RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 I. PENDAHULUAN Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 72. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagai berikut : A. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km² (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta - Jawa. a. Letak Wilayah Kabupaten Cirebon terletak diantara 06o 30' 58'' Lintang Selatan sampai dengan 07o 00'24'' Lintang Selatan dan diantara 108o 19'30'' Bujur Timur sampai dengan 108 o 50'03'' Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Prov. Jawa Tengah) b. Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006, Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 40 Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan. B. Gambaran Umum Demografis Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 berpenduduk 2.437.899 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.236.316 jiwa, penduduk perempuan 1.201.583 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2023). Pada Tahun 2023, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 103.136 jiwa dan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 29.310 jiwa. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 1
II. CAPAIAN KINERJA MAKRO Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Pencapaian kinerja makro Kabupaten Cirebon sebagai berikut: No Indikator kinerja Makro Capaian Tahun 2022 Capaian Tahun 2023 Perubahan (%) 1 2 3 4 5 6 Indeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan Angka Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per kapita (Juta Rp) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 70,92 12,01 8,11 4,09 24,47 0,355 71,81 11,20 7,65 4,85 25,97 0,361 0,89 0,81 -0,46 0,76 1,5 0,006 III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial dan ketentraman dan ketertiban, Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar Merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Adapun capaian pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Tahun 2023, sebagai berikut : NO 1 URUSAN Pendidikan NO IKK 1 2 3 4 IKK OUTCOME Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan CAPAIAN 99,218% 98,105% 98,295% 77,604% SUMBER DATA KET Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2 Kesehatan 1 2 3 4 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 1,142% 100% 98,185% 97,241% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 2
NO URUSAN NO IKK 5 6 7 IKK OUTCOME Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar CAPAIAN 96,788% 100% 98,661% 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 58,783% 9 Persentase warga negara usia 60 tahun kenatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 81,341% 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 90,312% 95,197% 91,421% 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 99,151% 3 Pekerjaan Umum 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 1 2 3 92,349% 100% 0% 19,937% 4 5 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 92,959% 89,420% 6 7 Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 100% 84,563% Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR 3
NO URUSAN NO IKK 8 IKK OUTCOME Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi CAPAIAN 83,921% 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100% 4 Perumahan Rakyat 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota 0% 2 3 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani 0% 13,135% 4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 0,256% 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 8,828% 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 2 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 100% 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% (2.464 Orang) 4 5 6 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% (2.464 Orang) 100% (134.687 Orang) 89,937% 6 7 Sosial Tenaga Kerja 7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 1 2 1 11 Menit 100% 100% 100% Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satpol PP Satpol PP BPBD BPBD BPBD Dinas Damkar dan Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Sosial Disnaker 4
NO URUSAN NO IKK 2 IKK OUTCOME Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi CAPAIAN 37,692% 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 33.826.875,816 Rupiah 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 1,846% 8 Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 1 2 3 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 70,281% 0,397% 100% 7,490% 9 Pangan 10 Pertanahan 1 1 2 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang selesai tepat waktu 0% 0% 100% 3 4 5 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tersedianya tanah untuk masyarakat 0% 0% 0% 6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 11 Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota 56,96% 2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota 11,539% Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker DPPKBP3A DPPKBP3A DPPKBP3A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 5
NO URUSAN 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO IKK 3 1 2 3 4 IKK OUTCOME Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama CAPAIAN 47,869% 98,787% 27,834% 94,647% 12,903% 13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 2 Persentase Pengentasan DesaTertinggal Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 0% 1,020% 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 2 3 TFR (Angka Kelahiran Total) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 2,19 85,029% 14,971% 15 Perhubungan 1 Rasio konektivitas Kabupaten/Kota 0,63% 2 V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota 0,25 V/C 16 Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Meningkatnya Koperasi yang 2 3 100% 89,474% 75,842% 17 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 18 Penanaman Modal 19 Kepemudaan dan Olahraga berkualitas 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang 1 1 menjadi wirausaha Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 39,672% 0,274% 0,883% 0,378% 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 4,770% 3 Peningkatan prestasi olahraga 0 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Dinas Lingkungan Hidup Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil DPMD DPMD DPPKBP3A DPPKBP3A DPPKBP3A Dishub Dishub Diskominfo Diskominfo Diskominfo Dinkop dan UKM Dinkop dan UKM DPMPTSP Dispora Dispora Dispora 6
NO URUSAN 20 Statistik 21 Persandian 22 Kebudayaan 23 Perpustakaan NO IKK 1 2 1 1 1 IKK OUTCOME Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah Terlestarikannya Cagar Budaya Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat CAPAIAN 100% 100% 44,961% 100,00% 0 24 Kearsipan 25 Kelautan dan Perikanan 26 Pariwisata 27 Pertanian 2 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota Tingkat hunian akomodasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Produktivitas pertanian per hektar per tahun Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular - 7,1164 70,901% 83,33% 110,787% (96.660,63 Ton) 57,535% 40,687% 65,783% 3,390% 5,313% 622,854% 37,023% 28 Kehutanan 100% 29 Energi dan Sumber Daya mineral 1 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 100% Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Diskominfo Diskominfo Diskominfo Disbudpar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tidak ada Survey pada Tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Dinas Pertanian Dinas Pertanian Bukan Kewenangan Kab/Kota Bukan Kewenangan Kab/Kota 7
NO URUSAN 30 Perdagangan NO IKK 1 IKK OUTCOME Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) CAPAIAN 100% 31 Perindustrian 2 3 1 2 3 4 5 Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota 52,815% 67,449% 1,558% 0% 0,392% 0% 0% 32 Transmigrasi 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini - 125% 100% 33 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Rasio PAD 2 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 4 5 3,661% 18,533% Level 3 Level 3 69,588% 34 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) 6 1 Opini Laporan Keuangan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama WTP 0% 2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 19,273% Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 SUMBER DATA KET Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Disdagin Bukan Kewenangan Kab/Kota BKAD BKAD Inspektorat Inspektorat BKAD BKAD Bagian Barjas Setda Bagian Barjas Setda 8
NO URUSAN NO IKK 3 4 IKK OUTCOME Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah CAPAIAN 10,947% 506,168% SUMBER DATA KET Bagian Barjas Setda Bagian Barjas Setda 35 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) 1 2 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 72,430% 24,466% BKPSDM BKPSDM 36 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) 3 1 2 3 4 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Assets Management Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya 55,519% 15,429% 8,183% 100% 4,463% BKPSDM BKAD BKAD BKAD BKAD 37 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) 1 2 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) 92,199% 100% Diskominfo Diskominfo IV. HASIL EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut: Uraian EPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019 Skor Kinerja Tingkat Nasion 3,2618 al 3,3707 Kategori Kinerja Tingkat Nasion Sangat Tinggi al Tinggi Peringkat Nasional n.a n.a EPPD Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 n.a n.a n.a EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 2,59 Rendah 130 EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 3,2313 Sedang 75 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 9
B. Opini Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut: Uraian Opini Laporan Keuangan Daerah Opini BPK atas LKD Tahun 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK atas LKD Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK atas LKD Tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK atas LKD Tahun 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK atas LKD Tahun 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) V. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut : NO. Rek URAIAN ANGGARAN TAHUN 2023 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 1 2 3 4 4. PENDAPATAN DAERAH 4.139.207.910.770,00 4.017.257.994.687,82 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 786.409.061.982,00 744.514.538.980,82 4.1.01. Pajak Daerah 326.289.274.000,00 328.734.776.136,00 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 31.610.233.581,00 14.454.000.000,00 32.401.830.073,00 14.458.949.796,00 yang Dipisahkan 4.1.04. Lain - Lain PAD yang Sah 414.055.554.401,00 368.918.982.975,82 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 3.352.798.848.788,00 3.272.743.455.707,00 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.845.097.096.669,00 2.796.514.952.898,00 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 507.701.752.119,00 476.228.502.809,00 5. BELANJA DAERAH 4.439.165.838.204,86 4.132.750.422.628,47 5.1. Belanja Operasi 3.283.866.866.864,86 3.039.524.743.697,47 5.1.01. Belanja Pegawai 1.741.871.180.660,86 1.609.712.189.701,00 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1.375.998.725.004,00 1.266.210.801.307,47 5.1.05. Belanja Hibah 141.761.002.200,00 139.814.249.339,00 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 24.235.959.000,00 23.787.503.350,00 5.2. Belanja Modal 414.810.640.892,00 373.623.487.361,00 5.2.01. Belanja Modal Tanah 2.614.975.000,00 250.600.000,00 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 168.645.627.921,00 140.514.929.375,00 5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.830.342.571,00 56.348.808.375,00 5.2.04. 5.2.05. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 180.220.942.200,00 1.498.753.200,00 175.083.760.411,00 1.425.389.200,00 5.3. Belanja Tidak Terduga 30.697.999.390,00 24.313.927.365,00 5.3.10. Belanja Tidak Terduga 30.697.999.390,00 24.313.927.365,00 5.4. Belanja Transfer 709.790.331.058,00 695.288.264.205,00 5.4.01. Belanja Bagi Hasil 36.139.693.026,00 28.784.091.205,00 5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 673.650.638.032,00 666.504.173.000,00 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 % 5 97,05 94,67 100,75 102,50 100,03 89,10 97,61 98,29 93,80 93,10 92,56 92,41 92,02 98,63 98,15 90,07 9,58 83,32 91,13 97,15 95,10 79,20 79,20 97,96 79,65 98,94 10
NO. Rek URAIAN ANGGARAN TAHUN 2023 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 1 2 SURPLUS / (DEFISIT) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 3 299.957.927.434,86 299.957.927.434,86 4 -115.492.427.940,65 299.957.927.771,86 6.1. Penerimaan Pembiayaan 344.957.927.434,86 344.957.927.434,86 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 344.957.927.434,86 344.957.927.434,86 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 45.000.000.000,00 44.999.999.663,00 6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 4.999.999.663,00 PEMBIAYAAN NETTO SiLPA 299.957.927.434,86 0,00 299.957.927.771,86 184.465.499.831,21 VI. INOVASI DAERAH Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2023 serta efektivitas dan efisien kebijakan maka rangkaian inovasi daerah di berbagai bidang urusan pemerintahan yang diimplementasikan Kabupaten Cirebon diantaranya adalah sebagai berikut : Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah Urusan Keseharan No 1. a. Dinas Kesehatan b. UPTD Puskesmas Cibogo Nama Inovasi Daerah Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA) Surat Ijin Praktik (SIP) Online Gerakan Baca Buku Tujuh Menit (GERBABUKATUM) Temukan dan Kawal Ibu Hamil Resiko Tinggi (MUKA BURI) Serentak Jemur Ibu Hamil (SEMUR BUMIL) Keterangan Sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan medis bagi masyarakat melalui emergency call dan sistem rujukan ke rumah sakit sehingga dapat dengan cepat mendapatkan penanganan medis. Sistem informasi yang mempermudah tenaga medis mendapatkan surat ijin praktek secara online. Inovasi ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dengan membaca dan memahami tentang informasi yang ada didalam buku KIA sebelum pemeriksaan dimulai selama 7 menit, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir dan pemantauan tumbuh kembang bayi (SDIDTK). Inovasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk menemukan ibu hamil yang beresiko secara dini dan mengawalnya agar terpantau selama kehamilannya sampai melahirkan, bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Inovasi ini merupakan gerakan untuk berjemur Bersama di pagi hari dimulai kisaran waktu pukul 09.00 samapi dengan 10.00 WIB dengan durasi 15 menit di Puskesmas Cibogo. Inovasi ini merupakan gerakan untuk memberikan penanganan maksimal ibu hamil beresiko tinggi di wilayah Puskesmas Gegesik. c. UPTD Puskesmas Gegesik Jaring Ibu Hamil Resti agar Penanganan Maksimal (JABURE APEM) Temukan ODGJ Mengunjungi Rumah Agar Mendapatkan Terapi (TOMAT ) Inovasi ini merupakan gerakan untuk menemukan ODGJ dengan cara proaktif mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan terapi bagi warga ODGJ di wilayah Puskesmas Gegesik. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 % 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11
No Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah Nama Inovasi Daerah Keterangan d. UPTD Puskesmas Waled e. UPTD Puskesmas Gembongan f. UPTD Puskesmas Astanalanggar g. UPTD Puskesmas Ciperna h. RSUD Waled i. RSUD Arjawinangun 2. Dinas Sosial 3. Satpol PP 4. Disarpus Periksa Jantung (EKG) untuk Kesehatan (PEJANTAN) Jemput Layani Penderita TB Paru dengan Skreening Kencing Manis (JELITA TB MANIS) Temukan Obati Bersama Team TB (TOBAT TB) Aksi Peduli Stunting (AKTING) Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk (GEMA PETIK) Bareng Kader Jaring dan Temukan TB (BAKAR JAMU TB) Gerakan Mama Beri ASI Eksklusif (GEMA ASIEK) Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat Sistem Rujukan & Pendaftaran (SIRUDAL) RSUD Arjawinangun Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIPEPEK) Lapor Praja Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) Inovasi ini merupakan gerakan pemeriksaan jantung bagi warga yang berobat ke Puskemas Gegesik. Inovasi yang di khususkan untuk penemuan dan pengobatan pasien TB paru di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Waled, dimana banyaknya pasien TB di puskesmas Waled mengalami drop out obat, rendahnya kesembuhan pada pasien TB dan tidak tercapainya penemuan kasus TB BTA+. Inovasi yang merupakan gerakan untuk menemukan penderita TB sehingga dapat dilakukan upaya pengobatan di Puskesmas Gembongan. Inovasi yang berupa gerakan aksi peduli penanganan stunting di wilayah Puskesmas Gembongan. Kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Astanalanggar berupa sosialisasi lintas program, lintas sektor, kader dan masyarakat, agar masyarakat dapat memantau keberadaan jentik nyamuknya di rumah atau lingkungan masing-masing. Inovasi untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini bagi masyarakat yang khususnya terduga TB (suspek), dan selanjutnya dapat ditindak lanjut secepat mungkin Inovasi pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI), untuk mendukung ibu berhasil menyusui yaitu memberikan ASI Eksklusif kepada bayi nya hingga berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun. Inovasi pelayanan intensif dan edukasi kepada pasien Thalassemia dan Tuberkulosis Resisten Obat di RSUD Waled, dan rujukan pelayanan Thalassemia dan Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Sistem informasi rujukan dan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Arjawingun secara online sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan. Aplikasi "SIPEPEK ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan prima dengan berbagai kemudahan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan layanan rujukan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, BPJS dan bantuan sosial secara actual dan realtime. Aplikasi android pelayanan pengaduan ketertiban dan ketentraman dari masyarakat ke Satpol PP Kab. Cirebon dan updating kegiatan Satpol PP secara online. Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) ini membantu pengelolaan kearsipan secara menyeluruh, baik penempatan klasifikasi yang tepat dan cepat, penertiban sistem penataan berkas yang baik, penelurusan data arsip yang cepat dan akurat serta dapat menuntun dalam melakukan penyusutan arsip yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD/BUMN yang ada dilingkungan kerjanya di masing-masing daerah. Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) menyajikan berbagai bentuk laporan statistik volume surat masuk dan keluar, laporan agenda surat masuk dan keluar, daftar Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 12
No Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah Nama Inovasi Daerah Keterangan 5. 6. 9. 10. 11. Disdukcapil Bappelitbangda Bapenda Disbudpar Disperdagin Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran Juga Akta Kematian (TAPAK JALAK) Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (SILITBANG) Rumah Aspirasi Masyarakat Kabupaten Cirebon (MAHAR MAS KATON). Augmented Reality (AR) Cakrabuwana Aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (AKANG SURJA) Logo dan Tagline Pariwisata "CIREBON KATON" E-Retribusi Pasar arsip permanen, musnah dan dinilai kembali, daftar retensi, daftar retensi arsip dan nilai guna arsip serta berbagai bentuk laporan lainnya. Inovasi pelayanan 3 (tiga) administrasi kependudukan yang bisa langsung di langsung di Kecamatan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak memperoleh surat administrasi kependudukan. Aplikasi web untuk database hasil-hasil kelitbangan dari berbagai penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi di Kabupaten Cirebon. Merupakan rumah aspirasi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang bisa memberikan masukan-masukan bagi perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cireobn. Aplikasi android berbasis Augmented Reality di Museum Cakrabuana Kabupaten Cirebon yang berisi deskripsi dan foto berbagai benda-benda yang berada di Museum Cakrabuwana Kabupaten Cirebon dan dapat diakses masyarakat secara online sehingga meningkatkan daya tarik museum Cakrabuwana. Aplikasi berbasis android untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan, informasi data dan pembayaran kewajiban perpajakan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (Akang Surja) untuk mempermudah masyarakat membayar pajak dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Logo dan tagline untuk meningkatkan promosi bidang pariwisata yang dapat menunjukan identitas Pariwisata dan Kebudayaan di kabupaten Cirebon. Aplikasi pembayaran retribusi pasar secara online untuk untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan upaya mewujudkan Cashless Society Dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Inovasi dokumen pedoman Sistem Manajamen Mutu (SMM) di masing-masing unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. 12. BKAD Transformasi Layanan Melalui Penjaminan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Cirebon (SIKATON) Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIP BMD) Aplikasi Bayar Retribusi Daerah Online (BARIDIN) Sistem Informasi Rekonsiliasi Online SKPD (SIRAOS) Sistem informasi penatausahaan keuangan daerah sehingga mempercepat proses penyerapan anggaran belanja sebelum aplikasi SIPD yang penatausahaan berjalan dengan baik. Sistem informasi ini dapat memberikan informasi yang akurat terhadap penyajian laporan keuangan tiap bulannya Sistem informasi yang menyajikan data aset Kabupaten Cirebon yang akurat dalam proses penataan Barang Milik Daerah (BMD) dan perencanaan kebutuhan BMD pada tahun berikutnya. Sistem informasi wajib retribusi daerah yang menginformasikan secara cepat kepada pimpinan daerah target yang akan dicapai dari pendapatan daerah yang masuk, transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan secara real time Aplikasi rekonsiliasi online pendapatan, belanja, akuntansi, persediaan dan aset perangkat daerah dalam satu aplikasi yaitu Sistem Rekonsiliasi Online untuk SKPD (SIRAOS) terintegrasi sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 13