Buletin Edisi I - 2023 Warta Satu Data Indonesia Update Perkembangan Terkini Seputar Satu Data Indonesia Kegiatan di Pemerintahan SPBE Summit 2023: Wujud Percepatan Digitalisasi Pemerintah DATA.GO.ID, - Kementerian JAKARTA Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Republik Indonesia (RI) menggelar Digital Government Award SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis tema Elektronik) Summit 2023 dengan "Sinergi Untuk Indonesia Maju" yang dihadiri oleh para Duta Besar, seluruh Kementerian, Lembaga, pemerintah se-Indonesia. Menteri PANRB Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan. Nanik Murwati menjelaskan pemberian anugerah tersebut sebagai bentuk apresiasi dan instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik pada tahun 2021 dan 2022. Penganugerahan ini diharapkan juga dapat memberi wawasan contoh benchmark penerapan SPBE yang baik. penghargaan terhadap Pelaksanaan Digital Government Award SPBE Summit 2023, agar dapat terciptanya penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital dan interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE", jelas Nanik Murwati selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PANRB. 2023, Dengan layanan digital berbasis pembangunan masyarakat (citizen centric) diharapkan segera terwujud. Selain itu, Tim Koordinasi Digital SPBE Transformation guna Agent memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital. adanya SPBE Summit diperkuat menjadi (DTA) Pada acara tersebut, 5 Menteri hadir untuk menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan program prioritas Presiden. Diantaranya adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang akan menyampaikan arah strategis SPBE Nasional; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD; Disamping juga mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah pemerintah Antar-instansi beroperasi. memperkuat konsolidasi aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah. itu, pemerintah sdi@bappenas.go.id 1
Buletin Edisi I - 2023 Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Koordinator Bidang bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan trofi penghargaan, PPN/Bappenas dimana mendapatkan salah satu penghargaan dalam kategori Pencapaian Indeks SPBE yang di terima oleh Oktorialdi selaku Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan juga sebagai Koordinator Kesekretariatan Satu Data Indonesia. Kementerian sdi@bappenas.go.id instansi BPS berperan sebagai pembina sektoral dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023. Kegiatan ini didukung oleh Ketua Komisi IV DPD RI, serta pimpinan dari Kemenpanrb, Bappenas dan Sekretariat Satu Data Indonesia Pusat. penyediaan statistik Off Kick ini akan Diharapkan kegiatan evaluasi memperkuat statistik penyelenggaraan sektoral yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas penyelenggaraan SDI dan SPBE di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2
Buletin Edisi I - 2023 Wawancara Instansi Optimisme Indeks Kepercayaan Industri Meningkat, Kementerian Perindustrian Yakin Mampu Mendongkrak Perekonomian Indonesia 2023 Indeks Kepercayaan Industri (IKI) merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian Indonesia, yang juga merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis di Indonesia hingga enam bulan ke depan. Febri Hendri Antoni Arif Juru Bicara Kementerian Perindustrian Indeks ini merupakan indeks yang dibangun dan dirilis oleh Kementerian Perindustrian yang menjadi cerminan produktivitas industri nasional. Penilaian dari IKI merupakan pengisian kuesioner yang dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 23 setiap bulannya melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Penilaian IKI sendiri berupa nilai dari 0 hingga 100. Jika menunjukan angka dibawah 50, maka industri, sektor atau sub sektor tersebut diberi status kontraksi. Apabila nilai IKI sama dengan angka 50 dapat diartikan stabil. Sedangkan nilai angka diatas 50 berarti industri tersebut berada di dalam tahap ekspansi. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Maret 2023 sebesar 51,87 atau mengalami penurunan dibanding bulan Februari yaitu sebesar 0,45 poin. Meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya, angka IKI yang konsisten meningkat di lima bulan terakhir sejak November 2022 hingga Maret 2023. Hal ini industri disambut positif bahwa prospek pengolahan dalam negeri tumbuh lebih baik pada tahun 2023. Hal ini karena sektor industri masih dibayangi akibat penurunan tantangan tekanan geopolitik dan inflasi global yang mendorong kenaikan suku bunga sehingga membebani aktivitas ekonomi. permintaan global Di sisi lain, pelonggaran pembatasan COVID- 19 di China membantu memperbaiki kendala rantai pasokan dan mengurangi tekanan harga bahan baku global. Meskipun begitu, berbagai upaya strategis terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yang dilakukan oleh Kemenperin dengan program P3DN yang merupakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang saat ini sudah gencar digaungkan pada masyarakat. Apalagi Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun. juga Presiden Republik Indonesia Jokowi menegaskan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD. sdi@bappenas.go.id 3
Buletin Edisi I - 2023 industri Sikap optimisme terhadap dunia manufaktur di Indonesia dinilai masih positif terutama industri pengolahan non migas. Kepercayaan Lalu Industri (IKI) mampu menjadi indikator bagi Kementerian Perindustrian? bagaimana Indeks Jika melihat dari trendnya olahan non migas akan mengalami peningkatan dan akan terus berkembang. Hal ini disebabkan karena pasar atau pesanan baru dari produk produk manufaktur akan semakin banyak. "Meski pasar global sedang mengalami tekanan namun ada peluang pasar komoditas tertentu di global justru lagi naik. Misalnya industri minyak goreng, vco dan turunannya serta beberapa industri lainnya..." kebijakan, Dalam merumuskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengacu pada kebijakan yang ide dan berbasis bukti. gagasan dari Menteri Perindustrian yang bisa mengukur secara mendetail, dengan menyajikan data dari 23 jenis subsektor industri berdasarkan KBLI 2 Digit. Sehingga dinilai valid, relevan dan reliable untuk menggambarkan optimisme pelaku industri manufaktur untuk 6 bulan kedepan. sebuah IKI merupakan kinerja manufaktur "Selama ini Kemenperin menggunakan data BPS sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan ukuran kinerja di unit unit kami, dan saat ini kami memiliki tambahan lain yaitu IKI, Indeks Kepercayaan Industri." Pandemi Terkendali, Pemudik Meningkat. Kemenhub Siap Berbagai Antisipasi Mudik Lebaran 2023. Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya usai dicabutnya kebijakan PPKM oleh Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No 50 & 51 Tahun 2022. Diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan yang sangat signifikan di seluruh wilayah tanah air. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang. Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sri Rejeki Budi Rahayu, Dra. Rahayu, M.M. Sri Rejeki Budi Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik "angka ini tercatat meningkat 14,2% dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang." sdi@bappenas.go.id 4
Buletin Edisi I - 2023 Lebih lanjut, hasil survei menyatakan asal pergerakan masyarakat diprediksi masih didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5% atau 77,3 juta orang. Adapun 5 (lima) daerah asal pemudik terbanyak yaitu, pertama Jawa Timur 17,1% (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1% (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8% (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1% (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6% (4,4 juta orang). (lima) daerah tujuan Sementara perjalanan masyarakat yaitu, tertinggi pertama, Jawa Tengah 26,45% (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87% (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73% (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52% (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78% (5,9 juta orang). itu, 5 moda Sedangkan transportasinya, juta pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi pada Lebaran 2023. Jumlah tersebut setara dengan 22,07% dari total pemudik. berdasarkan sebanyak 27,32 Terkait dengan puncak arus mudik Lebaran 2023, Kemenhub juga menginfokan akan terjadi pergerakan sebesar 15,1% atau 18,7 juta orang. Peningkatan perjalanan pada arus mudik 2023 diprediksi mulai meningkat sejak H-1 Lebaran atau pada hari Jumat 21 April 2023. lebaran Sementara itu untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Selasa, 25 April 2023 tepatnya pada H+2 setelah lebaran mencapai 14,3% atau sebanyak 17,7 juta orang. sdi@bappenas.go.id Untuk mencegah berbagai masalah yang bakal timbul oleh lonjakan angkutan mudik Lebaran 2023, Sri Rejeki Budi Rahayu untuk mengatakan dan mengoptimalkan pergerakan jalan lalu nasional serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa arus mudik 2023. Tidak hanya juga menyiapkan berbagai antisipasi terhadap lonjakan moda transportasi yaitu sebagai berikut: akan berupaya penggunaan lintas pada ruas itu, ia Yang pertama adalah dengan pembatasan angkutan barang. Pembatasan operasional angkutan barang tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas masyarakat yang akan bepergian demi mencegah adanya penumpukan kendaraan di jalan tol maupun non tol. Pembatasan angkutan barang dilakukan pada: Tanggal 19-21 April pukul 00.00-24.00 (Arus Mudik) Tanggal 24-27 April pukul 00.00-08.00 (Arus Balik I) Tanggal 29 April-2 Mei pukul 00.00- 08.00 (Arus Balik II) Namun ada pengecualian untuk beberapa jenis angkutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Salah satu yang diatur adalah terkait pembatasan operasional angkutan barang. Operasional kendaraan barang dilakukan terhadap lima kategori kendaraan yaitu mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kg, mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan. Kemudian, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. 5
Buletin Edisi I - 2023 operasional pembatasan Pengaturan angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non-tol dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas untuk masa arus mudik diberlakukan mulai Senin (17/4/2023) pukul 16.00 sampai dengan Jumat (21/4/2023) pukul 24.00 waktu setempat. Kendati demikian, aturan ini tak berlaku untuk angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis, dan barang pokok (beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung jagung, gula, sayur dan buah- tapioka, buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, dan cabai. Antisipasi dengan melakukan penerapan sistem jalur/ lajur pasang surut/ tidal flow atau contra flow mulai dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek. Pada arus balik periode 1, contra flow berlaku mulai hari Senin, 24 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat Sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023. Sedangkan pada arus balik periode 2, contra flow berlaku mulai hari Sabtu, 29 April 2023 sampai dengan hari Senin, 1 Mei 2023 waktu setempat. kedua Sri Rejeki Budi Rahayu menjelaskan penerapan sistem satu arah (one way) juga berlaku dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas untuk periode arus mudik mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) saat arus mudik. Dia melanjutkan, pada hari berikutnya Selasa, 25 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat di titik yang sama. sdi@bappenas.go.id Untuk arus balik periode 2, sistem satu arah berlaku mulai hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) 72 (Cikampek). Kemudian pada hari Minggu, 30 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. Selanjutnya pada hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat. sampai dengan KM Langkah ketiga adalah dengan melakukan rencana operasi pelabuhan Merak, Ciwandan & Panjang. Pada antisipasi ini kendaraan Roda 4 maupun Bus selama arus mudik akan melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak dan pada saat arus balik akan menggunakan Pelabuhan Bakauheni. Selama arus mudik untuk kendaraan Truk pada H-7 sampai dengan H-1 menjelang lebaran ke Pelabuhan Ciwandan. Sedangkan pada arus balik pada H-1 sampai dengan H+7 setelah lebaran truk akan melalui Pelabuhan Panjang. sementara akan dialihkan kendaraan Sementara untuk kendaraan roda 2 pada arus mudik H-4 sampai dengan H-1 menjelang lebaran akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sedangkan saat arus balik pada H- 1 menjelang lebaran sampai dengan H+7 setelah lebaran kendaraan roda 2 akan melalui Pelabuhan Panjang. Namun apabila kondisi pada 1 Pelabuhan mengalami kepadatan, maka kendaraan dapat dialihkan ke pelabuhan yang minim muatan. "Dilihat dari pilihan moda masyarakat yang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi manajemen rekayasa lalu lintas terutama pada puncak perjalanan, baik arus mudik maupun arus balik" 6
Buletin Edisi I - 2023 Kegiatan Satu Data Indonesia Satu Data Indonesia setiap tahunnya selalu berkomitmen untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam mendukung pemulihan nasional melalui kebijakan berbasis data, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, bahwa prinsip satu data yang membuat data tersebut dapat dikatakan akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan dan bisa menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan, antara lain adanya standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan satu kode referensi atau data induk. Saat ini sudah ada tiga pembina data, yaitu data keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, data statistik oleh BPS, dan data geospasial oleh BIG. Pembina data berperan dalam menerapkan data leadership dan data quality assurance pada instansi pemerintah penyelenggara data. Berbagai kegiatan telah dilakukan Satu Data Indonesia, diantaranya adalah: Forum Satu Data Indonesia: Penyepakatan Data Prioritas 2023 Kegiatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat bertajuk Penyepakatan Data Prioritas 2023 telah dilaksanakan pada hari Selasa (28/02/2023). Acara dibuka oleh Oktorialdi, Staf Ahli Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang menjelaskan pentingnya kebutuhan dan ketersediaan data prioritas dari Kementerian/Lembaga untuk disepakati sesuai dengan kerangka Satu Data Indonesia. Acara ditanggapi perwakilan dari kelompok kerja Satu Data Indonesia, Antonius Bambang Wijanarto, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mengatakan bahwa Data mengalami Prioritas akan mengalami perkembangannya memberikan dan perubahan mendukung di spasial untuk Kementerian/Lembaga yang membutuhkan terkait dengan spasial. PPN/Bappenas terus dan akan data Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyampaikan Kesimpulan dari kegiatan Forum berupa berita acara diantaranya: Data Prioritas tahun 2023 memenuhi kriteria (1) Mendukung prioritas (2) Mendukung RPJMN dan/atau RKP; pembangunan pencapain (3) Memenuhi (TBP/SDGs) berkelanjutan kebutuhan mendesak atau arahan Presiden. Untuk penentuan Data Prioritas 2023 berdasarkan usulan walidata tingkat pusat dan arahan dewan pengarah serta dalam pelaksanaannya melibatkan pembina data dan kelompok kerja forum SDI. Selanjutnya oleh penandatanganan Kementerian/Lembaga yang akan dituangkan ke dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. tujuan berita acara Sebagai tindak lanjut dari Forum penetapan data yaitu melalui 2023 perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan data, pemantauan dan evaluasi secara berkala serta usulan Data Prioritas 2024. Adapun Data Prioritas 2023 telah disepakati dapat digunakan yang sebagai acuan bagi instansi daerah dalam penyusunan daftar data, perencanaan dan terlaksananya Dengan penganggaran. kegiatan forum ini diharapkan (1) Seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia secara persisten mengupayakan implementasi Satu Data Indonesia; prioritas dapat sdi@bappenas.go.id 7
Buletin Edisi I - 2023 dan (2) pemberlakuan data sebagai aset negara tidak berwujud, agar terkelola dan termanfaatkan dengan antar baik; Indonesia agar penyelenggara Satu Data setiap Instansi Kementerian/Lembaga dapat menghasilkan data yang valid dan akurat sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kontrol data pemerintah (3) Kolaborasi Rencana Kerja Forum Satu Data Indonesia 2023 Kegiatan lain yang dilakukan Satu Data Indonesia adalah Pembahasan Agenda Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat pada 24 Januari 2023. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyampaikan pemaparan rencana kerja Satu Data Indonesia di tahun 2023 serta tindak lanjut dari kegiatan tahun 2022 melalui forum dan kelompok kerja sebagaimana disampaikan oleh Oktorialdi dan Staf Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Ahli Bidang Pemerataan Dalam rapat Rencana Kerja Forum Satu Data Indonesia 2023, turut hadir Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati; Deputi Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Imam Mahdi; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh; sdi@bappenas.go.id Informatika Direktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan; serta Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Hari Dwi Korianto. Jenderal Aplikasi Lokakarya Penyusunan Renaksi Satu Data Indonesia di Kubu Raya Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Satu Indonesia dalam menindaklanjuti Data Indonesia penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah, dimana ini bertujuan untuk mempertajam strategi, permasalahan, kebutuhan dan merumuskan serta mensosialisasikan daftar data dan data prioritas perangkat untuk pengembangan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kubu Raya. kegiatan Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber diantaranya Ucup Hidayat, Analis Ahli Kebijakan Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Nurhadi Prasetyo, Manager Bidang Komunikasi dan Publikasi, Sekretariat Satu Data Pusat, Kementerian PPN/Bappenas; Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik. Indonesia tingkat Kegiatan yang dilakukan pada 23 Februari 2023 ini, turut dihadiri Muhammad Bisri, USAID ERAT dan Agus Sudarmansyah, 8
Buletin Edisi I - 2023 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilanjutkan dengan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kerja Satu Data Indonesia tingkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya oleh Feri Setiyoko, Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Daerah Bappedalitbang Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Acara dibuka oleh Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya. Muda mengatakan target Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi contoh Pemerintah Daerah lainnya dalam melakukan agar mendukung Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat. dan Inovasi tata kelola Rapat Koordinasi Data Prioritas 2023 di Kementerian PPN/Bappenas Rapat Koordinasi Data Prioritas 2023 di bertujuan Kementerian untuk menyampaikan hasil konfirmasi K/L terkait kebutuhan Data Prioritas Tahun 2023 Kementerian yang PPN/Bappenas dan kesepakatan rencana tindak lanjut kerjasama Sekretariat Satu Data Indonesia, Walidata dan untuk Sektoral Direktorat mendorong Mitra K/L dalam penyediaan Data Prioritas 2023 pada 14 Februari 2023. PPN/Bappenas berasal dari Bappenas, Bappenas Sejumlah kegiatan Workshop Gotong Royong Data di tahun 2022. Rapat dibuka oleh Oktorialdi, Staf Ahli Pemerataan Kementerian dan PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat rangkaian Kewilayahan, sdi@bappenas.go.id Target yang menitikberatkan Pembangunan 2024 dalam melanjutkan pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project). pada Hari Dwi Korianto, Direktur Sistem dan Prosedur dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Pusat melanjutkan paparan terkait pentingnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang merupakan arahan dari Presiden Jokowi, sehingga menjadi dasar penting untuk dilakukannya penyusunan Data Prioritas Tahun 2023 yang merupakan salah satu inti dari kerangka Satu Data Indonesia. Saat ini telah terkumpul 4.280 total usulan Data Prioritas 2023 dari 60 K/L yang mengusulkan. Pemantauan, Evaluasi Indonesia tingkat Acara dihadiri oleh Walidata Bappenas dan Direktorat Sektoral Bappenas yang akan ditindaklanjuti (1) Direktorat Pengusul agar dapat mendorong K/L mitranya untuk melakukan konfirmasi penyediaan Data Prioritas Tahun 2023 yang diusulkan oleh Bappenas; teknis antara seluruh Direktorat Sektoral Bappenas dengan Walidata Bappenas dan Sekretariat Satu Data Indonesia agar Data Prioritas yang diusulkan dengan Indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (2) Koordinasi Bappenas berelasi Acara ditutup dengan adanya kesepakatan rencana tindak lanjut dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Konfirmasi K/L terhadap Usulan Data Prioritas Tahun 2023 dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu perlunya kerjasama Sekretariat Satu Data dan Indonesia, Walidata Direktorat untuk Sektoral mendorong Mitra K/L dalam Penyediaan Data prioritas 2023. Bappenas, Bappenas 9
Buletin Edisi I - 2023 Lokakarya Penguatan dan Percepatan Implementasi Satu Data Provinsi Sumatera Utara Pada (20/03/2023) Senin diselenggarakan Lokakarya Penguatan dan Percepatan Implementasi Satu Data Provinsi Sumatera Utara oleh Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan USAID ERAT. telah Sebelumnya, menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 2/2023 tentang Satu Data Indonesia tingkat Provinsi pada 9 Februari 2023 sebagai komitmen penyelenggaraan Satu Data Indonesia. hari Provinsi Sumut Lokakarya Penguatan dan Percepatan Implementasi Satu Data di Sumatera Utara, yang berlangsung di Hotel Grand City Hall, Jalan Balai Kota, Kota Medan. Acara dibuka oleh Dr. Ilyas Sitorus, Kepala Dinas Kominfo Provinsi yang menyampaikan harapannya terhadap Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Sumut sebagai satu wadah untuk menghasilkan data yang menjadi rujukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas. Sumatera Utara Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan terkait Kebijakan Akselerasi Satu Data Indonesia oleh Wahyu Andrianto, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas yang menekankan bahwa penyelenggaraan Satu Data bukan hanya tugas Diskominfo, tapi juga Bappeda dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). sdi@bappenas.go.id itu, di Provinsi Sumut telah Sementara dilakukan harmonisasi yang merangkul semua pihak termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data statistik dan juga Badan (BIG) untuk data Informasi Geospasial spasial. Diharapkan, nantinya data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang memenuhi prinsip THIS (Tematic, Holistic, Integrative, Spatial). Satu Data Indonesia bukan hanya bertujuan sebagai dapat data, memberikan efisiensi anggaran. Wahyu Andrianto menambahkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat mendorong efisiensi anggaran menjadi lebih terarah. Di pusat sudah dibuat data model, ada pemanfaatan dari tata kelola data yang dilakukan sebagai contoh salah satu kegiatan pendataan Ekonomi (Regsosek). "Memang 1-2 tahun ke depan (penyelenggaraan Satu Data) akan berat karena baru dan perlu mempelajari metadata, tapi setelahnya akan mudah karena hanya bersifat pekerjaan replikasi." sebut Wahyu. pusat namun contoh upaya Registrasi Sosial Sementara itu, Analis Ahli Kebijakan Madya Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bapak Dr. Ucup Hidayat menyampaikan, Satu Data Indonesia dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanja pada tiap komponen kegiatan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. juga dapat mempermudah Satu Data proses pelaksanaan sebuah kegiatan baik berbasis dan bertransformasi pada era digital. dapat menjadi ini perencanaan data Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel lain yaitu Adhiawan dengan narasumber ERAT, SDI USAID Soegiharta, Perwakilan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Utara: Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Kominfo Sumut Iwan Sutani Siregar, Serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumut. STTA 10
Buletin Edisi I - 2023 Galeri Data Pandemi Terkendali, Sektor Pariwisata Bangkit Sumber: BPS BRS No. 26/04/Th. XXVI 3 April 2023 Sektor pariwisata terus menunjukan pemulihan, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Februari 2023 yang tumbuh 567,27 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Memasuki bulan kedua tahun 2023, kunjungan wisman di Indonesia mencapai 701,93 ribu kunjungan, meskipun mengalami penurunan 4,62 persen dibandingkan Januari 2023 (month- to-month). Hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I di seluruh tanah air. ini seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 dan pencabutan kebijakan Kedatangan Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaan (%) Malaysia 18,10 Australia 12,08 Singapura 10,71 Timor Leste 7,97 India 5,20 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan) 1,44 532,94% 0,23 Jan-Feb 2022 Jan-Feb 2023 sdi@bappenas.go.id 11
Penanggung Jawab Oktorialdi Tim Penyusun 1. Nurhadi Prasetyo 2. Tridias Soja Anggraini 3. Prita Ramadiani 4. Galih Yudhasena Trenggala 5. Finda Fadilla 6. Rynaldi Tallamma Kontributor 1. Febri Hendri Antoni Arif 2. Dra. Sri Rejeki Budi Rahayu, M.M. Sekretariat Satu Data Indonesia Jl. Karawang No.4, RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 data.go.id @data.go.id @datagoid