EDISI 3 n VOL. IV n MARET 2021 PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN SERENTAK DAN SISTEMATIS 12 Penerapan SIPD Masih Menghadapi Kendala 18 Akun Berisiko Jadi Fokus Pemeriksaan 25 BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan IMO
TIM EDITORIAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memulai pemerik- saan laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ser- ta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun anggaran 2020. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pe- meriksaan kali ini juga dilakukan secara serentak. Akan tetapi, yang berbeda pada tahun ini adalah pemeriksaan di- lakukan secara sistematis oleh seluruh satuan kerja (satker). Ini terlihat, misalnya, di kelompok kerja (pokja) LKPP yang kini terdapat satu tim khusus yang menangani persoalan yang memiliki keterkaitan antara LKPP dengan LKPD. Tak hanya itu, pemeriksaan kali ini dilakukan walaupun kita masih menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun begitu, BPK menjamin bahwa kualitas hasil pemeriksaan tetap terjaga dengan adanya prosedur alter- natif pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19. Informasi mengenai pemeriksaan laporan keuangan secara serentak dan sistematis ini menjadi laporan utama redaksi Warta Pemeriksa edisi Maret 2021. Beberapa pertimbangannya antara lain peran teknologi dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun ini. Seperti kita ketahui, teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, penerapan teknologi diharapkan akan terus meningkat. Situasi pandemi saat ini pun semakin memaksa kita semua untuk terus dan cepat beradaptasi dengan menggunakan teknologi. Malah, 'keterpaksaan' ini boleh jadi merupakan berkah agar tantangan pene- rapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan selama ini dapat cepat teratasi. Pengarah Agung Firman Sampurna Agus Joko Pramono Bahrullah Akbar Bahtiar Arif Penanggung Jawab Selvia Vivi Devianti Ketua Tim Redaksi Dian Rosdiana Kepala Sekretariat Trisari Istiati Sekretariat Bestantia Indraswati Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Frenny Artiningrum S Apriyana Sudarman Alamat Sekretariat Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto no 31 Jakarta Telepon: 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Email: wartapemeriksa@bpk.go.id Untuk memastikan proses quality assurance (QA) dan quality control berjalan, BPK menggunakan aplikasi bernama SiAP, yaitu Sistem Aplikasi Pemeriksaan. SiAP merupakan salah satu bentuk digitalisasi dokumen pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang sebelumnya dalam ben- tuk fisik, didigitalkan. Datanya pun bisa diakses secara berjenjang oleh seluruh tim, sehingga pelaksanaan pemeriksaan bisa terpantau dengan baik. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan utama kali ini pun menyoroti mengenai penerapan teknologi di berbagai pemerintahan daerah. Beberapa yang kami angkat yaitu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Simak juga ulasan redaksi yang mengangkat perspektif Kemendagri dan BPKP. Redaksi juga menyiapkan laporan mengenai salah satu kepala perwa- kilan termuda di BPK, yaitu Rio Tirta yang menjabat sebagai kepala perwakilan BPK Provinsi Jambi. Simak upaya Rio yang mencoba berupa- ya beradaptasi dengan budaya kerja para pemeriksa yang masuk dalam generasi milenial. Atau tengok juga inovasi-inovasi yang dihasilkan pegawai BPK di Perwakilan Sumatra Selatan. Semisal inovasi Database Perencanaan Pe- meriksaan yang terkait mekanisme dalam menentukan entitas dan objek yang akan diaudit. Selamat menikmati. l Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. (Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK) 2
4 PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN SERENTAK DAN SISTEMATIS 6 KEMENDAGRI: SIPD DUKUNG PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH 8 BPKP USUL IMPLEMENTASI SIPD BERTAHAP 10 PEMPROV JABAR IMPLEMENTASIKAN SIPD 11 SISTEM DARING DORONG KETERBUKAAN KEUANGAN PEMDA 12 PENERAPAN SIPD MASIH MENGHADAPI KENDALA 13 REVIU KEMANDIRIAN FISKAL PENTING BAGI KEMAJUAN DAERAH 16 RUANG FISKAL DAERAH MASIH TERBATAS 22 SIASAT PEMERIKSAAN DI MASA PANDEMI 24 WAKIL KETUA BPK DORONG LEMBAGA PENGAWASAN PBB PERKUAT KOORDINASI 25 BPK MULAI PERIKSA LAPORAN KEUANGAN IMO 27 PENTINGNYA KERAGAMAN DAN INKLUSI DI ORGANISASI 30 BPK-ANAO GELAR PELATIHAN AUDIT TI 32 KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI, RIO TIRTA BERFOKUS PADA OUTPUT 18 AKUN BERISIKO JADI FOKUS PEMERIKSAAN Ketua BPK meminta para pemeriksa melakukan identifikasi risiko secara mendalam atas setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. 36 MENDAGRI, TITO KARNAVIAN SUDAH SEHARUSNYA BICARA VALUE FOR MONEY 40 TEROBOSAN ALA BPK SUMSEL 43 OLAHRAGA TEPOK BULU DI ERA NEW NORMAL 45 CATUR BUKAN SEKADAR PERMAINAN 47 BPK TERUS DORONG SATKER RAIH WBK DAN WBBM 49 BPK DORONG PENINGKATAN INTEGRITAS BUMD DKI JAKARTA 51 BPK MANFAATKAN BIG DATA DALAM PEMERIKSAAN 53 SUMBANGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DAERAH 57 BERITA FOTO 3
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN SERENTAK DAN SISTEMATIS BPK menjamin kualitas hasil pemeriksaan tetap terjaga dengan adanya prosedur alternatif pemeriksaan di masa pandemi Covid-19. n Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai pemerik- saan laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuang- an Kementerian dan Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Dae- rah (LKPD), serta Laporan Keuangan Ben- dahara Umum Negara (LK BUN) tahun ang- garan 2020. Berbeda dengan sebelumnya, pemeriksaan tak hanya dilakukan secara se- rentak, tapi juga dilakukan secara sistematis oleh seluruh satuan kerja (satker). BPK pun menjamin kualitas hasil pemeriksaan tetap terjaga dengan adanya prosedur alternatif pemeriksaan di masa pandemi Covid-19. Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan biasanya memang di- lakukan secara serentak. Namun, saat ini, pemeriksaan benar-benar dilakukan secara sistematis. Ia mencontohkan, di kelompok kerja (pokja) LKPP kini ada satu tim khusus yang menangani persoalan yang memiliki keterkaitan antara LKPP dengan LKPD. Dengan adanya tim khusus tersebut, kata dia, Auditorat Keuangan Negara (AKN) II sebagai leading sector pemeriksaan LKPP, selalu berkoordinasi dengan AKN V maupun AKN VI terkait beberapa persoalan, antara lain mengenai hibah dan transfer daerah. "Jadi, sekarang dilakukan secara sistematis 4
dengan tujuan bagaimana mengaitkan antara pemeriksaan LKPP dan LKPD," kata Akhsanul saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, Jumat (5/3). Terkait prosedur pemeriksaan, Akhsanul mengatakan BPK telah mengeluarkan pe- tunjuk teknis (juknis) melalui Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020. Juknis itu pada intinya mengatur mengenai prinsip-prinsip untuk te- tap menjaga kualitas pemeriksaan. Ia mengatakan, kondisi pandemi Co- vid-19 memang menuntut adanya meto- de-metode baru dalam proses pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan dalam tahapan pemerik- saan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini lebih banyak digelar secara virtual. Salah satunya kegiatan entry meeting. Me- nurut Akhsanul, hal ini juga ternyata menda- tangkan manfaat tersendiri. Karena digelar secara virtual, kegiatan entry meet ing bisa diikuti beberapa entitas sekaligus. Akhsanul menambahkan, pemeriksaan fisik bahkan juga bisa dilaksanakan secara daring. Dalam hal pemeriksaan aset gedung, misalnya, pemeriksa bisa menggunakan GPS untuk memastikan keberadaan lokasi gedung tersebut. Kemudian, pemeriksa juga bisa melakukan video call dengan entitas yang diperiksa guna melihat secara virtual gedung tersebut. "Jadi, ada perwakilan dari entitas yang masuk ke dalam gedung dan memper- lihatkan ruang-ruang yang ada melalui video call tersebut," kata dia. Kendati demikian, tidak semua pemerik- saan fisik bisa dilakukan secara virtual. Ada beberapa pemeriksaan yang mesti dilakukan secara langsung. Salah satunya pemeriksaan untuk mengukur kualitas dari sebuah jalan yang dibangun. Akhsanul memastikan, prosedur alternatif yang diterapkan dalam pemeriksaan tak ber- pengaruh terhadap aspek materialitas. Se- bab, pemeriksaan tetap mengacu pada Stan- dar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK tetap harus memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang di- periksa telah disajikan secara wajar atau tidak dalam semua hal yang material. "Artinya, dalam kondisi pandemi Co- vid-19, soal materialitas itu tetap harus di- perhatikan. Pemeriksaan laporan keuang an meng acu pada empat hal, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengung kapan, efektivi- tas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap per aturan perundang- undang an," kata dia. Kualitas hasil pemeriksaan pun dipasti- kan tetap terjaga. Proses quality assurance (QA) dan quality control tetap dijalankan yang salah satunya dilakukan melalui aplikasi bernama SiAP, yaitu Sistem Aplikasi Peme- riksaan. Akhsanul menjelaskan, SiAP meru- pakan salah satu bentuk digitalisasi dokumen pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang sebelumnya dalam bentuk fisik, didigitalkan dan bisa diakses secara berjenjang oleh ang- gota tim, ketua tim, pengendali teknis, hing- ga penanggung jawab pemeriksaan. Dengan memanfaatkan teknologi informa- si yang ada maupun dengan sistem aplikasi yang sudah dikembang- kan di BPK, kita bisa melakukan QC dan QA secara optimal di masa pandemi. Kualitas hasil pemeriksaan tetap ter- jamin dan terjaga. Melalui aplikasi itu juga, pelaksanaan pemeriksaan bisa terpantau dengan baik. "Dengan aplikasi SiAP, kita bisa tahu prosedur mana saja yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Misalnya, ada prosedur pemerik- saan fisik yang belum dilakukan, maka bisa langsung memberikan instruksi kepada peme- riksa untuk melakukannya," ucap Akhsanul. Dengan demikian, tegas Akhsanul, pande- mi Covid-19 tak membuat kualitas hasil peme- riksaan BPK menurun. "Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada maupun dengan sistem aplikasi yang sudah dikembangkan di BPK, kita bisa melakukan QC dan QA secara optimal di masa pandemi. Kualitas hasil peme- riksaan tetap terjamin dan terjaga," kata Akh- sanul menegaskan. l 5
KEMENDAGRI: SIPD DUKUNG PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH SIPD akan memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). K ementerian Dalam Negeri (Kemen- dagri) berharap seluruh pihak dapat mendukung pemanfaatan Sistem In- formasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyampaikan, SIPD akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efek- tif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi. Semoga kedepannya pe- meriksa BPK tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pemda untuk meminta data. Semuanya bisa dilihat langsung di SIPD. "Jadi, salah satu tujuan SIPD itu membuat APBD semakin transparan," ungkap Ardian kepa- da Warta Pemeriksa, Senin (8/3). SIPD diluncurkan pada Oktober 2019. Sistem berbasis daring itu merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan dae- rah. Ardian menyampaikan, SIPD merupakan ama- nat dari Pasal 391 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Be- leid itu mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menyediakan informasi mengenai pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kemu- dian, informasi tersebut dikelola dalam suatu sis- tem informasi pemerintahan daerah. pemda diberikan kebebasan membuat menu dan program kegiatan. "Akhirnya, banyak sekali program kegiatan yang lahir dari pemda beserta rincian objek pemda yang akhirnya berbeda-beda di setiap pemda," ujar Ardian. Sementara, dalam UU 23/2014 sudah mem- berikan mandat atau gambaran hal yang menjadi kewenangan pemda. Maka, menurut Ardian, berdasarkan UU 23/2014, kepala satuan kerja perang kat daerah (SKPD) tidak diperkenankan melahirkan kegiatan melainkan memilih kegiatan. Ardian mengakui, kehadiran aturan turunan terkait SIPD relatif terlambat. Hal itu kemudian membuat pemda melahirkan sejumlah program kegiatan karena faktor kebutuhan. Namun, yang menjadi persoalan, hal itu tidak mengacu kepada rumusan seperti amanat UU 23/2014. Kemudian, aturan teknis mengenai SIPD lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Ta- hun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenda- gri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infor- masi Pemerintahan Daerah. Dalam aturan yang berlaku sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kemendagri membatasi pemda dalam menyusun program kegiatan. Namun, dengan perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, "Tidak heran, sebelum itu banyak kewenangan daerah yang lintas kewenangan dan bisa jadi du- plikatif atau tumpang tindih dengan pemda lain- nya atau bahkan pemerintah pusat," ujar Ardian. Sehingga, Ardian mengatakan, SIPD lahir untuk menertibkan proses bisnis pemda yang masih belum sesuai undang-undang. Hal itu karena pemda membuat program atau aplikasi sendiri-sendiri. Ardian menyampaikan, SIPD akan memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan 6
giatan tersebut secara otomatis dalam sistem. Ardian menyampaikan, Kemendagri terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi penggunaan SIPD kepada pemda. Meski begitu, pandemi Covid-19 cukup memberikan kendala karena edukasi tidak bisa dilaksanakan secara langsung. n Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan Ren- cana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Ardian, dengan sistem program yang bisa dimo- difikasi sendiri, terdapat kajian dari Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan masih terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pengang garan. Kendati demikian, Ardian mengakui, dalam penerapan SIPD, tidak semua pemda langsung siap. Hal itu karena beberapa faktor seperti faktor kebiasaan atau manajemen pengguna. "Terbia- sa menggunakan aplikasi sendiri, sekarang data diminta terus mengalir. Hal ini kemudian menjadi permasalahan tersendiri," kata Ardian. Ardian menyampaikan, Kemendagri mene- mukan alokasi APBN maupun APBD sejak 2016 hingga 2019 untuk pengembangan aplikasi seje- nis itu mencapai Rp 12,7 triliun. Menurut Ardian, dana itu relatif besar sehingga pemda diharapkan dapat memanfaatkan SIPD untuk efisiensi. "Tapi, bukan berarti kita tidak melakukan edukasi. Tetap edukasi dilakukan melalui virtual atau kita bantu case by case, atau ada juga pem- da yang datang ke Kemendagri," ungkap Ardian. Ia mengatakan, Kemendagri juga membutuh- kan dukungan dari berbagai pihak untuk menyuk- seskan pemanfaatan SIPD. Salah satunya yakni bantuan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Ardian, personel aparatur yang ada di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sangat terbatas, yakni sebanyak 233 orang. Sementara, pemda di seluruh Indonesia berjumlah 542. Kemendagri pun berharap, BPKP yang memiliki perwakilan di daerah dapat mendampingi pemda menggu- nakan SIPD. "Supaya bisa berjalan efektif," ujar Ardian. Ardian mengatakan, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan SIPD. Menurut Ardian, dengan adanya sistem yang terpusat, pe- rilaku belanja pemda bisa lebih terkendali. "Kita mencoba menyusun proses bisnis yang sesuai re- gulasi sehingga pemda terbiasa dan bisa bertran- saksi dengan regulasi yang ada," ujarnya. Berdasarkan pengalamannya mengevaluasi pelaksanaan APBD, terdapat sejumlah celah untuk melaksanakan fraud. "Pada saat saya mengeva- luasi APBD itu seperti saya masuk ke ruang gelap dengan mata tertutup. Makanya tidak heran kalau ada upaya-upaya fraud dari oknum di pemda atau di luar pemda yang memanfaatkan ruang gelap tersebut," ujar Ardian. Sembari mendorong pemda menggunakan SI- PD, Ardian tidak melarang pemda menggunakan aplikasi lain. Namun, Ardian menekankan, pemda harus tetap merekam datanya di dalam SIPD kare- na hal ini menyangkut kebutuhan data. "Silakan menggunakan aplikasi lain di luar SIPD tapi tolong direkam ke dalam SIPD setelah pemda melakukan transaksi. Karena ini mandat undang-undang," ujarnya. SIPD pun dirancang untuk selalu up to date dengan perkembangan kebijakan terbaru. Dia mencontohkan, ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan, SIPD sudah siap. Pemda bisa langsung menemukan ke- Dia berharap ke depannya APBD bisa me- nyerupai akuarium yang transparan dan terang. Bisa dilihat semua orang tapi tidak berani disen- tuh oleh siapapun. Karena ketika menyentuhnya, akan terekam dengan sidik jari yang menempel di kaca. "APBD harus dibuat seperti itu, seperti akuarium supaya orang-orang yang mencoba ber- buat fraud itu berpikir dua kali," ujarnya. Dengan sistem yang lebih terbuka, Ardian berharap akuntabilitas keuangan daerah juga se- makin baik. "Semoga kedepannya pemeriksa BPK tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pemda untuk meminta data. Semuanya bisa dili- hat langsung di SIPD," ujar Ardian. l 7
BPKP USUL IMPLEMENTASI SIPD BERTAHAP Pengembangan suatu sistem informasi perlu dilakukan dengan memitigasi semua risiko, sehingga implementasinya tidak mengganggu proses bisnis yang sudah berjalan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerin- tahan Daerah (SIPD) yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penye- lenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia menyarankan agar implementasi sistem informasi berbasis digital tersebut dilakukan secara bertahap, dengan memi- tigasi semua risiko. Sebagai aplikasi yang relatif baru di- perkenalkan kepada pemerintah daerah, SIPD masih memunculkan sejumlah ken- dala teknis. Menurut Dadang, agar pemda tetap dapat menjalankan pengelolaan keuangan daerah, maka BPKP akan men- dampingi dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIM- DA) yang sudah lebih dulu dikembangkan. "Karena tidak berjalannya pengelolaan keuangan daerah maka akan menggang- gu jalannya pemerintahan dan pemba- ngunan di daerah," ujar Dadang kepada Warta Pemeriksa, Jumat (5/3). Dadang mengatakan, BPKP pun telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam pengembangan SIPD. Menurut BPKP, pengembangan sistem informasi perlu dilaksanakan melalui proses uji coba, pilo- ting, implementasi secara bertahap, sam- pai akhirnya apabila sudah stabil, sistem dapat dipakai secara penuh. Terkait dengan pembangunan sistem informasi pemerintah daerah berbasis daring, BPKP juga telah memperkenalkan aplikasi SIMDA. Pengembangan SIMDA dilakukan melalui proses panjang dan te- lah sesuai dengan perubahan regulasi. SIMDA dimanfaatkan oleh pemerintah n Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelengga- raan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia kinerja mulai dari perencanaan, pengang- garan, penatausahaan, pelaporan, dan kinerja. BPKP membangun SIMDA untuk membantu tak hanya pemda, tetapi juga stakeholders lain seperti Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Dalam Ne- geri, termasuk juga Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK) jika akan melakukan e-audit. Sistem informasi yang dibangun BPKP tersebut mencakup mulai dari perenca- naan hingga pengelolaan kinerja. Dadang menyampaikan, dari 542 pemda di se- luruh Indonesia terdapat 485 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecua- lian (WTP) Tahun Anggaran 2019 dari BPK. Dari jumlah itu, sebanyak 395 pemda atau 81,44 persen adalah pengguna SIMDA. Pada akhir Desember 2020, penggu- na SIMDA Keuangan untuk pengelolaan ke uangan 2020 mencapai 396 pemda. Seiring dengan kewajiban pemda menggu- nakan SIPD, pemanfaatan SIMDA menurun pada 2021. Namun, karena meng hadapi permasalahan dalam penyusunan anggar- an dan penatausahaan keuangan, seba- nyak 327 pemda tetap mengimplementasi- kan SIMDA Keuangan hingga saat ini. daerah untuk mengelola keuangan dan 8
Aplikasi SIMDA dibangun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dadang menjelaskan, ma- sing-masing aplikasi SIMDA saling terhu- bung. Proses kerjanya mempertimbangkan efisiensi sehingga output yang dihasilkan oleh aplikasi yang satu datanya dapat digu- nakan oleh aplikasi yang lain. Karena tidak berjalan- nya pengelolaan keuang an daerah maka akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dia mencontohkan, output dari SIMDA Perencanaan digunakan untuk penganggar- an dalam SIMDA Keuangan dan perenca- naan kinerja di SIMDA SAKIP. Hasil perhi- tungan penyusutan di SIMDA BMD digu- nakan untuk akuntansi di SIMDA Ke uangan. Sementara, masukan data di SIMDA Pen- dapatan dapat digunakan untuk SIMDA Ke- uangan terkait pendapatan daerah. dalam melaksanakan audit berbasis da- ring atau e-audit. Menurut Dadang, audit transaksi keuangan pun bisa dilaksanakan melalui SIMDA. Dadang menyampaikan, seluruh ope- rasional SIMDA dilakukan oleh pengguna yaitu pemda. BPKP akan melakukan pen- dampingan apabila dibutuhkan bimbingan teknis atau terjadi kesulitan dalam peng- operasian. SIMDA Keuangan juga terhubung atau Dadang mengatakan, konsep integrasi memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi lain yang dibangun oleh kemen- terian/lembaga. Hal itu antara lain data APBD dalam SIMDA Keuangan digunakan oleh SIKD DJPK Kemenkeu dan SIRUP LKPP. Data pajak dalam SIMDA Keuangan digunakan oleh DJP untuk pengawasan pajak yang dipungut dan disetor pemda dari dana APBD. Kemudian, data pelu- nasan BPHTB dalam SIMDA Pendapatan digunakan oleh aplikasi BPHTB BPN untuk validasi pengurusan sertifikat. Selain itu, data penatausahaan khususnya pembayar- an terhubung dengan aplikasi perbankan untuk cash management system (CMS) dan pembayaran non-tunai. SIPD dan SIMDA sudah dibangun dalam aplikasi terkait perencanaan. Sehingga, pemda dapat menggunakan SIMDA Pe- rencanaan, SIPD, atau aplikasi lainnya yang kemudian datanya ditarik ke SIPD Perenca- naan. Namun, metode ini tidak dilanjutkan dan diubah menjadi sentralisasi aplikasi sehingga Kemendagri menjadi terbebani dengan data transaksi pemda yang tinggi. "Jadi dapat dibangun apa yang disebut SIPD atau Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan (SIKP) Nasional yang dikelo- la Kemendagri dan SIPD atau SIKP Daerah yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah," ujarnya. Interkoneksi antara sistem informasi ini sangat penting supaya ada skema penge- cekan dan pengendalian. "Termasuk apabi- la sudah terkoneksi CMS siapa yang mem- berikan otorisasi itu bisa ditelusuri secara digital," ujarnya. Dadang menekankan, tujuan BPKP mengembangkan SIMDA adalah memper- kuat sistem pengendalian intern (SPI). De- ngan adanya penerapan sistem informasi berbasis digital maka semua transaksi akan terkendali oleh sistem. SIMDA juga sudah membantu BPK Kemendagri pun secara periodik mau- pun insidentil dapat menarik data yang su- dah ditentukan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kebutuhan informasi pemerin- tahan daerah tetap dapat diperoleh oleh Kemendagri kapan pun dibutuhkan, namun data transaksi tetap dimiliki dan menjadi tanggung jawab pemda. "Konsep ini sangat sesuai dengan konsep otonomi daerah, mendorong daerah ikut bertanggungjawab atas pengelolaan sistem informasi, serta mempertimbangkan juga ja- ringan komunikasi daerah," ujar Dadang. l 9
PEMPROV JABAR IMPLEMENTASIKAN SIPD Dengan adanya alih teknologi, Emil berharap SIPD dapat membantu pemda dalam mempercepat penyajian informasi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat imple- mentasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SI- PD). Sejumlah pemerintah daerah pun telah menggu- nakan SIPD, salah satu nya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Gubernur Jabar Ridwan n Ridwan Kamil jabarprov.go.id jumlah tantangan dalam im- plementasi SIPD. Salah satu tantangan itu adalah pema- haman SDM perangkat dae- rah yang belum sepenuh nya menguasai terkait dengan Peraturan Pemerintah No- mor 12 Tahun 2019 tentang Pe ngelolaan Keuangan Daerah maupun turunan- nya berupa Pedoman Te- knis Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, pemahaman mengenai Per- mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Kamil mengatakan, imple- mentasi SIPD di Provinsi Jawa Barat dilakukan sejak tahapan perencanaan, penganggaran, dan tahapan penatausahaan. Menurut dia, im- plementasinya sejauh ini berjalan dengan baik. Pria yang akrab disapa Emil tersebut men- jelaskan, aplikasi perencanaan dan anggaran SIPD merupakan bagian dari aplikasi yang digunakan di Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Emil menyebut, dampak implementasi SIPD di Provinsi Jawa Barat sangat baik. "Dengan adanya aplikasi terpadu SIPD, data dan proses penyusunan APBD dari hulu ke hilir dapat terdigitalisasi dalam satu sistem aplikasi. Pelaku pengguna dengan user yang jelas sesuai tugas fungsinya terbagi dengan baik, sehingga jelas siapa melakukan apa," ka- ta Emil kepada Warta Pemeriksa, awal Maret. Emil menambahkan, implementasi SIPD juga memberikan dampak positif bagi anggaran dae- rah. Ia mengungkapkan, dengan adanya SIPD yang dikelola langsung Kemendagri, ada peng- hematan anggaran untuk pemeliharaan mau- pun pengembangan aplikasi perencanaan dan keuangan. "Biasanya ada anggaran yang harus dikeluarkan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah kepada vendor aplikasi," ucap Emil. Kendati demikian, Emil mengakui ada se- Teknis Penge lolaan Keuang an Daerah sebagai pengganti Permendagri Pengganti Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pedoman teknis Pengelo- laan APBD bagi Pemda. Ada juga kendala mengenai jaringan yang belum stabil dan kapasitas server yang belum memadai. "Namun secara bertahap pihak Ke- mendagri terus melakukan perbaikan sehing- ga dapat teratasi," ujar Emil. Emil berharap Kemendagri terus meng- gencarkan sosialisasi kepada pemda menge- nai pemanfaatan SIPD. "Sejauh ini, sosialisasi yang dilakukan Kemendagri baru sebatas we- binar," kata dia. Emil mengungkapkan, Pemprov Jabar sebelumnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SI- PKD). Dengan adanya alih teknologi ke SIPD, Emil berharap SIPD dapat membantu pemda dalam mempercepat penyajian informasi da- lam pemeriksaan laporan keuangan yang di- lakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia menyebut menu pertanggung- jawaban dan pelaporan keuangan saat ini ma- sih dalam proses pengembangan. "Diharap- kan dengan sudah sempurnanya SIPD, trans- paransi pengelolaan keuangan akan terwujud sesuai kriteria transparansi," harap Emil. l 10
SISTEM DARING DORONG KETERBUKAAN KEUANGAN PEMDA Seluruh sistem yang sedang atau sudah digunakan, yaitu SIPD dan SIMDA, sama-sama memudahkan Pemprov Sulut dalam membuat laporan keuangan. n Olly Dondokambey K ementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peralihan ke SIPD itu tertuang dalam Per- aturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infor- masi Pemerintahan Daerah. sa Keuangan," kata Olly kepada Warta Pe- meriksa, Selasa (9/3). Bukan hanya itu, menurut dia, sistem laporan keuangan berbasis daring juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. "Masyarakat bisa melihat pengadaan barang, pemilihan vendor, sehingga pemeriksaan bisa berjalan tidak ada yang ditutup-tutupi," ucap Olly. Ruang lingkup SIPD meliputi tiga bidang, yakni informasi pembangunan daerah, infor- masi keuangan daerah, dan informasi peme- rintahan daerah. Di dalamnya tertuang se- mua aspek yang dilakukan pemerintah dae- rah, seperti penatausahaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah lainnya. Ia menambahkan teknologi amat dibu- tuhkan, apalagi di masa pandemi Covid-19. Awal-awal pandemi, misalnya, mau tak mau, seluruh pegawai harus bekerja di rumah atau WFH. Teknologi jadi penyambung seluruh kegiatan pemerintahan. "Komunikasi dan koordinasi antar instansi Terkait penggunaan SIPD, Gubernur Su- lawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan pihaknya sudah menggunakan sistem terse- but. Sayangnya, saat ini masih ada hambatan soal koneksi dan sinkronisasi. Dengan kata lain, menurut dia, transisi dari aplikasi yang sebelumnya digunakan, yaitu Sistem Infor- masi Manajemen Daerah (SIMDA) ke SIPD tidak berjalan mulus. Kendati demikian, Olly menilai, seluruh sistem yang sedang atau sudah digunakan, SIPD dan SIMDA, sama-sama memudahkan Pemprov Sulut dalam membuat laporan keuangan. Bahkan bisa dibilang prosesnya lancar dan tepat waktu. "Intinya mempercepat penyajian infor- masi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dibutuhkan pemeriksa Badan Pemerik- juga penting, termasuk dengan BPK. Hasil- nya, proses laporan keuangan bisa sukses dan tepat waktu." Soal hambatan dalam pemakaian SIPD, Olly mengaku sudah menyampaikannya ke- pada pihak Kemendagri. Kemendagri menya- takan Pemprov Sulut diizinkan menggunakan SIMDA. Ia mengatakan, aplikasi SIMDA dan SIPD digunakan secara hybrid dan hal terse- but telah diizinkan Kemendagri. "Sambil menunggu aplikasi SIPD dilengka- pi dengan beberapa menu sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah, maka aplikasi SIM- DA yang sudah digunakan beberapa tahun terakhir ini masih tetap diizinkan digunakan secara formal untuk TA 2021. Harapannya SIPD sudah efektif berjalan di TA 2022," kata dia. l 11
PENERAPAN SIPD MASIH MENGHADAPI KENDALA Apabila SIPD bisa beroperasi dengan lancar akan sangat bermanfaat bagi pemda. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi kendala. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ada- lah salah satu pemerintah daerah yang sudah mencoba memanfaatkan aplikasi buatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen menyampaikan, penggunaan SIPD secara penuh belum bisa dilakukan karena terdapat kendala teknis. Alhasil, aparatur pemda masih menggunakan aplikasi lama untuk tetap menjaga kinerja pemerintahan. "Di tahap penatausahaan masih ada stuck yang kami hadapi. Jadi memang belum diimple- mentasikan secara penuh," ujar Akhmad kepada Warta Pemeriksa, Jumat (12/3). Akhmad mengatakan, penerapan SIPD di n Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen Pemprov Kalsel sudah berjalan mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan anggar- an. Dari proses itu kemudian didapat kan hasil berupa doku- men perencanaan anggaran (DPA). SIPD ini, memang terjadi ken- dala. Namun, kami mengatasi- nya dengan kembali memanfa- atkan SIPKD," ujar Akhmad. Saya kira pelan- pelan akan terus disempurnakan. Menurut Akhmad, pihak Ke- mendagri sudah memberikan sosialisasi yang cukup masif da- lam pemanfaatan SIPD. Meski begitu, memang masih terdapat kendala teknis dalam pemanfaatannya. Dalam sosialiasi tersebut, pihak Pemprov Kalsel juga kerap menyampaikan kendala yang dihadapi. Namun, dalam proses pena- tausahaan di SIPD, terdapat ken- dala sehingga proses tersebut hanya sampai pada tahap pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD). Akhmad menyampaikan, berdasarkan infor- masi yang dihimpun dari aparatur lain di Pemprov Kalsel, proses kerja SIPD cenderung lambat. Menurut Akhmad, hal ini disebabkan beban kerja server yang berat karena berada di pusat. Bahkan, ujar Akhmad, beberapa laporan menyampaikan SIPD tidak bisa diakses sama sekali. "Kami juga memahami suatu sistem yang baru dibangun itu tidak langsung sempurna. Saya kira pelan-pelan akan terus disempurnakan," ujar Akh- mad. "Terutama pada jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 itu memang agak lambat loading-nya," ungkap Akhmad. Untuk menunjang kelancaran tugas pemda, Akhmad mengatakan, Pemprov Kalsel masih meng gunakan aplikasi lama yakni Sistem Informa- si Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini dilakukan agar pekerjaan-pekerjaan pemda dapat tetap dilaksanakan secara normal. "Dengan tidak dapat diaksesnya secara penuh Akhmad menilai, apabila SIPD bisa beroperasi dengan lancar akan sangat bermanfaat bagi pem- da dalam menunjang transparansi dan akuntabili- tas. Menurutnya, inisiatif ini perlu terus didukung untuk bisa merekam data kegiatan dari seluruh pemda se-Indonesia. Akhmad meyakini, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu proses pening- katan akuntabilitas. "Apalagi kalau semua sistem di pemerintahan itu bisa terintegrasi dalam satu sistem," ujarnya. l 12
REVIU KEMANDIRIAN FISKAL PENTING BAGI KEMAJUAN DAERAH Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menilai, laporan hasil reviu BPK atas kemandirian fiskal pemerintah daerah bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. hatian BPK dalam melihat suatu isu yang ada di republik ini. Kami menyambut baik reviu yang dilakukan BPK," kata Dody saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, Jumat (12/3). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memberikan nilai tambah melalui pemeriksaan yang dilakukan. Selain memeriksa tata kelola keuangan daerah, BPK sejak tahun lalu mengeluarkan laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019. Langkah BPK yang mulai menyoroti keman- dirian fiskal daerah diapresiasi Bank Indonesia (BI). Menurut Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, laporan hasil reviu BPK atas kemandi- rian fiskal pemerintah daerah bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Kondisi fiskal di daerah dinilainya amat penting untuk dicermati bersama karena memiliki kaitan dengan per- tumbuhan ekonomi dan investasi. Ia menilai, masalah kemandirian fiskal dae- rah merupakan isu yang bisa dikatakan urgen bagi pemerintah pusat maupun daerah. BI pun disebutnya membutuhkan informasi terkait fiskal daerah. Sebab, fiskal menjadi instrumen kebijakan yang penting dalam mendorong per- tumbuhan ekonomi, redistribusi alokasi anggar- an, dan inklusivitas penggunaan anggaran. "Sehingga dengan adanya kemandirian fiskal, itu memberikan semacam stabilitas ke- pada ekonomi kita, yang notabene stabilitas itu merupakan tugas pokok dari BI. Jadi kita pun sangat diuntungkan dengan hasil reviu ini, tidak saja pemerintah pusat ataupun daerah. Bahkan kalau kita lihat, beberapa lembaga lain di luar instansi publik, seperti lembaga pembiayaan, lembaga pemeringkat internasional, juga akan menbutuhkan informasi tersebut dalam konteks untuk mendorong investasi," ucap Dody. Dody mengatakan, BPK merupakan lemba- ga yang memiliki kapasitas sangat baik dalam melakukan reviu. Apalagi, BPK bisa mendapat- kan akses atas data suatu institusi secara granu- lar. "Kami melihat reviu terhadap kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk per- Ia pun berharap perhatian BPK terhadap kemandirian fiskal tak berhenti pada mengenai mandiri atau tidaknya suatu daerah. BPK juga perlu memberikan rekomendasi terkait hal dan kebijakan apa saja yang perlu dilakukan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. 13
Kemandirian fiskal daerah tak bisa diserahkan sepenuh- nya kepada pemerintah daerah. Ini pekerjaan yang harus dilakukan bersama- sama dan semua harus meyakini bahwa kondisi fiskal sangat berperan se- bagai pengungkit agar per- tumbuhan ekonomi daerah tumbuh inklusif. Sebagai informasi, BPK kini menjadikan ke- mandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tujuannya agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisa hu- bungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di dae- rah. Reviu ini dilakukan BPK sehubungan dengan otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, BPK berinisiatif melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Ta- hun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Nilai IKF berkisar antara angka 0-1. Nilai IKF 0 berarti semua belanja dibi- ayai dengan dana transfer dan tidak terdapat pe- ranan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan nilai IKF 1 berarti semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer. Semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandirinya fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, se- makin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandi- rian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal dikelom- pokkan ke dalam kategori "Belum Mandiri, "Menuju Kemandirian", "Mandiri", dan "Sangat Mandiri". Hasil reviu atas kemandirian fiskal daerah menunjukkan, sebagian besar pemerintah dae- rah belum mandiri. Dari 542 pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level "Sangat Mandiri", yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen be- n Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo lanja daerah didanai oleh pendapatan yang diha- silkannya sendiri. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Keman- dirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, ada sebanyak 10 dari 34 peme- rintah provinsi yang belum mandiri pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 pemerintah provinsi pada 2019. Adapun jumlah pemerintah kabupaten/kota yang belum mandiri sebanyak 471 dari 508 kabupaten/kota pada tahun 2018. Jumlah itu turun menjadi 458 dari 497 kabupaten/ kota pada 2019. Hal yang perlu dicermati dari daerah yang ma- suk kategori kabupaten/kota belum mandiri terse- but adalah terdapat sedikitnya 102 dari 458 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05. Hal itu menunjuk- kan bahwa daerah-daerah tersebut sangat ter- gantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5 persen belanja daerah. Adapun jumlah daerah yang masuk kategori menuju kemandirian pada tahun anggaran 2018, terdapat 16 provinsi dan meningkat menjadi 18 provinsi pada 2019. Jumlah kabupaten/kota yang masuk klasifikasi menuju kemandirian pada 2018 sebanyak 34 dan meningkat menjadi 36 daerah pada 2019. Sementara, daerah yang telah mandiri pada tahun anggaran 2018 dan 2019 jumlahnya sama yaitu terdapat 8 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kota. Dody mengatakan, semenjak kebijakan desen- tralisasi fiskal, jumlah dana transfer ke daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam APBN 2021, kata dia, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) jumlahnya hampir menyentuh Rp800 triliun atau sekitar 30 persen dari total be- lanja APBN. Oleh karena itu, kata dia, dana transfer dari pusat ke daerah memang memiliki peran sig- nifikan dalam melengkapi sumber pendanaan 14
pemerintah daerah. Namun Dody berpendapat, kemandirian fiskal suatu daerah juga perlu dilihat dari sisi lainnya, bukan hanya membandingkan PAD dengan transfer pusat ke daerah. Ini karena ada dana-dana yang sebenarnya bersumber dari daerah tapi dikelola pusat lalu ditransfer ke dae- rah, seperti dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) dan DBH pajak. sektor ekonomi produktif apa saja yang aman untuk didorong. Ia kembali menekankan, keman- dirian fiskal daerah memiliki kaitan yang erat de­ ngan pertumbuhan ekonomi dan investasi. "Jika daerah fiskalnya mandiri, itu akan mendukung ekonomi dan investasinya bisa tumbuh lebih ce- pat," kata Dody menekankan. "Jadi, daerah-daerah penghasil SDA mungkin akan terlihat bahwa dana transfer DBH-nya besar. Tapi yang jelas, BI sepakat dengan BPK bahwa pada akhirnya PAD itu harus terus digali. Poten- si-potensi ekonomi daerah harus terus dicari dan diupayakan menjadi sumber pendanaan bagi daerah itu secara berdikari," ucap Dody. Ia menambahkan, kemandirian fiskal juga tergantung pada karakteristik perekonomian dae- rah. Daerah yang kekuatan ekonominya besar, secara otomatis memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Kondisi infra- struktur di suatu daerah pun berperan. Ini karena infrastruktur merupakan sarana yang penting da- lam mendukung perekonomian untuk tumbuh. "Oleh karena itu, kemandirian fiskal daerah tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada peme- rintah daerah. Ini pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama dan semua harus meyakini bahwa kondisi fiskal sangat berperan sebagai pengung­ kit agar pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh inklusif," ucap Dody. Dody menjelaskan, BI selama ini memberikan asistensi kepada daerah untuk meningkatkan kinerja perekomian. Di masa pandemi ini, BI ber- sama pemda bahkan melakukan pemetaan terkait Menutup perbincangannya dengan Warta Pe- meriksa, Dody menyinggung tiga hal mengenai pengelolaan fiskal yang perlu diperhatikan daerah. Pertama, ujar dia, fiskal harus dikelola seefektif mungkin. Maksudnya, instrumen fiskal mesti bisa memberikan manfaat yang optimal bagi pertum- buhan ekonomi. Untuk mewujudkan itu, daerah harus benar-benar bisa mengalokasikan pos-pos belanja yang bisa menggerakkan perekonomian. Hal kedua, fiskal harus dikelola secara efisien. Ia mengatakan, APBD bahkan APBN memiliki keterbatasan dana yang bisa dihimpun. Oleh ka- rena itu, belanja yang dikeluarkan harus dilakukan dengan biaya sehemat mungkin dan juga dengan sumber daya manusia yang tidak begitu banyak. Terkait hal itu, BI dan Kementerian Keuangan su- dah melakukan kerja sama untuk menggencarkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. "Pe­ nyaluran bansos juga dilakukan secara elektronik. Jadi inilah bentuk efisiensi yang ktia yakini akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah," ujarnya. Adapun hal terakhir yang mesti diperhatikan adalah mengenai tata kelola. Ia menekankan, tata kelola yang baik dapat meningkatkan keperca- yaan investor. "Investor itu pastinya akan melihat banyak faktor ekonomi makro, termasuk dalam hal ini fiskal daerah." l 15
RUANG FISKAL DAERAH MASIH TERBATAS Ruang fiskal yang sempit juga ditambah dengan kekakuan penggunaan dana transfer daerah dari pusat. Dengan serangkaian ketentuan yang ada, ruang bagi pemda untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran semakin terbatas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah Hal itu juga mengakibatkan pemda semakin sulit berinovasi. Padahal, sejumlah pemda perlu mendesain insentif yang menarik agar dunia usa- ha di daerahnya bisa bergerak. menyampaikan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019. Laporan itu menjadi laporan tambahan dari hasil pemeriksaan La- poran Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019. Dari reviu tersebut, BPK menilai, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Ekonom Institute for Development of Eco- nomics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan, terdapat sejumlah faktor yang membuat pemerintah daerah (pemda) masih belum mandiri secara fiskal. Hal itu antara lain, terdapat ketergantungan beberapa pemda terhadap kegiat an usaha berbasis komo- ditas dan peng olahan primer. "Kondisi penerimaan dae- Atas permasalahan itu, Bhima menyarankan perlu ada perbaikan sistem. Salah satunya, yakni dengan pembatasan belanja yang sifatnya bi- rokrasi dan fokus pada ruang pemda untuk mem- berikan stimulus kepada pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke- mudian, peningkatan SDM juga perlu dilakukan dengan meng optimalkan pendampingan dari pemerintah pusat. indef.or.id Bhima juga menyarankan revisi regulasi yang mempersulit pemda dalam menyusun pro- gram kegiatan di daerah. "Eva- luasi serta revisi Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya yang mengatur sangat ketat kode dan nomenklatur program," ujar Bhima. rah sangat bergantung dari fluktuasi harga komoditas glo- bal. Ini membuat ketidakpas- tian dalam perencanaan ang- garan khususnya di luar Jawa," ujar Bhima ketika dihubungi Warta Pemeriksa, Jumat (12/3). Reviu kemandirian fiskal dae- rah adalah salah satu komponen dari reviu atas desentralisasi fiskal. Reviu desentralisasi fiskal terdiri dari kriteria kualitatif dan n Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Selain itu, menurut Bhima, pemda khususnya daerah pemekaran baru memiliki porsi belanja pegawai dan belanja barang yang sangat tinggi. Bahkan komponen belanja tersebut bisa men- capai lebih dari 80 persen terhadap total pagu belanja. Hal itu kemudian membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit. kriteria kuantitatif. Tahun ini yang digunakan baru kriteria kuantitatif, yakni indeks kemandirian fiskal daerah (IKFD). Reviu kemandirian fiskal daerah dilakukan mencakup seluruh pemerintah daerah dengan empat level penilaian, yakni belum man- diri, menuju kemandirian, mandiri, hingga sangat mandiri. Bhima juga menyoroti adanya kesenjangan kualitas SDM di tingkat pemda sehingga dalam tahap perencanaan anggaran cenderung ber- ulang setiap tahun. "Sehingga, kurang ada inova- si," ungkap Bhima. Ruang fiskal yang sempit juga ditambah de­ ngan kekakuan penggunaan dana transfer daerah dari pusat. Menurut Bhima, dengan serangkaian ketentuan yang ada, ruang bagi pemda untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran semakin terbatas. Dari 542 Pemerintah daerah, untuk tingkat na- sional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKFD mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung dengan IKF 0,4024 dan bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107. l 16
AKUN BERISIKO JADI FOKUS PEMERIKSAAN Ketua BPK meminta para pemeriksa melakukan identifikasi risiko secara mendalam atas setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. n Ketua BPK Agung Firman Sampurna Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan pende- katan risiko atau risk based audit dalam melakukan pe- meriksaan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Melalui pendekatan tersebut, pemeriksa akan melakukan penilaian dan peng- ujian secara mendalam pada akun-akun berisiko tinggi agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) pada awal Januari 2021. Ketua BPK dalam kesempatan tersebut meminta para pemeriksa melakukan iden- tifikasi risiko secara mendalam atas setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Ketua BPK mengatakan, identifikasi di- lakukan baik terhadap risiko dalam penya- jian LKPP, LKKL, LKBUN, maupun risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan masing-masing kebijakan. Pemeriksaan dengan pendekatan ber- basis risiko telah disampaikan para pim- pinan BPK dalam kegiatan entry meeting dengan para entitas. Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga telah menekankan hal tersebut kepada para pemeriksa BPK dalam kegiatan workshop pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat "Tim pemeriksa BPK perlu mengem- bangkan strategi dan prosedur pemerik- saan yang cukup atas setiap risiko yang teridentifikasi, termasuk dengan mengop- timalkan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan," ungkap Ketua BPK dalam pengarahannya kala itu. 18
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq saat diwawancarai Warta Pemeriksa pada Jumat (5/3) mengatakan, risiko meningkat seiring adanya kebijakan percepatan belanja di tengah pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di masa pandemi ini, tentu risiko-risiko yang ada semakin bertambah. Akun- akun berisiko yang perlu diperhatikan adalah ban- tuan belanja sosial, belanja hibah, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Ini yang kita anggap dalam kondisi sekarang adalah akun-akun yang berisiko. Dalam hal penanganan Covid-19, kata dia, percepatan salah satunya dilakukan dengan adanya penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa. Akhsanul mengatakan, BPK menelisik apakah perusahaan yang ditunjuk memiliki kompetensi dalam barang dan jasa. "Kare- na, bisa saja perusahaan tersebut tak memi- liki kompetensi, sehingga ada risiko bahwa barang dan jasa yang disediakan tidak se- suai dari sisi kuantitas dan kualitasnya," kata Akhsanul. Selama ini, ucap dia, risiko-risiko pada LKPD lebih banyak terdapat pada akun belanja modal dan belanja barang. Perma- salahan yang sering ditemukan BPK adalah mengenai ketidaksesuaian kualitas maupun spesifikasi dari barang dan jasa. "Di masa pandemi ini, tentu risiko-risiko yang ada semakin bertambah. Akun-akun berisiko yang perlu diperhatikan adalah bantuan belanja sosial, belanja hibah, be- lanja barang dan jasa, serta belanja modal. Ini yang kita anggap dalam kondisi sekarang adalah akun-akun yang berisiko," ujar dia. Akhsanul mengatakan, akun berisiko yang ada di LKPD dapat mempengaruhi opini atas LKPP. "Sebab, ada mata anggar- an pemda yang memiliki keterkaitan de- ngan pusat, salah satunya transfer daerah. "Transfer daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) maupun dana aloka- si khusus (DAK) kan yang melaksanakan pemerintah daerah. Kalau pelaksanaan di daerah bermasalah, maka itu juga akan berpengaruh ke LKPP. Kemudian, ada juga bansos yang sebenarnya bantuan pusat, tapi dilaksanakan di daerah. Itu juga ber- n Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq pengaruh apabila di daerah bermasalah," ujar Akhsanul. Kepala Auditorat VI.A BPK Tornanda Syaifullah mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan dan penye- suaian dalam proses pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN, dan LKPD. Pandemi Co- vid-19 membuat proses perencanaan pun berubah dimana pemeriksa mengetahui ada keterbatasan dalam proses pemeriksaan. Karena kondisi yang penuh keterbatasan tersebut, maka sejak awal BPK menggu- nakan risk based audit. "Jadi, awal-awal kita sudah menentukan, kira-kira secara proses bisnis apa saja hal-hal yang berisiko. Kita juga menentukan titik-titik risiko yang paling kemungkinan terjadi," ungkap dia. 19
sumber tersebut, menurutnya, juga memi- liki risiko terjadinya fraud. Belanja yang memiliki risiko tinggi adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa. Ia menambahkan, hibah juga menjadi salah satu akun berisiko, baik itu hibah untuk Ke- menterian Kesehatan maupun untuk enti- tas lain seperti pemerintah daerah ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). n Kepala Auditorat VI.A BPK Tornanda Syaifullah Dalam prosesnya saya lihat lebih baik karena kita dari awal sudah memetakan risiko dari proses bisnis, risiko kecurangan. Bahkan, materialitas pengujian kita tentukan dari awal. Lantaran sejak awal mengetahui ke- terbatasan tersebut, ucap dia, diharapkan prosesnya pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bukan tidak mungkin bisa jauh lebih baik meski proses pemerik - saan sebagian dilakukan secara daring. "Dalam prosesnya saya lihat lebih baik ka- rena kita dari awal sudah memetakan risiko dari proses bisnis, dan risiko kecurangan. Bahkan, materialitas pengujian ditentukan dari awal perencanaan pemeriksaan," ung- kapnya. Tornanda mengatakan, ia saat ini mem- bawahi pemeriksaan Kementerian Kesehat- an. Menurut dia, salah satu titik risiko da- lam pemeriksaan Kemenkes adalah belanja penanganan Covid-19. Ia menjelaskan, belanja penanganan Covid-19 berasal dari beberapa sumber, mulai dari APBN, hibah, dan lainnya. Kucuran dana dari berbagai "Nah, penerimaan hibah maupun pe- ngeluaran hibah ini salah satu akun yang jadi perhatian kita, selain akun-akun yang berisiko tinggi. Karena berisiko terjadi kesalahan baik penghitungan atau ketidak- cermatan, BPK sudah mengawalnya dari awal. Sehingga jangan sampai transaksi atau akun-akun tersebut mempengaruhi kewajaran laporan keuangan," katanya. Nilai tambah pemeriksaan Untuk memberikan nilai tambah peme- riksaan, khususnya atas LKPD, BPK pada tahun ini akan memperluas penerapan Long Form Audit Report (LFAR). Pada 2020, LFAR telah dilakukan secara piloting di lima Kan- tor Perwakilan BPK yang ber ada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. LFAR merupakan pendekatan pemerik- saan yang menggabungkan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq menyampaikan, penerapan LFAR sesuai dengan semangat Internatio- nal Standard of Supreme Audit Instituions (ISSAI) 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens. ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Atas alasan itulah, BPK mengembang- kan pemeriksaan laporan keuangan yang memperhatikan serta menekankan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah dae- rah. Dengan pendekatan LFAR ini, maka BPK tidak hanya memberikan simpulan 20
pemeriksaan laporan keuangan berupa opini saja, tetapi juga dapat memberikan informasi terkait gambaran kinerja pada isu tertentu yang menjadi perhatian publik. Akhsanul mengatakan, LFAR akan di- terapkan di seluruh BPK Perwakilan untuk laporan keuangan pemerintah provinsi. "Di AKN V (wilayah barat) ada 16 Kantor Perwakilan BPK. Sedangkan di AKN VI (wi- layah timur) ada 18 perwakilan," katanya. Tema pemeriksaan kinerja dalam LFAR bervariasi. Akhsanul menjelaskan, ada be- berapa kriteria dalam menentukan tema pemeriksaan kinerja dalam LFAR. Pertama, adalah hal-hal yang menjadi perhatian pu- blik. Kedua, program utama dari pemerin- tah daerah. Sedangkan yang ketiga, adalah permasalahan terkini di daerah. Ia membeberkan, tema pemeriksaan yang akan diangkat AKN V oleh BPK Perwakilan adalah mengenai kemandirian fiskal, infrastruktur, pengelolaan pendapat­ an dan dana transfer, ketahanan pangan, stunting, pariwisata, aset daerah, kemiskin- an, dan perizinan. "Jadi, memang temanya sangat bervariasi tergantung dari isu-isu yang berkembang dan yang menjadi pro- gram utama pemerintah daerah." Artinya, auditor harus mampu memperoleh data dengan lengkap dan tepat sehingga memiliki dasar yang cukup untuk mengam- bil kesimpulan. Ia mengatakan, dalam melakukan pemeriksaan bantuan sosial dalam pena- nganan Covid-19, prosedur alternatif juga digunakan. Untuk menguji apakah bantuan sosial tepat waktu, jumlah dan sasaran, maka pemeriksa bisa mengirimkan per- tanyaan kepada terperiksa berupa google form. "Untuk mendapat sampel yang ba- nyak kita menggunakan google form, dise- barkan dan makin banyak responden yang mengisi," tutur dia. Terkait risk-based audit, Dede menga- takan, pemahaman bisnis risk dan fraud risk yang baik dan tepat mendorong pemeriksa bisa memetakan mana yang paling berisi- ko dan yang paling berdampak terhadap laporan keuangan. "Misalnya dalam pe- nanganan Covid-19, penyaluran bantuan dan pengadaan barang dan jasa jadi yang paling berisiko. Fokus dan risiko-risiko pemeriksaan tersebut sudah disajikan da- lam kerangka acuan kerja dan program pemerik saan (P2)," tutur dia. l Alternatif data Kepala Auditorat V.A Dede Sukarjo mengatakan, meski dalam kondisi pandemi Covid-19, tidak ada perbedaan mendasar dalam proses pemeriksaan yang dijalankan BPK. Standar pemeriksaan laporan keuang- an tetap sama, termasuk jenis bukti pemerik - saan yang harus dikumpulkan. Hanya saja, ia akui ada langkah-langkah pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya seper- ti sebelum pandemi. Tentu saja alasannya, seperti arahan dari pimpinan BPK, bahwa kesehatan adalah hal mutlak dan utama. Bila dirasakan membahayakan, maka sebaiknya auditor melakukan prosedur alternatif dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut menuntut kreativitas dari auditor untuk merencanakan alternatif meraih data. n Kepala Auditorat V.A Dede Sukarjo 21
SIASAT PEMERIKSAAN DI MASA PANDEMI Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) yang dimiliki BPK sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Pandemi Covid-19 yang telah meng- ubah tatanan hidup, memberikan tantangan tersendiri bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah bagaimana memper- oleh bukti yang cukup dan kompeten dari suatu permasalah an yang ditemukan. Pemanfaatan teknologi pun menjadi sangat penting dalam me- nunjang proses pemeriksaan di masa pandemi. Kepala Auditorat VI.A BPK Tornanda Syai- fullah mengatakan, pimpinan BPK sejak awal meng ingatkan untuk selalu mengutamakan kesehatan. Oleh karena itu, tutur dia, dalam me- lakukan proses pemeriksaan, pemeriksa dapat membuat prosedur alternatif untuk memper oleh bukti yang cukup dan kompeten. "Kuncinya adalah bagaimana kita memper- oleh bukti yang cukup dan kompeten. Ini me- mang ada teknik audit atau pun ada alternatif-al- ternatif lain yang perlu kita lakukan. Ya, misalnya saja kita tidak datang langsung, tetapi kita cukup mengobservasi. Kalau di daerah, misalnya, pe- meriksaan fisik menggunakan drone," ucap dia. Artinya, dalam kondisi pandemi Covid-19, prinsip-prinsip profesionalisme, independensi dan integritas tetap harus dijaga. "Skeptis dan profesional itu perlu, ya. Apalagi tadi risikonya katemangostar & starline/freepik tinggi sehingga kita skeptis, tapi profesional," ucap dia. Ia mengatakan, kecurigaan tetap harus berda- sarkan fakta yang ada di lapangan. Analisis pun berasal dari perencanaan yang baik melalui peme- riksaan berbasis risiko atau risk-based audit. Sementara berikutnya adalah bagaimana memperoleh bukti yang cukup dan kompeten. Disinilah menurut dia kepiawaian auditor sangat diperlukan. Di masa pandemi ini, untuk mem- peroleh bukti yang cukup dan kompeten harus dibarengi dengan bantuan teknologi. Berikutnya, pemeriksa juga harus memba ngun komunikasi yang lebih baik dengan entitas/auditee. Apalagi, saat ini komunikasi de ngan para entitas lebih banyak dilakukan secara daring. "Namun prinsip kehatian-hatian harus dija- ga, saya minta kepada teman-teman tim saya, misal nya, setiap meeting melalui daring de ngan auditee itu harus direkam. Ya, itu salah satu doku- mentasi kita. Juga sebagai jejak digital. Jadi, kalau ada apa-apa kita punya bukti. Arti nya, yang saya sebutkan di awal tadi, bukti yang cukup dan kom- peten bisa terpenuhi," ujar dia. Ia menambahkan, aplikasi atau perangkat lunak dan teknologi informasi di BPK juga sa ngat membantu. Dalam hal pengendalian mutu peme- riksaan, BPK telah memiliki teknologi nya. Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan peng- gunaan portal pemeriksaan. n Kepala Auditorat VI.A BPK Tornanda Syaifullah "Namun, penerapan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara harus dilaksanakan, dan tetap mengutamakan kesehatan, dan ini yang paling utama," ucap dia. 22
Tanpa kendala berarti Menurut Kepala Auditorat VI.B BPK Ida Irawati, proses pemeriksaan di Auditorat Ke uangan Negara VI berjalan tanpa kendala berarti meski di tengah pan- demi Covid-19. Ia mengatakan, Auditorat VI.B telah melakukan empat pemeriksaan. Pertama, laporan ke uangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019. Kedua, kinerja efektivitas upaya Kemendikbud untuk menyiap kan pendidik dan tenaga pendidikan. Ketiga, kepatuhan atas pe ngelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 pada Kemendikbud dan Universitas Indone- sia serta instansi lain nya. Keempat, terkait kepatuhan program Indonesia Pintar di masa pandemi Covid-19. "Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan la- poran keuangan Kemendikbud 2020," ucap dia kepada Warta Pemeriksa, Jumat (12/3). poin yang dilakukan menuju pada bukti-bukti yang cukup dan memadai dalam memperoleh hasil guna mendukung hasil peme riksaan," ucap dia. Pemeriksaan dengan prosedur alternatif sa ngat bergantung dengan teknologi. Untungnya, ucap dia, Biro Informasi Teknologi BPK telah menghasil kan be- ragam inovasi yang memudahkan pemeriksa. Menurut dia, salah satu inovasi terbaik tersebut adalah big data analysis. Ia amat terbantu dengan kehadir an inovasi tersebut saat melakukan audit universe untuk pemerik- saan Covid-19. "Big data analysis ini juga membantu terkait pemer- olehan data tidak hanya dari entitas terkait atau hasil pemeriksaaan teman-teman, tetapi kita bisa akses di luar dari hasil pemeriksaan, misal dari media, google, dan sebagainya," katanya. Sementara itu, Kepala Auditorat V.A Dede Sukar jo mengatakan, proses pemeriksaan secara umum berja- lan lancar meski di masa pandemi. Target atau output yang ditetapkan di rencana kegiat an pemeriksaan su- Ia menyatakan, dalam proses pemeriksaan tersebut, standar dan persyaratan kualitas tidak ada yang ber- ubah. Artinya, pemeriksa tetap wajib melaksanakan prosedur pemeriksaan se- suai standar yang ada serta produk turunannya, seperti panduan atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang di antaranya mewajibkan pemeriksa untuk memperoleh dan mengana- lisis bukti pemeriksaan yang cukup dan memadai sebagai dasar dalam pengambilan opini maupun kesimpulan. BPK sudah menyiapkan dah terlaksana. Hal ini menurut dia menunjukkan pemeriksaan bisa dilaksanakan sebaik-baik- nya. Ini menunjukkan pandemi tidak jadi hambat an, bah kan menjadi tantang an tersendiri sehingga meng- hasilkan kreativitas untuk mengantisipasi problem yang ada di lapangan. "Ini menunjukkan pandemi tidak jadi hambat an, bah kan menjadi tantangan tersendiri sehingga meng hasilkan kreati- vitas untuk mengantisipasi pro- blem yang ada di lapangan," ucap dia. Hanya saja ia menitikberat- prosedur alternatif untuk menjaga kualitas pemerik- saaan. Prosedur alternatif yang dikembangkan dan di- terapkan dalam pemerik saan adalah prosedur pemerik- saan jarak jauh yang dilakukan dalam rangka memper- oleh bukti yang cukup dan tepat dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya melalui wawancara virtual atau survey kuesioner. "Dengan Zoom, kita justru bisa menjangkau lebih banyak jumlah sampling pemeriksaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan untuk faktor aspek materialitas dan risiko itu betul-betul dipertimbangkan. Misalkan saat membuat video, tetap berdasarkan pro- sedur yang ada, pihak tersebut memperlihatkan via Zoom," ucap dia. Ia menjelaskan, standar khusus yang dijalankan saat melakukan prosedur alternatif tersebut sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang petun- juk teknis pemeriksaan keuangan pada masa darurat. "Dengan ketetap an nomor 4, kami mengadaptasi poin- kan kepada per siapan yang lebih matang baik Perencanaan Pemeriksaan maupun dari diri pemeriksa, terutama soal kesehat an. "Pemeriksaan juga harus melihat kondisi auditee, sehingga otomatis menyesuaikan kondisi auditee. Misalnya pemeriksa harus menemui auditee sementara di kantor auditee sedang ditutup karena satu dan lain hal," ucap dia. Kendati demikian, bukan berarti hal tersebut mem- buat proses pemeriksaan akan terhenti. Pekerjaan yang berhubungan dengan analitis tetap bisa dilakukan. Ia mencontohkan, kegiatan mewawancarai terperiksa terkait proses bisnis entitas bisa dilakukan secara da- ring. Begitu juga dengan laporan dan bukti pertang- gungjawaban yang dikirim secara soft copy. "Perencanaan jadi hal sangat penting untuk me- menuhi cakupan yang telah ditetapkan sesuai standar. Sementara saat pelaksanaan, di lapangan kita bisa melengkapi prosedur yang tidak bisa dilakukan secara daring, jadi kualitas akan terjaga. Sementara tahapan pelaporan bisa dilakukan dimana saja," ucap dia. l 23
WAKIL KETUA BPK DORONG LEMBAGA PENGAWASAN PBB PERKUAT KOORDINASI Dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai Wakil Ketua IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Wakil Ketua Badan Peme- riksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono selaku Wakil Ketua (Vi- ce-Chair) Komite Pena- sihat Audit Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (The Indepen- dent Audit Advisory Committee of the United Nations/IAAC), menghadiri pertemuan PBB IAAC ke-53 pada 17-19 Februari 2021 secara virtual. Agus Joko Pramono terpilih sebagai Wakil Ketua IAAC sejak 11 Desember 2020 mulai periode 1 Januari 2021. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua IAAC n Suasana pertemuan IAAC virtual. Janet St. Laurent (Amerika) serta dihadiri seluruh Anggota PBB IAAC lainnya, di an- taranya Dorothy A. Bradley (Belize), Anton V. Kosyanenko (Rusia), Imran Vanker (Afrika Selatan), dan Executive Secretary IAAC Moses Bamuwamye. Tujuan dari pertemuan IAAC ini adalah menyetujui ringkasan pertemuan IAAC sebelumnya dan mendiskusikan anggaran operasi peace keeping periode Juli 2021-Juni 2022. Selain itu, pertemuan mendiskusikan per- kembangan terkini dari keputusan Majelis Umum atau General Assembly ke-75 terkait perkembangan posisi keuangan sebagai dam- pak dari pandemi, diskusi rencana kerja OIOS 2022 dan capacity gap atas divisi pada OIOS, serta diskusi tentang koordinasi dan komunika- si antar lembaga pengawasan di bawah PBB. Wakil Ketua BPK memberi masukan atas pentingnya prioritas opsi dalam menghada- pi situasi keuangan yang dihadapi PBB saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19. Ia juga memberi masukan mengenai perlunya mening katkan koordinasi antarlembaga peng- awasan di bawah PBB untuk meningkatkan akuntabilitas dan governance. Dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK se- bagai Wakil Ketua IAAC PBB, Indonesia da- pat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama peng awasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia dapat berperan da- lam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari over- sight body lainnya. Dalam kaitannya dengan institusi, peran Wakil Ketua BPK sebagai wakil IAAC PBB da- pat mempertegas komitmen BPK dalam mem- berikan kontribusi sebagai perwujudan upaya mendukung optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia serta meningkatkan citra BPK seba- gai institusi dengan kompetensi yang diakui di tingkat internasional. l 24
BPK MULAI PERIKSA LAPORAN KEUANGAN IMO Sekjen IMO Kitack Lim berharap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK akan membantu IMO meningkatkan akuntabilitas dan kualitasnya sebagai organisasi internasional yang berada di bawah PBB. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai kiprahnya sebagai pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional periode 2020-2023. Pada Selasa (2/3), BPK pun melaksanakan entry meeting atau taklimat awal atas laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 yang digelar secara virtual. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dalam kegiatan entry meeting menyampaikan enam poin utama terkait pemeriksaan BPK atas IMO, yaitu mengenai tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, susunan tim pemeriksa terbaru, proses peme- riksaan jarak jauh yang disebabkan pandemi Covid-19, serta status terkini terkait proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Bahtiar yang juga berperan sebagai Pe- Pemeriksaan atas laporan keuangan IMO dilaksanakan selama empat pekan, yaitu pada pada 1-26 Maret 2021. Sedangkan opini atas laporan keuangan tersebut dijadwalkan dise- rahkan kepada IMO pada 7 Mei 2021 bersa- maan dengan penyampaian Long Form Audit Report (LFAR). nanggung Jawab Pemeriksaan BPK atas laporan ke uangan IMO tahun anggaran 2020 dalam paparannya menjelaskan, se- bagaimana pemeriksaan keuangan pada umumnya, tujuan pemeriksaan BPK atas IMO untuk memper oleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan 25
telah bebas dari salah saji, baik yang di- sebabkan oleh fraud ataupun kesalahan. "Kemudian, memberikan opini apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, serta melapor- kan laporan keuangan tersebut sesuai dengan temuan pemeriksa," kata Bah- tiar. Sebagaimana pemeriksaan keuangan pada umumnya, tujuan pemeriksaan BPK atas IMO untuk memperoleh keyakinan yang me- madai apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji, baik yang disebab- kan oleh fraud ataupun kesalahan. Bahtiar juga menginformasikan bah- wa ada penambahan pada susunan tim pemeriksa IMO TA 2020, yaitu R Yudi Ramdan Budiman yang berperan seba- gai Wakil Penanggung Jawab Pemerik- saan. Terkait dengan status terkini proses pemeriksaan atas IMO, Bahtiar menga- takan tim pemeriksa BPK telah selesai melaksanakan pemeriksaan keuangan atas World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI). Laporan keuangan audited atas kedua entitas itu telah dikonsolidasi- kan dengan laporan keuangan IMO. Pemerik saan WMU dan IMLI merupakan bagian dari penugasan BPK sebagai pe- meriksa eksternal IMO. Dalam kegiatan taklimat awal, Bah- tiar turut menjelaskan prosedur peme- riksaan yang dilakukan. Seiring pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia hingga saat ini, kata Bahtiar, BPK meng- gunakan pemeriksaan jarak jauh (remote audit). Oleh karena itu, ia menekankan bahwa diberikannya akses terhadap sis- tem informasi IMO merupakan hal yang sangat penting bagi tim pemeriksa. Tim pemeriksa sangat membutuhkan dukung an dari Manajemen IMO agar pemeriksaan tetap dapat berjalan de- ngan baik. Hal ini juga akan disampai- kan kepada Council IMO, selaku Those Charged with Governance IMO. Director of Administrative Division of IMO Arsenio Dominguez menyambut baik BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas la- poran keuangan IMO TA 2020. Domin- guez berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menggambarkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan IMO secara menyeluruh, termasuk juga laporan keuangan audited atas WMU dan IMLI yang menjadi bagian dari la- poran keuangan konsolidasi IMO. Adapun terkait hal-hal yang dibutuh- kan dalam proses pemeriksaan, Do- minguez menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan dokumen, informasi, data, dan akses yang dibu- tuhkan tim pemeriksa BPK. Kegiatan entry meeting ini turut di- hadiri tim pemeriksa eksternal IMO yang meliputi Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis Nanik Rahayu, Ketua Tim Endra Noviandy, dan para anggota tim. l 26
PENTINGNYA KERAGAMAN DAN INKLUSI DI ORGANISASI Kamus Oxford mendefinisikan inklusi sebagai praktik atau kebijakan yang memberikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya bagi orang-orang yang mungkin akan dikucilkan atau dipinggirkan. n Kepala Biro SDM Dadang Ahmad Rifa'i n Perwakilan ANAO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan The Australian National Audit Office (ANAO) menggelar dis- kusi virtual me ngenai keragaman dan inklusi pada sektor publik. Diskusi yang digelar pada 10 Februari 2021 bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan wawasan serta mendiskusikan manfaat dan tantangan dalam menerapkan strategi keberagaman dan inklusi dalam lingkungan yang dinamis. Adapun dari pihak ANAO, antara lain, dihadiri Kristian Gage. Senior Advisor ANAO untuk BPK. Sedangkan dari pihak BPK dihadiri Kepala Biro SDM Dadang Ahmad Rifa'i dan peja- bat Biro SDM lainnya. Selain itu, dihadiri Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti beserta pejabat dan staf Biro Humas dan KSI. Diskusi tersebut turut dihadiri pewakilan dari Prospera (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Per- ekonomian). n Peserta diskusi virtual 27
n Peserta diskusi virtual ANAO dalam pemaparannya menjelas- kan bah wa, Diversity Council of Australia mendefinisikan keragaman (diversity) se- bagai perbedaan unik antara orang-orang dalam cara mereka mengidentifikasi yang dapat membentuk cara dalam meman- dang dan mempersepsikan dunia dan tempat kerja mereka. Selain itu, terkait ba- gaimana cara orang lain memandang dan memperlakukan mereka. ri penerapan DI. Manfaat pertama berupa akses yang lebih besar untuk pegawai-pe- gawai berbakat. Kedua, kinerja dan pro- duktivitas pegawai yang lebih besar. Selain itu, risiko diskriminasi dan pele- cehan yang lebih rendah di tempat kerja, pemikiran yang lebih inovatif dan lebih sedikit groupthink, serta meningkatkan kesehat an dan kesejahteraan staf. Hal tersebut dapat terkait dengan identitas sosial, yaitu suku, agama, orien- tasi seksual, gender, sosial ekonomi, dan lainnya. Kemudian, mengenai identitas profesional (profesi, pendidikan, peng- alaman kerja, level organisasi, dan lain- nya). Keragaman di tempat kerja berarti sebuah organisasi, seperti ANAO atau BPK, mempekerjakan sekelompok orang yang mencerminkan masyarakat dimana organisasi itu berada dan beroperasi. Sementara, Kamus Oxford mendefi- nisikan inklusi sebagai praktik atau kebi- jakan yang memberikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya bagi orang-orang yang mungkin akan dikucil- kan atau dipinggirkan, seperti mereka yang memiliki cacat fisik atau mental, dan anggota kelompok minoritas lain nya. Inklusi di tempat kerja akan tercapai ketika beragam orang merasa bahwa diri mereka dihormati, terhubung dan merasa diteri- ma, dapat berkontribusi kepada organis- asi, dan memiliki progres dalam kariernya. Saat ini, diversity and inclusion (DI) su- dah diterapkan di ANAO. Menurut ANAO, ada banyak manfaat yang bisa didapat da- Dari perspektif layanan publik, DI akan memberikan manfaat untuk menja- ga nilai-nilai utama/dasar, meningkatkan efektivitas kebijakan, mening katkan kulitas layanan publik, dan meningkatkan mobili- tas sosial. Sementara itu, Tim Prospera (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Pe- rekonomian) memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya mem- promosikan DI di sektor publik Indonesia. Pertama, adalah masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja wanita yaitu 54 persen dibanding pria yang sebanyak 82 persen. Persentase itu jauh lebih rendah dari Vietnam (64 persen) dan Thailand (59 persen).Wanita lebih banyak bekerja di sektor yang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, yaitu hospitality, kesehatan, per- dagangan, dan manufaktur. Menurut Prospera, DI merupakan ke- harusan di negara demokrasi, dimana sek- tor publik harus mencerminkan komposisi masyarakat yang dila yaninya. Lembaga sektor publik yang beragam dan inklusi mengarah pada kebijakan dan penyam- paian layanan publik yang lebih efektif dan inklusif. 28
dengan individu lainnya. Keragaman dapat berkaitan dengan identitas sosial (suku/budaya. usia, gender, agama, dan lainnya) serta identitas profesional (profe- si, pendidikan, pengalaman kerja, bidang kerja, dan lainnya). Sedangkan inklusi merupakan perilaku atau norma sosial yang memastikan orang merasa diterima, dihormati, dan terhubung. n Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti Kesimpulan lainnya, Penerapan DI di tempat kerja memungkinkan pemikiran yang beragam untuk berkembang dan mendorong inovasi serta kreativitas. Pegawai juga dapat menampilkan diri terbaik mereka untuk bekerja dan men- dorong mereka untuk bekerja keras men- capai tujuan organisasi. Hasil penelitian Prospera tahun 2020 n Perwakilan Prospera, Hana Hanifah terhadap posisi wanita dalam jabatan struktural (Eselon I-IV) di sektor publik Indonesia menunjukkan, jumlah wanita yang menduduki jabatan struktural lebih rendah daripada pria. Semakin tinggi level jabatan struktural, maka persentase keterwakilan wanita semakin kecil. Ham- batan glass ceiling dialami wanita sejak menempati level Eselon IV. Hal ini juga terjadi di BPK. Pada sektor swasta, International Labour Organization (ILO) berkolaborasi dengan Investing in Women melakukan survey di tahun 2020 terhadap 416 perusahaan dan 40 ribu pekerja untuk memahami faktor-faktor yang mempe- ngaruhi retensi wanita dan dampak DI pada kinerja bisnis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inistiasif DI akan meningkatkan hasil bisnis. Sebanyak 66 persen menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas dan produktivitas serta krea- tivitas, inovasi, dan keterbukaan yang lebih besar. Dan 66 persen melaporkan peningkatan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan bakat. Diskusi berjalan sangat menarik. Ada banyak pertanyaan yang diajukan peser- ta dari BPK kepada ANAO maupun tim Prospera. Secara umum, diskusi mengha- silkan beberapa kesimpulan. Pertama, keragaman (diversity) meng- acu pada ciri atau karakteristik yang menjadikan individu unik dan berbeda Sebagai bentuk tindak lanjut dari ke- giatan ini, Biro SDM akan melakukan dis- kusi internal untuk membahas strategi DI. Strategi DI sebenarnya telah dilaksanakan oleh BPK, namun belum ditetapkan me- lalui suatu kebijakan khusus. Hal yang penting lainnya untuk dilakukan adalah bagaimana menekankan pentingnya DI bagi organisasi BPK kepada pimpinan dantop management. Kemudian, Biro SDM, Biro Humas dan KSI serta ANAO akan menjadwalkan diskusi lanjutan apabila diperlukan untuk membahas hal-hal yang masih perlu di- klarifikasi dari ANAO maupun Prospera. Sementara, Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti mengharapkan Biro SDM dapat mendokumentasikan strategi DI yang ada di BPK dan dapat menjadi bahan untuk disampaikan kepa- da pihak eksternal, dalam rangka ekster- nalisasi kapasitas BPK. Dengan demikian, BPK diharapkan akan menjadi trendsetter dalam menerapkan strategi DI di level instansi/institusi nasional. l 29
BPK-ANAO GELAR PELATIHAN AUDIT TI Fokus dari kegiatan pelatihan adalah memahami peran audit TI untuk mendukung audit keuangan dan pendekatan yang digunakan untuk menilai desain serta implementasi pengendalian umum TI. n Peserta pelatihan audit TI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan the Australian National Audit Office (ANAO) menggelar pela- tihan audit teknologi informasi (TI) bertajuk "Introduction to IT Audit Training'' pada Selasa (16/3). Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, merupakan implementasi kerja sama bilateral BPK dan ANAO pada 2021. Tujuan digelarnya pelatihan tersebut untuk memberikan pemahaman dan gambaran umum mengenai pendekatan audit yang dilakukan ANAO dalam melakukan audit TI guna men- dukung audit laporan keuangan tahunan. Audit TI secara umum adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknolo- gi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. n Yusminarni Syam Zendrato Pelatihan dilakukan secara peer to peer mencakup pengenalan audit teknologi informa- si dari perspektif Australia dan difasilitasi dua auditor yang membidangi pemeriksaan tekno- logi informasi di ANAO sebagai Subject Matter Experts. Kedua auditor TI ANAO tersebut ada- lah Elenore Karpfen, Senior Director, Systems Assurance and Data Analysis Group; dan Dale Stoddart, Senior Director, Professional Services and Relationships Group. 30
Fokus dari kegiatan pelatihan adalah me- mahami peran pekerjaan audit TI untuk audit keuangan dan pendekatan untuk menilai de- sain serta implementasi pengendalian umum TI (ITGC). Selain itu, pengujian secara terperinci mengenai efektivitas operasional. Kegiatan ini digelar dalam tiga sesi dan dibuka dengan sambutan dari Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Pada sesi per- tama, Auditor TI BPK Yusminarni Syam Zendrato memaparkan mengenai gambaran umum fungsi TI dalam mendukung pemeriksaan. n Perwakilan ANAO Sedangkan pada sesi kedua dan ketiga, giliran subject matter experts dari ANAO yang memberikan paparan. ANAO membahas materi mengenai 'Scoping IT audit work and assessing the impact of the results'. Salah satu hal yang dipaparkan ANAO ada- lah mengenai relevansi audit TI dengan audit laporan keuangan. ANAO menjelaskan, audit TI penting dilakukan karena TI merupakan ba- gian dari lingkungan auditee. Selain itu, TI me- nimbulkan risiko bagi entitas, khususnya risiko terkait bagaimana suatu entitas mengelola dan melaporkan masalah keuangan. TI juga disebut memengaruhi efektivitas atas n Peserta pelatihan audit TI pengendalian yang dilakukan suatu organisasi. Menurut ANAO, desain terhadap suatu kontrol menjadi inti dari penilaian risiko yang mereka lakukan. l 31
KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI, RIO TIRTA BERFOKUS PADA OUTPUT Sebagai salah satu kepala perwakilan termuda di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Rio Tirta berupaya beradaptasi dengan budaya kerja para pemeriksa yang masuk dalam generasi milenial. Dengan berfokus pada output, Rio berharap BPK Perwa- kilan Provinsi Jambi bisa melahirkan pemeriksaan yang ber- kualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Kepada Warta Pemeriksa, Rio berbagi kisah perjalanan ka- riernya di BPK dan juga harapannya terhadap BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Berikut petikan wawancaranya. n Rio Tirta Bagaimana kisah perjalanan karier Anda di BPK? Saya bergabung dengan BPK pada 1998. Saya adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Tiga tahun sebelum berkarier di BPK, saya sempat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ke- menterian Keuangan. Dari Kementerian Keuang an, baru kemudian saya hijrah ke BPK. 1999. Saya bergabung di tim kedua yaitu pada 2000. Kemudian, pada 2001 hingga 2003 saya me- nyelesaikan pendidikan S2 Akuntansi di Australia. Usai menyelesaikan studi, saya kembali ke AKN V. Pada 2006, kemudian saya mendapatkan pro- mosi jabatan struktural menjadi Kepala Sub Bidang Litbang Iptek-1 pada Inspektorat Utama Perenca- naan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan. Waktu pertama kali masuk ke BPK, saya di- tempatkan di Auditorat Pemeriksaan Ke uangan Negara (AKN) V. Tapi, AKN V saat itu bukan seperti saat ini. Saat itu, di BPK hanya ada lima AKN. AKN V saat itu memeriksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau seperti AKN VII saat ini. Ketika masuk ke BPK, tentunya saya dipersiap- Namun, saat itu juga ada perubahan struktur organisasi di BPK. Jadi saya merasakan juga ja- batan Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan PKN pada 2007. kan untuk menjadi pemeriksa. Bedanya, dulu itu pemeriksa boleh dari lulusan D3. Kalau sekarang, pemeriksa harus lulusan S1. Saat itu, bagi lulusan D3 terdapat pendidikan dan pelatihan (diklat) un- tuk pemeriksa. Kemudian, saya melakukan tour of duty de ngan pindah ke Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja pada Direktorat Utama Peren- canaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendi dikan, dan Pelatihan PKN pada 2009. Namun, pada saat saya menjadi PNS di Ke- menterian Keuangan saya juga sedang mengambil pendikan S1 Akuntansi. Sehingga, setelah saya lu- lus S1 dan masuk ke BPK, golongan pangkat saya disesuaikan menjadi golongan III-A. Ketika bertugas di AKN V, saya melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan. Tapi, saat itu pemerik- saan belum banyak dilakukan seperti saat ini. Se- tahun bisa dapat dua penugasan pemeriksaan itu sudah bagus sekali. Sempat juga saya ikut menjadi tim pemeriksa Laporan Keuangan Bank Indonesia. Untuk diketa- hui, BPK baru memeriksa Bank Indonesia itu pada Saya juga sempat bertugas menjadi Kepala Ba- gian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Ki- nerja pada Sekretaris Jenderal BPK pada 2013. Ke- mudian, pada 2018, saya meng ikuti lelang jabatan untuk pengisian formasi pimpinan madya dan pra- tama. Saya kemudian berhasil dan mendapatkan promosi menjadi Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peme- riksaan Keuangan Negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Ke uangan Negara. Sampai kemudian, pada November tahun lalu saya dipercaya untuk menjadi Kepala BPK Perwakil an Provinsi Jambi. 32
Apa perbedaan yang Anda rasakan antara BPK dulu dan sekarang? Tentunya banyak. Seperti tadi saya sampaikan, bagi seorang pemeriksa, frekuensi memeriksa itu lebih jarang dibandingkan saat ini. Saya cukup beruntung karena masuk ke BPK dan mengikuti pola perubahannya. Sejak saya bergabung pada 1998, gelindingan bola salju perubah an di BPK itu terus menguat. Jadi, saya ikut arus perubahan itu terus. Penguatan yang dilakukan BPK, saya kira dimu- lai pada 1996 atau 1997 dengan adanya program 1.000 akuntan. Program itu merupakan upaya pe- nguatan sumber daya manusia (SDM) di BPK. selesai dan tentunya mutu pekerjaan itu tetap kita jaga. Sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, BPK harus adaptif, harus bisa meng ikuti perubahan, dan menyesuaikan diri de ngan keadaan. Apalagi, pemeriksa di Jambi ini banyak yang angkatan milenial, masih muda semua. Kalau saya menggunakan pendekatan ortodoks atau pende- katan yang lebih konvensional, justru bisa stuck. Saya menginginkan, semua orang memahami posisi dan tugasnya sehingga masing -masing bisa menyesuaikan diri. Sehingga, muncul beberapa dobrakan seperti pemeriksaan BI. Saya kira ada faktor kepemimpin- an di BPK juga yang mendobrak itu. BPK tidak hanya berdiam diri. BPK pun menstrukturi sasi dirinya sendiri lewat penguatan fungsi dan struktur organi sasi. Kemu- dian, ada penguatan institusi lewat undang-un- dang (UU) Nomor 15 Tahun 2006. Melalui aturan itu, BPK harus memiliki perwakil an di setiap provin- si. Di saat itulah organisasi BPK menjadi jauh lebih kuat. Perubah an organisasi itu kemudian memben- tuk BPK menjadi setangguh saat ini. Sederhananya, yang terpenting pekerjaan bisa selesai dan tentunya mutu pekerjaan itu tetap kita jaga. Sesuai dengan tuntut- an zaman saat ini, BPK harus adaptif, harus bisa mengikuti perubahan, dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain itu, BPK juga semakin memperhatikan faktor-faktor yang bisa membuat pemeriksa men- jadi lebih independen dan berintegritas. Hal itu antara lain dengan peningkatan kesejahteraan pe- meriksa. Selain itu, seluruh kegiatan pemeriksaan juga mendapatkan dukungan biaya operasional yang mencukupi. Sebagai kepala perwakilan berusia muda, bagaimana model kepemimpinan yang Anda terapkan? Bagaimana kondisi pemeriksaan BPK di wila- yah Jambi? Di Jambi itu terdapat 12 entitas. Ada satu pe- merintah provinsi, dua pemerintah kota, dan sem- bilan pemerintah kabupaten. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019, semua entitas tersebut sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Jadi boleh dibilang, dengan pemberian opini Sebenarnya, ini saya terapkan tidak hanya di Jambi. Karena, sejak menduduki jabatan struktural saya menyadari sudah dituntut untuk belajar bagai- mana cara memimpin. Saya memiliki pendekatan memberlakukan orang selayaknya orang dewasa. Artinya, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dan mereka tahu kewajibannya seperti apa. Saya pun cenderung mengarahkan dengan pendekatan output atau hasil. Saya memahami tipe bekerja orang bermacam- macam. Selama ma- sih dalam koridor kesopanan di kantor, saya tidak mempersoalkannya dan lebih memprioritaskan pada hasil. Meski begitu, saya tetap akan memper- hatikan dan menjaga proses kerjanya. Sederhananya, yang terpenting pekerjaan bisa WTP, pemeriksa BPK sudah meyakini kewajaran dan nilai pengungkapan penyajian di dalam lapor- an keuangan pemerintah daerah tersebut. Walau- pun, tentunya tidak tertutup kemungkinan tetap ada permasalah an di dalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Salah satu hal yang masih perlu diperbaiki adalah monitoring tindak lanjut hasil pemerik saan. Tingkat tindak lanjutnya kami anggap kurang me- muaskan, karena masih di sekitar 75 persen. Kami menginginkannya bisa jauh lebih baik. Kalau berdasarkan target dari Pimpinan Pemerik- saan Keuangan Negara V/Anggota V BPK Bahrul- lah Akbar, diharapkan paling tidak angka tindak lanjut bisa mencapai 85-90 persen. Itu salah satu yang sedang kita upayakan. 33
Pimpinan BPK juga meminta seluruh perwa- kilan untuk menerapkan skema Long Form Au- dit Report (LFAR) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Apa tema pemeriksaan yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi? Pemeriksaan dengan skema LFAR menjadi kewajiban dan menjadi bagian dalam pemerik- saan Laporan Keuangan Tahun 2020. Jadi, seperti perwakilan BPK lain, kami juga memasukkan tim untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Kami mempertimbangkan sejumlah program yang akan dijadikan pemeriksaan kinerja tersebut. Hal ini supaya lebih terlihat efek pemeriksaan ki- nerja sehingga harus dihubungkan dengan tingkat kepuasaan peng gunanya. Kami pun memilih untuk memeriksa kinerja atas pelayanan dan pengelolaan samsat. Kami mencer- mati, terdapat keluhan karena proses pembayaran pajak tahunan kendaraan bisa mencapai dua hari. Selain itu, perpanjang an Surat Tanda Nomor Ken- daraan Bermotor juga membutuhkan proses yang masih harus bolak-balik. Misalnya, ada hal yang harus diurus di kepolisian kemudian harus kembali ke kantor samsat lagi. Dari hal itu, kita mencoba mengukur kepuasan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menang- kapnya dalam pemeriksaan dan dampaknya bisa terasa untuk stakeholder ter utama masyarakat umum. Jadi, kami mencoba menyentuh persoalan yang dekat de ngan ma syarakat. n Rio Tirta laporan keuangan yang dilakukan tahun lalu. Saya mendengarkan cerita, saat itu terdapat pemeriksa yang sudah berangkat untuk memeriksa tapi harus diminta pulang. Semua itu karena kondisi pande- mi. Bisa dibilang, pemeriksaan tahun lalu sangat mengandalkan teknologi informasi karena kondi- sinya memang tidak memungkinkan. Sekarang, secara umum di Jambi walaupun belum masuk zona hijau tapi sudah berada di zona kuning. Kita sudah melakukan pemeriksaan pen- dahuluan dan 100 persen ke lapangan dengan membekali tim dengan perlengkapan kesehatan dan prokes yang harus dipatuhi. Alham dulillah, para pe- meriksa kembali, sudah kita tes semua, dan aman. Selain itu, kita juga membatasi tamu secara jumlah. Kita terus menjaga protokol kesehatan. Selain itu, tema ini juga sejalan dengan upaya Bagaimana Anda menjalin hubungan de ngan mengaitkan pemeriksaan kinerja de ngan peme- riksaan laporan keuangan. Pertimbangan kami memeriksa samsat karena pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi itu relatif tidak besar. Semen- tara, pendapatan dari samsat itu berkontribusi mencapai 40-45 persen dari total PAD. Artinya, ini sejalan dengan pemeriksaan la- poran keuangan. Kalau dalam pemeriksaan kinerja kami mencoba memotret bagaimana pelayanan ke masyarakat, bisa saja hal itu kemudian dihu- bungkan dengan temuan-temuan dalam pemerik- saan laporan keuangan. Jadi pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan laporan keuang an bisa sa- ling mengisi. stakeholders di Jambi? Secara umum, kondisinya baik. Sejak saya men- jabat kepala perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada November tahun lalu, saya beberapa kali berinisiatif untuk beraudiensi dengan stake- holders. Ada pertemuan dengan instansi vertikal dan entitas yang kita periksa. Saya juga beraudiensi dengan pihak yang akan berkaitan erat dengan tugas BPK seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi. Ini perlu kami lakukan ka- rena ada hubungan antara hasil pemeriksaan BPK dengan sesuatu yang dibawa ke ranah hukum. Ini juga sebagai bagian dari upaya meneruskan koordinasi dari kesepakatan di tingkat pusat antara BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Salah satu tantangan pemeriksaan saat ini yaitu pandemi Covid-19. Bagaimana BPK Perwa- kilan Provinsi Jambi menghadapinya? Saya kira kita berharap kondisi pandemi Co- vid-19 semakin membaik. Di Jambi sendiri untuk saat ini, cukup berbeda dibandingkan pemeriksaan Kami juga berkomunikasi dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun- an (BPKP) di Provinsi Jambi. Kami berdialog untuk mengetahui program-program pengawasan yang dilaksanakan. Selain itu, saat ini terdapat Institut Pemerik- 34
SOSOK WARTA PEMERIKSA n EDISI 3 n VOL. IV n MARET 2021 sa Keuangan Negara (IPKN). Di setiap wilayah pun terdapat pengurus termasuk dari kalangan akademisi dan profesional. Ikatan Akuntan In- donesia (IAI) dan Universitas Jambi juga sudah beberapa kali datang berdiskusi dan meminta kesempatan BPK untuk berbagi ilmu terkait ke- uangan negara. Peluang pemrosesan sertifikasi CA bagi para pemeriksa di Jambi juga telah di- diskusikan dengan pengurus IAI setempat. Komunikasi Berjalan Efektif P emerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kiner- ja BPK Perwakilan Jambi dalam menjalankan tugasnya mengawal keuangan negara/daerah. Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Apa harapan Anda terhadap BPK Perwakil- Sudirman, komunikasi dengan BPK Jambi saat pemerik- saan maupun pembahasan tindak lanjut berjalan efektif. an Provinsi Jambi ke depan? BPK Perwakilan Jambi ini sudah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tapi belum mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Me- layani (WBBM). Hal itu sudah menjadi concern di BPK Perwakilan Jambi. Kami pun mencoba me- lakukan self assessment untuk mengukur apakah kita sudah siap untuk meng ajukan WBBM. jambiprov.go.id Program yang dija- lankan BPK Perwakilan Jambi pada Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menurut pendapat saya telah dilaksanakan de- ngan mengedepankan prinsip-prinsip indepen- den, integritas, dan profesional. Saya sendiri mendorong BPK Perwakilan Jambi untuk mencoba. Meski begitu, tantang- annya BPK Perwakilan Provinsi Jambi harus mampu melakukan inovasi yang melibatkan pihak luar. Ini karena dalam penilaian WBBM yang diukur adalah bentuk pelayanan kita kepa- da stakeholder atau pihak eksternal. n Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Sudirman Saya menyampaikan kepada rekan-rekan di BPK Perwakilan Jambi bahwa kualitas kinerja pe- meriksaan yang baik itu adalah suatu keharusan. Sehingga, ada satu ruang lagi untuk berinovasi dan membuktikan bahwa BPK Jambi itu me- mang berkualitas. Pembuktiannya yakni dengan capaian WBBM. Sejauh ini, hasil audit BPK sudah cukup efektif ter- hadap Pemerintah Provinsi Jambi. Temuan hasil audit BPK selalu kami upayakan untuk segera ditindaklanjuti. Hasil audit BPK juga menjadi perhatian kami dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Jambi. Saya tidak ingin pencapaian WBBM itu ha- nya menjadi obsesi kepala perwakilan saja. Oleh karenanya, saya berharap ada keterlibatan dari semua elemen yang ada di BPK Perwakilan Pro- vinsi Jambi. Komunikasi yang dijalankan oleh BPK Perwakilan Jambi juga kami rasakan sudah cukup efektif. Baik ko- munikasi antara auditor dengan entitas pada saat pe- meriksaan maupun komunikasi pada rapat konsultasi pembahasan tindak lanjut hasil temuan. Saya akui untuk mencapai WBBM bukan hal mudah karena BPK Perwakilan Kalimantan Sela- tan pun harus tiga kali mengajukan baru berha- sil. Tapi saya kira kita harus mencoba. Terkait dengan tantangan dan masalah yang biasa- nya ditemukan, umumnya terkait dengan penyerahan bahan/dokumen yang diperlukan oleh auditor BPK untuk kepentingan pemeriksaan. Masih terdapat orga- nisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak dapat dengan segera me- nyerahkan bahan/dokumen dimaksud. Saya menyukai sesuatu itu dikerjakan secara bersama-sama sehingga ada rasa kepemilikan. Saya berharap teman-teman di BPK Perwakilan Provinsi Jambi bisa maju bersama. Mari kita ba- ngun BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini sehing- ga semakin baik dan terus menerus berbenah menjaga yang sudah dianggap baik. Kami berharap BPK Perwakilan Jambi kedepannya selain menjalankan fungsi pemeriksaan, juga menjadi tempat konsultasi bagi Pemerintah Provinsi jambi da- lam upaya menuju good government dan good go- vernance. l Tentunya saya juga berharap teman-teman di BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk menja- lankan secara penuh nilai-nilai dasar BPK yakni independensi, integritas, dan profesionalisme. l 35
MENDAGRI, TITO KARNAVIAN SUDAH SEHARUSNYA BICARA VALUE FOR MONEY K ementerian Dalam Negeri (Kemenda- gri) menyatakan, saat ini 90 persen atau 485 pemerintah daerah (pemda) telah menunjukan komitmen dan awareness terhadap akuntabilitas dan berhasil mem- peroleh opini WTP. Akan tetapi, angka 9 persen atau 50 pemda yang WDP dan 1 persen atau 6 pemda yang Disclaimer tetap dianggap sebagai pe- kerjaan rumah yang harus diselesaikan. memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan. Dengan begitu, setiap rupiah dari belanja yang dilakukan pemerintah benar-benar memiliki value for money yang sesuai dan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi, tidak lagi sekadar berbicara kecukupan formil atau kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntasi semata. Karenanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan harapannya terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia berharap BPK dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian yang dapat meyakinkan, apakah pemda telah benar-benar melakukan refocusing dan realokasi APBD secara Kepada Warta Pemeriksa, Mendagri Tito juga ber- cerita mengenai upaya kementerian untuk meningkat- kan akuntabilitas pemda. Dia juga memberikan pendapat mengenai LFAR dan langkah BPK yang melakukan identifikasi risiko secara mendalam atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, termasuk pemda, dalam rang- ka menangani pandemi Covid-19. Berikut wawancara lengkapnya. BPK sedang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Apa harapan Bapak terhadap proses dan hasil pemerik- saan yang dilakukan BPK? Value dari lembaga pemeriksa adalah in- dependensi, profesional, dan integritas. Value ini menjadi ruh yang pada ujungnya akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang ber- kualitas. Saya melihat selama ini BPK telah be- kerja sesuai dengan value dengan senantiasa mengedepankan independensi, profesional, dan integritas. Auditor BPK selalu memegang teguh kode etik dan standar pemeriksaan keuangan negara. Hal ini yang saya harapkan senantiasa dipegang teguh oleh auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD 2020. Di samping itu, dari segi substansi peme- riksaan, pada 2020 sampai saat ini kita berada pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah pun telah berupaya keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Karenanya, atas LKPD 2020, BPK melakukan pemeriksaan se- cara detail terhadap penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pe- merintah untuk pemulihan ekonomi nasional de ngan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi lainnya. Sehingga saya berharap BPK dapat me- lakukan pemeriksaan dan pengujian yang dapat meyakinkan, apakah pemda telah be- nar-benar melakukan refocusing dan realokasi APBD secara memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya tentu value for money dari setiap belanja pemerintah benar-benar dapat men- dukung pemulihan ekonomi nasional. Jumlah LKPD yang meraih opini WTP terus meningkat setiap tahunnya. Hal apa saja yang telah dilakukan Kemendagri da- lam mendorong pemda untuk meningkat- kan kualitas opini LKPD? Kualitas opini LKPD dipengaruhi oleh ba- nyak faktor, antara lain komitmen kepala dae- rah, kecukupan regulasi, kemampuan SDM, dan tersedianya infrastruktur. Hal ini yang se- cara terus menerus dilakukan oleh Kemente- rian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemda aware terhadap akuntabilitas yang ujungnya akan menghasilkan laporan keuangan yang memadai. 36
n Mendagri, Tito Karnavian kemendagri.go.id Apabila kita melihat kondisi saat ini, al- hamdulilah 90 persen atau 485 pemda telah menunjukan komitmen dan awareness ter- hadap akuntabilitas dan berhasil memper- oleh opini WTP. Hal ini berbeda jauh pada saat kita sama-sama memulai reformasi pe- ngelolaan keuangan yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akan jauh lebih efektif apabila identifikasi risiko dilakukan oleh BPK sebelum kebijakan tersebut terbit. Ketika itu masih banyak kepala daerah yang menganggap akuntabilitas keuangan dan penyajian laporan keuangan hanya bagian dari administrasi pemerintah sema- ta. Padahal semangat reformasi keuangan adalah agar pemerintah mampu memper- tanggungjawabkan setiap uang yang dibe- lanjakan kepada masyarakat. Kemendagri juga bekerja sama dengan stakeholders dalam menyusun regulasi yang andal. Tujuannya agar pemda, dari segi tek- nis pengelolaan keuangan, termasuk akun- tansinya, bisa sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku universal. Seperti penerapan akuntansi berbasis akrual. Kemendagri juga secara terus menerus menyelenggarakan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyajian laporan ke- uangan. Dari segi infrastruktur, Kemendagri juga membangun sarana prasarana yang memudahkan pemda dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Langkah apa yang telah dilakukan Ke- mendagri terhadap pemda yang LKPD-nya belum meraih opini WTP? Memang sampai dengan saat ini masih terdapat 9 persen atau 50 pemda yang WDP dan 1 persen atau 6 pemda yang Disclaimer. Tentu ini catatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendagri. Karena saat ini su- dah seharusnya kita bicara value for money, tidak lagi bicara kecukupan formil atau kese- suaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntasi semata. 37
Untuk itu, salah satu upaya yang di- lakukan oleh Kemendagri dari aspek peng awasan adalah meningkatkan kapa- sitas APIP dalam melakukan reviu laporan keuang an pemda. Dari segi kebijakan telah diterbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemda berbasis akrual. Di samping itu sebagai bagian dari pengawasan umum keuangan daerah, Kemendari juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap kesesuaian APBD dengan ketentuan perun- dang-undangan. dan BPK sama-sama menginjak "pedal gas". Karena tidak akan ada yang mengon- trol (check and balance) atas penanganan Covid-19. Hal yang sama tidak boleh juga terjadi apabila pemerintah dan BPK sa- ma-sama menginjak "rem" karena kekhawa- tiran adanya penyimpangan Covid-19 yang berlebihan yang pada akhirnya penangan- annya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana pendapat Bapak terhadap prosedur pemeriksaan yang diterapkan BPK selama pandemi Covid-19? Suasana pandemi Covid-19 telah mem- BPK akan mengidentifikasi risiko seca- ra mendalam atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, termasuk pemda, dalam rangka menangani pande- mi Covid-19. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Saya sangat setuju atas gagasan BPK untuk melakukan identifikasi risiko dalam penanganan Covid-19. Dengan begitu kita bisa mengetahui kelemahan-kelemah- an dalam menangani pandemi Covid-19. Selain itu penilaian risiko juga bermanfaat agar pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani pandemi Covid-19 pada masa yang akan datang. Akan tetapi, akan jauh lebih efektif apa- bila identifikasi risiko dilakukan oleh BPK sebelum kebijakan tersebut terbit. Sehing - ga titik-titik kelemahan atas penanganan Covid-19 bisa dimitigasi sejak awal dan dibangun pengendaliannya. berikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Bahwa social distancing tidak menjadi faktor penghambat dalam aktivitas. Justru social distancing menuntut kita untuk lebih kreatif dan melek terhadap teknologi. Hal itulah yang saya lihat telah dilakukan oleh BPK pada masa pandemi tahun 2020 ketika menggunakan e-audit dan desk audit. Hasilnya, meskipun tidak dilakukan pemeriksaan secara field audit, ternyata BPK bisa melaksanakan tugas konstitusional dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK sejak tahun lalu menerapkan kon- sep Long Form Audit Report (LFAR). Jadi laporan keuangan turut dilengkapi de- ngan pemeriksaan kinerja. Pada tahun ini, LFAR akan diterapkan bagi seluruh LKPD provinsi. Bagaimana pendapat Bapak ter- kait hal tersebut? Saya pikir ini gagasan yang menarik. Hal Saya juga berharap antara pemerintah dan BPK bisa menciptakan harmonisasi antara creating value and protecting value atau harmonisasi antara "pedal gas dan rem". Pemerintah harus berani menginjak "pedal gas" agar penanganan Covid-19 bisa ditangani secara tepat dan cepat. Di sisi lain, BPK bisa benar-benar berfungsi sebagai protecting value yang menahan laju apabila terdapat penyimpangan atas penanganan Covid-19. ini saya analogikan seperti kita melakukan general check-up. Jadi kita memperoleh ha- sil kesehatan secara komprehensif. Dengan melakukan LFAR, kita tidak sebatas melihat apakah belanja daerah telah sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undang- an. Lebih dari itu, kita bisa menilai apakah belanja daerah tersebut telah memberikan dampak kepada masyarakat dan memberi- kan nilai tambah terhadap organisasi. Tentu kita tidak berharap pemerintah Dengan LFAR kita bisa membanding- kan, apakah keandalan penyajian laporan 38
Dengan adanya SIPD, seluruh aktifitas perenca- naan dan penganggaran bisa terintegrasi. Manfaat- nya akan sangat strategis bagi pemerintah pusat da- lam melakukan analisis dan evaluasi. Termasuk peng- ambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerin- tahan daerah agar tidak hanya keuangan semata. keuang an telah berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Contoh kecil, dengan LFAR kita bisa meng- analisis pertambahan anggaran daerah se- tiap tahun, namun di sisi lain gini rasio dan kemiskinan meningkat. tegrasi se-Indonesia melalui SIPD dapat diwujudkan. Dari segi keandalan sistem, Kemen- dagri telah bekerja sama dengan Kemen- terian Kominfo untuk melakukan audit TI terhadap keandalan SIPD, termasuk juga keaman annya. Catatan atas hasil audit ter- sebut sebagian telah ditindaklanjuti dan se- bagian lainnya saat ini masih dalam proses. Kemendagri memandang SIPD meru- pakan aplikasi yang mampu mengintegra- sikan dan mengonsolidasikan perencanaan dan penganggaran daerah secara nasional. Saat ini aplikasi yang ada di daerah bersifat silo. Dengan adanya SIPD, seluruh aktifitas perencanaan dan penganggaran bisa ter- integrasi. Manfaatnya akan sangat strategis bagi pemerintah pusat dalam melakukan analisis dan evaluasi. Termasuk pengam- bilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tidak hanya ke- uangan semata. Contoh lainnya, misal, pada pemba- ngunan puskesmas di suatu daerah. Harus bisa dikaitkan apakah pembangunan pus- kesmas tersebut telah mampu meningkat- kan taraf kesehatan masyarakat. Apabila hanya berhenti pada laporan keuangan, kita hanya mampu untuk melihat efisiensi dan ketaatannya saja. Akan tetapi, jika kita melakukan pemeriksaan kinerja, maka aspek ekonomis, efektivitas, equality, dan equity juga dapat diketahui. Kemendagri mendorong pemda untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sejauh ini bagaimana implementasi atas penerapan SIPD? Salah satu langkah strategis dari Kemendagri dalam rangka percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) adalah melalui implementasi SIPD. Ini merupakan suatu sistem terpusat untuk memfasilitasi proses perencanaan dan keuangan secara menyeluruh dan menghu- bungkan antarpemda serta pemda dengan pemerintah pusat. Dengan demikian tidak hanya percepatan ETP saja yang dikejar. Akan tetapi, percepatan ETP yang terin- Pada tahun anggaran 2021, pemda yang menggunakan SIPD sampai dengan tahap penatausahaan keuangan berjumlah 498 daerah. Sedangkan untuk tahun ang- garan 2022, sudah 409 daerah yang melak- sanakan tahap perencanaan melalui SIPD. Salah satu kendalanya adalah proses adaptasi perilaku dalam pelaksanaan proses perencanaan keuangan sesuai dengan per- aturan berlaku yang difasilitasi melalui SIPD. Kemendagri telah melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis yang dilaksanakan secara virtual (daring). Kemudian juga kun- jungan fisik ke Kemendagri atau daerah. Akan tetapi, ada keberagaman proses yang tentu saja tidak sejalan dengan aturan tersebut. Ini karena perbedaan sistem dan perspektif penerjemahan terhadap regulasi yang sudah berjalan selama 15 Tahun ter- akhir ini. Melalui penerapan SIPD, secara perlahan pemda diarahkan untuk melaksa- nakan proses perencanaan dan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan regu- lasi. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu untuk mengubah pola perilaku pemda yang sudah terbentuk selama ini. l 39
TEROBOSAN ALA BPK SUMSEL BPK Perwakilan Sumsel terus mengembangkan inovasi di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan. K antor Badan Pemeriksa Keuang an Perwakilan Suma- tera Selatan merupakan sa- lah satu perwakilan yang di- buka sebelum keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2006 ten- tang Badan Pemeriksa Keuangan. Kantor BPK Sumsel berdiri sejak 17 Januari 2002, setelah sebelumnya hanya merupakan unit kerja subauditorat yang dipisahkan dari kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara. Hal itu menurut Kepala Perwakilan Sumsel Harry Purwaka membuat fasilitas di kantor BPK Sumsel belum selengkap seperti kantor perwakilan BPK lain yang didirikan kemudian. "Karena diresmikan saat pegawainya masih sedikit (tahun 2002), maka luas/area lahan kantornya disesuaikan dengan kon- disi waktu itu, sehingga relatif lebih sem- pit dibandingkan dengan kantor perwa- kilan baru yang dibuka setelah keluarnya UU No.15 tahun 2006 yang mewajibkan BPK berdiri di setiap provinsi," ucap dia kepada Warta Pemeriksa, Jumat (6/3). Kondisi ini, ucap dia, mengakibatkan di antaranya keterbatasan ruangan untuk kegiat an publik. Misalnya lahan parkir, ruang untuk pegawai dan tamu untuk bertemu atau rapat, terutama jika me- nyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah seluruh provinsi (18 pemda). Ia menjelaskan, Pojok Yustisia adalah fasilitas layanan hukum yang disediakan oleh Subbagian Hukum untuk melakukan konsultasi dan memberikan informasi ter- kait kerugian negara/daerah secara nya- man, cepat dan mudah. Konsultasi hukum berupa konsultasi Akan tetapi, bukan berarti keterba- tasan tersebut membuat BPK Perwakilan Sumsel kehabisan cara untuk berinovasi. Justru di ruangan yang tidak terlalu luas tersebut inovasi terus berjalan mengikuti perkembangan teknologi pemeriksaan. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020, atas hasil pemeriksaan, permasalahan hukum pemerik saan, dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah. Sedangkan informasi hukum berupa database kasus tindak pidana, FAQ (frequently asked questions) kerugian negara/daerah dan kompilasi pendapat hukum. ada empat inovasi utama yang dikem- bangkan tim Perwakilan Sumsel, yaitu Po- jok Yustisia, Pegi Bae, Ampera (pelayanan perbendaharaan), dan Sopkuda (peman- tauan kerugian daerah). "Bila dulu pemeriksa harus pulang pergi untuk bertanya soal hukum, kini prosesnya jauh lebih cepat dan mudah, minimal bisa langsung dibalas tim hukum bila pemeriksa menemukan kesulitan saat 40
Bila dulu pemeriksa harus pulang pergi untuk bertanya soal hukum, kini prosesnya jauh lebih cepat dan mudah, minimal bisa langsung dibalas tim hukum bila pemeriksa menemukan kesulitan saat proses pemeriksaan. proses pemeriksaan," ucap dia. Manfaat lainnya, menurut Harry, adalah n Harry Purwaka membuka ruang diskusi untuk berbagai kegiat an, meningkatkan kebersamaan dan kekompakan, dan pelayanan konsultasi hukum lebih cepat. Inovasi lainnya, Pegi Bae, adalah inova- si yang bermaksud memberikan kemudah- an bagi pelaksana perjalanan dinas untuk melakukan reservasi tiket, penginapan, ba- han bakar dan sewa kendaraan dan penyu- sunan dokumen pertanggungjawaban. Hal ini dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pada BPK Perwakilan Provinsi Suma- tera Selatan dan bertujuan untuk mence- gah terjadinya pemalsuan tiket pesawat, tagihan hotel dan voucer BBM. "Kami sudah melakukan MoU de- ngan delapan hotel di Sumsel dan kerja sama de ngan Garuda Indonesia. Minimal mencegah timbulnya gratifikasi karena penyalahgunaan kewenangan dan memu- dahkan dan menyeragamkan penyusunan dokumen SPJ perjalanan dinas dengan menggunakan aplikasi excel," ujar Harry. Berikutnya, Ampera adalah inovasi untuk memberikan pelayanan perbenda- haraan dan keuangan kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dibuat- nya inovasi Ampera untuk mencegah ter- jadinya pemberian gratifikasi, pemisahan fungsi mulai dari loket sampai otorisasi dan pemisahan ruangan pelayanan, hingga mencegah penyalahgunaan uang tunai. Berikutnya adalah Sopkuda, yaitu ino- vasi Strategi Optimalisasi Pemantauan Penyelesai an Kerugian Daerah. Inovasi ini diciptakan untuk memudahkan penyu- sunan laporan dan mempercepat proses pelaporan. Dengan adanya Sopkuda, kata dia, akan menghemat hemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari Sopkuda ini adalah tersusunnya kebijakan optimalisasi pemantauan penyelesaian kerugian dae- rah yang berisi strategi pemantauan, yaitu pengaturan pemeriksa yang melaksanakan pemantauan, waktu pelaksanaan peman- tauan, pemanfaatan hasil pembahasan tin- 41
dak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan kuesioner sebagai alat bantu perlu-ti- daknya kunjungan ke kantor entitas dalam rangka pengujian substantif atas kepatuhan entitas. Tantangan berinovasi Inovasi, menurut Harry adalah salah satu cara aktualisasi pegawai BPK Sum- sel. Sehing ga untuk tahun ini pun tim BPK Perwakilan Sumsel juga memiliki beberapa inovasi yang memudahkan pemeriksaan. Pertama, adalah inovasi Database Pe- rencanaan Pemeriksaan yang merupakan inovasi terkait mekanisme dalam menen- tukan entitas dan objek yang akan diaudit dan Petunjuk Pengisian SIPTL untuk mem- bantu pihak yang melakukan validasi SIPTL, sehingga output yang dihasilkan jelas dan lengkap. ruang rapat. Terakhir adalah Pojok Yustitia 2.0 yang merupakan pengembangan layanan dengan fasilitas khusus untuk memberikan konsultasi dan informasi hukum sehingga pe- meriksa dapat melakukan konsultasi hukum setiap saat. Pengembangan SDM Sedangkan untuk nonpemeriksaan, ino- vasi yang sedang dikembangkan adalah Helpdesk, yaitu aplikasi yang disediakan sebagai tempat pengaduan di bidang pela- yanan perkantoran. Berikutnya, buku tamu digital, yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pendataan tamu yang hadir, baik asal, pihak yang dituju maupun maksud kedatangannya. Sementara itu, terkait pengembangan SDM, ia menyebut perwakilan sifatnya hanya menunggu/pasif, karena semua keputusan terkait penambahan atau pengurangan SDM dilaksanakan secara terpusat. Hanya saja untuk kapabilitas SDM, pihaknya setiap tahun selalu mendorong pelaksana, selama waktunya memungkinkan untuk mengikuti pendidik an dan pelatihan yang ditawarkan Badiklat PKN. Ada juga inovasi berupa Aplikasi Pemin- jaman BMN dan Pemakaian Ruang Rapat, ya itu inovasi yang bertujuan untuk memu- dahkan pencatatan dan monitoring asset BMN serta mempercepat proses peminjaman Apalagi, kata dia, sudah satu tahun ini diklat dilaksanakan secara daring, sehingga ada semakin banyak rekan-rekan yang dapat mengikuti prosesnya. Sudah satu tahun ini diklat dilaksanakan secara daring, sehing- ga ada semakin banyak rekan-rekan yang dapat mengikuti prosesnya. Selain itu, ada target diklat, khususnya pemeriksa yang di atur dalam IKU, yaitu 40 jam diklat dalam satu tahun dan pegawai penunjang 20 jam diklat. "Alhamdulilah BPK Perwakilan Sumatera Selatan selalu dapat memenuhi target tersebut," ungkap dia. Selain diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat BPK, BPK Perwakilan Sumsel juga mendorong para pelaksana untuk mengikuti workshop/seminar yang diselenggarakan pihak luar BPK namun mempunyai manfaat untuk meningkatkan kapabilitas para pelak- sana. l 42
OLAHRAGA TEPOK BULU DI ERA NEW NORMAL Komunitas Badminton BPK menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat menggelar latihan. Salah satu cabang olahraga terpopu- ler di Indonesia, yaitu badminton, diminati banyak pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terbukti dari berkembangnya komu- nitas badminton, baik itu di BPK pu- sat maupun BPK perwakilan. Di masa pandemi ini, anggota komunitas pun tetap aktif dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penggiat Komunitas Badminton BPK yang merupakan Pemeriksa Muda Auditorat IIIB mengatakan, Komunitas Badminton memiliki anggota di grup whatsapp mencapai 70 orang. "Untuk pembentukan komunitas sebenarnya dari dulu sudah ada. Komunitas ini bisa dibilang paling banyak punya anggota, apalagi pak ketua (Ketua BPK Agung Firman Sampurna) jadi Ketua Umum PBSI," kata Gathut saat berbincang de- ngan Warta Pemeriksa pada awal Maret. Karena menjadi salah satu olahraga terpo- puler, BPK pun pernah menggelar pertandingan badminton internal yang melibatkan pegawai pusat dan perwakilan. Dalam pertandingan itu, peserta dibagi antar wilayah, yakni Indonesia barat, Indonesia te ngah dan Indonesia timur. Ia sendiri sudah sejak lama bergabung dalam Komunitas Badminton BPK. Hanya saja, ia mengakui, Komunitas Badminton BPK memiliki pasang-surut. Artinya, ko- munitas terkadang memi- liki aktivitas, terkadang vakum akibat banyak anggota yang berpindah-pindah tempat kerja. Kendati demikian, ia menyebut gairah bermain tumbuh kembali setelah dise- diakan dua lapangan berstandar internasional di lantai 20. Sebelum adanya pandemi Covid-19, kata dia, jumlah anggota komunitas yang bergabung dalam setiap satu kali latihan bisa mencapai 20 orang. Saat pandemi melanda, aktivitas komu- nitas sempat berhenti. Namun, belakang an, Komunitas Badminton BPK kembali aktif dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Karena olahraga ini berjarak, jadi kami ya- kin saja untuk berlatih badminton. Apalagi kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," ujar dia. Protokol kesehatan yang diterapkan, antara lain, para anggota komunitas harus tetap men- jaga jarak di dalam dan di luar lapangan. Di luar lapangan, misalnya, anggota komunitas dilarang berkerumun saat menunggu giliran bermain dan harus selalu mengenakan masker. Sementara di dalam lapangan, pertandingan sebisa mung- kin digelar secara tunggal, bukan ganda. Dengan bermain single, maka jaga jarak antar pe- main dapat terjaga. Komunitas bulutangkis juga berkembang di BPK perwakilan. Seperti halnya di BPK Perwakilan Sumatera Ba- rat dengan nama Tepok Bulu New Normal. 43
Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Yan Budiyanto SE menga- takan, sebenarnya komunitas bulutangkis telah hadir di BPK Perwakilan Sumatera Barat semen- jak 2013. Komunitas ini dibentuk oleh pegawai BPK Sumbar sendiri, tepatnya pada 3 Desember 2013. Hanya saja, anggota dari komunitas ini cukup dinamis dikarenakan sebagian pegawai harus menjalani pemindahan atau rotasi ke berbagai daerah. "Alhamdulillah komunitas ini masih tetap aktif sampai sekarang, Saya masuk di Agustus 2016, komunitasnya sudah aktif, hing ga sekarang masih terus aktif," ucap dia. Ia mengatakan, di grup whatsapp, anggota komunitas ini mencapai 30 orang. Namun, soal keaktifan komunitas cukup tergantung pada jadwal pemeriksaan masing-masing anggota komunitas. "Karena memang tugas utama kita adalah memeriksa, jadi kadang berubah jumlah yang main," katanya. Yan mengatakan, saat awal pandemi Co- vid-19 melanda, komunitas ini sempat be- nar-benar berhenti. Namun, karena semangat dari teman-teman komunitas untuk bermain sangat tinggi, maka di era kenormalan baru ini komunitas kembali beraktivitas. Mereka biasa- nya berlatih di dekat kantor perwakilan BPK. "Kebetulan juga lapangan sepi, jadi yang main dari kita saja," ungkap dia. Akan tetapi seiring waktu, lokasi tempat bermain bulu tangkis semakin ramai dan digu- nakan beberapa klub. "Karena bukan lapangan sendiri, setiap bermain kami mengeluarkan da- na dari kocek sendiri," tutur dia. Semenjak November 2020, Ketua BPK Agung Firman Sampurna dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu- tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI). Hal ini pun menimbulkan banyak harapan bagi para pecin- ta bulutangkis BPK. Gathut misalnya berharap sarana dan prasarana ditambah, terutama di daerah. Ia pun berharap anggota komunitas bertambah dan kecintaan akan bulutangkis menular ke anak cucu. "Harapan kami pegawai lebih minat berolahraga lebih tinggi lagi dan harapan ke depan, anaknya karyawan BPK ada yang jadi juara dunia bulutangkis," tutur dia. Sementara Yan berharap BPK Perwakilan Sumbar bisa memiliki lapangan sendiri, sehing- ga tidak perlu mencari tempat sewa. "Kalau memiliki lapangan tersendiri, kita tidak perlu terburu-buru balik dan tentu ini bisa semakin memotivasi pegawai untuk rajin berolahraga." l 44
CATUR BUKAN SEKADAR PERMAINAN Anggota VI BPK Harry Azhar Azis sempat terbesit untuk menekuni olahraga catur saat duduk di bangku kuliah. n Harry Azhar Azis dalam lomba catur sebagai rangkaian acara peringatan HUT BPK pada 2016. Catur merupakan salah satu per- mainan tertua di dunia. Catur, dari berbagai sumber, adalah permainan para raja, baik itu di Kerajaan Gupta India Abad ke-7 maupun Persia. Bangsa Indonesia sendiri pun mengambil istilah ca- tur langsung dari asal muasalnya, India yang menyebutnya Chaturanga atau empat formasi perang. Hal ini juga yang diyakini oleh pecinta catur yang juga menjabat sebagai Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Ba- dan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar Azis. "Filosofi dari catur itu seperti dalam perang dan politik, ada strategi ada pergerakan dan yang pasti ada perubahan," tutur Harry ketika diwawancara Warta Pemeriksa, beberapa wak- tu lalu. Sambil mengingat-ingat, pria kelahiran 1956 di Tanjung Pinang ini mengaku sudah jatuh cinta dengan catur semenjak duduk di sekolah dasar (SD). Ia mengaku belajar catur secara autodidak dari SD hingga SMP. Sementara saat SMA menjadi ajang pem- buktian dimana ia meraih juara dalam lomba catur di SMA 4 Jakarta. n Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Harry Azhar Azis "Saya insting saja, tidak pakai teknik-teknik khusus, belajar dari sering main catur dengan teman-teman SD," ungkap mantan Ketua BPK periode 2014 hingga 2017 ini. Ia mengaku pernah terbesit untuk mene kuni catur saat masuk bangku kuliah. Hanya saja, kegiatan pendidikan perguruan tinggi, kemaha- siswaan dan organisasi termasuk di Himpun an Mahasiswa Islam (HMI) menyita waktunya. 45
Tapi saya sebenarnya kurang suka bermain online, karena tidak bisa melihat langsung reaksi, ekspresi dari lawan main. n Harry Azhar Azis dalam lomba catur sebagai rangkaian acara peringatan HUT BPK pada 2016. temu beberapa pecatur Indonesia lainnya seperti Utut Adianto. Ketika itu ia mengenal Utut sudah menjadi anggota Dewan Perwa- kilan Rakyat. Mengisi waktu Ia menyatakan, selama menduduki posisi Sehingga, ia lebih banyak bermain catur bersama dengan teman-teman saat berkum- pul. sebagai Anggota VI, ia sering kali mengisi waktu dengan bermain catur. Kadang bermain dengan gawai atau bermain bersama dengan pegawai BPK. "Saya tidak pernah sampai ke level pro- fesional, hanya hobi saja. Sering main catur saat kumpul sama teman-teman, seringnya sih menang," ungkap dia. Sementara selama berada di BPK, ia meng aku tidak pernah melewatkan sedikitpun turnamen catur. Kecuali, ungkap dia, bila ada penugasan keluar kota. Seperti pada Turna- men Catur Cepat yang merupakan rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 BPK. Namun bila ada turnamen catur di BPK, ia akan mengikutinya. "Tapi saya sebenarnya kurang suka bermain online, karena tidak bisa melihat langsung reaksi, ekspresi dari lawan main," ucap dia mengomentari beberapa gim ponsel yang bisa melawan pemain dari nega- ra lain. Hingga kini, ia mengaku tidak pernah belajar serius baik dari buku atau video per- mainan catur. Semua teknik yang ia lakukan berjalan seiring mulainya permainan. Harry Azhar sempat membuka turnamen yang digelar pada 23 November 2020 terse- but. Hanya saja, ia tidak sempat mengikuti turnamen catur online tersebut karena berada di luar kota. Lalu siapa lawan terberat yang pernah ia lawan? Ia mengaku lawan terberatnya adalah ketika melawan Grand Master Wanita Termuda Indonesia, Medina Warda Aulia. Ketika itu, Me- dina melawan beberapa orang dalam pertan- dingan catur memperingati HUT BPK ke-69. Hasilnya, ternyata ia mampu bermain re- mis ketika melawan Medina. "Waktu itu kita sepakati untuk seri," ucap dia sambil menam- bahkan bahwa ia tidak tahu alasan Medina menyetujui permainan remis. Selain Medina, pria yang mengidolakan pecatur Garry Kasparov ini juga sempat ber- Terkait masa depan catur di Indone- sia, ia menyebut berbeda dengan olahra- ga lain, tampaknya seseorang tidak bisa menggantung kan hidup dalam permainan catur. Apalagi baik pemerintah atau swasta tidak terlalu memperhatikan catur dan lebih memandang hanya sebagai permainan hobi. "Orang tidak bisa hidup dengan catur, beda dengan sepak bola atau bulutangkis. Di Indonesia kurang perhatian terhadap catur, kesannya masih olahraga sebagai hobi saja, bukan olahraga untuk 'hidup'," papar dia. Sehingga ke depan bila insentif dari ber- bagai pihak masih kurang, maka olahraga ca- tur hanya bisa jalan di tempat. Apalagi di saat yang sama, Indonesia tidak banyak mene- lurkan pemain level grand master seperti di negara-negara Eropa timur. l 46
BPK TERUS DORONG SATKER RAIH WBK DAN WBBM Dari 46 satuan kerja zona integritas yang ada di BPK, ada 18 satuan kerja mendapatkan predikat WBK dan 2 satuan kerja yang mendapatkan predikat WBBM. n Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono Pembangunan zona inte- gritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meru- pakan bagian yang sangat penting dan strategis bagi Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK). Tone at the top dari Pimpinan BPK sangat penting untuk ditegaskan dalam pembangun- an zona integritas, yang bertujuan mengembangkan budaya antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pe- layanan publik berkualitas. Wakil Ketua BPK menjelaskan, rancangan pembangunan zona in- tegritas dimulai dari deklarasi per- nyataan dari pimpinan instansi yang menyatakan telah siap melaksanakan zona integritas. Pencanangan di- lakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh pe- gawainya telah menandatangani dokumen Pakta Integritas. Penanda- tanganan dilaksanakan secara massal dan serentak baik oleh Calon Penga- wai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil. Selama 7 tahun penerap an pembangunan Zona Integritas di BPK baru 39,13 persen satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 4,3 persen satuan kerja yang telah mendapat- kan predikat WBBM. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono seca- ra daring dalam pengarahannya dan membuka secara resmi kegiatan Exe- cutive Meeting Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 yang diseleng- garakan pada Selasa (2/3). BPK telah melakukan hal tersebut sejak bulan September Tahun 2013. Dari 46 satuan kerja zona integritas yang ada di BPK, ada 18 satuan kerja mendapatkan predikat WBK dan 2 satuan kerja yang mendapatkan pre- dikat WBBM. 47
BPK adalah penyusunan standar layanan di BPK, kebijakan komunikasi publik, penyu- sunan standar kompetensi teknis pelaksana BPK, harmonisasi sasaran kinerja individu dan organisasi, kebijakan dan pengembang- an budaya kerja satuan kerja. n Inspektur Utama I Nyoman Wara "Selama 7 tahun penerapan pembangun an Zona Integritas di BPK baru 39,13 persen satuan kerja yang telah men- dapatkan predikat WBK dan 4,3 persen sa- tuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM. Jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat tersebut juga masih sangat rendah setiap tahunnya, hal ini tentunya harus dapat mendapatkan perha- tian yang lebih," ungkap Wakil Ketua BPK. "Kedepannya satuan kerja yang telah 2 tahun meraih predikat WBK agar dapat meng ajukan diri untuk meraih predikat WBBM, dan bagi satuan kerja yang belum agar meng ajukan diri untuk mendapatkan predikat WBK. Hal-hal yang terkait de ngan strategi yang efektif dan efisien dalam upaya pembangunan zona integritas, baik terkait lingkungan internal maupun eksternal BPK agar dilakukan secara terkoordinasi dan masif yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada," imbuhnya. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penilaian pembangunan zona integritas di Pada akhir pengarahannya, Wakil Ketua BPK mengatakan, para Pimpinan BPK sangat mendukung pembangunan zona integritas di BPK. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pegawai pelaksana BPK yaitu para Pimpinan Pejabat BPK agar terus menjaga komitmennya untuk memba- ngun zona integritas yang dilaksanakan sela- ras dengan nilai-nilai BPK, dan para pegawai di lingkungan Inspektur Utama harus terus meng awal pembangunan zona integritas. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jen- deral Bahtiar Arif, Inspektorat Utama I Nyo- man Wara, Kepala Direktorat Utama Peren- canaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pe- meriksaan Keuangan Negara B. Dwita Pra- dana, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Blucer W. Rajagukguk. Selain itu, turut hadir Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Ke- uangan Negara Ida Sundari, Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas, Auditor Utama Keuangan Negara IV Syam- sudin, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat struktural dan fung- sional di lingkungan BPK. l 48
BPK DORONG PENINGKATAN INTEGRITAS BUMD DKI JAKARTA BUMD di DKI Jakarta dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) men- dorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan integritas da- lam budaya kerja. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V/Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam webinar bertajuk "Budaya Kerja dan Peningkatan Kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta" pada Kamis (21/1). Acara itu digelar oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta. "Integritas tidak berdiri sendiri. Adalah terkait dengan upaya kolaborasi, kerja sama antara ko- misaris, direksi, BP BUMD, pemerintah daerah, Inspektorat, BPKP dan BPK. Semua berkolaborasi untuk mencapai tujuan," ungkap Bahrullah. Dalam pemaparannya yang diikuti lebih dari 200 peserta, Bahrullah menjelaskan, sesuai de- ngan mandat Undang-Undang Dasar 1945, tugas BPK adalah memeriksa pengelo-laan dan tang- gung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Mi- lik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), BadanUsaha Milik Daerah, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK memiliki tujuan organisasi yang digunakan yakni mengambil best practices yang dikembang- kan oleh INTOSAI (Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia) yaitu dengan menggunakan The Accoun- tability Organization Maturity Model. Peran BPK dalam best practices ini adalah combating corrup- tion, increasing transparency, assuring accountabi- lity, serta insight dan foresight. "Dalam menjalankan tugasnya, BPK bekerja membandingkan antara kriteria dan pelaksanaan- nya, kepatuhan dan tertib adminitrasi menjadi ukuran," ujar Bahrullah. n Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bahrullah Akbar dengan jumlah aset mencapai Rp119 triliun. Selain APBD sebagai bagian stimulus fiskal untuk mem- berikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Ta- hun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, antara lain pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Dae- rah (BUMD). Hasil pemeriksaan BPK atas entitas pemeriksaan BUMD pada BPK Perwakilan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, AKN V telah melakukan sebanyak 149 pemeriksaan pada 93 BUMD. Hasil pemeriksaan tersebut memuat sebanyak 1.857 temuan dengan nilai minimal sebesar Rp5.088.682.879.766,00 dan USD167.710; serta sebanyak 4.964 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp3.657.701.438.070,00 dan USD167.660. Khusus di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK pada tahun 2020 me- lakukan pemeriksaan pada enam entitas BUMD, yaitu pada PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD Pasar Jaya, PT JIEP, PT. Jakarta Propertindo, PT. Transportasi Jakarta, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan jumlah la- poran hasil pemeriksaan (LHP) sebanyak tujuh LHP. Bahrullah menyampaikan, bahwa peran BP BUMD DKI Jakarta sebagai katalisator dan pendo- rong peningkatan budaya kerja sehingga timbul integritas yang tinggi dan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan peran BUMD. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar termasuk pe- ran BP BUMD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar mencapai level 85%. Menurut Bahrullah, BUMD di DKI Jakarta di- harapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, 49
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas hasil pemerik- saan seluruh BUMD di lingkungan AKN V masih menunjukkan di bawah 85%, yaitu sebanyak 3.349 rekomendasi atau 67,47% telah selesai ditindaklan- juti, dengan nilai tindak lanjut rekomendasi sebesar Rp1.077.458.362.937,00 dan USD167.660. Semen- tara perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi pada BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 626 rekomendasi atau 63,04% (dari 993 jumlah rekomendasi) telah selesai ditindaklanjuti, dengan nilai nilai tindak lanjut reko- mendasi sebesar Rp621.053.987.931,00. Hal terse- but menunjukkan masih perlunya peran BP BUMD secara lebih aktif untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi agar mencapai target yang diharapkan sebesar 85%. "Upaya membangun integritas adalah bagian penting membangun budaya kerja organisasi yang baik di lingkungan BUMD pemerintah Provinsi DKI. Selain Anggota V BPK, narasumber lain pada we- binar ini adalah Komisaris Utama PT Pembangunan n Suasana webinar. Jaya Ancol Tbk Rene Suhardono Canoneo. Rene memaparkan tentang motivasi budaya kerja dan pe- ningkatan kinerja BUMD. Webinar ini turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo, Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin, para Anggota Dewan Komisaris BUMD, para Direksi BUMD, para Manajer Senior BUMD serta para pejabat struktural di ling- kungan BUMD Provinsi DKI Jakarta. l Pemeriksaan BUMD DKI Tahun 2020 PEMERIKSAAN KINERJA 18 52 PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta PEMERIKSAAN KEPATUHAN 22 13 PT Food Station Tjipinang Jaya Nilai temuan: Rp4.024.380.000 Nilai rekomendasi: Rp4.024.396.937 40 19 PD Pasar Jaya Nilai temuan: Rp19.279.540.000 Nilai rekomendasi: Rp19.127.828.398 21 11 PT JIEP Nilai temuan: Rp1.687.770.000 Nilai rekomendasi: Rp809.086.242 4 2 PT. Jakarta Propertindo - Kegiatan Operasional Nilai temuan: Rp63.740.097 Nilai rekomendasi: Rp63.740.097 4 5 PT Jakarta Propertindo (Perseroda) - Penyertaan Modal Provinsi dan Pengelolaan Investasi Nilai temuan: Rp341.923.270.000 8 4 PT Transportasi Jakarta Nilai temuan: Rp415.922.800.000 Nilai rekomendasi: Rp415.922.806.462 Jumlah temuan Jumlah rekomendasi Sumber: AKN V 50
BPK MANFAATKAN BIG DATA DALAM PEMERIKSAAN Selain menggelar seminar, BPK melakukan penandatanganan MoU dengan IAI dan IAPI. n Ketua BPK didampingi Kepala Direktorat Pembinaan Pengembangan Hukum (kiri) dan Sekretaris Jenderal BPK (kanan). Badan Pemeriksa Keuangan menggelar seminar daring bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Pu- blik Indonesia (IAPI), di Jakarta, Selasa (16/3). Seminar ini mengusung tema "Big Data Analytics (BDA) in Audit". Dalam sambutannya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan BPK untuk bekerja tidak hanya menggunakan kombinasi data yang dipe- roleh melalui kewenangannya saja. Akan tetapi, juga memungkinkan BPK menggunakan data lain yang ter- sedia di ranah publik, seperti di media sosial, berita online, maupun portal-portal lainnya yang mengan- dung data. n Ketua BPK Agung Firman Sampurna Besarnya data ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep big data. Terbentuknya big data lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap data tersebut agar mampu memberikan ni- lai tambah bagi pekerjaan yang dilaksanakan. 51
Kemajuan teknologi informasi saat ini, kata Ketua BPK, telah memungkinkan institusi ter- masuk BPK untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka Big Data Analytic (BDA) guna me- lakukan analisis data yang lebih dari sekadar menerapkan teknik audit berbasis komputer. Oleh karena itu, melalui penerapan tek- nologi informasi dan pemanfaatan BDA, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis ke- uangan negara. randum of Understanding (MoU) antara Ketua BPK dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo dan Ketua Umum IAPI, Tarko- sunaryo. Kegiatan penandatanganan nota kese- pahaman antara BPK dengan IAI dan BPK dengan IAPI tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan rencana strategis BPK dan juga dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelak- sanaan tugas dan fungsi BPK, serta tugas dan fungsi IAI dan IAPI. "Pada akhirnya, para pemeriksa dituntut memiliki pemahaman yang memadai terkait pemanfaatan data dan bagaimana melakukan analisis terhadap big data," ungkapnya pada kegiatan yang dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK/Pimpinan Pe- meriksaan Keuangan Negara Achsanul Qosasi, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Daniel Lumban Tobing. Seminar daring yang dimoderatori Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti ini menghadirkan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK Laode Nusriadi, Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Isnaeni Achdiat, dan Anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI Steven Tang- gara sebagai narasumber. Selain seminar online, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan kegiatan penan- datanganan Nota Kesepahaman atau Memo- MoU tersebut menyepakati kerja sama tentang peningkatan profesi akuntan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mendorong tercapainya tujuan bernegara. MoU ini dimak- sudkan untuk meningkatkan peran profesi akuntan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta untuk meningkatkan aktivitas profesi-profesi akun- tan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rang ka meningkatkan kompetensi dan profe- sionalisme akuntan. Kegiatan penandatanganan MoU dan se- minar tersebut juga turut dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK serta jajaran Dewan Peng- urus IAI dan IAPI. Seminar online ini diikuti oleh para pemeriksa di lingkungan BPK dan anggota IAI serta IAPI di seluruh wilayah Indo- nesia. l n Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan IAI dan BPK dengan IAPI. 52
SUMBANGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DAERAH Untuk mendukung pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga. n OLEH HARRY CHRISTIAN MARPAUNG, S.H., C.L.A. PEMERIKSA PERTAMA PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tahun 2020 telah ber- lalu, namun Covid-19 masih terus mewabah di Indonesia. Hingga 22 Januari 2021, ter- catat pertambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 11.703 orang menjadi 951.651 orang dengan jumlah kasus aktif sebanyak 151.658 orang, jumlah pasien sembuh sebanyak 772.790 orang, dan jumlah pasien mening- gal dunia sebanyak 27.203 orang1. Dengan masih bertambahnya kasus positif Covid-19, maka penanganan pandemi Covid-19 masih berlanjut di tahun 2021. Untuk mendukung pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari masya- rakat atau pihak ketiga. Sumbangan yang diterima dapat berupa uang atau barang. Sumbangan tersebut dimaksudkan untuk membantu pe- merintah daerah, khususnya tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi Co- vid-19. Selama tahun 2020, masya- rakat dan pihak ketiga berpartisipasi mendukung penanganan pandemi Covid-19 dengan memberikan sum- bangan uang maupun barang, se- perti masker, hand sanitizer, cairan disinfektan, face shield, hazmat, alat pelindung diri (APD), atau barang medis habis pakai lainnya. Sumbangan penanganan pan- demi Covid-19 menjadi penerimaan daerah. Atas penerimaan sumbang- an tersebut, pemerintah daerah wajib mengelola sumbangan yang diterima secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dikarenakan KPK mengidentifikasi bahwa sum- bangan penanganan pandemi Co- vid-19 rawan untuk dikorupsi. Ke- rawanan terdapat pada pencatatan penerimaan sumbangan, penyalur- an sumbangan, dan penyeleweng- an sumbangan yang diterima2. Selain itu, sumbangan penanganan pandemi Covid-19 rawan ditung- gangi oleh kepentingan di luar penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan sumbangan yang diterima serta berkewajiban untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola sumbangan pe- nanganan pandemi Covid-19. Mekanisme Pengelolaan Sumbangan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Mente- ri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggu- naan Anggaran Pendapatan dan 1 diakses pada 22 Januari 2021 pukul 14.45 WIB 2 diakses pada 22 Januari 2021 pukul 14.50 WIB 53
Belanja Daerah. Permendagri tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mene- tapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Lebih lanjut, permendagri tersebut juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari sumbangan ma- syarakat atau pihak ketiga. Berdasarkan permendagri tersebut, pemerin- tah daerah dapat menerima sumbangan pena- nganan pandemi Covid-19 berupa uang atau ba- rang. Sumbangan tersebut dapat digunakan lang- sung oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara fungsional mena ngani pandemi Co- vid-19. Penggunaan langsung sumbangan dalam bentuk uang dilakukan tanpa terlebih dahulu di- setor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Sedangkan sumbangan dalam bentuk barang da- pat digunakan langsung oleh SKPD yang secara fungsional menangani pandemi Covid-19. Adapun tata cara pelaksanaan, penata- usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sumbangan dalam bentuk uang, antara lain: 1. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi per- bendaharaan atas sumbangan dari ma syarakat atau pihak ketiga, kepala daerah menetapkan bendahara sumbangan pena nganan pandemi Covid-19 atas usul kepala SKPD melalui Peja- bat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); pandemi Covid-19 yang bersumber dari masya rakat atau pihak ketiga, maka sisa dana dimaksud disetor ke RKUD provinsi/kabupa- ten/kota; 6. Tata cara pencatatan dan pengesahan penda- patan dan belanja sumbangan berupa uang, sebagai berikut: a. Bendahara sumbangan penanganan pan- demi Covid-19 mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya: buku pem- bantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu rincian objek belanja; b. Berdasarkan buku kas umum dan buku pem- bantu, bendahara sumbangan penanganan pandemi Covid-19 mencatat dan menyam- paikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala SKPD dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang leng- kap dan sah, paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; c. Kepala SKPD berdasarkan laporan realisa- si pendapatan dan belanja dari bendahara sumbangan penanganan pandemi Co- vid-19, menyampaikan laporan realisa si pendapatan dan belanja kepada BUD setiap semester paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah semester yang ber- sangkutan berakhir; 2. Bendahara sumbangan penanganan pandemi Covid-19 melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Bendahara sumbangan penanganan pandemi Covid-19 dimaksud berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan dengan keputusan ke- pala daerah; 3. Kepala SKPD yang secara fungsional mena- ngani pandemi Covid-19 membuka rekening sumbangan penanganan pandemi Covid-19 melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- dangan; 4. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga, bunga/jasa giro tersebut dipindah- bukukan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan; 5. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana penanganan d. Penyampaian laporan realisasi pendapat an dan belanja, dilampiri: 1) Rekapitulasi pendapatan dan belanja atas penggunaan sumbangan pena nganan pandemi Covid-19; dan 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mut- lak (SPTJM) sumbangan penangan an pandemi Covid-19 oleh Pengguna Ang- garan (PA); e. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan kepala SKPD kepada BUD, kepala SKPD me nyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sumbangan penanganan pandemi Covid-19 kepada PPKD; f. Berdasarkan SP3B sumbangan penangan- an pandemi Covid-19, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sumbangan penanganan pandemi Covid-19; dan g. PPK SKPD melakukan pembukuan atas pen- dapatan dan belanja sumbangan penangan- an pandemi Covid-19 berdasarkan SP2B; 54
7. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawab an pendapatan dan belanja, sebagai berikut: a. Kepala SKPD bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja sumbangan penanganan pande- mi Covid-19 yang diterima langsung oleh SKPD; Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD (PPK SKPD) berdasarkan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan me- lakukan pencatatan sumbangan berupa pendapatan-LO pada Laporan Opera- sional dan aset tetap pada Neraca saat sumbangan berupa aset tetap diterima oleh SKPD; b. Pendapatan dan belanja sumbangan penanganan pandemi Covid-19 yang di- bukukan berdasarkan SP2B, disajikan pada masing-masing pos dalam laporan keuang- an SKPD dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); c. Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan d. Dalam rangka penyusunan laporan keuang- an, penerimaan sumbangan untuk pena- nganan pandemi Covid-19 dalam bentuk uang diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional menangani pandemi Covid-19 pada provin- si/kabupaten/kota; Sedangkan tata cara pelaksanaan dan penata- usahaan serta pelaporan dan pertanggung- jawaban sumbangan dalam bentuk barang, antara lain: 1. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang yang bersumber dari masya- rakat atau pihak ketiga dapat berupa: a. Aset tetap; dan b. Aset lancar berupa persediaan; 2. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar pencatatan penerimaan barang; 3. Mekanisme pencatatan dan pengesahan ter- hadap penerimaan sumbangan dalam bentuk barang, sebagai berikut: a. Aset tetap; 1) Berdasarkan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan, pengurus barang pengguna/barang pembantu pada peng- guna barang/kuasa pengguna barang mencatat aset tetap yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan; 2) Berdasarkan hasil pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu, 3) Pengukuran aset tetap sebesar nilai ba- rang yang diserahkan berdasarkan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan dan jika data tersebut tidak dapat diper- oleh maka dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diper- oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Dalam rangka pengesahan pendapat- an-LO atas aset tetap, kepala SKPD me- nerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang (SP2SB); 5) Kepala SKPD menyampaikan SP2SB ke- pada BUD dengan melampirkan BAST atau dokumen yang dipersamakan; 6) Berdasarkan SP2SB yang disampaikan oleh Pengurus Barang, BUD melakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifika- si, BUD melakukan pengesahan de- ngan menerbitkan Surat Pengesahan Sumbang an Barang (SPSB); dan 7) Berdasarkan hasil pencatatan sumbangan yang dilakukan oleh PPK SKPD sebagai- mana dimaksud pada poin kedua, PPK SKPD menyusun laporan keuangan dan diungkapkan secara memadai pada CaLK sesuai dengan ketentuan peraturan pe- rundang-undangan; b. Aset lancar; 1) Berdasarkan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan, pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu pada pengguna barang/kuasa pengguna barang mencatat aset lancar berupa per- sediaan yang diterima sesuai dengan ke- tentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu melakukan pencatatan pengeluaran aset lancar berupa perse- diaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode pelaporan; 3) Berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) yang dilakukan oleh pengurus 55
barang pengguna/pengurus barang pembantu, PPK SKPD melaporkan aset lancar berupa persediaan dan melakukan pencatatan sumbangan berupa barang pakai habis pada laporan operasional dan neraca; 4) Dalam rangka pengesahan pendapat an- LO atas aset lancar berupa persediaan pada akhir periode pelaporan, kepala SKPD menerbitkan SP2SB; 5) Kepala SKPD menyampaikan SP2SB ke- pada BUD dengan melampirkan rekapi- tulasi aset lancar berupa persediaan; 6) Berdasarkan SP2SB yang disampaikan oleh PA, BUD melakukan verifikasi. Ber- dasarkan hasil verifikasi, BUD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SPSB; dan 7) Berdasarkan hasil pencatatan sumbangan yang dilakukan oleh PPK SKPD sebagai- mana dimaksud pada poin ketiga, PPK SKPD menyusun laporan keuangan dan diungkapkan secara memadai pada CaLK sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan. but baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan meng- gunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Lebih lanjut, Pasal 12 B Ayat (1) Un- dang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penye­ lenggaran negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berdasarkan definisi dan ketentuan tersebut, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemberian sumbangan hanya ditujukan kepada pemerintah daerah/institusi pemerintah atau bukan kepada individu pegawai negeri si- pil/penyelenggara negara. Hal tersebut sejalan dengan surat yang dikeluarkan oleh KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tertanggal 14 April 2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hi- bah dari Masyarakat. Surat tersebut menjelaskan bahwa sumbangan bantuan bencana alam dalam pelbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada ke- menterian/lembaga/pemerintah daerah maupun institusi pemerintah bukan termasuk gratifikasi. Oleh karena itu, sumbangan tersebut tetap dapat diterima dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK. Selain memastikan tujuan penerima sumbang- Sumbangan Penanganan Covid-19 Bukan Termasuk Gratifikasi Penerimaan sumbangan penanganan pan- demi Covid-19 menimbulkan keraguan bagi pe- nerima bantuan (pemerintah daerah). Keraguan tersebut yaitu apakah sumbangan yang diterima termasuk gratifikasi atau bukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat/pihak ketiga kurang ter- informasi terkait rekening penampung sumbang- an berupa uang atau SKPD yang bertanggung jawab sebagai koordinator penerima sumbangan berupa barang. Masyarakat/pihak ketiga terka- dang memberikan sumbangan secara langsung kepada petugas kesehatan yang bertugas pada posko penanganan pandemi Covid-19. Untuk menjawab keraguan tersebut, pemerintah daerah perlu memahami definisi gratifikasi dan keten- tuan terkait gratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten- tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pem- berian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma­cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi terse- an, pemerintah daerah juga harus memperha- tikan kriteria sumbangan yang akan diterima. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 menjelaskan kriteria sumbangan tersebut, yakni sumbangan yang diterima tidak dimaksudkan untuk diba- yarkan kembali kepada pemberi sumbangan. Selain itu, sumbangan yang diterima tidak boleh disertai dengan ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas ke- amanan negara/daerah. Dengan kata lain, sum- bangan yang diterima murni diperuntukan bagi penanganan pandemi Covid-19. l Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000. 56
1 2 1 Rakerwas Itwasum Polri dihadiri oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna, 24 Februari 2021. 2 Pertemuan BPK dan Kementerian Luar Negeri bahas kiprah BPK di organisasi internasional, 3 Maret 2021. 3 Courtesy call Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dengan KemenPanRB, 4 Maret 2021. 3 4-5 Entry meeting pemeriksaan atas LK Polda Jatim dihadiri Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Hendra Susanto, 18 Februari 2021. 6-7 Penyerahan LHP Kemenkominfo oleh Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Ach sanul Qosasi, 4 Maret 2021. 8 Penyerahan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT Kementerian Dalam Negeri oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bah rullah Akbar, 4 Maret 2021. 4 9 Forum Sinergi BPK dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuang an Negara oleh Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Achsanul Qosasi, 10 Maret 2021. 5 10-13 Vaksinasi Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota V BPK Bah rullah Akbar pada 5 Maret 2021, Anggota II BPK Pius Lustrilanang pada 3 Maret 2021, Anggota III BPK Ach sanul Qosasi serta Anggota IV BPK Isma Yatun pada 2 Maret 2021. 57
12 10
13 11
14 58
Kuis Pada majalah Warta Pemeriksa edisi Februari 2021, disebutkan bahwa BPK raih penghargaan infografis terbaik dari INTOSAI WGEA. Apakah judul infografis tersebut? Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi. Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat. 59
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semakin mudah mengakses informasi melalui... BPK RI Official @bpkriofficial @bpkri 08111907010 BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.