BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR "" TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN URAIANTUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKATPADA DINAS KESEHATAN KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin periu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1300);
2- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan KIasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 113).
Menetapkan: 3- MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADADlNAS KESEHATANKABUPATENMUSI BANYUASIN. BAB I KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin. 5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut juga Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 10. Kepala adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok. r
4- 12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah danfatau masyarakat. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah keIjanya. 14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan danfatau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 16. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. 17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danfatau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 18. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
5- 19. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. 20. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. 2 1. International Statistical Classification of Disease and Related leD x adalah sistem KIasifikasi yang komprehensif dan diakui Health Problem Tenth Revision selanjutnya disingkat secara Internasional. BAB II PEMBENTUKAN,KEDUDUKANDANTUGAS Bagian Kesatu Pembentukan Pasal2 (I) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas. (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam PaSal 2, berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya. (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6- Bagian Ketiga Tugas Pasal4 UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang kesehatan masyarakat. BAB1Il KATEGORIPUSKESMAS Pasal 5 Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan: a. karakteristik wilayah keIja; dan b. kemampuan penyelenggaraan. Pasal6 Berdasarkan karakteristik wilayah keIjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi: a. Puskesmas kawasan perkotaan; b. Puskesmas kawasan perdesaan; dan c. Puskesmas kawasan terpencil; Pasal 7 (1) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi: a. Puskesmas non rawat inap; b. Puskesmas rawat inap; dan c. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). (2) Puskesmas non rawat map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merpakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care) dan pelayanan gawat darurat. f
7- (3) Puskesmas nonrawat map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal. (4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal, pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya. (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensijkomplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pasal8 Penetapan Kategori UPT Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 6 dan Penetapan Kemampuan Penyelenggaraan UPT Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABIV SUSUNANORGANISASI Pasal9 Organisasi Puskesmas terdiri atas: a. Kepala; b. Kepala Sub Bagian Tata usaha; c. Penanggungjawab; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 10 (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas. (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan
8- kepegawaian di satuan keIjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. (3) Kepala UPT Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Kepala Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas. Bagian Kesatu Puskesmas Kawasan Perkotaan Pasal 12 (1) Pola Susunan Organisasi Puskesmas kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: a. Kepala. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan yang membawahi: 1. pelayanan promosi kesehatan 2. pelayanan kesehatan lingkungan 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM 5. pelayanan pencegaran dan pengendalian penyakit 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat a. Penanggung jawab UKMPengembanganyang membawahi: 1. pe1ayanan kesehatan gigi masyarakat 2. pe1ayanan kesehatan tradisional komplementer 3. pe1ayanan kesehatan olahraga 4. pe1ayanan kesehatan keIja 5. pelayanan kesehatan lainnya b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang membawahi: 1. pe1ayanan pemeriksaan umum 2. pe1ayanan kesehatan gigi dan mulut 3. pe1ayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP 4. pe1ayanan gawat darurat 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP
9- 6. pelayanan persalinan 7. pelayanan kefarmasian 8. pelayanan laboratorium c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi: 1. Puskesmas pembantu 2. Puskesmas keliling 3. Praktik bidan desa 4. Jejaring Puskesmas d. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas. e. Penanggungjawab mutu. (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BagianKedua Puskesmas Kawasan Perdesaan Pasal 13 (1) Pola Susunan Organisasi Puskesmas kawasan perdesaan adalah sebagai berikut: a. Kepala. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan yang membawahi: 1. pelayanan promosi kesehatan 2. pelayanan kesehatan lingkungan 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM 5. pelayanan pencegaran dan pengendalian penyakit 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat d. penanggungjawab UKMPengembanganyang membawahi: 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer 3. pelayanan kesehatan olahraga 4. pelayanan kesehatan keIja 5. pelayanan kesehatan lainnya
10- e. Penanggung jawab UKP, kefannasian, dan laboratorium yang membawahi: 1. pelayanan pemeriksaan umum 2. pe1ayanan kesehatan gigi dan mulut 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP 4. pelayanan gawat darurat 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP 6. pelayanan persalinan 7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas 8. pelayanan kefarmasian 9. pelayanan laboratorium f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang membawahi: 1. Puskesmas pembantu 2. Puskesmas keliling 3. Praktik bidan desa 4. Jejaring Puskesmas g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas. h. Penanggung jawab mutu. (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Puskesmas Kawasan Terpencil Pasal 14 (1) Pola Susunan Organisasi Puskesmas kawasan Terpencil adalah sebagai berikut: a. Kepala. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan yang membawahi: 1. pelayanan promosi kesehatan 2. pelayanan kesehatan lingkungan 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
11- 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 7. pelayanan UKMpengembangan d. Penanggung jawab UK?, kefarmasian, dan laboratorium yang membawahi: 1. pelayanan pemeriksaan umum 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP 4. pelayanan gawat darurat 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP 6. pelayanan persalinan 7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas 8. pelayanan kefarmasian 9. pelayanan laboratorium e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang membawahi: 1. Puskesmas pembantu 2. Puskesmas keliling 3. Praktik bidan desa 4. Jejaring Puskesmas f. Penanggung jawab mutu (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Pasal 15 Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
12- Pasal16 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 kepala mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja strategis puskesmas; b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas puskesmas; c. penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama diwilayah kerjanya; d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya; e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja puskesmas dan jaringannya; f. pengoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan puskesmas; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal17 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
13- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup Sub Bagian Tata Usaha; f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas subbagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas; i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumah tanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar; j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan orgamsasl, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya; k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan; l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan Iancar; m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien; n. melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas; o. melaksanakan perpustakaan dan kearsipan; dan p. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
14- Bagian Ketiga Penanggung Jawab UKMEsensial Dan Keperawatan Kesehatan PasallB UKMEsensial dan Keperawatan Kesehatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan keIja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas beIjalan dengan baik; d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar beIjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas; e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah; f. memantau dan mengawasl serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS; h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan; I. melaksanakan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana yang bersifat UKM; J. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM; k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; I. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
15- Bagian Keempat Penanggung Jawab UKMPengembangan Pasal19 UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPr Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggungjawab UKMPengembangan mempunyai tugas: a. menyusunrencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa; f. melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; g. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; h. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga; I. melaksanakan pelayanan kesehatan indera; J. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia; k. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja; I. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya; m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh plmpman.
16- Bagian Kelima Penanggung Jawab UKP dan Kefarmasian Dan Laboratorium Pasal20 UKP Kefarmasian dan Laboratorioum dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggungjawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum; g. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut; h. melaksanakan pelayanan gawat darurat; I. melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana yang bersifat UKP; J. melaksanakan pelayanan persalinan; k. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayaan rawat inap; I. melaksanakan pelayanan kefarmasian; m. melaksanakan pelayanan laboratorium; n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
17- Bagian Keenam Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal21 Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan Janngan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik; c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; f. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu; g. melaksanakan puskesmas keliling; h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa; 1. melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; J. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
18- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; I. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; n. menilai prestasi keIja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Bagian Ketujuh Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas Pasal22 Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas: a. menyusun program keIja pemeliharaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; c. melakukan monitoring fungsi terhadap bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; d. melakukan pengawasan pekeIjaan pemeliharaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas yang dikeIjakan pihak ketiga; e. melakukan pencatatan dan pelaporan barang inventaris Puskesmas; f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
19- Bagian Kedelapan Penanggung Jawab Mutu Pasal23 Penanggung Jawab Mutu Puskesmas dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan perbaikan mutu puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. a. menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu; b. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus; c. menyusun program indikator mutu; d. melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program indikator mutu; e. memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu; f. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu; g. melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen; h. melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala Puskesmas; i. mensosialisasikan hasil capaian kegiatan program peningkatan mutu; dan J. memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, terdiri dari: a. Tenaga Kesehatan b. Tenaga Non Kesehatan (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah: a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi;
20- c. perawat; d. bidan; e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku; f. tenaga sanitasi lingkungan; g. nutrisionis; h. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan i. ahli teknologi laboratorium medik. (3) Puskesmas dapat menambah Jems tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. (4) Penambahan jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Pasal25 Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya terdiri dari: 1. Dokter Umum mempunyai tugas: a. melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan medis dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan perundang-undangan yang berlaku; b. memberikan pelayanan rujukan medis serta surat-surat yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan kesehatan; c. mempertanggungjawab dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan kepada Kepala UPT Puskesmas; d. melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas bersama dengan Kepala UPT Puskesmas f
21- e. membina pengelola yang berkaitan dengan obat-obatan; f. mengoordinasikan !intas program dan !intas sektor serta menghadiri pertemuan-pertemuan kedinasan yang di perintahkan pimpinan; dan g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 2. Dokter Gigi mempunyai tugas: a. melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan medis dengan penuh tanggung jawab sesuai keah!ian sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan perundang-undangan yang berlaku; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gtgt; c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan; d. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan mutu pelayanan kesehatan gigi; e. memberikan penyuluhan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif; f. memberikan konsultasi kesehatan gigi dan mulut kepada pasien dan masyarakat sesuai dengan keluhan; g. membuat rencana tahunan program kerja gigi dan mulut; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 3. Perawat mempunyai tugas: a. melaksanakan dan memberikan asuhan keperawatan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku; b. melaksanakan dan meningkatkan mutu pengobatan dasar di Puskesmas; c. memberikan penyuluhan kesehatan dan pendekatan promotif dan edukatif; d. memberikan pencatatan pada rekam medic dengan baik, termasuk memberikan kode leo X; lengkap serta dapat di pertanggungjawabkan
22- e. melakukan pencatatan dan menyusun pelaporan serta visualisasi data kegiatan pengobatan dasar sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala; f. mengadakan kunjungan tindak lanjut pada keluarga yang di dampingi; g. mengambil data kasus penyakit yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 4. Perawat gigi mempunyai tugas: a. melaksanakan dan memberikan asuhan keperawatan gigi dan mulut dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku; b. melaksanakan dan menjaga keselamatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi keamanan dan kebersihan alat ruangan; c. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada sekolah dan masyarakat; d. melakukan konsultasi kesehatan gig! dan mulut terhadap pasienjmasyarakat sesuai keluhan; e. membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien; f. membuat laporan kegiatan harianjbulanan berdasarkan kegiatan telah dilakukan dan melakukan evaluasi berkelanjutan; g. melakukan pencatatan pada rekam medik dan memberikan kode diaknosa menurut leD X; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 5. Bidan mempunyai tugas: a. melaksanakan dan memberikan asuhan kebidanan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku;
23- b. melakukan pencatatan pad a rekam medik dengan baik lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mengisi leo X; c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta visualisasi data kegiatan Kesehatan lbu dan Anak, Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala; d. melaksanakan evaluasi kegiatan Kebidanan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kebidanan secara berkala kepada penanggungjawab; e. memberikan edukasi melalaui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan; dan f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan ptmpman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 6. Sanitarian mempunyai tugas: a. mengubah, mengendalikan atau menghilangkan semua usur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat; b. menyusun rencana program kesehatan lingkungan: 1. Kegiatan didalam Gedung melakukan Konseling (Klinik Sanitasi) 2. Kegiatan diluar Gedung: a) melakukan pendataan sasaran program kesehatan lingkungan; b) melakukan pendataan, penyuluhan dan penggerakan peran serta masyarakat tentang Penggunaan Air Bersih; c) melakukan pendataan, penyuluhan dan Penggerakan peran serta masyarakat tentang Jamban Keluarga; d) melakukan pendataan, penyuluhan dan Penggerakan peran serta masyarakat tentang Penyediaan Sarana Pembuangan Air Limbah yang baik; e) melakukan pendataan, penyuluhan dan Penggerakan peran serta masyarakat tentang Rumah Sehat;
24- 1) melakukan pendataan, penyuluhan dan Penggerakan peran serta masyarakat tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk; g) melakukan pengawasan dan Pembinaan higiene Tempat Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Depot Air Minum; dan h) melakukan kegiatan program Stop Buang Air Besar Sembarangan/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; c. melakukan pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi; d. mengevaluasi hasH kegiatan Pembinaan Kesehatan lingkungan secara keseluruhan; e. mencatat HasH kegiatan program kesehatan secara keseluruhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala; f. membuat Laporan Kegiatan rutin yang diserahkan ke Dinas Kesehatan; dan g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman. 7. Analis kesehatan mempunyai tugas: a. melaksanakan pelayanan laboratorium dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan perundang- undangan yang berlaku; b. melakukan pengambHan, pengumpulan dan pengelolaan specimen termasuk distribusinya; c. melaksanakan pembuatan, pembakuan, pemanfaatan reagensia, bahan standar dan bahan kontrol serta proses pemeriksaannya; d. melakukan perawatan, pengecekan, peralatan, bahan dan reagensia; e. melakukan pemantapan kualitas laboratorium intemal; f. bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan lingkungan kerja, baik antara pegawai dan para klinisi; g. melakukan pencatatan hasH (interpretasi hasH); h. menyerahkan hasH kepada administrasi; dan
25- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 8. Asisten Apoteker mempunyai tugas: a. memberikan pelayanan farmakologi dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan perundang- undangan yang berlaku; b. menerima, menyimpan, mendistribusikan obat, dan perbekalan kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten ke unit pelayanan dan berkoordinasi dengan lintas program terbaik; c. mengendalikan pengunaan persediaan dan pencatatan pelaporan; d. menjaga mutu dan keamanan obat serta perbekalan kesehatan; e. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan distribusi obat berdasarkan data program Puskesmas; f. membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala; g. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan gudang obat-obat secara keseluruhan; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 9. Nutrisionis mempunyai tugas: a. memberikan pelayanan Nutrisionis dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian sesuai standar profesi, Standar Operasional Prosedur dan perundang- undangan yang berlaku; b. mempersiapkan perangkat lunak pelayanan glZl, makanan dan dietetik; c. melaksanakan pengamatan masalah glZI makananan dan dietetik; d. menyiapkan penanggulangan masalah gizi makananan dan dietetik; e. melaksanakan kegiatan gizi makanan dan dietetik; f. memantau pelaksanaan pelayanan gizi makanan dan dietetik;
26- g. melakukan evaluasi di bidang pelayanan gizi makanan dan dietetik; h. melakukan konsultasi gizi terhadap pasienjmasyarakat; dan 1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. BABVII KEPEGAWAIAN Pasal26 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau 0-4 (diploma empat); c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat; e. masa keIja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. (3.) Oalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga. Pasal 27 (1) Kepala merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan structural eselon IV.b ataujabatan pengawas.
27- (3) Penanggung Jawab merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan. BAB VIII PEMBlAYAAN Pasal28 Pembiayaan penyelenggaraan UPT Puskesmasdi bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BABIX TATAKERJA Pasal29 Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar trPT Puskesmas; b. melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasl peke~aan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya. Pasal30 Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di Iingkungan UPT Puskesmas; b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasl peke~aan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya. L 17
28- Pasal31 Penanggungjawab dan Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d, melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Puskesmas; dan b. melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. BABX KETENTUANPERALIHAN Pasal 32 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ditunjuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannyaj dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BABXl PENUTUP Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29- Pasal34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. /6 IY:~"'B€/I.. __~ro Ditetapkan di Sekayu lL pada tanggal Ii BUPAT! MUS! BANYUASI~ ~ODIR~A~ Diundangkan di Sekayu pada tanggal 11 {)fS~m&k.. 2020 SEKRETARI DAERAH 6v~BUPATE MUSI BANYUASIN,.( BERITA DAERAH KABUPATENMUS! BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR /Ie,
NO 1 KECAMAT AN SANGA DESA PUSKESMAS UPT PUSKESMAS NGULAK Lampiran I: Peraturan Bupati Musi Banyuasin : : Ib O~!f<. : Pembentukan, Nomor Tanggal Tentang lib Tahun 2020 2020 Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Pusa! Unit Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Susunan Pelaksana Teknis DAITAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ALAMAT DESA WlLAYAH KERJA PUSKESMASPEMBANTU Jl. Depati H.M. Sahil Rt.02 Lk I Kel. Ngulak I 1. Desa Ngunang 2. Desa Ngulak III 3. Kelurahan Ngulak I 4. Kelurahan Ngulak 5. Desa Ngulak II 6. Desa Terusan 7. Desa Kemang 8. Desa Tanjung Raya 9. Desa Air Itam 10. Desa Keban I 11. Desa Keban II 12. Desa Ulak Embacang 13. Desa Macang Sakti 1. Pustu Kelurahan Ngulak 2. Pustu Kemang 3. Pustu Keban I 4. Pustu Keban II 5. Pustu Ulak Embacang ____ I
NO 2 KECAMAT AN BABAT TOMAN PUSKESMAS UPT PUSKESMAS AIR BALUI UPT PUSKESMAS BABATTOMAN 31- ALAMAT DESA WILAYAHKERJA 1. Desa Penggage 2. Desa Jud I 3. Desa Jud II 4. Desa Nganti Lubuk Linggau, Dusun 1, 5. Desa Vanai JI. Provinsi Sekayu - Desa Air Balui 6. Desa Air Balui 7. Desa Trans SP I 8. Desa Trans SP II 9. Desa Trans SP III JI. Sekolah Lingkungan IV Kel. Babat 1. Desa Sereka 2. Desa Sugi Raya 3. Desa Sugi Waras 4. Desa Beruge 5. Desa Muara Punjung 6. Kelurahan Mangun Jaya 7. Kelurahan Babat 8. Desa Toman 9. Desa Bangun Sari 10. Desa Sungai Angit 11. Desa Srimulyo 12. Desa Kasmaran 13. Desa Pangkalan Jaya 14. Desa Toman Baru PUSKESMAS PEMBANTU 1. Pustu SP 1 Transmigrasi Air Balui 2. Pustu SP 2 Transmigrasi Air Balui 3. Pustu Air Balui 4. Pustu Jud II 5. Pustu Penggage 1. Pustu Sereka 2. Pustu Beruge 3. Pustu Mangun Jaya 4. Pustu Sungai Angit
NO 3 4 KECAMAT AN LAWANG WETAN SEKAYU PUSKESMAS UPT PUSKESMAS ULAK PACEH UPT PUSKESMAS BALAIAGUNG UPT PUSKESMAS LUMPATAN ALAMAT JI. Sekayu - Mangun Jaya Km 28 Desa Ulak Paeeh JI. DR Slamet NO.241 Lingkungan I Kel. Balai Agung JI. Palembang - Sekayu No. 72 Dusun Bagan Desa Lumpatan 32- DESA WILAYAHKERJA 1. Desa Ulak Teberau 2. Desa Karang Ringin I 3. Desa Karang Ringin II 4. Desa Rantau Kasih 5. Desa Napal 6. Desa Tanjung Durian 7. Desa Ulak Paeeh 8. Desa Ulak Paeeh Jaya 9. Desa Bumi Ayu 10. Desa Karang Warn 11. Desa Karang Anyar 12. Desa Rantau Panjang 13. Desa Pandan Dulang 14. Desa Simpang Sari 1. Kelurahan Balai Agung 2. Kelurahan Soak Baru 3. Kelurahan Sera san Jaya 4. Desa Sukarami 1. Desa Lumpatan 2. Kelurahan Kayuara 3. Desa Lumpatan II PUSKESMASPEMBANTU 1. Pustu Ulak Teberau 2. Pustu Karang Ringin I 3. Pustu Napa! 4. Pustu Ulak Paeeh Jaya 5. Pustu Bumi Ayu 6. Pustu Rantau Panjang 7. Pustu Simpang Sari 1. Pustu Perumnas 2. Pustu Relly 1. Pustu Bailangu 2. Pustu Muara Teladan 3. Pustu Bandar Jaya
NO 5 KECAMAT AN PLAKAT TINGGI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS CINTA KARYA UPT PUSKESMAS SUKA DAMAI ALAMAT JI. Pangeran Pekik Nyaring Desa Cinta Karya Dusun 2 Desa Suka Damai (Trans B2 Sekayu Mangun Jaya) 33- DESA WILAYAHKERJA PUSKESMAS PEMBANTU 4. Desa Bailangu 5. Desa Bailangu Timur 6. Desa Muara Teladan 7. Desa Bandar Jaya l. Desa Cinta Karya 2. Desa Air Putih Ulu 3. Desa Air Putih Ilir 4. Desa Sialang Agung 5. Desa Rimba Ukur 6. Desa Sungai Batang 7. Desa Sungai Medak 1. Pustu Air Putih Ulu 2. Pustu Air Putih Ilir 3. Pustu Sialang Agung 4. Pustu Rimba Ukur 5. Pustu Sungai Medak 6. Pustu Sungai Batang Kec. 7. Pustu Talang Piase Sekayu 8. Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan l. Desa Sido Mukti 2. Desa Suka Damai 3. Desa Suka Jaya 4. Desa Suka Makmur 5. Desa Suka Maju 6. Desa Bangun Harja 1. Pustu Sido Mukti 2. Pustu Suka Jaya 3. Pustu Suka Makmur 4. Pustu Bangun Harja
NO 6 7 KECAMAT AN SUNGAI KERUH JIRAK JAYA PUSKESMAS UPT PUSKESMAS SIDORAHAYU UPT PUSKESMAS TEBING BULANG UPT PUSKESMAS JIRAK 34- ALAMAT DESA WILAYAHKERJA JI. Pangeran Pekik Nyaring Desa Sidorahayu 1. Desa Sumber Rejeki 2. Desa Sidorahayu 3. Desa Bukit Indah 4. Desa Warga Mulya 5. Desa Tanjung Kaputran Jaya 6. Desa Keramat Sungai Keruh JI. Seakyu - Pendopo Km 30 Desa Tebing Bulang 1. Desa Rantau Sialang 2. Desa Gajah Mati 3. Desa Tebing Bulang 4. Desa Sindang Marga 5. Desa Kertajaya 6. Desa Kertayu 7. Desa Sukalali 8. Desa Pagar Kaya 9. Desa Sungai Dua 1. Desa Rejosari JI. Pertamina Dusun IV 2. Desa Sinar Jaya 3. Desa Setia Jaya 4. Desa Rukun Rahayu 5. Desa Talang Simpang Desa Jirak Kec. PUSKESMASPEMBANTU I. Pustu Bukit Indah 2. Pustu WargaMulya 3. Pustu Tanjung Kaputran 4. Pustu Keramat Jaya I. Pustu Rantau Sialang 2. Pustu Gajah Mati 3. Pustu Sindang Marga 4. Pustu Kertajaya 5. Pustu Kertayu 6. Pustu Sukalali 7. Pustu Pagar Kaya 8. Pustu Sungai Dua I. Pustu Rukun Rahayu 2. Pustu Talang Mandung 3. Pustu Rejosari 4. Pustu Setia Jaya 5. Pustu Mekar Jaya
NO 8 KECAMAT AN LAIS PUSKESMAS UPT PUSKESMAS GARDU HARAPAN UPT PUSKESMAS LAIS UPT PUSKESMAS TELUK KIJING 35- ALAMAT DESA WILAYAHKERJA 6. Desa Talang Mandung 7. Desa Jembatan Gantung 8. Desa Jirak 9. Desa Baru Jaya 10. Desa Bangkit Jaya 11. Desa Layan 12. Desa Mekar Jaya Dusun V Desa Tanjung Agung Barat 1. Desa Tanjung Agung Barat 2. Desa Tanjung Agung Timur 3. Desa Tanjung Agung Utara 4. Desa Tanjung Agung Selatan 5. Desa Purwosari 1. Desa Lais 2. Desa Teluk 3. Desa Epil Jalan Raya Palembang- Sekayu KM. 82 Desa Lais 4. Desa Danau Cala 5. Desa Lais Utara 6. Desa Teluk Kijing III Jln.Darat Dusun IV Desa Teluk Kijing II 1. Desa Teluk Kijing I 2. Desa Teluk Kijing II PUSKESMASPEMBANTU 1. Pustu Talang Uein 2. Pustu Purwosari 3. Pustu Tanjung Agung Timur 1. Pustu Teluk 2. Pustu Epil 3. Pustu Danau Cala 1. Pustu Teluk Kijing I 2. Pustu Teluk Kijing II
NO 9 10 KECAMAT AN KELUANG BATANG HARI LEKO PUSKESMAS UPT PUSKESMAS KARYAMAJU UPT PUSKESMAS MEKARJAYA UPT PUSKESMAS LUBUK BINTIALE ALAMAT JI. Nusantara Desa KaryaMaju JI. Raya Keluang Mekar Jaya Desa Sido Rejo JI. Raya Desa Lubuk Bintialo 36- DESA WILAYAH KERJA 3. Desa Petaling 4. Desa Rantau Keroya 1. Desa Karya Maju 2. Desa Sumber Agung 3. Desa Tegal Mulyo 4. Desa Mulyo Asih 5. Desa Tenggaro 6. Desa Tanjung Dalam 7. Desa Dawas 8. Desa Sridamai 1. Kelurahan Keluang 2. Desa Sido Rejo 3. Desa Cipta Praja 4. Desa Mekar Sari 5. Desa Loka Jaya 6. Desa Mekar Jaya 1. Desa Lubuk Bintialo 2. Desa PangkaIan Bulian 3. Desa Sako Suban PUSKESMASPEMBANTU 3. Pustu Rantau Keroya 4. Pustu Petaling 1. Pustu Tegal Mulyo 2. Pustu Tenggaro 3. Pustu Tanjung Dalam 4. Pustu Dawas 1. Pustu Keluang 2. Pustu Cipta Praja 3. Pustu Mekar Sari 4. Pustu Loka Jaya
NO 11 KECAMAT AN BABAT SUPAT PUSKESMAS UPT PUSKESMAS TANAHABANG UPT PUSKESMAS BUKIT SELABU UPT PUSKESMAS TANJUNG KERANG ALAMAT J1. PuskesmasDesa Tanah Abang Kec. Batang Han Leko J1. Paras Desa Bukit Selabu J1. Raya Palembang- Jambi Km 82 Desa Tanjung Kerang 37- DESA WILAYAHKERJA 1. Desa Tanah Abang 2. Desa Talang Leban 3. Desa Saud 4. Desa Pinggap 5. Desa Pengaturan 6. Desa Tanjung Bali 7. Desa Lubuk Buah 1. Desa Bukit Selabu 2. Desa Bukit Sejahtera 3. Desa Bukit Pangkuasan 4. Desa Sungai Napa! 5. Desa Talang Buluh 6. Desa Ulak Kembang 1. Desa Tanjung Kerang 2. Desa Babat Banyuasin 3. Desa 108 4. Desa Langkap 5. Desa Ramba Jaya 6. Desa Gajah Muda 7. Desa Gajah Mati 8. Desa Sumber Jaya 9. Desa Tenggulang Baru PUSKESMAS PEMBANTU 1. Pustu Pinggap 1. Pustu Bukit Sejahtera 2. Pustu Bukit Pangkuasan 1. Pustu Gajah Muda 2. Pustu Babat 3. Pustu Gajah Mati 4. Pustu Sumber Jaya 5. Pustu Village XIV 6. Pustu Tenggulang Baru
NO 12 KECAMAT AN SUNGAl LILIN PUSKESMAS UPT PUSKESMAS SUNGAI LILIN UPT PUSKESMAS SRI GUNUNG ALAMAT JI. Raya Palembang- Jambi Km 111 Kel. Sungai Lilin JI. Lintas Palembang- Jambi KM 137 Desa Srigunung 38- DESA WILAYAHKERJA 1. Desa Supat 2. Desa Supat Barat 3. Desa Supat Timur 4. Desa Letang kec. Babat Supat 5. Desa Sukamaju 6. Desa Pinang Banjar 7. Desa SumberRejeki 8. Desa Mekar Jadi 9. Desa Linggosari 10. Desa Mulyorejo 11. Desa Sukadamai Baru 12. Desa Nusa Serasan 13. Desa Tenggulang Jaya 14. Desa Bandar Tenggulang 15. Kelurahan Sungai Lilin 16. Kelurahan Sungai Lilin Jaya 1. Desa Sri Gunung 2. Desa Cinta Damai 3. Desa Berlian Makmur 4. Desa Bukit Jaya 5. Desa Bumi Kencana 6. Desa Panca Tunggal PUSKESMAS PEMBANTU 1. Pustu Supat 2. Pustu Letang 3. Pustu Pinang Banjar 4. Pustu Sumber Rejeki 5. Pustu Mulyorejo 6. Pustu Sukadamai Baru 7. Pustu Nusa Serasan 8. Pustu Bandar Tenggulang 1. Pustu Sri Gunung 2. Pustu Cinta Damai 3. Pustu Berlian Makmur 4. Pustu Bukit Jaya 5. Pustu Bumi Kencana 6. Pustu Panca Tunggal
NO 13 14 KECAMAT AN TUNGKAL JAYA BAYUNG LENCIR PUSKESMAS UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR UPT PUSKESMAS PENINGGALAN UPT PUSKESMAS SUMBER HARUM UPT PUSKESMAS SUKAJAYA ALAMAT JI. Raya Palembang - Jambi KM 168 Desa Bero Jaya Timur JI. Palembang-Jambi Km 149 Desa Peninggalan JI. Raya Palembang - Jambi KM 175 Desa Sumber Harum JI. Raya Palembang - Jambi Km 244 Desa Suka Jaya 39- DESA WILAYAHKERJA 1. Desa Biji MuIyo 2. Desa Bero Jaya Timur 3. Desa Margo Mulyo 4. Desa Pan dan Sari 1. Desa Peninggalan 2. Desa Simpang Tungkal 3. Desa Pangkalan Tungkal 4. Desa Sinar Tungkal 5. Desa Suka Damai 6. Desa Berlian Jaya 1. Desa Sumber Harum 2. Desa Sido Mulyo 3. Desa Sri Mulyo 4. Desa Sinar Harapan 5. Desa Banjar Jaya 6. Desa Sumber Sari 1. Desa Suka Jaya 2. Desa Mekar Jaya 3. Desa Senawar Jaya 4. Desa Wonorejo PUSKESMAS PEMBANTU 1. Pustu Biji Mulyo 2. Pustu Margo Mulyo 3. Pustu Pandan Sari 1. Pustu Sinar Tungkal 2. Pustu Berlian Jaya 1. Pustu Sido Mulyo 2. Pustu Sri Mulyo 3. Pustu Sinar Harapan 4. Pustu Banjar Jaya 5. Pustu Sumber Sari 1. Pustu Senawar Jaya 2. Pustu Wonorejo
NO 15 KECAMAT AN LALAN PUSKESMAS UPT PUSKESMAS BAYUNG LENCIR UPT PUSKESMAS KARANG MUKTI ALAMAT J1. Raya Palembang- Jambi Km 205 Ke1. Bayung Lencir Desa Karang Mukti RT.09 RW.01 40- DESA WILAYAHKERJA 1. Kelurahan Bayung Lencir 2. Kelurahan Indah Bayung 3. Desa Mendis 4. Desa Simpang Bayat 5. Desa Pagar Desa 6. Desa Pangkaian Bayat 7. Desa Kaii Berau 8. Desa Lubuk Harjo 9. Desa Tampang Baru 10. Desa Sindang Marga 11. Desa Mangsang 12. Desa Telang 13. Desa Pulai Gading 14. Desa Bayat Ilir 15. Desa Mendis Jaya 16. Desa Muara Medak 17. Desa Muara Bahar 18. Desa Muara Merang 19. Desa Kepayang 1. Desa Mulya Agung 2. Desa Madya Mulya 3. Desa Karang Tirta 4. Desa Purwa Agung 5. Desa Karang Mukti 6. Desa Mekar Jaya PUSKESMASPEMBANTU 1. Pustu Lubuk Harjo Lencir 2. Pustu Bayat Ilir 3. Pustu Mendis Jaya 4. Pustu Kali Berau 5. Pustu Pulai Gading 6. Pustu Muara Bahar 7. Pustu Mangsang Dusun I 8. Pustu Mangsang Dusun V 9. Pustu Muara Merang Dusun I 1. Pustu Ringin Agung 2. Pustu Mulya Jaya 3. Pustu Galih Sari 4. Pustu Karang Tirta 5. Pustu Purwa Agung
NO KECAMAT AN PUSKESMAS UPT PUSKESMAS BANDAR AGUNG ALAMAT Desa Bandar Agung Rt.05 Dusun 02 41- DESA WILAYAHKERJA 7. Desa Karang Sari 8. Desa Sari Agung 9. Desa Mulya Jaya 10. Desa Sri Karang Rejo 11. Desa Mekar Sari 12. Desa Tri Mulya Agung 13. Desa Ringin Agung 14. Desa Karya Mukti 15. Desa Galih Sari 16. Desa Karang Rejo 17. Desa Karang Makmur 18. Desa Perumpung Raya 1. Desa Sukajadi 2. Desa Srigading 3. Desa Bandar Agung 4. Desa Mandalasari 5. Desa Agung Jaya 6. Desa Sukamakmur 7. Desa Jaya Agung 8. Desa Karang Agung 9. Desa Bumi Agung ~ PUSKESMASPEMBANTU 1. Pustu Sukajadi 2. Pustu Srigading 3. Pustu Mandalasari 4. Pustu Jaya Agung 5. Pustu Karang Agung 6. Pustu Bumi Agung 7. Pustu Agung Jaya , I I ~UPATI MUSI BANYUASIN¥ ,\~~ NOERDIN
l Lampiran II: Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tanggal Tentang : /lfo Tahun 2020 /6 ~rn8f:TJ... Pembentukan, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fung! Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehata: Masyarakat Kesehata: Pada Dinas Kabupaten Musi Banyuasin 2020 Susunan Organisas PENETAPAN KATEGORIPUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN NO 1 I KECAMATAN 2 SANGA DESA NAMAFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 3 UPT Puskesmas Ngulak UPT Puskesmas Air BaIui KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA 4 Perdesaan Perdesaan KEMAMPUAN PEYELENGGARAN 5 Rawat Inap dan PONED Nonrawat Inap II BABATTOMAN UPT Puskesmas III LAWANG WETAN IV SEKAYU Babat Toman UPT Puskesmas Ulak Paceh UPT Puskesmas Lumpatan UPT Puskesmas BaIai Agung Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perkotaan Rawat Inap dan PONED Nonrawat Inap Nonrawat Inap Nonrawat Inap V PLAKATTINGGI UPT Puskesmas Perdesaan Nonrawat Inap dan VI VII SUNGAI KERUH JIRAKJAYA Cinta Karya UPT Puskesmas Suka Damai UPT Puskesmas Sidorahayu UPT Puskesmas Tebing Bulang UPT Puskesmas Jirak UPT Puskesmas Lais Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan PONED Nonrawat Inap Nonrawat Inap Rawat Inap dan PONED Nonrawat Inap VIII LArS Perdesaan Nonrawat Inap dan PONED UPT Puskesmas Teluk Kijing UPT Puskesmas Gardu Harapan Perdesaan Perdesaan Nonrawat Nonrawat Inap Inap _
NO KECAMATAN 1 IX KELUANG 2 X BATANGHARI LEKO XI BABATSUPAT XII SUNGAI LILIN NAMAFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 3 UPT Puskesmas MekarJaya UPT Puksemas Karya Maju UPT Puskesmas Tanah Abang UPT Puskesmas Bukit Selabu UPT Puskesmas Lubuk Bintialo UPT Puskesmas Tanjung Kerang UPT Puskesmas Sungai Lilin UPT Puskesmas Srigunung XIII TUNGKAL JAYA UPT Puskesmas XIV BAYUNG LENCIR XV LALAN Peninggalan UPT Puskesmas Sumber Harum UPT Puskesmas Berojaya Timur UPT Puskesmas Bayung Lencir UPT Puskesmas SukaJaya UPT Puskesmas Karang Mukti UPT Puskesmas Bandar Agung 43- ~ KARAKTERISTIK WILAYAHKERJA KEMAMPUAN PEYELENGGARAN 4 Perdesaan 5 Nonrawat Inap Perdesaan Rawat Inap dan PONED Perdesaan Nonrawat Inap Perdesaan Nonrawat Inap Terpencil Rawat Inap dan PONED Perdesaan Nonrawat Inap Perkotaan Nonrawat Inap Perdesaan Nonrawat Inap Perdesaan Nonrawat Inap dan PONED Perdesaan Nonrawat Inap Perdesaan Nonrawat Inap Perkotaan Nonrawat Inap Perdesaan Nonrawat Inap Terpencil Nonrawat Inap Terpencil Rawat Inap dan PONED ~ BUPATI MUSl BANYUASIN.f
_\_~ H. DODI REZA ALEX NOERDIN
I PENANGGUNG JAWAB UKM ESENSIAL DAN KEPERAWATAN ESEHATAN MASYARAKA •••• KDORDINATOR- KOORDINATOR PELAYANAN TERKAIT Lampiran III: Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tanggal : : lib Tahun 2020 II, DmM~fl2. 2020 Tentang Susunan Organisasi, : Pembentukan, Penjabaran Uraian Pusat Unit Fungsi Dan Tugas Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Pelaksana Teknis BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAWASANPERKOTAAN KEPALA PUSKESMAS KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA I I I I PENANGGUNG JAWAB UKM PENGEMBANGAN PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM PENANGGUNG JAWAB ARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PUSKESMAS PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN, PRASARANA DAN PERALATAN PENANGGUNG JAWAB MUTU •••• KOORDINATOR- KOORDINATOR PELAYANAN TERKAIT KOORDINATOR- KOORDINATOR PELAYANAN TERKAIT KOORDINATOR JARINGAN DAN ATAU JEJARING PUSKESMAS ft~PATI MUSI BANYUASINf- 'l~ ~ H. DOD! REZA ALEX NOERD!N
45- Lampiran IV . Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tanggal II b Tahun 2020 J b DaltM.~1rft. 2020 Tentang Susunan Organisasi, Pembentukan, Penjabaran Uraian Pusat Unit Fungsi Dan Tugas Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Pelaksana Teknis BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAWASANPERDESAAN KEPALA PUSKESMAS KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA I I I I I I PENANGGUNG JAWAB UKM ESENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT PENANGGUNG JAWAB UKM PENGEMBANGAN PENANGGUNG JAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABDRATORIUM PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PUSKESMAS PENANGGUNG JAWAB BANGUNAN,PRASARANA DAN PERALATAN PENANGGUNG JAWAB MUTU KOORDINATOR PELAYANAN L-- KOORDINATOR PELAYANAN - KOORDINATOR PELAYANAN KOORDINATOR- KOORDINATOR- TERKAIT TERKAIT TERKAIT KOORDINATOR- KOORDINATOR JARINGAN DAN ATAU JEJARING PUSKESMAS . , ~ BUPATI M ,\~ ~ , H. DOD! REZA ALEX NOERD!N I
I PENANGGUNG JAWAB UKM ESENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ""-- KOORDINATOR- KOORDINATOR PELAYANAN TERKAIT 46- Lampiran V: Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tanggal : II/, Tahun 2020 : Ib OesetJtlt12. 2020 Tentang Susunan Organisasi, : Pembentukan, Penjabaran Uraian Pusat Unit Fungsi Dan Tugas Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Pelaksana Teknis BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAWASANTERPENCIL KEPALA PUSKESMAS KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA I PENANGGUNGJAWABUK~ KEFARMASIAN, DAN LABORATORIUM I PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PUSKESMAS I PENANGGUNG JAWAB MUTU
KOORDINATOR- KOORDINATOR PELAYANAN TERKAIT KOORDINATOR JARINGAN DAN ATAU JEJARING PUSKESMAS ~ BUPATI MUSI BANYUASlf ""\ ~~ ~ H. DODI REZA ALEX NOERDIN