BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GARANSI BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Garansi Barang Elektronik Dalam suatu transaksi tentu pihak konsumen menerima suatu barang ataupun jasa yang telah didapatkan dari pihak penjual atau pelaku usaha dimana setiap barang atau jasa beredar harus memenuhi syarat-syarat tertentu dengan standar keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya. Transaksi yang mana akan terlaksana antar pihak konsumen dengan pelaku usaha tersebut yakni suatu perjanjian sesuai dengan bunyi Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Transaksi ialah suatu kegiatan yang didalamnya melakukan dan menyerahkan sesuatu yaitu berupa suatu barang atau produk. Produk atau barang yang mempunyai minat tinggi di kalangan masyarakat sekarang ini yakni barang elektronik. Dalam aktivitas sehari-hari masyarakat sangat memerlukan barang- barang elektronik pada masa sekarang dari balita hingga orang dewasa sudah menggunakan Smartphone. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pelaku usaha harus mengubah jenis barang dan hal tersebut berkaitan dengan seleran dan kebutuhan dari konsumen sendiri yang akan diikuti terus 37
menerus yang mana akan silih bergantian satu sama lain dalam waktu yang relatif cepat. Berbagai macam pilihan merk dan spesifikasi yang tersedia dari yang bisa saja hingga yang sangat canggih sehingga membuat sifat konsumtif masyarakat semakin meningkat,dengan meningkatnya daya beli daya saing dalam dunia bisnis semakin ketat dalam mempromosikan produk yang dijualnya. Barang/jasa yang dijual pada konsumen wajib mempunyai data nyata serta status komoditi yang komplit. Pada dasarnya prinsip ekonomi merupakan mencari profit setinggi-tingginya dari pelaku usaha, yang membuat status pelaku usaha serta konsumen jadi tidak balance, alhasil konsumen terletak pada posisi yang dibebani. Dalam hal melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian dalam produk elektronik biasanya pelaku usaha akan memberikan layanan purna jual atau disebut juga dengan garansi yang bisa digunakan jika terjadi kerusakan pada produk yang telah dibeli oleh konsumen. Menurut UUPK terkait dengan suatu pelayanan terkait purna jual yang akan diakomodasikan ke beberapa rumusan yang umum, perlindungan hukum terkait dengan pemegang garansi. Permasalahan garansi sebetulnya dapat mencakup beberapa permasalahan yang mana dapat dicakup lebih luas lagi, dan yang terutama permasalahan terkait dengan kepastian terhadap: 1. Mengganti rugi atas ketida ksesuaian barang/jasa yang diserahkan dengan perjanjian awal. 38
2. Barang sisa bisa diperbaiki dengan cara gratis bila rusak sepanjang waktu garansi. 3. suku cadang senantiasa ada dalam jumlah yang cukup serta didistribusikan secara besar buat waktu yang lama sehabis transaksi konsumen berakhir.27 Dalam lima tahun terakhir setidak nya terjadi 24 kasus garansi yang dikeluhkan oleh konsumen melalui media konsumen diantara kasus tersebut tidak sampai 50% kasus yang terselesaikan hanya ada 7 kasus yang selesai. Kasus yang penulis ambil dari Media Konsumen yang pernah dialami oleh seorang konsumen bernama Fina mengikuti pre order iBox dalam hal melakukan pembelian barang elektronik berupa iPhone 12 128GB tanggal 11 Desember 2020 serta barang tersebut dapat diambil tanggal 18 Desember 2020. 28 Hanya dalam 3 hari kemudian iPhone tersebut langsung mati total dan tidak bisa menyala, stuck di logo Apple. Keesokan harinya pada tanggal 22 Desember 2020, Fina langsung membawanya ke Apple Authorized Service Center Menteng dengan antrian selama 5 jam. Setelah menunggu lama, ternyata masalah tersebut tidak dapat diperbaiki, sehingga Fina harus meninggalkan unit untuk pengecekan lanjut dan diberikan lembar service order dengan nomor: MC-12-53516.Setelah unit dikirim ke pusat, Fina tidak mendapat kabar apa-apa dari iBox Menteng mengenai kejelasan garansinya, apakah iPhone Fina akan diganti baru atau tidak. iBox Menteng selalu mengatakan "unit sedang divalidasi" atau "belum 27 Shidarta, Op. cit, hlm. 156. ibox-sangat-mengecewakan, diakses pada 2 juni 2021. 39
ada kabar dari Apple karena server sedang down''. Fina meminta tolong agar ditanyakan ke Apple, tapi tidak ada inisiatif dari iBox. Fina merasa tidak terbantu dengan adanya garansi iBox. Akhirnya Fina memutuskan untuk menghubungi Apple Indonesia sendiri, lalu saya disambungkan dengan Apple luar negeri (Malaysia, Singapura, Australia). Pihak Apple mengatakan unit untuk perbaikan maupun replacement tidak tersedia. Hal ini mengecewakan bagi konsumen dan mengindikasikan bahwa mereka hanya fokus pada penjualan saja tanpa mefmpedulikan soal penanganan aftersales. iBox Menteng baru memberikan update setelah melaporkan case langsung ke pihak Apple. Fina tidak menerima update apa-apa jika bukan karena Fina berinisiatif menghubungi Apple sendiri. Akhirnya Fina memutuskan untuk meminta refund. Namun hingga hari ini, semua proses tersebut masih memakan waktu yang lama. Fina merasa sangat kecewa dan dirugikan dari segi waktu dan materi.29 Apabila hal tersebut akan dihubungkan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 yang menyatakan bahwa : 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 29 dari-ibu-fina, diakses pada 2 juni 2021. 40 sangat Fina akan
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pihak apple harus membagikan ganti rugi kepada Fina terhadap kerusakan barang yang mana fina telah membelinya dari pihak apple sendiri, karena iphone yang dibeli Fina mengalami kerusakan setelah 3 hari pemakaian saja dan Fina langsung membawa ketempat membeli iphone tersebut, karna pemberian ganti rugi menurut Pasal 19 ayat (3) dapat diberikan ketika masih dalam jangka waktu 7 hari sesudah transaksi dilaksanakan. Satu minggu kemudian Fina menanyakan kabar lagi, tetap diberi jawaban "server down" sampai saya berpikir sepertinya alasan ini memang termasuk dalam SOP untuk mengulur waktu dan membohongi konsumen. Mengenai perihal ini maka disini pelaku usaha sudah tidak melaksanakan prosedur berdasarkan ketetapan dari pasal 19 UUPK, Pelaku usaha mengenai hal tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi yang mana akan relevan dengan Pasal 60 UUPK yang Berbunyi : 1. "Badan penyelesaian sengeketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26; 41
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan". Karena Fina merasa tidak ada tanggapan daari pihak iBox akhirnya Fina memutuskan untuk menghubungi Apple Indonesia sendiri, iBox Menteng baru memberikan update setelah Fina melaporkan case langsung ke pihak Apple. Pihak iBox memberi tanggapan kepda Fina pada tanggal 1 maret pada website media konsumen dengan mengatakan "Sehubungan dengan dimuatnya Surat Pembaca dari Ibu Fina pada tanggal 2 Februari 2021, berjudul "iPhone 12 Mati Total, Garansi iBox Sangat Mengecewakan". Dengan ini kami sampaikan bahwa pihak iBox service center, telah menghubungi Ibu Fina untuk memberikan penjelasan atas permasalahan yang dihadapi, Ibu Fina dapat memahami duduk perkaranya dan menerima penyelesaian atas masalah tersebut dengan baik. Erajaya Group selalu berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan kepada konsumen. Kami harapkan Ibu Fina akan tetap menjadi pelanggan setia jaringan toko kami". Fina tidak akan menerima update apa-apa jika bukan karena saya berinisiatif menghubungi Apple sendiri. Akhirnya Fina memutuskan untuk meminta refund. Namun hingga hari ini, semua proses tersebut masih memakan waktu yang lama. Selanjutnya Pada kasus kedua yang penulis ambil dari Media Konsumen Bapak Candra membeli Apple Watch Series 3 di blibli. com pada 24 Mei 42
43 2018.30 Produk menikmati garansi internasional 1 tahun( no pesanan: 12014680105). Jam mati( tidak dapat dibuka) pada bulan Oktober 2018. Pak Candra setelah itu menghubungi blibli. com, yang memohon konsumen buat mengirim produk ke blibli. com buat menangani klaim jaminan. Usai barang konsumen dikirim serta diterima oleh mereka, konsumen diserahkan no pengembalian RMA14160, serta tanggal penyerahan yakni 29 Oktober 2018. Apabila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : 1. "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan; 2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidakmenyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidakmemenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan". Pada pasal itu sudah tercantum pelaku usaha wajib menyediakan garansi terhadap barang yang diperjual belikannya. Pada kasus ini pelaku usaha saat 30 diakses pada 2 juni 2021, pukul 18.44.
menjual barangnya memberikan informasi bahwa barang yang dijualnya mempunyai garansi. Pada tanggal 20 Desember 2018, saya telah menerima email dari pihak melalui Customer Service nya yang berisi sebagai berikut: "Hai Candra Astawa, Mengenai klaim Anda dengan nomor pesanan 12014680105-12018382685 produk Apple Watch Series 3 GPS Nike+ Anthracite Sport Band Smartwatch - Grey Black [42mm] Black. Informasi dari pihak service center bahwa : Produk rusak karena kesalahan pengguna dan dikenakan biaya service. Berikut kami informasikan untuk biaya perbaikan Rp1.750.000. Kami tunggu konfirmasi dari Anda. Mohon maaf atas kendala yang Anda alami. Semoga klaim Anda segera terselesaikan". Konsumen kemudian menanyakan perihal "Produk rusak karena kesalahan pengguna"; yang mana setelah itu tanggal 21 Desember 2018 diberikan jawaban dari "Hai Candraastawa,Terima kasih atas konfirmasi Anda, sebelumnya mohon maaf atas kendala yang Anda alami dan untuk informasi perihal laporan Anda untuk kesalahannya terdapat pada tamepred (apple watch sudah pernah dimodifikasi) dan sampai saat ini kami tunggu konfirmasi Anda perihal biaya service, apakah Anda bersedia membayar biaya servicenya?, Pihak service tunggu konfirmasi Anda atas hal tersebut dan semoga secepatnya dapat terselesaikan terimakasih selamat siang". 44
Konsumen langsung mengajukan keberatan sebab konsumen tidak sempat melaksanakannya. Sesudah rusak, konsumen langsung mengirimkan kembali klaim garansi tanpa perubahan apapun( pasti saja ini subjektif), tetapi disaat menyambut produk hendaknya blibli. com memeriksa apakah kondisi produk rusak ataupun segel garansi rusak, supaya konsisten tidak diterima untuk menolak klaim. Setelah itu pada tanggal 17 Januari 2019, Bapak Daniel dari blibli. com menelepon konsumen, membuktikan pada konsumen pihak yang menyangkal klaim ialah QCD Technology Pte Ltd, serta membagikan informasi layanan WP18- 2472991 (hanya melalui WA Gambar kop surat yang tercetak) serta ujung kanan atas informasi layanan). Untuk konten silahkan mendatangi konsumen guna menyangkal klaim. Pada saat konsumen mengontak QCD Mail, konsumen menanggapi kalau informasi layanan hanya bisa diserahkan pada penggugat. Pak Daniel pula memaparkan kalau Apple Watch tidak bisa diperbaiki, serta konsumen wajib melunasi 1. 750. 000 rupee untuk memperolehnya kembali.- Kemudian pada tanggal 4 Februari 2019, Pak Daniel menghubungi konsumen kembali melalui WA serta bertanya kemauan konsumen guna Pembayaran biaya beliau setelah itu mengartikannya sebagai "denda", serta pelanggan menanggapi "tidak bersedia". Semenjak itu, klaim garansi ini tidak diklarifikasi lebih lanjut. 45
Dalam hal ini konsumen merasa kecewa atas proses pengajuan garansi oleh pihak 1. Mengirimkan produk konsumen ke blibli. com, pastinya blibli. com sudah memeriksa kondisi produk, apakah cacat, ataupun tidak terdapat segel garansi. 2. Pada dasarnya konsumen melaksanakan klaim garansi, namun bila saya mau Apple Watch saya dikembalikan( rusak, tidak diperbaiki), saya dikenakan biaya Rp 1.750. 000. Distributor sebagai pelaku usaha disini sudah jelas-jelas mengklaim bahwa barang elektronik yang dijualnya memiliki garansi internasional tapi saat konsumen melakukan klaim terhadap garansi tersebut pelaku usaha memberikan alasan yang menurut pelaku usaha itu tidak dilakukannya. Pelaku usaha disini diberikan suatu kebebasan dari adanya tanggung jawab terhadap kerugian diatas jika semuanya telah dipenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 27 UUPK yang menyatakan bahwa : "Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila : a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan; b. cacat barang timbul pada kemudian hari; c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 46 tidak
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Tapi pada kasus bapak Chandra ini konsumen meraskan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 27 UUPK dan seharusnya pelaku usaha beritikad baik untuk bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. UUPK Pasal 19 dengan jelas mengatur jika pengelola harus mengubah kerugian yang dialami oleh konsumen, serta jangka waktu ganti rugi merupakan 7 hari semenjak bertepatan pada ganti rugi. Tidak hanya itu, dalam Pasal 27 UUPK, bila melalui era penuntutan 4 tahun ataupun melalui antara waktu yang diperjanjikan semenjak pembelian barang, pelaku usaha bisa dibebaskan dari ganti rugi. Pasal 27 UUPK memutuskan waktu durasi 4 tahun guna penuntutan semenjak tanggal pembelian barang. Tak terkecuali pada produk elektronika, ketentuan peraturan mengenai dengan layanan purna jual telah terdapat pada Keputusan Menteri Peridustrian Dan Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 serta terdapat di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 38 tahun 2019 yang menyatakan bahwa: 1. "Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia". 47
Selanjutnya Pasal 3 Angka (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 38 tahun 2019 menyatakan bahwa : 1. "Kartu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit mengenai: a. nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri; b. nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor; c. nama dan alamat lengkap Pusat Layanan Puma Jual; d. masa jaminan pelayanan puma jual yang memuat keterangan waktu paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pembelian produk oleh Konsumen; dan e. syarat dan kondisi jaminan pelayanan puma jual yang paling sedikit mengenai: 1) syarat berlaku dan batalnya jaminan; 2) prosedur pengajuan klaim jaminan; dan 3) jasa perbaikan yang dibebaskan dari biaya selama masa jaminan. f. cakupan atau daftar kerusakan yang dijamin; dan g. nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang murah dan mudah diakses oleh Konsumen di seluruh wilayah Indonesia untuk menyampaikan informasi dan/atau pengaduan terkait Produk Elektronika dan Produk Telematika yang beredar". 48
Garansi yang telah dibagikan dari pelaku usaha untuk konsumen tersebut atas suatu barang yang menjadi objek transaksi seharusnya merupakan jaminan atas kualitas barang yang dibeli konsumen. Garansi yang biasanya tertera dalam kartu garansi yang diserahkan kepada konsumen juga merupakan salah satu bagian yang terkait dengan perjanjian jual beli yang terjadi oleh pelaku usaha dengan konsumen. Banyak konsumen yang mengeluhkan ditolaknya klaim garansi barang elektronik oleh pelaku usaha terkait. Ditolaknya klaim garansi ini dikarenakan para pelaku usaha memberikan berbagai macam alasan sebagai sebab ditolaknya klaim tersebut. Hal seperti ini jelas merupakan langkah dari pelaku usaha untuk mempersulit konsumennya. Bahkan tidak sedikit pula yang klaim garansinya ditolak dengan alasan yang mengada- ada.pada kenyataanya masih ada pelaku usaha yang mengabaikan peraturan tersebut. Dalam perihal ini agen sebagai pelaku usaha melanggar hak konsumen, serta konsumen bisa menuntut pertanggungjawaban ataupun ganti rugi dari pelaku usaha sebab aspek illegal. Disaat memohon pertanggungjawaban pelaku usaha, konsumen wajib mencermati terdapat tidaknya aspek kekeliruan pelaku usaha. B. Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pemegang Garansi Menurut Perundangan-Undangan Indonesia Masyarakat dalam melakukan transaksi tentu saja terdapat dua pihak atau lebih yang dimana transaksi tersebut didasari suatu perikatan atau perjanjian 49
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Transaksi yang dilakukan tidak jarang berpotensi menimbulkan konflik atau permaslahan. Konflik ini lah yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa atau permasalahan antar pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa tersebut biasanya terjadi karena terjadi pelanggaran pada hak konsumen yang tak diperhatikan pihak pelaku usaha itu sendiri. Konflik atau sengketa sering kali dipandang sebagai fenomena kekerasan, sehingga akan memberi pandangan sebagai sesuatu yang buruk, jadi setiap orang selalu berusaha untuk menghindari terjadi konflik atau sengketa. Penyelesaian atas adanya sengketa tersebut secara tertbuh yakni adanya suatu individu yang mengharapkan ketika adanya persengketaan. Terdapat satu faktor yakni adanya suatu sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen. Adapun dalam skripsi ini sengketa yang sedang berlangsung antar pelaku usaha dengan konsumen yang hendak penulis bahas berhubungan dengan garansi pada barang elektronik yang di beli oleh konsumen. Dimana produk elektronik yang dibeli oleh konsumen mengalami kerusakan tapi dalam pengklaiman garansi yang dilakukan oleh konsumen tidak mendapat respon baik dari pelaku usaha. Sesuai yang ada di Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Jika hak-hak yang berkaitan dengan konsumen tersebut telah ada di Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, Konsumen yang ikut serta dalam sengketa dalam perihal ini menjadi 50
pihak yang menjalankan transaksi jual beli dengan operator pastinya konsumen wajib dilindungi, khususnya bila hak serta kebutuhan konsumen dilanggar hingga konsumen berhak atas ganti rugi serta pengembalian. Konsumen ketika sedang menginginkan sebuah pertanggungjawaban kepada pelaku usaha bisa melakukan gugatan kepada pelaku usaha serta hal tersebut dapat dilalui dengan dua jalur yakni memakai jalur litigasi dan jalur non litigasi. 1. Penyeleseaian sengketa didalam pengadilan Perselisihan antara konsumen serta pelaku usaha bisa dituntaskan melalui litigasi. Litigasi berawal dari bahasa Inggris "litigation", yang berarti pengadilan. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan tersebut dapat berpedoman atas pengaturan mengenai peradilan umum yang telah resmi berlaku dan akan terus melihat pengaturan di pasal 45 UUPK menyatakan: 1) "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 51
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang; 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidakberhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa". Dengan ketentuan ini, penanganan sengketa konsumen melalui pengadilan didasarkan pada determinasi pengadilan biasa, alhasil hukum acara yang dipakai didasarkan pada ketentuan dapat berlandaskan atas Herziene Inlands Regeling (HIR) Dan memakai Rechtsreglemen Buitengeweten (RBg).31 Sengeketa konsumen kebanyakan yaitu sengketa perdata yang mana disini kosumen mengalami suatu kerugian atas barang dan atau jasa yang telah dibelinya. Terkait dengan hukum perdata yang telah resmi dipergunakan di Indonesia sendiri maka disini telah terdapat asas "hakim bersifat menunggu" yang berarti bahwasannya mengenai inisiatif atas berperkara dapat datang melalui pihak yang bersangkutan atas perkara tersebut. Sesuai dengan pasal 46 UUPK yang dapat melakukan Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : 1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 2) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 31 Aulia Muthia, Op. Cit, hlm 218. 52
3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 4) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila baran/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit". Menurut pasal ini, para penggugat merupakan: tiap konsumen yang jadi korban, ahli waris konsumen, golongan konsumen yang mempunyai kebutuhan yang serupa, LPKSM serta pemerintah. Menurut Pasal 142 RGB atau 118 HIR, gugatan wajib diajukan dalam wujud gugatan, serta wajib diajukan ke pengadilan negara tempat bermukim tergugat dalam wujud gugatan yang ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya.32 Gugatan dari pihak konsumen sendiri kepada seorang pelaku usaha bisa dilakukan suatu pemrosesan dengan jalur institusi peradilan umum yang mana caranya yaitu: 1. Gugatan personal 2. Gugatan perwakilan kelompok 3. Gugatan legal standing 4. Gugatan pemerintah 32 Janus Sidabalok, "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Bandung, PT Citra Aditya, Hlm 151. 53
2. Penyelesain sengketa diluar pengadilan Metode alternatif penanganan sengketa konsumen merupakan melalui jalur nonlitigasi, ialah melalui forum perundingan antara pelaku komersial serta konsumen guna menggapai perjanjian. Terdapat banyak metode guna menuntaskan sengketa di luar pengadilan, ataupun yang lebih diketahui dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR bisa berupa arbitrase, perantaraan, mediasi, konferensi kecil, sidang hakim rangkuman serta wujud yang lain.33 Indonesia sendiri jika berkaitan dengan ADR maka hal tersebut memiliki daya tarik tersendiri sebab hal tersebut adanya suatu keselarasan terhadap sistem sosial budaya tradisional yang ada di Indonesia dimana berpedoman atas musyawarah mufakat. Adapun pilihan alternatif Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bisa diseleksi serta didapat oleh konsumen, sebab masyarakat biasa lebih memilah guna menuntaskan sengketa melewati jalur di luar pengadilan, sebab terdapat lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang hendak menerima gugatan pelanggan bila mengalami kerugian yang sedikit. Dijelaskan di Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 33 Yahya Harahap, "Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa", Bandung, Citra Aditya ,1997, Hlm 189. 54
55 mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen." Dalam penyelesain sengketa diluar pengadilan terdapat beberapa badan atau institusi yang dapat menyelesaikan serta bisa dilakukan pemilihan dari pihak konsumen itu sendiri dalam hal penyelesaian suatu sengketa yang sedang dialaminya yakni : 1. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BPSK dibangun oleh pemerintah serta ialah badan yang bertanggung jawab guna menanggulangi serta menuntaskan perselisihan diantara pelaku usaha dengan konsumen, namun tidak merupakan bagian dari kewenangan peradilan. Pemerintah membuat BPSK guna menuntaskan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya dengan berpedoman pasal 53 UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang antara lain : a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengeketa perlindungan konsumen; g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindunagn konsumen; h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidakbersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen,atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 56
l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindunagnan konsumen; m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini". Dalam hal kasus garansi pihak konsumen yang dirugikan dalam transaksi dapat membicarakan masalah kerugian terlebih dahulu kepada Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM megacu pada Pasal 1 (9) UUPK No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen". Mengenai penerapan perlindungan konsumen, Undang- Undang Perlindungan Konsumen mengontrol tanggung jawab serta wewenang lembaga perlindungan konsumen non- pemerintah adapun Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi: a. "Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; 57
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen". Adapun Undang-undang yang mengatur untuk konsumen dapat memperjuangkan haknya tetap saja masih terjadi kecurangan dan ketidak pastian pelaku usaha dalam memberikan layanan purna jual kepada konsumen. Diharapkan dengan adanya BPSK dan LPKSM mampu atau dapat berperan secara aktif dalam melakukan upaya-upaya baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa dalam rangka perlindungan konsumen seperti yang menjadi tujuan akhir dari UUPK tanpa meniadakan hak-hak pelaku usaha. Sehingga dengan demikian, tercipta kondisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen yang mampu menciptakan persaingan bebas dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.34 34 Maslihati Nur, Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen, Volume 5 No 3, 2008, hlm 178 58