BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebelum Penulis membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm dan hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, Penulis akan memaparkan terlebih dahulu gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A. A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya berdiri pada tahun 1945. PN ini terletak di Jalan Pemuda No. 3, Kel. Empang Sari, Kec. Tawang, Kab.Tasikmalaya. Pada tahun 1982, PN ini berpindah ke Jalan Siliwangi No.18, Kel. Tugu Jaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2001 Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dinaikkan dari Kelas IIA menjadi IB. Sejak bulan Februari tahun 2017, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi Kelas 1A. pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimekarkan dengan adanya Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya sekarang ini mempunyai 2 (dua) Wilayah Hukum, yaitu: 1. Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Wilayah Hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya. 38
Sejak berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari tahun 1945 sampai dengan sekarang, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memutus perkara terkait tindak pidana pencemaran nama sebanyak 4 (empat) putusan baik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE, antara lain: 1. Perkara Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Tsm, antara terdakwa Liana Wati Liong alias Sin Lian binti Liong Yoeng Cong dengan korban Suhartono Wijaya alias Sin Cung. Terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain dalam masa waktu percobaan 1(satu) bulan". 2. Putusan Nomor 352/PID.B/2013/PN.TSM, antara terdakwa Al Rina Adha alias All Ya Azizah binti Zaelani dengan korban Wulan Nurlatifah Azzahra binti Akiyas Muslim. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pada pasal 310 ayat (1) KUHP Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda 39
paling banyak tiga ratus rupiah. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam rumah tahanan, dalam Rumah tahanan Negara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan rumah dikurangkan satu pertiganya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan. 3. Putusan Nomor 131/PID.B/2015/PN Tsm, antara terdakwa Suherman bin Omo Sumiharja dengan korban Ukar bin Suharso. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, pidana Tersebut tidak usah dijalani apabila tidak ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam tenggang waktu selama: 1 (satu) tahun. 4. Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, antara terdakwa Riza Maulana Putra bin Edi dengan korban Desti Lestari binti Amir Junaedi. Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 Undang-undang Nomor 40
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikTerdakwa dihukum dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adapun visi dan misi PN Tasikmalaya sebagai berikut:50 VISI : Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, memiliki Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" MISI : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepempinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 50 Data Diperoleh Saat Penelitian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Pada tanggal 3 Januari 2018, Serta Dilengkapi Data Yang Diperoleh Melalui Internet, diakses 15 Januari 2018, tasikmalaya.go.id. 41
Gambar 1 Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Sumber Data: Gambar diambil saat melakukan penelitian B. Informasi Perkara Penulis menjabarkan mengenai informasi perkara berdasarkan putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, sebagai berikut: 1. Identitas Terdakwa Nama Lengkap : Riza Maulana Putra bin Edi; Tempat Lahir : Tasikmalaya; Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 24 Desember 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Perum Bumi Resik Indah Jl. Puspa Harusm No.2, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya; Agama : Islam; Pekerjaan : Mahasiswa. 42
2. Dakwaan Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, dengan dakwaan alternatif yaitu, kesatu: Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kedua: Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa terbukti telah melanggar dakwaan kesatu yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Putusan Dalam putusan yang ditentukan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu, 14 Desember 2016, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. 4. Para Pihak a. Terdakwa : Riza Maulana Putra bin Edi; b. Korban : Desti Lestari binti Amir Junaedi; c. Penuntut Umum : Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H.,M.H.; 43
d. Majelis Hakim : Purwanta, S.H.,M.H (Hakim Ketua); Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H (Hakim Anggota); Guse Prayudi,S.H.,M.H (Hakim Anggota); e. Panitera Pengganti : Amat Permana., S.H. C. Kasus Posisi Terdakwa Riza Maulana Putra bin Edi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan juli 2016 bertempat di Perum Resik Indah Jl. Puspa Harusm No. 2, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, hal tersebut terkait dengan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terhadap saksi korban Desti Lestari. Saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya akibat tersebarnya foto-foto saksi dengan disertai kata-kata yang tidak pantas melalui akun Facebook terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Bahwa pada awalnya Saksi Desti kenal dengan terdakwa Riza Maulana Putra sejak tahun 2012 sebagai teman bermain, sekitar tahun 44
2015 saksi Desti dan terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai bulan april 2016; 2. Bahwa saksi Desti hendak menjual notebook-nya kepada teman terdakwa yang bernama Heri. Ketika akan dibeli oleh Heri, terdakwa menelpon saksi Desti bahwa data yang berada di dalam notebook-nya telah disalin dan disimpan oleh terdakwa sehingga terdakwa memiliki foto milik saksi Desti; 3. Bahwa pada saat saksi Desti memutuskan akan bekerja di Jakarta, terdakwa memutuskan hubungan dengan saksi Desti dan mengancam saksi Desti akan menghancurkan kehidupan saksi Desti; 4. Bahwa saksi Desti pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 12.00 WIB sedang berada di rumah yang berlokasi di Perum Baitul Marhamah II C 14 Rt/Rw: 07/13, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, saksi Desti menerima pesan atau SMS dari terdakwa yang isinya "tempo dina medsos urang, maneh diwirang ku urang nepi ka kiamat ogen dendam aing mah" (lihat di medsos saya, kamu dipermalukan sama saya, sampai kiamat juga saya dendam), dan pada saat saksi Desti melihat akun facebook milik terdakwa yang terdapat foto saksi Desti setengah badan tanpa busana atau pakaian disertai perkataan atau tulisan didalam foto tersebut dengan tulisan yaitu: a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.00 WIB dengan tulisan "nu apal ka jalma ieu mangga di order 1000 bari 45
lumpat dijamin puas" artinya "silahkan bagi yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time dan dijamin puas"; b. Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 02.33 WIB dengan tulisan "di order mangga bilih minar Rp. 1000 bari lumpat tos oversize rada gandeng" artinya "silahkan bagi siapapun yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran Rp 1000 short time kondisi sudah oversize dan agak berisik" dan pukul 12.32 WIB dengan tulisan "mangga diorder deui 1000 bari lumpat oversize 120 gandeng dijamin" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 12.06 WIB dengan tulisan "diorder deui agan2 1000 bari lumpat rambut kedah rapih, motor kedah nu sae pami tiasa mobil, acuk kedah merek pokoknya kedah sampurna we. Mangga tos oversize 120 cc mesin mah gandeng we" artinya "silahkan kepada agan-agan (siapapun laki-laki) yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time kondisi oversize 120 cc, berisik, peminat sebaiknya berpenampilan rambut ditata rapi, berkendaraan sepeda motor bagus lebih diutamakan berkendara mobil serta pakaian harus bermerek terkenal"; 46
d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 20.19 WIB dengan tulisan "mangga diorder kanggo malam mingguan diorder 1000 bari nagog ayeuna mah omat ulah paributan" artinya "silahkan kepada siapapun yang berminat terhadap orang dalam foto ini dapat diorder untuk bermalam mingguan dengan bayaran 1000 sambil berjongkok tetapi tidak saling berebutan"; e. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 pukul 12.21 WIB dengan tulisan "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempo mah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya "silahkan yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan, asal anda berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat, dia akan berperilaku di luar kendali". f. Bahwa saksi Desti dengan menggunakan handphone merk LENOVO type A 859 berwarna hitam, saksi Desti meng- screenshot beberapa fotonya yang telah diunggah oleh akun facebook terdakwa Riza Maulana Putra yang dimana di setiap foto yang diunggah selalu disertai keterangan atau tulisan yang 47
mencemarkan nama baik saksi Desti, setelah meng-screenshot saksi Desti langsung mencetak atau print; g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Desti merasa ketakutan dan kehilangan pekerjaan karena foto yang diupload di akun facebook milik terdakwa dan pengguna lain dapat melihat posting- an tersebut. Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam hal ini, telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi, para ahli dan terdakwa, berupa: 1) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempo mah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya "silahkan yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan, asal anda 48
berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat, dia akan berperilaku di luar kendali"; 2) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "mangga diorder kanggo malam mingguan diorder 1000 bari nagog ayeuna mah omat ulah paributan" artinya "silahkan kepada siapapun yang berminat terhadap orang dalam foto ini dapat diorder untuk bermalam mingguan dengan bayaran 1000 sambil berjongkok tetapi tidak saling berebutan"; 3) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "diorder deui agan2 1000 bari lumpat rambut kedah rapih, motor kedah nu sae pami tiasa mobil, acuk kedah merk pokokna kedah sampurna we. Mangga tos oversize 120 cc mesin mah gandeng we" artinya "silahkan kepada agan-agan (siapapun laki-laki) yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time kondisi oversize 120 cc, berisik, peminat sebaiknya berpenampilan rambut ditata rapi, berkendaraan sepeda motor bagus lebih diutamakan berkendara mobil serta pakaian harus bermerek terkenal"; 49
4) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "mangga diorder deui 1000 bari lumpat oversize 120 gandeng dijamin" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; 5) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "diorder mangga bilih minat Rp 1000 bari lumpat tos oversize rada gandeng" artinya "silahkan bagi siapapun yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran Rp 1000 short time kondisi sudah oversize kondisi sudah oversize dan agak berisik" ; 6) 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "nu apal ka jalma ieu mangga diorder 1000 bari lumpat dijamin puas" artinya "silahkan bagi yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time dan dijamin puas"; 7) 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Riza Maulana Putra bersama seorang laki-laki ketika menandatangani surat permohonan maaf kepada Sdri. Desti Lestari atas tindakan pencemaran nama 50
baik yang mengunggah foto-foto senonoh dibuat tanggal 30 Juni 2016; 8) 2 (dua) lembar surat pernyataan permohonan maaf tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Riza Maulana Putra ditujukan kepada Sdri. Desti Lestari; 9) 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam type A 859; 10) 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 3 warna putih. Selain barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Saksi Desti Lestari binti Amir Junaedi: Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan di BAP Penyidik tersebut adalah benar; Bahwa saksi menjadi korban pencemaran nama baik akibat tersebarnya foto-foto saksi dengan disertai kata-kata yang tidak pantas melalui akun facebook terdakwa bernama Riza Maulana Putra; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi berada di rumah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 12.00 WIB menerima pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang isinya "tempo di medsos urang, maneh diwiwirang ku urang nepi ka 51
kiamat ogen dendam aing mah" yang artinya "lihat di medsos saya, kamu dipermalukan sama saya, sampai kiamat juga saya dendam"; Bahwa saksi juga melihat di akun facebook terdakwa terdapat foto-foto saksi seperti setengah badan tanpa busana disertai dengan kata-kata atau tulisan, secara berlanjut; Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.00 WIB dengan tulisan "nu apal ka jalma ieu mangga diorder 1000 bari lumpat dijamin puas" artinya "silahkan bagi yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time dan dijamin puas"; Bahwa kedua pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 02.33 WIB dengan tulisan "diorder mangga bilih minar Rp. 1000 bari lumpat tos oversize rada gandeng" artinya "silahkan bagi siapapun yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran Rp 1000 short time kondisi sudah oversize kondisi sudah oversize dan agak berisik"; Bahwa ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 12.32 WIB dengan tulisan "mangga diorder deui 1000 bari lumpat oversize 120 gandeng dijamin" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; 52
Bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 12.06 WIB dengan tulisan "diorder deui agan2 1000 bari lumpat rambut kedah rapih, motor kedah nu sae pami tiasa mobil, acuk kedah merk pokoknya kedah sampurna we. Mangga tos oversize 120cc mesin mah gandeng we" artinya "silahkan kepada agan-agan (siapapun laki-laki) yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time kondisi oversize 120 cc, berisik, peminat sebaiknya berpenampilan rambut ditata rapi, berkendaraan sepeda motor bagus lebih diutamakan berkendara mobil serta pakaian harus bermerek terkenal"; Bahwa kelima pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 20.19 WIB dengan tulisan "mangga diorder kanggo malam mingguan diorder 1000 bari nagog ayeuna mah omat ulah paributan" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; Bahwa keenam pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 pukul 12.21 WIB dengan tulisan "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempo mah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya "silahkan yang mengenal orang 53
dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan, asal anda berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat, dia akan berperilaku di luar kendali"; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan bulan April 2016 berpacaran; Bahwa saksi pernah menitipkan notebook milik saksi kepada terdakwa untuk menjualnya, terdakwa menelpon saksi bahwa data yang ada di dalam notebook sudah di copy serta disimpan oleh terdakwa sehingga terdakwa memiliki data foto-foto saksi tersebut; Bahwa kemudian hubungan pacaran saksi dan terdakwa putus, lalu terdakwa mengancam saksi dengan tulisan-tulisan hingga penyebaran foto-foto tersebut di dalam akun facebook terdakwa; Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menjadi terhina dan malu hingga saksi kehilangan pekerjaan serta keluarga saksi menjadi tercemar; Bahwa kemudian saksi dan keluarga bersama dengan terdakwa membuat perjanjian yang isinya terdakwa tidak akan 54
mengulanginya lagi, namun terdakwa masih mengulanginya lagi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi; Bahwa setelah dilaporkan, akhirnya foto-foto saksi dan tulisan di dalam akun facebook terdakwa tersebut dihapus; Bahwa foto-foto yang dijadikan bukti tersebut ada yang asli dan ada juga yang sudah diedit oleh terdakwa; Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk memindahkan data notebook saksi ke akun facebook terdakwa; 2. Saksi Yani Mardiani binti Yaya Ruhiat: Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan anak saksi bernama Desti pernah ada hubungan pacaran, selama pacaran Desti dan terdakwa pernah jalan-jalan dan selalu minta izin terlebih dahulu kepada saksi. Bahwa saksi pernah mengetahui foto-foto Desti tersebut di handphone milik Desti disertai dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu "anak saksi jablay, diobral 1000 di jual bari lumpat tong paributan" (di obral seribu sambil lari, awas jangan berebut), sebelumnya anak saksi tidak pernah memperlihatkan foto tersebut; Bahwa kemudian saksi pernah menelpon terdakwa menanyakan hal tersebut, namun terdakwa malah meng-sms ke nomor handphone saksi "anak Ibu sombong" kemudian terdakwa juga 55
mengirim sms dengan tulisan "tempo di medsos urang, maneh diwiwirang ku urang nepi ka kiamat ogen dendam aing mah". Kemudian saksi dan Desti bersama terdakwa membuat perjanjian yang isinya terdakwa tidak akan mengulanginya lagi namun terdakwa masih mengulanginya lagi hingga akhirnya saksi mendampingi Desti melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, setelah melaporkan kepada polisi lalu foto dan tulisan yang berada didalam akun facebook terdakwa dihapus. Desti sempat tidak ingin keluar rumah karena malu. 3. Saksi Yudi Mulyadi bin Cece Junaedi: Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyebarkan foto- foto Desti di akun facebook-nya yang bernama Riza Maulana Putra yang isinya "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempomah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya "silahkan yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan, asal anda berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat, dia akan berperilaku di luar kendali"; 56
Bahwa saksi sebagai paman Desti pernah mendatangi rumah terdakwa serta bertemu dengan ibunya dan saksi pernah mengatakan "jangan me-upload lagi". Setelah itu terdakwa datang ke rumah Desti serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka dibuatkan perjanjian serta ditandatangani namun setelah itu terdakwa mengulanginya lagi sampai akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi. 4. Saksi Anisa Nur Fauziyah: Bahwa saksi pernah melihat di akun facebook terdakwa ada tulisan yang tidak senonoh, saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh kakak saksi yaitu Desti pada sekitar bulan Juli 2016; Bahwa akun facebook terdakwa berisi 6 (enam) foto kakak saksi serta tulisan penghinaan terhadap kakak saksi, foto serta tulisan berada di facebook-nya terdakwa sekitar 1 (satu) bulanan. 5. Saksi Temi Noviani: Bahwa saksi mengetahui Desti dan adik saksi yaitu terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran; Bahwa saksi mengetahuii akun facebook terdakwa adalah Riza Maulana Putra; Bahwa saksi mengetahui keluarga Desti pernah datang ke rumah terdakwa yang intinya minta foto-foto Desti yang di 57
upload dihapus, foto tersebut berjumlah lebih dari 2 (dua) dan saksi mengetahui di foto tersebut ada tulisan "di obral jablay" dan lain-lain; Bahwa saksi mengetahui secara langsung dari terdakwa serta dari BBM terdakwa bahwa terdakwa sakit hati oleh Desti, saksi mendengar Desti menghina adik saksi secara langsung di handphone adik saksi yang pada saat itu di loud speaker dan mereka sedang berantem; Bahwa saksi pernah mencoba mencegah perbuatan terdakwa, foto-foto tersebut ditujukan kepada keluarga Desti. 6. Ahli Dani Rohpandi, S.Kom,M.Kom: Bahwa ahli menjadi dosen di STMIK sejak tahun 2003 di bidang ITE; Bahwa UU ITE dibuat untuk mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan elektronik yang mengandung 4 (empat) syarat resmi diantaranya ada pembatasan nama baik, melalui twitter (tulisan), instagram (foto) dan facebook (tulisan dan foto lengkap); Bahwa yang mengatur akun tersebut adalah pemegang akun itu sendiri tergantung niat pemilik akun itu dan yang memiliki kewenangan untuk menghapus akun itu adalah apabila ada yang lapor baru bisa dihapus; 58
Bahwa ahli pernah diperlihatkan hanya hard copy cetakan foto-foto facebook, kelihatan dari 4 RR nya dan bukan untuk sendiri melainkan ditujukan untuk orang lain, namun hard copy tersebut tidak bisa dilihat dengan kasat mata, apa yang telah di-posting di facebook dapat dilihat oleh banyak orang dan bentuk share bisa dilihat dari setting account maka dari itu ahli tidak bisa masuk ke akun facebook tersebut karena tidak tahu password dari akun tersebut; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bisa masuk ke UU ITE content ada tulisan dan gambar yang merupakan kualifikasi ITE; Bahwa akun facebook terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang sifatnya menyebarluaskan dan akun terdakwa ditujukan untuk dilihat publik Bahwa foto-foto yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dicetak di kertas setelah di screenshot terlebih dahulu; Bahwa foto-foto tersebut tidak termasuk kategori pornografi dan mengenai kata-katanya sifatnya menghina. 7. Ahli DR. Dian Indihadi, M.Pd.: Bahwa ahli menjadi dosen sejak tahun 2000 dengan keahlian bidang Bahasa Indonesia; Bahwa apabila dilihat dari segi pesan, posting-an terdakwa tersebut menunjukan ketidakpuasan dan kalau dilihat dari 59
kata-katanya sudah di luar batas dan ada kesan merendahkan pihak lain serta dengan mencermati kata order itu ada kesan menawarkan yang menimbulkan efek; Bahasa semua Bahasa Sunda bisa diartikan kecuali disitu ada bahasa alay itu bias karena tidak ada di kamus Sunda; Bahwa apabila dilihat dari roh bahasanya, terdakwa ini ada ungkapan kekecewaan serta penyesalan dan kata-kata terdakwa tersebut sifatnya merendahkan seseorang; Bahwa arti kalimat-kalimat tersebut sebagai berikut: a. "nu apal ka jalma ieu mangga diorder 1000 bar lumpat dijamin puas" artinya "silahkan bagi yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time dan dijamin puas" b. "diorder mangga bilih minat Rp 1000 bari lumpat tos oversize rada gandeng" artinya "silahkan bagi siapapun yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran Rp 1000 short time kondisi sudah oversize dan agak berisik; c. "mangga diorder deui 1000 bari lumpat oversize 120 gandeng dijamin" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; 60
d. "diorder deui agan2 1000 bari lumpat rambut kedah rapih, motor kedah nu sae pami tiasa mobil, acuk kedah merk pokoknya kedah sampurna we mangga tos oversize 120 cc mesin mah gandeng we" artinya "silahkan kepada agan-agan (siapapun laki-laki) yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time kondisi oversize 120 cc, berisik, peminat sebaiknya berpenampilan rambut ditata berkendaraan sepeda motor bagus lebih diutamakan berkendaran mobil serta pakaian harus bermerk terkenal"; e. "mangga diorder kanggi malam mingguan diorder 1000 bari nagog ayeuna mah omat ulah paributan" artinya "silahkan kepada siapapun yang berminat terhadap orang dalam foto ini dapat diorder untuk bermalam mingguan dengan bayaran 1000 sambil berjongkok tetapi tidak saling berebutan"; f. "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempo mah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya "silahkan yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh rapi, 61
penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan asal anda berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat dia akan berperilaku di luar kendali". Berdasarkan peristiwa yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim memutus sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Riza Maulana Putra bin Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riza Maulana Putra bin Edi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 62
a. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "tah diorder jablay Tasikmalaya pagawe Mybank ulah nempo tiung na kedok tempo mah bari jero na pek sarebu bari lumpat sok teu percaya mah stelan sing rapih nyantok, bawa jauh ti kolot na langsung liar jiga kuda lepas tina gedongan" artinya ""silahkan yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan kondisi jablay Tasikmalaya pegawai Mybank, jangan terkelabuhi oleh penampilan luar biasa sebagai kedok nyatanya dapat dibayar dengan tarif 1000 short time jika tidak percaya bisa dibuktikan, asal anda berpenampilan rapih pasti dia mau, bawa dia dan orang tuanya ke suatu tempat, dia akan berperilaku di luar kendali"; b. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "mangga diorder kanggo malam mingguan diorder 1000 bari nagog ayeuna mah omat ulah paributan" artinya "silahkan kepada siapapun yang berminat terhadap orang dalam foto ini dapat diorder untuk bermalam mingguan dengan bayaran 1000 sambil berjongkok tetapi tidak saling berebutan"; 63
c. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "diorder deui agan2 1000 bari lumpat rambut kedah rapih, motor kedah nu sae pami tiasa mobil, acuk kedah merk pokokna kedah sampurna we. Mangga tos oversize 120 cc mesin mah gandeng we" artinya "silahkan kepada agan-agan (siapapun laki-laki) yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time kondisi oversize 120 cc, berisik, peminat sebaiknya berpenampilan rambut ditata rapi, berkendaraan sepeda motor bagus lebih diutamakan berkendara mobil serta pakaian harus bermerek terkenal"; d. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "mangga diorder deui 1000 bari lumpat oversize 120 gandeng dijamin" artinya "silahkan bagi siapapun yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder bayar 1000 short time kondisi oversize 120 dijamin berisik"; e. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "diorder mangga 64
bilih minat Rp 1000 bari lumpat tos oversize rada gandeng" artinya "silahkan bagi siapapun yang berminat dengan orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran Rp 1000 short time kondisi sudah oversize dan agak berisik"; f. 1 (satu) lembar print out screenshot diambil dari akun facebook Riza Maulana Putra yang di dalamnya terdapat foto wajah perempuan disertai keterangan "nu apal ka jalma ieu mangga diorder 1000 bari lumpat dijamin puas" artinya "silahkan bagi yang mengenal orang dalam foto ini dapat diorder dengan bayaran 1000 short time dan dijamin puas"; g. 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Riza Maulana Putra bersama seorang laki-laki ketika menandatangani surat permohonan maaf kepada Sdri. Desti Lestari atas tindakan pencemaran nama baik yang mengunggah foto-foto tidak senonoh dibuat tanggal 30 Juni 2016; h. 2 (dua) lembar surat pernyataan permohonan maaf tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Riza Maulana Putra ditujukan kepada Sdri. Desti Lestari; Dirampas untuk dimusnahkan; i. 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam type A 859; j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 3 warna putih; 65
Dirampas untuk Negara; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). D. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah di datangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa) dan putusan yang didasarkan oleh Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya. Pertimbangan yuridis, antara lain: a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 66
Dakwaan merupakan salah satu dasar untuk memulai pemeriksaan dan dakwaan berisi identitas terdakwa secara lengkap. Hal ini didasarkan pada Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum melimpahkan perkara atas terdakwa Riza Maulana Putra bin Edi ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang termuat dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm selain Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang digunakan untuk menuntut terdakwa, Penuntut Umum juga menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang dijadikan sebagai dakwaan alternatif. Bunyi Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagai berikut: (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 67
Berdasarkan uraian Pasal di atas dapat dikatakan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik seseorang dapat dituntut dengan Pasal tersebut asalkan perbuatannya dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukan di muka umum; sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yaitu facebook dan memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh karena alasan tersebut, Penulis berpendapat bahwa seharusnya Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE bukan dakwaan alternatif karena pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam undang-undang khusus sehingga penegak hukum harus konsisten dalam penggunaan undang-undang khusus tersebut sebagai acan dan harus mengesampingkan undang-undang umum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan lex specialis dan KUHP merupakan lex generalis. Dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang pertama bersifat mengecualikan dakwaan yang lainnya. Dasar pertimbangan Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif karena Penuntut Umum masih belum yakin dalam menggunakan Pasal untuk menjerat pelaku. Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan tersebut tanpa melihat urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan tetapi Penuntut Umum harus melihat 68
bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Hal ini, dibuktikan oleh wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta yang mengatakan: "Jadi Penuntut Umum disini menggunakan 2 dakwaan yaitu, dakwaan pertama Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 UU ITE dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP. Penuntut Umum menggunakan dakwaan bersifat alternatif dikarenakan masih tetapi setelah melihat perbuatan terdakwa maka Pasal yang pertama yang digunakan dan Pasal itu lebih terbukti"51. ragu dalam menentukan, Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dengan cara mentransmisikan foto atau gambar dan tulisan yang ditujukan untuk menyerang nama baik seseorang, sedangkan pada Pasal 310 ayat (2) KUHP ditujukan untuk tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan secara konvensional. Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial bermaksud untuk mendistribusikan suatu hal yang memiliki muatan menghina seseorang dapat dianggap sebagai kejahatan cybercrime. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: (3) Setiap hak mendistribuksikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. orang dengan sengaja dan tanpa 51 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 69
Sedangkan untuk ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jaksa Penuntut Umum memberikan ancaman hukuman bagi terdakwa 1 (satu) tahun sedangkan Hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Melihat perbedaan ancaman pidana tersebut sebanyak 3 (tiga) bulan sudah sangat meringankan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim memutus ancaman pidana 9 (sembilan) bulan menurut Penulis sudah cukup dan adil khusus untuk perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Riza Maulana Putra karena dilihat dari sikap terdakwa yang kooperatif dalam menjalankan persidangan dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini. Selain dilihat dari sikap terdakwa, Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan keterangan saksi yang ada dan barang bukti serta kronologis yang telah dipaparkan dalam persidagan. Maka dari fakta itulah Hakim dapat memutus hukuman yang adil bagi terdakwa. Karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu karena telah melihat fakta- fakta yang ada. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70
27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur yang berada di dalamnya. b. Alat Bukti Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam perkara Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm Jaksa menggunakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu: 1) Keterangan saksi Sebagaimana dalam kasus posisi Majelis Hakim memanggil saksi ke persidangan. Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban. Saksi yang di datangkan di persidangan tentu seseorang yang mengalami, melihat dan mendengar mengenai suatu peristiwa tindak pidana. Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 5 (lima) saksi dan belum termasuk saksi ahli. Saksi tersebut terdiri dari: a) Saksi Desti Lestari binti Amir Junaedi b) Saksi Yani Mardiani binti Yaya Ruhiat c) Saksi Yudi Mulyadi bin Cece Junaedi d) Saksi Anisa Nur Fauziyah e) Saksi Temi Noviani 71
Dari penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan bahwa semua saksi mengetahui perbuatan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa merasa sakit hati terhadap korban. Disamping itu, terkdawa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban tidak akan melakukan perbuatannya lagi tetapi terdakwa tetap melakukannya yang pada akhirnya korban beserta keluarga melaporkan terdakwa ke polisi karena korban sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa malunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta disebutkan bahwa: "Jelas keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang nantinya menjadi pertimbangan hakim memutus terdakwa bersalah atau tidak. Tetapi tidak semua keterangan saksi itu pasti benar atau juga keterangan terdakwa, disini hanya Hakim yang dapat menilai. Cara menilainya bisa bermacam-macam dapat dilihat dari segi latar belakang kehidupan terdakwa, cara hidupnya dan lainnya. Yang pada akhirnya dapat meyakinkan Hakim bahwa keterangan saksi atau terdakwa itu benar sehingga Hakim sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa pidana itu benar adanya dan terdakwa pelakunya"52. Menurut Penulis keterangan saksi hanyalah salah satu dari alat bukti yang sah, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya. Dengan demikian, Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dan benar terjadi dan terdakwa terbukti menjadi pelaku. 52 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 72
2) Keterangan ahli Dalam persidangan didatangan 2 (dua) saksi ahli dalam bidang ITE yaitu, ahli Dani Rohpandi dan dari ahli bidang bahasa Indonesia yaitu, Dian Indihadi keterangan ahli dibutuhkan untuk menilai barang bukti yang ditemukan memuat pencemaran nama baik atau tidak. Saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa yang terjadi tetapi ahli memiliki kewajiban menjawab apa yang ditanyakan Majelis Hakim untuk kebutuhan pembuktian. Saksi ahli tersebut diantaranya adalah: a) Ahli Dani Rohpandi Menurut ahli perbuatan terdakwa bisa masuk ke ranah UU ITE dikarenakan content ada tulisan dan gambar yang merupakan kwalifikasi ITE, akun facebook merupakan informasi elektronik yang sifatnya menyebarluaskan. Foto- foto yang di-upload tidak termasuk kategori pornografi dan mengenai kata-katanya sifatnya menghina. Disebut pencemaran nama baik karena posting-an terdakwa ditujukan untuk dilihat publik. b) Ahli Dian Indihadi 73
Menurut ahli bahsa dilihat dari segi pesan, posting-an terdakwa menunjukkan ketidak puasan dan dilihat dari kata-katanya sudah di luar batas dan ada kesan merendahkan serta ada kata "order" ada kesan menawarkan. Dalam posting-an terdakwa, terdakwa menggunakan bahasa Sunda dan itu dapat diartikan kecuali terdapat bahasa alay karena diluar kamus dan tidak bisa diartikan. Apabila dilihat dari roh bahasanya, terdakwa ada ungkapan kekecewaan serta penyesalan dan kata-kata terdakwa sifatnya merendahkan seseorang. Dalam hal ini, Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa harus memperhatikan bahwa perbuatan tersebut harus memuat unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan. Maka dari itu pihak-pihak yang memiliki ahli di bidang ITE harus di datangkan dalam persidangan guna untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mem-posting foto dan tulisan yang senonoh terbukti mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak dan telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 74
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang Yang dimaksud dengan setiap orang dalam delik ini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas. Terdakwa yang bernama Riza Maulana Putra telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektroni Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa mengenal saksi Desti sejak tahun 2012 sebagai teman bermain dan pada tahun 2015 keduanya menjalin hubungan. Ketika notebook milik Desti Lestari hendak dijual, ternyata terdakwa menyimpan data yang ada di dalam notebook tersebut sehingga data tersebut sudah berada dalam pengawasan terdakwa. Setelah hubungan pacaran antara keduanya telah putus, terdakwa merasa tidak 75
terima dan sakit hati sehingga terdakwa mengancam akan menghancurkan kehidupan Desti Lestari. Terdakwa melakukannya dengan cara menng-upload foto-foto Desti setengah badan tanpa busana dan menulis kata-kata yang tidak senonoh di akun facebook pribadinya yang bernama Riza Maulana Putra dan terdakwa mengirim sebuah pesan singkat kepada Desti yang memberitahukan bahwa terdakwa telah me-upload sebuah foto di dalam facebook- nya. Dalam hal ini, terdakwa memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya kepada Desti Lestari karena terdakwa melalukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (facebook) secara sadar dan memiliki niat jahat untuk menghancurkan kehidupan korban dengan cara me-upload beberapa foto korban diikuti tulisan yang tidak benar memiliki tujuan agar korban merasa malu dan hidup tidak tenang. Unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terbukti dalam perkara yang menjerat terdakwa Riza Maulana Putra. Terdakwa merupakaan seseorang yang memiliki keadaan fisik yang baik dan mampu berpikir secara normal karena pada saat persidangan dan dalam proses penyidikan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan secara lantang yang diajukan oleh Hakim maupun Penyidik. Hal itu diartikan bahwa 76
dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melawan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta, beliau mengatakan : "Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terbukti mencemarkan nama baik korban. Dalam keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan korban dan memang sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk menjatuhkan korban"53. 3) Surat Dalam UU ITE mengenai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbuyi: (1) Informasi Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Elektronik dan/atau (2) Informasi Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Elektronik dan/atau Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, maka hasil cetak screenshoot tergolong alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP dan kedudukan hasil cetak sebagai alat bukti telah sah secara hukum dan diakui dalam persidangan. 53 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 77
Surat elektronik tidak dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum bila dikaitkan dengan Pasal 187 huruf d KUHAP. Surat elektronik tergolong surat biasa yang hanya memiliki kekuatan pembuktian jika memiliki hubungan dengan suatu perkara maka surat elektronik termasuk kedalamnya. 4) Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri." Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud dengan mengirimkan sebuah SMS kepada korban dan mengunggah sebuah foto dan tulisan di akun facebook milik Riza Maulana Putra. Sebelum korban menjual notebook miliknya, korban menitipkannya ke terdakwa untuk menjualnya dan terdakwa memiliki kesempatan untuk memindahkan data yang tersimpan di dalam notebook-nya. Dari situlah terdakwa memperoleh foto milik korban dan disebarluaskan melalui facebook. 78
Dari pengakuan terdakwa dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. c. Barang-barang bukti Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengategorikan kelompok barang yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain: (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk untuk melakukan mempersiapkannya; tindak pidana atau c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti yang terbukti dalam perkara Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, antara lain: 1) Berupa hasil print out dari screenshot yang diambil dari akun facebook milik Riza Maulana Putra yang didalamnya terdapat foto disertai tulisan yang tidak sewajarnya; 2) Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh terdakwa; 3) Handphone merk LENOVO warna hitam type A859 dan merk OPPO NEO 3 warna putih. 79
Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu, sebagai berikut: a. Kesediaan terdakwa untuk meminta maaf Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan dapat merugikan korban, terdakwa memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada korban serta keluarga korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Selain itu, terdakwa telah menandatangani surat perjanjian yang menerangkan terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Tetapi pada kenyataannya terdakwa masih melakukan perbuatannya kembali. Tetapi walaupun terdakwa mengulangi perbuatannya, dalam menjatuhkan sanksi pidana Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut yaitu, terdakwa sudah memiliki niat baik untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dan selama dari penyidikan hingga persidangan, terdakwa bersikap baik dan sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penyidik. Selain itu, terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari. b. Kondisi psikis terdakwa Pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan marah dan emosi kepada korban maka dari itu terdakwa 80
memiliki niat untuk menghancurkan kehidupan korban dengan mengancam dan membeberkan foto-foto korban melalui akunnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Penulis melihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim selain melihat dari segi yuridis tetapi juga melihat dari segi non-yuridisnya. Dengan dasar itulah Hakim dapat memutus suatu perkara dengan adil dan menguntungkan bagi beberapa pihak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dengan demikian unsur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE antara lain: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 81
Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta, beliau mengatakan : "Dalam memberikan putusan kepada terdakwa saya sebagai seorang Hakim harus yakin karena putusan yang diberikan kepada terdakwa, karena untuk di kemudian hari akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupannya maka dari itu Hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan sanksi"54. Berdasarkan hasil putusan pengadilan, terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan antara terdakwa dan korban. Pemberian hukuman kepada terdakwa dimaksudkan tidak membuat terdakwa merasa menderita tetapi dijadikan pembelajaran bagi terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya melihat pada Undang-undang yang berlaku dan dakwaan tetapi Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 54 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 82
Hal tersebut berarti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, yang artinya putusan Hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang dan dakwaan saja tetapi terdapat pertimbangan rasa kemanusiaan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak boleh memihak seseorang yang berkaitan pada perkara ini, yang artinya Hakim harus mempertimbangkan unsur terhukum, unsur korban dan unsur masyarakat. 3 (tiga) poin itulah yang menjadi pedoman Hakim untuk memutus suatu perkara. Selain itu, semua unsur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE sudah terpenuhi. Dalam hal menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak melupakan keberadaan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Maksud dari Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah Majelis Hakim tidak dapat menghukum seseorang jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi lain halnya dengan terdakwa, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana yang melawan hukum dan Undang-undang telah mengaturnya. Dalam wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta mengatakan bahwa: 83
"Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, sehingga teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan sudah tidak sesuai jika digunakan pada zaman sekarang khususnya untuk perkara ini sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih bertujuan untuk mendidik dan bermanfaat bagi terdakwa atau bisa dikatakan Hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan dengan teori relatif atau teori tujuan"55. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim menggunakan teori relatif sebagai dasar. Teori ini menyatakan bahwa pemberian pidana bukan untuk sebagai pembalasan melainkan pidana dijatuhkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa agar di kemudian hari terdakwa tidak mengulangi kejahatan yang sebelumnya dan diharapkan terdakwa dapat menyadari kesalahannya. Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya; 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat. 55 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 84
Atas putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terdakwa dan seluruh pihak menyatakan puas dan tidak mengajukan upaya hukum lainnya. Disamping itu, dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim masih menggunakan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dan bukan menggunakan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah sah di revisi pada bulan November 2016. Hal ini disebabkan dalam dakwaan dari Penuntut Umum, Jaksa masih mendakwa dengan menggunakan UU ITE tahun 2008. "Jadi intinya dengan perkara itu yang dijadikan pegangan pertama kami adalah dakwaan dari Penuntut Umum. Nah disana dakwaan Penuntut Umum mengacu pada Undang-undang yang lama. Jadi dasar pijakan pertama adalah Undang-undang yang lama. Terus yang ke-2 (dua), meskipun Undang-undang sudah di revisi pada bulan November dan perkara ini masih berjalan dan kami putus pada bulan Desember, dan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak mengalami banyak perubahan yang berubah hanya ancaman pidana penjara dan pidana denda"56. Jadi dapat disimpulkan yang dijadikan dasar untuk memutus sebuah perkara adalah surat dakwaan karena berdasarkan dakwaan itulah persidangan dapat dilaksanakan, hal ini diperjelas dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atau surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". 56 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 85
Menurut wawancara di atas, perubahan UU ITE tersebut tidak masalah selama tidak merugikan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidannya tentunya akan mengambil keputusan yang dianggap adil; yang terpenting ancaman pidana yang dijatuhkan tidak melebihi ancaman pidana yang tercantum dalam UU ITE yang baru meskipun Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan UU ITE sebelumnya. Menurut Penulis dalam hal ini, penerapan sanksi pidana yang diterapkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP: (1) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE Tahun 2008 menyatakan bahwa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan, pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016 menyatakan bahwa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini jelas Pasal 45 ayat (3) memberikan sanksi pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 45 ayat (1). Tetapi walaupun mengalami perubahan dalam penjatuhan pidananya hal itu tidak membuat dakwaan dari Penuntut Umum berubah dan menurutnya Pasal 45 ayat (1) UU ITE tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016 sama, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tetap mengacu pada dakwaan dari Penuntut Umum yaitu 86
menggunakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Tentu undang-undang yang dipakai untuk memutus yaitu yang menguntungkan bagi terdakwa. Tetapi kadang karena tempus delicti-nya maka yang dipakai undang-undang yang lama, hanya saja walau tidak merubah dakwaan yang ancaman hukumannya lebih ringan Hakim dalam menjatuhkan putusan pasti memilih yang lebih menguntungkan bagi terdakwa"57. Dapat diketahui, UU ITE mengalami perubahan pada bulan November dan pada saat itu persidangan masih dijalankan sementara itu, perkara diputus pada bulan Desember. Sebenarnya, Penuntut Umum dapat merubah surat dakwaan yang telah dibuat tetapi perubahan tersebut harus berdasarkan syarat tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP: (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun tidak melanjutkan penuntutannya. untuk (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP yang telah disebutkan di atas. Pengubahan surat dakwaan Penuntut Umum dapat melakukannya sebelum penetapan hari sidang dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang. Pasal 144 KUHAP memberi kebebasan kepada Penuntut Umum untuk merubah dakwaannya, tetapi pada perkara 57 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 87
Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm Penuntut Umum tidak melakukan perubahan terkait adanya perubahan UU ITE khususnya pada Pasal 45 ayat (1) yang mengubah ancaman pidananya lebih ringan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tersebut dianggap adil dan Hakim melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan baik itu untuk kepentingan korban atau kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat. Pertimbangan tersebut bisa dilihat di dalam unsur-unsur yang terdapat dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang dianggap memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Desti Lestari binti Amir Junaedi dan keluarganya. Adapula pertimbangan yang dianggap sebagai hal meringankan terdakwa, antara lain terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, telah ada inisiatif terdakwa untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari pengakuan dan fakta tersebut Majelis Hakim dapat memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa pada Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm. 88
Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm telah sesuai dan sudah memuat kepastian hukum, yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang termuat dalam Pasal yang ditujukan untuk menjerat terdakwa serta keadilan bagi seluruh pihak. E. Hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm Dalam penelitian ini, Majelis Hakim menemukan hambatan dalam memutus perkara untuk terdakwa yang terdiri dari hambatan eksternal maupun hambatan internal. 1. Hambatan Eksternal Hambatan eksternal dalam pemutusan kasus ini adalah adanya pengerahan massa dari masing-masing pihak, baik dari terdakwa maupun korban58. Pengerahan massa memberikan tekanan psikologis bagi Hakim yang memutus perkara. Pengerahan massa berpotensi mengaburkan substansi persidangan dan membentuk opini publik yang kadang-kadang bisa bernuansa politis. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara. 2. Hambatan Internal 58 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Kamis 15 Maret 2018. 89
Berkaitan dengan hambatan ini, Hakim Purwanta menjelaskan bahwa: "Hambatan internalnya yaitu keterbatasan pengetahuan tentang bahasa daerah dalam hal penggunaan bahasa sunda dan dalam hal menilai alat bukti berupa hasil cetak. Tetapi semua telah diperkuat dengan adanya keterangan ahli bahasa dan ahli ITE"59. Keterbatasan Hakim dalam menilai alat bukti inilah yang membuat Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi ahli ke persidangan guna menambah keyakinan pada Hakim dalam memutus sanksi pidana untuk terdakwa. Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah: "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk suatu perkara pidana guna kepentingan membuat pemeriksaan". terang Pembuktian dalam persidangan merupakan tahap yang menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Dalam melakukan pembuktian Penuntut Umum mendatangkan saksi-saksi yang bersangkutan khususnya keterangan saksi ahli, karena dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terdakwa dibutuhkan seorang ahli di bidang ITE karena barang bukti yang telah ditemukan berupa hasil cetak yang diambil dari akun facebook milik terdakwa dan saksi ahli disini ditugaskan untuk memaparkan apakah unggahan terdakwa dalam media 59	Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Kamis 15 Maret 2018. 90
sosial memuat pencemaran nama baik atau tidak. Selain di bidang ITE, keterangan dari saksi ahli di bidang bahasa juga sangat diperlukan mengingat kalimat yang digunakan terdakwa menggunakan bahasa Sunda dan harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar semua pihak yang didalam persidangan dapat memahami dan demi mendapatkan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Saksi ahli dalam perkara ini diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Disini seorang ahli tidak menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, tetapi di persidangan ahli hanya memberikan pernyataan yang bersifat umum. Jadi, dalam kasus ini seorang ahli ITE hanya memberikan penjelasan mengenai tulisan atau gambar yang diunggah oleh terdakwa di media sosial. Tentunya saksi ahli yang datang memiliki hak yang telah disebutkan dalam pasal 229 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa: (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Purwanta bahwa mengenai biaya yang menanggung adalah pengadilan. "Disini yang mendatangkan ahli adalah Jaksa Penuntut Umum tetapi jika pada saat itu JPU tidak memanggil saksi ahli, toh Majelis Hakim juga bisa mendatangkan karena Hakim memiliki anggaran sendiri untuk itu. Kalau dalam kasus yang menjerat Riza 91
(terdakwa) untuk biaya mendatangkan ahli yang menanggung adalah pengadilan. Biaya setiap tahunnya berbeda, disini Majelis Hakim tidak membuktikan tetapi hanya menilai alat bukti yang membuktikan adalah JPU. Dalam kasus terdakwa, alat bukti sudah cukup untuk membuktikan Riza bersalah"60. Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) KUHAP saksi ahli berhak untuk mendapatkan pembayaran. Jadi saksi ahli dari tahap penyidikan hingga tahap di persidangan wajib mendapatkan pembayarn dan dihubungkan dengan hasil wawancara, pengadilan sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar biaya kepada saksi ahli. Namun, Majelis Hakim enggan memberitahu berapa jumlah biaya untuk saksi ahli yang datang dan hingga saat ini belum ada peraturan undang-undang yang menjelaskan mengenai jumlah anggaran untuk saksi ahli yang datang dalam persidangan. Pada perkara ini di datangkan 2 (dua) ahli yaitu, Dani Rohpandi yang berpengalaman di bidang ITE dan saksi ahli Dian Indihadi, di bidang bahasa Indonesia. Dengan di datangkannya ahli, diharapkan Majelis Hakim dapat lebih memahami terkait bukti yang ditemukan, dilihat dari bahasa yang digunakan oleh terdakwa maupun perbuatan terdakwa. "Kalau untuk kasus pencemaran nama baik seperti yang dilakukan terdakwa kasusnya bersifat kasuistis, yang jelas perkara pidana itu yang dicari adalah kebenaran materiil jadi pembuktiannya bisa dengan saksi ahli dan alat bukti. Nah untuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seperti ini harus melibatkan seorang ahli di bidang ITE dan dalam membuktikannya dibutuhkan waktu yang cukup karena Hakim harus ekstra meneliti bukti untuk mencari kebenaran materiil karena barang bukti yang dipaparkan 60 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Kamis 15 Maret 2018. 92
merupakan bukti elektronik yaitu berupa handphone milik pelaku dan hasil cetaknya"61. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dicari adalah keadilan baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban karena pencemaran nama baik suatu tindakan dalam bentuk ketidakadilan karena telah melanggar kaidah sopan santun dan menjatuhkan kehormatan seseorang, maka dari itu Majelis Hakim dalam hal menilai alat bukti harus dengan cermat dan teliti. Alat bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak screenshoot yang diambil dari akun facebook terdakwa, hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan. Namun, tidak semua dari informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai surat tetapi hanya informasi elektronik yang sudah di cetak yang dapat dikategorikan sebagai surat dikarenakan bentuk penyajiannya dimuka persidangan. 61 Hasil wawancara dengan Bapak Purwanta, Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, Pada hari Rabu 3 Januari 2018. 93