Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA 1Jevlin Solim, 2Mazmur Septian Rumapea, 3Agung Wijaya, 4Bella Monica Manurung, 5Wendy Lionggodinata Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Jalan Sekip Simpang Sikambing, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111 Abstract, E-commercetransactionoffers lots of benefit andconvenience. Nevertheless, this electronic transaction raisessome legal issues,one of those is fraud.Therefore, to regardinglegal arrangements, types,andprevention minimalize this issue further research need to be conducted.Themethod of this research is normative juridicial.The result of this s of frauds existin e-commerce. Indonesia has research shows that there are various type legalized regulations and enacted laws concerning fraud in e government, police, ande-commercewebsite providers have both educated and developed policies toprotect and minimalize fraud Keywords: E-Commercewebsite, Fraud,Electronic, Crime Prevention commerce. In addition, that possibly happenate-commercewebsites. berbagai kemudahan dan keuntungan sekaligus , salah satunya menimbulkan permasalahan hukum meminimalisir terjadinyahal tersebut, diperlukan kajianyang lebih mendalammengenai pencegahan danpenanggulangannya. pengaturan hukum, bentuk dan modus, serta upaya jenis Penelitianinibersifatyuridis normatif.Hasil penelitianinimenunjukan terdapat berbagai Indonesia sudah memberlakukanberbagai penipuan yang terjadi di situs jual beli online. pemerintah, peraturanterkait tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online. Selain itu, pihak kepolisian danpenyedia situsjual beli online jugatelahberusaha mengedukasi dan mengembangkan kebijakanuntuk melindungipenggunanyaterhadap tindak pidana penipuan. Kata Kunci:Situs Jual Beli Online,Tindak PidanaPenipuan, Elektronik, Upaya Penanggulangan Pendahuluan Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan pesat, Indonesia diprediksi berpotensi untuk menjadi negara terbesar yang memanfaatkan kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. 1 Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna internet yang bertambah secara signifikan. Pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 88.1 juta dan pada tahun 2017 jumlah Ekonomi digital di 1 Sinta Dewi Rosadi, "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia", Brawijaya Law Journal, Vol 5, No.1, April 2018, hlm.143. ~ 96 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 pengguna internet di Indonesia meningkat 51% mencapai 132,7 juta (hampir mencapai 50% dari total populasi penduduk di Indonesia).2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka kemungkinan akses pelayanan publik lintas negara sesama anggota ASEAN, salah satunya konsekwensi lainnya adalah semaraknya perdagangan secara elektronik dalam kawasan ASEAN (regional e-commerce).3 Bagaikan dua sisi mata uang, tingginya jumlah pengguna internet dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi, salah satunya adalah cara transaksi masyarakat Indonesia yang mulai berubah dari transaksi konvensional (penjual dan pembeli bertatap muka, menggunakan uang tunai, membutuhkan tempat/toko) menjadi transaksi elektronik yang membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya4 dengan baiya biaya yang lebih murah, proses jual-beli yang lebih mudah, serta memiliki daya jangkau konsumen yang lebih luas. Saat ini diperkirakan lebih dari 25 juta orang telah melakukan transaksi melalui internet (e-commerce) secara aktif. Sederhananya, E-commerce dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, services providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. 5 Contoh dari situs jual beli online (e-commerce) di Indonesia, diantaranya adalah Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus, Traveloka, dll. Transaksi e-commerce di Indonesia diproyeksikan akan mencapai Rp. 130 milyar (setara dengan 12 persen GDP Indonesia) pada 2020.6 Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah membuat peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (roadmap e-commerce) yang merupakan bagian dari bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang menawarkan berbagai kemudahan bagi kalangan pengiat atau pengusaha di bidang digital, terutama e- commerce. Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) merupakan salah satu wujud dari komitmen dan dukungan pemerintah terhadap e-commerce. Peta jalan ini mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, logistic, keamanan siber, dan pembentukan manajamen pelaksana peta jalan SPBNE 2017-2019.7 infrastruktur komunikasi, 2 Aditiya Hadi Pratama, Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018. 3 Edmon Makarim, "Penyelenggaran Community Certification Authority Untuk Pengamanan Sumber Daya Internet Oleh Komunitas Untuk Kesiapan ASEAN Regional E-Commerce", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015, hlm.34. 4 Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum, "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28, No.2, Juni 2016, hlm.315. 5 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik (Bandung: Nusamedia, 2017), hlm.11. 6Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Terapkan Peta Jalan e-Commerce, Indonesia akan Jadi Tenggara, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. 7 Pasal 2 Ayat 2 Perpres No 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan SPNBE. Ekonomi Digital Terbesar di Asia ~ 97 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 Disisi lain peningkatan jumlah pengguna internet juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan cyber, berdasarkan laporan dari Direktorat Cyber Crime Polri, pada tahun 2017 terdapat 1763 kasus cybercrime8, yang meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik (misalnya penipuan), kejahatan komputer, dll. Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik, diantaranya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online di Indoensia dan bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online di Indonesia? Pembahasan 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Situs Jual Beli Online a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong.9 Selanjutnya, KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana penipuan terhadap hak cipta dalam ilmu lapangan kesusatraan, ilmu pengetahuan, atau kesenian. 10 KUHP juga menjelaskan bentuk kejahatan tindak pidana yang termasuk dalam atau dinamakan persaingan curang atau penawaran curang. Tindakan ini meliputi perbuatan menipu untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perusahaan sendiri atau orang lain dan karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingan, baik saingan dari terdakwa sendiri ataupun dari saingan yang dibela oleh terdakwa.11 8 Abdul Chaer, Dinamika Ancaman Cyber Crime Di Tahun Politik 2018-2019, pada tanggal 29 Oktober 2018. 9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: PT. Karya Nusantra, 1986), hlm.261. 10 Menurut Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 11 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 264. diakses ~ 98 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 12 agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kualitas/mutu barang dan jasa dan dapat bersaing di dalam maupun luar negeri.13 Perlindungan konsumen ini sangat diperlukan dikarenakan banyaknya praktik bisnis yang tidak jujur. Praktik-praktik semacam ini misalnya:14 1) Perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan; 2) Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu-mutu barang; 3) Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga; 4) Iklan bohong 5) Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual; 6) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen 7) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen. Hal yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi melalui transaksi di situs jual beli online adalah disebabkan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya, pelanggaran atau perampasan terhadap hak konsumen yang diakibatkan kelalaian atau praktik usaha tidak jujur. Namun, tidak menutup konsumen juga dapat melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, misalnya pada kasus transaksi yang menggunakan pembayaran dengan fitur COD (Cash on Delivery). Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak konsumen yang relevan dengan e- commerce adalah15 1) Hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data pribadinya 2) Hak atas kejelasan informasi sebelum melakukan kontrak elektronik 3) Hak mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dan/atau sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya. Adapun hak dan kewajiban dari konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara 12 Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 13 Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", De Lega Lata, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.438. 14 Julieta Santi Simorangkir dkk "Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen", USU Law Journal, Vol 4, No.1, Januari 2016, hlm.90. 15 Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 44, No.3, Juli-September 2014, hlm. 332. ~ 99 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 jujur, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sebagaimana mestinya.16 Sementara itu, kewajiban dari konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan/atau jasa, dan membayar sesuai kesepakatan.17 Hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum apabila konsumen tidak beritikad baik, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang/jasa yang diperdagangkannya. 18 Adapun kewajiban dari pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi atau keterangan yang benar dan jujur, menjamin mutu, serta memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi apabila terbukti kerugian dari konsumen disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkannya.19 terdapat pembatasan tanggungjawab sebagaimana yang sudah tertera pada ketentuan situs jual beli online masing-masing. Syarat dan ketentuan yang dimuat dalam situs merupakan aturan main pokok yang harus ditaati bersama, baik oleh penjual, pembeli maupun pemilik situs.20 Berkenaan dengan penyedia/pengelola situs jual beli online c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 21 Jenis-jenis transaksi eleketronik terbagi menjadi tiga, yaitu:22 1) Business to Business (B2B), yang merupakan sistem/ model transaksi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas/ volume produk yang besar 2) Business to Consumer (B2C), merupakan bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelangaan guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya Internet Mall. Pada jenis kedua ini, produk yang dijual beraneka ragam, baik 16 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 17 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 18 Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 19 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 20 Ari Wahyudi Hertanto, "Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 109. 21 Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 22 Suparman, "Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1, Juni 2015, hlm.77-78. ~ 100 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk elektronik/digital, yang telah siap untuk digunakan/dikonsumsi (ready to use). to Consumer (C2C), yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Segmentasi ini sifatnya lebih khusus dan antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu. Transaksi Elektronik diatur di dalam Bab V UU ini mulai dari pasal 17-22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ini. Namun, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"23 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.24 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.25 3) Consumer Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 26 Sementara, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.27 d. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan UU Perdagangan ini dibentuk agar terlaksananya dan terciptanya ekosistem perdagangan yang baik. Penipuan yang terjadi dalam situs jual beli online berhubungan erat dengan perdagangan elektronik dan transaksi. Perdagangan melalui Sistem Elektronik diartikan sebagai Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.28 23 Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 24 Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 25 Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 26 Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 27 Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 28 Pasal 1 Angka 24 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. ~ 101 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang daitur dalam UU ITE.29 UU Perdagangan telah diatur bahwa Undang-Undang Perdagangan mengatur dan memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan dalam perdagangan elektronik beserta hukuman dan sanksinya. Pada Bab XVIII Pasal 115 UU Perdagangan mengatur setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.30 Data atau informasi yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 65 UU Perdagangan adalah sebagai berikut:31 1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. 2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan cara penyerahan Barang. - - - 5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan. 29 Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, E-Commerce Indonesia sudah diatur dalam UU Perdagangan, perdagangan diakses pada tanggal 31 Oktober 2018. 30 Pasal 115 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 31 Pasal 65 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. ~ 102 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 Peraturan ini dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatur dan menetapkan standar penyelenggaran sistem dan transaksi keuangan, termasuk transaksi elektronik untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi, misalnya penipuan. PP ini mengatur secara jelas penyelenggaran dari transaksi elektronik yang diatur dalam Bab IV Pasal 40-51. 2. Bentuk-bentuk Penipuan dalam Situs Jual Beli Online Seiring dengan pesatnya pertumbuhan E-commerce di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam e-commerce ini adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).32 Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.33 Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.34 Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dunia: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggungjawab merugikan pihak konsumen, dan yang kedua kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.35 Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli online adalah sebagai berikut: a. Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen, ketidaksesuaian ini mencakup beragam bidang, baik ketidaksesuai barang yang diterima dengan iklan/ spesifikasi (keterangan) barang yang ditampilkan di situs jual beli online sampai dengan jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, mengalami kerusakan, keterlambatan pengiriman. Hal Selain itu, banyaknya penjual yang meng-klaim bahwa barang/produk yang ditampilkan atau dijualnya di situ sjual beli online adalah asli atau diimpor langsung 32 Yulistia, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Skripsi Fakultas Hukum USU, 2014, hlm.4. 33 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.36. 34 Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol 4, No.1, Juni 2015, hlm.45. 35 Elina Rudiastari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia", Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No.1, Maret 2015, hlm. 72. ~ 103 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 dari negara/produsen yang bersangkutan ternyata adalah barang KW (tiruan), ini biasanya adalah barang-barang dengan brand ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmentik, dll. Selain itu, barang/produk yang diterima oleh konsumen seringkali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan/dijanjikan di dalam situs jual beli online, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan. b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif Pemesanan atau transaksi di situs jual beli online, baik pelaku usaha ataupun konsumen wajib melakukan pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berisi identitas umum dari konsumen ataupun pelaku usaha yang juga dapat terhubung dengan akun media sosial, seperti Google plus atau facebook. Banyak pelaku usaha ataupun konsumen yang memalsukan akunnya dalam proses pendaftaran tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli online sehingga ketika terjadi komplain dari konsumen akan sulit terindentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif. Biasanya barang yang dijual pun adalah barang yang illegal, seperti barang- barang KW atau barang yang belum beredar di Indonesia untuk menipu calon pelanggannya. Misalnya, menjual barang elektronik yang baru saja rilis di luar negeri, atau barang-barang langka yang sangat susah didapatkan di pasaran. Dalam hal konsumen yang fiktif adalah untuk pemberian review/feedback terhadap toko pelaku usaha sehingga dapat menambah rating. c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan Menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan, berbelanja melalui situs jual beli online memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali, harga yang ditawarkan pun miring atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik. Banyaknya diskon, termasuk free ongkir yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli online, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, diskon yang mencapai 90% pada hari-hari tertentu di setiap bulannya di beberapa situs jual beli online, seperti 09.09, 10.10, 11.11, dll. Walaupun menawarkan banyak diskon dan harga yang murah, namun seringkali barang/produk yang datang adalah barang bekas atau barang yang tidak layak., bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirimkan. 3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia/pengelola situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penipuan yang dapat terjadi dalam situs jual beli online. Dalam bidang regulasi, Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya ~ 104 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 UU ITE, PK, dan Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan. Secara infrastruktur, telah dibentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ Coordination Center) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi dengan pihak terkait tentang IT security (keamanan IT), melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan dari dalam dan luar negeri.36 Pihak kepolisian memiliki Subdit Cyber Crime (Mabes Polri, berada di Subdit V)37 dan Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya38 yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan cyber crime, tindak pidana infromasi dan transaksi elektronik. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Cyber Crime berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Bareskrim Polri juga membentuk Satgas e-commerce yang dikepalai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebagai tempat penerimaan aduan dari pengguna e-commerce yang merasa dirugikan dan kedepannya akan meluncurkan sebuah apilkasi yang akan menjadi wadah laporan masyarakat yang merasa ditipu atau tertipu oleh pelaku usaha/penjual dalam e-commerce.39Pihak pengelola/penyedia situs jual online juga telah mengusahakan dan menerapkan berbagai kebijakan guna mencegah dan menanggulangi penipuan dalam jual beli online, diantaranya dengan memberlakukan COD (Cash on Delivery) sebagai salah satu metode pembayarannya untuk menghindari barang yang tidak sampai atau seller yang fiktif. situs Kebijakan autentikasi dan verifikasi produk seller dan akun konsumen dalam beberapa situs jual beli online yang terpercaya juga telah dilakukan. Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya pelaku usaha dan konsumen fiktif yang dapat merugikan. Kebijakan pengembalian dan refund serta pembayaran yang dipusatkan pada satu bank account resmi juga telah diterapkan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online. Beberapa situs jual beli online yang sudah menerapkan ini adalah Zalora, Berrybenka, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Penerapan transaksi melalui rekening bersama yang merupakan perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online sehingga pembeli tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan penjual dapat membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan.40 36 Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hlm.93. 37 diakses pada tanggal 31 Oktober 2018. 38 diakses pada tanggal 31 Oktober 2018. 39 Audrey Santoso, Bentuk Satgas E-Commerce Bareskrim Imbau yang Jadi Korban Melapor, korban-melapor diakses pada tanggal 31 Oktober 2018. 40 Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Seengketa, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.79. ~ 105 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 Penutup Di Indonesia, sudah berlaku berbagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan. Penipuan dalam situs jual beli online dapat terjadi dalam berbagai sehingga sangat perlu diperhatikan oleh pengguna, baik pelaku usaha maupun konsumen adalah memastikan terlebih dahulu situs yang dikunjugi terpercaya, akun yang dipergunakan asli dengan keterangan pribadi yang jelas dan lengkap agar barang/produk yang diterima sesuai dengan pesanan yang ditampilkan di situs jual beli online. Sebelum membeli ada baiknya melakukan kelayakan pengecekan harga dan tidak tergiur dengan diskon atau harga miring yang ditawarkan untuk meminimalsir tindak pidana penipuan yang dapat terjadi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, diantaranya telah dibentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC. adanya Subdit Cybercrime yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime dan satgas e-commerce sebagai tempat pengaduan. Selain itu, pengelola/penyedia situs jual beli online melalui berbagai inovasi kebijakanya, diantaranya layanan COD dan penggunaan rekening bersama diharapkan mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan mengurangi tindak pidana penipuan yang terjadi di situs jual beli online. Kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online serta usaha atau upaya penanggulangannya telah ada dan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan penyedia situs jual beli online untuk meminimalisir tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online. Namun, masih diperlukan suatu peraturan yang komprehensif dan khusus mengatur mengenai e-commerce di Indonesia dikarenakan perkembangan zaman dan minat dari para pengguna e-commerce termasuk situs jual beli online yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dipastikan apabila tidak ada pengaturan yang jelas dan khusus mengenai platform ini, maka kedepannya akan bermunculan banyak modus kejahatan atau tindak pidana baru yang berkenaan dengan penggunaan e-commerce ini. Pengguna, terutama konsumen memainkan peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di dalam e-commerce, terutama dalam situs jual beli online dimana konsumen sesungguhnya membeli produk hanya berdasarkan spesifikasi yang tertera dalam situs jual beli online tanpa melihat langsung produk yang akan dibelinya. Maka dari itu, sangat disarankan kepada para konsumen untuk membaca dengan cermat ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi, seperti untuk melakukan pembayaran layanan apa saja yang tersedia, apakah melalui rekening bersama atau terdapat layanan COD (Cash on Delivery) hingga bagaimana kebijakan pengembalian barang. Selain itu, konsumen dituntut untuk lebih aktif dalam menentukan pilihan dimana mereka akan bertransaksi, ~ 106 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 sangat disarankan untuk mengecek kredibilitas serta penjual dari situs jual beli online dimana hendak melakukan pembelian bukan hanya tertarik dengan banyaknya diskon atau harga murah yang ditawarkan. Kredibilitas ini dapat dilihat dari banyaknya review positif yang bukan hanya ada di dalam situs, namun juga diluar situs seperti apakah ada offline store atau alamat kantor yang jelas serta harga yang ditawarkan apa sesuai dengan harga pasaran atau jauh dibawah dan terkesan seperti penipuan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Alam, A.S., Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010. Halim, Barkatullah Abdul., Hukum Transaksi Elektronik, Nusamedia, Bandung, 2017. Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, CV Keni Media, Bandung, 2017. Raditio, Resa., Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Sitompul, Josua., Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986. B. Jurnal: Edmon, Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 44, No.3, Juli-September 2014. Edmon, Makarim, "Penyelenggaran Community Certification Authority Untuk Pengamanan Sumber Daya Internet Oleh Komunitas Untuk Kesiapan ASEAN Regional E-Commerce", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015. Elsina, Latumahina Rosalinda, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol 4, Nomor 1, Juni 2015. Hertanto, Ari Wahyudi, "Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015. Rosadi, Sinta Dewi, "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia", Brawijaya Law Journal, Vol 5, No.1, April 2018. ~ 107 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 Rudiastari, Elina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia", Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 5, No.1, Maret 2015. Simorangkir, Julieta Santi dkk, "Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang Yang Merugikan Konsumen", USU Law Journal, Vol 4, No.1, Januari 2016. Suparman, "Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1, Juni 2015. Syafriana, Rizka, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum De Lega Lata, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016. Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum, "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28, No.2, Juni 2016. C. Tugas Akhir Yulistia, 2014, Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Program Sarjana Hukum Fakultas USU, Sumatera Utara. D. Internet Abdul Chaer, "Dinamika Ancaman Cyber Crime Di Tahun Politik 2018-2019", diakses 29 Oktober 2018. Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, "E-Commerce Indonesia sudah diatur dalam UU Perdagangan", diakses 31 Oktober 2018. Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, "Terapkan Peta Jalan e-Commerce, Jadi Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara", Indonesia akan diakses 25 Oktober 2018. Pratama Aditiya Hadi, "Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia", di-indonesia-tahun-2016, diakses 29 Oktober 2018. Santoso Audrey, "Bentuk Satgas E-Commerce Bareskrim Imbau yang Jadi Korban Melapor", diakses 31 Oktober 2018. diakses 31 Oktober 2018. ~ 108 ~
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor1, Januari-Juni2019 P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845 diakses 31 Oktober 2018. E. Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ~ 109 ~