PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA PENJUALAN ELEKTRONIK HANDPHONE JENIS REPLIKA DAN PARALLER IMPORT (BLACKMARKET) DI KOTA PEKANBARU Ahmad Ade Saputra Institute Agama Islam Ar-Risalah Indragiri Hilir ABSTRAK Menjalankan usaha bisnis usaha seringkali melupakan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Penerapan UUPK, diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk lebih menyadari hak dan kewajibannya baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis hal tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih konsumtif. Kurangnya ketelitian konsumen tampaknya telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis elektronika dengan menjual handphone jenis replika dan paraller import (Blackmarket) dengan kualitas yang tidak memenuhi standar nasional. Beredarnya handphone di berbagai wilayah Indonesia khususnya di kota Pekanbaru sangat merugikan konsumen, terutama bagi konsumen yang masih awam dan belum paham tentang elektronik handphone. Berdasarkan pemahaman tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu pertama, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di betapa pentingnya Indonesia
16 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 bidang penjualan elektronik handphone dan replika Blackmarket. kedua, tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kepada konsumen barang elektronik dan handphone jenis replika Blackmarket. Ada empat masalah utama yang , hak dapat disimpulkan pertama konsumen atas informasi yang benar , jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa . kedua, pelanggaran hak konsumen rugi dan/atau untuk memperoleh penggantian, jika barang dan/atau jasa diterima atau tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Ketiga, pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menawarkan barang dan/atau tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keempat, dan/atau keadaan pelanggaran klausula eksonerasi melarang pencantuman UUPK. aksimalkan pelaksanaannya , yaitu ganti jasa secara baik baru. dalam pengaturan Kata Kunci: Proteksi , Elektronik , Replika , Paralel Import, Black Market S aat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas. baik negara-negara maupun organisasi internasional mengusung perdagangan bebas yang di implementasikan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. salah satu perjanjian yang paling penting dan mempunyai pengaruh cukup besar adalah perjanjian perdagangan bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).1 ACFTA merupakan perwujudan dari konsep interdepedensi antar negara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi, dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih 1 Imam lukmam "Makalah China Acfta" Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Jakarta , 14 Mei 2011.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 17 Ahmad Ade Saputra efisien bagi negara-negara tersebut apabila melakukan ekspor dan impor perdagangan. Selain itu, peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama interdepedensi negara-negara ASEAN dan China. China melihat peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula sebaliknya negara- negara ASEAN termasuk Indonesia juga melihat peluang pasar yang besar dari China. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari tercetusnya ide ACFTA2. Perjanjian ACFTA ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 Tahun 2004 dan mulai diberlakukan Pada Tanggal 1 Januari 2010 hingga saat sekarang ini. Dalam praktiknya, dampak dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA sangat terasa hingga ke sektor-sektor strategis di Indonesia, terutama dengan membanjirnya produk dari China ke Indonesia seperti hal nya elektronik handphone, laptop, camera dan lain-lain. Pertumbuhan perekononian China dapat dirasakan oleh penduduk dunia. kita bisa melihat bahwa sekarang ini banyak sekali produk- produk dari China yang dijumpai menguasai pasar di berbagai penjuru Indonesia. hal ini dikarenakan harga yang murah dengan mempertahankan sambil mempertahankan impor, maka ekonomi China pun melonjak saat ini, banyak produk-pruduk impor seperti elektronik handphone, laptop, camera dan lain-lain yang beredar menguasai pasaran di Indonesia. jumlah ekspor yang menanjak handphone, produk perkembangan handphone saat ini di Indonesia sangat pesat dari semua kalangan baik dari orang tua, muda-mudi, dan juga bahkan sampai anak-anak masa kini juga sudah memiliki handphone genggam pribadi. Dari berbagai macam merek handphone yang di jual di Indonesia hampir 80% di datangkan dari China, dari bermacam merek yang di impor dari China inilah ada salah satu Khususnya untuk elektronik 2 Ibid. hlm. 1.
18 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 produk yang biasa di sebut dengan handphone replika dan produk replika adalah (blackmarket). handphone paraller handphone yang desainnya mirip hampir 100% dengan produk premium, tidak hanya pada desain merek yang di gunakan juga menggunakan nama merek premium seperti samsung dan iphone, dan kotak berserta aksesoris juga di buat semirip mungkin, meskipun handphone replika mirip total dari segi desain, spesifikasi dan banyak lagi.3 Handphone yang disebut paraller import (blackmarket) adalah istilah pada satu produk yang dijual di Indonesia bukan melalui jalur resmi (ilegal). Karena ilegal, maka tidak ada jaminan mutu, garansi atau faktor penting lain dari produsennya. Barang ini dijual karena untungnya cukup besar, serta konsumen bisa membeli dibawah harga pasaran. Pada dunia teknologi, Blackmarket sering diistilahkan sebagai produk "PI" (Parallel Import). Produk Blackmarket lebih murah karena tidak membayar bea masuk, tidak bergaransi resmi serta kemungkinan telah mengalami re-kondisi. Sebagian produk Blackmarket telah istilah mengalami (refurbished/remak) sehingga rentan terhadap kerusakan.4 import rekondisi atau dikenal dengan Khususnya di Kota Pekanbaru, penjualan handphone replika laris. Jika para yang meniru merek-merek terkenal cukup konsumen tidak teliti dan tidak mendapat penjelasan secara langsung dari pelaku usaha sangat sulit membedakan antara handphone premium dengan yang replika karena secara kasat mata hampir tidak ada perbedaan baik dari luar sampai dalam beserta tampilannya juga sangat mirip dengan yang premium nya. Merek yang paling laris dari produk handphone buatan China ini adalah samsung seri S4, Note 3, iPhone 5 dan iPhone 6, dan beberapa Barang-Black Market.htmldiakses, pada tanggal, 25 September 2014 Pukul 11.35 WIB. diakses, pada tanggal, 18 November 2014 pukul 12.15 WIB.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 19 Ahmad Ade Saputra handphone kelas premium lainnya yang harganya di atas Rp. 5 juta rupiah. Saat peneliti mengunjungi Plaza Senapelan yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dari salah seorang karyawati yang bernama Lusi mengatakan "banyak handphone replika dijual secara legal di tempat ini tidak termasuk toko kami, para konsumennya khususnya remaja di Kota Pekanbaru lebih banyak membeli samsung note 3, s4, dan iphone yang replika dari pada yang aslinya dikarenakan dari harga jual yang jauh lebih murah sementara dari konsumen itu sendiri tidak menyadari bahwa handphone replika itu tidak memenuhi nilai standar jual yang layak karena kurangnya nya penyampaian oleh pihak pelaku usaha". Selain handphone replika, pelaku usaha di Senapelan Plaza juga menyediakan handphone dari distribusi tidak resmi yaitu, Blackmarket atau yang kerap di sebut sebagai handphone (BM), handphone (BM) itu biasanya handphone premium yang bermerek Blackberry, harganya cukup murah akan tetapi tidak ada garansinya dan standard kualitas negera indonesia biasa yang disebut SNI.5 Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual elektronik handphone jenis replika maupun blackmarket dengan kualitas yang tidak memenuhi standard nasional. banyaknya peredaran handphone replika di berbagai penjuru indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, sangat merugikan konsumen, khususnya bagi konsumen yang masih awam dan belum mengerti mengenai elektronik handphone akan sangat sulit bagi konsumen itu sendiri untuk membedakan yang mana handphone premium dan handphone replika, secara kasat mata handphone replika itu sendiri 5Hasil wawancara dengan Lusi karyawati dari makro ponsel Mall Pekanbaru, Tanggal 04 agustus 2015 Jam 11.30 WIB.
20 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 hampir 100% mirip dengan produk premiumnya baik itu dari segi tampilan merek yang digunakan, layar, cashing, battery serta penutup battery juga selayaknya sama dengan yang original nya. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan penjualan elektronik handphone tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan dan informasi yang benar dan jelas yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) yang menyebutkan bahwa "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa".6 Dalam hal lain yang sama terjadi kerugian pada konsumen akibat penjualan elektronik handphone tersebut pada barang dan/jasa yang diperdagangkan maka dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK juga menyebutkan "hak untuk mendapatkan konpensasi , ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya"7 Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.8 Pelaku usaha juga menyatakan bahwa dalam penjualan handphone blackmarket bahwasanya tersebut dalam keadaan baru, yang Dalam kondisi unit kenyataannya telah kita ketahui bahwasanya handphone blackmarket tersebut telah mengalami refubrish atau remark yang mana elektronik handphone tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga diperbaharui kembali. Dalam Pasal 9 Huruf (b) UUPK menyebutkan dilarang menawarkan, usaha mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah : "barang tersebut dalam keadaan baik "pelaku 6Lihat Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999. 7Lihat Pasal 4 Huruf (h) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. 8Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 41.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 21 Ahmad Ade Saputra dan/atau baru".9 penjualan produk tersebut, pelaku usaha elektronik handphone jenis replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru juga menggunakan perjanjian klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Dimana klausula eksonerasi tersebut dalam UUPK dilarang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf (a) "menyatakan pengalihan tanggung jawab" dan huruf (b) "menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen".10 Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah; pertama, Apa saja pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan penjualan elektronik handphone replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru? Kedua, Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang menjual elektronik handphone jenis replika dan blackmarket? Kerangka Teori 1. Teori Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen menurut janus sidabalok adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.11 Upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak dibidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukkan untuk menjadikan masyarakat tidak 9 Lihat Pasal 9 Huruf (b) Undang-Undang Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999. 10Lihat Pasal 7 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999. 11 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 7.
22 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 konsumeritis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain.12 Berkaitan dengan tujuan diatas, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 UUPK ini adalah: a. Asas manfaat; b. Asas keadilan; c. Asas keseimbangan; d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; serta e. Asas kepastian hukum 2. Teori Penegakan Hukum Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperliukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.13 Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: a. Kesalahan (liability based fault) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. dalam kitab undang-undang hukum perdata, khususnya pasal 1365, 1365, dan 1366, prinsip ini di pegang secara teguh.14 12Ibid. hlm.25. 13 Celini tri siwi kristianti, Op.Cit, hlm.92. 14 Ibid
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 23 Ahmad Ade Saputra Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta jawaban secara hukum apabila ada unsur pertanggung kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerrdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 1) Adanya perbuatan; 2) Adanya unsur kesalahan; 3) Adanya kerugian yang diderita; 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum", tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.15 adalah unsur b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu di anggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.16 Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.17 c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalamlingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian dapat biasanya secara common sense dapat dibenarkan.18 15 Ibid 16 Ibid 17 Ibid 18 Ibid
24 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin , dan biasanya diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.19 Contoh dalam prinsip d. Tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab mutlak secara umum dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk "menjerat" pelaku usaha, khususnya produsesn barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.20 e. Pembatasan tanggung jawab (imitation of liability) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak dibenarkan secara sepihak melakukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus tanggung berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.21 Pelanggaran yang Dilakukan Pelaku Usaha Berkaitan dengan Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan Paraller Import (Blackmarket) di Kota Pekanbaru Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang 19 Ibid 20 Ibid 21 Ibid
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 25 Ahmad Ade Saputra didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.22 Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan dan/atau konsumen. Akan tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melaui berbagai promosi, cara penjualan, serta menerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.23 Dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan penjualan elektronik handphone replika dan parallel import (blackmarket) yang terjadi di Kota Pekanbaru: 1. Pelanggaran Terhadap hak Konsumen atas Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa. informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang jelas dan benar tidak memadai. Hak atas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan Hak atas informasi yang 22 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit,hlm. 37 23 Ibid
26 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Pelaku usaha yang memberikan akses informasi yang benar dan luas tentang barang dan/atau jasa yang diperjualbelikannya serta tumbuh kembangnya sikap pelaku usaha yang jujur dan jawab merupakan salah satu upaya dalam bertanggung memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Huruf (a) UUPK dimana yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari sabtu tanggal 12 september 2015. kepada pelaku usaha yang bernama Jerry jhensen sebagai narasumber yang berada di Mall Pekanbaru mengatakan : "seperti biasa dalam bentuk penawaran ke konsumen, kita kembali melihat dari konsumennya juga terkadang ada konsumen yang banyak bertanya dan juga tidak, untuk konsumen yang banyak bertanya sedikit banyaknya kita akan coba untuk menjelaskan dan mengolah tetapi tidak keseluruhan yang disampaikan, hanya hampir mendekati kebenaran secara umum saja. kalau kita jelaskan semua contoh kalau unit tersebut kita bilang barang rekondisi yang diperbarui dari part-part yang telah rusak menjadi bagus kembali yang ada mereka tidak jadi membeli yang ada kita juga menjadi rugi, yang namanya usaha pastinya kita mau untung. Tapi bagi konsumen yang sama sekali tidak banyak bertanya kami hanya menjelaskan spesifikasi dari unitnya saja". 24 Menurut analisa penulis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen terhadap informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan handphone replika dan blackmarket ini tidak terpenuhi karena pelaku usaha 24 Hasil wawancara dengan Jerry jhensen di Mall Pekanbaru selaku pelaku usaha/penjual, Tanggal 12 September 2015 Jam 11.30 WIB.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 27 Ahmad Ade Saputra yang ingin meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Selain itu tidak ada daya paksa bagi pelaku usaha untuk benar-benar tidak menjual produk yang tidak asli karena permintaan konsumen terhadap produk handphone replika dan blackmarket juga cukup tinggi. Oleh sebab itu kesadaran hukum tentang pentingnya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur baik bagi pelaku usaha maupun konsumen perlu ditingkatkan. 2. Pelanggaran Untuk Mendapatkan Konpensasi dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak sebagaimana Mestinya Terhadap Hak Konsumen Rugi Ganti Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian ini timbul karena adanya keterikatan (hubungan Hukum) antara pelaku usaha selaku pihak yang menawarkan handphone replika dan blackmarket dengan konsumen selaku pihak yang membeli handphone replika dan blackmarket tersebut. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Subjek jual beli dalam perjanjian jual beli adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak ini sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam beberapa hal merupakan kewajiban dan dalam beberapa hal lainya merupakan pihak yang berhak. Sebagai suatu perjanjian konsensuil, jual beli mengisyaratkan bahwa dengan adanya kata
28 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 sepakat yang mempertemukan penjual dan pembeli tidak tercapai maka batal pula perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Begitu juga apabila hak dan kewajiban dari para pihak tidak terpenuhi jual beli dapat berakhir dan dibatalkan oleh para pihak. Objek dari perjanjian jual beli adalah barang dimana barang tersebut berada dalam perdagangan yang harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud, jumlah serta jenisnya.25 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari sabtu, tanggal 12 september 2015, kepada beberapa pelaku usaha yang berada di lokasi penelitian secara garis besar menyatakan : "kalau untuk penjualan replika dan blackmarket itu biasanya kita tidak memberikan ganti rugi apalagi ganti unit, sebelum membeli kita benar-benar menekankan kepada konsumen/pembeli untuk mencoba dan mengecek sendiri keadaan unit tersebut dengan teliti sesuai spesifikasi yang sudah kami jelaskan. yang namanya barang rekondisi tidak semulus olahan dari pabrik, tetapi ketika ada konsumen yang komplain kami kembali melihat bentuk-bentuk kerusakan kalau sekiranya tidak terlalu rusak dan masih bisa diperbaiki kami hanya mencoba bantu rekom dan mengarahkan konsumen/pembeli ke tempat service/repair nya langsung".26 Selanjutnya penulis mewawancarai dengan salah seorang konsumen yang bernama Lenny Meccea, menyebutkan : "Saat pertama kali membeli handphone tersebut yang tadinya kami kira itu bagus sesuai deskripsi dari pelaku usaha/penjual, setelah pemakaian dalam jangka 5 (lima) hari handphone tersebut mengalami kendala/kerusakan pada bagian software yang selalu reboot sendiri saat menjalankan aplikasi secara bersamaan dan juga kerusakan pada daya pengisian batre yang membutuhkan pengisian 1x24 jam baru bisa terisi full 100%. Saat pembelian 25 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta: 1995, hlm. 2. 26 Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 12 September 2015 Jam 12.15 WIB.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 29 Ahmad Ade Saputra kerusakan tersebut belum terlihat dan kami merasa yakin atas deskripsi dari pelaku usaha/pembeli. Setelah kami berupaya mengajukan komplain pelaku usaha mencoba langsung menolak dan berdalih kalau kerusakan itu bukan tanggung jawab dari kami sebagai pelaku usaha, melainkan kelalaian dari kami sebagai konsumen yang melakukan pengisisan batre terlalu singkat sehingga membuat system yang ada pada software menjadi error. upaya kami mengajukan komplain sia-sia dan pelaku usaha mengarahkan kami ke salah satu tempat repair (service) yang bukan ada hubungan dengan pelaku usaha dan menggunakan biaya pribadi dari kami sendiri untuk melakukan perbaikan".27 terhadap hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama karena konsumen tidak mengetahui tentang hak nya tersebut atau jika pun tahu, tidak ingin untuk memperjuangkannya secara hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Kedua pelaku usaha kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan hak-hak orang lain dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi terhadap konsumen yang telah dirugikan. Menurut analisa penulis pelanggaran 3. Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang yaitu Menawarkan Suatu Barang dan/atau Jasa Secara Tidak Benar, dan/atau Seolah-Olah Barang Tersebut dalam Keadaan Baik dan/atau Baru Larangan terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) ini, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.28 27 Hasil wawancara dengan Lenny Meccea di Mall Pekanbaru selaku konsumen/pembeli, Tanggal 12 September 2015 Jam 15.20 WIB. 28 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm. 91.
30 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 Pengaturan tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan untuk hukum mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka, menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.29 dalam Penelitian ini di Kota Pekanbaru, masih terdapat peredaran produk handphone replika dan blackmarket. tujuannya menurut Nurmadjito adalah Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari sabtu, tanggal 12 september 2015. Kepada beberapa orang pelaku usaha yang secara garis besar menyatakan: "khususnya untuk handphone jenis blacmarket itu semulanya memang dari handphone original yang telah rusak dan kami perbaharui kembali dari part-part yang telah rusak tersebut beserta accesoriesnya sehingga handphone tersebut layak menurut kami untuk dijual kembali dan kami beri segel beserta plastik pembungkus sehingga layaknya handphone tersebut seperti baru. Beda halnya dengan handphone replika, handphone replika itu merupakan handphone tiruan yang spesifikasi nya hampir mendekati dengan yang originalnya, akan tetapi mutu kualitas nya tidak sebagus yang original (rentan kerusakan) sehingga saat penjualan kami benar-benar menekankan kepada pembeli untuk mengecek keseluruhan atas spesifikasi dari unit replika tersebut 29 Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting , Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm.18. dikutip oleh Ahmadi miru, Op. Cit. hlm. 91.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 31 Ahmad Ade Saputra agar kedepan nya tidak ada komplain ke kami karena kami tidak memberikan garansi atas produk tersebut."30 Menurut analisa penulis pengetahuan konsumen tentang kualitas sebuah handphone masih sangat relatif rendah. hal inilah yang memberikan peluang kepada pelaku usaha menawarkan produk handphone replika dan blackmarket seolah-olah handphone tersebut dalam keadaaan baru dan layak untuk digunakan. 4. Pelanggaran Terhadap Pencantuman Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Praktek keberadaan klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam berbagai transaksi ekonomi yang ada. Mengingat bentuk yang sudah tertuang dalam sebuah formulir sehingga lebih praktis untuk digunakan. Akan tetapi Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan suatu batasan bahwa klausula baku tidak boleh mengandung klausula eksonerasi. Klausuka eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan dirinya untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.31 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari minggu, tanggal 13 september 2015, kepada pelaku usaha yang bernama jhons sebagai narasumber, menyebutkan : "Dalam setiap kali penjualan produk handphone replika dan blackmarket apapun itu merknya baik samsung, blackberry dan iPhone kami selalu menekankan kepada konsumen sebagai pembeli untuk benar-benar mengecek keadaan handphone tersebut sebelum membeli, karena kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal atau kerusakan yang terjadi di unit handphone 30 Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 12 September 2015 Jam 12.15 WIB. 31 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung: 1994, hlm. 47.
32 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 tersebut. paling toleransi dari kami hanya bantu rekom konsumen/pembeli tersebut ketempat repair/service yang kami percaya dan biaya perbaikan bukan dari kami sebagai penjual melainkan dari pembeli sendiri."32 Hal senada diungkapkan dari salah seorang konsumen yang penulis wawancarai secara garis besar mengatakan: "Saat kami ingin membeli handphone tersebut, pelaku usaha/penjual menegaskan untuk mengecek keseluruhan spesifikasi dari handphone tersebut agar kedepannya tidak ada komplain dari kami, sebab pelaku usaha sangat mempertegas di nota pembelian yang kami bubuhi dengan tanda tangan sebagai bukti dari kesepakatan bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali dan/atau diuangkan kembali, sebab pelaku usaha tidak memberikan garansi dalam bentuk apapun kepada produk tersebut. melainkan hanya mengarahkan kami ke tempat service yang telah mereka rekomendasikan".33 Berdasarkan analisa penulis terhadap pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi masih banyak digunakan oleh pelaku usaha karena masih kurangnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam penjualan handphone replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru. Keseluruh pelanggaran ketentuan UUPK yang ada dalam penjualan handphone replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran konsumen, pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta pelanggaran dalam penggunaan klausula baku yang terhadap pemenuhan hak-hak 32 Hasil wawancara dengan jhons di Plaza Senapelan selaku pelaku usaha/penjual, Tanggal 13 September 2015 Jam 11.30 WIB. 33 Hasil wawancara dengan beberapa konsumen/pembeli di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 13 September 2015 Jam 01.30 WIB.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 33 Ahmad Ade Saputra didalamnya terkandung klausula eksonerasi. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diharapkan pengawasan dan penegakan hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan di Kota Pekanbaru. 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Menjual Elektronik Handphone Replika dan Paraller Import (Blackmarket) di Kota Pekanbaru Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan produsen dapat berupa hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hubungan sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen. Pada dasarnya hubungan kontraktual itu bentuk hubungan/perjanjian jual beli, meskipun ada jenis hubungan hukum lainnya. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak- pihak yang terkait. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.34 Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tanggung jawab pelaku usaha tersebut: 6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Karena Wanprestasi Pelaku usaha yang telah menjual handphone replika dan Paralel Import (Blackmarket) di Kota Pekanbaru kepada konsumen 34 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm. 127.
34 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 pada hakikatnya telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan wanprestasi atau pelanggaran janji pelaku usaha/penjual kepada konsumen/pembeli produk handphone replika dan Paralel Import (Blackmarket). lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.35 Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang sanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.36 Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau Menurut analisa penulis konsumen harus memahami bahwa ada hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan Penjual. hubungan hukum itu terjadi karena ada suatu perikatan, dimana perikatan itu sendiri dapat bersumber kepada perjanjian dan/atau Undang-Undang, hubungan hukum yang bersumber pada tentang Undang-undang dapat dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHperdata. Dengan memahami hubungan hukum ini maka konsumen mengetahui bahwa mereka mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam penuntutan ha- hak hukumnya yang dilanggar oleh pelaku usaha/penjual. 7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran yang terjadi, yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan produk handphone replika dan blackmarket di Kota pekanbaru yaitu perbuatan menawarkan 35 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 98. 36 R. Subekti, Op.Cit, hlm. 45.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 35 Ahmad Ade Saputra produk handphone replika dan blackmarket seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha tersebut dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 : Tiap perbuatan KUHPerdata yang menyebutkan bahwa melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari minggu, tanggal 13 september 2015, kepada beberapa pelaku usaha yang berada pada lokasi penelitian menyebutkan bahwa : "kami selaku penjual pihak yang menyediakan barang handphone replika dan blacmarket tersebut tidak merasa adanya perbuatan dari kami yang melanggar tatanan aturan hukum kita di Indonesia ini, sebab kami telah memenuhi kewajiban kami menyerahkan barang yang dijual setelah adanya pembayaran dari pembeli dan tanpa ada paksaan, dan kami juga telah memberikan bentuk toleransi kepada setiap pembeli dengan membantu mengarahkan pembeli ke tempat repair/service yang kami percaya".37 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui media recorder pada hari minggu tanggal 13 september 2015. Keapada beberapa konsumen yang merasa tidak memiliki hak untuk menggugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha secara garis besar menyatakan: "pada awalnya kami tidak mengetahui bahwasanya ada aturan hukum yang melindungi kami dalam transaki jual-beli handphone tersebut. kami pernah membeli hanphone blackmarket tersebut dan mengalami kerusakan, kamipun membawa handphone tersebut ketempat service guna melakukan perbaikan bukan ketempat dimana kami membeli. 37 Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 13 September 2015 Jam 11.30 WIB.
36 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 Karena kami beranggapan setelah terjadi kesepakatan jual beli, yaitu ditandai dengan penyerahan barang unit handphone oleh penjual dan kami sebagai pembeli membayar harga yang disepakati tersebut, hal ini berarti kesepakatan telah terjadi, dan proses jual-belipun sudah selesai, berarti resiko setelah ini tidak menjadi tanggung jawab sipenjual lagi".38 Lain halnya yang dikatakan dari salah satu dari dua orang konsumen yang mendapatkan ganti rugi yang penulis wawancarai secara garis besar mengatakan : " Pada saat hendak membeli, kami merasa touchsreen dari handphone tersebut error. lain perintah yang di sentuh, lain perintah yang dijalankan oleh perangkat. Disitu pelaku usaha langsung mendiskripsikan dan mencoba meyakinkan bahwa hal tersebut biasa terjadi pada saat unit baru di buka dari kotak sehingga membutuhkan kinerja yang optimal dulu dari hardware. Kamipun merasa yakin sehingga jadi untuk membeli handphone tersebut. Setelah 2 hari dalam masa pemakaian touchsreen tersebut kembali berulah dalam hal yang sama, dan kamipun langsung mengajukan komplain sampai berkali-kali dan pelaku usaha selalu berdalih dengan alasan-alasan yang tidak kami mengerti. Hingga akhirnya kami bersikaras mengancam pelaku usaha tersebut ke kepolisian dengan aduan penipuan. Dan pada akhirnya pelaku usaha langsung mengganti unit tersebut dengan yang baru".39 Berdasarkan dari semua hasil wawancara dan penyebaran kuisioner yang penulis input dari lokasi penelitian, baik itu dari pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli penulis menarik kesimpulan dari keseluruhannya bahwa posisi konsumen semakin lemah antara lain, apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha/penjual, posisi konsumen/pembeli 38 Hasil wawancara dengan beberapa konsumen/pembeli di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 13 September 2015 Jam 13.30 WIB. 39 Hasil wawancara dengan beberapa konsumen/pembeli di Mall Pekanbaru dan Plaza Senapelan, Tanggal 12 September 2015 Jam 19.30 WIB.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 37 Ahmad Ade Saputra sangat sulit untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah, sementara ketetapan UUPK yang dibuat oleh pemerintah telah benar-benar menjamin keseluruhan keadilaan baik dari pelaku usaha dan konsumen itu sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Proses untuk mendapatkan ganti rugi di Indonesia masih memerlukan keberanian dan keuletan konsumen untuk berargumentasi dan memperjuangkan hak-haknya yang didasari ketentuan UUPK. Hal inilah yang mengakibatkan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dapat berjalan sebagimana mestinya, posisi tawar konsumen yang lemah ini merupakan kendala dalam memperjuangkan hak-haknya. Indonesia Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu: 1. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan penjualan elektronik handphone replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru cukup banyak terhadap pemenuhan hak-hak konsumen atas pembelian handphone tersebut yaitu hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam penjualan elektronik handphone replika dan parlel import (blackmarket) tersebut.
38 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 2. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual elektronik handphone replika dan paralel import (blackmarket) di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tidak semua gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha dipenuhi oleh pelaku usaha dan faktor yang menjadi penghambat perlindungan konsumen dalam jual beli Elektronik handphone replika dan blackmarket di Kota Pekanbaru, yaitu pertama lemahnya posisi konsumen bila berhadapan dengan pelaku usaha, kedua kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen. Saran Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Untuk menjamin adanya pemenuhan hak konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan adanya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam penjualan elektronik handphone replika dan parllel import (blackmarket) tersebut maka diharapkan sikap kehati-hatian dan pengetahuan konsumen dalam membeli produk handphone perlu ditingkatkan. Di samping itu diharapkan pengawasan dan dalam memberikan pemerintah penegakan perlindungan kepada konsumen di Kota Pekanbaru perlu dimaksimalkan pelaksanaannya. hukum 2. Untuk meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual elektronik handphone di Kota Pekanbaru, maka konsumen harus lebih berani untuk menggugat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut ke pengadilan untuk meminta ganti rugi sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan efek jera
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 39 Ahmad Ade Saputra bagi pelaku usaha yang lainnya. pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dengan cara menyediakan fasilitas seperti BPSK pada setiap Kabupaten/ Kota dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dibidang hukum perlindungan konsumen. Dan para penegak hukum harus tegas memberikan saksi bagi pelaku usaha (penjual) yang melanggar atau yang merugikan hak-hak konsumen. DAFTAR PUSTAKA Atmadjaja, Imbani, Djoko, 2011, Hukum Dagang dan Prinsip- Prinsip Hukum Dagang di Indonesia, Setara Press, Malang. Celina tri siwi kristiyani, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. ________2000, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Grasindo, Jakarta. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ________, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta. Fuady, Munir, 2003, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ________, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Jakarta.
40 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 KALIGIS, O.C, 2013, Kontrak Bisnis, P.T Alumni, Bandung. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, P.T Intermasa, Jakarta. SIAHAAN, NHT, 2005, Hukum Konsmen (Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk), Panta Rei, Jakarta Rokan, Kamal, Mustafa, 2010, Hukum Persaingan Usaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1973, Asas - Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung. P. Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta. Sidabalok, Janus, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Purwito, Ali, 2010, Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang, kajian fiskal FHUI bekerja sama dengan badan penerbit fakultas hukum universitas indonesia, Jakarta. HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Susilo, K, Zumroti, 1996, Penyambung Lidah Konsumen, YLKI- Puspa Swara Jakarta. Abdullah, Baehaqi, Imam, 1990, Menggugat Hak-hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan, YLKI, Jakarta. Suherman, Maman, Ade, 2014, Hukum Perdagangan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.... | 41 Ahmad Ade Saputra Meiliala, Syamsudin, Qiram, A, 2001, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Yogyakarta. HS, Salim, 2003, Hukum Kontrak : Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Patrik, Purwahid, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Harahap, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung. Subekti, R, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Internasa, Jakarta Pieris, John, dan Widiarty, Sri, Wiwik, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Pelangi Cendikia, Jakarta. Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung. Badrulzaman, Darus, Mariam, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. baranblack market.html diakses, Tanggal 25 September 2014.
42 | Jurnal Syariah Vol. XI, No. 1, April 2023 dingstrategy/ diakses, Tanggal 30 September 2014. market.html diakses, Tanggal 18 November 2014.