UNIVERSITAS INDONESIA Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017) TESIS Punta Yoga Astoni 1506780821 FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM JAKARTA DESEMBER 2018
UNIVERSITAS INDONESIA Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017) TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Punta Yoga Astoni 1506780821 FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM JAKARTA DESEMBER 2018 i
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul: " Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional BromO Tengger Semeru Pada Tahun 2017)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: (1) Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met., Selaku Rektor Universitas Indonesia; (2) Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL. M., Ph. D., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; (3) Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakulaas Hukum Universitas Indonesia (4) Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H., Selaku Ketua Subprogram Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia; (5) Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si., Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini; iv
(6) Orang tua, keluarga dan isteri saya Dewi Saraswati Sufi Samudra yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan (7) Sahabat yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Penulisan Hukum ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Jakarta, 21 November 2018 Penulis v
ABSTRAK Nama Program Studi Judul : Punta Yoga Astoni : Magister Ilmu Hukum : Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017) Pengelolaan Taman Nasional selain mempunyai fungsi ekologis (perlindungan dan pengawetan) juga memiliki fungsi pemanfaatan yang mempunyai nilai ekonomi yang harusnya menjadi salah satu sumber daya pendorong kesehjahteraan masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan potensi konflik antara negara dan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan jika tidak ada harmonisasi sistem pengelolaan taman nasional. Adanya kompleksitas permasalahan di atas maka sangat penting untuk melihat peranan masyarakat tradisional dengan kearifan lokal yang dimilikinya berkolaborasi dengan pola konservasi modern yang dilakukan oleh pemerintah sehingga upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam hayati tetap terjaga dan kegiatan konservasi ini memberikan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat. Tesis ini berfokus pada pokok penelitian kedudukan hukum dan pelaksanaan kearifan lokal dalam sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia dalam kegiatan wisata alam berbasis ekowisata. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Metode yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dan dokumentasi). Hasil analisis dari penelitian ini terkait kedudukan hukum pada kegiatan ekowisata pada kegiatan wisata alam dalam sistem pengelolaan taman nasional pada dasarnya memiliki hubungan kolaboratif dengan masyarakat lokal. Adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, antar wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha merupakan unsur mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan pariwisata. Maka model pengelolaan taman nasional harus memperhatikan dinamika ekosistem di wilayah sekitarnya. Pengelolaan taman nasional ini guna penguatan/pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional utamanya masyarakat hukum adat.Potensi jasa lingkungan dominan yang dimiliki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah wisata dan sumber air. Popularitas wisata di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya serta keunikan Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di jawa menjadikan taman nasional ini sebagai tujuan wisata baik domestik maupun internasional. Upaya yang dilakukan oleh Taman Nasional melakukan zonasi yang adaptif, pemenuhan sarana dan prasarana ekowisata serta upaya pembinaan masyarakat lokal (Adat Tengger) agar mereka mendapatkan keadilan ekonomi dan menjalankan partisipasi publik pada pembentukan kebijakan pemanfaatan kegiatan ekowisata secara kolaboratif. Kata kunci: Taman Nasional, Masyarakat Adat, Kolaboratif vii Universitas Indonesia
ABSTRACT Name Study Program Title : Punta Yoga Astoni : Magister Ilmu Hukum : Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017) The function of management system of national park is not only ecological (protection and preservation) but also beneficial that has economical value which supposed to be one of resources that drives welfare of the surrounding community. This matter of course able to raise the possibilities of prolonged conflict between the nation and native people if there's no harmonization in the management system of national parks. With the existence of complexity within said problem, it's very important to see native's role with local wisdoms that they have collaborate with modern conservation pattern that is being done by the government so that the efforts of protection and reservation for biological natural resources could be preserved and this act of conservation able to give more economical value to the community. This Thesis would focus on the core research of law's standing and the implementation of local wisdom within the management system of national parks in Indonesia on ecotourism based natural tourism activities. This research uses (interviews and empirical normative. The methods applied are documentations) and secondary researches. The analytical result of this research correlated with how basically law's standing on ecotourism activities in the management system in natural tourism has collaborative relationship with the native community. The presence of interaction between tourists and local community, themselves, government, local government, and business owners is the chain link element that could not be separated from tourism activities. In that case, the management system model of national parks needs to pay attention to the ecosystem dynamics in surrounding areas. The management of national parks are done for reinforcement/empowerment of the national parks' surrounding community, especially the customary law community. The potential dominant environmental services owned by Bromo Tengger Semeru National Park are tourism and water sources. The popularity of tourism in Bromo Mountain and its surrounding area as well as Semeru Mountain's uniqueness as the tallest mountain in Java makes this national park a good international or domestic tourism destination. Efforts done by the national park by doing implementing an adaptive zone, fulfilment of facilities and infrastructures along with the efforts to coach the development of local communities (Adat Tengger) so they could obtain economical justice and carry out public participation within establishing the utilization of collaborative ecotourism activities policy. first viii Universitas Indonesia
DAFTAR ISI Halaman Judul... ...i Lembar Orisinalitas... ..ii Lembar Pengesahan... iii Kata Pengantar... ... ... iv Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah... ...vi Abstrak... vii Abstract... ..viii DAFTAR ISI... ....ix DAFTAR GAMBAR... ...xi DAFTAR TABEL... ...xii 1. PENDAHULUAN ... .1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Rumusan Masalah... 10 1.3 Tujuan Penelitian... .10 1.4 Manfaat penelitian... ...11 1.5 Kerangka Konsep... 11 1.6 Sistematika Penelitian... .26 2. Tinjauan Umum Kebijakan Pemanfaatan secara lestari dalam sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia... 28 2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum... 28 2.2 Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum Gustav Radbruch... ...33 2.3 Tinjauan tentang Konservasi dan Pemanfaatan secara lestari dalam sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia... ... 35 2.4 Tinjauan Umum Ekowisata... ....39 2.5 Tinjauan tentang hukum dan Pembangunan Ekonomi... ...49 2.6 Tinjauan tentang Konsep Demokrasi Deliberatif... . .51 2.7 Tinjauan Umum tentang perizinan sosial... . .53 3. METODE PENELITIAN... ...55 3.1 Tipe Penelitian... ...55 3.2 Pendekatan Penelitian... 55 3.3 Cara Penelitian ... ..55 3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian... 57 3.5 Jenis Data ... ...57 4. Tinjauan Umum peran masyarakat hukum adat tengger pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru... ...60 4.1 Profil masyarakat adat Tengger... ..60 4.2 Profil Umum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru... ....67 4.3 Tinjauan Profil Desa Ranu Pani... .74 5. PEMBAHASAN... .80 5.1 Kedudukan Hukum Kegiatan Wisata Alam Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Ekowisata Dan Partisipasi Kearifan Lokal Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ... ....80 5.2 Praktek Dan Realita Keberadaan Kearifan Lokal Dan Ekowisata Dalam Pengelolaan Sistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru... ...90 5.2.1 Kearifan lokal dan ekowisata dalam Perencanaan pengelolaan sistem taman nasional Bromo Tengger Semeru... ...90 ix Universitas Indonesia
5.2.2 Ekowisata pada kegiatan Pendakian Gunung Semeru dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru... .99 6. KESIMPULAN DAN SARAN... 110 6.1 Kesimpulan... . 111 6.2 Saran... 112 DAFTAR PUSTAKA... 114 x Universitas Indonesia
Tabel 5.1 DAFTAR GAMBAR Trend total intensitas gangguan keamanan TNBTS...100 xi Universitas Indonesia
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Batas wilayah Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru... . 67 Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Ranu Pani... ....75 Jumlah penduduk Desa Ranu Pani... ...76 Tabel 4.3 Penduduk menurut Mata pencaharian... ..77 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Pendidikan Penduduk Desa Ranu Pane... 77 Tabel 4.6 Agama penduduk Desa Ranupane... 78 JumlahPengunjung 2007-2013... ..96 Tabel 5.1 Prediksi Jumlah Pengunjung 2015-2024... ...97 Tabel 5.2 Prediksi jumlah setoran PNBP... ..98 Tabel 5.3 xii Universitas Indonesia
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengelolaan Taman Nasional dalam rangka upaya konservasi sumber daya hayati seharusnya dilakukan tidak hanya dengan upaya perlindungan dan pengawetan ekosistemnya semata namun adanya keberadaan masyarakat tradisional di sekitar kawasan harus diperhatikan kesehjahteraannya. Hal ini harus didukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal optimalisasi jasa lingkungan di sektor wisata alam pada sistem pengelolaan Taman Nasional dengan berlandaskan prinsip ekowisata dan pemberdayaan kearifan lokal. Pada dasarnya hutan sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika mengacu kembali sejarahnya peraturan yang pertama kali mengatur berkaitan dengan hutan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan timber management tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam forest management atau ecosystem management yang mengakomodasi-juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.1 Indonesia mempunyai kawasan hutan tropis yang sangat luas, mencapai 120,35 juta ha atau sekitar 68% dari total luas wilayah daratan. Sekitar 17,03 % dari luas hutan tersebut atau seluas 20,50 juta ha merupakan kawasan hutan konservasi.2 Kawasan hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, yang terdiri atas kawasan hutan Suaka Alam, kawasan hutan Pelestarian Alam dan Taman 1 Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Oktober 2000 di Bandar Lampung 2 Badan Planologi Departemen Kehutanan. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2006. Jakarta: BPS. Departemen kehutanan, 2006. 1 Universitas Indonesia
Buru (Undang-Undang Nomor 41/1999, Pasal 1 dan Pasal 7). Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan, bahwa kawasan hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan kawasan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Kawasan hutan konservasi merupakan bagian dari kawasan konservasi yang berada pada kawasan hutan. Luas kawasan hutan konservasi di Indonesia sampai akhir Desember 2007 mencapai 28.007.753 ha yang terdiri atas Cagar Alam 4,61 juta ha, Suaka Margasatwa 5,43 juta ha, Taman Nasional 16,38 juta ha, Taman Wisata Alam 1,03 juta ha, Taman Hutan Raya 332 ribu ha dan Taman Buru 225 ribu ha3. Namun demikian, hutan di Indonesia termasuk kawasan hutan konservasi sebagian besar telah mengalami kerusakan yang cukup berat. Badan Planologi Kehutanan pada tahun 2008 melaporkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia selama periode 1985-1997 sebesar 1,8 juta ha per tahun, periode 1997-2000 sebesar 2,84 juta ha per tahun dan periode 2000-2005 mencapai 1,08 juta ha per tahun. Lebih lanjut disebutkan bahwa luas kerusakan hutan sampai tahun 2000 mencapai lebih dari 59 juta ha, termasuk di dalamnya 4,69 juta ha kawasan hutan konservasi.4 Sementara itu, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) (2007), mengemukakan data luas kerusakan hutan hutan konservasi sampai tahun 2005 mencapai 77.832,90 ha. Terdapatnya perbedaan data kerusakan kawasan hutan konservasi yang dikeluarkan oleh BAPLAN dengan PHKA tersebut disebabkan data kerusakan hutan dari Unit Pelaksana Teknis PHKA belum seluruhnya masuk. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa kawasan hutan konservasi kini mengalami banyak kerusakan. Konservasi alam hakekatnya pada tingkat konsepsi maupun tahapan aksi muncul dari kesadaran manusia yang didorong dampak negatif dari 3 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. Information of Conservation Areas in Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, 2008. 4 Ibid. Universitas Indonesia 2
kegiatan eksploitatif yang telah dilakukannya dengan tidak berdasarkan tanggungjawab. Kesadaran lingkungan mulai terlihat tahun 1950-an tatkala mulai muncul - muncul pencemaran yang berasal dari parik - pabrik, pertanian dan transportasi di negara - negara maju. Tumbuhnya industri sekaligus mengakibatkan pencemaran melalui buangan limbah industri.5 Kesadaran ini mengakibatkan lahirnya kebutuhan untuk membangun hubungan antara manusia dengan alam secara harmonis dengan cara membentuk aturan yang digunakan menjadi dasar kegiatannya yang bertanggungjawab. Lahirnya gerakan konservasi alam tidak lepas dari munculnya krisis lingkungan terlebih dahulu dengan ditandainya adanya revolusi industri dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam proses produksi maka manusia harus mencari bahan baku proses tersebut yang disebut sumber daya alam untuk di eksploitasi secara besar - besaran salah satunya di sektor kehutanan. Proses pembabatan hutan sebenarnya pertama kali pada masa pendudukan romawi di Jerman pada abad ke- 3. Pembabatan hutan kemudian meluas ke seluruh Eropa Tengah dan Barat sepanjang abad pertengahan. Di Indonesia proses tersebut berlangsung di Jawa pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)6. Kegiatan eksploitasi hutan pada dasarnya yang dimulai pada masa VOC sampai sekarang masih terjadi di Indonesia. pola penambangan kayu ini telah menghancurkan pabriknya sendiri yaitu pohon dan hutan - hutan alam. Timbulnya dampak negatif ditanggung manusia sendiri, yang baru menyadari hal itu ketika semua sudah terjadi . Kesadaran akan dampak buruk dari tindakann eksploitatif inilah yang memudian memunculkan gerakan perlawanan berupa perlindungan yang mengarah pada pengawetan (preservation) terhadap sisa - sisa hutan di Eropa. Gerakan ini berakar dari romantisme para bangsawan Eropa yang ingin menikmati liburan didalam hutan sambil berburu dan menikmati keindahan alam, di kemudian hari, gerakan ini berkembang menjadi kawasan 5 Siahaan N.H. T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) 27. 6 Wiratno, dkk. Berkaca Di Cermin Retak Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional (Jakarta: FOReST Press, 2001) 6. Universitas Indonesia 3
yang dijadikan cagar alam dan monument alam.7 Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda muncul konsep preservasi alam dengan ditandai penunjukan Depok sekitar abad ke 17 yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Seiring berkembangnya zaman, hutan di daerah tersebut semakin berkurang karena dijadikan lahan pertanian. Untuk mengantisipasi penyusutan luas hutan, Nederlands Indische Verenig Ing Tot Natuur Berscherming (Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda) yang berada di bawah pemerintah kolonial menetapkan hutan di pinggir Kampung Pitara sebagai hutan lindung. Cagar alam (Natuur Reservaat) tersebut merupakan hutan preservasi pertama di Hindia Belanda.8 Pada perkembangannya adanya pergeseran pemikiran akan gerakan preservasi berubah mejadi gerakan konservasi (conservation) yang diartikan sebagai perlindungan dengan nuansa yang lebih dinamis. Dimana pemanfaatan sumber daya hayati dibutuhkan secara (ekonomis ) manusia, namun disisi lain diperlukan pemeliharaan eksistensi Sumber Daya Alam tersebut demi keberlangsungan hidup (ekologis) dan pemanfaatanya. Tarik menarik antara kepentingan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam inlah yang kemudian memunculkan gerakan konservasi.9 Gerakan Konservasi sendiri bila ditarik menggunakan prinsip etika lingkungan maka dapat dilihat sebagai bagian dari ekosentrisme atau dikenal dengan Deep Ecology10 . Etika ini menuntut dimana melihat lingkungan tidak berpusat pada manusia tapi berpusat pada mahkluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Ekosentrisme juga dirancang sebagai etika praktis atau sebagai gerakan yang berarti prinsip - prinsip moral etika lingkungan harus diterjemakan dalam aksi nyata dan kongkret.11 Dalam perkembangannya konservasi yang dilakukan di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus. Konsep konservasi yang sejatinya adalah 7 Ibid. 7 8 diakses pada tanggal 04 oktober 2016 9 Wiratno Op.Cit. 10 10 Deep Ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Nowergia pada tahun 1973. Isitilah ini muncul dalam artikelnya yang bejudul "The Shallow and The Deep, Long- range Ecological Movement: A Summary". Naess membedakan antara Shallow Ecological Movement dan Deep Ecological Movement. 11 Keraf A. Sony, Etika Lingkungan (Jakarta: Kompas, 2006) 76. Universitas Indonesia 4
berasal dari negara asing dan dipaksakan kedalam alam pikiran bangsa Indonesia secara perlahan - perlahan telah menjadi ancaman bagi masyarakat hukum adat dan suku - suku yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan konservasi. Pada tahapan lebih spesifik dalam gerakan konservasi adalah kategorisasi kawasan konservasi. Salah satu bentuk kawasan konservasi yang muncul adalah konsep Taman Nasional. Pada awalnya konsep Taman Nasional sendiri belum begitu dikenal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan menerangkan bahwa kawasan pelestarian alam terdiri cagar alam, suaka margasatwa serta hutan wisata yang masih dibagi lagi menjadi taman buru dan hutan wisata. Namun adanya pemikiran dan ide untuk menuju ke arah itu pada saat itu sebenarnya sudah ada. Kategori ini akhirnya diatur pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Taman Nasional sebagai kawasan konservasi seharusnya dipelihara dan dijaga serta dikembangkan untuk dikelola secara lestari dengan tiga unsur yang mendukung hal tersebut yakni ekonomi, sosial dan ekologi, mengingat Taman Nasional tergolong hutan konservasi dan aset bangsa Indonesia juga menjadi bagian hutan yang diperuntukan dengan tujuan ganda yaitu perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap tipe - tipe ekosistem dan keaneragaman jenis dan pemanfaat secara terkendali dari ekosistem dan keaneragaman jenis tersebut sebagai sumber daya alam bagi kesehjahteraan masyarakat luas secara lestari.12 Disisi melihat Taman Nasional sebagai kawasan konservasi yang dijaga kelestariannya. Pengelolaan Taman Nasional juga harus kembali melihat keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang hidup ada sebelum adanya penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Masyarakat hukum adat diperkirakan 30 - 40 juta jiwa.13 12 Hidayat Herman, Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otda (Jakarta: LIPI, 2011) 7. 13Kathrin Wessendorf. The Indigenous World 2011 (Copenhagen: The authors and The International Work Group for Indigenous Affairs, 2011), 271 Universitas Indonesia 5
6 Masyarakat hukum adat di Indonesia tersebar hampir di semua propinsi dengan jumlah populasi dan kelompok yang berbeda-beda. AMAN adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok nusantara saat ini mempunyai anggota sebanyak 2.366 komunitas adat.14 Masyarakat hukum adat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai kegiatan, antara lain melakukan pembukaan area hutan untuk digunakan sebagai lahan perladangan dan pertanian lainnya, berternak, melakukan aktifitas berburu satwa liar dan pemungutan hasil hutan, serta pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Adanya kegiatan tersebut membuktikan bahwa masyarakat hukum adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun. System yang dibangun oleh masyarakat hukum adat ini berkaitan dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi. Pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengatur tentang masyarakat hukum adat dimana bertujuan untuk mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional. Adanya perbedaan pandangan antara masyarakat hukum adat dengan pandangan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dimana salah satu sektor yang bermasalah adalah keberadaan hutan adat sebagai bagian hutan negara telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Hutan - hutan negara ini salah satu bentuknya adalah kawasan konservasi dimana ada eksistensi Taman Nasional disana. Pada puncaknya masyarakat hukum adat melakukan judicial review dan Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap Undang-Undang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 komunitas masyarakat hukum adat. Dalam putusan No. 14 Diakses dari pada 14 Januari 2019 Universitas Indonesia
7 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.15 Atas putusan tersebut menjadi tahapan yang penting untuk pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan tersebut juga seharusnya menjadi langkah awal dalam pengelolaan Taman Nasional lebih melihat keberadaan masyarakat hukum adat dan secara bersama - sama untuk melakukan program kemitraan (collaborative management) antara berbagai pemangku kepentingan baik Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal. Pada tahap pengaturan pola kemitraan ini sebenarnya telah diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun pada tataran prakteknya kemitraan ini sedang mencari bentuk yang paling cocok dan menguntungkan semua pemangku kepentingan. Taman Nasional sendiri meskipun seperti dijelaskan di atas selain mempunyai fungsi ekologis namun adanya fungsi ekonomi yang harusnya menjadi salah satu sumber daya pendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Fungsi ekonomi ini bisa dikatakan sebagai jasa lingkungan yang diberikan Taman Nasional untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu jenis jasa lingkungan yang dapat diakses semua orang adalah wisata alam. Potensi ekonomi dalam kegiatan wisata alam sendiri cukup besar. Wisata sendiri sudah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan menjadi pemasukan negara yang digunakan sebagai pembangunan suatu negara. The World Tourism Organitation (UNWTO) melaporkan penerimaan dari turis internasional tumbuh mencapai 4.4 % pada tahun 2015 dan sekitar 50 juta turis berkunjung keliling dunia untuk ke desitinasi wisata internasional jika dibandingkan dengan tahun 2014.16 Berkaitan dengan wisata alam sendiri lahirlah pemahaman cara berwisata namun tetap melihat fungsi lingkungan. Kegiatan ini dinamakan ekowisata (ecotourism). Dalam sejarahnya sendirinya 15 Diakses dari pada tanggal 14 Januari 2019 16 UNWTO World Tourism Barometer volume 14. January 2016 Universitas Indonesia
isu ekowisata muncul pada tahun 2002 dimana Peserikatan Bangsa - Bangsa (United Nation) mendesiain dengan Commission On Sustainable Development (CSD) memberi mandat kepada The United Nations Enviroment Progamme (UNEP) dan The World Tourism Organitation (UNWTO) membawa konsep ekowisata sepanjang tahun dan tahun tersebut disebut sebagai International Year Of Ecotourism. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengimplementasikan ekowisata, mengindentifikasi dan mempromosikan ekowisata sebagai bagian dari upaya perlindungan kerusakan ekosistem dan sebagai kegiatan yang memberikan keuntungan kepada komunitas lokal dan bersinergi dengan kearifan lokal.17 Prinsip pokok dasar dari ekowisata sendiri sebenarnya adalah adanya kegiatan berwisata alam harus melihat dari sisi ekosistem yang harus tetap dijaga kelestariannya sehingga tercapai prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu kegiatan - kegiatan wisata alam tidak dapat melihat bahwa kepentingan hanya dilihat hubungan antara turis dengan alamnya semata namun keberadaan masyarakat lokal disekitar tempat wisata yang sudah berada terlebih dahulu ada sebelum potensi alam tersebut digunakan sebagai wisata alam. Potensi ini juga terlihat pada kawasan Bromo Tengger Semeru yang ditunjuk menjadi Taman Nasional dengan luas total 58.000 ha melalui Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/82 tanggal 14 Oktober 1982, yang terdiri dari Cagar Alam Laut Pasir (5.247,53 ha), Cagar Alam Ranu Kumbolo (1.403 ha), Taman Wisata Laut Pasir Tengger (2,67 ha), Taman Wisata Ranu Pani dan Ranu Regulo (96 ha), Taman Wisata Darungan (380 ha), Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas seluas (43.210 ha). Luas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 menjadi 50.276,3 ha, terdiri dari daratan (50.266,05 ha) dan perairan tawar (10,25 ha). Secara administratif, kawasan TNBTS terletak di 4 wilayah kabupaten, yaitu: Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Selain memiliki bentang alam yang indah, TNBTS memiliki fungsi penting 17 Wood Megan Epler, Ecotourism principles practices & policies for sustainability (UNEP, 2002) 7. Universitas Indonesia 8
bagi perlindungan keanekaragaman hayati. Setidaknya, 1.025 jenis tumbuhan dan 158 jenis satwa terdapat di kawasan ini. TNBTS juga merupakan hulu DAS Brantas dan DAS Sampean yang menjadi sumber air bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Lebih jauh, kawasan ini merupakan rumah bagi Suku Tengger dengan kehidupan religi dan budayanya yang khas. Sejak 9 Juni 2015, kawasan TNBTS ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kawasan Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru Arjuno (CB-BTSA). Bersama dengan kawasan tahura R Soerjo, kawasan TNBTS menjadi zona inti dari CB-BTSA. Secara administratif, kawasan CB-BTSA mencakup 6 wilayah kabupaten (Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jombang dan Mojokerto) dan 4 wilayah kota (Malang, Batu, Pasuruan dan Probolinggo). Dengan status ini, pengelolaan kawasan dirahkan lebih mengedepankan harmonisasi antara alam, manusia, budaya dan religi18. Pengelolaan Taman Nasional seperti disebutkan diatas secara umum memang sangat dipengaruhi kebijakan dari pemerintah namun ternyata selain pengelolaan yang dilaksanakan oleh negara ada komunitas masyarakat hukum adat yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan atas potensi di Taman Nasional tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan potensi konflik antara negara dan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan jika tidak ada harmonisasi sistem pengelolaan Taman Nasional karena faktanya eksistensi masyarakat hukum adat telah lama berada di lokasi tersebut sebelum negara Indonesia merdeka namun seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki suatu sistem aturan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri dan sesuai hukum negara untuk kesejahteraan rakyat. Perlu adanya hubungan efektif dan efisien secara harmonis antara negara sebagai penguasa dan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional. Kompleksitas permasalahan - permasalahan di atas maka sangat penting untuk melihat peranan masyarakat tradisional dengan kearifan lokal yang dimilikinya berkolaborasi bekerja bersama - sama dengan pola 18 diakses tanggal 04 oktober 2016 Universitas Indonesia 9
10 konservasi modern yang dilakukan oleh pemerintah sehingga upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya hayati tetap terjaga dan kegiatan konservasi ini memberikan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat sehingga dapat menekan konflik - konflik horizontal maupun vertikal yang tentu jika tidak dikelola secara baik maka akan merugikan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tesis ini akan menyampaikan ruang lingkup masalah berkaitan dengan kedudukan dan partisipasi kearifan lokal masyrakat tradisional dalam sistem pengelolaan Taman Nasional di Indonesia dalam kegiatan wisata alam berbasis ekowisata pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah kedudukan hukum kegiatan wisata alam dalam sistem pengelolaan Taman Nasional berbasis ekowisata dan partisipasi kearifan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanannya? 2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dan partisipasi kearifan lokal di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian "Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017)" adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Umum Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganilisis kedudukan kearifan lokal masyarakat tradisional berkaitan dengan adanya kegiatan wisata alam dengan pengelolaan Taman Nasional yang berbasis pada prinsip ekowisata dalam perkembangan teori hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pada sektor hukum kehutanan yang sedang berkembang di Indonesia . Universitas Indonesia
11 2. Tujuan Khusus 1. Menjelaskan kedudukan hukum kegiatan wisata alam dalam sistem pengelolaan Taman Nasional berbasis ekowisata dan partisipasi kearifan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanannya. 2. Mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dan partisipasi kearifan lokal di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 1.4 Manfaat Penelitan Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis. 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teori hukum konservasi lingkungan dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait mekanisme kebijakan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia yang berbasis ekowisata dengan pendekatan partisipasi kearifan lokal masyarakat tradisional di sekitar wilayah Taman Nasional. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran hukum secara praktis mengenai pengelolaan Taman Nasional di Indonesia yang berbasis ekowisata dengan pendekatan partisipasi kearifan lokal masyarakat tradisional di sekitar wilayah Taman Nasional sehingga kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengaturan dalam perundang-undangan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat kepada pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesehjahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 1.5 Kerangka Konsep 1.5.1 Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Universitas Indonesia
12 Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup (UUPPLH), dijelaskan bahwa yang di maksud dengan lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup yang termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Dari pengertian lingkungan hidup tersebut, dapat simpulkan bahwa lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari lingkungan secara lingkungan alam hayati namun juga termasuk di dalamnya lingkungan non hayati seperti kebudayaan masyarakat, pola tata ruang, perilaku masyarakat dan sebagainya. Kedua unsur dari lingkungan hidup tersebut saling berkaitan dan merupakan suatu sistem, sehingga jika salah satu unsur mengalami masalah maka unsur yang lain juga terganggu. Oleh sebab itu lingkungan hidup harus dijaga kemampuannya agar lestari dan diupayakan agar pemanfaatannya bijaksana sehingga dapat di nikmati secara keberlanjutan sampai generasi yang akan datang. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sumber daya alam jika digolongkan kemungkinan pemulihannya, kita mengenal 2 (dua) macam sumber daya alam, yaitu : a. Renewable, sumber daya alam yang dapat dipulihkan/ diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai kembali setelah diadakan beberapa proses. Contoh : air, pohon, hewan dll. b. Nonrenewable, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui/ dipulihkan apabila dipakai terus menerus akan habis dan tidaka dapat diperbarui. Contoh : minyak bumi, batubara, Emas dll. Universitas Indonesia
13 Pengertian konservasi sumber daya alam hayati menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dirumuskan bahwa "pengelolalaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatanya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya". Dengan demikian konservasi dalam Undang-Undang ini mencakup pengelolaan sumber alam hayati, yang termasuk di dalamnya hutan. Sasaran konservasi yang ingin dicapai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu: 1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); 2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe- tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); 3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari). Berkaitan dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional dimana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal setempat dalam kaitannya dengan masalah konservasi sesuai pengethuan yang dimiliki secara turun temurun dalam mengelola sumberdaya alam dengan senantiasa berpedoman pada kearifan Universitas Indonesia
14 tradisional/lokal.19 pengetahuan tradisional secara aplikatif dalam menjaga konservasi sumberdaya alam menggunakan mekanisme Konservasi Tradisional yang mana pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan tradisonal masrakat sekitar kawasan hutan. Pada dasarnya kegiatan konservasi tradisional dilakukan pada Zona Pemanfaatan Tradisonal yang merupakan zona pemanfaatan kawasan hutan dengan memperhatikan kearifan lokal/tradisonal masyarakat sekitar kawasan hutan dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan dan masalah konservasi. 1.5.2 Taman Nasional20 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Saat ini terdapat 50 Taman Nasional di Indonesia, yang pengelolaannya di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Enam diantaranya, ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Sites) dan dua dalam Ramsar Sites. Daftar Taman Nasional yang diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, diantaranya adalah, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Lorentz di Papua Barat dan,Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Aceh, Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi dan Taman Nasional Bukit Barisan 19 Budi Riyanto, Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation, (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2006), hlm.45. 20 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Jo. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Universitas Indonesia
15 Selatan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, juga di termaksud Situs Warisan Dunia UNESCO yang tergabung sebagai Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera. Pembagian Taman Nasional di indonesia dibagi dalam dua kategori yaitu :Taman Nasional darat dan tanam nasional laut. Total jumlah luasan Taman Nasional yang ada di indonesia hingga tahun 2004 tercatat telah mencapai 16.380.491.64 Ha dengan perincian untuk darat 12.336.950.34 Ha sedangkan laut 4.043.541.30 Ha. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional meliputi: a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan d. merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.21 Taman Nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; misalnya: tempat praktek lapang, perkemahan, outbond, ekowisata, dll c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll. d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll. 21 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Universitas Indonesia
16 e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya: kebun benih, bibit, perbanyakan biji, dll. f. pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.22 Mekanisme pemanfaatan: terlebih dahulu membangun kesepahaman/ kesepakatan/ kolaborasi dengan pengelola Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan (sesuai Permenhut nomor P19/ Menhut/2004). Terhadap masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan melalui: a. pengembangan desa konservasi; b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; c. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Pengelolaan Taman Nasional dapat memberikan manfaat antara lain: a. Ekonomi Dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis, sebagai contoh potensi terumbu karang merupakan sumber yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan, penduduk pesisir bahkan devisa negara. b. Ekologi Dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. c. Estetika 22 Pasal 35,Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Universitas Indonesia
17 Memiliki keindahan sebagai obyek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam / bahari. d. Pendidikan dan Penelitian Merupakan obyek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian. e. Jaminan Masa Depan Keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di darat maupun di perairan memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara batasan bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang. Kawasan Taman Nasional dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Nasional dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Nasional sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Pengelolaan Taman Nasional didasarkan atas sistem zonasi, yang dapat dibagi atas: a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan; c. Zona rimba; dan atau yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kriteria zona inti, yaitu: a. mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya; b. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau tidak atau belum diganggu manusia; Universitas Indonesia
18 c. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; d. mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; e. mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. Kriteria zona pemanfaatan, yaitu a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik; b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Kriteria zona rimba, yaitu: a. kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi; b. memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan; c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. "Upaya pengawetan kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya" Upaya pengawetan pada zona inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi potensi kawasan; c. penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan. Upaya pengawetan pada zona pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi potensi kawasan; c. penelitian dan pengembangan dalam menunjang pariwisata alam; Universitas Indonesia
19 Upaya pengawetan pada zona rimba dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: perlindungan dan pengamanan; a. inventarisasi potensi kawasan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan; b. pembinaan habitat dan populasi satwa. c. Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan: d. pembinaan padang rumput; e. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa; f. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon- pohon sumber makanan satwa; g. penjarangan populasi satwa; h. penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional adalah: a. merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem; b. merusak keindahan dan gejala alam; c. mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan; d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sesuatu kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi kawasan adalah: a. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan. Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasinya: Universitas Indonesia
20 Pemanfaatan Zona inti: penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; ilmu pengetahuan; pendidikan; kegiatan penunjang budidaya. Pemanfaatan zona pemanfaatan: pariwisata alam dan rekreasi; penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Pemanfaatan zona rimba: penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; ilmu pengetahuan; pendidikan; kegiatan penunjang budidaya; wisata alam terbatas. 1.5.3 Kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Kearifan lokal pada dekade ini seakan menjadi suatu barang yang sering di perbincangkan dalam berbagai forum. Kearifan lokal sendiri jika dilihat dari bahasa asing sering dikonsepkan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), kecerdasan setempat ( local genius ) atau pengetahuan setempat (local knowledge). Pengertian kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan, dan kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Semua itu, sebagai upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah di mana masyarakat itu berada. Lantaran itu, kearifan lokal merupakan perwujudan dari daya tahan dan daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan pelbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus memelihara kebudayaannya. Dalam pengertian inilah kearifan lokal sebagai jawaban untuk bertahan dan menumbuhkan secara berkelanjutan kebudayaan yang didukungnya.23 Pengertian lain yang dikemukakan Susan Materer menyatakan kearifan lokal tidak hanya diartikan identitas suku atau etnik tertentu sebagai latar belakangnya namun juga dilihat kelokalannya. Adanya kearifan lokal pada 23 Nasruddin, Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), IX. Universitas Indonesia
21 dasarnya dihasilkan dari keadaan sekitar, ekonomi dan aktivitas sosial dan juga keadaan lingkungan yang unik.24 Setiap suatu masyarakat termasuk masyarakat tradisional jika dikaitkan dengan kearifan lokal maka pada dasarnya timbulnya suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan. Hal itu dikarenakan dengan adanya keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga secara alamiah anggota masyarakat secara komunal memikirkan cara-cara untuk melakukan, membuat, dan menciptakan sesuatu yang diperlukan dalam mengolah sumber daya alam demi menjamin keberlangsungan dan ketersedianya sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan alam. Pada proses tersebut suatu penemuan yang sangat berharga dapat terjadi tanpa disengaja. Artinya, setiap anggota masyarakat dapat menghimpun semua informasi itu dan melestarikannya, serta mewariskannya secara turun temurun kepada generasi selanjutnya sebagai upaya melangsungkan kehidupannya. Sejalan dengan perubahan budaya yang menerpa kehidupan masyarakat, masyarakat juga secara perlahan mengembangkan pengetahuan yang telah diwariskan, dan kemudian menciptakan metode untuk membangun pengetahuan. Penciptaan pengetahuan itu pada dasarnya merupakan cara-cara atau teknologi asli (indigenous ways) guna mendayagunakan sumber daya alam bagi kelangsungan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat mengembangkan suatu sistem pengetahuan dan teknologi yang asli - suatu kearifan lokal (indigenous or local knowledge), yang mencakup berbagai macam cara untuk mengatasi kehidupan, seperti kesehatan, pangan dan pengolahan pangan, serta konservasi tanah. Karena itu, pengetahuan lokal menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif, agar dapat memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan, dapat berkembang secara berkelanjutan. Belakangan pengetahuan lokal seperti ini dianggap tidak relevan dan tidak 24 Materer Susan, Indigenous Knowledge systems: Charactheristics and importance to climatic ucertainty, (columbia: university of Missouri, 2011), 3. Universitas Indonesia
22 memiliki kekuatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan produktivitas dalam dunia modern. Pada situasi semacam ini pengetahuan lokal kerap ditinggalkan pendukungnya, hanya karena dinilai tidak rasional dan moderen. Padahal pengetahuan lokal yang dianggap tidak rasional dan bersifat tradisional serta kerapkali dianggap unik itu masih dapat dijumpai dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, terutama di perdesaan untuk menjawab perubahan lingkungan alam saat ini. Bahkan, pada sebagian masyarakat perdesaan kearifan lokal serupa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik ketahanan pangan mereka. Dalam konteks itulah, kearifan lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.25 Menurut Ife Jim26, kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu: (1) Dimensi pengetahuan lokal. Setiap masyarakat dimana mereka berada selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya, (2) Dimensi nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya, (3) Dimensi keterampilan lokal. Keterampilan lokal bagi setiap masyarakat dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (survival). Keterampilan lokal biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi, (4) Dimensi sumberdaya lokal. Sumberdaya lokal pada umumnya adalah Sumber Daya Alam. Masyarakat akan menggunakan Sumber Daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Sumber Daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya, seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif. (5) Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan 25 Nasruddin, Op.cit XI 26 Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010), 4. Universitas Indonesia
23 hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. (6) Dimensi solidaritas kelompok lokal. Suatu masyarakat umumnya dipersatukan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap masyarakat mempunyai media-media untuk mengikat warganya yang dapat dilakukan melalui ritual keagamaan atau acara dan upacara adat lainnya. Masing-masing anggota masyarakat saling member dan menerima sesuai dengan bidang fungsinya masing - masing, seperti dalam solidaritas mengolah tanaman padi, dan kerja bakti gotong royong. Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif, dan motorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun di antara para anggota mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, dalam arti melepaskannya untuk selama-lamanya.27 Sedangkan pengertian hukum adat sendiri menurut Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : " Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)28. Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum 27 Budi Riyanto, Op.Cit. 44. 28 Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat juga Abdulrahman ,SH : Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984, 17. Universitas Indonesia
24 Adat pada masa kini29. Menurut Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa30. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.31 Keberadaan hukum adat tetap diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pengaturan yang sangat bersentuan langsung dengan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan Undang-Undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. Dalam Penjelasan Undang-Undang disebutkan: Hukum adat yang disempurnakan dan disuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungannya dunia internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia. Hukum agraria itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan 29 Abdulrahman , SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984, hal 18 30Soepomo, Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rayat, Jakarta 31 Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998, 170 Universitas Indonesia
25 rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada azas kerohanian Negara dan cita- cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang- Undang Dasar dan Garis-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 32 Hukum adat yang dimaksud dapat dikatakan bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku dalam masyarakat hukum adat, melainkan hukum adat yang sudah direkontruksi, hukum adat yang sudah: disempurnakan, disaneer, modern, yang menurut Moch.Koesnoe menganggap hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil, karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya (bajunya) saja33. 1.5.4 Ekowisata Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Bentuk pariwisata ini telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi global yang terbesar. Suatu cara untuk membayar konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan-lahan dalam kondisi alami.34 Ekowisata sesungguhnya adalah suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan lingkungan, ekonomi dan sosial .35 32 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria 33 Otje Salman Soemadiningrat Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer alumni: 2002 hal. 163 34 Megan, Ecotourism : Principle, Practice & Policies For Sustainability (UNEP, 2002), 5. 35 Lindberg, Ecotourism A Guide For Planners & Managers (1993: The Ecotourism Society), 7. Universitas Indonesia
26 Pemanfaatan kawasan Taman Nasional melalui pengembangan potensi keanekaragaman hayati yang ada sebagai obyek daya tarik wisata dengan tetap mengikutsertakan masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholders dalam kegiatan ekowisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk dalam mengelola kawasan tersebut. Masyarakat lokal sebagai bagian yang secara langsung, memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih dibanding masyarakat yang dari luar, karena apabila terdapat perubahan pemanfaatan lingkungan alam akan berdampak pada masyarakat lokal, demikian juga bila ada perubahan perilaku masyarakat akan mempengaruhi lingkungannya, karena lingkungan alam dan masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekowisata. Menurut the ecotourism society terdapat delapan prinsip-prinsip yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan ecological friendly dari pembangunan yang berbasis kerakyatan: (1) mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat; (2) pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi; (3) pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan menejemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan; (4) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. (5) penghasilan masyarakat, keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam; (6) menjaga keharmonisan dengan alam, semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam; (7) peningkatan daya dukung lingkungan.36 1.6 Sistematika Penelitian 36 Megan. Op. Cit. 14. Universitas Indonesia
27 Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 6 (enam) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu : Bab 1 Pendahuluan BAB 2 Tinjauan Umum Kebijakan Pemanfaatan Secara Lestari Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia BAB 3 Metode Penelitian BAB 4 Tinjauan Umum Peran Masyarakat Hukum Adat Tengger Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BAB 5 Pembahasan BAB 6 PENUTUP Kesimpulan dan Saran Universitas Indonesia
BAB 2 TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PEMANFAATAN SECARA LESTARI DALAM SISTEM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA 2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum Pemikirian atau konsepsi manusia tentang negara hukum dapat dikatakan lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan.37 Negara hukum mempunyai perjalanan perjalanan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Maka melihat dari hal tersebut unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.38 Secara Embrionik, gagasan negara telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, Politea dan Politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.39 Gagasan ini didukung oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan - ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang - wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan tekanan yang dilaksanakan 37 Ridwan HR, Hukum Admintrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1. 38 Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), 1. 39 Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) 53. 28 Universitas Indonesia
29 atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimasudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan - aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan - aturan tersebut.40 Menurut Julius Stahl yang dilihami oleh pemikiran Imanuel Kant, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: a. Perlindungan hak asasi manusia. b. Pembagian kekuasaan. c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. d. Peradilan admintrasi dalam perselisihan.41 Sedangkan A.V. Dicey menyampaikan pendapat bahwa adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:42 a. Supremacy of Law berarti dengan tidak adanya kekuasaan yang sewenang - wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. b. Equality before the law. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat. c. terjaminnya hak - hak manusia oleh Undang - Undang serta keputusan - keputusan pengadilan. Keempat prinsip ciri dari 'rechtsstaat' yang disampaikan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada dasarnya jika digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk mmerupakan ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Pada perkembangan konsep negara dimana pemerintah dibatasi dalam urusan warga negara pada bidang sosial dan bidang ekonomi, sehingga pada konsep negara hukum telah mengalami perkembangan dengan suatu konsep baru. 40 Azhary, Negara Hukum Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1995), 20-21. 41 Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), 57-58. 42 Ibid. Universitas Indonesia
30 Konsep ini melihat pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif (negara penjaga malam) saja namun pemerintah terlibat aktif dalam mencapai tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (Negara kesejahteraan). Ciri dari negara hukum kesejahteraan yang utama ialah pemerintah wajib menjalankan pelayanan publik untuk penyelenggarann kepentingan umum. Kewenangan Pemerintah untuk menjalankan aktifitasnya secara admintratif secara luas di kenal dengan ajaran freis ermessen, yang dapat dirumuskan sebagai kebebasan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk atas inisiatif sendiri dalam mencapai tujuan negara terkait kesejahteraan sosial dan kepentingan umum. Ajaran freis ermessen mempunyai konsekwensi pada bidang peraturan yakni adanya kekuasaan pemerintah pada tugas legislasi,. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki 3 macam hak, pertama, hak inisiatif yakni kewenangan pemerintah membuat peraturan yang sederajad dengan Undang-Undang tanpa persetujuan dari parlemen terlebih dahulu. Kedua, hak dasar delegasi yaitu membuat suatu peraturan yang di bawah Undang-Undang yang bertujuan mengatur hal-hal yang langsung permasalah yang terjadi di masyarakat. Ketiga, hak droit function yaitu menafsirkan sendiri aturan-aturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang.43 Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum dimana penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah di atur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat)". Dengan adanya penegasan pada konstitusi, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang tentu memberikan konsekuensi masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.44 Adapun negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara 43 Ridwan., Op.Cit., 16-17. 44 Baharudin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) 101. Universitas Indonesia
31 kesejahteraan (welfare state) atau "negara kemakmuruan." Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat pendiri negara (the founding fathers) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hamid S. Atamimi menyakatan bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagi Reechtstaat. Bahkan Reechtstaat Indonesia itu ialah Reechtstaat yang "memajukan kesejahteraan umum", "mencerdaskan kehidupan bangsa", dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Reechtstaat itu ialah Reechtstaat yang materil, yang sosialnya, yang oleh Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.45 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis yang memuat norma hukum umum (General Legal Norms). Dan berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam Negara. UUD 1945 merupakan norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) dan sekaligus sebagai aturan dasar nergara atau aturan pokok negara (Staatgrunddgezetz).46 Fungsi dan kedudukan UUD semacam inilah yang oleh Smith diaktakan sebagai persamaan semua UUD di dunia yaitu sebagai fundamental law dan a higher law.47 Sebagai hukum dasar dan tertinggi dalam suatu negara, maka UUD 1945 merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah dasar bagi pengaturan negara dan memuat pula pokok - pokok kebijakan negara yang harus diatur lebih lanjut, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, UUD 1945 memuat politik hukum yang paling mendasar dan tertinggi pula yang harus menjadi rujukan dalam pembetukan dan penegakan hukum termasuk dalam bidang lingkungan hidup.48 Secara historis, ketentuan pasal 33 pada UUD 1945 berasal dari UUD yang dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh Panitia Persiapan 45 Ibid., 161. 46 Maria Farida Indrawati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 75. 47 Bagir Manan, perumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara (Bandung: Mandar Maju, 1995) 41. 48 Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan (dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah), ( Jakarta: Rajawali Pers., 2013), 32. Universitas Indonesia
32 Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Materi yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 semula dalam rancangan pertama terdapat dalam pasal 32 Bab XIII dengan judul "Tentang Kesehjahteraan Sosial," tetapi setelah diperbaiki oleh Panitia Penghalus Bahasa kata "tentang" dihilangkan. Bunyi pasal 32 rancangan pertama ini secara keseluruhan hampir sama dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan, dengan sedikit perbedaan pada rancangan pada rumusan ayat (2). Pasal 32 ayat (2) yang semula berbunyi " cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah " diubah cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.49 Konstitusi yang dimiliki Negara Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pengaturan hak asasi manusia khususnya dalam bidang lingkungan dalam UUD 1945. 50 Pengaturan ini ini menjadi sesuatu hal yang baru mengingat dalam konstitusi sebelum amandemen, hak asasi khususnya mengenai lingkungan hidup tidak diatur dan dibahas secara tegas dan jelas. Pada prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, green constitution kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (ecocracy) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan. Dalam konsep ini, alam semesta juga harus dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan.51 Indonesia menerapkan model konstitusi "Konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan 49 Ibid., 37-38. 50 Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. 51 Jimly Asshiddiqie, Green Contitution. (Jakarta: Rajawali Press, 2010) 122-123. Universitas Indonesia
33 mengenai hak asasi manusia". Hal tersebut disebabkan oleh pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan konstitusi hijau dengan memberikan jaminan hak warga Negara. Pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dari ayat ini, tercermin bahwa Negara melindungi lingkungan hidup dalam rangka menjaga hak asasi warga Negara. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia sebenarnya sudah menerapkan konsep ecocracy yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem dimana suatu pemerintahan mendasarkan kepemerintahannya secara taat asas pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ecologically sustainable development).52 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum Gustav Radbruch Pemikiran Radbruch berasal dua tesis dialektika yaitu konsep hukum alam dan positivisme hukum. Hukum alam mendominasi filsafat hukum selama berabad-abad. Konsep ini menegaskan bahwa hukum terwujud di alam dan diakses secara universal dan dilihat karena manusia adalah makhluk rasional. Hukum alam mencerminkan dan dapat ditangkap dalam hal tesis moralitas, yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas yang selalu terhubung. Hukum diidentifikasi sebagai sah secara hukum hanya jika mereka membawakan dengan moralitas, ketika moralitas bertentangan dengan hukum, hukum dianggap tidak sah. Pada perkembangan pemikiran modern awal teori ini terpisah, berpusat pada proses otoritatif pembuatan hukum oleh manusia, berkembang menjadi sebuah filosofi bersaing hukum. Teori ini, kemudian disebut positivisme hukum, tesis ini berasaskan keterpisahan dimana validitas hukum diidentifikasi oleh kriteria murni hukum sepenuhnya terpisah dari moralitas.53 52 Ibid., 129. 53 Heather Leawoods. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." Washington University Journal of Law & Policy vol 2 (2000), 489. Universitas Indonesia
34 Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Asas kepastian hukum atau rechtmatigheid. Asas ini meninjau dari sudut yuridis. (2). Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dan sudut filosofis. (3). Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility. Asas ini meninjau dari sosiologis.54 Pada awal pemikiran Radbruch sebelum perang dunia ke II, Radbruch melihat kemanfaatan adalah salah satu dari tiga tujuan untuk melengkapi sebuah konsep hukum. Ini adalah satu-satunya komponen relativistik dari tiga tujuan tersebut dimana penekanannya adalah pemenuhan hak individu seluas mungkin oleh hukum. nilai kedua Radbruch adalah keadilan. Konsep keadilan adalah terpisah dan berbeda dari ide hukum sebagai Justice, keadilan ini bersaing dengan dua nilai lainnya. Gagasan tentang keadilan mutlak, formal, dan universal seperti apa yang adil untuk satu adil untuk semua. Oleh karena itu, keadilan dan kemanfaatan bisa saja menjadi saling bertentangan. Kemanfaatan berusaha untuk mengakomodir kepentingan individu secara luas sementara pada nilai keadilan memuat hukum itu dipergunakan untuk umum bukan individu semata. Nilai ketiga dari Radbruch adalah kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah memastikan adanya keadilan. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Tentu saja, konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan akan selalu ada. Misalnya, kepastian hukum akan menuntut bahwa hukum ditegakkan meskipun hasilnya akan menjadi tidak adil. Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum harus berlaku hanya jika apa yang adil atau apa yang benar dalam isi hukum benar-benar dapat ditentukan.55 Namun, setelah pasca Perang Dunia Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Radbruch mentransformasi pemikirannya dimana kepastian hukum bukan satu-satunya nilai hukum yang harus diutamakan, dan juga bukan nilai yang menentukan itu. Di samping kepastian hukum, ada dua nilai-nilai lain: kemanfaatan dan keadilan. Padahal 54 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 289. 55 Heather Leawoods, Ibid., 492-495. Universitas Indonesia
35 sebelumnya Radbruch melihat adanya penekanan tercapainya kepastian hukum, namun pasca perang radbruch melihat kepastian hukum mengambil tempat tengah diantara dua nilai lainnya dimana konsep hukum diperlukan tidak hanya untuk kepentingan publik tetapi juga keadilan namun kepastian hukum tetap merupakan aspek penting dari teori Radbruch,56 2.3 Tinjauan Tentang Konservasi Dan Pemanfaatan Secara Lestari Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Keberadaaan Taman Nasional sendiri di Indonesia sampai awal dekade 1980-an masih belum dikenal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam di negara ini. Pada rezim Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, kawasan pelestarian alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa serta hutan wisata yang masih dibagi menjadi taman buru dan hutan wisata. Munculnya konsep alternatif dalam pengelolaan pelestarian alam sendiri dipengaruhi adanya pertemuan nasional dan internasional seperti Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia di Bali pada bulan oktober 1982 serta penerbitan panduan IUCN (The International Union for Conservation of Nature) tentang kawasan - kawasan yang dilindungi. Adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang koservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diterbitkan, kategori kawasan konservasi mengalami perubahan yaitu kawasan suaka alam (KSA) yang terbagi menjadi cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM) sedangkan kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri dari Taman Nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (THR). Pada pertemuan IUCN di New Delhi tahun 1969 memberikan batasan definisi Taman Nasional sebagai berikut:57 1. Satu atau beberapa ekosistem yang secara fisik belum berubah oleh kegiatan okupasi manusia, dimana tumbuhan, spesies hewan dan habitatnya, juga tempat -tempat yang secara geomorfologis, secara khusus memiliki nilaio ilmiah, pendikdikan dan daya tarik rekreasi atau yang memiliki lanskap alami yang demikian indah 56 Ibid.,500. 57 Sumardja dalam Wiratno. Op.Cit. 97. Universitas Indonesia
36 2. Otoritas yang memiliki kompetensi tertinggi dari negara tersebut adalah mengambil langkah atau mengeleminasi secepat mungkin eksploitasi di seluruh kawasan dan menerapkan perlindungan efektif berkenaan dengan ekologim geomorfologi atau pemandangan yang indah yang diarahkan untuk mempertahankannya 3. Pengunjung dijinkan masuk kedalam kawasan pada kondisi yang special untuk tujuan mendapatkan inspirasi, pendidikan, budaya dan tujuan - tujuan rekreasi Pada pertemuan tersebut menetapkan beberapa prinsip pokok Taman Nasional yaitu58: 1. Areal Taman Nasional harus cukup luas 2. Taman Nasional harus mengandung isi yang istimewa, di mana jenis - jenis vegetasi dan binatangnya, habita dan telak geomorfologinya serta keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh 3. Terdapat sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif, dimana satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak berubah karena adanya ekploitasi dan pemukiman manusia. 4. Kebijakan dan manajemen dipegang oleh badan sepenuhnya, yang harus segera mengambil langkah - langkah pencegahan atau meniadakan semua bentuk gangguan atau pengrusakan terhadap ekosistem dan isi Taman Nasional 5. Kemungkinan pengembangan pariwisata, dimana para pengunujung diperkenankan memamsuki Taman Nasional dengan persyaratan khusus untuk kepentingan mencari insipirasi, pendidikan, kebudayaan dan rekreasi. Kongres Taman Nasional di Caracas Venezuela pada tahun 1992 menghasillan rumusan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dalam skala bioregional, baik di darat maupun di laut. Pendekatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:59 58 Wiratno. Op.Cit. 101. 59 Ibid. 108. Universitas Indonesia
37 1. Perencanaan Bioregional terdiri dari kawasan hidupan liar yang didalamnya terdapat komunitas - komunitas tumbuhan dan satwa liar, dengan kondisi habitat, situs serta ekosistem yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Zona inti dijaga agar relatif bebas dari intervensi manusia, kecuali jika intervensi tersebut berkaitan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan konservasi keragaman hayati dan pemanfaatan yang sesuai dengan kebnutuhna masyarakat seperti; ekowisata, rekreasi, penelitian, pendidikan, spiritual serta budaya. Pembuatan jalan ditekan sampai sekecil mungkin, Penentuan daerah (zona) ini dibawah wewenang pemerintah nasional, seperti yang berlaku untuk Taman Nasional atau secara nonlegastif ada kesepakatan dengan masyarakat lokal, terutama di lahan - lahan yang pemilikannya bersifat komunal. Daerah - daerah inti biasanya mempunya fungsi dan peran vital dalam produksi air yang berkualitas tinggi, seta pengaturan aliran sungai yang baik. Biasanya karakteristik ini terdapat di daaerah dataran tinggi dengan sistem aliran sungai yang belum mengalami perubahan berarti. 2. Pada zona penyangga yang biasanya terdapat di lahan - lahan atau perairan sekitar daerah inti, pihak swasta, masyarakat, pemilik lahan komunal dan para penggunannya diberi insentif ekonomi untuk mengelola sumber daya melalui instrument - instrument kebijakan legal, dengan menekan sekecil mungkin dampak negative terhadap daerah inti. Pendekatan Integrated Conservation Development Program (ICDP) di beberapa negara telah mengupayakan pembangunann masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk mendapatkan keuntungan - keuntungan dari eksistensi daerah inti ini, dan di sisi lain menekan sekecil mungkin dampak negative yang timbul. 3. Daerah inti dan penyanga yang satu dengan daerah inti dan penyangga yang lain dan bentangan lanskap atau cangkupan daerah aliran sungai yang luas dihubungkan oleh koridor yang dapat digunakan oleh satwa liar untuk melakukan migrasi dan aktivitas lain dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya. Daerah ini bisa Universitas Indonesia
38 dimanfaatkan oleh swasta atau masyarakat dan memungkinkan sebagai lahan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi. Akan tetapi kegiatan ini harus tetap menjaga proses ekologi. Perilaku komunitas hidupan liar serta struktur habitat dan proses biologisnya. Idealnya, di daerah ini terdapat semacam mekanisme insentif ekonomi dan bantuan teknologi dari pemerintah, yang dimaksudkan intuk mendorong masyarakat pemilik dan pengguna lahan koridor tersebut untuk secara sadar dan sukarela menjaga daerah tersebut dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan 4. Daerah inti, daerah penyangga serta koridor yang menghubungkan lanskap tercakup dalam wilayah biologi (bioregion) di mana terdapat pemukiman masyarakat, pemilik lahan maupun pengguna sumber daya alam yang bertempat tinggal dan bekerja. Manajemen berdasarkan prinsip bioregional ini bertujuan untuk membuat program - program kerja sama secara sadar, sukarela serta lintas wilayah, untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati yang dapat mendukung kehidupan lokal dan peradapannya. Program - program yang dapat dilakukan, misalnya, penanaman kembali vegetasi di daerah aliran sungai, meninggalkan aktivitas di daerah lahan basah selama periode migrasi satwa, membatasi dan menahan laju penebangan hutan, meminimumkan pembuatan jalan, serta reintroduksi spesies asli ke Taman Nasional. Salah satu dampak perubahan pokok pengelolaan kawasan konservasi dari pendekatan spesies ke pendekatan ekosistem, antara lain penetapan kawasan - kawasan yang lebih luas menjadi Taman Nasional. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan Taman Nasional merupakan sistem yang luwes, yang mengakomodasi fumgsi cagar alam ke dalam zona inti dan fumgsi-fungsi pemanfaatan Suaka Margasatwa, Taman Wisarta Alam dan Taman Hutan Raya ke dalam zona pemanfaatan. Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang berkaitan langsung dengan model pengelolaan Taman Nasional adalah sebagai berikut:60 Pasal 30 : Taman Nasional sebagai salah satu dari kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan 60 Ibid. 113. Universitas Indonesia
39 sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Pasal 31 : Di Taman Nasional, dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Pasal 32 : Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang sesuai dengan keperluan. Pasal 33 : Taman Nasional tidak boleh berubah luasnya dan terganggu fungsinya. Konsekuensi dari arahan pengelolaan ini adalah, Pertama, Taman Nasional harus dikelola dengan sistem zonasi, yang diharapkan dapat mengakomodasi ketiga fungsi utama, yaitu zona inti untuk keperluan perlindungan dan pelestarian, sedangkan zona pemanfaatan mengemban fungsi pemanfaatan untuk wisata alam, pendidikan, penelitian, dan sebagainya. Zona - zona lain dapat ditetapkan sesuai keperluan. Keluwesan ini dapat dimanfaatkan untuk, misalnya, menetapkan kawasan kelola masyarakat tradisional yang berada di dalam atau di sekitar taman. Kawasan ini disebut sebagai "zona pemanfaatan tradisional".61 Kedua, pengelolaan Taman Nasional menggunakan pendekatan konservasi ekosistem yaitu pengelolaan ekosistem sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, dan tidak terbatas hanya pada konservasi spesies. Hal ini secara nyata disebutkan pada pasal 33 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, bahwa luas Taman Nasional tidak boleh berubah dan fungsinya tidak boleh terganggu.62 2.4 Tinjauan Umum Ekowisata Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berputar- 61 Ibid. 62 Ibid. Universitas Indonesia
40 putar dan lingkup, sedangkan pariwisata berarti perjalanan63. Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Fandeli64, pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha- usaha yang terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata merupakan suatu kegiatan bepergian dari suatu tempat ke tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi. Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani memberikan katagorisasi pariwisata menjadi:65 a. Wisata Agro adalah wisata berkaitan dengann kegiatan industri pertanian, misalnya wisata tani, wisata kebun yakni para wisatawan ikut dalam proses penanaman padi, memanen buah dan memandikan ternak. b. Wisata Belanja adalah kegiatan wisata terkait aktifitas jual beli disuatu tempat karena keunikan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain, misalnya pasar Sukawati dengan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bali dan pasar beringharjo di Yogyakarta. c. Wisata Budaya berkaitan dengan kegiatan ritual budaya yang ada di masyarakat yang sudah menjadi tradisi, misalnya, budaya sekaten dimana puncak acaranya adalah Grebek Maulid yang merupakan kegiatan mengarak dua buah gunungan / Tumpeng Raksasa dari Masjid Agung yang berisi berbagai jenis hasil bumi.. d. Wisata Iklim ini terkait fenomena perbedaan iklim disuatu negara misal wisatawan negara beriklim empat musim pada musim dingin di 63 Musanef. Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996) 64 Chafid Fandeli, Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam (Yogyakarta: Liberty, 1995) 37. 65 Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani, Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah (Bandung: Institut Tekhnologi Bandung, 2007) 13-14. Universitas Indonesia
41 negaranya menghabiskan waktu pergi ke Indonesia dengan tujuan berjemur di pantai-pantai di Bali. e. Wisata Karya atau bisa disebut dengan kegiatan kunjungan kerja, yaitu adanya kegiatan para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/inspeksi daerah, lapangan. Maksud kedatangan wisatawan tersebut di suatu daerah tujuan wisata memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, mereka juga melakukan rekreasi ke beberapa objek. f. Wisata Kesehatan adalah kegiatan wisata yang mempunyai tujuan untuk melakukan terapi kesehatan misalnya melakukan penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh. Misalnya berkunjung ke Pacet Mojokerto, di mana terdapat pemandian air panas yang diyakini dapat menyembuhkan suatu penyakit. g. Wisata Konvensi/Seminar adalah kegiatan wisata yang dilakukan dengan sengaja memilih salah satu daerah tujuan wisata sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan ini sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Misalnya kegiatan meeting IMF di Bali. h. Wisata Niaga adalah wisata yang berkaitan dengan kepentingan usaha perdagangan. Wisatawan datang untuk berbelanja di mana barang- barang yang dibeli tersebut akan dapat dijual kembali di tempat asalnya, tetapi pada saat waktu luang mereka gunakan untuk melakukan wisata, bahkan menjadi kebiasaan bahwa berwisata digunakan sebagai media mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga. Misalnya adalah kegiatan wisata di Pulau Batam. i. Wisata Olah raga ialah kegiatan wisata yang dilakukan dengan mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya Pekan Olah Raga Nasional, Asian Games, pertandingan liga sepakbola. Para Universitas Indonesia
42 wisatawan adalah para olahragawan, penontonm dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga. j. Wisata adalah kegiatan ini bertujuan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam. Biasanya wisatawan dalam tipe ini mencari suasanya yang lain daripada lingkungan sehari-harinya dikarena bertujuan untuk merelaksasikan diri dari kegiatan rutin wisatawan di tempat asalnya. k. Wisata petualangan adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan untuk berolahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental. Jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) di alam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan memiliki resiko. Misalnya: arung jeram, panjat tebing, dan terjun gantung. l. Wisata ziarah adalah kegiatan wisatawan dalam kaitannya dengan agama atau budaya. Wisatawan Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu. Misalnya mengunjungi Candi Borobudur pada hari raya Waisak atau berziarah ke walisongo. m. Darmawisata dapat dikatakan sebagai perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari. Kegiatan ini biasanya dilakukan berkolompok dan memiliki tema yang jelas. n. Widiawisata (pendidikan) adalah kegiatan perjalanan wisata dalam rangka kunjungan pendidikan, dilakukan utnuk mempelajari seni budaya rakyat mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu waktu tertentu, misalnya: tugas belajar, atau study banding. Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan, baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan Universitas Indonesia
43 secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal66. Pada dasarnya Ekowisata memberikan pengalaman dan kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan budaya sekaligus mempelajari lebih jauh tentang keberagaman mahluk hidup yang ada di dalamnya dan budaya lokal yang berkembang di kawasan tersebut. Kegiatan ekowisata memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata ekowisata dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan masyarakat setempat. Dalam ekowisata ada empat unsur yang dianggap amat penting, yaitu unsur pro-aktif, kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, keterlibatan penduduk lokal, unsur pendidikan. Wisatawan yang dating tidak semata-semata untuk menikmati alam sekitanya tetapi juga mempelajarinya sebagai peningkatan pengetahuan atau pengalaman.67 Menurut The International Ecotourism Society (2002) mendifinisikan ekowisata sebagai: Ecotourism is now defined as "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education" (TIES, 2015). Education is meant to be inclusive of both staff and guests.68 Ekowisata juga dikaitkan dengan kegiatan pariwasata yang berkelanjutanm menurut UNWTO69 Pariwisata yang berkelanjutan diartikan sebagai : "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities". 66 Lihat Khan, dalam Sudiarta, Jurnal Manajemen Pariwisata vol 5, (2006):3. 67 Oka A. Yoeti, Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup (Jakarta:PT. Pertja, 2000), 35. 68 Diakses dari pada tanggal 15 Juni 2017 69 UNWTO adalah UN World Tourism Organization baru digunakan pada tahun 2003, untuk membedakannya dari World Trade Organization. Sejarah kelahiran UNWTO sendiri telah dimulai sejak tahun 1925. Pada tahun 1925, dibentuk International Congress of Official Tourist traffic Association (ICOTT) di Den Haag, Belanda. Pada tahun 1934, ICOTT berubah nama menjadi International Union of Official Tourist Publicity Organizations (IUOTPO). Universitas Indonesia
44 UNWTO sendiri juga memberikan prinsip dalam pelaksanaan program pariwisata berkelanjutan yaitu:70 a. Semua pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata harus melindungi lingkungan alam dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat,berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan manfaat secara adil untuk kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang; b. Semua bentuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan untuk mengawetkan sumber daya langka dan berharga, khususnya air dan energi, serta menghindari sejauh mungkin produksi limbah dimana kebijakan ini harus diberi prioritas dan didorong oleh pemerintah, pemerintah daerah dan otoritas lokal; c. Manajemen batasan kapasitas tempat wisata untuk menerima wisatawan pada masa puncak liburan sehingga tercipta distribusi liburan yang lebih merata harus dicari untuk mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak manfaatnya pada industri pariwisata dan ekonomi lokal; d. Infrastruktur pariwisata harus dirancang dan kegiatan pariwisata diprogram sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati dan untuk melestarikan spesies satwa liar yang terancam punah, para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, dan terutama para profesional, harus menyetujui pengenaan batasan atau hambatan pada kegiatan mereka ketika ini dilakukan di daerah-daerah yang sangat sensitif: padang pasir, daerah pegunungan tinggi atau kutub, daerah pantai, hutan tropis atau lahan basah, menguntungkan bagi penciptaan cagar alam atau kawasan lindung; e. Wisata alam dan ekowisata dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkaya dan meningkatkan posisi pariwisata, dimana wisatawan menghormati warisan alam dan kearifan lokal dan sesuai dengan daya dukung tempat wisata tersebut. 70 Lihat Kode Etik Nomor 3 pada UNWTO. Universitas Indonesia
45 Pedoman dalam penyelenggaraan atau pengelolaan suatu kawasan Ekowisata, harus memperhatikan 5 unsur yang dianggap paling menentukan, yaitu:71 1. Pendidikan (Education) Aspek pendidikan merupakan bagian utama dalam mengelola Ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang mungkin ditimbulkan bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan. Misi tersebut tidak mudah karena untuk menjabarkan dalam satu paket wisata seringkali bentrok dengan kepentingan antara perhitungan ekonomi dan terjebak dalam misi pendidikan konservatif yang kaku. 2. Perlindungan atau Pembelaan (Advocasy) Setiap pengelolaan Ekowisata memerlukan integritas kuat karena kadang - kadang nilai pendidikan dari Ekowisata sering terjadi salah kaprah. Misalnya, pada Taman Nasional seperti Raflesia di Bengkulu yang memiliki ciri - cirri yang khas atau unik, waktu sedang berkembang dipublikasikan secara gencar sebagai bunga langka yang tidak ada duanya di dunia. Lingkungan di sekitar bunga tersebut ditata sedemikan rupa dengan biaya yang relatif mahal dan berbeda dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Tindakan yang membangun infrastruktur secara berlebihan justru akan membuat perlindungan (Advocasy) terhadap bunga tadi menjadi tersamar. Seharusnya, prasarana yang dibuat hendaknya mampu memberikan nilai - nilai berwawasan lingkungan dan menggunakan bahan - bahan di sekitar obyek itu walau kelihatan sangat sederhana. Dengan cara itu, keaslian dapat dipertahankan karena dengan kesederhanaan itu masyarakat di sekitar kawasan mampu mengelola dan mempertahankan kelestarian alam dengan sendirinya tanpa mengada - ada. 3. Keterlibatan Komunitas Setempat (Community Involvement) 71 Oka A. Yoeti. Op.Cit. 40-41. Universitas Indonesia
46 Dalam pengelolaan kawasan Ekowisata, peran serta masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Mereka lebih tahi dari pendatang yang punya proyek karena keterlibatan mereka dalam persiapan dan pengelolaan kawasan yang diperlukan. Mereka lebih mengetahui dimana sumber mata air yang banyak, ahli tentang tanaman dan buah - buahan yang bisa dimakan untuk keperluan obat, tahu mengapa binatang pindah tempat pada waktu - waktu tertentu, sangat mengerti mengapa semut berbondong - bonding meninggalkan sarangnya, karena takut banjir yang segera datang, misalnya. 4. Pengawasan (Monitoring) Kita sangat menyadari bahwa budaya yang berkembang pada masyarakat di sekitar kawasan tidak sama dengan budaya pengelola yang pendatang. Dalam melakukan aktivitas, akan terjadi pergeseran yang lambat laun akan mengakibatkan hilangnya kebudayaan asli. Ini harus diusahakan jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan (monitoring) yang berkesinambungan sehingga masalah integritas, loyalitas, atau kualitas dan kemampuan untuk mengelola akan sangat menentukan untuk mengurangi dampak yang timbul. 5. Konsevasi ( Conservaton) Dari kasus itu, baik pengelola maupun wisatawan yang datang berkunjung harus menyadari bahwa tujuan pengembangan Ekowisata adalah aspek konservasi bagi suatu kawasan dengan memperhatikan kesejahteraan, kelestarian, dan mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan itu sendiri. Pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dapat berhasil apabila karakter atau peran yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekowisata dimainkan sesuai dengan perannya, bekerjasama secara holistik di antara para Universitas Indonesia
47 stakeholders, memperdalam pengertian dan kesadaran terhadap pelestarian alam, dan menjamin keberlanjutan kegiatan ekowisata tersebut .72 Lebih lanjut Drumm menyatakan bahwa dalam pengembangan ekowisata harus:73 a. Memiliki dampak yang rendah terhadap sumber daya alam yang dijadikan sebagai obyek wisata; b. Melibatkan stakeholders (perorangan, masyarakat, eco-tourists, tour operator dan institusi pemerintah maupun non pemerintah) dalam tahap perencanaan, pembangunan, penerapan dan pengawasan; c. Menghormati budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal; d. Menghasilkan pendapatan yang pantas dan berkelanjutan bagi para masyarakat lokal, stakeholders dan tour operator lokal; e. Menghasilkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata dan mendidik para stakeholders mengenai peranannya dalam pelestarian alam. Pengembangan obyek ekowisata harus selalu berpedoman pada prinsip- prinsip ekowisata dan pariwisata berkelanjutan agar tercapai tujuan pengembangan ekowisata yakni ekowisata yang berkelanjutan (sutainable ecotourism). Menurut Wood, prinsip-prinsip dasar pengembangan ekowisata adalah sebagai berikut74 : 1. Meminimalisasi dampak-dampak negatif terhadap alam dan budaya yang dapat merusak destinasi ekowisata; 2. Mendidik wisatawan terhadap pentingnya pelestarian (conservation) alam dan budaya; 3. Mengutamakan pada kepentingan bisnis yang peduli lingkungan yang bekerjasama dengan pihak berwenang dan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan keuntungan untuk konservasi; 72 Sudiarta Op.Cit., 5-6. 73 Ibid., 6. 74 Ibid., Universitas Indonesia
48 4. Menghasilkan pendapatan yang dipergunakan untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan daerah-daerah yang dilindungi; 5. Mengutamakan kebutuhan zonasi pariwisata daerah dan perencanaan penanganan wisatawan yang didesain untuk wilayah atau daerah yang masih alami yang dijadikan sebagai destinasi ekowisata; 6. Mengutamakan kepentingan untuk studi yang berkaitan dengan sosial- budaya dan lingkungan, begitu juga pemantauan jangka panjang terhadap obyek ekowisata untuk mengkaji dan mengevaluasi kegiatannya serta meminimalisasi dampak-dampak negatif; 7. Memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk negara yang bersangkutan, bisnis dan masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang tinggal berdekatan dengan destinasi ekowisata; 8. Menjamin bahwa pembangunan ekowisata tidak mengakibatkan perubahan lingkungan dan sosial-budaya yang berlebihan sebagaimana ditentukan oleh para ahli dan peneliti; 9. Membangun infrastruktur yang harus ramah lingkungan dan menyatu dengan budaya masyarakat setempat, tidak menggunakan bahan bakar yang terbuat dari fosil, dan tidak menggangu ekosistem flora dan fauna. UNWTO75, memberikan batasan mengenai pengembangan obyek dan daya tarik ekowisata sebagai berikut : 1. Semua jenis pariwisata yang berbasiskan alam yang mana tujuan utama dari wisatawan adalah untuk mengamati dan memberikan apresiasi terhadap alam, tradisi, dan budaya yang ada di kawasan tersebut; 2. Mengandung unsur pendidikan dan enterpretasi; 3. Dikelola oleh pelaku pariwisata lokal dan pangsa pasarnya adalah kelompok-kelompok kecil; 4. Meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya; 5. Membantu pelestarian atau konservasi alam; 6. Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, organisasi terkait, dan pihak berwenang; 75 Ibid., 9. Universitas Indonesia
49 7. Memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan alternatif kepada masyarakat lokal; 8. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian aset-aset alam dan budaya bagi para wisatwan dan masyarakat lokal. 2.5 Tinjauan Tentang Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi alam dan budaya sehingga kondisi ini dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri pariwisata. Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa dasar pembangunan ekonomi nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha. Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Pada prinsipnya ada tuntutan pada sektor ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dan modal yang kuat dan bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Eksistensi Hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.76 Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, dikarenakan antara ekonomi dan hukum itu mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum 76 Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Yogyakarta :Universitas Atmajaya, 2002) 27. Universitas Indonesia
50 sebagai ketentuan yang sifatnya normatif memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Prinsipnya memahami aspek- aspek hukum dalam ekonomi didasarkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, dimana merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.77 Melihat konsep yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya menyusun aturan hukum adalah ranah ahli hukum. Sedangkan yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari kekuatan ekonomi yang bekerja menjadi domein dari para ahli ekonomi.78 Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.79 Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum alah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.80 Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mereknya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.81 Berdasarkan penjelasan di atas maka tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak 77 Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, (Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka, 2009) 16. 78 Jonker Sihombing, Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi (Bandung: Alumni, 2010). 79 Neny Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) 39. 80 Jonker Sihombing, Loc.Cit. 81 Neny Sri Imaniyati, Loc.Cit. Universitas Indonesia
51 akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Adanya Peran sector hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki arti penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi memiliki fungsi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri. 2.6 Tinjauan Tentang Konsep Demokrasi Deliberatif Kata "deliberasi" berasal dari kata Latin deliberatio yang artinya "konsultasi", "menimbang-nimbang", atau "musyawarah". Pengertian ini ditempatkan pada konteks "publik" atau "kebersamaan secara politis" untuk memberikan penekanan pada konsep diskursus. Adanya penggambungan dengan kata "demokrasi" memberikan makna khusus dimana teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan -aturan tertentu yang menunjukan apa yang dilakukan oleh negara namun melainkan bagaimana keputusan politis dihasilkan menggunakan prosedur-prosedur yang terjadi pada ruang publik warga negara. Bagi model demokrasi deliberatif prosedur pembentukan opini publik memiliki fungsi penting sehingga jika mencapai keputusan politis warganegara dapat mematuhi opini-opini tersebut.82 Pluralitas bagi Habermas berfungsi sebagai kontribusi dalam proses pembentukan opini dan aspirasi publik yang mana pluralitas dipahami masyarakat sebagai sumber perpecahan justru. Komunikasi-komunikasi politis pada diskursus praktis dengan argumen rasional dapat menghasilkan hukum yang mempunyai legitimasi. Keadaan masyarakat yang mempunyai kebiasaan proses legislasi hukum secara demokratis akan mendororong memobilisasi solidaritas sosial yang makin mengurangi sudut pandang etnosentris para anggotanya, karena dalam setiap proses komunikasi publik para anggotanya dapat mencapai simpulan pemahaman dengan cara mengambil alih sudut pandang partner komunikasinya. Teori tentang 82 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif (Yogyakarta: Kanisius, 2009) 128. Universitas Indonesia
52 demokrasi deliberatif adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum demokratis.83 Hukum disini memiliki fungsi katakanlah seperti jembatan antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis. Para anggota/partisipan harus terbuka pada tindakan-tindakan strategis dan interaksi antar partisipan tersebut diikat dengan tindakan komunikatif. Hukum adalah ruang operasi dari interaksi strategis tersebut, tetapi hukum juga sebagai hasil konsesus dari interaksi anggota yang dihasilkan dari proses kesepatakan dengan menghilangkan kepentingan-kepentingan pribadi dengan cara partisipan melakukan komunikasi untuk mencapai pemahaman yang timbal balik, dari sini dapat dilihat hukum sebagai konsesus rasional.84 Pemikirian Harbermas memberikan dasar komunikasi merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia, sehingga titik tekan pada sebuah teori demokasi pada sebuah negara hukum mendapatkan sisi faktual dari asas normatifnya.85 Demokrasi deliberatif mempunyai makna tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Teori Demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunnan aturan yang harus dipatuhi oleh warganegara melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan tersebut atau dapat dikatakan dengan suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas.86 Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan- keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Jika masyarakat sudah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk patuh terhadap sistem.87 83 F. Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris (Yogyakarta: Kansius, 2007) 126. 84 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif Op.Cit. 60. 85 Ibid. 126. 86 Ibid. 128. 87 Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris Loc.Cit. Universitas Indonesia
53 Ruang publik menurut habermas adalah prosedur komunikasi dimana memungkinkan warganegara untuk bebas berpendapat dan menyatakan pemikiran mereka. Ruang publik sendiri bersifat otonom dimana ruang publik terpisah dengan kekuasaan negara maupun ekonomi kapitalis. Warganegara bebas mencapa kesepakatan untuk merai tujuan-tujuan sosial politis. Habermas berkeyakinan ruang publik sendiri tidak hanya satu melainkan majemuk dimana kantong-kantong ruang publik dapat muncul dari keluarga, LSM, media massa.88 Adanya jaminan secara konstitusional pada eksistensi ruang publik dapat terlihat dari kebebasan berserikat dan berkumpul salah satu ruang publik akan tumbuh dengan baik jika negara hukum demokrasi dapat menjamin hak-hak tersebut namun adanya jaminan tersebut harus didukung dengan kondisi peran warga negara yang aktif dalam berkomunikasi dan membentuk kantong-kantong ruang publik yang dimaksud oleh habermas.89 2.7 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Sosial Perizinan sosial adalah sebuah konsep baru yang tumbuh ditengah perkembang dari konsep konsesus sosial tentang kepentingan dan resiko atas kegiatan manusia pada lingkungan hidup dan ekosistemnya. Faktor yang membuat konsep ini berkembang ialah dari konsep aturan pemerintah untuk menekan sebuah industri meningkatkan performanya baik dari untuk menjadi industri yang hijau, dari perkembangan advokasi lingkungan hidup oleh LSM, pemberitaan arti pentingnya hak atas lingkungan hidup dari media massa serta standart lingkungan hidup yang jelas dari sebuah masyarakat lokal.90 Konsep perizinan sosial pada dasarnya melihat bahwa aktivitas yang mempengaruhi lingkugan hidup dari kemampuan reputasi suatu industri untuk memberikan rasa percaya dan jaminan atas tercapainya suatu standart lingkungan hidup di suatu masyarakat. Reputasi dibangun dari sebuah jembatan komunikasi yang terbuka hubungan antara sebuah industri dengan LSM, masyarkat, dan pemangku kepentigan yang lain. Unsur-unsur hal yang dapat diperdebatkan pada komunikasi ini dapat berupa hal apa saja yang 88 Budi Hardiman., Op.Cit. 135-137. 89 Ibid. 139-140 90 Neil Guningham. Shades Of Green ( California: Stanford University) 51. Universitas Indonesia
54 menjadi keuntungan dimasa yang akan datang atas kegiatan tersebut, konsep pembangunan kegiatan tersebut, lokasi dan wilayah, arahan dari pemerintah, perizinan pemerintah, toleransi terhadap masyarakat lokal dan kajian resiko dari LSM yang berkompeten.91 Adanya perizinan sosial menjadikan suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus memiliki unsur hubungan baik dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan suatu izin berkegiatan. Reputasi ini menjadi penting dalam perizinan sosial dikarenakan posisinya tidak hanya digunakan sebagai sarana pembelajaran masyarakat namun dapat dampak kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, transparans dan mereka mendapatkan respon atas kepentingan mereka secara substansi langsung.92 Pada dasarnya, perizinan sosial dapat membuat memberikan 2 efek yang berbeda pada suatu kegiatan. Pertama, memberikan kekuatan lebih pada penegakan hukum pada sektor lingkungan hidup, dengan menekan pada sisi pengaturan agar pelaku kegiatan mematuhi semua aturan yang ada. Kedua, menjadikan perizinan sosial sebagai hadiah atas reputasi nya pada pelaku kegiatan yang memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku.93 91 Ibid. 52. 92 Ibid. 55. 93 Ibid. 56. Universitas Indonesia
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Tipe Penelitian Jenis penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai permberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang, kontrak atau kodifikasi) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat94.Penelitian normatif empiris dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada dat lapangan semata - mata, namun juga mendasarkan dan meneliti data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.2 Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunanakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan antroplogi hukum adalah pendekatan mengkaji cara - cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional dan pendekatan psikologi hukum merupakan kajian yang melihat hukum pada sisi kejiwaan manusia.95 3.3 Cara Penelitian 1. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : a. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini digunakan sebelum turun ke lapangan dengan cara membaca buku - buku, brosur, majalah - majalah, peraturan, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini. Tujuan lain adalah untuk mendapatkan landasan teori sesuai dalam penelitian ini. b. Penelitian lapangan (field research) 94 Abdulkadir Muhammad, , Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra adiya bakti, Bandung, 2004, hlm.134 9595 Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. hl. 23-24. 55 Universitas Indonesia
56 Penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung untuk memperoleh bahan - bahan mengenai masalah yang diteliti dengan cara: 1) Wawancara Wawancara merupakan salah satu cara dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Garret memberikan suatu perumusan sederhana dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang - orang yang melakukan komunikasi.96 a) Persiapan wawancara Dalam penelitian ini peneliti telah terlebih dahulu menyeleksi individu untuk diwawancara b) Teknik bertanya dalam wawancara Teknik bertanya dalam wawancara yang akan diguanakan adalah wawancara terarah (directive interview). Wawancara terarah menumbulkan pelbagai pengarahan atau strutktur; hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku.97 Keluwesan wawancara tetap dipertahankan, hanya didalam hal ini ada berstruktur tersebut perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 98 (1) Rencana pelaksanaan wawancara (2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban - jawaban (3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun di wawancarai (4) Membatasi aspek - aspek dari masalah yang diperiksa c) Teknik pencatatan dalam wawancara Untuk efisiensi penelitian ini dengan pencatatan ingatan dan tertulis sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki keunggulan dan 96 Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, penerbit Universitas Indonesia,Jakarta, 2010, hlm 220 97Ibid.hlm 229 98Ibid.hlm 229 Universitas Indonesia
57 kepraktisan sekadar informasi dan didukung oleh dokumentasi yang ada. 2) Observasi Peneliti melakukan pemantauan secara langsung dengan bertempat tinggal selama 4 hari pada tanggal 29 Juni-2 Juni 2017 pada wilayah penelitian, mencatat data penelitian sesuai yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan cara melakukan aktivitas ekowisata di resort ranupani dengan kondisi musim puncak kunjungan ke gunung semeru pada waktu liburan tengah tahun dengan kondisi kuota 600 orang pendaki sudah terpenuhi. 3) Dokumentasi Peneliti mencatat dan menyalin data dari berbagai pihak yang terkait guna mendapatkan data yang dibutuhkan. 3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Masyarakat Hukum Adat Tengger Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2017. 3.5 Jenis Data Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) data : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalaui wawancara maupun observasi. Data Primer diperoleh sendiri secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut. Data ini akan dipaparkan sesuai keadaan lapangan. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen - dokumen yang diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru, Masyarakat Hukum Adat Tengger Desa Ranu Pani, Universitas Indonesia
58 Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1. Bahan hukum primer / bahan hukum yang mengikat, tediri dari: a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam h. Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 i. Peraturan - Peraturan terkait lainnya 2. Bahan hukum sekunder/bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer yang terdiri dari : a. Buku - buku tentang Hukum lingkungan b. Buku - buku tentang Hukum Adat c. Buku - buku tentang Ekowisata Universitas Indonesia
59 d. Buku -buku tentang hukum Konservasi Sumber Daya Alam e. Jurnal-jurnal ilmiah tentang Konservasi Sumber Daya Alam f. Seminar-seminar tentang Konservasi Sumber Daya Alam g. Literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang menjelaskan pengaturan sistem pengelolaan Taman Nasional di negara lain sebagai perbandingan. 3. Bahan hukum tersier/bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : a. Kamus Hukum b. Kamus Besar Bahasa Indonesia 4. Narasumber Para pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti .Pihak - pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah : 1. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru 2. Masyarakat Hukum Adat Tengger 3. Kepala Pemerintah Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 4. Para ahli yang berkaitan dengan teori hukum dalam penelitian ini. Universitas Indonesia
BAB 4 TINJAUAN UMUM MASYARAKAT HUKUM ADAT TENGGER RANU PANI DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU 4.1 Profil masyarakat adat Tengger99 Masyarakat adat Tengger merupakan salah satu suku yang ada di pulau jawa. Masyarakat Tengger hidup di sekitaran Gunung Semeru. Mereka bermukim di suatu wilayah yang pada saat ini disebut dengan identitas "Desa Tengger". Desa Tengger adalah desa-desa dalam wilayah 4 kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan masih memegang teguh adat- istiadat Tengger. Desa-desa yang dimaksud adalah Ngadas, Jetak, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadisari (Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo), Ledokombo, Pandansari, dan Wonokerso (Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo), Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Ngadiwono, Podokoyo (Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan), Keduwung (Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan), Ngadas (Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang), dan Argosari serta Ranu Pani (Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang). 100 Tingkat pertumbuhan penduduk suku Tengger yang berdiam di kawasan pegunungan Tengger ini dari tahun ke tahun tergolong rendah atau lambat. Mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan bahasa daerah yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa Tengger. Pada bidang jasa masyarakat tengger menyediakan jasa di sektor penunjang wisata antara lain menyewakan kuda tunggang untuk para wisatawan, menyewakan akomodasi kendaraan untuk berkeliling kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga menyediakan penginapan untuk para wisatawan. Pada bagian hasil pertanian yang utama adalah sayur mayur, seperti kobis, kentang, wortel, bawang putih, dan bawang merah. Lahan 99 Pada Sub Bab ini disarikan dari makalah dari Ayu Sutarto, makalah disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7 - 10 Agustus 2006 100 Ibid., 2. 60 Universitas Indonesia
61 mereka juga cocok untuk tanaman jagung. Salah satu olahan makanan tradisional tengger adalah nasi aron Tengger (nasi jagung). 101 Orang Tengger sendiri meyakini bahwa nama Tengger berasal dari paduan dua suku kata teakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (TENG) dan Jaka Seger (GER). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Jaka Seger, putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Di samping itu, orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian Tengering Budi Luhur (Tanda Keluhuran Budi Pekerti).102 Daya tarik Tengger tidak hanya pada sektor wisata alamnya yang mempesona saja, melainkan juga kekhasan kearifan lokal dari masyarakat hukum adat tengger itu sendiri. Masyarakat Tengger dalam kehidupan sehari-hari memegang nilai tradisi berdasarkan sistem religi yang dianutnya. Di mana, mitos turut memberikan pengaruh bagi pola perilaku keseharian masyarakat dalam beraktivitas. Masyarakat Suku Tengger umumnya memeluk agama Hindu Tengger, namun berkembang pula agama Islam, Kristen dan Budha. Toleransi dan kerukunan yang tinggi antar pemeluk agama terlihat dari warga yang saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan partisipasi semua warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat. Selain ajaran agama yang melandasi perilaku masyarakat Tengger, ada pula konsep hidup masyarakat Tengger yang berasal dari nilai budaya Tengger. Hal tersebut tercermin dalam Panca Setya sebagai berikut:103 1. Setya budaya, adalah sikap taat pada budaya atau adat-istiadat 2. Setya wacana, adalah mengutamakan musyawarah 3. Setya semaya, adalah selalu menepati janji 4. Setya laksana, adalah tekun melaksanakan pekerjaan 5. Setya mitra, adalah setia pada teman. 101 Ibid., 2-3. 102 Ibid. 5. 103 Noor M. Aziz, Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: BPHNKUMHAM, 2011), 82. Universitas Indonesia
62 Orang Tengger memiliki beragam upacara adat yang diselenggarakan dalam periode satu tahun. Upacara adat yang sampai saat ini masih diselenggarakan di wilayah Tengger adalah sebagai berikut:104 1. Upacara Kasada. Hari raya Kasada (Kasodoan) juga sering disebut Yadnya Kasada, adalah hari raya kurban orang Tengger yang diselenggarakan pada tanggal 14, 15, atau 16, bulan Kasada, yakni pada saat bulan purnama sedang membulat sempurna pada saat malam hari. Hari raya kasada ini dilaksanakan sebagai implementasi pesan leluhur orang Tengger dimana kisah dari Raden Kusuma alias Kyai Kusuma alias Dewa Kusuma, putra bungsu Rara Anteng dan Jaka Seger, yang telah mengorbankan dirinya sendiri demi kesejahteraan ayah, ibu, serta para saudaranya. Kasodoan digunakan sebagai sarana komunikasi sepiritual antara orang Tengger dengan Hyang Widi Wasa dan roh-roh halus yang menjaga Tengger. Hubungan sepritual ini dilakukan melalui dukun Tengger, pewaris aktif tradisi Tengger. Prosesi dukun Tengger ke Bromo adalah sebagai ritual berdoa dan selain hal tersebut juga untuk minta berkah kepada yang menjaga Gunung Bromo. Permintaan itu ditujukan kepada Sang Dewa Kusuma yang dikurbankan (dilabuh) di Kawah Bromo. Pada prosesi tersebut dukun Tengger meminta sesuatu dan dukun Tengger juga memberi sesuatu, selainn itu mereka membacakan amanat Raden Kusuma yang diucapkan pada masa lalu yang berbunyi sebagai berikut: "Dulurku sing isih urip ana ngalam donya, ngalam padang, mbesuk aku saben wulan Kasada kirimana barang samubarang sing ana rupa tuwuh, rupa sandhang pangan, saanane sandhang pangan sing rika pangan ana ngalam donya,weruh rasane, apa sing rika suwun mesti keturutan kekarepani rika, ya keturutan panjaluke rika ya mesti kinabulna." ("Saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia, di alam terang, kelak setiap bulan Kasada, kirimkan kepadaku hasil pertanianmu, dan makanan yang kalian makan di dunia, agar aku dapat merasakannya. Keinginanmu dan permintaanmu pasti kukabulkan"). 104 Lihat Sutarto, Op.Cit., 6-10. Universitas Indonesia
63 2. Upacara Karo. Hari raya Karo orang Tengger jatuh pada bulan ke-2 kalender Tengger (bulan Karo) memiliki kesamaan dengan perayaan Lebaran atau hari raya Fitri yang dirayakan umat Islam. Pada hari raya karo ini orang Tengger saling berkunjung, baik ke rumah sanak saudara maupun tetangga, untuk memberikan ucapan selamat Karo dan bermaaf-maafan. Perayaan karo berlangsung selama satu sampai dua minggu. Pada pelaksaanan upacara ini berpuluh-puluh ternak misalnya ayam, kambing, sapi, dan babi disembelih untuk dinikmati dagingnya. Ternak ini bisa juga diadakan dengan cara patungan dimana keadaan itu dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu. Perayaan karo adalah hari raya yang ditunggu-tunggu oleh orang Tengger. Perayaan karo berlangsung meriah, suka cita dan pesta pora dikarenakan orang Tengger ingin menebus seluruh jerih payah dan kejenuhan dalam mengelola pertanian di ladang yang telah mereka jalani selama satu tahun. Seluruh elemen masyarakat Tengger baik tua-muda, besar-kecil, bahkan elemen masyarakat yang berbeda agama seperti Hindu, Kristen, Budha maupun Islam menyatu dalam suka cita perayaan Karo. Hari raya Karo dapat lebih meriah apabila hasil pertanian dan perkebuna orang Tengger bagus. Upacara ini adalah sebuah pesan dari leluhur tengger bahwa perayaan dan selamatan Karo adalah sebuah kesepakatan Kanjeng Nabi dan Ajisaka untuk mengenang gugurnya dua abdi yang bernama Setya atau Alif dan Satuhu atau Hana, sebagai pengikut setia kedua tokoh tersebut. Menurut mereka, makna Karo adalah nylameti wong loro "mengadakan selamatan untuk dua orang", si Hana dan si Alif atau si Setya dan si Satuhu. Ada Sebagian masyarakat menganggap bahwa kisah kesepakatan Kanjeng Nabi dan Ajisaka tersebut hanya kisah yang dibuat-buat. 3. Upacara Unan-Unan. Upacara ini diselenggarakan sekali dalam sewindu dimana menurut kalender Tengger bukan 8 tahun melainkan 5 tahun. Upacara ini mempunyai maksud untuk menjaga desa dari gangguan makhluk halus dan menyucikan para arwah yang belum sempurna agar dapat kembali dengan sempurna ke alam Nirwana. Kata Universitas Indonesia
64 unan-unan berasal dari kata tuna 'rugi', yang artinya upacara ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang diperbuat selama satu windu. Dalam upacara ini orang Tengger menyembelih kerbau sebagai kurban. 4. Upacara Entas-Entas. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dunia pada hari ke-1000 agar supaya dapat masuk nirwana. Upacara ini mensyaratkan penyelenggara harus mengadakan selamatan besar-besaran dengan menyembelih kerbau. Sebagian daging kerbau tersebut dimakan dan sebagian dikurbankan. 5. Upacara Pujan Mubeng. Upacara ini diselenggarakan pada bulan kesembilan atau Panglong Kesanga, yakni pada hari kesembilan sesudah bulan purnama. Seluruh elemen yang ada pada warga Tengger secara bersama-sama berkeliling desa dengan dukun mereka sambil memukul ketipung. Awal mula upacara ini dilakukan dengan berjalan dari batas desa bagian timur mengelilingi empat penjuru desa. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan desa dari gangguan roh jahat dan bencana. Perjalanan keliling tersebut diakhiri dengan makan bersama di rumah dukun dimana makanan tersebut merupakan sumbangan warga. 6. Upacara Kelahiran. Upacara ini memiliki enam macam tahapan yang saling terkait. Pertama, ketika bayi yang berada dalam kandungan telah berumur tujuh bulan, yang bersangkutan mengadakan selamatan upacara sesayut dengan tujuan supaya bayi lahir dengan selamat dan lancar. Setelah bayi lahir dengan selamat yang bersangkutan mengadakan upacara sekul brokohan. Ari-ari bayi yang mereka sebut batur 'teman' disimpan dalam tempurung, kemudian ditaruh di sanggar. Pada hari ketujuh atau kedelapan setelah kelahiran, yang bersangkutan mengadakan upacara cuplak puser, yakni pada saat pusar telah kering dan akan lepas. Upacara ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa di tubuh bayi agar bayi selamat. Pada saat pemberian nama pada si bayi keluarga bayi mengadakan selamatan jenang abang dan jenang putih (bubur merah dan bubur putih yang terbuat dari beras) dimana tujuan dari upacara ini untuk memohon keselamtan. Upacara kekerik diadakan setelah bayi berumur 40 hari. Dalam upacara ini ritual Universitas Indonesia
65 yang dilakukan adalah lidah bayi "dikerik" dengan daun rumput ilalang. Dengan harapan agar kelak sang anak pandai berbicara. Rangakaian upacara kelahiran yang keenam adalah upacara among-among, yang dilaksanakan setelah bayi berusia 44 hari dimana ditujukan agar bayi terbebas dari gangguan roh jahat. Bayi tersebut harus "dilindungi", yaitu diberi mantra pada waktu ia sudah mampu membalik dirinya (tengkurap). 7. Upacara Tugel Kuncung atau tugel gombak bisa disebut sebagai upacara memotong rambut anak yang dilaksanakan oleh orang Tengger pada saat anak mereka berusia 4 tahun. Rambut bagian depan adalah bagian yang dipotong agar ia senantiasa mendapat keselamatan dari Hyang Widhi Wasa. 8. Upacara Perkawinan pada orang Tengger dilaksanakan berdasarkan perhitungan waktu yang ditentukan oleh dukun yang harus sesuai dengan saptawara atau pancawara kedua calon pengantin. Dukun tengger selain menggunakan perhitungan saptawara dan pancawara, juga menggunakan perhitungan nasih berdasarkan sandang (pakaian), pangan (makanan), lara (sakit), dan pati (kematian). Perhitungan ini untuk menghindari lara dan pati pada pelaksnaan hari perkawinan. Jika ternyata jatuh pada lara dan pati, maka harus diadakan upacara ngepras, yaitu membuat sajian yang telah diberi mantra oleh dukun dan kemudian dikurbankan dimana upacara ini dilakukan oleh pasangan tersebut setiap tahun agar tetap selamat. Inti dari upacara perkawinan adalah upacara walagara, yakni akad nikah yang dilaksanakan oleh dukun. Prosesi upacara walagara dilaksanakan dengan dukun membawa secawan air yang dituang ke dalam prasen, diaduk dengan pengaduk yang terbuat dari janur atau daun pisang dan kemudian diberi mantra. Selanjutnya mempelai wanita mencelupkan telunjuk jarinya ke dalam air tersebut dan mengusapkannya pada 10 tungku, pintu, serta tangan para tamu, dengan maksud agar pada tamu memberi doa restu. 9. Upacara Kematian dilaksanakan dengan cara gotong royong. Para tetangga memberi bantuan perlengkapan dan keperluan untuk upacara Universitas Indonesia
66 penguburan. Bantuan yang dimaksud tersebut dapat berupah tenaga, uang, beras, kain kafan, gula, dan lain-lain yang disebut nglawuh. Dukun memercikkan air suci dari prasen kepada jenazah sambil mengucapkan doa kematian hal ini dilakukan setelah mayatat dimandikan dan diletakkan di atas balai-balai. Prosesi upacara sebelum kuburan digali adalah dukun menyiramkan air dalam bumbung yang telah diberi mantra. Tanah yang tersiram air itulah yang digali untuk liang kubur. Khasnya dari upacara ini adalah Mayat orang Tengger dibaringkan dengan kepala membujur ke selatan ke arah Gunung Bromo. Prosesi dilanjtukan pada petang hari adanya selamatan. Orang yang telah meninggal tersebut diganti dengan boneka yang disebut bespa, terbuat dari bunga dan dedaunan. Bespa diletakkan di atas balai- balai bersama berbagai macam sajian. 10. Upacara Barikan dilaksankan jika terjadi bencana alam dan fenoma alam serta peristiwa lain yang mempengaruhi kehidupan orang Tengger. Jika adanya kejadian alam tersebut memberi pertanda buruk maka lima atau tujuh hari maka setelah kejadian tersebut orang Tengger mengadakan upacara barikan agar diberi keselamatan dan dapat menolak bahaya (tolak sengkala) yang bakal datang. Sebaliknya apabila kejadian| alam tersebut menurut ramalan berakibat baik, upacara barikan juga diadakan sebagai tanda terima kasih kepada Hyang Maha Agung. Perosesi upacara barikan dilakukan dengan cara seluruh warga berkumpul dipimpin oleh kepala desa dan dukun mereka. Biaya upacara barikan ditanggung bersama oleh seluruh warga desa. 11. Upacara Liliwet adalah upacara untuk kesejahtaraan keluarga. Upacara ini diadakan di setiap rumah penduduk. Pada Upacara ini dukun memberi mantra seluruh bagian rumah termasuk pekarangan agar terhindar dari malapetaka. Tempat-tempat yang diberi mantra adalah dapur, pintu, tamping, sigiran dan empat penjuru pekarangan. Orang Tengger tidak memulai menggarap ladangnya jika belum diadakan upacara liliwet Universitas Indonesia
67 4.2 Profil Umum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Berdasarkan fungsinya sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan Bromo Tengger Semeru, komplek pegunungan Tengger dan Jambangan/Semeru merupakan kawasan cagar alam, taman wisata hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Kawasan Bromo Tengger Semeru ditunjuk menjadi Taman Nasional melalui Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/82 tanggal 14 Oktober 1982, yang terdiri dari Cagar Alam Laut Pasir seluas 5.247,53 hektar, Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.403 hektar, Taman Wisata Laut Pasir Tengger seluas 2,67 hektar, Taman Wisata Ranu Pani dan Ranu Regulo seluas 96 hektar, Taman Wisata Darungan seluas 380 hektar, Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas seluas 43.210 hektar dengan luas total 58.000 ha pada tahun 1982. Luas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 menjadi 50.276,3 ha, terdiri dari daratan seluas 50.266,05 ha dan perairan (danau) seluas 10,25 ha.105 Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah ditata batas dan sudah temu gelang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaaan Batas Hutan tanggal 22 September 1986 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 8 Nopember 1993. TNBTS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,20 ha yang meliputi wilayah 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo (3.600,37 ha), Pasuruan (4.642,52 ha), Malang (18.692,96 ha), dan Lumajang (23.340,35 ha).106 Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki batas kawasan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: No Batas Wilayah Admintrasi 105 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Revisi Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2015-2024: II-2. 106 Ibid. Universitas Indonesia
68 1 Utara Kabupaten Pasuruan wilayah kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, dan Lumbang. Kabupaten Probolinggo wilayah kecamatan Lumbang dan Sukapura 2 Selatan Kabupaten Malang, antara lain wilayah Kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo, serta Kabupaten Lumajang wilayah Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro 3 Barat Kabupaten Malang, meliputi 5 wilayah kecamatan, antara lain: Tirtoyudo, Wajak, Poncokusumo, Tumpang, dan JabungLumajang 4 Timur Wilayah Kabupaten Probolinggo meliputi kecamatan Sumber dan Kabupaten Lumajang wilayah kecamatan Gucialit dan Senduro Kabupaten Lumajang Tabel: 4.1 batas -batas wilayah Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diambil dari nama dua buah Gunungapi aktif yaitu Gunungapi Bromo dan Gunungapi Semeru, sedangkan Tengger mencermin nama tempat dan budaya masyarakat. Kedua gunungapi tersebut memiliki berbagai bentuklahan-bentuklahan dari proses volkanis yang bervariasi dan memiliki berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang khas. Bentuklahan-bentuk lahan dan tipe ekosistem unik yang dapat dijumpai di TNBTS diantaranya kawah Gunung Bromo, kaldera, danau kaldera seperti Ranu Pani, Ranu Kumbolo, Ranu Darungan, kerucut gunungapi, laut pasir, bukit, dan lainnya. Tipologi kawasan yang bervariasi tersebut yang didukung oleh system social masyarakat yang ada di sekitarnya khususnya masyarakat suku Tengger, menghadirkan berbagai obyek wisata baik obyek wisata alam maupun budaya Universitas Indonesia
69 yang tinggi nilainya. Potensi alam dan budaya tersebut nampaknya telah disadari oleh pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi ekowisata. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki banyak potensi obyek wisata yang dikelompokkan menjadi wisata alam dan wisata budaya antara lain : 107 a. Gunung Semeru Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi (3.676 mdpl) di Pulau Jawa yang terletak di Resort Ranu Pani. Mahameru adalah nama lain dari puncak Gunung Semeru dengan kawahnya yang menganga lebar yang disebut Jonggring Saloko. b. Ranu Kumbolo Ranu Kumbolo (8 ha) terletak di Resort Ranu Pani berada pada ketinggian 2390 m. dpl. antara Ranu Pani dan Gunung Semeru. Secara historis geologis, Ranu Kumbolo terbentuk dari massive kawah Gunung Jambangan yang telah memadat sehingga air yang tertampung secara otomatis tidak mengalir ke bawah secara gravitasi. Ranu Kumbolo hingga saat ini merupakan potensi obyek wisata yang menarik. Daya tariknya antara lain bahwa pada lapangan yang relatif tinggi dari permukaan laut terdapat danau/telaga dengan airnya yang jernih sehingga banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat ini. Bagi para pendaki, Ranu Kumbolo merupakan tempat pemberhentian/istrirahat sambil mempersiapkan perjalanan berikutnya. c. Kalimati Kalimati merupakan tempat berkemah terakhir bagi para pendaki sebelum melanjutkan perjalanannya menuju puncak Mahameru yang terletak di Resort Ranu Pani. Tempat ini biasa digunakan beristirahat dikarenakan terdapat sumber air (Sumber Mani) yang berjarak sekitar 500 Km dari Kalimati. Suhu udara di Kalimati relatif dingin jika 107 Ibid.,II25-II33. Universitas Indonesia
70 dibanding tempat lainnya dikarenakan daerah kalimati merupakan lembah dari beberapa bukit/gunung-gunung di sekitarnya. d. Arcopodo Arcopodo/Recopodo terletak di Resort Ranu Pani dan berada pada pertengahan Kalimati dan Gunung Semeru. Di tempat ini terdapat dua buah arca kembar yang dalam bahasa Jawa dinamakan arco podo/reco podo. Disamping itu juga terdapat beberapa monumen korban meninggal atau hilang pada saat pendakian Gunung Semeru. Tempat ini sering pula dimanfaatkan pendaki untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke puncak Mahameru. e. Padang Rumput Jambangan Daerah padang rumput ini terletak di atas 3200 mdpl, merupakan padang rumput yang diselang-selingi tumbuhan cemara, mentigi dan bunga Edelwis. Di tempat ini para pendaki maupun fotografer sering mengadakan atraksi keunikan dan gejala alam gunung api yang selalu mengeluarkan asap dan debu, merupakan suatu panorama alam yang menakjubkan. f. Oro - Oro Ombo Oro-Oro Ombo terletak di Resort Ranu Pani. Daerah ini merupakan padang rumput yang luasnya sekitar 100 ha berada pada sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit gundul dengan type ekosistem asli tumbuhan rumput. Lokasinya berada di bagian atas dari tebing yang bersatu mengelilingi Ranu Kumbolo. Padang rumput ini mirip sebuah mangkok berisikan hamparan rumput yang berwarna kekuning- kuningan, kadang-kadang pada beberapa tempat terendam air hujan. g. Cemoro Kandang Kelompok hutan cemoro kandang terletak di Resort Ranu Pani termasuk gugusan Gunung Kepolo (3.095 m), merupakan hutan yang ditumbuhi pohon cemara (casuarina junghuhniana) dan tumbuhan paku-pakuan. Jalur pendakian melewati daerah ini dengan topografi yang relatif datar, terletak di sebelah selatan dari padang rumput Oro- Oro Ombo. Universitas Indonesia
71 h. Pangonan Cilik Pangonan cilik merupakan kawasan padang rumput yang terletak di Resort Ranu Pani yaitu di lembah Gunung Ayek-Ayek yang letaknya tidak jauh dari Ranu Kumbolo. Daya tarik dari kawasan ini adalah merupakan lapangan yang relatif datar di tengah-tengah kawasan yang di sekitarnya dengan konfigurasi berbukit-bukit gundul yang bercirikan rumput sebagai type ekosistem asli, sehingga memberikan daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. i. Kaldera Tengger Kawasan ini terletak di Resort Tengger Laut Pasir dengan daya tarik utama TN-BTS berupa gejala alam yang unik dan spektakuler yang dapat dinikmati dan didekati dengan mudah. Kaldera Tengger dengan 5 (lima) buah gunung yang berada didalamnya merupakan daya tarik tersendiri, termasuk kisah geologi terbentuknya gunung- gunung tersebut. j. Gunung Bromo Gunung Bromo terletak di Resort Tengger Laut Pasir merupakan salah satu gunung dari lima gunung yang terdapat di komplek Pegunungan Tengger di laut pasir. Daya tarik gunung ini berupa gunung yang masih aktif dan dapat dengan mudah didaki/dikunjungi. Kekhasan gejala alam yang tidak ditemukan ditempat lain adalah adanya kawah di tengah kawah (creater in the creater) dengan hamparan laut pasir yang mengelilinginya. Selain itu, pengunjung dapat menikmati/menyaksikan kawah Bromo dengan kepulan- kepulan asapnya yang relatif tipis, serta kearah belakang dapat menyaksikan keindahan panorama hamparan laut pasir dengan silhuet-silhuet alamnya yang mempesona. Daya tarik lainnya, adalah bahwa gunung ini merupakan tempat bagi berlangsungnya acara puncak upacara ritual masyarakat Tengger (Kasada). k. Gunung Penanjakan Puncak Gunung Penanjakan terletak di Resort Penanjakan merupakan tempat yang tertinggi bila dibandingkan dengan tempat- Universitas Indonesia
72 tempat lainnya di Komplek Pegunungan Tengger. Oleh karena itu di kawasan ini pengunjung dapat menyaksikan keindahan alam di bagian bawah seperti panorama laut pasir dengan komplek Gunung Bromo dan sekitarnya yang dilatarbelakangi Gunung Semeru dengan kepulan asapnya yang tebal. Dari puncak Penanjakan ini dapat disaksikan/dinikmati pula indahnya matahari terbit di ufuk timur berwarna kekuning-kuningan muncul dari balik perbukitan. l. Danau Ranu Pani - Regulo Ranu Pani (1 Ha) dan Ranu Regulo (0,75 Ha) terletak di Resort Ranu Pani. Kedua danau ini berada pada ketinggian 2.200 meter dari muka laut memiliki keindahan alam cukup menarik. Di tempat ini pengunjung dapat menyaksikan keindahan panorama Gunung Semeru dengan kepulan asapnya, menikmati keindahan alam sekitar danau, mengamati kehidupan satwa liar khususnya kehidupan satwa migran burung belibis, dan mengamati budaya/adat istiadat penduduk setempat. Desa Ranu Pani yang merupakan desa terdekat dengan danau Ranu Pani terdapat beberapa warung yang menjajakan keperluan makan minum dan perbekalan pendaki. Disamping itu di dukuh ini terdapat beberapa orang penduduk yang biasa mengantar/membawakan barang-barang pendaki hingga ke puncak Mahameru (porter). Meskipun sudah ada kegiatan camping, dan penelitian di kawasan tersebut, Danau Ranu Pani belum menjadi tujuan utama pengunjung; para pendaki hanya memanfaatkan sebagai tempat singgah sebelum mendaki Gunung Semeru. m. Hutan alam sepanjang jalur pendakian (Ranu Pani - Watu Rejeng- Ranu Gumbolo) Hutan alam ini terdapat hutan alam tropis yang masih asli, yang didominasi oleh tumbuhan sepat, suren, rotan, lianan, piji, cemara, senduro, anggrek dan edelweiss. Selain itu terdapat tebing batu bernama Waturejeng, yang dapat digunakan sebagai latihan panjat tebing dan terdapat padang rumput Klosot dengan tumbuhan khas padi semeru. Hutan alam ini terletak di Resort Ranu Pani. Universitas Indonesia
73 Penduduk yang mendiami kawasan Tengger secara mayoritas adalah suku Tengger. Tingkat pertumbuhan penduduk suku Tengger yang berdiam di kawasan pegunungan Tengger ini dari tahun ke tahun tergolong rendah atau lambat. Mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan bahasa daerah yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa Tengger. Upacara adat suku Tengger terdiri dari upacara adat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat suku Tengger, seperti: Hari Raya Karo, Yadnya Kasada dan Unan-Unan, upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang, seperti: kelahiran (upacara sayut, cuplak puser, tugel kuncung), menikah (upacara walagara), kematian (entas-entas dll), upacara adat yang berhubungan dengan siklus pertanian, mendirikan rumah, dan gejala alam seperti leliwet dan barikan. Kesenian tradisional yang tetap hidup sejak jaman Majapahit adalah seni tari Sodoran dan tari Ujung. Beberapa tempat pelaksanaan kegiatan suku Tengger antara lain:108 a. Pura Agung Poten Pura Agung Poten yang berada di tengah-tengah Lautan pasir ini merupakan salah satu pusat peribadatan umat Hindu Tengger. Pura ini terletak di Resort Tengger Laut Pasir. b. Sumber air suci Goa Widodaren Gua Widodaren terletak di Resort Tengger Laut Pasir yang merupakan salah satu tempat penting dalam ritual masyarakat Tengger. Pada bagian dalam gua terdapat tempat yang agak luas dan didalamnya terdapat batu besar (sebagai altar) untuk menempatkan sesajian atau menaruh nadar yang sekaligus sebagai tempat bersemedi khususnya masyarakat Tengger untuk memohon kepada Sang Hyang Widi. Masih disekitar gua, tepatnya dibagian samping gua terdapat sumber air yang tak pernah kering. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger air dari sumber tersebut merupakan air suci yang mutlak diperlukan bagi peribadatan mereka, misalnya sebagai contoh dalam Upacara Kasada pasti didahului dengan Upacara pengambilan air suci dari Gua Widodaren (Medhak Tirta). Disamping itu pada masyarakat Tengger ada kepercayaan bahwa khasiat 108 Ibid., II33-II38. Universitas Indonesia
74 air dari gua ini dapat membuat awet muda seseorang serta dapat mendekatkan agi yang lajang. c. Pura/Padanyangan Rondo Kuning Pura kecil atau disebut Pedanyangan ini merupakan tempat peribadatan umat Hindu Tengger yang ada di Ranu Pani. Pura ini terletak di Resort Ranu Pani. Jika dilihat dari arah utara, pemandangannya sangat bagus, karena lokasinya berada pada tanah yang menjorok ke danau (seperti tanjung). Pura ini dibangun pada tahun 1996 dan direhabilitasi tahun 2001 oleh Penggelola Pura Mandara Giri Semeru Agung - Senduro bersama- sama dengan umat Hindu di Ranu Pani. Arsitektur dan cara peribadatan di pura ini tampaknya sudah mengalami pencampuran budaya Hindu Bali. Hal ini berbeda dengan tempat peribadatan masyarakat Tengger Pura Agung Poten di Laut Pasir Tengger. Pada waktu-waktu tertentu (hari besar umat Hindu) penganut Hindu setempat dan luar kota melakukan ibadah di pura Rondo Kuning. Menurut pengelola/pengurus pura tersebut (Mandara Giri Semeru Agung), rangkaian upacara ritual Hindu di Ranu Pani berbeda dengan rangkaian upacara di Gunung Bromo, namun pada upacara besar (Kasada) salah satu lokasi pengambilan air suci adalah Ranu Pani. d. Prasasti Ranu Kumbolo Prasasti ini terletak di tepi danau Ranu Kumbolo Resort Ranu Pani. Diduga prasasti ini masih terkait dengan peninggalan Kerajaan Majapahit, yang menceritakan perjalanan Mpu Kameswara untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan diri. e. Prasasti Arcopodo Arcopodo/Recopodo terletak pada pertengahan Kalimati dan Gunung Semeru. Di tempat ini terdapat dua buah arca kembar yang dalam bahasa Jawa dinamakan arco podo/reco podo. Disamping itu juga terdapat beberapa monumen korban meninggal atau hilang pada saat pendakian G. Semeru. Tempat ini sering pula dimanfaatkan pendaki untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke puncak Mahameru. 4.3 Tinjauan Profil Desa Ranu Pani109 109 Laporan Tahunan Pemerintahan Desa Ranu Pani tahun 2016-2017. Universitas Indonesia
75 Secara administratif, Desa Ranu Pani terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan posisi geografis antara 08° 00' 20.4583" LS dan 112° 55' 51.6481" BT. Penamaan Desa Ranu Pani merujuk pada keberadaan danau pegunungan yang berada pada wilayah desa yaitu, Ranu Pani. Selain itu, terdapat danau lainnya yang berdekatan dengan wilayah desa yaitu, Ranu Regulo, serta Ranu Kumbolo (danau terakhir sebelum puncak semeru). Ketinggiaan Desa Ranu Pani mencapai 2200 mdpl (upland), berada pada lereng Gunung Semeru (gunung tertinggi di Pulau Jawa 3676 mdpl), dan merupakan daerah dingin serta selalu berkabut dengan suhu berkisar -4°C sampai dengan 24 °C. Luas Desa Ranu Pani mencapai 8.293,087ha terdiri atas, lahan milik seluas 318,40 ha dan 3260,35 termasuk kawasan hutan negara (state property) dengan fungsi konservasi. Desa Ranu Pani tidak memiliki tanah kas desa dan tanah bengkok. Sebaran lokasi lahan milik penduduk terdapat di dua dusun yaitu, Sidodadi (dusun atas) dan Besaran (dusun bawah). Penggunaan lahan penduduk didominasi tanah pertanian lahan kering seluas 203,94 ha, pemukiman (pekarangan dan rumah) 65,66 ha, serta sisanya prasarana umum (jalan, tempat ibadah, kuburan, dan danyang). Desa Ranu Pani terbagi menjadi 2( Dusun ), 2 RW dan 7 RT Yaitu : Dusun Besaran terdiri 1 RW, 3 RT dan Dusun Sidodadi terdiri 1 RW, 4 RT. Wilayah Desa Ranu Pani berada didalam kawasan konservasi sejak pendeklarasian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) pada tahun 1982, dan mainstream rezim konservasi menyebutnya sebagai "desa kantung" (enclave). Saat ini, Desa Ranu Pani berada pada wilayah kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranu Pani, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 3, Balai Besar TNBTS. Selain itu, wilayah Desa Ranu Pani berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Adapun Batas Wilayah Desa Ranu Pani adalah Sebagai Berikut: No Batas Wilayah Admintrasi 1 Utara Desa Ngadas Kecamatan Sumber Kabupaten Universitas Indonesia
76 Probolinggo 2 Selatan Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ; 3 Barat Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 4 Timur Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tabel 4.2: Batas Wilayah Desa Ranu Pani Berdasarkan data dari Pemerintahan Desa Ranu Pani jumlah penduduk Desa Ranu Pani sebanyak 1437 jiwa terdiri dari laki - laki 663 jiwa dan perempuan 746 jiwa. a. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia : NO. URAIAN KETERANGAN 1. 0 - 4 Tahun 110Jiwa 2. 5 - 9 Tahun 107 Jiwa 3. 10 - 14 Tahun 121 Jiwa 4. 15 - 19 Tahun 113Jiwa 5. 20 - 24 Tahun 106 Jiwa 6. 25 - 29 Tahun 105 Jiwa 7. 30 - 34 Tahun 105 Jiwa 8. 35 - 39 Tahun 106 Jiwa Universitas Indonesia
77 9. 40 - 44 Tahun 150 Jiwa 10. 45 - 49 Tahun 60 Jiwa 11. 50 - 54 Tahun 105 Jiwa 12. 55 - 59 Tahun 155 Jiwa 13. 60 - 64 Tahun 45 Jiwa 14. 65 Tahun keatas 40Jiwa JUMLAH 1437 Jiwa Tabel 4.3: jumlah penduduk Desa Ranu Pani. b. Penduduk menurut Mata pencaharian atau pekerjaan (dalam jiwa): NO. URAIAN KETERANGAN 1. Petani pemilik 170 Jiwa 2. Buruh tani 105 Jiwa 3. Buruh Bangunan 25 Jiwa 4. Perdagangan 30 Jiwa 5. PNS / ABRI 4 Jiwa 6. Pegawai Swasta 5 Jiwa 7. Pensiunan 4 Jiwa 8. Wiraswasta/Jasa 22 Jiwa Tabel 4.4: Penduduk menurut Mata pencaharian. c. Penduduk menurut pendidikan: NO. URAIAN KETERANGAN Universitas Indonesia
78 1. SD/Sederajat 300 Jiwa 2. SMP/Sederajat 190 Jiwa 3. SMA/Sederajat 25 Jiwa 4. D I,II,III 1Jiwa 5. S I,II 4 Jiwa 6. Tdk tmt SD/Putus Sekolah 877 Jiwa Tabel 4.5: Pendidikan Penduduk Desa Ranu Pani d. Penduduk menurut aliran kepercayaan / Agama : ISLAM KATOLIK PROTESTAN HINDU BUDHA 1.310
25 Jiwa 150 2 Jiwa Jiwa Jiwa Tabel 4.6: Agama penduduk Desa Ranu Pani Dilihat dari mata pencaharian Penduduk Desa Ranu Pani sebagian besar tertampung di sektor pertanian, perdagangan, jasa, ternak dan industri kecil. Selain itu, penduduk Desa Ranu Pani ada juga yang mencari peruntungan di Negara lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ). Negara tujuan para TKI antara lain Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan sebagian besar berada di Malaysia. Dengan keadaan tersebut, ekonomi penduduk Desa Ranu Pani sangatlah beraneka ragam dan tergantung dari besarnya penghasilan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu : a. Ekonomi tingkat bawah Keadaan ekonomi ini adalah sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dampaknya banyak peningkatan angka pengangguran dan akibatnya banyak jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTM) serta kerentanan struktur sosial. Pada ekonomi inilah pemerintah perlu memikirkannya dengan cara ditingkatkannya program - program pengentasan kemiskinan dan program tersebut yang sesuai dengan kondisi di desa, contoh: penduduk putus sekolah perlu adanya beasiswa, Penduduk usia produktif tetapi tidak kerja Universitas Indonesia
79 diberi ketrampilan, pelatihan, pengetahuan dll, Penduduk usia lanjut sudah tidak bisa bekerja ini perlu perhatian dan lain - lain. b. Ekonomi tingkat menengah; c. Ekonomi tingkat atas. Desa Ranu Pani sendiri memiliki lembaga Adat yang yang dapat dilihat sebagai berikut: No Kegiatan Yang Dilakukan Keterangan 1 Musyawarah adat HUT Kemerdekaan Desa & 2 Sanksi adat Dikucilkan 3 Perkawinan adat Terdiri 4 tahap yaitu lamaran, asok tukon, ijab Kabul dan panggih 4 Upacara kematian Secara adat Terdiri atas sedino s/d pitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, pendhak I, pendhak II dan terahir nyewu. 5 Upacara pernikahan adat secara Loro pangkon / Adat jawa 6 Upacara adat dlm kegiatan pertanian/peternakan Wewet 7 Pengelola SDA (Hutan,Kebun dll) Refresing & Tanaman Produksi 8 Rumah Adat Jawa 9 Upacara adat dlm membangun rumah Buka Bumi Universitas Indonesia
BAB 5 PEMBAHASAN 5.1 Kedudukan Hukum Kegiatan Wisata Alam Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Ekowisata Dan Partisipasi Kearifan Lokal Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kegiatan pariwisata di dunia selama dekade terakhir mengalami peningkatan110 dimana Kecenderungan yang terjadi adalah adanya peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. definisi "wisatawan" itu sendiri menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan: "A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited. A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (orovernight visitor), if his/her trip includes an overnight stay, or as a same-day visitor (or excursionist) otherwise". Di Indonesia sendiri pengertian dari wisata menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kegiatan kepariwisataan sendiri mempunyai beberapa tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 110 Laporan dari Organisasi Kepariwisataan Dunia United Nations World Tourism Organization (UNWTO), yang menyatakan : Pada tahun 1970 jumlah wisatawan dunia tercatat sebanyak 172 juta dan sepuluhtahun kemudian meningkat menjadi 285 orang. Kemudian pada tahun 1990 telahmencapai 443 juta orang. WTO juga menyebutkan tinggi memasuki zaman baru. Tercatat 699 juta penduduk dunia melakukan perjalanan keberbagai belahan dunia pada tahun 2000, dan padatahun 2004 melonjak menjadi 763 juta orang. Sedangkan tahun 2010 diperkirakansebanyak 1.018 juta orang. telah terjadi lonjakan jumlahwisatawan dunia yang 80 Universitas Indonesia
81 menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.111 Tujuan diatas pada dasarnya sesuai denan fungsi kegiatan kepariwisataan dimana dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan beberapa prinsip yaitu: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragamanbudaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat; f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dankesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ketentuan yang harus dijalankan dalam melakukan suatu kegiatan pariwisata di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dan mencapai kesehjateraan hidup yang baik. Peran dari masyarakat dalam hal kegiatan pariwisata ini sangat penting dan sentral dimana masyarakat merupakan elemen yang langsung bersentuhan dengan kepariwisataan tersebut. 111 Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Universitas Indonesia
82 Suatu lokasi wisata tentu wilayahnya berbatasan wilayah pemukiman manusia yang disekitarnya, hal ini menimbulkan adanya dampak secara langsung maupun yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan kegiatan pariwisata tersebut. Maka dapat dikatakan eksistensi kegiatan pariwisata sangat dipengaruhi oleh peran dari masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha merupakan unsur mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pengertian tersebut menjadikan Taman Nasional sebagai bagian dari Kawasan Pelestarian Alam merupakan salah satu tempat yang dapat disebut sebagai destinasi wisata. Pengertian dari Kawasan Pelestarian Alam sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, sedangkan pengertian Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai Ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.112 Taman Nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; e. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan 112 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Universitas Indonesia
83 f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.113 Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud diatas berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.114 Kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan, dan sifat keliaran alam di Taman Nasional.115 Kegiatan dalam Penyelenggaraan pengelolaaan Taman Nasional dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya. Kerjasama ini dapat dilakukan untuk penguatan fungsi Taman Nasional tersebut dan kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan.116 Wilayah Kawasan Taman Nasional memiliki batasan - batasan wilayah yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Daerah penyangga ini dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak.117 Pada daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk dan/atauditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan daerah penyangga di luar kawasan hutan lindungatau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kotasesuai dengan kewenangannya. Kewenangan penetapan batas daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui:118 a. penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga; b. rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan 113Pasal 35 ayat (1) 114 Pasal 35 ayat (2) 115 Penjelasan pasal 35 ayat 1 huruf c 116 Pasal 43 117 Pasal 44 118 Pasal 45 Universitas Indonesia
84 b. pengamanan; dan c. pembinaan fungsi daerah penyangga. Pembinaan fungsi atas daerah penyangga suatu Taman Nasional dapat dilakukan pada kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan peningkatan produktivitas lahan. Rencana pengelolaan daerah penyangga tersebut rencana pengelolaan KSA dan KPA yang bersangkutan dan rencana pembangunan daerah. Pengelolaan daerah penyangga yang merupakan lahan yang telah dibebani hak dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pengelolaan daerah penyangga.119 Pengelolaan Taman Nasional sendiri tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri, namun juga melihat potensi masyarakat setempat yang hidup di daerah penyanggah Taman Nasional. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat ini meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan potensi Taman Nasional dimana dilakukan melalui kegiatan seperti pengembangan desa konservasi, pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional, adanya fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat dan pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam. Pemberian akses diberikan memungut hasil hutan bukan kayu ini oleh Kepala Unit Pengelola sesuai dengan rencana pengelolaan.120 Pada sistem pengelolaan Taman Nasional sendiri masyarakat berhak untuk mengetahui rencana pengelolaan Taman Nasional, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan pengelolaan Taman Nasional, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Taman Nasional dan menjaga dan memelihara pengelolaan Taman Nasional.121 119 Pasal 46 120 Pasal 49 121 Pasal 50 Universitas Indonesia
85 Konsep dari model pengelolaan di atas dapat disebut sebagai Pengelolaan adaptif yaitu dimana proses penyesuaian terus menerus antar badan pengelola yang tergabung dalam pengelolaan kolaboratif pada Taman Nasional. Model pengelolaan kolaboratif dan penyesuaian antar para pemangku kepentingan dalam proses pencapaian tujuan pengelolaan akan dipengaruhi oleh sosial masyarakat dan tipe pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan di sekitar atau di dalam kawasan serta proses adaptif para pemangku kepentingan dalam sistem pengelolaan kolaboratif dan kelembagaan yang mendukung. Pada Taman Nasional yang sebelum penetapannya sudah ada keterlibatan masyarakat seperti dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), peningkatan kelembagaan pengelolaan kolaboratif dan proses adaptif ini sangat diperlukan untuk merubah pola pemanfaatan lahan hutan yang berorientasi ekonomi lebih besar ke arah pemanfaatan yang berbasis ekosistem. Dalam model pengelolaan kolaboratif, jenis kegiatan yang dikolaborasikan dipengaruhi pula oleh tataguna lahan sekitar kawasan yang menjadi daerah penyangga seperti Taman Nasional yang berada di sekitar areal pertambangan atau di sekitar areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Hal ini terkait dengan populasi penduduk, sosial ekonomi dan budaya terutama masyarakat pendatang yang berpotensi melakukan intervensi ke dalam kawasan.122 Taman Nasional yang pada umumnya sangat luas dan kompleks dikelola dengan sistem zonasi, masing - masing zonanya ditetapkan sesuai dengan potensi dan tujuan tertentu, sebenarnya zona - zona di Taman Nasional itu mewakili kombinasi dari fungsi cagar alam (yang sangat ketat terhadap beebagai bentuk pemanfaatan), fungsi kawasan rekreasi atau wisata alam dan nilai - nilai budaya (yang longgar terhadap pemanfaatan atau eksploitasi manusia). Bahkan pada kondisi yang memungkinkan, dapat dibangun fasilitas bagi pengunjung di pinggir Taman Nasional. Pada prinsipnya upaya pengelolaan daerah penyangga bertujuan untuk penataan pemanfaatan lahan dan fungsinya di sekitar Taman Nasional guna 122 M. Bismark, MS., Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010 ‐ 2014 Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem (Jakarta:2010) 155. Universitas Indonesia
86 peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar Taman Nasional akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dari segi pengaturan manfaat dan tataguna lahan yang mendukung yang mendukung pelestarian ekosistem di Taman Nasional. Penetapan dan pengelolaan daerah penyangga cenderung berupa lanskap pertanian dan akibat perubahan lahan sekitar kawasan sebelum penetapan menjadi Taman Nasional sudah terbentuk fragmentasi kawasan hutan. Selain itu akibat adanya kegiatan pembukaan lahan hutan dan berkembangnya desa hutan serta kawasan budidaya menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dengan pengelola kawasan. Sementara itu persepsi mengenai daerah penyangga dan mekanisme pengelolaannya belum mengarah pada upaya perlindungan kawasan. Maka model pengelolaan Taman Nasional harus memperhatikan dinamika ekosistem di wilayah sekitarnya. Pengelolaan Taman Nasional ini guna melindungi eksistensi masyarakat lokal dan perlindungan serta pengawetan keaneragaman hayatinya juga harus mempertimbangkan manfaat yang didapat dari kegiatan ekowisata di wilayah tersebut. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Pertama, Asas kepastian hukum (rechtmatigheid) dimana Asas ini meninjau dari sudut yuridis yang berarti pada pengelolaan Taman Nasional diperlukan instrumen peraturan dan kebijakan hukum yang jelas dan terstruktur dengan baik dan benar. Harmonisasi peraturan antar sektoral juga sangat mempengaruhi suatu peraturan memiliki sisi kepastian hukum yang kuat. Pemanfaatan Taman Nasional sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata tidak hanya milik dari sektor kementerian kehutanan dan lingkungan hidup semata namun harus dilihat juga sebagai suatu pola pemanfaatan yang peraturannya terintegral secara baik dengan kementerian/sektor lain misalnya kementerian pariwisata dan kementerian tata ruang. Kepastian hukum tidak dapat terwujud jika peraturan dan kebijakan pemerintah mengedepankan ego sektoral dan antar peraturan saling tumpang tindih. Asas ini memiliki peran penting untuk memastikan peraturan tersebut bisa dijalankan atau hanya sebatas wacana semata dan mencegah perilaku sewenang-wenang pemerintah yang tentu merugikan masyarakat yang Universitas Indonesia
87 mempunyai hak-hak untuk melakukan pemanfaatan di wilayah Taman Nasional. Kedua, Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dan sudut filosofis dimana adanya pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Keadilan dapat diartikan adanya kegiatan ekowisata pada wilayah Taman Nasional yang juga menjadi bagian kegiatan pariwisata nasional selain memberikan nilai positif terhadap negara sebagai salah satu sektor kegiatan perekonomian yang menyumbangkan pendapatan negara123 harus juga memberikan dampak ekonomi nyata secara berkeadilan124 terhadap masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional sangat berkaitan denganperan sektor hukum. bidang hukum dapat dijadikan sebagai dasar yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri dimana sebagai rekayasa social yang tentunya merupakansalah satunya adanya pertumbuhan ekonomi. Penjelasan bahwa pentingnya keadilan pada sektor hukum pada pembangunan ekonomi di atas termasuk pada kegiatan wisata alam berbasis ekowisata di Taman Nasional. Sisi keadilan ini juga menjadi salah satu prinsip masyarakat lokal harus mendapatkan keadilan secara hukum dan ekonomi dalam kegiatan ekowisata maupun pariwisata secara umum. Dimana salah satu prinsip tersebut ialah pada kegiatan ekowisata harus ada kepastian operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosio-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terbagi secara merata, termasuk lapangan kerja dan kesempatan kerja produktif yang stabil dan layanan sosial untuk menampung masyarakat, dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. 123 Sektor pariwisata ditargetkan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia di 2018, yakni sebesar US$ 20 miliar atau naik sekitar 20% dari tahun 2017 yang sekitar US$ 16,8 miliar. Lihat penyumbang-devisa-us-20-miliar di akses tanggal 6 November 2018. 124 lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha." Universitas Indonesia
88 Ketiga, Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility dimana Asas ini meninjau dari sosiologis. Pada sisi ini perlu untuk diketahui sebagai ilmu pengetahuan hukum tidak hidup pada ruang hampa namun hukum hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini menjadi penting karena hukum pada dasarnya memiliki sifat yang kaku dengan positivisme nya agar terjadi kepastian hukum namun di lain sisi masyarkat memiliki sifat dinamis sehingga kebutuhan masyarakat selalu mendahulu aturan yang berlaku. Sehingga keadaan jika adanya penegakan hukum dimana keadaan masyarakat sudah berubah dapat mengakibatkan keresahan masyarakat karena hukumsudah tidak lagi aspiratif. Pariwisata adalah salah satu kegiatan yang selalu berkembang dan dinamis mengikuti zaman. Fenomena kegiatan ekowisata juga salah satu bentuk sistem kegiatan pariwisata bersifat konvensional yang berkembang pada era sekarang. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan sosial budaya masyarakat lokal. Dilihat dari unsur di atas harus dipahami ketika adanya suatu peraturan yang kaku namun tidak menjawab kondisi pada era sekarang tentu akan menjadi boomerang bagi pemerintah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang bersifat tradisional dan adat memiliki kekhasan tertentu yang harus dipertahankan sebagai identitasnya meskipun ada intervensi budaya dari luar yang dibawa oleh wisatawan. Sistem ekowisata sendiri sebenarnya memberikan peran pada masyarakat lokal sebagai salah subyek kegiatan wisata bukan hanya sebagai obyek. Maka pemerintah juga harus memberikan posisi yang sama pada masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata ini. Salah satu peran yang dapat di ambil adalah pembentukan hukum yang mengatur kegiatan ekowisata di wilayah Taman Nasional karena salah satu alasan peran penting masyarakat adalah kegiatan ekowisata akan Universitas Indonesia
89 selalu bergesekan pada zona penyanggah Taman Nasional dimana zona tersebut bisa jadi bagian dari pemukiman dan mata pencaharian masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal ini dapat dimaksimalkan jika pembuatan kebijakan oleh pemerintah wilayah yang digunakan untuk kegiatan ekowisata dengan mengikutsertakan mereka. Proses pengambilan kebijakan dengan membuka semua aspirasi masyarakat ini oleh habermas disebut demokrasi deliberatif, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimasi publik melalui diskursus pada ruang publik.125 Habermas menekankan adanya pembentukan produk hukum dengan cara yang fair agar dapat mencapai legitimitas. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara. Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan- keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Habermas menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif.126 Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Habermas mengharapkan opini publik tersebut nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan putusan dalam struktur politik dan hukum yang mapan. Kapasitas yang dimiliki ruang publik juga digunakan untuk mengawasi bagaimana sistem politik bertindak. Adanya ruang publik diharapkan kebijakan pemanfaatan Taman Nasional tidak hanya menguntungkan pada sisi 125 F. Budi Hardiman, Op.Cit. 128. 126 Ibid., 128. Universitas Indonesia
90 pemerintah semata namun isu-isu penting yang berada di masyarakat dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat hukum tersebut. Pada ruang-ruang publik ini pemerintah juga dapat masuk untuk memberikan pandangan terhadap pola pengelolaan Taman Nasional tersebut dan dapat di kolaborasikan dengan kepentingan masyarakat pada sistem pengelolaan Taman Nasional di wilayah tersebut. Pola komunikasi yang kolaboratif ini bisa menjadi cara mengurangi konflik sosial antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat sekitar karena masalah-masalah penyebab konflik tersebut telah dikemukakan dan dimusyawarahkan pada ruang publik tersebut. 5.2 Praktek Dan Realita Keberadaan Kearifan Lokal Dan Ekowisata Dalam Pengelolaan Sistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 5.2.1 Kearifan Lokal Dan Ekowisata Dalam Perencanaan Pengelolaan Sistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Potensi alam dan lingkungan pada kawasan Gunung Bromo, Pegunungan Tengger, dan Gunung Semeru menjadikan kawasan tersebut perlu dikelola dalam bentuk kawasan konservasi. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pengelolaan kawasan tersebut selanjutnya perlu mengikuti kaidah sebagai kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan pada bahwa pengelolaan sumber daya hutan ditujukan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehinga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Lebih lanjut peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan kawasan dilakukan dengan sesuai dengan fungsi pokok kawasan yaitu: 1. Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan 2. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya Universitas Indonesia
91 3. Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan Pemeritah (PP) nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyampaikan tentang penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, serta evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi127. Kegiatan perencanaan ini meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan. Adanya penyusunan rencana pengelolaan kawasan Taman Nasional ditujukan untuk mewujudkan suatu pengelolaan kawasan konservasi yang terarah dan efektif dalam mewujudkan fungsi kawasan konservasi. Pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini keberadaan suku Tengger sangat penting. Selain kata "Tengger" tertulis sebagai nama Taman Nasional ini fungsi lain dari Tengger yang semakin menguatkan pentingnya masyarakat Tengger yaitu sebagai kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal128 selain tersebut Tengger juga sebagai kawasan strategis kepentingan sosial budaya kabupaten Probolinggo129 maka dari pengakuan tersebut dapat dikatakan kearifan lokal masyarakat hukum adat tengger di wilayah taman nasional dan wilayah pemerintah daerah diakui keberadaanya sebagai suatu identitas yang khas. Pada dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam jangka panjang memiliki sasaran hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1 Terwujudnya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, sesuai dengan program pembangunan 127 Pasal 13 Peraturan Pemeritah (PP) nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 128 Pasal 27 (6), Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029 129 Ibid. Pasal 45 ayat (1). Universitas Indonesia
92 Konservasi Sumber Daya Alam serta sejalan dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. 2 Terjaga dan terpeliharanya fungsi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sesuai mandat dalam penetapan sebagai kawasan yang memiliki berbagai ekosistem unik dan potensi budaya masyarakat Tengger yang khas dan selaras dengan upaya pelestarian kawasan serta mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.130 Berdasarkan SK Dirjen PHPA No. 68/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 4 Mei 1998, zonasi TNBTS adalah sebagai berikut : (1) Zona Inti (22.006 Ha), (2) Zona Rimba (23.48520 Ha), (3) Zona Pemanfaatan Intensif (425 Ha), (4) Zona Pemanfaatan Tradisional (2.360 Ha), sert (5) Zona Rehabilitas (2.000 Ha). Zonasi TNBTS telah dilakukan revisi tahun 2013 dan saat dalam proses pengesahan.131 Pada sistem pengelolaan Taman Nasional maka supaya hasil yang maksimal dan program yang terukur maka membutuhkan visi dan misi. Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Tengger Semeru (TNBTS) periode 1995-2020 disebutkan bahwa visi pengelolaan TN BTS adalah terwujudnya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai destinasi ekowisata bertaraf internasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila dilihat dari sejarah kawasan, dasar penunjukan kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional dilandasi oleh 3 hal pokok yaitu untuk perlindungan dan pengawetan ekosistem (sebelumnya Cagar Alam) Laut Pasir dan Ranu Kumbolo, pemanfaatan wisata (taman wisata) di Laut Pasir Tengger, Ranu Pani dan Ranu Regulo dan Ranu Darungan, serta fungsi lindung kawasan dengan keberadaan hutan lindung. Berdasarkan sejarah kawasan tersebut, menunjukkan bahwa di dalam visi TNBTS tersebut lebih berorientasi pada aspek pemanfaatan (wisata) sementara pengelolaan ekosistem laut pasir, ranu dan fungsi lindung (hidrologis) 130Revisi Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2015-2024, Op.Cit. IV.2 131Ibid. Universitas Indonesia
93 kawasan belum secara eksplisit ditegaskan.Selain pertimbangan sejarah kawasan tersebut, visi pengelolaan TNBTS perlu memperhatikan keberadaan budaya masyarakat Tengger yang tinggal di dalam kawasan (enclave) maupun di sekitar kawasan TNBTS. Suku Tengger merupakan salah satu suku yang istimewa dan khas di Indonesia. Keberadaan Taman Nasional diharapkan mampu berkembangselaras dengan berkembangnya budaya masyarakat tengger yang mendukung kelestarian kawasan Taman Nasional.132 Berdasarkan pertimbangan keadaan diatas tersebut maka ditetapkanlah visi pengelolaan yang menyatakan bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bercita-cita untuk menjadi Rumah bagi ekosistem unik, Budaya Tengger, dan ekowisata, serta menara air untuk kesejahteraan masyarakat. Rumah memiliki makna sebagai tempat tinggal yang bermakna sebagai teman yang aman dan nyaman. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi Rumah dimaknai sebagai tempat perlindungan, pengawetan dan pelestarian alam. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ingin mewujudkan dirinya sebagai tempat tinggal atau kawasan pelestarian bagi berbagai potensi alam dan budaya yang dimiliki sekaligus mengembangkannya agar mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.133 Atas visi pengelolaan Taman Nasional bromo tengger semeru tersebut balai besar Taman Nasional bromo tengger semeru membuat misi yang digunakan untuk mendukung agar visi tersebut tercapai, misi yang dimaksud diuraikan sebagai berikut: 1. Mewujudkan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati unik Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berbasis pada potensi dan perannya. 2. Menyelaraskan budaya Tengger dan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 132 Ibid. 133 Ibid. IV-3 Universitas Indonesia
134 Ibid. 135 Ibid. 94 3. Mewujudkan pengelolaan wisata yang berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata 4. Menggali potensi sumberdaya air di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk pengembangan pemanfaatan bagi masyarakat 5. Mewujudkan tatakelola yang ideal bagi Taman Nasional Broo Tengger Semeru dalam kerangka RBM Misi pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berorientasi pada penguatan data dan informasi potensi ekosistem kehati, jasa lingkungan dan meningkatkan peran dari obyek kelola tersebut sertamewujudkan tata kelola yang ideal dalam kerangka Resort Based Management (RBM). Terjamin kelestarian dan data potensi ekosistem (Laut Pasir, Ranu) dan flagship species (antara lain jenis Elang dan Macan) serta dikembangkan perannya dalam ekosistem.134 Keberadaan Suku Tengger baik di dalam dan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan asset bagi terwujudnya keselarasan budaya masyarakat dengan kelestarian kawasan konservasi. Keberadaan dua desa enclave di dalam kawasan TNBTS merupakan tantangan dalam pengelolaan Taman Nasional. Kecenderungan desa enclave yang semakin berkembang baik demografi maupun tekanannya terhadap kawasan adalah keistimewaan yang dimiliki oeleh TNBTS. Taman Nasional tidak lagi dipandang sebagai suatu kawasan yang tertutup dari berbagai interaksi dengan kawasan dan asyarakat di sekitarnya, oleh karena itu salah satu misi pengelolaan adalah menyelaraskan budaya masyarakat khususnya budaya Tengger dengan pengelolaan Taman Nasional.135 Potensi jasa lingkungan dominan yang dimiliki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah wisata dan sumber air. Popularitas wisata di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya serta keunikan Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di jawa menjadikan Taman Nasional ini Universitas Indonesia
95 sebagai tujuan wisata baik domestic maupun internasional. Oleh sebab itu, sebagai suatu kawasan konservasi, TNBTS mempunyai visi untuk dapat mengembangkan wisata dalam prinsip-prinsip ekowisata yang sejalan dengan tujuan konservasi kawasan. Sasaran dalam misi ini adalah pengelolaan wisata yang dapat menjamin kelestarian obyek, berorientasi pada partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, sebagai sumber pendapatan, dan kepuasan pengunjung terjamin. Kondisi yang diharapkan 10 tahun ke depan adalah pengelolaan wisata sudah berbasis ekowisata, daya dukung kawasan terjamin, berkembangnya obyek-obyek wisata baru, pariwisata menjadi sebagai sumber pendapatan utama, kepuasan pengunjung di atas 70%. Disisi lain, potensi sumberdaya air yang sangatbesar menjadi tantangan bagi TNBTS untuk menggali potensinya dan mengembankan pemanfaatannya bagi masyarakat.136 Obyek kelola yang menjadi sasaran pengelolaan 10 tahun ke depan (2015-2024) meliputi ekosistem yang menjadi amanat dalam tujuan penunjukan TNBTS yaitu ekosistem Laut Pasir, Ranu/danau beserta keanekaragaman jenis yang memiliki status konservasi tinggi dan potensi pemanfaatan seperti Macan, Lutung, Elang, Anggrek, Lumut Jenggot, tanaman obat dan jenis lainnya. Selain itu dari aspek jasa lingkungan terdiri dari air, wisata dan jasa ketinggian, serta pelestarian budaya Tengger. Adapun rumusan sasaran pengelolaan TN BTS 10 tahun ke depan (2015-2024) sebagai berikut: 1. Terjaminnya data dan kelestarian potensi ekosistem Laut Pasir dan Ranu serta keanekaragaman hayati (kehati) yang memiliki status konservasi tinggi dan potensi pemanfaatan seperti Macan, Lutung, Elang, Anggrek, Lumut Jenggot, tanaman obat dan jenis lainnya. 2. Gangguan terhadap ekosistem, kehati dan kawasan berupa pencurian, perburuan, perambahan dapat dikurangi hingga 50%; 3. Terjaminnya kelestarian budaya tengger lestari dan selaras dengan pengelolaan TN BTS; 136 Ibid., IV.4. Universitas Indonesia
96 4. Terwujudnya pengelolaan wisata dalam kawasan TNBTS yang berbasis wisata konservasi/ekowisata yang menjamin kelestarian obyek, berorientasi pada partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, sebagai sumber pendapatan, kepuasan pengunjung meningkat, dan meningkatnya kerjasama pengelolaan serta terwujudnya sinergi pengelolaan antara pengelolaan obyek wisata di dalam TNBTS dengan di sekitarnya. 5. Terjaminnya data potensi air dan kelestarian pemanfaatannya 6. Terwujudnya pengelolaan kawasan TNBTS berbasis Resort Based Management (RBM). 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dan kerjasama dalam pengelolaan kawasan TN BTS yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan terhadap obyek kelola di atas.137 Bentuk wisata yang berkembang di TNBTS masih bersifat massal yang didorong oleh target pendapatan yang mengandalkan jumlah kunjungan. Informasi yang tersedia masih terbatas pada jumlah pengunjung dan pendapatan, sementara informasi terkait perilaku/aktivitas wisatawan, dampak wisata terhadap kawasan/daya dukung, sosial budaya dan ekonomi belum tersedia. Obyek wisata sebagai tujuan utama kunjungan yang mampu memberikan pendapatan hanya terbatas pada 4 lokasi yaitu Cemorolawang, Penanjakan, Tumpang dan Ranu Pani.138 Tabel 5.1. Tabel Jumlah Pengunjung 2007-2013 Tahun Jumlahpengunjung 2007 64.880 2008 95.556 2009 151.540 2010 163.204 137 Ibid., IV.5 138 Ibid. V.4 Universitas Indonesia
97 2011 125.471 2012 275.874 2013 551.710 Tabel 5.2 . Prediksi Jumlah Pengunjung 2015-2024 Tahun Jumlahpengunjung 2015 1.269.930 2016 1.926.701 2017 2.923.135 2018 4.434.896 2019 6.728.495 2020 10.208.277 2021 15.487.701 2022 23.497.489 2023 35.649.707 2024 54.086.700 Data tahun 2007-2013 menunjukkan pertumbuhan jumlah pengunjung sebesar 51.72% seperti tertera di atas. Berdasarkan jumlah pengunjung 2013 sebanyak 551.710 orang dengan luas zona pemanfaatan 689.64 ha, dapat diketahui daya tampung kawasan tahun 2013 sebesar 800 orang pengunjung/ha, sementara 10 tahun yang akan datang (2024) jumlah wisatawan per ha sebanyak 78.427 orang atau 8orang/m2. Berdasarkan pendapat Cifuentes (1992), untuk aktivitas bersantai setiap wisatawan membutuhkan ruang seluas 1 m2, sehingga dapat diprediksi daya tampung zona pemanfaatan TN BTS akan terlampaui pada tahun 2021. Gambaran tersebut menunjukkan kelemahan pengelolaan wisata alam yang keberhasilannya hanya diukur dari indikator jumlah Universitas Indonesia
139 Ibid. 140 Ibid. 98 pengunjung. Jumlah pengunjung yang banyak akan mendapatkan PNBP yang besar (seperti tertera pada tabel dan grafik di bawah). Namun, akan menimbulkan berbagai dampak negatif terutama dampak terhadap obyek dan daya tarik wisata. Kerusakan obyek dan daya tarik wisata akan merugikan bisnis jasa ini yang salah satu kekuatannya terletak pada nilai kealamian dan keutuhan obyek dan kawasan.139 Berdasarkan data pengunjung TNBTS tahun 2009-2012, rata-rata peningkatan penerimaan PNBP sebesar 24,62% per tahun sehingga prediksi penerimaan PNBP untuk 10 tahun ke depan, tahun 2024, adalah sebesar Rp 1.960.922.248.281,00. Sebagian dari hasil tersebut dicapai melalui operasionalisasi IPPA dan ijin pemanfaatan jasa lingkungan yang baru. Namun, fokus peningkatan PNBP tersebut akan lebih diletakkan pada IPPA yang sudah operasional dan lokasi-lokasi wisata melalui serangkaian kegiatan intensifikasi pariwisata alam dalam rangka peningkatan kunjungan wisata alam/ekoturisme. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, dukungan perlu diberikan antara lain melalui: (1) kemudahan dan penyederhanaan prosedur untuk mendapatkan ijin usaha; (2) sosialisasi dan promosi yang intensif dan menarik terutama penekanan pada daya tarik, keunikan dan kekhas-an obyek wisata (lanskap/panorama, satwa liar); (3) penyediaan sarana prasarana yang nyaman dan memadai hingga dukungan aksesibilitas yang mudah dan nyaman untuk menjangkau obyek wisata.140 Prediksi jumlah setoran Total PNBP PNBP 10 tahun yang akan datangTahun 2015 Rp 7.307.141.116,00 2016 Rp 12.774.934.412,00 2017 Rp 13.602.053.577,00 Universitas Indonesia
99 2018 Rp 25.319.869.779,00 2019 Rp 47.132.280.577,00 2020 Rp 87.735.517.275,00 2021 Rp 163.317.388.791,00 Tabel 7.3: Prediksi jumlah setoran PNBP. Dikarenakan jumlah pengunjung merupakan variabel utama dalam perolehan pendapatan kawasan, pertambahan jumlah pengunjung akan meningkatkan jumlah PNBP. Jumlah PNBP rata-rata tahun 2009- 2012 sebesar Rp 1.096.929.852,50 dengan pertumbuhan sebesar 24,62%%, sehingga 10 tahun ke depan (2024) akan diperoleh PNBP sebesar Rp 1.053.424.433.635,00. BB TNBTS mendapat target PNBP sejumlah Rp 16 miliar sekian. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, jumlah PNBP mencapai Rp 22 miliar sekian atau lebih besar 136,31 % dari target. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa potensi ekonomi pada kegiatan ekowisata memiliki potensi yang besar bagi pendapatan negara maupun ekonomi masyarakat sekitar.141 5.2.2 Ekowisata pada kegiatan Pendakian Gunung Semeru dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru142 Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang berada di empat kabupaten menjadikan kawasan konservasi ini dikelilingi oleh banyak desa penyangga. Tercatat ada 68 desa penyangga dengan 2 desa enclave di dalamnya. Jumlah dan luasan desa penyangga yang bersar akan membutuhkan energi yang tinggi dalam pengelolaannya karena menyebabkan berbagai kendala dan tantangan. Semakin banyak desa penyangga dengan akses yang semakin mudah cenderung meningatkan tekanan/ gangguan terhadap kawasan. Kebutuhan kordinasi dan singkrosinasi program-program pengembangan masyarakat antara pengelola TNBTS dengan stakeholders makin tinggi. 141 Ibid. 142 Disarikan dari dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2015-2024 Universitas Indonesia
100 Berdasarkan data gangguan keamanan yang tercatat di TNBTS, kecenderungan intenstas gangguan di TNBTS memperlihatkan trend yang semakin meningkat dengan gambaran pada grafik berikut:143 Gambar 5.1 Trend total intensitas gangguan keamanan TNBTS Selama sepuluh tahun kedepan, gangguan/tekanan masyarakat cenderung akan meningkat jika kondisi pengelolaan tetap sama seperti saat ini. Selain dikelilingi banyak desa (permukiman), TNBTS mempunyai dua desa enclave di dalam kawasan yaitu Desa Ngadas dan Desa Ranu Pani. Bahaya permukiman enclave adalah kecenderungannya untuk terus berkembang dengan mengorbankan kawasan konservasi serta adanya akses masyarakat melintasi kawasan konservasi. Apabila pengawasan ketat tidak dilakukan akhirnya akan memecah-mecah kawasan konservasi. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan dampak negatif enclave bagi upaya perlindungan kawasan yang mungkin timbul yaitu kontrol demografi dan kontrol teritori. Kontrol demografi dilakukan untuk meminimalkan imigrasi dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kontrol teritori dilakukan dengan mengatur agar tidak ada pembukaan lahan baru serta menetapkan batas teritorial yang jelas termasuk tenggang perluasan lahan yang dapat diakomodasi. Penetapan zona penyangga bagi desa enclave yang tepat diperlukan dalam hal ini. Selain itu perlu juga mengatur akses menuju dan dari kantung pemukiman dengan membatasi pada jalur tradisional dan tidak ada 143 Ibid. V.7 (dikuatkan hasil wawancara 22 Juni 2017 dengan Bapak Agus Dwi Bagian Hukum TNBTS) Universitas Indonesia
101 pembukaan jalan baru. Dua hal tersebut telah dilakukan di TNBTS. Penetapan zona tradisional untuk menyangga desa enclave serta penetapan zona khusus sebagai akse jalan menuju dan dari desa enclave untuk mendukung konektivitas desa enclave dengan kawasan di luat TNBTS. Namun demikian, kecenderungan tekanan terhadap kawasan TNBTS tetap perlu diwaspadai. Kebakaran dan peambahan kawasan adalah bentuk gangguan dengan intensitas tertinggi di TNBTS. Luas lahan yang dirambah juga terlihat cenderung meningkat. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan dalam rangka mengelola dan mengurangi jumlah gangguan sekaligus mewujudkan fungsi social kawasan konservasi. Namun demikian, program-program pemberdayaan masyarakat yang tidak dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti akan cenderung menjadi kegiatan yang sukses terlaksana namun tidak mendatangkan manfaat yaitu mengurangi tekanan terhadap kawasan. Pendakian Gunung merupakan salah satu kegiatan wisata yang digemari oleh Wisatawan beberapa tahun terakhir. Gunung Semeru dimana masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang diminati untuk dikunjungi wisatawan. Pengunjung Pendakian Gunung Semeru pada Tahun 2017 sejumlah 183.251 orang dalam rincian pengunjung domestik sejumlah 179.528 orang dan pengunjung mancanegara sebanyak 3.723 orang. 144 Pendakian gunung semeru sendiri merupakan aktivitas wisata alam yang dilakukan di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Wilayah yang dimanfaatkan oleh wisatawan ini selain pada zonasi pemanfaatan juga masuk pada zona lain. Zonasi yang dimaksud adalah zona pemanfaatan, zona rimba dan zona tradisional. Zonasi yang telah ditetapkan ini untuk teknis pengelolaannya dibuat desain tapak. Pada zona pemanfaatan boleh dibagi menjadi 2 ruang yaitu ruang usaha dan 144 Diakses dari idola-pendaki pada tanggal 12 September 2018. Universitas Indonesia
102 ruang publik. Ruang publik ini merupakan wilayah wewenang dari Taman Nasional sedangkan untuk ruang usaha bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga/swasta untuk diterbitkan izin pengusahaan parwisata. Pada Taman Nasional Bromo Tengger semeru ini sudah ada beberapa izin pengusahaan pariwisata di bromo permai dan mentigen namun pada kegiatan pendakian gunung dengan wilayah resort ranu pani ini meskipun sudah memiliki ruang usaha pada zona pemanfaatan belum ada yang mengajukan izin. Pendakian gunung semeru juga melewati wilayah zona rimba hanya boleh ditetapkan ruang publik dan tidak bisa di kelolah oleh pihak ketiga. Sebagian besar jalur yang dilewati oleh pendaki melewati zona rimba namun untuk wilayah zona inti sendiri wilayahnya tidak tergangu oleh keberadaan kegiatan pendakian gunung. Penetapan zonasi pada kegiatan wisata alam ini sendiri penting dalam hal wisata yang berbasis oleh ekowisata karena dalam kegiatan wisata alam ini dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata namun tetap menjaga proses ekologis yang penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.145 Jalur yang di lewati dalam pendakian semeru ini yaitu berawal dari Ranu Pani, Ranu Kumbolo, Oro - Oro Ombo, Cemoro Kandang, jambangan, kalimati, dan puncak mahameru. Izin yang didapatkan oleh Pendaki sendiri sebenarnya hanya sebatas kalimati, namun pada fakta di lapangan pendakian tetap berlanjut sampai puncak mahameru. Kegiatan pendakian dari kalimati ke puncak ini dapat dikatakan pendakian yang illegal karena tidak sesuai dengan SIMAKSI pendakian namun untuk penegakan hukum untuk sektor pendakian kearah puncak dapat dikatakan tidak maksimal dikarenakan dua factor yaitu yang pertama susah kontrol pengawasan pendaki dikarenakan terlalu jauh dari resort Ranu Pani dan yang kedua adalah bentuk kesadaran pendakian yang kurang karena ketika seorang pendaki akan melakukan pendakian ke semeru, titik akhir 145 Keterangan hasil wawancara bapak Agung Siswoyo Kepala Resort Ranu Pani pada tanggal 2 Juli 2017. Universitas Indonesia
146 Ibid. 103 yang dituju adalah puncak semeru meskipun izin SIMAKSI hanya sampai kalimati.Pada sisi pengelolaan Resort Ranu Pani sendiri (Pintu masuk resmi ketika melakukan pendakian gunung Semeru) terus melakukan perbaikan layanan untuk para wisatawan dalam melakukan Pendakian Semeru. Ada beberapa perubahaan yang dilakukan oleh Taman Nasional dalam pengelolaan kegiatan wisata alam pendakian Gunung Semeru. Proses perizinan bagi wisatawan untuk melakukan pendakian tidak lagi menggunakan cara manual namun diubah menjadi sistem perijinan online dimana ada penjatahan jumlah pendaki semeru dalam sehari sekitar 600 orang sehingga pencatatan jumlah pendaki akan lebih mudah dan hal tersebut sebagai upaya kontrol (control of visitor) agar tidak terjadi overload jumlah pendaki yang tentu akan merugikan semua pihak. Selain upaya diatas pihak Taman Nasional melakukan kegiatan edukasi kepada wisatawan melalui mekanisme briefing dan check perlengkapan dan peralatan selama melakukan kegiatan pendakian ke gunung semeru. Proses prosedur ini bermula para wisatawan (kelompok berjumlah minimal 3 orang) melakukan registrasi ulang ke loket perizinan resort ranu pani. Setelah melakukan proses registrasi ulang para pendaki akan melakukan proses briefing dari Taman Nasional atau dalam hal ini Taman Nasional berkerja sama dengan kelompok Pecinta alam yang bernama Save Semeru (SAVER). Proses dari briefing ini berisi pengetahuan tentang jalur pendakian, keadaan gunung semeru baik secara geografis, keadaan habitat satwa dan titik penting selama berada dalam jalur pendakian, contact pihak yang berwenang, aturan tentang tata cara pendakian yang sesuai dengan aturan Taman Nasional, adat tengger dan prinsip ekowisata. Kegiatan briefing ini adalah kegiatan wajib yang tidak dapat diwakilkan setiap wisatawan wajib mengikuti sebelum melakukan pendakian. 146 Upaya lain dalam hal menjaga kelestarian lingkungan dan alam adalah Taman Nasional menentukan suatu jadwal buka tutup perizinan pendakian dimana bertujuan untuk rehabilitasi jalur sehingga jalur Universitas Indonesia
147 Ibid. 148 Ibid. 104 pendakian yang digunakan untuk kegiatan wisata alam bias berisitirahat sejenak untuk memulihkan fungsi ekologisnya sebagai bagian tujuan kegiatan pelestarian alam pada fungsi Taman Nasional. Masa penutupan jalur pendakian ini biasanya pada bulan januari sampai pada bulan april disetiap tahunnya. Pada periode tersebut Taman Nasional memfokuskan kegiatan mereka pada kegiatan lain yang lebih mengarah pada pengawetan dan perlindungan kenaneragaman hayati di Gunung Semeru. Kegiatan yang dimaksud ini adalah kegiatan penelitian, kegiatan pemetaan/inventarisasi, pendataan dan kegiatan pemantauan potensi alam di gunung semeru misalnya kegiatan pemantauan habitat dan jumlah satwa macan tutul yang berada di Gunung Semeru.147 Resort Ranu Pani juga melakukan pembenahan pada fasilitias pendukung kegiatan ekowisata di wilayahnya. Pembenahan yang terlihat adalah pembangunan fasilitas toilet umum dilakukan di beberapa titik yang dianggap menjadi tempat camp para wisatawan. Bagunan toilet umum ini tersebar di wilayah ranu regulo, ranu pani, ranu kumbolo dan kalimati namun kendala yang terjadi adalah kurangnya kesadaran wisatawan untuk merawat fasilitas yang sudah dibuat sehingga pada ranu regulo dan kalimati terlihat bangunan ini tidak terawat kotor bahkan dapat dikatakan bisa menjadi sumber penyakit. Sarana lain yang disediakan oleh pihak resort adalah ketersediaan jaringan telpon dan internet yang tentu sangat berguna bagi para wisatawan untuk melakuka komunikasi.148 Di Resort Ranu Pani sendiri dapat dikatakan pihak yang berkepentingan (stakeholder) ada beberapa pihak yaitu BB TNBTS, masyarakat Desa Ranu Pani (masyarakat Tengger Ranu Pani), save semeru (SAVER), kelompok pemandu wisata (di luar Desa Ranu Pani) dan wisatawan. BB TNBTS ini merupakan representatif dari Negara dan Pemerintah yang memiliki kekuasaan kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Taman Nasional. Balai besar sendiri dalam menjalankan Universitas Indonesia
149 Ibid. 105 perannya pada sektor pemanfaatan untuk kegiatan ekowisata pendakian gunung sendiri telah membuat sistem izin masuk kawasan yang cukup baik dimana sebelum melakukan pendakian para wisatawan harus mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan memenuhi beberapa syarat yang telah diatur oleh Balai Besar. Proses penjagaan kawasan pintu masuk bagi wisatawan pun juga baik dimana ada pos penjagaan yang akan menanyakan kelengkapan perizinan dan keperluan para wisatawan untuk masuk lebih dalam menuju Resort Ranu Pani. BB TNBTS juga mengatur waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pendakian sehingga fungsi-fungsi pengawetan dan perlindungan juga menjadi hal yang penting sebagai bagian dari pengelolaan Taman Nasional selain pemanfaatan.149 Pada sektor pembinaan masyarakat BB TNBTS sendiri telah melakukan upaya pembentukan dan pendataan kantong-kantong kelompok masyarakat untuk mengurangi adanya bencana alam dan konflik sosial. Salah satu kelompok yang dibina rutin oleh BB TNBTS adalah Masyarakat Peduli Api (MPI) di Ranu Pani dimana setiap bulan dilakukan pembinaan agar masyarakat lebih peduli terhadap pemeliharaan wilayah kawasan konservasi dan pencegahan kebakaran hutan yang tentu dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena ancaman kebakaran hutan juga menjadi ancama lahan pertanian dan pemukiman mereka. Program lain yang dilakukan oleh BB TNBTS sendiri untuk masyarakat adalah pembentukan kelompok paguyuban porter (pemandu) pendakian gunung semeru dimana pada akhir tahun 2017 paguyuban porter ini memiliki jumlah keanggotaan sekitar 30-40 orang yang kebanyakan adalah masyarakat Desa Ranu Pani. Paguyuban Porter ini memang masih dalam pengembangan agar menjadi kelompok yang lebih professional dengan tidak menghilangkan nilai-nilai masyarakat Ranu Pani yang sudah ada sejak lama. BB TNBTS mencoba membidani dan membina paguyuban ini secara rutin setiap bulan. Kendala yang dihadapi adalah banyak pemandu wisata yang berasal dari Ranu Pani yang masih Universitas Indonesia
106 enggan untuk bergabung pada paguyuban ini. Hal ini menjadi kendala dalam penataan terkait pemandu wisata khususnya pendakian gunung dikarena kegiatan ini salah kegiatan yang sangat rentan bergesekan dengan wilayah-wilayah non pemanfaatan maka peran dari porter disini menjadi sangat penting untuk memastikan kegiatan ekowisata tersebut tidak menganggu fungsi lain Taman Nasional maka jika ada pemandu yang tidak terdaftar dan terbina usaha controlling kegiatan tersebut susah dilakukan. Pola pelanggaran oleh oknum masyarakat yang tidak menjadi bagian dari paguyuban ini pada prakteknya muncul calo-calo kuota pendakian padahal kuota pendakian sudah dapat dilihat pada sistem website milik BB TNBTS.150 Peran masyarakat tengger Desa Ranu Pani di wilayah resort Ranu Pani sendiri cukup penting dalam mendukung kegiatan pariwisata disana. Peran ini terlihat nyata dengan menyediakan sarana dan prasaran yang menjadi penunjang kegiatan wisata misalnya warung makan, penginapan, jasa porter dan jeep dll. Seperti hal yang diungkapkan di pembahasan sebelumnya gunung semeru memiliki posisi cukup penting dalam kegiatan sepiritual masyarakat tengger. Pada khususnya masyarakat Desa Ranu Pani yang merupakan salah satu desa paling atas mendekati puncak semeru. Kegiatan-kegiatan adat masih dijalankan oleh masyarakat ranu pani misalnya perayaan hari Raya Karo, selain perayaan hari penting bagi adat tengger yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Ranu Pani ada peran penting dalam menjaga situs-situs lokasi yang di keramatkan oleh adat tengger misalnya situs ranukumbolo, situs arcopodo dan situs-situs lain yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan jalur pendakian gunung semeru.151 Intensitas kunjungan ke Gunung Semeru tentu menjadi ancaman bagi situs-situs tradisional tersebut dikarenakan tidak semua wisatawan memiliki pengetahuan akan situs-situs tersebut. Masalah ini oleh BB TNBTS dicarikan solusi terbaik yaitu salah satunya dengan cara 150 Ibid. 151 hasil wawancara dari Dukun Tengger Desa Ranu Pani pada tanggal 29 Mei 2017 Universitas Indonesia
107 melakukan pendataan situs-situs tersebut dengan membuat zona tradisional dimana masyarakat adat tetap memiliki hak-hak adat untuk melakukan kegiatan adat sesuai kepercayaan yang dianutnya sehingga sebenarnya BB TNBTS melakukan upaya pencegahan konflik sosial dengan masyarakat tengger. Pada kegiatan lain yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan wisata pendakian gunung masyarakat adat Desa Ranu Pani diberikan izin untuk andil dalam bagian kegiatan ini yaitu berjualan makanan dan minuman untuk pendaki. Hal ini menjadi menarik karena lokasi-lokasi adanya warung ini bisa dikatakan berada di sepanjangan pos jalur pendakian bahkan pada situs ranu kumbolo keberadaan warung-warung ini lebih dari 1 warung. Keberadaan adanya warung ini adalah akibat dari intensitas kunjungan wisatawan ke gunung semeru yang semakin tahun semakin meningkat seperti halnya kata peribahasa ada gula ada semut.152 Resort Ranu Pani sendiri menyikapi adanya fenomena ini membuat beberapa kebijakan yang memberi sisi positif untuk semua pihak yaitu keberadaan warung di sepanjang jalur pendakian tetap harus adanya pendataan dan pembinaan oleh resort dan izin berdirinya warung juga harus sepengetahuan resort, tidak ada pembangunan warung diluar situs yang ditentukan oleh resort, kepemilikan warung bukan menjadi kepemilikan individu dalam artian pada satu tempat bisa digunakan dengan 2-5 orang yang berbeda dengan cara penjadwalan sesuai hari yang disepakati antar penjual dan resort, sampah yang timbul akibat kegiatan jual beli di warung adalah tanggungjawab pengelola warung, dan pengelola warung bertanggungjawab juga untuk mengawasi pendaki jika melakukan pelanggaran atas izin SIMAKSI yang didapatnya misalkan membuang sampah sembarangan, membuat api yang menimbulkan ancaman kebakaran, perusakan fasilitas yang dibangun oleh BB TNBTS, vandalisme, kegiatan yang dapat mengancam keselamatan pendaki serta melakukan rescue jika dibutuhkan ketika ada 152 Dapat diartikan Orang akan tertarik untuk datang ke tempat yang menjanjikan kesejahteraan. Dimana ada banyak kenikmatan, disitu banyak orang yang berdatangan. Universitas Indonesia
108 kondisi emergency dari wisatawan. Salah satu masalah dalam kegiatan ekowisata dan pendakian gunung di resort Ranu Pani BB TNBTS adalah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut, terkait masalah ini keberadaan warung di jalur pendakian merupakan langkah yang cukup efektif dalam melakukan pengawasan pada kondisi pegawai resort yang sedikit. Keberadaan warung ini pada dasarnya juga dapat dilihat dari sisi negatif yang harus segera dicarikan solusinya yaitu payung hukum keberadaan kegiatan warung, adanya konflik yang muncul diam-diam misalnya ada perasaan tidak enak untuk menegur antar masyarakat jika melihat temannya melakukan pelanggaran dalam wilayah Taman Nasional dan juga kontroling jumlah penjual yang bisa semakin banyak dengan wilayah yang terbatas.153 Pihak lain yang mempunyai peran di resort Ranu Pani adalah komunitas pecinta alam Save Semeru (SAVER) dimana bentuk kolaboratif yang terlihat nyata adalah SAVER memberikan pendampingan dan pembinaan awal untuk para wisatawan sebelum melakukan pendakian gunung selain itu para SAVER juga mempunyai peran salah satu cara media sosialisasi kebijakan Taman Nasional kepada masyarakat ranu pani dan juga memberikan pendampingan- pendampingan sosial akan pendidikan anak-anak Ranu Pani dengan adat tengger nya serta peningkatan kesadaran akan harmonisasi pengelolaan Taman Nasional sehingga tercipata lingkungan yang lestari. Timbal balik yang didapatkan oleh SAVER adalah SAVER memperoleh hak pengelolaan sampah kegiatan pendakian semeru untuk mereka daur ulang sebagai biaya kegiatan-kegiatan mereka di resort Ranu Pani.154 Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bagaimana peran-peran pihak dalam pengelolaan TNBTS saling bergantung satu sama lain. Kegiatan ekowisata dan pendakian gunung sudah menjadi gaya hidup masyarakat pada era sekarang. Taman Nasional, masyarakat lokal, kelompok masyarakat bahkan wisatawan mempunyai tanggungjawab 153 Agung S. Op.Cit. 154 Ibid. Universitas Indonesia
109 bersama secara kolaboratif untuk bisa melindungi keaneragaman hayati di TNBTS tanpa mengurangi hak untuk mendapatkan manfaat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu lingkungan hidup yang lestari dan bisa dinikmati kembali anak cucu dimasa yang akan datang. Universitas Indonesia
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan jawaban atas permasalahan terkait kedudukan hukum dan realita pelaksanaan pada kegiatan ekowisata pada kegiatan wisata alam dalam sistem pengelolaan Taman Nasional sebagai berikut: Pertama, kedudukan hukum pada kegiatan ekowisata pada kegiatan wisata alam dalam sistem pengelolaan Taman Nasional pada dasarnya memiliki hubungan kolaboratif dengan masyarakat lokal. Suatu lokasi wisata tentu wilayahnya berbatasan wilayah pemukiman manusia yang disekitarnya, hal ini menimbulkan adanya dampak secara langsung maupun yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan kegiatan pariwisata tersebut. Maka dapat dikatakan eksistensi kegiatan pariwisata sangat dipengaruhi oleh peran dari masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha merupakan unsur mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan pariwisata. Model pengelolaan kolaboratif dan penyesuaian antar para pemangku kepentingan dalam proses pencapaian tujuan pengelolaan akan dipengaruhi oleh sosial masyarakat dan tipe pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan di sekitar atau di dalam kawasan serta proses adaptif para pemangku kepentingan dalam sistem pengelolaan kolaboratif dan kelembagaan yang mendukung. Maka model pengelolaan Taman Nasional harus memperhatikan dinamika ekosistem di wilayah sekitarnya. Pengelolaan Taman Nasional ini guna melindungi eksistensi masyarakat lokal dan perlindungan serta pengawetan keaneragaman hayatinya juga harus mempertimbangkan manfaat yang didapat dari kegiatan ekowisata di wilayah tersebut. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Pertama, Asas kepastian hukum (rechtmatigheid) dimana Asas ini meninjau dari sudut yuridis yang berarti pada pengelolaan Taman Nasional diperlukan instrumen peraturan dan kebijakan hukum yang jelas dan terstruktur dengan baik dan 110 Universitas Indonesia
111 benar. Kedua, Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dan sudut filosofis dimana adanya pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Ketiga, Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility dimana Asas ini meninjau dari sosiologis. Pada sisi ini perlu untuk diketahui sebagai ilmu pengetahuan hukum tidak hidup pada ruang hampa namun hukum hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kedua, kawasan Gunung Bromo, Pegunungan Tengger, dan Gunung Semeru merupakan kawasan konservasi. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pengelolaan kawasan tersebut selanjutnya perlu mengikuti kaidah sebagai kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan Suku Tengger baik di dalam dan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan asset bagi terwujudnya keselarasan budaya masyarakat dengan kelestarian kawasan konservasi. Keberadaan dua desa enclave di dalam kawasan TNBTS merupakan tantangan dalam pengelolaan Taman Nasional. Kecenderungan desa enclave yang semakin berkembang baik demografi maupun tekanannya terhadap kawasan adalah keistimewaan yang dimiliki oleh TNBTS. Taman Nasional tidak lagi dipandang sebagai suatu kawasan yang tertutup dari berbagai interaksi dengan kawasan dan masyarakat di sekitarnya, oleh karena itu salah satu misi pengelolaan adalah menyelaraskan budaya masyarakat khususnya budaya Tengger dengan pengelolaan Taman Nasional. Potensi jasa lingkungan dominan yang dimiliki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah wisata dan sumber air. Popularitas wisata di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya serta keunikan Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di jawa menjadikan Taman Nasional ini sebagai tujuan wisata baik domestik maupun internasional. Pendakian gunung semeru sendiri merupakan aktivitas wisata alam yang dilakukan di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Universitas Indonesia
112 Semeru. Wilayah yang dimanfaatkan oleh wisatawan ini selain pada zonasi pemanfaatan juga masuk pada zona lain. Zonasi yang dimaksud adalah zona pemanfaatan, zona rimba dan zona tradisional. Zonasi yang telah ditetapkan ini untuk teknis pengelolaannya dibuat desain tapak. Pada sisi pengelolaan Resort Ranu Pani sendiri (Pintu masuk resmi ketika melakukan pendakian gunung Semeru) terus melakukan perbaikan layanan untuk para wisatawan dalam melakukan Pendakian Semeru misalnya sistem perizinan. Upaya lain dalam hal menjaga kelestarian lingkungan dan alam adalah Taman Nasional menentukan suatu jadwal buka tutup perizinan pendakian dimana bertujuan untuk rehabilitasi jalur sehingga jalur pendakian yang digunakan untuk kegiatan wisata alam. Di Resort Ranu Pani sendiri dapat dikatakan pihak yang berkepentingan (stakeholder) ada beberapa pihak yaitu BB TNBTS, masyarakat Desa Ranu Pani (masyarat Tengger Ranu Pani), save semeru (SAVER), kelompok pemandu wisata (di luar Desa Ranu Pani) dan wisatawan. Pada sektor pembinaan masyarakat BB TNBTS sendiri telah melakukan upaya pembentukan dan pendataan kantong-kantong kelompok masyarakat untuk mengurangi adanya bencana alam dan konflik sosial. Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bagaimana peran-peran pihak dalam pengelolaan TNBTS saling bergantung satu sama lain. Kegiatan ekowisata dan pendakian gunung sudah menjadi gaya hidup masyarakat pada era sekarang. Taman Nasional, masyarakat lokal, kelompok masyarakat bahkan wisatawan mempunyai tanggungjawab bersama secara kolaboratif untuk bisa melindungi keaneragaman hayati di TNBTS tanpa mengurangi hak untuk mendapatkan manfaat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu lingkungan hidup yang lestari dan bisa dinikmati kembali anak cucu dimasa yang akan datang. 6.2 SARAN 1. Pemerintah dan negara harus hadir ditengah kegiatan ekowisata di Indonesia. Pembuatan kebijakan dan peraturan tidak hanya milik salah satu sektoral (bidang kementerian) semata namun juga harus dilihat bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan Universitas Indonesia
113 ekonomi dan kemanfaat terjamin sehingga kesejahteraan bangsa Indonesia dapat tercapai 2. Pemerintah harus mendorong pembentukan peraturan-peraturan pelaksana teknis kegiatan wisata alam di Taman Nasional. Adanya peraturan teknis ini menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata nasional 3. Pengakuan pemerintah terhadap kearifan lokal pada suatu kawasan wisata menjadi faktor yang cukup penting dalam pengembangan wisata berbasis ekowisata 4. Masyarakat harus menciptakan ruang publik untuk bermusyawarah dan berani melakukan kritikan pada kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. Selain hal tersebut peran masyarakat dalam mewujudkan iklim ekowisata dengan ciri khas ke Indonesiaan yang penuh kekayaaan, keberagaman hayati dan budaya 5. Masyarakat harus melakukan upaya pelestarian kearifan lokal pada komunitasnya sendiri sehingga dapat menjadi nilai khas yang menjadi daya tarik wisatawan 6. Akademisi perlu melakukan inovasi-inovasi dalam penelitiannya untuk mencari metode terbaik dalam memaksimalkan kegiatan ekowisata berupa konsep pengelolaan kolaboratif adaptif sehingga pembangunan berkelanjutan tetap dirasakan oleh generasi yang akan datang. Universitas Indonesia
114 DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulrahman. Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia.Jakarta: Cendana Press, 1984 Akib, Muhammad. Politik Hukum Lingkungan (dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah).Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Asshiddiqie, Jimly. Green Contitution. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Azhary. Negara Hukum Indonesia.Jakarta: UI-Press, 1995 Azhary, Tahir. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Budiardjo, Miriam. Dasar- Dasar Ilmu Politik.Jakarta: Gramedia, 1982. Dkk., Frans Priyohadi Marianno. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya: Jarahnitra Depdikbud Jatim, 1993/1994. Dkk., Wiratno. Berkaca Di Cermin Retak Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Jakarta: FOReST Press, 2006. El. Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.Jakarta : Kencana,2005. Fanani, Zaenal Ahmad. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", Varia Peradilan, No. 304, Maret 2011. Fandeli, Chafid. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan AlamYogyakarta: Liberty, 1995. Guningham, Neil. Shades Of Green California: Stanford University Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hardiman, F. Budi.Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Kanisius, 2009. Universitas Indonesia
115 Hardiman, F. Budi. Filsafat Fragmentaris.Yogyakarta: Kansius, 2007. Hartono, Sunaryati. Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum. Yogyakarta: FH-UII,1998. Hidayat, Herman. Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otda. Jakarta: LIPI, 2011. HR, Ridwan. Hukum Admintrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. HS, Salim. Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Imaniyati, Neny Sri. Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 Indrawati S, Maria Farida. Ilmu PerUndang-Undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Wessendorf , Kathrin. The Indigenous World 2011 (Copenhagen: The authors and The International Work Group for Indigenous Affairs, 2011) Lopa, Baharudin. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia.Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Manan, Bagir. Perumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara.Bandung: Mandar Maju, 1995 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004. Musanef. Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996. N.H. T.,Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004. Pendit, Nyoman S. Ilmu Pariwisata Pengantar Sebuah Pengantar Perdana Jakarta: Pradnya Paramita, 1990. Riyanto, Budi.Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation.Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2006. Riyanto, Astim. Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo, 2000. Universitas Indonesia
116 Saleh, Ismail Hukum dan Ekonomi Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990. SF, Marbun dan MD,Moh. Mahfud. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2000. Sihombing, Jonker. Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.Bandung: Alumni, 2010. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2010. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959. Soemadiningrat, Otje Salman. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: Alumni. 2002. Sony, Keraf A. Etika Lingkungan.Jakarta: Kompas, 2006. Suhardi, Gunarto. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2002. Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta : Gramedia, 2001. Sulistiyono, Adi. dan Rustamaji,Muhammad. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima. Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka, 2009. Susan, Materer. Indigenous Knowledge systems: Charactheristics anda importance to climatic ucertainty. Columbia:university of Missouri,2001. Utomo, A. Himmawan. "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran.Yogyakarta: Kanisius, 2007. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.Jakarta: Ichtiar, 1962. Vallenhoven, Van. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Jambatan, 1983. Warpani, Suwardjoko P. dan Warpani, Indira P.Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. Bandung: Institut Tekhnologi Bandung, 2007. JURNAL Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." Washington University Journal of Law & Policy vol 2 (2000). Universitas Indonesia
117 Lindberg."Ecotourism A Guide For Planners & Managers". The Ecotourism Society, 1993. Megan."Ecotourism : Principle, Practice & Policies For Sustainability". UNEP, 2002. Nasruddin."Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi". Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia,2011. Sudiarta."Jurnal Manajemen Pariwisata" vol 5, (2006). UNWTO World Tourism Barometer volume 14. January 2016 Wood Megan Epler, "Ecotourism principles practices & policies for sustainability" UNEP, 2002. SITUS WEB (diakses tanggal 04 oktober 2016) (diakses pada tanggal 04 oktober 2016) idola-pendaki (diakses pada tanggal 24 maret 2018) (diakses pada tanggal 15 Juni 2017) PERATURAN Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Universitas Indonesia
118 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960 - 104 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330. MAKALAH Ayu Sutarto, makalah disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7 - 10 Agustus 2006. Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Oktober 2000 di Bandar Lampung LAPORAN Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta:BPHNKUMHAM, 2011 Badan Planologi Departemen Kehutanan. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2006. Jakarta: BPS. Departemen kehutanan, 2006 Laporan Organisasi Kepariwisataan Dunia United NationsWorld Tourism Organization (UNWTO) Laporan Tahunan Pemerintahan Desa Ranu Pani Tahun 2016-2017. Universitas Indonesia
119 M. Bismark, MS., Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010 ‐ 2014 Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem Jakarta:2010. Noor M. Aziz, Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat tahun 2011 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Revisi Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2015-2024 Universitas Indonesia