LKjIP Demak 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Demak, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018. ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Demak yaitu terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis". Laporan Kinerja Tahun 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Demak merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021. RPJMD tersebut sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021. Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Demak tahun 2018 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 48 indikator kinerja utama Bupati tahun 2018, disimpulkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran atau sebanyak 81,25% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Tinggi, 2 (dua) IKU atau 4,17% masuk dalam kriteria Sedang, 1 (satu) IKU masuk katagori rendah (2,08%) dan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Sangat Rendah. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk kritertia tinggi dan sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Namun kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Untuk itu laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga baik dari aspek iii
LKjIP Demak 2018 IKHTISAR EKSEKUTIF Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Demak. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dan instansi pemerintah sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi yang diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented governance). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD tahun 2016 - 2021, oleh karenanya data dan informasi capaain kinerja, keberhasilan/kegagalan, identifikasi permasalaahn dan solusi yang disajikan dalam laporan langkah-langkah kinerja penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang semakin baik. ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan Selama tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Demak semakin meneguhkan komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi, diantaranya melalui : 1. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 - 2022. 2. Implementasi e planning dan e budgeting dalam perencanaan serta penganggaran. 3. Implementasi e sakip dalam proses evaluasi kinerja sampai pada level evaluasi berkala (triwulanan). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 48 indikator kinerja utama Bupati tahun 2018, disimpulkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran atau sebanyak 81,25% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Tinggi, 2 (dua) IKU atau 4,17% masuk dalam kriteria Sedang, 1 (satu) IKU masuk katagori rendah (2,08%) dan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Sangat Rendah. Capaian tertinggi ada pada sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian Lokal dengan IKU Jumlah Event Kesenian. Selama tahun 2018, Kabupaten Demak telah menyelenggarakan sebanyak 7 event kesenian, yaitu kirab budaya, megengan (tradisi dalam rangka menyamut bulan Ramadhan), Grebeg Besar, Syawalan, Karnaval HUT RI, Pagelaran malam tahun baru dan pagelaran seni budaya. Event - event ini sengaja v
LKjIP Demak 2018 dirancang disatu sisi untuk melestarikan kesenian lokal serta disisi lain untu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Demak. Sedangkan capaian terendah ada pada IKU Penghargaan Kota Terbersih, dimana realisasi capaian di tahun 2018 adalah 0. Hal ini terjadi karena persyaratan utama dalam penilaian penghargaan kota terbersih oleh Kementerian Lingkungan Hidup salah satunya adalah penggunaan sistem control lanfill dalam pengolahan sampah, sedangkan Kabupaten Demak masih menggunakan sistem open dumping dalam pengolahannya. Saat ini Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah dietapkan. Berpegang dari hal tersebut, dengan telah ditetapkannya Jakstrada sebagai pedoman pengelolaan persampahan di Kabupaten Demak maka untuk selanjutnya perencanaan terkait pengelolaan persampahan dengan titik point pada pengolahan sampah di Kabupaten Demak diarahkan pada penggunaan sistem control lanfill dalam proses pengolahannya. Berdasarkan hasil evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Demak ke depan. Belum tercapainya target pada beberapa indikator menunjukkan bahwa masih ada pembenahan serius yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya. Capaian-capaian kinerja yang masih di bawah target ini pada akhirnya menjadi salah satu pijakan untuk merumuskan perencanaan kinerja program dan kegiatan pendukung di masing-masing sasaran. Meskipun beberapa indikator kinerja telah mencapai taget yang sangat tinggi, bukan berarti di Kabupaten Demak sudah tidak ada persoalan. Komunikasi, koordinasi dan konsultasi tetap menjadi bagian terpenting dalam upaya mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan berbagai unsur maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa adanya komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang dibagun secara intens serta sungguh-sungguh maka upaya-upaya untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi satu hal yang sulit. vi
LKjIP Demak 2018 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i PERNYATAAN TELAH DIREVIU ... ii KATA PENGANTAR ... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ... v DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GAMBAR ... xii BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... 1 B. LANDASAN HUKUM ... 1 C. MAKSUD DAN TUJUAN ... 2 D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK ... 2 E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH ... 5 F. ISU STRATEGI ... 9 G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ... 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS ... 12 1. Visi dan Misi ... 12 2. Tujuan dan Sasaran ... 14 3. Strategi dan Kebijakan Per Sasaran ... 25 4. Kebijakan Umum dan 16 Program Unggulan Bupati ... 39 B. PERJANJIAN KINERJA ... 41 C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN... ... 45 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ... 48 1. Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar / Intra Umat Beragama .... 52 2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur ... 54 3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur ... 56 4. Sasaran Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan Daerah ... 59 5. Sasaran Terwujudnya Smart City ... 61 6. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ... 63 7. Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan... 67 8. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan Keamanan Pangan ... 69 9. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah 72 10. Sasaran Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor, Kualitas Pasar dan Penataan PKL ... 74 11. Sasaran Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi ... 78 12. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran ... 80 13. Sasaran Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD 82 14. Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah ... 83 vii
LKjIP Demak 2018 15. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan ... 87 16. Sasaran Meningkatnya Kualitas Drainase ... 89 17. Sasaran Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang Berkelanjutan ... 90 18. Sasaran Sasaran Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Permukiman yang Sehat, Teratur dan Berkelanjutan ... 91 19. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang ... 93 20. Sasaran Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang .. 95 21. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat ... 97 22. Sasaran Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal ... 100 23. Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar, PAUD dan Dikdas ... 101 24. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Perpustakaan ... 109 25. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan ... 110 26. Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS Dan Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu ... 115 27. Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas ... 118 28. Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas ... 120 29. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana ... 122 30. Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga ... 129 31. Sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian Lokal ... 133 32. Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk ... 134 33. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan ... 137 34. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak . 140 35. Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi Baik PMA Maupun PMDN .. 142 36. Sasaran Meningkatnya Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Dilayani Oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ... 144 37. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan BAB IV Standar Pelayanan ... 146 38. Sasaran Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ... 149 B. REALISASI ANGGARAN ... 153 PENUTUP ... 172 LAMPIRAN-LAMPIRAN viii
LKjIP Demak 2018 DAFTAR TABEL Tabel I.1 Tabel I.2 Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak ... 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Jenis Kelamin per Tabel I.3 Tabel I.4 Tabel I.5 Tabel I.6 Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel III.1 Tabel III.2 Tabel III.3 Kecamatan Tahun 2018 ... 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ... 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ... 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon ... 7 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKU .... 14 Target Indikator Kinerja Utama pada awal dan akhir tahun RPJMD ... 21 Strategi dan Arah Kebijakan tiap sasaran ... 25 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ... 42 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 ... 45 Skala Nilai Peringkat Kinerja ... 47 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ... 48 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar / Intra Umat Beragama ... 52 Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur ... 55 Tabel III.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Tabel III.6 Tabel III.7 Kinerja Aparatur ... 57 Nilai LKjIP Pemerintah Kabupaten Demak 5 Tahun Terakhir ... 57 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Nilai Laporan Tabel III.8 Tabel III.9 Keuangan Daerah ... 59 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terwujudnya Smart City ... 61 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ... 63 Tabel III.10 Perbandingan luas tanam, luas panen dan produksi beberapa komoditas Pertanian/Perkebunan Tahun 2017 & 2018 ... 65 Tabel III.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan ... 67 Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragam Konsums dan Keamanan Pangan ... 69 Tabel III.13 Data Ketersediaan Pangan di Kabupaten Demak Tahun 2016, 2017 & 2018 ... 70 Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah... 72 Tabel III.15 Rekapitulasi Hasil Pemetaan Industri Kecil Menengah ... 72 Tabel III.16 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah ... 73 Tabel III.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor, Kualitas Pasar dan Penataan PKL ... 74 Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kapasitas UMKM dan Koperasi ... 78 ix
LKjIP Demak 2018 Tabel III.19 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran ... 80 Tabel III.20 Data Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka... 80 Tabel III.21 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD ... 82 Tabel III.22 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah ... 84 Tabel III.23 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan ... 87 Tabel III.24 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Drainase . 89 Tabel III.25 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang Berkelanjutan ... 90 Tabel III.26 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Sehat, Teratur dan Berkelanjutan ... 91 Tabel III.27 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang... 94 Tabel III.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 95 Tabel III.29 Capaian Kinerja RTH Publik di Kabupaten Demak Tahun 2018 Pemanfaatan Ruang ... 96 Tabel III.30 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat ... 98 Tabel III.31 Jumlah Sarana Perlengkapan Jalan Kabupaten Demak (2016 - 2018) ... 98 Tabel III.32 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal ... 100 Tabel III.33 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Dasar ... 102 Tabel III.34 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2018 ... 104 Tabel III.35 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2018... 104 Tabel III.36 Angka Putus Sekolah Pedidikan Dasar Tahun 2012-2018 ... 105 Tabel III.37 Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2012-2018 ... 106 Tabel III.38 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Perpustakaan ... 109 Tabel III.39 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan ... 110 Tabel III.40 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS Dan Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu ... 115 Tabel III.41 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas .. 118 Tabel III.42 Data Kriminalitas Umum Tahun 2018 ... 118 Tabel III.43 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah ... 120 Tabel III.44 Data Pelanggaran Perda 2017 dan 2018 ... 121 Tabel III.45 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana ... 123 Tabel III.46 Data Desa Tangguh Bencana Kabupaten Demak s.d Tahun 2018 ... 124 Tabel III.47 Data Kejadian Bencana Selama 4 Tahun Terakhir ... 125 x
LKjIP Demak 2018 Tabel III.48 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga ... 129 Tabel III.49 Perolehan Medali selama Tahun 2018 ... 130 Tabel III.50 Organisasi Pramuka Aktif ... 130 Tabel III.51 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian LokaL ... 133 Tabel III.52 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk ... 135 Tabel III.53 Perhitungan Tingkat Fertilitas Menurut Umur kabupaten Demak Tahun 2018 ... 135 Tabel III.54 Program Pendukung TFR ... 136 Tabel III.55 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan ... 138 Tabel III.56 Tingkat Swadaya Masyarakat ... 138 Tabel III.57 Indikator Pendukung Tingkat Swadaya Masyarakat ... 139 Tabel III.58 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak ... 140 Tabel III.59 Data Kekerasan Anak Mulai Tahun 2015-2018 ... 141 Tabel III.60 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani di Kabupaten Demak ... 141 Tabel III.61 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi Baik PMA Maupun PMDN ... 142 Tabel III.62 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) . 144 Tabel III.63 Jumlah Ijin yang Dikeluarkan PTSP Selama 4 Tahun Terakhir ... 145 Tabel III.64 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berdasarkan Standar Pelayanan ... 146 Tabel III.65 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Demak Tahun 2018 ... 147 Tabel III.66 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan... 149 Tabel III.67 Daftar Hasil Penilaian Adipura Tahun 2015-2017 ... 150 Tabel III.68 Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 ... 154 Tabel III.69 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 ... 154 Tabel III.70 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 ... 158 Tabel III.71 Efisiensi dan Efektivitas per Sasaran Tahun 2018 ... 166 xi
LKjIP Demak 2018 DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 Gambar I.2 Gambar III.1 Gambar III.2 Gambar III.3 Gambar III.4 Gambar III.5 Peta Administrasi Kabupaten Demak ... 3 Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2018 ... 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018... 52 Komposisi ASN Demak Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 55 Produktivitas Pertanian Tahun 2014-2018 ... 64 Pembangunan Embung dan long storage ... 65 Perbandingan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2014-2018 ... 68 Diagram Ketersediaan Beras Tahun 2014-2018 ... 70 Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Rakor Kerawanan Pangan ... 71 Wisata Edukasi ... 85 UPTD Museum Glagah Wangi ... 85 Gambar III.6 Gambar III.7 Gambar III.8 Gambar III.9 Gambar III.10 Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2018 ... 88 Gambar III.11 Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2018 ... 88 Gambar III.12 Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak ... 94 Gambar III.13 Foto Marka Jalan Sultan Trenggono (depan SMAN 1 Demak) ... 98 Gambar III.14 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2018 ... 101 Gambar III.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2018 ... 103 Gambar III.16 Kabupaten Demak meraih penghargaan dari MURI untuk kegiatan Khotmil Qur'an beserta terjemahnnyai ... 107 Gambar III.17 Pencanangan Gerakan Literasi oleh Bupati Demak ... 107 Gambar III.18 Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 ... 112 Gambar III.19 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 ... 113 Gambar III.20 Sosialisasi Desa Tangguh Bencana ... 122 Gambar III.21 Pelatihan Desa Tangguh Bencana ... 124 Gambar III.22 Gedung Pramuka ... 131 Gambar III.23 Kegiatan Demak menuju Kabupaten Pramuka ... 132 Gambar III.24 Rata - Rata Jumlah Anak dalam Keluarga Tahun 2015-2018 ... 136 Gambar III.25 Nilai Investasi PMA Tahun 2016-2018 ... 143 Gambar III.26 Jumlah Ijin yang Dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Tahun 2016-2018 ... 146 Gambar III.27 Bupati Demak Menerima Piagam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI ... 148 xii
LKjIP Demak 2018 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan serta berwawasan ke depan maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan suatu sistem yang menunjang pelaksanaannya, dimana sistem ini dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. pemerintahan yang baik. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak. Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021, Rencana Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2018. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1
LKjIP Demak 2018 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah. C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kabupaten Demak Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP Kabupaten Demak adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP disusun dengan tujuan : 1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Demak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018; 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang ; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun. Pada dasarnya LKjIP Kabupaten Demak Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan juga sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan yang akan diambil, maka tujuan disusunnya LKjIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak sebagai salah satu upaya untuk melahirkan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan juga dapat digunakan untuk menginformasikan bertanggungjawab, disamping keberhasilan/kegagalan, sehingga dapat belajar dari keberhasilan/kegagalan dan juga dapat menghargai keberhasilan tersebut. D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK 1. Letak Dan Kondisi Geografis Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak antara 6º43'26" - 7º09'43" Lintang Selatan dan 110º 27'58" - 110º48'47" Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km (Gambar I.1). 2
LKjIP Demak 2018 Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Demak Sumber : Kabupaten Demak dalam angka Tahun 2017- Bappedalitbang 2. Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 89.743 ha terbagi atas 14 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan (Tabel 1.1). Sebagai daerah agraris, sebagian besar wilayah kabupaten Demak terdiri dari atas lahan sawah yang mencapai 51.558 ha, dan selebihnya adalah tegalan atau kebun, tambak atau empang, lahan kering. Sebagian besar sawah yang dipergunakan berpengairan teknis seluas 37,26 %, dan tadah hujan seluas 20,19 %. Sedangkan 14,19 % lahan untuk tegal/kebun, 15,72 % digunakan untuk bangunan dan halaman; 11,53 % untuk tambak. Tabel I.1 Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Luas (Ha) % Mranggen 1 Karangawen 2 Guntur 3 Sayung 4 Karangtengah 5 Bonang 6 7 Demak 8 Wonosalam 9 Dempet 10 Gajah 11 Karangnayar 12 Mijen 13 Wedung 14 Kebonagung Jumlah 19 12 20 20 17 21 13 21 16 18 17 15 20 14 243 - - - - - 6 - - - - - - - 6 7.222 6.695 5.753 7.869 5.155 8.324 6.113 5.788 6.161 4.783 6.776 5.029 9.876 4.199 89.743 8,05 7,46 6,41 8,77 5,74 9,28 6,81 6,45 6,87 5,33 7,55 5,60 11,00 4,68 100 Sumber : Demak Dalam Angka Kabupaten Demak 2018 3
LKjIP Demak 2018 3. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan data dari Dindukcapil Kabupaten Demak per Desember 2018 tercatat sebanyak 1.136.649 orang, terdiri dari 572.978 (50,41 %) laki-laki dan 563.671 (49,59 %) perempuan. Dengan persebaran tiap Kecamatan sebagaimana tampak pada tabel berikut: Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2018 No Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah 1 Mranggen 2 3 4 5 6 Wonosalam Dempet 7 Gajah 8 Karanganyar 9 10 Mijen 11 Demak 12 Bonang 13 Wedung 14 Kebonagung Karangawen Guntur Sayung Karangtengah 77.818 45.267 41.252 51.206 33.197 40.115 29.020 25.043 37.178 28.173 53.338 51.444 40.105 20.513 573.669 77.525 45.351 40.400 49.771 32.470 39.294 28.846 24.758 36.825 27.651 53.400 49.227 38.472 20.387 564.377 155.343 90.618 81.652 100.977 65.667 79.409 57.866 49.801 74.003 55.824 106.738 100.671 78.577 40.900 1.138.046 Jumlah Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 Gambar I.2 Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2018 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, diolah Dilihat dari struktur usia, dari jumlah 1.138.046 penduduk terdapat 805.855 (70,81%) penduduk yang memiliki usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. 4
LKjIP Demak 2018 Kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa dilihat dari kualitas pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari berbagai aspek mulai rasio ketersediaan sekolah terhadap murid dan rasio guru terhadap murid. Untuk Pemerintah Kabupaten Demak ditahun 2018 rata-rata rasio siswa per kelasnya menjadi SD 1 : 26, dan SMP 1 : 28, angka ini menunjukkan bahwa capaian ini sudah mencapai target SPM yaitu rasio siswa per kelas minimal Tingkat SD 20 Siswa , dan SMP 32. Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid Tahun 2018 Indikator rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar realisasi sebesar 17,99 % dari Target 16,5%. Capaian pada tahun 2018 adalah 109,03%. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari data tahun 2018, dapat diketahui jumlah Guru Pendidikan PAUD (TK/RA) dan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Demak 13.041 orang. Dilihat dari Status Kepegawaian, Guru di Kabupaten Demak terdiri dari guru 4.911 PNS dan 8.130 guru Non PNS. 4. Kesehatan Kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Demak di antaranya dapat dilihat dari sarana medis dan tenaga medis serta capaian pembangunan bidang kesehatan. Pada Tahun 2018 jumlah rumah sakit yang ada sebanyak 3 (tiga) RS terdiri dari RSUD 1 tipe C dan swasta 2 buah, Puskesmas 27 buah dan didukung oleh 52 Puskesmas pembantu dan 59 Klinik dengan jumlah tenaga kesehatan Dokter Spesialis 91 orang, Dokter Umum 129 orang, Dokter Gigi 15 orang, Apoteker 14 orang, 30 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 731 Perawat, 45 Perawat Gigi, dan 427 Bidan. 5. Perekonomian Dari sektor perekonomian dilihat bahwa PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Demak sebesar Rp 17.381.259,34. tahun 2015 sebesar Rp.19.325.594,19 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 20.843.920,87. dan Sedang untuk PDRB atas dasar harga konstan 2014 sebesar Rp.14.078.419,80 mengalami kenaikan menjadi Rp.14.913.837,51 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan cukup besar menjadi Rp.15.665.204,77. Sementara itu selama kurun waktu dua tahun tersebut PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha juga mengalami kenaikan dari Rp.17.381.397,08 pada tahun 2014 menjadi Rp.19.330.295,28 pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.20.843.920,87. E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH 1. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun setahun sekali pada saat setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 ini merupakan kajian dan analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di jumlah pegawai Berdasarkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin seperti tampak pada Tabel berikut: 5
LKjIP Demak 2018 Berdasarkan golongan Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 1 I/a 21 20 5
2 I/b 32 21 25 19 3 I/c 74 71 70 46 4 I/d 49 40 38 46 5 II/a 304 260 196 103 6 II/b 363 296 274 236 7 II/c 518 394 542 583 8 II/d 315 222 179 145 9 III/a 1078 1036 867 622 10 III/b 837 826 932 978 11 III/c 723 612 553 657 12 III/d 749 772 782 722 13 IV/a 3264 2826 1668 1347 14 IV/b 143 213 1213 1492 15 IV/c 34 34 43 46 16 Jumlah IV/d 1 8505 2 7645 1 7388 1 7043 Sumber data: BKPP Kab.Demak Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 Pria 4313 3832 3821 3352 2 Wanita 4192 3813 3567 3691 Jumlah 8505 7645 7388 7043 Sumber data: BKPP Kab.DemakTahun 2018 Berdasarkan Pendidikan Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahuan 2018 1 SD / Sederajat 152 100 83 70 2 SLTP / Sederajat 279 241 228 205 3 SLTA / Sederajat 1224 1149 1046 974 4 D-I 28 15 14 12 5 D-II 534 324 262 221 6 D-III 550 508 611 591 7 D-IV 187 190 185 184 6
LKjIP Demak 2018 No Pendidikan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahuan 2018 8 S.1 4868 4535 4372 4160 9 S.2 680 581 584 622 10 S.3 3 2 3 4 Jumlah 8505 7645 7388 7043 Sumber data: BKPP Kab.DemakTahun 2018 Berdasarkan Eselon Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon No Eselon Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 II.a 1 1 1 1 2 II.b 24 22 29 24 3 III.a 52 47 48 54 4 III.b 82 75 84 88 5 IV.a 440 413 391 402 6 IV.b 153 137 118 110 7 V.a 44 33
8 Non Eselon 7709 6917 6717 6364 Jumlah 8505 7645 7388 7043 Sumber data: BKPP Kab.DemakTahun 2018 2. Perangkat Daerah Adapun susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, terdiri dari : A. Sekretariat Daerah, terdiri dari : 1.1. Asisten Pemerintahan, koordinator dari : Bagian Pemerintahan Umum; Bagian Hukum; Bagian Hubungan Masyarakat. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan rakyat, koordinator dari : 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. Bagian Perekonomian; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Pembangunan. 1.3. Asisten Administrasi, koordinator dari : 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Bagian Keuangan; Bagian Umum; Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 1.4 Staf Ahli Bupati terdiri dari : 7
LKjIP Demak 2018 1.4.1 Staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 1.4.2 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; 1.4.3 Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. B. Sekretariat DPRD; C. Inspektorat; D. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 3. Dinas Pariwisata; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 15. Dinas Perhubungan; 16. Dinas Lingkungan Hidup; 17. Dinas Pertanian dan Pangan; 18. Dinas Kelautan dan Perikanan; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; E. Badan Daerah, terdiri dari; 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; 4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. F. Kecamatan, terdiri dari : 1. Demak, 2. Wonosalam, 3. Dempet, 4. Bonang, 5. Wedung, 6. Mijen, 7. Gajah, 8. Karanganyar, 9. Guntur, 10. Karangawen, 11. Mranggen, 12. Sayung, 13. Karangtengah, 14. Kebonagung. 8
LKjIP Demak 2018 G. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum. H. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. I. Rumah Sakit Daerah. F. ISU STRATEGIS Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021, isu strategis daerah tahun 2016 - 2021 yaitu : 1. Tingginya Angka Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2012-2017). Pencapaian terbaik penurunan kemiskinan di Kabupaten Demak terjadi pada tahun 2017 dengan angka kemiskinan sebesar 13,41%. Akan tetapi, pencapaian terbaik ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Tengah di tahun yang sama yaitu sebesar 13,01%. Adapun data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak selama tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan di tahun 2015 sebesar 160.900, di tahun 2016 sebesar 158.800, dan di tahun 2017 sebesar 152.600. 2. Belum Optimal dan Meratanya Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak Tahun 2016 sebesar 5,04% lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 5,93%. Masih ditemukannya ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sudah menunjukkan perubahan yang positif walau masih belum optimal. Indeks gini pada Tahun 2012 sebesar 0,383 menurun pada tahun 2017 sebesar 0,365. 3. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, efektif dan efisien (good governance) Perwujudan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui Kendala di Kabupaten Demak. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. E-government yang ada belum secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan Pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 4. Angka Pengangguran Terbuka Cukup Tinggi Angka pengangguran di Kabupaten Demak dari tahun 2011 - 2015 fluktuatif, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi supply dan demand. Pengendalian angkatan kerja dan peningkatan komptensi tenaga kerja menjadi tersendiri, sementara permasalahan lapangan kerja dan itu penyediaan penempatan tenaga kerja harus dapat ditingkatkan. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi 9
LKjIP Demak 2018 6,02% dari total angkatan kerja. Namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 5,85% dan tahun 2017 menjadi 4,47% 5. Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Infrastruktur jalan di Kabupaten Demak sudah cukup bagus. Namun cakupan drainase yang layak dan irigasi masih belum tersedia baik di Kabupaten Demak. Masih banyaknya daerah atau areal persawahan di daerah selatan yang belum dapat dialiri air pada musim kering dikarenakan tidak adanya embung atau waduk sebagai tempat untuk menampung air yang mampu dialirkan kesawah sawah. Selain itu masih belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya kesadaran masyarakat. 6. Belum optimalnya Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak masih relatif rendah dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak pada tahun 2015 sebesar 69,75. Derajad kesehatan masyarakat Kabupaten Demak masih relatif rendah. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Demak sebesar 75,21 pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 75,27. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Demak cukup tinggi tahun 2015 angka kematian ibu sebesar 106,46 per 100.000 klh, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 72,53 per 100.000 klh dan sebesar 67,14 pada tahun 2017. Masih ditemukannya penyakit menular terutama HIV AIDS, TB, dan DBD. Selain itu masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2015 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 50 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 53 kasus namun mengalami penurunan menjadi 48 kasus pada tahun 2017. 7. Belum optimalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Demak merupakan jalur strategis penghubung jalur Jakarta Surabaya. Kondisi ini akan mempengaruhi keamanan dan ketertiban wilayah. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Demak belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Demak mengalami fluktuasi, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 416 sementara terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 276. Kasus kriminalitas yang tertangani menunjukkan peningkatan, angka Crime Clearance sebanyak 3,92. Pada tahun 2015 kasus yang masuk / terlaporkan sebanyak 342 kasus dan terselesaikan sebanyak 211 kasus sehingga didapat angka Crime Clearance sebanyak 1,92. Selanjutnya tahun 2017 jumlah kasus kriminal sebesar 294 kasus dan tertangani 172 kasus. Selain itu Kabupaten Demak merupakan daerah yang strategis dalam peredaran Narkoba. 8. Rob, Abrasi, Kekeringan dan Banjir Perubahan iklim memberikan dampak terjadinya rob, abrasi, banjir dan kekeringan di Kabupaten Demak. Rob dan banjir merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi oleh Kabupaten Demak. 10
LKjIP Demak 2018 G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematikanya sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Demak tahun 2018 11
LKjIP Demak 2018 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun (2016-2021) sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" Visi tersebut diatas terdiri dari 8 frase (bagian), yaitu Masyarakat Demak yang Agamis, Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis. 1. Masyarakat Demak yang Agamis Kondisi masyarakat yang didalamnya tertanam nilai-nilai agama yang melekat pada setiap perilaku warga, ditambah dengan simbol-simbol keagamaan secara substansial yang melekat pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 2. Masyarakat Demak yang Sejahtera Terpenuhinya dua kriteria hidup masyarakat : Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. 3. Masyarakat Demak yang Mandiri Meningkatnya menyelenggarakan pemerintah kewenangannya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola potensi dirinya sendiri (sesuai dengan kapasitasnya masing-masing) untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Masyarakat diposisikan sebagai subyek bukan obyek, masyarakat turut berperan aktif dalam pembangunan serta menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai agent of change bagi masyarakat lainnya. Kemandirian lebih dititik beratkan pada perubahan pola pikir, pemerintah berperan sebagai inisiator, fasilitator program pemberdayaan masyarakat, sehingga pada saatnya meminimalisir ketergantungan dan harapan bantuan pihak lain. kemampuan dalam 4. Masyarakat Demak yang Maju Masyarakat Demak yang mampu membawa daerahnya berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan potensi dan kearifan lokal; 5. Masyarakat Demak yang Kompetitif Fokus pada pengelolaan potensi sumber daya alam, didukung oeh kemampuan 12
LKjIP Demak 2018 sumberdaya manusia yang baik, sehingga mampu menghasilkan dan mengembangkan potensi daerah yang berkualitas serta memiliki daya saing tinggi sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Masyarakat Demak yang Kondusif Masyarakat Demak yang memiliki daerah dengan situasi aman, nyaman yang mendukung untuk berinvestasi, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai sektor; 7. Masyarakat Demak yang Berkepribadian Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat dalam bentuk perilaku. Perilaku tersebut secara keseluruhan didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari kepribadian tersebut antara lain nilai-nilai agama yang diyakini, nilai sosial, moral, etika dan estetika sehingga menjadi karakter atau kepribadian masyarakat. 8. Masyarakat Demak yang Demokratis Mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mengedepankan pada pelayanan yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang berupa persamaan hak dan kewajiban, serta mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran 4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa. 5. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 6. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif. 7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. 8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 13
LKjIP Demak 2018 9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah . Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan IKU yang berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi atas dokumen Perjanjian Kinerja dan LKjIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah Tahun 2017 yang merupakan pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyesuaiakan Format IKU. Atas dasar hasil tersebut maka dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak. Adapun tabel visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKU) Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No Misi 1 1 Menjadikan nilai- nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih 2 2 Tujuan 3 Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama Mewujudkan reformasi birokrasi Indikator Tujuan 4 Kasus konflik antar umat beragama Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Sasaran 5 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Indikator Kinerja Utama 6 Kasus konflik antar umat beragama Persentase ASN yang memiliki pendidikan 14
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 3 Misi 2 bersih, efektif, efisien, dan akuntabel Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran Tujuan 3 Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan Indikator Tujuan 4 Reformasi Birokrasi) Nilai Tukar Petani Sasaran 5 Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah Terwujudnya Smart City Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan Meningkatnya ketersediaan, distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan keamanan pangan. Indikator Kinerja Utama 6 pasca sarjana Meningkatnya nilai LKjIP Nilai opini BPK Jumlah Pembangunan Sistem Informasi pelayanan publik berbasis IT Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung Produksi pertanian tanaman pangan utama Kacang Hijau Jumlah produksi perikanan tangkap Ketersediaan Pangan Utama 15
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 4 Misi 2 Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan Tujuan 3 Meningkatkan kinerja perin- dustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan Indikator Tujuan 4 Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Sasaran 5 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan Indikator Kinerja Utama 6 Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan Nilai bersih ekspor perdagangan Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Persentase koperasi aktif TPT (tingkat Pengangguran Terbuka) Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 16
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 Misi 2 meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa Tujuan 3 Meningkatkan kualItas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau Indikator Tujuan 4 Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan Sasaran 5 Meningkatnya kualitas drainase Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang Indikator Kinerja Utama 6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan 17
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 Misi 2 Tujuan 3 Indikator Tujuan 4 Sasaran 5 Indikator Kinerja Utama 6 peta digital 5. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kabupaten dan nasional) Angka Harapan lama sekolah Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya pelayanan perhubungan darat Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal. Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik Angka Harapan lama sekolah Meningkatkan minat baca masyarakat Pertumbuhan kunjungan perpustakaan Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan APK SMP/MTS Pertumbuhan kunjungan perpustakaan 18
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 Misi 2 Tujuan 3 Indikator Tujuan 4 Sasaran 5 Indikator Kinerja Utama 6 6. 7. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni- budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Angka Usia Harapan Hidup Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Angka Kemiskinan Angka kriminilitas yang ditangani Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan. Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional Jumlah medali olahraga yang diterima Mengembangkan Jumlah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu Menurunnya angka kriminalitas Meningkatnya penegakkan peraturan daerah Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Meningkatnya AKI (Angka Kematian Ibu) AKB (Angka Kematian Bayi) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial Angka kriminilitas yang ditangani Persentase Penegakkan Peraturan daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah medali olahraga yang diterima Persentase organisasi pramuka aktif Jumlah event 19
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 Misi 2 pertumbuhan penduduk Tujuan 3 potensi kesenian lokal Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak Indikator Tujuan 4 kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya Pertumbuhan penduduk IPG IDG Sasaran 5 pelestarian kesenian Lokal Terkendalinya pertumbuhan penduduk Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak Indikator Kinerja Utama 6 kesenian Total Fertelity Rate (TFR) Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberda- yaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Nilai Investasi PMA (juta) 8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak Nilai Realisasi Investasi Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar Nilai Investasi PMDN (juta) Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei 20
LKjIP Demak 2018 Visi "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis" No 1 Misi 2 Tujuan 3 Indikator Tujuan 4 Sasaran 5 pelayanan Indikator Kinerja Utama 6 Kepuasan Masyarakat) 9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan Penghargaan Kota Terbersih Sumber : RPJMD 2016-2021, Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Perbup 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (Bappedalitbang dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sekretariat Daerah) Sedangkan target Indikator Kinerja Utama awal tahun RPJMD dengan akhir tahun RPJMD sebagaimana tersaji pada tabel berikut : No 1 Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Utama pada awal dan akhir tahun RPJMD Kondisi Awal 5 Sasaran Indikator Sasaran ( IKU ) Satuan 2 3 4 Kondisi Akhir 6 1 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama Kasus konflik antar umat beragama Kasus Tidak ada Tidak ada 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 3 Meningkatnya persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana Meningkatnya nilai LKJIP % Indeks 8,03 C 14,44 A akuntabiltas kinerja aparatur 4 Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah Terwujudnya Smart City 5 Nilai opini BPK Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT Indeks Unit Sistem WDP 0 WTP (Untuk LKPD 2021) 6 21
No Sasaran 1 6 Meningkatnya 2 poduktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan. 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah 10 Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL 11 Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi 12 Menurunnya angka pengangguran 13 Meningkatnya kotribusi pendapatan pariwisata dalam PAD 14 Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah 15 Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase Indikator Sasaran ( IKU ) 3 Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi Jagung Kacang hijau Pertumbuhan produksi perikanan tangkap Ketersediaan pangan Utama Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan Nilai bersih ekspor perdagangan Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Persentase koperasi aktif TPT (tingkat Pengangguran Terbuka) JumlahPendapatan dari sektor pariwisata Persentase benda, situs dan kawasana cagar budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 22 Satuan 4 ton ton ton ton ton % % % Rp (juta) % % % Rp % % % LKjIP Demak 2018 Kondisi Awal Kondisi Akhir 5 6 653.547 678.585 167.700 260.699 35.330 39.285 5.511 6.100 388.304 403.180 0,6 0,75 20 50 0 25 15.175.038 20.336.002 0,20 2,5 79,5 84 6,02 4,77 1,430 M 1,600 M 65 100 90,54 96,54 52,26 58,26
No Sasaran 1 17 Terpeliharanya 2 jaringan irigasi yang berkelanjutan 18 Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 20 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 22 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal. 23 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD, dan Dikdas 24 Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan 25 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan Indikator Sasaran ( IKU ) 3 Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik Angka Harapan lama sekolah APK SMP/MTS Pertumbuhan kunjungan perpustakaan AKI (Angka Kematian Ibu) AKB (Angka Kematian Bayi) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk 23 Satuan 4 % unit % % % tahun % % per 100.000 klh per 1000 klh per 100.000 penduduk LKjIP Demak 2018 Kondisi Awal 5 90,16 86.426 35 3,893 30 12,43 98,78 5,31 106,75 7,5 0,268 Kondisi Akhir 6 90,21 82.334 100 8 100 13,5 99 6,42 100 7,0 0,358
No Sasaran 1 26 Meningkatnya 2 penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu 27 Menurunnya angka kriminalitas 28 Meningkatnya penegakan peraturan daerah 29 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana 30 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 31 Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal 32 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 33 Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 34 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak 35 Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN 36 Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Indikator Sasaran ( IKU ) 3 Persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan social Angka kriminilitas yang ditangani Persentase Penegakan Peraturan daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah medali olahraga yang diterima Presentase organisasi pramuka aktif Jumlah event kesenian Total Fertility Rate (TFR) Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Nilai Investasi PMA (Juta) Nilai Investasi PMDN (Juta) Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 24 Satuan 4 % % % Desa Unit % Unit % % Kasus Kasus US$ .000 Rp (juta) dokumen LKjIP Demak 2018 Kondisi Awal 5 18,53 61,70 100 7 100 75 2 2,2 15 59 25 34.812,30 2.034.874 6.800 Kondisi Akhir 6 34,73 68,00 100 24 173 90 5 2,06 25 53 15 61.672,11 2.181.366 7.150
LKjIP Demak 2018 No Sasaran Indikator Sasaran ( IKU ) Satuan Kondisi Awal Kondisi Akhir 1 37 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan 38 Meningkatnya 2 perbaikan kualitas lingkungan 3 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat) Penghargaan Kota Terbersih 4 Nilai Indeks 5 70,39 Belum Adipura 6 83,1 Adipura Sumber: RPJMD 2016-2021, Perbup Nomor 60 Tahun 2017 (Bappedalitbang, Bagian Orpeg Setda) 3. Strategi dan Kebijakan Per Sasaran Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 - 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut : Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan tiap sasaran No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran ( IKU ) Strategi Kebijakan 1 1 Meningkatk 2 an kerukunan antar/intra umat beragama 2 Mewujudka n reformasi birokrasi 3 Kasus konflik antar umat beragama Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi) 4 Meningkatny a kerukunan antar/intra umat beragama Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur 5 Kasus konflik antar umat beragama persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana 6 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan peran FKUB dalam kerukunan antar umat beragama Meningkatkan Pendidikan pasca sarjana melalui pemberian bantuan pendidikan pasca sarjana bagi 500 ASN di lingkungan Pemkab Demak 7 Pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada nilai-nilai keagaman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilakukan dengan pemberian bantuan pendidikan pasca sarjana bagi 500 ASN di lingkungan Pemkab Demak 25
No 1 Tujuan 2 Indikator Tujuan 3 Sasaran 4 Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur Meningkatny a nilai laporan keuangan daerah Terwujudnya Smart City 26 LKjIP Demak 2018 Indikator Sasaran ( IKU ) Strategi Kebijakan 5 6 7 Meningkatnya nilai LKJIP Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan Nilai opini BPK Meningkatkan Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT kinerja keuangan daerah melalui peningkatan kualitas penganggaran, pelaksanaan pembangunan, peningkatan sistem keuangan daerah dan pengelolaa aset daerah Mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pemberi pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik Reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kualitas ASN dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring evaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, dan transparan Peningkatan kinerja keuangan difokuskan pada pengelolaan aset daerah Mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal,
No Tujuan 1 2 3 Meningkatk an produktivita s dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan Indikator Tujuan 3 Nilai Tukar Petani Sasaran 4 Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan 27 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Produksi pertanian tanaman pangan utama padi, Jagung dan Kacang hijau LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan penerapan teknologi tepat guna, mempertahank an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), peningkatan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan, dan dan dan kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggu- langan kemiskinan), Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan Smart city Intensifikasi dan optimasi lahan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian ditingkat poktan/gapokt an, pengaman pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam (banjir, kekeringan perlindungan plasma nutfah pertanian dan varietas lokal unggulan daerah yang mendukung peningkatan
No 1 Tujuan 2 Indikator Tujuan 3 Sasaran 4 28 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 peningkatan kapasitas sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan dan kelmbagaan petani, pekebun dan peternak, peningkatan jumlah sentra peternakan rakyat, optimalisasi dan peran rumah fungsi potong hewan, pengendalian dan pengawasan peredaran hewan ternak, peningkatan promosi produk pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan unggulan daerah pengendalian laju pengalihfungsi lahan an pertanian ke non pertanian. dan dan pendapatan keluarga petani pengembanga n komoditas perkebunan tahunan pada lahan kritis dan kawasan lindung dalam upaya perlindungan tanah
No Tujuan 1 2 4 Meningkatk an kinerja perin- dustrian dan perdaganga n serta kapasitas koperasi dan UMKM Indikator Tujuan 3 Pertumbuh an Ekonomi Sasaran 4 Meningkatny a produksi perikanan dan kelautan Meningkatny a ketersediaan, distribusi, keanekaraga man dan keamanan pangan. Meningkatny a perkembang an industri kecil dan menengah 29 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Pertumbuhan produksi perikanan tangkap Ketersediaan pangan Utama Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana prasarana, pelatihan kapasitas, dan peningkatan kualitas TPI. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keanekaragam an dan keamanan pangan melalui penyediaan lumbung, pemanfaatan pekarangan, keanekaragam aan pangan, dan pengawasan bahan pangan Meningkatkan perkembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan ketrampilan industri kecil dan menengah, peningkatan akses jejaring pemasaran, pemanfaatan teknologi dan membangun Meningkatkan produksi perikanan di fokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap. Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada kemandirian pangan, dan keamanan pangan Pengembanga n industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk produk unggulan
No 1 Tujuan 2 Indikator Tujuan 3 Sasaran 4 Meningkatny a nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL Meningkatny a kapasitas UMKM dan koperasi 30 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan Nilai bersih ekspor perdagangan Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Persentase koperasi aktif LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 sentra-sentra industri meningkatkan perkembangan perdagangan melalui penataan PKL, pasar tradisional, peningkatan perluasan daerah ekspor dan pengawasan metrologi Meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi melalui peningkatan ketrampilan usaha pada UMKM, peningkatan ketrampilan managerial koperasi, memberikan akses jejaring pemasaran dan permodalan Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persayaratan dan penataan PKL Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembanga n usaha mikro menjadi usaha kecil Peningkatan kualitas koperasi difokuskan pada pengembanga n koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif
No Tujuan 1 2 5 Meningkatk an kompetensi dan daya saing tenaga kerja 6 Meningkatk an daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan Indikator Tujuan 3 PDRB per Kapita Persentase pendapatab sektor pariwisata terhadap PAD Sasaran 4 Menurunnya angka penganggura n Meningkatny a kotribusi pendapatan pariwisata dalam PAD Meningkatny a pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah 31 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 TPT (tingkat Pengangguran Terbuka) Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata Persentase benda, situs dan kawasana cagar budaya yang dilestarikan LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Pengurangan tingkat pengangguran melalui pemberian pelatihan bagi calon tenaga kerja, pelaksanaan bursa kerja, meningkatkan kapasitas lembaga ketrampilan kerja dan membuka jejaring dalam penempatan tenaga kerja Meningkatkank an daya saing pariwisata melalui pembukaan destinasi baru, peningkatan promosi pariwisata, memperkuat kelompok sadar wisata, dan meningkatan event event pariwisata Pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah melalui pendataan, perawatan dan pemeliharaan situs benda dan kawasan Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah dan pengembanga n destinasi baru Peningkatan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah difokuskan pada pemeliharaan benda, situs dan kawasan
No Tujuan 1 2 7 Meningkatk an infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan 8 Meningkatk an kualItas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. 9 Meningkatk an kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan Indikator Tujuan 3 Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Sasaran 4 Meningkatny a kualitas kondisi jalan dan jembatan Meningkatny a kualitas drainase Terpeliharan ya jaringan irigasi yang berkelanjuta n Terpenuhiny a sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjuta n 32 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tidak Layak Huni LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 cagar budaya. cagar budaya Peningkatan kualitas infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan baik jalan antar desa maupun kabupaten, peningkatan kualitas jaringan irigasi, dan peningkatan kualitas drainase. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman yang sehat melalui penambahan jaringan untuk PDAM, PAMSIMAS, pengelolaan sampah 3R, penambahan sarana prasarana Pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman sehat di fokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi
No Tujuan 1 2 berkelanjuta n di perkotaan dan perdesaan 10 Meningkatk an kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau 11 Meningkatk an pelayanan transportasi dan perhubunga n Indikator Tujuan 3 Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan Tersediany a angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, Sasaran 4 Meningkatny a kualitas perencanaan tata ruang Meningkatny a pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatny a pelayanan perhubungan darat 33 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 persampahan, penataan kawasan kumuh dasar. ruang dan meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang melalui penyediaan informasi mengenai tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau dan mempertahank an sawah lestari (LP2B: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang difokuskan pada revisi RTRW, penyusunan dokumen RTR lainnya dan penyediaan ruangterbuka publik serta mempertahank an LP2B. Peningkatan kualitas transportasi melalui penyediaan sarana angkutan umum pada semua jaringan jalan, penyediaan angkutan pada setiap jaringan Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan angkutan pada akses atau jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu
No Tujuan 1 2 12 Meningkatk an ketersediaa n, kualitas, kesetaraan, keterjangka uan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan 13 Meningkatk an minat baca masyarakat Indikator Tujuan 3 kabupaten dan nasional) Angka Harapan lama sekolah Pertumbuh an kunjungan perpustaka an Sasaran 4 Meningkatny a partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal. Meningkatny a akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD, dan Dikdas Meningkatny a jumlah kunjungan perpustakaan 34 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Angka Harapan lama sekolah APK SMP/MTS Pertumbuhan kunjungan perpustakaan LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 jalan, penyediaan rambu rambu lalu lintas, dan penyadaran berlalu lintas yang baik lalu lintas. Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengurangi jumlah anak yang seharusnya sekolah tetapi tidak sekolah, penyediaan sarana dan prsarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dan penyediaan beasiswa bagi penduduk miskin Peningkatan minat baca melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah maupun masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan mutu dan jenis Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prsarana pendidikan dan pengurangan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan kunjungan pemustaka
No Tujuan 1 2 14 Meningkatk an kualitas derajat kesehatan masyarakat 15 Meningkatk an jaminan dan perlindunga n sosial dan penurunan angka kemiskinan Indikator Tujuan 3 Angka Usia Harapan Hidup Angka Kemiskinan Sasaran 4 Meningkatny a kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan Meningkatny a penanganan PMKS dan penanggulan gan kemiskinan secara terpadu 35 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 AKI (Angka Kematian Ibu) AKB (Angka Kematian Bayi) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 bahan bacaan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, rujukan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan peran masyarakat, swasta Peningkatan penanganan PMKS melalui pemberian jaminan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, penguatan TKSK, PSKS dan peningkatan peran masyarakat serta swasta Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, Program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS
No Tujuan 1 2 16 Meningkatk an keamanan, ketenterama n dan ketertiban umum serta perlindunga n masyarakat 17 Mengemban gkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangun an. Indikator Tujuan 3 Angka kriminilitas yang ditangani Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional Jumlah medali olahraga yang diterima Sasaran 4 Menurunnya angka kriminalitas Meningkatny a penegakan peraturan daerah Meningkatny a kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana Meningkatny a prestasi pemuda dan olahraga 36 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Angka kriminilitas yang ditangani Persentase Penegakan Peraturan daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah medali olahraga yang diterima Presentase organisasi pramuka aktif LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana linmas, satpol PP, peningkatan, peningkatan pratoli satpol PP pada daerah rentan dan peningkatan penegakan perda. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga melalui peningkatan sarana prasarana olahraga dan kreativitas pemuda, pencarian bibit bibit berprestasi, peningkatan mutu pelatih, pemberian ketrampilan kewirausahaan pemuda Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi olahraga unggulan dan prestasi wirausaha pemuda
No Tujuan 1 2 18 Mengemban gkan potensi kesenian lokal 19 Mengendalika n pertumbuhan penduduk 20 Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak Indikator Tujuan 3 Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya Pertumbuh an penduduk IPG IDG Sasaran 4 Meningkatny a pelestarian kesenian Lokal Terkendaliny a pertumbuhan penduduk Meningkatny a partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembanguna n Meningkatny a kesetaraan dan keadilan gender dan 37 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Jumlah event kesenian Total Fertility Rate (TFR) Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Pengembanga n potensi kesenian lokal melalui peningkatan pembinaan kelompok seni, dan peningkatan event event kesenian. Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui peningkatan peran PUS dalam berKB, pemberian alat kontrasepsi jangka panjang Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penyiapan kapasitas desa dalam pengelolaan dana desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kesetaran dan keadilan gender serta Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan peran lembaga desa/keluraha n Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta
No Tujuan 1 2 21 Meningkatk an nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak Indikator Tujuan 3 Nilai Realisasi Investasi Sasaran 4 perlindungan anak Meningkatny a jumlah investasi baik PMA maupun PMDN Meningkatny a jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 38 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Nilai Investasi PMA (Juta) Nilai Investasi PMDN (Juta) Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 perlindungan anak melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dengan memberikan ketrampilan, peningkatan keaktifan lembaga perlindungan perem-puan dan anak, peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatkan nilai dan jumlah investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan PTSP, peningkatan promosi, dan pemberian insentif bagi investor perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan dan anak Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan pada PTSP
No Tujuan 1 2 22 Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangun an dan kegiatan industri Indikator Tujuan 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran 4 Meningkatny a kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan Meningkatny a perbaikan kualitas lingkungan 39 Indikator Sasaran ( IKU ) 5 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat) Penghargaan Kota Terbersih LKjIP Demak 2018 Strategi Kebijakan 6 7 Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas Perangkat daerah dalam memberikan pelayanan, penyusunan SOP, dan SP Peningkatan pelayanan public difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian pelayanan di SKPD yang memberikan pelayanan publik Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengawasan intensif pada perusahaan yang memberikan potensi terjadinya pencemaran, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen AMDAL pada perusahaan, pengelolaan 3R, rehabilitasi keanekaragam an hayati, penanganan lahan kritis dengan penanaman kembali, peningkatan kesadaran Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota perbaikan kualitas lingkungan
LKjIP Demak 2018 No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran ( IKU ) Strategi 1 2 3 4 5 6 masyarakat dan peningkatan kebersihan kabupaten Sumber: RPJMD 2016-2021, Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 4. Kebijakan Umum dan 16 Program Unggulan Bupati Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut: 4.1 Kebijakan Umum Kebijakan umum harus memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau internal, perspektif sebagaimana diamanatkan dalam kelembagaan, dan perspektif keuangan Permendagri 54 Tahun 2010. Kebijakan umum pada masing masing perspektif dijelaskan sebagai berikut: layanan, perspektif proses 1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai standar serta jaminan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur strategis (jalan dan jembatan), penguatan pedesaan dan keterpaduan perkembangan kota dan desa di wilayah Kabupaten Demak. 2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal antara lain diarahkan pada peningkatan kepuasan masyarakat sebagai wujud pelayanan dan komitmen optimal bagi masyarakat secara menyeluruh melalui penguatan pelayanan publik yang cepat dan inovatif disertai dengan standar operational prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perwujudan smart city yang didukung dengan sistem online, integrasi pelayanan dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat. 3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi yang optimal dengan penerapan prinsip prinsip good governance sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kualitas aparatur yang handal dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring evaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparan; penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Demak. 4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan antara lain diarahkan pada peningkatan kualitas penganggaran, sistem keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah; optimalisasi dan peningkatan kemampuan kapasitas keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi serta efisiensi belanja daerah sebagai wujud kemandirian daerah 40 Kebijakan 7
LKjIP Demak 2018 yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4.2 16 Program Unggulan Bupati Demak Selanjutnya mendasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, maka dirumuskan 16 (enam belas) program unggulan sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu: 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera. 3. Peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional. 4. Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan. 5. Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT). 6. Pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik. 7. Percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. 8. Pendidikan 12 Tahun berkualitas, terjangkau dan berbasis standar. 9. Beasiswa Pascasarjana bagi 500 PNS dan Tenaga Kependidikan. 10. Pembangunan RSUD baru di wilayah Demak bagian selatan. 11. Peningkatan jumlah dan kualitas Dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas. 12. Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin. 13. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan. 14. Pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan publik. 15. Peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya. 16. Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial. B. PERJANJIAN KINERJA 2018 Uraian prioritas pembangunan daerah kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk indikator kinerja. Melalui melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja tahunan Tahun 2018. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dilakukan dengan mengacu 41
LKjIP Demak 2018 kepada RPJMD, RKPD, IKU dan APBD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 1 Meningkatnya kerukunan 2 antar/intra umat beragama 2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Meningkatnya Akuntabilitas 3 Kasus Konflik antar umat beragama Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana Meningkatnya nilai LKjIP 4 Tidak ada 11,17% B Kinerja Aparatur 4 Meningkatnya nilai Laporan 5 Keuangan Daerah Terwujudnya Smart City 6 Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan Nilai Opini BPK LKPD 2016) Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis IT Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung pertanian Produksi tanaman pangan utama Kacanghijau Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Ketersediaan pangan utama (untuk WTP 1 unit 636.820 ton 201.307 ton 36.480 ton 5.800 ton 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 378.365% 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah 10 Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL 11 Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan nilai bersih ekspor perdagangan Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil Persentase Koperasi Aktif 0,67 % 30% 10% 17.567.003 juta 0,90% 81% 12 Menurunnya Angka Pengangguran 13 Meningkatnya kontribusi TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka ) Jumlah Pendapatan dari 5,45% 1,5 milyar 42
NO SASARAN STRATEGIS 1 2 14 pendapatan pariwisata dalam PAD Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah 15 Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase 17 Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan 18 Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 20 Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 22 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar PAUD dan Dikdas 23 24 Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan 25 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan INDIKATOR KINERJA 3 sektor Pariwisata Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah tidak layak huni Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang ( RTR ) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik Angka Harapan lama sekolah APK SMP/MTs Pertumbuhan kunjungan perpustakaan AKI (Angka Kematian Ibu) AKB (Angka Kematian Bayi) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 43 LKjIP Demak 2018 TARGET 4 75% 93,54% 55,26% 90,26% 84.584 unit 57% 5% 50% 13,2 tahun 94% 5,73% 103 per 100.000 klh 7,1 per 1000 klh 0,358 per 100.000
LKjIP Demak 2018 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 penduduk 26 Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Menurunnya angka kriminalitas 27 28 Meningkatnya penegakan peraturan daerah 29 Meningkatnya kesadaran Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial Angka kriminalitas yang ditandatangani Persentase Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana 31,70% 65% 100% 3 Desa Masyarakat dalam penanganan bencana 30 Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga 31 Meningkatnya pelestarian Jumlah medali olahraga yang diterima Persentase organisasi pramuka aktif Jumlah Event Kesenian 136 unit 83% 3 unit Kesenian Lokal 32 Terkendalinya pertumbuhan Total Fertelity Rate ( TFR ) 2,09% penduduk 33 Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan 34 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak 19% 56 kasus 35 Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditandatangani Nilai Investasi PMA ( juta ) 21 kasus 46.335,17 dolar 36 Meningkatnya jumlah Perjanjian dan non perjanjian yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berdasarkan Standart Pelayanan 37 38 Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan Nilai Investasi PMDN (Juta) Jumlah ijin yang dilayani PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ) Penghargaan kota terbersih 2.151.713 juta 7.000 dokumen 81,25 Adipura Sumber: RPJMD 2016-2021, Perbup Nomor 60 Tahun 2017, Bagian Orpeg 2018, data diolah 44
LKjIP Demak 2018 C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut : Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 No 1 Sasaran 2 Jumlah Program yang Mendukung 3 1 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama 6 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 3 Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur 4 Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah 5 6 Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan Terwujudnya Smart City 2 16 4 5 6 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman 5 6 dan keamanan pangan. 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah 10 Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL 11 Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi 12 Menurunnya angka pengangguran 13 Meningkatnya kotribusi pendapatan pariwisata dalam PAD 14 Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya 5 5 4 4 3 3 daerah 15 Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase 17 Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan 18 Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang 5 1 1 20 sehat, teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 20 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 1 3 6 22 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang 3 Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal. 23 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD, 3 dan Dikdas 24 Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan 25 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan 6 15 pelayanan kesehatan 26 Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan 9 kemiskinan secara terpadu 27 Menurunnya angka kriminalitas 28 Meningkatnya penegakan peraturan daerah 3 2 45
No Sasaran 1 2 29 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana 30 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 31 Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal 32 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 33 Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 34 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak 35 Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN 36 Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 37 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan 38 Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan Sumber : RPJMD 2016-2021, Bagian Orpeg data diolah 46 LKjIP Demak 2018 Jumlah Program yang Mendukung 3 2 7 1 8 7 4 1 2 3 5
LKjIP Demak 2018 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 sebagai berikut : Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu : 1. Pada indikator positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : % pencapaian kinerja = realisasi x 100% target 2. Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : % pencapaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% 47
LKjIP Demak 2018 Rencana Untuk mengukur efisiensi dan efekivitas per sasaran digunakan rumus sebagai berikut: 1. Efisiensi = % capaian kinerja - % capaian anggaran 2. Efektivitas = % capaian kinerja % capaian anggaran Efisiensi dan efektivitas baru dihitung apabila capaian kinerja ≥ 100%. Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisinsi dan efektifitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih pagu anggaran dengan realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisinsi anggaran. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagai berikut : Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 No 1 1. 2. 3. 4. 5. Indikator Kinerja Utama 2 Kasus konflik antar umat beragama Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana Meningkatnya nilai LKjIP Nilai Opini BPK (untuk LKPD 2017) Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis IT Realisasi 2016 Realisasi 2017 3 4 Tidak ada Tidak ada 7,90% 8% C CC WDP WTP 0 3 unit Target 5 Tidak ada 11,17% B WTP 1 unit 2018 Realisa si 6 Tidak ada 8,89% B WTP 2 unit Capaian (%) 7 100 79,59 100 100 200 Target Akhir RPJMD (2021) 8 Tidak ada 14,44% A WTP 6 unit 6. Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi 99,69% 103,28% 636.82 0 ton 807.19 1 ton 126,75 678.585 ton 7. Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung 98,49% 204.372 ton 201.30 7 ton 160.13 6 ton 79,55 260.699 ton 48 Capaian s/d 2018 Terhadap 2021 9 100% 61,56% 75% 100% 83,33% 118,95% 61,43%
No 1 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Indikator Kinerja Utama 2 Produksi pertanian tanaman pangan utama Kacanghijau Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Ketersediaan pangan utama Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan nilai bersih ekspor perdagangan Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil Persentase Koperasi Aktif TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka ) Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah tidak layak huni Realisasi 2016 3 73,56% 4.219,70 ton 79,40% 0,63% 20% 0 39.404.1 00 US $ 0,40% 79,55% 5,85% 1,48 M 65% 91,54% 53,26% 90,21% 85.920 Realisasi 2017 4 36.683 ton 4.818,84 ton 379.254 1,93% 30% 5% 26.450.7 50,85 US$ 0,45% 82,90% 4,47% 1,728755 milyar 60% 95,28% 54,30% 90,50% 85.573 unit 49 2018 Target Realisa si 5 6 36.480 ton 37.409 ton 5.800 ton 5.155,2 7 ton 378.36 5 412.54 4 0,67% 1,27% 30% 42,86% 10% 16,66% 17.567. 003 US$ 21.149. 312,21 0,90% 0,93% 81% 83,13% 5,45% 7,16 1,50 milyar 1.927.4 06.600 75% 75% 93,54% 96,75 55,26% 61,51% 90,26% 92,65% 84.584 unit 83.977 unit LKjIP Demak 2018 Capaian (%) 7 Target Akhir RPJMD (2021) 8 102,55 39.285 ton 88,88 6.100 ton 109,03 403.180 189,55 0,75% 142,87 50% 166,60 25% 120,39 20.336.0 02 juta 103,33 2,50% 102,63 84% 68,62 4,77% 128,49 1,6 milyar 100 100% 103,43 96,54% 111,31 58,26% 102,65 90,41% 100,72 82.334 unit Capaian s/d 2018 Terhadap 2021 9 95,22% 84,51% 102,32% 169,33% 85,72% 66,64% 104% 37,2% 98,96% 49,90% 120,46% 75% 100,22% 105,58% 104,48% 98%
No 1 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Indikator Kinerja Utama 2 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang ( RTR ) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik Angka Harapan lama sekolah APK SMP/MTs Pertumbuhan kunjungan perpustakaan AKI ( Angka Kematian Ibu ) AKB ( Angka Kematian Bayi ) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan socsal Angka kriminalitas yang ditangani Persentase Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana Realisasi 2016 3 35% 2% 30% 12,5 tahun 126,20% 5,33% 72,53 per 100.000 klh 6,14 per 1000 klh 0,3578 per 100.000 pendudu k 22,23% 42,22% 100% 3 Desa Realisasi 2017 4 50% 2,58% 96,82% 12,95 tahun 102,38% 7,72% 67,1 per 100.000 klh 6,3 per 1000 klh 0,263 per 100.000 pendudu k 28,97% 58,50% 100% 3 Desa 50 2018 Target Realisa si 5 6 57% 71,43% 5% 2,51% 50% 95,03% 13,20 tahun 12,64 tahun 94% 111,89 % 5,73% 11,41% 103 per 100.00 0 klh 7,1 per 1000 klh 112,26 per100. 000 klh 5,71 per 1000 klh 0,358 per 100.00 0 pendud uk 0,260 per 100.00 0 klh 31,70% 60,39% 65% 73,65% 100% 100% 3 Desa 3 Desa LKjIP Demak 2018 Capaian (%) 7 Target Akhir RPJMD (2021) 8 125,32 100% 50,17 8% 190,06 100% 95,76 13,5 tahun 119,03 99% 199,13 6,42% 91,01 100 per 100.000 klh 119,59 7,0 per 1000 klh 72,63 0,358 per 100.000 pendudu k 190,50 % 34,73% 113,31 % 68% 100% 100% 100% 24 Desa Capaian s/d 2018 Terhadap 2021 9 71,43% 31,38% 97,34% 93,33% 113,02% 177,73% 87,74% 119,59% 72,62% 173,88% 108,31% 100,00% 66,66%
No Indikator Kinerja Utama 1 37. 38. 2 Jumlah medali olahraga yang diterima Persentase organisasi pramuka aktif 39. Jumlah Event Kesenian 40. Total Fertelity Rate ( TFR ) Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 42. Menurunnya 41. 43. kasus kekerasan terhadap anak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani 44. Nilai Investasi PMA ( juta ) 45. Nilai Investasi PMDN (Juta) 46. 47. Jumlah ijin yang dilayani PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ) 48. Penghargaan kota terbersih Realisasi 2016 3 103 unit 77% 2 unit 2,10% 15% 57 kasus 31 kasus US $ (000) 31046,8 1.295.36 4,4 juta 8.111 dokumen 76,02 plakat adipura Realisasi 2017 4 148 unit 82% 2 unit 2,52% 17% 48 kasus 16 kasus US $ (000) 8426,7 1.250.42 2,6 juta 4.689 dokumen 79,12 Sertifikat Adipura 51 Target 5 136 unit 83% 3 unit 2,09% 19% 56 kasus 21 kasus US $ (000) 46.335, 17 2.151.7 13 juta 7.000 dokume n 81,25 Adipura 2018 Realisa si 6 180 unit 83,60% 7 unit 2,19 19,19% 46 kasus 24 kasus 21.461. 900 980.08 9.770,9 03 6.456 dokume n 80,18
LKjIP Demak 2018 Capaian (%) 7 Target Akhir RPJMD (2021) 8 132,35 173 unit 100,72 90% 233,33 5 unit 95,22 2,06% 101,00 25% 117,86 53 kasus 114,29 15 kasus 46,32 US $ (000) 61.672,1 1 45,55 2.181.36 6 juta 92,23 7.150 dokumen 98,68 83,1 0 Adipura Capaian s/d 2018 Terhadap 2021 9 104,05% 92,88% 140,00% 93,69% 76,76% 113,21% 160% 44,93% 44,93% 90,29% 96,48% 0%
LKjIP Demak 2018 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 48 indikator kinerja utama Bupati tahun 2018, disimpulkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran atau sebanyak 81,25% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Tinggi, 2 (dua) IKU atau 4,17% masuk dalam kriteria Sedang, 1 (satu) IKU masuk katagori rendah (2,08%) dan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Sangat Rendah. 6,25% 4,1 2,08% 6,25% sangat tinggi Tinggi 81,25 % Sedang Rendah Sangat rendah Gambar III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Sumber: Bagian Organisasi dan Kepegawaian 2018, data diolah Adapun penjelasan lebih lanjut tiap indikator tersebut, adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar / Intra Umat Beragama Kondusifitas wilayah yang salah satunya ditandai dengan kerukunan antar / intra umat beragama menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. Meningkatnya kerukunan antar / intra umat beragama merupakan pelaksanaan dari Misi 1 yaitu "Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat". Dalam RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 disebutkan bahwa Misi 1 merupakan pijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan juga merupakan pijakan dalam rangka pencapaian misi ke dua hingga ke sembilan. Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar / Intra Umat Beragama No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Kasus konflik antar umat beragama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 100 % Tidak ada 100 % Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2018 dan Sasaran meningkatnya kerukunan antar / intra umat beragama sebagaimana tertera dalam tabel tercapai Sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kejadian kasus konflik antar umat beragama di Kabupaten Demak yang menunjukkan jumlah nol atau tidak ada kasus. Artinya, selama tahun 2018, di Kabupaten Demak tidak terjadi konflik antar umat beragama. Pencapaian atas sasaran ini menjadi salah satu bukti bahwa kehidupan 52
LKjIP Demak 2018 bermasyarakat di Kabupaten Demak relatif tenang dan landai meskipun terdapat keberagaman suku, agama, etnis maupun golongan. Meskipun situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Demak relatif landai, namun terjadinya konflik komunal atau konflik antar komunitas yang disebabkan antara lain karena masalah etnis, SARA dan agama di beberapa wilayah Indonesia, tentunya berpotensi memancing terjadinya konflik sejenis di tempat lain, termasuk di Kabupaten Demak. Guna mencegah terjadinya konflik serupa serta dalam rangka meminimalisir munculnya isu-isu yang berpotensi menjadi sumber terjadinya konflik komunal di Kabupaten Demak, peran aparat dan stakeholder terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar/intra umat beragama sangatlah penting dan strategis. Terjalinnya keharmonisan dan sinergitas seluruh pihak yang terkait (tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda) dan tentu saja partisipasi aktif dari masyarakat Demak menjadi kunci keberhasilan sasaran meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama di wilayah Kabupaten yang mempunyai julukan Kota Wali. Potensi konflik yang menonjol di tahun 2018 adalah terjadinya pembakaran berdera bertuliskan kalimat tauhid saat Upacara Hari Santri di Kabupaten Garut Jawa Barat. Meskipun kejadian ini terjadi di luar wilayah Kabupaten Demak namun dampaknya sampai ke seluruh Indoenesia, termasuk Demak. Untuk meredam gejolak dan potensi konflik intra dan antar umat beragama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) beserta para tokoh agama dan tokoh masyarakat melaksanakan silaturahim dan dialog bersama. Jika data capaian tahun 2018 ini disandingkan dengan capaian atas indikator yang sama pada tahun 2016 dan 2017 maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka menjaga terciptanya kerukunan antar/intra umat beragama berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : a. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah cukup tinggi. b. Adanya figur pemimpin (tokoh agama dan tokoh masyarakat) yang mengakar kuat ke masyarakat. c. Tingkat kesadaran stakeholder dalam peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan. d. Terjalinnya komunikasi yang intens antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan. e. Implementasi gerakan moral yang diinisiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Demak yaitu Maghrib Mengaji Matikan TV, Ayo Mengaji oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan : a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tergabung dalam Ormas untuk memberitahukan keberadaan dan aktivitasnya kepada pemerintah, sehingga seringkali keberadaan mereka kurang termonitor. b. Di wilayah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa kelompok yang berpotensi dapat memantik terjadinya konflik antar umat beragama maupun intern umat beragama. c. Pesatnya perkembangan teknologi disatu sisi membuat masyarakat menjadi melek informasi, namun disisi lain tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pola pikirnya, sehingga seringkali masyarakat gampang terpengaruh dan tersulut isu yang kurang jelas. 53
LKjIP Demak 2018 d. Permasalahan SARA adalah isu yang sangat strategis, satu permasalahan / konflik yang pada awalnya bukan merupakan konflik SARA namun pada perkembangannya dapat bergeser menjadi konflik SARA. Solusi : a. Lebih mendekatkan diri ke masyarakat dengan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih pro aktif memberitahukan aktifitas sosial keagamaannya kepada pemerintah; b. Melakukan pendekatan secara personal dan intensif ke keleompok-kelompok yang diindikasi berpotensi menyimpang melalui pemberdayaan dan peningkatan peran tokoh agama, masyarakat dan pemuda dalam penyelesaian permasalahan- permasalah terkait etnis, SARA dan agama; c. Pencetusan gerakan moral Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji oleh Bupati dan Wakil Bupati Demak sebagai salah satu upaya untuk mengimbangi pemanfaatan waktu- waktu strategis untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan menyaksikan televisi; d. Melibatkan para tokoh agama, masyarakat dan pemuda dalam kegiatan tokoh kemasyarakatan serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat dalam upaya menciptakan wilayah Demak yang kondusif dan minim konflik. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa indikator kasus konfik antar umat bergama telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,49 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 1,51 % dan tingkat efektivitas sebesar 101,53 %. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program sebagai berikut : a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; b. Program Pengembangan Nilai Budaya; c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; e. Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan; f. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 1,51 %, efektivitas 101,53 2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga pembangunan di segala bidang dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan maka Pemerintah Kabupaten Demak mencanangkan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sebagai prasyarat penunjang pembangunan. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur di Kabupaten Demak salah satunya dicerminkan dari persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) 54
LKjIP Demak 2018 yang memiliki pendidikan pasca sarjana yang tercermin pada indikator kinerja utama sebagaimana berikut: Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase ASN 7,9% 8% 11,17 8,89 79,59 14,44% 61,56 % yang memiliki pendidikan pasca sarjana Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2018 dan Tahun 2018, persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana sebanyak 8,89%, di mana persentase ini mengalami kenaikan dibanding persentase 2016 (7,9%) dan 2017 (8%). Capaian ini masih dibawah target yang direncanakan pada tahun 2018 yaitu 11,17% atau mencapai realisasi 79,59%. Walaupun demikian target tahun 2018 telah mencapai 61,56% dari target akhir RPJMD yaitu 14,44%. Sedangkan tahun 2018, jumlah ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana sebanyak 626 dengan komposisi 4 orang berpendidikan S3 dan 622 merupakan lulusan pasca sarjana. Adapun jumlah keseluruhan ASN per tahun 2018 adalah 7.043 orang, artinya sebanyak 8,89 % ASN di Kabupaten Demak berpendidikan pasca sarjana. Gambar III.2 Komposisi ASN Demak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018, data diolah Persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana di Kabupaten Demak masih di atas capaian data Nasional sebanyak 1,12%. Hal ini ditunjukan dengan membandingkan Data ASN yang dikeluarkan BKN pada Data Umum Statistik Pegawai 55
LKjIP Demak 2018 Negeri Sipil per-Desember 2016 statistik-pns) menunjukkan bahwa presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana secara nasional sebanyak 6,88%. Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana juga di dukung adanya pencanangan Program Unggulan Bupati yaitu Program beasiswa pascasarjana bagi 500 PNS. Sampai saat ini, program tersebut telah diikuti oleh 181 orang PNS. Permasalahan : 1. Kurangnya minat ASN mengikuti jenjang pendidikan S2 dan S3 dikarenakan biaya perkuliahan yang cenderung tinggi. 2. Jadwal perkuliahan yang hendak di ikuti sering bersamaan dengan pelaksanaan tugas dinas PNS. Solusi : 1. Pencanangan program beasiswa pasca sarjana bagi 500 PNS selama 5 tahun (2016- 2021). 2. Menggagas Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas sekitar Kabupaten Demak dalam mendukung program peningkatan kapasitas ASN, termasuk di dalamnya mengatur tentang waktu perkuliahan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai ASN. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa indikator persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang belum memenuhi target (79,59 %), meskipun realisasi anggaran sebesar 99,87 % namun karena capaian kinerjanya di bawah 100 % maka sasaran ini dinyatakan masih belum efisien. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Program Peningkatan Disiplin Apataur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sasaran tercapai Tinggi (79,59%) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur merupakan pelaksanaan dari Misi 2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel". Sasaran ini juga merupakan sasaran penunjang pemerintahan yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Demak. Adapun capaiannya dapat dilihat dari tabel berikut: 3. 56
LKjIP Demak 2018 Tabel III.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Meningkatnya Nilai LKjIP C CC B B 100 A 70,45% Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Demak, 2019, data diolah dan Pencapaian atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terealisasi B dari target B untuk penilaian yang diterima ditahun 2018 yaitu dengan nilai 60,60 atas target nilai 60 sehingga capaiannya sebesar 101 %, untuk target akhir RPJMD yaitu A dangan nilai 80 sehingga capaiannya 75,75%. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan hasil atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2017 yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)nya dibuat di tahun 2017 serta pengevaluasiannya dilakukan di tahun 2018. Dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/1160/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak mendapat nilai 60,60 atau dengan predikat B, ini merupakan angka tertinggi yang diperoleh Kabupaten demak selama tahun 2012-2018 seperti tampak pada tabel berikut: Tabel III.6 Nilai LKjIP Pemerintah Kabupaten Demak 5 Tahun Terakhir No Komponen yang dinilai Bobot Nilai Tahun 2015 Nilai Tahun 2016 Nilai Tahun 2017 Nilai Tahun 2018 Perencanaan Kinerja 1. Pengukuran Kinerja 2. Pelaporan Kinerja 3. 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja 30 25 15 10 20 14,52 7,04 9,34 5,22 10,76 46,88 C 13,73 10,72 9,72 5,02 9,43 48,62 C 18,98 10,68 9,94 2,24 11,52 53,36 CC 20,93 14,91 10,18 5,06 9,52 60,60 B Sumber: Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, 2019, data diolah Pencapaian atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur di Kabupaten Demak menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memiliki komitmen yang tinggi atas implementasi SAKIP. Jika data capaian tahun 2018 ini disandingkan dengan capaian atas indikator yang sama pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat upaya keras yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi SAKIP yng salah satunya buktinya adalah nilai LKjIP ini. Adapun upaya-upaya dilakukan untuk pencapaian sasaran adalah : 57
LKjIP Demak 2018 1. Mereview dan merevisi Indikator Kinerja Utama kabupaten; 2. Mereview Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah; 3. Mereview dan merivisi Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4. Menyusun cascading; 5. Membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan eselon IV; 6. Membuat rencana aksi atas perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani; 7. Menggunakan aplikasi esakip sebagai upaya penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Menyelenggarakan diklat LKjIP bagi seluruh Kasubbag Program se Kabupaten Demak Permasalahan : 1. Hasil review Renstra Perangkat Daerah memperlihatkan bahwa Renstra belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD, yang berakibat sasaran strategis Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam RKT dan PK tidak menjawab sasaran strategis RPJMD. 2. Belum dilaksanakannya evaluasi internal secara berkala oleh perangkat daerah. 3. Belum disusunnya dokumen atas evaluasi internal perangkat daerah. 4. Belum semua perangkat daerah menyusun cascading. 5. Mindset yang berpegang pada penyerapan anggaran tanpa memperhatikan capaian kinerja. Solusi : 1. Pendampingan dan desk Renstra perangkat daerah oleh Tim Review Renstra. 2. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabuoaten secara berkala atau triwulanan. 3. Hasil evaluasi internal di dokumentasikan serta ditindaklanjuti. 4. Seluruh perangkat daerah menyusun cascading. 5. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU meningkatnya nilai LKjIP telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,24%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 3,76 % dan tingkat efektivitas sebesar 103,91 %. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program sebagai berikut : 1. Program Reformasi Birokrasi; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Pengembangan Data/Informasi; 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 5. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 6. Program Kerjasama Pembangunan; 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 8. Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 9. Program Sistem Inovasi Daerah; 10. Program Penelitian dan Pengembangan; 11. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 58
LKjIP Demak 2018 12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 3,76 %, efektivitas 103,91% 4. Sasaran Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan Daerah Sasaran meningkatnya nilai laporan keuangan daerah dari misi ke 2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel" dengan indikator sasaran nilai opini BPK. Target nilai opini pada tahun 2018 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 adaah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun capaian tersebut tampak pada tabel berikut: Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan Daerah No Indikator Kinerja Utama Reali sasi 2016 Reali sasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Nilai opini BPK WDP WTP WTP WTP 100 % WTP 100 % Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dan Pencapaian atas sasaran meningkatnya nilai laporan keuangan daerah tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Nilai opini BPK yang menunjukkan opini terbaik (WTP) atas target WTP sehingga capaian kinerjanya dapat 100%. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika data capaian tahun 2017 dan 2018 ini disandingkan dengan capaian atas indikator yang sama pada tahun 2016 maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka mempertahankan nilai opini WTP sangat berhasil. Selama tahun 2011 - 2015 Kabupaten Demak belum pernah meraih WTP, bahkan tahun 2010 Kabupaten Demak mendapat opini disclaimer. Kendala utama ynag menyebabkan kegagalan Demak meraih WTP bahkan sempat disclaimer sebagai berikut : a. Pengelolaan aset belum memadai. b. Penyajian laporan keuangan belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 59
LKjIP Demak 2018 c. Kebijakan akuntansi belum konsisten. d. Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah belum bisa diyakini. Terhadap capaian ini, seluruh pimpinan berkomitmen dan bertekad agar Demak bisa WTP, sehingga WTP Harga Mati menjadi slogan yang terus dikumandangkan untuk diwujudkan bersama. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meraih WTP : a. Membentuk Satgas WTP. b. Menindaklanjuti temuan BPK RI atas audit manajemen aset tahun sebelumnya. c. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi aset. d. Melakukan penatausahaan barang milik daerah berbasis aplikasi. WTP telah diraih, bukan berarti permasalahan selesai. Selanjutnya menjadi tanggungjawab bersama untuk mempertahankan Demak tetap WTP. Dilakukan upaya sebagai berikut : a. Cermat dalam perlakukan terhadap Barang Habis Pakai. b. Cermat dalam pemanfaatan aset. c. Melaksanakan penghapusan aset daerah sesuai mekamisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. d. Melakukan penelusuran bukti kepemilikan aset daerah. e. Melakukan penatausahaan aset secara lengkap dan akurat. f. Segera melakukan verifikasi atas Catatan Ada Barang Tidak Ada. g. Melakukan inventarisasi aset yang belum tercatat. h. Menjelaskan lebih detail setiap kejadian yang berakibat terhadap koreksi ekuitas. i. Memberlakukan transaksi non tunai. j. Melakukan rekonsiliasi antara BPKPAD dengan perangkat daerah setiap tiga bulan. k. Mendorong pembukuan pengelolaan dana BOS untuk lebih tertib. l. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPKPAD dengan perangkat daerah berkaitan pembukuan pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah : a. Pemantauan dan motivasi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam penyusunan laporan keuangan dan penataan asset tetap. b. Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah-Masalah Aset tetap (Satgas WTP). c. Sosialisasi dan pelatihan pengurus dan Penyimpan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan. d. Pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada OPD dan Penyelesaian Masalah asset tetap. e. Kerja keras Kepala OPD/Unit kerja selaku pengguna barang melaksanakan kegiatan pencatatan kapitalisasi, nilai buku, penyusutan dan akumulasi penyusutan barang milik daerah secara benar dalam aplikasi Simda BMD dan melakukan penelusuran atas beban hibah di LO dan koreksi akumulasi penyusutan di Laporan Perubahan Ekuitas. Guna mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas capaian atas sasaran tersebut, langkah-langkah yang dilakukan : a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku; b. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan; 60
LKjIP Demak 2018 c. Meningkatkan SDM pegawai dengan kursus-kursus, diklat tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta meningkatkan kerjasama dengan pihak ke-3 dalam rangka appraisal dan pendampingan. d. Perlunya komitmen dan dukungan dari pimpinan OPD se- Kabupaten Demak dalam pengelolaan aset daerah, sehingga data aset daerah valid dan dapat digunakan seefektif mungkin. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU nilai opini BPK telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 93,19 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 6,81 % dan tingkat efektivitas sebesar 107,30 %. Adapun program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis meliputi : a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. c. d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 6,81%, efektivitas 107,30% Sasaran Terwujudnya Smart City Sasaran Terwujudnya Smart City dari misi ke 2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel" dengan indikator sasaran Jumlah Pembangunan Sistem Informasi pelayanan publik berbasis IT. Target pada tahun 2018 adalah terbangunnya 1 (satu) sistem informasi pelayanan publik berbasis IT. 5. Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terwujudnya Smart City No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis IT 0 1 1 2 200% 6 83.33 % Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018 dan Pencapaian atas sasaran terwujudnya smart city tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Jumlah Sistem Informasi Berbasis IT (Unit Sistem) yang terbangun di tahun 2018 sebanyak 2 (dua) sistem dari 1 (satu) sistem yang ditargetkan sehingga capaian kinerja atas sasaran ini dapat tercapai 200%. Sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 5 sistem informasi pelayanan publik berbasis IT, 3 diantaranya dibangun tahun 2017 meliputi Sistem Pelayanan Publik Kependidikan (Siedik) Sistem Informasi Eksekutif Kependidikan; Sistem Pelayanan Publik Kepegawaian (Sakti) Sistem Kepegawaian Terintegrasi; serta Sistem Pelayanan Publik Perijinan (SIMPPT) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu. Sedangkan sistem yang terbangun tahun 2018 adalah sebagai berikut: 61
LKjIP Demak 2018 1. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Online 2. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Online Sistem-sistem yang terbangun tersebut adalah sistem yang mendukung terwujudnya Smart City. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Demak smart city merupakan salah satu dari 16 Program Unggulan Bupati Demak. Komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mewujudkan Demak Smart City selain tertuang dalam 16 Program Unggulan Bupati juga tertuang dalam Pentahapan Pembangunan dalam RKPD yang rencananya akan menjadi tema pada tahun 2020 mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah : a. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan terhadap pengembangan smart city. b. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. c. Adanya persiapan yang matang dalam penyiapan aplikasi dengan sitem data terintegrasi. d. Kesiapan SDM programmer dari Perangkat Daerah pengelola. Guna mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas capaian atas sasaran tersebut, langkah-langkah yang dilakukan : a. Meningkatkan partisipasi aktif antara pemerintah dengan masyarakat karena smart city tidak akan berjalan tanpa ada partisipasi dari masyarakat. b. Mengupayakan setiap Perangkat Daerah memiliki kemampuan melayani sistem informasi. c. Dukungan dari Perangkat Daerah untuk menciptakan / mewujudkan fitur layanan dalam mewujudkan smart city di bidang masing-masing. d. Dukungan komunikasi dari keloompok penggiat TIK dalam membantu pencapaian smart city. e. Menyediakan dan membangun sarana prasarana server serta kelengkapan command center. Rencana kedepan : a. Pengembangan infrastruktur jaringan kabel fiber optik antar Perangkat Daerah yang terintegrasi ke Provinsi b. Penyusunan master plan smart city yang difasilitasi kementerian Kominfo dalam upaya mendukung pengembangan 100 kota pintar di Indonesia. c. Membangun pusat data guna mendukung program Satu Data Indonesia melalui big data dan open data d. Pengembangan infrastruktur server sesuai standar keamanan dengan co location server di tempat lain e. Pengembangan dan integrasi sitem informasi antar perangkat daerah dalam upaya meningkatkan maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain : - Ruang server dengan keamanan maksimum (sistem finger print atau retina - dengan pengawasan CCTV 24 jam 7 hari Pusat data/ open data real time berbasis android, IOS mudah diakses, Jaringan FO menghubungkan Perangkat Daerah untuk kecepatan komunikasi data, 62
LKjIP Demak 2018 Memperbaiki layanan pengaduan masyarakat penanganan/responsif cepat dengan membentuk tim reaksi cepat. terpadu satu chanel, Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 200 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,16 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 101,84% dan tingkat efektivitas sebesar 203,74%. Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa. 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika. 3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. 4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 5. Program Pengelolaan Persandian. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 101,84 %, efektivitas 203,74% 6. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sasaran meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran". Sasaran ini juga merupakan salah satu dari 16 Program Unggulan Bupati Demak yaitu Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi 99,69% 643.942 ton 636.820 ton 807.191 ton 126,75 678.585 ton 118,95% 2. Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung 98,48% 204.372 ton 201.307 ton 160.136 ton 79,55 260.699 ton 61,43% 3. Produksi pertanian 73,56% 36.683 ton 36.480 ton 37.409 ton 102,55 39.285 ton 95,22% 63
LKjIP Demak 2018 No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) tanaman pangan utama Kacanghijau Rata-rata capaian 109,03 98,37% Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018 dan Pencapaian atas sasaran meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan tercapai Sangat Tinggi. Jika dilihat rata-rata capaian sasaran, maka sasaran ini tercapai 102,95% di tahun 2018, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sasaran ini capaiannya sebesar 91,24%. Gambar III.3 Produktivitas Pertanian Tahun 2014-2018 1.000.000 807.191 800.000 600.000 567.745 653.547 608.532 643.942 Padi Jagung 400.000 Kacang Hijau 200.000 192.153 167.700 166.876 204.372 160.136 34.099 35.330 25.540 36.683 37.409 0 2014 2015 2016 2017 2018 Produksi pertanian dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, luas panen dan produktivitas. Pada tahun 2018, luas panen padi meningkat dari 99.885 ha menjadi 113.876 ha. Hal ini berakibat pada meningkatnya produksi padi dari 643.942 ton menjadi 807.191 ton, sehingga capaian target tahun 2018 mencapai 126,75%. Salah satu pendukung kenaikan luas panen yaitu semakin banyaknya lahan pertanian yang terjangkau saluran irigasi. Pada tahun 2018, Dinas Pertanian dan Pangan membangun 2 embung, 11 dam parit, 6 irigasi air dalam, 11 long storage, 2 JITUT dan menyalurkan 74 unit pompa air. Selain penyediaan sarana pengairan, sosialisasi penggunaan padi gogo rancah pun dilakukan. Meskipun potensi produktivitas tidak setinggi padi sawah, tetapi varietas gogo rancah lebih tahan kondisi kering sehingga cocok diterapkan di beberapa wilayah Demak yang kurang pasokan air. 64
LKjIP Demak 2018 Gambar III.4 Pembangunan Embung dan long storage Kondisi yang berbeda terjadi pada komoditas jagung. Pada tahun 2018, minat petani membudidayakan jagung tidak setinggi tahun 2017 karena harga komoditas lain lebih menjanjikan, sehingga target produksi 2018 tidak tercapai. Selain itu, stimulus bantuan untuk kedelai juga dinaikkan demi memenuhi target nasional dan kebutuhan dalam kabupaten yang masih minus (tabel 3.13), sehingga mengurangi luas lahan jagung. Luas tanam jagung menurun dari 26.005 ha menjadi 24.569 ha, atau sebanyak 1.436 ha. Di sisi lain, luas tanam kacang hijau naik 1.030 ha, kedelai naik 4.982 ha dan tembakau naik 126 ha. Alih komoditas ini terutama terjadi di Kecamatan Guntur, Sayung, Gajah, Mijen, Kebonagung, Dempet dan Karangawen. Dari 24.569 ha lahan yang ditanami jagung, hanya 24.160 ha yang berhasil panen karena sempat terjadi kekeringan pada subround II dan sebagian lainnya terkena serangan ulat tongkol. Tabel III.10 Perbandingan Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Beberapa Komoditas Pertanian/Perkebunan Tahun 2017 & 2018 2017201820172018201720181Jagung26.005 24.569 26.316 24.160 204.372 160.136 2Kacang Hijau25.785 26.815 25.977 26.298 36.683 37.550 3Kedelai297 5.279 99 1.626 243 3.143 4Tembakau2.422 2.548 2.422 2.548 2.091 2.223 Luas Tanam (Ha)Luas Panen (Ha)Produksi (ton)NoKomoditas Tidak tercapainya target produksi jagung pada tahun 2018 juga disebabkan oleh kecilnya angka produktivitas. Beberapa sampel ubinan tahun ini jatuh di lahan jagung unyil yang mempunyai produktivitas di bawah angka rata-rata jagung hibrida sehingga tidak mencerminkan angka kabupaten. Metode penghitungan produktivitas tanaman pangan selain padi masih menggunakan metode lama (kerangka sampel Rumah Tangga Petani). Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan antara lain : a. Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit ternak; b. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; c. Pasokan air belum mencukupi (curah hujan rendah, adanya megaproyek Kedungombo selama tiga tahun); 65
LKjIP Demak 2018 d. Luas tanam jagung berkurang berganti komoditas lainnya (kacang hijau, kedelai dan tembakau) untuk wilayah Guntur, Sayung, Gajah, Mijen, Kebonagung, Dempet dan Karangawen; e. Ketidaktepatan plot ubinan yang berbasis sampel rumah tangga petani, bukan basis luas lahan sehingga angka produktivitas belum menunjukkan produktivitas kabupaten yang sebenarnya; f. Belum memadainya sarana dan prasarana usaha pertanian; g. Turunnya tingkat kesuburan tanah; Adapun alternatif solusi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah melalui : a. Optimasi lahan dan penyiapan strategi pengendalian OPT yang ramah lingkungan; b. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan; c. Melakukan penyusunan kembali target tanam yang mengakomodasi target kabupaten, provinsi maupun nasional; d. Melakukan rekomendasi zonasi tanam dan pemetaan kawasan; e. Mengusulkan kepada BPS untuk menggunakan metode ubinan berbasis kerangka sampel area (KSA); f. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian (JUT, JITUT, embung); g. Menggunakan benih varietas hemat air; h. Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana. Strategi yang dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian sasaran : a. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama; b. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; c. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan; d. Mengendalikan laju pengalihfungsian lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan; e. Penyediaan lumbung, pemanfaatan pekarangan, penganekaragam konsumsi pangan, dan pengawasan bahan pangan; f. Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; g. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku pertanian; h. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian; i. Meningkatkan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan; j. Meningkatkan ketahanan pangan melalui kemandirian dan keamanan pangan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan yang terdiri dari 3 (tiga) IKU telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 109,03% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,37%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 4,57% dan tingkat efektivitas sebesar 104,65%. Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah : 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. 66
LKjIP Demak 2018 3. Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan ke Non Pertanian Pangan. 4. Program Peningkatan Produksi Perkebunan.. 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 4,57%, efektivitas 104,65% Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan Sasaran meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran". Sasaran ini merupakan salah satu dari 16 Program Unggulan Bupati Demak yaitu Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: 7. Tabel III.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 4.219, 70 ton 4.818,84 ton 5.800 ton 5.155,27 ton 88,88 6.100 ton 84,51 % Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Pencapaian atas sasaran meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan tercapai Tinggi. Meskipun demikian, capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan dapat diukur dari indikator yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan realisasi 5.155,27 ton dari target 5.800 ton yang telah ditetapkan atau 88,88%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 capaian indikator ini 84,51%. Dari sektor perikanan sendiri terdapat produksi perikanan budidaya yang dihasilkan dari tambak, karena sebagian dari lahan di Kabupaten Demak dimanfaatkan untuk tambak maka sudah sepatutnya produksi perikanan budidaya ini juga menyumbang produksi perikanan. 67
LKjIP Demak 2018 Gambar III.5 Perbandingan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2014-2018 50.000,00 48.858 40.000,00 33.071,1233.246,98 30.372,35 35.471 30.000,00 Produksi perikanan budidaya (ton) 20.000,00 Produksi perikanan tangkap (ton) 10.000,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2018 dan Capaian kinerja pada Sasaran meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan rata- rata capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, mengalami peningkatan, untuk tahun 2017 tercapai 4.818,84 sedangkan tahun 2018 tercapai 5.155,27 meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 84,51 %. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain : a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; b. Padat karya nelayan; c. Penyaluran beras paceklik untuk nelayan; d. Diversifikasi usaha nelayan; e. Sosialisasi/ pembinaan nelayan; f. Pembuatan kartu nelayan dan asuransi nelayan; g. Pembangunan/ peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pencapaian kinerja sasaran adalah a. Menurunnya daya dukung lahan tambak; b. Kurang optimalnya fungsi TPI (Masih banyak nelayan yang menjual di luar TPI); c. Rusaknya tempat perkembangbiakan ikan (fishing ground); d. Sedimentasi di alur pelayaran (pendangkalan muara sungai tuntang lama sehingga kapal besar tidak bisa masuk TPI); e. Kurangnya sarana prasarana penangkapan yang dimiliki oleh nelayan; f. Kurangnya informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan akses permodalan; g. Abrasi dan rob yang semakin besar; h. Banyaknya ekosistem mangrove yang rusak karena penanganan pasca tanam yang kurang maksimal; i. Kurangnya sarana prasarana dalam pemberdayaan usaha garam; j. Kurangnya akses pemasaran garam. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah produksi perikanan tangkap belum efisien. Kondisi ini 68
LKjIP Demak 2018 tampak dari capaian kinerja yang terealisasi di bawah target (88,88 %) meskipun realisasi anggarannya sebesar 86,80%. Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. 3. Program Pengembangan Budidaya perikanan. 4. Program Pengembangan Perikanan tangkap. 5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Sasaran tercapai Tinggi (88,88%) Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan Keamanan Pangan. Sasaran meningkatnya ketersediaan, distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan keamanan pangan merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran". Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: 8. Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan Keamanan Pangan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) 1. Ketersediaan Pangan Utama 361.558 379.254 378.365 412.544 109,03 403.180 ton Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018 dan Ketersediaan pangan utama diindikasikan dengan produksi beras kabupaten. Produksi beras dipengaruhi oleh produksi pada dan teknologi pascapanen. Ketersediaan beras Kabupaten Demak selalu surplus tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Demak sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Surplus juga terjadi pada komoditas jagung, ubi jalar, kacang hijau, daging, cabai merah dan bawang merah. Kenaikan pencapaian target pada indikator ketersediaan pangan utama (beras) disebabkan produksi pangan utama (padi) meningkat target yang ditetapkan. Adapun ketersediaan pangan utama (beras) ditahun-tahun sebelum digambarkan dalam grafik sebagai berikut : 69 Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 102,32 %
LKjIP Demak 2018 Gambar III.6 Diagram Ketersediaan Beras Tahun 2014-2018 390.000 388.304 380.000 379.254 379.218 370.000 361.558 360.000 356.203 350.000 340.000 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018 dan Tabel III.13 Data Ketersediaan Pangan di Kabupaten Demak Tahun 2016, 2017 & 2018 No Komoditi 1. Padi Penyediaan (Ton) 2016 287.948 379.253,5 2017 Surplus/Minus (Ton) 2016 2018 379.218 180.742 270.944 2017 2018 269.827 2. Jagung 148.520 181.891,1 142.251 130.063 180.997 141.609 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 168 106 230 88,20 2.975 71 21.922 -3651 11.060 -24,3 8.432 -43 5. Kacang Hijau 23.752 34.115,2 34.790 22.523 33.890 34.562 6. Ubi Kayu 3.076 2.905,8 2.588 3.967 4.434 4.826 7. Ubi Jalar 1.459 722,5 2.437 229 407 1.296 8. Daging 11.381,86 15.387 20.535 4.563 8.204 13.349 9. Telur 84,33 3503,4 3.467 7.182 4.222 4.290 10. Susu 1,6 1,3 237 7.488 2.438 2.158 11. Cabai Merah 6.317 3.537,2 4.443 11.122 244 1.112 12. Cabai Rawit 635,7 572,7 594 3.243 3.550 3.569 13. Bawang Merah 59.905,30 51.753,3 41.864 55.926 48.596 38.670 Sumber: Dinas Pertanian dan pangan, 2018, Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Demak mengalami surplus di beberapa komoditas yaitu padi sebesar 269.827 ton, jagung sebesar 141.609 ton, kacang hijau 34.562 ton, daging 1.296 ton, cabai merah 1.112 ton serta bawang merah 38.670 ton. Hal ini menjadikan Demak sebagai salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk komoditas yang ketersediaanya minus yaitu kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, telur, susu dan cabai rawit untuk mencukupi kebutuhan dalam daerah dapat dikirim dari luar daerah. 70
LKjIP Demak 2018 Gambar III.7 Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Rakor Kerawanan Pangan Peningkatan ketersediaan pangan utama didukung dengan kegiatan UPSUS PAJALE, peningkatan luas tambah tanam, penggunaan teknologi panen sehingga mengurangi susut hasil serta penanganan pasca panen. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ketersediaan pangan utama antara lain masih kurangnya produksi bahan pangan utama strategis seperti kedelai dan telur. Solusi yang dilakukan guna mengatasi permasalhan ini : a. Meningkatkan produksi komoditas pangan utama; b. Meningkatkan kemandirian pangan desa sehingga terwujud desa berketahanan pangan; c. Mengoordinasikan upaya peningkatan produksi pangan dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Strategi yang dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian : a. Meningkatkan produksi hasil peternakan; b. Meningkatkan populasi ternak; c. Meningkatkan promosi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan unggulan daerah; d. Menurunkan angka morbiditas hewan ternak; e. Mengendalikan laju pengalihfungsian lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan; f. Penyediaan lumbung, pemanfaatan pekarangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan bahan pangan; g. Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanamn pangan, hortikultura dan perkebunan; h. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku pertanian; i. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian; j. Meningkatkan promosi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan; k. Meningkatkan ketahanan pangan melalui kemandirian dan keamanan pangan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU ketersediaan pangan utama telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 109,03 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,98%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 11,05% dan tingkat efektivitas sebesar 111,28%. Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan. 71
LKjIP Demak 2018 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 11,05%, efektivitas 111,28% 9. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri. Pemerataan pendapatan secara umum menggambarkan sejauhmana manfaat dari hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal serta Mengurangi Tingkat Pengangguran". Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 0,63% 1,93% 0,67 1,27 189,55 0,75% 169.33 % Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tabel III.15 Rekapitulasi Hasil Pemetaan Industri Kecil Menengah No Jenis Industri 2017 2018 1. Aneka makanan dan minuman 2.735 2.792 2. Konveksi 986 1.015 72
LKjIP Demak 2018 No Jenis Industri 2017 2018 3. Mebel dan bahan bangunan 976 982 4. Kerajinan rakyat 858 866 5. Rokok 0 0 6. Pupuk 16 17 7. Pengolahan ikan 862 862 8. Garam 212 213 9. Kulit 25 25 10. Jasa 1.461 1.463 Jumlah 8.180 8.284 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2018, data diolah Tabel III.16 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah Berdasarkan IUMK Tahun 2018 No Jenis Industri Jumlah 1. Pengolahan makanan 57 2. 3. 4. Konveksi Meubel / kayu Kerajinan 27 6 5 5. Pengemasan garam 1 6. Daur ulang limbah 2 7. 8. Sablon Pupuk cair 2 1 9. Batik 1 10. Bengkel 2 Jumlah 104 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2018, data diolah Pencapaian atas sasaran meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah tercapai Sangat Tinggi. Penyebab tercapainya indikator ini melebihi target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2018. Dimana capaian tahun 2018 sebesar 1,27% yang diperoleh dari jumlah IKM tahun 2018 - jumlah IKM tahun 2017 dibagi jumlah IKM tahun 2017 x 100. Sehingga didapatkan angka 8.284 - 8.180 = 104/8.180 x 100 = 1,27%. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain : a. Adanya semangat tinggi yang dimiliki oleh IKM (Industri Kecil Menengah) untuk memajukan usaha yang dijalani. b. Kemudahan dalam mendaftarkan IUKM (Ijin Usaha Kecil dan Menengah). c. Pola pikir masyarakat yang ingin maju melalui wirausaha. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja sasaran antara lain : a. Rendahnya pendidikan para pelaku industri kecil menengah. b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan tidak sebanding dengan jumlah industri kecil menengah yang ada. 73
LKjIP Demak 2018 c. Adanya syarat pengajuan yang berbeda di beberapa kecamatan dalam pengajuan Ijin Usaha Mikro Kecil. Solusi : a. Meningkatkan pengetahuan pelaku industri kecil menengah melalui pelatihan. b. Memotivasi untuk maju melalui Achievement Motivation Training (AMP). c. Mensosialikasikan kepada IKM akan pentingnya Ijin Usaha Mikro Kecil sebagai legal formal suatu usaha industri kecil menengah. d. Memberikan contoh nyata dengan kunjungan ke Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah berhasil. e. Menjalin komunikasi intensif dengan pelaku IKM sehingga mengetahui permasalahan dan solusinya. f. Melakukan sosialiasi terhadap kecamatan berkaitan dengan syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan IUMK. g. Survey secara berkala ke 14 kecamatan untuk memantau perkembangan pengajuan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 189,55 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 93,97%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 95,58% dan tingkat efektivitas sebesar 201,71%. Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah 1. Program Peningkatan Kapasitas Penggunaan Iptek Sistem Produksi. 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 4. Program Penataan Struktur Industri. 5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 95,58%, efektivitas 201,71% 10. Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor, Kualitas Pasar dan Penataan PKL Sasaran berikutnya dari tujuan Meningkatkan Kinerja Perindustrian dan Perdagangan serta Kapasitas Koperasi dan UMKM adalah meningkatnya nilai ekspor, kualitas dan penataan PKL guna meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran. Capaian dari 3 indikator tampak pada tabel berikut: Tabel III.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor, Kualitas Pasar dan Penataan PKL No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) 1. Persentase lokasi PKL yang ditata 20% 30% 30% 42,86% 142,87 % 50% 74 Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 85,74%
LKjIP Demak 2018 No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) 2. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan 0 5% 10% 16,66% 166,60 % 25% 3. Nilai bersih ekspor perdagangan ($) 39.440. 886,72 26.450. 750,85 $ 17.56 7.003 21.149. 312,21 120,39 20.336. 002 Rata-Rata Capaian 143,29 % Sumber:Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dan Pencapaian atas sasaran meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL tercapai Sangat Tinggi. Capaian dari 3 indikator yaitu untuk nilai bersih ekspor perdagangan tercapai 120,39% atau 21.149.312,21 US$ atas target 17.567.003 US$ sedangkan untuk persentase pasar yang memenuhi persyaratan tercapai 166,60% dan persentase lokasi PKL yang ditata tercapai 142,87%, sehingga rata-rata capaian sasaran meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL tercapai 143,29% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 85,26%. Persentase lokasi PKL yang ditata Penataan pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah lokasi PKL yang telah tertata dengan jumlah seluruh lokasi PKL. Formulasi perhitungan indikator adalah dengan membandingkan jumlah lokasi PKL yang telah dilakukan penataan (memperhatikan aspek kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan) dengan jumlah lokasi PKL yang ada. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada RPJMD sebelumnya, sebab indikator ini baru ada di RPJMD 2016 - 2021. Pada data awal yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, terdapat 7 (tujuh) lokasi PKL di Kabupaten Demak, yaitu: a. Paguyuban PKL "Adem-Ayem" dengan jumlah 147 orang berlokasi Katonsari. b. Paguyuban PKL "Kyai Singkil" dengan jumlah 114 orang berlokasi di Jl. Kyai Singkil. c. Paguyuban PKL "Roda AS" dengan jumlah 154 orang yang berlokasi di Kadilangu. d. Paguyuban PKL " Toh Jiwo" dengan jumlah 77 orang berlokasi di Tembiring. e. Paguyuban PKL "Pasar Demak" dengan jumlah 98 orang berlokasi di Demak f. Paguyuban PKL "Glagah Wangi" (pindahan alun-alun) dengan jumlah 313 orang yang berlokasi di Tembiring Baru. g. Paguyuban PKL "Garuda" dengan jumlah 16 orang berlokasi di Bintoro. 75 Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 66,64% 103,4% 85,26%
LKjIP Demak 2018 Sampai dengan tahun 2018, dari 7 (tujuh) lokasi tersebut 3 (tiga) lokasi yang tertata melalui penetapan lokasi binaan dan telah memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, yaitu : Paguyupan PKL "Adem-Ayem" dengan jumlah 147 orang berlokasi Katonsari dan Paguyupan PKL "Roda AS" dengan jumlah 154 orang yang berlokasi di Kadilangu dan Paguyuban PKL " Toh Jiwo" dengan jumlah 77 orang berlokasi di Tembiring. Penataan ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk tahun - tahun yang akan datang sehingga nantinya sampai dengan akhir tahun RPJMD (2021) separo atau 50% lokasi PKL tertata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan). Faktor Pendorong tercapainya sasaran ini adalah adanya lokasi tempat berjualan kuliner di wilayah perkotaan dan disekitar tempat wisata religi. Adapun faktor penghambat adalah Mindset para Pedagang kaki lima yang sudah nyaman dengan tempatnya berjualan, sulit dipindahkan dan ditata kembali ditempat lokasi yang baru. Permasalahan yang ada adalah kurangnya (keterbatasan) tempat (area) untuk lokasi penataan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan dan kecamatan. Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1. Melakukan pembinaan organisasi PKL dan sosialisasi bagi pedagang kaki lima dan asongan 2. Memfasilitasi lokasi penataan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan Pasar di Kabupaten Demak masih termasuk dalam pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli secara langsung melalui proses tawar-menawar dengan bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka dengan pengelolaan pasar dari pemerintahan. Pasar yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya menjadi upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan. Formulasi perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pasar tradisional yang memenuhi persyaratan (mencakup aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan perkembangan zaman) ddengan jumlah pasar tradional yang ada di Kabupaten Demak. Pada tahun 2017 Pemkab Demak memiliki 19 pasar tradisional yang tersebar di 14 wilayah kecamatan, namun di tahun 2018 jumlahnya berkurang 1 (satu) pasar menjadi 18 (delapan belas). Berkurangnya 1 (satu) pasar karena dilakukan merger antara Pasar Hewan Mranggen dengan Pasar Sepeda Mranggen. Merger dilakukan karena tanah yang ditempati Pasar Hewan Mranggen dan Pasar Sepeda Mranggen adalah satu lokasi sehingga dijadikan satu pasar menjadi Pasar Hewan/Sepeda Mranggen. Dari 18 pasar tradisional yang ada tersebut, pasar yang memenuhi persyaratan yaitu Pasar Bintoro Demak, Pasar Wonopolo Kecamatan Dempet dan Pasar Karanganyar. Faktor Pendorong tercapainya sasaran ini yaitu adanya dukungan Dana baik dari APBD, DAK dan Dana Tugas Pembantuan yang digunakan untuk pembangunan pasar dan sarana prasarana pasar di Kabupaten Demak sehingga meningkatkan kualitas pasar yang 76
LKjIP Demak 2018 memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang datang berbelanja. Adapun Faktor Penghambat adalah Kurangnya Sarana dan prasarana pasar sehingga masih banyak pasar yang belum memenuhi persyaratan SNI. Permasalahan yang ada adalah Kondisi pasar banyak yang sudah rusak dan tidak layak untuk tempat berjualan bagi pedagang pasar. Strategi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengadakan pembangunan pasar serta meningkatkan sarana dan prasarana pasar . Nilai Bersih Ekspor Perdagangan Nilai bersih ekspor perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor di Kabupaten Demak. Pada tahun 2018 capaian pada indikator nilai bersih ekspor perdagangan melebihi target yang dicanangkan, dengan target $ 17.567.003 terealisasi 120,39% atau sebesar $ 21.149.312,21. Capaian yang diraih indikator ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 $ 39.440.886,72 dan tahun 2017 sebesar $ 26.450.750,85 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisa, hal ini terjadi karena belum semua produk unggulan daerah diterima di pasar internasional (kualitas ekspor) serta masih kurangnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor yang beroperasi di Kabupaten Demak. Meskipun demikian, selama tahun 2018 telah terjadi kenaikan jumlah ekspor produk perusahaan besar di Kabupaten Demak. Prestasi lain yang diraih ditahun ini adalah ditetapkannya PT Karya Cipta Unggul Nusantara sebagai Juara II Kategori Perusahaan Besar Eksportir Tangguh Jawa Tengah. Hal ini menjadi bukti bahwa potensi peningkatan nilai bersih ekspor perdagangan Kabupaten Demak cukup besar. Penyebab tercapainya sasaran ini apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain : a. Terbangunnya jejaring dengan eksportir. b. Pembangunan promosi perdagangan internasional. c. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan antara lain : a. Susahnya penataan PKL karena mindset para PKL yang sudah nyaman dengan tempat sekarang. b. Keterbatasan anggaran untuk penataan pasar yang memenuhi persyaratan dan Penataan PKL. c. Produk unggulan daerah belum dapat diterima di pasar internasional. Alternatif solusi yang dilakukan adalah : a. Meningkatkan jejaring dengan eksportir. b. Meningkatkan Pembangunan Promosi perdagangan internasional. c. Melakukan Pembinaan Organisasi Pedagang kaki lima dan asongan. d. Menjalin komunikasi intensif dengan para PKL dan Pedagang asongan. e. Memfasilitasi (menyediakan area) untuk lokasi penataan PKL. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 143,29 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 93,53%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 49,76% dan tingkat efektivitas sebesar 153,20%. 77
LKjIP Demak 2018 Program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 5. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 49,76%, efektivitas 153,20% 11. Sasaran Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi Sasaran meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi menjadi sasaran Kabupaten Demak untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor koperasi. Adapun capaian sasaran ini tampak pada tabel berikut: Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kapasitas UMKM dan Koperasi No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. persentase usaha mikro menjadi usaha kecil 0,4 0,45 0,90 0,93 103,33 2,5 37,2 2. Persentase koperasi aktif 79,55 82,9 81 83,13 % 102,63 84 98,96 Rata-rata capaian 102,98 86,68% Sumber:Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian atas sasaran meningkatnya meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator pada sasaran meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi melebihi target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi diukur dengan 2 indikator yaitu persentase usaha mikro menjadi usaha kecil, dan persentase koperasi aktif. Adapun capaian dari 2 indikator yaitu untuk persentase usaha mikro menjadi usaha kecil terealisasi 0,93 % atau 3,33% atas target 0,90% sedangkan untuk persentase koperasi aktif tercapai 102,63%, sehingga rata-rata capaian sasaran meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi tercapai 102,98% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 86,68%. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Indikator presentase usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi tolak ukur keberhasilan usaha peningkatan sektor ekonomi dimana terjadi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil. Tahun 2016 jumlah Usaha Kecil 2.596, tahun 2017 jumlah Usaha Kecil 2.809 dan tahun 2018 sejumlah 3.082. Sedangkan untuk jumlah Usaha Mikro Kecil tahun 2016 26.007, tahun 2017 29.293 dan tahun 2018 sejumlah 29.566. Jumlah Pada tahun 78
LKjIP Demak 2018 2017 terjadi pencapaian sebesar 0,45% masih dibawah 0,15% dari target tahun 2017 yaitu 0,6%. Pencapaian tahun 2017 yang hanya mampu memenuhi 75% dari target yang diharapkan dikarenakan oleh kurangnya profesionalisme SDM dalam pengelolaan usaha, keterbatasan permodalan dan kurangnya kemandirian Usaha Mikro sehingga tidak memenuhi Kriteria sebagai Usaha kecil. Pencapaian tahun 2018 sebesar 0,93% hal ini melebihi target yaitu 0,90%, dengan demikian menunjukkan bahwa tahun 2018 tercapai 103,35% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aset dan volume usaha UMKM sehingga keberadaan mereka memenuhi kriteria Usaha Kecil. Hal ini antara lain didukung karena danya peningkatan SDM pelaku usaha serta adanya fasilitasi peningkatan produk usaha mikro dan usaha kecil diantaranya melalui fasilitasi PIRT dan Sertifikasi Halal. a. b. c. d. Langkah-langkah untuk meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil : Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Persentase koperasi aktif Indikator persentase koperasi aktif tahun 2018 mencapai realisasi 83,13% melampaui 2,13% dari target yang dicanangkan sebesar 81% sehingga tercapai persentase capaian sebesar 102,63%. Data ini dperoleh dari jumlah koperasi aktif ditahun 2016 sebanyak 611 koperasi yang aktif dari 768 unit yang ada, tahun 2017 terdapat 547 unit koperasi aktif dari 649 unit yang ada sedangkan tahun 2018 terdata ada 547 koperasi aktif dari 658 koperasi yang ada. Capaian ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mendirikan koperasi guna menambah pendapatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penurunan prosentase koperasi tidak aktif. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari terlaksananya Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dengan kegiatan: 1. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi. 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian. 3. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. 4. Kegiatan Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern pada Jenis- Jenis Usaha Koperasi. 5. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 102,98 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,15%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 5,83% dan tingkat efektivitas sebesar 106,00%. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari terlaksananya program : a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif UMKM. c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 79
LKjIP Demak 2018 Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 5,83%, efektivitas 106,00 % 12. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Perkembangan ketenagakerjaan merupakan suatu yang perlu dan harus mendapatkan perhatian serius, karena permasalahan ketenagakerjaan sangat kompleks, terutama masalah besarnya pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Pemerintah harus menjadi pendorong bagi perkembangan iklim ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan masalah yang penting karena tenaga kerja atau labour merupakan salah satu faktor utama dalam produksi, sedangkan faktor yang lainnya seperti tanah, modal, kewirausahaan dan knowledge yang memiliki karakteristik sangat berbeda bila dibandingkan dengan faktor labour atau tenaga kerja, berbagai masalah kependudukan dan ketenagakerjaan ini dalam pelaksanaan program-program pembangunan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sasaran menurunnya angka pengangguran merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran" dengan tujuan misi meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Dengan indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka ini adalah dengan membandingkan (TPT). Formulasi perhitungan jumlahpenganggur terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun tersebut. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: indikator Tabel III.19 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,85% 4,47% 5,45 7,16 68,62 4,77% 49,90% Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan Pencapaian atas sasaran tercapai Sedang bahkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerjanya Sangat Rendah (49,90%). Tabel III.20 Data Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun Angkatan Kerja Pengangguran TPT 2014 552.014 28.552 5,17 2015 568.501 34.200 6,02 2016 580.355 33.968 5,85 80
LKjIP Demak 2018 Tahun Angkatan Kerja Pengangguran TPT 2017 574.999 25.704 4,47 608.427 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2018, data diolah 2018 43.563 7,16 Kinerja negatif yang ditunjukkan dalam sasaran ini disebabkan hal-hal sebagai berikut : a. Lowongan kerja / kesempatan kerja yang terbatas (tidak sebanding antara jumlah lowongan kerja dengan penambahan jumlah angkatan kerja). b. Masih cukup banyak pencari kerja yang tidak membekali diri dengan ketrampilan sesuai kebutuhan bursa kerja. c. Terjadinya PHK dari perusahaan yang mengalami pailit. Tercatat sejumlah 932 orang di PHK selama tahun 2018. d. Kurang kuatnya mentalitas angkatan kerja terutama mereka yang fresh graduate. e. Masih belum mandirinya angkatan kerja untuk mengambil posisi sebagai tenaga kerja mandiri. f. Dimungkinkan adanya angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak terdata oleh Dinas. Strategi pemecahan masalah : a. Penyelesaian pengangguran terbuka dan setengah pengangguran melalui vokasi dan kurikulum yang lebih mengarah kepada tenaga kerja mandiri sekaligus bursa kerja. b. Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan dunia kerja melalui proses pemagangan dalam negeri. c. Pembinaan secara berkala kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pekerja dan pengusaha. d. Pembekalan kepada angkatan kerja. e. Pemanfaatan wajib lapor perusahaan secara online terkait penempatan dan ketenagakerjaan. f. Peningkatan kapasitas instruktur melalui sertifikasi/uji kompetensi instruktur. g. Mendorong partisipasi non goverment organisation (NGO) dalam peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan pendidikan seperti Baznas dan BUMD. h. Pembukaan akses kesempatan kerja ke luar negeri melaui program pemagangan kerja luar negeri sektor formal. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU tingkat pengangguran terbuka belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja di bawah target (68,62 %) meskipun realisasi anggaran tercapai 96,24%. Program yang dilakukan terkait sasaran menurunnya angka pengangguran tahun 2018 adalah : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 81
LKjIP Demak 2018 Sasaran tercapai Sedang (68,62) 13. Sasaran Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD Sasaran Meningkatnya kotribusi pendapatan pariwisata dalam PAD merupakan penjabaran dari Misi 3 " Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran". Mengacu pada ukuran keberhasilan pariwisata dari Kementerian Pariwisata yang meliputi : jumlah kunjungan wisatawan, length of stay (LOS), dan belanja wisatawan. Ukuran ini digunakan pada tingkat nasional dan provinsi. Untuk Kabupaten Demak, menggunakan " jumlah pendapatan dari sektor pariwisata " yang kurang sesuai dengan indikator standar nasional. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.21 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) 1. Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata 1.492.604. 000 1.728.755. 000 1.500.0 00.000 1.927.406. 000 128,49 1.600.000 .000 Sumber: Dinas Pariwisata dan Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD tercapai Sangat Tinggi. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Demak 2018 mencapai 1.927.406 wisatawan. Jumlah kunjungan ini mengalami tren peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 (1.728.755 orang), tahun 2016 sejumlah 1.492.604 orang dan tahun 2015 sejumlah 1.427.305. City branding "Demak Kota Wali" adalah salah satu upaya atau strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperkuat, mengembangkan serta memasarkan segala aspek dan potensi yang dimiliki termasuk juga semua kegiatan pendukung serta budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : a. Kabupaten Demak memiliki 2 makam bersejarah yang menjadi andalan wisata religi yaitu Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu. b. Dikembangkannya obyek daya tarik wisata sebagai penunjang wisata religi, antara lain track mangrove, wisata edukasi burung hantu di Tlogoweru Guntur, wisata edukasi pertanian di Desa Mlatiharjo Gajah. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah : a. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang pariwisata; 82 Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 120,46%
LKjIP Demak 2018 b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola ODTW, Pramuwisata maupun pelaku usaha Pariwisata dan kurangnya pemandu wisata dilingkungan objek wisata; c. Para pelaku usaha pariwisata masih banyak yang belum mempunyai sertifikat untuk memberikan pelayanan prima pada pengunjung yang sesuai dengan sapta pesona. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut: a. Penyusunan program dan penataan obyek wisata di wilayah Kabupaten Demak yang dituang dalam DED Penataan Obyek Wisata Morosari Kecamatan Sayung di tahun 2017; b. Pembangunan jalan keluar masuk Pantai Morosari, track mangrove Bedono dan track menuju makam Syech Mudzakir di Kecamatan Sayung; c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur, pengelola Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), Pramuwisata, para pelaku usaha pariwisata lainnya, melalui Sosialisasi, Pembinaan, pendidikan dan latihan, Bimbingan teknis, Seminar, lokakarya dan lainnya, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan; d. Mengikutsertakan pelaku usaha pariwisata mengikuti Bimtek supaya bersertifikat. e. Mengikuti kegiatan pelatihan, ESQ bimbingan teknis terkait dengan pengembangan kepariwisataan; f. Mengadakan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata tentang pelayanan prima kepada pengunjung dengan harapan pengunjung akan betah tinggal lebih lama dan berkunjung lagi ke Demak. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah pendapatan dari sektor pariwisata telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 128,49 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 86,01%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 42,48% dan tingkat efektivitas sebesar 149,39%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kotribusi pendapatan pariwisata dalam PAD di Kabupaten Demak tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Programnya meliputi : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 42,48%, efektivitas 149,39% 14. Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah merupakan pelaksanaan dari Misi 3 yaitu "Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran" dengan tujuan misi meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: 83
LKjIP Demak 2018 No Tabel III.22 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah Target Akhir RPJMD (2021) 2018 Realisasi 2016 Indikator Kinerja Utama Realisasi 2017 % Capaian Target Realisasi Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan 55% 60% 75% 75% 100% 100% 75% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pencapaian sasaran ini Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase benda, situs cagar budaya yang dilestarikan terealisasi 75% atau 100%. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelestarian Keragaman dan Kekayaan Budaya Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 75%. Dari tabel di atas tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya belum sesuai target yang telah ditetapkan. Obyek Benda/ Bangunan Cagar Budaya (BCB), selain memiliki kedudukan penting sebagai bukti-bukti yang berperan sebagai pengkonstruksi sejarah, juga memiliki potensi yang besar sebagai obyek wisata budaya dan sejarah. Obyek BCB di Kabupaten Demak merupakan potensi yang sangat baik jika dapat diintegrasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dalam rangka pemanfaatannya yang merupakan salah satu unsur dari pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan). Saat ini pada era otonomi daerah, telah berkembang pula tuntutan akan hak dalam pengelolaan cagar budaya dan museum oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, kepedulian akan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya dan permuseuman di kalangan internasional sudah tinggi, ditandai dengan adanya konvensi internasional pelestarian budaya dan permuseuman yang berimplikasi pada upaya pelestarian warisan budaya dan museum di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam era globalisasi di bidang kebudayaan. Upaya-upaya penanaman nilai-nilai sejarah, pelestarian benda-benda tinggalan purbakala, serta pengembangan permuseuman menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jati diri bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan. Kegiatan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dalam perkembangannya juga memiliki kontribusi yang cukup penting dalam rangka memperkokoh ketahanan budaya serta persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Pembangunan sejarah dan purbakala diharapkan akan dapat berperan dalam membangun watak bangsa. Upaya memperkenalkan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Demak dilakukan melalui kegiatan eduwisata pelajar, yaitu kegiatan mengunjungi tempat-tempat bersejarah setiap akhir pekan yang dijadwal secara bergantian. 84
LKjIP Demak 2018 Gambar III.8 Wisata Edukasi Untuk menjaga pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, Pemerintah Kabupaten Demak juga membeli benda bersejarah yang masih berada di tangan perorangan atau dimiliki secara pribadi oleh masyarakat secara bertahap setiap tahunnya. Saat ini koleksi benda, situs dan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Demak sudah mencapai 160 jenis dengan jumlah koleksi sebanyak 239 buah. Tahun 2016 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 131 buah, tahun 2017 sebanyak 143 buah, sedangkan tahun 2018 sebanyak 180 koleksi (75 %) dalam keadaan terawat dan terpelihara. Dari data ini dapat dilihat adanya peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya dari tahun ke tahun. Gambar III.9 UPTD Museum Glagah Wangi Kondisi obyektif saat ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Disamping itu apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya seperti candi, istana, masjid kuno, monumen, dan bangunan bersejarah lainnya belum berkembang secara optimal. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya. Disamping itu, museum sebagai sarana informasi, edukasi, dan rekreasi belum sepenuhnya terealisasi. 85
LKjIP Demak 2018 Dengan demikian, tantangan kedepan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya (benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya) dan nilai-nilai sejarah,dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini diantaranya adalah : a. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan purbakala sebagai identitas asli Bangsa Indonesia akan menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan bangsa; b. Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan lingkungan geografi sejarah dan lemahnya pemahaman tentang kondisi wilayah Indonesia; c. Perdagangan ilegal, pemalsuan, dan pencurian benda cagar budayadisebabkan faktor ekonomi karena berhadapan pada situasi yang sulit bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan penghasilan d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghargaan pada benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala telah mendorong tindakan-tindakan yang merusak kelestarian obyek tersebut e. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan budaya dengan adanya kecenderungan pengalihan fungsi bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya menjadi ruang komersial yang modern tanpa mematuhi azas pelestarian bangunan cagar budaya f. Belum optimalnya pembinaan, perlindungan dan pelestarian sejarah dan benda- benda Purbakala atau Benda Cagar Budaya ( BCB). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Pemberian bimbingan teknis sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum; b. Pelaksanaan administrasi, perawatan dan pemeliharaan UPTD Museum Glagah Wangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak; c. Menginventarisasi Benda-benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di Kabupaten Demak dan mensosialisasikan upaya perawatan dan pemeliharaan BCB kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut: a. Melaksanakan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku b. Melaksanakan kegiatan sejarah, purbakala, dan museum berdasarkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU ini telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 92,15% Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 7,85% dan tingkat efektivitas sebesar 108,52%. Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 86
LKjIP Demak 2018 Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 7,85%, efektivitas 108,52% 15. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan Secara geografis Kabupaten Demak memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur pantura Provinsi Jawa Tengah, dimana jalur pantura tersebut menghubungkan antara Jakarta-Surabaya. Posisi yang sangat strategis tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Demak, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan cenderung menunjukkan tren meningkat dari tahun ketahun. Capaian atas indikator sasaran ini pada tahun 2016 sejumlah 91,54 %, tahun 2017 realisasinya mencapai 95,28 % sedangkan tahun 2018 mencapai 96,75%. Artinya terjadi tren kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 3762,73 km atau 88,33% kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 386.16 km 90,54%, tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 390,42 km atau 91,54%, tahun 2017 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik naik signifikan menjadi 406,38 km atau 95,28% dan tahun 2018 terealisasi 412,649 km atau 96,75%. Tabel III.23 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 91,54 % 95,28% 93,54 % 96,75% 103,43 % 96,54 % 100.22 % Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Sasaran meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Demak yang menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Total panjang jalan kabupaten/kota sepanjang 426,51 km, dari jumlah tersebut sejumlah 412,649 km km yang kondisinya dinyatakan baik. 87
LKjIP Demak 2018 Gambar III.10 Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018 500.000 426.510 400.000 300.000 Nasional 200.000 Provinsi 100.000 40.656 43.510 Kabupaten 0 Total Panjang Jalan 510.626 km Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2018 Gambar III.11 Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak Tahun 2018 3,25 Kondisi Baik Kondisi Tidak Baik 96,75 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2018 Strategi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian kinerja kedepan : a. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten yang rusak berat, serta peningkatan jalan poros desa; b. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kabupaten yang rusak ringan; c. Penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan; d. Pembangunan talud/turap/bronjong penunjang jalan kabupaten. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 103,43 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,09%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 5,34% dan tingkat efektivitas sebesar 105,44%. Keberhasilan pencapaian atas sasaran ini tidak terlepas dari terlaksananya program kegiatan yang mendukung peningkatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Demak, sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 88
LKjIP Demak 2018 Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 5,34%, efektivitas 105,44% 16. Sasaran Meningkatnya Kualitas Drainase Sasaran Meningkatnya Kualitas Drainase merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa" dengan tujuan misi meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dengan indikator drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat. Adapun capaian indicator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.24 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Drainase No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Drainase dalam kondisi baik/pembuang an aliran air tidak tersumbat 53,26 % 54,30 % 55,26 % 61,51 % 111,3 % 58,2 6% 105,58 % Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak dan Sasaran meningkatnya kualitas drainase tercapai Sangat Tinggi. IKU "drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat" diukur dengan menghitung panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km) dibandingkan dengan panjang seluruh drainase di kabupaten dengan capaian sebesar 61,51% (111,3%) atas target 55,26%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian 105,58%. Kedepannya upaya untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini merupakan salah satu prioritas penting guna mewujudkan tata kota yang ramah lingkungan. Apabila dipersandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, IKU "drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat" dapat dinyatakan mengalami perkembangan yang relatif menggembirakan. Capaian drainase dalam kondisi baik berturut-turut di wilayah Kabupaten Demak mulai tahun 2015 sebesar 52,26%, tahun 2016 sebesar 53,26%, tahun 2017 sebesar 54,30% dan tahun 2018 sebesar 61,51%. Peningkatan ini setidaknya menjadi salah satu bukti bahwa kesadaran masyarakat Demak untuk memelihara dan merawat drainase / saluran pembuangan yang ada di sekitar wilayahnya sudah mulai terbangun. Meskipun kenaikan capaian tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, namun setidaknya kenaikan ini tetap harus kita apresiasi, tentunya ke depan Perangkat Daerah terkait harus bisa merumuskan cara untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, termasuk dalam hal perawatan dan pemeliharaan drainase. Strategi untuk pencapaian kinerja kedepan : a. Pembangunan drainase yang rusak berat dan yang belum terbangun. 89
LKjIP Demak 2018 b. Pemeliharaan dan rehabilitasi drainase. c. Penyediaan sarana dan prasarana dalam merawat drainase. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU drainase dalam kondisi baik telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 111,31 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,39 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 12,92 % dan tingkat efektivitas sebesar 113,13 %. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 12,92 %, efektivitas 113,13 % 17. Sasaran Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang Berkelanjutan Irigasi yang Berkelanjutan merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa" dengan tujuan misi Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian dengan indikator sasaran persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Sasaran Terpeliharanya Jaringan Tabel III.25 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang Berkelanjutan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisas i 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik 90,21 % 90,50 % 90,2 6% 92,65% 102,65 % 90,41 % 100,10 % Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Sasaran terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan tercapai Sangat Tinggi. IKU "persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik" diukur dengan cara menghitung luas irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan luas irigasi kabupaten secara keseluruhan. Realisasi IKU "persentase luas dearah irigasi dalam kondisi baik" tahun 2018 sebesar 92,65% atau 102,65% dari target yang ditetapkan tahun 2018. Apabila dipersandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, IKU "persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik" dapat dinyatakan mengalami perkembangan yang relatif menggembirakan. Capaian luas daerah irigasi dalam kondisi baik berturut-turut di wilayah Kabupaten Demak mulai tahun 2015 sebesar 90,11%, tahun 2016 sebesar 90,16%, tahun 2017 sebesar 90,50% dan 2018 sebesar 92,65%. 90
LKjIP Demak 2018 Peningkatan ini setidaknya menjadi harapan bagi kita semua bahwa kedepannya Kabupaten Demak akan memiliki sistem irigasi yang bekerja dengan baik. Strategi untuk pencapaian kinerja kedepan : a. Pembangunan daerah irigasi yang rusak berat dan yang belum terbangun; b. Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah irigasi; c. Menyediakan sarana dan prasarana irigasi; d. Melibatkan Komisi Irigasi dan Dharmotirto untuk berpartisipasi dalam menjaga daerah irigasi. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 102,65 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,45 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 5,20 % dan tingkat efektivitas sebesar 105,34 %. Keberhasilan pencapaian atas sasaran ini tidak terlepas dari terlaksananya program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini. Pada tahun 2018 program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 5,20%, efektivitas 105,34 % 18. Sasaran Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Permukiman yang Sehat, Teratur dan Berkelanjutan ini merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa" dengan tujuan misi Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan dengan indikator sasaran jumlah rumah tidak layak huni. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Sasaran Tabel III.26 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Sehat, Teratur dan Berkelanjutan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Jumlah Rumah tidak layak huni 85.920 85.573 84.584 83.977 100,72 % 82.334 unit 98,00% Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Demak dan Sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan tercapai Sangat Tinggi. Di tahun 2018 ini jumlah rumah tidak layak huni 83.977 unit RTLH, mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana di tahun 2017 jumlah RTLH adalah 85.573. Hal ini menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni yang terus menurun dari waktu ke waktu. Indikator pada sasaran ini 91
LKjIP Demak 2018 diukur dengan cara menghitung jumlah keseluruhan RTLH. Realisasi IKU "jumlah rumah tidak layak huni" tahun 2018 sebesar 83.977 unit atau 100,72 % dari target yang ditetapkan tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memiliki capaian 98,00% dari target akhir 82.334 unit. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat keseharian, keamanan dan sosial. Rehabilitasi sosial RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Jumlah RTLH Kabupaten Demak pada kondisi awal pendataan (tahun 2015) adalah sebanyak 86.426 unit dan berkurang sejumlah 191 unit. Kemudian pada tahun 2016 diberikan bantuan sosial RTLH untuk 354 unit. Tahun 2017 dilakukan rehab sejumlah 382 unit. Sedangkan pada tahun 2018 dilakukan rehab sejumlah 1.519 unit. Sehingga total RTLH yang sudah mendapat bantuan adalah 2.449 unit. Adapun RTLH yang sampai saat ini belum direhab sebanyak 83.977 unit. Jika dipersandingkan dengan target RTLH sampai akhir tahun RPJMD (2021) adalah sejumlah 82.334 unit maka sisa RTLH yang harus direhab hingga akhir RPJMD adalah 1.643 unit. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tercapai tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain: a. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. b. Adanya dukungan dana dari pusat maupun provinsi. c. Tersedianya kebijakan dan standar sebagai acuan, pedoman teknis dan manual dalam melaksanakan tugas. d. Terjalin koordinasi dengan stakeholder lain. Adapun Faktor penghambat sehingga sasaran ini cenderung bergerak lamban adalah: a. Target yang ditentukan dalam RPJMD terlalu tinggi dan belum sesuai dengan kondisi eksisting pembagian tanggung jawab dengan Perangkat Daerah lainnya. b. Tidak tersedianya/ terbatasnya data yang akurat sebagai bahan perencanaan maupun pelaporan. c. Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman. d. Usulan masyarakat yang masih didominasi kepentingan politik. e. Profesionalisme penyedia jasa (kontraktor dan konsultan) yang masih rendah. f. Kurangnya sinergitas dengan Perangkat Daerah lain yang saling berhubungan. Terhadap permasalahan tersebut agar kedepannya tidak terulang kembali maka dilakukan langkah sebagai berikut : a. Dibuatkan aturan untuk menaungi pedoman teknis dan manual dalam melaksanakan tugas; b. Adanya evaluasi terhadap kondisi exsting pembagian tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penentuan targer RPJMD; c. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman ke Pusat maupun Provinsi. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah rumah tidak layak huni telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100,72 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 92
LKjIP Demak 2018 98,05%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 2,67% dan tingkat efektivitas sebesar 102,73%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan. Adapun program yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran ini adalah 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 2. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku. 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah. 6. Program Pengembangan Perumahan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 2,67%, efektivitas 102,73% 19. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki tugas dan wewenang yang cukup besar dalam penyelenggaraan penataan ruang. Guna menjaga kualitas penyelenggaraan kewenangan itulah maka penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dapat dipakai serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Sebab penataan ruang yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dapat menjadi alat yang efektif guna menghindari berbagai permasalahan lingkungan di masa mendatang. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilaman telah didahului dengan perencanaan dan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya, rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan Meningkatkan Keterpaduan Perkembangan Kota dan Desa" dengan tujuan misi meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau dengan indikator sasaran persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: 93
LKjIP Demak 2018 Tabel III.27 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 35 % 50% 57 % 71.43 % 125,32 % 100 % 71,43 % Sumber : Badan Perencanaan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di Kabupaten Demak yang menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Perencanaan tata ruang Kabupaten Demak dalam arti kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang, merupakan proses menentukan struktur ruang dan pola ruang. Perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan rencana tata ruang yang juga berkualitas. Sistem kualitas pada perencanaan tata ruang merupakan kontrol dan perbaikan kualitas ruang wilayah yang dilakukan sepanjang proses perencanaan. Gambar III.12 Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak Sumber : Bappeda litbang Kabupaten Demak Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 243 desa dan 6 kelurahan, sampai dengan tahun 2018 penyusunan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya sudah dilaksanakan oleh Bappeda Litbang untuk 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Mijen, Karanganyar, Karangawen, Karangtengah, Bonang, Wedung, Kebonagung, Mranggen, Demak, Sayung. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021, ditargetkan pada akhir tahun RPJMD seluruh kecamatan 94
LKjIP Demak 2018 sudah tersusun RTR beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Namun sampai saat ini seluruh RTR yang telah disusun belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Indikator "persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital" merupakan indikator yang sebelumnya tidak ada dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2011-2016, sehingga pencapainnya tidak bisa diperbandingkan dengan pencapaian pada RPJMD periode sebelumnya. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 125,32 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 64,38 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 60,94 % dan tingkat efektivitas sebesar 194,65 %. Keberhasilan pencapaian atas sasaran ini tidak terlepas dari terlaksananya program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini. Pada tahun 2018 program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini adalah Program Pemanfaatan Ruang. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 60,94 %, efektivitas 194,65 % 20. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa" dengan tujuan misi Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau dengan indicator sasaran Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang No Indikator Kinerja Utama 1. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan Realisasi 2016 2% Realisasi 2017 2,58% 2018 Target Realisasi 5% 2,51% % Capaian 50,18 % Target Akhir RPJMD (2021) 8 % Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 31,38% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan 95
LKjIP Demak 2018 Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Demak tercapai Sangat Rendah. Hal ini dilihat dari indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yang menunjukkan pencapaian masih di bawah target yang ditetapkan. Ruang terbuka hijau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefiniskan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam Penurunan angka realisasi Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 dengan realisasi tahun sebelumnya (2017) disebabkan karenanya adanya koreksi data luas kawasan perkotaan di Kabupaten Demak. Meskipun dalam data realisasi mengalami penurunan, namun sebenarnya secara riil jumlah RTH di Kabupaten Demak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Dimana pada luas RTH Kabupaten Demak tahun 2017 adalah sebesar 31,52 Ha sedangkan tahun 2018 luas RTH bertambah menjadi 56,47 Ha. Artinya terjadi kenaikan luas RTH sebesar 24,95 Ha dibandingkan tahun 2017. Penurunan angka realisasi disebabkan karena adanya koreksi atau pembaruan data. Jika pada data tahun 2017, luas kawasan perkotaan Kabupaten Demak yang dihitung hanya meliputi kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen, di tahun 2018 tidak seperti ini. Setelah dilakukan kajian, pendalaman dan analisis data dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031, kawasan perkotaan tidak hanya meliputi 2 (dua) kecamatan saja yaitu Kecamatan Demak dan Kecamatan Mraggen melainkan meliputi seluruh kecamatan atau 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, dimana masing-masing kecamatan mempunyai luas kawasan perkotaan yang berbeda-beda. Sehingga luas kawasan perkotaan yang digunakan sebagai angka pembagi dalam indikator persentase tersedianya luasan RTH publi sebesar 20% dari wilayah kawasan perkotaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari luas kawasan perkotaan sebesar 1.220 ha pada tahun 2017 menjadi 2.251,20 ha di tahun 2018. Tabel III.29 Capaian Kinerja RTH Publik di Kabupaten Demak Tahun 2018 No Kecamatan 1. Demak 2. Mranggen 3. Wedung 4. Gajah 5. Dempet 6. Guntur 7. Sayung 8. Karangtengah 9. Bonang 10. Karangawen 11. Wonosalam Luas Perkotaan (Ha) 3.439,00 2.662,00 985,00 232,00 401,00 409,00 456,00 204,00 533,00 457,00 363,00 20 % Kawasan Perkotaan (Ha) 687,80 532,40 197,00 46,40 80,20 81,80 91,20 40,80 106,60 91,40 72,60 5 % (target kawasan perkotaan 2018) (Ha) 34,39 26,62 9,85 2,32 4,01 4,09 4,56 2,04 5,33 4,57 3,63 Realisasi 2018 (Ha) 32,13 2,63 2,75 1,45 0,36 3,00 2,81 0,50 2,77 3,03 1,07 96
LKjIP Demak 2018 No Kecamatan Luas Perkotaan (Ha) 20 % Kawasan Perkotaan (Ha) 5 % (target kawasan perkotaan 2018) (Ha) Realisasi 2018 (Ha) 12. Karanganyar 13. Mijen 14. Kebonagung Jumlah 12. Karanganyar 13. Mijen 14. Kebonagung Jumlah 287,00 464,00 364,00 11.256,00 57,40 92,80 72,80 2.251,20 112,56 0,80 1,62 1,54 56,47 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2018, data diolah. Berdasarkan data tersebut, dapat diuraikan bahwa Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan adalah 2.251,20 ha. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa RTH sudah terealisasi sebanyak 56,47 ha atau 2,51% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 5%. Jumlah 56,47 ha ini pencapaiannya adalah 50,17 % dibanding target 2018 dan jika disandingkan dengan target RPJMD baru tercapai 31,38%. Faktor - faktor yang menghambat pencapaian sasaran adalah : a. Pendataan RTH di masing-masing wilayah masih parsial, database keseluruhan baru tersusun di tahun 2018. b. Karena belum adanya database, maka perencanaan yang fokus pada penyediaan RTH dimasing-masing kecamatan belum dilakukan. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah : a. Menghitung proporsi ketersediaan RTH di masing-masing kecamatan. b. Menyusun perencanaan penyediaan RTH di masing-masing kecamatan. c. Mengakomodir pembangunan atau penyediaan RTH dimasing-masing kecamatan melalui alokasi anggaran. d. Melakukan percepatan penyediaan RTH dengan merumuskan skala prioritas penyediaan RTH di kecamatan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang masih di bawah target yaitu tercapai sebesar 50,17%. Jadi meskipun realisasi penggunaan anggaran terealisasi sebesar 96,88% namun karena capaian kinerja tidak mencapai 100 % sesuai target maka sasaran ini dapat dinyatakan belum efisien. Pencapaian atas sasaran didukung oleh program : 1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Sasaran tercapai Rendah (50,17%) 21. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat Sasaran Meningkatnya pelayanan perhubungan darat merupakan pelaksanaan dari Misi 4 yaitu "Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa" dengan tujuan misi Meningkatkan Pelayanan transportasi dan perhubungan dengan indikator sasaran 97
LKjIP Demak 2018 persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III.30 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik 30 % 96,82 % 50% 95,03 % 190,06 100 % 95,03 % Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dan Sasaran meningkatnya pelayanan perhubungan darat di Kabupaten Demak tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik menunjukkan pencapaian melebihi target yang ditetapkan. Tabel III. 31 Jumlah Sarana Perlengkapan Jalan Kabupaten Demak 2017 - 2018 No Jenis Perlengkapan Jalan 1. Alat pemberi isyarat lalu Jumlah 4 unit 2017 Kondisi Baik 4 unit % Capaian 100 Jumlah 3 unit 2018 Kondisi Baik 3 unit % Capaian 100 lintas (APILL/ warning light unit) 2. Pagar pengaman jalan 144 m 144 m 100
(guardrail) 3. Marka 1595 m 1515m 95 770 m 631m 82 4. Rambu 131 121 92,3 107 unit 105 unit 98,13 5. Kerucut lalu lintas (traffic cone) Rata-rata Capaian
96,82 106 unit 106 unit 100 95,03 Sumber : Dinas Perhubungan, 2018, data diolah Gambar III.13 Foto Marka Jalan Sultan Trenggono (depan SMAN 1 Demak) 98
LKjIP Demak 2018 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah: a. Adanya sinergitas dan koordinasi yang terjalin secara kontinyu dan harmonis dengan instansi terkait; b. Tersusunnya skala prioritas untuk menentukan lokasi mana saja yang dipandang urgent atau mendesak untuk segera dipasangi perlengkapan jalan; c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan skala prioritas melalui penyerapan informasi terhadap kebutuhan masyarakat; d. Dilakukannya cek dan ricek ke lapangan pada kesempatan pertama atas ajuan kebutuhan perlengkapan jalan dari masyarakat; e. Terjalinnya komunikasi secara intensif dengan para stakeholder. Strategi untuk pencapaian kinerja kedepan : a. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan jaringan transportasi dan LLAJ melalui study, survey, dan penyusunan kebijakan bidang perhubungan; b. Peningkatan keselamatan pengguna jalan melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan, pembuatan zona selamat sekolah; pemasangan APILL, pemasangan warning light fasilitas perlengkapan jalan lainnya; c. Meningkatkan sarana prasarana melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana; d. Meningkatkan waktu pelayanan uji kir dengan pemeliharaan dan peremajaan alat uji kir; e. Meningkatkan keselamatan di ruas jalan dengan pelaksanaan operasai laik jalan dan inspeksi ruas jalan; f. Mengupayakan adanya sharing dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat; g. Menjalin komunikasi secara intens dengan stakeholder terkait. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 190,06% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,45%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 93,61% dan tingkat efektivitas sebesar 197,06%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya pelayanan perhubungan darat di Kabupaten Demak tahun 2018 sebanyak 6 (enam) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini, terdiri dari : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ. 3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 5. Program Pelayanan Perkapalan. 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 93,61%, efektivitas 197,06% 99
LKjIP Demak 2018 22. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis". Sasaran Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dalam misi 5 yaitu "Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan." Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.32 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Angka Harapan lama sekolah 12,5 12,95 13,20 12,64 95,76 13,5 tahun 93,63% Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal tahun 2018 belum menunjukkan keberhasilan. Dari target 13,20 tahun, realisasi tahun 2018 sebesar 12,64 tahun atau 95,76% dari target kinerja. Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten Demak sebesar 12,64 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 12,64 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Sarjana yang baru menempuh pendidikan semester 1 dan 2. Dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 12,72, realisasi AHLS Kabupaten Demak masih dibawah capaian nasional. Sedangkan untuk realisasi AHLS tahun 2017 sebesar 12,57. Berdasarkan AHLS penduduk di Kabupaten Demak selama 2015-2018 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu sari 12,43 tahun di tahun 2015 menjadi 12,64 di tahun 2018. Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Demak ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Demak semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dana Bantuan operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya 100
LKjIP Demak 2018 yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa. Usaha untuk meningkatkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah juga ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran untuk operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kabupaten Demak, sehingga lulusan SMA/ MA/ SMK tidak perlu kuliah di luar Kabupaten Demak, dengan harapan dapat menekan biaya hidup selama kuliah. Pada tahun 2018 kinerjanya menunjukkan peningkatan selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut : Gambar III.14 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2018 2018 12,64 2017 12,54 2016 12,44 2015 12,43 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, data diolah Permasalahan masih belum tercapainya angka harapan lama sekolah adalah masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan masih hanya sebatas baca tulis dan hitung menghitung sehingga sekolah sampai dengan jengan SD, SMP dan SMA dianggap sudah cukup. Adapun solusi untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yang ditempuh adalah : a. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa. b. Pemberian bantuan Operasional Akademi Komunitas Negeri Demak. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana dibanding capaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa IKU angka harapan lama sekolah belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang masih di bawah target yaitu sebesar 95,76 % dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 79,80%. Jadi meskipun penggunaan anggaran terealisasi sebesar 79,80% namun karena capaian kinerja masih di bawah target maka sasaran ini dapat dinyatakan belum efisien. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Partisipasi Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Formal. Pada tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari : 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 2. Program Pendidikan Non Formal. 3. Program Pendidikan Tinggi. Sasaran tercapai Sangat Tinggi (95,76%) 23. Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar, PAUD dan Dikdas Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden 101
LKjIP Demak 2018 Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni "Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis". Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dalam misi 5 yaitu "Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan." Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP/MTs menjadi salah satu indikator dalam peningkatan kualitas Pendidikan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.33 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Dasar No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. APK SMP/MTs 126,20% 102,38 94% 111,59 % 118,71 99% 112,71 % Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , dan Sasaran untuk meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2018, dari target 94%, realisasi mencapai 111,59% atau 118,71% dari target kinerja. Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui: 1. Angka rata-rata lama sekolah Peningkatan rata lama sekolah pada tahun 2018 mendapat capaian 7,48 dimana capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Demak. Dapat dijelaskan bahwa pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat direalisasikan sebesar 7,48 tahun dari target RPJMD sebesar 8,30 tahun, dengan 102
LKjIP Demak 2018 persentase capaian kinerja sebesar 90,12%. Ini menjelaskan bahwa saat ini rata rata pendidikan Kabupaten Demak masih di jenjang sekolah dasar. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah antara lain melalui penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelnggaraan ujian paket C setara SMA/MA/SMK. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Demak, selama 2015-2018 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 7,45 tahun di tahun 2015 menjadi 7,48 di tahun 2018. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Demak semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2018, kinerjanya menunjukkan peningkatan dengan menjadi 7,48. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini Gambar III.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2018 2018 7,48 7,46 2016 7,46 7,45 2014 7,44 7,22 2012 6,88 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak 2. Pendidikan untuk Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bagi menjadi 2 Kelompok yaitu : 1. Kelompok Usia 0 - 3 Tahun PAUD Nonformal 2. Kelompok Usia 4 - 6 Tahun PAUD Formal Pendidikan untuk Anak Usia Dini Formal yaitu jumlah siswa TK/RA/BA/KB/TPA dan SPSdibagi jumlah anak usia 3 - 6 tahun pada tahun 2018 sebesar 86,65% dari target sebesar 80% dengan capaian 108,33%. Capaian tersebut sesuai dengan target meskipun menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 109,74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa para orang tua telah memiliki kesadaran untuk memasukkan putra putrinya untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini. Berdasarkan APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 3-6 tahun di Kabupaten Demak, selama 2015 - 2018 terjadi peningkatan realisasi yaitu dari 82,48 tahun di tahun 2015 menjadi 86,65 ditahun 2018. Pembinaan PAUD di Kabupaten Demak yang terdiri dari 14 Kecamatan adapun pada capaian tahun 2018 adalah 100% sesuai dengan target pembinaan di 14 kecamatan dan terlaksana di seluruh PAUD yang tersebar di 14 kecamatan dan tersebar di 243 desa, dan 6 kelurahan. 103
LKjIP Demak 2018 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar sekolah pendidikan dasar adalah sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat dengan perbandingan jumlah penduduk berusia 7 s.d 15 tahun. Berikut gambaran APK Jenjang Pendidikan Dasar. Tabel III.34 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2018 APK SD/SMP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 APK SD/MI (%) 100,13 104,92 105,86 106,37 107,69 109,65 112,51 APK SMP/MTs (%) 79,40 91,18 94,20 98,76 100,81 102,38 111,59 Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak Tahun 2018 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator Angka Partisipasi Murni pada SD/MI/Paket A pada tahun 2018 terealisasi 111,38%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 102,38%. Pada SMP/MTs/Paket B tahun 2018 mendapat capaian 78,42% meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 78,26%. Berikut Gambaran capain APM Jenjang Pendidikan Dasar : Tabel III.35 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2018 APM SD/SMP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 APM SD/MI (%) 84,16 85,45 85,41 85,42 92,50 95,23 97,08 APM SMP/MTs (%) 67,27 77,06 77,71 77,84 70,49 78,26 78,42 Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak Tahun 2018 APK Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2018/2019 cukup realistis. Realisasi APM SD/MI sama dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu APM SD/MI sebesar 85,42%. Namun sudah memenuhi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang "Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara" yang menetapkan APM SD/MI/Paket A sekurang- kurangnya 95% pada akhir tahun 2008. Adapun masih belum optimalnya APM disebabkan antara lain 15,15 % masukan siswa baru kelas 1 SD /MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP /MTs. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan regulasi pembatasan usia masuk sekolah saat seleksi penerimaan peserta didik baru dengan prioritas usia masuk sekolah diutamakan sehingga peserta didik yang belum memasuki usia 7 tahun dapat terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di jenjang sebelumnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi betapa pentingnya masuk sekolah sesuai usia sekolah kepada masyaraka, sebab hal ini akan berdampak pada psikologis anak. 104
LKjIP Demak 2018 5. Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus sekolah tahun 2018 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,08% dan 0.20% pada SMP/ MTs 0,21. Masih adanya anak putus sekolah ini harus ditangani Jika tidak akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah Garis kemiskinan, pengangguran, yang selanjutnya akan menimbulkan permasalahan sosial. Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SMP/MTs yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua meskipun Pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dan program paket A, Paket B. Berikut gambaran tren penurunan siswa SMP yang putus sekolah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2012 - 2018 Tabel III.36 Angka Putus Sekolah Pedidikan Dasar Tahun 2012-2018 APS SD/SMP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SD/MI 0,08 0,09 0,07 0,08 0,10 0,03 0,08 SMP/MTs 0,61 0,06 0,50 0,50 0,42 0,21 0,20 Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak Tahun 2018 6. Angka Kelulusan (AL) Indikator Angka Kelulusan pada tahun 2018 untuk tingkat SD/MI terealisasi 100 % sedangkan untuk SMP/ MTs terealisasi sebesar 100 %. Permasalahan tingkat kelulusan secara garis besar baik tetapi fasilitasi untuk pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs sudah menggunakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) tersebut. sehingga diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan Ketidaklulusan peserta didik biasanya disebabkan karena ketidakhadiran siswa pada saat ujian dan masih rendahnya nilai ujian nasional. Solusinya adalah dengan mengalokasikan anggaran fasilitasi UNBK di sekolah negeri untuk menunjang pelaksanaan UNBK. Selain itu perlu diberikan motivasi dan pengarahan kepada siswa terkait pengaturan waktu dan kondisi yang dihadapi saat ujian serta dengan melaksanakan try out UNBK. 7. Angka Melanjutkan (AM) Angka melanjutkan pada tahun 2018 SD/MI ke SMP/MTs terealisasi sebesar 97,90% sedikit mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 96,80%, sedangkan AM dari SMP /MTs ke SMA /MA /SMK tahun 2018 terealisasi sebesar 87,52, mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang terealisasi sebesar 96,71 %. Menurunnya AM sekolah menunjukkan masih rendahnya kesadaran jenjang pendikan menengah masyarakat akan pentingnya bersekolah di (SMA/MA/SMK). Berikut tabel Angka Melanjutkan Peserta Didik SD/MI ke Jenjang SMP/MTs dan SMP/MTs ke Jenjang SMA/MA dan SMK selama 6 tahun terakhir dari tahun 2012 -2018 : 105
LKjIP Demak 2018 Tabel III.37 Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2012-2018 AM (Angka Melanjutkan) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SD/MI Ke SMP/MTs 99,00 94,35 99,10 99,99 96,97 96,80 SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK 74,86 72,60 75,25 85,51 85,74 96,71 Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak Tahun 2018 8. Persentase Pendidik Bersertifikat Pendidik Indikator persentase pendidik bersertifikat pendidik adalah untuk menjamin ketersediaan guru profesional dalam mendukung mutu pendidikan. Pada tahun 2018, persentase pendidik bersertifikat pendidik PAUD terealisasi 35, 87%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 37,27%. Permasalahan penurunan realisasi guru sertifikasi jenjang PAUD salah satunya disebabkan penerimaan guru PAUD yang belum berkualifikasi sarjana. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengatur regulasi guru baru jenjang PAUD dengan kualifikasi sarjana serta memberikan motivasi kepada guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang sarjana. Persentase Pendidik SD bersertifikat Pendidik pada jenjang SD pada tahun 2018 terealisasi sebesar 48,59 %, sedangkan pada tahun 2017 terealisasi sebesar 48,50%. Permasalahan yang dihadapi terkait guru sertifikasi jenjang SD salah satunya disebabkan kebijakan penerima sertifikasi adalah guru tetap. Yang dimaksud guru tetap adalah jika di sekolah negeri adalah PNS sedangkan untuk sekolah swasta adalah GTY, sedangkan di jenjang SD di sekolah negeri GTT jumlahnya cukup banyak. Hal ini menyebabkan kebijakan guru di sekolah negeri di jenjang SD tidak dapat mengikuti sertifikasi karena salah satu syarat supaya dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap (GT) baik di sekolah negeri atau swasta. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan mengatur regulasi guru SD Negeri dengan mengadakan PPPK sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan kebijakan pemerintah sehingga guru di jenjang SD dapat menjadi guru tetap dengan status PPPK. Persentase Pendidik SMP bersertifikat Pendidik pada jenjang SMP tahun 2018 terealisasi 53,01%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang terealisasi sebesar 50,63%. Permasalahan guru sertifikasi jenjang SMP salah satunya sama dengan yang terjadi pada jenjang SMP, dimana kebijakan penerima sertifikasi adalah guru tetap. Yang dimaksud guru tetap adalah jika di sekolah negeri adalah PNS sedangkan untuk sekolah swasta adalah GTY, sedangkan di jenjang SMP di sekolah negeri GTT jumlahnya cukup banyak. Hal ini menyebabkan kebijakan guru di sekolah negeri di jenjang SMP tidak dapat mengikuti sertifikasi karena salah satu syarat supaya dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap (GT) baik di sekolah negeri atau swasta. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan mengatur regulasi guru SMP Negeri dengan mengadakan PPPK sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan kebijakan pemerintah sehingga guru di jenjang SMP dapat menjadi guru tetap dengan status PPPK. Dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menaikkan alokasi anggaran Bantuan Siswa Miskin 106 2018 97,90 87,52
LKjIP Demak 2018 (BASIMDA) setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk kegiatan BASIMDA yang diperuntukkan untuk 1.500 siswa SD dan 1.000 siswa SMP. Usaha untuk meningkatkan mutu juga dilakukan melalui usaha gemar membaca yang dicanangkan dalam bentuk gerakan "Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji". Mengaji ini bukan diartikan sebagai membaca al Qur'an semata, melainkan lebih diartikan mendalam yaitu gerakan mengkaji semua sumber ilmu baik berupa buku dan lain sebagainya. Gerakan ini telah membawa Kabupaten Demak meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tahun 2018 untuk kegiatan khotmil Qur'an beserta terjemahannya yang diikuti oleh 12.000 siswa SMP. Gambar III.16 Kabupaten Demak meraih penghargaan dari MURI untuk Kegiatan Khotmil Qur'an beserta terjemahannya Pencanangan Kabupaten Demak sebagai "Kabupaten Literasi" menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Demak. Untuk meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT, Pemerintah Kabupaten Demak juga telah mengalokasikan honor daerah bagi GTT/ PTT. Gambar III.17 Pencanganan Gerakan Literasi oleh Bupati Demak Tidak tercapainya target indikator-indikator kinerja sebagaimana yang diharapkan tersebut disebabkan oleh adanya : a. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. 107
LKjIP Demak 2018 b. Adanya siswa baru kelas 1 SD/MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP /MTS. c. Adanya usia sekolah jenjang SMP/MTs yang melanjutkan keluar daerah. Hal ini dapat ditinjau geografis Kabupaten Demak berada di daerah cross-boundary yang diapit Kabupaten Kudus dan Kota Semarang, yang dianggap pendidikannya lebih maju dari pada Kabupaten Demak. d. Adanya siswa membantu pekerjaan orang tua, mengikuti orang tua pindah keluar daerah, serta transportasi pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang relatif masih tinggi bagi sebagian orang tua kurang mampu. e. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 UU Nomor 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. f. Masih adanya guru yang belum berkualifikasi minimal D.IV/S1, teruama jenjang PAUD. Sementara itu faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja: a. Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Direktorat Jenderal PAUDNI melalui pemberian BOP PAUD (Bantuan Operasioanl Pendidikan). b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD. c. Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) dari Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS. Adanya BOP (Bantuan Operasional Pendidkan) kesetaraan. d. Adanya Wajar Dikdas 12 tahun yang mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan yang didukung adanya dana BOS, Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) bagi Siswa Miskin, dan beasiswa transisi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. e. Adanya program sertifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 /D.IV bagi guru untuk dapat mengikuti program tersebut. f. Kesadaran orangtua untuk mengikutsertakan anak mengikuti tambahan pelajaran diluar jam sekolah baik pada guru maupun lembaga bimbingan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa APK SMP/MTs telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 119,03 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 89,30%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 29,73% dan tingkat efektivitas sebesar 133,29%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar, PAUD dan Dikdas. Pada tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 29,73 %, efektivitas 133,29% 108
LKjIP Demak 2018 24. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Perpustakaan Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Demak salah satunya adalah perpustakaan. Selain perpustakaan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Selain perpustakaan, terdapat Taman Bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas. Tabel III.38 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Perpustakaan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) 1. Pertumbuhan kunjungan perpustakaan 5,33% 7,72% 5,73% 11,41% 199,13% 6,42% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dan Pertumbuhan kunjungan perpustakaan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 11,41% dengan capaian 199,13% atau Sangat Tinggi. Sasaran meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 100.000 orang, meningkat dibandingkan jumlah kunjungan tahun 2017 yang terelalisasi sebanyak 93.801 orang. Sasaran ini diarahkan pada peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan umum sebagai bagian dari salah satu sarana untuk membentuk SDM yang berkualitas. Selain itu juga diarahkan pada meningkatnya penggunaan waktu luang masyarakat untuk kegiatan- kegiatan yang positif. Untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum melalui lomba-lomba, pameran buku, reward pemustaka di bulan kunjungan, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan desa dan masyarakat, dan penambahan jumlah koleksi buku. Dan juga meningkatkan kunjungan perpustakaan desa dan masyarakat melalui pembinaan dan supervisi, lomba pemilihan perpustakaan desa terbaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan adalah : a. Tersedianya sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang semakin hari semakin lengkap. b. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pendukung yang melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Penggunaan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat pemustaka mendapatkan layanan perpustakaan yang dibutuhkan. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja antara lain: 109 Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 177,73 %
LKjIP Demak 2018 a. Kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Layanan perpustakaan berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan layanan perpustakaan; b. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan cenderung masih kurang; c. Perkembangan teknologi Informasi yang cepat memaksa Perpustakaan umum untuk selalu mengikuti perkembangan dimaksud guna memenuhi kebutuhan pemustaka, namun kurang adanya dukungan dana dari pemerintah. Strategi / upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian : a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan dan Kearsipan terutama dalam penggunaan teknologi berbasis internet. b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas di semua level pemerintahan maupun instansi vertikal serta lembaga swasta untuk mendapatkan dukungan guna pelaksanaan program kegiatan di perpustakaan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU pertumbuhan kunjungan perpustakaan telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 199,13 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,31%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 99,81% dan tingkat efektivitas sebesar 200,50%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Demak tahun 2018, sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 2. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan. 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip. 4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 6. Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 99,81%, efektivitas 200,50% Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan dari Misi 5 yaitu "Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan". Dalam RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 disebutkan bahwa Misi 5 sejalan dengan Misi 4 RPJMN 2014- 2019 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Tabel III.39 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan 25. No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Reali Sasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Angka Kematian Ibu 72,53per 100.000 klh 67,1 per 100.000 klh 103 112,26 91,01 100 per 100.000 klh 87,74 110
LKjIP Demak 2018 No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Reali Sasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 2. Angka Kematian Bayi 6,14 per 1000 klh 6,3 per 1000 klh 7,1 5,71 119,59 7,0 per 1000 klh 118,43 3. Rasio Rumah Sakit 0,3578 per 100.000 penduduk 0,263 per 100.000 penduduk 0,358 0,260 72,63 0,358 per 100.000 penduduk 72,63 Rata-rata capaian 94,41 92,93 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan 1. Angka Kematian Ibu (AKI) AKI (Angka kematian Ibu ) adalah Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ( AKI ) dipengaruhi berbagai faktor diantaranya status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik selama kehamilan serta kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang kurang optimal oleh masyarakat. Kematian ibu terkait erat dengan kondisi anemia masa kehamilan. Berdasarkan data yang ada bahwa kejadian anemia ibu hamil tahun 2018 dikabupaten Demak mencapai 1.851 ibu anemia diantara 22.560 ibu hamil atau 8,20% ibu hamil mengalami anemia. Jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2017 sebanyak 2.547 ibu anemia diantara 22.110 ibu hamil (11,52%). Disamping itu kurangnya akses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan tepat waktu yang dilatar belakangi oleh kurangnya memahami dan menyadari tanda bahaya kahamilan dan persalinan sehingga terlambat mengambil keputusan yang berakibat keterlambatan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Di Kabupaten Demak Tahun 2018 AKI sebesar 112,26 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 23 kasus kematian maternal diantara 20.488 kelahiran hidup, bila di bandingkan dengan tahun 2017 sebesar 67,14 per 100.000 kelahiran hidup. Maka di Tahun 2018 angka kematian ibu mengalami peningkatan. Demikian juga apabila dibanding target akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu sebesar 100 / 100.000 Kelahiran Hidup. Dan apabila dibandingkan dengan capaian AKI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 yang 78,60 / 100.00 KLH maka dapat di simpulkan bahwa capaian AKI Kabupaten Demak mengalami peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) yang signifikan. Sehingga kedepan perlu upaya yang lebih baik lagi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu. 111
LKjIP Demak 2018 Apabila dituangkan dalam bentuk grafik, maka Angka Kematian Ibu Selama Tahun 2013-2017 jika disandingkan dengan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah tampak pada grafik berikut: Gambar III.18 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 150 126,55 111,16 107,65 100 106,46 88,58 78,6 112,26 50 81,68 72,53 67,14 0 2014 2015 2016 2017 2018 AKI Provinsi Jawa Tengah AKI kabupaten Demak Sumber : Dinas Kesehatan, 2018, data diolah Grafik di atas menunjukan bahwa Angka Kematian Ibu fluktuatif dan mengalami peningkatan ditahun 2018. Kedepan Pemerintah Kabupaten Demak dengan upaya pelayanan antenatal yang sesuai standar, pelayanan persalinan dengan tenaga kesehatan yang berkompetensi , pelayanan masa nifas yang sesuai standar serta sistem rujukan resiko tinggi yang lebih baik. Disamping itu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil dan keluarga dalam proses kehamilan dan persalinan yang menjadi faktor penting dalam menurunnya angka kematian ibu. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Indikator angka kematian Bayi adalah indikator negatif yang apabila semakin kecil dari target yang ditetapkan maka menunjukan kinerja baik. Kasus kematian bayi di Kabupaten Demak tahun 2018 sejumlah 117, mengalami penurunan dibanding tahun 2017 sejumlah 132 bayi. Sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2018 sebanyak 22.448. Jadi AKB Kabupaten Demak pada tahun 2018 adalah sebesar 5,71/1.000. Angka ini turun 0,59 / 1000 kelahiran hidup bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang 6,30/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukan peningkatan kinerja bila dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dapat di simpulkan bahwa kinerja dalam penurunan AKB Kabupaten Demak yang mencapai 119,58. Berikut adalah grafik Angka Kematian Bayi (AKB) kabupaten Demak disandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 : 112
LKjIP Demak 2018 Gambar III.19 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 12,00 10,00 10,08 10,00 9,99 8,93 8,37 8,00 6,00 4,00 6,40 7,20 6,14 6,30 5,71 2,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 AKB Provinsi Jawa Tengah AKB kabupaten Demak Sumber: Dinas Kesehatan, 2018, data diolah Banyak faktor yang menyebabkan kematian bayi diantaranya adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah karena BBLR sejumlah 33, kemudian kelainan kongenital sejumlah 14, asfiksia 9, penumonia 7, diare 3, sepsis 1, kelaianan saluran cerna 2, dan penyebab lain seperti penyakit infeksi dan penyakit non infeksi sejumlah 48 kematian. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. Faktor pendukung keberhasilan : a. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan peran posyandu dan peningkatan kualitas desa siaga aktif. b. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu maupun poliklinik kesehatan desa, melalui puskesmas gratis, ataupun peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. c. Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat. d. MeningkatnyaSistem Informasi Kesehatan pada FKTP diprioritaskan integrasi sistem informasi Puskesmas, RS, dan Dinas Kesehatan. 113
LKjIP Demak 2018 3. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. Berdasarkan data sasaran kementrian kesehatan Republik indonesia yang tertuang dalam Nomor Kesehatan HK.02.02/MENKES/117/2015, jumlah penduduk kabupaten Demak tahun 2017 adalah sebanyak 1.138.046 jiwa sehingga rasio kebutuhan rumah sakit per 100.000 penduduk adalah 11 Rumah sakit. Sampai dengan tahun 2018 rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Demak sejumlah 3 unit sehingga jika dihitung dengan rasio per 100.000 penduduk akan menghasilkan rasio sebesar 0,263 per 100.000 penduduk. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan belum bertambahnya rumah sakit maka capaian rasio Rumah Sakit Kabupaten Demak masih 0,260 /100.000 penduduk. Yang apabila dikategorikan realisasi pencapaian kinerja mancapai 72,63 %. Guna mencapai target tahunan maka Saat ini proses penambahan rumah sakit baru sedang berjalan pada tahap proses pembangunan fisik. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2018 ini adalah statisnya jumlah rumah sakit sedangkan jumlah penduduk terus bertambah sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan. Dalam salah satu program unggulan Bupati Demak periode 2016 - 2021 sudah dicanangkan untuk membangun rumah sakit di Daerah Selatan Demak, tepatnya di Kecamatan Karangawen. Saat ini proses penambahan jumlah rumah sakit tersebut sedang berjalan pada tahap proses pembangunan fisik. Diharapkan dengan pembangunan rumah sakit baru tersebut akan mengungkit rasio rumah sakit persatuan penduduk yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi saat ini di Kabupaten Demak baru terdapat 3 (tiga) unit RS yang beroperasi. Selain itu terdapat 2 (dua) unit RS yang direncanakan akan beroperasi tahun 2019, yaitu RS Sultan Fatah Kec. Karangawen dan RS Muhammadiyah Demak. Sehingga nantinya target rasio RS / satuan penduduk di atahun 2019 terlampaui. Keputusan Menteri Republik Indonesia Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu sebesar 94,91 % dan realisasi penggunaan anggaran sebesar 90,24%. Jadi meskipun realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar 90,24% namun karena capaian kinerja di bawah target maka dapat dinyatakan bahwa sasaran ini dinilai belum efisien. Capaian 3 (tiga) indikator sasaran diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Program obat dan perbekalan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program pengawasan obat dan makanan. 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Program perbaikan gizi masyarakat. 6. Program pengembangan lingkungan sehat. 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan. 114
LKjIP Demak 2018 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 10. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarpras pusk/pustu dan jaringannya. 11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. 13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga. 15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Sasaran tercapai Sangat Tinggi (94,91%) 26. Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS Dan Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat tidak mampu. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan memiliki masalah kemiskinan, ketelantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan/Penyandang Disabilitas, ketuna sosial, bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Demak, sejak Tahun 2015 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Tabel III.40 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS Dan Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % Capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan social 24,44 % 28,97 % 31,70 % 60,39 % 190,506 % 34,73 % 173,88 Sumber : Dinas Sosial P2PA, 2018 dan Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, pada tahun 2018 persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial tercapai Sangat Tinggi. Jumlah PMKS 2018 sebanyak 172.345 orang, sedangkan yang mendapatkan perlindungan sosial 104.077 orang. Pencapaian ini dikarenakan adanya kegiatan Program Keluarga 115
LKjIP Demak 2018 Harapan (PKH) yang sudah dimulai dari tahun 2012 yaitu dengan terbantunya warga miskin dengan PKH yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), adanya Kartu Keluarga Sosial (KKS), adanya kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan program - program Lainnya. Selain itu pada tahun 2018 ini program perlindungan sosial kepada warga miskin mengalami perluasan sebanyak 19.255 KPM dari tahun 2017. Untuk mendorong keberhasilan dalam pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaan diantaranya diarahkan untuk mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di tingkat desa/kelurahan agar tepat sasaran dan tepat guna dalam memberikan pelayanan publik bidang sosial dengan layanan dan rujukan bagi fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) dan PMKS. Meskipun capaian kinerja pada sasaran ini capaiannya melebihi target, namun apabila disandingkan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional capainnya di Kabupaten Demak masih di bawah taregt, dimana dalam SPM ditetapkan persentase PMKS skala kabupaten/kota 80%. Capaian ini juga masih di bawah capaian Provinsi sebesar 40%. Penyebab capaiannya masih di bawah target nasional maupun provinsi, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan karena masih tingginya populasi PMKS serta masih adanya ketergantungan PMKS terhadap bantuan dari pemerintah. Padahal disisi lain ada keterbatasan dari APBD Kabupaten Demak sehingga perlu disusun skala prioritas dalam penggunaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu adalah a. Dengan adanya program Nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kegiatan Pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat, pengunaan sumber daya keuangan dari dana APBN yang langsung diberikan kepada KPM sebesar Rp. 111.594.280.000,-- b. Program pembinaan dan pemberian bantuan dari Provinsi Jawa Tengah kepada 40 KUBE di Kabupaten Demak. c. Pendampingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Dinas Sosial P2PA yaitu Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) "Wening Ati", PPCI, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) setempat dan relawan yang peduli Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Harapan Baru. d. Koordinasi dengan panti rehabilitasi dalam pembatasan pengiriman sesuai kapasitas panti serta yang tidak terkirim diadakan pembinaan. e. Pembinaan dan pelatihan serta pemberina bantuan kepada PMKS yang potensial, janda dan veteran. f. Pendampingan kelompok perempuan keluarga miskin, UKSBM, UEP. g. Mengoptimalkan kemampuan TKSK, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, Relawan Pekerja sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja sasaran adalah : a. Bertambahnya penduduk miskin akibat adanya PHK dan korban bencana alam. 116
LKjIP Demak 2018 b. Banyaknya PMKS yang membutuhkan jaminan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan social. c. Banyaknya lanjut usia PMKS tidak potensial dan Penyandang Cacat ganda yang butuh jaminan dan perlindungan social. d. SDM Penerima Manfaat banyak yang belum potensial. e. Belum adanya pendampingan untuk keluarga rawan psikologis, anak jalanan, anak terlantar, anak nakal dan PMKS Lainnya. f. Terbatasnya fasilitas proses pengiriman dan penerimaan PMKS. g. Belum adanya tenaga/relawan terampil dari penyandang disabilitas berat. h. Terbatasnya Panti tempat penampungan hasil pendampingan untuk eks PGOT dan Penyandang penyakit sosial lainnya. razia dan belum adanya i. Kurang meningkatnya kualitas LKS, orsos/ Panti, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sedangkan Strategi / upaya penyelesaian masalah : a. Perbaikan pelayanan kepada masyarakat. b. Memberdayakan dan meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap penyelesaian permasalahan. c. Mengoptimalkan kemampuan TKSK, Tagana, Karang Taruna, Relawan Pekerja sosial. d. Penyebarluasan Informasi PMKS melalui Tokoh masyarakat dan Tokoh agama. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 190,50 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,67%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 90,84 % dan tingkat efektivitas sebesar 191,14%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Demak tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Programnya meliputi : 1. Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Peningkatan Jaminan Sosial 8. Program Penanganan Korban Bencana 9. Program Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 90,84 %, efektivitas 191,14% 117
LKjIP Demak 2018 27. Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas Sasaran menurunnya angka kriminalitas merupakan pelaksanaan dari Misi 6 yaitu "Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif" dengan tujuan Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan indicator sasaran angka kriminalitas yang ditangani. Adapun capaian atas indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.41 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Angka kriminalitas yang ditangani 42,22% 58,5% 65% 73,65% 113,31 68% 108,31% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018, data diolah, Pencapaian atas sasaran menurunnya angka kriminalitas dapat dilihat dari indikator terjadinya angka kriminalitas yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Selama tahun 2018, Polres Demak telah menangani 151 kasus dari 205 kasus yang masuk. Jumlah kasus kriminal ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya. Berturut - turut jumlah kasus kriminal terdata sebanyak 455 kasus dan tertangani sebanyak 276 kasus di tahun 2015. Kemudian tahun 2016 sebanyak 114 kasus tertangani dari 270 kasus. Selanjutnya tahun 2017 jumlah kasus kriminal sebesar 294 kasus dan tertangani 172 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan angka kriminalitas, namun untuk penyelesaian kasus masih belum bisa tuntas 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka sasaran ini memiliki capaian 108,31% atas target 68%. Tabel III.42 Data Kriminalitas Umum Tahun 2018 No Jenis Kejahatan Lapor Selesai Tunggakan 1. Perjudian 55 55 0 2. Currat 20 13 7 3. Curras 8 9 1 4. Curranmor 36 14 22 5. Pencurian biasa/ringan 1 1 0 6. Penganiayaan 12 8 4 7. Pengeroyokan 8 8 0 8. 9. Pembunuhan Penipuan 4 9 2 7 2 2 10. 11. Penggelapan Penggelapan atas jabatan 10 3 8 1 2 2 118
LKjIP Demak 2018 No Jenis Kejahatan Lapor Selesai Tunggakan 12. Pencabulan anak 14 11 3 13. Aniaya/keroyok anak 8 5 3 14. Penelantaran anak 0 0 0 15. Bawa anak lari 0 0 0 16. Penghapusan KDRT 3 1 2 17. Pemerkosaan 0 0 0 18. Pengamcaman/pemerasan 1 1 0 19. Pemalsuan surat 0 0 0 20. Pemalsuan uang 0 0 0 21. 22. 23. Keterangan palsu Kesusilaan/kesopanan Kelalaian mengakibatkan mati 0 2 0 0 0 0 0 2 0 24. 25. 26. Pengrusakan Pembakaran Penguasaan hak atas tanah 0 0 2 0 0 0 0 0 2 27. 28. 29. UU ITE Nomor 8 Cemar nama baik UU DRT No 12 Tahun 51 Sajam UU TP Korupsi 2 2 0 0 2 0 2 -1 0 30. 31. Perbuatan tidak menyenangkan Ilegal loging 2 1 3 0 1 1 Jumlah 206 151 55 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018, data diolah Jika data capaian tahun 2018 ini disandingkan dengan capaian atas indikator yang sama pada tahun - tahun sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka menurunnya angka kriminalitas. Kendala / hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelasaian kasus kriminalitas adalah masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat khususnya dalam menjaga keamanan disekitar lingkungannya sehingga hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kejadian kriminalitas. Permasalahan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas : a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi informasi. b. Adanya upaya dari segelintir oknum masyaraka untuk menyuap petugas. c. Adanya beking atau oknum yang mem back up kegiatan melanggar hukum yang dilakukan. d. Adanya tekanan dari pihak lain dalam penyelesaian kasus. e. Munculnya modus - modus kriminal yang belum terdeteksi petugas. Solusi untuk meningkatkan penanganan kejadian kriminalitas : a. Sosialisasi, binluh dan penerangan kepada masyarakat untuk menggerakkan siskamling di lingkungannya. b. Melakukan pengaturan penjagaan dan patroli di lokasi dan waktu rawan terjadinya kriminalitas. 119
LKjIP Demak 2018 c. Melakukan kegiatan monitoring, analisis dan evaluasi serta pelatihan peningkatan skill individu penyidik atau penyidik pembantu sehingga kegiatan percepatan penyelesaian penanganan perkara dapat tercapai sesuai target. d. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penigkatan sarana prasana Linmas, Satpol PP, peningkatan kegiatan patroli dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU angka kriminalitas yang ditangani telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 113,31 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,45%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 13,86% dan tingkat efektivitas sebesar 113,93%. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait Menurunnya angka kriminalitas. Pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 13,86%, efektivitas 113,93% 28. Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Sasaran Meningkatnya Penengakan Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan dari Misi 6 yaitu "Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif" dengan tujuan Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan indicator sasaran Persentase Penegakan Peraturan Daerah. Adapun capaian atas indicator ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.43 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan Sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah diukur menggunakan indikator sebagaimana tertera dalam tabel. Pencapaian atas sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah dapat dilihat dari indikator persentase penegakan peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Selama tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Demak telah menyelesaikan penegakan Perda 100 % atas target 100%, 120
LKjIP Demak 2018 sehingga capaian dapat 100%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka dapat tercapai 100 %. Penertiban dan operasi yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Demak telah dilaksanakan secara represive dan preventif oleh penegak hukum beserta penerapan sanksi hukumannya kepada pelanggar. Tahun 2018 kegiatan yustisi penegakan peraturan daerah dilaksanakan sejumlah 316 kali, sama dengan realisasi tahun 2017. Realisasi penegakan peraturan daerah mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 penegakan peraturan daerah dilaksanakan sejumlah 498 kali sedangkan di tahun 2015 sejumlah 396 kali. Hasil dari yustisi tersebut, sebagai berikut : Tabel III.44 Data Pelanggaran Perda 2017 dan 2018 No Kegiatan 2017 2018 1. 2. Yustisi Miras Yustisi PSK 59 orang (3.147 BB) 40 orang 57 orang (3.366 BB) 43 orang 3. Yustisi PGOT 59 orang 78 orang 4. Yustisi PK 11 orang 10 orang 5. Penertiban PKL 78 lapak 63 lapak 6. Penertiban Iklan/reklame 28 buah
7. Penertiban kos-kosan yang dicurigai ada tindakan mesum 14 kos-kosan
Yustisi pasangan selingkuh
20 orang 9.
Yustisi pelajar bolos
80 orang 316 353 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018, data diolah Peraturan Daerah terkait ketentraman, ketertiban umum sampai dengan tahun 2018, meliputi : a. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. b. Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan. c. Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. d. Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. e. Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan. f. Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir di Luar Badan Jalan. g. Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak, Losmen dan Penginapan. h. Perda Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Perdagangan. i. Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri. j. Perda Nomor 33 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian di Wilayah Kab. Demak. k. Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Irigasi. l. Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan. m. Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kekayaan Daerah. 121
LKjIP Demak 2018 n. Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan. o. Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengendalian Garam Tidak Beryodium. Kegiatan yustisi penegakan Perda yang dilakukan selama ini difokuskan pada pelanggaran atas perda- perda tersebut. Pencapaian atas sasaran Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Kabupaten Demak konsen untuk menegakkan Perda yang telah dikeluarkan. Salah satu bukti tentang Penegakan Perda PKL dengan penataan PKL disepanjang Jalan Kyai Singkil dengan dipindahkan ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, awalnya pemindahan ini mendapat pertentangan yang cukup keras dari PKL yang telah lama menetap di sepanjang jalan kyai singkil tapi dengan dibarengi degan pendekatan secara terus menerus akhirnya PKL ini berhasil di relokasi ke tempat yang telah disediakan. Terjadinya pelanggaran Perda menunjukkan bahwa masyarakat belum sadar terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, hal ini juga terkait dengan minimnya bahkan belum adanya sanksi yang tegas kepada pelanggar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Perda : a. Minimnya sanksi serta belum ditegakkannya sanksi menjadikan masyarakat merasa tidak takut melakukan pelanggaran. b. Ketidaktahuan masyarakat bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu termasuk pelanggaran. c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan suatu Perda. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU persentase penegakan Perda telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,33%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 0,67% dan tingkat efektivitas sebesar 100,67%. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait menurunnya angka kriminalitas. Pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal. 2. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). Sasaran tercapai Sangat Tinggi, Efisiensi 0,67%, efektivitas 100,67% 29. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan Bencana Gambar III.20 Sosialisasi Desa Tangguh Bencana Berdasarkan data Indeks Rawan Jawa Bencana Kabupaten/Kota Tengah Tahun 2013, Kabupaten Demak menempati peringkat 8 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah atau peringkat 95 dari 496 kabupaten/kota Indonesia. Tahun 2015 Kabupaten Demak resiko telah melakukan kajian hasilnya bencana se yang 122
LKjIP Demak 2018 teridentifikasi ada 10 jenis potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran lahan dan hutan. Dari analisa yang dilakukan, potensi ancaman bencana di Kabupaten Demak yang sering terjadi adalah bencana banjir, kekeringan, dan gelombang ekstrim dan abrasi. Dari analisa yang dilakukan, potensi ancaman bencana di Kabupaten Demak yang sering terjadi adalah bencana banjir, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung/angin kencang dan rob/abrasi. Potensi ancaman bencana tersebut dikarenakan Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah seluas ± 1.149,07 km² yang terdiri dari daratan seluas ± 897,43 km², dan lautan seluas ± 252,34 km² dengan kondisi tekstur tanah terdiri atas tekstur tanah halus (lanau) dan tekstur tanah sedang (lempung) serta sudut elevasi wilayah mulai dari 0 m sampai dengan 100 m. Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa alias tanah lumpur sehingga saat musim hujan di daerah Kabupaten Demak sering digenangi Air dan saat musim kemarau tanahnya banyak yang retak/ mengalami kekeringan. Potensi ini ditambah dengan beberapa aliran sungai yang mengalir di Demak antara lain Sungai Wulan yang melintas di Kecamatan Karanganyar, Mijen dan Wedung, Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Karangawen dan Mranggen, Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Dempet, Karangtengah, Demak dan Bonang, Sungai Dolok yang Melintas di Kecamatan Guntur dan sayung. Dan Masih banyak sungai lain yang melintas di Kabupaten Demak yang berpotensi menimbulkan bencana Hal ini dikarenakan Sungai- sungai di Kabupaten Demak hanya berfungsi sebagai sungai buangan dari wilayah atastanpa ada pintu pengendali serta kondisi tanggul di wilayah Kabupaten Demak sudah tidak normal. Melihat potensi tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi bencana sehingga masyarakat siap akan berbagai potensi bencana yang dimungkinkan terjadi. Tabel III.45 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Jumlah Desa Tangguh Bencana 3 3 3 3 100 24 66,66% Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani dan menanggulangi bencana dilaksanakan berbagai kegiatan seperti simulasi penanganan banjir, pelatihan pemberian pertolongan pertama, penanganan manajemen bencana. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi bencana berbagai unsur mulai 123
LKjIP Demak 2018 dari pengurus desa, unsur kepolisian, unsur TNI, dinas instansi terkait, dan warga masyarakat dilibatkan dalam berbagai simulasi penanganan bencana. Pelatihan Jelajah Perairan dan Prosedur Pertolongan Korban Banjir - Desa Tangguh Bencana Pelatihan Manajemen Dapur Umum - Desa Tangguh Bencana Pelatihan Pertolongan Pertama - Desa Tangguh Bencana Gambar III.21 Pelatihan Desa Tangguh Bencana Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) desa yang mendapatkan pelatihan desa tangguh bencana, desa tersebut adalah Desa Pilangwetan, Desa Tambakbulusan, dan Desa Sayung. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2021) sebanyak 24 desa tangguh bencana maka capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak 16 desa (66,66%) dari target akhir RPJMD. Tabel III.46 Data Desa Tangguh Bencana Kabupaten Demak s.d Tahun 2018 No Tahun Jumlah Kecamatan Lokasi Desa 1. 2013 1 desa Karangawen Tlogorejo 2. 3. 2014 2015 3 desa 3 desa Mijen Karangawen 1. Jleper 2. Ngelo Kulon 3. Mijen 1. Rejosari 2. Sidorejo 3. Bumirejo 4. 5. 6. 2016 2017 2018 3 desa Wedung 3 desa 1. Karangtengah 2. Wonosalam 3 desa 1. Karangtengah 2. Kebonagung 3. Sayung 1. Kedungmutih 2. Kedungkarang 3. Tedunan 1. Ploso 1. Jogoloyo 2. Kendaldoyong Pilangwetan Tambakbulusan Sayung Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018 Kabupaten Demak termasuk daerah rawan bencana, sehingga perlu dibentuk desa tangguh bencana, secara statistik dapat dilihat bencana yang terjadi di Kabupaten Demak selama 4 tahun terakhir: 124
No 1 1 2 3 4 5 6 LKjIP Demak 2018 Tabel III.47 Data Kejadian Bencana Selama 4 Tahun Terakhir Lokasi / Kecamatan 2 Jenis Bencana 3 Jumlah Kejadian ( Tahun ) 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 Kecamatan Mranggen Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 3 0 2 1 2 0 1 1 Laka Air
1 Limpas Air 2 Kebakaran 7 7 6 5 Kekeringan 0 0 1 0 Kecamatan Karangawen Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 5 1 1 2 0 5 0 2 Kebakaran 6 5 6 23 Rumah Roboh
1 Limpas Air
3 Kekeringan 0 0 2 0 Kecamatan Guntur Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 7 0 4 2 0 1 1 0 Kebakaran 3 2 4 3 Kekeringan 0 0 1 0 Kecamatan Sayung Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 1 0 3 0 9 5 8 0 Kebakaran 4 3 4 11 Penemuan Mayat
3 Rumah Roboh
1 Laka Air
1 Kekeringan
1 Kecamatan Karangtengah Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 0 1 2 0 0 1 1 Kebakaran 4 2 0 4 Kekeringan 0 0 2 0 Kecamatan Wonosalam Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 0 0 0 1 0 1 0 2 Kebakaran 3 0 6 4 125
No 1 Lokasi / Kecamatan 2 Jenis Bencana 3 Kekeringan 7 Kecamatan Dempet Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Kebakaran Penemuan Mayat Kekeringan 8 Kecamatan Gajah Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Kebakaran Kekeringan 9 Kecamatan Karanganyar Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Laka Air Kebakaran Kekeringan 10 Kecamatan Mijen Banjir Tanggul Kritis Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Kebakaran Tanggul Longsor Laka Air Kekeringan 11pen Kecamatan Demak Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Kebakaran Tanggul Jebol Rumah Roboh Laka Alir Penemuan Mayat Kekeringan 121 Kecamatan Bonang Banjir Tersambar Petir 126 LKjIP Demak 2018 Jumlah Kejadian ( Tahun ) 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 0 3 3 0 7 5
1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 2 0 2
1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 6 0 8 2 5 8 14
0 7
LKjIP Demak 2018 No 1 Lokasi / Kecamatan 2 Jenis Bencana 3 Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Jumlah Kejadian ( Tahun ) 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 0 0 0 2 Kebakaran 3 1 4 5 Kekeringan 0 0 1 0 Penemuan Mayat 0 0 0 1 Rumah Roboh 0 0 0 1 13 Kecamatan Wedung Banjir Angin Putting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 2 0 0 1 1 3 0 2 Rumah Roboh
1 Laka Air
3 Kebakaran 4 1 2 10 Kekeringan 0 0 8 0 14 Kecamatan Kebonagung Banjir 0 1 0 0 Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang 0 0 4 2 Kebakaran 1 1 0 4 Total Kejadian Kekeringan 0 63 0 60 1 133 0 161 Banjir Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang Kebakaran 20 2 41 16 17 27 14 33 51 12 30 77 Kekeringan 0 0 35 1 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018, data diolah Secara kuantitas, pembentukan desa tangguh bencana terealisasi sesuai target, namun secara kualitas pembentukannya masih belum maksimal, karena : a. Anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan mendukung peralatan bencana. b. Kurangnya partisipasi masyarakat maupun pemerintah desa dalam mendukung pembentukan desa tangguh bencana. c. Cukup beratnya untuk memenuhi indikator desa tangguh bencana sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, sebagai berikut: - Kebijakan/peraturan di desa tentang penanganan bencana/penanganan resiko bencana. Rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas dan atau rencana kontigensi. Forum penanganan resiko bencana. - Relawan penanggulangan bencana. - Kerjasama antar pelaku dan wilayah. 127
LKjIP Demak 2018 Dana tanggap darurat. - Dana untuk pemetaan resiko bencana. - Pelatihan untuk pemerintah desa. - Pelatihan untuk tim relawan. - Pelatihan untuk warga desa. - Pelibatan/partisipasi warga desa. - Pelatihan untuk tim relawan. - Pelatihan untuk warga desa. - Pelibatan/partisipasi warga desa. - Pelibatan perempuan dalam tim relawan. - Peta dan kajian resiko bencana. - Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian. - Sistem peringatan dini. - Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik). - Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat. - Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentang. - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk penanganan resiko bencana. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan : a. Adanya komitmen dari penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2018. b. Perencanaan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan. c. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu. d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik fisiknya, untuk mengantisipasi terkait realisasi anggaran maupun realisasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Solusi/ pemecahan masalah yang dihadapai : a. Memaksimalkan kegiatan menggunakan anggaran yang ada, artinya dengan anggaran yang ada harus mampu mencapai hasil yang diharapkan. b. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa serta sosialisasi mengenai pentingnya Desa Tangguh Bencana supaya Pemerintah Desa paham dan mendukung kegiatan tersebut. Rencana rerbaikan di tahun yang akan datang a. Skala prioritas perencanaan penganggaran berorientasi pada capaian IKU b. Berupaya memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menganggarkan kegiatan Desa Tangguh Bencana. c. Melakukan sosialisasi tentang regulasi Destana bagi desa - desa rawan bencana terkait penggunaan dana untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yaitu Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. d. Meningkatkan kualitas TIM Pendamping Desa Tangguh Bencana e. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi desa tangguh bencana secara berkala. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah desa tangguh bencana telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 128
LKjIP Demak 2018 95,13%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 4,78% dan tingkat efektivitas sebesar 105,12%. Program yang dilaksanakan dalam pencpaian sasaran meliputi : 1. Program Penanganan Korban Bencana. 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 4,78%, efektivitas 105,12% 30. Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga Sasaran Meningkatnya Prestasi pemuda dan olahraga kepemudaan merupakan penjabaran dari Misi 7 "Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk." Meningkatnya Prestasi pemuda dan olahraga kepemudaan difokuskan banyaknya Jumlah medali olahraga yang diterima setiap tahunnya dan prosentasi organisasi pramuka yang aktif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.48 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Jumlah medali olahraga yang diterima 103 148 136 180 132,35 173 104,04 % 2 Prosentase organisasi pramuka aktif 65 82 83% 83,6% 100,72 90% 104,04 % Rata-rata capaian 116,53 Sumber : Dinas Pemuda dan olahraga dan Dari tabel di atas tergambar bahwa sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga terealisasi melebihi target. Indikator jumlah medali olahraga yang diterima merupakan akumulasi seluruh medali yang diterima selama tahun 2018. Sedangkan indikator persentase organisasi pramuka aktif diperoleh dari jumlah organisasi pramuka aktif (1.156) dibagi jumlah organisasi pramuka keseluruhan di Kabupaten Demak (1.405). Adapun daftar perolehan medali yang diterima selama tahun 2018 sebagai berikut: 129
LKjIP Demak 2018 Tabel III.49 Perolehan Medali selama tahun 2018 No. Cabor Provinsi Nasional Internasional Jumlah Keterangan 1. Angkat Berat/Besi/Bin araga 2
2 Perunggu 2. Atletik 3. Bola Tangan 4. Dayung 5. Gulat 6. 7. Karate Panahan 8. Pencak Silat 10 2 56 37 2 1 4
10 2 61 37 2 1 4 1 Emas, 6 Perak dan 3 Perunggu 1 Perak dan 1 Perunggu 40 Emas. 17 Perak dan 4 Perunggu 20 Emas, 7 Perak dan 10 Perunggu 2 Perunggu 1 Perunggu 1 Emas dan 3 Perunggu 9. Pentaque 1
1 1 Perunggu 10. Renang 11. Senam 12 Sepak bola 13. Sepaktakraw 14. Tarung Derajat 24 13 1 12 2
24 13 1 12 2 11 Emas, 5 Perak dan 8 Perunggu 2 Perak dan 11 Perunggu 1 Perunggu 3 Emas, 5 Perak, dan 4 Perunggu 2 Perak 15. Tenis Lapangan 1
1 1 Emas 16 Tenis Meja 17. Wushu 18. Muaythai 2 2 2 Total - - - - 2 2 2 180 2 Perak 2 Perak 1 Emas dan 1 Perak 78 Emas, 50 Perak, dan 52 Perunggu Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018 Adapun jumlah organisasi pramuka aktif dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebanyak 862 organisasi pramuka aktif dari 1.150 jumlah organisasi Pramuka sehingga capaian kinerjanya 75%, sedangkan di tahun 2016 terdapat 885 organisasi pramuka aktif dari 1.150 organisasi pramuka, ditahun 2017 Jumlah Organisasi Pramuka aktif dari 1.400 Organisasi adalah sebanyak 1.151 sedangkan untuk tahun 2018 terdapat 1.156 organisasi pramuka aktif dari 1.405 organisasi pramuka. Tabel III.50 Organisasi Pramuka Aktif No Organisasi Pramuka Aktif 2017 2018 Keterangan 1 Kwarcab 1 1 di Kabupaten 130
LKjIP Demak 2018 No Organisasi Pramuka Aktif 2017 2018 Keterangan 2 Ka. Mabiran 14 14 di Kecamatan 3 Ka. Kwarran 14 14 di Kecamatan 4 Sako LP Ma'arif 1 1 di Kabupaten 5 Hiprada 1 1 di Kabupaten 6 Saka 8 10 di Kabupaten 7 Gugus Depan SD 492 492 di SD 8 Gugus Depan SD LB 1 1 di SD LB 9 Gugus Depan MI 119 119 di MI 10 Gugus Depan SMP 86 86 di SMP 11 Gugus Depan SMP LB 1 1 di SMP LB 12 Gugus Depan MTs 135 135 di MTs 13 Gugus Depan SMA 138 138 di SMA 14 Gugus Depan SMA LB 1 1 di SMA LB 15 Gugus Depan SMK 57 57 di SMK 16 Gugus Depan MA 81 81 di MA 17 Gugus Darma 1 4 di OPD 1151 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2018 Jumlah 1156 Untuk meningkatkan angka capaian kinerja pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Demak telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung pramuka sebagai sarana untuk mewadahi kegiatan kepramukaan. Gambar III.22 Gedung Pramuka Dengan dibangunnya gedung pramuka ini diharapkan target kinerja pada sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga kepemudaan, khususnya pada indikator jumlah organisasi pramuka yang aktif dapat tercapai dengan baik. Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai angka kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah adanya pencanangan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pramuka. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak dalam membina 131
LKjIP Demak 2018 generasi muda melalui organisasi pramuka. Dari pramuka diharapkan mampu lahir generasi muda yang cerdas, tangguh, kreatif, kompetitif dan handal. Gambar III.23 Kegiatan Demak menuju Kabupaten Pramuka Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Berpartisipasi pada event-event olah raga baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. b. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. c. Peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan kreativitas remaja dan karya tulis ilmiah pemuda, gerakan pramuka, karang taruna. d. Pelatihahan kewirausahaan bagi Pemuda e. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang sudah ada. f. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan keolahragaan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga yang di dalamnya terdiri dari 2 (dua) indikator telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 116,54 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,94%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 19,60% dan tingkat efektivitas sebesar 120,22%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program berikut : 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 7. Program Pencegahan Penyelahgunaan Narkoba. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, Efisiensi 19,60 %, efektivitas 120,22 % 132
LKjIP Demak 2018 31. Sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian Lokal Sasaran Meningkatnya pelestarian kesenian lokal merupakan penjabaran dari Misi 7 "Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk." Meningkatnya pelestarian keragaman dan Kekayaan budaya daerah difokuskan banyaknya jumlah event kesenian yang diselenggaran setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.51 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian Lokal No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Jumlah event kesenian 2 2 3 7 233,33 5 140 % Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, 2018, Pada tahun 2018 jumlah penyelenggaraan event kesenian terdiri dari 7 event yang diselenggarakan, meliputi : Kirab Budaya (dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Demak); - Megengan (tradisi yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Ramdhan); - Grebeg Besar; - Syawalan,; - Karnaval HUT RI; - Malam Tahun Baru; - Pagelaran Seni yang dilaksanakan setahun sekali bertempat di Gedung PGRI Demak. Selain menyelenggarakan event kesenian di lokal Kabupaten Demak, dalam beberapa kesempatan Kabupaten Demak juga melakukan pertunjukan atau tampil sebagai pengisi kegiatan dalam event kesenian yang diselenggarakan di beberapa daerah, antara lain : Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Kabupaten Grobogan; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Kabupaten Jepara; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Kabupaten Kendal; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Maerokoco Semarang; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di PRPP Semarang; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di TMII Jakarta; 133
LKjIP Demak 2018 Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta; Tampilan kesenian Demak dalam event yang diselenggarakan di Kabupaten Pemalang. Adapun permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah : a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan; b. Kurangnya sarana prasarana pendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, khususnya kesenian khas lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Demak; c. Belum optimalnya Promosi Budaya Daerah. Upaya yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan cultural annual event (kegiatan budaya tahunan) Grebeg Besar, Sedekah laut Syawalan Morodemak, Ruwatan, dan Sedekah Bumi Apitan; b. Mengikuti festival seni budaya di tingkat regional dan nasional dan; c. Tampilan khusus di TMII dan tampilan kesenian di wilayah Pakudjembarana dan Kedungsepur d. Mengadakan lomba-lomba dan pentas kesenian tingkat Kabupaten Demak yang diikuti oleh grup kesenian yang ada di Demak dan perwakilan sekolah-sekolah. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka sebagai berikut : a. Mengembangkan seni budaya daerah khas Demak yang bernuansa religius (islami) melalui pembinaan kepada para pelaku usaha dibidangnya; b. Mengoptimalkan pembinaan, perlindungan, pelestarian budaya dan kesenian daerah, meningkatkan daya tangkal pengaruh negatif globalisasi dan budaya asing serta pelestarian peninggalan sejarah dan permuseuman. Guna mempertahankan seklaigus meningkatkan capaian kinerja pada sasaran ini maka strategi yang direncanakan ke depan adalah membangun gedung kesenian yang terintegrasi dengan sport center. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU jumlah even kesenian telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 233,33 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,62 %. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 136,71 % dan tingkat efektivitas sebesar 241,49 %. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan dengan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 136,71 %, efektivitas 241,49 % 32. Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk merupakan penjabaran dari Misi 7 "Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk." Dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan diukur dengan indicator Total Fertelity 134
LKjIP Demak 2018 Rate (TFR). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.52 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Total Fertility Rate (TFR) 2.1% 2,52% 2,09 2,19 95,22 2,06% 93,69% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana dan Sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk diukur menggunakan indikator sebagaimana tertera dalam tabel. Pencapaian atas sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk tercapai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator total fertility rate (TFR) di Kabupaten Demak yang menunjukkan 2,19% dari target 2,09%. Artinya, selama tahun 2018, di Kabupaten Demak memiliki capaian 95,22% atas target yang ditentukan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 93,69% atas target akhir 2,06%. Perhitungan TFR menggambarkan jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Adapun formulasi perhitungannya adalah : TFR = 5 x ASFR/1000. Sedangkan ASFR (Age Spesific Fertility Ratio) yaitu angka kelahiran pada wanita umur tertentu. Perhitungan TFR tahun 2018 sebagai mana pada tabel berikut : Tabel III.53 Perhitungan Tingkat Fertilitas Menurut Umur Kabupaten Demak Tahun 2018 Umur Jumlah Perempuan Pfi Jumlah Kelahiran Bi ASFR 1 2 3 4=3/2x1000 15-19 45.907 721 15,71 20-24 25-29 49.123 46.777 5.745 6.675 116,95 142,70 30-34 46.781 4.709 100,66 35-39 42.545 2.168 50,96 40-44 39.608 427 10,78 45-49 36.953 43 1,16 Jumlah 307.694 20.488 438,92 TFR 2,19 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018. 135
LKjIP Demak 2018 Sedangkan perkembangan TFR mulai dari tahun 2015-2018 diKabupaten demak tampak pada diagram berikut: Gambar III.24 Total Fertility Rate Kabupaten Demak Tahun 2015-2018 3 2,52 2,5 2,2 2,1 2,19 2 1,5 1 0,5 0 2015 2016 2017 2018 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018. Terkait dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk, capaian dari indikator ini sesungguhya tidak bisa terlepas dari keberhasilan pelaksanaan KB di Kabupaten Demak. Adapun capaian indikator persentase KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.54 Program Pendukung TFR No Indikator Kerja Target 2016 Reali sasi % Capaian Target 2017 Reali sasi % Capaian Target 2018 Reali sasi % Capaian 1. 2. Prosentase KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 75,68 80,36 106,18 57,24 57,58 100,59 76 56 73,34 56 92,84 100 76,5 73,66 96,29 54 26,02 207,53 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan upaya yang dilakukan sudah optimal dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator kinerja tidak tercapai dari target begitu juga dengan indikator yang mempengaruhi TFR baik itu persentase KB aktif ataupun keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, hal ini dikarenakan banyaknya PUS yang ganti cara dan PUS yang sudah meanapuse ( Pus umur 50 Th keatas ). Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, ada 1 indikator yang melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu Keluarga prasejahtera dan sejahtera, meningkatnya Keluarga prasejahtera dan sejahtera terhadap semua keluarga. 136
LKjIP Demak 2018 Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi untuk cakupan peserta KB Aktif adalah Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menemukan dan memahami kebutuhan dirinya dan belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini pada masa yang akan datang adalah Meningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa IKU total fertility rate (TFR) telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 95,22% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 94,24%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 0,98% dan tingkat efektivitas sebesar 101,04%. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait terkendalinya pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : 1. Program Keluarga Berencana. 2. Program Pelayanan Kontrasepsi. 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 4. Program Peningkatan SDM Penyuluh KB. 5. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak. 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR. 7. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD. 8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 0,98%, efektivitas 101,04% 33. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan merupakan penjabaran dari Misi 7 "Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk." Dengan tujuan Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak dan diukur dengan tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran,Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : 137
LKjIP Demak 2018 Tabel III.55 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat 15% 17% 19% 19,19 % 101,00 25% 76,76% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana dan Sasaran Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan diukur menggunakan indikator sebagaimana tertera dalam tabel. Pencapaian atas sasaran Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan tercapai Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Demak yang menunjukkan capaian 101,00% atas target yang telah ditetapkan yaitu 19%. Dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perauran Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama, tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dengan persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat. Adapun formulasi perhitungannya adalah jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di bagi total pemberdayaan masyarakat x 100%. Untuk Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan diukur dengan terhadap program pemberdayaan masyarakat. Selama tahun 2018, tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : tingkat swadaya masyarakat Tabel III.56 Tingkat Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat No Program APBD Prov Dukungan Dana APBD Kab APBDES Kab Swadaya Masyarakat % Swadaya Masyarakat 1. TMMD 420.000.000 600.000.000
150.000.000 14,70 2.
Posyandu
5.663.460.000 1.132.692.000 20,00 JUMLAH 420.000.000 600.000.000 5.663.460.000 1.282.692.000 19,19 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018, data diolah 138
LKjIP Demak 2018 Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensupport program- program yang dilaksanakan oleh pemerintah juga dapat dilihat dalam beberapa indikator pendukung, antara lain keterlibatan masyarakat dalam PKK (yaitu dengan melihat pada persentase PKK aktif), keterlibatan masyarakat dalam posyandu aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Adapun capaian indikator PKK aktif, posyandu aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.57 Indikator Pendukung Tingkat Swadaya Masyarakat 2016 2017 2018 No Indikator Kerja 1. PKK Aktif Target 100 Realisa si 100 % Capaian 100 Target 100 Realisa si 100 % Capai an 100 100 100 100 % Capaian Realis asi Target 2. Posyandu Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 11,5 16,9 146,9 16,9 12 71 33,7 33,7 100 4. Prosentase LPM Berprestasi
5,6 5,6 100 5,6 5,6 100 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum dapat dinyatakan bahwa meskipun capaian kinerja tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih di bawah target, namun sesungguhnya masyarakat semakin berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan berbasis kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran indikator pendukung tingkat swadaya masyaraka. Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini pada masa yang akan datang adalah a. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu LKMD,BPD,RT dan RW , sehingga mereka mau berpartisipasi. b. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi terkait, LSM, dan lembaga -lembaga sosial di desa. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran ini telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 101,00% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,04%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 1,96 % dan tingkat efektivitas sebesar 101,98%. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : 1. Program Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 139
LKjIP Demak 2018 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 7. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat. Sasaran tercapai Sangat Tinggi (101,00), Efisiensi 1,96%, Efektivitas 101,98% 34. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak merupakan penjabaran dari Misi 7 "Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk." Dengan tujuan Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak dan diukur dengan indicator menurunnya kasus kekerasan terhadap anak dan kasus terhadap perempuan yang ditangani. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.58 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak 57 kasus 48 kasus 56 kasus 46 kasus 117,86 53 Kasus 109,43 % 2 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani 31 kasus 16 kasus 21 kasus 24 kasus 114,29 15 Kasus 160,00 % Sumber : Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak dan Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, menurunnya kasus kekerasan terhadap anak dari target yang ditetapkan 56 kasus terjadi 46 kasus adalah hal yang positif. Penurunan ini setidaknya menjadi bukti bahwa kasus kekerasan terhadap anak menjadi isu yang sangat penting dari waktu ke waktu. Berikut data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak selama 4 tahun terakhir: 140
LKjIP Demak 2018 Tabel III.59 Data Kekerasan Anak Mulai Tahun 2015-2018 NO 1 2 3 4 5 JENIS PERKARA Seksual (Pencabulan) Fisik Psikis Penelantaran Lainnya Jumlah 2015 28 16 - - 6 50 2016 41 15 0 1 0 57 2017 25 17 - 4 2 48 2018 22 21 3 0 0 46 Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, data diolah Sedangkan pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani hanya terjadi 16 Kasus lebih rendah dari tahun 2016 terjadi 31 kasus. Adapun data capaian terhadap kekerasan perempuan yang ditangani selama 4 tahun berturut-turut adalah: Tabel III. 60 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani di Kabupaten Demak No Proses Penyelesaian 2015 2016 2017 2018 21 2 1 24 Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2018, di olah 1 2 3 Mediasi Jumlah Proses Hukum Konsultasi Dan Pemulihan Medis 18 6 1 25 22 7 2 31 6 10 - 16 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak adalah : a. Adanya kelembagaan organisasi pemerintah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak b. Perencanaan responsif gender dalam pembangunan menjadi bagian dari kegiatan Dinas. c. Adanya Komitmen OPD dalam mewujudkan Kabupaten Demak Layak Anak. d. Meningkatnya upaya pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran adalah : a. Belum semua OPD melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); b. Pelaksanaan ARG belum menjadi komitmen bersama sesuai Peraturan Bupati; c. Belum banyaknya masyarakat yang memanfaatkan PPT sebagai Lembaga layanan bantuan konseling korban d. Kabupaten Demak Layak Anak belum menjadi prioritas/komitmen Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten; e. Belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di Lembaga Legeslatif; f. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan strategi / upaya penyelesaian masalah : a. Perbaikan pelayanan kepada masyarakat; b. Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam untuk melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 141
LKjIP Demak 2018 c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal; d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan; e. Penyebarluasan Informasi Lembaga PPT melalui Toma dan Toga; f. Melakukan advokasi, pembinaan dan mengadakan sosialisasi Kabupaten Layak Anak; g. Melakukan advokasi dan mengadakan sosialisasi kepada organisasi perempuan dan aktivis perempuan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran ini telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar 175,00% dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,83%. Artinya tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 71,18% dan tingkat efektivitas sebesar 175,31%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak di Kabupaten Demak tahun 2018 sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Programnya meliputi : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Sasaran tercapai Sangat Tinggi, efisiensi 71,18%, efektivitas 175,31% 35. Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi Baik PMA Maupun PMDN Sasaran Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN merupakan penjabaran dari Misi 8 "Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik". Meningkatnya Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN difokuskan pada Nilai Investasi PMA (Juta) dan Nilai Investasi PMDN. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.61 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi Baik PMA Maupun PMDN No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Nilai Investasi PMA ( juta ) US $ (000) 31.046,8 US $ (000)8 .426,7 US $ (000) 46.335 ,170 US $ (000) 21.461 ,9 46,32 US $ (000) 61.672,11 34,80% 142
LKjIP Demak 2018 No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 2 Nilai Investasi PMDN (Juta) 1.295.364 .400.000 1.250. 420.00 0.000 2.151. 713.00 0.000 980.08 9.790. 903 45,55 2.181.366 .000.000 juta 44,93% Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,2018 dan Gambar III.25 Nilai Investasi PMA Tahun 2016-2018 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018, data diolah Capaian kinerja indikator sasaran baik nilai investasi PMA maupun PMDN kurang atau di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, di tahun 2018 ini terjadi kenaikan realisasi investasi PMA dibandingkan tahun 2017 (kenaikan mencapai 232,83%), sedangkan untuk realisasi nilai investasi PMDN mengalami penurunan dibanding tahun- tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pencpaian kinerja sesuai target adalah : a. Minat investor di Kabupaten Demak masih rendah. b. Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Demak belum selesai. c. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengedalian perizinan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, sehingga masih ditemukan banyak usaha - usaha yang menyimpang dari izin - izin yang telah diberikan. Misalnya pengembangan/perluasan perusahaan tanpa diikuti dengan perizinan yang sesuai RTRW dan masih banyak ditemukan para pelaku usaha dan rumah tinggal yang belum ber IMB. Strategi / upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN, sebagai berikut : a. Aktif mengikuti kegiatan pameran investasi tingkat lokal, regional dan nasional. b. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian perizinan satu pintu dengan membuat rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara detail. 143
LKjIP Demak 2018 c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas/instansi terkait. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN belum efektif dan efisien hal ini dikarenakan dua indikator atas tercapainya sasaran ini capaiannya masih sangat rendah. Dimana capaian kinerja sasaran ini di bawah target (45,93 %). Jadi karena capaiannya di bawah target maka meskipun penggunaan dana terserap sebesar 98,40 % namun dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN di Kabupaten Demak tahun 2018 adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Sasaran tercapai Sangat Rendah (45,93) 36. Sasaran Meningkatnya Jumlah Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilayani Oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sasaran Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) merupakan penjabaran dari Misi 8 "Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik" Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) difokuskan pada jumlah ijin yang dilayani PTSP. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.62 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 8.111 4.689 7.000 6.456 92,23 % 7.150 90,29% Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018, data diolah dan Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak dapat mencapai target, tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi capaian 2 (dua) tahun sebelumnya mengalami kenaikan 144
LKjIP Demak 2018 sebesar 734 Ijin. Data Ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Tahun 2018 sebanyak 6.456 ijin yang terdiri dari ijin yang diterbitkan DINPM PTSP Kabupaten Demak sebanyak 4.129 ijin, ijin yang diterbitkan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1.997 ijin dan Ijin lewat OSS sebanyak 330 ijin. Hal ini dikarenakan sejak Bulan Juli 2018 Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menggunakan Sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga banyak pelaku usaha yang belum memahami sistem ini. Dan ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran ini. Adapun data Jumlah ijin yang dikeluarkan oleh PTSP selama tahun 2015-2018 tampak pada tabel berikut: Tabel III.63 Jumlah Ijin yang Dikeluarkan PTSP Selama 4 Tahun Terakhir Indikator Kinerja 2015 Jumlah Pemohon 2017 2016 2018 Jumlah Izin Jadi/Realisasi 2015 2016 2017 2018 Jumlah Izin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 7.566 8.111 5.293 6.487 6.993 5.722 4.689 6.456 Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayananan Terpadu Satu Pintu, 2018, data diolah Gambar III.26 Jumlah Ijin yang Dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Tahun 2016-2018 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018, data diolah Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator adalah adanya kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat untuk mengurus perizinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atas pencapaian indikator adalah : a. Masih adanya rekomendasi dari dinas / instansi di luar PTSP. b. Sistem OSS (Online Single Submission) belum banyak dipahami oleh pelaku usaha. c. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DINPM PTSP Kab. Demak tidak 145
LKjIP Demak 2018 menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), di pasal 26 menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai TDP. d. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimna telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan didaerah, maka penetapan izin gangguan telah dicabut sehingga pemerintah daerah sudah tidak berwenang menerbitkan izin gangguan dan memungut retribusi terhadap izin gangguans sehingga sejak tahun 2017 DINPM PTSP Kab. Demak tidak menerbitkan izin gangguan Strategi pemecahan masalah : a. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait. b. Melakukan sosialisasi perizinan dan penanaman modal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja sebesar yang masih di bawah target yaitu sebesar 92,23 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 98,43%. Oleh karenanya, disebabkan karena capaian kinerja yang masih di bawah target maka sasaran ini dinyatakan belum efisien. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Demak tahun 2018 adalah Program Penigkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Sasaran tercapai Tinggi (92,23%) 37. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan merupakan penjabaran dari Misi 8 "Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik" Meningkatnya kualitas pelayanan public berdasarkan standar pelayanan difokuskan pada rata-rata indeks kepuasan masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : Tabel III.64 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berdasarkan Standar Pelayanan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 76,02 81,25 80,18 98,68 % 83,10 96,48% 146
LKjIP Demak 2018 No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 2018 Target Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) 79,92 Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, 2018, data di olah Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana terdapat 9 unsur yang kemudian diterjemahkan dalam 9 pertanyaan. Unsur tertinggi dalam Survei Kepuasan Masyarakat terletak pada unsur kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sebesar 3,19. Sedangkan unsur terendah terletak pada Ketepatan waktu pelayanan dan penanganan pengaduan yakni sebesar 3,15. Ketepatan waktu pelayanan. Tabel III. 65 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Demak Tahun 2018 NO NAMA OPD U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 1 SEKRETARIAT DAERAH 3,14 3,12 3,1 3,8 3,18 3,26 3,19 3,31 3,07 2 SEKRETARIAT DPRD 2,94 3,06 2,96 3,06 3,18 3,06 3,24 3,26 3,26 3 INSPEKTORAT 3,14 3,13 3,13 3,12 3,07 3,27 3,23 3,18 3,16 4 DINDIKBUD 3,19 3,18 3,06 3,98 3,16 3,25 3,26 3,47 3,02 5 DINPORA 3,21 3,17 3,21 3,74 3,09 3,04 3,17 3,3 3,3 6 DINAS PARIWISATA 3,05 3,08 3,01 3,09 3,07 3,05 3,13 3,13 3,04 7 DINAS KESEHATAN 3,49 3,46 3,42 3,73 3,36 3,57 3,53 3,77 3,5 8 DINSOS P2PA 3,05 3,13 3,08 3,34 3,19 3,23 3,35 3,34 3,26 9 DINDUKCAPIL 3,47 3,35 3,33 3,42 3,42 3,3 3,38 3,25 3,35 10 DINPERMADES & KB 3,22 3,17 3,22 3,74 3,09 3,04 3,17 3,30 3,3 11 SATPOL PP 3,41 3,17 3,17 2,85 3,12 3,41 3,17 2,88 3,14 12 DINPMPTSP 3,27 3,31 3,29 3,78 3,27 3,4 3,53 3,73 3,48 13 DINDAGKOP & UKM 3,38 3,4 3,23 3,78 3,41 3,45 3,56 3,58 3,11 14 DINNAKERIN 3,21 3,17 3,22 3,74 3,09 3,04 3,17 3,30 3,3 15 DINKOMINFO 3,84 3,08 3,04 4,00 3,14 3,14 3,10 2,90 2,42 16 DINPUTARU 3,48 3,25 3,06 3,16 3,2 3,18 3,14 3,27 3,44 17 DINPERKIM 3,04 3 3 3,53 3,13 3,19 3,25 3,39 2,98 18 DINHUB 3,44 3,44 3,11 3,33 3,33 3,56 3,33 4,11 3,67 19 DLH 3,51 3,36 3,19 3,92 3,26 3,39 3,29 3,52 3,02 20 DINPERTAN & PANGAN 3,28 3,03 3,17 3,27 3,24 3,16 3,28 3,13 3,01 21 DINLUTKAN 3,04 3,16 3,08 3,96 3,32 3,24 3,72 3,16 2,92 22 DINPERPUSAR 3,12 3,07 2,96 3,68 3,22 3,22 3,38 3,21 3,23 23 BKPP 3,22 3,12 3,02 3,91 3,15 3,2 3,31 3,56 3,1 24 BPKPAD 3,05 3,03 3,06 3,38 3,1 3,2 3,29 3,49 2,99 25 BAPPEDALITBANG 3,00 2,96 2,96 3,72 2,96 3,04 3,12 3,6 3,04 147 IKM 80,22 77,06 78,19 82,06 81,20 76,70 88,33 80,40 83,25 81,50 77,88 86,15 84,99 81,20 78,82 80,25 79,10 86,95 84,48 81,82 82,14 80,00 81,00 79,30 78,81
LKjIP Demak 2018 NO NAMA OPD U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 26 KEC.MRANGGEN 3,37 3,32 3,21 3,67 3,42 3,5 3,37 3,61 3,35 85,54 27 KEC. KARANG AWEN 3,17 3,73 3,65 3,72 3,21 3,53 3,21 3,87 3,87 88.00 28 KEC. GUNTUR 3,22 2,94 3,1 2,96 3,12 3,10 3,14 3,00 2,9 79,30 29 KEC. SAYUNG 3,42 3,51 3,26 3,75 3,33 3,30 3,40 3,55 3,3 84,77 30 KEC. KARANG TENGAH 3,19 3,22 3,14 4,00 3,19 3,15 3,20 3,4 3,09 81,35 31 KEC. WONOSALAM 3,21 3,02 3,15 3,22 3,16 3,24 3,12 3,12 3,02 78,07 32 KEC. DEMPET 3,12 3,13 3,09 3,86 3,11 3,15 3,18 3,2 3,13 79,65 33 KEC. GAJAH 3,9 3,70 3,78 3,92 3,8 3,96 3,96 3,54 3,68 94,16 34 KEC. KARANG ANYAR 3,21 3,02 3,15 3,25 3,22 3,16 3,24 3,12 3,02 78,07 35 KEC. MIJEN 3,12 3,08 2,88 3,60 2,92 3,20 3,28 3,72 3,32 80,80 36 KEC. DEMAK 3,14 3,16 3,08 3,85 3,2 3,62 3,26 3,12 3,23 81,57 37 KEC. BONANG 3,14 3,16 3,08 3,85 3,2 3,62 3,26 3,12 3,23 81,57 38 KEC. WEDUNG 3,06 3,11 3,47 3,47 3,14 3,05 3,21 3,25 3,17 79,86 39 KEC. KEBON AGUNG 3,26 3,30 3,19 3,61 3,26 3,40 3,26 3,38 3,18 82,85 40 RSUD SUKA 3,49 3,46 3,42 3,73 3,36 3,57 3,53 3,77 3,5 88,33 41 BPBD 3,84 3,76 3,83 3,8 3,82 3,82 3,83 3,49 3,8 93,43 42 KANTOR KESBANGPOL 3,38 3,48 3,43 3,49 3,43 3,48 3,56 3,53 3,58 86,24 PEMKAB. DEMAK 3,27 3,23 3,19 3,59 3,23 3,3 3,32 3,28 3,24 80,18 Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2432/ORI-Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Demak berhasil berhasil memperoleh nilai 89,16 dan masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan Tinggi. Ini adalah untuk pertamakalinya Pemerintah Kabupaten Demak dinilai dan ternyata bisa langsung masuk ke Zona Hijau. Gambar III.27 Bupati Demak Menerima Piagam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator adalah : a. Semakin meningkatnya pemahaman pemberi layanan bahwa ukuran keberhasilan pelayanan adalah kepuasan pelanggan. 148
LKjIP Demak 2018 b. Adanya SOP (standar operasional prosedur) dan SP (standar pelayanan) yang jelas atas pelayanan yang diberikan. c. Ketersediaan alur pelayanan, prosedur Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atas pencapaian indikator adalah : a. Belum sesuainya ketepatan waktu pada saat memberikan layanandengan Standar pelayanan yang ditetapkan. b. Lambatnya penanganan pengaduan atas berbagai kekurangan atau complain dari penerima layanan Strategi pemecahan masalah : a. Memperjelas waktu pelayanan dan menempelkannya di ruang publik. b. Melakukan percepatan atas penanganan pengaduan. c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pemberi layanan langsung ke masyarakat agar memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang tingkat capaiannya masih di bawah taregt yaitu sebesar 99,45 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,30%. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya kualitas pelayan publik berdasarkan standar pelayanan di Kabupaten Demak tahun 2018 adalah : 1. Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat 2. Program Reformasi Birokrasi 3. Program Penataan administrasi Kependudukan. Sasaran tercapai Sangat Tinggi (99,45%) 38. Sasaran Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan merupakan pelaksanaan Misi 9, yaitu mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan tujuan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri. Tabel III.66 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan No Indikator Kinerja Utama Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi % capaian Target Akhir RPJMD (2021) Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) 1. Penghargaan Kota Terbersih Belum dapat Sertifikat adipura Adipura
0 Adipura
LKjIP Demak 2018 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak dan Sasaran meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan diukur menggunakan indikator Penghargaan Kota Terbersih sebagaimana tertera dalam tabel. Pencapaian atas sasaran tersebut menunjukkan kinerja yang sangat rendah. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2017 dimana pada tahun 2017 Kabupaten Demak memperoleh penghargaan sertifikat Adipura Tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penurunan ini bukan dikarenakan kondisi kebersihan pada lokasi perumahan, lokasi jalan, lokasi jual beli, lokasi perkantoran, sekolah , fasilitas kesehatan, fasilitas umum, sungai serta fasilitas kebersihan mengalami penurunan, melainkan karena perubahan indikator yang digunakan dalam penilaian adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun indikator penilaian adipura yang mengalami perubahan sehingga menyebabkan tidak diikutkannya Kabupaten Demak dalam penilaian yang berdampak pada tidak diperolehnya sertifikat Adipura oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah: a. Kabupaten kota kecil/sedang harus memiliki TPA dengan sistem control lanfil (lahan urug terkendali), sedangkan pengelolaan TPA di Kabupaten Demak masih menggunakan sistem open dumping dan over capacity. b. Kabupaten/kota menyusun JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dalam bidang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Demak sudah menyusun kebijakan dan strategi daerah bidang pengelolaan sampah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Progres dokumen Perbup saat ini dalam tahap verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena tahun 2018 ini Kabupaten Demak tidak bisa mengikuti penilaian adipura yang disebabkan adanya perubahan komponen penilaian, dimana Kabupaten Demak belum bisa memenuhi komponen tersebut sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan penilaian, data hasil penilaian tahun-tahun sebelumnya dapat ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel III.67 Daftar Hasil Penilaian Adipura Tahun 2015-2017 No Kategori Lokasi Nilai 2015/2016 Nilai 2016/2017 P1 P2 P1 PV 1 Lokasi Permukiman 75,65 75,28 Perum Griya Bhakti Praja - Perum Nusa Indah Permai - Perum Wijaya Kusuma 1 76,03 75,33 75,58 74,97 75,17 75,69 2 Lokasi Jalan 74,77 75,23 150 Nilai 2017/2018 P1 P2 73,99 73,54
74,44 72,82
No Kategori 3 Lokasi Jula Beli 4 Lokasi Perkantoran 5 Sekolah 7 Fasilitas Kesehatan 8 Fasilitas Umum Lokasi Jalan Bayangkara Jalan Pemuda Jalan Sultan Fatah Jalan Sultan Hadiwijaya Jalan Sultan Trenggono Jalan Kyai Singkil Pasar Bintoro Pertokoan Jalan Sultan Fatah Pertokoan Pecinan Kantor BKD Kantor Bupati Kantor Dinas Kesehatan - Kantor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kantor DPRD - Kantor Lingkungan Hidup Kantor Dindikbud SDN Bintoro 1 SMAN 1 Demak SMAN 2 Demak SMAN 3 Demak SMPN 1 Demak SMPN 2 Demak Puskesmas Demak III Puskesmas Demak 1 RSUD Sunan Kalijaga Hutan Kota Demak - Taman Kota Alun - alun Terminal Bus Bintoro 151 Nilai 2015/2016 P1 75,39 P2 75,83 74,83 73,89 73,89 74,86 74,01 75,56 75,00 74,67 74,49 75,99 74,49 75,12 73,96 73,99
75,86 74,01 77,70 75,89 74,84 76,42 76,31 76,34
75,67 77,00 77,31 81,00 77,27 73,67 LKjIP Demak 2018 Nilai 2016/2017 P1 75,22 PV 75,22 75,23 74,72 75,78 72,80 71,88 73,4 73,13 75,01 75,50 75,90 74,38 74,57 74,43 75,29
77,97 77,08 79,35 77,75 77,64 78,35 77,66 77,03
76,64 77,41 78,38 81,00 78,13 76,01 Nilai 2017/2018 P1 73,44 P2 71,33 72,58 73,83 72,46 71,96 72,92 72,48 73,96 73,72 72,17
72,79 72,38 74,50 73,43 75,15 75,24
74,19 75,06 74,86
75,27 81,00 76,13 73,01
LKjIP Demak 2018 No Kategori Lokasi Nilai 2015/2016 Nilai 2016/2017 P1 P2 P1 PV 9 Sungai 75,25 75,67 Sungai Jajar 75,50 74,75 Sungai Lanang 75,25 75,25 Sungai Tuntang Lama 75,00 77,00 10 Fasilitas Kebersihan 69,95 75,57 TPA Kalikondang 70,38 71,11 TPST Jogoloyo 64,83 75,67 Bank Sampah Mawar 74,65 79,92 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dalam tabel di atas dapat dilihat nilai P2 dan PV kosong atau tidak ada nilainya disebabkan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunya standar tersendiri bagi kabupaten/kota untuk bisa melanjutkan penilaian ke tahap selanjutnya (PV ataupun P2). Standar tersebut adalah total nilai rata-rata P1 minimal 75. Selama 3 (tiga) tahun total nilai rata-rata Kabupaten Demak di bawah 75 sehingga tidak dilakukan penilaian ke tahap PV ataupun P2. Jika data capaian tahun 2018 ini disandingkan dengan capaian atas indikator yang sama pada tahun 2017 capaian tahun 2018 memang di bawah target, namun ini tidak mengindikasikan bahwa kinerja sasaran meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup turun. Hal ini terbukti masih diperolehnya : a. Piagam sekolah Adi Wiyata Nasional yang diberikan kepada SDN Batursari 5 Mranggen; b. Piagam sekolah Adi Wiyata Mandiri diberikan kepada SMAN 2 Mranggen. Adapun sebab penurunan tidak disebabkan oleh kondisi riil di lapangan melainkan karena indikator penilaian yang digunakan dari tahun sebelumnya berbeda. Meskipun secara angka pencapaian tahun 2018 tidak tercapai atau di bawah target, namun dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu untuk menjaga perbaikan kualitas lingkungan yang telah berlangsung sejauh ini di Kabupaten Demak bisa dikatakan berhasil. Permasalahan : a. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Demak masih menggunakan sistem open dumping dan over capacity, padahal sistem pengelolaan TPA berdasarkan indikator penilaian adipuran dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan sistem control lanfil atau lahan urug terkendali. b. Sampai saat ini Kabupaten Demak belum mempunyai regulasi berupa peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. c. Meningkatnya jumlah industri yang mempengaruhi kualitas lingkungan akibat dari limbah domestik dan limbah industri. Meskipun secara angka capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, namun sesungguhnya pencapaian kinerja sasaran meningkatnya perbaikan 152 Nilai 2017/2018 P1 P2 73,5 72,00 75,00 48,70 75,33 76,92
LKjIP Demak 2018 kualitas lingkungan mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2017, dimana kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a. Pencetusan gerakan kampanye "satu sampah sejuta masalah" oleh Bupati dan Wakil Bupati Demak mendapatkan dukungan secara massif dari seluruh aparat dan seluruh lapisan masyarakat; b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan teduh meningkat c. Pendampingan pengelolaan Bank Sampah; d. Memobilisasi PNS dan Masyarakat untuk kerja bhakti secara rutin setiap hari jum'at. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian indikator sasaran berupa penghargaan sertifikat Adipura menjadi Piala Adipura upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mengangkat nilai komponen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalikondang dengan dibangunnya IPAL LINDI; 2. Meningkatkan kebersihan kawasan pasar dan pertokoan; 3. Melakukan penataan PKL di beberapa tempat; 4. Mengembangkan sistem manajemen persampahan yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga; 5. Meningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di wilayah Demak. Terhadap pencapaian kinerja sasaran ini, dari sisi penggunaan dana, dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian kinerja yang jauh di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 0 % dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 94,63%. Oleh karena capaiannya di bawah target maka dapat dinyatakan bahwa sasaran ini belum efisien. Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan terkait perbaikan kualitas lingkungan di wilayah Demak, dimana pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) program yang dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sasaran strategis ini. Program tersebut meliputi : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) c. d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Sasaran tercapai Sangat Rendah (0%) B. REALISASI ANGGARAN APBD Kabupaten Demak pada tahun 2018 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.097.450.938.300,00 dan belanja sebesar Rp. 2.204.532.051.150,00. Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Demak TA 2018 untuk pendapatan sebesar Rp. 2.143.306.258.595,00 realisasi belanja Rp. 2.050.065.954.050,00 Seperti tampak pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 153
LKjIP Demak 2018 Tabel III.68 Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 Uraian Jumlah TA 2018 Anggaran Perubahan Realisasi Bertambah/(Berkurang) (Rp) (%) A Pendapatan Pendapatan asli daerah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah B Belanja 2.097.450.938.300,00 2.143.306.258.595,00 308.845.276.400,00 342.324.870.245,00 1.219.488.648.000,00 1.205.186.810.394,00 569.117.013.900,00 595.794.577.956,00 45.855.320.295,00 102,19 33.479.593.845,00 110,84 14.301.837.606,00 98,83 26.677.564.056,00 104,69 2.204.532.051.150,00 2.050.065.954.050,00 154.466.097.100,00 92,99 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung C Pembiayaan Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Netto 1.187.855.147.230,00 1.112.479.534.067,00 1.016.679.903.920,00 937.586.419.983,00 124.548.512.850,00 124.565.321.092,00 17.467.400.000,00 17.467.399.346,00 107.081.112.850,00 107.097.921.746,00 75.375.613,163,00 93,65 79.090.483.937,00 92,22 16.808.242,00 100,01 (654,00) 100,00 16.808.896,00 100,02 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 13 Februari 2019 Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.204.532.051.150,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis seperti tampak pada tabel berikut : Tabel III.69 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) % 1 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama 5.418.962.500,00 0,53% 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 2.678.598.200,00 0,26% 3 Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur 10.174.131.300,00 1,00% 154
No Sasaran Strategis 4 Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah 5 Terwujudnya Smart City 6 Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi, Penganekaragam Konsumsi dan keamanan pangan. 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah 10 Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL 11 Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi 12 Menurunnya angka pengangguran 13 14 15 Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase 17 18 Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 20 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 22 23 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan dikdas 24 Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan 25 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan 155 LKjIP Demak 2018 Anggaran (Rp) % 9.561.758.000,00 0,94% 2.857.188.200,00 0,28% 11.054.179.724,00 1,09% 7.155.119.000,00 0,70% 8.888.000.000,00 0,87% 1.044.800.000,00 0,10% 43.690.237.000,00 4,30% 2.267.960.469,00 0,22% 1.714.870.000,00 0,17% 2.403.074.000,00 0,24% 485.700.000,00 0,05% 141.811.000.000,00 13,95% 2.600.000.000,00 0,26% 4.225.000.000,00 0,42% 147.608.800.000,00 14,52% 632.500.000,00 0,06% 11.421.300.000,00 1,12% 1.236.624.000,00 0,12% 165.674.609.982,00 16,30% 3.109.036.000,00 0,31% 1.084.000.000,00 0,11% 233.008.777.990,00 22,92%
LKjIP Demak 2018 No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) % 26 Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu 3.817.816.000,00 0,38% 27 Menurunnya angka kriminalitas 1.023.123.000,00 0,10% 28 Meningkatnya penegakkan peraturan daerah 1.157.310.000,00 0,11% 29 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana 2.265.068.000,00 0,22% 30 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 3.224.335.000,00 0,32% 31 Meningkatnya pelestarian kesenian lokal 179.300.000,00 0,02% 32 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 5.771.366.054,00 0,57% 33 Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 4.979.012.600,00 0,49% 34 35 36 37 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan 1.190.832.000,00 0,12% 474.198.000,00 0,05% 501.274.000,00 0,05% 3.748.496.000,00 0,37% 38 Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan 9.299.533.000,00 0,91% 859.516.247.519,00 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2018 Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program / kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program / kegiatan utama sebesar Rp. 859.516.247.519,00 atau sebesar 84,54% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program / kegiatan pendukung sebesar Rp. 157.160.656.401,00 atau sebesar 15,46% dari total belanja langsung. Pada anggaran untuk program / kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan dengan besaran anggaran 22,92% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal, yaitu sebesar 16,30%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Pelestarian Kesenian Lokal sebesar 0,02% dari total anggaran belanja langsung. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 92,22%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk 156
LKjIP Demak 2018 program/kegiatan utama sebesar 91,85%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,24%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama yang teralokasi dalam tiap sasaran strategis tampak pada tabel berikut: 157
NO SASARAN 1 2 1 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama 2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur 4 Meningkatnya nilai Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya Smart City 5 6 Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Tabel III.70 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2018 REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 3 3 4 6 7 8 Kasus Konflik antar umat beragama Tidak ada Tidak ada 100 5.418.962.500,00 5.337.053.753,00 Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana 11,17% 8,89% 79,59 2.678.598.200,00 2.675.173.450,00 Meningkatnya nilai LKjIP B B 100 10.174.131.300,00 9.791.705.321,00 Nilai Opini BPK (untuk LKPD 2016) Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis IT Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi WTP 1 unit 636.820 ton WTP 2 unit 807.191 ton 100 200 126,75 9.561.758.500,00 2.857.188.200,00 8.910.986.310,00 2.804.677.825,00 11.054.179.724,00 10.874.493.154,00 Produksi pertanian 201.307 ton 160.136 ton 79,54 158 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 98,49 99,87 96,24 93,19 98,16 98,37
NO SASARAN 1 2 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah 10 Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 tanaman pangan utama Jagung Produksi pertanian tanaman pangan utama Kacanghijau Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Ketersediaan pangan utama Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan TARGET 3 36.480 ton 5.800 ton 378.365 ton 0,67% 30% 10% 2018 REALISASI 4 37.409 ton 5.155,27 ton 412.544 1,27% 42,86% 16,66% 159 CAPAIAN 6 102,55 88,88 109,03 189,55 142,87 166,60 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 7.155.119.000,00 6.196.407.876,00 8.888.000.000,00 8.708.591.018,00 1.044.800.000,00 981.835.000,00 43.690.237.000,00 40.862.770.883,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 86,80 97,98 93,97 93,53
NO SASARAN 1 2 11 Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi 12 Menurunnya Angka Pengangguran 13 Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD 14 Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah 15 Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 nilai bersih ekspor perdagangan Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil Persentase Koperasi Aktif TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka ) Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik / pembuangan TARGET 3 17.567.003 US$ 0,90% 81% 5,45% 1.500.000.000 75% 93,54% 55,26% 2018 REALISASI 4 21.149.312,21 0,93% 83,13% 7,16 1.927.406.600 65% 96,75 61,51% 160 CAPAIAN 6 120,39 103,33 102,63 68,62 128,49 86,67 103,43 111,31 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 2.267.960.469,00 2.203.386.313,00 1.714.870.000,00 1.650.411.231,00 2.403.074.000,00 2.066.994.500,00 485.700.000,00 447.557.500,00 141.811.000.000,00 139.109.499.591,00 2.600.000.000,00 2.558.118.000,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 97,15 96,24 86,01 92,15 98,09 98,39
NO SASARAN 1 2 17 Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan 18 Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 20 Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 aliran air tidak tersumbat Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah tidak layak huni Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang ( RTR ) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas TARGET 3 90,26% 84.584 unit 57% 5% 2018 REALISASI 4 92,65% 83.977unit 71,43% 2,51% 161 CAPAIAN 6 102,65 100,72 125,32 50,17 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 4.225.000.000,00 4.117.075.951,00 147.601.800.000,00 144.716.315.202,00 632.500.000,00 407.203.500,00 11.421.300.000,00 11.064.573.610,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 97,45 98,05 64,38 96,88
NO SASARAN 1 2 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 22 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal 23 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar PAUD dan Dikdas 24 Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan 25 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik Angka Harapan lama sekolah APK SMP/MTs Pertumbuhan kunjungan perpustakaan AKI ( Angka Kematian Ibu ) AKB ( Angka Kematian Bayi ) TARGET 3 50% 13,20 tahun 94% 5,73% 103 per 100.000 klh 7,1 per 1000 klh 2018 REALISASI 4 95,03% 12,60 tahun 111,89% 11,41% 112,26per100.000 klh 5,71 per 1000 klh 162 CAPAIAN 6 190,06 95,76 119,03 199,13 91,01 119,59 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 1.236.624.000,00 1.192.673.179,00 165.674.609.982,00 132.200.988.385,00 3.109.036.000,00 2.776.516.148,00 1.084.000.000,00 1.076.570.424,00 233.008.777.990,00 210.256.289.619,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 96,45 79,80 89,30 99,31 90,24
NO SASARAN 1 2 26 Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu 27 Menurunnya angka kriminalitas 28 Meningkatnya penegakan peraturan daerah 29 Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan bencana 30 Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga 31 Meningkatnya pelestarian Kesenian Lokal INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan social Angka kriminalitas yang ditangani Persentase Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah medali olahraga yang diterima Persentase organisasi pramuka aktif Jumlah Event Kesenian TARGET 3 0,358 per 100.000 penduduk 31,70% 65% 100% 3 Desa 136 unit 83% 3 unit 2018 REALISASI 4 0,260 per 100.000 klh 60,39% 73,65% 100% 3 Desa 180 unit 83,60% 7 unit 163 CAPAIAN 6 72,63 190,50 113,31% 100% 100% 132,35 100,72 233,33 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 3.817.816.000,00 3.805.199.649,00 1.023.123.000,00 1.017.495.000,00 1.157.310.000,00 1.149.572.960,00 2.265.068.000,00 2.154.689.900,00 3.224.335.000,00 3.125.524.254,00 179.300.000,00 173.244.000,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 99,67 99,45 99,33 95,13 96,94 96,62
NO SASARAN 1 2 32 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 33 Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan 34 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak 35 Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN 36 Meningkatnya jumlah Perjanjian dan non perjanjian yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Total Fertelity Rate ( TFR ) Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Nilai Investasi PMA (US $ (000)) Nilai Investasi PMDN (Juta) Jumlah ijin yang dilayani PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) TARGET 3 2,09% 19% 56 kasus 21 kasus 46.335.170 2.151.713 juta 7.000 dokumen 2018 REALISASI 4 2,09 19,19% 46 kasus 24 kasus 21.461.900 980.089.770,903 6.456 dokumen 164 CAPAIAN 6 100 101,00 117,86 114,29 46,32 45,55 92,23 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 5.771.366.054,00 5.445.558.355,00 4.979.012.600,00 4.930.985.850,00 1.190.832.000,00 1.188.752.500,00 474.198.000,00 466.614.320,00 501.274.000,00 493.401,737,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 94,24 99,04 99,83 98,40 98,43
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2018 REALISASI 1 2 3 3 4 37 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berdasarkan Standart Pelayanan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ) 81,25 80,18 38 Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Penghargaan kota terbersih Adipura
Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, 2018, data diolah 165 CAPAIAN 6 98,68 0 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 7 8 3.748.496.000,00 3.647.133.122,00 9.299.533.000,00 8.800.516.875,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN (%) 9 97,30 94,63
LKjIP Demak 2018 Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya langsung tahun 2018 sebesar Rp. 937.586.419.983,00 dari pagu sebesar Rp. 1.016.676.903.920,00 (92,22%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 79.090.483.937 (7,78%). Dari angka tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.221.643.380 dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan dan terdapat penghematan anggaran. Sedangkan untuk nilai efisiensi secara keseluruhan yang dihitung dari persentase capaian kinerja sasaran dikurangi persentase capaian realisasi anggaran sasaran diperoleh nilai efisiensi sebesar 22,72% dengan tingkat efektivitas sebesar 124,64%. Angka efisiensi sebesar 22,72% diperoleh dari selisih antara rata-rata capaian 38 sasaran (114,94%) dengan persentase serapan anggaran (92,22%). Total penyerapan anggaran belanja Terhadap efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.221.643.380,- pada tahun 2019 digunakan untuk mensupport pembiayaan pelayanan di bidang kesehatan. Tabel III.71 Efisiensi dan Efektivitas per Sasaran Tahun 2018 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 1 1 Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama 2 Meningkatnya 2 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Kasus Konflik antar umat beragama Presentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana 4 100 79,59 5 98,49% 99,87% 6 1,51% 20,28% 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Meningkatnya nilai LKjIP 100 96,24% 3,76% 4 Meningkatnya nilai 5 Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya Smart City 6 Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Nilai Opini BPK (untuk LKPD 2016) Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis IT Produksi pertanian tanaman pangan utama Padi Produksi pertanian tanaman 100 200 126,75 79,54 93,19% 98,16% 6,81% 101,84 % 166 EFEKTIV ITAS 7 101,53% 79,69% 103,91% 107,30% 203,74%
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 pangan utama Jagung Produksi pertanian tanaman pangan utama Kacanghijau Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 7 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 8 Meningkatnya ketersediaan, distribusi penganekaragama n konsumsi dan keamanan pangan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Ketersediaan pangan utama 9 Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL 10 Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah persentase lokasi PKL yang ditata Persentase pasar yang memenuhi persyaratan nilai bersih ekspor perdagangan 11 Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil Persentase Koperasi Aktif Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi 167 CAPAIAN KINERJA 4 102,55 109,03 88,88 109,03 189,55 142,87 166,60 120,39 143,29 103,33 102,63 102,98 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 5 6 98,37% 4,57% 86,80% 2,28% 97,98% 11,05% 93,97% 95,58% 93,53% 49,76% 97,15% 5,83% EFEKTIV ITAS 7 104,65% 102,63% 111,28% 201,71% 153,20% 106,00%
NO SASARAN 1 12 Menurunnya Angka Pengangguran 13 Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD 2 14 Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah 15 Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan 16 Meningkatnya kualitas drainase 17 Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat teratur dan berkelanjutan 19 Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 18 20 Meningkatnya Pengendalian INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka ) Jumlah Pendapatan dari sektor Pariwisata Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Rumah tidak layak huni Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang ( RTR ) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH 168 CAPAIAN KINERJA 4 68,62 128,49 100 103,43 111,31 102,65 100,72 125,32 50,17 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 5 6 96,24% 27,62% 86,01% 42,48% 92,15% 7,85% 98,09% 5,34% 98,39% 12,92% 97,45% 5,20% 98,05% 2,67% 64,38% 60,94% 96,88% 46,71% EFEKTIV ITAS 7 71,30% 149,39% 108,52% 105,44% 113,13% 105,34% 102,73% 194,65% 51,79%
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 pemanfaatan ruang 21 Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 3 publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik 22 Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal 23 Meningkatnya Angka Harapan lama sekolah akses dan mutu pendidikan dasar PAUD dan Dikdas APK SMP/MTs 24 Meningkatnya 25 jumlah kunjungan perpustakaan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan Pertumbuhan kunjungan perpustakaan AKI ( Angka Kematian Ibu ) AKB ( Angka Kematian Bayi ) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk rata-rata capaian sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan 26 Meningkatnya Penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu 27 Menurunnya angka kriminalitas Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial Angka kriminalitas yang ditangani 28 Meningkatnya penegakan peraturan daerah Persentase Penegakan 169 CAPAIAN KINERJA 4 194,68 95,76 119,03 199,13 91,01 119,59% 72,63% 94,91% 190,50 113,31 100,00 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 5 6 95,03% 93,61% 79,80% 15,96% 89,30% 29,73% 99,31% 99,81% 90,24% 4,17% 99,67% 90,84% 99,45% 13,86% 99,33% 0,67% EFEKTIV ITAS 7 197,05% 120% 133,29% 200,50% 104,63% 191,14% 113,93% 100,67%
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 Peraturan Daerah 29 Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan bencana 30 Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah medali olahraga yang diterima Persentase organisasi pramuka aktif Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga 31 Meningkatnya pelestarian Kesenian Lokal Terkendalinya pertumbuhan penduduk 33 Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan 32 34 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak Jumlah Event Kesenian Total Fertelity Rate ( TFR ) Tingkat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani rata-rata capaian sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak 35 Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN Nilai Investasi PMA ( juta ) Nilai Investasi PMDN (Juta) 170 CAPAIAN KINERJA 4 100,00 132,35 100,72 116,54% 233,33 95,22 101,00 117,86 114,29 175,00% 46,32 45,55 LKjIP Demak 2018 CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 5 6 95,13% 4,78% 96,94% 19,60% 96,62% 136,71 % 94,24% 0,98% 99,04% 1,96% 99,83 75,18% EFEKTIV ITAS 7 105,12% 120,22% 241,49% 101,04% 101,98% 175,31%
LKjIP Demak 2018 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA CAPAIAN ANGGARAN EFISI ENSI 1 2 3 4 5 6 Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN 45,93 98,40 52,47 36 Meningkatnya jumlah Perjanjian dan non perjanjian yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) 37 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berdasarkan Standart Pelayanan Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ) 92,23 99,45 98,43% 97,30% 6,20% 2,15% 38 Meningkatnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Penghargaan kota terbersih 0 94,63% 94,63% Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, 2018, data diolah 171 EFEKTIV ITAS 7 46,68% 93,70% 102,21% 0,00%
LKjIP Demak 2018 BAB IV PENUTUP Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Demak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sasaran strategis, 48 (Empat puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan banyak yang melebihi target. Adapun pencapaian kinerja Kabupaten Demak pada tahun 2018 dicapai dengan katagori Sangat Tinggi. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 48 indikator kinerja utama Bupati tahun 2018, disimpulkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran atau sebanyak 81,25% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Tinggi, 2 (dua) IKU atau 4,17% masuk dalam kriteria Sedang, 1 (satu) IKU masuk katagori rendah (2,08%) dan 3 (tiga) IKU atau 6,25% masuk dalam kriteria Sangat Rendah. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. b. Pendapatan tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.143.306.258.595,00 dari yang ditetapkan sebesar Rp. 2.097.450.938.300,00 atau terealisasi sebesar 102,19%. c. Belanja Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan dari total APBD Kabupaten Demak Rp. 2.204.532.051.150,00 terealisasi Rp. 2.050.065.954.050,00 atau terealisasi sebesar 92,99%. d. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 937.586.419.983,00 dari pagu sebesar Rp. 1.016.676.903.920,00 (92,22%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran realisasi untuk untuk program/kegiatan utama sebesar 91,85%, sedangkan program/kegiatan pendukung sebesar 94,24%. 172
LKjIP Demak 2018 e. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 79.090.483.937 (7,78%). Dari angka tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.221.643.380 dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan dan terdapat penghematan anggaran. Sedangkan untuk nilai efisiensi secara keseluruhan yang dihitung dari rerata persentase capaian kinerja sasaran dikurangi persentase capaian realisasi anggaran sasaran diperoleh nilai efisiensi sebesar 22,72% dengan tingkat efektivitas sebesar 124,64 %. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya : 1. Masih belum sepenuhnya terjadi sinergi dalam pelaksanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya belum optimal 2. Prioritas Pemanfaatan anggaran yang belum sepenuhnya menjawab visi, misi dan 16 Program Unggulan Bupati. 3. Masih terjadi gap kompetensi antara tuntutan kompetensi pelaksanaan tugas dengan kopentensi aparatur yang tersedia sehingga menyebabkan ketidakefektifan. Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. 2. Melaksanakan perencanaaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas sasaran utama dan memaksimalkan anggaran yang ada dengan memilih prioritas terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang memiliki dampak besar pembangunan, realistis dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurung waktu satu tahun dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. 3. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,sehingga diharapka aparatur yang cepat dan tepat dalam merespon segala permasalahan. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang. Demak, Maret 2019 BUPATI DEMAK HM. NATSIR 173
LKjIP Demak 2018 LAMPIRAN PENGHARGAAN DAN PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NO PRESTASI TINGKAT PEMBERI PENGHARGAAN KETERANGAN 1 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nasional BPK RI Jawa Tengah Pengelolaan Keuangan 2 UHC Award Nasional Presiden RI Cakupan Peserta JKN KIS lebih dari 95% 3 Invesment Award Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Terbaik Tahun 2018 4 Bhakti Koperasi UKM Nasional Menteri Koperasi dan UKM RI Keberpihakan Pemkab kepada koperasi dan UKM 5 6 7 Koperasi Berprestasi tk. Nasional bidang Simpan Pinjam Kabupaten Layak Anak tk. Pratama Juara II Lomba Posyantek Berprestasi Tk. Nasional Nasional Nasional Nasional Menteri Koperasi dan UKM RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi KSP Pringgodani Mandiri Kec. Gajah Perhatian Pemkab Demak terhadap anak Posyantek Nata Raharja dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 8 Kepala Daerah yang Melakukan Pembinaan Terhadap Posyantek Berprestasi 9 Dwija Praja Nugraha 10 Peninjau Nasional Nasional Nasional Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Presiden RI Ketua Bidang PMR dan Sukarelawan PMI Penghargaan kepada Bupati Demak dalam rangka Gekar Teknologi Tepat guna Nasional Penghargaan kepada Bupati Demak karena peran aktif dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas dan kesejahteraan guru dan PGRI Partisipasi M. Natsir dalam Temu Karya Relawan PMI Tingkat Nasional VI Tahun 2018 Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 11 Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Nasional Menteri Perhubungan RI 174
NO PRESTASI dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional 2018 12 National Rocurement Award 13 Pasar Tertib Ukur Tahun 2018 15 Predikat kepatuhan Tinggi 2018 16 Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Madya 17 Sekolah Adiwiyata Nasional 2018 Juara III kejuaraan Drum Band Grand Prix Junior 2018 19 Top 10 Kompetisi 18 20 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jateng tahun 2018 Juara III Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa tengah Tahun 2018 21 Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Terbaik Tahun 2018 di Kabupaten Demak TINGKAT Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Provinsi Provinsi Provinsi 175 PEMBERI PENGHARGAAN Lembaga Kebijakan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ombudsman RI Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI KONI Pusat Gubernur Jateng Gubernur Jateng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jateng LKjIP Demak 2018 KETERANGAN dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional 2018 Komitmen LPSE dalam Penerapan SPSE CA Pemenuhan Kriteria Sebagai pasar Tertib Ukur Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik UU No 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik Komitmen Pemkab Demak dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan yang berspektif Gender Implementasi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat yang mendukung proses belajar mengajar Kejuaraan Drum Band Grand Prix Junior 2018 Inovasi : "Kisah Cinta Remaja di Puskesmas" Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Terbaik Tahun 2018 di Kabupaten Demak