INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 Pendampingan Penyusunan Pedoman Perpajakan Bagi Entitas Penyedia Air Bersih di Kota Bekasi aResi Ariyasa Qadri, bAsqolani, cRizqi Haniyah a-c Politeknik Keuangan Negara STAN ABSTRAK Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena entitas mitra memiliki ketergantungan terhadap satu pegawai yang menguasai seluk beluk terkait mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut yang kemudian mendorong entitas mitra untuk menerbitkan surat permintaan pendampingan penyusunan pedoman perpajakan kepada Politeknik Keuangan Negara STAN. Dilatarbelakangi oleh alasan tersebut, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada entitas penyedia air bersih di Kota Bekasi dalam menyusun pedoman pemungutan pajak pertambahan nilai. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan rapat pendahuluan, kemudian diikuti dengan beberapa rapat lanjutan guna memperoleh pemahaman menyeluruh terkait praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di bidang penyediaan air bersih di Kota Bekasi. Kegiatan penelaahan literatur dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dalam melaksanakan kegiatan pendampingan. Kegiatan selesai dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan pedoman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dijadikan acuan oleh entitas mitra dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penerbitan faktur pajak keluaran, dan pengkreditan pajak masukan di bidang penyediaan air bersih. INFORMASI ARTIKEL Diterima 09 Oktober 2019 Dipublikasi 30 Maret 2020 KATA KUNCI Pengabdian kepada masyarakat, penyediaan air bersih, pajak pertambahan nilai 1. Pendahuluan Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan wajib diatur penyediaannya oleh setiap negara (Kilimani, Heerden, & Bohlmann, 2015). Oleh karenanya, kebijakan mengenai penyediaan air bersih telah menjadi agenda utama komunitas internasional selama 12 tahun terakhir (Dudu & Chumi, 2008). Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menargetkan bahwa tahun 2015 adalah tahun dimana jumlah penduduk dunia yang mendapatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak meningkat 50% dari tahun 2007 (Hunter, MacDonald, & Carter, 2010). Indonesia yang merupakan negara kepulauan telah menyadari akan pentingnya ketersediaan air bersih ini sejak tahun 1945 (Ardiansyah, 2015). Dalam Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa air bersih merupakan hak kuasa negara dan wajib digunakan untuk kepentingan rakyat. Meskipun demikian, masalah ketersediaan air bersih seringkali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (Hapsari, 2015). Hanjra dan Gichuki menyebutkan bahwa investasi di bidang penyediaan air bersih adalah syarat utama agar ekonomi suatu negara dapat tumbuh (2008). Semakin baik infrastruktur penyediaan air bersih di suatu KONTAK: Resi Ariyasa Qadri Tangerang Selatan. resi.ariyasa@pknstan.ac.id Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ©Diterbitkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan. INTERVENSI KOMUNITAS adalah jurnal berbasis akses terbuka yang dikhususkan bagi artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat. Artikel ilmiah yang diterbitkan mencakup seluruh bidang pengabdian masyarakat, baik ekonomi, manajemen, sosial, humaniora, dan teknologi. Terbit dua kali dalam satu tahun.
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 wilayah akan semakin menunjang keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut (MacDonald & Calow, 2009). Untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Anwar & Salvetti, 2017b). Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan pengembangan SPAM didesentralisasikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara utama pengembangan SPAM (Anwar & Salvetti, 2017a). Salah satu daerah yang sering menjadi sorotan beberapa peneliti terkait pengelolaan penyediaan air bersih adalah Bekasi (Gusdini, Purwanto, Murtilaksono, & Kholil, 2016). Penyediaan air bersih untuk daerah Bekasi diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot (selanjutnya disebut Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi) melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2006. Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi merupakan salah satu BUMD yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Kota Bekasi. Secara umum, tujuan pendirian Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kota Bekasi melalui penyelenggaraan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Untuk menunjang keberlanjutan penyediaan air bersih, Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi harus mampu menghasilkan pendapatan atas layanan yang diselenggarakannya. Ada dua jenis pendapatan yang dihasilkan oleh Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, yaitu pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan air berasal dari penjualan air bersih yang merupakan bisnis utamanya, yaitu iuran dari pelanggan atas konsumsi air bersih, sedangkan pendapatan non air berasal dari penyambungan pipa baru, pergantian pipa, dan aktivitas layanan non air lainnya (Paskahyati, 2014). Atas pendapatan yang diperolehnya, Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi memiliki keharusan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, terutama kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan PPN di Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Meski Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dibebaskan dari kewajiban PPN atas penjualan air bersih, namun tidak demikian halnya dengan pendapatan yang diperoleh selain dari layanan penyediaan air bersih. Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi tetap wajib melakukan mekanisme pemungutan PPN terhadap pendapatan non air. Beberapa studi terdahulu mengungkapkan bahwa kewajiban pemungutan PPN seringkali menimbulkan sengketa dan menjadi hambatan utama dalam pencapaian sustainable development goals di bidang penyediaan air bersih di Indonesia (Ardiansyah, 2015; Rosdiana, Sidik, Hidayati, & Murwendah, 2018). Pada kasus yang lain, entitas penyedia air bersih seringkali terlambat dalam melakukan penyetoran pajaknya meskipun pembukuannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-SAK ETAP (Paskahyati, 2014). Sistem pengelolaan pencatatan meter air di entitas penyedia air bersih sendiri seringkali bermasalah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan (Yudariansyah, Supriharyono, & Nasrullah, 2006). Hal tersebut tentunya berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan entitas penyedia air bersih di tahun berjalan. Secara umum, beberapa hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa entitas penyedia air bersih memiliki masalah terkait kewajiban perpajakan dan kualitas layanan. Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi sendiri memiliki ketergantungan terhadap pegawai yang menguasai seluk beluk terkait mekanisme pemungutan PPN. "Yang mengurusi pemungutan PPN di PDAM ini hanya satu orang, Pak! Yaitu Pak Bambang selaku Kepala Subbagian Pajak" ungkap salah satu pegawai Bagian Keuangan dan Umum pada Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dalam rapat pedahuluan pada tanggal 13 Desember 2019. Informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh satu orang di dalam suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap good corporate governance 119
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 sehingga perusahaan tersebut akan kesulitan untuk mencapai target penghasilan yang diharapkan (Kanagaretnam, Lobo, & Whalen, 2007; Wardani & Wahyuningtyas, 2018). Untuk mengatasi masalah ketergantungan tersebut, perlu adanya pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan PPN di Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan pemungutan PPN tidak lagi bergantung pada satu orang saja, melainkan dapat dilakukan oleh pegawai-pegawai lain di lingkungan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Urgensi penyusunan pedoman tersebut ditegaskan melalui surat dari Direktur Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Nomor: 690.1/205.c/PDAM-TP/X/ 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal: Kegiatan Pendampingan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Kampus PKN STAN. Berdasarkan surat tersebut, Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi secara resmi meminta bantuan PKN STAN untuk melakukan pendampingan terkait penyusunan pedoman PPN. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan siapapun yang melakukan prosedur yang berhubungan dengan adanya kewajiban perpajakan, dapat melakukan tugasnya dengan profesional sehingga Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memenuhi permintaan dalam surat tersebut. Sehingga, target luaran dari kegiatan ini adalah Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi mampu menyusun pedoman terkait penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, penerbitan faktur pajak keluaran, dan pengkreditan pajak masukan. 2. Metode dan Pendekatan Kegiatan pendampingan penyusunan pedoman pemungutan PPN bagi Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dilakukan selama dua bulan, yaitu November dan Desember 2019. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini, sebagai langkah awal, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN melakukan rapat pendahuluan bersama pihak manajemen Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, khususnya Subbagian Pajak pada Bagian Keuangan dan Umum. Hal ini dilakukan agar PKN STAN dapat memahami secara umum tentang proses bisnis di bidang penyediaan air bersih yang dilakukan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Setelah memperoleh pemahaman awal terkait proses bisnis, selanjutnya PKN STAN mengadakan beberapa kali rapat dengan Subbagian Pajak Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi untuk membahas mengenai transaksi penghasilan yang wajib pungut PPN dan transaksi pengeluaran yang berkaitan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Informasi yang diperoleh dari rapat pendahuluan dan beberapa rapat setelahnya digunakan untuk memahami praktik pemungutan PPN atas transaksi penghasilan tersebut, praktik pengkreditan pajak masukan atas transaksi pengeluaran, dan praktik pelaporan SPT Masa PPN. Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh sebagai modal dasar dalam kegiatan pendampingan penyusunan pedoman PPN Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, PKN STAN melakukan penelaahan literatur yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit, rencana kerja dan anggaran perusahaan, SPT Masa PPN, dan dokumen terkait lainnya. Setelah kegiatan pendampingan berakhir, diharapkan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi telah memiliki panduan untuk pelaksanaan pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih. 3. Hasil dan Pembahasan Kegiatan pendampingan penyusunan pedoman pemungutan PPN bagi Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi ini dilakukan untuk memenuhi tujuan, yaitu pencapaian target luaran agar mitra kegiatan mampu menyusun pedoman pemungutan PPN yang berisi tentang ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, penerbitan faktur 120
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 pajak keluaran, dan pengkreditan pajak masukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PKN STAN melakukan (1) tinjauan proses bisnis, (2) tinjauan atas pendapatan dan biaya, serta (3) analisis aspek PPN. Hasil tinjauan atas proses bisnis Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi adalah proses penyediaan air bersih meliputi 4 tahapan, yaitu: (a) tahap penampungan air baku, (b) tahap proses produksi, (c) tahap pelayanan, dan (d) tahap pengelolaan. Tahap penampungan air baku merupakan tahap awal dalam proses bisnis pengolahan air bersih untuk Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Sumber bahan baku air diperoleh dari pembelian dari Perum Jasa Tirta II, sebuah perusahaan milik daerah Kota Bekasi. Air tersebut berasal dari kali Bekasi. Sistem jaringan perpipaan ini berada di unit air baku. Unit air baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit air baku ini merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Air baku tersebut kemudian diolah pada tahap proses produksi. menjadi air bersih yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan. Prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi. Sistem jaringan perpipaan pada unit ini dikenal sebagai Unit Produksi. Unit Distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. Selanjutnya, air bersih hasil produksi akan disalurkan kepada pelanggan melalui tahap pelayanan. Tahap ini terdiri dari sambungan rumah, kran umum/hidran umum, dan hidran kebakaran. Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan kran umum/hidran umum dipasang alat ukur berupa meter air. Untuk menjamin keakurasiannya, meter air wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang. Pelanggan baru yang akan mengajukan permohonan pemasangan sambungan akan dikenakan biaya pemasangan dalam jumlah tertentu. Sedangkan untuk pemasangan baru khusus komplek perumahan/real estate yang belum ada jaringan perpipaan air minumnya, seluruh biaya sarana dan prasarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Setelah tempat pelanggan tersambung dengan pipa Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, penanganan keluhan pasca penjualan jasa layanan air bersih dilakukan melalui tahap pengelolaan. Tahap ini terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan. Gambar 1. Diskusi Terkait Proses Bisnis Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2019 Hasil tinjauan atas pendapatan dan biaya Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi adalah entitas memiliki 2 sumber pendapatan utama berdasarkan hasil tinjauan terhadap proses bisnisnya, yaitu 121
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 (a) pendapatan air dan (b) pendapatan non air. Pendapatan air merupakan pendapatan atas penjualan air bersih, baik melalui pipa maupun tangki air dan diakui saat produk air telah diterima atau digunakan oleh konsumen. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan, dan lain-lain. Pendapatan non air adalah pendapatan yang diperoleh selain atas pendapatan penjualan air bersih. Sebagai contoh pendapatan non air adalah sebagai berikut: pendapatan pendaftaran sambungan baru, pendapatan sambungan baru, pendapatan penggantian pipa, pendapatan denda, pendapatan balik nama, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan penggantian meter rusak, pendapatan administrasi pembayaran, dan penggantian non air lainnya. Biaya yang dikeluarkan oleh Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi terdiri dari biaya usaha dan biaya di luar usaha. Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan bisnis yang dilakukan, mulai dari produksi sumber air menjadi air bersih sampai dengan distribusi air bersih kepada konsumen. Biaya ini dibagi menjadi dua jenis: (a) biaya langsung, terdiri dari: biaya sumber air baku, biaya operasi pengolahan air, serta biaya operasi transmisi dan distribusi, dan (b) biaya tidak langsung, terdiri dari: biaya pegawai, biaya kantor, biaya hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya keuangan, biaya pemeliharaan, rupa-rupa biaya umum, biaya satuan pengawas internal, serta biaya penyusutan. Biaya diluar usaha merupakan biaya yang ditanggung selain dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Pada Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi, biaya di luar usaha ini hanya terdapat biaya administrasi. Hasil analisis terhadap aspek pemungutan PPN Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi adalah mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan oleh entitas meliputi (a) pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), (b) penerbitan faktur pajak keluaran, dan (c) pengkreditan pajak masukan. Terkait pengukuhan PKP, PKN STAN telah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil tinjauan terhadap proses bisnis serta karakteristik pendapatan entitas, penyerahan jasa non air merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga pengukuhan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi sebagai PKP telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Terkait penerbitan Faktur Pajak Keluaran, kode faktur pada dua digit pertama yang digunakan untuk penyerahan air bersih adalah 08. Faktur ini nanti dilaporkan melalui SPT Masa PPN, pada bagian penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh entitas, kode faktur pada dua digit pertama yang digunakan adalah 01. Terkait mekanisme pengkreditan pajak masukan, Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi memiliki 2 jenis pajak masukan, yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini tergantung pada jenis penyerahan atau Pajak Keluarannya. Gambar 2. Pemaparan Terkait Aspek Pemungutan PPN Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2019 122
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 Perbedaan perlakuan antara fasilitas tidak dipungut dan dibebaskan adalah dalam hal pengkreditan pajak masukan. Pada fasilitas tidak dipungut, Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud tetap dapat dikreditkan. Hal ini disebabkan Pajak Keluaran pada fasilitas ini tetap terutang, tetapi tidak dipungut. Berbeda pada fasilitas dibebaskan yang berimplikasi pada tidak adanya Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh pembebasan tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan karakteristik biaya perusahaan, penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi meliputi penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN sehingga mekanisme pengkreditan pajak masukan bagi Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi mengacu pada Pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pedoman Penghitungan pengkreditan pajak masukan tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 135/PMK.011/2014. Hasil tinjauan terhadap proses bisnis, pendapatan, dan biaya serta hasil analisis terhadap aspek pemungutan PPN digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman pemungutan PPN di lingkungan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Hambatan yang PKN STAN temui dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di akhir tahun 2019 menyebabkan pertemuan yang dilakukan menjadi kurang intens. Muncul kekhawatiran bahwa kehadiran tim PKN STAN akan mengganggu waktu kerja dari para pegawai Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Di sisi lain, para pegawai tersebut memiliki sejumlah pekerjaan yang akan jatuh tempo di akhir tahun 2019. Untuk mengantisipasi beberapa hambatan tersebut, PKN STAN pun berinisiatif memperluas cakupan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ruang lingkup awal adalah melakukan pendampingan terhadap penyusunan pedoman pemungutan PPN. Akhirnya, PKN STAN mengambil alih tugas penyusunan pedoman dimaksud dan berhasil menyelesaikannya seiring dengan berakhirnya waktu kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pegawai untuk melakukan pemungutan PPN di bidang penyediaan air bersih. Kini siapapun yang ditugasi untuk melakukan pemungutan PPN dapat menggunakan hasil kegiatan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Simpulan dan Saran PKN STAN telah berhasil melakukan kegiatan pendampingan penyusunan pedoman PPN bagi Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dengan melalukan beberapa aktivitas utama seperti: rapat pendahuluan dan beberapa rapat lanjutan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap proses bisnis di bidang penyediaan air bersih dan aspek kewajiban PPN yang berkaitan dengannya. Aktivitas lain yang dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang bagaimana memilah jenis penghasilan serta menentukan mekanisme pemungutan PPN yang tepat, terutama mekanisme pengkreditan PPN masukan atas aset tetap yang digunakan untuk memperoleh pendapatan air dan pendapatan non air. Namun demikian, waktu 2 bulan tidak cukup untuk memberikan pendampingan terhadap penyusunan pedoman perpajakan lainnya yang berkaitan dengan bisnis Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi. Ke depannya, diharapkan Entitas Penyedia Air Bersih Kota Bekasi dapat melakukan analisis sendiri dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Daftar Pustaka Anwar, A., & Salvetti, M. (2017a). World Bank Report: Case Study - PDAM Intan Banjar, Indonesia. Jakarta. Anwar, A., & Salvetti, M. (2017b). World Bank Report: Case Study - PDAM Tirtanadi, Indonesia. Jakarta. 123
INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: Vol. 1, No, 2: Oktober-Maret 2020 Ardiansyah, B. G. (2015). Kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan: Pengenaan PPN atas Penyediaan Air Bersih dan Biaya Jasa Penggelolaan SDA (BPSDA). Jakarta. Dudu, H., & Chumi, S. (2008). Economics of Irrigation Water Management: A Literature Survey with (No. 4556). Diambil dari Focus on Partial and General Equilibrium Models Gusdini, N., Purwanto, M. J. J., Murtilaksono, K., & Kholil, K. (2016). Kelangkaan air bersih : Telaah sistem pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi. JURNAL SUMBER DAYA AIR, 12(2), 175-186. Hanjra, M. A., & Gichuki, F. (2008). Investments in agricultural water management for poverty reduction in Africa: Case studies of Limpopo, Nile, and Volta river basins. Natural Resources Forum, 32(3), 185-202. Hapsari, D. (2015). Kajian Kualitas Air Sumur Gali dan Perilaku Masyarakat di Sekitar Pabrik Semen Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, 7(1), 1-17. Hunter, P. R., MacDonald, A. M., & Carter, R. C. (2010). Water Supply and Health. PLoS Medicine, 7(11), e1000361. Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Whalen, D. J. (2007). Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements? Journal of Accounting and Public Policy, 26(4), 497-522. Kilimani, N., Heerden, J. van, & Bohlmann, H. (2015). Water taxation and the double dividend 68-91. hypothesis. Resources Water and Economics, 10, MacDonald, A. M., & Calow, R. C. (2009). Developing groundwater for secure rural water supplies in Africa. Desalination, 248(1-3), 546-556. Paskahyati, E. (2014). Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Pajak Penghasilan PDAM Kota Kupang. Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review, 4, NO.1(1), 1-17. Rosdiana, H., Sidik, M., Hidayati, M., & Murwendah. (2018). Rethinking value added tax on drinking water supply system: evidence based policy from Indonesia. E3S Web of Conferences, 74, 09006. Wardani, D. K., & Wahyuningtyas, W. (2018). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi Pada Manajemen Laba. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 26(1), 69-81. Yudariansyah, H., Supriharyono, & Nasrullah. (2006). Analisis Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Air Bersih ( Pdam ) Kota Malang ( Studi Kasus Perumahan Sawojajar ). Pilar, 15(2 September), 78-85. 124