Nomor 1267/II/X/2023 B u l e t i n DPR Perjuangkan Layanan DPR Perjuangkan Layanan DPR Perjuangkan Layanan Kesehatan di Provinsi Kesehatan di Provinsi Kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan Papua Pegunungan Papua Pegunungan Oktober 2023 3 Pemerintah Harus Prioritaskan Pembangunan Sekolah Demi Kenyamanan Anak Belajar 9 Komisi IV Sudah Ingatkan Jauh- Jauh Hari Soal Potensi Karhutla, Daniel Johan: Saya Kecewa!
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D • R E V O C A T I R E B DPR Perjuangkan Layanan Kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan di sektor kesehatan. Dalam hal ini, mereka berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut secepat mungkin. Dukungan tersebut mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan yang diperlukan, serta perekrutan dokter dan dokter spesialis. "Tadi catatan kami bukan cuma di Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (4/10/2023). W akil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan komitmen dan dukungannya terhadap pembangunan sektor kesehatan, tenaga kerja di provinsi Papua Pegunungan. Dimana provinsi ini merupakan provinsi baru yang belum memiliki rumah sakit provinsi dan saat ini baru ada rumah sakit kabupaten yang akan ditingkatkan kelasnya. di Papua Pegunungan ada rumah sakit provinsi yang bisa dihadirkan," ungkap Melkaides, di Wamena, Papua Pegunungan, Rabu (4/10). Papua Pegunungan saat ini masih menghadapi kekurangan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit tingkat provinsi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX secara langsung melihat kondisi dan mendengarkan berbagai catatan mengenai kebutuhan di lapangan. "Kami sudah memastikan,bahwa G N U G A / I F L U O T O F : Jayawijaya sebagai tempat ibukota ini berada, tapi seluruh tingkat II. Pokoknya kita akan memberikan atensi dan kalau kita lihat dari data dukungan kesehatan tahun ini hampir semua tingkat II itu mendapatkan dukungan untuk membangun puskesmas- puskesmas baru, itu ada yang dapat hampir sampai 300 miliar jadi cukup besarlah kita bantu untuk Papua Pegunungan, hampir 1T," tukasnya. Dikesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendorong agar di Provinsi Papua Pegunungan tersedia layanan dan tenaga kesehatan yang terbaik. Karena, menurutnya, belum ada rumah sakit di wilayah tersebut belum ada yang setingkat provinsi. Bahkan, secara keseluruhan masih banyak kekurangan dokter dan kesehatan lainnya khususnya di Papua Pegunungan. "Kami mendorong agar nanti Papua Pegunungan ini, ada rumah sakit provinsi yang bisa menjadi miliknya provinsi. Kalau yang kita kunjungi tadi kan di RSUD Wamena punya kabupaten yang akan kita tingkatkan karena belum ada rumah sakit provinsi, sembari ini ditingkatkan kita akan mendorong dukungan yang konkret bagi provinsi ini akan kita berikan agar nantinya ke depan pembangunan disektor kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan dapat bisa dilakukan dengan baik," ujarnya. Melki, sapaannya, juga menyampaikan komitmen dari Komisi IX untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, "Jadi kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga ini bisa berjalan sehingga keperluan dokter di khususnya Papua pegunungan ini bisa terpenuhi. Ya minimal perawat lah kalau tidak ada sama sekali kan kasihan sekali, ya kita memahami dengan situasi yang ada," ungkap Alifudin. upi/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 2
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
A U T E K Pemerintah Harus Prioritaskan Pembangunan Sekolah Demi Kenyamanan Anak Belajar PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI KETUA PENGARAH Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) Scan QR untuk berita selengkapnya K Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bangunan sekolah yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar mengajar. Ia menekankan kolaborasi antara Pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak. "DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan, Jumat (6/10). Diketahui, bangunan sekolah di SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerobohan akibat tak kunjung direnovasi oleh pemerintah setempat. Peristiwa serupa juga terjadi di SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kondisi bangunan sekolah terkini sangat tidak layak sehingga berpotensi membahayakan peserta didik. Salah satu ruang kelas terpaksa dikosongkan setelah bagian tembok ambruk. Kondisi tersebut membuat atap bangunan ikut rusak dan terancam roboh. Meski tak ada korban jiwa, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menilai T D P / R E G O T O F : O T O F KETUA DPR RI PUAN MAHARANI. banyaknya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah. "Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," ungkap Puan. ts/aha PIMPINAN PELAKSANA Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen) PIMPINAN REDAKSI Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak) W.K PIMPINAN REDAKSI Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial) REDAKTUR Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah SEKRETARIS REDAKSI Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds ANGGOTA REDAKSI Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien FOTOGRAFER Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen ANALIS MEDIA Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani INFOGRAFIS Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri ADMINISTRASI Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto PENERBITAN PIMPINAN PENERBITAN Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan) PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi) DESAIN GRAFIS Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom IT MEDIA DIGITAL Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi) KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Ria Damayanti ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : bag_penerbitan@dpr.go.id ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) 3
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Sambut Pemilu 2024, Nurul Arifin Minta TVRI Harus Jaga Transparansi dan Independensi N A W E D
I S I M O K P emilu 2024 tinggal hitungan hari diselenggarakan. Menyambut hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menegaskan pentingnya transparansi dan independensi TVRI dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan itu. "Kita tegaskan bahwa TVRI harus bersikap transparan dan independen dalam program-programnya terutama menghadapi masa-masa pemilu 2004 ini makan kita tidak ingin ada intervensi dari pihak pihak tertentu sehingga keberpihakan TVRI misalnya lebih condong satu pihak tertentu," ujar Nurul kepada Parlementaria di saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI ke TVRI Bali, Senin (9/10). Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengingatkan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia agar pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar dan aman. Sehingga, iklim demokrasi di Indonesia semakin maju. "TVRI adalah TV milik publik jadi memberikan pendidikan atau edukasi pemilu yang bagus agar masyarakat Indonesia memilih juga dengan kritis dan dengan hati nurani. Jadi betul- betul bisa membawa suara kita itu untuk membangun demokrasi di Indonesia," tutup Legislator dari Dapil Jabar I ini. pdt/rdn Scan QR untuk berita selengkapnya A M R P I O T O F Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI ke TVRI Bali, Senin (9/10/2023). 4
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Sturman Panjaitan: Pengesahan Traktat Senjata Nuklir Perlu Segera Dilakukan N A W E D
I S I M O K A nggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Sturman Panjaitan membacakan pandangan mini fraksinya terkait RUU tentang Pengesahan Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapon (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). Fraksi PDI-Perjuangan, menurutnya, memandang bahwa pengesahan Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir ini perlu segera dilakukan. Sehingga, dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan tujuan dari negara tentang 'Menjaga Ketertiban Dunia' sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu disampaikan Sturman dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenlu, Kemenhan, dan Kemenkumham yang memiliki agenda Pembicaraan Tingkat I/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). generasi-generasi yang akan datang," ujar Sturman di Senayan, Jakarta, Senin (2/10). Catatan tersebut yakni pertama, Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan bahwa traktat ini tidak hanya melarang pengembangan uji coba pertukaran penggunaan dan penyimpanan senjata nuklir bagi negara-negara anggota, tetapi juga melarang mereka untuk menjadikan tuan rumah bagi negara lain untuk melakukan aktivitas serupa. "Selain itu ternyata (traktat) ini juga mengatur kewajiban negara membantu korban yang disebabkan oleh aktivitas nuklir termasuk di antaranya memberi jaminan kesehatan psikologis dan tunjangan ekonomi," jelasnya. Kedua, ia mengungkapkan bahwa ratifikasi ini akan menjadi momentum bagi kepentingan Indonesia baik di tingkat regional maupun di tingkat global. "Presidensial G20 Indonesia Tahun 2022 dianggap telah berhasil memasukkan hal yang luar biasa dalam joint statement G20 Bali Leaders Declaration yaitu memuat seruan terkait penolakan penggunaan senjata nuklir," terang Politisi asal Kepulauan Riau itu. Ketiga yakni, traktat ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari bahan dan perkembangan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. "Yang terakhir, keempat, dengan terpilihnya Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional akan menjadi modal penting bagi Indonesia lebih aktif mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai Indonesia juga dapat memanfaatkan posisi ini untuk semakin intensif mendorong pelucutan senjata nuklir," tutupnya. hal/rdn "Pada hakikatnya meratifikasi Scan QR untuk berita selengkapnya traktat ini bukanlah sekadar tentang kewajiban Indonesia untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Tetapi, juga merupakan bentuk tuntutan akan hak seluruh warga negara atas ruang hidup yang aman dan bebas dari ancaman eksistensi hingga T D P / B S R O T O F Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Sturman Panjaitan saat memberikan pandangan mini fraksinya usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenlu, Kemenhan, dan Kemenkumham. 5
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Potensi Pemilih Muda, Legislator Minta KPU Perhatikan TPS Khusus untuk Mahasiswa N A W E D
I I I S I M O K T D P / A H A O T O F : Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat mengikuti pertemuan kunjungan di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (4/10/2023). A nggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperhatikan Tempat Pemilihan Suara (TPS) khusus di lokasi seperti kampus-kampus. Mengingat populasi pemilih muda di tahun pemilu nanti akan signifikan terhadap total pemilih nasional. Hal itu ia kemukakan usai kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Surabaya Jawa Timur (Jatim). "Dari catatan saya di Surabaya ini TPS khusus hanya di beberapa tempat saja, seperti lapas, kemudian kalau ada permintaan khusus," ungkapnya usai kunjungan di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (4/10). Legislator Dapil Jawa Timur II ini mengamati fenomena di Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Dimana banyak mahasiswa yang berdomisili di luar daerah kampus, namun sulit pulang ke alamat rumah tempat pemilihan berlangsung. Amin mewanti-wanti KPU agar kendala itu dapat diminimalisasi. "Sehingga pada saat pemilu, yang bersangkutan, dipastikan akan kehilangan haknya ketika yang bersangkutan tidak diberi fasilitas oleh KPU untuk memilih," sebutnya. Usul ini menurutnya perlu dipertimbangkan. Amin mencontohkan Surabaya saja dengan banyaknya kampus baik negeri maupun swasta, punya potensi pemilih muda hingga puluhan ribu. Ketika itu tidak difasilitasi oleh KPU, ia menilai, dengan pertimbangan- pertimbangan keadilan atas hak warga negara untuk memilih maka disitu negara akan kehilangan besar. "Apalagi mahasiswa memiliki kapasitas punya daya kritis yang cukup ketika yang bersangkutan tidak mendapatkan akses fasilitasi ke pemilu, ya tentu ini kita sayangkan, maka kami mendorong kepada ini (TPS khusus)," tegas Politisi Partai NasDem ini. aha,arn/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 6
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Resahkan Warga, Perlu Sinergi Polri-Kemendikbud Ristek untuk Edukasi Geng Motor N A W E D
I I I I S I M O K A nggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto berharap ada sinergi lintas instansi antara Kepolisian dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk memberi edukasi ke anak-anak yang ikut dalam aktivitas geng motor karena telah meresahkan warga. "Kita tidak bisa dipungkiri, banyak anggota geng motor itu yang masih di bawah umur. Ini juga yang harus menjadi catatan Pemerintah, bahwa sinergitas diperlukan untuk mengawasi aktivitas kelompok remaja," Didik dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (3/10). anak-anak tidak terpengaruh untuk mengikuti bentuk kegiatan buruk. "Sering kali terjadi, anak-anak gampang terpengaruh bergaul dengan lingkungan yang tidak baik karena lari dari permasalahan atau ketidaknyamanan yang ada di rumah. Jadi perhatian dari orang tua dan keluarga menjadi yang terutama untuk membina dan mengarahkan anak ke arah aktivitas yang positif. Serta berikan pengawasan terhadap kegiatan anak di luar rumah yang memungkinkan mereka bertindak negatif karena terbawa arus pergaulan," lanjut Didik. Didik juga meminta peran serta masyarakat untuk segera memberikan teguran atau membubarkan apabila terlihat adanya kerumunan anak-anak yang berpotensi melakukan tindakan buruk. Ia menilai, kesadaran lingkungan dapat turut berpartisipasi mencegah terjadinya persekusi atau kejahatan yang dilakukan remaja. "Dengan kerja bersama antara pihak keluarga, perangkat desa, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri, kita berharap aksi- aksi persekusi kenakalan remaja bisa diberantas. Peran serta dari masyarakat juga akan memudahkan pekerjaan kepolisian dalam melakukan tindakan preventif terhadap aktivitas geng remaja yang meresahkan," tutup Didik. . ssb/rdn Lebih lanjut, Didik menilai sektor pendidikan memiliki peranan penting agar perilaku anak tidak menyimpang. Ia mendorong ada intervensi dari pihak sekolah maupun pendidik untuk memastikan anak tidak tergoda melakukan pelanggaran. "Intervensi dari sekolah penting untuk memastikan anak- anak tidak terjerumus pada perilaku nakal yang bisa berujung pada tindakan pidana. Selain pengawasan dan pendampingan, tindakan tegas melalui sanksi edukasi sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera," sebut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Tak hanya penegakan hukum dan Scan QR untuk berita selengkapnya intervensi dari pihak sekolah, peran keluarga pun dianggap menjadi kunci untuk mengatasi kenakalan remaja. Didik mengatakan, diperlukan ketahanan keluarga yang kuat agar T D P / A K O T O F 7
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
V I Komisi IV Apresiasi Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan dan Dengar Keluhan Nelayan di Sorong I S I M O K K etua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan apresiasi kepada masyarakat nelayan dan pemerintah daerah Sorong atas kebersihan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jembatan Puri Kota Sorong. Menurutnya, masyarakat Sorong telah punya kesadaran bahwa kebersihan adalah segala-galanya. "TPI di sini lebih bersih daripada yang ada di Jakarta. Selain itu kami (Komisi IV DPR) juga telah mendengarkan keluhan nelayan-nelayan bahwa ada yang belum dapat bantuan seperti perahu, alat tangkap ikan, dan lain sebagainya, serta ada pula yang sudah membuat proposal permintaan sarana- prasarana TPI tetapi proposalnya masih 'nyangkut'," kata Sudin T D P / S A C O T O F Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023). TPI DI SINI LEBIH BERSIH DARIPADA YANG ADA DI JAKARTA. SELAIN ITU KAMI (KOMISI IV DPR) JUGA TELAH MENDENGARKAN KELUHAN NELAYAN- NELAYAN BAHWA ADA YANG BELUM DAPAT BANTUAN. saat diwawancarai di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10). Legislator Fraksi PDI-P itu melanjutkan, bahwa kehadiran Komisi IV DPR dari Jakarta yaitu ingin mendukung dan membantu apa saja kebutuhan para nelayan di Sorong dengan cara tatap muka dan menanyakan langsung kepada nelayan-nelayan. Ada permintaan dari nelayan yaitu bantuan seperti perahu. Untuk pengadaan perahu itu tidak mungkin dalam waktu dekat ini karena waktunya sudah mepet, tanggal 15 Desember 2023 itu masa akhir realisasi keuangan paling tidak terealisasinya pada tahun depan yakni tahun 2024, akan tetapi bantuan dalam waktu dekat yaitu jaring penangkap ikan beserta cool box bisa untuk sementara waktu," kata Sudin. Selain itu, Komisi IV DPR RI telah menyampaikan keluhan dan permintaan nelayan tersebut kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera diproses, agar para nelayan dapat mencari nafkah dengan lebih baik lagi. cas/rdn Scan QR untuk berita selengkapnya 8
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Komisi IV Sudah Ingatkan Jauh- Jauh Hari Soal Potensi Karhutla, Daniel Johan: Saya Kecewa! N A W E D
V I I S I M O K A nggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, Karhutla di Indonesia yang kian parah telah membuat Malaysia mengirimkan surat protes karena negeri Jiran tersebut ikut terdampak kabut asap. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya atas gerak lamban Pemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, tegasnya, DPR RI melalui Komisi IV telah mewanti-wanti sejak jauh hari. "Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi kemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkan KLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Daniel Johan dalam keterangan rilisnya, Senin (9/10). Tengah. Kabut asap dampak Karhutla pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankan dilakukan dengan sistem daring. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi udara di wilayah ini tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA/SMK sederajat tidak digelar tatap muka alias online. Kabut asap yang tebal pun sampai mengganggu jarak pandang, termasuk bagi penerbangan seperti yang terjadi di Bandara Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemprov Kalteng sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla. Tambahnya, Daniel mengingatkan, peristiwa karhutla tidak mudah dikendalikan jika sudah terjadi. Terlebih melihat topografi hutan di Indonesia yang memiliki medan sangat sulit. "Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino,"pungkasnya. gal/rdn Scan QR untuk berita selengkapnya Karhutla di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Kabut asap karhutla menghantui juga daerah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan T D P / R F A O T O F 9
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R Komisi V Tinjau Permasalahan Infrastruktur di NTT N A L I K A W R E P N A W E D
V I S I M O K di daerahnya. Menanggapi hal ini, Iqbal mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperjuangkan dan mengawal usulan program dari masyarakat demi pemerataan pembangunan. Serta meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja sama menyukseskan seluruh program infrastruktur yang ada di NTT. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat bertukar cenderamata usai rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023). T im kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI meninjau permasalahan dan perkembangan kondisi infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal selaku pimpinan tim mengatakan, dalam kunjungan ini juga pihaknya bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga Komisi V DPR RI bisa mendapatkan gambaran jelas dari pihak-pihak terkait terkait masalah- masalah yang terjadi di Kupang, NTT. "Kami dari Komisi V DPR RI menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi KAMI DARI KOMISI V DPR RI MENYADARI BAHWA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MERUPAKAN TULANG PUNGGUNG KEMAJUAN SUATU DAERAH. yang kuat, meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat," kata Iqbal dalam rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10). Dalam rapat ini juga, Wakil Bupati Kupang menyerahkan proposal masalah infrastruktur yang ada T D P / E W O T O F : "Pada kesempatan yang berbahagia ini, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/ Basarnas agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan di tahun yang akan datang, sesuai usulan yang telah disampaikan dalam paparan Bapak Bupati tadi dan hasil rapat kita pada kesempatan ini," pintanya. Politisi PPP ini juga memahami Kabupaten Kupang sangat membutuhkan dukungan Program dan Kegiatan pembangunan infrastruktur dan transportasi melalui Mitra Kerja Komisi V DPR RI, mengingat daerah ini sering dilanda banjir yang mengakibatkan banyaknya kerusakan pada infrastruktur Jalan dan Jembatan. "Beberapa daerah (di Kupang) yang membutuhkan dukungan pembangunan di bidang desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu berkolaborasi dalam memajukan dan menentukan wajah pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang ke depan, menuju ke arah yang lebih baik," pungkasnya. we/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 10
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
Infrastruktur Pelabuhan Trisakti Masih Kurang, Boyman Harun: KSOP Harus Lebih Berperan Aktif V I S I M O K A nggota Komisi V DPR RI Boyman harun menekankan agar Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bisa lebih berperan dalam penanganan Pelabuhan Trisakti di Kalimantan Selatan. Ia juga menjelaskan tentang kondisi infrastruktur yang masih kurang di Pelabuhan Trisakti karena terkendala Anggaran. "Jangan sampai Pelindo ini memonopoli terkait dengan beberapa operasi-operasi di Pelabuhan Kalimantan Selatan. Jadi KSOP juga harus lebih berperan aktif dalam bagaimana pengaturan sirkulasi barang dan jasa yang ada di pelabuhan ini," tutur Politisi Fraksi PAN tersebut seusai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (26/9). "Jadi ke depan kita juga ingin membantu bagaimana infrastruktur-infrastruktur yang masih kurang atau yang lemah di pelabuhan Trisakti, Kalimantan Selatan ini, akan menjadi fokus prioritas untuk kita bantu di anggaran yang akan datang," imbuhnya lagi. Politisi Dapil Kalimantan Barat I itu juga berharap agar sinergisitas antara Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo bisa ditingkatkan lagi terutama didalam mengoperasikan Pelabuhan Trisakti ini. "Teman-teman Komisi V yang ada di Banggar akan mempunyai catatan tersendiri bahwa KSOP seharusnya lebih masuk ke dalam pengelolaan Pelabuhan, jangan hanya dipenuhi dan dimonopoli oleh PT Pelindo. Harapan kita ke depan sinergitas antara Kementerian Perhubungan ini bersinergi penuh dengan PT Pelindo sebagai salah satu BUMN," tutupnya. aar/aha Scan QR untuk berita selengkapnya JADI KE DEPAN KITA JUGA INGIN MEMBANTU BAGAIMANA INFRASTRUKTUR- INFRASTRUKTUR YANG MASIH KURANG ATAU YANG LEMAH DI PELABUHAN TRISAKTI, KALIMANTAN SELATAN INI. T D P / R A A O T O F : Anggota Komisi V DPR RI Boyman harun saat melakukan pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (26/9/2023). 11
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Masyarakat Masih Takut Ajukan KUR, Pemerintah Dan Bank Himbara Perlu Berbenah N A W E D
I V I S I M O K penghambat pelaku UMKM ketika mengajukan KUR. "Ya saya rasa tanggung jawab pemerintah untuk selalu mendidik masyarakat melalui literasi industri keuangan, perbankan khususnya, terus menerus dilakukan, baik melalui kegiatan-kegiatan formal maupun mereka bisa melakukan dengan kelompok dan komunitas," ujarnya di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Rabu (4/10). Selain itu, saat ini pemerintah Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza bersama tim saat memimpin Kunker Reses Komisi VI DPR RI di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Rabu (4/10/2023). T D P / L A G O T O F : juga perlu mulai memberikan banyak insentif kepada para pelaku UMKM terutama yang bisa mengakses KUR. "Jangan hanya yang para investor asing saja ya yang diberikan insentif, tapi juga para pelaku usaha UMKM yang luar biasa perannya di dalam masyarakat ini, harus diberikan insentif yang lebih banyak lagi," tukasnya. K etua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menilai pemerintah perlu lebih memberikan pendidikan literasi perbankan dan memberikan insentif bagi para pelaku UMKM untuk lebih banyak menarik masyarakat dalam memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena di lapangan masih banyak masyarakat yang masih takut untuk mengajukan KUR. Selain itu, Bank Himbara juga perlu menuntaskan persoalan agunan yang menjadi SAYANG KALAU INI UPAYA YANG SUDAH KITA LAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN SUDAH BERHASIL PADA TARAF TERTENTU INI, KALAU TIDAK KITA LANJUTKAN AKAN MEMBUAT USAHA UMKM KITA YANG SUDAH MULAI MAJU INI MENJADI TERHAMBAT. Lanjutnya, bukan hanya bunga yang diturunkan tetapi juga soal adanya persyaratan agunan bagi para pelaku UMKM perlu dituntaskan. Lantaran persoalan agunan ini menjadi penghambat bagi para pelaku UMKM yang ingin mengajukan KUR. "Sayang kalau ini upaya yang sudah kita lakukan bersama- sama dan sudah berhasil pada taraf tertentu ini, kalau tidak kita lanjutkan akan membuat usaha UMKM kita yang sudah mulai maju ini menjadi terhambat," imbuhnya. gal/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 12
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R Pengembangan PLTP Kamojang Perlu Terus Ditingkatkan N A L I K A W R E P N A W E D
I I V I S I M O K Scan QR untuk berita selengkapnya W akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karenanya, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi. "Apalagi kita sekarang turut berbicara adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan energi terbarukan di dalam pembaruan energi kita sehingga geothermal sebagai energi yang bersih itu merupakan memiliki peran penting dalam KAMI SANGAT ANTUSIAS AGAR KITA BISA MENGELOLA LEBIH BANYAK LAGI PLTP YANG ADA DI INDONESIA APALAGI SAAT INI POTENSINYA SANGAT BESAR DAN YANG DIMANFAATKAN BARU KURANG DARI 10% DARI POTENSI YANG ADA. T D P / S Y G O T O F : mengembangkan energi terbarukan kita di masa akan mendatang," kata Eddy saat memimpin tim kunjungan Kerja Komisi VII ke Bandung, Selasa (4/10) Dengan ini, melihat potensi geothermal di Indonesia yang sangat besar, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) berencana untuk terus melakukan ekspansi pengembangan panas bumi termasuk di Area Kamojang. Apalagi pemanfaatan panas Bumi sebagai sumber energi terbarukan pembangkit listrik di Indonesia relatif masih rendah. "Kami sangat antusias agar kita bisa mengelola lebih banyak lagi PLTP yang ada di Indonesia apalagi saat ini potensinya sangat besar dan yang dimanfaatkan baru kurang dari 10% dari potensi yang ada," ungkap Politisi PAN ini. Sementara itu, Energi terbarukan semakin menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi perubahan iklim global. Salah satu sumber energi terbarukan yang menjanjikan adalah geothermal. Untuk mempercepat pembangunan geothermal, beberapa langkah telah diambil dengan memberikan insentif dan belajar dari pengalaman negara- negara seperti Kenya dan Turki. "Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kemudian diberikan dalam bentuk insentif dalam bentuk regulasi yang bisa mempercepat proses akselerasi dari pembangunan geothermal itu dan kita bisa melakukan studi di negara-negara yang memang sudah mempraktekkan seperti di negara Kenya dan Turki yang berhasil mengembangkan energi terbarukan dalam bentuk geothermal dengan baik," tutupnya.. gys/aha Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Bandung, Selasa (04/10/2023). 13
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Ridwan Hisjam Minta Pemerintah Pusat Atur Usaha Tambang Berkeadilan Melalui WPR N A W E D
I I V I S I M O K A nggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hijsam meminta agar Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatur perizinan terkait usaha tambang milik rakyat. Ia menyampaikan bahwa banyak pengusaha muda di Sultra yang mengeluhkan tambang rakyat yang selama ini beroperasi malah mati karena ditegakkan aturan untuk memberantas tambang ilegal. Hal tersebut juga membuat adanya konflik antara pengusaha tambang lokal dengan pengusaha tambang luar salah satunya PT. Virtue Dragon Nickel Industry. Pemerintah harus inisiatif mengajukkan Wilayah Pertambangan Rakyat, agar nantinya setelah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) maka dapat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam bentuk koperasi-koperasi dalam skala-skala kecil namun di wilayah yang besar. "Ada beberapa perusahaan yang saya lihat di sini (Sultra), memiliki IUP garis namanya. Jadi, ditutup itu wilayah dengan IUP garis melingkar. IUP ini tidak pernah dikerjakan tapi izinnya dijual ke masyarakat. Saya sampaikan ke Plt. Dirjen Minerba agar hal seperti ini segera dituntaskan untuk keadilan rakyat," tegasnya. Untuk diketahui, Wilayah diatur dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020 serta Pasal 1 angka 35 PP No. 96 Tahun 2021. Kemudian, pada dasarnya Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) PP 96 Tahun 2021. Lebih lanjut, permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR. uf/rdn "Undang-Undang Minerba sudah mengatur adanya WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). WPR itu jangan Pemerintah menganggap tidak ada usulan dari rakyat. Bukan tidak ada usulan, tapi rakyat tidak tahu bahwa ini ada. Mereka hanya penambang skala kecil jadi tidak mengerti. Di dalam UU Minerba yang baru itu sudah disiapkan tapi pemerintah tidak melakukan itu karena tidak ada usulan dari bawah," ungkap Ridwan usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/23). Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat, sebagaimana Politisi Partai Golongan Karya tersebut meminta adanya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurutnya, T D P / F U O T O F : Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hijsam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/23). Scan QR untuk berita selengkapnya 14
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
I I I V Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Komisi VIII Apresiasi Pengelolaannya di Tengah Kurangnya Anggaran I S I M O K A srama haji, embarkasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI. Walau tak mendapat anggaran yang memadai, pengelola asrama haji ini mampu membangun, menata, dan memelihara fasilitas asrama dengan baik. Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat memimpin delegasi Komisi VIII meninjau asrama haji tersebut, menilai, view di belakang asrama yang menghadap laut kian menambah keindahan dan kenyamanan. Asrama haji terlihat bersih, rapi, dan tertata. Selain itu, ada banyak fasilitas, seperti tempat berolahraga, lahan parkir luas, kamar tidur sekelas hotel, rooftop yang nyaman di atas asrama, gedung teater, dan lain-lain. T D P / H M O T O F : Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat meninjau asrama haji embarkasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Scan QR untuk berita selengkapnya ASRAMA HAJI INI MEMILIKI BEBERAPA FASILITAS, SEPERTI RUANG PERTEMUAN YANG BISA DIGUNAKAN OLEH JEMAAH HAJI ATAU MASYARAKAT UMUM. DEMIKIAN PULA ADA TEATER VISUALISASI DAN EDUKASI MANASIK HAJI YANG CUKUP MODERN. "Asrama haji ini memiliki beberapa fasilitas, seperti ruang pertemuan yang bisa digunakan oleh jemaah haji atau masyarakat umum. Demikian pula ada teater visualisasi dan edukasi manasik haji yang cukup modern. Ini adalah bentuk kreasi dan inovasi dari teman-teman asrama haji yang bisa menghadirkan theater edukasi manasik haji yang modalnya, sepenuhnya berasal dari pengelolaan asrama haji," ungkap Ashabul di asrama haji Balikpapan, Rabu (4/10). Ditambahkan Politisi PAN itu, pada fasilitas teater, hampir semua materialnya menggunakan bahan- bahan tak terpakai di lingkungan asrama. Kursi, kasur, dan karpet lantai, misalnya, semua bekas pakai yang dimanfaatkan kembali untuk membangun interior teater. Ini, katanya, bentuk inovasi dan kreasi yang sangat baik dari para pengelola asrama haji Balikpapan. "Kami sangat mengapresiasi," seraya menambahkan, "Karena ada kesungguhan dari pengelola asrama haji, maka pada tahun ini kami kembali menganggarkan Rp38 miliar untuk mendorong penambahan fasilitas haji di embarkasi Balikpapan," tutupnya. mh/aha 15
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Rumah Deret Klungkung Bisa Jadi Percontohan Entaskan Kemiskinan N A W E D
I I I V I S I M O K R umah deret sarana terpadu di Kabupaten Klungkung dianggap bisa menjadi contoh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ngurah Kesuma Kelakan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII ke Provinsi Bali. Ngurah menjelaskan, rumah deret tersebut akan diwakafkan kepada para masyarakat miskin di sekitar. Selain mendapatkan tempat tinggal, Ngurah mengungkapkan, para warga yang tinggal di sana nantinya akan diberi berbagai pelatihan. Dengan pelatihan yang diberikan, Ngurah yakin warga kelak bisa keluar dari kemiskinan. "Rumah deret ini diperuntukkan pertama untuk orang yang tidak mampu, yang tidak punya ternak agar suatu saat mereka bisa berdaya, baik secara ekonomi ataupun pendidikannya" ucapnya saat kunjungan kerja ini, Rabu (4/10). Adapun program rumah deret tersebut bisa terealisasi karena sinergi yang baik antar lembaga. Ngurah menjelaskan, unit-unit rumah dibangun oleh Kementerian Sosial. Kemudian tanah tempat berdirinya rumah-rumah deret itu dibantu Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Klungkung sendiri kata Ngurah membantu pemenuhan utilitas masyarakat. Lebih lanjut, Politisi PDI- Perjuangan itu berharap keberadaan program rumah deret ini memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Di mana menurutnya, selama ini bansos tidak tepat sasaran karena masih lemahnya proses pendataan masyarakat kurang mampu. "Oleh karena itu, kita berharap, ini ke depan sebuah contoh (cara memberi bansos tepat sasaran), karena kalau mereka tinggal di sini, bantuan pemerintah gampang tersalurkan, sasarannya tepat, dan mudah kita mengontrol," pungkas Ngurah. ndn/aha RUMAH DERET INI DIPERUNTUKKAN PERTAMA UNTUK ORANG YANG TIDAK MAMPU, YANG TIDAK PUNYA TERNAK AGAR SUATU SAAT MEREKA BISA BERDAYA, BAIK SECARA EKONOMI ATAUPUN PENDIDIKANNYA. T D P / N D N O T O F : Anggota Komisi VIII DPR RI, Ngurah Kesuma Kelakan bersama tim saat meninjau rumah deret sarana terpadu dalam rangka Kunker Reses Komisi VIII ke Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). Scan QR untuk berita selengkapnya 16
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Faskes IPJT RSUP M Djamil Belum Berimbang dengan Banyaknya Antrian Pasien N A W E D
X I I S I M O K A nggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengatakan, saat ini kondisi fasilitas kesehatan yang ada di RSUP Dr M Djamil, khususnya mengenai Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT) masih kurang berimbang dengan jumlah antrian pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tersebut. RSUP Dr M Djamil merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan jantung di regional Sumatera dan juga sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera bagian tengah. "Fasilitas yang ada di dalam Rumah Sakit M Djamil di Kota Padang ini begitu luar biasa, tetapi masih tidak seimbang dengan antrian pasien yang begitu besar untuk mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit ini. Dari paparan Direktur Utama RSUP M Djamil disampaikan bahwa Rumah Sakit ini menjadi rumah sakit rujukan, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan di Sumatera bagian tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara bagian selatan, dan sekitarnya," jelas Ade di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10). Ia menerangkan Komisi IX DPR RI menilai sejumlah penyakit memiliki angka kasus yang cukup tinggi, diantara adalah penyakit jantung. Walaupun, Rumah Sakit M Djamil sudah memiliki infrastruktur gedung yang cukup mumpuni namun belum mempunyai yang dan alat-alat kesehatan dasar untuk memberikan pelayanan dasar jantung terpadu. Sebab itu, ia berharap fasilitas kesehatan untuk pelayanan jantung terpadu di Rumah Sakit M Djamil ini dapat ditingkatkan lebih optimal. Terkait pertemuan Komisi IX DPR dengan Gubernur Sumatera Barat, Ade menyampaikan, salah satu pokok pembahasannya adalah mengenai masalah stunting di provinsi Sumatera Barat, dimana menurut data yang ada di sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), disebutkan bahwa telah terjadi penurunan angka stunting di Sumatera Barat yang cukup signifikan, yakni sudah mencapai single digit yaitu 99,9%. Scan QR untuk berita selengkapnya T D P / P E D O T O F "Namun hasil ini tidak selaras dengan hasil yang diterbitkan oleh BKKBN dan juga Kementerian kesehatan Republik Indonesia melalui status survei gizi. Kami mengira bahwa kedua hasil tersebut bisa menjadi dasar perhitungan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk terus tidak berpuas diri. Pemerintah Provinsi dapat saling bersinergi dan bersatu-padu dalam menurunkan angka stunting ini," tukasnya. Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama saat mengikuti pertemuan di RSUP Dr M Djamil, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023). dep/aha 17
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R Komisi X Apresiasi Iklim Pendidikan di Kota Malang N A L I K A W R E P N A W E D
X I S I M O K T im Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengunjungi Kota Malang untuk menyerap aspirasi terkait persoalan pendidikan, pariwisata, olahraga dan literasi perpustakaan digital di Kota Malang. Mendengar aspirasi dari jajaran Pemkot Malang, Anggota Komisi X Haerul Amri mengapresiasi prestasi-prestasi Kota Malang yang dinilai memiliki iklim pendidikan yang baik. "Sangat bagus sekali (iklim pendidikan di Kota Malang), semua lembaga pendidikan ada di sini, ada Unibraw, Unema, ada tekniknya, ada UIN Malang juga ya, saya kira ini sangat lengkap sekali," ujar Haerul, di Malang, Jawa Timur, Rabu (4/10). Dengan iklim pendidikan yang baik tersebut, Haerul menekankan Kota Malang perlu lebih produktif, kreatif dan inovatif lagi. Hal tersebut melihat Kota Malang yang memiliki infrastruktur yang sudah memadai. Sehingga apa yang sudah ada perlu ditingkatkan lagi. "Memang sarpras, sarana prasarananya, infrastrukturnya sudah sangat menunjang sekali. Karena apa? Karena kota Malang ini saya melihat kota yang sangat paripurna ya, wisatanya sangat bagus sekali, religi nya bagus sekali, dan yang terpenting adalah kota pendidikan," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Dengan iklim pendidikan yang baik di Kota Malang, mahasiswa perantau yang mengenyam pendidikan di Kota Malang, nantinya diharapkan dapat menjadi komunikator yang baik. Kembali ke kampung halamannya dengan sekaligus memasarkan keindahan Kota Malang sebagai kota pendidikan, wisata dan religi. "Kalau dari 800 ribu mahasiswa (di Kota Malang) ini kita berdayakan pulang ke desa, misalnya dari 800 ribu ini kita ambil misalnya 25% saja itu sudah 200 ribu. 25% ini kita minta mereka menjadi komunikator yang baik, memberikan pesan yang baik ketika mereka pulang kampung," harapnya. Diketahui, Kota Malang memiliki 57 perguruan tinggi dengan lebih dari 800 ribu mahasiswa. Dalam bidang pariwisata sendiri, 24 persen porsi wisatawan ke Jatim menuju ke Malang Raya. Dengan luas wilayah 111,08 km2, kota Malang memiliki 846.126 penduduk dengan 70 persennya berusia produktif. bia/aha T D P / A B I Scan QR untuk berita selengkapnya : O T O F Anggota Komisi X Haerul Amri dalam foto bersama saat mengikuti Kunres Komisi X DPR RI di Malang, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023). 18
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
X Marak Kasus Perundungan di Sekolah, Legislator Pertanyakan Efektivitas Kurikulum Merdeka I S I M O K A nggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyayangkan semakin maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Sebab itu, ia mempertanyakan efektivitas dari 'Kurikulum Merdeka' yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mencegah aksi kekerasan di institusi pendidikan. "Kasus perundungan di sekolah membuat kami agak marah, apalagi ini kan terjadi di institusi pendidikan. Mas Menteri sudah membuat Kurikulum Merdeka yang output- nya menciptakan insan Pancasilais. Kalau output-nya malah bullying di sekolah. Tentu, kami, Komisi X mempertanyakan efektivitas dari pencapaian tujuan pendidikan kurikulum merdeka ini," ungkap Purnamasidi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10). Kemendikbudristek sebagai penanggung jawab pendidikan kita," imbuhnya. Ia juga menyayangkan sikap para kepala sekolah yang tidak efektif dalam membuat standarisasi mengenai sistem belajar dan mengajar sehingga potensi kekerasan kerap terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dirinya berharap, baik Kemendikbudristek, pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta stakeholder sekolah harus memperbaiki sistem belajar dan mengajar secara berkala. Sebagai informasi, akibat kasus perundungan yang terjadi di sejumlah sekolah di Indonesia, isu ini menjadi sorotan Komisi X DPR terhadap komitmen Kemendikbudristek untuk mencegah kekerasan di sekolah. Komisi X DPR juga mempertanyakan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di mana, aturan tersebut diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk memberikan rasa aman setiap warga sekolah. Tidak hanya itu, regulasi ini juga diharapkan bisa membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang mencakup kekerasan fisik dan psikis yang berorientasi pada korban. ts/rdn Tidak hanya itu, Politisi Fraksi Golkar itu juga mempertanyakan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap 'Kurikulum Merdeka'. Jika dibiarkan tanpa tindak lanjut, ia khawatir para pelajar tidak akan bisa merasa aman di sekolah. Scan QR untuk berita selengkapnya "Menurut saya, ini menjadi satu anomali dari cita-cita untuk mewujudkan pelajar Pancasila dengan perilaku yang sangat tidak pancasilais. Ini harus saya pertanyakan kepada T D P / P E D O T O F Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023). 19
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D
I X Agun Gunandjar Soal Infrastruktur di Bali: Ubah Paradigma, Masyarakat Harus Jadi Subjek Pembangunan I S I M O K D alam rangka mendukung iklim ekonomi daerah yang inklusif, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengubah paradigma pembangunan. Yaitu, menjadikan masyarakat di daerah bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menjadi perhatiannya agar perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah tidak merusak sekaligus mengorbankan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali. Sebab itu, Agun mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI agar konflik Pulau Rempang tidak boleh terulang di seluruh Indonesia, termasuk di Bali. "Paradigma pembangunan di daerah itu tetap harus mengacu kepada paradigma konstitusi, di mana perencanaan pembangunan itu harus sungguh sungguh melibatkan dan tidak menjadikan daerah itu sebagai objek, tapi mereka harus menjadi subjek pembangunan. Kami ingin Indonesia memiliki iklim perekonomian yang inklusif," ucap Politisi Fraksi Golkar itu usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10). Ekonomi yang inklusif, tegasnya, akan menjamin pemerataan akses yang mana akan memperluas kesempatan dan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat daerah. Ia juga menekankan paradigma ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kuat dan tangguh menghadapi krisis. "Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat, tidak hanya menumpuk di perkotaan saja," imbuhnya. Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berencana menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali. Bernama 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', Kementerian ini akan melakukan sejumlah proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas antar kota dan kabupaten berpotensi yang menggerakan perekonomian di Pulau Seribu Pura itu. "Pembangunan infrastruktur Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). T D P / S T : O T O F katakanlah sedang digalakan. Itu salah satu solusi untuk menjembatani (kesenjangan) agar kesenjangan ini berkurang secara gradual. Kesenjangan itu memang terjadi karena ada proses yang putus," pungkas Agun. ts/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 20
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P Sukamta: Indonesia Sangat Memahami Penjajahan yang Dialami Bangsa Palestina N A W E D
P A S K B Palestina berjuang sendiri merebut kemerdekaan melalui perang kemerdekaan. "Walaupun demikian, kami menyerukan kedua pihak perlunya penyelesaian secara damai. Semua pihak harus bersedia duduk bersama dan saling terbuka menerima tawaran solusi perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat yang berdampingan," tegas Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta, di Jakarta, Senin (9/10). Scan QR untuk berita selengkapnya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta. K ekerasan kembali terjadi di wilayah Palestina dan Israel pada Sabtu (7/10). Kelompok Islam pembela Palestina, Hamas, melakukan serangan besar- besaran kepada Israel. Israel kemudian membalas dengan serangan udara dan darat di perbatasan Israel-Palestina. Merespon hal itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan Indonesia pernah mengalami penjajahan serupa. Oleh karena itu, Indonesia sangat memahami apa yang sedang dialami dan berharap Bangsa WALAUPUN DEMIKIAN, KAMI MENYERUKAN KEDUA PIHAK PERLUNYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI. SEMUA PIHAK HARUS BERSEDIA DUDUK BERSAMA DAN SALING TERBUKA MENERIMA TAWARAN SOLUSI PERDAMAIAN DENGAN KONSEP DUA NEGARA BERDAULAT YANG BERDAMPINGAN. T D P / R M I O T O F Sukamta menyatakan bahwa kekerasan di Palestina tidak akan pernah berhenti total selama Israel terus menjajah Palestina. "Tidak ada yang bisa menerima penjajahan yang di dalamnya terdapat represi, kekerasan dan pelecehan nilai nilai kemanusiaan selama lebih dari 70 tahun," tandas Sukamta yang juga Anggota Komisi I DPR RI tersebut. "Kebijakan penjajahan yang rasis dan penuh kebencian yang diterapkan terhadap mereka bahkan sebagian besar dari mereka telah diperlakukan seperti hidup dalam penjara terbuka selama lebih dari 25 tahun akibat dari kebijakan mengisolasi wilayah mereka," sambungnya seraya menyayangkan Palestina telah kehilangan harapan mendapatkan solusi yang adil. "Rasanya naif kalau orang membayangkan mereka akan menerima terus dan suatu saat tidak akan memberontak dengan kekerasan sebagai langkah terakhir mempertahankan eksistensi dan kehormatan mereka," pungkas Politisi Fraksi PKS ini. pun/aha 21
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R Sekjen DPR Dorong ASN Setjen DPR Terus Tingkatkan Indeks RB N A L I K A W R E P N A W E D
N E J T E S S ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendukung ASN untuk terus tingkatkan indeks Reformasi Birokrasi melalui pemahaman prinsip-prinsip BerAKHLAK. Ia menyebut, pengisian survei terkait pelayanan dan pemahaman seperti BerAKHLAK untuk menilai sejauh mana seluruh jajaran pegawai yang ada di DPR termasuk pejabat itu memahami sikap tersebut. "Itu kan di dalamnya ada norma macam-macam ya soal pelayanan, soal apa pelayanan prima itu. Jadi kita berharap survei ini nanti teman- teman itu bisa mengisi secara lebih objektif, harapan-harapan ke depan terhadap organisasi ini dan itu nanti kan indeksnya akan keluar dan dinilai oleh Menpan sebagai bagian dari (tingkatan) reformasi birokrasi kita," tuturnya setelah membuka acara sosialisasi dan pengisian survei KARENA KATA KUNCI TRANSFORMASI ORGANISASI DI ERA MODERN INI ADALAH PEOPLE, PEOPLE SIAPA? YA PEGAWAI PEGAWAI ITU SEMUA, KALAU DI HULUNYA ITU SDM NYA KITA TIDAK KUAT, MAKA ITU TERUS TURUNANNYA KE HILIRNYA JUGA AKAN LEMAH DALAM PELAYANAN. T D P / N H F : O T O F Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam foto bersama usai menghadiri acara sosialisasi dan pengisian survei budaya kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023). budaya kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Dirinya menegaskan bahwa Setjen DPR RI berkomitmen dalam peningkatan indeks reformasi birokrasi melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan kapasitas di tiap unitnya. Hal itu guna meningkatkan pemahaman organisasi. "Karena kata kunci transformasi organisasi di era modern ini adalah people, people siapa? ya pegawai pegawai itu semua, kalau di hulunya itu SDM nya kita tidak kuat, maka itu terus turunannya ke hilirnya juga akan lemah dalam pelayanan," tegasnya. Indra menyebut, dalam implementasinya masih terdapat kendala menuju ke arah sana. diantaranya seperti masih adanya pegawai yang belum mengisi survei mengenai integritas dari KPK. Ia menduga hal itu lantaran dianggap urgensinya tidak (terlalu) penting. Padahal, survei tersebut adalah salah satu bagian dari komitmen Reformasi Birokrasi. Ia berharap dengan terlaksananya sosialisasi dan pengisian survei budaya kerja ini dapat meningkatkan Indeks poin Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. "Makanya saya berharap teman- teman supaya mengisi survei itu dengan jernih, dengan objektif. Ya walaupun kita kerja dalam tekanan berat gitu ya, karena di sini ya berbagai fraksi punya pendekatan berbeda. Tolong itu agar disingkirkan dulu gitu ya, kita seperti apa supaya nanti indeks reformasi birokrasi kita terlihat meningkatnya," jelas Indra. laz,ail,hal/aha Scan QR untuk berita selengkapnya 22
A I S E N O D N K I L B U P E R T A Y K A R N A L I K A W R E P N A W E D Crisys Diharapkan Dapat Wujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Baik
K B P usat Perancangan Undang-Undang (PUU) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia pada Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Seminar Nasional (Semnas) bertemakan, "Politik Hukum dalam Undang Undang Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang Undangan". T D P / R F A Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Lidya Suryani Widayati, menerangkan, sudah ada perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (P3) yang sekarang menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2022, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa yang perlu dilakukan penyempurnaan terutama terkait dengan masalah ketentuan pidananya. : O T O F Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Lidya Suryani Widayati saat Seminar Nasional (Semnas) bertemakan, "Politik Hukum dalam Undang Undang Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang Undangan". Corruption Risk Analysis (crisys) sebagai salah satu metode selain adanya Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) di dalam undang-undang P3 undang-undang No.13 tahun 2022 yang merupakan perubahan UU no 12 tahun 2011. karena tanggung jawab tidak hanya di DPR tetapi karena peran pembentukan peraturan perundang- undangan juga ada di pemerintah, DPD, DPRD dan ada di pemerintah daerah. Lidya, juga menambahkan crisys Scan QR untuk berita selengkapnya "Tentunya ini harus disesuaikan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dimana penerapan ketentuan sanksi pidananya di KUHP itu bisa diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang lainnya sehingga di dalam undang-undang P3 itu perlu ada aturan yang lebih jelas lagi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2023," terang Lidya Suryani Widayati usai penyelenggaraan Semnas di Jakarta, jumat (6/10). Pada seminar nasional tersebut kepala pusat Perancangan Undang- Undang juga melakukan launching "Perlu kolaborasi, soal crisys sebagai metode untuk mencoba mencegah terjadinya 'political corruption', karena tanggung jawab terhadap pencegahan terjadinya 'political corruption' tidak hanya di sistem pendukung yang ada di DPR tetapi ada di sistem pendukung kementerian lembaga dan perguruan tinggi juga ikut berperan untuk mewujudkan suatu perundang- undangan yang lebih baik antara lain undang-undang yang bebas dari political corruption," tegas Lidya. Ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa kolaborasi crisys dibutuhkan sudah diterapkan oleh beberapa negara yaitu negara rusia Albania, Italia Portugal dan Korea Selatan, sementara di Indonesia PPATK dan KPK menggunakan 'corruption risk assessment'. "Yang membedakan 'corruption risk assessment' itu digunakan untuk peraturan yang sudah ada sementara crisys digunakan untuk memitigasi risiko atau menganalisis norma- norma dalam tahap penyusunan terutama penyusunan RUU sehingga semua dicegah semenjak dari awal tahap penyusunan," pungkas Lidya. afr/aha 23
LENSA LENSA PARLEMEN PARLEMEN WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI ABDUL KHARIS ALMASYHAR SAAT KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI I MENINJAU KODAM III SILIWANGI DI BANDUNG, RABU (27/9/2023). FOTO: AFR/PDT Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 KETUA BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN (BKSAP) DPR RI FADLI ZON USAI PERTEMUAN BKSAP DPR RI DENGAN DUBES PALESTINA DI GEDUNG NUSANTARA III, DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, SELASA (10/10/2023). FOTO: HAN/PDT DEPUTI PERSIDANGAN SETJEN DPR RI, SUPRIHARTINI SAAT FOTO BERSAMA DENGAN SEJUMLAH PESERTA MAHASISWA MAGANG DI GEDUNG NUSANTARA, SENAYAN, JAKARTA, KAMIS (5/10/2023). FOTO: FHN/PDT @dpr_ri DPR RI @DPR RI DPR RI @dpr_ri