karya Muh Fajar Pramono berjudul Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo. Buku yang diterbitkan pada 2006 tersebut banyak mengacu pada buku Babad Ponorogo yang ditulis oleh Purwowijoyo dalam menceritakan asal usul Bathoro Katong dan hingga keberhasilannya mendirikan kota Ponorogo, serta gambaran mengenai silsilah keturunannya.10 Demikian pula buku berjudul Melihat Ponorogo karya Soemarto yang diterbitkan oleh Apix Offset, Ponorogo, pada 2011. Adapun mengenai karya-karya yang terkait dengan kisah kepahlawanan para tokoh pejuang di Indonesia dalam menunjukkan pengorbanan dan kecintaan pada tanah air Indonesia telah banyak ditulis oleh para sejarawan. Karena keterbatasan ruang, maka di sini hanya disebutkan dua karya historiografis yang menjadi rujukan bagi penulisan sejarah di Indonesia dan pengajaran sejarah di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Kedua buku tersebut adalah Sejarah Nasional Indonesia dan Indonesia dalam Arus Sejarah. Dalam kedua buku tersebut dijelaskan mengenai sikap kepahlawanan dan semangat patriotisme pahlawan-pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, melawan 9 Moelyadi, Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo (Ponorogo: Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga, 1986), v. 10 Muh Fajar Pramono, Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo (Ponorogo: Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat Ponorogo, 2006). Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 9
penjajahan negara-negara kolonial, dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih khusus, buku Sejarah Nasional Indonesia jilid IV menjelaskan tentang pergolakan daerah-daerah di Nusantara dalam bentuk gerakan sosial-gerakan sosial menghadapi kolonialisme. Gerakan-gerakan tersebut dapat berupa penentangan terhadap penjajah yang tidak adil, gerakan mesianistis, gerakan keagamaan, maupun gerakan Samin.11 Meskipun telah menguraikan banyak peristiwa terkait dengan gerakan- gerakan tersebut, tetapi buku Sejarah Nasional Indonesia jilid IV tidak menyinggung perjuangan dan patriotisme masyarakat Ponorogo. Keadaan serupa juga ditemui dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Menurut Djoko Surjo, proses ekspansi dan intensifikasi kekuasaan pemerintahan kolonial tersebut telah melahirkan reaksi keras dari berbagai wilayah komunitas rakyat di kepulauan Indonesia. Reaksi keras tersebut banyak diaktualisasikan dalam berbagai bentuk perlawanan, baik dalam kategori perang (war, oorlog, krijg), pemberontakan (rebellion, revolt), maupun gerakan-gerakan sosial (social movement). Aksi perlawanan tersebut berlangsung hampir di sepanjang abad XVII sampai abad XIX, dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. 11 Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 281-353. 10 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Pada hakikatnya bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi selama periode tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa tipe. Tipe pertama adalah tipe perlawanan melawan agresi kekuasaan kolonial yang hendak menduduki atau menguasai wilayah kekuasaan kerajaan atau kekuasaan pemerintahan lokal di Indonesia. Tipe ini dapat ditemukan dalam bentuk perlawanan rakyat, misalnya di Aceh, Sumatera Barat (Minangkabau), Riau, Jambi, Batak, Sumatera Utara, Bali (Perang Puputan), dan Lombok pada abad XVII, perlawanan yang terjadi di wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad XVII-XIX, dan di Maluku pada abad XVIII-XIX. Perlawanan tersebut pada umumnya dipimpin oleh raja atau sultan, bangsawan, penguasa lokal, dan juga para ulama atau pemuka masyarakat lokal lainnya. Tipe kedua adalah tipe perlawanan yang dilancarkan untuk melawan dominasi kekuasaan kolonial Belanda. Tipe ini ditemukan dalam peristiwa perlawanan Trunojoyo (1672- 1680), Untung Suropati (1684-1706), Diponegoro (1825-1830) di Jawa, serta perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah (1859-1905). Perlawanan pada tipe ini kebanyakan dipimpin oleh para bangsawan atau pemuka masyarakat lokal, termasuk para ulama. Tipe ketiga adalah tipe perlawanan menentang bentuk-bentuk eksploitasi dan represi yang dilakukan oleh punguasa Barat terhadap rakyat. Tipe perlawanan yang ketiga ini diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial, baik yang bercorak gerakan keagamaan, perlawanan kaum petani, perlawanan intelektual, maupun gerakan protes lainnya yang bernada anti Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 11
pemerasan dan penindasan terhadap rakyat kecil di pedesaan. Jenis perlawanan ini umumnya dipimpin oleh pemuka agama dan pemuka rakyat kecil lainnya. 12 Walaupun buku Indonesia dalam Arus Sejarah jilid IV sudah menguraikan berbagai bentuk kepahlawanan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, namun buku itu ternyata belum menyinggung tentang peranan masyarakat Ponorogo dalam perjuangan patriotik tersebut. Berpijak dari realitas kepustakaan di atas, maka kajian metodologis terhadap buku Babad Ponorogo benar-benar layak dilakukan. Hal itu dikarenakan kedudukan Babad Ponorogo yang sangat signifikan dalam pengembangan historiografi sejarah nasional Indonesia. B. Metode Pembahasan Dalam konteks perkembangan historiografi, babad sebenarnya termasuk ke dalam klasifikasi historiografi tradisional. Awal perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dimulai dengan adanya penulisan sejarah dalam bentuk naskah. Beberapa sebutan untuk naskah-naskah antara lain adalah babad, hikayat, kronik, dan tambo. Bentuk penulisan sejarah pada naskah-naskah tersebut termasuk dalam kategori historiografi tradisional. Sebutan historiografi tradisonal dipergunakan untuk membedakannya dari historiografi modern. Historiografi modern sudah lebih dahulu berkembang di Barat. Ciri utama historiografi modern dan yang membedakannya dengan 12 Lihat pengantar Djoko Surjo pada Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-3. 12 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
historiografi tradisonal adalah penggunaan fakta. Historiografi tradisional kurang mementingkan kebenaran fakta, sedangkan historiografi modern sangat mementingkan fakta. Fakta sangat penting karena fakta dapat menjadi kenyataan sejarah. Kalau kita membicarakan cerita sejarah berdasarkan pada fakta yang benar, berarti kita telah menceritakan suatu kenyataan sejarah yang benar. Salah satu ciri fakta itu benar adalah fakta yang diuraikan dalam sumber itu dapat diterima akal. Banyak sekali naskah-naskah yang tersebar di seluruh Nusantara yang fakta-faktanya tidak masuk akal. Hal itu disebabkan alam pikiran masyarakat waktu itu yang belum bersifat rasional dan obyektif. Uraian historiografi tradisional merupakan gambaran dari pikiran masyarakat yang religio- magis sehingga isi naskah-naskah lama sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat kepercayaan- kepercayaan yang memandang bahwa kehidupan manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar manusia. Kekuatan-kekuatan itu berupa alam, para dewa, benda- benda yang dianggap sakral, dan lain-lain. Manusia tidak mampu mengubah dirinya. Kedudukan manusia dalam suatu perubahan lebih berperan sebagai obyek, bukan sebagai subyek atau penentu. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat cerita yang bersumber dari historiografi tradisional tentang asal usul daerah tersebut. Di dalam sumber-sumber tersebut, misalnya, diceritakan bahwa sebelum terbentuknya suatu tatanan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 13
kehidupan yang teratur dalam daerah tersebut, keadaannya kritis atau tidak menentu. Dalam keadaan demikian, maka sang dewa menurunkan utusannya untuk memperbaiki krisis. Utusan dewa tersebut kemudian menikah dengan wanita yang ada di daerah itu. Setelah turunnya utusan dewa, keadaan di daerah itu menjadi baik dan mulailah tersusun suatu pemerintahan atau kerajaan. Hasil perkawinan antara utusan dewa dengan wanita yang dinikahinya ini kemudian menjadi pewaris atau silsilah penguasa kerajaan. Dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, contoh cerita tersebut merupakan mitos Tomanurung. Berdasarkan contoh cerita historiografi tersebut terlihat bagaimana manusia tidak menjadi penentu dalam suatu cerita sejarah. Terbentuknya asal usul suatu daerah berdasarkan cerita historiografi tradisional, bukan ditentukan oleh manusia. Aktor yang menjadi penentu adalah dewa. Ketika dewa menurunkan utusannya ke muka bumi, maka terbentuklah suatu tatanan masyarakat. Perkembangan historiografi seiring dengan perkembangan alam pikiran manusia. Begitu pula halnya dalam perkembangan historiografi di Indonesia. Historiografi di Indonesia seiring pula dengan perkembangan sejarah Indonesia. Historiografi tradisional Indonesia sudah ada sebelum kedatangan penjajah. 13 Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya, menurut Sartono Kartodirdjo, terasa di kalangan cendekiawan suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia 13 Agus Mulyana dan Darmiasti, Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius hingga Strukturis (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1-2. 14 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, maka Neerlando-sentrisme semacam itu perlu diganti dengan Indonesia-sentrisme, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai. Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua di Yogyakarta pada Agustus 1970 ketika sejumlah sejarawan generasi baru mengajukan tulisan mereka dalam jumlah yang cukup besar. Tulisan-tulisan sejarah tersebut mencakup periode pra sejarah sampai dengan periode yang modern. Setelah bangsa Indonesia berhasil dalam dekolonisasi secara politik melalui proklamasi kemerdekaannya, proses dekolonisasi dilanjutkan dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan, bangsa Indonesia terasing dari sejarahnya sendiri. Apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri bangsa penjajah yang menonjolkan peranan tokoh- tokoh penjajah, sedangkan peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subyektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 15
umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan. Tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah, perlu diuraikan berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia. Penyusunan kembali sejarah Indonesia hendaknya memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi tersebut. Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam" dengan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan pokok. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya, baik ekonomis, sosial, politik, maupun kultural. Diperlukan adanya pengungkapan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau ksatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani, serta golongan-golongan lainnya. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesa yang menggambarkan proses perkembangan ke arah kesatuan geopolitik, maka prinsip integrasi perlu digunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai. Penulisan sejarah nasional Indonesia berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan berbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia 16 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan kemunculan gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa. Penulisan sejarah didasarkan pada beberapa asumsi tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan sejarahnya. Asumsi pertama terkait dengan proses integrasi yang memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional sehingga sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan peranannya dalam kesatuan besar. Asumsi kedua berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan berbagai kekuatan dan mencakup bermacam-macam aspek kehidupan. Asumsi ketiga menunjuk pada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan. 14 Selain penulisan sejarah nasional, para sejarawan juga semakin menggiatkan penulisan sejarah lokal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah nasional. Secara kategoris, sejarah lokal terdiri dari empat macam. Pertama, sejarah sebagai peristiwa yang melukiskan peristiwa-peristiwa tertentu dari 14 Baca prakata Sartono Kartodirdjo, selaku editor umum, tahun 1974 pada edisi ke-1 dalam Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), xiii-xiv. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 17
masa silam. Karya yang paling penting dari jenis ini ialah The Peasant Revolt of Banten in 1888 karya Sartono Kartodirdjo. Sejumlah studi yang lainnya adalah tentang pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air), pemberontakan Republik Maluku Selatan, pertempuran Semarang, dan lain-lain. Kedua, penelitian struktural yang lebih menekankan struktur daripada proses. Studi Soemarsaid Moertono mengenai kerajaan Mataram dan studi Mattulada mengenai Laota di Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori ini. Studi-studi yang lain adalah karya F.A. Sutjipto tentang kerajaan Mataram dan Ibrahim Alfian mengenai Kerajaan Aceh. Jenis ketiga membahas aspek-aspek tertentu mengenai sejarah lokal. Salah satu studi yang terpenting dari kategori ini adalah karya Onghokham tentang hubungan antara para petani dan para priyayi dalam Karesidenan Madiun. Mohammad Said menulis sebuah uraian mengenai perkembangan pers di Sumatera Utara dan sebuah uraian yang membangkitkan rasa ngeri tentang kuli kontrak di perkebunan-perkebunan Deli dalam masa colonial. Adapun jenis keempat merupakan pembahasan sejarah lokal umum tentang daerah-daerah tertentu dari masa kuno hingga masa kini. Sebagian besar dari buku- buku ini tergolong sejarah populer. Sebagain besar tidak tidak menyebut sumber-sumber sejarahnya dan sering buku-buku ini sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi tradisional tentang masa lampau yang gemilang. Beberapa kajian yang dapat disebut antara lain karya M. D. Mansur tentang Minangkabau, Watuseke tentang Minahasa, dan Mohammad Said tentang Aceh. 18 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Dilihat dari tema-tema yang dikaji, berikut ini sebagian dari tema-tema sejarah lokal tersebut. Pertama, tema tentang desa dan petani. Sebagian besar studi jenis ini mengenai Jawa karena Jawa merupakan pulau yang paling banyak dieksploitasi oleh penjajah kolonial Belanda, seperti yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Kedua, tema tentang kota dan permasalahan urban. Ketiga, tema tentang pergerakan nasional yang diawali oleh karya Pringgodigdo yang diterbitkan pada era penjajahan Jepang. Keempat, tema tentang pergerakan Islam, seperti yang dilakukan Deliar Noer. Kelima, tema tentang gerakan sosial, seperti tertuang dalam karya Sartono Kartodirdjo dan Jang Aisjah. Keenam, tema tentang perlawanan daerah terhadap Belanda, seperti karya Mohammad Radjab mengenai Perang Padri. Ketujuh, tema tentang pemerintahan dan birokrasi, seperti yang ditulis oleh Soemarsaid Moertono. Kedelapan, tema tentang revolusi dan perang kemerdekaan. Banyak di antara karya-karya mengenai masalah ini berupa autobiografi yang mementingkan aspek moralisme dalam membahas fakta- fakta sejarah. Contohnya adalah karya Nugroho Notosusanto mengenai perlawanan tentara PETA terhadap penjajahan Jepang.15 Berkaitan dengan Babad Ponorogo yang ditulis oleh Purwowijoyo, maka karya tersebut dapat dimasukkan ke dalam historiografi semi modern karena penulisannya sudah melibatkan sumber-sumber sejarah dari berbagai pihak yang relevan. Meskipun menggunakan istilah "babad" (yang 15 Taufik Abdullah et al., Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif (Jakarta: Gramedia, 1985), 31-38. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 19
umumnya dijumpai pada historiografi tradisional), tetapi penulisannya dilakukan di era modern. Adapun berdasarkan tema kajiannya, maka karya ini termasuk kelompok sejarah lokal atau bersifat kedaerahan, terutama tentang perkembangan Ponorogo dari masa pra Islam hingga pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana karya-karya sejarah yang bertujuan pedagogis, Babad Ponorogo juga memuat nilai-nilai positif yang sangat berguna bagai generasi sekarang dan yang akan datang. Sangat jelas bahwa pengajaran sejarah merupakan dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan suatu bangsa, terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan membangkitkan kesadaran mereka sebagai bagian dari bangsanya.16 Di antara nilai-nilai positif tersebut ialah patriotisme dan nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriot bermakna pencinta (pembela) tanah air, patriotik berarti bersifat cinta pada tanah air, sedangkan patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; atau semangat Cinta tanah air. 17 Adapun nasional berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa, nasionalis berarti pencinta nusa dan bangsa sendiri; orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya; atau patriot, sedangkan nasionalisme berarti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama 16 17 Kartodirdjo, Sejarah, Jilid I, xiii-xiv. Tim Penyusun, Kamus, 997. 20 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; atau semangat kebangsaan.18 Nasionalisme Indonesia memiliki peranan penting secara historis pada masa perjuangan bangsa Indonesia sehingga semangat itu hendaknya senantiasa dipelihara dan dikembangkan demi kejayaan bangsa dan negara.19 Karena pengertian konsep patriotisme dan nasionalisme sangat identik dengan semangat cinta pada tanah air, maka pembahasan ini hanya menggunakan salah satu dari keduanya, yakni patriotisme, yang memberikan penekanan kepada sikap seorang warga yang rela berkorban demi kehormatan tanah airnya. Sikap kerelaan berkorban inilah yang merupakan bagian dari sifat kepahlawanan.20 Dengan demikian, pada prinsipnya terdapat benang merah atau persamaan di dalam istilah "nasionalisme, patriotisme maupun kepahlawanan. Adapun untuk mengungkapkan faktor yang memotivasi tindakan patriotik atau kepahlawanan masyarakat Ponorogo itu, kajian ini menggunakan teori tentang motif tindakan. Menurut Weber, sebagaimana dikutip oleh Kartodirdjo, motif adalah konteks arti atau Sinnszusammenhang bagi individu yang sedang bertindak sebagai dasar yang penuh arti bagi kelakuan tersebut. Berdasarkan aspek motivasi, Weber mengemukakan empat macam tipe ideal kelakuan fundamental, yaitu tradisional 18 19 Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Ibid., 1068. Paradigma, 2002), 187-188. 20 Tim Penyusun, Kamus, 1104. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 21
(mengikuti kebiasaan yang sudah lazim), afektif (lebih bersifat emosional), bernilai (didasari kepercayaan yang penuh kesadaran terhadap nilai-nilai etis, estetis, religius, atau nilai mutlak tanpa memandang konsekuensi-konsekuensinya), dan bertujuan (untuk mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan).21 Di samping itu, dipergunakan juga landasan teori mengenai kausalitas dalam peristiwa-peristiwa historiografis. Kasus tunggal disebut sederhana, bila sejarawan menemukan bahwa penyebabnya hanya satu (monocausal), sedangkan kasus tunggal disebut kompleks kalau penyebabnya banyak (multicausal).22 Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan (library research). Data primer yang dipergunakan sebagai rujukan utama adalah Babad Ponorogo. Adapun data sekunder yang menunjang data primer, yakni buku-buku lain yang mempunyai kesesuaian dengan fokus pembahasan ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan berikutnya dalah melakukan analisis data dengan metode content analysis (analisis isi) karena content analysis merupakan analisis tentang isi pesan suatu komunikasi23 atau teks. Dalam pelaksanaannya, analisis data dibantu oleh landasan teori yang relevan. Dengan berpijak pada pembahasan utama yang lebih menekankan analisis pada Babad Ponorogo, maka langkah-langkah penulisan sejarah yang terkandung dalam 21 22 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982), 55. Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1993), 94. 23 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68. 22 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
metode sejarah dijadikan acuan dalam pembahasan ini. Kaidah-kaidah penulisan sejarah itu biasanya disebut dengan metode sejarah (historical method).24 Ia merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber- sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sistesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.25 Langkah pertama metode sejarah diawali dengan pemilihan topik, kemudian dilanjutkan dengan heuristik atau pengumpulan data, verifikasi, interpretasi, dan diakhiri dengan penulisan laporan.26 Tahapan-tahapan itu dilakukan untuk merekonstruksi kejadian masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi, dan mensintesakan bukti-bukti untuk menetapkan fakta-fakta serta mendapatkan kongklusi yang dapat dipertanggungjawabkan.27 Pemilihan topik seharusnya berkaitan dengan sejarah yang dapat diteliti proses sejarahnya, bersifat workable (dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia), tidak terlalu luas, serta dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kemudian dilanjutkan membuat rencana pembahasan yang antara lain berisi permasalahan (subject matter) yang akan dikaji, telaah pustaka, dan garis besar sistematika 24 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 39. 25 Gilbert J. Garraghan, A Guide to Historical Method (New York: Fordham University Press,1948), 33. 26 Kuntowijoyo, Pengantar, 89 dan Hasan 'Utsman, Manhaj al-Bahts al-Tarikhi 27 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1976), 20. Stephen Issac dan William B. Michael, Handbook in Research and Evaluation (San Diego: EDIT Publishers, 1976), 17 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 23
pembahasan.28 Pengumpulan data dikaitkan dengan 3 P yang meliputi [1] Paper, yaitu dengan banyak membaca dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis lainnya; [2] Person, yaitu dengan bertemu, bertanya dan berkonsultasi kepada para ahli atau narasumber; dan [3] Place, yaitu dengan mendatangi tempat atau lokasi yang berhubungan dengan topik pembahasan.29 Kemudian data tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer (data yang disampaikan oleh saksi mata) dan data sekunder (data yang disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata).30 Langkah verifikasi sering disebut dengan kritik sumber sejarah. Dalam hal ini ia dikelompokkan menjadi dua, yaitu [1] Kritik ekstern (external criticism), untuk menguji otentisitasnya yang dirumuskan dalam lima pertanyaan: "Kapan dibuat?, Dimana dibuat?, Siapa yang membuat?, Dari bahan apa dibuat?, dan Apakah bentuknya asli atau bukan?" dan [2] Kritik intern (internal criticism), untuk menguji kesahihan (kredibilitas)-nya. Contoh pertanyaan yang diajukan di antaranya: "Bagaimanakan nilai materi yang terkandung di dalamnya sebagai bukti sejarah?, 31 Apakah data yang terdapat di dalammya akurat dan relevan?"32 Langkah interpretasi yang disebut dengan penafsiran 28 Kuntowijoyo, Pengantar, 90. 29 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 216. 30 Kuntowijoyo, Pengantar, 96. 31 Garraghan, A Guide, 168. Issac, Handbook, 17. 32 24 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
sumber sejarah ini biasanya dianggap sebagai faktor utama terjadinya subyektivitas karena sejarawan dituntut untuk menafsirkan data sejarah yang "tidak bisa berbicara" itu. Misalnya, sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan mengenai data yang bersangkutan. Beberapa waktu kemudian, ada sejarawan lain yang melihat data tersebut sehingga dia melakukan penafsiran ulang. Dalam prakteknya interpretasi bisa dilakukan dengan analisis dan sintesis.33 Apabila data yang kita temukan terkesan saling bertentangan, maka kita memastikan bahwa data tersebut memang benar- benar saling bertentangan satu sama lain. Jika pertentangan itu ada, maka kita simpulkan bahwa salah satunya pasti salah dan yang lain benar. Apabila sulit menemukan mana yang lebih benar, maka kita harus menyebutkan keduanya secara apa adanya.34 Penulisan kesejarahan memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu [1] harus diungkapkan dalam bahasa yang baik dan benar; [2] terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula; dan [3] disajikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dan seobyektif mungkin.35 Dalam penyajiannya, secara garis besar penulisan terdiri dari tiga bagian, yaitu pengantar, hasil pembahasan dan kesimpulan.36 Penyajian tersebut hendaknya diupayakan 33 Kuntowijoyo, Pengantar, 100-101. 'Utsman, Manhaj, 147-148. 34 Ibid., 159. 35 Kuntowijoyo, Pengantar, 103. 36 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 25
untuk dapat memberikan eksplanasi (penjelasan) sejarah secara optimal. Eksplanasi digunakan oleh para sejarawan ketika mereka menyintesiskan fakta-fakta.37 Adapun sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bagian yang saling terkait. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi acuan dan memaparkan alasan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema mengenai kepahlawanan masyarakat Ponorogo yang tercantum dalam Babad Ponorogo dan metode yang diterapkan dalam penulisan ini. Bab kedua menguraikan sejarah Ponorogo pada periode sebelum Islam, periode pemerintahan Bathoro Katong, periode kolonialisme, dan periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia sehingga diketahui perkembangan Ponorogo dan dinamika yang menyertainya. Bab ketiga menguraikan secara sekilas tentang Babad Ponorogo. Dalam bab ini diterangkan mengenai biografi Purwowijoyo, latar belakang penulisan Babad Ponorogo, dan sistematika Babad Ponorogo. Dengan demikian, gambaran mengenai karya historiografis itu dapat diungkapkan. Bab keempat menguraikan perwujudan semangat patriotisme dan kepahlawanan masyarakat ponorogo beserta faktor- faktor yang melatarbelakangi realisasi sikap kepahlawanan tersebut. Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan serta dilengkapi dengan saran untuk ditindaklanjuti. A. Periode Sebelum Islam 37 Sjamsuddin, Metodologi. 190. 26 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Sejarah Ponorogo Meneliti sejarah Ponorogo bukanlah persoalan mudah karena sulit mendapatkan peninggalan berupa prasasti serta benda-benda purbakala yang dapat dipakai rujukan. Selama ini, para peneliti sejarah Ponorogo cenderung menggunakan cerita rakyat (legenda) sebagai dasar penyelidikannya yang dirangkai dengan data tertulis berbentuk babad. Oleh sebab itu, buku yang membahas sejarah Ponorogo secara ilmiah sampai sekarang ini belum pernah ditulis oleh siapapun.38 Di antara sumber data yang dijumpai adalah Babad Ponorogo karya Purwowijoyo (yang bernama asli Sukatman Porwosuwito). Buku ini terdiri dari delapan jilid. Pembahasannya dimulai pada masa Bathoro Katong yang berhasil menundukkan Ki Gede Ketut Suryo Ngalam.39 Buku berikutnya ialah Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Buku ini ditulis oleh tim penulis yang dipimpin Toebari pada tahun 1996 ketika masa pemerintahan 38 39 Setya Yuwana Sudikun, Pola Dakwah Islam di Ponorogo (Makalah disampaikan dalam seminar nasional di STAIN Ponorogo pada 28 Oktober 2013, 1. Purwowijoyo, Babad Ponorogo (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985). Penulisan catatan kaki dalam penelitian ini merujuk kepada Babad Ponorogo yang versi terjemahan bahasa Indonesia. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 27
M. Markum Singodimedjo, bupati Ponorogo.40 Tulisan lainnya adalah Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reog Ponorogo karya Mulyadi. Namun keilmiahannya diragukan karena penulisannya tidak sistematis. Data-data yang berupa prasasti, benda-benda sejarah, inskripsi, data tertulis, dan legenda (cerita rakyat) disusun secara campur aduk. Tulisan lepas yang membahas Ponorogo antara lain ialah Babad Ponorogo yang ditulis oleh Moegijati dalam Penyebar Semangat, No. 6 s.d. 10 (Oktober-Nopember 1936), Babad Ponorogo yang ditulis oleh Djoemhoeri dalam Kedjawen, halaman 742-744 (1935), Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent de Residentie Madioen yang ditulis oleh L. Adam dalam Djawa, No. 3-5 (1938), Nglacak Sejarah Adege Kutha Ponorogo yang ditulis oleh Mulyadi dalam Penyebar Semangat, No. 9 (28 Pebruari 1981) dan No. 10 (7 Maret 1981).41 Ponorogo diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak zaman Neolitik. Hal itu terbukti dengan ditemukannya benda-benda purbakala di Gua Lawa, dekat Sampung, distrik Somoroto. Penggalian terhadap benda-benda purbakala itu diawali dengan penemuan beberapa fragmen tulang yang menunjukkan bekas pengerjaan dan pemakaian oleh karyawan pabrik gula Pagotan di bagian barat laut Gua Lawa dalam rangka pencarian pupuk untuk tanaman tebu. Penggalian tersebut menarik perhatian L. J. C. van Es yang pada tahun 1926 melakukan penggalian pada bagian barat 40 41 Toebari et al., Hari Jadi Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Pemda Ponorogo, 1996). Sudikun, Pola, 1. 28 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
dan timur laut gua. Penggalian dan ekskavasi pada timur laut gua mencapai kedalaman sekitar 13,75 meter. Penggalian secara sistematis dilakukan oleh P. V. van Stein Callenfels pada tahun 1928-1930 di Gua Lawa. Penggalian dilakukan di bagian tengah dan mulut gua dengan kedalaman sekitar 3-4 meter. Berdasarkan jenis temuan, lapisan budaya yang digali Callenfels dapat dikelompokkan ke dalam [a] lapisan budaya pertama (atas) yang mengandung temuan berupa fragmen gerabah, fragmen keramik, benda perunggu, dan besi yang bercampur dengan artefak Neolitik; [2] lapisan budaya kedua (tengah) yang berupa alat tulang, seperti sudip, lancipan, mata kail, dan belati; [3] lapisan budaya ketiga (bawah) yang berupa mata panah, serpihan bilah, fragmen gerabah, batu giling, serut punggung, dan tulang manusia. Penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh PALRAD (Palaeoekologi Radiometri) Bandung pada tahun 1985. Dalam penelitian itu ditemukan alat batu (serut dan batu giling), alat tulang, fragmen tulang, dan gigi hewan. Pada tahun 1986 tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta mengadakan penelitian di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dalam bentuk pendokumentasian berupa pemetaan, penggambaran, dan pemotretan terhadap Gua Lawa. Penelitian itu menghasilkan sebuah temuan yang terdapat pada permukaan, terdiri dari fragmen tulang dan gigi binatang, alat-alat batu, dan kereweng. Berdasarkan hasil penyelidikan di atas, maka dapat diperkirakan bahwa pada zaman Neolitik daerah di sekitar Gua Lawa, Kecamatan Sampung, Kawedanan (distrik) Somoroto, Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 29
Kabupaten Ponorogo, telah dihuni manusia. Hasil temuan L. J. C. van Es dan P. V. van Stein Callenfels dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa wilayah Ponorogo telah dihuni manusia sejak zaman pra-sejarah. Selain itu, orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar gua telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Berpijak pada informasi dari tradisi, babad, dan pendapat para sarjana, Ponorogo pada zaman dahulu dikenal dengan nama Wengker, berasal dari ungkapan Jawa Wewengkon kang Angker (berarti: tempat yang angker).42 Untuk memberi gambaran tentang perjalanan sejarah Wengker pada masa lalu, perlu menengok beberapa peristiwa sejarah yang mendahuluinya, sebagaimana diuraikan berikut ini. Pengaruh India pada abad-abad pertama masehi telah nampak di Jawa Timur, yaitu di daerah Jember ditemukan patung kesenian Amarawati. Di Jawa Tengah, pengaruh India mulai masuk beberapa abad kemudian dan dapat melahirkan kebudayaan tinggi. Demikian dikatakan oleh G. de Casparis ketika pengukuhan sebagai guru besar Universitas Airlangga Surabaya tahun 1958. Masa-masa kebesaran kerajaan di Jawa Tengah terjadi pada abad VIII dan IX M, sedangkan di Jawa Timur belum ada kerajaan yang besar. Meskipun begitu, di Jawa Timur telah timbul beberapa pusat kerajaan yang belum berdaulat, antara lain Kerajaan Kanuruhan dan Kerajaan Kanjuruhan, seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo dengan angka tahun 760 M. Dalam sejarah perkembangan kerajaan- 42 Ibid., 1-3. 30 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
kerajaan di Jawa Timur, termasuk Wengker, telah ada yang menjadi pusat pemerintahan. Perhubungan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami perubahan besar pada sekitar tahun 900 M, yaitu pada waktu Raja Balitung naik tahta di Medang, Jawa Tengah. Balitung mendapat kekuasaan berkat perkawinannya dengan putri dari Rajakula di Jawa Tengah. Kekuasaan Balitung meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Balitung dan pengganti-penggantinya sampai Raja Wawa masih berkeraton di Jawa Tengah. Perpindahan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, menurut Casparis, dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, raja-raja Mataram Lama, seperti Balitung sampai Wawa, lebih mementingkan Jawa Timur daripada Jawa Tengah karena pentingnya perdagangan antar pulau saat itu. Kedua, pemimpin-peminpin di Jawa menghadapi serangan-serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan memutuskan untuk membela bagian-bagian kerajaan yang diutamakan bagi masa depan, seperti lembah Sungai Brantas. Perlu diketahui bahwa pertentangan yang timbul antara Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan di Jawa Timur telah berlangsung sejak tahun 925 M dan berlanjut sampai kurang lebih satu abad sampai zaman kekuasaan Airlangga. Hal ini terjadi karena hubungan perdagangan di Jawa Timur semakin maju sehingga Sriwijaya menjadi iri dan ingin mengambil tindakan kepada kerajaan di Jawa Timur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Sriwijaya pada tahun 928 M mengirimkan pasukan Melayu dari daerah Jambi untuk membasmi pusat-pusat kekuatan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 31
di Jawa Timur. Pasukan-pasukan tersebut ketika mendekati Nganjuk mengalami kekalahan di tangan pasukan Mpu Sindok, sebagaimana dijelaskan dalam prasasti Sindok (Jayastamba) di Anjuk Ladang tahun 937 M. Mpu Sindok memegang kekuasaan Kerajaan Medang pada tahun 929 M. Sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat mahamantri I Halu dan I Hino pada masa Raja Tulodhong dan masa Raja Wawa. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kegagalan pertama penyerangan Sriwijaya terjadi pada waktu pemerintahan Mpu Sindok. Adapun berita dari Cina menerangkan bahwa Raja Dharmawangsa pada tahun 990 M mengadakan serangan ke Sriwijaya. Ia berhasil menguasai beberapa daerah di pantai Sriwijaya sehingga hubungan Sriwijaya dengan daerah luar menjadi tertutup. Maksud dari penyerangan tersebut adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap ancaman Sriwijaya. Selain itu, diceritakan bahwa Jawa membuka hubungan resmi dengan Tiongkok pada tahun 992 M. 43 Pada tahun 1016 M Kerajaan Medang secara tiba-tiba mengalami serangan dari Sriwijaya sehingga Raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar istana meninggal. Peristiwa ini dikenal dengan istilah "Pralaya" atau kehancuran. Satu-satunya yang berhasil meloloskan diri ialah Airlangga, anak Mahendradatta yang saat itu sedang melangsungkan pernikahannya dengan putri Dharmawangsa. Dalam Prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Kerajaan Medang dihancurkan oleh Raja Wurawuri. Penyebabnya dikarenakan Wurawuri merasa iri dan mengalami 43 Toebari, Hari, 9-11. 32 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
kegagalan dalam memperistri putri Dharmawangsa. Pendapat lain mengatakan bahwa Sriwijaya, Wurawuri, Wengker, dan para sekutunya yang menjadi bawahan Dharmawangsa ingin menghancurkan Kerajaan Medang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Keterlibatan Wengker bersama sekutunya dalam menyerang Dharmawangsa dilandasi oleh politik ekspansif atau perluasan kekuatan baru di Jawa Timur sehingga mendesak kerajaan-kerajaan kecil yang telah lama ada. Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang menjadi pemicu persaingan kekuatan antar kerajaan. Adanya rasa dendam berkepanjangan yang disebabkan oleh masalah kegagalan keinginan untuk mengadakan pernikahan dan perebutan tahta kekuasaan. Tetapi, peristiwa itu bermakna lain dalam sudut pandang masyarakat Wengker dan sekutunya. Bagi mereka, hal itu merupakan perjuangan yang memiliki nilai-nilai patriotik dan heroik tersendiri. Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa pada tahun 952 Saka (1030 M) Airlangga mengalahkan Panuda, penguasa Wengker. Panuda lari meninggalkan keratonnya di Lewa. Ia terus dikejar sampai ke Desa Galuh bagian barat. Pada tahun 953 Saka (1031 M) anaknya dapat dikalahkan dan kerajaannya dimusnahkan hingga tidak tersisa. Diterangkan pula, penguasa Wengker kemudian memberontak lagi. Pada tahun 957 Saka (1035 M) penguasa Wengker meninggalkan keratonnya di Tapa. Ia juga meninggalkan anak, istri, kekayaan, dan semua harta miliknya. Kemudian pada tahun 959 Saka (1037 M) ia dapat ditangkap di Kopang. Airlangga bersama tentaranya Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 33
menyerbu ke arah barat Wengker. Akhirnya, Raja Wijaya Warma atau Ketut Wijaya ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Namun pendapat lain mengatakan bahwa Wijaya mengundurkan diri ke Kopang dan bertapa setelah dikalahkan oleh Airlangga. Dengan demikian, kerajaan Wengker bersifat mempertahankan diri, sedangkan Airlangga bersifat agresif dalam mencapai tujuannya, yaitu membalas dendam atas kematian Dharmawangsa, mertuanya, ketika terjadi peristiwa Pralaya. Dalam pemerintahannya, ia bercita-cita untuk menyelamatkan "Dharma" dan menciptakan kembali kerajaan yang dimusnahkan oleh Wurawuri, termasuk menghapuskan aib dan derita yang dialami oleh kerajaan mertuanya serta menghilangkan segala hal yang menghancurkan dan melakukan pemeliharaan, sebagaimana Dewa Wisnu. Di samping itu, tampak jelas bahwa Kerajaan Wengker selalu menjadi sasaran penyerangan Airlangga karena Wengker merupakan kekuatan yang disegani, meskipun ia tidak bersifat agresif dan justru cenderung bertahan dalam mempertahankan wilayahnya. Sikap dan tindakan Wengker beserta sekutunya dapat dinilai sebagai kewajaran karena Wengker adalah kerajaan tua yang telah ada sebelum berdirinya kekuasaan Dharmawangsa ataupun Airlangga di Jawa Timur. Perpindahan kekuasaan Mpu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur serta kemunculan kekuasaan Dharmawangsa dan Airlangga rupanya menjadi sumber penyebab kerajaan tua di Jawa Timur, seperti Wengker, merasa terancam, baik dari segi politik, perluasan 34 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
kekuasan, maupun ekonomi. Hal itu dikarenakan kecintaan dan patriotisme yang dimiliki oleh masyarakat Wengker kepada tanah airnya.44 Sebuah informasi menerangkan bahwa perintis pertama Kerajaan Wengker adalah Ketut Wijaya, seorang pendatang dari Jawa Tengah yang datang ke Jawa Timur bersamaan waktunya dengan kedatangan Mpu Sindok. Ketut Wijaya beserta rombongannya berjalan lewat sebelah selatan sampai di sebelah timur Gunung Lawu. Ia menetap di sana dan mendirikan Kerajaan Wengker. Keberadaan Wengker dibuktikan oleh prasasti yang ditemukan di Sendang Kamal, Madiun. Di dalamnya tertulis bahwa pada tahun 986-1037 Wengker dipimpin oleh Raja Ketut Wijaya. Wilayah Wengker sebelah utara meliputi Gunung Kendeng sampai Gunung Pandan, sebelah timur meliputi Gunung Wilis sampai Laut Selatan, sebelah selatan sampai Laut Selatan, dan sebelah barat mencakup Laut Selatan hingga ke utara Gunung Lawu. N.J. Krom dalam karyanya yang berjudul Hindhu Yavansche Tiyt menyatakan bahwa Wengker terletak di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Purwowijoyo berpendapat bahwa Wengker terletak di perbatasan Desa Kadipaten dengan Desa Setono.45 Sekitar 200 tahun setelah kekalahan Wengker melawan Airlangga, muncul kerajaan baru yang bernama Kerajaan Bantarangin. Letak kerajaan itu di Desa Somoroto (kira-kira 12 44 45 Purwowijoyo, Babad Ponorogo, Jilid VII, 12-14. Ibid., 11-14. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 35
km arah barat kota Ponorogo) yang awalnya masih bagian dari Wengker. Raja Bantarangin bernama Kelono Sewandono dan patihnya bernama Kelono Wijaya, adiknya. Kelono Sewandono memiliki wajah tampan sehingga dijuluki Tubagus Kelono Sewandono. Sedangkan adiknya berwajah jelek. Meskipun buruk rupa, ia mempunyai kesaktian luar biasa. Ia disebut Kelono Wijaya atau Patrajaya karena masih keturunan Ketut Wijaya, penguasa Wengker, disebut Pujangga Anom karena menjadi pujangga ketika masih muda, disebut Bujang Ganong karena masih bujang dan keningnya menonjol (nong-nong), dan disebut juga Gendruwon karena wajahnya seperti gendruwo (hantu). Pada suatu malam, Kelono Sewandono bermimpi bertemu dengan putri Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Keesokan harinya, ia mengutus adiknya agar melamarkan Songgolangit untuknya. Prabu Kertajaya, raja Kediri, mengetahui putrinya ketakutan melihat tamunya. Namun ia tidak berani menolak lamaran karena raja Bantarangin terkenal sakti. Oleh sebab itu, ia mengajukan persyaratan untuk proses pernikahan. Ia minta seperangkat gamelan (gong) yang belum ada di bumi ini dan digunakan untuk mengiringi jalannya temanten dari Bantarangin ke Kediri. Ia minta berbagai macam hewan di hutan yang dihalau ke Kediri untuk mengisi kebun binatang. Ia juga minta manusia berkepala harimau. Mendengar permohonan itu, Kelono Wijaya menyanggupi dan segera pulang ke Ponorogo. Sikap Kelono Sewandono justru berbeda. Ia sangat marah karena permintaan raja Kediri itu merupakan penolakan 36 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
halus. Tetapi Kelono Wijaya, dengan kesaktiannya, sanggup memenuhinya. Ia mengumpulkan seluruh hewan hutan di alun- alun. Ia merakit seperangkat gamelan yang terbuat dari bambu dan kayu, seperti seruling, angklung, ketipung, gendang, ketuk, kenong, dan kempul. Para pemainnya juga telah disiapkan. Hanya manusia berkepala harimau yang akan ditemukan sambil dalam perjalanan. Sesudah persiapan cukup, raja Bantarangin diiringkan menuju ke Kediri. Gamelan dipukul dengan sorak sorai dan penuh kegembiraan. Pada waktu itu, Kelono Wijaya tidak ikut karena dikhawatirkan justru akan menakuti putri Kediri dan membuat malu. Ia menerima anjuran kakaknya dan tetap tinggal di Bantarangin menjaga kerajaan. Ternyata patih Kediri yang bernama Singolodro atau Barongseta juga menghendaki ingin mempersunting Dewi Songgolangit. Ia sakti dan dapat menjadi harimau putih. Ia kemudian mencegat rombongan Kelono Sewandono. Rombongan dan hewan-hewan yang telah diikat kocar-kacir. Perang tanding antara keduanya terjadi dan dimenangkan Singolodro. Saat itu, Kelono Sewandono menjerit memanggil adiknya. Kelono Wijaya kemudian datang. Dengan pecut Samandiman, ia dapat mengalahkan Singolodro. Meskipun ia mengampuni Singolodro, ia tetap membiarkan kepala Singolodro berwujud kepala harimau dan menjadikannya sebagai pelengkap syarat yang dimohon oleh raja Kediri. Hewan-hewan yang lari kocar-kacir pun dapat dikumpulkan kembali dengan sangat mudah. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 37
Setelah semuanya selesai, rombongan pengantin kembali mendatangi putri Kediri. Tetapi sesampai di sana, Dewi Songgolangit tidak ada. Ia melarikan diri ke dalam sebuah gua yang tertutup rapat. Kelono Sewandono kemudian menemui Songgolangit dan membujuknya agar mau diboyong ke Bantarangin. Karena permohonannya tidak dihiraukan dan Songgolangit selalu diam membisu, maka Kelono Sewandono marah besar atas penghinaan itu. Ia mengutuk Songgolangit menjadi batu. Kelono Sewandono pulang melewati terowongan yang dibuat oleh Kelono Wijaya dengan kesaktian pecutnya. Tempat itu disebut Gua Bedali dari kata mbedah kali (membelah sungai). Sebagai pelampiasan kekecewaannya, Kelono Sewandono bersumpah tidak akan menikah selamanya. Ia lebih menyukai anak laki-laki ganteng untuk hiburannya, yang disebut gemblak. Peristiwa kegagalan pernikahan dan keberangkatan rombongan pengantin lengkap dengan seluruh persyaratannya itu kemudian menjadi warisan kesenian masyarakat Ponorogo yang disebut dengan Reog atau Reyog.46 Namun versi lain mengenai kisah reyog Ponorogo ternyata menceritakan dengan penuturan yang sedikit berbeda dibandingkan kisah di atas. Di antara perbedaannya terletak pada tokoh pemilik pecut Samandiman. Disebutkan bahwa tokoh yang mempunyai pecut (cambuk) sakti tersebut adalah Prabu Kelono Sewandono, bukan adiknya (Patih Kelono Wijoyo, Pujonggo Anom, atau Bujang Ganong). Dalam pertempuran menghadapi Singalodra, Patih Kelono Wijoyo dan pasukannya 46 Ibid., 14-20. 38 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
mengalami kesulitan untuk mengalahkan Singalodra. Kemenangan dapat diperoleh oleh Bantarangin ketika Prabu Kelono Sewandono menggunakan pecut Samandiman untuk mencambuk Singalodra sehingga manusia harimau itu dapat ditaklukkan. Setelah Singalodra yang lumpuh itu diobati oleh Patih Kelono Wijoyo, maka Singalodra yang kepalanya masih berwujud kepala harimau itu tunduk dan bergabung dengan rombongan Kerajaan Bantarangin menuju Kerajaan Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit atau Dewi Sanggrama Wijaya, meski dalam keadaan kelelahan. Setelah tiba di alun-alun Kediri, rombongan itu istirahat sambil menunggu ijin diperkenankannya memasuki istana.tidak semua anggota rombongan diizinkan masuk istana. Rombongan kecil yang terdiri dari Prabu Kelono Sewandono, Patih Bujang Ganong, dan beberapa warok menghadap Prabu Kertojoyo, sedangkan yang lain menunggu di paseban, termasuk Singo Lodra. Rombongan ini memainkan musik (gong Gumbeng) yang dibawa dari Bantarangin untuk menghibur diri. Bunyi gong Gumbeng itu sengaja diperdengarkan kepada Raja Kertojoyo dan sekaligus mengiringi perjalanan Prabu Kelono Sewandono menuju istana. Suara gong Gumbeng itu terasa indah dan menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Banyak rakyat berdatangan untuk menyaksikannya. Apalagi mereka belum pernah melihat maupun mendengarnya. Begitu pula, Singa Lodra yang turut menari ketika mendengarnya, ditambah burung merak yang mengepakkan ekornya didekatnya. Tarian tersebut merupakan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 39
pertunjukan yang luar biasa yang disaksikan juga oleh Prabu Kertojoyo. Kemudian Prabu Kelono Sewandono menyampaikan tujuannya kepada Prabu Kertojoyo untuk melamar Dewi Songgolangit. Dengan terpenuhinya semua syarat yang diajukan Dewi Songgolangit kepada Prabu Kelono Sewandono, maka Prabu Kertojoyo menerima lamaran tersebut. Namun ternyata Dewi Songgolangit justru pergi meninggalkan istana Kediri tanpa pemberitahuan kepada ayahnya dan warga istana sehingga Prabu Kertojoyo merasa kecewa dan menyerahkan upaya pencarian terhadap Dewi Songgolangit kepada Prabu Kelono Sewandono. Pencarian yang dilakukan Bantarangin dan Kediri berhasil menemukan Dewi Songgolangit yang berada di dalam Gua Sela Mangleng (gua yang dibuat Patih Kelono Wijoyo sebelumnya) dalam keadaan mengenaskan karena Dewi Songgolangit mengakhiri hidupnya dengan kerisnya sendiri. Setelah menyaksikan peristiwa menyedihkan itu, Prabu Kelono Sewandono bersama rombongannya kembali ke Bantarangin.47 Versi berikutnya menceritakan bahwa pemilik cambuk Samandiman yaitu Bajang Anung atau Bujang Ganong, patih di Kerajan Wengker yang dipimpin oleh Raja Jaka Bagus. Kisahnya terkait dengan persaingan antara Raja Jakar Bagus (Kerajaan Wengker) dan Raja Singobarong (Kerajaan Lodaya) dalam memperebutkan Dewi Sangrama Wijaya (atau Dewi Songgolangit) di Kerajaan Kediri (Panjalu) yang 47 Soemarto, Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo (Ponorogo: CV Kotareog Media, 2014), 5-11. 40 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
mempersyaratkan sayembara sebelum pernikahannya. Pertempuran pertama terjadi antara Raja Singobarong dan Raja Singobarong yang pada mulanya dimenangkan oleh Singobarong. Kemudian datanglah bantuan dari Bajang Anung yang telah memperoleh pemberian dewata berupa topeng dan buluh kuning (buluh gading). Dengan cambuk saktinya itu, Bajang Anung dapat melumpuhkan Singobarong. Pada saat rombongan Wengker dan Lodaya di hadapan Dewi Sangrama Wijaya, ternyata Singobarong berubah menjadi harimau ganas sehingga Bajang Anung segera menghunus pedangnya dan memenggal leher Singabarong. Sebelum kematiannya Singabarong melontarkan kutukannya kepada Bajang Anung bahwa topeng yang dipakai Bajang Anung ttidak dapat dilepaskan dari wajahnya.48 Apapun versi yang disampaikan oleh para penulis, yang jelas perbedaan-perbedaan tersebut tidak menghilangkan keberadaan tokoh Kelono Sewandono, Bujang Ganong, Singobarong, dan Dewi Songgolangit. Adapun gambaran yang dapat disaksikan saat ini adalah bahwa cambuk sakti yang bernama Pecut Samandiman merupakan senjata yang dimiliki oleh Kelono Sewandono. Penggambaran semacam itulah yang terdapat di Monumen Bantarangin, Ponorogo. Kembali kepada penjelasan mengenai dinamika Kerajaan Wengker, maka diuraikan sebagai berikut. Setelah kekuasaan Airlangga terbagi menjadi dua, yaitu Kediri (Panjalu) dan Jenggala, maka situasi menjadi tidak stabil. Kesempatan ini 48 Moelyadi, Ungkapan Sejarah, 81-91. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 41
dimanfaatkan oleh Kerajaan Wengker untuk menyusun kekuatan baru sehingga sampai pada masa Kerajaan Majapahit, eksistensi Wengker masih tetap ada. Ia bahkan menjalin hubungan erat yang saling menguntungkan. Beberapa peristiwa penting yang menunjukkan kejayaan dan kehormatan Wengker pada zaman Majapahit di antaranya sebagai berikut. Pertama, pernikahan Bhre Wengker (Raden Kudamerta atau Wijayarajasa) dengan Rajadewi Maharajasa atau Bhre Dhaha, putri Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana, raja Majapahit pertama. Kudamerta, menantu Raden Wijaya, mempunyai peranan penting. Ia ikut serta dalam rapat membahas pengangkatan calon pengganti Patih Gajah Mada pada tahun 1364. Ia pernah diangkat menjadi anggota Dewan Sapta Prabu. Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1351. Ia terang- terangan mengkritik kesalahan yang dilakukan oleh Gajah Mada atas terjadinya perang Bubad antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Ia mendapatkan penghargaan atau piagam pembangunan bersama dengan Dyah Maharajadewi dari Ratu Tribuwana Tunggadewi. Kedua, pernikahan Raja Hayam Wuruk, Bhre Hyang Wekas ing Sukha atau Rajasanegara dengan Paduka Sori, putri Wijayarajasa Bhre Wengker pada tahun 1357. Peristiwa tersebut merupakan pernikahan keluarga karena ibu Hayam Wuruk (Tribuwana Tunggadewi) adalah kakak perempuan ibu Paduka Sori (Rajadewi Maharajasa). Hayam Wuruk dan Paduka Sori adalah sama-sama cucu Raden Wijaya. Pernikahan itu dapat menutup aib dan perasaan malu setelah kegagalan 42 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
pernikahannya dengan mendiang Putri Dyah Pitaloka serta jatuhnya prestise Majapahit di mata masyarakat Nusantara pada saat peristiwa Bubad. Ketiga, setelah kekosongan kekuasaan tiga tahun lamanya pada tahun 1456, maka Dyah Suryawikrama Girishawardhana menduduki tahta Majapahit. Ia adalah putri Dyah Kertawijaya yang semasa pemerintahan ayahnya menjadi penguasa daerah Wengker (Bathara ing Wengker). Buku Pararaton menyebutkan bahwa ia memakai gelar Bhre Hyang Purwawisesa dan memerintah selama sepuluh tahun dari tahun 1456 hingga 1466.49 Selanjutnya, menurut Pararaton, penguasa Majapahit sepeninggal Bhre Hyang Purwawisesa adalah Bhre Pandan Salas yang memerintah antara tahun 1388 Saka (1456 M) sampai 1390 Saka (1468 M) dan digantikan oleh Raja Kertabumi, ayah Raden Fatah. Sejak itulah, perkembangan Ponorogo masa kesultanan Demak dimulai.50 Sebelum Demak muncul sebagai kerajaan bercorak Islam, daerah ini merupakan vassal Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi, daerah yang semula bernama Bintoro ini diberikan oleh raja Majapahit kepada Raden Fatah. Bintoro lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan Wali Songo. Kesepakatan Wali Songo menetapkan Raden Fatah sebagai raja pertama Demak dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama.51 49 Toebari, Hari, 14-16. 50 51 Taufik Abdullah et al., Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Ibid., 19-20. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 43
Pada masa Kesultanan Demak, di wilayah yang saat ini bernama Ponorogo telah berdiri Kademangan Surukubeng (sekarang di Desa Kutu, Kecamatan Jetis). Pada waktu itu, Kademangan Surukubeng yang termasuk wilayah Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V. Penguasa Surukubeng bernama Ki Gede Ketut Suryo Ngalam, seorang penganut agama Buddha yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Ia mempunyai tiga anak, yaitu Niken Gandini, Suryodono, dan Suryodoko. Kelak, Niken Gandini menjadi istri Bathoro Katong, Suryodono mengganti namanya menjadi Suromenggolo dan sebagai pengawal pribadi Bathoro Katong, serta Suryodoko mengubah namanya menjadi Surohandoko dan sebagai demang di Surukubeng menggantikan ayahnya. Ki Ageng Kutu sangat mahir dalam ilmu kanuragan dan mengajarkan ilmunya kepada para pemuda setiap bulan purnama. Ia juga disegani oleh rakyatnya dan bahkan para kepala desa lain setiap bulan selalu mengirimkan upeti kepadanya. Salah seorang yang loyal kepada Kademangan Surukubeng ialah Ki Hanggolono, saudara Ki Ageng Kutu yang juga ahli kanuragan dan sekaligus sebagai pemimpin Desa Karang. Sekarang desa itu dikenal dengan nama Desa Golan (karena ketenaran Ki Hanggolono) yang termasuk dalam Kecamatan Sukorejo.52 Di sebelah timur Desa Golan terdapat Desa Mirah (sekarang bernama Desa Nambangrejo yang termasuk dalam Kecamatan 52 Indonesia, 1991), 68-69. Purwowijoyo, Babad Ponorogo, Jilid I, 11-13. 44 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Sukorejo). Desa itu dipimpin oleh Kyai Ageng Mirah (karena memiliki putri bernama Amirah). Ia seorang penganut agama Islam yang saleh dan sabar dalam berdakwah. Konon ia tinggal di sana setelah menjalani laku lelono broto (ritual dengan cara berjalan terus-menerus mengikuti kata hati dan langkah kaki) ketika mencari Kyai Ageng Gribig, ayahnya.53 Ia adalah keturunan Brawijaya V dari jalur Raden Joko Dholog atau Wasi Bagena, yang memiliki putra bernama Bandanggilo yang kemudian diambil menantu oleh Sunan Giri dan bertempat di Gribig.54 Hubungan Kyai Ageng Mirah dengan Ki Honggolono menjadi memburuk setelah kegagalan acara lamaran bagi putrinya dengan Joko Lancur, putra Ki Hanggolono. Saat itu, Ki Hanggolono tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan, yakni mengairi sawah di Desa Mirah dalam waktu semalam, menyediakan padi satu lumbung beserta kedelai satu lumbung, dan kedua lumbung itu harus berjalan sendiri tidak boleh digotong manusia. Karena lamaran ditolak, Ki Hanggolono merasa malu dan mengutuk Amirah sehingga meninggal. Mengetahui kejadian itu, Joko Lancur langsung menikam dirinya sendiri dengan kerisnya sampai meninggal. Kedua kekasih itu kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat di Desa Mirah.55 Penjelasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa menjelang kepemimpinan Bathoro Katong wilayah Ponorogo masih dikuasai oleh Ki Gede Ketut Suryo Ngalam 53 54 55 Ibid., 14-16. Ibid., 25. Ibid., 19-24. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 45
atau Ki Ageng Kutu, seorang penganut agama Buddha di Kademangan Surukubeng yang tidak mengakui Kerajaan Demak sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Penentangan Ki Ageng Kutu tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Ki Hanggolono, saudaranya dan pemimpin Desa Golan. B. Periode Bathoro Katong dan Keturunannya Sementara itu, Raden Fatah di Kerajaan Demak memerintahkan kepada adiknya, Raden Joko Piturun atau Raden Katong (keduanya adalah putra Brawijaya V, tetapi dari ibu yang berbeda), agar pergi untuk menyelidiki daerah yang berada di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Raden Katong ditemani oleh Selo Aji. Kedua utusan sultan Demak itu kemudian menemui Kyai Ageng Mirah. Mereka mendapat penjelasan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di daerahnya beragama Hindu. Ketiganya melanjutkan penyelidikan sampai ke Samudra Hindia. Mereka kemudian melaporkan hasil penyelidikannya kepada Raden Fatah. 56 Setelah laporan disampaikan, Raden Fatah mengangkat Raden Katong sebagai Adipati bergelar Bathoro Katong di daerah yang terletak di sebelah timur Gunung Lawu sampai Gunung Wilis dan ke selatan sampai Samudra Hindia. Sedangkan kedua pendampingnya, Selo Aji diangkat sebagai patihnya dan Kyai Ageng Mirah diangkat sebagai pemimpin agama Islam. Gelar Bathoro diberikan oleh Raden Fatah agar Raden Katong dapat menyatu dengan masyarakatnya karena 56 Ibid., 24-31. 46 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
mereka sering mengucapkan kata "Dewa Bathoro". Bersama 40 orang pengikut, ketiga tokoh tersebut mulai melakukan babad alas (pembukaan lahan pemukiman) di Glagah Wangi, Dusun Plampitan (sekarang di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan). Setelah berhasil membuka lahan, mereka mendapatkan Payung Tunggul Wulung, Tombak Tunggul Naga, dan Sabuk Cinde Puspita yang merupakan pusaka warisan Brawijaya V. Mereka kemudian bermusyawarah untuk pemberian nama kota yang akan didirikan itu. Mereka bersepakat untuk memberi nama Pramanaraga. Pramana artinya perana, yaitu menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan, dan bumi yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia yang digelar di alam raya. Tiga unsur tersebut dinamakan Trimurti yang bertempat dan menyatu dengan badan manusia. Jadi, Pramana dan Raga diumpamakan seperti madu dan rasa manisnya, atau bunga dan sarinya, atau api dan nyalanya. Kata "Pramanaraga" lama kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono bermakna pandai, mengerti, yakni sudah mengerti kepada semua keadaan. Sedangkan Rogo bermakna badan. Jadi, Ponorogo berarti manusia yang telah mengetahui, mengerti kepada dirinya sendiri, yaitu manusia yang sudah mengetahui unggah-ungguh (sopan santun) atau mengerti tata krama. 57 Melihat perkembangan kota Ponorogo yang semakin maju secara ekonomi, maka Ki Ageng Kutu tidak senang. Ia tidak sudi untuk tunduk kepada Bathoro Katong karena ia hanya mengakui kekuasaan Kerajaan Majapahit.58 Ia mengumpulkan pengikutnya 57 58 Ibid., 33-41. Ibid., 58-59. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 47
untuk membahas persoalan itu. Ia juga mengundang Bathoro Katong, Selo Aji, dan Kyai Ageng Mirah. Namun pertemuan mereka justru tidak menghasilkan apa-apa, kecuali perselisihan yang berujung pada terbunuhnya Ki Honggolono di tangan Selo Aji. Setelah pemakaman saudaranya, Ki Ageng Kutu dan para warok menentukan hari yang dianggap sebagai hari naas bagi Ponorogo, yakni Jum'at Wage, untuk menyerang Ponorogo. Ketika sampai di perbatasan kota, gamelan reog dipukul dengan keras sebagai tanda peperangan. Adapun Bathoro Katong segera memerintahkan pasukannya mempersiapkan peralatan perang seadanya seusai shalat Jum'at. Pertempuran meletus dan dimenangkan oleh pasukan Bathoro Katong. Sedangkan Ki Ageng Kutu melarikan kudanya kembali menuju rumahnya. 59 Setelah peperangan, Bathoro Katong berunding dengan Selo Aji dan Kyai Ageng Mirah. Rapat memutuskan untuk menyusupkan telik sandi (mata-mata) ke rumah Ki Ageng Kutu agar mengambil senjata sakti Ki Ageng Kutu, yakni keris bernama Condongrawe dan tombak pendek bernama Jabardas. Dua mata-mata itu adalah Singosari (yang menyamar sebagai tukang kebun) dan Nawangsari (yang menyamar sebagai tukang masak sekaligus pengasuh Niken Gandini). Singkat cerita, pada malam Jum'at Kliwon Ki Ageng Kutu bersama para warok mengadakan pertemuan dan berlatih kanuragan sambil meninggalkan kerisnya di Tamansari, Tegal Arum. Saat itulah, Bathoro Katong menyusup ke Tamansari (tempat Niken Gandini) dengan bantuan Nawangsari. Ia berhasil mengambil 59 Ibid., 42-48. 48 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
keris Ki Ageng Kutu dari tangan Niken Gandini. Ternyata, kehadiran Bathoro Katong, Selo Aji, dan Kyai Ageng Mirah diketahui warga sehingga suasana ramai. Pada malam itu, Ki Ageng Kutu dan para warok berperang secara tidak beraturan menghadapi musuhnya. Pada waktu pagi hari, Ki Ageng Kutu sudah berhadapan dengan Bathoro Katong, Selo Aji, dan Kyai Ageng Mirah. Karena terdesak, Ki Ageng Kutu kemudian melarikan diri sambil terus dikejar oleh ketiganya. Tempat- tempat yang dilalui Ki Ageng Kutu selama pengejaran itu kemudian menjadi sejarah asal muasal berbagai nama tempat di Ponorogo, misalnya Dengok, Puhlima, Puhgosong, Kebatan, Bancangan, Gunung Jimat, Belik Bacin, Beji Sirah Keteng. Konon setelah dipenggal oleh Selo Aji di Beji Sirah Keteng, kepala Ki Ageng Kutu terus terbang dan akhirnya menghilang ketika berada di Gunung Dloka (di Desa Thatung) yang dihuni para jin dan siluman. 60 Sepulang dari Gunung Dloka, Bathoro Katong singgah di Kademangan Surukubeng dan selanjutnya memboyong Niken Gandini bersama dua pembantunya ke Ponorogo. Semenjak itulah, pembangunan Ponorogo dan penyebaran dakwah Islam semakin meningkat. Sepeninggal Ki Ageng Kutu, tidak ada lagi penghalang untuk menyebarkan agama Islam. Keadaan kota bertambah ramai dan maju. Para warok yang menjadi pemuka desa menyerahkan diri kepada Bathoro Katong. Dakwah Islam semakin berkembang berkat kegigihan para santri dari Demak yang ikut babad alas Ponorogo. Para pemuka agama lain tetap 60 Ibid., 49-62. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 49
mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dari Bathoro Katong. Kesenian reog yang telah ada sejak Ki Ageng Kutu dilestarikan dan dimodifikasi. Misalnya, di atas kepala harimau ditambah seekor burung merak yang di paruhnya terdapat untaian permata. Lagu-lagu dari gamelan reog dipakai sebagai sarana untuk mengumpulkan warga yang akan diajak masuk Islam. Tahun ketika Bathoro Katong berkuasa secara penuh tersebut bertepatan dengan tahun 1496. Perhitungan didasarkan pada tulisan huruf yang dipahat di batu dan berada di tempat meditasi antara gapura II dan gapura III di makam Bathoro Katong. Gambar yang ditunjukkan oleh candrasengkala tersebut berangka tahun 1418 Saka yang jika ditambah 78 menjadi 1496 Masehi.61 Gambar yang menyatakan tahun 1418 Saka tersebut berupa manusia (angka 1), pohon (angka 4), burung garuda (angka 1), dan gajah (angka 8).62 Berdasarkan kajian mendalam mengenai data-data inilah, maka Pemerintah Daerah Ponorogo menetapkan bahwa hari jadi Ponorogo pada Ahad Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H.63 Bathoro Katong mempunyai lima istri, yakni [1] Putri Adi Kaliwungu dari Demak, [2] Putri Begelen, [3] Putri dari Pemekasan, Madura, [4] Niken Gandini, Putri Ki Ageng Kutu, dan [5] Putri Kuning dari Desa Kertosari. Empat istri pertama 61 62 63 Ibid., 63-65. Toebari, Hari, 31. Ibid., 34-35. 50 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
dimakamkan di makam Setono berdekatan dengan makam Bathoro Katong, sedangkan istri terakhir dimakamkan di Kertosari. Konon, Bathoro Katong pernah berpesan agar para jandanya tidak menikah lagi. Namun Putri Kuning melanggar larangan itu sehingga setiap kali akan dimasukkan ke liang lahat, maka tanahnya menyempit.64 Makam Bathoro Katong65 Sepeninggal Kanjeng Panembahan Bathoro Katong, kepemimpinan di Ponorogo dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu Pangeran Panembahan Agung, Pangeran Dodol, Pangeran Seda Karya, Pangeran Adipati Sepuh, Pangeran Ronggo Wicitro I, 64 Purwowijoyo, Babad Ponorogo, Jilid II, 11-12. 65 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 51
Pangeran Ronggo Wicitro II, Raden Tumenggung Mertowongso I Seda Lawe, Raden Tumenggung Mertowongso I Seda Pondok, Raden Tumenggung Surobroto, Raden Adipati Surodiningrat I Seda Demung, Raden Adipati Suroloyo, dan Raden Adipati Surodiningrat II.66 Pusat Kadipaten Ponorogo yang terletak di Kota Lama atau Kutha Wetan (Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Jenangan) berlangsung sampai pada tahun 1837 ketika ibukota dipindahkan ke Kota Tengah (seperti sekarang).67 Ketika pemerintahan dipegang Pangeran Panembahan Agung, kondisi pemerintahan menurun karena kepribadiannya sangat lemah dibandingkan ayahnya. Banyak para demang yang kemudian tidak mau datang menghadap kepadanya. Bahkan Surohandoko, adik ipar Bathoro Katong, yang menjadi demang di Surukubeng menggantikan ayahnya, berkali-kali mencoba membuat kerusuhan di kadipaten, namun selalu dihalangi oleh Suromenggolo, saudaranya yang menjadi pengawal pribadi Bathoro Katong. Keadaan pemerintahan masih tetap lemah ketika dipegang oleh Adipati Anom atau Pangeran Dodol, putranya. Perubahan baru terjadi setelah kepemimpinan dijalankan oleh Adipati Seda karena ia giat bekerja dan memperhatikan kepentingan rakyat sehingga perekonomian masyarakat bertambah maju. Ia juga merintis kompleks pemakaman Bathoro Katong. Pemerintahannya berakhir ketika ia meninggal karena sakit. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Adipati Sepuh. Masa 66 67 Ibid. Ibid., 35. 52 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
pemerintahannya bersamaan dengan Kerajaan Pajang. Bahkan putranya, Raden Wicitra, dijadikan menantu oleh Sultan Hadiwijaya. Selama berhubungan dengan Pajang, pangkat adipati digantikan dengan bupati dan nama panggilannya menjadi Raden Mas atau Tumenggung. Adipati Sepuh kemudian diganti oleh putranya, Raden Tumenggung Ronggowicitro I. Kepemimpinannya diteruskan putranya, Ronggowicitro II, yang menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Mataram Islam. Ia digantikan Raden Tumenggung Mertowongso I yang dihukum gantung oleh Sunan Mangkurat, penguasa Kartasura, hanya karena persoalan sepele, yakni kekecewaannya ketika kambing dan ayam aduannya dikalahkan Mertowongso. Oleh sebab itu, ia dipanggil juga dengan Seda Lawe. Ia kemudian digantikan putranya, Raden Tumenggung Mertowongso II. Sebagaimana ayahnya, hubungannya dengan Sunan Mangkurat Mas dari Kartasura memburuk ketika ada iri hati Mangkurat terhadap ketampanan Mertowongso II. Ia meninggal setelah mengalami sakit akibat ditangkap dan dikebiri secara paksa oleh para pengikut Mangkurat. Pemerintahan Mertowongso II diteruskan oleh putranya, Raden Tumenggung Sutamenggala atau Surabrata yang mampu membawa ketentraman bagi masyarakat. Hingga akhir hayatnya, pemerintahan berjalan dengan baik. Ia kemudian digantikan putranya, Raden Adipati Surodiningrat I yang kepribadiannya sangat buruk. Ia tidak memperhatikan kepentingan rakyat, dan justru senang berfoya-foya serta mengumbar nafsu.68 68 Ibid., 17-25. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 53
Ia meninggal akibat intrik politik yang dimainkan patihnya, Tambakbaya. Ia meninggal ketika berhadapan dengan pasukan Pangeran Mangkunegara. Setelah Pangeran Mangkunegara menyadari dirinya diadu domba oleh Tambakbaya dan mengakibatkan Surodiningrat menjadi korban, maka ia memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mati Tambakbaya. Setelah kematian Surodiningrat I, keadaan Ponorogo tidak aman. Para keturunannya ingin membalas kematiannya dengan menyerang Surakarta. Untuk meredamnya, Sunan Solo mengirimkan utusannya yang bernama Pangeran Purbonegara agar menghentikan pertikaian. Ia kemudian memberikan jabatan kepada keturunan Surodingrat I. Jabatan pemimpin Ponorogo diserahkan kepada Raden Adipati Suralaya. Ia mampu mengembalikan ketentraman di Ponorogo, serta memperbaiki hubungan dengan Surakarta dan Surabaya. Namun prestasinya ternyata tidak disukai Belanda sehingga ia dipindahkan ke Jakarta dan digantikan saudaranya, Surodiningrat II. Pada saat inilah terjadi huru-hara Perang Diponegoro (1825-1830). Bahkan Pangeran Diponegoro pernah singgah di daerah Ponorogo bagian selatan. Akibatnya, Belanda selalu curiga kepada bupati Ponorogo dan mengawasi setiap aktivitas warga di Ponorogo.69 C. Periode Kolonialisme Setelah kemenangan Belanda dalam Perang Diponegoro, maka seluruh tanah Jawa di luar keraton Kasunanan, 69 Ibid., 33-35. 54 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Kesultanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Oleh sebab itu, semua kabupaten yang tunduk pada Belanda disebut tanah Gopermen. Pada tahun 1837 setelah Surodiningrat II wafat, Kabupaten Ponorogo belum mempunyai bupati. Akhirnya, para pejabat Belanda dan pemimpin di wilayah Ponorogo memutuskan untuk mengangkat Raden Adipati Mertohadinegoro sebagai bupati Ponorogo. Perlu diketahui, Surodiningrat II memiliki enam istri dan 13 anak. Mertohadinegoro adalah salah satu dari 13 keturunan Surodiningrat II. Jadi, ia merupakan bupati pertama Ponorogo Kutha Tengah. Sebenarnya ia bermaksud membangun kabupaten di Tajug. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh Belanda. Letak kabupaten harus berada di pinggir jalan dari Madiun terus ke Pacitan. Ia kemudian membangun rumah di Mangkujayan, tepatnya di sebelah selatan bekas tempat bertapa Paku Buwana saat mundur dari kerajaan pada perang saudara mempertahankan kekuasaan hingga berhasil menjadi raja dengan gelar Sunan Kumbul atau Paku Buwana II sepulang dari Ponorogo. Ia juga memboyong keluarganya ke kabupaten yang baru. Setelah menduduki jabatan bupati, ia melakukan banyak pembangunan. Dalam bidang perekonomian, ia membangun jalan mengelilingi kota dan menyediakan pasar pada setiap jarak tujuh kilometer. Dalam bidang keamanan dibangun pos penjagaan yang besar di empat penjuru, meskipun sebagian kemudian dibongkar karena adanya pelebaran jalan. Dalam bidang kesehatan, ia membangun fasilitas pengobatan berupa Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 55
rumah sakit yang selanjutnya digunakan sebagi kantor pembatik dan rumah sakit dipindahkan ke Jarakan. Dalam bidang lingkungan, ia melakukan penghijauan dengan menanam banyak pohon asam di sepanjang jalan raya. Di samping itu, ia juga membangun masjid agung Kauman pada tahun 1843. Pembangunan dikerjakan tukang kayu bernama Sutowijoyo dari Surakarta yang didampingi oleh Kyai Abdurrahman dari Kauman Kota, Kyai Zainal Mustofa dari Kauman Kota Timur, Kanjeng Kyai Kasan Besari dari Tegalsari, dan para kyai lainnya dari berbagai pesantren yang ada di Ponorogo. Pada masa pemerintahannya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Asisten Residen oleh Raden Martopuro. Ia memerintah sekitar 17 tahun (mulai dari tahun 1837sampai tahun 1854. Ia meninggal pada hari Selasa Pon, bulan Syawal, tanggal 12 atau tepatnya tanggal 10 Agustus 1854 dan dimakamkan di Desa Tajug.70 Mertohadinegoro digantikan oleh Raden Mas Sosrokusumo, putra Surodiningrat II dan menantu Raden Mas Tumenggung Sumanegoro (bupati Somoroto). Ia meninggal tahun 1856 dan dimakamkan di Gondoloyo. Penerusnya adalah Raden Tumenggung Cokronegoro I, putra Kyai Kasan Besari Tegalsari sampai tahun 1882 dan dimakamkan di belakang Masjid Kauman. Ia digantikan putranya, Raden Tumenggung Cokronegoro II (Gusti Kanoman atau Imam Buchori). Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Kampak Patik yang menentang penjajahan Belanda. Ia memimpin sampai tahun 70 Purwowijoyo, Babad Ponorogo, Jilid IV, 11-18. 56 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
1914 dan digantikan oleh Raden Tumenggung Sosroprawiro yang hanya tujuh hari memerintah karena wafat. Ia dimakamkan di Desa Kamolan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, jabatan bupati dipegang oleh Raden Mas Cokrohadinegoro yang sebelumnya menjabat bupati Tulungagung. Sebagai ahli karawitan dan tari, ia banyak mendirikan perkumpulan kesenian wayang orang. Bahkan terdapat perkumpulan wayang orang bernama Wan Hien yang semua anggotanya berasal dari etnis Cina. Dalam bidang politik, ia mendukung pergerakan Syarikat Islam sehingga kurang disenangi penjajah Belanda. Pada tahun 1916 ia digantikan oleh Pangeran Kusumoyudo yang memerintah hingga tahun 1926. Ia berasal dari Surakarta. Ia memberlakukan tradisi kerajaan Jawa secara formal. Semua pegawai (priyayi) diwajibkan memakai seragam Jawa pada setiap acara upacara dengan memakai dodot, kampuh, boro-boro, dan serempang. Ia mewajibkan rakyat untuk jongkok jika berjalan di hadapan bupati di mana saja sebagai bentuk penghormatan. Karena kegemarannya bermusik, maka ia membeli peralatan musik dari Perancis, lengkap dengan pakaiannya. Bupati berikutnya adalah Raden Tumenggung Hariyo Sam yang sebelumnya menjabat sebagai patih di Malang. Ia mengubah tata cara sembah rakyat kepada bupati, yaitu rakyat hanya mewajibkan jongkok jika di kabupaten. Ia bahkan melarang rakyatnya untuk duduk bersila dan menyembah bupati. Ia merupakan bupati yang merakyat dan senang berkumpul dengan rakyatnya di desa-desa ketika acara-acara Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 57
pedesaan sehingga para warga segan dan kondisi desa-desa menjadi aman tenteram. Pada tahun 1934 ia digantikan oleh Raden Sutikno yang mengembalikan kewajiban tata cara sembah kepada bupati di tempat manapun sehingga dijuluki sebagai bupati yang gila hormat. Ia meninggal pada tahun 1944 setelah menjalani hukuman dari pemerintah Jepang karena dinyatakan bersalah. Ia digantikan oleh Raden Susanto Tirtoprojo yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1945 karena pada masa penjajahan terjadi penderitaan rakyat yang memilukan.71 D. Periode Setelah Kemerdekaan Pada saat Raden Cokrodiprojo menjadi bupati Ponorogo hingga tahun 1949, komandan batalyon dijabat oleh Suprapto Sukowati. Pada masa pemerintahannya terjadi penumpasan terhadap pemberontakan PKI (Partai Komunis Inndoensia) di bawah pimpinan Muso yang ditembak mati di Desa Semanding, Kecamatan Kauman, Somoroto pada tahun 1948. Selain itu, pada tahun 1949 masyarakat Ponorogo juga menghadapi agresi militer Belanda II. Kantor pemerintahan sering berpindah- pindah untuk mencari tempat yang aman hingga sampai di Kecamatan Pulung. Pada 23 Desember 1948 Jenderal Soedirman beserta pasukannya beristirahat di Desa Josari, Kecamatan Jetis. Keesokan harinya menuju Trenggalek, Tulungagung, Kediri, dan Nganjuk. Pada 10 Januari 1949 mereka turun dari Gunung Liman dan Gunung Wilis menuju Desa Wayang di Kecamatan 71 Ibid., 28-33. 58 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Pulung. Di sana, mereka bertemu bupati Ponorogo, menteri pemuda, dan menteri kehakiman. Belanda terus melakukan operasi di daerah Pulung. Pada 18 Januari 1949 bupati Ponorogo tertangkap Belanda, sedangkan Jenderal Soedirman berhasil selamat. Raden Cokrodiprojo kemudian digantikan oleh Raden Prayitno yang menjabat sampai tahun 1951. Dalam suasana peperangan, ia memimpin perang menghadapi penjajah. Saat itu, semua bangunan pemerintahan dihancurkan dan dibakar, jembatan dibongkar, sekolah dan gedung dibakar agar tidak digunakan penjajah Belanda. Bupati berikutnya adalah Raden Muhammad Mangundiprojo. Pada waktu itu, semua bangunan pemerintah masih dalam keadaan rusak. Pendopo kabupaten, pasar, dan pertokoan hancur. Pada mulanya perjuangan ditujukan untuk mengusir penjajah. Namun setelah kemerdekaan, maka perjuangan ditujukan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Tidak seberapa lama, perbaikan-perbaikan mulai dilakukan. Sebagai bupati yang gemar memelihara kuda, ia mempunyai kuda dari Australia, dan bahkan sering digelar acara pacuan kuda di alun-alun. Ia memerintah hingga tahun 1955. Raden Muhammad diangkat menjadi residen di Lampung. Kemudian Raden Mahmud, mantan patih di Probolinggo, diangkat sebagai penggantinya yang meneruskan program perbaikan fasilitas-fasiltas yang rusak hingga jabatannya berakhir pada tahun 1958. Ia digantikan oleh Raden Mas Hariyogo, putra Raden Mas Tondhowinoto yang masih keturunan bupati Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 59
Somoroto, hingga tahun 1960. Bupati berikutnya adalah Raden Dasuki Prawirowasito dari Surakarta, meskipun ia dilahirkan di Pacitan. Pada masa pemerintahannya terjadi bencana kelaparan tahun 1963 akibat serangan tikus. Pada tahun 1964 terjadi krisis kekurangan bahan pangan dan semua bahan pangan harganya sangat mahal. Masyarakat bahkan mengkonsumsi gaplek yang sudah tidak layak. Tidak hanya itu, wabah penyakit busung lapar bermunculan sehingga jumlah pasien tidak lagi tertampung di rumah sakit dan dibuatkan tenda-tenda. Kemudian pada tahun 1965 timbul gerakan 30 S/PKI yang diikuti peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1966. Raden Dasuki Prawirowasito menjabat sampai tahun 1967. Pejabat berikutnya ialah Raden Suyoso hingga tahun 1968. Selanjutnya Ponorogo dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Raden Sudhono Sukirdjo sampai tahun 1974. Saat itu bersamaan dengan penetapan REPELITA (rencana pembangunan lima tahun). Banyak dana dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk pembangunan di daerah, maka dibangunlah stadion, gedung DPRD, pemandian Ngembag, pendopo kabupaten, serta dilakukan perbaikan jalan.72 Bupati Sudhono digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Sumadi yang memimpin sampai tahun 1984. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Blitar. Pembangunan pada masa ini merupakan awal mula program PELITA. Tahun 1975 ia menuntaskan pembangunan yang dilakukan sebelumnya, seperti pendopo kapupaten, merehab masjid di makam Bathoro 72 Ibid., 33-38. 60 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Katong, dan membangun gedung DPRD di halaman depan kabupaten. Tahun 1976 ia menyelesaikan pembangunan stadion Bathoro Katong, membuat jalan lingkar dari perempatan Tambakbayan hingga pabrik es, dan menyelenggarakan pemilu anggota legislatif ke II di masa Orde Baru. Kontestannya terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Tahun 1978 SMP Negeri mulai ada di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Jetis. Tahun 1979 ditandai dengan pelebaran jalan-jalan protokol kota, listrik mulai masuk daerah kecamatan dengan tegangan 220 V, pendirian Puskesmas di setiap kecamatan, dan menerima penghargaan dari pemerintah pusat karena berhasil menyediakan swasembada beras. Penghargaan disimbolkan pataka "Para Samya Purna Karya Nugraha". Tahun 1979 mulai diselenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang disebut dengan istilah Eka Prasetya Panca Karsa kepada seluruh bangsa Indonesia. Diberlakukan pula kepada siswa-siswi baru di tingkat SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Materi penataran meliputi Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Penataran ini dimulai tahun 1979 dan diakhiri tahun 1999 setelah terjadinya era reformasi. Tahun 1980 dilakukan penutupan trayek kereta api jurusan Madiun-Ponorogo-Slahung karena tidak mampu bersaing dengan angkutan mobil serta pembangunan pemandian (kolam renang) Tirto Menggolo. Tahun 1981 dilakukan pembuatan jalan lingkar timur dari pabrik es ke arah Pasar Pon. Ia juga menetapkan motto pembangunan Ponorogo dengan ungkapan Intan Gandini atau industri, pertanian, olah raga, pendidikan, dan kesenian, yang dimaksudkan agar aspek-aspek Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 61
tersebut lebih ditingkatkan pengembangannya. Kemudian bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo menggantikan posisi Sumadi pada tahun 1984. Bupati Soebarkah adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat I Jawa Timur. Pembangunan di masa ini lebih cenderung ke bidang kesenian (kebudayaan). Saat itu dibangun gerbang masuk Ponorogo dari arah Madiun dan arah Trenggalek, diselengggarakan acara tahunan Grebeg Suro, festival reog, HUT Ponorogo yang dirangkai dengan kirab prosesi kepindahan ibukota Kabupaten Ponorogo dari kota lama ke kota sekarang (yang dilaksanakan sore hari menjelang malam tanggal 1 Muharrram) Pada awal penyelenggaraan acara ini, semua peserta berjalan kaki, termasuk bupati. Selain itu, dilaksanakan pula pentas wayang kulit oleh dalang lokal setiap hari Kamis Pahing, malam Jum'at Pon, di Paseban. Dalam pembangungan dipergunakan motto Shimponi (Bersih Menuju Ponorogo Indah). Pada tanggal 17 Agustus 1984 ketika peringatan kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan, ia membaur bersama masyarakat di tengah-tengah barisan reog dengan menggunakan busana serba hitam yang menjadi ciri khas warok Ponorogo.73 Pada tahun 1989 bupati berikutnya adalah Drs. R. Gatot Soemani yang berasal dari Surabaya. Di antara hasil pembangunannya adalah gedung kesenian Padepokan Reog (yang juga berfungsi sebagai kantor Dinas Pariwisata dan Seni) dan renovasi Pasar Legi bagian selatan. Motto pembangunannya 73 Ibid., 38 dan Soemarto, Melihat Ponorogo (Ponorogo: Apix Offset, 2011), 54- 56.. 62 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
adalah Simpati (Siap Menuju Ponorogo Aman, Tertib, dan Indah. Ia memerintah sampai tahun 1994 karena digantikan oleh Dr. H. M Markum Singodimedjo, MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Penerangan Wilayah Propinsi Jawa Timur. Bupati Markum memimpin selama dua periode, yakni tahun 1994-1999 dan 1999-2004. Pada periode kedua di zaman reformasi, ia menjadikan pemerintahannya menuju ke sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Pemilihan kepada daerah secara langsung oleh rakyat yang berlandaskan pada pemilu anggota legislatif tahun 1999 dengan peserta pemilunya sebanyak 48 partai politik. Namun sistem ini belum dilaksanakan sehingga bupati tetap dipilih DPRD. Hasil pembangunan yang dicapai di antaranya sebagai berikut. Pada masa pemerintahannya, kirab prosesi perpindahan ibukota tidak dilakukan dengan berjalan kaki, tetapi diubah menjadi naik dokar. Sedangkan rutenya disesuaikan dengan peristiwa aslinya, yakni dari makam Bathoro Katong sampai rumah dinas bupati di Kelurahan Mangkujayan. Tahun 1996 ia menetapkan tanggal 11 Agustus 1496 sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Tahun 1997 Ponorogo mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dalam lomba kebersihan lingkungan. Penghargaan itu disimbolkan dengan Piala Adipura yang kemudian diwujudkan dalam bentuk patung yang dipasang di tengah perempatan Pasar Legi. Pada masa pemerintahannya dengan motto pembangunan berbunyi REOG (Resik, Endah, Omber, Girang Gemirang), Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 63
diselenggarakan pentas reog di setiap malam bulan purnama, dibangun patung tujuh singa di halaman kabupaten beserta patung Dewi Songgolangit, juga patung di empat sudut alun- alun dan di setiap perempatan jalan, kios, pasar di setiap kecamatan, panggung utama di alun-alun, gedung DPRD di sebelah timur alun-alun, gedung pusat pemerintahan berlantai delapan, terminal bus Seloaji, serta gedung olahraga (GOR) Singodimejo di kompleks stadion. Selain itu, ia menutup rel kereta api dari Jarakan hingga perempatan Jeruksing karena pelebaran jalan mobil, menutup rel kereta api di stasiun kereta api karena untuk menampung pedagang sambil menunggu renovasi Pasar Legi, membuat jalan tembus dari stadion ke arah selatan menuju Jalan Juanda, menjadikan Ponorogo mampu mendapatkan penghargaan Kalpataru karena berhasil menghijaukan gunung di Desa Pager Ukir, Kecamatan Sampung. Bupati selanjutnya adalah H Muhadi Suyono, SH, M.Si yang resmi menjabat sejak tahun 2005 hingga 2010. Sebelum terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, ia menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo. Pada masa pemerintahannya dimulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Kelurahan Pakunden, Ponorogo. Saat itu, ditemukan pula situs bekas Kerajaan Bantarangin, di Desa Somoroto, Kecamatan Kauman, yang menjadi tempat awal mula kelahiran kesenian reog Ponorogo. Pada bulan Nopember 2007, kesenian reog diklaim oleh negara Malaysia melalui website kementerian kebudayaannya. Setelah diadakan berbagai diplomasi, akhirnya pemerintah Malaysia meminta 64 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
maaf kepada pemerintah Republik Indonesia dan mencabut isi website-nya. Pada tanggal 26 Desember 2007 terjadi banjir besar yang berjarak 50 meter dari arah selatan alun-alun dan arah barat. Genangan banjir tersebut berlangsung sekitar 24 jam. Pada tahun 2006 pemerintah Ponorogo menerima penghargaan dari para seniman Indonesia anti narkoba dalam hal pelestarian budaya seni tradisional reog Ponorogo dan aktivitas kampanye anti narkoba. Tahun 2007 Ponorogo melakukan pemugaran gedung olahraga bulutangkis di kompleks stadion dan memenangkan otonomi award dalam kategori terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, mendapatkan nominasi otonomi award kategori sebagai daerah dengan inovasi bidang akuntabilitas pemerintahan dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, meraih juara pertama Keluarga Berencana Award kategori pembiayaan dari Propinsi Jawa Timur, menerima penghargaan dari gubernur Jawa Timur sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dengan kategori baik, menerima penghargaan sebagai pengelola terbaik Program Bina Keluarga Balita di tingkat Propinsi Jawa Timur, dan meraih juara pertama puskesmas berprestasi dengan inovatif di tingkat Propinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Puskesmas Kecamatan Jenangan. Tahun 2008 Ponorogo mendapatkan nominasi otonomi award kategori sebagai daerah dengan inovasi bidang pelayanan administrasi dasar dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, menjadi pemenang otonomi award kategori daerah dengan terobosan inovatif di bidang pertumbuhan ekonomi, menerima Piala Adipura bidang kebersihan daerah Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 65
dari pemerintah pusat, menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional dari BKKBN Pusat, serta menduduki posisi lima besar dalam lomba tari tradisional se-Indonesia kategori penata iringan tari. Motto yang dipergunakan pemerintahannya adalah Satu Tekad Menuju Ponorogo Mukti Wibowo. Selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh H. Amien, SH, yang sebelumnya menjabat wakil bupati Muhadi. Kepemimpinannya yang berlangsung antara tahun 2010 hingga 2015 menggunakan motto Manunggaling Cipta, Rasa, Karsa Agawe Rahayune Bumi Reyog (Menyatunya Cipta, Rasa, dan Karsa antara pimpinan dan rakyat dapat menghasilkan rasa aman dan kondusif di Ponorogo).74 Di antara penghargaan yang diterima selama periode ini adalah Piala Adipura 2011 dari Presiden Republik Indonesia, Piala Kategori Otonomi 2011 (Otonomy Award Grand Category), Piala Kategori Khusus Otonomi 2011 (Otonomy Award Special Category), Piala Emas Pembangunan Indonesia Permanen 2011 (The Prominent Figure of Indonesia Development Golden Award), Sertifikat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas prestasi sebagai artistik terbaik media seni budaya tradisonal 2011, Piala Adipura 2012, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2012 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas prestasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan pengarasutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penghargaan Manggala Karya Kencana 74 Soemarto, Melihat Ponorogo, 56-61. 66 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
2012 dalam pelaksanaan program kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dari BKKBN, Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif 2012 (Innovative Government Award) Kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Menteri Dalam Negeri, Juara I kinerja terbaik bidang jasa kontruksi nasional 2012 (penilaian kinerja pemerintah daerah bidang pekerjaan umum), Pengelola daya tarik wisata Masjid Jami' Tegalsari sebagai pemenang terbaik kategori kelompok daya tarik wisata budaya dalam rangka Anugerah Wisata Jawa Timur tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih Standar ISO 9001: 2008. Kemudian diperoleh Penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Terbaik I kategori kabupaten (kota), sub bidang pembinaan jasa konstruksi tahun 2014, Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2014 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sertifikat Eliminasi Malaria 2014 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Penghargaan dari BKKBN Nasional dan PERSI sebagai Pemenang I PERSI AWARD - AHMA 2014 Kategori Hospital Family Planning Project, Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Juara I Telecenter Baru Unggulan Jawa Timur 2014 Kategori Kemandirian dalam Pemberdayaan SDM, Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam membina dan mengembangkan Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten peduli hak asasi manusia 2014, Penghargaan "Swasti Saba Padapa" dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 67
keberhasilan dalam menyelenggarakan kabupaten (kota) sehat 2015, Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Selanjutnya Ponorogo mendapatkan Penghargaan Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada "Mitra Tani" Kabupaten Ponorogo sebagai Gapoktan Berprestasi Tingkat Nasional 2015, Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Peraih Anugerah Kependudukan "Population Award" kategori partisipasi pembangunan kependudukan, Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai juara I lomba cipta menu penganekaragaman pangan 2015 kategori penghargaan menu komersial tingkat Provinsi Jawa Timur, Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Terbaik V dalam upaya mempertahankan dan menambah tutupan vegetasi yang didukung oleh aspek manajemen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Desa Manuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, sebagai juara kategori KBD lomba kawasan rumah pangan lestari (KRPL) tingkat Provinsi Jawa Timur 2015, Piagam Penghargaan Insan Perkakaoan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur kepada "Kelompok Tani Falanta" Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagai peringkat pertama. Adapun pencapaian dalam pembangunan sarana prasarana antara lain ialah renovasi pendopo kabupaten, renovasi paseban alun-alun, pembangunan patung Kelono Sewandono Kerajaan 68 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Bantarangin,75 dan pembangunan gedung pelayanan terpadu (atau gedung Graha Bakti Praja) Pemkab Ponorogo.76 M o n u m e n B a n t a r a n g i n 75 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, 3 Agustus 76 2015. resmi-difungsikan/. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 69
M o n u m e n B a n t a r a n g i n 7 7 Monumen Bantarangin77 77 70 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Monumen Bantarangin berada di Somoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Monumen ini terletak sekitar 8 Km ke arah barat dari pusat kota Ponorogo. Terletak di sekitar persawahan dan beberapa rumah penduduk, monumen ini terlihat seperti pelataran yang memiliki panggung sebagai arena pertunjukan. Akses jalan menuju Monumen Bantarangin terbilang sudah sangat mudah. Jika dari pusat kota atau Alun- alun Ponorogo, kita berjalan ke arah utara menuju perempatan Tambakbayan. Kemudian belok kiri mengikuiti jalan besar, lurus sekitar 6 Km menuju pasar Somoroto. Dari sini terdapat dua alternatif jalan, menyibak ramainya pasar Somoroto atau melewati jalan utama. Untuk akses yang lebih mudah dan nyaman, pilih akses jalan utama menuju arah Badegan atau Wonogiri. Hanya berjarak sekitar 2 Km dari pasar Somoroto kita akan menemukan gapura Bantarangin di sisi kiri jalan. Melalui gapura tersebut kita berjalan ke arah selatan melawati rumah-rumah penduduk. Sekitar dua menit dari gapura, tibalah kita di lokasi Monumen Bantarangin. Di sana terdapat sebuah panggung pertunjukan seperti yang berada di Alun-Alun kota, lengkap dengan pelataran yang cukup luas. Sejak monumen ini berdiri di era bupati Amin, panggung utama dan pelataran ini digunakan untuk memperingati Grebeg Tutup Suro sebagai rangkaian dari prosesi Grebeg Suro (peringatan tahun baru islam di Ponorogo). Saat Grebeg Tutup Suro, di sana rutin diadakan pertunjukan seni Reyog dan Kirab Budaya Festival Bantarangin. Selain panggung, di sana juga berdiri patung Prabu Klono Sewandono yang memengang pecut Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 71
Samandiman.78 Sebagai salah satu penutup Grebeg Suro di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, diadakan event Bantarangin Festival. Kegiatan ini sebagai pagelaran adat seni dan tradisi yang sungguh spektakuler. Kegiatan Budaya ini dari, oleh dan untuk masyarakat secara swadaya. Event ini adalah wadah dari semua seniman budaya tanpa meninggalkan akar Budaya Reyog Ponorogo sebagai jati diri. Festival Bantarangin bukan hanya milik warga Sumoroto semata, tetapi event ini sebagai wadah pemersatu seluruh masyarakat. 79 Pemerintahan berikutnya berada di bawah kepemimpinan Drs. H. Ipong Mukhlisoni bersama Drs. H. Soedjarno, M.M. yang memenangkan Pemilu Kepala Daerah. Bupati Ipong Muchlisoni menjalankan amanah masyarakat Ponorogo untuk periode 2016-2021 dengan slogannya Ponorogo Berbenah diharapkan bisa membawa Ponorogo ke depan lebih baik. Secara resmi ia dilantik oleh H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, pada tanggal 17 Pebruari 2016.80 Di antara prestasi yang dicapai pada masa pemerintahannya ialah dalam aspek inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Menteri Kesehatan RI tahun 2017 dan 2019, Penghargaan Peringkat I Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia dari Gubernur Jawa Timur tahun 2017, Penghargaan Pelestarian Lingkungan Hidup dari Gubernur Jawa Timur tahun 78 79 80 Oldina Novalia Rahmadaniar dalam diakses 3 Agustus 2016. 72 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
2017, Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur tahun 2017, Penghargaan Anugerah Parahita Madya Ekapraya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2018, Penghargaan Award Peduli Ketahanan Pangan dari Gubernur Jawa Timur dalam bidang pemanfaatan lahan marginal tahun 2018, dan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan tahun 2019.81 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo membangun kampung reog dan museum reog mulai tahun 2017. Bupati Ponorogo mengatakan bahwa Pemkab Ponorogo sudah menyiapkan lahan seluas enam hektar di Kelurahan Tambakbayan untuk pembangunan museum dan kampung reog itu. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan itu sekira Rp. 60 miliar. Pembangunan kampung reog bertujuan melestarikan budaya dan kesenian khas yang ada di kabupaten berjuluk Kota Reog ini. Berbagai hal yang berkaitan dengan pertunjukan seni reog akan ditampilkan di kampung reog. Di kampung reog akan ada pengrajin yang membuat reog, aksesori reog, gamelan, dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan membangun panggung pertunjukan seni reog di kampung tersebut. Pembangunan panggung ini supaya pengunjung bisa setiap saat melihat pertunjukan seni reog. "Seperti di Bali, kan ada tuh panggung untuk pertunjukan seni tari barong, yang bisa setiap saat dinikmati wisatawan," jelas Ipong. Sedangkan untuk museum reog akan dibangun di dalam 81 Data diperoleh dari Humas PEMKAB Ponorogo pada 15 Januari 2020. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 73
kampung reog yang berisikan berbagai informasi mengenai sejarah dan perkembangan reog. Seperti periodesasi seni reog, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, tahun 1970-an, dan tahun 1990-an. Di kampung reog tersebut juga akan ada outlet-outlet untuk menampilkan berbagai produk khas Ponorogo, baik kuliner dan aksesori, sehingga pengunjung yang datang ke kampung reog tidak hanya melihat kesenian reog, tetapi juga bisa berbelanja oleh-oleh.82 Pada masa kepemimpinan Bupati Ipong, Ponorogo diterpa musibah bencana alam. Akibat hujan deras yang terjadi Jumat malam, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur diterjang longsor, Sabtu pagi (1/4). Longsor terjadi sekitar pukul 07.40 WIB dan menimpa rumah penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun, pusat longsor terjadi di RT 01 RW 01 Dukuh Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Longsor menimpa rumah penduduk dan menyebabkan warga tertimbun. Kronologis kejadian berawal sekitar 3 Minggu yang lalu bahwa lokasi ini bagian atas sudah mengalami retakan kurang lebih 30 cm. Retakan tersebut berangsur-angsur mengalami penambahan turunan menjadi 9 meter setelah 1 Minggu kemudian. Selanjutnya bukit kembali retak selebar 15 meter setelah 3 Minggu kemudian. Hingga Jumat kemarin tanggal 31 Maret 2017 menjadi 20 meter. Selanjutnya beberapa hari terakhir, lokasi kejadian diguyur hujan lebat. Terakhir hujan hari Jumat sore 82 74 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
tanggal 31 Maret 2017. Kemudian tanggal 1 April 2017 sekira pukul 07.40 WIB, tanah tersebut longsor dan menimpa rumah dan warga. Menurut hasil pendataan, terdapat puluhan rumah tertimbun longsor dan sebanyak 28 orang warga setempat menjadi korban.83 Untuk mengenang 1 tahun paska tragedi bencana longsor Desa Banaran Perangkat Desa Banaran Beserta Keluarga Korban Longsor Banaran menggelar acara Kenduri dan Tahlilan di Monumen Longsor Banaran. Bukan saja kenduri dan tahlilan malam kemarin, 31 Maret 2018 juga mengadakan tabur bunga di monumen tersebut. Sarnu, Kepala Desa Banaran menngungkapkan, monumen tersebut di bangun atas landasan agar keluarga korban Banaran tidak binggung untuk menabur bunga dan mengirimkan do'a kepada keluarganya yang menjadi korban longsor 1 tahun silam, "malam kemarin itu adalah langkah awal untuk menabur bunga di monumen tersebut, agar para keluarga korban tidak kebingungan bila ingin menabur bunga dan mendo'a keluarganya", ungkapnya, Minggu(1/4). Sarnu berharap untuk pembangungan monumen ini seharusnya bisa diresmikan hari ini karena tepat 1 tahun tragedi tersebut terjadi, jadi biar sakral untuk peresmiannya. Tapi itu di luar harapan Sarnu, monumen tersebut masih proses pengerjaan kembali karena ada bagian monumen yang tidak sesuai. "Nantinya monumen tersebut berbentuk joglo dengan luas 4×3 meter persegi yang di dalamnya terdapat prasasti nama- 83 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 75
nama korban yang meninggal dan tempat penabur bunga", imbuhnya. T u g u p e r i n g a t a n k o r b a n m u s i b a h l o n g s o r d i B a n a r a n , P u u n g . 8 4 l Musibah Longsor di Banaran, Pulung.84 84 76 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Pasca bencana longsor selama 1 tahun ini kehidupan masyarakat desa Banaran sudah kembali pulih. Ungkap Suparnin salah satu korban bencana tanah longsor kepada ponorogo.go.id mengungkapkan, AlhamdulIlah untuk setahun ini perekonomian kami sudah mulai pulih sedikit demi sedikit, "kegiatan sehari-harinya sudah normal lagi seperti dahulu sebelum terjadinya longsoran, ini juga masih adaptasi di tempat yang baru", ungkapnya, Minggu (1/4). Sarnu, Kepala Desa Banaran mengungkapkan terkait bencana tanah longsor 1 tahun silam di desa setempat. "Dirinya beserta perangkat Desa Banaran membangun monumen yang berukuran 4×3 meter persegi dan di dalamnya ada prasasti nama - nama korban yang meninggal akibat bencana longsor tersebut",ungkapnya. Sarnu menambahkan untuk kondisi masyarakat sudah mulai kondusif, ekonomi warga sudah mapan serta psikologis korban juga sudah normal. "Akan tetapi bila hujan deras warga tetap lebih waspada", imbuhnya Untuk mengantisipasi terhadap terjadi bencana yang terjadi di Desa tersebut Sarnu mengungkapkan, warganya sudah dibekali pelatihan kebencanaan. Selain itu juga sudah dibentuk (Desa Tangguh Bencana) Desatana. "Sekarang kesadaran warga tentang kebencanaan sudah meningkat, dan sekarang warga juga peduli terhadap keseimbangan alam serta menyadari pentingnya penghijauan", ujarnya.85 Berikut ini adalah informasi tentang kegiatan penghijauan atau reboisasi yang dilakukan masyarakat Ponorogo. Pada hari 85 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 77
Minggu, 21 Mei 2017, ada sekitar 30 anak korban maupun terdampak tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, masih menjalani proses trauma healing yang dilakukan sejumlah sukarelawan. Mereka bermain berbagai permainan untuk menghilangkan rasa trauma dan takut terhadap bencana alam. Setelah riang bermain bersama tim sukarelawan dari komunitas Ponorogo Bangkit. Selanjutnya, anak-anak ini diajak untuk mengambil bibit pohon durian yang telah disediakan sukarelawan. Satu per satu anak membawa bibit pohon durian setinggi sekitar setengah meter dan membawanya ke lokasi tanah longsor. Mereka pun diajak para sukarelawan untuk menggali lubang yang akan digunakan untuk menanam bibit pohon itu. Anak-anak itu terlihat bergembira dan penuh antusias saat menanam bibit pohon itu. Seakan mereka lupa bahwa tanah yang mereka injak, pada awal April lalu telah menenggelamkan perkampungan di Dukuh Tangkil, merusak 40 rumah, menewaskan 28 orang, dan merusak berbagai fasilitas umum serta membuat warga setempat trauma. Bencana alam itu juga dianggap sebagai koreksi terhadap tingkah manusia yang seenaknya merusak alam dan menggunduli hutan dan menjadikannya ladang pangan. Sekretaris Ponorogo Bangkit, Fendy Sukatmanto, yang ditemui di lokasi, menuturkan ada 1.000 bibit pohon durian yang disiapkan untuk ditanam di lokasi longsor mulai dari sektor A hingga sektor D. Penanaman bibit durian ini melibatkan anak-anak dan warga setempat. Dengan harapan, warga mulai mencintai alam dan tidak merusaknya. Pemilihan pohon durian 78 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
karena pohon ini memiliki akar yang cukup kuat dan sampai ke dalam, sehingga bisa memperkuat struktur tanah. Selain itu, buah durian juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi warga setempat. "Tanah di Banaran ini sangat cocok untuk ditanami durian," ujar dia. Menurut Fendy, penyadaran cinta terhadap lingkungan ini sangat penting diajarkan mulai sejak usia dini. Untuk itu, ia mengajak anak-anak di desa itu untuk bersama-sama menanam pohon sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan dan menjaga alam. Seorang korban bencana tanah longsor, Misirah, 50, menuturkan memiliki ladang di lokasi longsor yang saat itu ditanami jahe. Dia menuturkan ladang tersebut sudah lama ditanami jahe. Ia pun tidak menyangka peralihan fungsi lahan tersebut bisa mengakibatkan tanah longsor. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Setyo Budiono, menuturkan hasil penelitian yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terhadap bencana tanah longsor di Desa Banaran itu terjadi lantaran berbagai sebab. Salah satunya yakni adanya perubahan fungsi lahan dari hutan pinus menjadi ladang. Selain itu di bukit tersebut juga sangat kekurangan tanaman keras berakar kuat dan dalam yang bisa berfungsi menahan lereng. Lokasi tersebut berada di zona lemah dan diperkirakan terdapat struktur patahan sehingga hujan deras dalam waktu cukup lama sebelumnya membuat tanah tersebut longsor. "Adanya retakan-retakan pada tebing bagian atas beberapa pekan sebelum terjadi longsoran sehingga air hujan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 79
cepat masuk ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi jenuh sehingga bobot masa dan tekanan air pori tanah meningkat serta daya ikatnya menurun," kata Budi yang membacakan hasil penelitian dari Badan Geologi. Setelah dilakukan penelitian itu, PVMBG merekomendasikan untuk mengubah lahan bencana dan sekitarnya menjadi lahan perkebunan dengan tanaman keras yang berakar kuat dan dalam. Ini berfungsi untuk menahan lereng. Reboisasi atau penghijauan lahan kritis di sekitar lokasi bencana dan tanah Perhutani perlu dilakukan. Selain itu, pemasangan alat peringatan dini atau alat pantau longsor juga perlu untuk mendeteksi gerakan tanah di lokas tersebut86 Tidak hanya itu, pada tahun 2018 ketika datang musim penghujan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Ponorogo menanam 10 ribu bibit pohon. Itu dilakukan untuk mencegah erosi lahan di Bumi Reog. Diikuti 20-an orang terdiri dari warga, kelompok kerja serta TRC BPBD bersama-sama menanam bibit pohon. Ada 4 jenis bibit pohon yang ditanam. Seperti sengon, mente, kelengkeng dan alpukat. "Ada 4 desa yang bakal kami tanami pohon, karena di sana ada titik rawan erosi," tutur Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Setyo Budiono. Keempat desa itu yaitu Desa Banaran, Maguan, Tugurejo, Dayakan. Dipilihnya desa-desa tersebut sebab di sanalah dibentuknya desa tangguh rawan bencana. "Selain simulasi pelatihan kebencanaan, kami juga melakukan penghijauan ini mencegah erosi. Apalagi 86 80 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
di sana daerah rawan longsor dan tanah retak," jelas dia. Penghijauan dengan penanaman bibit pohon ini diharapkan bisa mengembalikan struktur tanah sebab di empat desa ini sudah banyak pengalihan fungsi lahan yang awalnya ditanami pohon diubah jadi tanaman musiman seperti jahe dan jenis sayuran lain. "Satu per satu batang pohon di tanam di lubang yang memiliki kedalaman 30 cm dengan jarak 5 meter dengan harapan bisa tumbuh subur," pungkasnya87 Pada masa sekarang, Kabupaten Ponorogo termasuk di antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 kecamatan, 279 desa, dan 26 kelurahan. 21 kecamatan itu adalah [1]. Kecamatan Ponorogo, [2]. Kecamatan Siman, [3]. Kecamatan Mlarak, [4]. Kecamatan Jetis, [5]. Kecamatan Balong, [6]. Kecamatan Kauman, [7]. Kecamatan Sukorejo, [8]. Kecamatan Babadan, [9]. Kecamatan Jenangan, [10]. Kecamatan Ngebel, [11]. Kecamatan Pulung, [12]. Kecamatan Pudak, [13]. Kecamatan Sooko, [14]. Kecamatan Sawoo, [15]. Kecamatan Sambit, [16]. Kecamatan Bungkal, [17]. Kecamatan Ngrayun, [18]. Kecamatan Slahung, [19]. Kecamatan Jambon, [20]. Kecamatan Badegan, dan [21]. Kecamatan Sampung. 87 Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 81
Wilayah Ponorogo88 Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut. Batas Utara: Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk (Provinsi Jawa Tengah). Batas Selatan: Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek (Provinsi Jawa Tengah). Batas Barat: Kabupaten Pacitan dan 88 diakses 3 Agustus 2016.; Kabupaten_Ponorogo 82 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Batas Timur: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek (Provinsi Jawa Tengah). Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi dua sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel, sedangkan sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati Ponorogo ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan untuk tegal pekarangan. Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan, dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing. Komoditas unggulan Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Komoditas unggulan perkebunan adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete. Komoditas pertanian yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 83
lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, dan kacang tanah. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di 21 kecamatan di Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2010 adalah 855.281 jiwa yang terdiri atas 427,592 pria dan 427,689 wanita dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,97 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak, yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis, yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo, yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km2 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak, yaitu sebanyak 182 jiwa/km2. Agama yang dianut oleh penduduk Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 2.268 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%), dan Konghucu berjumlah 14 jiwa (0,002%).89 Adapun dalam bidang pendidikan, Ponorogo banyak mempunyai lembaga pendidikan, baik umum ataupun Islam, negeri maupun swasta. Di antara lembaga pendidikan Islam yang paling terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang didirikan oleh KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin 89 Ibid. 84 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Fananie, dan KH. Imam Zarkasyi pada 1926. Ketiga bersaudara yang disebut sebagai Trimurti tersebut mempunyai kesamaan cita-cita untuk mengembalikan kejayaan Pesantren Gontor Lama (yang pernah menggapai keemasannya pada masa KH. Sulaiman Djamaluddin dan Kyai Arham Anom Besari) pada sekitar abad XVIII M.90 Sedangkan satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Ponorogo adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Keberadaannya tidak terlepas dari Akademi Syariah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrionya yang didirikan pada 1 Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. Akademi ini ditetapkan berstatus Perguruan Tinggi Negeri pada 12 Mei 1970 deng menjadi Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan menyeenggarakan Program Sarjana Muda. Selanjutnya pada 1985/1986 diselenggarakan Program Sarjana Lengkap (S-1) dengan jurusan Qadha' dan Mu'amalah Jinayah. Pada 1997-2016 lembaga ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan pada tahun 2017 hingga sekarang meningkat menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.91 90 Ahmad Choirul Rofiq, "Perspektif K.H. Imam Zarkasyi mengenai Kesatuan Ilmu Pengetahuan" dalam Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 06, Nomor 02, November 2018, IAIN Tulungagung. 91 Dikutip dari buku Wisuda 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 18 Desember 2019. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 85
86 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Sekilas Tentang Babad Ponorogo A. Biografi Purwowijoyo Nama asli Purwowijoyo adalah Sukatman Purwosuwito. Ia dilahirkan di Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 April 1914. Ia beragama Islam. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sekolah guru selama empat tahun di Normaal School Blitar pada tahun 1930-1934. Ia menikah dengan Yatini, gadis dari Tulungagung, pada tahun 1937. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai sepuluh anak, yakni lima putra dan lima putri. Ia wafat pada hari Ahad Pon, tanggal 20 Maret 1994 di kediamannya di Jalan Niken Gandini, nomor 18, Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan istrinya meninggal pada 31 Januari 2004. Mereka berdua dimakamkan secara berdampingan di pemakaman keluarga yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Normaal School, Purwowijoyo menekuni aktivitas di bidang pengajaran. Berikut ini adalah daftar riwayat pekerjaannya mulai awal pengangkatan hingga masa pensiun. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 87
1. Tahun 1936-1941: Guru Desa Josari, Wonoketro, Jetis, Ponorogo 2. Tahun 1941-1942: Guru Vervolgschool Metro Lampung Tengah 3. Tahun 1942-1945: Kepala Sekolah Kota Syo Gako Metro Lampung Tengah 4. Tahun 1945-1946: Kepala Sekolah Rakyat Metro II Lampung Tengah 5. Tahun 1946-1949: Kepala Pembina Kebudayaan Metro Lampung Tengah 6. Tahun 1949-1951: Pejabat Pemeriksa sekolah Metro Lampung Tengah 7. Tahun 1951-1953: Pemeriksa Pendidikan Masyarakat Metro Lampung Tengah 8. Tahun 1953-1959: Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Lampung Tengah 9. 1959-1970: Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Ponorogo 10. 1 Mei 1970: Pensiun Di samping menjalani rutinitas di dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, Purwowijoyo juga dikenal sangat aktif di dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Berikut ini adalah kedudukan Purwowijoyo di dalam organisasi-organisasi di masyarakat: 88 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
1. 1950-1956: Pejabat Anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Tengah 2. 1971-1981: Ketua II Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Ponorogo 3. 1972-1982: Ketua PWRI Kabupaten Ponorogo 4. 1986-1988: Ketua II Koperasi Pensiunan Ponorogo 5. 1985- : Penasehat Yayasan Parapsikologi Semesta (YPS) Kabupaten Ponorogo 6. 1986- : Penasehat Persatuan Pengarang Indonesia Kabupaten Ponorogo 7. 1962-1980: Ketua RT I merangkap Ketua RK Desa Singosaren 8. 1963-1966: Pembimbing Pramuka Kabupaten Ponorogo Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 89
PURWOWIJOYO92 92 Foto dikutip dari sampul dalam Babad Ponorogo. 90 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
M a k a m P u r w o w i j o y o d a n I s t r i 9 3 93 Makam Purwowijoyo dan istri 93 Foto diambil pada 17 Oktober 2020. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 91
B. Latar Belakang Penulisan Babad Ponorogo Menurut penuturan Gun Purnoto, putra Purwowijoyo yang nomor lima, penulisan buku Babad Ponorogo semata- mata dilatarbelakangi oleh panggilan jiwa Purwowijoyo sebagai seorang pendidik untuk menyediakan buku referensi yang dapat menjadi pegangan bagi para guru yang ada di Ponorogo, khususnya. Dengan motivasi inilah, Purwowijoyo sangat bersemangat dan tanpa mengenal lelah menuliskan sejarah Ponorogo dan perkembangannya. Bahkan Purwowijoyo sebenarnya juga menulis sejarah desa-desa yang ada di Ponorogo. Pada masa sekarang hanya Babad Ponorogo yang dapat disaksikan, sedangkan karya-karya lainnya tidak diketahui keberadaannya. Meskipun pada saat itu hanya dengan mesin ketik yang sederhana sekali, namun kegigihan dan ketekunan Purwowijoyo sangat luar biasa. Dalam rangka menyusun karya historiografisnya, Purwowijoyo rela melakukan penelusuran ke pelosok-pelosok desa agar mendapatkan narasumber dan referensi yang relevan.94 Figur Purwowijoyo yang penuh keteladanan hendaknya menjadi panutan bagi generasi selanjutnya, terutama masyarakat Ponorogo. Untuk mengungkapkan motivasi penulisan Babad Ponorogo dapat diketahui dari kata pengantar Purwowijoyo di dalam karya monumentalnya tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama penulisan Babad Ponorogo adalah agar masyarakat 94 Berdasarkan wawancara dengan Gun Purnoto, putra ke-5 dari Purwowijoyo, di rumahnya, di Jl. Niken Gandini 18, Singosaren, Ponorogo, pada tanggal 29 Juli 2016, pukul 08.00, serta informasi yang tertulis di profil Purwowijoyo dalam Babad Ponorogo. 92 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Ponorogo khususnya dan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dapat meneladani perjuangan para perintis Kota Ponorogo dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengorbankan segenap jiwa, raga, dan harta benda yang tiada ternilai harganya untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dari para penjajah. Oleh karena itu, setelah zaman kemerdekaan dicapai, maka seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan pembangunan agar terwujud masyarakat yang aman tenteram sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.95 Di samping dapat memberikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa, buku Babad Ponorogo dapat bermanfaat sebagai referensi kepustakaan di lembaga pendidikan.96 Karena disadari bahwa penulisan buku Babad Ponorogo sangat besar manfaatnya, maka Drs. Soebarkah Poetra Hadiwirjo, bupati Ponorogo saat itu, mengapresiasi penerbitan buku ini dengan sambutannya yang bertanggal 10 Oktober 1984. Bupati merasa bangga sekali dengan penebitan Babad Ponorogo karena buku ini merupakan bentuk sumbangsih yang besar manfaatnya bagi masyarakat. Buku ini dapat memberikan gambaran dan petunjuk kepada pembaca mengenai pendiri Kabupaten Ponorogo. Selain itu, buku ini juga menambah wawasan dan koleksi bagi perpustakaan sebagaimana tujuan penerbitannya, yaitu agar dapat memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mengenal Ponorogo secara lebih dekat. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan 95 Kata pengantar Purwowijoyo dalam Babad Ponorogo, Jilid V, 7-8. 96 Kata pengantar Purwowijoyo dalam Babad Ponorogo, Jilid VII, 5. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 93
andil yang memadai bagi kepentingan pembangunan budaya bangsa.97 Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo di dalam sambutannya bertanggal 26 Pebruari 1985. Drs. Kalil Imam Nawawi merasa sangat bangga dan berbahagia setelah penerbitan buku Babad Ponorogo karena bertepatan dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo yang sedang mendorong upaya penggalian cerita rakyat dari daerah-daerah. Buku ini penting sekali sebab berhasil menguraikan secara gamblang mengenai sejarah Ponorogo mulai dari Bathoro Katong hingga bupati-bupati setelahnya, serta asal usul kabupaten-kabupaten yang ada di Ponorogo. Oleh karena itu, para guru dianjurkan memiliki buku ini agar dapat menggunakannya dalam memberikan nasehat dan cerita mengenai sejarah daerah. Generasi penerus bangsa juga seharusnya membaca sejarah daerah beserta sejarah para leluhur yang perjuangannya sangat besar dalam merintis pembukaan hutan menjadi desa hingga membangunnya menjadi negara. Buku ini mempunyai kegunaan dan manfaat besar bagi seluruh masyarakat.98 Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa motivasi utama yang melatarbelakangi penulisan Babad Ponorogo adalah idealisme Purwowijoyo dalam rangka mencapai tujuan mulia, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat 97 98 Sambutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo, 10 Oktober 1984. Sambutan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, tanggal 26 Pebruari 1985. 94 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
luas, terutama melalui historiografi sejarah lokal yang berkaitan dengan asal usul Kabupaten Ponorogo dan perkembangannya sejak awal berdirinya hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi sejarah sebagai sarana edukasi masyarakat dapat terwujud. C. Sistematika Babad Ponorogo Buku Babad Ponorogo diketik sendiri oleh Purwowijoyo dalam bahasa Jawa. Adapun penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Drs. Sugiyanto sehingga manfaat karya tersebut semakin besar karena masyarakat yang tidak mampu berbahasa Jawa dapat membaca dan memahaminya dengan lebih mudah. Buku ini terdiri delapan jilid. Tetapi di penghujung karyanya yang jilid VIII, Purwowijoyo menuliskan bahwa buku jilid VIII akan dilanjutkan dengan jilid IX. Adapun pemaparan mengenai sistematika Babad Ponorogo adalah sebagai berikut. Buku jilid I menjelaskan keadaan Ponorogo sebelum kedatangan Bathoro Katong atas perintah Raden Fatah (raja Muslim di Kerajaan Demak), yakni ketika di Ponorogo terdapat penguasa bernama Ki Demang Gede Ketut Suryo Ngalam dengan bantuan Ki Ageng Hanggolono sampai saat pertentangannya dengan Bathoro Katong, Selo Aji, dan Kyai Ageng Muslim Mirah yang berakhir dengan kekalahan pihak Ki Ageng Kutu serta diikuti dengan penetapan Bathoro Katong sebagai adipati di Ponorogo dengan gelar Kanjeng Panembahan Bathoro Katong Panatagama, pelantikan Selo Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 95
Aji sebagai patihnya, dan pengangkatan Kyai Ageng Mirah sebagai pemimpin agama pada tahun 1496 Masehi. Buku jilid II menjelaskan pemerintahan Bathoro Katong dan para keturunannya di Kutha Wetan (Kota Timur atau Kota Lama), yaitu Pangeran Panembahan Agung, Pangeran Dodol, Pangeran Seda Karya, Pangeran Adipati Sepuh, Raden Tumenggung Ronggowicitra I, Raden Tumenggung Ronggowicitra II, Raden Tumenggung Mertowongso I Seda Lawe, Raden Tumenggung Mertowongso II Seda Pondoh, Raden Tumenggung Surabrata, Raden Adipati Surodiningrat I Seda Demung, dan Raden Adipati Surodiningrat II. Selain penjelasan mengenai para adipati Ponorogo di Kutha Wetan, buku jilid II menguraikan pula tentang Patih Selo Aji dan Kyai Ageng Mirah beserta silsilah keturunan masing-masing, serta menyajikan gambaran mengenai makam Setono atau makam keluarga Bathoro Katong dan proses renovasinya. Buku jilid III menerangkan asal usul Kabupaten Somoroto (kota sebelah barat), Kabupaten Pedanten, dan Kabupaten Polorejo (kota sebelah utara) beserta para bupati yang menjalankan pemerintahan di tiap kabupaten tersebut hingga tahun 1837 Masehi. Di dalam buku jilid III inilah terdapat uraian mengenai perjalanan Susuhunan Paku Buwana II di Ponorogo pada tahun 1742 Masehi ketika terjadi pemberontakan Raden Mas Garendi yang menjadikan Paku Buwana II terpaksa menyelamatkan diri dan keluar dari Kartasura. Perjalanan Paku Buwana II di Ponorogo hingga akhirnya berhasil kembali menduduki tahta kerajaannya ini diabadikan dengan penamaan 96 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
beberapa daerah di Ponorogo yang disesuaikan dengan kronologi peristiwanya. Buku jilid IV membahas asal usul Kabupaten Mernung, Kabupaten Ponorogo Tengah, dan Kabupaten Gading Rejo beserta para bupati yang menjadi pemimpinnya hingga tahun 1987. Di antara bupati-bupati tersebut adalah Raden Adipati Mertohadinegoro, Raden Mas Sosrokusumo, Raden Tumenggung Cokronegoro I, Raden Tumenggung Cokronegoro II, Raden Tumenggung Sosroprawiro, Raden Mas Cokrohadinegoro, Pangeran Kusumoyudo, Raden Tumenggung Hariyo Sam, Raden Sutikno, Raden Susanto Tirtoprodjo, Raden Cokrodiprodjo, Raden Prayitno, Raden Muhammad Mangundiprodjo, Raden Mahmud, Raden Mas Hariyogo, Raden Dasuki Prawirowasito, Raden Suyoso, Raden Sudhono Sukirjo, Sumadi, dan Soebarkah Poetro Hadiwirjo. Perlu diketahui bahwa tahun 1987 adalah masa ketika penulisan buku Babad Ponorogo sehingga bupati Soebarkah inilah yang memberikan sambutan atas penerbitan buku Babad Ponorogo. Buku jilid V memaparkan tentang sembilan tempat yang mendapat status Desa Perdikan. Sembilan Desa Perdikan tersebut meliputi Setono, Pulung, Menang, Nglarangan, Taman Arum, Tegalsari, Karanggebang, Srandhil, dan Tajug. Istilah "perdikan" berasal dari kata "perdika" yang kemudian menjadi "merdeka". Makna "merdeka" mengacu pada keadaan orang atau rakyat, sedangkan "perdikan" mengacu pada keadaan wilayah atau tempat. Seluruh rakyat di Desa Perdikan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada negara dan kewajiban Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 97
kerja paksa yang diadakan negara. Desa Perdikan dibolehkan membuat aturan sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan negara. Status Desa Perdikan diberikan oleh raja kepada satu wilayah sebagai hadiah atau anugerah karena rakyatnya berjasa kepada kerajaan. Penghapusan status Desa Perdikan terlaksana pada tahun 1964, meskipun peraturan Republik Indonesia mengenai hal itu ditetapkan tahun 1946 karena pelaksanaannya diserahkan kepada daerah masing- masing. Buku jilid VI menjelaskan tentang kepahlawanan Raden Martopuro dalam melawan Anthony Willem Viensen, seorang asisten residen, pada akhir tahun 1852. Uraiannya dilengkapi dengan biografi Raden Martopuro dan gambaran mengenai taman makam pahlawan di Ponorogo yang pada tahun 1961 dinamakan Wira Patria Paranti. Nama tersebut mempunyai arti tempat peristirahatan para pahlawan pembela nusa bangsa. Selain membicarakan kepahlawanan Raden Martopuro, buku ini menerangkan pula mengenai pemberontakan Kampak Patik di Pulung pada tanggal 15 September 1885 kepada penjajah kolonial Belanda. Buku jilid VII menguraikan tentang keadaan Kabupaten Ponorogo pada zaman penjajahan Belanda. Dalam penjelasannya, Purwowijoyo tidak langsung menuju kepada masa penjajahan Belanda. Tetapi ia menerangkan terlebih dahulu mengenai sejarah Ponorogo mulai zaman purbakala, Kerajaan Wengker, Kerajaan Majapahit, Kademangan Suryo Ngalam, dan Bathoro Katong. Pemaparannya dibatasi hingga tahun 1942 ketika penjajah Belanda digantikan oleh penjajah Jepang. 98 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Buku jilid VIII menerangkan tentang keadaaan Kabupaten Ponorogo selama dijajah oleh Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945 ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Buku ini ditutup oleh Purwowijoyo dengan kalimat penutup yang menunjukkan bahwa Puwowijoyo berkeinginan untuk melanjutkannya ke jilid IX yang menjelaskan keadaan Ponorogo setelah dicapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Namun belum didapatkan jilid IX yang dimaksudkan tersebut hingga saat penyusunan tulisan ini karena ahli waris Purwowijoyo juga tidak mengetahui apakah jilid IX itu sudah diterbitkan atau belum diterbitkan sehingga penulis tidak dapat memastikan keberadaannya. Di antara sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Babad Ponorogo adalah sebagai berikut: 1. Buku Sejarah Kanjeng Bathoro Katong yang ditulis tangan beraksara Jawa setebal 34 halaman. 2. Buku Sejarah Bekel Juru Kunci Makam Kanjeng Bathoro Katong yang ditulis tangan beraksara Jawa setebal 23 halaman. 3. Buku Pustaka Pratandha, Lembaran tulisan aksara Jawa yang disimpan di Pasarean Gondolaya. 4. Buku Lembaran Sejarah Keraton yang ditulis tangan beraksara Jawa, milik Raden Sastramardika, Lurah Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. 5. Buku Pethikan Sejarah Keraton, yang ditulis tangan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 99
dan dimiliki M. Achmad Yudoatmojo, pensiunan Kepala Sekolah Dasar Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. 6. Buku Babad Banyumas yang ditulis tangan beraksara Jawa setebal 560 halaman dalam bentuk tembang, tersimpan di Museum Yogyakarta. 7. Buku Naskah Crito Ponorogo karya Raden Tumenggung Hariyo Sam, bupati Ponorogo, tersimpan di Museum Yogyakarta. 8. Buku Surat Nithik Sultan Agungan, tersimpan di Perpustakaan Museum Radya Pustaka di Surakarta. 9. Buku Mengenal Ponorogo yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo. 10. Majalah berbahasa Jawa Jaya Baya tahun 1975, Babad Tanah Jawa. 11. Buku Sejarah Indonesia yang ditulis Setyowati Sulaiman dan diterbitkan Balai Pendidikan Bandung. 12. Buku Sejarah Indonesia yang ditulis Zainudin Saleh Anwar Dusky dan diterbitkan Penerbit Pustaka Dewata Jakarta. 13. Buku Zaman Hindu yang ditulis N.J. Krom dan diterjemahkan Arif Effendi ke bahasa Indonesia. 14. Buku Geshiedkundiqe Aanteekeningngen Omtrent de Resisent van Madiun, tersimpan di Museum Yogyakarta. 15. Buku Sejarah Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo yang ditulis Kyai Moh. Purnomo. 100 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
16. Buku Laporan dari Banaran, ditulis T. B. Simatupang, Jakarta, 1961. 17. Wawancara dengan para sesepuh atau narasumber yang berkompeten. 18. Observasi langsung ke situs-situs bersejarah. Secara teoritis, Purwowijoyo telah menerapkan metode historis dalam historiografinya. Ketika mengumpulkan data sejarah, kegiatan heuristik (pengumpulan data sejarah) itu dikaitkan dengan 3 P yang meliputi [1] Paper, yaitu dengan banyak membaca dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis lainnya; [2] Person, yaitu dengan bertemu, bertanya dan berkonsultasi kepada para ahli atau narasumber; dan [3] Place, yaitu dengan mendatangi tempat atau lokasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data selanjutnya digolongkan menjadi tiga, yaitu [1] peninggalan material yang berupa candi, monumen, rumah ibadah, bangunan-bangunan, senjata, perhiasan, fosil, peralatan rumah tangga, dan lain-lain; [2] peninggalan tertulis yang berupa prasasti, manuskrip (seperti tulisan pada daun lontar), relief, kitab-kitab kuno, naskah-naskah perjanjian dan lain-lain; dan [3] peninggalan budaya yang berupa cerita rakyat, dongeng, nyanyian, bahasa kuno, adat istiadat, kepercayaan, tarian, dan lain-lain.99 Berdasarkan tingkat keakuratannya, maka data tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer (data yang disampaikan oleh saksi mata) dan data sekunder (data yang disampaikan oleh sumber yang bukan 99 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 216. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 101
saksi mata).100 Dengan demikian, buku Babad Ponorogo sangat representatif untuk dipergunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah yang mengkaji sejarah Ponorogo. 100 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1997), 96. 102 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Perwujudan Nilai Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo Sejarah Indonesia mengalami beberapa periode perkembangan. Menurut buku sejarah nasional Indonesia terbaru yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah, periodesasi sejarah Indonesia meliputi periode pra-sejarah, periode kerajaan Hindu- Buddha, periode kerajaan-kerajaan Islam, periode penjajahan bangsa asing, periode setelah kemerdekaan pada masa Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode reformasi.101 Dalam konteks sejarah Ponorogo yang tertuang dalam buku Babad Ponorogo, tercatat berbagai peristiwa yang menunjukkan sikap patriotik masyarakat Ponorogo daerah Ponorogo khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Kecintaan mereka kepada tanah airnya tersebut diwujudkan dengan perlawanan terhadap penjajahan oleh bangsa lain hingga kemerdekaan Indonesia serta direalisasikan melalui pembangunan di berbagai bidang. Berikut ini pemaparan tentang perwujudan patriotisme masyarakat Ponorogo beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. 101 Buku Indonesia dalam Arus Sejarah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT Ichtiar Baru van Hoeve pada 2012. Taufik Abdullah dan A.B. Lapian menjadi editor umum, sedangkan 15 pakar lainnya bertugas sebagai editor jilid I sampai VIII. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 103
A. Bentuk Kepahlawanan 1. Pemberontakan terhadap kolonialisme a. Perlawanan Raden Martopuro Raden Martopuro berprofesi sebagai mantri gudang kopi di Bungkal. Silsilahnya dari garis ayah adalah Raden Martopuro bin Raden Martokusumo (mantri gudang kopi di Bungkal) bin Raden Mas Sosrokusumo (patih di Kabupaten Ponorogo Tengah) bin Raden Adipati Surodiningrat (keturunan ke-13 dari Bathoro Katong). Ibunya bernama Raden Ayu Martokusumo binti Raden Tumenggung Sumonagoro (bupati di Somoroto) bin Tumenggung Prawirodirdjo (bupati di Somoroto) bin Raden Tumenggung Wirorejo (Bupati Nayaka Surakarta yang ditugaskan di Ponorogo). Pada masa remaja, Raden Martopuro ikut Mas Bei Jogokaryo, bupati di Pacitan yang biasa disebut dengan Gusti Jimat. Pada saat itu Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Beserta pasukannya, Pangeran Diponegoro berhasil menduduki daerah Pacitan dan menetap di Desa Lorog. Bupati Pacitan dan Raden Martopuro kemudian bergabung dengan pasukan Diponegoro. Bupati Pacitan bahkan diangkat sebagai penasehat Pangeran Diponegoro. Ketika Desa Lorog jatuh ke tangan Belanda, Pangeran Diponegoro dengan pasukannya melarikan diri ke utara, yakni daerah Ponorogo. Beliau beristirahat di Desa Baosan, 104 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Kecamatan Ngrayun untuk sementara. Di sana Pangeran Diponegoro menyempatkan diri bercukur, rambutnya ditempatkan di sebuah kayu. Di kemudian hari, daerah tersebut dinamai Rambut, yang termasuk Desa Baosan. Dari Baosan Kidul, beliau meneruskan perjalanan ke Polorejo melalui Bungkal. Dari daerah Polorejo, beliau melanjutkan perjalanan ke arah barat memasuki wilayah Kasunanan. Ketika sampai di daerah Wates, beliau berkata, "Saat ini kita sudah sampai di daerah Wates, wilayah Kejawen dan Gupernemen. Siapa yang menghendaki pulang, maka silahkan. Siapa yang akan terus mengikuti saya, maka diperbolehkan." Raden Martopuro tidak ikut melanjutkan perjalanan dan kembali ke Bungkal. Setelah ayahnya meninggal, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai mantri gudang kopi di Bungkal. Raden Martopuro sewaktu mengikuti bupati Pacitan bersama-sama dengan seorang remaja dari Desa Bandaralim, Badegan, yang bernama Nurhandam. Kedua remaja itu ketika di sana dibekali dengan berbagai ilmu kanuragan yang menjadikan mereka kebal terhadap berbagai senjata. Mereka menguasai berbagai ilmu kesaktian, seperti aji sepiangin, kidang kencono, aji begonondo, dan lain sebagainya. Mereka merupakan saudara satu perguruan yang terikat oleh aturan bahwa mereka berdua tidak boleh saling menyakiti dan mereka harus rukun. Bahkan bisa dikatakan, apabila satu mati, maka satu lainnya juga harus mati. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 105
Pada tahun 1836 Ponorogo sudah mempunyai seorang asisten residen, yang masih berdomisili di Madiun. Pada tahun 1837 asisten residen itu sudah menetap di Ponorogo, dengan dibantu oleh seorang kontroleer dalam menjalankan tugasnya. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sedang gencar-gencarnya menanam kopi. Karena kopi merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah pegunungan, maka rakyat diwajibkan menanamnya. Hasil dari tanaman tersebut harus dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Jika ada orang yang melanggar ketentuan Belanda dengan menjual ke pasar dan diketahui pemerintah Belanda, maka kopi tersebut dirampas dan pemiliknya dijatuhi hukuman. Pada saat itu, pangkat warga yang paling tinggi adalah mantri, belum ada jabatan wedana atau camat. Di bawahnya terdapat jabatan lurah, kemudian ada mantri alas, mantri gudang, dan mantri mandor. Pekerjaan setiap mandor termasuk cukup disegani karena apabila setiap hari menangkap pencuri kayu, walaupun hanya kayu bakar, maka ia akan mendapatkan penghargaan tersendiri. Pencuri yang tertangkap pasti akan dihajar sampai badannya remuk. Mandor yang tidak berani menghajar pencuri akan disingkirkan. Biasanya untuk menjadi seorang mandor, dibutuhkan orang yang kejam. Demikian juga syarat untuk menjadi mantri harus berani berbuat keras kepada orang lain. 106 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Tetapi Raden Martopuro ternyata tidak seperti itu. Ia merupakan keturunan seorang ningrat yang gemar bersemadi, jauh dari sifat-sifat jahat, kejam ataupun sejenisnya. Istrinya juga berjiwa pengasih kepada semua warga. Meskipun ia mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk mengatur sirkulasi perdagangan kopi di wilayah Ponorogo bagian selatan, namun ia tidak bersikap semena-mena. Ia tidak mau mencari perhatian atasannya agar diberi penghargaan, apalagi kepada orang Belanda. Ia juga bersikap mengayomi dan melindungi kepada bawahannya. Daerah Bungkal dan sekitarnya termasuk daerah subur yang menghasilkan kopi berkualitas baik. Tetapi setoran kepada pemerintah Belanda paling sedikit dibandingkan dengan daerah lain-lainnya. Hal yang demikian tentu saja menyebabkan kontroleer maupun asisten residen tidak menyukainya. Pada suatu hari, Raden Martopuro mendapatkan surat dari kontroleer bahwa daerah Bungkal akan diperiksa. Ternyata sebelum hari pemeriksaan, kontroleer sudah mengatur siasat dengan melakukan operasi cegatan (razia). Kira-kira dua kilometer dari Bungkal, pemerintah dengan cara sembunyi-sembunyi telah mengadakan operasi pemeriksaan kopi. Pemeriksaan itu hanya berlaku untuk daerah Bungkal. Mantri yang menjadi pejabat tidak diberi informasi mengenai pemeriksaan itu. Petugas yang menjalankan pemeriksaan adalah kontroleer, mantri dari Pulung, dan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 107
tiga mandor yang juga dari Pulung. Semua mandor dipilih dari orang-orang yang paling kejam di wilayahnya. Setiap ada orang yang membawa keranjang atau tempat (wadah) apapun pasti diberhentikan. Jika orang-orang itu diketahui membawa kopi, maka mereka langsung dihajar habis- habisan dan kopinya dirampas. Pada saat itu terdapat rombongan kaum perempuan yang sedang berjalan menuju pasar. Kontroleer dan teman- temannya langsung menghentikan mereka karena merasa heran melihat tujuh perempuan yang semuanya hamil. Bahkan ada seorang perempuan yang kondisi kehamilannya sangat besar. Ketika ditanya tentang kehamilannya, perempuan itu tidak berkata jujur sehingga ia diseret dan diperintahkan untuk membuka setagennya. Akhirnya, apa yang disembunyikan di dalam setagen tersebut diketahui. Perempuan itu tidak sedang hamil, namun ia menyembunyikan kopi dalam setagennya. Mantri dan mandornya marah-marah, sedangkan kontroleer tersenyum dan bertanya kepada perempuan itu. Ia menanyakan tentang siapa yang mengajari tindakan penipuan kopi semacam itu. Perempuan itu kemudian menjawab bahwa yang mengajari cara penipuan itu adalah Raden Ayu Mantri, isteri mantri Raden Martopuro. Sejak itulah kontroleer dan para mantri mengetahui dengan mata kepala sendiri mengenai penyebab setoran kopi daerah Bungkal yang sangat sedikit. Mereka membuktikan bahwa istri Raden Martopuro membantu petani dalam perdagangan kopi yang merugikan pemerintah Belanda. 108 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Setelah peristiwa itu, terdapat peristiwa lain yang membuat perjalanan kehidupan Raden Martopuro berubah. Pada saat itu, seorang asisten residen di Ponorogo bernama Antony Willem Viensen yang berdomisili di Jalan Pemuda di depan kantor pos Ponorogo sudah mendapatkan laporan kontroleer mengenai setoran kopi daerah Bungkal. Asisten residen kemudian ingin melihat langsung ke daerah Bungkal. Apalagi ia juga merasa heran terhadap perbuatan yang dilakukan istri Raden Martopuro yang mengajari para wanita untuk mengelabui petugas pemeriksa kopi sehingga merugikan Belanda. Ia sangat penasaran dan ingin menemui istri Raden Martopuro itu. Biasanya setiap ada pemberitahuan mengenai kedatangan pejabat pemerintah, semua warga dibuat panik dan repot mempersiapkan penyambutan kunjungan itu. Jalan-jalan dibersihkan, janur kuning dipasang, bendera- bendera dikibarkan, dan umbul-umbul dipasang. Tetapi, tidak demikian bagi Raden Martopuro. Ia menyambutnya dengan apa adanya, tidak melakukan persiapan yang mengada-ngada demi menyenangkan penjajah. Setelah pemeriksaan di setiap pos yang ditentukan selesai dikerjakan, maka asisten residen berkunjung ke rumah mantri Raden Martopuro yang disebut Kemantren. Diceritakan bahwa asisten residen semenjak awal memang telah mendengar tentang kecantikan Raden Ayu Martopuro sehingga ia merasa sangat kagum dan terpesona setelah menyaksikan langsung keelokan perempuan tersebut. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 109
Ia terlihat gugup dan jantungnya berdegup. Pada saat berjabat tangan, ia seketika itu langsung memegang dahi dan mencolek pipi istri Raden Martopuro. Saat itu, Raden Martopuro berpakaian Kejawen lengkap dengan kerisnya. Melihat kelakuan kurang ajar dari asisten residen itu, Raden Martopuro mulai menyiapkan kerisnya dan hendak menghunus kerisnya. Namun ia dilarang oleh para mandor yang berdiri di belakangnya. Meskipun ia bisa mengurungkan niatnya untuk membunuh asisten residen, namun ternyata ia tetap bertekad untuk membalas perbuatan asisten residen yang mempermalukannya tersebut dengan menghabisi nyawa asisten residen. Baginya, Sadumuk bathuk, Sanyari bumi, sesuatu yang menjadi hak seseorang wajib dipertahankan apabila digangu oleh pihak lain, walaupun harus dengan nyawa sebagai taruhannya, dan sekecil apapun hak itu. Pada tanggal 31 Desember 1852 di depan pendopo asisten residen telah dipersiapkan kegiatan menyongsong pergantian tahun baru dengan berbagai hiasan. Semua pegawai kabupaten, mulai yang berpangkat rendah sampai yang berpangkat tinggi diundang ke kabupaten. Semua berpakaian Kejawen sesuai dengan kepangkatannya, yakni memakai kain, destar, dan memakai keris. Saat itu, Raden Martopuro yang menjabat sebagai mantri gudang juga hadir. Setelah acara pergantian tahun selesai, rumah asisten residen yang tadinya ramai sekali menjadi sepi seperti 110 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
tidak berpenghuni. Raden Martopuro masih duduk di kursi yang terletak di tempat gelap sambil berbicara dengan pegawai asistenan. Ia meminta tolong kepada pelayan agar melaporkan kepada asisten residen bahwa dirinya akan menghadap. Waktu itu, asisten residen sudah berganti pakaian dengan pakaian tidur dan memanggil Martopuro untuk datang ke pendopo. Raden Martopuro cepat-cepat masuk ke pendopo. Asisten residen kurang waspada ketika mengulurkan tangan mengajak berjabatan tangan dengan Raden Martopuro. Sebelum sempat berjabat tangan, Raden Martopuro langsung menusukkan kerisnya ke perut asisten residen. Tusukannya tembus sampai ke punggung sehingga asisten residen tersungkur di pendopo dan tewas seketika. Semua penjaga mengetahui kejadian tersebut. Mereka berteriak meminta tolong. Raden Martopuro melarikan diri melalui rumah kontroleer yang berhadap-hadapan dengan asistenan. Tidak lama kemudian, suasana panik ditandai dengan pukulan kentongan berkali-kali sebagai pertanda adanya bahaya. Seperti kebiasaan yang terjadi di wilayah Ponorogo, bunyi kentongan tersebut mengisyaratkan adanya peristiwa pembunuhan. Pagi harinya, jenazah asisten residen dimakamkan. Selanjutnya, sepasukan tentara yang dikirim dari Madiun didatangkan ke Ponorogo untuk menangkap Raden Martopuro. Pencarian dipusatkan di sekitar daerah Bungkal, terutama di rumah Raden Martopuro yang diobrak-abrik. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 111
Semua lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian diperiksa. Tetapi para tentara itu tidak dapat menemukan keberadaan Raden Martopuro. Setelah pencarian berlangsung selama satu minggu, maka pemerintah Belanda memasukkan anak, istri, dan ibunda Raden Martopuro ke dalam penjara. Mereka diinterogasi tentang persembunyian Raden Martopuro. Tetapi hasilnya tetap nihil. Meski semua berandal di Ponorogo juga dikerahkan untuk melakukan pencarian, namun masih belum dapat menemukan Raden Martopuro. Akhirnya pemerintah Belanda mengadakan sayembara bahwa barangsiapa yang dapat menemukan Raden Martopuro, maka ia akan mendapatkan hadiah uang berlimpah dan diberi pangkat yang tinggi. Pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, pemerintahan di Kabupaten Ponorogo berada dibawah kepemimpinan Raden Adipati Martohadinegoro, keturunan Jayengrono, bupati Pedanten. Istrinya masih keturunan Bathoro Katong. Peristiwa menggemparkan tersebut mengguncang situasi di Ponorogo. Apalagi yang dibunuh adalah seorang pejabat yang berkewarganegaraan Belanda. Pelaku pembunuhannya sudah diketahui secara jelas, baik nama maupun tempat tinggalnya. Namun lebih dari satu bulan, pelaku pembunuhan itu belum dapat ditangkap. Residen di Madiun kemudian menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah tersebut kepada bupati Ponorogo. Pada suatu malam bupati Ponorogo bersemadi di makam Bathoro Katong hingga akhirnya ia mendapatkan wangsit 112 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
yang berbunyi Ana jago saka kulon. Edunen padha banyune. Maksud dari kalimat di atas adalah bahwa ada orang sakti yang berasal dari barat dan orang itu merupakan saudara seperguruan dengan Raden Martopuro, maka keduanya harus diadu domba agar menjadi saling memusuhi. Pada suatu malam, seorang perangkat desa di Bandaralim, Badegan, menghadap ke kabupaten dengan mengajak Nurhandam, seorang penjahat yang sudah tujuh kali keluar masuk penjara akibat perkara pembunuhan. Tetapi ia sudah bertaubat. Bupati Ponorogo sudah mengetahui hal ikhwal Nurhandam karena Nurhandam sering terlibat perkara pembunuhan. Bupati Ponorogo kemudian berpikir bahwa kedatangan Nurhandam barangkali merupakan penjelmaan wangsit yang diterimanya. Ia kemudian bertanya apakah Nurhandam masih satu seperguruan dengan Raden Martopuro. Pertanyaan itu dijawab Nurhandam dengan jujur bahwa dirinya memang satu seperguruan dengan Raden Martopuro ketika mereka ikut Gusti Jimat, bupati Pacitan. Pada mulanya, Nurhandam tidak mau menuruti keinginan bupati Ponorogo agar menangkap Raden Martopuro. Ia menolak keras untuk mengkhianati Raden Martopuro, walaupun diberi imbalan yang sangat besar karena tidak mau mencelakai kawan seperguruannya. Bupati Ponorogo kemudian memberikan jaminan bahwa Raden Martopuro tidak akan dijatuhi hukuman kalau ditangkap hidup-hidup. Mendengar ucapan itu, Nurhandam akhirnya Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 113
mengikuti kehendak bupati. Sebagai imbalannya, bupati memberikan sekantong uang dan sepucuk surat ditujukan kepada asisten residen yang baru. Setelah menghadap asisten residen bernama Eduardus Martines Rudolf, Nurhandam disambut dengan kegembiraan karena ada orang yang mau melaksanakan tugas berat itu. Asisten residen bahkan menawari bantuan sepasukan tentara yang akan membantu Nurhandam dalam menangkap Raden Martopuro. Tetapi tawaran itu ditolak Nurhandam karena ia tidak memerlukannya. Ia pamitan dan diberi sejumlah uang untuk perbekalannya. Setelah dua hari berkeliling Ponorogo dan tidak menemukan Raden Martopuro, maka Nurhandam pada malam Jum'at Kliwon bersemadi di bawah pohon bambu gading yang terletak di kebun belakang rumah asisten residen. Ia memusatkan penerawangannya hingga mampu melihat Raden Martopuro yang sedang duduk bersedekap di bawah pohon sono. Nurhandam menghentikan semadinya dan melakukan perbincangan dengan Raden Martopuro. Raden Martopuro pada awalnya meragukan jaminan keamanan yang dikatakan bupati Ponorogo. Namun Nurhandam berhasil meyakinkannya hingga ia akhirnya bersedia menyerahkan diri. Lagipula ia merasa kasihan kepada keluarganya, terutama ibundanya, yang ditahan oleh pemerintah kolonial. Ia berharap setelah dirinya menyerah, maka keluarganya akan dibebaskan dari penjara. Ketika waktu subuh, keduanya sudah menghadap 114 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
asisten residen. Raden Martopuro lalu ditahan di dekat kantor asisten residen. Nurhandam kemudian menghadap bupati Ponorogo yang dengan perasaan sangat senang menyambutnya. Sebelum pulang dengan membawa uang imbalannya, Nurhandam diperintah bupati agar sering menjenguk Raden Martopuro di penjara sambil menunggu proses pengadilan. Ternyata keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman gantung kepada Raden Martopuro. Kabar mengenai hukuman gantung tersebut menggemparkan masyarakat Ponorogo. Apalagi mereka mengetahui bahwa orang yang menangkapnya adalah Nurhandam, kawan seperguruan Raden Martopuro. Mereka semakin sedih melihat hal itu dan sangat membenci Nurhandam yang tega mengkhianati kawannya sendiri. Sebelum pelaksanaan hukuman gantung pada Jum'at malam di rumah tahanan, semua warga melakukan tirakatan untuk mendoakan Raden Martopuro. Nurhandam pun menghadap asisten residen untuk menanyakan kapan hadiahnya diberikan. Asisten residen mengatakan bahwa hadiah diberikan setelah pelaksanaan hukuman gantung. Sebelum pelaksanaan hukuman, Nurhandam mengunjungi Raden Martopuro di dalam penjara. Ia menjumpai Raden Martopuro sedang duduk bersedekap di pojok ruang tahanan. Ia melaporkan bahwa keluarga Raden Martopuro sudah diantarkannya kembali ke Bungkal dengan selamat. Raden Martopuro mengatakan bahwa Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 115
dirinya tidak keberatan menjalani hukuman karena ia telah melakukan pembunuhan. Namun ia bertanya kepada Nurhandam mengenai ucapan guru mereka bahwa Sedulur tunggal janji. Sedulur janji iku bareng mati. Nurhandam menjawab bahwa takdir di tangan Tuhan dan ucapan guru mereka belum tentu benar. Karena Raden Martopuro tidak terima dengan jawabannya yang menyalahkan gurunya, maka Nurhandam bersumpah bahwa ia rela mati lebih dulu jika dirinya mempunyai niat jahat kepada kawannya sendiri. Bumi dan langit menjadi saksi sumpahnya. Raden Martopuro mendoakan agar sumpah itu dikabulkan Tuhan. Ia berkata bahwa dirinya menyesal telah menyerahkan diri yang malah membawanya dihukum gantung secara terhina. Baginya lebih baik meninggal di medan peperangan menghadapi musuh daripada meninggal digantung dan disaksikan banyak orang. Ia kemudian mengambil kerisnya yang disimpan di sabuknya. Keris Kalanadhah itu diberikan kepada Nurhandam. Namun sebelum diberikan, keris itu ditusukkan oleh Raden Martopuro ke dadanya sendiri. Ia menyuruh Nurhandam mengambil keris itu. Setelah keris diambil, darah menyembur mengenai dada Nurhandam. Kemudian Nurhandam melaporkan kejadian itu kepada dua penjaga dan asisten residen sambil membawa keris. Dua penjaga memeriksa Raden Martopuro dan menduganya sudah meninggal sehingga asisten residen memerintahkan agar memakamkannya di tempat sampah. 116 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Sementara itu, Nurhandam yang melaporkan hal itu kepada asisten residen justru dijadikan tersangka dengan dua prajurit sebagai saksi dan sebilah keris Kalanadhah sebagai bukti. Pembelaannya tidak diterima sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dimakamkan di lubang yang berdekatan dengan Raden Martopuro. Tetapi kenyataannya lain. Raden Martopuro yang dianggap sudah meninggal ternyata hanya pingsan, apalagi cara penguburannya juga tidak sempurna. Ia kemudian keluar dari tempat pemakamannya dan meninggalkan pekarangan rumah asisten residen. Ia berjalan ke arah timur sampai di Desa Mangunsuman dan bertemu dengan seorang warga yang menceritakan kisahnya. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di pemakaman Pelemgurih, Desa Mangunsuman. Peristiwa Raden Martopuro dan Nurhandam tersebut sesuai dengan ungkapan peribahasa Jawa Ngisor galeng, Dhuwur Galeng, Mati bareng, yakni gambaran mengenai dua saudara seperguruan yang mengikap sumpah "saya mati, kamu juga mati". 102 Selanjutnya, asisten residen memerintahkan membuat taman di belakang rumahnya. Makam Nurhandam yang berada di sana ditanami pohon sono dan dipagari kawat agar tidak dijamah manusia. Bekas makam Raden Martopuro yang sudah kosong dibangunkan kopel atau rumah kecil 102 Purwowijoyo, Babad Ponorogo, Jilid VI A (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985), 11-28. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 117
tanpa dinding. Di sebelah selatan taman itu terdapat pemakaman umum yang kemudian dijadikan Taman Makam Pahlawan Wira Patria Paranti pada tahun 1945 atas usul Rasad Siswosanyoto, Kepala Dinas Penerangan Kabupaten Ponorogo yang meninggal karena kekejaman PKI 1948 dan dimakamkan di pemakaman tersebut. Pada bulan Juli 1974 ketika masa Bupati Sumadi, pepohonan di sebelah timur makam ditebang. Para pekerjanya terdiri dari para narapidana. Ketika menebang pohon sono, mereka terkejut setelah menemukan kerangka manusia di bawah pohon itu. Kerangka yang masih lengkap itu diyakini sebagai kerangka Nurhandam. Selanjutnya mandor lembaga pemasyarakatan Ponorogo yang bernama Tukiran memerintahkan agar kerangka Nurhandam dipindahkan ke sebelah selatan taman makam pahlawan.103 118 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Makam Raden Martopuro103 b. Perlawanan Kampak Patik Patik adalah nama desa di Kecamatan Pulung yang terletak di dataran tinggi dan tanahnya menghasilkan banyak buah jeruk. Pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I, yang disebut pula dengan nama Gusti Lider atau Gusti Kasepuhan, keadaan 103 Foto diambil pada 17 Oktober 2020. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 119
Kabupaten Ponorogo sangat makmur. Ia mempunyai tujuh putra. Anak pertama bernama Raden Mas Ibnu Hasan yang dikenal dengan nama Patih Jlitheng karena menjabat sebagai patih di Ponorogo. Ia sangat merakyat serta gemar bercocok tanam sehingga rakyat Ponorogo menghormati dan mematuhinya. Namun penjajah Belanda tidak menyukainya karena ia dinilai sering berani dan menentang Belanda. Oleh karena itu, ketika ayahnya pensiun pada tahun 1882 ia tidak dipilih Belanda menggantikan kedudukan ayahnya. Belanda justru memilih Imam Bukhori atau Raden Mas Tumenggung Cokronegoro II, anak yang nomor tujuh. Keputusan itu diterima Patih Jlitheng dengan legowo. Sebelum ayahnya meninggal pada 20 Maret 1900, ia mendapatkan warisan berupa tombak kecil dari ayahnya. Setelah Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I meninggal, keadaan Ponorogo ternyata mengalami kemunduran. Di sana-sini sering terjadi kriminalitas, misalnya pembunuhan dan pencurian. Keadaan itu diperparah oleh adanya peraturan kenaikan pajak baru yang semakin membebani rakyat Ponorogo. Banyak petani penggarap yang akhirnya menyerahkan tanah garapannya kepada pemerintah karena tidak kuat membayar pajak. Selain itu, terdapat aturan yang mengharuskan rakyat agar menjual hasil panenan kopi mereka kepada pemerintah Belanda dengan harga sangat murah. Apabila ada rakyat yang berani melanggarnya, maka ia langsung dijatuhi hukuman berat dan kopinya dirampas. 120 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Kondisi serupa juga dijumpai di Kecamatan Pulung. Di Desa Sugihan, Kecamatan Pulung, saat itu didirikan gudang kopi yang dipimpin oleh orang Belanda dan dibantu mantri dan mandor. Pada suatu malam di Desa Patik diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Mereka membahas masalah beban pajak yang sangat berat dan pemaksaan penjualan kopi kepada penjajah Belanda. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa masyarakat Desa Patik tidak mau membayar pajak apabila jumlah besaran pajak tidak diturunkan. Selain itu, mereka akan membunuh kontroleer bernama Tan Cate yang biasa berbuat kejam dan semena-mena kepada masyarakat apabila ia tidak menghentikan kekejamannya itu. Mereka juga bersepakat untuk merahasiakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Sesaat setelah musyawarah selesai, ada tiga orang yang datang bertamu. Mereka adalah Patih Jlitheng bersama dua pengawalnya. Patih Jlitheng langsung disambut dan diberi informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam musyawarah desa. Patih Jlitheng kemudian memerintahkan semua warga pulang, kecuali lurah, carik, kamituwo, dan beberapa orang yang berjumlah sekitar sepuluh orang. Mereka berjanji bahwa mereka bersedia untuk saling bahu membahu dalam melakukan gerakan perlawanan. Pimpinan gerakan dipegang oleh carik desa bernama Raden Martorejo yang berganti nama menjadi Joko Lelono. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 121
Patih Jlitheng mendukung gerakan mereka. Ia bahkan memberikan tombak pusaka yang diwarisi dari ayahnya kepada Raden Martorejo. Ia juga berpesan agar dalam melakukan gerakan mereka hanya membunuh warga Belanda dan dilarang mengambil harta orang lain atau menyakitinya, kecuali jika ia melawan. Mereka harus saling melindungi dan tidak boleh menyalahkan kawannya sendiri. Sedangkan dirinya akan mengendalikan urusan itu di tingkat pemerintahan. Akhirnya, musyawarah memutuskan bahwa mereka akan segera menyingkirkan kontroleer. Pada tanggal 15 September 1885 Joko Lelono beserta kawan-kawannya sampai di Desa Sugihan. Gudang kopi dan rumah kontroleer dikepung. Tetapi saat itu kontroleer tidak ada di rumah karena ia sedang pergi ke Madiun. Selanjutnya mereka membakar gudang kopi dan rumah kontroleer. Para penjaga dan pamong desa tidak berani menghalangi. Jika ada yang berani melawan, maka ia akan dihajar tanpa membahayakan jiwanya. Sebelum gudang kopi dibakar, maka masyarakat sekitar gudang kopi disuruh mengambil kopi sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan kelompok Kampak Patik tidak ada yang menjarah sedikitpun karena tujuan mereka adalah mencari kontroleer. Situasi semakin panik sebab setiap desa membunyikan kentongan tanda bahaya secara bersahut-sahutan. Pada pagi harinya, berita tentang peristiwa itu sudah menyebar sampai ke Ponorogo. Lima hari berikutnya, 122 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
pada sekitar pukul 09.00 Kampak Patik mendatangi kantor kawedanan yang saat itu dipimpin oleh Raden Sastrorejo. Mereka mengobrak-abrik kantor kawedanan sambil disaksikan masyarakat karena dalam beraksi biasanya mereka selalu membunyikan bende (semacam gong kecil) sehingga banyak warga yang mengetahuinya. Menyikapi peristiwa itu, asisten residen, komandan militer, kepolisian, dan pamong praja kemudian melakukan musyawarah di pendopo asisten residen. Pemerintah Belanda mengatakan bahwa peristiwa itu bukan hanya kampak (rampok), tetapi termasuk pemberontakan kepada pemerintah. Belanda membantah alasan Kampak Patik bahwa peristiwa itu diakibatkan kenaikan pajak dan monopoli perdagangan kopi oleh Belanda. Asisten residen kemudian memerintahkan kepada bupati Ponorogo, Raden Mas Ibnu Hasan dan Patih Jlitheng untuk menangkap Kampak Patik. Tetapi Patih Jlitheng menolak perintah itu dengan alasan bahwa tugas itu adalah kewenangan bupati Ponorogo. Bupati lalu memanggil para wedana dan memerintahkan mereka untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Kondisi yang demikian membuat pejabat-pejabat Belanda tidak berani bermalam di Ponorogo. Apalagi kontroleer Desa Sugihan yang tidak berani lagi kembali ke Desa Sugihan karena merasa terancam. Sementara itu, Kampak Patik akan memasuki wilayah Balong melalui Ngasinan. Lurah Karanggebang yang Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 123
bernama Raden Martodipuro segera menemui wedana Balong yang bernama Raden Mas Joyohadikusumo, putra bupati Somoroto, yang sedang menerima tamu Naib Wedana. Wedana Balong sangat marah mendengar rencana kedatangan Kampak Patik itu ke wilayahnya. Ia menyiapkan persenjataan untuk menangkap Kampak Patik. Tetapi keinginan itu dicegah oleh Raden Martodipuro yang sudah mengetahui bahwa pemimpin Kampak Patik bernama Raden Martorejo yang masih kerabat dengan keluarga Tegalsari yang berasal dari Coper. Raden Martodipuro menyarankan agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah, sesuai ungkapan Jawa, Kena iwake, aja nganti butheg banyune (tangkaplah ikannya, tapi jangan sampai mengakibatkan airnya keruh). Naib Wedana menyarankan pula agar Kampak Patik diberi minuman yang dicampur dengan bubuk kecubung karena minuman itu tidak membahayakan dan hanya membuat peminumnya tidak ingat apa-apa sehingga setelah bangun dari tidur ia akan pulih dan sadar kembali. Selanjutnya, buah kecubung yang disebut genje dicari. Genje lalu digoreng dan dijadikan bubuk halus seperti kopi. Ketiga pejabat tersebut memerintahkan seorang janda pemilik warung di Dukuh Doplang, Desa Bajang, yang akan dilintasi Kampak Patik, agar menyuruh kelompok itu untuk singgah di warungnya. Pada malam Jum'at ketika Kampak Patik melintas di depan warungnya, maka janda tersebut mempersilahkan mereka supaya singgah di 124 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
warungnya. Tidak seberapa lama setelah semua anggota Kampak Patik meminum suguhan kopi yang terbuat dari genje tersebut, maka seluruh Kampak Patik mulai merasa pusing dan jatuh dengan sendirinya secara tidak sadar. Tiga pejabat pemerintah yang berada di dekat tempat kejadian langsung memerintahkan para warga untuk menangkap Kampak Patik yang berjumlah sekitar 20 orang. Kampak Patik kemudian dibawa ke Kabupaten dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada pagi harinya, Bupati Cokronegoro II memeriksa senjata yang diserahkan ke kabupaten satu persatu hingga ia terkejut ketika menjumpai sebilah tombak yang menurutnya tidak asing lagi baginya karena tombak itu milik ayahnya. Pada sore hari, ia menghadap ayahnya dan menanyakan perihal tombak tersebut. Melihat tombak itu, ayahnya membenarkan bahwa tombak itu adalah miliknya yang telah diberikan kepada Patih Jlitheng. Tetapi ayahnya tidak mengetahui siapa yang membawanya. Patih Jlitheng kemudian dipanggil dan mengakuinya. Ayah mereka menasehati agar persoalan Kampak Patik ini tidak terlalu dibesar-besarkan, apalagi sampai menghukum berat kepada Patih Jlitheng, kakak Cokronegoro II. Ia juga berjanji akan membantu dalam penyelesaian masalah itu di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Setelah proses pengadilan selesai, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kepada orang-orang yang terlibat Kampak Patik. Raden Martorejo, carik Patik, Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 125
dijatuhi hukuman seumur hidup dan kemudian dibuang ke Sawahlunto. Lurah Wiryodikromo dihukum selama 29 tahun. Sebagian mendapatkan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan keterlibatannya. Pada tahun 1919 Raden Martorejo mendapatkan pengampunan dan dibebaskan. Ia diantarkan ke rumahnya di Desa Patik. Sedangkan Patih Jlitheng dipindahkan ke Gresik. Sebaliknya, Wedana Balong diangkat menjadi patih di Pacitan, Bupati Cokronegoro II mendapat penghargaan bintang emas, Lurah Karanggebang mendapatkan penghargaan bintang perunggu, dan Naib Balong mendapatkan kenaikan pangkat.104 Di samping perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Raden Martopuro dan Kampak Patik, sebenarnya terdapat pula peranan masyarakat Ponorogo dalam menentang penjajah ataupun mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Misalnya, bantuan masyarakat Ponorogo kepada pasukan Pangeran Diponegoro selama perjuangannya mengusir penjajah dan peran aktif mereka dalam membantu Jenderal Soedirman ketika melakukan gerilya melawan penjajah Belanda atau pada saat menghadapi Jepang yang meneruskan penjajahan Belanda, sebagaimana telah disebutkan dalam pemaparan sebelumnya. 104 Ibid., Jilid VI B, 7-16. 126 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
105 2. Pembangunan Daerah Ponorogo Setelah Bathoro Katong menjabat sebagai adipati di Ponorogo, ia secara sungguh-sungguh memberikan perhatiannya kepada pembangunan Ponorogo dan berdakwah dalam rangka penyebaran agama Islam. Di antara pembangunan yang dilakukannya adalah penataan kota Ponorogo dan pembangunan masjid. Sebagai sarana dakwah, ia tetap melestarikan kesenian reog yang sebelumnya sudah ada pada masa Kerajaan Wengker. Ia bahkan memodifikasi reog dengan menambahkan burung merak yang di paruhnya terdapat untaian permata. Selain itu, ia menciptakan kesenian baru yang diberi nama Jemblung. Karena Ponorogo semakin maju, maka banyak pendatang dari luar Ponorogo yang kemudian memutuskan untuk menetap di Ponorogo.105 Para pemimpin Ponorogo setelah Bathoro Katong meneruskan pembangunan yang telah dicontohkan oleh Bathoro Katong. Mereka juga memperhatikan kesejahteraan rakyat Ponorogo. Keadaan kehidupan masyarakat bertambah makmur dan aman. Tetapi kondisi menggembirakan tersebut terhambat dengan kedatangan penjajah Belanda hingga Jepang yang menjadikan masyarakat Ponorogo mengalami penindasan dan penderitaan memilukan. Perubahan besar-besaran baru terjadi setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Presiden Ibid., Jilid I, 63-64. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 127
Soekarno yang didampingi wakilnya, Muhammad Hatta. Sebagaimana disebutkan dalam bab II yang menjelaskan tentang sejarah kota Ponorogo beserta para bupati yang memerintah, pembangunan kota Ponorogo memang dikerjakan secara berkelanjutan, meskipun terdapat kendala di tengah perjalanannya. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah bencana kelaparan akibat serangan tikus yang menjadikan pertanian Ponorogo mengalami kegagalan dan kemunculan berbagai wabah penyakit yang banyak menelan korban dari masyarakat Ponorogo. Di samping bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam, pembangunan Ponorogo juga terhambat oleh situasi politik setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang belum kondusif. Misalnya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965 yang mengakibatkan banyak warga meninggal, serta agresi militer penjajah Belanda pada tahun 1947 dan 1949 karena Belanda ingin menjajah kembali negara Indonesia. B. Motivasi Kepahlawanan Dalam setiap pembahasan mengenai metodologi sejarah, penjelasan (ekplanasi) merupakan salah satu pusat utama yang menjadi sorotan. Masalah penjelasan sejarah merupakan topik yang hangat diperdebatkan khususnya oleh para ahli filsafat sejarah karena menyangkut kontroversi tentang logika yang menjelaskan hubungan di antara pernyataan- pernyataan mengenai fenomena-fenomena yang ada. Di sini 128 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
penjelasan mempunyai arti luas yang mencakup pula apa yang secara khusus dikenal oleh para sejarawan dengan sebutan kausalitas (causation), serta bentuk-bentuk penghubung lain (connections) yang digunakan oleh para sejarawan ketika mereka menyintesiskan fakta-fakta.106 Di permulaan karya terakhirnya, Penjelasan Sejarah (Historical Explanation), Kuntowijoyo memaparkan bahwa penjelasan sejarah ialah upaya untuk membuat unit sejarah intelligible (dimengerti secara cerdas). Menurutnya, kata "analisis" memang juga dipakai secara bergantian dengan "penjelasan", di antaranya oleh Marc Bloch di dalam The Historian's Craft, terutama ketika seseorang menganalisis hubungan kausal antar gejala sejarah. Tetapi, karena kata "penjelasan" lebih sesuai untuk sejarah pada umumnya, sedangkan kata "analisis" tidak sepenuhnya sesuai dengan hakikat ilmu sejarah, maka di sini dipakai kata "penjelasan". Meskipun demikian, dalam pandangannya, kita tetap boleh memilih menggunakan kata "analisis" apabila kita menghendakinya.107 Menurut Helius Sjamsuddin, acapkali dalam penggunaan bahasa, istilah deskripsi dan eksplanasi disamakan saja karena dianggap sinonim, meskipun keduanya sebenarnya dapat dibedakan. Fakta sejarah merupakan deskripsi mengenai masa lalu. Sebagai contoh: "Proklamasi Kemerdekaan diucapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Ir. Sukarno." Ini merupakan deskripsi fakta yang menyebutkan: 106 107 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), 190. Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 1-2. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 129
apa (Proklamasi Kemerdekaan), dimana (Jakarta), kapan (tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi), dan [oleh] siapa (Sukarno). Pertanyaan-pertanyaan apa (what), dimana (where), dan siapa (who) adalah pertanyaan-pertanyaan deskriptif, serta jawaban- jawaban yang diberikan juga hanya bersifat faktual. Sebenarnya para sejarawan tidak puas dan berhenti pada pertanyaan-pertanyaan deskriptif dengan jawaban-jawaban faktual saja. Mereka ingin mengetahui lebih jauh dan lanjut lagi mengenai hal-hal yang berbeda di balik fakta-fakta itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti mengapa dan bagaimana Proklamasi Kemerdekaan itu diucapkan. Pertanyaan-pertanyaan mengapa (why) dan bagaimana (how) adalah pertanyaan-pertanyaan analitis kritis yang menuntut jawaban-jawaban analitis kritis pula yang akhirnya bermuara pada suatu penjelasan atau keterangan sintesis sejarah. Jawaban- jawaban faktual meskipun juga perlu, tetapi bukan sejarah itu sendiri, melainkan masih merupakan kronik (chronicle). Adapun sejarah yang "sebenarnya" atau "asli" ialah jika dapat menjelaskan atau memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa. Sejarah adalah keterangan, penjelasan, atau eksplanasi dari masa lalu. Mengapa atau bagaimana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diucapkan (why-how), mengapa Sukarno yang mengucapkan (why-who), bukan Hatta, atau wakil para pemuda, atau seluruh bangsa Indonesia; mengapa Proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945 (why-when), bukan sebelum, atau sesudahnya; mengapa di Jakarta (why-where), bukan di Bandung, Surabaya, Padang, atau Makassar. Jadi, 130 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
semuanya menuntut keterangan, penjelasan, atau eksplanasi yang kalau ditulis dapat menghasilkan buku yang tebal, sedangkan jawaban-jawaban faktual tidak lebih panjang dari pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Tetapi tanpa deskripsi-deskripsi factual, mustahil pula membuat sebuah eksplanasi sejarah sebab eksplanasi tanpa fakta-fakta adalah fantasi. Hubungan antara keduanya ibarat bahan-bahan bangunan dengan gedung bangunan itu sendiri. Batu bata, semen, beton, kayu, paku, dan sebagainya (kita umpamakan deskripsi fakta), tetapi gedung (kita umpamakan sejarah) itu tanpa bahan-bahan bangunan (yang kita umpamakan deskripsi sejarah) mustahil dibangun. Jadi, gedung bangunan adalah paduan yang bulat utuh (sintesis) dari berbagai macam bahan bangunan. Peristiwa Proklamasi Indonesia (kita umpamakan gedung bangunan), sebagai peristiwa yang teramat penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita, tidak dapat diberikan penjelasan atau eksplanasi yang berarti jika kita tidak mengetahui komponen-komponen faktual, seperti 17 Agustus 1945, di Jakarta, Sukarno, misalnya. Dalam bentuk sederhana, dengan merangkaikan komponen-komponen itu dalam suatu sintesis akan menghasilkan suatu penjelasan tentang mengapa atau bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Adapun kaidah-kaidah penjelasan sejarah, menurut Kuntowijoyo, apabila disederhanakan meliputi [1] regularity (keajekan, keteraturan, konsistensi) yang dimaksudkan sebagai cara menjelaskan hubungan kausal antar peristiwa, [2] generalisasi (persamaan karakteristik tertentu), [3] inferensi Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 131
statistik, metode statistik, [4] pembagian waktu dalam sejarah, [5] narrative history (sejarah naratif), dan [6] multi-interpretable (mengandung subjektivisme dan relativisme). Leopold von Ranke mengeluarkan diktum bahwa hendaklah sejarawan menulis wie es eigentlich gewesen (sebagaimana sebenarnya terjadi). Artinya, sejarawan harus tunduk kepada fakta, sejarawan harus punya integritas, dan sejarawan harus objektif (impartial, tak boleh memihak). Dia mengeluarkan diktum itu pada abad ke-19 tatkala pengaruh filsafat Positivisme sangat dominan. Maksudnya, supaya sejarah sama objektifnya dengan ilmu-ilmu alam. Tetapi, masalah imparsialitas itu menimbulkan persoalan bagi sejarawan. Menurut Marc Bloch, ada dua masalah, yaitu soal imparsialitas itu sendiri dan sejarah sebagai reproduksi sejarah yang tidak lepas dari analisis. Bagi sejarawan, imparsialitas terbatas pada observasi dan penjelasan, dan selesailah tugasnya. Pertama, imparsialitas bagi sejarawan tidak sama seperti para hakim yang setelah melakukan observasi atas saksi-saksi dan analisis, masih tersedia lagi alat untuk menjadi imparsial, yaitu dia dapat melihat kitab undang- undang hukum untuk memutuskan. Kalau keputusannya sesuai dengan kitab, maka dia telah berlaku imparsial. Kedua, sementara bagi sejarawan tidak ada "kitab" yang membuatnya imparsial, dia berkewajiban membuat reproduksi (rekonstruksi) sejarah berdasar pemahamannya sendiri. Maka sejarawan memahami, sedangkan hakim mengadili. Jangan dianggap sebagai kekurangan apabila analisis (penjelasan) sejarah itu tidak 132 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
sama antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah, analisis kausalitas itu multi-interpretable. Dalam analisis kausalitas, sejarawan harus menganalisis dua hal, yaitu kasus (peristiwa) dan perubahan. Kasus bersifat prosesual tanpa perubahan, sedangkan dalam perubahan terjadi perubahan kualitas. Dalam studi perubahan, sejarawan harus menentukan unit analisisnya, yaitu studi struktur (satu bagian) atau studi sistem (menyeluruh). Studi struktur itu ialah politik, ekonomi, social, dan budaya dalam masyarakat. Studi struktur ini tentu dapat diperkecil ke dalam studi unsur-unsur struktur, seperti kesehatan, perbankan, olahraga, pertokoan, periklanan, pertanian, dan pertekstilan. Sedangkan studi sistem membicarakan perubahan sistem secara menyeluruh (systemic change, system evolution). Studi sistem bisa saja mengenai unit sosial yang kecil, seperti kota, komunitas, dan desa. Baik studi struktur maupun studi sistem, keduanya tidak terbatas ruang lingkup dan rentang waktunya. Dalam studi tentang perubahan, kausalitas (agent of change) dapat merupakan proses cepat (seperti revolusi) atau lama (seperti liberalisasi, demokratisasi, industrialisasi, dan diseminasi ide. Contoh studi struktur ialah buku Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Contoh studi sistem ialah karya W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change. Dalam studi kasus, terdapat kasus sederhana dan kasus kompleks. Kasus tunggal disebut sederhana, bila sejarawan menemukan bahwa penyebabnya hanya satu (monocausal), sedangkan kasus tunggal disebut kompleks kalau penyebabnya Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 133
banyak (multicausal). Gambaran tentang analisis monokausal terdapat dalam pernyataan-pernyataan: "kekosongan otoritas mengakibatkan anarki"; "rezim politik yang menghadapi kesulitan selalu mencari kambing hitam"; "untuk menggalang solidaritas, pemerintah menunjuk musuh-musuh maya atau nyata"; "ketidakadilan menimbulkan perlawanan"; dan "krisis politik mengundang militerisme". Contohnya, buku John Ingleson, Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934 yang telah menunjukkan tema "ketidakadilan menimbulkan perlawanan". Biasanya analisis monokausal bersifat deterministik dengan menganggap satu faktor sebagai faktor tunggal dan menafikan faktor-faktor lainnya. Sejak abad ke-19 dikenal determinisme geografis, yaitu bahwa faktor lokasi yang menentukan situasi atau perkembangan suatu bangsa. Bangsa- bangsa di negeri dingin pada umumnya maju karena kondisi ekologinya menuntut "jiwa" yang mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kondisi alamiah yang berat. Sebaliknya di negeri panas (tropika), alam sangat memudahkan hidup sehingga tidak menimbulkan banyak tantangan berat. Determinisme rasial lebih menekankan faktor biologis sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Determinisme ekonomis (yang seringkali diidentikkan dengan teori Karl Marx) menganggap bahwa faktor ekonomi adalah determinan dari struktur dan perkembangan masyarakat. Seluruh lembaga-lembaga sosial, politik, dan kultural ditentukan oleh proses ekonomis pada umumnya dan sistem produksi pada khususnya. 134 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Adapun dalam analisis multikausal, sejarawan melihat kasus itu dari berbagai segi, prosesual dan struktural, serta kausalitas yang kompleks. Misalnya, buku Sartono Kartodirdjo, The Peasants' Revolt of Banten in 1888, Its Condition, Course and Sequences : A Case Study of Social Movements in Indonesia, yang dengan pendekatan multidimensional melakukan analisis dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap pemberontakan petani di distrik Cilegon, Anyer, Banten, pada 1988. Analisis multikausal dapat dipadankan dengan perspektivisme yang menilai bahwa kompleksitas permasalahan hanya dapat dikupas melalui pelbagai perspektif, antara lain perspektif ekonomis, sosial, politik, cultural, dan sebagainya. Perspektivisme terkait erat dengan pendekatan sistem yang secara implisit memandang bahwa antara unsur-unsur terdapat saling ketergantungan serta saling hubungan, maka dalam menganalisisnya harus menguraikan semuan unsurnya juga. Dengan perkataan lain, analisis monokausal berusaha menemukan the ultimate cause (penyebab utama) atau cause of all causes (penyebab dari semua penyebab), misalnya dengan menyusun secara hirarkis sejumlah sebab dan menentukan penyebab yang paling dominan. Sedangkan analisis multikausal berusaha menemukan multiplicity of causes (kemajemukan sebab) dengan menempatkan semua sebab pada kedudukan yang sama penting. Analisis kausalitas semacam inilah yang mempunyai hubungan erat dengan kaidah regularity (keajekan) dalam eksplanasi sejarah. Dalam regularity, misalnya, kalau peristiwa C terjadi, maka peristiwa E yang berhubungan dengan peristiwa Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 135
C akan terjadi. Tetapi di sini juga ada ceteris paribus (dalam hal keadaan yang lain sama, akan sama pula kejadiannya; artinya, dalam hal keadaan yang lain berubah, maka akan berubah pula kejadiannya) dan keterbukaan. Contohnya, kalau ada kekosongan otoritas, maka akan terjadi anarki. Itulah yang terjadi pada Mei 1998 di Indonesia: pembakaran, dan konon juga pemerkosaan; di Baghdad pada April 2003: penjarahan gedung-gedung pemerintah, toko-toko, dan bahkan rumah sakit. Dalam kaitannya dengan fokus pembahasan, keteladanan masyarakat Ponorogo dalam menunjukkan sikap kecintaan mereka kepada tanah airnya (Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ponorogo pada khususnya) sebagaimana diuraikan di atas, tentu tidak tampil begitu saja ke permukaan sejarah tanpa didorong oleh adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor pendorong tersebut dapat pula dikaitkan dengan kondisi yang terjadi sebelumnya. Misalnya, dalam konteks masyarakat Ponorogo dapat dibandingkan pula dengan kondisi masyarakat Jawa pada umumnya, terutama kondisi yang diperkirakan turut berperan secara signifikan kepada keadaan masyarakat di Ponorogo. Penelusuran sejarah Jawa menunjukkan bahwa sejak sekitar tahun 1830 di pulau Jawa terdapat perubahan signifikan. Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk yang pertama kalinya, pihak penjajah Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini, dan tidak ada tantangan yang serius terhadap 136 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
kekuasaan mereka sampai abad XX. Tetapi, harus diakui bahwa keadaan mereka memang agak aneh. Mereka telah terlibat di Jawa selama lebih dari 200 tahun, dan selama lebih dari 150 tahun mereka terlibat secara langsung di wilayah pedalaman. Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) merupakan investasi tenaga manusia dan dana mereka yang besar dan terakhir dalam pertarungan memperebutkan hegemoni. Dominasi politik akhirnya tercapai di seluruh Jawa pada tahun 1830. Namun secara finansial ternyata sebaliknya, yakni usaha itu mengalami suatu kegagalan. Andaikan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari keterlibatannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka selama lebih dari dua abad itu tidak ada seorangpun yang berhasil memperolehnya, terkecuali untuk keuntungan oknum-oknum yang telah mendapatkan kekayaan pribadi dengan korupsi. Hanya perkebunan-perkebunan kopi di Priangan (Jawa barat) yang selalu mendatangkan keuntungan- keuntungan yang berhasil diperoleh dari sana telah habis untuk biaya militer dan administrasi. Oleh karena itulah, maka persoalan yang dihadapi pihak Belanda pada tahun 1830 itu adalah apakah dominasi yang akhirnya berhasil mereka peroleh itu dapat memberikan keuntungan. Pada masa itu pemikiran dalam bidang ekonomi politik sekitar Jawa sebagai daerah jajahan semakin menjurus ke arah pihak konservatif dan menjauh dari politik liberal. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan itu. Sistem pajak tanah dan sistem perkebunan (Landelijk Stelsel) selama tiga puluh tahun banyak mengalami hambatan dikarenakan sistem liberal Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 137
ternyata tidak sesuai dengan struktur sosial yang sangat feodal di Jawa, dengan segala ikatan-ikatan tradisionalnya. Pemerintah kolonial Belanda tidak mampu menembusnya untuk langsung berhubungan dengan rakyat secara perseorangan dan bebas. Sementara itu, defisit keuangan pemerintah kolonial semakin membesar yang antara lain disebabkan oleh Perang Diponegoro yang menelan banyak biaya. Selain itu, pemasukan pajak tanah belum berjalan lancar. Di Nederland kesulitan ekonomi bertambah besar dengan terjadinya pemisahan Belgia pada 1830. Akibatnya, Belanda banyak kehilangan industrinya sehingga tidak dapat menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia. Lagipula, sumber keuangan yang berupa tanah negara di Belgia yang disewakan juga hilang. Dalam menghadapi bahaya kebangkrutan pemerintah pemerintah Belanda, maka diterapkanlah suatu ekonomi politik di Jawa yang akan dapat menyelamatkan negeri Belanda. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch bagi negeri Indonesia yang diberi tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Van den Bosch menerapkan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk, atau seperti dikatakan Baud sebagai "gabus untuk tempat Nederland mengapung". Dengan perkataan lain, Jawa dipandang sebagai sapi perahan. Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem tanam paksa yang diusulkan van den Bosch didasarkan atas prinsip wajib (paksa) dan prinsip monopoli. Prinsip yang pertama 138 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
dipergunakan menurut model yang telah lama berjalan di Priangan, terkenal sebagai Preanger Stelsel ataupun sistem yang dipakai oleh VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) dengan istilah verplichte leveranties (penyerahan wajib). Ini berarti bahwa sistem tanam paksa akan menyandarkan diri pada sistem tradisional dan feodal dengan menggunakan perantaraan struktur kekuasaan lama. Dengan demikian, sistem liberal dilepaskan sama sekali. Hal ini memang konsisten dengan prinsip kedua yang memberi hak monopoli kepada Nedelandsche Handels Maatschappij sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam produksi pengangkutan dan perdagangan hasil ekspor Jawa. Menurut sistem tanam paksa, pungutan dari rakyat tidak berupa uang, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi dari rakyat wajib ditanami jenis tanaman ekspor dengan memakai tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian tanah itu bebas dari pajak tanah, sedangkan setiap surplus dari hasil penjualan yang melebihi jumlah yang sebesar pajak tanahnya wajib diserahkan kepada desa. Akibat yang ditimbulkan oleh kegagalan panen akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk pengolahan hasil tanaman ekspor (seperti gula tebu) tenaga rakyat dikerahkan, yaitu sebagian untuk menanam dan sebagian untuk menuai hasilnya, ada yang ditugaskan mengangkut ke pabrik dan ada pula yang bekerja di pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu dibebaskan dari pajak tanah pada saat tanaman itu siap Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 139
dipanen. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan dengan pimpinan kepala desa di bawah pengawasan dari pegawai berkewarganegaraan Eropa. Menurut van den Bosch, pengarahan tenaga secara besar- besaran dapat berjalan dan penanaman hasil untuk ekspor pemerintah terjamin. Lagipula, rakyat memperoleh hasil lebih banyak dengan mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit daripada sistem yang lama. Konsep ekonomi politik dari van den Bosch tersusun berdasarkan pengalaman-pengalaman penguasa-penguasa sebelumnya yang mendahuluinya sehingga dapat mencakup beberapa gagasan pokok mereka tanpa mengabaikan realitas yang dihadapi di Jawa. Selain itu, pelaksanaannya menggunakan institusi desa sebagai wahana paling tepat untuk meningkatkan produksi. Tanah dan tenaga di pedesaan merupakan sumber daya utama bagi produksi, sedangkan faktor penggeraknya juga dicari di dalam lingkungan desa. Institusi desa dapat dimanfaatkan secara efektif, seperti yang terwujud dalam lembaga pemilikan tanah serta hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya, lembaga pengerahan tenaga kerja dengan sistem sambatan, gotong royong, gugur gunung, ikatan komunal yang menjadi hakikat solidaritas desa. Sesuai dengan kondisi demikian, maka proses produksi itu perlu dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kepemimpinan paling efektif di lingkungan desa. Institusi desa memang dapat efektif dalam meningkatkan produksi tanaman ekspor, tetapi di sisi lain terdapat akibat- akibat yang membawa kemunduran dari apa yang telah dicapai. 140 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Misalnya, penggunaan institusi desa semakin memperkuat ikatan-ikatan yang ada di desa (ikatan komunal, ikatan tradisional, dan ikatan feodal) sehingga rakyat tidak lagi memiliki kebebasan pribadi atau mempunyai milik pribadi, termasuk juga kepastian hukum. Pengaruh kepala desa sebagai perantara warga desa dan dunia luar desa diperkuat dengan dilibatkannya dalam sistem tanam paksa. Selain itu, sistem tanam paksa menjadikan para bupati semakin berkuasa lebih kuat lagi, meskipun dalam pelaksanaannya diawasi oleh para pegawai Eropa (residen atau asisten residen). Sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial mampu memberikan hasil yang sangat menggembirakan bagi pemerintah Belanda yang diungkapkan dengan istilah Batig Slot (saldo plus) dalam neraca keuangan yang menguntungkan. Sumbangan dari hasil sistem tanam paksa sangat berlimpah kepada perbendaharaan negara di Nederland. Defisit keuangan yang sebelumnya terjadi dapat ditutup. Hutang-hutang VOC (perusahaan dagang Belanda) dapat dibayarkan. Hutang Belanda pada masa pemerintahan van der Capellen dapat dilunasi dan pengeluaran selama perang Diponegoro dapat diganti. Di sisi lain, keadaan rakyat jajahan semakin menderita akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Beban hidup yang dipikul rakyat sangat berat. Para pemilik tanah kemudian menyerahkan pengusahaan tanah kepada desa atau warga lainnya. Dislokasi penduduk desa terjadi akibat pengiriman tenaga kerja secara paksa ke daerah-daerah lain. Jika selama penjajahan zaman VOC Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 141
pelaksanaan penyerahan wajib (contingenteringen) diserahkan kepada para pemimpin rakyat sendiri, maka selama sistem tanam paksa para pegawai Eropa bersikap sewenang-wenang kepada rakyat sehingga memperberat beban rakyat.108 Pada saat itu, rakyat dipaksa bekerja jauh lebih lama untuk penanaman paksa daripada untuk nafkah mereka sendiri. Jadi, rakyat harus menanggung beban pekerjaan paksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor dan pembayaran pajak tanah. Apalagi jika terjadi kegagalan panen, maka kerugian akibat kegagalan tersebut dibebankan lagi kepada rakyat.109 Pada dasarnya, sistem tanam paksa merupakan bentuk eksploitasi terhadap rakyat pribumi secara berlebih-lebihan yang surplus hasilnya dinikmati untuk kepentingan penjajah Belanda.110 Karena keadaan kontradiktif antara penjajah Belanda dan rakyat Indonesia yang terjajah, maka Conrad Th. van Deventer dalam majalah De Gids, 1899 melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial dengan tulisannya berjudul De Eereschuld (A Debt of Honor) atau Hutang Kehormatan. Pada hakikatnya, kemajuan Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda diperoleh dari pengorbanan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hutang kehormatan itu wajib dibayar pemerintah kolonial Belanda dengan memajukan pendidikan kaum pribumi. 111 Kondisi demikian inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat kepada pemerintah kolonial, 108 109 Ibid., 104-106. 110 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah, 322 dan 330. 111 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah (Bandung: Salamadani, 2009), 302. Poesponegoro, Sejarah Nasional, Jilid IV, 101. 142 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
termasuk pemberontakan Kampak Patik pada 1885.112 Perjuangan-perjuangan rakyat tersebut dalam skala yang bervariasi, baik berbentuk perlawanan besar maupun perlawanan kecil berupa kericuhan-kericuhan sosial.113 Sebagian besar perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan organisasi, strategi, dan taktiknya yang sangat sederhana sehingga sangat tradisional jika dibandingkan dengan gerakan modern seperti yang dilancarkan oleh komunisme, sosialisme, dan fasisme. Oleh sebab itu, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia dapat ditumpas dengan sangat mudah oleh kekuatan militer penjajah kolonial. Pada umumnya gerakan- gerakan sosial semacam itu berumur sangat pendek dan merupakan pergolakan lokal atau regional yang tidak ada koordinasi satu sama lain. Dalam peristilahan pemerintah kolonial, peristiwa-peristiwa munculnya perlawanan-perlawanan rakyat itu disebut sebagai gangguan ketentraman, huru-hara, kerusuhan, atau gerakan rohani. Pergolakan-pergolakan itu kesemuanya tidak termasuk kategori dari peristiwa-peristiwa perang besar, seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi, ataupun Perang Aceh. Selain sifatnya yang tradisional, gerakan sosial juga memiliki orientasi tujuan yang masih kabur. Para pengikut atau pelakunya sering tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana kelanjutan tata pemerintahan apabila gerakan mereka menghasilkan kemenangan. 112 Onghokham, Rakyat dan Negara (Jakarta: LP3ES, 1983), 59-60. 113 Poesponegoro, Sejarah Nasional, Jilid IV, 148-149. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 143
Selama periode antara abad XIX sampai XX hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan yang tercermin dalam bentuk gerakan-gerakan sosial dengan segala perkembangannya. Secara luas gerakan-gerakan itu dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan sesuai dengan landasan-landasan pokok yang mendorong timbulnya gerakan tersebut. Pertama, jenis gerakan sosial yang melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Dalam hal ini, ideologi pokok yang mendorong timbulnya gerakan itu adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomis yang kurang memberi tempat yang bebas bagi kehidupan para pendukungnya. Kedua, jenis gerakan ratu adil, yaitu suatu gerakan yang bersifat mesianistis yang memuat harapan terhadap kedatangan ratu adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Ketiga, jenis gerakan Samin yang menentang pemerintah secara pasif dan menghindari kekerasan. Keempat, jenis gerakan sekte keagamaan yang kegiatannya bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Sebagai bukti adanya gerakan jenis ini, maka sejak tahun 1860 banyak didirikan masjid, pesantren, dan tarekat. 114 Dalam kaitannya dengan perlawanan masyarakat Ponorogo terhadap pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana diteladankan oleh Raden Martopuro pada 1853 dan Kampak Patik pada 1885, maka dapat dinyatakan bahwa gerakan mereka termasuk ke dalam jenis pertama dari gerakan sosial yang 114 Ibid., 281-282 dan Djoko Surjo pada Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 3. 144 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Mereka memprotes kondisi sosial ekonomis yang dialami masyarakat akibat penindasan pemerintah Belanda. Kesewenang-wenangan penjajah saat itu juga disebabkan peraturan pemerintah kolonial yang memaksa petani di Ponorogo untuk menanam tanaman yang laku di pasaran ekspor dengan menerapkan monopoli sehingga rakyat tidak berdaya. Apalagi hukuman yang diterima rakyat sangat berat apabila mereka melanggar peraturan penjajah tersebut. Jadi, perlawanan masyarakat Ponorogo waktu itu bersifat multikausal karena dilatarbelakangi oleh situasi politik penjajahan bangsa asing yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ponorogo. Perjuangan mereka tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu kebebasan mereka dari penjajahan Belanda, meskipun gerakan mereka sangat mudah dipadamkan oleh pemerintah lokal yang tidak dapat menolak tekanan pemerintah kolonial Belanda. Adapun sikap kepahlawanan masyarakat Ponorogo yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan di berbagai bidang dilandasi oleh keinginan mulia juga sebagaimana perlawanan kepada penjajah. Perbedaannya terletak pada situasi yang melingkupi ketika masing-masing sikap kepahlawanan itu ditunjukkan. Pada bentuk pertama, situasi politiknya masih berada dalam cengkeraman penjajah Belanda. Sedangkan pada bentuk yang kedua, situasinya ketika sudah meraih kemenangan atau kemerdekaan sehingga pembangunan tersebut dapat dilakukan secara bebas tanpa tekanan ataupun rongrongan pihak lain. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 145
Pada saat pemerintahan Bathoro Katong dan para bupati sesudahnya, pembangunan dilaksanakan untuk meraih tujuan yang diharapkan, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam konteks sejarah nasional Indonesia, pembangunan adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai. Tujuan mulia yang diinginkan tersebut adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual. Pelaksanaan pembangunan nasional itu bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 115 Secara garis besar, karakteristik pembangunan Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum penjajahan bangsa asing, periode penjajahan bangsa asing, dan periode setelah kemerdekaan. Sebelum adanya penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Namun ketika berada di bawah kungkungan penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo dipaksa untuk mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh penjajah sehingga pada saat itulah dijumpai perlawanan masyarakat terhadap penjajah. Adapun pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan, walaupun situasi politik di era Orde Lama yang belum stabil mengakibatkan bangsa Indonesia 115 Poesponegoro, Sejarah Nasional, Jilid VI, 440. 146 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
tidak optimal dalam melaksanakan pembangunan. Keadaan bertambah baik setelah pergantian pemerintahan ke Orde Baru yang berhasil mewujudkan stabilitas nasional secara lebih optimal sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar. Semenjak itulah, pembangunan di Kabupaten Ponorogo diarahkan untuk mengikuti program-program pemerintah pusat agar tidak ada pertentangan antara program daerah dan program nasional. Dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah Ponorogo, maka para pemimpin Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan sikap patriotisme dan kepahlawanan yang didasari oleh semangat cinta tanah air. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 147
148 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Nama asli Purwowijoyo adalah Sukatman Purwosuwito. Ia dilahirkan di Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, pada 11 April 1914. Ia wafat pada 20 Maret 1994 di kediamannya Jalan Niken Gandini, nomor 18, Desa Singosaren, Ponorogo. Motivasi utama yang melatarbelakangi penulisan Babad Ponorogo adalah idealisme Purwowijoyo untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, terutama melalui historiografi sejarah lokal yang berkaitan dengan asal usul Kabupaten Ponorogo dan perkembangannya. Buku Babad Ponorogo diketik sendiri oleh Purwowijoyo dalam bahasa Jawa, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Drs. Sugiyanto, terdiri 8 jilid (tetapi di akhir jilid VIII, Purwowijoyo berencana melanjutkannya ke jilid IX). Menurut perspektif teoritis, Purwowijoyo telah menerapkan metode historis dalam historiografinya. Dalam konteks sejarah Ponorogo yang dituturkan buku Babad Ponorogo, tercatat berbagai peristiwa yang menunjukkan sikap patriotik masyarakat Ponorogo kepada daerah Ponorogo khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Kecintaan mereka kepada tanah airnya tersebut diwujudkan dengan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 149
perlawanan terhadap penjajahan bangsa lain (sebagaimana diteladankan oleh Raden Martopuro pada 1853 dan Kampak Patik pada 1885) serta direalisasikan melalui pembangunan di berbagai bidang sejak pemerintahan Bathoro Katong hingga para bupati sesudahnya. Perlawanan masyarakat Ponorogo terhadap pemerintah kolonial Belanda dikategorikan sebagai gerakan patriotik yang melawan penindasan Belanda. Gerakan itu bersifat multikausal karena dilatarbelakangi oleh situasi politik penjajahan bangsa asing yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ponorogo. Sebelum adanya penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Namun ketika berada di bawah cengkeraman penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo dipaksa mengikuti segala peraturan yang ditetapkan penjajah. Adapun pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan yang arahnya disesuaikan dengan program-program pemerintah pusat. Dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah Ponorogo, maka para pemimpin Ponorogo telah menunjukkan sikap patriotism dan kepahlawanan yang didasari oleh semangat cinta tanah air. B. Saran Wawasan mengenai sikap kepahlawanan para pejuang yang berasal dari masyarakat Ponorogo seharusnya disosialisasikan kepada seluruh warga Ponorogo khususnya dan bangsa 150 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Indonesia umumnya. Generasi masa sekarang dan generasi penerus yang akan datang wajib meneladani kepahlawanan para pendahulunya sehingga kecintaan mereka kepada tanah airnya senantiasa tumbuh dan tidak pupus agar segala aktivitas keseharian mereka dapat bermanfaat sebesar-besarnya dan membanggakan bagi bangsa dan negaranya. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berhasil mencapai cita-cita kemerdekaannya dan meraih kesuksesan dalam meraih tujuan pembangunan nasional yang selanjutnya Indonesia mampu tampil sebagai negara yang unggul, maju, adil, makmur, dan berkedaulatan di berbagai sektor kehidupan. Di antara langkah untuk menanamkan kepahlawanan tersebut adalah melalui pendidikan, publikasi buku-buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia (baik yang bersifat kedaerahan maupun nasional), dan penulisan informasi kesejarahan di tempat-tempat atau situs-situs yang bernilai historis agar perjuangan para pendahulu atau leluhur bangsa yang rela berkorban demi kecintaannya kepada tanah air dapat diteladani dan tidak terlupakan seiring pergantian zaman. Selain itu, pemimpin-pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah harus memberikan bukti nyata bahwa mereka benar- benar telah mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan tanah airnya daripada kepentingan pribadi, golongan, ataupun bangsa asing. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 151
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik et al. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia, 1985. Taufik Abdullah et al. Sejarah Umat Islam Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991. Abdullah, Taufik dan A.B. Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. Abdurahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Garraghan, Gilbert J. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press, 1948. Gawronski, Donald V. History: Meaning and Method. Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969. Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985. Issac, Stephen dan William B. Michael, Handbook in Research and Evaluation. San Diego: EDIT Publishers, 1976. Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma, 2002. Kartodirdjo, Sartono. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif . Jakarta: Gramedia, 1982. Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi 152 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1993. Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: Gramedia, 1999. Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang, 1997. Kuntowijoyo. Penjelasan Sejarah. Yogyakarta: Wacana, 2008. Moelyadi. Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo. Ponorogo: Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga, 1986. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000. Mulyana, Agus dan Darmiasti. Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius hingga Strukturis. Bandung: Refika Aditama, 2009. Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996. Onghokham. Rakyat dan Negara. Jakarta: LP3ES, 1983. Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed.). Sejarah Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Pramono, Muh Fajar. Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo. Ponorogo: Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat Ponorogo, 2006. Purwowijoyo. Babad Ponorogo. Ponorogo: Dinas Pariwisata Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 153
dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985. Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998. Rofiq, Ahmad Choirul. "Perspektif K.H. Imam Zarkasyi mengenai Kesatuan Ilmu Pengetahuan" dalam Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 06, Nomor 02, November 2018, IAIN Tulungagung. Shiddiqi, Nourouzzaman. Jeram-jeram Peradaban Muslim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987. Sjamsuddin, Helius. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2007. Soedjatmoko (ed.). Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, terj. Mien Djubhar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995. Soemarto. Melihat Ponorogo. Ponorogo: Apix Offset, 2011. Sudikun, Setya Yuwana. Pola Dakwah Islam di Ponorogo. Makalah disampaikan dalam seminar nasional di STAIN Ponorogo, 28 Oktober 2013. Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah. Bandung: Salamadani, 2009. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. 154 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Toebari et al. Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Pemda Ponorogo, 1996. 'Usman, Hasan. Manhaj al-Bahts al-Tarikhi. Kairo: Dar al- Ma'arif, 1976. Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 155
BIODATA Nama: Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I Tempat, Tanggal Lahir: Ngawi, 8 Maret 1977 Pendidikan: SDN Grudo I, Ngawi 1984-1989 MTsN Paron, Ngawi 1989-1992 MAN Program Khusus Denanyar, Jombang 1992-1995 Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang 1992-1995 S-1 Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel, Surabaya 1995- 1999 (Lulusan Terbaik Fak. Adab) S-2 Pemikiran Islam, IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2001-2003 (beasiswa) S-3 Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009-2014 (beasiswa) 156 I Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo
Nama Ayah dan Ibu: H. Binmukayat dan Hj. Mutoli'ah Nama Istri: Mufidah, M.Pd.I Nama Anak: 1. Maulidya Na'ima Zukhrufa Arzaqina 2. Najma Zukhrufa Arzaqina Alamat: Perumahan Grisimai, Blok DG. 02, Mangunsuman, Siman, Ponorogo e-mail: dan Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo I 157