2 LAPORAN KONTEKSTUAL LAPORAN EITI INDONESIA 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN EITI INDONESIA 2015 LAPORAN KONTEKSTUAL BUKU DUA KAP HELIANTONO & REKAN
iv Daftar Isi 22 Tata Kelola Industri Ekstraktif 106 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pendahuluan18 76 Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia 63 Perizinan dan Kontrak 92 Badan Usaha Milik Negara 112 Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif
1 DAFTAR ISI 2.5 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif 2.5.1 Pendelegasian Perizinan 52 52 DAFTAR TABEL 4 Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2.5.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi Clean and Clear 2.6 Tantangan dan Isu Terkini Terkait 53 55 DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN RINGKASAN EKSEKUTIF 6 7 8 13 Tata Kelola di Industri Ekstraktif 2.6.1 Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia 2.6.2 Peraturan Skema Gross Split 2.6.3 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba 55 56 57 1 PENDAHULUAN 1.1 Definisi Industri Ekstraktif 1.2 Apa itu Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 1.3 Manfaat bagi Indonesia Menjadi Negara Compliant EITI 1.4 EITI di Indonesia 18 19 19 19 20 2.6.4 Perdebatan dan 2.6.5 Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Implementasi Peraturan Divestasi Saham 2.6.6 Pengalihan Kontrak ke IUP 2.6.7 Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBP Minerba 58 59 61 61 2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF 2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir 2.1.1 Sektor Migas 2.1.2 Sektor Minerba 2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) 2.2.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) 2.3 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba 2.3.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas 22 23 23 23 24 25 30 36 36 3 PERIZINAN DAN KONTRAK 3.1 Sektor Pertambangan Migas 3.1.1Jenis Kontrak yang Berlaku 3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK) 3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja 3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2015 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan 3.1.6 Pengalihan Participating Interest (PI) 3.2 Sektor Pertambangan Minerba 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba 63 63 63 64 65 67 67 67 70 70 2.3.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba 39 3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan 71 2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif 2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2.4.2 Kementerian Keuangan 2.4.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.4.4 Pemerintah Daerah 2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif 41 41 43 44 44 46 3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2015 3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan 3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 3.3 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif 3.3.1 Masa Transisi Blok Migas 72 72 72 74 74 74 74
2 Daftar Isi 4 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA 4.1 Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global 4.2 Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia 4.3 Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia 4.3.1 Sektor Migas 4.3.2 Sektor Pertambangan Batubara 4.3.3 Sektor Pertambangan Mineral 4.4 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia 4.5 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba 4.6 Produksi dan Lifting Sektor Migas dan Produksi Sektor Minerba 4.6.1 Sektor Minyak Bumi 4.6.2 Sektor Gas Bumi 4.6.3 Sektor Batubara 4.6.4 Produksi Mineral Utama 4.7 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.7.1 Sektor Pertambangan Nasional 4.7.2 Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.7.3 Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.7.4 Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.8 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 4.10 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 5.2 PT Pertamina (Persero) 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 Rencana Holding BUMN Migas dan Tambang 76 77 77 79 79 80 80 80 81 81 81 82 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 92 93 93 93 95 99 101 103 104 6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan 6.2 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) 6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang 6.4 Pertambangan Rakyat 6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 7 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 7.1.1 Proses Perencanaan 7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional 7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ektraktif 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah 7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif 7.2.2 Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH 7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah 7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 7.4.1 Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH 7.4.2 Piutang Negara atas PNBP 7.4.3 Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) 106 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 115 116 117 119 120 120 121 121 121 122 122
3 8 REKOMENDASI 124 DAFTAR PUSTAKA 126 DAFTAR KATA 129 LAMPIRAN 131 LAMPIRAN 1: Ketentuan - Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif 131 LAMPIRAN 2: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2015 134
4 Daftar Tabel DAFTAR TAbEL Tabel 1 Laporan EITI Indonesia yang Telah Dipublikasikan Tabel 2 Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33 Tabel 3 Generasi PSC Tabel 4 Mekanisme Gross Split Tabel 5 Maksimum Kepemilikan Asing berdasarkan Jenis Izin Tabel 6 Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba Tabel 7 Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah Tabel 8 Daftar Regulasi DMO Minerba Tabel 9 Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba Tabel 10 Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Pascatambang Tabel 11 Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM Tabel 12 Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas Tabel 13 Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC Tabel 14 Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba Tabel 15 Tarif iuran tetap Tabel 16 Royalti Mineral untuk KK dan IUP Tabel 17 Royalti Batubara untuk PKP2B dan IUP Tabel 18 Peraturan Terkait Beneficial Ownership Tabel 19 Fungsi Hutan yang Dapat Digunakan untuk Aktivitas Pertambangan Tabel 20 Peraturan yang Terkait dengan TSP/CSR Tabel 21 Isu Strategis dalam Renegoisasi Kontrak Industri Minerba Tabel 22 Jaminan Peserta Tender Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 21 24 28 30 32 32 33 34 34 35 35 36 37 39 40 40 40 47 50 51 61 66 Tabel 23 Wilayah Kerja Migas yang Ditawarkan pada Tahun 2015 Tabel 24 Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2015 Tabel 25 Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Tabel 26 Bentuk Badan Hukum yang Dapat Mengikuti Lelang Berdasarkan Luas WIUP Tabel 27 Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024 Tabel 28 Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral di Indonesia Tabel 29 Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2011-2015 Tabel 30 Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan Tabel 31 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI Tabel 32 BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif Tabel 33 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk Tabel 34 Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Tabel 35 Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) Tabel 36 Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif Tabel 37 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk Tabel 38 Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tabel 39 Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 40 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 41 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif 67 68 71 73 74 80 85 89 94 95 95 96 97 97 98 99 99 99 100
5 Tabel 42 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 101 Tabel 43 Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 101 Tabel 44 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 101 Tabel 45 Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif 102 Tabel 46 Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 102 Tabel 47 Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk 103 Tabel 48 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk 103 Tabel 49 Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif 103 Tabel 50 Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk 104 Tabel 51 Jenis-Jenis Program TSP 107 Tabel 52 TSP perusahaan minerba dan migas yang melapor 107 Tabel 53 Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015 110 Tabel 54 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus 118 Tabel 55 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum 118 Tabel 56 Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar 119 Tabel 57 Tabel Tarif PDRD 120 Tabel 58 Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2015 121
6 Daftar Grafik DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Bauran Energi Primer Grafik 2 Realisasi Investasi Sektor Hulu Migas Grafik 3 Harga Minyak Bumi Dunia tahun 2007-2017 Grafik 4 Harga Gas Menurut Penyaluran tahun 2012-2016 Grafik 5 Harga Batubara International 2006-2016 Grafik 6 Indeks Harga Metal dan Metal Berharga tahun 2007-2017 Grafik 7 Kontribusi PDB Pertambangan Terhadap Total PDB (pada Harga Berlaku) Nasional Grafik 8 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif Grafik 9 Produksi Minyak Bumi 2011-2015 Grafik 10 Lifting Minyak Bumi 2011-2015 Grafik 11 Produksi dan Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama Grafik 12 Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama Grafik 13 Produksi Gas Bumi 2011-2015 Grafik 14 Lifting Gas Bumi 2011-2015 Grafik 15 Produksi dan Lifting Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama Grafik 16 Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama Grafik 17 Produksi Batubara Tahun 2011-2015 Grafik 18 Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2015 Grafik 19 Nilai Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Miliar USD Grafik 20 Volume Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Juta Ton Grafik 21 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional Grafik 22 Nilai Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015 Grafik 23 Kuantitas Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015 Grafik 24 Nilai Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015 Grafik 25 Kuantitas Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015 Grafik 26 Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2015 Grafik 27 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Grafik 28 DBH SDA 2015 (Dalam Miliar Rupiah) Grafik 29 Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Grafik 30 Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Grafik 31 Indeks Gini 2015 Grafik 32 Persentase Penduduk Miskin per 2015 Grafik 33 Statistik Dana ASR Grafik 34 Realisasi DBH Migas dan Minerba 2013-2015 49 55 78 78 78 78 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 90 91 91 91 91 91 108 119
7 DAFTAR GAmbAR Gambar 1 Standar EITI Internasional 20 Gambar 2 Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia 21 Gambar 3 Kegiatan Hulu dan Hilir Migas 23 Gambar 4 Mata Rantai Usaha Pertambangan Minerba 24 Gambar 5 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas (Hulu ke Hilir) 27 Gambar 6 Perbedaan PSC dengan Skema Gross Split 29 Gambar 7 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba 31 Gambar 8 Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil 38 Gambar 9 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak 45 dan Gas Bumi Gambar 10 Tugas dan Tanggungjawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba 45 Gambar 11 Roadmap Transparansi Beneficial Ownership 48 Gambar 12 Tampilan One Map Indonesia 49 Gambar 13 Kriteria CNC IUP 54 Gambar 14 Perkembangan Penataan IUP Nasional 55 Gambar 15 Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (Permen ESDM No. 5/2017 dan No. 6/2017) 59 Gambar 16 Urutan Penawaran Saham Perusahaan Tambang Asing 59 Gambar 17 Mekanisme Perhitungan Royalti Contoh Batubara 61 Gambar 18 Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 64 Gambar 19 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 66 Gambar 20 Jenis Wilayah Pertambangan 71 Gambar 21 Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 72 Gambar 22 Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba 73 Gambar 23 Sebaran Cadangan Migas Indonesia 1 Januari 2015 79 Gambar 24 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia 79 Gambar 25 Hubungan Antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah 93 Gambar 26 Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN 94 Gambar 27 Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM 96 Gambar 28 Karakter Masyarakat Penambang Ilegal 111 Gambar 29 Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP 113 Gambar 30 Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Penganggaran 113 Gambar 31 Siklus APBN 114 Gambar 32 Prinsip DBH 116 Gambar 33 Mekanisme Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA (PP 55/2005) 116 Gambar 34 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas 117
8 Daftar Singkatan DAFTAR SINGKATAN AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN-P Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ASM Artisanal and Small-Scale Mining ASR Abandonment and Site Restoration BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBM Bahan Bakar Minyak BEI Bursa Efek Indonesia BI Bank Indonesia Binwas Pembinaan dan Pengawasan BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal BL Bina Lingkungan BLUD Badan Layanan Umum Daerah BO Beneficial Owner BP MIGAS Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPS Badan Pusat Statistik BPT Branch Profit Tax BUMD Badan Usaha Milik Daerah (Local State-Owned Enterprise) BUMN Badan Usaha Milik Negara (State- Owned Enterprise) BUMN-K Badan Usaha Milik Negara-Khusus BUT Badan Usaha Tetap C&D Corporate and Dividend CAD Canadian Dollar CAGR Compound Annual Growth Rate CNC Clean and Clear Cq. CR CSR CV DBH DHPB DIPA Distamben Ditjen DJA DJP DJPK DMO DPD EBTKE EITI EP ESDM ETBS FTP GPFG H2S ICP IMF Inpres IP IP/PPI IPO IPP IPPKH IPR IUP Casu Quo (dalam hal ini, lebih spesifik lagi) Cost Recovery Corporate Social Responsibility Commanditaire Venootschap (Persekutuan Komanditer) Dana Bagi Hasil Dana Hasil Produksi Batubara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Domestic Market Obligation Dewan Perwakilan Daerah Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Extractive Industries Transparency Initiative Eksplorasi dan Produksi Energi Sumber Daya Mineral Equity To Be Split First Trance Petroleum Government Pension Fund Global Hydrogen Sulfide Indonesian Crude Price International Monetary Fund Instruksi Presiden Izin Prinsip Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest Initial Public Offering Izin Pinjam Pakai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Pertambangan Rakyat Izin Usaha Pertambangan
9 IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus Menhut Menteri Kehutanan JOB Joint Operation Body Migas Minyak dan Gas Bumi K/L Kementerian/Lembaga Minerba Mineral dan Batubara KA Kerangka Acuan MK Mahkamah Konstitusi Kab. Kabupaten MMBO Million Barrels of Oil KAP Kantor Akuntan Publik MMBOE Million Barrels of Oil Equivalents Kemenkeu Kementerian Keuangan MMBTU Million British Thermal Units KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral MMSCFD MMSTB Million Standard Cubic Feet Per Day Million Stock Tank Barrels Kg Kilogram MSCF Thousand Standard Cubic Feet KI Kredit Investasi MSG Multi-Stakeholder Group KIP KK Komite Informasi Pusat Kontrak Karya MTEF Medium-Term Expenditure Framework KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama NJOP Nilai Jual Objek Pajak KKS Kontrak Kerja Sama NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak KMK Keputusan Menteri Keuangan OP Operasi Produksi Korsup KP Koordinasi dan Supervisi Kuasa Pertambangan OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries KPJM Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah P3B Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda KPK Komisi Pemberantasan Korupsi PBB Pajak Bumi dan Bangunan KSO Kerja Sama Operasi PBB Performance Based Budgeting LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PBI PBK Peraturan Bank Indonesia Penganggaran Berbasis Kinerja LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat PDB PDRB Produk Domestik Bruto Produk Domestik Regional Bruto LNG Liquid Natural Gas PDRD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah LO Liaison Officer PEL Penyajian Evaluasi Lingkungan LRA Laporan Realisasi Anggaran Pemda Pemerintah Daerah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Pemkab Pemerintah Kabupaten MA Mahkamah Agung Pemkot Pemerintah Kota MBLB Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemprov Pemerintah Provinsi MBOEPD Thousand Barrels of Oil Equivalents Per Day PEP Politically Exposed Person MBOPD Thousand Barrels of Oil Per Day Permen Peraturan Menteri MDM Migas Data Management Permendag Peraturan Menteri Perdagangan Mendagri Menteri Dalam Negeri Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan
10 Perppu Perpres Perusda PETI PHK PHT PI PIL PKBL PKP2B PLTU PMA PMK PN PNBP PN TABA POD POJK POR PP PPATK PPID PPh PPN PPN PSC PSDH PSO PTFI PTK Daftar Singkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Presiden Perusahaan Daerah Pertambangan Tanpa Izin Pemutusan Hubungan Kerja Penjualan Hasil Tambang Participating Interest Penyajian Informasi Lingkungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap Penanaman Modal Asing Peraturan Menteri Keuangan Pengadilan Negeri Penerimaan Negara Bukan Pajak Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam Plan of Development Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pay Out Ratio Peraturan Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Perencanaan Pembangunan Nasional Production Sharing Contract Provisi Sumber Daya Hutan Public Service Obligation PT Freeport Indonesia Pedoman Tata Kerja PTSP Raperda Renja Renstra RKA RKAB RKP RPJM RPJMN RPJPN RRR RUU RUPS SAP SBI SDA SDM SE SIB SIMPONI SITC SK SKK Migas SPOP SSP SUN TAC TKDN Tekmira TSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rancangan Peraturan Daerah Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Rencana Kerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Reserve Replacement Ratio Rancangan Undang-Undang Rapat Umum Pemegang Saham Standar Akuntansi Pemerintahan Sertifikat Bank Indonesia Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Surat Edaran Surat Instruksi Bersama Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online Standard International Trade Classification Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Surat Pemberitahuan Objek Pajak Surat Setoran Pajak Surat Utang Negara Technical Assistance Contract Tingkat Komponen Dalam Negeri Teknologi Mineral dan Batubara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
11 UNDP United Nations Development Programme USD, US$ United States Dollar UU Undang-Undang WAP Weighted Average Price WIUP Wilayah Izin Usaha Pertambangan WIUPK Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus WK Wilayah Kerja WP Wilayah Pertambangan WPN Wilayah Pencadangan Negara WPR Wilayah Pertambangan Rakyat WUP Wilayah Usaha Pertambangan WUPK Wilayah Usaha Pertambangan Khusus YP2IP Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik
12 Ringkasan Eksekutif DALAm HAL PEmENuHAN STANDAR EITI 2016, TAHuN INI SETIDAKNyA TERDAPAT DuA HAL TERObOSAN SIGNIFIKAN mENGENAI TRANSPARANSI INDuSTRI EKSTRAKTIF DARI PEmERINTAH INDONESIA.
13 RINGKASAN EKSEKuTIF Topik-topik pembahasan dalam Laporan kontekstual ini ditulis berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan-masukan dari Tim Pelaksana. Pembahasan tersebut mencakup tata kelola, perizinan dan kontrak, manajemen penerimaan, kontribusi industri ekstraktif, peran serta BUMN, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif. Dalam hal pemenuhan standar EITI 2016, tahun terdapat dua hal terobosan signifikan mengenai transparansi industri ekstraktif dari Pemerintah Indonesia. Pertama, informasi kadaster untuk sektor migas dan minerba yang dapat diakses di Kedua, penyusunan rencana Peraturan Presiden yang mengenai Beneficial Ownership dipimpin oleh PPATK bersama kementerian terkait lainnya. ini setidaknya tersedianya Laporan kontekstual 2015 ini dipaparkan ke dalam 8 (delapan) bab laporan yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat luas untuk dapat memahami industri ekstraktif di Indonesia. Bab pertama dalam laporan ini membahas mengenai pengertian industri ekstraktif yaitu merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, industri ekstraktif menjadi salah satu industri utama di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan industri ekstraktif ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya Indonesia dalam mengelola industri ekstraktif dengan baik adalah dengan mengimplementasikan standar EITI Internasional. EITI adalah standar global yang mencakup ketentuan- ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan mempublikasikan umum pembayarannya kepada pemerintah, dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan untuk tersebut. Pengimplementasian standar EITI Internasional di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat luas. Dasar hukum dari implementasi EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dengan terkait mengumpulkan data penerimaan industri ekstraktif, baik dari pemerintah maupun perusahaan, merekonsiliasi dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Bab kedua laporan kontekstual membahas mengenai tata kelola industri ekstraktif meliputi ketentuan hukum industri ekstraktif, kebijakan perpajakan, fungsi instansi pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif, sistem lisensi melalui perizinan dan kontrak, dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif dan isu-isu terkini pada saat penulisan laporan ini berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015. Bagian ini berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana sistem pengaturan dan pengelolaan industri ekstraktif secara umum saat ini di Indonesia. tugas dan Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai yang oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat", yang pada perkembangannya telah diterapkan dalam UU yang telah mengalami beberapa ini pergantian. Secara garis besar, saat UU yang berlaku dalam industri ekstraktif adalah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam bab ini memuat daftar peraturan-peraturan beserta piramida hukum dan kebijakan fiskal yang berlaku di industri ekstraktif.
14 Ringkasan Eksekutif Pembahasan tata kelola ini termasuk membahas peraturan lainnya yang terkait dalam industri ekstraktif seperti UU Kehutanan, kebijakan energi nasional, keterbukaan kontrak dan transparansi pengungkapan Beneficial Ownership (BO). Bab ini juga membahas usaha pemerintah yang sedang berjalan dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Pemerintah sudah menerapkan Program Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan izin termasuk izin di sektor industri ekstraktif. Untuk sektor industri minerba, pelaksanaan rekonsiliasi IUP Nasional sejak 2011 dan pembentukan Korsup Minerba KPK sejak 2014 adalah sebagian langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengakselerasi implementasi penuh amanat UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola pertambangan minerba di Indonesia. Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ektraktif juga didiskusikan dalam bab ini, yaitu mengenai berkurangnya kegiatan eksplorasi baik migas maupun minerba, permasalahan peraturan skema gross split, status terkini revisi UU Migas dan Minerba, perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah mineral, dan implementasi peraturan divestasi saham, pengalihan kontrak ke rezim perizinan, dan terakhir mengenai akurasi pelaporan dan pembayaran PNBP minerba. Topik-topik ini ditulis berdasarkan berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015. Bab ketiga laporan kontekstual membahas proses perizinan dan kontrak pertambangan migas dan minerba di Indonesia termasuk tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2015. Dalam pertambangan migas Indonesia dikenal tiga jenis kontrak, yaitu: (1) Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract-PSC); (2) Perjanjian Kerjasama Operasi (Joint Operation Body-JOB); dan (3) Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Proses penetapan serta prosedur lelang Wilayah Kerja (WK) pertambangan migas dijelaskan pada bagian ini beserta informasi penawaran WK pada tahun 2015 serta pembahasan tentang topik kewajiban penawaran pertama 10% Participating Interest (PI) WK Migas ke BUMD atau Perusda. Isu terkini yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) seputar perizinan dan kontrak pertambangan migas adalah terkait masa transisi blok migas, yaitu antisipasi terhadap perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama yang akan habis sampai dengan tahun 2024 dan belum diperpanjang yang dapat menghambat pencapaian target produksi migas nasional. Pembahasan berikutnya pada bagian ketiga ini adalah tentang perizinan pada sektor pertambangan minerba. Berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme konsensi adalah pemberian izin melalui (IUP) dengan kewenangan pemberian izin diberikan kepada Menteri ESDM dan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi). Namun untuk bentuk kontrak/perjanjian (KK atau PKP2B) yang Izin Usaha Pertambangan telah diterbitkan sebelum ditetapkan UU No. 4/2009 tetap berlaku sampai dengan kontrak/perjanjian tersebut berakhir. Salah satu amanat UU Minerba tahun 2009 adalah Pemerintah wajib menetapkan alokasi untuk Wilayah Pertambangan (WP) yang menjadi dasar penetapan WUP/WPR/WPN, yang selanjutnya dari penetapan WUP/WPR/WPN menjadi dasar pemberian izin (WIUP/ IPR/WIUPK) dengan mekanisme lelang WIUP, dimana untuk proses penetapan sampai dengan lelang WIUP juga dijelaskan pada bagian ini. Tidak ada lelang IUP pada tahun 2015 dikarenakan pemerintah masih dalam proses pembenahan IUP nasional sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009. Ditjen Minerba menerbitkan SE Ditjen Minerba No. 08.E/30/DJB/2012 mengenai moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku sampai saat ini. Bab keempat laporan kontekstual membahas mengenai tinjauan umum mengenai industri ekstraktif dan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia. Pembahasan tersebut antara lain mengenai peringkat cadangan dan produksi industri ekstraktif Indonesia di tingkat global, data produksi beserta nilainya, daerah konsentrasi produksi, proyek pengembangan pada sektor hulu migas, gambaran kegiatan eksplorasi pertambangan minerba, dibahas industri ekstraktif juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia, penerimaan negara, total ekspor dan lapangan kerja. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2015 adalah sebesar 8% dari total PDB nasional. Walaupun kontribusi di tingkat nasional di bawah 10%, sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat besar di beberapa provinsi misalnya di Kalimantan Timur, pertambangan menyumbang sebesar 45% dari total PDRB, pertambangan di Provinsi Papua menyumbang sebesar 32% dari total PDRB dan 30% PDRB Riau berasal dari pertambangan. Kontribusi industri ekstraktif signifikan bagi penerimaan negara dan ekspor. Industri ekstraktif menyumbang sebesar 15% dari total penerimaan negara. Pada kurun waktu 2012-2014 kontribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif cukup tinggi yaitu sekitar 30%an dari total penerimaan negara. Namun dikarenakan harga minyak yang turun, yaitu dari sekitar US$100/barel menjadi hanya US$50/barel, penerimaan negara industri ini menurun drastis sekitar 50% di tahun 2015 (2012: 30%; 2015:15%). Terdapat penurunan kontribusi nilai ekspor pertambangan sekitar 4%, yaitu dari sebesar 28% pada tahun 2014 menjadi 24% pada tahun 2015 dari nilai ekspor nasional. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor gas bumi dimana pemerintah mengutamakan pemakaian gas bumi untuk konsumsi nasional. Penurunan harga minyak tidak terlalu mempengaruhi nilai ekspor nasional karena produksi minyak sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015.
15 Bab kelima laporan ini membahas mengenai 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah. Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan tiga BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam serta PT Timah telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Berkaitan dengan hubungan keuangan BUMN dan pemerintah pusat, pada tahun 2015 Pemerintah meningkatkan jumlah modal yang disetor kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp 3,5 triliun. Tambahan modal dari Pemerintah tersebut digunakan untuk membangun Pabrik Feronikel Haltim. Pada tahun 2015, tiga BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 6,86 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena kondisi keuangan yang merugi. Perusahaan yang begerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai peraturan. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk perusahaan Migas, dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Pasca Tambang untuk perusahaan Minerba. Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung pada rekening sejumlah bank pemerintah adalah sejumlah US$775 juta (dengan tingkat peningkatan rata-rata sebesar 35% sejak tahun 2011). Berdasarkan audit BPK pada Semester I 2017, diketahui bahwa SKK Migas belum mencatat piutang ASR dari 8 Kontraktor KKS yang dengan total Rp72,3 miliar. SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan ASR dan telah dilunasi sebesar Rp48,3 miliar. SKK Migas memiliki kewenangan atas pengelolaan dana ASR tersebut, seperti kewenangan atas penagihan serta persetujuan atas pencairan dan penggunaan dana tersebut. Sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pasca tambang yang dibayarkan oleh perusahaan Minerba. Untuk meningkatkan transparansi, pengisian data jaminan reklamasi dan pasca tambang dimasukkan dalam formulir pelaporan pada tahun 2015, dimana jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI tahun 2015. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 19/2003, pendirian BUMN tidak hanya dimaksudkan untuk mencari keuntungan tetapi juga menyelenggarakan kemanfaatan umum dan turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu, seperti halnya BUMN yang bergerak di industri lainnya, keempat BUMN di industri ekstraktif tersebut juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2015, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp 47.555 miliar. Pemerintah berencana membentuk induk usaha (holding) BUMN untuk efisiensi dan sinergi serta meningkatkan industri ekstraktif, aset BUMN. Terkait dengan Pemerintah akan membentuk holding BUMN migas dan pertambangan. Holding BUMN migas merupakan gabungan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara. Sementara itu, holding BUMN pertambangan akan terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Bab keenam laporan kontekstual membahas mengenai tanggung tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) bagi perusahan industri ekstraktif di Indonesia. Selanjutnya, disinggung juga mengenai pertambangan rakyat serta pertambangan ilegal/pertambangan tanpa izin (PETI). jawab lingkungan hidup dan Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarannya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam bagian ini dibahas juga mengenai perizinanan pertambangan rakyat. Definisi Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi. UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai Pertambangan Rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Bab ini juga membahas dengan singkat mengenai pertambangan tanpa izin. Bab ketujuh laporan kontekstual membahas mengenai manajemen penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah. Seluruh PNBP dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa in-kind. Penerimaan in-
16 Ringkasan Eksekutif kind tersebut adalah lifting minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk in-kind, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM. Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Untuk dana bagi hasil minyak bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 15% sedangkan untuk dana bagi hasil gas bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 30%. Dari skema bagi hasil migas tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi khusus (earmarked) tambahan sebesar 0.5% untuk pendidikan dasar. Selain itu terdapat pula skema pembagian DBH bagi hasil daerah otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang mendapatkan tambahan sebesar 55% untuk pendapatan minyak bumi dan tambahan sebesar 40% untuk pendapatan gas bumi. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disyaratkan untuk mengalokasikan
17 penerimaan tersebut untuk biaya pendidikan sekurang- kurangnya sebesar 30% dan untuk kesehatan dan perbaikan gizi sekurang-kurangnya 15%, sedangkan Provinsi Aceh disyaratkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk pendidikan. Untuk pertambangan umum Pemerintah Daerah mendapatkan sebesar 20%. Realisasi dan anggaran alokasi DBH dapat dilihat di lampiran LKPP atau laman Ditjen Perimbangan Keuangan. Pada bab ini disediakan 10 besar daerah penghasil penerima DBH migas dan minerba. memutuskan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipungut PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah karena bukan merupakan kendaraan bermotor. Bab kedelapan merupakan bab rekomendasi. Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Pada laporan ini terdapat dua rekomendasi yaitu: Pembayaran dari perusahaan industri eksktraktif kepada pemerintah daerah juga dibahas dalam bab ini terutama mengenai jenis dan tarif. Beberapa asosiasi termasuk Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat berat yang umumnya digunakan perusahaan tambang. MK 1. Adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas. 2. Sektretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK di sektor hulu minerba.
1818 Pendahuluan Pendahuluan 01 PENDAHuLuAN mANFAAT PENGImPLEmENTASIAN EITI bAGI PEmERINTAH ADALAH PENINGKATAN EFEKTIvITAS DAN EFISIENSI TATA KELOLA INDuSTRI EKSTRAKTIF DI NEGARANyA, SEHINGGA SEmuA wARGA NEGARANyA DAPAT mENIKmATI HASIL PENERImAAN NEGARA DAN DAERAH yANG bERASAL DARI SumbER DAyA ALAm.
19 1.1 Definisi Industri Ekstraktif Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/ penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian. Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu. Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. tambah, kemudian proses 1.2 Apa itu Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan dalam laporan EITI. Fungsi Tim MSG diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor industri ekstraktif suatu negara. Standar EITI Internasional diawasi oleh suatu dewan internasional (board) yang terdiri dari perwakilan pihak pemerintah dari negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, lembaga swadaya masyarakat, industri dan perusahaan-perusahaan.2 1.3 Manfaat bagi Indonesia Menjadi Negara Compliant EITI Manfaat pengimplementasian EITI bagi pemerintah adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif di negaranya, sehingga semua warga negaranya dapat menikmati hasil penerimaan negara dan daerah yang berasal dari sumber daya alam. Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif juga akan mengurangi kecenderungan konflik yang terkait dengan sektor industri ekstraktif, sehingga kondisi perekonomian dan politik dapat lebih stabil. Kestabilan kondisi ekonomi dan politik suatu negara dapat meningkatkan iklim investasi dan memberikan sinyal positif bagi investor. Keterbukaan informasi mengenai kontrak antara pemerintah dengan perusahaan dalam juga dapat meningkatkan pengimplementasian EITI dukungan atas diberlakukannya kontrak yang lebih adil sehingga pemerintah mendapat porsi pendapatan yang lebih wajar. (EITI) Extractive Industries Transparency Initiative atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayarannya kepada pemerintah, dan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.1 pemerintah mempublikasikan EITI memiliki dua konsep dasar di bawah ini yang digambarkan seperti pada Gambar 1. Transparansi: Perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayaran kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi oleh Tim Independen Administrator yang kemudian dilaporkan dan dipublikasikan di Laporan EITI tahunan beserta laporan kontekstual tentang industri ekstraktif. Akuntabilitas: Pembentukan Tim Multipihak (Multi- Stakeholder Group - MSG), yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, yang keberadaannya diharuskan Manfaat bagi perusahaan yang ikut serta dalam EITI adalah memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mentaati segala ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur industri ekstraktif. Sedangkan bagi warga negara dan masyarakat luas, manfaat pelaksanaan EITI adalah menerima informasi yang dapat dipercaya, sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara atau daerah yang berasal dari industri ekstraktif. Selain itu, akses atas informasi mengenai industri ekstraktif yang dimiliki masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menuntut tanggung jawab perusahaan, seperti pembayaran-pembayaran yang tertunda untuk dapat segera dipenuhi. Partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi EITI memungkinkan manajemen sumber daya alam yang lebih 'bersih', sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih maksimal. Suatu negara harus melewati 4 tahap pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (EITI candidate country) dan mempublikasikan laporan EITI dalam waktu 18 bulan setelah diterima sebagai negara kandidat EITI. Setelah itu, untuk menjadi negara compliant EITI (EITI compliant country), negara kandidat EITI akan melalui proses validasi selama 2,5 tahun sejak menjadi negara kandidat EITI. Berdasarkan situs EITI pada bulan Agustus 2017 terdapat 1 2
20 Gambar 1. Standar EITI Internasional Licenses & contracts Monitoring production Tax collection Revenue distribution Expenditure management Licensing information Transfers to local government State ownership Contract transparency (encouraged) Production data Companies discloses payments Transit payments (encouraged) Government discloses receipts State owned enterprises Social and infrastructure investments Beneficial ownership (encouraged) EITI A national multi-stakeholder group (government, industry & civil society) decides how their EITI process should work. Government revenues and company payments are disclosed and independently assesed in an EITI Report. The findingd are communicated to create public awareness and debate about how the country should manage its resources better. Sumber: Standar EITI 52 negara pelaksana EITI termasuk 38 negara yang belum dinilai terkait dengan pemenuhan standar EITI 2016 dan 5 negara yang dinonaktifkan akibat tidak dapat memenuhi standar EITI 2016 maupun adanya ketidakstabilan politik di negara yang bersangkutan. Selain dari 52 negara pelaksana EITI tersebut, terdapat 3 negara yang belum bergabung namun telah memberitahukan komitmennya untuk bergabung dan mengimplementasikan EITI. Standar EITI dapat diperoleh di standard 1.4 EITI di Indonesia EITI di Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Presiden tersebut menetapkan definisi dari industri ekstraktif serta pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif. Selain itu, peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Transparansi serta memuat struktur dan tugas dari tim tersebut. industri ekstraktif. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transparansi memiliki wewenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan industri ekstraktif. Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang masing-masing diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Pengarah bertugas menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Tim ini akan melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah terdiri dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Prof. Dr. Emil Salim, Penasihat Presiden untuk Ekonomi dan Lingkungan, sebagai perwakilan masyarakat. evaluasi terhadap Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Sementara itu, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah dan bertugas untuk menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden dan melakukan hal lain yang ditugaskan
21 oleh Tim Pengarah. Tim ini bersifat multipihak dan terdiri dari perwakilan Kementerian anggotanya Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) beserta minyak dan gas bumi (migas) dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan empat laporan EITI, yaitu: Tabel 1. Laporan EITI Indonesia yang Telah Dipublikasikan Laporan Tahun Penerbitan Ruang Lingkup Tahun Jenis Laporan Pertama 2013 2009 Laporan Rekonsiliasi Kedua 2014 2010-2011 Laporan Rekonsiliasi Ketiga 2015 2012-2013 Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi Keempat 2017 2014 Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi Sumber: EITI Indonesia Gambar 2. Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia Presiden RI menandatangani Perpres 26/2010 Indonesia menerbitkan laporan EITI tahun 2009 Indonesia mendapatkan status compliant Indonesia menerbitkan laporan EITI tahun 2012-2013 Indonesia menerbitkan laporan EITI tahun 2014 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Indonesia mendapatkan status kandidat EITI Indonesia menerbitkan laporan EITI tahun 2010-2011 Status compliant ditangguhkan Penangguhan dicabut Sumber: Hasil Olahan
22 Tata Kelola Industri Ekstraktif 02 TATA KELOLA INDuSTRI EKSTRAKTIF SEjumLAH REGuLASI DAN DEREGuLASI yANG cuKuP INTENSIF DILAKuKAN OLEH PEmERINTAH INDONESIA DALAm PERIODE 2015-2017 INI, TIDAK TERKEcuALI DENGAN KEbIjAKAN PENyEDERHANAAN DAN KEmuDAHAN DI bIDANG uSAHA mIGAS DAN PERTAmbANGAN mINERbA, PALING TIDAK TELAH mEmbERIKAN KONTRIbuSI TERHADAP KENAIKAN PERINGKAT EODb (EASE OF DOING buSINESS) INDONESIA
Laporan Kontekstual 2015 23 Bab ini mencakup pembahasan mengenai kerangka hukum tata kelola yang mengatur industri ekstraktif di Indonesia, tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif dan kontrak serta perizinan industri ekstraktif. Selain itu di bagian terakhir bab ini juga membahas tentang perubahan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang dilaksanakan pada saat laporan ini ditulis. 2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Perpres No. 9/2013, dimana peran dan tanggung jawabnya berada di bawah Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BKPM. Usaha Hilir Migas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan UU No. 22/2001 Pasal 46 dan 47. Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas berperan dalam menetapkan regulasi keteknikan sektor migas baik usaha hulu maupun hilir. 2.1.1 Sektor Migas Gambar 3 menjelaskan mengenai kegiatan usaha migas hulu migas sampai ke hilir, dimana kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang diatur di dalam UU No. 22/2001, pelaksanaan operasionalnya diwakilkan kepada institusi berikut berdasarkan sektor kegiatan: Usaha Hulu Migas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 2.1.2 Sektor Minerba Sebagaimana halnya industri migas, industri minerba memiliki kegiatan usaha yang dapat dikategorikan pada industri primer (hulu) dan industri sekunder (hilir). Kegiatan usaha hulu minerba bertumpu pada kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan menentukan jumlah-nilai sumber daya (hipotetis- tereka-tertunjuk-terukur) dan cadangan (terkira- terbukti), yang jika memenuhi suatu kelayakan tertentu (terutama teknis dan ekonomi), maka dilanjutkan ke kegiatan eksploitasi (menambang) untuk menghasilkan bahan galian tambang. Sedangkan kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang adalah kegiatan industri sekunder (usaha hilir Gambar 3. Kegiatan Hulu dan Hilir Migas Pengguna Akhir Sumber: Humas SKK Migas
24 Gambar 4. Mata Rantai Usaha Pertambangan Minerba Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, KESDM minerba), dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk menjadi bahan baku/ produk untuk industri minerba lanjutan untuk menghasilkan produk akhir. Berbeda dengan bahan galian tambang mineral yang pada akhirnya akan berwujud produk barang jadi, produk akhir bahan galian tambang batubara adalah sumber energi (bahan bakar) terutama untuk industri, seperti industri listrik sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan bakar untuk industri baja dan semen serta kegiatan-kegiatan industri lainnya. Gambar 4 mengilustrasikan mata rantai dari usaha pertambangan minerba. 2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia. Berikut adalah bunyi dan penjelasan atas Pasal 33 yang merupakan perubahan ke-4 dari UUD 1945: Tabel 2. Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33 Pasal dan ayat Bunyi Maksud Pasal 33 (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Perekonomian Indonesia berasaskan atas asas kekeluargaan tidak berasaskan asas yang lainnya. (contoh liberal ataupun sosialis).
25 Pasal dan ayat Bunyi Maksud Pasal 33 (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Penguasaan negara atas cabang - cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya. Pasal 33 (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" Kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pasal 33 (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" Penyelenggaraan Indonesia, mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional. perekonomian berkelanjutan dan Sumber: UUD 1945 Dengan adanya penambahan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 4 tersebut, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat menjadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial. Ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 juga relevan dengan prinsip 1 dan 2 dalam Standar EITI 20163, yaitu: 1. Kami meyakini bahwa penggunaan sumber daya alam secara bijaksana harus menjadi bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, namun jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif. 2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan warga negara berada dalam wilayah pemerintahan yang berdaulat untuk dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka. asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik d. Bahwa pengelolaan c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi UUD 1945 Pasal 33 menjadi landasan kerangka hukum yang ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan turunannya yang akan dibahas secara ringkas dalam bab ini. selanjutnya mengatur beberapa 2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 28F juga mengatur mengenai Transparansi, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" Yang kemudian diatur di dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dikeluarkannya UU No. 14/2008 ini didasarkan atas pertimbangan : a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) Pembentukan UU Migas No. 22 Tahun 2001 ditujukan untuk Pembangunan Nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembuatan undang-undang tersebut juga mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.4 UU Migas No. 22/2001 mempertegas penguasaan atas kegiatan minyak bumi dan gas bumi oleh negara yang penyelenggaraan operasionalnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pengolahan hasil minyak dan gas 3 The EITI Standard 2016, lihat pada Box 1 : The EITI Principles, halaman 10. 4 Hadi Setia Tunggal, SH. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan, (Jakarta: Harvarindo, 2010) h.37
26 bumi di Negara Indonesia. Keberadaan Pemerintah diwakilkan oleh SKK Migas dan BPH Migas dalam kegiatan operasional hulu dan hilir sektor migas. Tugas dari kedua badan tersebut agar dapat memastikan5 : a. Konservasi atas Sumber Daya dan Cadangan b. Mengatur data atas minyak dan gas bumi c. Menerapkan norma-norma teknis yang baik d. Kualitas atas produk yang telah di proses e. Tempat kerja yang aman dan terjaga f. Mengatur pengelolaan yang baik atas lingkungan kerusakan untuk mencegah lingkungan terjadinya g. Memprioritaskan penggunakaan tenaga kerja, barang dan jasa lokal (TKDN) h. Pengembangan untuk masyarakat setempat. i. Pengembangan dan penerapan atas teknologi di bidang minyak dan gas bumi. Karakteristik kontrak bagi hasil menurut UU Migas antara lain: •	Jangka waktu kontrak paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jangka waktu eksplorasi 6 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 4 tahun; Minyak dan gas yang dihasilkan tetap merupakan milik pemerintah sampai pada titik penyerahan; •	Pengendalian manajemen operasi di tangan SKK Migas; Adanya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO); mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan yaitu: 1) terkait langsung dengan kegiatan operasi di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan, 2) menggunakan harga wajar, 3) pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik, dan 4) kegiatan operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapat persetujuan SKK Migas. PP No. 79/2010 dan perubahannya PP No. 27/2017 pasal 13 mengatur daftar cost recovery yang tidak dapat dikembalikan oleh pemerintah (negative list). Pada bulan Juni 2017, Presiden Republik Indonesia menerbitkan PP No. 27/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP ini diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan migas nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas. Berikut beberapa klausul yang signifikan atas PP revisi ini: Pasal 13 mencabut beberapa biaya-biaya yang tidak dikembalikan di dalam PP No. 79/2010, seperti; biaya pengembangan lingkungan selama masa eksploitasi, insentif Cost Recovery dan PPh Karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh. •	Pasal 23 PP No. 79/2010 biaya atas proses produksi LNG merupakan biaya yang dapat dikembalikan Modal dan risiko ditanggung oleh kontraktor. juga mengatur ketentuan-ketentuan UU Migas pokok yang harus ada dalam kontrak termasuk jangka waktu kontrak. Pasal 10A PP No. 27/2017 memperkenalkan bagi hasil yang dinamis (Sliding Scale) pada Kontrak Kerja Sama (PSC) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan juga beberapa insentif lainnya. Paparan berikut menggambarkan beberapa peraturan penting dalam Peraturan Pelaksana UU Migas: Peraturan Pelaksana untuk UU Migas Prinsip "Ring Fencing" Industri Hulu Migas menganut prinsip "Ring Fencing" (Peraturan Menteri Keuangan No.SE-75/1990) yaitu satu Wilayah Kerja adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP. Pada prinsip Ring Fencing juga mengatur tata cara Cost Recovery yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu Wilayah Kerja tidak dapat dibebankan ke dalam Wilayah Kerja lainnya guna meringankan pajak Wilayah Kerja lainnya. Pengembalian Biaya (Cost Recovery) Pengembalian Biaya adalah pengembalian biaya operasi dari hasil produksi yang dihasilkan. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 mengatur persyaratan (Cost Recovery) Pajak Penghasilan dan Uniformity Principle Salah satu penekanan dari ketentuan-ketentuan PP No. 79/2010 adalah konsep uniformity principle yaitu pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil. Sehingga perhitungan pajak penghasilan kontraktor berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya. Perbedaan terutama terletak pada: Pengakuan dihitung menggunakan Indonesia Crude Price (ICP) dan harga kontrak gas; pendapatan yang Pengaturan biaya yang bisa dikurangkan menurut pajak (tax deductible) sama dengan pengaturan biaya yang dapat dikembalikan (cost recoverable) berdasarkan kontrak dan PP ini; •	Kerugian pajak dari sektor migas dapat ditangguhkan sampai (carried kontrak kerja sama berakhir, sedangkan jika mengacu pada UU Pajak, rugi fiskal hanya bisa dikompensasi dalam kurun waktu 5 tahun; forward) Dasar perhitungan biaya depresiasi yang cost recoverable dapat berbeda dengan peraturan pajak pada umumnya. 5 PWC Oil and Gas Guide 2017
27 Gambar 5. Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas (Hulu ke Hilir) Undang- Undang UU No. 22/2001 tentang Migas UU No. 20/1997 tentang PNBP UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah HULU : • PP No. 35/2004, No. 34/2005, No. 55/2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi • PP No. 79/2010 tentang Cost Recovery dan Pajak • PP No. 23/2015 tentang Migas di Aceh • PP No. 27/2017 tentang Revisi PP No. 79/2010 HILIR : • PP No. 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan & Pendistribusian BBM & Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49/2012 PP No. 01/2006 tentang Besaran & Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Pendistribusian BBM & Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Peraturan Presiden Inpres No. 2/2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional • Perpres No. 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas • Perpres No. 9/2013 tentang SKK Migas Peraturan/ Keputusan Menteri HULU : • Permen ESDM No. 28/2006 tentang Pedoman Survei Umum • Permen ESDM No. 37/2006 tentang Tata Cara Impor • Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan WK • Permen ESDM No. 02/2008 tentang DMO KKKS • Permen ESDM No. 03/2008 tentang Pedoman Pengembalian kepada KKKS • Permen ESDM No. 22/2008 tentang Jenis Biaya yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada KKKS • Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan WK Migas • Permen ESDM No. 05/2012 tentang Tata Cara Penetapan & Penawaran WK Migas Non-Konvensional • Permen ESDM No. 15/2015 tentang Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak • Permen ESDM No. 08/2017 tentang Skema Gross Split • Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan Permen ESDM No. 08/2017 HILIR : • PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN • PMK No. 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan RKA Badan Pengatur KMK 1196/2015 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha • Permen ESDM No. 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM tertentu & Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional Kontrak HULU : • Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract - PSC) • Kontrak Skema Gross Split (Gross Production Split Scheme Contract) HILIR : • Pemberian Izin Sumber :
28 Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation - DMO) Kontraktor wajib menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi dari bagian kontraktor yang diperuntukkan untuk pengutamaan kepentingan konsumsi dalam negeri (DMO) sepanjang masa produksi seusai dengan ketentuan dalam kontrak kerja sama, umumnya maksimal DMO yang harus diserahkan adalah 25% dari lifting bagian kontraktor. Pemerintah akan membayar kuantitas DMO yang diserahkan kontraktor berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil. Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur dalam PMK No. 139/PMK.02/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan perubahannya PMK No. 230/ PMK.02/2015 tanggal 18 Desember 2015. Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu (Permen ESDM No. 40/2016) Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, Pemerintah mengatur penetapan harga gas bumi dengan mempertimbangkan: i) kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri; ii) harga gas bumi di dalam negeri dan nasional; iii) keekonomian lapangan; dan iv) nilai tambah pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari US$6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract - PSC) Kontrak bagi hasil (PSC) adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak ini ditandatangani oleh Pemerintah dan Kontraktor dimana Kontraktor akan menanggung risiko dan biaya atas kegiatan usaha hulu migas. Jika ditemukan suatu cadangan komersial untuk dikembangkan maka akan digunakan untuk dikeluarkan mengembalikan Kontraktor dengan perhitungan sebagai berikut hasil produksi akan dikurangi dengan First Trance Petroleum (FTP) kemudian total produksi setelah dikurangi dengan FTP akan dikurangi dengan cost recoverables yang terdiri dari Investment Credit Current Year Operating Cost Depreciation dan Unrecovered Cost dan apabila masih terdapat sisa maka akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan perjanjian PSC. Pada umumnya pembagian Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi. investasi yang Sistem Kontrak Bagi Hasil telah mengalami beberapa kali perubahaan seiring dengan perubahan Undang- Undang Migas. Perbedaan utama antar generasi tersebut adalah sebagai berikut : a. Beberapa PSC saat ini memiliki fleksibilitas atas persentase untuk bagi hasil. b. PSC yang ada saat ini juga telah memasukkan DMO untuk gas bumi. c. SKK Migas dan Kontraktor berhak atas FTP Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Pasal 34-35 PP No. 35/2004 disebutkan bahwa kontraktor wajib menawarkan 10% Participating Interest (PI) kepada BUMD setempat dimana WK berada sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (plan of development - POD) oleh Menteri ESDM. Jika berminat, BUMD membayar 10% dari investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam wilayah kerja tersebut. Dalam hal BUMD tidak sanggup, kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional. Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. sebesar 20% dari produksi minyak. d. Persentase yang muncul di dalam kontrak mengasumsikan bahwa Kontraktor dikenakan pajak setelah Pajak Penghasilan sebesar 20% (yaitu tidak dikurangi dari "Tax Treaty"). pembagian keuntungan e. SKK Migas harus menyetujui setiap perubahan entitas PSC secara langsung dan tidak langsung. f. Pengalihan hak atas pengalihan kepemilikan PSC (Transfer of Participating Interest) ke non- affiliates, dapat disetujui jika (diatur di dalam PP No. 79/2010 dan direvisi di PP No. 27/2017) : •	Dengan persetujuan SKK Migas •	Kontraktor telah memenuhi komitmen pastinya (3 tahun kepemilikan) Tabel 3. Generasi PSC Generasi PSC Keterangan Generasi Pertama (1965 - 1975) Biaya-biaya yang harus diganti oleh Pemerintah (Cost Recovery) dibatasi hanya 40% dari pendapatan total; investment credit, atau hak kontraktor untuk mendapatkan pinjaman modal investasi, sebesar 10%; kewajiban menyerahkan 25% untuk DMO dengan harga 0,2 sen dolar AS per barel. Generasi kedua (1976 - 1988) Cost Recovery tidak dibatasi; investment credit sebesar 25%; DMO tetap 25%, namun pada 5 tahun pertama dibayar sesuai harga yang berlaku, selanjutnya baru dihargai oleh Pemerintah sebesar 0,2 sen Dolar AS per barel.
29 Generasi PSC Keterangan Generasi ketiga (1988 - 1994) Ada tambahan term mengenai FTP (First Tranche Petroleum), atau bagian pendapatan yang harus disisihkan dulu, sebelum dikurangi biaya-biaya (Cost Recovery) dan juga menawarkan insentif untuk daerah perbatasan, daerah marjinal dan area laut dalam. FTP ditetapkan sebesar 15-20 %. Angka ini sekaligus menjadi batasan Cost Recovery yang bisa dibayar Pemerintah, yakni 50 - 85% dari pendapatan total. Sementara investment credit ditetapkan sebesar 17 - 20 %, serta DMO sebesar 25%, dengan ketentuan harga full price pada 5 tahun pertama. Selanjutnya minyak yang wajib disetorkan ke negara itu dibayar 10% dari harga normal. Generasi keempat (1994 - 2008) Untuk merangsang investasi di daerah terpencil dan perbatasan (terutama Provinsi Wilayah Timur), Pemerintah memperkenalkan bagi hasil setelah pajak sebesar 65/15 untuk kontrak di Wilayah ini Generasi kelima (2008 - Sekarang) Bagi hasil setelah pajak dapat dinegosiasikan, dengan model PSC yang terbaru dengan beberapa batasan hal-hal mana saja yang dapat di "Cost Recovery" (hal tersebut tercantum di dalam daftar yang diatur di dalam Permen ESDM No. 22/2008 tentang Jenis Biaya yang Tidak dapat dikembalikan ke KKKS yang kemudian diperbaharui dengan munculnya PP No. 79/2010 tentang Cost Recovery dan Pajak dan tahun 2017 direvisi oleh PP No. 27/2017 tentang Revisi PP No. 79/2010) dan penawaran insentif di daerah lain seperti melalui kredit investasi. Generasi keenam (2017 - Sekarang) Generasi terakhir yang baru saja di keluarkan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 13 Januari 2017 yaitu Permen ESDM No. 8/2017 yaitu PSC dengan skema Gross Production Split yang kemudian direvisi dengan Permen ESDM No. 52/2017 (Revisi Permen ESDM No.8/2017) Sumber: PWC Oil and Gas Guide 2017 Skema Gross Split Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menaikkan investasi di sektor migas dan untuk menyederhanakan perhitungan pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah melalui penerbitan Permen ESDM No. 8/2017 mengenai Skema Gross Split. Skema ini diharapkan dapat meningkatan efisiensi dan efektivitas Kontrak Bagi Hasil Migas. Permen ini memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan. Dengan skema ini kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan. Konsep Skema Gross Split didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor (Gross Production) tanpa memikirkan mekanisme penggantian biaya (Cost Recovery). Prinsip-prinsip utama yang perlu diingat adalah : •	Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan Negara sampai titik penyerahan hidrokarbon •	Pengendalian atas pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas. •	Semua modal dan risiko harus ditanggung oleh kontraktor. PSC dengan skema Gross Split menetapkan paling tidak ada 17 item pengaturan (termasuk pengambilan keputusan, kewajiban pembiayaan, penyelesaian sengketa, dan lain lain). Gambar 6. Perbedaan PSC dengan Skema Gross Split Sumber
30 Apabila diilustrasikan, mekanisme Gross Split adalah sebagai berikut : Contractor Take = Base Split +/- Variable Components +/- Progressive Components Government Take = Government Share + bonuses + Contractor's Income Tax Definisi formula di atas dijelaskan pada Tabel berikut: Tabel 4. Mekanisme Gross Split Pasal Definisi Aturan Pasal 5 Bagi hasil awal (base split) Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontaktor Pasal 6 Komponen Variabel Satuan koreksi dapat dilihat pada Lampiran Permen ESDM No. 8/2017 yang ditentukan berdasarkan parameter berikut: status Wilayah Kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan CO2, kandungan H2S, berat jenis minyak, besaran TKDN pada masa pengembangan lapangan dan tahapan produksi Pasal 6 Komponen Progressive harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi Komponen Bonus Bonus yang dimaksud adalah : •	Signature Bonus adalah Pemenang Wilayah Kerja diwajibkan oleh Pemerintah membayar sejumlah yang tercantum di dalam Kontrak Bagi Hasil sebelum ditandatanganinya Kontrak Kerja sama. Production Bonus adalah Kontraktor diwajibkan membayar kepada Pemerintah sejumlah nilai tertentu sesudah kumulatif produksi tertentu sesuai yang diatur di dalam kontrak. Sumber: Permen ESDM No. 8/2017 Pada permulaannya Permen ESDM No. 8/2017 mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari pelaku industri migas, karena dianggap kurang menguntungkan terutama untuk sumur-sumur yang marjinal termasuk sumur tua yang terletak di daerah perbatasan dan proyek gas6. Oleh karena itu pada bulan Agustus 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan Permen ESDM No. 8/2017 yang merevisi beberapa pasal dalam Permen ESDM No. 8/2017 agar dapat memberikan insentif bagi sumur-sumur yang tingkat keekonomiannya rendah dan ketika harga minyak sangat rendah. Revisi diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi dan memberikan dampak yang positif bagi penerimaan negara. Berikut adalah beberapa poin penting di dalam revisi aturan Gross Split: Adanya penambahan bagi hasil 3% menjadi 6% pada tahap produksi sekunder (reservoir injeksi air / gas) dan penambahan bagi hasil yang semula 5% menjadi 10% pada tahap produksi tersier yang menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). frontier). Untuk Wilayah Kerja darat (onshore) mendapat tambahan 4% sedangkan lepas pantai (offshore) 2%. Tambahan bagi hasil untuk komponen progresif yakni produksi gas. Jika produksi gas secara kumulatif di bawah 30 MMBOE akan mendapat tambahan bagi hasil 10%. Adanya perubahan tambahan bagi hasil pada komponen harga minyak Indonesia (ICP). Bagi hasil akan bertambah 11,25% jika harga minyak di bawah US$ 40/ barel. Dalam hal perpajakan, revisi Permen Gross Split (Permen No. ESDM No. 52/2017) masih mendapatkan catatan dari berbagai pihak terutama mengenai kepastian perpajakan, saldo cost recovery dari kontrak terdahulu, kepemilikan aset oleh negara sedangkan proses pembelian dilakukan oleh perusahaan7. Diharapkan pemerintah mengeluarkan aturan teknis untuk mengatur beberapa isu yang masih menjadi catatan di publik. Bagian 2.6.2 membahas lebih lanjut mengenai catatan-catatan pelaku usaha atas Peraturan Skema Gross Split. Penambahan bagi hasil sebesar 1% sampai maksimal 5%, apabila suatu lapangan migas terdapat kandungan Hidrogen Sulfida (H2S) yang tinggi, maka akan diberikan tambahan bagi hasil. •	Penambahan bagi hasil untuk Wilayah Kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur untuk penunjang minyak dan gas bumi (new 2.2.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara (UU Minerba) Sejak tahun 2009, aktivitas pertambangan mineral dan batubara diatur dengan UU No. 4/2009 ("UU 6 Katadata.co.id. "Sembilan Poin Penting Aturan Gross Split". diakses pada tanggal 1 November 2017 7 2017. " Ammendments to Indonesia's new gross split PSC Regime" Diakses pada tanggal 1 November 2017
31 Minerba") yang menggantikan UU No. 11/1967. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua UU tersebut. Konsesi tambang yang berbasis kontrak ("KK", "PKP2B" dan "KP") sudah tidak diberlakukan lagi untuk proyek pertambangan baru (setelah 2009), digantikan dengan sistem perizinan tunggal. Izin usaha ini dikenal dengan nama IUP. Pemberian IUP dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (yang diwakili oleh BKPM); kementerian ESDM dan Gubernur atau Bupati/Walikota, terutama tergantung dari cakupan wilayah tambang dan kriteria lainnya. IUP Khusus hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sejak pemberlakuan UU No. 23/2014, Bupati/Walikota tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Sejak diberlakukan di tahun 2009, UU ini banyak menemui tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya pembatasan kepemilikan saham pihak asing, kewajiban pemrosesan hasil tambang di dalam negeri, serta pengalihan konsensi dari sistem KK dan PKP2B menjadi bentuk perizinan IUP. Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Gambar 7 menunjukkan tentang hirarki garis besar UU dan peraturan yang mengatur sektor pertambangan minerba. Peraturan Pelaksana untuk UU Minerba Kewajiban Divestasi atas Kepemilikan Saham Asing jumlah maksimum PP No. 77/2014 mengatur kepemilikan saham asing yang jumlahnya diatur berdasarkan jenis perizinan adanya pemrosesan dan pemurnian hasil tambang. Jangka waktu divestasi IUP yang telah berproduksi dilakukan bertahap sejak berakhirnya tahun ke-5 setelah masa produksi sampai tahun ke-10 atau ke-15, tergantung kriteria perizinannya. Berdasarkan PP No. 1/2017, seluruh IUP dan IUPK PMA setelah 5 tahun sejak berproduksi, wajib melakukan divestasi secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pihak Indonesia. Tidak dibedakan apakah melakukan pemurnian sendiri atau tidak dan tidak juga dibedakan jenis tahapan IUP nya. sahamnya Gambar 7. Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba Undang- Undang UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba • UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan • PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Minerba • PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (revisi oleh PP No. 24/2012, PP No. 1/2014, PP No. 77/2014 dan perubahan ke-empat dalam PP No. 1/2017) PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang • PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP Minerba Inpres Inpres No. 3/2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral • Inpres No. 1/2012 tentang Pengawasan Usaha Batubara Peraturan Menteri Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Perizinan PTSP; Permen ESDM No. 32/2015 tentang Izin Khusus Minerba; Permen ESDM No. 33/2015 tentang Tanda Batas WIUP/K; Permen ESDM No. 43/2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP; Permen ESDM No. 9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk PL di Mulut Tambang; Permen ESDM No. 24/2016 tentang Harga Batubara PL Mulut Tambang; Permen ESDM No. 42/2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Minerba; Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dalam Negeri; Permen ESDM No. 6/2017 tentang Tata Cara Rekomendasi Ekspor; Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba; Permen ESDM No. 15/2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK-OP Sebagai Kelanjutan Operasi KK atau PKP2B ; Permen ESDM No. 34/2017 - Perizinan di Bidang Minerba Kontrak/ Perizinan IUP • Kontrak Karya dan PKP2B (yang mengacu pada UU sebelumnya) Sumber: Hasil Olahan
32 Tabel 5. Maksimum Kepemilikan Asing Berdasakan Jenis Izin PP No. 77/2014 PP No. 1/2017 Jenis Izin Pertambangan Melaksanakan Pemrosesan dan Permunian sendiri Maksimum Persentase Kepemilikan Saham Asing Maksimum Persentase Kepemilikan Saham Asing IUP dan IUPK Eksplorasi N/A 75% IUP and IUPK-OP Tidak 49% 49% IUP and IUPK-OP Ya 60% IUP-OP Penambangan bawah tanah Ya 70% Sumber: PP No. 77/2014 dan PP No. 1/2017 Tabel 6 adalah daftar regulasi terkait kewajiban divestasi saham. Tabel 6. Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba Nama Regulasi Keterangan PP No. 23/2010 Pasal 97 Pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya hingga paling sedikit 20% dimiliki peserta Indonesia. PP No. 24/2012 (perubahan pertama PP No. 23/2010). Pasal 97 Modal asing pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap per tahun dengan nilai: a. Tahun ke- 6, 20% b. Tahun ke 7, 30% c. Tahun ke-8, 37% d. Tahun ke-9, 44% e. Tahun ke-10, 51% PP No. 1/2014 (perubahan ke-2 PP No. 23/2010). Pasal 97 Tidak ada perubahan PP No. 77/2014 (perubahan ketiga PP No. 23/2010) Pasal 97, terdapat tambahan : Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi yang melakukan kegiatan pengolahan sendiri, setelah 5 tahun: a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 30% c. Tahun ke-15, 40% Penambangan bawah tanah (dan atau penambangan terbuka) a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 25% c. Tahun ke-15, 30% PP No. 1/2017 (perubahan ke-4 PP No. 23/2010). IUP dan IUPK PMA, setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pihak Indonesia Sumber: PP No. 23/2010, PP No. 24/2012, PP No. 1/2014, PP No. 77/2014, PP No. 1/2017 Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 4/2009, perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah. teknis Hal dibawahnya tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba dan Permen ESDM tentang peningkatan nilai tambah. Peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja.8 ini diperkuat melalui peraturan Pada Januari 2017, Pemerintah mengeluarkan PP No. 1/2017 dan Permen ESDM No. 5/2017 (yang diubah dengan Permen ESDM No. 28/2017) yang memberikan kelonggaran (kepada pemegang IUP- OP, IUP-OP Processing dan Pemurnian) untuk melakukan ekspor bahan mentah dan produk setengah jadi untuk periode 5 tahun ke depan sejak 11 Januari 2017, dengan pemenuhan syarat pembayaran pajak ekspor dan syarat minimal yang baru mengenai pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri, sesuai Permen ESDM No. 5/2017 (yang diubah dengan Permen ESDM No. 28/2017). 8 Sujatmiko (Kementerian ESDM), Indonesia's Effort In Maintaining Sustainable Mineral Development, Materi presentasi Seventh Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development Geneva, 15-16 April 2015, h. 7
33 Tabel 7. Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah Nama Regulasi Keterangan UU No. 4/2009 Pasal 103 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Pasal 161 : Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin legal lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 PP No. 1/2014 Pasal 112C (pasal tambahan) : 1. Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 2. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri PP No. 1/2017 Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 diubah pada Pasal 112C 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu DIHAPUS 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri DIUBAH Permen ESDM No. 5/2017 Pasal 17 1. Pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian 2. Pemegang KK/IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan Permen ESDM No. 6/2017 Pasal 2: 1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan KK dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan Pasal 11 : Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas; dan 2. Besaran biaya pembangunan fasilitas Permen ini menggugurkan Permen No. 5 Tahun 2016 Sumber: UU No. 4/2009, PP No. 1/2014, PP 1/2017, Permen ESDM No. 5/2017, Permen ESDM No. 6/2017 Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO) Minerba PP No. 23/2010 Bab VII mengatur tentang pengutamaan kebutuhan dalam negeri bagi setiap perusahaan berikut pertambangan minerba, ketentuan pokok DMO dalam PP tersebut: Jumlah DMO ditetapkan oleh Menteri ESDM, industri pengolahan baik untuk kebutuhan maupun pemakaian langsung dalam negeri. •	Pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi baru dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang telah diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.
34 Tabel 8. Daftar Regulasi DMO Minerba Nama Regulasi Keterangan Permen ESDM No. 34/2009 Peraturan Menteri ESDM tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri PP No. 23/2010 Bab VII, Pasal 84 - Pengutamaan kepentingan dalam negeri; Pengendalian produksi dan pengendalian penjualan Minerba Sumber: PP No. 23/2010, Permen ESDM No. 34/2009 Patokan Harga Jual Permen ESDM No. 17/2010 (selanjutnya diganti dengan Permen ESDM No. 7/2017) mengatur harga patokan Tabel 9. Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba Nama Regulasi Keterangan Permen ESDM No. 17/2010 Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara Permen ESDM No. 7/2017 (menggantikan Permen ESDM No. 17/2010) Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batubara Peraturan Dirjen Minerba No.515. K/32/DJB/2011; No. 999.K/30/ DJB/2011; No.644.K/DJB/2013 Peraturan tentang penetapan dan penyesuaian atas harga patokan batubara Peraturan Dirjen Minerba No.480.K/30/DJB/2014 Harga patokan batubara tipe tertentu dan pemakaian tertentu. Sumber: Permen ESDM No. 17/2010, Permen ESDM No. 7/2017 penjualan mineral logam setiap bulan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi berdasarkan formula yang mengacu pada mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Patokan harga ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai patokan harga terendah untuk menghitung royalti yang dibayarkan kepada pemerintah. Jika harga jual lebih tinggi dari harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga jual, dan jika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga acuan. Reklamasi dan Pascatambang PP No. 78/2010 mengatur tentang reklamasi dan aktivitas pascatambang untuk pemegang IUP- Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi (Peraturan ini menggantikan Permen ESDM No. 18/2008). Selanjutnya, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No. 7/2014 (sebagai peraturan pelaksanaan dari PP No. 78/2010) yang mengatur lebih detail mengenai ketentuan mengenai rencana persiapan reklamasi dan pascatambang. Pada Permen ESDM No. 17/2010, harga acuan yang diatur adalah harga mineral logam, mineral nonlogam dan batuan. Sedangkan yang diatur dalam Permen ESDM No. 7/2017 (yang membatalkan Permen ESDM No. 17/2010) adalah hanya harga acuan mineral logam saja. Harga acuan mineral nonlogam dan batuan masih mengacu pada Permen ESDM No.17/2010. Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan memiliki rencana reklamasi dalam rencana kerja eksplorasinya dalam budgetnya, serta menempatkan dana deposito pada Bank Pemerintah (sebagai garansi/jaminan). Rencana reklamasi harus sudah disiapkan sebelum memulai aktivitas eksplorasi. Pada saat pengajuan IUP-OP harus mencantumkan rencana reklamasi saat produksi dan rencana pascatambang minimal mencakup masa 5 tahun (atau mana yang lebih pendek dibanding sisa umur izin tambang). Kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan tidak menghilangkan kewajiban pascatambang pemegang izin pertambangan untuk merealisasikan aktivitas reklamasi dan pascatambang.
35 Tabel 10. Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Pascatambang Nama Regulasi Keterangan UU No. 4/2009 Pasal 96 : 1c. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang Pasal 100 : 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang PP No. 78/2010 Pasal 2 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang Pasal 7 : 1. Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Dimana dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun Pasal 16 : 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan Permen ESDM No. 7/2014 Pasal 16 : 2d. Rencana pascatambang memuat program pascatambang, meliputi: 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang; 2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan 4. Pemantauan Pasal 45 : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 hari setelah kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui Pasal 66 : IUP dan IUPK Operasi Produksi masa berlakunya berakhir, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK Sumber: UU No. 4/2009, PP No. 78/2010, Permen ESDM No. 7/2014 Kewenangan Pemerintah Daerah Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi, misalnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dan lain-lain. Tabel 11. Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM Nama Regulasi Keterangan UU No. 4/2009 Pasal 6 mengenai wewenang pemerintah pusat Pasal 7 mengenai wewenang pemerintah provinsi Pasal 8 mengenai wewenang pemerintah kabupaten/kota UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR UU No. 28/2009 Pasal 60 ayat 1 Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Ayat 2, tarif MBLB tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah UU No. 23/2014 Pasal 14 ayat 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi Lampiran CC bidang ESDM mengatur lebih rinci pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan sub-urusan: geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR, wewenang dialihkan kepada pemerintah provinsi (Gubernur) dengan rekomendasi Bupati untuk penerbitan WIUP. Pada tanggal 7 April 2015, Dirjen Minerba mengirimkan surat edaran No 04 E/30/DJB/2015 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia terkait berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat UU No. 2/2015 (tentang Perppu No. 2/ 2014) Perubahan sebagian dalam beberapa pasal dihapus Permen ESDM No. 43/2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP BAB III: pengumuman status IUP Clear and Clean dan pemberian sertifikat Clear and Clean Pasal 21: 1. gubernur wajib menyampaian hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri sejak penandatanganan dokumen perizinan dari bupati/walikota Sumber: UU No. 4/2009, UU No. 28/2009, UU No. 23/2014, UU No. 2/2015, Permen ESDM No. 43/2015
36 2.3 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba 2.3.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Kebijakan Pajak dan Tarif Sektor Pertambangan Migas Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas terdapat dalam bentuk produk (in-kind) dan kas yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. Tabel 12 merangkum kebijakan pajak penghasilan, PBB dan PPN di industri pertambangan migas Tabel 12. Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas Jenis Pajak Keterangan Pajak Penghasilan Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. PP No. 79/2010 dengan peraturan pelaksananya PMK No. 70/2015 yang mengamandemen atas PMK No. 79/2012 mengatur secara spesifik mengenai perhitungan pendapatan kena pajak industri migas. Tabel 13 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu. PBB Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/ PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi. PPN Produksi migas yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan PPN Pajak Dividen Adanya keringanan pajak dividen (Branch Profit Tax - BPT) menyebabkan adanya celah pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah yang berbeda (bagian Pemerintah mengecil) dari persentase bagi hasil yang dimaksudkan dalam kontrak bagi hasil. Saat ini untuk menutup celah tersebut Kontrak PSC yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul untuk mengurangi bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak (stabilization clause), jika kontraktor tersebut mendapatkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian pajak internasional (tax treaty) yang lebih kecil dari 20%. Hal ini untuk menjaga bagian bagi hasil Pemerintah setelah pajak tetap sebesar 85% (untuk minyak) dan 70% (untuk gas) atau sebesar yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil. Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep assume and discharge yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Dalam konsep tersebut perusahaan-perusahaan migas dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung karena dianggap atas bagian negara dari produksi migas yang dibagihasilkan antara kontraktor dan pemerintah telah termasuk pembayaran pajak-pajak tersebut sehingga kewajiban pajaknya dibebankan kepada penerimaan migas bagian negara; Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung tersebut secara langsung ke kas negara namun dapat memperhitungkannya sebagai cost recovery. Dengan terbitnya PP No. 27/2017 yang merupakan perubahan PP No. 79/2010, di dalam Bab VA Pasal 26 A - E mengatur tentang fasilitas perpajakan dalam rangka operasi perminyakan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi dimana terdapat pembebasan Bea Masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi Pajak lainnya Mengikuti tarif berdasarkan peraturan pajak pada umumnya Sumber: berbagai sumber Tabel 13 menggambarkan tarif pajak penghasilan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat dikeluarkannya generasi PSC.
37 Tabel 13. Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC9 Tahun dimulainya PSC Tarif pajak penghasilan - Umum Tarif pajak penghasilan - Dividen Tarif pajak gabungan Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Minyak) Bag. Pemerintah - setelah pajak (Minyak) Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Gas) Bag. Pemerintah - setelah pajak (Gas) Sebelum 1984 45% 20% 56% 65,91% 85% 31,82% 70% 1984-1994 35% 20% 48% 71,15% 85% 42,31% 70% 1995-2007 30% 20% 44% 73,21% 85% 46,43% 70% 2008 30% 20% 44% 55,36% 75% 28,57% 60% 2009 28% 20% 42,4% 37,5% 64% 28,6% 58,86% 2010 25% 20% 40% 40% 64% 31,5% 58,86% 2013 25% 20% 40% 41,70% 65% 33,30% 60% Sumber: Modifikasi dari Laporan PWC Berikut peraturan pelaksana mengenai tata acara penyetoran pajak sektor pertambangan migas. PMK No. 70/2015 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Migas Pada tanggal 31 Maret 2015, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 70/2015 untuk mengubah PMK sebelumnya, PMK No. 79/2012 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 79/2010. PMK No. 70/2015 mengatur mengenai Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi. Beberapa poin penting dalam PMK No. 70/2015 adalah: Penerimaan Negara secara formal didefinisikan sebagai Bagian Negara dan "Corporate and Branch Profit Tax" diganti menjadi "Corporate and Dividend Tax (C&D Tax). pembayaran atas Pajak Penghasilan (Pajak C&D) yang sebelumnya disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Anggaran) sekarang disetorkan ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengalihan pembayaran atas Pajak Penghasilan ini mulai berlaku sejak Juli 2015 yang semula ke Ditjen Anggaran berpindah ke Ditjen Pajak. Pembayaran Pajak dalam bentuk "in-kind", diatur dalam Pasal 9A, 9B, 9C dan 9D di dalam PMK No. 70/2015, yaitu a) batas waktu pembayaran sama dengan pembayaran tunai, b) Kontraktor dan SKK Migas akan mencatat pembayaran dalam bentuk berita acara serah terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, c) SSP harus dilengkapi berdasarkan notulen penyerahan barang termasuk tanggal serah terima. Di dalam PMK 70/2015 tersedia lampiran format Berita Acara Serah Terima dan SSP khusus untuk Pajak C&D dalam bentuk "in-kind". Berdasarkan informasi dari SKK Migas pada tahun 2015 belum terdapat transaksi pembayaran pajak dalam bentuk "ïn-kind". Kontraktor dan SKK Migas melakukan perhitungan final lifting yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja pada akhir tahun yang akan diselesaikan melalui mekanisme overlifting atau underlifting. Pajak Penghasilan untuk Kontraktor KKS terdiri atas Pajak C&D Masa dan Pajak C&D Tahunan. •	Jika diminta, C&D Tax dapat dibayarkan secara "in-kind" berdasarkan ICP untuk minyak atau harga rata-rata tertimbang (weighted average price) untuk gas dari bulan ketika jatuh tempo pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 15A dan 15B di dalam PMK No. 70/2015, pembayaran pajak dalam bentuk tunai dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PMK ini, maka Peraturan Pelaksana Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Migas PMK No. 76/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi mengatur hal berikut : Untuk PSC yang ditandatangani sebelum PP No. 79/2010, proses pembayaran PBB hanya melalui mekanisme pemindahbukuan dari Direktur Jenderal Anggaran ke Direktur Jenderal Pajak. •	Untuk PSC yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010, mekanisme pemindahbukuan tidak dapat diberlakukan. Kontraktor harus membayar PBB dan dapat dimasukkan ke dalam pengembalian biaya (Cost Recovery). 9 Modifikasi dari PWC.Investment and Taxation Guide Oil and Gas Indonesia. 2017. Hlm. 75
38 Sebagai tata laksana untuk mengatur mekanisme atas PBB untuk PSC, DJP menerbitkan SE-46/2013 untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai cara pengisian SPOP PBB atas obyek Pajak Lepas Pantai (Offshore). Di dalam SE-46/2013 tersebut diterangkan bahwa NJOP seharusnya hanya pada area yang "dimanfaatkan" oleh Kontraktor. Pada tanggal 20 Desember 2013, DJP menerbitkan PER-45/2013 tentang kepatuhan dan tata cara pehitungan untuk PSC. Beberapa poin yang digaris bawahi adalah : persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa Eksplorasi. Pasal 26B (1) huruf d PP No. 27/2017 : Pada masa eksploitasi yaitu pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas tubuh bumi paling tinggi sebesar 100% serratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan migas terutang yang tercantum dalam SPPT. Pengertian Wilayah Lepas Pantai : Definisi tersebut tidak mengacu pada definisi "area lepas pantai" yang menjadi perdebatan di dalam SE-46/2013, yaitu istilah "pemanfaatan" yang dimaksud apakah mengurangi dari perhitungan atas PBB Lepas Pantai. Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil Gambar 8 mengilustrasikan arus kas perhitungan penerimaan negara yang berlaku pada kontrak bagi hasil. Gambar 8. Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil Memperkenalkan konsep "zona" : adalah Zona yang dimanfaatkan untuk kegiatan minyak dan gas bumi termasuk pemanfaatan area di luar wilayah kerja. Gross Revenue Pada Tanggal 31 Desember 2014 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor insentif 267 Tahun 2014 mengenai pemberian pajak PBB untuk PSC yang masih dalam tahap Eksplorasi. Pengurangan diberikan pada komponen "Sub-surface" dan dapat meningkat menjadi 100% atas Pajak PBB terhutang atas komponen tersebut. Insentif ini berlaku untuk tahun 2015 dan seterusnya dimana Kontraktor dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut: FTP Investment Credit Cost Recovery Equity to Split 1 2 3 4 Government Share Contractor Share Untuk PSC yang ditandatangani setelah tanggal 20 Desember 2010 (tanggal efektif berlakunya PP No. 79/2010) DMO Gross 5 Telah mengajukan SPOP PBB kepada DJP •	Memberikan surat rekomendasi dari Menteri ESDM yang menetapkan bahwa obyek PBB masih berada dalam tahap eksplorasi. DMO Fee Tax Payment 6 7 Taxable Income Government Take Pengurangan ini diberikan setiap tahun maksimal enam tahun sejak ditandatangani kontrak PSC dan dapat diperpanjang hingga empat tahun (sesuai surat rekomendasi dari Menteri ESDM). Contractor Take Pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan baru untuk merevisi PP No. 79/2010, di dalam PP No. 27/2017 Pasal 38A huruf c disebutkan bahwa "Kontraktor Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat memilih untuk mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama atau melakukan penyesuaian secara keseluruhan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jadi, apabila ada Kontrak Kerja Kerja Sama yang ingin mengikuti dan disesuaikan dengan PP No. 27/2017 tersebut maka Pajak Bumi dan Bangunan yang akan diberlakukan adalah : 1. First Trance Petroleum (FTP) adalah penyisihan sebagian dari lifting sesuai dengan Kontrak Kerja Sama sebelum cost recovery. FTP biasanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama. Namun terdapat pula PSC yang memiliki ketentuan pembagian FTP hanya untuk pemerintah. 2. Kredit Investasi (KI) merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai tambahan pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas. KI dihitung dari total lifting setelah dikurangi FTP dan sebelum CR Pasal 26A (4) PP No. 27/2017 ; Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus
39 3. Cost Recovery (CR) merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. CR dibayarkan dari hasil lifting yang dinilai dengan Weighted Average Price (WAP). Komponen CR terdiri dari unrecovered cost dari tahun-tahun sebelumnya, biaya operasi tahun berjalan, dan biaya depresiasi. PP No. 79/2010 dan perubahannya PP No. 27/2017 pasal 13 mengatur jenis biaya operasi yang tidak bisa dikembalikan dalam CR maupun pajak penghasilan. 4. Equity to be Split (ETBS) adalah jumlah lifting bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase ekuitas dalam masing-masing PSC Production bonus adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada Pemerintah jika suatu wilayah Kerja minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil. Setelah terbitnya PP No. 79/2010, penerimaan Negara secara formal didefinisikan sebagai Bagian Pemerintah dan Pajak Corporate and Branch Profit Tax. 2.3.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas. Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan Tabel 14 merangkum kebijakan pajak penghasilan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba 5. Domestic Market Obligation (DMO) Gross adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.10 Tabel 14. Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba 6. DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.11 7. Pajak Penghasilan besarannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada saat kontrak PSC ditandatangani. Pendapatan pemerintah dalam bentuk in-kind sesuai dengan skema kontrak bagi hasil adalah sebagai berikut: FTP bagian pemerintah •	Equity Share bagian pemerintah •	DMO net (DMO gross dikurangi dengan fee DMO yang dibayarkan kepada kontraktor) •	Pembayaran Pajak dalam bentuk "in-kind" (belum diterapkan pada tahun 2015) Pendapatan pemerintah dalam bentuk kas sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, selain pendapatan pajak adalah sebagai berikut: Jenis Pajak Pajak Penghasilan Badan PBB Keterangan IUP Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek KK/PKP2B Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi.Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015. Signature bonus dikenakan pada kontraktor setelah 30 hari PSC disetujui oleh Pemerintah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, dimana saat ini secara umum besaran bonus yang berkisar 1-41 juta Dolar AS.Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2017, besaran Signature Bonus tanda ditentukan berdasarkan nilai bonus tangan yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan Direktur Jenderal kepada Pemenang Lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir, yang akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama. PPN Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya. Pajak lainnya Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum Sumber: berbagai sumber Kebijakan PNBP pada Pertambangan Minerba Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor dari KK dan PKP2B berupa: 10 PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 11 PMK No. 139/2013
40 a. iuran tetap (landrent), b. iuran eksploitasi/produksi (royalti), c. penjualan hasil tambang (PHT), d. iuran kehutanan e. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tabel 16. Royalti Mineral untuk KK dan IUP Komoditas Satuan Royalti Nikel Per Ton 5% dari harga jual Iuran Tetap Iuran tetap (landrent) adalah iuran atas wilayah IUP yang dikenakan sejak diterbitkannya IUP. Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai Dolar AS per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak), untuk KK dan PKP2B sesuai kontrak/perjanjian. Timah Tembaga Bauksit Emas Per Ton 3% dari harga jual Per Ton 4% dari harga jual Per Ton 3,75% dari harga jual Per Kilogram 3,75% dari harga jual Biji Besi Konsentrat 3,75% dari harga jual [Luas Wilayah KP/KK/PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/USD)] Perak Per Kilogram 3,25% dari harga jual Tarif iuran tetap untuk IUP dihitung berdasarkan PP No. 9/2012, yaitu: Sumber: PP No. 9/2012 Tabel 17. Royalti Batubara untuk PKP2B dan IUP Tabel 15. Tarif Iuran Tetap Jenis IUP Unit Tarif Open Cut Mining Operation IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara Per ha/ tahun USD 2,00 Kalori ≤ 5.100 Satuan Per Ton Royalti 3% dari harga jual IUP dan IUPK operasi produksi Per ha/ tahun USD 4,00 > 5.100 - 6.100 Per Ton 5% dari harga jual Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan logam dan batuan Per ha/ tahun USD 1,00 > 6.100 Per Ton Underground Mining Operation 7% dari harga jual Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral logam dan batubara Per ha/ tahun USD 2,00 Kalori ≤ 5.100 Satuan Per Ton Royalti 2% dari harga jual Sumber: PP No. 9/2012 > 5.100 - 6.100 Per Ton 4% dari harga jual Cara pembayaran iuran tetap untuk IUP sekali dalam setahun, maksimal 30 hari setelah terbit SK IUP atau setiap ulang tahun tanggal SK IUP setiap tahunnya, sedangkan KK dan PKP2B dua kali dalam setahun setiap bulan Januari dan Juli. > 6.100 Sumber: PP No. 9/2012 Per Ton 6% dari harga jual Royalti iuran ekploitasi/ produksi adalah Royalti atau pungutan produk pertambangan kepada pemilik IUP Eksplorasi atau IUP Produksi pada saat minerba yang digali terjual (transaksi/pengapalan). Besarnya royalti yang harus disetor ke kas negara dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan volume penjualan dan harga jualnya. Harga jual adalah harga jual produk pertambangan yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba. yang dibebankan atas Sesuai Surat Edaran Ditjen Mineral dan Batubara No. 04 E/84/DJB/2013, pemegang kontrak IUP, KK, PKP2B wajib segera menyetorkan pembayaran royalti ke kas negara di muka, sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutan dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung. Apabila pembayaran royalti bersifat proporsional, maka kekurangan/kelebihan royalti dilunasi sebelum pengapalan/pengangkutan berikutnya. [Jumlah Produksi yang Terjual x Persentase Tarif (%) x Harga Jual (USD)] Tarif berdasarkan PP No. 9/2012 Penjualan Hasil Tambang (PHT) Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti.
41 Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama PKP2B tersebut terdiri dari PHT batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%. Iuran Kehutanan Semua perusahaan yang berusaha di sektor industri ekstraktif dan beroperasi di wilayah kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP No. 12/2014 dan Permenhut No. P68/Menhut II/2014), diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan. dan geologi serta pengelolaan Penerimaan sektor energi dan Negara Bukan Pajak sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral; IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Berdasarkan PP No. 33/2014, tarif IPPKH yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut: Untuk tarifnya adalah terbuka, Rp3.500.000 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp1.750.000 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan. tambang 6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Pembinaan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan pemberian 8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 9. Pengawasan tugas di atas pelaksanaan lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tarifnya adalah tertutup, Rp4.000.000 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp2.000.000 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan. tambang Organisasi Kementerian ESDM terdiri dari empat direktorat yang menangani: •	Minyak dan Gas Bumi •	Mineral dan Batubara •	Ketenagalistrikan •	Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif Beberapa badan juga berada dalam struktur organisasi Kementerian ESDM yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah daftar instansi pemerintah beserta tugas dan fungsinya di dalam industri ekstraktif: 2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
42 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Ditjen Minerba mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang mineral dan batubara. Selain merumuskan kebijakan, Ditjen Minerba juga bertanggung jawab terhadap: 6. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan 7. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. 1. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri. 2. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara. 3. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara. 4. Meningkatkan nilai tambah mineral. pengawasan, 5. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. pengendalian dan pembinaan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Berdasarkan UU No. 22/2001 Pasal 46 dan 47, pada 30 Desember 2002 BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) didirikan untuk memastikan bahwa pasokan minyak dan gas bumi dalam negeri cukup dan kegiatan operasi yang aman bagi penyulingan (refinery), penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk minyak dan gas bumi (Pasal 5 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001). BPH Migas juga bertanggung jawab atas pengawasan distribusi dan transportasi bahan bakar minyak dan gas melalui jaringan pipa yang dioperasikan oleh perusahaan (Badan Usaha). Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) SKK Migas adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Satuan kerja ini dibentuk pasca dikeluarkannya keputusan MK tahun 2012 yang menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU No. 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya tugas BP Migas kepada Pemerintah cq. Kementerian ESDM. SKK Migas adalah lembaga sementara sampai lembaga tetap terbentuk dan memiliki kepastian hukum dalam UU Migas baru. BPH Migas mengatur dan mengembangkan beberapa:12 •	Lisensi Bisnis di sektor hilir •	Jenis, standar dan kualitas bahan bakar •	Pemanfaatan transportasi dan fasilitas penyimpanan BBM Eksploitasi gas untuk kebutuhan dalam negeri •	Strategi atas cadangan minyak mentah •	Cadangan bahan bakar minyak nasional •	Masterplan untuk transmisi gas nasional dan jaringan industri Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dan pengembangan masyarakat Pengaturan harga termasuk harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan skala kecil Pemanfaatan sumber daya lokal. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi: 1. memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; 2. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 3. mengkaji dan menyampaikan rencana Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin dari Pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengelolaan b. Izin Usaha Pengangkutan c. Izin Usaha Penyimpanan d. Izin Usaha Niaga Dan sesuai Pasal 23 ayat 3 UU No.22/2001, setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan; 4. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya; 5. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; Kegiatan Usaha Hilir Migas meliputi: Kegiatan Usaha Pengelolaan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi untuk tujuan komersial yang menghasilkan BBM, BBG, 12 PP No. 36/2004
43 holahan, LPG dan/atau LNG termasuk pengolahan lapangan tetapi tidak Kegiatan Usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, gas bumi, BBM, BBG, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/ atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. Kegiatan Usaha Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, BBM, BBG, dan/ atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial. •	Kegiatan Usaha Niaga kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, BBG dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa. . adalah Mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; 4. Pemberian bimbingan teknis dan suprevisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak; 2.4.2 Kementerian Keuangan Kebijakan Kementerian Keuangan berimplikasi langsung pada kegiatan usaha hulu industri ekstraktif, terutama dalam hal kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta cukai. Dalam hal pengelolaan kekayaan pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan bertugas untuk mengelola penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pembagian dividen untuk dan dari BUMN industri ekstraktif, dan manajemen alokasi penerimaan negara dari sumber daya alam ke daerah. negara dan 5. Pelaksanaan, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendpatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. pemantauan, evaluasi 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal anggaran, dan; 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Tugas: Menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perumusan Mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran (Ditjen Anggaran) Tugas: Menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang- undangan Perumusan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (Dit. PNBP - DJA) Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mempunyai fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Penyiapan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; pemberian bimbingan serta 5. Melakukan analisis kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan
44 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan PMK No. 70/2015 terkait PPh migas dan PBB migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak efektif sejak bulan Juli 2015. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perumusan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan investasi, anggaran, pengelolaan kas dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; Mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan krteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya dan pajak daerah dan retribusi daerah; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 5. Pelaksanaan dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. pemantauan, evaluasi, 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 2.4.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan 5. Pelaksanaan dan pelaporan di bidang alokasi dan penglolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; pemantauan, evaluasi 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan 7. Pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kaitannya dengan kegiatan industri ekstraktif adalah mengeluarkan izin eksploitasi atas kegiatan ekstraktif yang memakai kawasan hutan serta mengatur dan mengontrol penggunaan kawasan tersebut. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) Tugas: Menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perumusan 2.4.4 Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 23/2014, pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan yang wewenangnya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang terkait dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sementara pengelolaan energi dan sumber daya alam yang terkait dengan mineral dan batubara menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah. Mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan investasi, anggaran, pengelolaan kas dan pembinaan pengelolaan keuangan Ban Layanan Umum, serta akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta menerbitkan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam satu Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi juga berwenang untuk
45 Gambar 9. Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Kebijaksanaan dan Pemberian Lisensi Kebijaksanaan Kementerian Keuangan Regulator Pelaksana SKK Migas Ditjen Migas Ditjen Perbendaharaan Ditjen Anggaran Ditjen Pajak Ditjen Keseimbangan Fiskal Memfasilitasi operasi K3S Memonitor operasi K3S Regulasi Strategi minyak dan gas bumi Memonitor pembayaran Memonitor bukti pembayaran dan mengkalkulasi pendapatan pemerintah Memformulasi dan meng- implementasi kebijakan pajak Mekanisme Bagi Hasil Mengevaluasi bagian pemerintah di kontrak PSC Kontraktor Pemerintah Daerah Sumber: Scoping Study Ernst &Young (EY) Tahun 2012-2013 menerbitkan izin pertambangan rakyat, menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari satu Daerah Provinsi yang sama, menerbitkan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar serta menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. persentase pembagian bagi hasil dengan Pemerintah Pusat atas pendapatan dari sektor industri ekstraktif di wilayahnya, lihat bagian 7.2 untuk penjelasan lebih lengkap tentang transfer dan pembayaran kepada daerah yang mengacu pada UU No. 33/2004. juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan untuk alokasi Gambar 9 dan 10 menggambarkan flow tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi di industri ekstraktif Gambar 10. Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Kebijaksanaan Kementerian Keuangan Ditjen Minerba Ditjen Perbendaharaan Ditjen Anggaran Ditjen Pajak Ditjen Keseimbangan Fiskal Verifikasi pembayaran Kebijaksanaan dan penerbitan izin usaha Pengawasan produksi Memonitor pembayaran Memonitor bukti pembayaran dan mengkalkulasi pendapatan pemerintah Memformulasi dan meng- implementasi kebijakan pajak Pemilik Izin Usaha Bukti pembayaran Provinsi (Gubernur) Usulan wilayah pertambangan Penerbitan izin usaha dan pengawasan operasi dan produksi Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) Mekanisme Bagi Hasil Penerbitan izin usaha dan pengawasan operasi dan produksi Sumber: Scoping Study Ernst &Young (EY) Tahun 2012-2013
46 2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif Regulasi tentang Pengungkapan Kontrak Standar EITI 2016 Requirement 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba. Saat ini kontrak bagi hasil (PSC) migas dan kontrak sehubungan dengan pertambangan Minerba belum terbuka di publik. Pengungkapan kententuan- ketentuan dalam kontrak baik oleh pemerintah dan perusahaan masih sangat terbatas. Misalnya untuk kontrak bagi hasil (PSC), pengungkapan hanya sebatas tanggal kontrak, periode kontrak, jumlah komitmen pasti perusahaan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak. Salah satu penyebab instansi- instansi terkait tidak dapat mengungkapkan kontrak- kontrak secara penuh karena informasi ini dianggap merupakan informasi publik yang dikecualikan (sesuai dengan Pasal 17 dan 11 UU No. 14/2008) karena dapat mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas dapat diakses di dan ketentuan umum Kontrak Karya dan PKP2B Minerba dapat dilihat di Lampiran 1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan harus berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi (PPID) pada badan publik dan Dokumentasi terkait. Sampai saat ini uji konsekuensi tentang pengungkapan kontrak belum dilaksanakan oleh PPID ESDM. Komisi Informasi sesuai dengan UU No. 14/2008 bertugas menyelesaikan informasi publik. Kasus sengketa informasi publik yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi terkait pengungkapan kontrak adalah sengketa antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) dengan PPID ESDM yang memohon salinan kontrak Minerba: PT. Freeport Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT). Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak yang dimohonkan merupakan informasi terbuka. Sedangkan untuk sektor migas yaitu untuk keterbukaan kontrak PT. Chevron Pacific Indonesia, melalui putusan KIP No. 356/IX/KIP- PS-M-A/2011, diputuskan bahwa salinan kontrak merupakan informasi terbuka sebagian. sengketa definisi UU No. 14/2008. Sedangkan untuk sektor minerba dikarenakan tidak ada permohonan banding dari ESDM setelah 14 hari putusan, maka keputusan KIP ini menjadi berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salinan kontrak pertambangan migas belum terbuka. Sedangkan untuk salinan kontrak pertambangan Minerba, PPID ESDM memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan KIP yang menyatakan bahwa salinan kontrak yang dimaksud merupakan informasi terbuka. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM14, publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu Minerba. Hal ini dilakukan berdasarkan kepatuhan pada keputusan KIP di atas. Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership (BO) Informasi beneficial ownership sering kali sulit didapatkan dikarenakan struktur kepemilikan yang berlapis dan kompleks. Suatu entitas dapat dimiliki dan dikontrol oleh beberapa lapis entitas dengan nama yang berbeda. Hal ini mengakibatkan identifikasi beneficial ownership (BO) dari suatu entitas sering kali memerlukan pengetahuan mendalam tentang struktur bisnis dan penilaian dokumen perusahaan yang jumlahnya banyak, sedangkan memperoleh dokumentasi legal perusahaan tidaklah mudah. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah sangat tergantung pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan atau perorangan. BP Migas kemudian mengajukan pembatalan keputusan KIP tersebut kepada PN Jakarta Selatan dan dikabulkan dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA)13 yang menolak banding dari KIP. Salah satu pertimbangan MA adalah BP Migas bukan merupakan badan publik seperti dalam Konsep BO belum dikenal di banyak peraturan termasuk di dan pengaturan dalam undang-undang dan peraturan terkait pertambangan sektor migas dan minerba. Pengaturan pengungkapan BO ditemukan di beberapa peraturan di bawah ini: perundangan Indonesia 13 Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pdt.Sus-KIP/2014 14 EITI Indonesia.2017."Rapat Koordinasi Keterbukaan Kontrak Pertambangan". dan wawancara bersama PPID ESDM. Diakses pada tanggal 1 November 2017
47 Tabel 18. Peraturan terkait Beneficial Ownership No. Peraturan Pengaturan Definisi Beneficial Ownership Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-04/ PJ.34/2005. Petunjuk penetapan kriteria "beneficial owner" sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara indonesia dengan negara lainnya Wajib Pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, tidak serta merta langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut adalah "beneficial owner" dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti, yang berkenaan. Yang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan- penghasilan tersebut.
"Special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", "paper box company", "pass-through company" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "beneficial owner" tersebut di atas. DJP PER - 10/PJ/2017 Pasal 2 ayat 2(f), penerima penghasilan merupakan beneficial ownership dalam hal disyaratkan dalam Pemohon persetujuan pengindaran pajak berganda •	Pasal 8(b) yang menggunakan Pasal 10, WPLN memenuhi ketentuan sebagai Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dalam hal: a. Bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai agen atau Nominee; atau b. Bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai beneficial owner Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus memenuhi ketentuan: 1. Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia; 2. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain; 3. Menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan 4. Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagain atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Pasal 26 ayat (1a) UU No. 36 /2008 tentang PPh "Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (Beneficial Ownership)." Tidak dijelaskan Peraturan BI No. 14/14/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22/ POJK.04/2014. Bank dan penyedia jasa keuangan diwajibkan meminta informasi profil calon nasabah termasuk identitas Beneficial Owner dalam rangka untuk mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi termasuk politically exposed person (PEP) untuk dapat dilakukan (enhanced) due diligence secara berkala. Beneficial Ownership adalah setiap orang perorangan yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian Sumber: berbagai peraturan mengenai beneficial ownership
48 Definisi BO saat ini masih sangat sektoral dan pengertiannya beragam, sehingga pelaksanaanya pun berbeda-beda, seperti contoh peraturan-peraturan di atas. Oleh karena itu diperlukan keseragaman pengertian BO di Indonesia. Atas dasar ini EITI Indonesia telah mempublikasikan BO roadmap Gambar 11 menggambarkan bahwa rencana aksi transparansi informasi BO dibagi menjadi tiga strategi. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Tahap kedua juga dilaksanakan di tahun 2017-2018, yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan BO sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO. Di lain pihak, saat ini usaha transparansi beneficial ownership tidak hanya menjadi perhatian EITI Indonesia pemerintah sedang menyoroti isu ini karena sangat terkait dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Ditjen Pajak perlu mengetahui siapa sesungguhnya penerima penghasilan, banyak kasus transaksi yang mencatatkan surat pengakuan atas harta (nominee) berbeda dengan yang menerima keuntungan sebenarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ingin mencegah penyalahgunaan perusahaan berbadan hukum seperti pencucian uang. saja, instansi-instansi Untuk definisi BO dalam perspektif nasional dan penyeragaman implementasi, diperlukan dasar hukum yang memayungi peraturan-peraturan teknis di berbagai sektor. Pemerintah yang dipimpin oleh PPATK bersama berbagai kementerian telah menyiapkan draft Perpres BO15. Status draft BO sudah dalam tahap finalisasi dan sudah mendapatkan persetujuan dari 6 kementerian terkait. dapat menyeragamkan Informasi Kadaster (Cadastre Information) Ketentuan Standar EITI 2016 Requirement 2.3 mewajibkan negara pelaksana EITI menyediakan daftar atau informasi kadaster untuk setiap lisensi (izin atau kontrak pertambangan) terkait dengan lingkup perusahaan yang masuk dalam ruang laporan EITI, yaitu mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi). Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan ESDM One Map yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat yang memuat informasi- informasi berikut: •	Wilayah Kerja Migas •	Wilayah Izin Usaha Pertambangan •	Wilayah Kerja Panas Bumi •	Wilayah Penugasan Panas Bumi •	Data Hulu Migas •	Lokasi Proyek Listrik Pedesaan •	Potensi Sumber Daya EBT •	Sumber Daya Geologi •	Kawasan Hutan Indonesia Di dalam aplikasi tersebut juga terdapat informasi untuk migas: Koordinat, Nama Wilayah Kerja, Operator Wilayah Kerja, Status, Jenis Kontrak, Luas; untuk minerba: Koordinat, Nama Provinsi, Lokasi Tambang, Nama perusahaan, Tahap Kegiatan, Jenis IUP, dan komoditas. Akan tetapi, aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/ kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Namun untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahan pelapor yang dapat diakses di Sedangkan untuk tanggal berlakunya seluruh kontrak PSC dapat diakses di Gambar 11. Roadmap Transparansi Beneficial Ownership Defining Beneficial Owners in Indonesian Context Stage 1 2017 2017 Developing Institutional and regulatory Framework ofBeneficial Ownership Strategy Stage 2 2017 Implementation of Transparency of Beneficial Ownership in Extractive Industries Stage 3 2019 Sumber: A Roadmap of Beneficial Ownership Transparency in The Extractive Industries in Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian dan EITI Indonesia, 2016 15 EITI Indonesia. 2017. "Transparansi Beneficial Ownership". diakses pada tanggal 1 November 2017
49 Gambar 12. Tampilan One Map Indonesia Sumber: Geoportal ESDM Kebijakan Energi Nasional Penyediaan energi nasional didominasi oleh energi yang berasal dari fosil yaitu batubara, gas dan minyak, yaitu 92% (Grafik 1) dari total bauran energi pada tahun 2015. Dominasi energi fosil mengancam ketahanan dan kemandirian energi nasional dikarenakan dengan menipisnya cadangan sumber energi fosil sementara pertumbuhan kebutuhan energi terus meningkat, sehingga Indonesia akan tergantung dengan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional memberikan arahan pengelolaan energi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. PP ini mensyaratkan diversifikasi bauran energi dengan meningkatkan penyediaan energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dari bauran energi Grafik 1. Bauran Energi Primer nasional. Akan tetapi, target EBT bauran energi yang meningkat signifikan dari persentase base year tidak mengurangi penggunaan energi fosil yang meningkat dari tahun ke tahun. UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kehutanan Kegiatan operasi sektor industri ekstraktif seringkali berada di daerah hutan. Kerangka hukum yang dipakai dalam pemakaian hutan untuk area pertambangan adalah berdasar pada UU No. 41/1999 yang membagi fungsi hutan menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. UU ini mengatur bahwa area pertambangan dilarang beroperasi di kawasan hutan konservasi dan hanya dapat menggunakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Akan tetapi, kawasan hutan lindung dilarang digunakan untuk penambangan terbuka (open pit). 8% 37% 22% 33% 2015 Base 23% 26% 21% 29% 2025 Target 27% 23% 22% 29% 2035 Target 31% 20% 24% 25% 2050 Target Untuk menggunakan wilayah hutan, perusahaan pertambangan memerlukan Izin Prinsip (IP) sebelum mendapatkan Izin Pinjam Pakai (IPP) sesuai PP No. 24/2010. Masa berlaku IP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan IPP berlaku sampai dengan berakhirnya masa perizinan atau masa kontrak pertambangan. Kegiatan eksplorasi tidak perlu mendapatkan IP terlebih dahulu dan dapat langsung mengajukan IPP. Batubara Gas Minyak EBT Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Dewan Energi Nasional Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Dewan Energi Nasional
50 Tabel 19. Fungsi Hutan yang Dapat Digunakan untuk Aktivitas Pertambangan Fungsi Hutan Aktifitas Pertambangan Jenis Perizinan Pemberi Izin Hutan Konservasi Dilarang Hutan Lindung Dilarang untuk penambangan terbuka16 Izin Prinsip (untuk tahapan eksploitasi) Menteri Kehutanan Hutan Produksi Dapat digunakan sesuai dengan izin Izin Pinjam Pakai (untuk tahapan eksplorasi dan eksploitasi) Menteri Kehutanan, dan DPR jika termasuk di daerah WPN Sumber: PP No. 24/2010 Sebagai informasi IUP yang berada dalam wilayah hutan konservasi masih sekitar 1,37 juta hektar. Sedangkan IUP yang berada dalam wilayah hutan lindung adalah 4,93 juta hektar17. Moratorium (Penundaan) Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Lahan Gambut Sejak tahun 2011 pemerintah memberlakukan moratorium izin penggunaan kawasan hutan dan lahan gambut melalui Inpres No. 10/2011 yang diperpanjang masing-masing dua tahun melalui Inpres No. 6/2013, Inpres No. 8/2015 dan terakhir melalui Inpres No. 6/2017. Akan tetapi untuk moratorium ini tidak berlaku untuk kegiatan fisik bagi sektor panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk padi dan tebu. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, setiap pemegang IUP juga diwajibkan untuk menyimpan Jaminan Reklamasi dan Jaminan pascatambang. Tujuan utama reklamasi dan pascatambang adalah menata kembali, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem di area tambang dan sekitarnya agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Prinsip utama reklamasi dan pascatambang meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara di wilayah pertambangan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan hidup yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkungan Hidup timbulnya dampak negatif Untuk mencegah kegiatan usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup, Pemerintah melalui UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk memiliki hasil studi atau telaah lingkungan yang disebut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL kegiatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) dan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan. Perusahaan pertambangan diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. ini mencakup Kewajiban Reklamasi dan Abandonment and Site Restoration Bagi perusahaan pertambangan minerba, UU Minerba dan PP No. 78/2010 mengatur dan IUP mewajibkan menyerahkan rencana pascatambang, kemudian setelah masa eksploitasi tersebut harus berakhir, perusahaan pascatambang. melaksanakan kesungguhan Selanjutnya kepada rencana pemegang setiap reklamasi dan tambang dan untuk menjamin reklamasi Bagi perusahan pertambangan migas, Pasal 36 PP No. 35/2004 mengatur mengenai kewajiban kontraktor untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu. Dana ini ditempatkan sejak masa eksplorasi dan alokasi dana harus melalui kesepakatan antara kontraktor dan Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Kewajiban tersebut dibahas lebih lanjut dalam Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP-0139/BP00000/2010/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Abandonment and Site Restoration. ASR fund adalah dana cadangan yang digunakan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi. Dana tersebut disetorkan oleh kontraktor melalui rekening dengan nama bersama yaitu SKK Migas dan kontraktor. Kewajiban untuk menempatkan cadangan dana tersebut saat ini terdapat dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan PP No. 35/2004. Kontraktor wajib mengalokasikan ASR fund sejak tahap eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Penempatan alokasi dana ini disepakati antara kontraktor dan SKK Migas. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Peraturan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP/CSR) yang terkait dengan industri ekstraktif dijelaskan pada tabel di bawah ini: 16 Kepres No. 41/2004 mengizinkan 13 perusahaan pertambangan untuk melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung 17 KPK.2017.Presentasi KPK-Korsup Minerba - Oktober 2017
51 Tabel 20. Peraturan yang Terkait dengan TSP/CSR Hal Peraturan Isi UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi CSR UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Bab Penjelasan pasal 15 huruf b Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetapmenciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan UU No. 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 11 ayat 3 dan 40 ayat 5 Pasal 11 ayat 3: Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan Badan Pelaksana wajib memuat paling sedikit ketentuan - ketentuan pokok diantaranya mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat. Pasal 40 ayat 5: Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Pihak-pihak wajib CSR UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 106 ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK Permen BUMN No. PER-05/ MBU/2007 kemudian diubah dengan Permen BUMN No. PER-08/MBU/2013 pasal 2 ayat 1 dan 2, dan terakhir PER-09/ MBU/07/2015 1.Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. 2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
52 Hal Peraturan Isi UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan CSR PP No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 4 dan 6 Pasal 4 : Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pasal 6: Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 106 ayat 4 Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan. Sumber: Berbagai Undang - Undang dan Peraturan lainnya terkait TSP Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan, sehingga terkadang terdapat perbedaan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut juga belum menjelaskan dengan lebih rinci kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, seperti jumlah minimal yang harus dikeluarkan untuk kegiatan TSP dan bentuk kegiatan yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, adanya satu undang-undang atau peraturan landasan hukum untuk mengatur khusus sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan. Undang-undang tersebut harus memuat diantaranya definisi, pihak yang wajib melaksanakan TSP, bentuk kegiatan, pengawasan, evaluasi, penghargaan dan sanksi yang jelas sehingga tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih terukur dan efektif. Pelayanan Publik Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang modal pendiriannya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik yang dimaksud dalam UU No. 25/2009 meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang terkait dengan sektor- sektor strategis yang salah satunya adalah sumber daya alam. Sehubungan dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 19/2003 tentang BUMN, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di industri ekstraktif mendapatkan amanat dari pemerintah untuk melakukan kewajiban pelayanan publik (dengan melakukan penyaluran bahan bakar bersubsidi). 2.5 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif 2.5.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu (Pasal 1 Nomor 1 Perpres No. 97/2014). PTSP bertujuan untuk: (a) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; (b) memperpendek proses pelayanan; (c) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan (d) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat (Pasal 2 Perpres No. 97/2014). Dengan ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 4 Perpres No. 97/2014). Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menginstruksikan kepada 18 Kementerian termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk: (1) mendelegasikan atau melimpahkan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM; dan/atau (2) menugaskan pejabat atau pegawai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, sampai dengan terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang terintegrasi secara online. seluruh wewenang
53 Terkait telah industri ekstraktif, Menteri ESDM mengundangkan Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. Penyederhanaan perizinan bidang ini telah ditetapkan dengan Permen ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Permen ini penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan juga pengurangan izin, namun dan penghapusan waktu dan efisiensi proses birokrasi. Seperti untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang sebelumnya terpisah dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dengan terbitnya Permen ini maka dua izin sudah menjadi satu kesatuan dengan hanya dibutuhkan Tanda Registrasi dan penerbitannya diumumkan melalui website Ditjen Minerba dalam 8 hari kerja sejak permohonan diajukan. Sejak 2015 Dirjen Minerba telah menugaskan 3 orang Liaison Officer (LO) di BKPM dengan mekanisme pemrosesan perizinan: (1) Badan Usaha memasukkan berkas perizinan melalui LO Minerba; (2) LO Minerba melakukan verifikasi kelengkapan dokumen; (3) LO Minerba menyampaikan dokumen perizinan pada Tim Monitoring BKPM; (4) Tim Monitoring BKPM dan/atau Tim Administrator Minerba, dimana Tim Administrator Minerba proses penyampaian dokumen dari dan ke BKPM; dan (5) Hasil evaluasi dokumen perizinan untuk selanjutnya dilakukan validasi/pengesahan di BKPM.18 dibentuk untuk mempercepat 2.5.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi Clean and Clear Sejak berlakunya UU No. 4/2009 pertambangan minerba di Indonesia memasuki era baru dalam skema perizinan yang sebelumnya dengan skema Kontrak/Perjanjian/Kuasa Pertambangan menjadi skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). UU ini memberikan wewenang IUP kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota19 dalam pemberian perizinan pertambangan minerba. Namun sebagai konsekuensinya sejumlah masalah yang muncul karena ketentuan/aturan/ kebijakan pertambangan dan model otonomi daerah sebelumnya, terutama dalam tata kelola perizinan pertambangan minerba di Indonesia. Akibat banyaknya penerbitan izin pertambangan dalam masa tersebut (2009-2013), sejumlah masalah tata kelola pertambangan minerba di Indonesia menjadi semakin kompleks: mulai dari proses penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur sehingga muncul masalah tumpang tindih izin atau berada di kawasan hutang konservasi dan hutang lindung; lemahnya pengawasan dan penerapan good mining practices sehingga menimbulkan dampak kerusakan lemahnya pengawasan eksploitasi- lingkungan; produksi-pengapalan (penjualan)-reklamasi dan pascatambang yang berdampak kepada minimnya penerimaan negara atau bahkan merugikan keuangan negara (indikasi ekspor ilegal), seperti tunggakan PNPB dan rendahnya rasio pajak pertambangan; hingga minimnya pengalokasian dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.20 Untuk bidang minyak dan gas pendelegasian dan penyederhanaan perizinan telah diundangkan dalam Permen ESDM No. 40/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BKPM. Permen ini juga mengatur penyederhanaan perizinan dari 104 izin menjadi 6 izin, yaitu 2 perizinan hulu migas dan 4 perizinan sektor hilir. Sektor hulu meliputi izin survei umum dan izin pemanfaatan data migas. Sementara izin hilir yaitu izin usaha pengelola, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga. Proses pembenahan IUP pasca ditetapkannya UU No. 4/2009 adalah dimulai dengan menghentikan sementara penerbitan IUP Baru dengan keluarnya ketentuan moratorium penerbitan IUP baru dengan dikeluarkan SE Ditjen Minerba tanggal 6 Maret 2012 Nomor 08.E/30/DJB/201221 tentang Penghentian Sementara IUP baru sampai ditetapkannya Wilayah Pertambangan, yang juga ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Moratorium Penerbitan IUP Baru ini masih berlaku efektif hingga saat ini.22 Sejumlah regulasi dan deregulasi yang cukup intensif dilakukan oleh Pemerintah Indontesia dalam periode 2015-2017 terkecuali dengan kebijakan penyederhanaan dan kemudahan di bidang usaha migas dan pertambangan minerba, paling tidak telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat EODB (Ease of Doing Business) Indonesia dimana pada tahun 2015 menempati peringkat 120, meningkat menjadi peringkat 106 pada 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 pada peringkat 91. ini, tidak Kebutuhan akan data yang akurat dan valid sangat diperlukan dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan yang tepat dalam pembenahan ribuan IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam masa desentralisasi, membuat Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba berinisiatif mengadakan rekonsiliasi data IUP Nasional.23 Mekanisme yang 19 Kemudian sejak UU No. 23/2014, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam pemberian perizinan pertambangan minerba. 20 PWYP Indonesia dan KPK, Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK, 2017. 18 Slide Sekretariat Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, Kegiatan Diskusi Publik Pencegahan Korupsi pada Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia - 9 Oktober 2017 21 Sebelumnya Ditjen Minerba dan Panas Bumi mengelurkan Nomor 03.E/31/ DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU No. 4/2009 yang kemudian keluar pada tahun 2010, ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menghentikan sementara penerbitan IUP Baru sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 4/2009. 22 Slide Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Minerba Kemen ESDM, Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba Pasca Berlakunya UU No. 23/2014 - 3 Februari 2016. 23 Dasar hukum pelaksanaan rekonsiliasi IUP Nasional adalah: (1) Pasal36 Ayat 3 dan 4,serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan; (2) Pasal 102 Ayat 2 PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan (3) Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 1 PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
54 Gambar 13. Kriteria CNC IUP KEUANGAN Membayar kewajiban keuangan berupa iuran tetap dan royalti ADMINISTRASI Tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya, KK, PKP2B serta dokumen penerbitan sesuai aturan Kriteria CNC Izin Usaha Pertambangan (IUP) TEKNIS Laporan eksplorasi, Laporan studi, Kelayakan dan dokumen lingkungan Sumber: Ditjen Minerba, KESDM digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi adalah verifikasi dan klasifikasi dengan penetapan status IUP Clean and Clear (CnC) dan IUP Non-Clean and Clear (Non CnC). Status IUP CnC diberikan jika IUP telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 13. Sebelum memasuki tahun 2014 telah dilaksanakan dua tahap rekonsiliasi IUP Nasional. Tahap I dilaksanakan pada Mei-Juli 2011 dan rekonsiliasi tahap II dilaksanakan pada Oktober- November 2012.24 Dua hal penting pada tahun 2014 yang berdampak penting kepada pembenahan IUP Nasional adalah dibentuknya Korsup (Koordinasi dan Supervisi) Minerba KPK dan diundangkannya UU No. 23/2014. Pertama, mengenai pembentukan Korsup Minerba yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisiasi oleh KPK pada awal tahun 2014. Fokus cakupan awal Korsup Minerba adalah di 12 provinsi yang memiliki izin pertambangan terbanyak di Indonesia25, yang kemudian bertambah menjadi 19 provinsi lainnya26 sehingga menjadi 31 + 1 provinsi (Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran Provinsi Kalimantan Timur), sehingga total cakupan Korsup Minerba mencapai 162 kabupaten/kota penghasil minerba di Indonesia. Dengan lima sasaran utama, yaitu: (1) Pelaksanaan penataan IUP; (2) Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan; (3) Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan; (4) Pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang; dan (5) Pengawasan pelaksanaan penjualan dan pengangkutan-pengapalan hasil tambang. Sampai dengan sekarang Korsup masih berlangsung dan per Februari 2016 berubah menjadi bagian dari Korsup Energi dengan perluasan sektor, yang meliputi migas, kelistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).27 Kedua, saat pemberlakuan UU No. 23/2014. Penetapan tindak lanjut pembenahan IUP Nasional pasca ditetapkannya UU No. 23/2014 terus berjalan (terutama pada penyesuaian) dengan beberapa regulasi, yaitu dengan dikeluarkannya SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 dan SE Menteri ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 yang mempertegas bahwa urusan pemerintahan bidang minerba tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada akhir tahun 2015 KESDM menetapkan Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana Permen ini untuk memperkuat mekanisme evaluasi dan penertiban IUP serta khususnya melalui mekanisme Audit CnC, termasuk ketentuan untuk Gubernur dalam rangka percepatan evaluasi CnC paling lambat 90 hari kalender sudah menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri.28 Proses pembenahan IUP Nasional terutama kepada penataan terus berlanjut sampai dengan menjelang akhir tahun 2017. Per Agustus 2017, status IUP Nasional sebanyak 9.147 dengan status IUP CnC sebanyak 6.548 dan IUP Non CnC sebanyak 2.59929. Informasi publik terkait pengumuman status IUP Nasional dapat diakses pada laman Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dengan pengumuman-cnc/), Oktober 2017 telah dipublikasikan Pengumuman ke- 26 Rekonsiliasi IUP. dimana sampai 24 Slide Direktur Pembinaan Program Minerba Kemen ESDM, Sosialisasi dan Seminar EITI "Perbaikan Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba" - 25 Agustus 2016. 25 Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tanggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. 27 PWYP Indonesia dan KPK, Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK, 2017. 28 Slide Ditjen Minerba Kemen ESDM, Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat - 10 Juni 2015. 29 Slide Korsup Minerba KPK, Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia 26 Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. (GNP-SDA) - 9 Oktober 2017.
55 Gambar 14. Perkembangan Penataan IUP Nasional Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya minat investor di bidang migas antara lain adalah :30 CnC: 3.778 IUP Rekonsialisasi Tahap I 2011 Non CnC: 5.884 IUP Total: 9.662 IUP (Juli 2011) Turunnya harga minyak dunia, ini menyebabkan pendapatan menurun dan uang yang tersedia untuk investasi juga menurun. 2012- 2013 2014 CnC: 6.004 IUP Non CnC: 4.913 IUP Total: 10.917 IUP CnC: 6.042 IUP Non CnC: 4.880 IUP Total: 10.922 IUP Rekonsialisasi Tahap II (Okt - Nov 2012) Penyerahan IUP Non CnC Kab./Kota ke Prov (April 2014) Eksplorasi Indonesia, kebanyakan di laut dalam, memerlukan biaya yang sangat mahal di wilayah timur Masalah kepastian hukum atas investasi di bidang migas di Indonesia, termasuk di dalamya adalah Peraturan Perpajakan. Sejak diberlakukannya PP No. 79/2010, Peraturan hukum di bidang migas terutama masalah perpajakan menjadi tidak Lex Specialis lagi. CnC: 6.734 IUP Korsup Minerba KPK 2014-2015 Non CnC: 3.948 IUP 12 & 19 Provinsi Total: 10.682 IUP CnC: 6.6133 IUP Implementasi Permen 2014-2015 Non CnC: 3.164 IUP ESDM 43/2015 Total: 9.297 IUP (30 Des 2016) CnC: 6.548 IUP Agustus 2017 2014-2015 Non CnC: 2.599 IUP Total: 9.147 IUP Sumber: Diolah kembali dari: Laporan Kinerja (LAKIN) 2015, Ditjen Minerba Kemen ESDM; Laporan Kinerja (LAKIN) 2016, Ditjen Minerba Kemen ESDM; Slide Korsup Minerba KPK, Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA) - 9 Oktober 2017. 2.6 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Tata Dengan adanya PP No. 27/2017 yang merevisi atas PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Migas, terdapat beberapa poin penting agar investasi migas lebih menarik terutama mengenai beberapa penghapusan dan pengurangan di bidang perpajakan migas. Akan tetapi beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan adalah para pemegang PSC perlu hati-hati dalam menghitung keekonomian implikasi atas pemilihan untuk memilih PP No. 27/2017 ini. Salah satu yang perhatian utama PSC generasi sebelum PP No. 27/2017 adalah tentang konsep "assume and discharge" karena semua pajak yang sebelumnya tidak tertulis di dalam Kontrak PSC sekarang ada di dalam PP No. 27/2017. Untuk menghindari ketidakpastian, beberapa peraturan Kementerian Keuangan/ Keputusan DJP perlu diubah agar tetap berlaku sejalan dengan PP No. 27/2017 ini. Kita harus melihat dan mengawasi bagaimana dampak atas implementasi peraturan PP No. 27/2017 ini apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama memilih untuk mengadopsi PP No. 27/2017 tersebut.31 Kelola di Industri Ekstraktif 2.6.1 Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia Grafik 2. Realisasi Investasi Sektor Hulu Migas Sektor Migas Kebutuhan dan cadangan migas di Indonesia tidak berimbang, pertumbuhan yang semakin terus meningkat, sedangkan cadangan terbukti dan produksi terus menurun. Beberapa isu dan tantangan Pemerintah Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti dalam meningkatkan cadangan migas dan menarik investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. $ S U A T U 13.986 5% 22% 16.541 9% 21% 18.987 10% 22% 19.235 9% 21% 14.772 3% 20% J 66% 64% 62% 64% 69% Nilai investasi hulu migas yang semakin menurun dan berkurangnya wilayah kerja eksplorasi mengancam ketahanan produksi migas Indonesia. Berdasarkan Grafik 2, investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2015 menurun 23% dibandingkan tahun sebelumnya, nilainya menurun dari US$19,23 miliar menjadi US$14,77 miliar. Total wilayah kerja eksplorasi yang pada 2013 mencapai 238 wilayah, berkurang menjadi 199 wilayah pada tahun 2016, itupun sebanyak 37 wilayah diantaranya sedang dalam proses pengakhiran kontrak. 7% 6% 6% 2011 2012 2013 Administrasi Produksi Pengembangan Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2016 6% 2014 Eksplorasi 2015 Total 8% 30 Katadata.co.id. 2015. "Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik". Diakses pada tanggal 6 November 2017 31 PWC. 2017. "The New GR 79". pada Diakses tanggal 7 November 2017
56 Pada saat ini investor migas masih menunggu peraturan pelaksana terutama peraturan perpajakan khusus di bidang migas atas terbitnya peraturan mengenai skema gross split ini. Pemerintah (KESDM) sendiri berkeyakinan bahwa investasi migas di Indonesia masih menguntungkan dan dengan PMK yang baru akan menggairahkan kembali investasi hulu migas. Sektor Minerba Indonesia memiliki potensi prospek mineral dan batubara yang cukup tinggi. Akan tetapi kegiataan dan pembiayaan eksplorasi minerba yang merupakan kunci keberlangsungan industri pertambangan hampir tidak ada atau sangat menurun. Penurunan harga komoditas internasional semakin memperburuk penurunan Perusahaan pertambangan minerba Indonesia banyak mencatat penurunan di pendapatan dan keuntungan sebagai akibat penurunan harga komoditas. Sehingga banyak lebih memfokuskan kegiatan perusahaan yang usahanya untuk menaikkan produksi dan menurunkan biaya operasi dan juga menambang di deposit yang lebih mudah ditambang untuk menurunkan belanja modal (capital expenditure)32. kegiatan eksplorasi. Penyebab lainnya dari tidak adanya/minimnya aktivitas eksplorasi mineral di Indonesia karena ketidakpastian peraturan di industri pertambangan minerba yang menyebabkan kurang menariknya investasi di sektor ini33. Menurut survei Fraser Institute Annual Survey Mining Companies 2016, Indonesia bersama Filipina dan Mongolia merupakan 10 negara yang terbawah berdasarkan Index Best Practice Mineral Potential atau indeks yang mendorong investasi untuk eksplorasi34. Sejak diundangkannya UU tentang Pertambangan Minerba, Pemerintah Indonesia telah berupaya memasuki arah baru kebijakan tata kelola pertambangan minerba yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (national interest), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practice) untuk mencapai pertambangan yang berkelanjutan (sustainable mining). Hal ini terlihat pada peraturan pelarangan ekspor, moratorium pemberian IUP baru dan penataan IUP melalui mekanisme CnC, dan peraturan divestasi. Peraturan ini baik untuk jangka panjang perbaikan pertambangan minerba di Indonesia misalnya dengan menambah value added sebelum ekspor dan untuk menambah lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dari segi pemilihan waktu dengan kondisi perekonomian global yang menurun, peraturan-peraturan ini menurunkan potensi pertambangan minerba35. 4/2009 pengelolaan dan Selain itu, Pemerintah dan pihak lainnya yang kerap mempersoalkan besaran royalti, tanpa memandang seberapa besar beban pengeluaran perusahaan untuk pajak dan pungutan lainnya, dimana setidaknya terdapat 35 item yang harus dibayar perusahaan tambang meliputi pajak, non-pajak, pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut institusi pemerintah lainnya (kurang lebih 30% dari penerimaan kotor36), apalagi dengan UU 4/2009 (Pasal 129) yang mengatur pungutan tambahan 10% bagi pemegang IUPK yang dikenakan dari keuntungan bersih (net income). Oleh karena itu, pelaku industri pertambangan mengkhawatirkan potensi dampak dari kepastian investasi jangka panjang mereka dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan UU 4/2009. Industri pertambangan umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal. Deposit mineral terpencil umumnya berada di wilayah-wilayah (remote area) dan minim infrastruktur, sehingga sangat berisiko tinggi di berbagai aspek seperti teknis, geologi, pasar, fiskal, kebijakan (policy) lingkungan hidup. Dengan karakteristik dan tersebut, maka umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang pasti agar investasi jangka panjang terjamin. Stimulus fiskal misalnya pembebasan PPN selama masa eksplorasi, kejelasan peraturan divestasi saham37, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi beban perpajakan dan retribusi diharapkan dapat mendorong investasi eksplorasi38. 2.6.2 Peraturan Skema Gross Split Skema Gross Split diharapkan tidak hanya dapat menawarkan efisiensi dan efektivitas industri hulu migas, akan tetapi diharapkan dapat memberikan insentif yang menarik bagi investor. Tahun 2017 kontrak dengan model Gross Split baru diimplementasikan pada PSC ONWJ, namun terdapat beberapa catatan dari pelaku industri dalam menanggapi skema ini, antara lain sebagai berikut39: Perpajakan : Bagian Kontraktor atas produksi untuk masing-masing periode lifting akan didasarkan hanya pada persentase Gross Split yang ditentukan sebelum pajak (pre-tax basis). Di dalam peraturan memungkinkan bahwa biaya operasional dapat dikurangkan sebelum menghitung pajak penghasilan atas Kontraktor, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci atas poin apa saja. Peran SKK Migas : SKK Migas tetap berperan dalam pengawasan terhadap Kontraktor, dan terhadap "Work Programme pengawasannya 32 PWC.2017. Mining Guide 2017. Hal. 19 33 Idem 34 Fraser Institute. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2016. Hal. 24. Dapat diakses di mining-companies-2016.pdf 36 2015. "Royalti Tambang: Perusahaan Merasa Terbebani Pajak & Pungutan Lainnya". Diakses pada tanggal 7 November 2017 37 PWC. 2017. "Indonesia Mining Exploration - time for a reset?". 35 Op.cit Diakses pada tanggal 7 November 2017 38 Hallatu, Alexander. "Pungutan tambang jadi rebutan pusat dan daerah". tambang%20jadi.htm. Diakses pada tanggal 7 November 2017 39 Pinsent Masons - Indonesia new Gross Split PSC, Reforminer, Quarterly Energy Notes, April 2017
57 and Budget" dibatasi untuk membimbing dan terhadap memantau komitmen Kontraktor program kerjanya. Dengan adanya pengurangan kendali SKK Migas atas Kontraktor dapat diintepretasikan bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945, yaitu berkurangnya kekuasaan negara atas pengendalian sumber daya alam. •	Kepemilikan atas Aset dan Peralatan: Seperti halnya dengan skema PSC, semua tanah, barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor untuk kegiatan usaha hulu secara langsung menjadi milik negara dan dikelola oleh SKK Migas. Namun dalam skema Gross Split, Kontraktor tidak akan mendapatkan penggantian biaya (Cost Recovery) atas hal tersebut seperti pada PSC lama. Pemberlakuan kontrak: Pasal 24 Permen ESDM No. 8/2017 mengandung ketetapan ambigu karena disebutkan gross split akan diberlakukan pada wilayah kerja yang habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang, sedangkan kontrak yang diperpanjang dapat memilih model kontrak sebelumnya atau model gross split. Putusan MK No. 20/PPU.V/2007 memutus bahwa pasal 11 ayat (2) UU Migas mengenai cukupnya pemberitahuan (tanpa persetujuan) kepada DPR bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33. MK berpendapat proses kesepakatan kontrak kerja sama harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI. Putusan MK No. membubarkan BP Migas Putusan MK No. membubarkan BP Migas 36/PUU-X/2012 Isu Pokok dalam RUU Migas Proses penyelesaian revisi UU Migas yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 masih alot pembahasannya di DPR. Beberapa topik perubahan yang diajukan pemerintah antara lain: (summary dapat diakses di d o k u me n /m i na ngwa n - se m i na r -Me nd o ro ng - Konstitusi-1435282372.pdf) a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan b. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan Penyederhanaan birokrasi dan administrasi: Pasal 15 dan 16 mengatur peranan SKK Migas dalam menyetujui rencana kerja dan anggaran yang diajukan kontraktor dan persetujuan terhadap pengembangan lapangan (POD). Kemudian Pasal 23 mengatur peranan SKK Migas dalam pengendalian dan tersebut pengawasan. Ketentuan-ketentuan menimbulkan jauh peranan SKK Migas dalam mengontrol kegiatan operasional kontraktor, dengan membandingkan tujuan utama dari Permen skema Gross Split yaitu untuk mencapai efisiensi. pertanyaan seberapa Minerba Penyederhanaan birokrasi dan administrasi: Pasal 15 dan 16 mengatur peranan SKK Migas dalam menyetujui rencana kerja dan anggaran yang diajukan kontraktor dan persetujuan terhadap pengembangan lapangan (POD). Kemudian Pasal 23 mengatur peranan SKK Migas dalam pengendalian dan tersebut pengawasan. Ketentuan-ketentuan menimbulkan jauh peranan SKK Migas dalam mengontrol kegiatan operasional kontraktor, dengan membandingkan tujuan utama dari Permen skema Gross Split yaitu untuk mencapai efisiensi. pertanyaan seberapa Minerba rencana kerja UU Migas Latar Belakang Usulan revisi UU Migas dimulai sejak tahun 2008 melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus Hak Angket BBM. Selanjutnya dengan banyaknya pengajuan judicial review pada pasal- pasal UU No. 22/2001 kepada Mahkamah Konstitusi dan terdapat 3 tuntutan yang telah dikabulkan, semakin memperkuat dorongan pentingnya revisi terhadap UU Migas. Tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan antara lain: izin usaha hulu dari pemerintah; c. Dibentuknya BUMN Khusus (BUMN-K) yang merupakan BUMN yang mendapatkan izin usaha hulu migas melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen; d. Partisipasi Pertamina, yaitu: Pertamina mendapatkan izin usaha hulu migas secara mandiri. Badan usaha atau BUT lain harus melalui kontrak kerja sama dengan BUMN-K; Penawaran WK bersifat berjenjang dan Pertamina mendapatkan prioritas pertama; •	Untuk perpanjangan izin usaha WK ke-dua kalinya, izin usaha WK diberikan kepada Pertamina; Badan e. Dibentuknya/penunjukkan Usaha Penyangga (aggregator) yang terdiri dari i) Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan BBM Nasional, ii) Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; f. Seluruh produksi migas dari Pertamina dan BUMN-K wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga keekonomian pengembangan lapangan; dengan harga g. Masa izin usaha dari pemerintah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun; h. Masa eksplorasi adalah 10 tah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 002 / PUU-l/ 2003 yang membatalkan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) mengenai penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar, pasal 12 ayat (3) mengenai Menteri ESDM dalam menetapkan badan usaha yang berhak melakukan eksplorasi maupun eksploitasi, pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan usaha menyerahkan seperempat bagian hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. badan DPR telah menyusun draf RUU Migas 022308-2742.pdf.). Terdapat sebelas topik yang diajukan dalam RUU Migas versi masyarakat sipil, diantaranya : perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN pengelola, petroleum fund, DMO, dana cadangan, participating interest (PI), perlindungan atas dampak kegiatan migas serta reformasi sistem informasi dan partisipasi.
58 Selain itu masyarakat sipil, akademi dari ITS juga menyampaikan aspirasinya dengan menyusun naskah akademis RUU migas yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR pada November 2016 20150626-022308-6590.pdf). UU Minerba Latar Belakang Alasan Pemerintah40 mengusulkan RUU tentang Perubahan UU Minerba adalah untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba terkait dengan terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Revisi UU Minerba juga diperlukan untuk menindaklanjuti Keputusan MK terkait dengan beberapa bagian dari pasal-pasal yang ada dalam UU Minerba yang dibatalkan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan juga menjadi alasan pemerintah UU Minerba mengusulkan perubahan tersebut. Perubahan ini ditujukan untuk mengevaluasi tata kelola mineral dan batubara. atas UU 2.6.4 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Saat ini tarik ulur dan argumentasi antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai ketentuan pengolahan dan pemurnian dalam negeri terus berlangsung. Sebagian pelaku industri, berdasarkan kajian mereka menilai bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter) tidak mudah karena memerlukan biaya yang besar dan kemungkinan tidak ekonomis43. Selain itu pengoperasian smelter bukan bisnis inti perusahaan pertambangan.44 Sedangkan pada eksternal, penurunan harga komoditas mineral dunia dalam 2 tahun terakhir dan melemahnya Rupiah mengakibatkan menurunnya tingkat keekonomian suatu proyek sehingga terjadi penundaan atau bahkan terdapat penghentian proyek smelter yang berdampak kepada ketidakpastian pinjaman kepada industri smelter dikarenakan tingkat kelayakannya yang memburuk45. Sebagai akibatnya pembangunan smelter yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Hanya 5 smelter yang dibangun pada tahun 2015 dari total 12 smelter yang direncanakan, dan hanya 2 smelter yang dibangun tahun 2016 dari total 4 smelter yang direncanakan. sisi Isu Pokok dalam RUU Minerba Menurut Rancangan Undang-Undang draft (RUU) Minerba41, ada beberapa bagian yang akan Perubahan-perubahan mengalami perubahan. tambahan tersebut diantaranya adalah adanya istilah terkait dengan definisi untuk beberapa pertambangan mineral dan serta batubara perubahan dalam penetapan dan penentuan Wilayah Pertambangan (WP). RUU Minerba juga disesuaikan dengan UU Pemda dan tidak lagi memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Wewenang pengelolaan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, ketentuan terkait peningkatan nilai tambah dan divestasi saham juga juga dijelaskan lebih rinci dalam RUU Minerba. akan diberikan sepenuhnya Status Revisi UU Migas dan UU Minerba RUU Migas dan RUU Minerba ini masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan akan menjadi usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 201842. Revisi Undang Undang Migas dan Minerba sebenarnya telah diusulkan dalam daftar Prolegnas 2010 - 2014, namun berlanjut masuk dalam daftar Prolegnas 2015 - 2019. Kedua revisi Undang-Undang ini sudah masuk daftar Prolegnas Prioritas sejak tahun 2015. Namun, hingga penghujung tahun 2017 revisi ini masih juga belum rampung. Padahal revisi ini ditunggu pelaku usaha migas dan minerba sebagai bagian dari kepastian hukum dalam bisnis. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat mendorong terus penyelesaian Revisi UU Migas dan Minerba yang dinisiasi DPR ini. Pemerintah masih memberikan toleransi/relaksasi atas sejumlah ketentuan yang ditetapkan sebelumnya terkait kegiatan peningkatan nilai tambah mineral melalui Permen ESDM 5/2017 (mencabut Permen ESDM 1/2014 dan direvisi kembali dengan Permen ESDM 28/2017) dan 6/2017 (direvisi dengan Permen ESDM 35/2017). Relaksasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, termasuk juga untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar- besaran dan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pertambangan mineral. Untuk mendukung Permen ESDM tersebut, terutama dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 13/PMK.010/201746 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini salah satunya mengatur tentang bea keluar barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dalam penentuan tarif bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter, yakni: untuk kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% dari total pembangunan dikenakan tarif 7,5%; fisik 30-50%, tarif 5%; fisik 50-75%, tarif 2,5%; dan fisik di atas 75%, tarif 0%. Sedangkan untuk tarif bea keluar barang ekspor produk mineral logam dengan kriteria tertentu (Nikel dengan kadar < 1,7% dan Washed Bauxite dengan kadar > 42%) dikenakan tarif 10%. Ketentuan dari PMK ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2022. 40 Deskripsi Konsepsi (Pemerintah), portal resmi DPR, diakses dari pada tanggal 22 September 2017 41 Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara, diakses dari pada tanggal 28 September 2017 42 Kontan.co.id. 2017."Ini RUU yang diusulkan masuk prolegnas 2018". . Diakses pada tanggal 30 November 2017 43 Halo Vale. Edisi April 2014. Membangun Smelter Tidak Mudah, h. 16 44 "Indonesia's Smelting Plans-Moving Slow, but Moving". Diakses pada 1 Desember 2017 45 Dijen Menerba. LAKIN Minerba 2016, h.53-59. 46 PMK 13/PMK.010/2017 mencabut PMK 140/PMK.010/2016 yang mencabut PMK 75/PMK.011/2012 (telah diubah sebanyak 4 kali: PMK 128/PMK.011/2013; PMK 6/ PMK.011/2014; PMK 153/PMK.011/2014; dan PMK 136/PMK.010/2015).
59 Gambar 15. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (Permen ESDM No. 5/2017 dan No. 6/2017) KESEMPATAN EKSPOR KONSENTRAT KK MENJADI IUPK OP KEWAJIBAN SMELTER PENETAPAN HARGA PATOKAN Pemberian kesempatan ekspor produk hasil pengolahan mineral (konsentrat), dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat •	Jangka waktu 5 tahun •	Telah/sedang membangun smelter •	Membayar bea keluar •	KK menjadi IUPK OP Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dalam rangka pemberian ekspor konsentrat •	Luas wilayah IUPK OP Maks. 25.000 Ha •	Penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku Divestasi saham 51% Divestasi saham 51% Kewajiban smelter di dalam negeri untuk memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu •	Setelah memenuhi kebutuhan domestic (min. 30% total kapasitas smelter) nikel denga kadar <1.7% dapat diekspor Wash bauxite ≥ 42% dapat diekspor Wajib bangun smelter Untuk konservasi Penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara (ekspor dan domestik) •	Menteri untuk mineral logam dan batubara Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mineral bukan logam dan batuan Harga patokan berdasarkan mekanisme pasar atau harga pasar internasional cadangan nikel dan medorong pembangunan smelter bauksit dan nikel kadar rendah Permen ESDM No. 7/2017 Sumber :Slide Ditjen Minerba Kementrian ESDM, Kegiatan Coffee Morning Membahas Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Minerba - 2 Februari 2017 2.6.5 Implementasi Peraturan Divestasi Saham saham bagi perusahaan Kewajiban divestasi pemegang izin pertambangan di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh asing (PMA) adalah ketentuan Pasal 112 UU No. 4/2009, yang diturunkan aturan pelaksanaannya ke dalam PP No. 1/2017 yang mengatur tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi pada kegiatan usaha pertambangan minerba kemudian peraturan teknis pada Permen ESDM No. 09/2017. Lihat Bagian 2.2.2 tentang peraturan divestasi saham. sampai dengan jenjang/tingkatan penawaran ke bursa saham di Indonesia (Bursa Efek Indonesia) tidak dapat terlaksana, maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat mengulangi kembali proses penawaran pada tahun berikutnya atau mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia48. kesepakatan divestasi Pada saham PMA antara Perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. (lihat kotak Contoh Kasus - Permasalahan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia) implementasinya Kepemilikan saham divestasi ditawarkan oleh PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP kepada peserta Indonesia secara berjenjang, dengan kewajiban urut prioritas: (1) Pemerintah melalui Menteri dengan mekanisme negosiasi, jika tidak berminat, wajib menawarkan kepada (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana lokasi wilayah kegiatan usaha pertambangan berada, juga dengan mekanisme negosiasi. Selanjutnya jika Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berminat, wajib menawarkan divestasi saham dengan mekanisme lelang kepada (3) BUMN dan BUMD, jika lelang tidak terlaksana (BUMN dan BUMD tidak berminat), menawarkan kepada (4) Badan Usaha Swasta Nasional, jika lelang tidak terlaksana (Badan Usaha Swasta Nasional tidak berminat), maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat menawarkan saham divestasi melalui (5) bursa saham di Indonesia. Jika sampai penawaran saham divestasi melalui bursa saham tidak dapat terlaksana maka pelaksanaannya harus diakumulasikan berdasarkan tata cara divestasi saham berdasarkan Permen ESDM47. Jika penawaran saham divestasi Gambar 16 Urutan Penawaran Saham Perusahaan Tambang Asing Pemerintah pusat 1 Otoritas daerah penjualan dinegoisasikan 2 Badan usaha (milik negara dan daerah) 3 Dijual melalui lelang Sektor swasta Indonesia Dijual melalui 4 lelang Bursa saham. Penawaran umum Perdana 5 dan penawaran ekuitas selanjutnya Sumber: indonesia.pdf 47 Pasal 4-10 Permen ESDM No. 09/2017. 48 Manley and Bria. 2017. "Memperkuat kebijakan divestasi saham tambang Indonesia" diakses pada tanggal 6 November 2017
60 CONTOH KASUS - PERMASALAHAN DIVESTASI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA Divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada mulanya pemerintah Indonesia telah mengumumkan jika Pemerintah dan PT Freeport telah mencapai lima kesepakatan pokok, yaitu:(1) Landasan hukum hubungan Pemerintah Indonesia dengan PTFI adalah dalam kerangka Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada PTFI (IUPK OP), bukan Kontrak Karya (KK); (2) Divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia; (3) PTFI wajib membangun fasilitas smelter selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeure; (4) Dukungan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi akan diberikan kepada PTFI untuk kepentingan stabilitas penerimaan negara (Pemerintah Indonesia), dimana secara agregat penerimaan negara akan lebih stabil/pasti dan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya (hubungan KK); dan (5) Setelah PTFI menyepakati empat poin ini sebagaimana diatur dalam IUPK OP, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041. Namun CEO Freeport melalu suratnya yang beredar dipublik menyatakan tidak sepakat dengan proposal Pemerintah suratnya PTFI menyatakan posisi di 5 hal, yaitu (1) proses divestasi saham Freeport, PTFI mengajukan agar divestasi awal dilakukan melalui mekanisme penawaran saham perdana ke bursa (IPO/Initial Public Offerings), selanjutnya divestasi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada PP 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka PMA; (2) hitungan divestasi saham, PTFI menghendaki perhitungan menggunakan nilai pasar secara wajar dan menggunakan standar perhitungan internasional berdasarkan kegiatan operasional perusahaan hingga 2041 - karena Freeport merasa memiliki hak untuk perpanjangan kontrak dua kali sampai tahun 204149; (3) mekanisme peralihan saham, PTFI menghendaki proses divestasi dilakukan dengan cara penjualan saham perusahaan induk dan PT Mitra Joint Venture, dengan melakukan perhitungan yang diinginkan PTFI; (4) hak dari pemerintah, PTFI menyetujui Pemerintah Indonesia dapat meminta seluruh haknya berupa 51% total produksi dari seluruh wilayah yang tercantum dalam IUPK setelah proses divestasi ini selesai, namun PTFI menghendaki valuasi sahamnya dilakukan atas nilai wajar dan menghitung hingga operasinya sampai 2041;dan (5) PTFI akan memastikan kemudahan mengakses data dalam rangka due diligence. Indonesia. Dalam Hingga saat ini negosiasi Pemerintah Indonesia dan PTFI memang belum menemui titik temu atas polemik yang muncul. Batas waktu negosiasi yang awalnya ditargetkan selesai Oktober 2017 diperpanjang tiga bulan lagi hingga Januari 201850. Untuk harga saham divestasi dari pemegang IUP OP atau IUPK OP yang ditawarkan kepada peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value-FMV) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham. Metode ini sering diinterpretasikan sebagai metode "biaya pengganti" (replacement cost)51. Dengan metode valuasi harga tidak memperhitungkan cadangan menjadi kekhawatiran dari investor asing karena besar kemungkinan nilai yang didapatkan lebih rendah dari nilai pasar yang wajar (fair market value)52. Secara teoritis, nilai saham (cerminan FMV) adalah refleksi nilai yang akan dihasilkan perusahaan dari menjual produksi yang akan datang, dikurangi pajak (yang setara dengan nilai cadangan dikurangi biaya dan pajak). Hal ini berbeda dengan interpretasi FMV pada Permen ESDM No. 9/2017. yang Semangat menasionalisasikan untuk kepentingan dan manfaat rakyat Indonesia, perlu dilengkapi dengan sudut pandang cukup bisnis korporasi pertambangan yang Investasi oleh kompleks dan berisiko investor membutuhkan kepastian dan jaminan untuk mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa investasi akan mendapatkan tingkat imbal hasil / return yang memadai. Sejalan dengan banyaknya perdebatan pemerintah juga mempertimbangkan untuk meninjau ulang mekanisme peniliaian saham dalam proses divestasi dengan melibatkan pelaku usaha pertambangan minerba. Aturan penilaian asset tambang yang internasional yang ada dapat dipertimbangkan untuk diadopsi. sebesar-besarnya untuk tinggi. tersebut, sebaiknya Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk konsisten menyelesaikan proses divestasi saham tidak hanya untuk PTFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang izin pertambangan PMA yang beroperasi di sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia masih dalam progress dalam penyempurnaan beberapa peraturan teknis. Indonesia Masukan konstruktif dan cukup komprehensif dari Manley dan Bria (2017)53 mungkin dapat dipertimbangkan atas kebijakan divestasi saham PMA minerba yang sedang bergulir saat ini. Pertama, perbaikan dan atau penyempurnaan mekanisme penetapan harga valuasi saham divestasi karena Pasal 14 Permen No. 09/2017 berpotensi akan menjadikan iklim PMA di sektor pertambangan menjadi tidak menarik lagi bagi investor asing. Kedua, menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk mekanisme negosiasi divestasi saham yang akan dilakukan antara PMA pemegang izin dengan: Pemerintah; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme lelang saham 49 Reuters. 2017. "Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment". diakses pada tanggal 6 November 2017 50 Katadata. "Diperpanjang 3 Bulan, DPR prediksi negosiasi Freeport tetap buntu". negosiasi-freeport-tetap-buntu diakses tanggal 6 November 2017 51 Idem. Hal. 4 52 PWC. 2017. Mining Guide 2017. h. 53 53 Manley dan Bria. 2017. "Memperkuat kebijakan divestasi saham tambang di Indonesia. diakses pada tanggal 6 November 2017
61 divestasi antara PMA pemegang izin dengan: BUMN dan BUMD; dan Badan Usaha Swasta Nasional. Ketiga, menetapkan aturan untuk pembeli saham divestasi melalui mekanisme lelang kepada Badan Usaha Swasta Nasional untuk mengungkapkan secara terbuka pemilik perusahaan sebenarnya (BO-Beneficial Owner). Keempat, opsi terakhir dari jenjang/tingkatan penawaran divestasi saham adalah melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Opsi ini menarik untuk lebih lanjut ditelaah intensif karena lebih transparan dalam proses divestasi saham dibandingkan dengan mekanisme negosiasi dan lelang yang berpotensi kepada tindak pidana korupsi. Kelima, kebijakan pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan kemampuan tata kelola BUMN dan BUMD yang baik (good corporate governance) sebagai calon pemegang saham potensial dari divestasi saham ini, terutama kalau BUMN dan BUMD tidak hanya sebagai pemegang saham tetapi juga sebagai pemegang kendali operasional PMA sektor pertambangan. 2.6.7 Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBP Minerba Tata cara pemungutan PNBP berdasarkan Pasal 9 UU No. 20/1997 yaitu penentuan jumlah PNBP dipercayakan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri. Gambar 17. Mekanisme Perhitungan Royalti Contoh Batubara Kualitas batubara Kualitas batubara Tarif dipengaruhi oeh kualitas (kalori) dan kontrak perizinan (PKP2B/IUP) Royalti/ DPHB Tonase Harga Jual Tarif 2.6.6 Pengalihan Kontrak ke IUP Pasal 169 UU No. 4/2009mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan, yaitu: (a) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian; (b) Ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali komponen-komponen penerimaan negara; dan (c) Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Terdapat strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 21 yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (2) Penerimaan negara; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban divestasi. empat isu Hasil perhitungan Draugth Survey oleh surveyor Dipengaruhi oleh harga pasar/HPB berdasarkan kualitas yang dianalisa oleh surveyor IUP kalori (ADB) <5.100=3% 5.100 - 6.100= 5% >6.100= 7% PKP2B= 13,5% Sumber: Artikel Minerba Edisi XXIII Desember 2015 - Materi Sosialisasi Pengawasan Pembayaran Royalti pada Pengapalan batubara domestik dan ekspor Sistem penghitungan sendiri (self-assessment) disinyalir memiliki potensi berkurangnya PNBP minerba . Hal ini disebabkan minimnya tingkat pengendalian, kepatuhan, dan audit yang efektif, yang merupakan komponen penting dalam sistem penghitungan sendiri (self-assessment). Hal ini dikuatkan atas temuan BPK Semester I - 2016 melaporkan bahwa sistem pembayaran PNBP yang bersifat self assessment belum terpantau secara memadai untuk menjamin kewajaran perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor batubara untuk tahun 2012-201455. Berdasarkan Laporan Capaian Minerba Semester pertama tahun 2017, 21 KK dan 37 PKP2B amandemen kontrak54. telah menandatangani Amandemen kontrak tersebut mempertimbangkan penerimaan negara, divestasi saham, kelanjutan operasi pertambangan dan kewajiban pengolahan dan permurnian. Hal - hal berikut menurut kajian pengelolaan atas PNBP minerba oleh KPK menyebabkan tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti: Tabel 21. Isu Strategis dalam Renegosiasi Kontrak Industri Minerba Isu Strategis Keterangan Kelanjutan operasi pertambangan Kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2x10 tahun. Penerimaan Negara PPh Badan, ditetapkan nailed down, sedangkan royalti dan pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pengolahan dan pemurnian Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri Kewajiban divestasi Divestasi 51% (hulu) Sumber: Ditjen Minerba 54 KESDM. 2017. "Capaian Sub-Sektor Mineral dan Batubara Semester I/2017" semester-i-2017.pdf diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 55 BPK. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, hal. xxix
62 Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk; Minimnya pengawasan pengangkutan mineral (keterbatasan pengawasan); proses pengapalan/ batubara dan Adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor (klausul permendag); kemungkinan terjadinya Tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor oleh Ditjen Minerba; Sejak bulan Maret 2017 Ditjen Minerba bersama telah dan akan dengan Komisi VII DPR melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu terhadap pelaku usaha minerba. Binwas Terpadu sektor minerba dijadwalkan akan dilaksanakan di 20 provinsi, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur/Kalimantan Utara. Tersebarnya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik (pelabuhan khusus); •	Terdapatnya perbedaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga minerba. Lebih lanjut pada salah satu makalah dalam acara Seminar Nasional Teknologi Sistem Pengawasan dan Pemantauan di Indonesia, 1) sistem manual pelaporan royalti 2) belum ada format pelaporan khusus untuk pembayaran royalti, 3) belum adanya sistem berbasis online yang langsung dapat mengetahui besarnya produksi dari masing-masing perusahaan batubara menambah kesulitan pengendalian dan pengawasan PNBP minerba. Rekomendasi untuk mengoptimalkan akurasi penerimaan PNBP dari minerba sudah diungkapkan beberapa pihak namun beberapa usaha belum diimplementasikan. kajiannya KPK merekomendasikan antara lain implementasi sistem data terpadu lalu lintas perdagangan mineral dan batu bara yang dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM56. Hal serupa juga disampaikan oleh World Bank dan Kementerian Keuangan yaitu Implementasi database pembayar sehingga PNBP yang berisi berbagai data memudahkan pemeriksaan akurasi perhitungan PNBP57. dalam Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PNBP minerba langsung (khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan dan akurasi pembayaran), pemerintah serta kementerian dan instansi terkait, telah melakukan lain sebagai berikut: langkah-langkah, antara Perbaikan sistem pelaporan dan pembayaran PNBP berbasis IT (SIMPONI), sejak 2015 Program intensifikasi pengawasan pembayaran royalti pada pengapalan domestik dan ekspor. Diantaranya dengan melibatkan surveyor independen yang ditunjuk pemerintah untuk memverifikasi kuantitas serta kualitas hasil tambang, sebelum pengapalan, serta adanya ketentuan pembayaran dimuka (prepayment), sebelum pengapalan. Untuk memudahkan pengawasan, Pemerintah berencana menetapkan dan/atau membangun 14 pelabuhan khusus minerba yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah telah memasukkan hal ini dalam Prolegnas 2016. Pembentukan KPK-Korsup Minerba; •	Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi dan penjualan batubara dilakukan antara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data produksi dan penjualan Batubara perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. 56 KPK. 2013. "Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara". H. 26 57 World Bank, Kementerian Keuangan. 2014. "Meningkatkan Pengelolaan PNBP dari Pertambangan Indonesia". h. 10
63 03 PERIZINAN DAN KONTRAK Bab ini membahas proses perizinan dan kontrak di pertambangan migas dan minerba berikut tipe-tipe izin/ kontrak dan tender pada tahun 2015. 3.1 Sektor Pertambangan Migas biaya eksplorasi serta pengembangannya, maka jika eksplorasi tidak berhasil menemukan migas (dryhole) atau menemukan migas tetapi tidak ekonomis, kontraktor akan menanggung seluruh biaya dari kegiatan ekplorasi tersebut. 3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract - PSC) Sistem kontrak bagi hasil (PSC) adalah kontrak yang umum berlaku dalam industri usaha hulu migas yang menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya migas. Di dalam kontrak ini diatur ketentuan pembagian hasil produksi (in-kind) antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor. Kontraktor menanggung risiko dan Sebaliknya jika berhasil, hasil produksi (in-kind) akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor dengan split bagi hasil yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama. Gambar 8 mengilustrasikan alur arus kas PSC dan keterangan mengenai instrumen fiskal PSC. Gross Revenue yang merupakan volume lifting minyak/gas bumi dikalikan dengan harga minyak (mengacu pada ICP)/harga gas (mengacu pada harga kontrak) dikurangi dengan First Trance Petroleum (FTP), investment credit dan cost recovery, sisanya ("equity to be split") akan dibagi antara
64 pemerintah dan kontraktor sesuai dengan split bagi hasil dalam PSC. Pada umumnya bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi (Tabel 13 menggambarkan bagi hasil dengan presentasi yang berbeda dari beberapa generasi kontrak bagi hasil). Dengan adanya kewajiban penyerahan DMO, kontraktor mungkin akan mendapatkan nilai yang lebih kecil dari persentase bagi hasil yang ditetapkan dalam kontrak. Perjanjian Kerja Sama Operasi (Joint Operation Body - JOB) Beberapa PSC yang berlaku saat ini memiliki kontrak jenis Joint Operation Body (JOB-PSC) yaitu perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor yang terdiri dari Pertamina dan kontraktor lain, dimana Pertamina memiliki kepemilikan pada JOB sebesar 50%. Pada JOB, operasi dijalankan oleh badan operasi bersama yang terdiri dari perwakilan Pertamina dan perwakilan kontraktor dalam kontrak JOB. Perwakilan Pertamina dan perwakilan bersama-sama menyetujui anggaran dan membuat rencana kerja dan peraturan/kebijakan. Kontrak JOB yang habis masa kontraknya kemungkinan akan dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah akan menetapkan pengelola selanjutnya. kontraktor secara Kontrak bagi hasil pertambangan migas diberikan melalui proses tender atau penawaran langsung dimana pemenangnya ditentukan oleh Menteri ESDM. Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split Penjelasan mengenai sistem kontrak bagi hasil dengan skema gross split telah diulas pada bagian 2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Migas 3.12 Penetapan Wilayah Kerja (WK) Usulan WK dilakukan oleh Ditjen Migas dapat didasarkan pada kajian data geologi regional, survei umum, permintaan pasar dan penemuan baru yang ditawarkan secara lelang atau hasil studi bersama antara investor dan Ditjen Migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung. WK yang diusulkan berasal dari wilayah terbuka, yaitu: •	Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerjasama atau disisihkan atas usul kontraktor/Menteri WK yang berakhir masa kontraknya Wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung. Penawaran Lelang Usulan WK yang berasal dari Ditjen Migas didasarkan atas kajian yang meliputi kajian data geologi regional, data survei umum, permintaan pasar dan penemuan baru. Kegiatan survei umum sebagai penunjang penyiapan WK diatur dalam PP No. 35/2004 yaitu meliputi survei geologi, survei fisika, survei geosifisika, dan survei geokimia yang Gambar 18. Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Penawaran Lelang Penawaran Langsung Usulan WK baru: 1. Data geologi regional Penetapan WK Usulan BU atau BUT 2. Data survei umum 3. Permintaan pasar 4. Penemuan baru Hasil evaluasi teknis dan ekonomis Evaluasi oleh Tim Penilai Evaluasi dan interpretasi data Batas-batas WK Dokumen lelang Bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama Studi bersama Evaluasi hasil studi bersama Penetapan wilayah kerja Konsultasi dengan pemerintah daerah Lelang Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM
65 dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan biaya dan risiko yang ditanggung sendiri dan berdasarkan izin dari Menteri ESDM. Berdasarkan hasil interpretasi data dan hasil evaluasi, Ditjen Migas menyiapkan desain Blok dan batas-batas WK. (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Peniliaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. 1. Penilaian teknis yang dilakukan terhadap: Penawaran Langsung Penawaran langsung berasal dari usulan WK yang berasal langsung dari BU atau BUT yang akan dievaluasi oleh Tim Penilai. Tim Penilai menilai WK usulan BU dan BUT berdasarkan data-data atau dokumen pendukung seperti batas-batas WK usulan, potensi geologi, perkiraan cadangan, perkiraan produksi dan kajian keekonomian WK serta profil BU dan BUT. Perusahaan wajib melakukan presentasi kepada Tim Penilai, dan 14 hari setelah presentasi, perusahaan wajib menyampaikan komitmen studi bersama, tata waktu studi bersama dan hal lainnya. komitmen survei seismik yang meliputi jenis, rencana lintasan, dan kuantitas survei seismik; komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (new field wildcat well) dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis; Penawaran teknis yang wajar dan dapat menjadi akan diimplementasikan pertimbangan. 2. Penilaian keuangan yang dilakukan terhadap: Jika usulan diterima, perusahaan wajib melakukan studi bersama (joint study) dalam jangka waktu 7 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 4 bulan. Seluruh biaya dan risiko ditanggung oleh perusahaan pengusul. Setelah hasil studi bersama diperoleh, Ditjen Migas melakukan penilaian ekonomis dan teknis. Berdasarkan penilaian tersebut Ditjen Migas mengusulkan wilayah studi bersama menjadi WK. Perusahaan wajib menyerahkan jaminan studi bersama sebesar 1 (satu) juta Dolar Amerika Serikat paling lambat 14 hari sejak persetujuan penawaran langsung WK diterbitkan yang mempunyai jangka waktu selama berlakunya studi bersama. besaran bonus tanda-tangan; •	kemampuan membiayai rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi; anggaran biaya komitmen pasti; • laporan keuangan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari peserta lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik; laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik. 3. Penilaian kinerja yang dilakukan terhadap:
pengalaman di bidang perminyakan; dan •	kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Ditjen Migas menyampaikan kepada Menteri ESDM mengenai usulan penetapan WK. Kemudian, Menteri dan Ditjen melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah. Kemudian WK ditetapkan oleh Menteri ESDM. Beberapa syarat administrasi lainnya yang juga disyaratkan antara lain: a. Formulir aplikasi yang telah diisi; b. Profil perusahaan peserta lelang; c. Laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir; d. Usulan rencana kerja untuk 6 tahun masa eksplorasi; e. Surat pernyataan kesanggupan calon peserta 3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja Penawaran WK dilaksanakan oleh Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) dan Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Kedua tim tersebut terdiri atas perwakilan Departemen dan SKK Migas yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, hukum dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari lelang membayar bonus-bonus; pernyataan f. Surat kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator; adanya g. Surat pernyataan menerima dan sanggup melaksanakan kontrak kerja sama; h. Surat pernyataan dari perusahaan induk tentang entitas baru untuk menandatangani PSC; i. Salinan akta pendirian perusahaan; j. Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan dukungannya untuk melaksanakan komitmen; k. Asli surat jaminan penawaran; l. Surat pernyataan untuk tunduk pada hasil lelang; m. Resi pembelian dokumen lelang; n. Lisensi paket data; o. Surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan peserta lelang terhadap hasil lelang.
66 Gambar 19 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 1. Pengumuman lelang WK melalui media cetak maupun elektronik atau media KESDM esdm.go.id atau Pengumuman lelang Penerbitan dokumen lelang 1 2 2. Dokumen lelang paling sedikit memuat: i) tata cara lelang ii) informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi iii) perkiraan cadangan dan produksi iv) konsep kontrak kerja sama. Calon peserta lelang wajib membeli dokumen lelang di Ditjen Migas. Pembelian data dan informasi 3 3. Calon peserta lelang wajib membeli data geologi dan geofisik dari WK yang ditawarkan dari Ditjen Migas Data Management (MDM). Forum klarifikasi 4 4. Forum klarifikasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon peserta yang membeli dokumen lelang untuk menjelaskan proses lelang. Penyerahan dokumen partisipasi 5 5. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Evaluasi dokumen partisipasi 6 6. Tim lelang akan menilai peserta lelang berdasarkan penilaian teknis terhadap 3 tahun komitmen pasti, penilaian keuangan, dan kinerja perusahaan. Penentuan pemenang lelang 7 7. Menteri ESDM akan menunjuk pemenang lelang berdasarkan rekomendasi dari Tim lelang. Penandatangan kontrak 8 8. SKK Migas dan kontraktor menandatangani kontrak kerjasama. Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, Kementerian ESDM Peserta dan pemenang lelang harus menyerahkan jaminan sebagai berikut: Tabel 22. Jaminan Peserta Tender Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Jaminan (Bank Guarantee) Besaran Batas Akhir Penyerahan Masa Berlaku Jaminan Jaminan Penawaran (Peserta Lelang) 100% dari bonus tanda tangan Pada saat penyerahan dokumen partisipasi 6 bulan Jaminan Pelaksanaan (Pemenang Lelang) 10% dari komitmen pasti atau >USD1.500.000; dan 10% dari jumlah anggaran 2 tahun pertama masa eksploitasi atau >USD1.000.000. Pada saat penandatanganan kontrak 3 tahun 2 tahun sejak penandatangan kontrak Sumber : Permen ESDM No. 35/2008 Alur proses penetapan WK sampai dengan penandatangan kontrak dapat dilihat di website ESDM. Akan tetapi, alur yang terdapat di website tersebut masih berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Tahun 2006, walaupun Menteri ESDM telah memperbaharui peraturan menteri tentang tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi dalam Permen ESDM No. 35/2008. a. Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (Bid Document); b. Bonus tanda tangan (Signature Bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor; c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (Terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi. Pada bulan April 2017, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No. 30/2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini meliputi : PNBP tersebut disetorkan melalui Kas Negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang disingkat dengan nama SIMPONI. Sistem informasi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem billing, dan sistem Pelaporan PNBP.
67 3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2015 Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan cadangan dan produksi migas selain mendorong kegiatan eksplorasi dari kontrak yang ada, adalah dengan menambah jumlah kontrak kerja sama baru. Penawaran WK pada Tahun 2015 Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia menawarkan WK melalui Penawaran Langsung (Direct Proposal) dan melaui Tender. Lihat bidding-round-year-2015/. Yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung (Direct Proposal) adalah: •	South Bengara •	West Berau Yang ditawarkan melalui Tender Reguler adalah: •	Rupat Labuhan •	Nibung •	West Asri •	Oti •	Manakarra Mamuju •	Kasuri II Dari seluruh WK yang ditawarkan, ada 7 perusahaan yang membeli Bid Document dan ada 2 perusahaan yang mendaftar. Akan tetapi di tahun 2015, tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan atas tender WK tersebut. Rincian penawaran WK di tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 23. Tabel 23. Wilayah Kerja Migas yang Ditawarkan pada Tahun 2015 No Nama WK Nama Perusahaan Beli Dokumen Lelang Menyerahkan Dokumen Lelang Pemenang Lelang Penawaran Langsung (Direct Proposal) 1 South Bengara Eni Indonesia Ltd.
2 West Berau
Regular Tender 1
Rupat Labuhan
2 Nibung
3 Wesi Asri
4 Oti 1. Azipac Ltd 2. PT Agra Energi Indonesia Azipac Ltd
5 Manakarra Mamuju Ophir Energy Indonesia Ltd
6 Kasuri II 1. Genting Oil & Gas Limited 2. Overseas Petroleum and Investment Corporation 3. PT Agra Eneri Indonesia PT Agra Eneri Indonesia
Sumber : Ditjen Migas ESDM per tanggal 18 Oktober 2017 Tidak ditemukan catatan dari BPK atau sumber lainnya yang tersedia di publik yang menyebutkan adanya deviasi dari proses penawaran WK pada tahun 2015 dengan peraturan penawaran yang telah ditetapkan. 3.1.6 Pengalihan Participating Interest (PI) Pengertian Participating Interest di dalam PMK No. 257/2011 adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja. 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan Industri hulu migas menganut prinsip "Ring Fencing" (Peraturan Menteri Keuangan No.SE-75/1990) yaitu satu Wilayah Kerja adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP. Pada prinsip Ring Fencing juga mengatur tata cara Cost Recovery yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu Wilayah Kerja tidak dapat dibebankan ke dalam Wilayah Kerja lainnya guna meringankan pajak Wilayah Kerja lainnya. Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas seperti yang diatur dalam Pasal 33 PP No. 35/2004 dan Pasal 3 dan 4 Permen ESDM No. 48/2017. Selanjutnya Pasal 2 ayat (a) Permen ESDM No. 48/2017 disebutkan bahwa persetujuan Menteri tidak hanya diperlukan untuk pengalihan saham, akan tetapi termasuk perubahan perubahan direksi dan/ atau komisaris. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi. Jika kontraktor membuka
68 data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak ini wajib mendapatkan lain, pembukaan data izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas. Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD. BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama 3 tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan. b. Participating Interest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun; c. Di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi dan kontraktor telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dimaksud; dan d. Pengalihan Participating Interest oleh kontraktor untuk memperoleh tidak keuntungan. dimaksudkan Pasal 5 dalam Permen ESDM No. 48/2017 ini tata cara pengalihan participating mengatur interest 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan penawaran participating interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. mengenai Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) PP No. 79/2010, penghasilan luar Kontrak Kerja Sama atas penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif : a. 5% dari lain di jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi atau b. 7% dari jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi. Pasal 3 ayat (1) PMK No. 257/2011, dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan ini dikecualikan dari Participating pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dalam hal memenuhi kriteria : a. Tidak mengalihkan Interest Pajak Penghasilan seluruh Pariticipating Interest yang dimilikinya; Pasal 34 dan 35 PP No. 35/2004 menyatakan bahwa sejak disetujuinya POD-1 dari suatu wilayah kerja, Kontraktor wajib menawarkan 10% interest ke BUMD, dimana pernyataan minat dan kesanggupan BUMD dibatasi selama 60 hari, dan jika dalam jangka waktu 60 hari tersebut BUMD tidak memberikan pernyataan kesanggupan, maka selanjutnya penawaran 10% interest oleh kontraktor wajib dilakukan kepada perusahaan nasional. Batas waktu pernyataan kesanggupan oleh perusahaan nasional sama dengan BUMD yaitu 60 hari, dan jika setelah 60 hari perusahaan nasional tidak meberikan kesanggupan maka penawaran dinyatakan ditutup. Pengecualian ini bertujuan untuk meningkatkan peran perusahaan nasional dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar mampu bersaing, karena sebagaimana diketahui bahwa industri migas memiliki 3 ciri pokok yaitu high cost, high tech dan high risk. Hal ini menyebabkan tidak mudah bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi di bidang migas sehingga perlu adanya regulasi yang sedikit dapat membantu daya saing mereka. Daftar pengalihan PI selama tahun 2015 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut: Tabel 24. Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2015 No Nomor Surat Tanggal Wilayah Kerja Operator Komposisi Sebelum Pengalihan Interest Komposisi Sesudah Pengalihan Interest 1 140/13/ DJM.E/2015 6-Jan-15 Arguni I Eni Arguni I Limited Eni Arguni I Limited 100% Eni Arguni I Limited 80% GDF Suez E&P Arguni I BV 20% Eni Muara Bakau BV 55% Eni Muara Bakau BV 55% 2 463/13/ DJM.E/2015 12-Jan-15 Muara Bakau Eni Muara Bakau BV GDF Suez Exploration Indonesia BV 45% GDF Suez Exploration Indonesia BV 33,334% PT. Saka Energi Muara Bakau 11,666% 3 1013/13/ DJM.E/2015 20-Jan-15 GMB Sijunjung PT Inti Gas Energi PT Inti Gas Energi 75% PT Bukit Asam (Persero) Tbk 25% PT Inti Gas Energi 75% PT Bukit Asam Metana Ombilin 25%
69 No Nomor Surat Tanggal Wilayah Kerja Operator Komposisi Sebelum Pengalihan Interest Komposisi Sesudah Pengalihan Interest 4 1201/13/ DJM.E/2015 26-Jan-15 West Madura Offshore PT Pertamina Hulu Energi WMO PT Pertamina Hulu Energi WMO 80% PT Mandiri Madura Barat 20% PT Pertamina Hulu Energi WMO 80% PT Mandiri Madura Barat 10% Kodeco Energy Co Ltd 10% 5 2894/13/ DJM.E/2015 2-Mar-15 Cendrawasih Bay IV Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV Niko Resources (Cendrawasih Bay IV) Limited 50% Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV 100% Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV 50% 6 2889/13/ DJM.E/2015 2-Mar-15 Cendrawasih Bay III Repsol Exploracion Cendrawasih III BV Niko Resources (Cendrawasih Bay III) Limited 50% Repsol Exploracion Cendrawasih III BV 50% Repsol Exploracion Cendrawasih III BV 100% 7 3432/13/ DJM.E/2015 12-Mar-15 Wailawi PT Benuo Taka Wailawi Perusda Benuo Taka 100% PT Benuo Taka Wailawi 1005 Texcal Mahato EP Ltd 51% Texcal Mahato EP Ltd 51% 8 3873/13/ DJM.E/2015 20-Mar-15 Mahato Texcal Mahato EP Ltd Bukit Energy Central Sumatera (Mahato) Pte Ltd 37,5% Bukit Energy Central Sumatera (Mahato) Pte Ltd 25% Central Sumatera Energy Mahato Ltd 11,5% Central Sumatera Energy Mahato Ltd 11,5% Cue Mahato Pte Ltd 12,5% 9 3882/13/ DJM.E/2015 20-Mar-15 Batanghari PT Gregory Gas Perkasa CNOOC Batanghari Ltd 87% PT Gregory Gas Perkasa 100% PT Gregory Gas Perkasa 13% 10 4920/13/ DJM.E/2015 14-Apr-15 East Jabung Talisman East Jabung BV Pan Orient Energy East Jabung Pte Ltd 100% Pan Orient Energy East Jabung Pte Ltd 49% Talisman East Jabung BV 51% 11 6578/13/ DJM.E/2015 22-May-15 South Mandar PTTEP South Mandar Limited PTTEP South Mandar Limited 34% Total E&P Indonesia South Mandar 33% PTTEP South Mandar Limited 50,7463% Total E&P Indonesia South Mandar 49,2537% Talisman South Mandar BV 33% 12 8116/13/ DJM.E/2015 23-Jun-15 Tanjung Aru/Bala- Balakang KrisEnergy (Tanjung Aru) BV KrisEnergy (Tanjung Aru) BV 43% Neon Energy (Indonesia) Pty Ltd 42% KrisEnergy (Tanjung Aru) BV 85% Natuna Ventures Pte Ltd 15% Natuna Ventures Pte Ltd 15%
70 No Nomor Surat Tanggal Wilayah Kerja Operator Komposisi Sebelum Pengalihan Interest Komposisi Sesudah Pengalihan Interest 13 8717/13/ DJM.E/2015 7-Jul-15 Cendrawasih Repsol Exploracion Cendrawasih I BV Black Gold Cendrawasih LLC 70% Repsol Exploracion Cendrawasih I BV 30% Repsol Exploracion Cendrawasih I BV 100% PHE Nunukan Company 35% PHE Nunukan Company 64,5% 14 10456/13/ DJM.E/2015 18-Aug-15 Nunukan PHE Nunukan Company PT Medco E&P Nunukan 40% BPRL Ventures Indonesia BV 12,5% BPRL Ventures Indonesia BV 12,5% Videocon Indonesia Nunukan Inc 23% Videocon Indonesia Nunukan Inc 12,5% 15 10936/13/ DJM.E/2015 28-Aug-15 North Sumatera Block B PT Pertamina Hulu Energia NSB ExxonMobil Oil Indonesia Inc 100% PT Pertamina Hulu Energia NSB 100% 16 10938/13/ DJM.E/2015 28-Aug-15 North Sumatera Offshore PT Pertamina Hulu Energi NSO Mobil Exploration Indonesia Inc 100% PT Pertamina Hulu Energi NSO 100% 17 11367/13/ DJM.E/2015 7-Sep-15 West Bangkanai PT Saka Energi Indonesia PT Saka Bangkanai Klemantan 99,9% PT Saka Indonesia Sesulu 0,1% PT Saka Indonesia Sesulu 0,1% PT Saka Energi Indonesia 99,9% 18 11748/13/ DJM.E/2015 15-Sep-15 North Madura AWE (North Madura) NZ Limited AWE (North Madura) NZ Limited 50% North Madura Energy Limited 25% AWE (North Madura) NZ Limited 50% Azipac North Madura Limited 50% Mitra Energy (Indonesia North Madura) Limited 25% Sumber: Ditjen Migas, Data EITI 2015 3.2 Sektor Pertambangan Minerba 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba Lisensi pertambangan minerba berdasarkan UU No. 4/2009 menganut sistem perizinan yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah pertambangan izin: 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK). 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK). 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah WIUP, yang dibagi menjadi: •	• IUP Eksplorasi IUP Operasi produksi Wewenang untuk memberikan IUP eksplorasi dan produksi berdasarkan UU No. 4/2009 diberikan kepada:
71 Tabel 25. Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Pemberi Izin IUP Eksplorasi Area pertambangan IUP Operasi Produksi Area pertambangan dan dampak lingkungan Menteri Terletak di lebih dari satu provinsi Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing Gubernur Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/ kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 Sedangkan IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan IUPK dikeluarkan oleh Menteri ESDM. IUPK diberikan tanpa melihat letak geografis area pertambangan terkait. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya, sedangkan daerah tambang lintas provinsi serta keterkaitan dengan penanaman modal asing menjadi kewenangan pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM. Dengan adanya sistem perizinan seperti yang dijelaskan di atas, maka Kontrak Karya dan PKP2B yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU Minerba sebelumnya masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP No. 23/2010 (sebagai peraturan pelaksana UU No. 4/2009) dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Kontrak Karya dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP Perpanjangan tanpa melalui lelang (Pasal 112 PP No. 23/2010). 3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan Penetapan Wilayah Pertambangan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai WP jika memiliki kriteria adanya: • indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batu bara; atau potensi sumber daya bahan tambang terbagi menjadi Wilayah Usaha WP sendiri (WUP), Wilayah Pertambangan Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Gambar 20. Jenis Wilayah Pertambangan Wilayah Pertambangan (WP) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Wilayah Pencadangan Negara (WUP) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Sumber: Warta Minerba, Edisi XV April 2013
72 Untuk menetapkan suatu WP, Pemerintah Pusat (dibantu oleh Pemerintah Daerah) melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah. Dalam kondisi tertentu Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. Menteri ESDM menetapkan harga dasar lelang berdasarkan harga kompensasi data/atau biaya pengganti investasi berdasarkan ketersediaan: a. Sebaran formasi batuan pembawa mineral logam dan batubara; b. Data indikasi mineral logam dan batubara; c. Data potensi mineral logam dan batubara; d. Data cadangan mineral logam dan batubara; e. Sarana dan prasarana pendukung. Rencana WP ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Penetapan alokasi WP diatur dalam PP No. 22/2010. 3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan Penerimaan kompensasi sebagai penerimaan negara bukan pajak. tersebut akan dicatat Dalam hal pemberian izin secara prioritas untuk WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat oleh Menteri ESDM, kompensasi tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK. Lima hari setelah penetapan, BUMN/BUMD wajib mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi. IUP Tahun 2015 Akibat dari berbagai isu penyelesaian antara lain proses pembenahan IUP tahap III, proses rekonsiliasi sebagai dampak terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemda, pemekaran wilayah, dan permasalahan batasan wilayah tidak ada penetapan wilayah pertambangan dan IUP pada tahun 2015. Pada awal tahun 2012 Ditjen Minerba mengeluarkan surat edaran mengenai moratorium (penundaan) pemberian IUP oleh Pemda dan tidak ada IUP yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penetapan alokasi WIUP mineral logam dan batu bara pada satu WP ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah Daerah sebelum penentuan WIUP wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara berada dalam kawasan hutan, maka penetapan WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Penetapan alokasi WIUP dilakukan bedasarkan beberapa kriteria antara lain: •	Letak geografis; •	Kaidah konservasi; •	Daya dukung lindungan lingkungan; •	Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau 3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tata cara lelang WIUP diatur dalam Permen ESDM No. 28/2013. Rencana pelelangan terlebih dahulu harus diumumkan paling lambat 3 tiga bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana lelang WIUPK dilaksanakan oleh Menteri ESDM, sedangkan untuk rencana lelang WIUP dapat dilakukan oleh Menteri atau Kepala Daerah tergantung lokasi WIUP: Menteri ESDM apabila WIUP berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah dalam lima hari setelah diterimanya permintaan rekomendasi, dan akan dianggap menyetujui jika lewat dari batas waktu tersebut. Kepala Daerah apabila WIUP berada pada satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Sebagai persiapan pelaksanaan lelang maka Menteri ESDM atau Kepala Daerah akan membentuk panitia lelang yang harus memiliki kompetensi di bidang teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di kementerian yang menangani sektor pertambangan. Badan hukum peserta lelang menentukan luas batubara; dan Tingkat kepadatan penduduk. Gambar 21. Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pemerintah Daerah Menteri ESDM Menteri Kehutanan Penentuan WIUP Pengumuman WIUP Penetapan WIUP Penggunaan kawasan hutan Sumber :PP No. 22/2010
73 Gambar 22. Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba Pengumuman rencana lelang 1 1. Menteri atau Kepala daerah mengumumkan rencana lelang paling lambat 3 bulan di media cetak, laman website/kantor kementerian/ Kepala Daerah. Pengumuman prakualifikasi 2 2. Setelah 3 bulan pengumuman prakualifikasi dilakukan, dokumen lambat 30 hari sejak prakualifikasi harus diterima paling pengumuman prakualifikasi. Evaluasi dokumen prakualifikasi Proses kualifikasi 3 4 3. Panitia lelang menetapkan peserta lelang berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan finansial serta evaluasi teknis sesuai dengan standar mininum penilaian panitia lelang. Apabila jumlah peserta prakualifikasi hanya satu, panitia harus mengumumkan proses prakualifikasi ulang paling lambat 5 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. Penyampaian penawaran harga Evaluasi 5 6 4. Proses kualifikasi dimulai dengan pengambilan dokumen lelang oleh peserta yang lolos prakualifikasi paling lambat 7 hari sejak tanggal pengumuman pengambilan dokumen lelang. Kemudian panitia lelang menjelaskan proses lelang dan kondisi potensi WIUP 5. Peserta lelang diberikan waktu 5 hari sejak berita acara penjelasan lelang ditandatangani atau setelah kunjungan lapangan. Penetapan pemenang lelang 7 6. Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang berdasarkan bobot prakualifikasi (40%) dan penawaran harga (60%). Panitia lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang kepada Menteri atau Kepala daerah sesuai kewenangannya. Sumber : Ditjen Minerba, KESDM 7. Menteri atau Kepala daerah menetapkan pemenang lelang paling lama 5 hari sejak laporan peringkat hasil pemenang lelang diterima. wilayah WIUP yang dapat diikuti. Tabel 26. Bentuk Badan Hukum yang Dapat Mengikuti Lelang Berdasarkan Luas WIUP Badan Hukum <=1000 Area WIUP (Hektar) 1000-5000 >=5000 BUMN
BUMD Perusahaan swasta nasional Koperasi
Perseorangan (orang, CV, firma)
PMA
Sumber : Permen ESDM No. 28/2013 Syarat utama yang harus dipenuhi peserta lelang yang akan mengikuti proses Lelang WIUP adalah: harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; 1. Persyaratan administratif, antara lain: a. Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; b. Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun; c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi. 3. Persyaratan keuangan, antara lain : 2. Persyaratan teknis, antara lain: a. Pengalaman perusahaan di bidang a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); pertambangan mineral atau batubara minimal 3 tahun, dan bagi perusahaan baru b. Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di Bank
74 Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang. 3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015 Kementerian ESDM mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 08.E/30/DJB/2012 tentang moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Wilayah Pertambangan baru. Tidak ada penerbitan IUP baru pada tahun 2015 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017. 3.3 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif 3.3.1 Masa Transisi Blok Migas Kepastian perpanjangan masa kontrak penting bagi kontraktor untuk dapat menghitung nilai kembali investasi dalam mengembangkan suatu wilayah kerja. Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama menurut PP No. 35/2004 dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Kontraktor dapat lebih cepat mengajukan perpanjangan kontrak terkait dengan kesepakatan jual beli gas. Akan tetapi dalam banyak kesempatan terdahulu, Pemerintah terlambat dalam memperpanjang kontrak kerja sama dan sering kali menunggu sampai saat terakhir58 seperti blok Pase yang diperpanjang setelah dua tahun masa kontraknya berakhir. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan terlambatnya proyek-proyek migas dan mengancam produksi migas nasional59. 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan Satu perusahaan swasta hanya dapat memiliki satu IUP dan hanya perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perusahaan yang mendapat WIUP untuk non-metal dan/atau batuan yang dapat memiliki lebih dari satu IUP. Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024 yang belum diperpanjang: Tabel 27. Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024 No. Wilayah kerja PSC Tahun Akhir Kontrak Operator 1 Tuban 2018 JOB Pertamina-Petrochina East Java 2 Ogan Komering 2018 JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) 3 Sanga-Sanga 2018 Virginia Indonesia Co, LLC 4 Southeast Sumatra 2018 CNOOC SES Ltd 5 Blok B, onshore 2018 Exxonmobil Oil Indonesia Inc. 6 North Sumatra Offshore (NSO)/NSO Ext 2018 Exxonmobil Oil Indonesia Inc. 7 Tengah 2018 Total E&P Indonesie 8 East Kalimantan 2019 Chevron Indonesia Company 9 Pendopo - Raja 2019 Pertamina-Golden Spike 10 Bula 2019 Kalrez Petroleum (Seram) Limited 11 Jambi Merang 2019 JOB Pertamina-Talisman (Jambi Merang) 12 Seram Non Bula 2019 CITIC Seram Energy Ltd 13 Malacca Strait,offshore 2020 EMP Malacca Strait S.A. 14 South Jambi "B" 2020 ConocoPhillips (South Jambi) Ltd 15 Makassar Strait, offshore 2020 Chevron Makasar Ltd. 16 Salawati Kepala Burung 2020 JOB Pertamina-Petrochina Salawati 17 Sengkang 2020 Energy Equity Epic (Sengkang) PTY, LTD. 18 Bentu Segat 2021 EMP Bentu Limited 19 Muriah 2021 PC Muriah Ltd. 20 Rokan 2021 PT Chevron Pacific Indonesia 58 Rambu Indonesia Energy Ministry Says 17 Oil-Gas Contracts Will Expire by 2019, diakses 24 Juli 2015. 59 IPA, Uncertainty Over Contract Extention Hampers or.id/news/detail/205, diakses 11 Oktober 2015
75 No. Wilayah kerja PSC Tahun Akhir Kontrak Operator 21 Selat Panjang 2021 Petroselat Ltd. 22 Coastal Plain Pekanbaru 2022 BOB Bumi Siak Pusaka 23 Sengkang 2022 Energi Equity 24 Tarakan 2022 Medco 25 Tungkal 2022 Montd'or Oil 26 Rimau 2023 Medco 27 Koridor 2023 Conoco 28 Jabung 2023 Petro China Di tahun 2024 tidak ada WK yang habis masa kontraknya Sumber: Terdapat 28 Wilayah Kerja yang berakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024. Wilayah kerja ini berkontribusi sekitar 72,5% dari Produksi Nasional. Untuk memberikan kepastian bagi kontraktor, pada tahun 2015 melalui Permen ESDM No. 15/2015 tentang pengelolaan WK yang berakhir masa kontraknya, Menteri ESDM harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat satu tahun sebelum masa kontrak WK berakhir. Akan tetapi perpanjangan kontrak masih mengalami keterlambatan yang dapat menghambat usaha peningkatan produksi migas.
76 Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia 04 KONTRIbuSI INDuSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA SEKTOR PERTAmbANGAN mEmILIKI PERANAN PENTING DALAm PEREKONOmIAN wILAyAH TERuTAmA DI DAERAH-DAERAH SumbER PENGHASIL TAmbANG.
Bagian ini membahas mengenai gambaran industri ekstraktif di Indonesia yang membahas secara garis besar mengenai sebaran sumber daya dan cadangan industri ekstraktif serta gambaran produksi/lifting termasuk kegiatan eksplorasi yang signifikan. Kemudian 4.1 Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global MINyAK DAN GAS BUMI Minyak Bumi Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti/ proved reserves sebesar 3,6 miliar barel yang hanya menduduki peringkat ke-27 penyumbang cadangan minyak dunia dan peringkat ke-23 produsen minyak dunia atau menyumbang sekitar 1% produksi minyak global berdasarkan data dari BP Statistik tahun 2015. BATUBARA Jumlah cadangan Peringkat ke-10 Jumlah produksi Peringkat ke-5 MINERAL LAINNyA Jumlah cadangan Emas peringkat ke-5 dunia Timah peringkat ke-2 dunia Jumlah produksi Timah peringkat ke-2 dunia 4.2 Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia Pada bagian ini dibahas mengenai tren harga komoditas dunia di sektor migas dan minerba. Pada tahun 2015 seluruh harga komoditas mengalami penurunan yang disebabkan oleh over supply dan perlambatan perekonomian dunia. Laporan Kontekstual 2015 77 dibahas mengenai kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia yaitu kontribusi terhadap PDB, penerimaan negara, ekspor dan lapangan kerja. Dibagian akhir Bab ini dibahas juga kontribusi industri ekstraktif untuk beberapa contoh daerah. Jumlah cadangan Minyak peringkat ke-27 dunia Gas peringkat ke-14 dunia Jumlah produksi Minyak peringkat ke-23 dunia Gas peringkat ke-10 dunia Eksportir LNG terbesar ke-560 Gas Bumi Cadangan terbukti gas Indonesia berada pada peringkat ke-14 di dunia berdasarkan Laporan BP statistik tahun 2015. Produksi gas Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari total produksi gas dunia atau menyumbang 2% dari produksi gas global. Indonesia merupakan negara ke-5 terbesar produsen batubara atau menyumbang 5,8% dari produksi global setelah Australia, dan menduduki peringkat ke-10 penyumbang cadangan batubara dunia. Indonesia menduduki peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Berdasarkan laporan statistik U.S Geological Survey tahun 2015, cadangan emas dan timah Indonesia berkontribusi masing-masing ke-5 dan ke-2 dari cadangan dunia. Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar ke-2 di dunia. Hal ini sangat berdampak dengan menurunnya kontribusi industri ekstraktif dalam perekonomian Indonesia seperti penerimaan negara, PDB dan ekspor. 60 International Gas Union (IGU). 2015. "IGU World LNG Report". h. 14 Report-2015%20Edition.pdf diakses pada tanggal 27 November 2017
78 Sektor Migas Grafik 3. Harga Minyak Bumi Dunia Tahun 2007-2017 menggenjot produksi. Dengan perlambatan ekonomi global harga minyak tahun 2016 sampai pada tahun depan akan sulit mengalami kenaikan yang signifikan. l e r a b / $ S U 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 WTI Jan-12 Jan-13 Brent Jan-14 Jan-15 ICP Jan-16 Jan-17 Jatuhnya harga minyak berdampak pada penurunan signifikan harga gas Indonesia pada tahun 2015, terutama harga gas penyaluran pipa ekspor dan LNG baik domestik maupun ekspor seperti terlihat pada Grafik 4. Harga LNG paling mendapatkan dampak dari penurunan minyak dikarenakan pada umumnya harga LNG memasukkan faktor patokan harga minyak dalam variabel penentuan harga LNG. Harga LNG domestik turun paling dalam sampai 47%, dari US$11,67/MMBTU pada tahun 2014 menjadi US$6,19/MMBTU pada tahun 2015, kemudian harga LNG ekspor turun sebesar 42%, dari US$13,38/ MMBTU menjadi US$ 7,71/MMBTU dari tahun 2014 ke tahun 2015. Sumber: World Bank, Ditjen Migas Grafik 4. Harga Gas Menurut Penyaluran Tahun 2012-2016 18 U T B M $ S U / 16 14 12 10 8 15,63 13,95 12,04 14,49 13,53 11,68 13,82 13,38 11,67 8,65 6 4 ,58 5,19 6,35 6,19 7,71 5,65 5,32 48 4,52 3,25 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 Pipa Domestik LNG Domestik LNG Ekspor Pipa Ekspor Sumber: Sedangkan harga gas pipa domestik turun lebih moderate dikarenakan pada umumnya harga gas pipa domestik memiliki harga tetap dengan atau tanpa eskalasi yang ditetapkan dalam kontrak jangka panjang. Harga gas pipa domestik pada tahun 2014 ke 2015 turun sebesar 11% dari US$6,35/MMBTU ke US$5,65/MMBTU. Sektor Minerba Grafik 5 mengilustrasikan harga batubara dunia yang turun secara gradual rata-rata 15% per tahun sejak tahun 2012 dan mencapai dasarnya pada tahun 2015 mendalam ini disebabkan berkisaran US$60-70/ton. Penurunan karena stagnannya permintaan batubara dunia seiring dengan melambatnya pertumbuhan industrialisasi global terutama di Tiongkok dan adanya perubahan kebijakan berbagai negara ke arah peningkatan energi terbarukan. Harga minyak yang berlaku di Indonesia mengacu pada harga minyak acuan di pasar internasional, sehingga perubahan harga internasional akan mempengaruhi secara langsung harga minyak mentah Indonesia. Grafik 3 menggambarkan pergerakan harga minyak dunia pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang terdapat dua periode harga puncak minyak. Puncak pertama pada periode akhir 2008 yang menembus harga diatas US$120/barel tetapi bertahan sangat singkat lalu turun drastis ke angka US$40an/barel yang disebabkan oleh krisis keuangan global yang dipelopori dari krisis keuangan perusahaan keuangan Amerika Serikat. Puncak kedua pada tahun 2011 yang bertahan cukup stabil sampai kuarter ke-tiga tahun 2014, harga minyak saat itu berkisaran di US$100/barel sampai menyentuh harga di atas US$120/barel. Setelah empat tahun bertahan di harga tinggi, kemudian harga minyak kembali merosot dimulai dari akhir tahun 2014, dimana harga Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata pada tahun 2015 adalah US$50/barel dan terus menurun sampai akhirnya menyentuh dasar dengan harga ICP US$27/barel di awal tahun 2016. Grafik 5. Harga Batubara Internasional 2006-2016 180 157,88 150 120 127,27 126,13 e n n o t / $ S U 90 60 66,22 53,53 95,59 61,23 104,97 87,86 83,59 110,08 108,47 111,89 100,119 95,42 90,07 76,13 84,12 67,53 60,10 71,35 71,66 30 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Japan Steam Spot Pasar Aisia China Qinhuangdao Spot Sumber: BP Statistical Review 2016 Grafik 6. Indeks Harga Metal dan Metal Berharga Tahun 2007 - 2017 180 160 140 0 0 1 = 0 1 0 2 120 100 80 x e d n 60 Penurunan harga minyak ini disebabkan beberapa faktor terutama persediaan minyak dunia yang melimpah diakibatkan oleh gabungan antara revolusi shale oil di Amerika Serikat yang menyebabkan melonjaknya produksi minyak dan negara-negara OPEC yang tidak terus berusaha menyeimbangkan pasar melainkan 40 20 0 7 0 - n a J 7 0 - y a M 7 0 - p e S 8 0 - n a J 8 0 - y a M 8 0 - p e S 9 0 - n a J 9 0 - y a M Sumber: World Bank 9 0 - p e S 0 1 - n a J 0 1 - y a M 0 1 - p e S 1 1 - n a J 1 1 - y a M 1 1 - p e S 2 1 - n a J 2 1 - y a M Metal Mineral Index 2 1 - p e S 3 1 - n a J 3 1 - y a M 3 1 - p e S 4 1 - n a J 4 1 0 - y a M 4 1 - p e S 5 1 - n a J 5 1 - y a M 5 1 - p e S 6 1 - n a J Precious Metal Index 6 1 - y a M 6 1 - p e S 7 1 - n a J 7 1 - y a M 7 1 - p e S
79 Sama halnya dengan harga metal dan mineral dunia, melambatnya perekonomian dan industrilisasi Tiongkok juga mengakibatkan menurunnya harga logam dunia secara bertahap sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Terlebih Tiongkok merupakan pusat permintaan logam dunia, sebagai contoh setengah permintaan besi, aluminum dan nikel dunia berasal dari Tiongkok61. Grafik 6 menunjukkan penurunan indeks harga logam dan mineral sebesar 20% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan penurunan indeks harga logam berharga sebanyak 10% pada periode yang sama. 4.3 Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia 4.3.1 Sektor Migas Prospek sumber daya migas Indonesia masih cukup besar dan sebaran terbesar berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua dan Jawa. Prospek sumber daya minyak bumi Indonesia terkonsentrasi di pulau Sumatera yaitu sebesar 62% kemudian disusul oleh pulau Jawa sebesar 24% dari cadangan minyak bumi nasional. Sedangkan cadangan gas Gambar 23. Sebaran Cadangan Migas Indonesia 1 Januari 2015 Natuna (Cadangan MMSTB) NAD 7,4 113,0 166,2 1,0 304,2 50,0 Sumatera Utara 6,6 3.103,5 Sumatera Tengah 13,8 Kalimantan 528,0 13,8 2,5 Papua 26,2 Sumatera Selatan 1.145,77 606,3 4,3 1.182,4 46,9 Sulawesi 12,6 Maluku 19,3 96 Jawa Barat 6,3 Jawa Timur Cadangan Minyak Bumi Terbukti (Proven) = 3.602,5 MMSTB Potensial = 3.702,5 MMSTB TOTAL = 7.305,0 MMSTB Cadangan minyak bumi Cadangan gas bumi Terbukti (Proven) : 3.602,5 MMSTB Potensial : 3.702,5 MMSTB TOTAL : 7.305,0 MMSTB Cadangan Gas Bumi Terbukti (Proven) = 98,0 MMSTB Potensial = 53,3 MMSTB TOTAL = 151,3 MMSTB Terbukti (Proven) : 98,0 MMSTB Potensial : 53,3 MMSTB TOTAL : 151,3 MMSTB Sumber :Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015, KESDM Gambar 24. Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia Riau Kalimantan Utara (Cadangan Juta Ton) 158 Sumatera Barat Bengkulu 19 688 241 Jambi 12.275 Kalimantan Tengah 771 Sumatera Selatan 13.762 3.655 Kalimantan Selatan 694 Kalimantan Timur 0,12 Sulawesi Selatan Total cadangan terkira = 23.996,05 juta ton Total cadangan terbukti = 8.267,63 juta ton Total cadangan = 32.263,68 juta ton Total cadangan terkira : 23.996,05 juta ton Total cadangan terbukti: 8.267,63 juta ton Total cadangan : 32.263,68 juta ton Sumber: Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2015, diolah 61 IMF. Oktober 2015. "Commodity Special Feature". diakses pada tanggal 1 November 2017
80 bumi terbesar terdapat di Natuna sebesar 33% dan selebihnya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Papua 17% kemudian disusul oleh Maluku sebanyak 13% dari total prospek sumber daya gas bumi Indonesia. 4.3.3 Sektor Pertambangan Mineral Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan bauksit di Kalimantan Barat.62 4.3.2 Sektor Pertambangan Batubara Cadangan batubara Indonesia pada akhir tahun 2015 mencapai sebesar 32,3 miliar ton. Sebaran cadangan batubara terkonsentrasi di tiga daerah yaitu Kalimantan Timur (43%), Sumatera Selatan (38%), dan Kalimantan Selatan (11%). Peta cadangan berdasarkan daerah dan komoditas dapat diakses di Tabel 28 adalah total sumber daya dan cadangan mineral logam dan logam per tahun 2015. sebaran sumber daya dan Tabel 28. Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral di Indonesia No Komoditi Total Sumber Daya (Ton) Logam Bijih Total Cadangan (Ton) Bijih Logam 1 Emas Primer 8.703.669.136 6.613 2.832.377.068 2.537 2 Bauksit 3 Nikel 4 Tembaga 5 Besi 6 Pasir Besi 7 Mangan 8 Seng 9 Timah 10 Xenotim 11 Perak 3.617.770.882 5.756.362.683 29.753.119.232 1.397.068.930 4.459.586.351 60.893.820 670.658.336 3.924.474.108 6.466.257.914 14.469.988.181 1.740.461.414 79.172.702 149.678.344 418.888.703 1.683.084.164 27.977.709 7.487.776 2.464.171 20.734 838.765 1.257.169.367 3.197.178.940 5.485.960.754 279.354.825 808.938.227 87.236.536 19.864.091 1.592.208.743 - 3.056.379.162 571.254.869 50.872.304 51.213.125 97.555.769 397.334.700 43.134.791 2.274.983 572.349 - 1.691.957 Sumber: Badan Geologi, KESDM, Data dan Neraca Sumber Daya Mineral 4.4 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia Grafik 7. Kontribusi PDB Pertambangan terhadap Total PDB (pada harga berlaku) Nasional h a p u R n u i i l i r T n a g n a b m a t r e P r o t k e S n a d B D P 12% 7% 5% 507 370 12% 7% 5% 586 387 11% 7% 4% 625 410 10% 5% 5% 530 510 8% 4% 3% 497 385 B D P a d a p n a g n a b m a t r e P r o t k e S i r a d i s u b i r t n o K B D P l a t o t i r a d % 2011 2012 2013 2014 2015 Total pertambangan 877 972 1.026 1.039 882 Pertambangan Umum 507 586 625 530 497 Pertambangan minyak dan gas bumi 370 387 401 510 385 % Total pertambangan 12% 12% 11% 10% 8% % Pertambangan umum 7% 7% 7% 5% 4% %Pertambangan minyak dan gas bumi 5% 5% 4% 5% 3% Total PDB nasional, Triliun Rp 7.419 8.231 9.087 10.570 11.532 Sumber: BPS (PDB berdasarkan lapangan usaha - pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tanpa migas) Sumber: BPS (PDB berdasarkan lapangan usaha - pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tanpa migas) 62 Berdasarkan data pada Badan Geologi di laman
81 Grafik 7 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Secara nominal, PDB sektor pertambangan pada kurun waktu 2011-2014 terus tumbuh. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan kontribusi sektor pertambangan pada PDB nasional dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peralihan dominasi industri pertambangan terhadap perekonomian nasional. Meskipun PDB pertambangan secara nasional tidak begitu signifikan, yaitu kurang dari 15% dan kurang dari 10% pada tahun 2015, kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB provinsi daerah penghasil seperti Riau, Papua dan Kalimantan Timur memiliki peranan yang besar, yaitu lebih dari 20% (lihat Sub Bab 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)). Grafik 8 menggambarkan signifikansi kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012-2014. Kontribusi yang cukup tinggi yaitu sekitar 30%an dari total penerimaan negara di tahun 2012 - 2014 menjadikan sektor ini sangat strategis. Namun dikarenakan harga minyak yang jatuh, yaitu sekitar US$100/barel menjadi hanya US$50/barel, menyebabkan penurunan penerimaan negara dari migas jatuh sampai 50% di tahun 2015. sektor Sementara pertambangan minerba cukup fluktuatif, namun kontribusi terhadap total penerimaan negara terus menurun dari 6% di tahun 2012 sampai 4% pada tahun 2015 yang disebabkan karena penurunan harga komoditas. itu, penerimaan negara dari PDB dari sektor pertambangan migas mengalami penurunan pada tahun 2015 sekitar 24% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 385 Triliun atau 3% dari total PDB nasional. Penurunan PDB sektor pertambangan lainnya tidak sebesar penurunan di sektor migas, yaitu menurun sebesar 6% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 497 triliun rupiah atau 4% dari total PDB nasional. Menurunnya harga minyak dan batubara yang cukup signifikan di tahun 2015 menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut. Larangan ekspor yang dimulai pada tahun 2014 juga berdampak pada penurunan PDB pertambangan pada tahun 2015. PDB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat di laman Badan Statistik Nasional untuk tahun 2010 - 2014 dan view/id/826 untuk tahun 2014 - 2017. 4.6 Produksi dan Lifting Sektor Migas dan Produksi Sektor Minerba 4.6.1 Sektor Minyak Bumi Volume Produksi dan Lifting Nasional Grafik 9 dan 10 menggambarkan produksi dan lifting minyak bumi Indonesia yang terus menurun sepanjang lima tahun terakhir, tercatat produksi minyak tahun 2015 adalah 786 Mbopd sedangkan lifting minyak sebesar 776 Mbopd. Penurunan rata-rata produksi minyak bumi adalah sebesar 4% sepanjang tahun 2011-2014 dan stagnan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penurunan produksi minyak bumi dapat ditekan dengan adanya tambahan produksi dari Lapangan Banyu Urip, Lapangan Bukit Tua, Lapangan Pematang Lantih dan Lapangan GG.63 4.5 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Grafik 9. Produksi Minyak Bumi 2011-2015 Grafik 8. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 139% , f i t k a r t s k E i r t s u d n I i r a d a r a g e N n a a m i r e n e P h a i p u R n u i l i r T 30% 24% 6% 218,9 51,0 24,0 103,3 27% 23% 5% 217,1 37,0 29,6 109,7 27% 22% 5% 233,2 34,5 35,5 108,0 15% 11% 4% 86,4 32,9 29,6 75,4 s a t A f i t k a r t s k E i s u b i r t n o K ) % ( a r a g e N n a a m i r e n e P l a t o T d p o b M , i m u b k a y n m i i s k u d o r P 82% 902 52% 860 47% 824 58% 789 786 % R R P 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 PNBP Migas Pajak Minerba Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015 Pajak Migas Kontribusi Pendapatan Ekstratif PNBP Minerba Pendapatan Migas % Pendapatan Minerba% Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP 63 Laporan SKK Migas 2015
82 Grafik 10. Lifting Minyak Bumi 2011 - 2015 110,85 112,33 105,02 95,57 d p o b M , i m u b k a y n m g n i t f i L i 900 859 825 790 2011 2012 2013 2014 48,26 776 2015 l b b / $ S U , P C I a t a r - a t a R Volume Produksi, Volume Lifting dan Nilai Lifting Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama Grafik 11 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 90% produksi dan lifting minyak bumi nasional. Pada tahun 2015, Blok Rokan, Sumatera yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi dan lifting minyak bumi di Indonesia dengan produksi dan lifting sebesar masing-masing 102 juta barel dan 103 juta barel pada tahun 2015 yang merupakan 36% dari total produksi dan lifting minyak bumi pada tahun 2015. Selanjutnya disusul oleh produksi dan lifting Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP sebesar masing-masing 37 juta barel pada tahun 2015 atau merupakan 13% dari total produksi dan lifting nasional pada tahun 2015. Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Ltd. menyumbang 9% dari produksi dan lifting minyak bumi nasional pada tahun 2015. Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015 Selain itu, pada tahun 2015 terjadi peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR)64 dari minyak bumi yang cukup signifikan menjadi sebesar 139% yang artinya penemuan cadangan baru dapat telah menggantikan 139% minyak bumi yang diproduksi dimana terdapat penemuan cadangan minyak yang komersial untuk dikembangkan dari 53 lapangan yang berkontribusi kepada penambahan cadangan minyak sebesar 398 MMBO (Grafik 9). RRR 139% berarti penambahan cadangan terbukti dapat menggantikan cadangan yang diproduksi di tahun yang bersangkutan sebanyak 139%. Grafik 12 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting minyak bumi pada tahun 2015. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai lifting minyak bumi sebesar 5 miliar USD atau 36% dari nilai lifting minyak bumi total. Selanjutnya, Blok Indonesia dan Mahakam menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar 1,8 dan 1,4 miliar USD atau sebesar 13% dan 10% dari keseluruhan nilai lifting minyak bumi di tahun 2015. 4.6.2 Sektor Gas Bumi Grafik 10 menggambarkan adanya penurunan rata- rata harga minyak mentah yang cukup tajam di tahun 2015, yaitu sebesar 49,5% dari tahun sebelumnya. Volume Produksi dan Lifting Nasional Grafik 13 dan 14 menggambarkan bahwa selama (2012-2015) dapat dikatakan 4 tahun terakhir Grafik 11. Produksi dan Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 2 0 1 3 0 1 Produksi Lifting l e r a b a t u J , g n i t f i L n a d i s k u d o r P 7 3 7 3 6 2 6 2 6 2 7 2 5 1 5 1 2 1 2 1 8 9 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 5 2 4 2 S N O , k c o B n a k o R l a i s e n o d n I a v a J , k c o B u p e C l f f O , k c o B m a k a h a M l f f o , a e S a v a J t s e w h t r o N f f O , a r e t a m u S t s a e h t u o S k c o B a e S a n u t a N h t u o S l f f O . s n O , n a t n a m i l a K t s a E s n O , k c o B a g n a S - a g n a S l s n O , k c o B g n u b a J l f f O , a r u d a M t s e W s n O , k c o B P P C l s n O , k c o B u a m R l i s n O , k c o B r o d i r r o C l f f O , u a r e B a y n n i a L Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 64 Lihat daftar kata untuk definisi
83 Grafik 12. Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 0 , 5 D S U r a i l i m g n i t f i L i a l i N 8 , 1 4 , 1 2 , 1 7 , 0 6 , 0 4 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 2 , 0 2 , 0 2 , 0 1 , 0 1 , 0 1 , 1 S N O , k c o B n a k o R l a i s e n o d n I f f O , k c o B m a k a h a M l k c o B u p e C l f f o , a e S a v a J t s e w h t r o N f f O , a r e t a m u S t s a e h t u o S k c o B a e S l a n u t a N h t u o S f f O . s n O , n a t n a m i l a K t s a E s n O , k c o B a g n a S - a g n a S l s n O , k c o B g n u b a J l f f O , a r u d a M t s e W s n O , k c o B P P C l s n O , k c o B u a m R l i s n O , k c o B r o d i r r o C l f f O , u a r e B a y n n i a L Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 Grafik 14. Lifting Gas Bumi 2011-2015 tidak terdapat lonjakan berarti dari produksi gas bumi nasional. Akan tetapi penurunan Reserve Replacement Ratio (RRR) dari gas bumi sangat memprihatinkan, anjlok dari 90% pada tahun 2013 hingga 17% di tahun 2015 dimana terdapat penemuan cadangan gas yang komersial untuk dikembangkan dari 18 lapangan yang berkontribusi kepada penambahan cadangan gas sebesar 492 bscf namum gas diproduksikan mencapai 2,948 bscf (Grafik 13). Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian untuk menggiatkan kegiatan eksplorasi gas bumi. D U T B B , i m u b s a g g n i t f i L 10,5 11 10,7 9,64 6,2 U T B M M $ S U a t a r - a t a R s a G a g r a H Demikian pula dengan lifting gas bumi yang relatif stabil sepanjang lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2015 penurunan lifting gas cukup mencolok yaitu menurun 4% dibandingkan lifting gas tahun 2014, dari 7.256 menjadi 6.963 BBTUD. 7.345 7.181 7.176 7.256 2011 2012 2013 2014 Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015 Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015 6.963 2015 Grafik 13. Produksi Gas Bumi 2011-2015 130% d f c s 127% 90% M M , i m u b s a g 71% i s k u d o r P 8.415 8.150 8.130 8.218 2011 2012 2013 2014 17% 8.113 2015 U T B M M $ S U a t a r - a t a R s a G a g r a H Volume Produksi, Volume Lifting dan Nilai Lifting Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama Grafik 15 menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 90% volume produksi dan lifting gas bumi nasional. Penyumbang produksi dan lifting gas bumi terbesar di tahun 2015 adalah blok Mahakam yang dikelola oleh Indonesia Petroleum Ltd. dan Total E&P Indonesie dengan total produksi sebesar 647 juta Mscf atau 22% dari produksi nasional dan total lifting sebesar 547 juta Mscf atau 23% dari total lifting nasional. Selanjutnya, Blok Berau yang dikelola oleh BP merupakan penyumbang produksi dan lifting gas bumi terbesar kedua dengan total produksi dan lifting masing-masing sebesar 16% dan 15% dari total produksi dan lifting nasional. Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips berada di posisi ketiga dengan total produksi dan lifting gas bumi masing- masing sebesar 393 juta Mscf dan 323 juta Mscf atau sebesar 13% dan 14% dari total keseluruhan volume produksi dan lifting gas bumi di tahun 2015. Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015 Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015
84 Grafik 15. Produksi dan Lifting Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 7 4 6 7 4 5 4 6 4 F C S M a t u J , g n i t f i L n a d 3 5 3 3 9 3 3 2 3 1 7 3 8 8 2 Produksi Lifting 7 8 2 7 3 2 i s k u d o r P 4 2 1 5 2 1 5 1 1 6 8 7 9 9 7 9 8 5 8 3 8 8 7 5 6 5 5 0 5 8 9 4 2 4 1 4 8 1 8 3 6 3 6 3 7 2 f f O , k c o B m a k a h a M l f f O u a r e B s n O , k c o B r o d i r r o C l a i s e n o d n I k c o B a e S l a n u t a N h t u o S s n O , k c o B a g n a S - a g n a S l s n O , k c o B g n u b a J l f f O , s n O , k c o B n a e g n a K l f f O , " A " a e S a n u t a N f f O , a e S a v a J t s e w h t r o N s n O k c o B " B " l f f O , s n O , u o T - o r o n e S i f f O , a r e t a m u S t s a e h t u o S f f O , a r u d a M t s e W f f O . s n O , n a t n a m i l a K t s a E a y n n i a L Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 Grafik 16 Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 5 4 , 8 2 , 0 2 , 7 1 , D S U r a 2 1 , i l i M 9 , , g n i t f i L i a l i N 0 7 , 0 6 , 0 6 , 0 5 , 0 4 , 0 3 , 0 2 , 0 2 , 0 2 , 0 2 , 0 f f O , k c o B m a k a h a M l f f O u a r e B s n O , k c o B r o d i r r o C l a i s e n o d n I f f O " B " k c o B a e S a n u t a N h t u o S l s n O , k c o B a g n a S - a g n a S l f f O , " A " a e S a n u t a N s n O , k c o B g n u b a J l f f O . s n O , k c o B n a e g n a K l f f O , a e S a v a J t s e w h t r o N f f O , a r u d a M t s e W u k u b e S s n O , k c o B g n a r e M l i b m a J f f O , s n O , u o T - o r o n e S i f f O . s n O , n a t n a m i l a K t s a E a y n n i a L Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015 Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015
85 Grafik 16 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting gas bumi di tahun 2015. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai lifting gas bumi sebesar 4,5 miliar USD atau sebesar 26% dari total nilai lifting gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau dan Corridor berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar 2,8 miliar USD dan 2 miliar USD atau sebesar 16% dan 12% dari total nilai lifting gas bumi nasional di tahun 2015. Grafik 18. Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2015 n o T a t u J sektor migas hanya Instansi-instansi menyediakan nilai lifting dan tidak terdapat nilai produksi. Hal ini dikarenakan pencatatan realisasi nilai hanya pada saat realisasi lifting sedangkan produksi belum merupakan realisasi penjualan. terkait di 4.6.3 Sektor Batubara Grafik 17 menggambarkan produksi batubara Indonesia yang naik di tahun 2013 kemudian lebih stabil sampai tahun 2015. Produksi batubara tidak terlihat terpengaruh oleh tekanan penurunan harga batubara internasional. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dengan kebijakan dan target pemerintah untuk pembangkit listrik program 10.000 MW tahap I dan II kemudian program 35.000 MW yang didominasi oleh PLTU. 236,6 148,8 22,7 10,9 8,3 4,6 0,4 0,2 r u m T n a t n a m i i l a K n a t a e S n a t n a m l i l a K n a t a e S l a r t a m u S a r a t U n a t n a m i l a K h a g n e T n a t n a m i l a K u u k g n e B l t a r a B a r t a m u S u a R i Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2015 Ditjen Minerba, BPS Kaltim Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2015 Dithen Minerba, BPS Produsen terbesar batubara adalah: •	PT Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 14% dari total produksi nasional pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sekitar 90% kegiatan produksi batubara terkonsentrasi di pulau Kalimantan karena infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan.65 PT Adaro Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang menyumbang produksi sebesar 13% dari total produksi nasional pada tahun 2015. Grafik 17. Produksi Batubara Tahun 2011-2015 118 PT Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 10% dari total produksi nasional pada tahun 2015. 95 83 Terdapat perbedaan informasi jumlah produksi antara Minerba dalam Angka Tahun 2011 - 2016 yang merupakan basis dari Grafik 17 dan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2015 yang merupakan acuan dari Grafik 18. 73 n o t a t u , a r a b u t a b i s k u d o r P 353 384 474 458 60 461 n o T / $ S U , * 2 2 3 6 A B H Informasi nilai produksi batubara bukan informasi yang lazim disediakan oleh institusi terkait. 4.6.4 Produksi Mineral Utama Sepanjang periode 2011-2015 terdapat tren peningkatan produksi mineral emas, perak, timah dan nikel matte. Lain halnya dengan produksi tembaga yang mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2015 yang disebabkan oleh larangan ekspor. 2011 2012 2013 2014 2015 Harga Batubara Acuan dalam kesetaraan nilai kalor 6322 kcal/kg Sumber: Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016 Kaltim Ditjen Minerba Sumber: Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016, Ditjen Minerba Tabel 29. Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2011-2015 Mineral utama Unit 2011 2012 2013 2014 2015 Tembaga Ton 543.942 410.228 521.025 617.840 197.634 Emas Ton 76 53 57 69 97 Perak Ton 200 203 208 252 318 Timah Ton 31.169 130.809 82.954 60.038 70.073 Nikel Matte Ton 68.000 72.899 78.074 80.341 82.440 Sumber : Minerba dalam Angka 2011-2016, Ditjen Minerba 65 LAKIN Minerba 2015
86 4.7 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.7.1 Sektor Migas dan Minerba Grafik 19. Nilai Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Miliar USD 384 424 408 166 71,4 n a g n a b m a t r e P r o p s k E a l i N D S U r a i l i M a m a t U s a t i d o m o K r e p 27,2 4,7 13,8 22,9 64,2 26,2 2,6 12,3 20,5 59,5 24,5 3,0 10,2 18,1 49,2 20,8 1,7 9,2 17,2 36,2 15,9 3,3 6,5 10,3 2011 2012 2013 2014 2015 Total Nilai Ekspor Komoditas Pertambangan 71,4 64,2 59,5 49,2 36,2 Hasil Tambang Lainnya 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 Granit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bauksit 0,8 0,6 1,4 0,0 0,0 Batubara 27,2 26,2 24,5 20,8 15,9 Bijih Nikel 1,4 1,5 1,7 0,1
Bijih Tembaga 4,7 2,6 3,0 1,7 3,3 Minyak Bumi 13,8 12,3 10,2 9,2 6,5 Gas Bumi 22,9 20,5 18,1 17,2 10,3 Total Ekspor Total Ekspor 204 204 190 190 183 183 176 176 150 150 Sumber: BPS Sumber: BPS Grafik 20. Volume Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Juta Ton 620 509 527 n a g n a b m a t r e P r o p s k E e m u o V l n o T a t u J a r a t U s a t i d o m o K r e p 353 18 384 16 424 13 465 408 12 421 166 15 34 28 25 24 25 2011 2012 2013 2014 2015 Total Volume Ekspor Nasional 509 527 620 465 421 Hasil Tambang Lainnya 18 18 34 14 13 Granit 3 2 0 0
Bauksit 41
30 57
Batubara 353
384 424
408 366
Bijih Nikel 41
48 65
Bijih Tembaga 1 1 1 1 2 Minyak Bumi 18 15 13 12 15 Gas Bumi 34 28 25 24 25 Total Ekspor Nasional Total Ekspor Nasional 582 582 600 600 700 700 549 549 25 508 Sumber: BPS Sumber: BPS
87 Grafik 21. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional 35% 33,8% 32,5% n a g n a b m a t r e p r o t k e s i s u b i r t n o K , r o p s k E l a t o T p a d a h r e t r o p s k E a t o t i r a d % 13,3% 2,3% 6,8% 11,2% 13,8% 1,4% 6,5% 10,8% 13,4% 1,6% 5,6% 9,9% 28% 11,8% 1,0% 5,2% 9,8% 24,1% 10,6% 2,2% 4,3% 6,9% 2011 2012 2013 2014 2015 Total pertambangan 35,0% 33,8% 32,5% 28,0% 24,1% Hasil Tambang Lainnya 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% Granit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Bauksit 0,4% 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% Batubara 13,3% 13,8% 13,4% 11,8% 10,6% Bijih Nikel 0,7% 0,8% 0,9% 0,0% 0,0% Bijih Tembaga 2,3% 1,4% 1,6% 1,0% 2,2% Minyak Bumi 6,8% 6,5% 5,6% 5,2% 4,3% Gas Bumi 11,2% 10,8% 9,9% 9,8% 6,9% Sumber: BPS Sumber: BPS Grafik komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2011-2015. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 24%-35%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2011-2015, ekspor migas berkontribusi sekitar 11%-18% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%-13% dari total nilai ekspor nasional. Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2011-2015 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional. 19-21 menggambarkan ekspor Daftar ekspor nasional berdasarkan komoditas dapat diakses di laman BPS. 4.7.2 Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama Grafik 22 dan Grafik 23 menggambarkan ekspor dari tiap provinsi di tahun 2015. Provinsi Riau menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar dengan berat bersih sebesar 7.400 juta kg dan nilai ekspor sebesar 50% dari total keseluruhan nilai ekspor minyak bumi nasional. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 19% dan 8% dari total nilai ekspor minyak bumi nasional tahun 2015. Grafik 22. Nilai Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015 ) D S U n a u b i r m a l a d ( r o p s k E i a l i N % 0 5 9 6 2 . 3 % 9 1 6 3 2 . 1 % 8 9 3 5 % 8 5 3 5 % 4 7 8 2 % 3 2 1 2 % 3 8 0 2 % 1 1 9 % 1 0 4 % 1 9 3 4 2 l a t o T i r a d e s a t n e s r e P % , r o p s k E i a l i N u a i R r u m T n a t n a m I i l a K t a r a B a w a J r u m i T a w a J u a i R . p e K i b m a J g n u t i l e B a k g n a B . p e K t a r a B a u p a P u k u l a M h a g n e T i s e w a l u S h e c A Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS
88 Grafik 23. Kuantitas Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015 % 6 , 7 4 g k a t u j h i s r e b t a r e B 0 0 4 . 7 % 2 , 9 1 l a t o T i r a d e s a t n e s r e P % , r o p s k E s a t i t n a u K 3 9 9 . 2 % 2 , 9 7 3 4 . 1 % 7 , 8 5 5 3 . 1 % 9 , 4 4 6 7 % 9 , 2 7 5 4 % 6 , 3 3 6 5 % 6 , 1 5 5 2 % 1 , 1 5 7 1 % 7 , 0 6 0 1 8 4 u a i R r u m I T n a t n a m i l a K t a r a B a w a J r u m i T a w a J u a i R p e K i b m a J g n u t i l e B a k g n a B . p e K t a r a B a u p a P u k u l a M h a g n e T i s e w a l u S h e c A Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS 4.7.3 Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Grafik 24 dan 25 menggambarkan ekspor gas bumi per provinsi di tahun 2015. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Total ekspor gas bumi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9.415 juta kg dan merupakan 38% dari total ekspor gas bumi nasional. Sementara itu, nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur adalah 44% dari total nilai ekspor gas bumi nasional atau senilai 4.524 juta US$. Selanjutnya, penyumbang ekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat dengan nilai ekspor sebesar masing-masing 2.972 juta USD dan 2.584 juta USD. Grafik 24. Nilai Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015 Grafik 25. Kuantitas Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015 44% 38% 34% 26% $ S U a t u J , r o p s k E i a l i N 29% 25% 2% a l i N l a t o T i r a d e s a t n e s r e P % i m u B s a G r o p s k E g k a t u J h i s r e B t a r e B 2% s a t i t n a u K l a t o T i r a d e s a t n e s r e P % i m u B s a G r o p s k E 4.524 2.972 2.584 234 9.415 8.358 6.418 543 0% 0% Kalimantan Timur Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Aceh Kalimantan Timur Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Aceh Sumber:Statistik Perdagangan Luar Negeri M enurut Kode SITC 2015-2016, BPS Sumber:Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS Sumber:Statistik Perdagangan Luar Negeri M Sumber:Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC enurut Kode SITC 2015-2016, BPS 2015-2016, BPS
89 4.7.4 Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama Grafik 26. Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2015 Sebagian besar hasil produksi batubara diekspor ke luar negeri, yaitu hampir sekitar 80% pada tahun 2015. Grafik 26 menggambarkan ekspor berdasarkan wilayah operasi perusahaan. Ekspor batubara (kode SITC 321 dan 322) yang berasal dari Pulau Kalimantan adalah sebesar 351.000 juta kg pada tahun 2015 yang merupakan 96% total ekspor batubara nasional pada tahun 2015. Ekspor batubara dari Kalimantan Timur adalah 209.000 juta kg (atau sebesar 57% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015. Sedangkan ekspor batubara dari Kalimantan Selatan adalah sebesar 118.000 juta kg (atau sebesar 32% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015. g k a t u , h i s r e B t a r e B 9.621 208.925 4.708 117.819 883 386 233 168 $ S U a t u J , o p s k E i a l i N 23.782 6.319 5.044 5.081 Data ekspor dari provinsi asal beserta komoditasnya dalam nilai dan volume dapat diakses di laman BPS Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Lampung Sumatra Selatan Lainnya 4.8 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan Tim Pelaksana memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti terbukti dan akan memasuki tahapan eksploitasi (pengembangan). Sumber:Statistik Perdagangan Luar Negeri M Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC enurut Kode SITC 2015-2016, BPS 2015-2016, BPS Sektor Migas Tabel 30 merupakan lima proyek pengembangan yang signifikan dalam hal besaran cadangan dan ruang laporan lingkup pekerjaannya menurut tahunan SKK Migas tahun 2016, namun publik dapat mengikuti perkembangan terakhir proyek - proyek dari Laporan SKK Migas resmi yang terkini, yaitu pada Laporan Tahunan SKK Migas di Sektor Pertambangan Minerba Data status pertambangan eksplorasi dapat diakses secara mendetail berdasarkan komoditas dan provinsi di laman Badan Geologi 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Tabel 30. Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan Nama Proyek Lokasi Produksi Pertama Estimasi Produksi IDD project (joint development) Ganal, Rapak, Makassar Strait and Muara Bakau 2016 Bangka: 110 MMscfd 4000 bopd 2023 Gehem Hub 420 MMscfd 27000 bopd 2022 Gendalo Hub 700 MMscfd 20000 bopd Abadi Inpex Masela Blok Masela, Laut Arafura, Maluku 2027 * TBD * Tangguh Train - 3 Blok Tangguh, Bintuni, Papua Barat 2020 700 MMscfd 3200 bopd Jangkrik field and Jangkrik North East Blok Muara Bakau, Selat Makassar 2017 450 MMscfd 200 bopd Madura BD dan MDA-MBH Blok Madura Strait 2017 Madura BD 110 MMscfd 6600 bopd 2019 MDA-MBH 175 MMscfd Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2016
90 Lapangan Kerja Nasional Data BPS disamping mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015. Penyerapan tenaga kerja yang rendah menunjukan bahwa industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi. Walaupun demikian, di sebagian besar daerah penghasil penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan berkontribusi cukup tinggi, lihat Grafik 29. 2011 2012 2013 1,4 juta pekerja atau 1,34% dari total angkatan kerja 1,6 juta pekerja atau 1,42% dari total angkatan kerja 1,4 juta pekerja atau 1,27% dari total angkatan kerja 2014 1,4 juta pekerja atau 1,25% dari total angkatan kerja 2015 1,3 juta pekerja atau 1,15% dari total angkatan kerja Sumber: BPS Data penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dapat diakses di laman BPS. 4.10 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang. Grafik 27 menunjukkan walaupun sektor pertambangan hanya menyumbang sekitar 8% PDB nasional, di daerah sektor pertambangan dapat menyumbang 20-45% PDRB daerah. Peranan ini bertambah besar dengan bergeraknya sektor- (misalnya kontruksi, perdagangan sektor pengikut dan jasa) dan munculnya usaha pendukung (pemasok kebutuhan pangan dan sandang) dalam menggeliatkan perekonomian wilayah. Grafik 27 dan 28 menunjukkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki SDA industri ekstraktif tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, ditunjukkan dengan kontribusi industri ekstraktif dan DBH provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Grafik 29-30 juga menunjukan signifikansi kontribusi sektor pertambangan pada daerah - daerah penghasil atas penyerapan tenaga kerja dan tingkat ekspor daerah yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. tinggi) dengan dibandingkan dengan rasio nasional. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di beberapa daerah penghasil tambang masih tinggi. Namun untuk menarik kesimpulan relevansi kontribusi sektor pertambangan atas tingkat kesejahteraan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam karena banyak faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan antara lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kebijakan dalam pembangunan daerah, topologi wilayah, tingkat keterampilan dan faktor lainnya. Grafik 27. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi 45,2% 32,4% 30,6% 21,8% 23,2% 19,5% Penerimaan pemerintah daerah langsung dari sektor pertambangan misalnya dari DBH dan retribusi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi industri ekstraktif seharusnya tidak dilihat dari besaran sumbangan PDRB atau pendapatannya saja tapi juga dinilai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan adanya pemerataan pendapatan. 8,0% l a n o i s a N 3,9% r u m i T a w a J 6,3% n a t a l e S i s e w a l u S t a r a B a u p a P n a t a l e S a r t a m u S n a t a l e S n a t n a m i l a K u a i R a u p a P r u m i T n a t n a m i l a K Grafik 31-32 menunjukkan indeks gini dan tingkat kemiskinan di daerah sumber penghasil tambang lebih rendah atau yang bervariasi relasinya (dapat Sumber: DJPK Sumber: BPS Provinsi, PDRB 2015
91 Grafik 28. DBH SDA 2015 (Dalam Miliar Rupiah) Grafik 31. Indeks gini 2015 3.110 42,8% 40,2% 39,2% 40,3% 40,4% 36,6% 31,5% 33,4% 33,4% 1.064 722 794 822 290 435 13 n a t a l e S i s e w a l u S a u p a P r u m i T a w a J n a t a l e S a r t a m u S n a t a l e S n a t n a m i l a K a u p a P u a i R r u m i T n a t n a m i l a K l a n o i s a N r u m i T n a t n a m i l a K n a t a l e S n a t n a m i l K n a t a l e S a r t a m u S u a i R a u p a P r u m i T a w a J n a t a l e S i s e w a l u S t a r a B a u p a P Sumber: BPS Sumber: DJPK Sumber: DJPK Sumber: BPS Grafik 29. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Grafik 32. Persentase Penduduk Miskin per 2015 9,51% 28,4% 25,7% 13,8% 3,75% 11% 10,1% 12,3% 1,15% 0,65% 0,87% 1,50% 1,56% 2,0% 4,7% 6,1% 8,8% l a n o i s a N r u m T i a w a J a u p a P u a R i n a t a l e S a r t a m u S t a r a B a u p a P n a t a l e S n a t n a m i l a K r u m T n a t n a m i i l a K l a n o i s a N n a t a e S n a t n a m l i l K r u m T n a t n a m i i l K u a R i n a t a e S l i s e w a u S l r u m T a w a J i n a t a e S l a r t a m u S t a r a B a u p a P a u p a P Sumber: BPS Sumber: BPS Provinsi Sumber: BPS Grafik 30. Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi 91% 81% 63% 56% 25% 23% 3% 6% 10% l a n o i s a N t a r a B a u p a P r u m I T a w a J n a t a l e S a r t a m u S u a i R n a t a l e S i s e w a l u S n a t a l e S n a t n a m i l K r u m i T n a t n a m i l a K a u p a P Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS
92 92 Badan Usaha Milik Negara 05 bADAN uSAHA mILIK NEGARA PERANAN bumN cuKuP SIGNIFIKAN DI DALAm SEKTOR INDuSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA. PERTAmINA mENyumbANG LIFTING mINyAK bumI SEbESAR 25% DAN mENyumbANG LIFTING GAS SEbESAR 18% PADA TAHuN 2015. SEDANGKAN bumN PERTAmbANGAN mINERbA mENyumbANG 6% PENERImAAN NEGARA DARI PERTAmbANGAN mINERbA DI TAHuN 2015.
Laporan Kontekstual 2015 93 Terdapat kesamaan motivasi dari Pemerintah-Pemerintah di dunia dalam membentuk BUMN berdasarkan penelitian World Bank antara lain: menyediakan dan meningkatkan akses barang dan jasa publik, membatasi kontrol pihak swasta atau pemilik asing dalam ekonomi domestik dan mendorong pembangunan66. Hal ini sejalan dengan UU No. 19/2003 yang menetapkan maksud dan tujuan Indonesia mendirikan BUMN, yaitu sebagai berikut: 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 25 yang mengilustrasikan kewenangan kementerian dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis. a. memberikan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; sumbangan bagi b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menteri BUMN yang kedudukannya selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN. urusan Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN. Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum). BUMN Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan. Perum seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa. Keempat BUMN yang bergerak dalam industri ekstraktif seluruhnya berbentuk Persero yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Pertamina. Tiga BUMN merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. 5.1.2 Keuangan Penambahan penyertaan modal negara Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44/200567. Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR. Peranan BUMN cukup signifikan di dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pertamina menyumbang lifting minyak bumi sebesar 25% dan menyumbang lifting gas sebesar 18% pada tahun 2015. Sedangkan BUMN pertambangan minerba menyumbang 6% penerimaan negara dari pertambangan minerba di tahun 2015. Penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN yang dimiliki negara diatas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan free equity atau carried interest dari penambahan penyertaan modal negara. Gambar 25. Hubungan Antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Keuangan Sektor/Teknis Pemegang Saham Sumber Pendanaan Dewan Komisaris Direksi Operasional Keuangan Badan Usaha Milik Negara Supervisi Konsultan teknis Pelaporan Sumber: Scoping Study EY 66 PWC. 2015. "State-Owned Entreprises, Catalyst for Public Creation". Diakses pada tanggal 15 November 2017 67 Telah direvisi sebagian dengan PP No. 72/2016
94 Berikut adalah jumlah penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada BUMN Ekstraktif selama lima tahun terakhir berdasarkan Laporan Tahunan perusahaan: Tabel 31. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI Item PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Pertamina (Persero) (Juta Rupiah ) (Juta Rupiah ) (Juta Rupiah ) (Juta USD) Tahun 2011 Nilai saham 620.000 749.044 163.574 9.810 % kepemilikan 65% 65% 65% 100% Tahun 2012 Nilai saham 620.000 749.044 163.574 9.865 Penambahan Penyertaan Modal Negara 55 % kepemilikan 65% 65% 65% 100% Tahun 2013 Nilai saham 620.000 749.044 163.574 9.865 % kepemilikan 65% 65% 65% 100% Tahun 2014 Nilai saham 620.000 749.044 242.053 9.865 % kepemilikan 65% 65% 65% 100% Tahun 2015 Nilai saham 1.562.000 749.044 242.053 9.865 Penambahan Penyertaan Modal Negara 3.494.820 % kepemilikan Sumber: Laporan Tahunan BUMN 65% 65% 65% 100% Laba Ditahan dan Pembayaran Dividen BUMN membayar dividen kepada Pemerintah berdasarkan Pay Out Ratio (POR), yaitu persentase tertentu dari jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan. Sementara itu, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan untuk laba bersih membentuk cadangan umum dari Perusahaan sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dividen dibayar kepada Pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013. Pinjaman Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada BUMN Untuk proyek-proyek strategis, pinjaman pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata acara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.05/2016. Gambar 26. Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN RUPS Pay Out Ratio (POR) Deviden bagian Pemerintah % saham pemerintah x POR x Laba bersih
95 Audit Laporan Keuangan BUMN tahun 2015 oleh Auditor Independen Keempat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif pada tahun 2015 telah diaudit oleh auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing laman berikut ini: Tabel 32. BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Nama Perusahaan Status di Bursa Efek Laman Laporan Keuangan Audited 1 PT Pertamina (Persero) Tidak Terdaftar laporan-presentasi/ 2 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Terdaftar 3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk Terdaftar 4 PT Timah (Persero) Tbk Terdaftar tahunan/ Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pemerintah dan pihak swasta, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait. Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya dapat berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19/2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sementara, pengusahaan minyak dan gas oleh PT Pertamina melalui kerja sama dengan mitra kerja untuk wilayah kerja di Indonesia pada tahun 2015 dilakukan dengan 15 proyek kemitraan migas, 13 proyek kemitraan Gas Metana Batubara (GMB), 1 proyek kemitraan Migas Non-konvensional (MNK), 7 area unitisasi, 22 kontrak TAC (7 diantaranya berakhir di tahun 2015), 29 kontrak KSO, 6 kontrak IP, 7 kontrak JOB-PSC dan 2 kontrak PPI. Rincian mengenai kontrak kerja sama PT Pertamina EP dengan mitra kerja dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero), lihat tabel 32 untuk daftar laman laporan keuangan BUMN. Dana PKBL dari BUMN relevan untuk standar EITI requirement 6.1 tentang biaya sosial. Kepemilikan PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia 5.2 PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) adalah hasil gabungan dari Perusahaan Pertamin dengan Permina yang terjadi pada tahun 1968. Kegiatan PT Pertamina (Persero) dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Pada tahun 2003 akibat pelepasan tugas Pertamina sebagai regulator industri migas hulu, berdasarkan PP No. 31/2003 Pertamina menjadi perusahaan perseroan. Laba ditahan dan Dividen PT Pertamina (Persero) termasuk anak-anak perusahaan, membayar dividen kepada pemerintah sebesar Rp 6,25 triliun pada tahun 2015. Tabel 33. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2015 Dividen dibayar kepada pemegang saham Rp 6,25 triliun Pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri dan PT Pertamina (Persero) beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), dan Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest (IP/PPI) Dividen dibayar kepada Pemerintah Rp 6,25 triliun Laba ditahan dicadangkan USD 3,7 miliar Laba ditahan tidak dicadangkan USD 1,4 miliar Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015
96 Gambar 27. Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM Kilang penunjukan $$ penjualan SKK Migas $$ fee KUN BPH Migas penggantian subsidi mandat BPK Penjualan minyak bagian negara Penjualan subsidi BBM Penjualan BBM Subsidi Mandat Distribusi Subsidi Bahan Bakar Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P. Untuk subsidi final, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina. Peran Pertamina dalam Penjualan Minyak Mentah/ Kondensat Bagian Pemerintah Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondesat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/ BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012. Dalam laporan arus kas Pertamina tahun 2016, Pertamina menerima kas dari pemerintah terkait subsidi dan imbalan jasa pemasaran sejumlah USD 18,4 miliar (atau Rp 171,9 triliun) pada tahun 2014 dan USD 21,5 miliar (atau Rp 224,7 triliun) pada tahun 2015. Lifting minyak bumi bagian pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero). Berikut nilai realisasi subsidi berbasis kas menurut PT Pertamina (Persero). Tabel 34. Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg No Produk 2015 Volume Miliar Rupiah 1 Premium (juta kilo liter)
2 Minyak Tanah (juta kilo Liter) 0,74 3.053 3 Solar (juta kilo liter) 13,98 13.978 4 LPG 3 kg (cubic ton) 5.567.484 30.524 TOTAL 47.555 Sumber : Data EITI 2015
97 Pinjaman yang diteruskan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan jaminan Pemerintah atas pinjaman Perusahaan Tabel 35. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) Lender Total Pinjaman Tujuan Pinjaman Jangka Waktu Pelunasan Suku Bunga Saldo per 31 Desember 2015 Overseas Economic Cooperation Fund Jepang ¥1.172.872.837 Pembangunan DPPU Ngurah Rai Mei 2007 - November 2024 3,1% per tahun ¥746.239.253 (US$6.195) Japan International Cooperation Agency ("JICA") ¥26.966.000.000 Lumut Balai Geothermal Power Plant Project Maret 2021 - Maret 2051 ¥2.418.323.907 (US$20.077) International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia LA-8082- ID sebesar US$175.000 Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project Oktober 2020 - Oktober 2035 US$8.580 International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia LA-TF10417- ID sebesar US$125.000 Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project Oktober 2021 - April 2051 US$24.906 Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2015 Penerimaan dari Jasa Transportasi PT Pertamina (Persero) menerima toll fee dari KKKS, PGN dan lainnya untuk jasa transportasi produk minyak dan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina. Pada tahun 2015, PT Pertamina (Persero) menerima toll fee sebesar USD 111.755 ribu68. Anak Perusahaan Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015, PT Pertamina (Persero) memiliki 25 anak perusahaan, 6 perusahaan asosiasi dan 6 entitas ventura bersama. Berikut ini daftar 9 anak perusahaan dan 1 perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tabel 36. Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif No Tipe kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2015) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung PT Pertamina Hulu Energi 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 2 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 3 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP Cepu 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas Kepemilikan langsung Pertamina E&P Libya 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 4 Limited, British Virgin Island 5 Kepemilikan langsung PT Pertamina East Natuna 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 6 Kepemilikan langsung PT Pertamina EP Cepu ADK 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 7 Kepemilikan langsung PT Pertamina Internasional Eksplorasidan Produksi 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 8 Kepemilikan langsung ConocoPhillips Algeria Limited,Cayman Island 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 9 Kepemilikan langsung PT Pertamina Hulu Indonesia 100% Eksplorasi dan produksi minyak dan gas 10 Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung Natuna 2 B.V., Belanda/ Netherlands 50% Eksplorasi dan Produksi Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015 68 Data EITI tahun 2015
98 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja di Wilayah Indonesia Selama Tahun 2015 Tabel 37 adalah daftar akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2015, ketentuan-ketentuan transaksi sebagian tersedia dalam Laporan Tahunan Pertamina tahun 2015. Tabel 37. Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk No Nama Blok/ Perusahaan Transaksi Kepemilikan Saham / Participating Interest Harga Catatan 1 Blok Mahakam Perolehan Participating Interest (PI) 100% dan dapat mengalihkan PI maksimal 30% kepada Total E&P Indonésie danInpex Corporation dan/atau maksimal 10% kepada BUMD yang akan ditunjuk Pemda Tidak ada informasi Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dengan jangka waktu 20 tahun 2 Blok Offshore North West Java (ONWJ) Perpanjangan Participating Interest 73.5% Tidak ada informasi Berlaku efektif sejak 19 Januari 2017 dengan jangka waktu 20 tahun 3 Blok Kampar Perolehan Participating Interest (PI) 100% Tidak ada informasi Berlaku efektif sejak 1 Januari 2016 dengan jangka waktu 20 tahun 4 Blok NSO Akuisisi Participating Interest (PI) 100% Tidak ada informasi Efektif sejak 30 September 2015 5 Blok B Akuisisi Participating Interest (PI) 100% Tidak ada informasi Efektif sejak 30 September 2015 6 Blok Nunukan Penambahan Participating Interest (PI) Penambahan PI sebesar 29.5% sehingga menjadi 64.5% Tidak ada informasi
7 Blok Abar Perolehan Participating Interest (PI) 100% Tidak ada informasi Berlaku 30 tahun 8 Blok Anggursi Perolehan Participating Interest (PI) 100% Tidak ada informasi Berlaku 30 tahun 9 Blok MNK Sakakemang Perolehan Participating Interest (PI) 50% Tidak ada informasi Berlaku 30 tahun 10 Blok East Sepinggan Akuisisi Participating Interest (PI) 15% USD 10.523 Efektif sejak 16 Januari 2015 Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015 Pembubaran Grup Petral Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Juli 2015 memutuskan untuk melikuidasi Grup Petral. Kemudian mengalihkan perannya terkait pengadaan minyak mentah, BBM dan elpiji dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC). Proses likuidasi masih berlangsung pada akhir tahun 2015. Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL. Tabel 38 merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2015. Untuk lebih lengkap informasi tersebut ada dalam laman resmi PT Pertamina (Persero)
99 Tabel 38. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Aktivitas 2015 (Dalam Miliar Rupiah) Kepemilikan Tabel 39. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Pendidikan 52,9 Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%) Kesehatan 11,5 Pemerintah Republik Indonesia 65% Lingkungan 14,3 Publik 35% Pemberdayaan 46,2 Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2015 TOTAL 124,9 Sumber: Laporah Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015, h. 428 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional dan proyek yang memproduksi komoditas tunggal. Pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. Pemerintah memiliki modal saham pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp 1,6 triliun di 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota dewan direksi dan komisaris, dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan merger atau likuidasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Penambahan Modal Disetor dari Pemerintah Pusat Pada tahun 2015, PT Antam mendapatkan tambahan modal disetor dari Pemerintah sebanyak Rp3,5 triliun sesuai dengan PP No. 73/2015 dan dari Publik sebesar Rp1,88 triliun. Sehingga penambahan modal ini tidak mengubah komposisi kepemilikan saham antara Pemerintah dan Publik. Tambahan modal yang diterima dari Pemerintah akan digunakan oleh PT Antam untuk membangun Pabrik Feronikel Haltim mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan permurnian serta infrastruktur pendukung. Sedangkan tambahan modal dari masyarakat akan digunakan perusahaan untuk membiayai modal kerja. Laba Ditahan dan Dividen PT Antam tidak menyetorkan dividen pada tahun 2015 dikarenakan kondisi keuangan yang merugi pada tahun 2014 sebagai akibat dari harga nikel. Tabel 40. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Dividen dan laba ditahan 2015 Dividen dibayar kepada pemegang saham
Dividen dibayar kepada Pemerintah
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain
Laba ditahan dicadangkan Rp 11,6 triliun Laba ditahan tidak dicadangkan (Rp 2 triliun) Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2015
100 Jaminan pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang (Persero) untuk pinjaman Perusahaan lain PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memberikan jaminan bagi perusahaan lain. Anak Perusahaan Menurut laporan tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2015, perusahaan mempunyai sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di bawah ini: Tabel 41. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif No Tipe kepemilikan Perusahaan Persentase saham (2015) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung Indonesia Coal Resources 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 2 Kepemilikan langsung PT Antam Resourcindo 99,98% Eksplorasi dan operator tambang 3 Kepemilikan langsung PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial) 99,5% Eksplorasi dan operator tambang 4 Kepemilikan langsung PT Cibaliung Sumberdaya 99,15% Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas 5 Kepemilikan tidak langsung PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang 6 Kepemilikan tidak langsung PT Citra Tobindo Sukses Perkasa 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 7 Kepemilikan tidak langsung PT Jatim Arindo Persada (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 8 Kepemilikan tidak langsung PT Antam Niterra Haltim (belum beroperasi secara komersial) 100% Eksplorasi dan operator tambang batubara 9 Asosiasi PT Nusa Halmahera Minerals 25% Pertambangan emas 10 Asosiasi PT Nikel Halmahera Timur 50% Pertambangan nikel Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2015 Perubahan kepemilikan (akuisisi dan divestasi) pada tahun 2015 Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) 2015, ANTAM tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2015. Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
101 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kepemilikan Saham Tabel 42. Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tabel 43. Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Aktivitas 2015 (Dalam Miliar Rupiah) Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%) Hubungan Masyarakat 12 Pemerintah Republik Indonesia 65,02% Pelayanan Masyarakat 0,1 Publik domestik 24,35% Pemberdayaan Masyarakat 22 Publik asing 10,63% Pembangunan Infrastruktur 33 Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 Lingkungan TOTAL 1,4 68,5 Sebagai pemegang saham, Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna, yang menyediakan hak veto kepada Perusahaan. Pemerintah memiliki modal saham sekitar Rp 750 miliar. Sumber: Data EITI 2015 Laba Ditahan dan Dividen 5.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Sejarah pertambangan batubara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 perusahan beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Tabel 44. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2015 Dividen dibayar kepada pemegang saham Rp 705,7 miliar Dividen dibayar kepada Pemerintah Rp 486,2 miliar Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain Rp 219,5 miliar Laba ditahan dicadangkan Rp 8,6 triliun Pada tahun 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Dalam rangka batubara meningkatkan di Indonesia, pada 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan perusahaan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". pengembangan industri Laba ditahan tidak dicadangkan Rp 1,6 triliun Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam untuk Pinjaman Perusahaan lain Pada tahun 2015 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, tidak mempunyai jaminan pinjaman kepada pemerintah dan tidak menjaminkan perusahaan kepada perusahaan lain. Pembayaran untuk Jasa Transportasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2015 adalah sebesar Rp1,7 triliun dan USD 72,3 juta69. Anak Perusahaan Berdasarkan rincian anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk terkait industri ekstraktif adalah sebagai berikut: laporan tahunan 2015, 69 Data EITI tahun 2015
102 Tabel 45. Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Persentase kepemilikan (2015) Bidang Usaha 1 Kepemilikan Langsung PT Batubara Bukit Kendi (tidak beroperasi) 75% Pertambangan batubara 2 Kepemilikan Langsung PT International Prima Coal 51% Pertambangan batubara 3 Kepemilikan Langsung PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi) 65% Pertambangan batubara 4 Kepemilikan Langsung PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 5 Kepemilikan Langsung PT Bukit Asam Metana Enim (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 6 Kepemilikan Langsung PT Bukit Asam Metana Peranap (belum beroperasi) 99,99% Pertambangan gas metana 7 Kepemilikan tidak langsung PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap pengembangan) 34,17% Pertambangan Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 Daftar lengkap anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta wilayah pertambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk lengkap terdapat pada Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2015. Tabel 46. Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Aktivitas 2015 (dalam Miliar Rupiah Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2015 Berdasarkan Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2015, pada tanggal 28 Mei 2015, anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Internasional Prima Coal melakukan akuisisi terhadap PT Tabalong Prima Resources yang memiliki sumber daya batubara sebesar 292 juta ton dan cadangan sebesar 109 juta ton. Hubungan Masyarakat Pelayanan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur 0,8 0,0 12 3 Tanggung Jawab Sosial PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Program CSR Perusahaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terdiri dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah. Lingkungan TOTAL Sumber: Data EITI 2015 1 16,8 Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam PKBL PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 adalah: Informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan tanggung jawab sosial PT Bukit Asam (Persero) dapat diakses pada laman
103 5.5 PT Timah (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1976 berkantor pusat di Pangkalpinang, Bangka dan telah menjadi perusahan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1995. PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen timah terbesar di Indonesia dan terintegrasi dalam operasi eksplorasi, pertambangan, pengolahaan, pemurnian (smelting) dan pemasaran. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk merupakan eksportir terbesar timah di dunia yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung. Laba ditahan dan dividen Tabel 48. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk Dividen dan laba ditahan 2015 Dividen dibayar kepada pemegang saham Rp 191,4 miliar Dividen dibayar kepada Pemerintah Rp 124,4 miliar Wilayah izin usaha penambangan PT Timah (Persero) Tbk meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, dengan sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten dan DKI Jakarta. Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain Laba ditahan dicadangkan Laba ditahan tidak dicadangkan Rp 67 miliar Rp 4,6 triliun Rp 536 miliar Kepemilikan Saham Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015 Tabel 47. Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia Publik Porsi Kepemilikan (%) 65% 35% Jaminan pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah (Persero) untuk pinjaman Perusahaan lain PT Timah (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Timah (Persero) Tbk tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015 yang telah diaudit. Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015 Pemerintah memiliki yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar Rp 242 miliar di tahun 2015. saham Dwiwarna Anak Perusahaan rincian anak Berdasarkan perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah sebagai berikut: laporan tahunan 2015, Tabel 49. Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif No Tipe Kepemilikan Perusahaan Presentase Saham (2015) Bidang Usaha 1 Kepemilikan langsung PT Timah Investasi Mineral (TIM) 99,9% Pertambangan mineral diluar timah & pemasaran batubara 2 Kepemilikan langsung dan tidak langsung melalui PT TIM PT Tanjung Alam Jaya PT Timah (Persero) Tbk dan PT TIM masing- masing sebesar 50% Pertambangan batubara 3 Kepemilikan tidak langsung melaui PT TIM PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) 99,8% Pertambangan batubara 4 Kepemilikan langsung PT Koba Tin 25% Pertambangan timah Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015
104 5.6 Rencana Holding BUMN Migas dan Tambang Pemerintah berencana untuk membentuk induk usaha (holding) BUMN demi tercapainya efisiensi dan sinergi, serta meningkatkan nilai aset BUMN yang dapat menambah kemampuan BUMN untuk pendanaan mandiri. Enam holding BUMN akan dibentuk BUMN berdasarkan sektor-sektor berikut: minyak dan gas, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan. Wilayah Pertambangan yang Dimiliki oleh PT Timah di Wilayah Indonesia padaTahun 2015 Konsesi pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Indonesia pada tahun 2015 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Timah (Persero) tahun 2015. Pemerintah telah menerbitkan PP No. 72/2016 mengenai perubahan PP No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagai tahapan pembentukan holding BUMN. Dalam PP ini diatur pengalihan saham BUMN dalam rangka pembentukan holding BUMN tidak lagi melalui mekanisme APBN karena saham pemerintah di BUMN statusnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian berdasarkan PP ini, jika saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN. Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2015 Berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2015, PT Timah (Persero) tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2015. Tanggung Jawab Sosial PT Timah (Persero) Tbk Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana & prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Corporate Social Responsibility (CSR). Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015, yaitu: Tabel 50. Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk industri ekstraktif, holding BUMN migas Terkait merupakan gabungan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan tujuan untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud. Sedangkan holding BUMN pertambangan terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tujuan holding BUMN pertambangan adalah: i) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, ii) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui investasi dengan perusahaan pengolahan kerjasama tambang global. Aktivitas Hubungan Masyarakat Pelayanan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Lingkungan TOTAL Sumber: Data EITI 2015 2015 (dalam miliar rupiah) 4
8 14
26 Pada tanggal 29 November 2017, Kementerian BUMN Bersama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan anggaran dasar dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara Republik Indonesia menjadi PT Inalum (Persero). Sedangkan untuk holding BUMN migas yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN juga sudah melalui tahap finalisasi yaitu diawali dengan proses PGN mengakuisisi Pertagas (anak usaha Pertamina) kemudian semua saham PGN yang dimiliki Pemerintah akan dialihkan kepada Pertamina melalui skema pengalihan (inbreng). Sehingga Pertamina akan menjadi Perusahaan induk usaha (holding) sedangkan PGN menjadi anak usaha Pertamina.
105 Anggota holding BUMN tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap perusahaan anggota holding tersebut70, baik secara langsung melalui saham dwiwarna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero)/PT Pertamina (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Harmonisasi dengan rencana revisi UU Migas, karena kelembagaan hulu migas rencananya akan diarahkan melalui pembentukan BUMN khusus migas71; Kinerja holding BUMN dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan Pemerintah untuk mencari pendanaan dalam rangka ekspansi karena menggabungkan BUMN yang kinerja keuangan ada yang tidak sehat72. yang Pembentukan perusahaan induk ini bukan dengan tanpa perdebatan publik. Beberapa hal di bawah ini masih menjadi perhatian publik antara lain mengenai: 70 Kementerian BUMN. 2017. "Siaran Pers: Holding Tambang Sesuai Jadwal". Diakses pada tanggal 30 November 2017 71 Pinsent Masons - Indonesia new Gross Split PSC, Reforminer, Quarterly Energy Notes, April 2017 72 2017. "Pembentukan Holding BUMN Sektoral bisa Memunculkan pada Masalah Baru". tanggal 30 November 2017 Diakses
106 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 06 TANGGuNG jAwAb SOSIAL DAN LINGKuNGAN Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas. Dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk migas dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Jaminan Pascatambang untuk minerba. Selain itu, Perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program lingkungan perusahaan, tanggung atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). jawab sosial dan
Laporan Kontekstual 2015 107 6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan perusahaan Pemerintah peningkatan pertambangan kesejahteraan masyarakat lokal. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat diharapkan dapat mencapai harapan ini. Dana dan program TSP seperti yang diamanatkan oleh Undang- Undang agar memberikan peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. mengharapkan berkontribusi agar dalam Jenis program TSP dan jumlah dana minimum yang diwajibkan kepada Perusahaan tidak diatur secara mendetail diberbagai peraturan terkait TSP, lihat sub bab 2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif di bagian penjabaran aturan Tanggung Jawab Sosial. Pengaturan program sangat umum yaitu tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan tangggung jawab lingkungan. Berikut jenis-jenis program TSP yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan: Tabel 51. Jenis-Jenis Program TSP Tema Konten Infrastruktur Pembangunan jalan, perbaikan persedian air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan. Ekonomi Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan. Pendidikan Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan. Kesehatan Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan. Lingkungan Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah Donasi Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat. Sumber: Jumlah Dana Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TSP dan pemberdayaan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya seperti yang diatur oleh Pasal 110 PP No. 23/2010) akan tetapi besaran TSP dan pemberdayaan masyarakat tidak diatur oleh Pemerintah. Oleh karena itu perusahaan swasta pada umumnya memiliki aturan alokasi besaran dana untuk TSP dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BUMN alokasi sumber dana jelas diatur yaitu maksimum 4% dari laba tahun sebelumnya. Tabel 52. TSP Perusahaan Minerba dan Migas yang Melapor Minerba Migas Aktivitas Dilaporkan dalam Rupiah Dilaporkan dalam USD Dilaporkan dalam USD TOTAL Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Hubungan Masyarakat 120.863 33.044 442.525 4.208 56.354 619.742 Pelayanan Masyarakat 51.549 28.313 379.168 238 3.187 433.904 Pemberdayaan Masyarakat 145.784 27.534 368.735 6.380 85.441 599.960 Pembangunan Infrastruktur 177.974 15.414 206.424 4.586 61.416 445.814 Lingkungan 12.548 304 4.071 1.335 17.878 34.497 TOTAL 508.718 104.609 1.400.924 16.747 224.276 2.133.918 Catatan: Menggunakan kurs 1 USD = Rp. 13.392 Sumber: Data EITI 2015
108 Tabel 52 merupakan ikhtisar jumlah dana TSP yang dilaporkan dalam formulir pelaporan EITI 2015. Dari data tersebut bisa dilihat jika dana TSP migas jauh lebih kecil dari dana TSP minerba, yang dapat dimaklumi karena pada umumnya luasan pertambangan minerba lebih luas dibandingkan dengan migas dan jenis kegiatan operasional yang lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Penyumbang terbesar dari TSP di sektor minerba adalah PT Freeport yaitu sebesar 60% dengan peringkat kedua adalah Newmont sebesar 9% dari total dana TSP minerba dari perusahaan pelapor. Detail angka TSP masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat Laporan Rekonsiliasi pada Tabel 30/Lampiran 5.1 untuk sektor migas dan Tabel 35/Lampiran 5.3. Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan. Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR, dan pencadangan dana ASR setiap semester. Jumlah Dana Pencadangan dana ASR dilakukan oleh kontraktor setiap satu semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan USD ke Rekening Bersama. Pencadangan dana ASR dapat dihitung sebagai berikut: Implementasi dan Pengawasan Definisi tanggung jawab sosial pada peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak seragam. Hal ini menyebabkan jenis kegiatan TSP yang berbeda-beda tergantung pada strategi bisnis perusahaan. Kegiatan TSP lebih banyak dilaksanakan oleh perusahaan internasional dan perusahaan Indonesia yang merupakan korporasi besar. Konsep TSP sendiri oleh banyak perusahaan masih dilihat sebagai bentuk bantuan sosial73 atau donasi untuk mengejar tujuan jangka pendek misalnya agar masyarakat menerima operasi perusahaan. Selain itu, bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, melakukan pengawasan sangat sulit sebab tidak ada aturan hukum yang jelas bagaimana pemerintah daerah harus mengawasi dan belum jelasnya teknis pengawasan yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Permen ESDM No. 41/2016 diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan program TSP terutama di sektor minerba. Permen ini mewajibkan Gubernur untuk membuat cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat agar program TSP perusahaan dapat memperkuat kebijakan pembangunan pemerintah. Kegiatan TSP akan lebih diarahkan untuk meningkatan kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, meliputi hubungan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya bukan berarti Perusahaan diharapkan untuk mengambil tanggung jawab pemerintah melainkan harus mendukung strategi kebijakan pembangunan pemerintah. Diharapkan dengan keluarnya Permen ini pengawasan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah akan lebih baik dan konsisten. Keterangan: Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir Adjustments: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Setiap semester, SKK Migas akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada Kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan. Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US$775 juta dengan rincian: i)Bank Negara Indonesia sebesar US$269 juta, ii)Bank Rakyat Indonesia sebesar US$254,8 juta, iii) Bank Mandiri sebesar US$251 juta. SKK Migas memiliki kewenangan pengelolaan dana ASR dan wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan UU Migas. Grafik 33. Statistik Dana ASR CAGR 35% 6.2 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) Setelah berakhirnya kegiatan produksi hulu migas, peninggalan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya dan lingkungan yang telah rusak dapat menjadi kendala yang membahayakan bagi kegiatan lain dan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu Kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan Abandonment and Site Restoration pada saat berhentinya produksi. $ S U a t u J 232 2011 344 2012 497 2013 635 2014 775 2015 Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2015 Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2015 73 MVO Netherland. 2016. "Country Scan CSR Indonesia" Diakses pada tanggal 15 November 2017
109 Implementasi dan Pengawasan Untuk melaksanakan kegiatan ASR, Kontraktor KKS harus mengajukan usulan pelaksanaan ASR kepada Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas paling lambat 2 tahun sebelum waktu pelaksanaan. Namun demikian, pelaksanaan ASR untuk sebagian instalasi produksi atau sarana penunjang lainnya juga dapat diusulkan paling lambat 6 bulan sebelumnya. ditetapkan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk: a. Rekening Bersama yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan, Kontraktor KKS dapat mengajukan permohonan perihal pencairan dana ASR seusai pelaksanaan kegiatan ASR dengan menyampaikan Surat Instruksi Bersama (SIB) beserta dokumen tagihan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dan Persetujuan Pelaksanaan ASR. b. Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan, c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah di Indonesia atau Bank swasta nasional di Indonesia, Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan SKK Migas 2015 diketahui bahwa SKK Migas tidak mengakui adanya piutang dari tagihan ASR yang belum dibayarkan oleh 8 Kontraktor KKS dengan total Rp72,3 miliar. SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan ASR dan telah dilunasi sebesar Rp48,3 miliar. 6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Perusahaan pertambangan minerba diwajibkan untuk menempatkan dua jaminan, yaitu Jaminan Reklamasi (eksplorasi dan operasi produksi) dan jaminan pascatambang sesuai Permen ESDM No. 7/2014. jenis 1. Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditentukan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan tersebut ditempatkan seluruhnya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui oleh Ditjen Minerba, pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa Deposito Berjangka. Jaminan berbentuk Deposito Berjangka tersebut ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi bersangkutan. d. Jaminan reklamasi dapat berbentuk cadangan akuntasi (accounting reserve) apabila pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia (dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD 50 juta. 3. Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya dalam 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan. Penetapan besaran jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot mengatur bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum diterbitkannya IPR. Jumlah Dana Tidak tersedia daftar yang bisa diakses oleh publik mengenai jumlah dana jaminan reklamasi yang telah disetor, baik oleh Ditjen Minerba maupun Pemda. 2. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 tahun, namun jika ternyata umur tambang kurang dari 5 tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Serupa dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini Tabel 53 adalah jumlah dana jaminan reklamasi dan dana pacatambang yang dilaporkan perusahaan pelapor sektor minerba. Rincian data yang dilaporkan masing-masing perusahaan pelapor dapat dilihat pada Lampiran 3.1 Buku 2 Laporan Rekonsiliasi EITI 2015.
110 Tabel 53. Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015 Dilaporkan dalam Rupiah Dilaporkan dalam USD TOTAL Keterangan Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Dalam Rupiah (1 USD = Rp13.392) Rupiah (dalam jutaan) Jaminan Reklamasi 389.432 61.584 824.733 1.214.165 Dana Pascatambang 49.837 12.710 170.212 220.049 TOTAL 439.269 62.855 994.945 1.434.214 Sumber: Data EITI 2015 Implementasi dan Pengawasan Pada tahun 2016, BPK melakukan pemeriksaan efektivitas pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang pada Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kertanegara. Hasil pemeriksaan menemukan permasalahan antara i) Belum seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka atau bank garansi; ii)pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Distamben Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur Tambang belum dilakukan melalui sistem pelaporan dan evaluasi serta peninjauan lapangan. Selanjutnya BPK merekomendasikan agar Gubernur Kalimantan Timur: i) Menetapkan penempatan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito/ bank garansi atas jaminan reklamasi badan usaha pemegang IUP yang tersimpan dalam rekening bersama; ii) Memerintahkan Kepala Distamben Provinsi Kalimantan Timur menertibkan badan usaha pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui. semester 2 lain: 6.4 Pertambangan Rakyat Banyak masyarakat di daerah pertambangan yang ekonominya tergantung pada usaha pertambangan skala kecil yang dilaksanakan dengan cara mendulang (artisanal) maupun dengan bantuan peralatan mesin. Definisi Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang traditional dan minimal atau tanpa teknologi74. UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai Pertambangan Rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan Rakyat harus dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat - UU Minerba 2009 a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun. Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) - UU Minerba 2009 1. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; •	kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau •	koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. 2. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 74 IIED. 2003. "Artisanal and Small Scale Mining". pdf diakses pada tanggal 15 November 2017
111 Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pasal 48 PP No. 23/2010 1) Persyaratan administratif a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 1 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; dan 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor pokok wajib pajak; 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; dan 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. b. c. 2) Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; a. b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah c. tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 3) Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat. 6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pertambangan Ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana dan tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan penambang besar pun melakukan penambangan tanpa izin misalnya menambang di kawasan hutan lindung, namun pada sub bab ini lebih berfokus pada Pembahasan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Penambangan tanpa izin (PETI) ini minim pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PETI berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan serta keselamatan penambang serta rawan longsor. Selain itu PETI mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor minerba, pemborosan sumber daya mineral, Gambar 28. Karakter Masyarakat Penambang Ilegal Aspek Modal SDM dan keahlian rendah • Sosial ekonomi lemah • Persepse sangat sederhana Aspek Kelembagaan Tidak memiliki organisasi kerja • Tidak memiliki oraganisasi ekonomi dan menciptakan iklim investasi tidak kondusif. Belum terdapat release resmi dari pemerintah yang merupakan dari hasil studi yang memadai mengenai berapa jumlah kerugian negara dari PETI. PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) (pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Minerba). Untuk menanggulangi PETI beberapa penelitian dan pemerhati PETI sepakat jika PETI merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan solusi yang terpadu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan hukum. Konsistensi penegakan hukum perlu tetapi pendekatan pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan75. Pemerintah diharapkan dapat melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice). Lebih lanjut Pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang76. Aspek Teknologi/ Lingkungan Teknik panggilan tidak aman dan tidak sehat • Teknik pengolahan tidak efisien • Penanganan limbah buruk Sumber: Sumber: Indonesia.pdf 75 Redi, Ahmad. 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil". .Diakses pada tanggal 15 November 2017 76 Zulkarnain, Iskandar. LIPI. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalannya. pdf. Diakses pada tanggal 15 November 2017
112 Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 07 PENGELOLAAN PENERImAAN NEGARA DARI INDuSTRI EKSTRAKTIF PENERImAAN NEGARA DARI PAjAK DAN SumbER DAyA ALAm AKAN DITRANSFER KE DAERAH DALAm bENTuK DANA PERImbANGAN yANG DIATuR OLEH uu NO. 33/2004 DAN PP NO. 55/2005 TENTANG PERImbANGAN KEuANGAN ANTARA PEmERINTAH PuSAT DAN PEmERINTAH DAERAH.
Laporan Kontekstual 2015 113 Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 29. Kas negara ini dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang pengelolaannya diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri. Gambar 29. Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP Pendapatan pajak dalam negeri • PPh (pajak penghasilan) Migas • PPh non-Migas [Pertambangan Minerba] • PBB Penerimaan sumber daya alam • Pendapatan minyak bumi • Pendapatan gas bumi • Pendapatan pertambangan umum o PBB Pertambangan o PBB Migas • Pajak lainnya PAJAK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) o Pendapatan iuran tetap o Pendapatan royalti laba BUMN [industri ekstraktif] (dividen) • PNBP lainnya o Pendapatan minyak mentah (DMO) Kas Negara o Pendapatan penjualan hasil tambang o Bonus-bonus Pendapatan penggunaan kawasan hutan Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat diakses di laman Kementerian Keuangan pemerintah-pusat. Pada tahun 2015, Indonesia tidak memiliki pendapatan lain (selain pendapatan yang disebutkan di atas) dari industri ekstraktif yang tidak dicatat dalam anggaran negara (APBN) dan tidak memiliki dana cadangan nasional (national sovereign wealth and development funds) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif. 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 7.1.1 Proses Perencanaan Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut Gambar 30. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Penganggaran 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) RPJPN dibagi ke dalam 5 tahap periodisasi RPJMN 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi yang memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L 1 tahun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja K/L (Renja K/L) RKP merupakan rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal, program K/L, lintas K/L, kewilayahan, dan lintas kewilayahan 1 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rencana Kerja dan Anggaran K/L Renja K/L merupakan rencana tahunan K/L, berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKP. Sumber: Ditjen Anggaran K/L= Kementerian/Lembaga
114 7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional Sistem penganggaran di Indonesia menerapkan tiga pendekatan yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: budget). Penyusunan adalah pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana. •	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium-term Expenditure Framework (MTEF). KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Sehingga K/L perlu menyeleraskan program yang disusun dalam RPJMN dan Renstra ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L tahunan. Tujuan KPJM adalah untuk disiplin fiskal yang bisa berjalan berkelanjutan, karena anggaran KPJM yang diajukan oleh K/L dengan skema prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Penganggaran Terpadu anggaran (unified terpadu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau (PBB). PBK Performance Based Budgeting merupakan yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Maksud dan tujuan PBK adalah: •	Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan •	Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran tugas- sesuai dengan fungsi K/L. renstra dan/atau penyusunan anggaran Proses Anggaran sampai dengan Audit Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pihak yang terkait dalam penyusunan APBN adalah Pemerintah Pusat, DPR, (masukan pertimbangan dari) Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya APBN memiliki siklus sebagai berikut: 1. Tahap pertama adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam proses ini Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal) oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua kegiatan penting dalam tahap ini, yaitu perencanaan kegiatan (Perencana) dan perencanaan anggaran (Penganggaran). 2. Tahap kedua adalah pembahasan APBN. Pada tahap ini, rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L, berdasarkan arahan prioritas pembangunan dari Presiden, dibahas bersama dalam trilateral meeting oleh K/L selaku Chief Operating Officer (COO), Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil dari pembahasan tersebut adalah Rancangan Undang-undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan yang diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Nota Keuangan APBN yang dipresentasikan kepada DPR dan APBN maupun APBN-P dapat diakses di laman kemenkeu.go.id/uuapbn . Pusat 3. Tahap ketiga adalah pembahasan antara Pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR, DPR mengesahkan RUU APBN dan menetapkan APBN. dan DPR Gambar 31. Siklus APBN 6. Pemeriksaan dan Pertanggung- jawaban APBN 1. Perencanaan dan Penganggaran APBN (Januari-Juli) 5. Pelaporan dan Pencatatan APBN 2. Pembahasan APBN (Agustus-Oktober) Sumber: APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dapat diunduh di website Kementerian Keuangan. 4. Pelaksanaan APBN (sejak Januari) 3. Penetapan APBN (Akhir Oktober)
115 4. Tahap selanjutnya K/L dan Bendahara Umum Negara, dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan amanat APBN. 5. Sejalan dengan dilaksanakannya APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 6. BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dari K/L dan Bendahara Pemerintah Pusat. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, Presiden, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat dapat dilihat disitus Outlook Energi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional (DEN) DEN, sebagai salah satu tugasnya, melakukan studi tentang kondisi energi Indonesia pada kurun waktu 2013 - 2050. Kondisi energi yang diukur terdiri dari kebutuhan energi Indonesia dan dibandingkan dengan penyediaan energi baik yang berasal dari produksi maupun berasal dari impor. Proyeksi kondisi energi ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi pemerintah dan pihak lain tentang prakiraan kondisi energi Indonesia di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadikan acuan penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor energi di Indonesia. Outlook ini dapat diakses di EnergyOutlook. 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ektraktif 7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif Publik dapat mengakses pandangan umum mengenai industri ekstraktif dari berbagai sumber yang dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Berikut beberapa dokumen yang dapat dijadikan acuan publik mengenai sasaran dan strategi beserta asumsi - asumsi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, misalnya estimasi produksi dan target pembangunan infrastruktur penunjang dalam periode perencanaan 5 tahunan. Sektor Migas SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi lifting migas serta aspek cost recovery, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan cost recovery, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2015 - 2019 Renstra KESDM tahun 2015 - 2015 memiliki tujuan: 1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestic 2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM 3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga kompetitif 4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM Sektor Minerba Secara substantif pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dari kegiatan pertambangan minerba terkait pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ini. Pemeriksaan (Audit) atas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK maupun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Perpres) Pemerintah dan Peraturan Presiden No.192/2014 tentang BPKP. terutama 5. Terwujudnya manajemen & SDM yang professional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi Publik dapat mengakases detail Renstra di KESDM.pdf Kemudian rencana strategis KESDM dijabarkan oleh masing - masing Direktorat, untuk renstra Ditjen Migas dapat diakses di migas-2015-2019.pdf dan renstra Ditjen Minerba di Renstra%20DJMB%202015-2019.pdf. Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu, standar- standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dapat diakses di internasional.
116 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA - kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 Gambar 32. Prinsip DBH Prinsip DBH SDA Origin Realisasi Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut. Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara secara triwulan. Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan Penjabaran di bawah ini membahas mengenai alokasi dana ke daerah yang berasal dari PNBP migas dan pertambangan umum (minerba). Tahap Penetapan DBH SDA Tahapan penetapan DBH SDA adalah sebagai berikut: Prinsip DBH Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (derivative) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip derivative berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai77), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara. 1. Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. 2. Untuk sumber daya alam yang berada pada wilayah berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri ESDM terkait, paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Kementerian Teknis. 3. Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri ESDM. 4. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri ESDM. Gambar 33. Mekanisme Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA (PP No. 55/2005) APBN Penetapan Daerah Penghasil Konsultasi Batas Wilayah (Khususnya Daerah Pemekaran) Mendagri Menteri Teknis SK Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Rencana Penerimaan per Prov, Kab./Kota dalam Rupiah Perhitungan DBH Peraturan Presiden tentang Perkiraan Alokasi per Daerah (Rp) Perkiraan alokasi DBH SDA Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan 77 Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen
117 5. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing- masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri ESDM sebagaimana dimaksud pada butir 1, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya. 7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas dan pertambangan minerba: Gambar 34. Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas PNBP Migas Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Minyak Bumi Gas Bumi : 84,5% : 69,5% Minyak Bumi Gas Bumi : 15,5% : 30,5% D AERAH PENGHASI L Daerah Penghasil: PROVINSI (termasuk 4-12 mil dari garis pantai untuk offshore) Daerah Penghasil: KABUPATEN/KOTA (termasuk 0-4t mil dari garis pantai untuk offshore) Provinsi Penghasil Kab/Kota dalam Provinsi (dibagi secara merata) Provinsi Kab/Kota Penghasil Minyak Bumi : 5,0% Gas Bumi : 10,0% Minyak Bumi : 10,0% : 20,0% Gas Bumi Minyak Bumi : 3,0% : 6,0% Gas Bumi Minyak Bumi : 6,0% Gas Bumi : 12,0% Kab/Kota dalam Provinsi (dibagi secara merata) Untuk pendidikan dasar 0,17% Untuk pendidikan dasar 0,33% Untuk pendidikan dasar 0,10% Minyak Bumi : 6,0% Gas Bumi : 12,0% Untuk pendidikan dasar 0,40% Sumber: PP No. 55/2005 Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNBP migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH migas. Jumlah PNBP yang dibagihasilkan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan skema pada Gambar 34. DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat78 yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.79 78 Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. 79 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan. "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.
118 Tabel 54. Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus Komoditas % untuk daerah dalam rangka Otsus Tambahan provinsi dalam rangka Otsus Jika daerah penghasil adalah Provinsi Provinsi Kab/Kota lain se-provinsi Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota Provinsi Kab/Kota Penghasil Kab/Kota lain se- provinsi Minyak bumi 70% 55% 5% 10% 3% 6% 6% Gas bumi 70% 40% 10% 20% 6% 12% 12% Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 34. Secara ringkas pembagian porsi DBH migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 54. Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu untuk DBH migas otonomi khusus Pasal 36 UU No. 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH migas untuk pendidikan. Alokasi Khusus (earmarked) untuk Program Tertentu •	Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu untuk DBH migas untuk daerah non- otonomi khusus Tambahan DBH migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (earmarked) untuk dana pendidikan di daerah tersebut. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH migas, lihat sub bab 7.2.2. Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba Bagian daerah dari royalti dan landrent adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 55. Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat pada laporan rekonsiliasi tahun 2015. Tabel 55. Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Porsi (%) Jenis DBH Pertambangan Umum % Untuk Daerah Provinsi Kab/Kota Penghasil Kab/Kota Lain dalam Provinsi Landrent Penghasil Kab/Kota 80 16 64
Landrent Penghasil Provinsi 80
Royalti Penghasil Kab/Kota 80 16 32 32 Royalti Penghasil Provinsi 80 26
54 Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan
119 7.2.2 Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH Pemantauan dan Evaluasi Untuk DBH yang dialokasikan khusus untuk pendidikan dasar, PP No. 55 /2005, pasal 32 dan 34 mengatur mengenai ketentuan pemantauan dan pengawasan yang ditugaskan kepada Menteri Keuangan, yaitu : 1. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH migas. 2. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan penyimpangan adanya penggunaan anggaran untuk alokasi pendidikan dasar, Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Untuk DBH yang non-earmarked, Pemerintah Pusat memperhatikan dana bagi hasil yang menganggur (idle) di daerah. Jika terdapat dana menganggur maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan transfer dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) ke Pemerintah Daerah. Ketentuan ini berlaku jika dana menganggur tersebut berada di kas daerah selama 3 bulan ke depan dan jumlahnya di atas rata-rata nasional.80 Realisasi DBH pada Tahun 2015 Grafik 34 menunjukan realisasi DBH migas dan minerba sepanjang yahun 2013-2015. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2015 sama - sama mengalami penurunan yang signifikan lebih dari 50% yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015 kekisaran US$50/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada dikisaran US$100/barel. 3. Hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH untuk tahun anggaran berikutnya. Grafik 34. Realisasi DBH Migas dan Minerba 2013-2015 15.531 13.799 11.637 24.114 18.795 16.426 11.049 8.973 20.093 Catatan: Termasuk daerah otonomi khusus dan untuk DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5% Sumber: Data EITI 2015 2013 2014 2015 Minyak Bumi Gas Bumi Minerba Sumber: Data EITI 2015 Tabel 56. Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar Dalam Juta Rp No Minyak Bumi Gas Bumi Minerba Nama Daerah Total DBH Nama Daerah Total DBH Nama Daerah Total DBH 1 Provinsi Riau 1.048.999 Kab. Kutai Kartanegara 1.158.774 Provinsi Kalimantan Timur 1.790.176 2 Kab. Bengkalis 1.040.512 Provinsi Kalimantan Timur 1.045.952 Kab. Kutai Timur 1.603.274 3 Kab. Bojonegoro 770.182 Kab. Musi Banyuasin 580.973 Kab. Kutai Kartanegara 1.343.942 4 Kab. Siak 563.820 Papua Barat 574.339 Provinsi Kalimantan Selatan 801.079 5 Kab. Rokan Hilir 563.511 Provinsi Sumatera Selatan 367.740 Kab. Berau 778.275 6 Kab. Kampar 460.671 Provinsi Kepulauan Riau 220.317 Kab. Paser 657.185 80 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan (Sesi Tanya Jawab). "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015.
120 No Minyak Bumi Gas Bumi Minerba Nama Daerah Total DBH Nama Daerah Total DBH Nama Daerah Total DBH 7 Provinsi Jawa Timur 398.399 Provinsi Aceh 215.365 Kab. Kutai Barat 619.716 8 Provinsi Kalimantan Timur 303.850 Kab. Penajam Paser Utara 201.283 Kab. Mimika 588.823 9 Kab. Kutai Kartanegara 302.138 Kota Bontang 192.664 Kota Samarinda 508.681 10 Papua Barat 246.602 Kota Samarinda 187.067 Kab. Tanah Bumbu 446.311 Catatan: DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5% Sumber: Data EITI 2015 Tabel 56 adalah daftar 10 daerah penerima DBH terbesar untuk masing - masing DBH minyak bumi, DBH gas bumi dan DBH minerba. Penerima DBH minyak terbanyak adalah provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan empat kabupaten dari Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kampar. Kemudian Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Penajam Paser, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. 7 daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba. 7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah UU No. 28/2009 mengatur berikut: (1) adanya pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat Close List); (2) adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum; (3) adanya sistem pengawasan atas pemungutan PDRD yang semula bersifat represif dan pembatalan menjadi preventif dan korektif, yakni pada tahapan Rancangan Perda PDRD sebelum ditetapkan harus di-evaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan); dan (4) adanya sanksi bagi Pemerintah Daerah yang menetapkan Perda tanpa melakukan prosedur evaluasi Rancangan Perda, yaitu berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi.81 7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah dalam kewenangannya dapat melakukan pungutan terhadap perusahaan migas dan minerba. Ketentuan untuk pengaturan ini, induk aturannya adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). UU No. 28/2009 menggantikan UU No. 18/1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 34/2000. Kebijakan pungutan PDRD dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah dari perusahaan pertambangan umumnya merupakan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Air Permukaan, dan Retribusi Izin Gangguan (HO). Tabel 58 adalah jumlah PDRD yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba pada format rekonsiliasi EITI tahun 2015. Tabel 57. Tabel Tarif PDRD Jenis PDRD Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tarif PKB Pribadi untuk kepemilikan pertama minimal 1% dan maksimal 2%, kepemilikan kedua dan seterusnya adalah progresif, minimal 2% dan maksimal 10%. Tarif PKB Umum dan Sosial minimal 0,5% dan maksimal 1%. •	Tarif PKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar minimal 0,1% dan maksimal 0,2% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Tarif BBNKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tarif PBBKB Pribadi maksimal 10%. •	Tarif PBBKB Umum dan Sosial minimal 50% dari Tarif PBBKB Pribadi Pajak Air Permukaan Maksimal 10% Sumber : UU No. 28/2009 tentang PDRD 81 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah"; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.
121 Tabel 58. Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2015 Dilaporkan dalam Rupiah Dilaporkan dalam USD Total Perusahaan Sektor Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Migas 52.078
52.078 Minerba 405.899 38.921 521.541 927.440 TOTAL 457.977 38.921 521.541 979.518 Sumber: Data EITI 2015 Sejak termasuk Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) telah mempermasalahkan pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat berat yang umumnya digunakan perusahaan tersebut disampaikan asosiasi - asosiasi tersebut dengan mengajukan uji materiil UU No. 28/2009 dan UU No. 22/2209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perusahaan dan pengusaha alat berat menilai alat berat adalah alat/sarana produksi bukan alat transportasi seperti yang diatur dalam UU 22/2009, sehingga tidak dapat dikenakan PKB dan BBNKB. tahun 2012 beberapa asosiasi tambang. Keberatan Terhitung tiga Putusan MK terkait Uji Materiil UU 28/2009 ini, yaitu: (1) 1/PUU-X/2012 (putusan terkait UU 28/2009); (2) Nomor 3/PUU-XIII/2015 (putusan terkait UU 22/2009); dan (3) 15/PUU- XV/2017 (putusan terkait UU 28/2009). Kesimpulan dari tiga Putusan MK ini adalah: alat berat bukan alat transportasi; dan alat berat tetap dapat dikenakan pajak, namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat adalah kendaraan bermotor. Dampak dari Putusan MK ini adalah alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipungut PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah karena bukan merupakan kendaraan bermotor. 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 7.4.1 Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar atas Dana Bagi Hasil sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran yang signifikan terutama bagi daerah penghasil yang terbiasa mendapatkan DBH yang tinggi. Pasal 28 PP No. 55/2005 mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan. Namun, Pemerintah Daerah sering kali tidak dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil (terutama untuk migas) sendiri karena memang yurisdiksi penghitungan dana bagi hasil merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Sementara di level daerah, Pemerintah Daerah juga menemui kesulitan terkait akses data lifting minyak bumi dari Kontraktor KKS dan detail perhitungan cost recovery dari SKK Migas. antara pemerintah daerah dan Rekonsiliasi Kementerian ESDM dilakukan triwulan untuk angka lifting yang berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) sudah tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan dan teknis (Peraturan Kementerian Keuangan) yang mengatur prosedur rekonsiliasi ini. tidak adanya peraturan 7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Selain dalam bentuk PDRD, perusahaan dapat membayar langsung kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan pemerintah daerah setempat. Pembayaran ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah. Jumlah pembayaran langsung perusahaan kepada komitmen/ pemerintah perjanjian berdasarkan belah perusahaan pelapor dapat dilihat pada tabel 16 Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2015. daerah berdasarkan pihak kedua Oleh karena itu diperlukan adanya prosedur teknis proses rekonsiliasi DBH yang jelas menggambarkan prosedur Pemerintah Daerah untuk mengakses perhitungan cost recovery dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA. Hali ini untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah mengenai jumlah Dana Perimbangan yang akan dialokasikan kepada suatu daerah.
122 7.4.2 Piutang Negara atas PNBP Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, Jumlah piutang PNBP yang dimiliki Pemerintah Indonesia adalah sebesar Rp 159,6 triliun. Sekitar 17% dari jumlah total tersebut atau sebesar Rp26 triliun, sebagian besar berasal dari piutang iuran royalti dan iuran tetap KK/IUP serta PKP2B. Penyebab utama dari besarnya tunggakan PNBP dari pelaku usaha pertambangan adalah restitusi/pengembalian pajak Pemerintah yang belum terselesaikan82. Praktek restitusi ini dilakukan oleh pelaku usaha karena mengacu pada kontrak yang menyebutkan bahwa pajak yang timbul diluar kontrak akan menjadi beban pemerintah. Kemudian pengembalian pajak akan dilakukan dengan mekanisme pengurangan (set off) dari kewajiban terselesaikannya perusahaan proses restitusi ini menyebabkan pelaku usaha pertambangan enggan membayarkan royalti kepada Pemerintah. Berdasarkan LKPP tahun 2016, sebagian piutang PNBP di tahun 2015 telah terselesaikan yaitu telah diselesaikan sebesar Rp19 triliun. tambang83. Belum Peruntukan petroleum fund juga sangat beragam tujuan tergantung pembangunan pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan termutakhir.88 Pada umumnya petroleum fund dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas yang fluktuatif, tabungan bagi generasi mendatang ketika sumber daya alam menipis, dan membiayai tujuan strategis pembangunan.89 kebutuhan spesifik dan Inisiatif Dana Abadi Migas di Indonesia Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik ditingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari draf revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan ditingkat Pemerintah Daerah inisiatif ini sudah ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabutapen Musi Banyuasin90. Kedua Kabupaten tersebut kaya akan potensi migas, Blok Cepu beroperasi di Kab. Bojonegoro dan Blok Ramba/Rimau beroperasi di Musi Banyuasin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menagih PNBP yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan, diantaranya adalah dengan meminta bantuan dari pemerintah provinsi untuk menagih PNBP dari perusahaan pertambangan di wilayah masing-masing84. Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk memberikan batasan pemberian izin bagi perusahaan yang masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap Pemerintah85. 7.4.3 Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) Dana abadi migas adalah dana abadi/jangka panjang (Sovereign Wealth Fund) yang disisihkan dan dananya bersumber dari pendapatan kegiatan migas yang peruntukkannya diatur oleh Peraturan Pemerintah86. Berbagai negara yang kaya sumber daya migas telah mempraktekan pengumpulan dana abadi ini. Alokasi dan mekanisme pengumpulan dana abadi migas berbeda-beda diberbagai negara, contohnya Kanada yang membentuk Alberta Fund yang diawali dengan menyisihkan CAD 1,5 juta kemudian mengumpulan 15% (semula 30%) dari pendapatan royalti dan Norwegia membentuk Government Pension Fund- Global yang sebagian dananya berasal dari seluruh pajak dari kegiatan migas dan dividen dari Statoil (BUMN Migas Norwegia).87 DRAF REVISI UU MIGAS - BAB VIIA DANA MINYAK DAN GAS BUMI, Pasal 37A: "(1) Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel. (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor." Kabupaten Bojonegoro lebih terdahulu berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Sedangkan, Kabupaten Musi Banyuasin masih melakukan studi Bersama UNDP. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas Bojonegoro sudah disusun dan telah dikonsultasikan ke Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas Keuangan91 dan menunggu pembahasan di tingkat DPRD92. Rencananya sumber pendanaan akan berasal dari 40% pendapatan DBH migas dan DBH PBB sektor pertambangan dan seluruh Participating Interest yang diterima daerah. Pendapatan dari hasil penempatan portfolio dana abadi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. 82 Gustidha Budiartie, dkk. "Macet Royalti Akibat Restitusi". Tempo. Juni 2016. hal. 86 - 88. diakses pada tanggal 1 November 2017 83 Anggita Rezki Amelia. "Kementrian Energi Tagih Piutang Royalti 5 Perusahaan Batubara". sektor-tambang diakses pada tanggal 1 November 2017 88 IMF. 2013. "Soveriegn Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management". diakses pada tangga 1 November 2017 89 Op.cit 90 Kabupaten Musi Banyuasin tidak spesifik untuk Migas saja tapi lebih umum pada 84 Ridhoino Kristo Sebastianus Melano. "Pemerintah RI Selesaikan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak", 85 Ibid. 86 2015. "Mengenal petreleoum fund". diakses pada tanggal 1 November 2017 87 Poelzer, Greg. 2015. "Global Lesson from Norway Energy Based Economy. pdf diakses pada tanggal 1 November 2017 sumber daya alam lain termasuk dari Karet. 91 Bojonegor Institute. 2016. "Rumusan Dana Abadi Migas Kabubapaten Bojonegoro". diakses pada tanggal 15 November 2017 92 2017. "Pimpinan Dewan: Perda Dana Abadi Belum Memiliki Landasan Hukum". 15 diakses pada November 2017 tanggal
123 Faktor Sukses memerlukan Pembentukan pertimbangan yang matang karena implementasinya bisa kontraproduktif misalnya menaikkan inflasi, penyalahgunaan dana dan gagal investasi disebabkan oleh keputusan investasi yang tidak prudent. Beberapa faktor dibawah ini menurut studi UNDP dan IMF penting untuk kesuksesan Dana Abadi: Dana Abadi mismanagement. Bank Sentral Norwegia sebagai manager dari Dana Abadi mengeluarkan laporan triwulan dan tahunan, termasuk laporan kinerja dari hasil laporan dipublikasikan. Draf Raperda Dana Abadi Migas telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik selain itu Wali Amanah Dana Abadi Migas Bojonegoro akan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui DPRD. investasi, semua Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi Bagaimanapun bentuk lembaga Dana Abadi apakah melalui lembaga yang ada atau dengan pembentukan lembaga independen, operasional dana abadi harus beroperasi secara independen memiliki rekening sendiri dan peranan pejabat senior pemerintahan sebaiknya sangat minimal. Independensi ini untuk menjamin Dana Abadi untuk beroperasi fokus pada tujuan pendiriannya dan mengurangi pengaruh politik. Government Pension Fund-Global dari Norwegia dioperasikan oleh Bank Sentral berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Dana Abadi Migas Bojonegoro rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki rekening sendiri. Strategi Investasi Strategi tergantung pada jenis dana abadi dan mandat yang diberikan. Umumnya pada tahap awal pembentukan, dana abadi biasanya diinvestasikan di produk likuid dan berisiko rendah. investasi yang Norway's Government Pension Fund-Global (GPFG) fokus pada investasi yang beragam (diversification) dan diinvestasikan di luar negeri, saat ini kebijakan investasi GPFG adalah 60% ekuitas (GPFG memiliki saham di 7000 perusahaan dengan kepemilikan maksimal yang diperbolehkan adalah 5% dan 40% investasi dengan pendapatan tetap. Sedangkan Dana Abadi Migas Bojonegoro akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). investasi sangat Pelaporan dan Transparansi Pelaporan dan Transparansi penting untuk meningkatkan masyarakat, meningkatkan disiplin dari operator Dana Abadi, dan mengurangi risiko korupsi dan kepercayaan Tentunya masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dalam pembentukan Dana Abadi ini selain dari tiga faktor diatas.
124 Rekomendasi
08 REKOmENDASI
Laporan Kontekstual 2015 125 Tim pelaksana menginginkan agar laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. berikut rekomendasi yang disepakati bersama sesuai dengan temuan selama penulisan laporan kontekstual EITI 2015. 1. Prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas. Latar Belakang Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar atas Dana Bagi Hasil sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran yang signifikan. Pasal 28 PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan untuk DBH sumber daya alam. Untuk proses rekonsiliasi DBH migas, rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dilakukan triwulan untuk angka lifting yang berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) sudah tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan dan teknis (Peraturan Kementerian Keuangan) yang mengatur prosedur rekonsiliasi ini. Lebih lanjut mekanisme rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah tidak diatur jelas dalam PP No. 5/2005 tidak adanya peraturan 2. Sektretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba Latar Belakang Standar EITI 2016 Requirement 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif. Pada tahun 2011, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak sektor minerba yang dimohonkan penggugat merupakan informasi terbuka. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM informasi-kontrak-pertambangan/ dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas. Rekomendasi Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik. Sementara itu pemerintah daerah sering kali tidak dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil karena kesulitan terkait akses data perhitungan cost recovery dari SKK Migas dan faktor pengurang dari DJA. Walaupun kedua instansi tersebut terbuka untuk memberikan data jika terdapat permintaan tertulis dari pemerintah daerah. Pasal 28 PP No. 55/2005: "(1) Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. (2) Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/ atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis." Rekomendasi Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan cost recovery dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.
126 Daftar Pustaka DAFTAR PuSTAKA Al-Hassan, Abdullah, dkk. 2013. Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management. Diambil dari: Amelia, Anggita Rezki. 2016. Kementrian Energi Tagih Piutang Royalti 5 Perusahaan Batubara. Diambil dari: (30 Oktober 2017) Amelia, Anggita Rezki dan Arnold Sirait. 2017. Sembilan Poin Penting Revisi Aturan Gross Split. Diambil dari: Badan Pusat Statistik. 2016. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2015. Diambil dari: Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi. Diambil dari: Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2016. Diakses dari: BP. 2016. Statistical Review of World Energy June 2016. Diambil dari: BP. 2017. Statistical Review of World Energy June 2017. Diambil dari: DPR RI. Deskripsi Konsepsi (Pemerintah) RUU Minerba. Diambil dari: si2/id/25 (22 September 2017) Budiartie, Gustidha, dkk. 2016. Macet Royalti Akibat Restitusi. Tempo, Juni 2016, hlm. 86 - 88. Diambil dari: apbi-icma.org (30 Oktober 2017) CSR Netherlands. 2016. Country scan CSR in Indonesia. Diambil dari: Devi, Bernadetta dan Dody Prayogo. 2013. Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Frame- work and Policies. Diambil dari: pdf Dewan Energi Nasional. 2016. Outlook Energi Indonesia 2016. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS. 2017. Pencegahan Korupsi pada Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia. Diambil dari: Slide Sekretariat Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Ke- giatan Diskusi Publik. Ditjen Minerba KESDM. 2016. Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba Pasca Berlakunya UU 23/2014. Diambil dari: Slide Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Minerba Kemen ESDM. Ditjen Minerba KESDM. 2017. Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Minerba. Diambil dari: Slide Ditjen Minerba Kementrian ESDM Ditjen Minerba KESDM. Laporan Kinerja Ditjen Perimbangan Keuangan. 2015. Kebijakan DBH SDA. Diambil dari: Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuan- gan pada Workshop Jurnalis EITI di Bogor Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Dana Bagi Hasil DPR RI. 2015. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Diambil dari: pdf. DPR RI. Deskripsi Konsepsi (Pemerintah) RUU Minerba. Diambil dari: si2/id/25 (22 September 2017) DPR RI. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Un- dang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Diambil dari: 20150626-022308-2742.pdf EITI. The EITI Standard 2016. Diambil dari: EITI Indonesia. 2016. Transparansi Beneficial Ownership. Diambil dari:
127 EITI Indonesia. 2017. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan. Diambil dari: Ernst & Young. Scoping Study EY Hentschel, Thomas, Felix Hruschka dan Michael Priester. 2003. Artisanal and Small-Scale Mining Challenges and Oppor- tunities. Diambil dari: Huda, Syaiful. 2016. Rumusan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro. Diambil dari: di-migas-kabupaten-bojonegoro/ Humas SKK Migas. 2014. Diagram Skematik Lingkup Hulu dan Hilir Migas. Diambil dari: kmigas/status/456406716024778754 Katadata Indonesia. 2015. Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik. Diambil dari: Katadata Indonesia. 2017. Berapa Harga Gas Indonesia? Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Executive Summary Pemutakhiran Data dan Neraca Sumber Daya Mineral Status 2015. Diambil dari: al%202015.pdf Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Revisi UU Migas: Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Migas Nasi- onal Sesuai Konstitusi. Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2016. Perbaikan Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Diambil dari: Slide Direktur Pembinaan Program Minerba Kemen ESDM dalam Sosialisasi dan Seminar EITI 25 Agustus 2016 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016. Diakses dari: fa0212017-09-11-15-17-52.pdf Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. ESDM One Map. Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mineral Strategis di Kabupaten/Kota. Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2015. Diakses dari: pdf Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Kegiatan Usaha Hulu. Diambil dari: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra KESDM 2015-2019 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015. Kementrian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK. 02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementrian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Diakses dari: dia/5998/lkpp-2016.pdf Kementrian Koordinator Perekonomian dan EITI Indonesia. 2016. A Roadmap of Beneficial Ownership Transparency in The Extractive Industries in Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. Diambil dari: Korsup Minerba KPK. 2017. Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA) Mahkamah Agung. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pdt.Sus-KIP/2014
128 Daftar Pustaka Manley, David dan Emanuel Bria. 2017. Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang di Indonesia. Diambil dari: donesia.pdf Melano, Ridhoino Kristo Sebastianus. 2017. Pemerintah RI Selesaikan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Diak- ses dari: jak?page=2 (30 Oktober 2017) Membangun Smelter Tidak Mudah, dalam Halo Vale, Edisi April 2014, h. 16 2015. Mengenal Petroleum Fund. Diambil dari: genal-petroleum-fund.html Permadi, Piping Dian. 2017. Pimpinan Dewan: Perda Dana Abadi Belum Memiliki Landasan Hukum. Diambil dari: Pinsent Masons. 2017. Indonesia new Gross Split PSC Reforminer. Quarterly Energy Notes, April 2017. Poelzer, Greg. 2015. What Crisis? Global Lessons from Norway for Managing Energy-Based Economies. Diambil dari: Potter, Steve. 2017. Amendments to Indonesia's new gross split PSC regime: a change for the better, but some uncertainties remain. Diambil dari: PWC. 2015. State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation? Diambil dari: PWC. 2017. Oil and Gas in Indonesia - Investment & Taxation Guide 2017. PWYP Indonesia dan KPK. 2017. Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2015 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2015 PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2015 PT Timah (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015 PT Timah (Persero) Tbk. Realisasi PKBL 2015. Diambil dari: Formulir Pelaporan EITI 2015 RambuEnergy. 2015. Indonesia Energy Ministry Says 17 Oil-Gas Contracts Will Expire by 2019. Diambil dari: (24 Juli 2015) Redi, Ahmad. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Ska- la Kecil. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 5, No.3: 399-420. Diambil dari: JRV%205.3%20WATERMARK.pdf Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara. Diakses dari: (28 September 2017) Saturi, Sapariah. 2014. Soal SDA, Pemerintah Masih Sulit Buka Data. Indikasi Apa? Diambil dari: SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas. Diakses dari: Sujatmiko. 2015. Indonesia's Effort In Maintaining Sustainable Mineral Development. Materi presentasi Seventh Multi- year Expert Meeting on Commodities and Development Geneva, 15-16 April 2015, h. 7 The World Bank dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Meningkatkan Pengelolaan Penerimaan Nega- ra Bukan Pajak dari Pertambangan di Indonesia. Diambil dari: Tunggal, Hadi Setia. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan. Jakarta: Harvarindo USGS. 2016. Mineral Commodity Summaries 2016. Diakses dari: mcs2016.pdf Yuliyanto, Agus dan Satyo Naresworo. 2015. Sosialisasi Pengawasan Pembayaran Royalti pada Pengapalan Batubara Do- mestik dan Ekspor di Balikpapan. Artikel Minerba Edisi XXIII Desember 2015. Zulkarnain, Iskandar. Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diambil dari:
129 DAFTAR KATA Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus- menerus dan didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Badan Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Energi Primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Barel (Barrel) adalah satuan ukur volume cairan yang biasa dipakai dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 liter Free carry atau carried interest adalah proporsi bagian atas profit yang diterima mitra tanpa memperhitungkan apakah mitra turut berkontribusi dalam pendanaan. tersebut Barel minyak per hari (Barrel Oil per Day - bopd) adalah jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh sumur, lapangan, atau perusahaan minyak. Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat): pemilik yang sesungguhnya menerima manfaat dari kepemilikan aset dan bukan pemilik aset yang didaftarkan secara hukum. Gas Bumi (Natural Gas) adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur; mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Cadangan (Reserve) adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan. Cadangan Terbukti adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat diproduksi dari suatu reservoar yang ukurannya sudah ditentukan dan meyakinkan sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara ekonomik. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Cadangan Terkira (Probable Reserve) adalah sumber daya mineral terunjuk dan sebagian sumber daya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan penambangan semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik. Cadangan Potensial adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan terdapat dalam suatu reservoar. Data EITI 2015 adalah data yang dikumpulkan Independent Administrator dari perusahaan pelapor untuk proses rekonsiliasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan Tim Pelaksana. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Earmarking dalam konteks pengelolaan keuangan publik berarti suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan untuk kegiatan atau pelayanan publik tertentu. lembaga mandiri yang Komisi berfungsi menjalankan UU No. 14/2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Informasi adalah Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Komitmen pasti (Firm commitment) adalah rencana kerja/anggaran kontraktor sesuai dengan kontrak PSC untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya Kondensat (Condensate) adalah 1)Hidrokarbon yang pada tekanan dan suhu reservoir berupa gas tetapi 2) Produk cair yang keluar dari pengembunan, 3) Campuran hidrokarbon ringan yang dihasilkan sebagai produk cair pada unit daur ulang gas dengan cara ekspansi dan pendinginan menjadi cair sewaktu diproduksikan.
130 Daftar Kata Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). LNG (Liquefied Natural Gas) adalah gas yang terdiri atas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (-160oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. Minyak Bumi (Crude Oil) adalah Campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan. Planned on Development (POD) adalah rencana pengembangan lapangan dalam suatu wilayah kerja yang wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. (Prolegnas) adalah Program Legislasi Nasional instrumen perencanaan program pembentukan Undang- Undang secara berencana, terpadu dan sistematis oleh DPR dan Pemerintah. Quasi fiscal expenditures adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan baik BUMN maupun swasta atas arahan Pemerintah yang pada umumnya biaya tersebut dikeluarkan untuk memberikan implikasi kepada ekonomi seperti pengeluaran fiskal dari pemerintah, seperti penurunan harga atau bunga pinjaman. Reserves Replacement Ratio (RRR) adalah rasio yang dihitung dari penambahan cadangan terbukti dan dibandingkan dengan volume produksi minyak dan gas bumi pada tahun yang sama. Saham Dwiwarna adalah saham yang dimiliki oleh pemegang (golden share) yang mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi Perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah satu buah. saham istimewa Scoping study EY adalah laporan Ernst & Young dalam rangka membuat ruang lingkup pembahasan laporan EITI 2012-2013. Sistem kadaster (cadastre system) adalah sistem informasi spatial kepemilikan property atau tanah yang komprehensif yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Terkait standar EITI 2016 requirement 2.3, negara pengimplementasi EITI disyaratkan untuk mempublikasikan sistem informasi kadaster. Informasi yang disyaratkan adalah: i) pemilik lisensi, ii) koordinat, iii) tanggal aplikasi, tanggal penerbitan lisensi, dan durasi lisensi; iv) komoditas yang diproduksi untuk lisensi yang sudah berproduksi. Studi bersama (Joint Study) adalah kegiatan yang dilakukan bersamaantara BU atau BUT dengan Ditjen Migas dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi. Sumber Daya Mineral (Mineral Resource) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. adalah Wilayah Pertambangan Negara sebagian Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional setelah melalui proses Penyelidikan Umum dan/atau eksplorasi. (WPN) Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
131 LAmPIRAN LAMPIRAN 1: Ketentuan - Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dapat dilihat di laman Sekretariat EITI Indonesia Kontrak karya dan PKP2B untuk pertambangan minerba No Ketentuan Umum Catatan 1 Definisi Mengatur tentang batasan/pengertian atas istilah-istilah dalam kontrak 2 Penunjukkan dan tanggung jawab Perusahaan Menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai pemilik SDA dan Perusahaan hanya sebagai pihak yang ditunjuk. Perusahaan harus melaporkan rencana kerja secara detail dan mempertanggungjawabkan RKAB kepada Pemerintah. 3 Modus operasi Mengatur mengenai bentuk perusahan, tempat kedudukan, dan aktivitas lainnya, termasuk melakukan subkontrak kegiatan penambangan kepada Perusahaan lain selama tidak melanggar pasal-pasal. 4 Wilayah kontrak karya Mengatur wilayah pertambangan suatu Perusahaan, termasuk boleh melepas sebagian lahannya kepada Perusahaan lain. 5 Periode penyelidikan umum Mengatur tahapan penyelidikan umum atas wilayah pertambangan yang disetujui 6 Periode eksplorasi Mengatur tahapan pekerjaan eksplorasi dan kewajiban-kewajiban Perusahaan di tahap ini 7 Laporan dan deposito jaminan Mengatur mengenai kewajiban Perusahaan kepada Pemerintah (melaporkan kegiatan dan menyetor jaminan) 8 Periode studi kelayakan Mengatur tahapan pekerjaan studi kelayakan dan kewajiban-kewajiban Perusahaan di tahap ini 9 Periode konstruksi Mengatur tentang kapan dimulainya konstruksi oleh Perusahaan 10 Periode operasi Mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan periode operasi dan kewajiban mengolah hasil tambang di dalam negeri (jika sudah memiliki smelter) 11 Pemasaran Mengatur hak Perusahaan sehingga dapat memasarkan hasil tambang secara langsung, dalam negeri maupun ekspor, dengan harga wajar. Jika harga tidak wajar, Pemerintah berhak mengevaluasi. 12 Fasilitas impor dan re-ekspor Mengatur ketentuan pembolehan impor alat-alat pertambangan selama tidak diproduksi di dalam negeri dan keringanan bea masuk dan PPN impor. 13 Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan Perusahaan Mengatur tentang pajak dan bukan pajak yang menjadi kewajiban Perusahaan termasuk tarif, cara penghitungan, dan ketentuan UU mana yang berlaku pada kontrak tersebut 14 Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja Mengatur kewajiban Perusahaan untuk memberikan laporan (keuangan), kewajiban dokumentasi, dan hak Pemerintah untuk melakukan inspeksi atas laporan-laporan tersebut
132 No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lampiran Ketentuan Umum Catatan Pertukaran alat pembayaran Mengatur mekanismenya tentang alat pembayaran yang diperkenankan dan Hak-hak khusus Pemerintah Mengatur hak-hak Pemerintah atas wilayah pertambangan Kesempatan kerja dan pelatihan bagi WNI Mengatur ketentuan penggunaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing, serta transfer knowledge Promosi kepentingan nasional Mengatur kewajiban mendahulukan kepentingan dalam negeri atas hasil tambang yang dihasilkan Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan Mengatur tentang koordinasi dengan pemda untuk pembangunan di daerah Pengelolaan dan pelindungan lingkungan Mengatur kewajiban memelihara lingkungan hidup di wilayah tambang dan tentang keselamatan kerja Pengembangan kegiatan usaha setempat Mengatur kewajiban Perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan Perusahaan setempat Ketentuan-ketentuan kemudahan Mengatur hak yang diberikan kepada Perusahaan untuk memudahkan kegiatan konstruksi Keadaan memaksa Menjelaskan apa yang dimaksud keadaan memaksa dan implikasinya terhadap perjanjian Kelalaian Menjelaskan apa yang dimaksud kelalaian dan implikasinya terhadap perjanjian Penyelesaian sengketa Mengatur proses penyelesaian jika terjadi sengketa Pengakhiran Mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap pihak pada tiap-tiap tahapan jika terjadi penghentian perjanjian Kerjasama para pihak Mengatur kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Perusahaan Ketentuan para pihak Mengatur kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Perusahaan Pengalihan hak Pengalihan hak dengan pengalihan saham Perusahaan harus dengan persetujuan Menteri Pembiayaan Mengatur pembiayaan yang cukup atas usaha pertambangan oleh Perusahaan Jangka waktu Mengatur tanggal efektif berlakunya kontrak termasuk perpanjangannya Pilihan hukum Kontrak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia
133 Ketentuan Umum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya tentang: a. nama perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal. jenis usaha yang diberikan; IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya tentang: a. nama perusahaan; luas wilayah; b. lokasi penambangan; c. d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. h. i. j. jangka waktu berlakunya IUP; jangka waktu tahap kegiatan; penyelesaian masalah pertanahan; lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang perpanjangan waktu tahap kegiatan; n. rencana pengembangan dan pernberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan o. perpajakan; p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; l. m. hak dan kewajiban pemegang IUP; perpanjangan IUP; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara. Sumber: UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
134 Lampiran LAMPIRAN 2: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 Indeks Bab Judul Bab/Sub Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Definisi Industri Ekstraktif 1.2 Apa itu Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 1.3 Manfaat bagi Indonesia Menjadi Negara Compliant EITI 1.4 EITI di Indonesia 2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF 2.1 Gambaran Kegiatan Hulu Sampai Hilir 2.1.1 Sektor Migas 2.1.2 Sektor Minerba 2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945 2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) 2.2.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 2.3 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia 2.3.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas 2.3.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba 2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif 2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2.4.2 Kementerian Keuangan 2.4.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.4.4 Pemerintah Daerah 2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif (termasuk keterbukaan kontrak (contract disclosure), Informasi kadaster, beneficial ownership) 2.5 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif 2.5.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu 2.5.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikat Clean and Clear 2.6 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Tata Kelola di Industri Ekstraktif 2.61 Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia 2.6.2 Peraturan Skema Gross Split 2.6.3 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba 2.6.4 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral 2.6.5 Implementasi Peraturan Divestasi Saham 2.6.6 Pengalihan Kontrak IUP 2.6.7 Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBP Minerba 3 PERIZINAN DAN KONTRAK 3.1 Sektor Pertambangan Migas 3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku 3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK) 3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja 3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2015 3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahan 3.1.6 Pengalihan Participating Interest (PI) Standar EITI 2016 2.1 2.1, 2.6 2.1, 4.9 2.1 , 5.1 2.1 , 5.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3, 2.4, 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2, 5.1 2.2 2.2 2.2, 2.6
135 Indeks Bab Judul Bab/Sub Bab Standar EITI 2016 3.2 Sektor Pertambangan Minerba 3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba 2.2 3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan 2.2 3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2015 2.2 3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 2.2 3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan 2.2 3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015 2.2 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 2.2 3.3 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif 3.3.1 Masa Transisi Blok Migas 2.1 4 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA 4.1 Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global 6.3 4.2 Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia 6.3 4.3 Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia 6.3 (Key regions/areas where production is concentrated) 4.3.1 Sektor Migas 6.3 4.3.2 Sektor Pertambangan Batubara 6.3 4.3.3 Sektor Pertambangan Mineral 6.3 4.4 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia 6.3 4.5 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba 3.2, 4.1, 6.3 4.6 Produksi dan Lifting Sektor Migas dan Produksi Minerba 4.6.1 Sektor Minyak Bumi 3.2 4.6.2 Sektor Gas Bumi 3.2 4.6.3 Sektor Batubara 3.2 4.6.4 Produksi Mineral Utama 3.2 4.7 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.7.1 Sektor Pertambangan Nasional 3.3, 6.3 4.7.2 Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 3.3, 6.3 4.7.3 Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 3.3, 6.3 4.7.4 Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama 3.3, 6.3 4.8 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 3.1 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 6.3, 4.10 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 4.7, 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 2.6 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 2.6 5.1.2 Keuangan 2.6 5.2 PT Pertamina (Persero) 2.6, 6.1 , 6.2 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 2.6 5.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 2.6 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 2.6 5.6 Rencana Holding BUMN Migas dan Tambang 6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 6.1 Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) 6.1
136 Lampiran Indeks Bab Judul Bab/Sub Bab 6.2 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) 6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang 6.4 Pertambangan Rakyat 6.4.1 Pertambangan Tanpa Ijin 7 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah 7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif 7.2.2 Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH 7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif 7.4.1 Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH 7.4.2 Piutang Negara atas PNBP 7.4.3 Dan Abadi Migas (Petroleum Fund) 8 REKOMENDASI Lampiran 1: Ketentuan-Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif Standar EITI 2016 6.1 6.1 6.3 6.3 5.1 5.3 5.2 5.2, 5.3 5.2 4.6, 5.2 5.2 5.1 2.4
LAPORAN EITI 2015 LAPORAN KONTEKSTUAL Sekretariat EITI Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lt 4 Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia Telp: +62 21 3483 2642 Fax: +62 21 3483 2658 email: sekretariat@eiti.ekon.go.id