GUBERNUR PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 172 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA CV. RIMBA BAHARI JAYA DI KAMPUNG KARADIRI I DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA Lampiran : 1 (satu). GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian CV. Rimba Bahari Jaya telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Rimba Bahari Jaya di Kampung Karadiri I Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.Undang-Undang....../2
2 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 220/Kpts-II/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-11/2007 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara; 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 09/Menhut-11/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 24.Peraturan......../3
3 - 24. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21); 25. Peraturan Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 15); Memperhatikan : 1. Rekomendasi Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 530/1400/SET tanggal 23 Juli 2012 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. 2. Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan Rekomendasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire sesuai surat Nomor : 620/56/REKOM UKL-UPL/BLH/III/2012 tanggal 14 Maret 2012. 3. Surat Permohonan Direktur Nomor : 04/RBJ/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012 perihal Permohonan IUIPHHK. 4. Akta Pendirian CV. Rimba Bahari Jaya Nomor : 17 tanggal 9 Pebruari 2012. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU : : Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Rimba Bahari Jaya di Kampung Karadiri I Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua. KEDUA : Penanggung jawab, produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, serta pengelolaan limbah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : CV. Rimba Bahari Jaya diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri dalam batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya realisasi Keputusan pembangunan industri setiap bulan dan dalam menjalankan usahanya berhak untuk mendapat pelayanan dari pemberi izin dengan kewajiban : ini serta menyampaikan laporan kemajuan a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan; c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun; d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku serta produksi; e. membuat dan menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO); f. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin; g. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan; h. Memiliki tenaga kerja pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat. KEEMPAT : CV. Rimba Bahari Jaya dalam melaksanakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dilarang : a. memperluas usaha industri tanpa izin; b.memindahkan......./4
4 - b. memindahkan lokasi industri tanpa izin; c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan; d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); e. melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan. KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2012 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS. Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM ROSINA UPESSY, SH SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta; 3. Menteri Kehutanan RI di Jakarta; 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta; 6. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta; 7. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI di Jakarta; 8. Ketua DPR Papua di Jayapura; 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura; 10. Bupati Nabire di Nabire; 11. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nabire di Nabire; 12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura di Jayapura; 13. Kepala Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan Wilayah XVII Jayapura di Jayapura; 14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
Lampiran : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 172 Tahun 2012 Tanggal : 24 Oktober 2012 KETENTUAN PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, DAFTAR MESIN UTAMA PRODUKSI, TOTAL INVESTASI, JUMLAH TENAGA KERJA, GUDANG DAN SARANA PENUNJANG 1. Penaggungjawab : a. Direktur Utama b. Komisaris c. Alamat Kantor d. Lokasi Pabrik 1. Penaggungjawab : a. Direktur Utama b. Komisaris c. Alamat Kantor d. Lokasi Pabrik : THE TEGOEH SANJAYA : LIM PING ING : Kampung Karadiri I, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi : Kampung Karadiri I, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. e. Pemegang Saham : THE TEGOEH SANJAYA dan LIM PING ING (sesuai Akta Notaris Nomor : 17 Tanggal 9 Pebruari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris AGUSTINA, SH di Nabire). 2. Produksi : Jenis Produk Kapasitas Izin Produksi (M³/Tahun) Keterangan 1. Sawn Timber 6.000 3. Daftar Mesin Utama Produksi : No Jenis Mesin Type/Merk/Negara/Tahun Kapasitas M³/jam Jumlah (Unit) K e t I MESIN UTAMA 1. Reband Saw Tong Yang/Taiwan/2008 2.000 3 II MESIN PENUNJANG 1. Hedrick Tong Yang/Taiwan/2008 6.000 1 2. Poniring Tong Yang/Taiwan/2008 3.000 2 3. Genset Mitsubishi/Jepang 350 KVA 1 4. Total Investasi : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 5. Jumlah Tenaga Kerja : 22 orang terdiri dari : : 20 orang a. Laki-laki sebanyak b. Perempuan sebanyak : 2 orang 6. Pengelolaan Limbah : Pengelolaan limbah berdasarkan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2012 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS. Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM ROSINA UPESSY, SH