J u r n a l E K O E-ISSN: 2714-7754 N Volume: 12 Nomor: 02 Desember 2021 P-ISSN: 0852-9124 O M I Jurnal EKO NOMI DAN P EMBANGU NAN P E M B A Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie N G U N Murtala Analisis fiscal policy terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh A N Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani T ebu di Kabupaten Aceh Tengah V Masdi, Irham Iskandar Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh O L U M E Yuli Rahmawati, Khairil Anwar Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh : 1 2
N O Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo, Riha Dedi Priantana Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah M O R : 0 1 J U N I 2 0 2 1
I S
S N
0 8
9 1 2 PEMERINTAH ACEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH 2021 4
[Bappeda Aceh] [E-ISSN: 2714-7754] [P-ISSN: 0852-9124] [Vol. 12 No.2, Desember 2021] [0651-29713] | [0651-21440] | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Murtala Analisis fiscal policy terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah Masdi, Irham Iskandar Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh Yuli Rahmawati, Khairil Anwar Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo, Riha Dedi Priantana Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH 2021
TIM REDAKSI JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember yang berisi tulisan hasil penelitian dan kajian anallisis kritis di bidang Ekonomi Pembangunan : Pengarah Wakil Pengarah Mitra Bestari Dewan Redaksi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh : Ir. Alamsyah, MM : Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid, M.Ec Dr. Wawan Hermansyah, SE, MT Dr. Amin Pujiati, SE, M.Si : Dr. Anton Widyanto, MA, Ed.S Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si Dr. Irham Iskandar, SE, M.Si Wiratmadinata, SH, MH : Dr. Ir. Ema Alemina, MP Pimpinan Redaksi Pimpinan Administrasi : Dr. Hasrati, SE, M.Si : Nanda Yuniza, ST, MT Redaktur Pelaksana : Hendri Dermawan, S.Kom Staf Redaksi Firman, SE, M.Si Iskandar, SE Roslaini Z, SE Merry Nurfadli Yusan, S.STP Masdi, ST Ir. Fikar W. Eda Qadriansyah Alamat Redaksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Bidang Penelitian dan Pengembangan Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh Telepon: (0651) 21440, 29713 Email: i
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya sehingga Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Edisi Desember Tahun 2021 dapat diterbitkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menanamkan risalah kepada ilmuwan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Penerbitan jurnal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan informasi bagi stakeholder yang berkaitan dengan Ekonomi dan Pembangunan di berbagai sektor. Terbitan Volume 12 Nomor Edisi Desember Tahun 2021 ini, tim redaksi telah berupaya meningkatkan kualitasnya dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal penambahan dewan pakar, format penulisan yang lebih konsisten, judul jurnal yang lebih mudah dimengerti serta selektif dalam pengambilan artikel yang akan diterbitkan. Volume ini berisi enam artikel, yang dimuat adalah: 1). Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie; 2) Analisis Fiscal Policy Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh; 3) Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah; 4) Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi Dan Pdrb Per Kapita Di Aceh; 5) Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh; 6) Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah. Akhirnya ucapan terima kasih kepada para penyunting ahli dan reviewer yang telah bersedia memberikan masukan demi penyempurnaan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis yang telah dimuat tulisannya. Harapan kami semoga tulisan-tulisan ilmiah yang disajikan akan memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pembaca. Selain itu, kami juga mengundang semua pihak untuk dapat mengirimkan tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya. Redaksi juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. ii Redaksi
DAFTAR ISI Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Al-Asri Abubakar, Rahmatun Nisa dan Junaidi ... Analisis fiscal policy terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh Murtala ... 103 Skala Usaha Dan Pendapatan Usahatani Tebu di Kabupaten Aceh Tengah Bagio, Romano, Yusya Abubakar dan Keumala Fadhiela ND ... 115 Hubungan Kausalitas Antara Infrastruktur, Investasi dan PDRB Per Kapita di Aceh Masdi, Irham Iskandar ... 127 Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Yuli Rahmawati, Khairil Anwar ... 141 Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Fadhlon Ramadhan, Syukriy Abdullah, Syukur Selamat Karo-karo, Riha Dedi Priantana ... 155 iii 95
DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE THE IMPACT OF VILLAGE FUNDS DIRECTLY CASH ASSISTANCE (BLT) PROGRAM ON COMMUNITY WELFARE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE DISTRICT OF PEUKAN BARO, PIDIE REGENCY Al-Asri Abubakar1, Rahmatun Nisa2, Junaidi3 1,2 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Jabal Ghafur - Aceh E-mail: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2021. Sampel penelitian sebanyak 35 responden dari perwakilan populasi 1591 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 6 mukim Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data ditabulasi dan dijelaskan secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif serta metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,106 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat. Kata kunci: Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan, Covid-19 ABSTRACT This study aims to determine whether the direct cash assistance (BLT) program for community welfare during the COVID-19 pandemic in Peukan Baro District, Pidie Regency. This research was started from April to June 2021. The research sample consisted of 35 respondents from a population representative of 1591 beneficiary families (KPM) spread over 6 mukims, Peukan Baro District, Pidie Regency. The data Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 95
was collected using a questionnaire and then the data was tabulated and explained descriptively. The method used in this study uses qualitative analysis methods and quantitative analysis as well as simple linear regression methods. The results showed that the village fund direct cash assistance (BLT) program had no effect on community welfare. This can be seen from the significance value of 0.106 which is greater than the probability value of 0.05. The Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) program does not affect the welfare of the community because the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) program does not provide a change in the welfare of the people of Peukan Baro District, because the local community has their own income to meet their daily lives. the amount of funds provided is not so large that the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) does not really contribute to the needs of people's lives. Keywords: Direct Cash Assistance, Welfare, Covid-19 PENDAHULUAN Pada awal tahun 2020, covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Health Kesehatan Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus laporan berkembang hingga adanya kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai of Public International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus sebutan pada manusia Coronavirus Disease (covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan covid-19 sebagai pandemi (Carly Erfly Fernando Maun, 2020). juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka Indonesia yang kematian korban di mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan tahun dengan sebelumnya yang mencapai level 5 persen. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020) Dunia/World kemungkinan angka pertumbuhan Emergency Health Wabah memukul banyak sektor terjadinya menyebabkan usaha, dan hubungan pemutusan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan terjadi diperkirakan baik, ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, terjadinya serta ini dengan kerja, bisa Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan 96 pada berdampak Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
kemiskinan antar generasi. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak covid-19 lebih dirasakan oleh perkotaan. Namun, masyarakat mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah covid-19 juga bisa merebak di desa. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020) di Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten yang juga terdampak pandemi covid-19, mengingat bahwa proses penyebaran covid-19 dapat terjadi cepat. sangat mudah dan dengan Tingginya mobilitas masyarakat dan kurangnya kepedulian akan protokol lonjakan kasus kesehatan membuat covid-19 di Pidie meningkat pada September dan akhir Januari lalu. Pidie tercatat sebagai zona merah sempat covid-19, dan menerima kebijakan perlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), dan sekolah pun dimintai untuk melakukan belajar mengajar dengan metode daring atau via online. kegiatan Baro mengalami penurunan ekonomi untuk saat ini. Terbitnya Perpu Nomor 1/2020 memberikan untuk instrumen meminimalkan dampak pandemi covid- 19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut perlu penggunaan pengutamaan dilakukan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian dan pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu yang bahwa tersebut dimaksud "pengutamaan penggunaan dana desa" adalah dana desa lain untuk dapat digunakan antara Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi covid-19. Dengan adanya pasal tersebut serta dengan penjelasannya, perlu dilakukan kajian tersebut dapat bagaimana kebijakan diterapkan dengan cepat dan menekan jebakan moral (Moral Hazard, 2020). baru bahwa disebutkan alokasi, dengan kriteria disebutkan dengan Kecamatan Peukan Baro salah satu kecamatan dengan jumlah desa yang tergolong banyak. Keadaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro sedikit sulit dikarenakan pandemi yang masih saja berlanjut. Banyak masyarakat yang ini. perekonomiannya menurun Pendapatan rata-rata masyarakat Peukan Baro umumnya berasal dari sektor perdagangan, pertanian sedangkan saat ini sektor perdagangan sedang mengalami masalah seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tidak heran bila masyarakat di Kecamatan Peukan saat dan sektor Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam untuk uang membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Program ini merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Target penerima manfaat adalah rumah tangga, target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program (PKH), Bantuan Keluarga Harapan bentuk tunai Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 97
Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Keluarga miskin bukan PKH dan BPNT 2. Keluarga miskin bukan penerima kartu prakerja 3. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19 4. Keluarga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 5. Keluarga yang mempunyai rentan sakit anggota keluarga menahun atau kronis. Langsung Tunai (BLT) pada setiap desa, terkait penyaluran, beberapa keterang target penambahan atau pengurangan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, waktu penyaluran dan beberapa hal lain. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran Bantuan Adanya (BLT) dana desa Langsung Tunai tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daya mempertahankan beli terdampak masyarakat miskin yang covid-19. Namun bantuan tersebut telah digunakan dengan efisien oleh masyarakat sehingga program ini mampu meningkatkan kesejahteraan penerima maanfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. (Carly Erfly Fernando Maun, 2020) program untuk tingkat apakah 6. Bukan pegawai negri sipil (PNS), pegawai badan usaha milik negaara (BUMN), dan pensiunan. mekanisme dan pendataan hingga pelaksanaan pemberian Bantuan (BLT) tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah transmigrasi (PDTT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. tertinggal, dan Adapun data jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Peukan Baro yaitu terdapat 1591 penerima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), data tersebut di dapatkan dari hasil prapenelitian di kantor camat Peukan Baro. Data yang diberikan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa per desa di Kecamatan Peukan Baro, jumlah dana yang di salurkan Bantuan Ketentuan Langsung Tunai berupa jumlah Berdasarkan latar belakang tersebut ingin melakukan penelitian penulis terkait dan efisiensi pemanfaatan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan judul "Dampak Program Bantuan (BLT) Dana Desa Lansung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie" penggunaan METODE Analisis Data Analisis data pada dasarnya yaitu memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari (beberapa) kejadian perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap sesuatu atau lainnya, meramalkan kejadian lainnya. Kejadian serta memperkirakan 98 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
(event) perubahan nilai variabel (Iqbal, 2016). dapat dinyatakan sebagai Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana melalui bantuan Program SPSS 21.0. karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai variabel bebas dan dilambangkan dengan X, sebagai variabel terikat dan dilambangkan dengan Y. Model akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi di sederhana informasikan sebagai berikut: Ekonometrik yang linear yang Y= α + β X+e Keterangan: Y = Kesejahteraan masyarakat pada masa pademi X = Dampak program BLT dana desa α = Konstanta β 1 = Koefisien regresi e = Pengganggu (error) pendapatan membuat masyarakat harus sedikit dan mengurangi pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok. Namun adanya bantuan yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Adapun penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa diberikan setiap bulan dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama yaitu dari bulan April hingga Juni dengan nominal yaitu Rp. 600.000. Tahap kedua dihitung dari bulan Juli hingga September dengan jumlah dana yang diberikan yaitu Rp. 300.000. Tahap terakhir yaitu dari bulan Oktober hingga Desember dengan jumlah dana Rp. 300.000. berhemat pemerintah yaitu Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini digunakan skala Likert lima rentangan. Skala Likert dengan dapat digunakan untuk mengukur item - item pernyataan yang bersifat positif maupun negatif terhadap masalah yang diteliti. Alternatif dalam pengukuran untuk item - item yang bersifat positif adalah dari jawaban responden mulai dari jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju. penilaian HASIL DAN PEMBAHASAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Peukan Baro Jangka waktu dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini masih belum jelas karena jika pandemi covid-19 ini masih belum usai diperkirakan program ini masih akan berlanjut. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka dapat kepala mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa kepada Bupati/Wali tersebut harus disertai Kota. Usulan alasan sesuai alokasi keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Jumlah desa penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Peukan Baro yaitu 1591 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). 1591 KPM ini dipilih oleh relawan covid-19 penerima Keadaan masyarakat Kecamatan Peukan Baro saat ada pandemi tentunya berbeda dengan saat sebelum adanya penghasilan pandemi, Penurunan masyarakat Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 umumnya menurun. 99
dan juga perangkat desa, serta sasaran dari pada penerima dipilih dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, terdata dan Penerima sebagai penyandang disabilitas calon Keluarga Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Uji Determinan (R Nilai koefisien determinasi square) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y) dengan syarat hasil uji F bernilai signifikan. Nilai determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. Model Summary R R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change Sig. F Change .278a a. Predictors: (Constant), blt dana desa Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah) .077 2.605 .077 .106 Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa, nilai R squarre sebesar 0,077 artinya variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,7% dalam kategori rendah, sedangkan sisanya sebesar 92,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk model estimasi ini. Uji F/Uji Model ini dalam menggunakan uji ANOVA. Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama (simultan) variabel bebas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana kesejahteraan terhadap desa masyarakat (Y) sebagai variable terikat. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai berikut: Uji F penelitian (X) ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression Residual Total 18.695 223.876 33 242.571 34 1 18.695 2.756 6.784 .106b a. Dependent Variable: kesejahteraan masyarakat b. Predictors: (Constant), blt dana desa Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,106 lebih besar dari 0,05 karena nilai signifikansi lebih besar dari 100 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) tidak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh kesejahteraan terhadap masyarakat (Y) di Kecamatan Peukan Baro. Pengujian Hipotesis Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lakukan dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasilnya dapat dilihat pada table berikut: Untuk menganalisis Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Std. B Error Standardized Coefficients Beta t Sig. (Constant) 1 blt dana desa a. Dependent Variable: kesejahteraan masyarakat 24.662 5.900 4.180 .293 .177 .278 1.660 .000 .106 Persamaan regresi yang didapatkan dari tabel adalah sebagai berikut : Y = 24.662+0.293X regresi menunjukan bahwa 24.662 merupakan konstanta. Variabel Bantuan Langsung Tunai (X) yang memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0.293. Hasil persamaan (BLT) dana desa untuk mencukupi kehidupan sehari- harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (X) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dengan nilai t 1.660 dan nilai koefisien sebesar 0.106 > nilai probabilitas 0,005. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana kesejahteraan terhadap masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri Koefesien variabel desa KESIMPULAN analisis, koefesien variabel Bantuan Langsung tidak Tunai berpengaruh kesejahteraan terhadap masyarakat (Y) dengan nilai t 1.660 dan nilai koefisien sebesar 0.106 > nilai probabilitas 0,005. Tidak berpengaruhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana kesejahteraan terhadap masyarakat disebabkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak memberikan perubahan kesejahteraan 101 Berdasarkan hasil (BLT) dana desa (X) desa Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
hidup kepada masyarakat Kecamatan Peukan Baro, karena masyarakat setempat memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari- harinya, selain itu jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tidak begitu memberikan kontribusi pada kebutuhan hidup masyarakat. Pidie 23 Maret 2021. 12 : 47 WIB 6/permendes-pdtt-nomor-13-tahun- 2020- tentang-prioritas-penggunaan- dana-desa-tahun-2021. 23 Maret 2021. 20 : 44 WIB Saran yang dapat diberikan antara lain, pertama, masyarakat disarankan agar dapat mengelola dana bantuan langsung tunai dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; kedua, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan dana yang diberikan sesuai dengan tujuan program bantuan langsung tunai. DAFTAR PUSTAKA Carly Erfly Fernando Maun. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Kabupaten Suluun Minahasa Selatan. Fisip Unsrat. Kota Manado. Tareran Iqbal. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. Moral Hazard. 2020. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 23 Maret 2021. 12 : 40 WIB 102 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
ANALISIS FISCAL POLICY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH FISCAL POLICY ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH IN ACEH PROVINCE MURTALA Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh E-mail: murtala@unimal.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal dalam bentuk pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan variabel pajak, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan fiskal dalam bentuk pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh artinya semakin tinggi angka belanja pegawai maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kebijakan fiskal baik pajak nmaupun belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat membantu dan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, dengan tidak sembarangan menaikkan pajak dan belanja pegawai. Kata Kunci : Fiscal Policy dilihat dari Pajak dan Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi ABSTRACT This study aims to determine the effect of fiscal policy in the form of taxes and personnel expenditures on economic growth in Aceh Province. The type of data used is secondary data using the variables of taxes, personnel expenditures and economic growth using a regression model. The results show that fiscal policy in the form of taxes has a negative and significant effect on economic growth in Aceh Province. Fiscal policy in the form of personnel expenditure has a negative and significant effect on economic growth in Aceh Province, meaning that the higher the number of personnel expenditures, the lower economic growth in Aceh Province. Fiscal policies, both taxes and personnel expenditures, affect economic growth in Aceh 81.8 percent and the remaining 18.2 percent is influenced by other variables outside this research model. It is hoped that the local government and the central government can help the province and encourage economic growth activities in Aceh, by not increasing taxes and personnel spending. Keywords: Fiscal Policy in Terms of Taxes and Employee Expenditures and Economic Growth Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 103
PENDAHULUAN Kebijakan Fiskal sebuah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. adalah Kebijakan kebijakan bertujuan meningkatkan output perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh juga karena merupakan stabilisasi pemerintah (Chaerani, 2018). Pertumbuhan fiskal fiskal ekspansif yang itu, kebijakan instrumen fiskal atau perekenomian peningkatan oleh menurut tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan Tabungan teknologi. merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tidak tabungan langusung ikut mengambil peran dalam pertumbuhan Keputusan-keputusan ekonomi. pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah ouput dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang (Chaerani, 2018). ekonomi output Solow dipengaruhi nasional). Secara fiskal kebijakan Penurunan pajak (T) maupun (G) memiliki peningkatan belanja multiplier effect (efek penggandaan) terhadap (ouput pendapatan perekonomian) suatu negara. Alasannya adalah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya kinerja pertumbuhan oleh PDB ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang dan kawasan Eropa. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu, 2018). Jadi, masih dibayangi belanja pemerintah G akan menambah output secara perekonomian langsung. Namun demikian, peningkatan itu tidak serta-merta akan terus terjadi seiring bertambahnya belanja pemerintah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, misalnya perekonomian global yang tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi makro (Chaerani, 2018). peningkatan suatu negara sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 33 perimbangan tentang Tahun keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah untuk menyelaraskan dengan kebijakan fiskal (fiscal berkesinambungan yang sustainable). Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan mendesain anggaran negara (APBN) dan mengubah angka- angka agar diperoleh keadaan seperti yang ada pada tujuan penyusunan APBN (World Bank, 1997). Kebijakan fiskal 2004 pusat bertujuan Nopirin (2015) Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 104
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Saputra (2012), kebijakan fiskal merupakan proses pemasukan dan pengeluaran dana dari pemerintah. Anita (2014) kebijakan fiskal adalah sebuah mekanisme penyelenggara pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. dampak dari fiskal menjadi dua yaitu kebijakan terhadap permintaan dampak (demand side effect) dan dampak terhadap sisi penawaran (supply side effect). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang (Amin, . Pengelompokan sisi Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui Pendekatan Keynes. pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya price rigidity dan excess capacity sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven). Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah. Kebijakan moneter tidak memulihkan berdaya perekonomian karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga sementara dalam kondisi resesi tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati nol. untuk Dalam pendekatan Keynes, kebijakan menggerakkan fiskal peningkatan perekonomian pengeluaran atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. dapat karena pemerintah Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya permintaan. mempengaruhi Kecenderungan rumah tangga untuk dengan meningkatkan meningkatkan marginal prospensity to rantai (mpc), menjadi consume peningkatan untuk perekonomian pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output. Government spending multiplier dinyatakan sebagai 1/(1-mpc), dan dari formula ini terlihat bahwa semakin besar mpc maka semakin besar pula dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap GDP. Sementara itu efek multiplier dari pemotongan pajak (tax cut multiplier) dinyatakan sebagai ( 1/(1-mpc) - 1). Tax cut multiplier adalah satu dikurangi dengan government spending multiplier. Tax cut multiplier spending kecil selalu multiplier, oleh karenanya pemotongan pajak dianggap kurang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masa dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. konsumsi lebih dari resesi dibandingkan Besarnya efek multiplier dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak bergantung kepada besarnya mpc yang bergantung kepada apakah peningkatan tersebut bersifat transitory atau permanen. Dalam hal ini, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 105
dampak mpc atas perubahan pendapatan transitori lebih kecil dibandingkan perubahan pendapatan yang permanen. Buletin dan Perbankan, April 2012. Ekonomi Moneter Pengembangan model Keynesian memungkinkan tambahan adanya dampak crowding out melalui perubahan yang disebabkan oleh suku bunga dan nilai tukar. Crowding out terjadi apabila Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta. Tingkat crowding out mempengaruhi besaran fiskal multiplier. Penerimaan pemerintah adalah pemasukan yang digunakan sebagai sumber dan rangka kebutuhan pembangunan negara (Syamsi, 2012). Penerimaan pemerintah atau penerimaan uang negara yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll (Mardiasmo, 2012). Hubungan pendanaan negara kegiatan dalam variabel penerimaan pemerintah meningkat maka pertumbuhan akan ekonomi begitu juga sebaliknya (Saputra, (2015), penerimaan 2012). Nopirin pemerintah adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian. Saputra (2012), penerimaan pemerintah dapat berupa (2014) retribusi dll. Anita pajak, penerimaan adalah pemasukan dalam kas negara untuk proses kelangsungan negara. antara meningkatkan pemerintah Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang cukuyp besar. Kebijakan pajak sangat diperlukan negara bagi dalam setiap dan memperkuat mempertahankan kompetensi serta daya saing mereka dalam dunia ini dengan kondisi modal yang bergerak dengan sangat cepat,maka diperlukan kebijakan pajak yang kompetitif dalam rangka menarik modal dan meningkatkan teknologi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. internasional. Saat dalam Setiap negara memiliki filosofi yang berbeda tentang perpajakan dan metode dalam pengumpulan pajak dari masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjuakkan bahwa perbedaan penggunaan dari total belanja pemerintah mempengaruhi pertumbuhan yang berbeda dan hal ini juga dipengaruhi oleh cara penerimaan pajak yang berbeda, Agell, Lindh, and Ohlsson (1997); Atkinson (1995); Castles and Dowrick (1990) dalam Dariatno (2020). Selama dekade terakhir, beberapa telah mengalami penerimaan negara pajak yang meningkat cukup drastis, sementara di lain sisi negara yang lain tetap pada tarif pajak yang hampir sama. Sementara di sisi lain terdapat pengeluaran pemerintah (government expenditure) yaitu bagian dari kebijakan (Sukirno, 2012). Pengeluaran fiskal Pemerintah expenditure) (goverment adalah bagian dari kebijakan fiskal tindakan (Subri, 2013), yaitu suatu pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. antara yang berbeda variabel pemerintah memiliki pengeluaran hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana ketika pengeluaran Hubungan 107 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
pemerintah semakin tinggi maka pertumbuhan menurunkan akan ekonomi (Fithri, 2017). Amalia, (2015) dan Ratih, (2017) adalah pemerintah pengeluaran pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fithri, 2017) pengeluaran adalah anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembiayan-pembiayan dengan fungsi menstabilkan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi.. pemerintah Aprilia (2016) dan Sukirno (2012) menyebutkan pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang untuk menyediakan bersangkutan ekonomi kepada berbagai barang penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan (Todaro, 2019). Provinsi Aceh tahun anggaran 2018 mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 14,48 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 13,23 Triliun. Sedangkan belanja dalam angka transfer ke daerah mengalami penurunan alokasi, dari yang sebesar Rp 36,71 triliun pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp 34.70 triliun di tahun anggaran 2018. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja pemerintah pusat memiliki proporsi 29,44% dari total belanja APBN, dan alokasi belanja transfer ke daerah dan dan desa memiliki proporsi sebesar 70,56%. Sedangkan target penerimaan pajak, Aceh mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 5,20 triliun menjadi Rp 5,31 tahun anggaran 2018 triliun pada (Kanwil Dirjen, 2018). untuk Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara yaitu dengan kontribusi sebesar 82,63% pada dari total pendapatan negara 2018. Realiasasi penerimaan pajak pada tahun 2018 yang sebesar Rp 4,26 triliun terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp 4,25 triliun dan pajak sebesar perdagangan jenis pajak Rp14,07 miliar. Kedua tersebut mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 1. Perkembangan Pajak, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Pajak (Rp) internasional sama-sama Tahun Belanja Pegawai (Rp) PE (%) 138.257.821 467.478.858.706 2004 177.472.432 642.368.429.121 2005 309.612.956 361.555.096.915 2006 307.015.000 614.246.212.326 2007 464.317.355 640.759.536.546 2008 462.151.773 532.841.778.439 2009 521.326.413 248.507.379.228 2010 586.181.446 252.925.171.167 2011 687.476.817 303.248.908.388 2012 687.468.221 484.529.582.149 2013 1.030.679.175 535.129.368.526 2014 1.172.685.150 435.005.437.505 2015 1.252.745.085 421.302.250.740 2016 1.299.742.665 503.676.245.344 2017 2018 1.309.081.813 617.004.872.886 Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 1,82 1,24 7,73 7,03 1,92 3,97 5,49 5,89 6,07 2,61 1,55 0,73 3,31 3,58 5,09 Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1,92% dari tahun penerimaan sementara sebelumnya pemerintah dari sektor pajak meningkat tahun sebelumnya sebesar Rp dari Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 107
Pada 2009 tahun 464.317.355. ekonomi meningkat pertumbuhan menjadi 3,97% dengan penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 462.151.773. menjadi Masalahnya terjadi perbedaan yang tidak sesuai dengan teori yang ada Sasana, (2015).Pemungutan pajak yang berlebihan akan berdampak terhadap menurunya pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pungutan pajak yang lebih besar akan berdampak terhadap turunnya ivestasi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi akan menurun, menurunya aktifitas ekonomi akan berdampak terhadap turunya peerrtumbuhan ekonomi. konsumsi dan belanja pegawai meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasana, (2015) berbeda yaitu belanja pegawai berpengauh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin besar belanja pegawai maka ekonomi mengalami pertumbuhan penurunan. dalam dalam ini adalah untuk mengetahui pengaruh Fiscal Policy dalam bentuk pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian Kemudian permasalahan yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor belanja pegawai, tahun 2009 belanja pegawai pada tahun mengalami penurunan dari sebesar Rp sebelumnya menjadi sedangkan 532.841.778.439 pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3,97%. Pada tahun 2011 angka belanja pegawai meningkat dari sebelumnya menjadi sebesar Rp 252.925.171.167 sedangkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 5,89% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2012, 2017 dan 2018, kondisi ini susah di prediksi, artinya meningkat atau menurunya belanja pegawai tidak selalu menurunkan meniakkan atau pertumbuhan ekonomi, artinya bisa terjadi dua kemunkinan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat atau menurun ketika belanja pegaia menurun atau ketika belanja pegawai meningkat. Namun secara teori belanja apabila tahun METODE Sumber Data Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui publikasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh selama 15 tahun dari tahun 2004-2018. yang Metode Analisis data Untuk menjawab permasalahan yang diteliti digunakan metode Regresi Linier Berganda dengan persamaannya sebagai berikut: Y = + + + ei Dimana : Y = Pertumbuhan ekonomi = Konstanta = Koefisien regresi = Pajak = Belanja Pegawai ei = Error Term Definisi Operasional Variabel a. Penerimaan Pemerintah yaitu penerimaan pemerintah merupakan 108 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
dana yang diperoleh untuk proses pembangunan yang diukur dalam Rupiah. b. Pengeluaran Pemerintah yaitu suatu kegiatan pemerintahan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang diukur dalam Rupiah. proses c. Pertumbuhan Eknomi yaitu proses kenaikan output perkapita produksi dengan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) perkapita yang diukur dalam persentase ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antar keadaan variabel gangguan (disturbance) pada variabel periode gangguan (disturbance) pada periode lain. 2013). Pendeteksian terhadap penyimpangan asumsi klasik untuk atuokorelasi dapat dilihat pada besarnya nilai Breusch-Godfrey Test. tidak Jika nilai Obs. R-Squared terjadi tidak signifikan maka data autokorelasi. Tes autokorelasi tertentu dengan (Subri, Uji Normalitas Uji normalitas dilakuka untuk melihat apakah data yang diperoleh tidak. normal terdistribusi Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque- Bera (J-B). Jika nilai probability dari statistik J-B taraf kepercayaan 5% (0,05) berarti bahwa normal residul begitupun sebalinya (Widarjono, 2013). atau lebih besar dari data berdistribusi Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang signifikan antara variabel beberapa independent dalam model regresi. Untuk melihat ada tidaknya mulitikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi antara masing-masing variiabel bebas lebih besar dari 0.8 berarti terjadi multikolinieritas begitu juga sebaliknya. atau semua Uji Autokorelasi Pengujian Hipotesis Uji t Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial (Subri, kriteria 2013). Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut: 1. Jika > Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya variabel parsial bebas mempengaruhi variabel terikat (Y). < (X) secara 2. 2. Jika maka Ho diterima dan menolak Ha yang artinya variabel bebas (X) secara parsial tidak mempengaruhi vaiabel terikat (Y). Uji F Uji F dilakukan untuk pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila uji F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2014). Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 109
1. Jika > maka Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya variabel bebas (X) secara simultan atau serentak berpengaruh signifikan variabel terikat (Y) 2. Jika < maka Ho HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Multikolonieritas untuk melihat apakah data diperoleh ada saling berhubungan antar variabel bebas, dapat dilihat pada Tabel 2. Uji multikolinearitas diterima dan menolak Ha yang artinya variabel bebas (X) secara tidak simultan berpengaruh variabel terikat (Y) atau serentak signifikan Koefisien Korelasi (R) Sugiyono, (2015) Koefisien korelasi (R) adalah sebuah angka yang dapat untuk mengetahui berapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. dijadikan petunjuk Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien sebagai berikut (Sugiyono, 2013): - >0,00 - 0,199 - >0,20 - 0,399 - >0,40 - 0,599 - >0,60 - 0,799 - >0,80 - 0,99 - >1 = korelasi sempurna = sangat rendah = rendah = sedang = kuat = sangat kuat Tabel 2. Uji Multikolinieritas Log (Pajak) Log (Belanja Pegawai) Log (Pajak) 1 0,087 Log (Belanja Pegawai) Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah) 0,087 1 Dari Tabel 2 disimpulkan nilai correlation matrix antar variabel bebas tidak melebihi 0,8, maka dapat dikatakan terjadinya ini pada penelitian multikolinieritas pada ketiga variabel bebas ada multikolonieritas karena antar variabel independen tidak saling berhubungan. tidak ini.model ini tidak Hasil Uji Autokorelasi Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Uji Autokorelasi F-statistic 1.368409 Prob. F(2,10) 0.2983 Obs*R-squared 3.223119 Prob. Chi- Square(2) 0.1996 Koefisien Determinasi ( ) Koefisien determinasi ( ) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan 0< <1. Koefisien determinasi pada Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah) Dilihat dari obs*R-Squared < (Chi-Square) tabel pada df(2) = 5,99, sehingga 1,36 < 5,99. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai probability (P-value) sebesar 0,29 > 0,05. regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya (Subri, 2013). Analisis Pengaruh Fiscal Policy Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 110 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Hasil estimasi model penelitian diperoleh hasil perhitungan analisis regresi yaitu: ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,5004 persen. Tabel 4. Hasil Analisis Regresi LinearBerganda Pengujian Hipotesis Uji t Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 1.1882 0.07407 1.8572 Pajak Belanja Pegawai 0.6756 1.84970 0.5004 3.61135 5.3652 5.8071 R-squared 0.818 F-statistic R-Corellation 0.669 Prob(F-statistic) Prob. 0.0880 0.0013 0.0059 11.654 0.00 penerimaan t-hitung pemerintah (pajak) adalah sebesar - 5,3652 dengan nilai signifikannya adalah 0,0013, sementara nilai t-tabel sebesar 1,78. Artinya secara parsial kebijakan fiskal dalam bentuk pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Nilai Durbin-Watson stat 1.8772 Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data diolah) Nilai koefisien korelasi sebesar 66,9 menunjukkan hubungan antara variabelkebijakan fiscal baik pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 66,9 persen Nlai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,818 artinya kebikalan fiskal baik pajak dan belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 1.188 artinya jika variabel pajak dan belanja pegawai konstant maka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,188 persen. bernilai Nilai t-hitung dari kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai adalah sebesar nilai signifikannya adalah 0,0959, nilai t-tabel sebesar 1,78, artinya secara parsial kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pegawai berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. 5,8071 dengan Uji F Nilai F-hitung sebesar 11,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 artinya kebijakan fidkal baik dalam bentuk pajak dan belanja pegawai secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan positif ekonomi di provinsi Aceh. regresi pajak sebesar jika pajak meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan l pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,67 persen. Nilai koefisien 0,6756 artinya Nilai koefisien belanja pegawai sebesar -7.5004 artinya jika belanja pegawai meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan KESIMPULAN Kebijakan fiskal baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk belanja pegawai ternayata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. yang Artinya ekspannsife baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk belanja pegawai dan signifikan kebijakan fiskal Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 111
berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. fiskal baik pajak maupun belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebesar 81,8 persen dan sisanya sebesar 18,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Kebikalan Diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat membantu dan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, dengan tidak sembarangan menaikkan pajak namun dari sisi belanja pegawai tingkatkan supaya mampu harus di ekonomi. mendorong lanjutan, Perlu sehingga diperoleh temuan yang lebih bervariasi dan lebih baik dalam menjelaskan variabel-variabel kebijakan fiskal dengan metode penelitian yang berbeda. pertumbuhan penelitian adanya Vol 16 No. (2020). Analisis Dariatno. E. S. pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: vektor autoregressive. Forum Ekonomi, 22 (2) 2020, 202-209. penerimaan pendekatan Ellah. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan Sekitarnya 2003-2013. Jurnal Ilmiah. dan Fithri, N. dan D. K. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Ekonomi Jurnal Pembangunan, Vol 15 No. dengan-pertumbuhan-ekonomi- indonesia/ DAFTAR PUSTAKA Gujarati. D. (2014). Ekonometrika Amalia. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Analisis, Vol 4 No.2. Aswandi, Hairul, & Kuncoro, M. (2002). Penetapan Kawasan Evaluasi Andalan: di Studi Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, vol 11, 75-89. Empiris Bapennas. (2004). Perhubungan. Buku Perpustakaan Bappenas. Statistik KeII Dasar. Jakarta: Erlangga. Indra Van, W. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. Laporan Perekonomian Indonesia LPI 2016. (n.d.). Bank Indonesia. Mahsunah. (2013). Analisis Faktor- yang Mempengaruhi Faktor Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia 2005-2009. Tahun Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. Dama. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi, Permana. (2012). Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, Dan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Dipenogoro Journal If Economics, Vol 1 No. Kesehatan 112 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Ratih, G. A. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayan, Vol 6 No. Sitaniapessy. Pengaruh (2013). Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Jurnal Economica, Vol 9 No. dan PAD. Subri. (2013). Ekonomi Sumber Daya Manusia. (P. R. G. Persada, Ed.). Jakarta. Sugiyono. (2015). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sukirno, Ekonomi (2003). Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. S. Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori PT. Graha Jakarta: Makro. Grafindo. Suryawati. Memahami Kemiskianan Multidimensional. Jurnal Pelayanan Kesehatan, Vol. 8 No. (2005). Widarjono, A. (2013). Ekonometrika. Yogyakarta: Edisi Keempat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 113
114 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
SKALA USAHA DAN PENDAPATAN USAHATANI TEBU DI KABUPATEN ACEH TENGAH SCALE OF BUSINESS AND INCOME OF SUGAR CANE FACTORY IN CENTRAL ACEH DISTRICT Bagio1, Romano2, Yusya Abubakar3, Keumala Fadhiela ND1 1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar - Aceh 2 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala - Aceh 3 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Universitas Syiah Kuala - Aceh E-mail: bagio@utu.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani tebu; mengetahui luas lahan yang harus dimiliki petani tebu di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Sampel penelitian sebanyak 58 responden dari perwakilan populasi 586 yang berasal dari Kecamatan Ketol dan Kecamatan Kute Panang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang dikumpulkan berupada data primer dan data skunder, analisis data menggunakan analisis pendapatan. Hasil penelitian bahwa pendapatan bersih yang diperoleh petani bila didistribusikan perbulan maka petani tebu akan memperoleh sebesar Rp. 2.202.636, sedangkan Berdasarkan analisis BEP, rata-rata petani sudah memperoleh keuntungkan, bila dilihat dari jumlah produksi petani rata-rata memperoleh hasil Gula merah tebu sebesar 13.198 kg /tahun, begitu pula bila dilihat dari harga jual rata-rata harga jual Rp. 4.847 /kg. Selanjutnya untuk luas lahan, titik impas lahan garapan hanya 0,56 ha, sedangkan konsidi di Kabupaten Aceh Tengah rata- rata petani tebu memiliki lahan 1,20 ha. Maka dari itu, perlu adanya penggunaan bibit unggul, gula yang dihasilkan harus berstandar SNI serta pembenahan jalan usahatani. Kata kunci: Tebu, Usahatani, Pendapatan, BEP Luas Lahan. ABSTRACT This study aims to see the amount of income earned by sugarcane farmers; knowing the area of land that sugarcane farmers must own in Central Aceh Regency. This research started from April to June 2020. The research sample consisted of 58 respondents from a population of 586 who came from Ketol District and Kute Panang District. The method used in this research is a survey method. The data collected in the form of primary data and secondary data, data analysis using income analysis. The results of the study that the net income obtained when distributed per month then sugarcane farmers will get Rp. 2,202,636 while, Based on BEP analysis, the average farmer has benefited, when viewed from the amount of production the average yield of brown sugar is 13.198 kg / year, as well as when viewed from the average selling price of Rp. 4.847/kg. Furthermore, for the area of land, the break-even point of arable land is only 0.56 ha, while conditions in Aceh Tengah Regency on average have 1.20 ha of land. Therefore, it is necessary to use superior seeds, the sugar produced must be of SNI standard and improve farming roads. Keywords: Sugarcane, Farming, Income, BEP Land Area. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 115
PENDAHULUAN Tebu (Saccharum Officinarum L) komoditas merupakan unggulan terus dikembangkan produktivitasnya setiap juga tahun, cerahnya prospek didukung oleh tidak adanya bahan pengganti (subtitusi), bahan pemanis baik yang sintetis maupun yang alami. Bahan berupa komoditi lain yang sifat dan fungsinya sama dengan tebu, dengan demikian keberadaan tebu tentunya akan tetap dibutuhkan. salah nasional satu dan tebu pengganti tersebut yang ditanam untuk bahan baku pembuatan gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput- rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang tahun 1 lebih 2011). Pada saat ini tanaman tebu telah dimanfaatkan secara optimal menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah yang Indonesia, pemanfaatan tertinggi bagian tanaman tebu adalah pada bagian batangnya, karena batang tebu mengandung nira yang memiliki kadar gula yang tinggi untuk selanjuntnya diproses menjadi beberapa jenis gula diantaranya gula kristal, gula merah dan gula semut (Lhestari, 2006). Tebu adalah tanaman tinggi. Di Ketua Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Safrida (2020), telah memprediksi produksi gula di tahun 2020 hanya mencapai 2,0 hingga 2,1 juta ton. Hasil turun 10 persen di panen gula produksi bandingkan Indonesia tahun 2019 mencapai sekitar 2,227 juta ton. Menurut Safrida (2020), 116 tersebut hasil turunnya produksi gula terjadi akibat musim kemarau panjang yang terjadi di (2011), 2019. Asmarantaka tahun menyatakan peningkatan bahwa permintaan yang tidak dibarengi oleh peningkatan produksi di masa yang akan datang akan mengancam industri gula nasional karena dengan masuknya impor akan mengalahkan gula lokal. Usahatani tebu di Kabupaten Aceh Tengah dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat gayo, memberikan penghidupan sebagian besar penduduk yang bekerja pada sektor perkebunan (2003) mengemukakan bahwa pada masa mendatang peran agroindustri sangat diharapkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus industrialisasi penggerak sebagai dari positif Dampak pedesaan. agroindustri dan tumbuh yang berkembang di daerah pedesaan adalah terbukanya jalur transportasi antara satu desa ke desa yang lain atau dengan kota sehingga dapat memberikan kesempatan bagi penduduk desa dalam memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kondisi yang sama terjadi pula pada industri gula merah di Kabupaten Aceh Tengah. telah tebu. Hanani serta Petani tebu mempunyai peranan yang penting di Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari pembersihan lahan untuk penanaman tebu hingga pasca panen menjadi gula merah tebu tidak terlepas aktivitas petani. Selain itu, tebu dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tebu yang ada dijadikan bahan baku untuk pembuatan gula merah, yang memberikan nilai tambah serta tebu terciptanya perdagangan antar daerah. dari tersebut Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Gula merah banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebagai pemanis, penambah aroma dan warna. Salah satu sifat yang membedakan gula merah dan gula pasir adalah gula merah tekstur makanan dapat menimbulkan yang lebih empuk. Gula merah juga digunakan sebagai bahan baku pada industri kecil baik makanan maupun minuman seperti industri kecap dan tauco yang menggunakan gula merah sebagai pemanis (Soekarto dkk, 2010). tebu di Kabupaten Aceh Tengah berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat ketersediaan lahan, iklim yang sesuai dan juga teknik budidaya tebu yang telah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Pada tahun 2019, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat areal pertanaman tebu seluas 4.047 hektar dengan produksi 32.312 ton gula merah tebu. Potensi lahan yang dapat dikembangankan untuk tanaman tebu mencapai 1.185 hektar (Aceh Tengah Dalam Angka, 2020). Potensi produksi tebu pada lahan yang baik (tersedia air) sekitar 140 ton per hektar. Apabila produktivitas tebu adalah 90 ton/ha pada luas lahan 7.939 ha, maka produksi gula merah tebu yang dapat dicapai sekitar 536 ribu ton per tahun. Produksi tersebut masih kategori rendah, mengingat rendemen gula merah tebu yang digunakan hanya 7,5 persen (Darma, 2011). Usahatani Produksi gula merah tebu dipilih sebagai komoditas utama yang dibudidayakan di lahan yang dimiliki petani yang ada di Kecamatan Ketol dan Kute Panang, hingga sekarang masyarakat masih bergantung dari tebu tersebut. Dengan kondisi sekarang, apakah usahatani tebu masih memberikan pendapatan yang layak bagi petani dalam mencukupi dengan kebutuhan seperrti beberapa meningkatnya hidup, berkurangnya lahan untuk usahatani tebu lahan menjadi karena alih perumahan serta fluktuasi harga sarana produksi yang tidak stabil. rumah tangga, keterbatasan kebutuhan fungsi Tujuan penelitian adalah pertama, melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani tebu; kedua, mengetahui luas lahan yang harus dimiliki petani tebu. METODE Analisis Data di ini Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan sengaja lokasi (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang mempunyai luas berikan kontribusi besar terhadap total produksi gula merah tebu Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan dilakukan secara Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Teknik pengambilan sampling untuk teknik Acak petani menggunakan Berkelompok dua Tahap (Two Stage Cluster Sampling), yaitu Tahap I; penentuan kecamatan berdasarkan sentra produksi dan Tahap II; penentuan desa sampel berdasarkan luas lahan budidaya tebu. Teknik sampling digunakan untuk penentuan petani sampel yaitu sebanyak 10 persen, sesuai dengan pendapat Arikunto (2002) yaitu apabila jumlah subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari populasi dan dianggap representatif. Besarnya sampel yang purposive Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 117
diambil sebesar 10 persen dari seluruh populasi sebanyak 586 orang, sehingga yang sampel didapat mengusahakan usahatani tebu. 58 petani Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah (Dumairy. 2004). a) Penerimaan (TR) Hasil penjualan total yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TRn = Pn x Qn ...(1) Dimana: titik yang diperoleh merupakan dan impas sebuah sebuah menggambarkan kondisi usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dengan rumus sebagai berikut: 1. BEP usaha Berdasarkan Jumlah Produksi produksi Menggambarkan minimal yang harus dihasilkan dalam proses produksi Tebu (gula merah) tidak mengalami kerugian supaya TRn = Total Revenue/Hasil Penjualan Tebu (gula merah) (Rp/Tahun) Pn (gula merah) (Rp/Kg) Qn = Jumlah Penjualan Tebu (gula merah) (Kg/Tahun) = Tingkat Harga Tebu b) Pendapatan Pendapatan adalah penerimaan bersih yang diterima oleh produsen penjualan setelah biaya dikurangi produksi, dapat dihitung dengan menggunakan sebagai berikut: total hasil dengan total rumus .(3) 2. BEP Berdasarkan Harga Jual (Rp) Menggambarkan harga terendah dari yang Jika harga yang dihasilkan. ditawarkan rendah dari lebih harga BEP, maka suatu usaha akan mengalami kerugian, begitu pula sebaliknya. jumlah produksi Πn = TRn - TCn .... (2) Dimana: Πn = Pendapatan Tebu (gula merah) (Rp/Tahun) TRn = (peneriman) Tebu (Rp/Tahun) TCn Tebu (gula merah) (Rp/Tahun) Total Revenue (gula merah) = Total Cost (Biaya) .(4) lahan garapan Rata-rata (farm size) pada usahatani tebu yang menguntungkan secara ekonomi dapat diuji dengan menggunakan pendekatan Break Even Point (BEP), yaitu : luas c) Break Even Point (BEP) Break Event Point merupakan perbandingan antara nilai hasil penjualan produksi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nilai 118 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
HASIL DAN PEMBAHASAN Karteristik Responden Sumberdaya dimiliki mempengaruhi individu produktivitas dan berfikir kerja, bertindak serta pengambilan keputusan. Sukses tidaknya suatu usaha sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kemampuan daya dan upaya untuk bekerja. Karakteristik petani merupakan kualitas dari individu petani atau ciri-ciri yang khas dari populasi petani yang diteliti, pada penelitian ini karateristik yang dilihat adalah umur, pendidikan, pengalaman, jumlah tanggunggan dan luas lahan yang dimikili oleh petani responden. yang akan Tabel 1. Karateristik Petani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 No 1 Umur Petani Uraian Jumlah Persentase a. < 15 Tahun b. 15-54 Tahun 0 53
94,64 c. > 54 Tahun Total 2 Pendidikan a. SD b. SMP/SLTP c. SMA/SLTA d. S1 Total 3 Pengalaman 3 56 1 33 21 1 56 5,36 100,00 1,79 58,93 37,50 1,79 100,00 No Uraian c. > 5 Orang Total Jumlah Persentase 5,36 100,00 3 56 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 Berdasarkan Tabel 1, usia petani tebu di Kabupaten Aceh Tengah masih tergolong produktif dengan jumlah responden sebanyak 53 orang dari 56 responden, hal ini berarti petani masih sanggup untuk mengelola usahataninya dengan baik. Secara umum petani telah menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD), artinya petani sudah melek huruf dan mampu untuk membaca guna tebu meningkatkan usaha budidaya tersebut. Selain itu, petani juga sudah melek teknologi, dilihat dari kepemilikan seluler. Dengan pengalaman telpon petani akan lebih mampu melihat peluang dan menekan resiko dalam berusahatani rata-rata pengalaman diatas 10 tahun. Semakin berpengalaman responden terhadap satu bidang usaha maka akan semakin mudah mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi dalam usahanya, selain itu kemampuan mengambil keputusan terbaik pada saat yang paling tepat. Jumlah tanggungan petani rata-rata 3-5 orang, dengan adanya anggota keluarga dalam petani berusahatani tebu. Tuntutan akan hidup apabila jumlah tanggungan besar maka jika akan semakin besar kebutuhan ditinjau dari segi konsumsi dalam keluarga, namun demikian hal ini merupakan asset yang penting dalam menambah pencurahan tenaga kerja. tebu, dengan sangat terbantu a. < 10 Tahun b. 10 -20 Tahun 7 29 12,50 51,79 4 c. > 20 Tahun Total Jumlah Tanggungan a. 0-2 Orang b. 3-5 Orang 20 56 13 40 35,71 100,00 23,21 71,43 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 119
Tabel 2. Luas Lahan Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 Tabel 3. Penggunaan Sarana Produksi Usahatani Tebu Tahun 2020 No Uraian Jumlah Persentase 0 - 0,5 Hektar 0,5 - 1 Hektar 3 > 1 Hektar Total 1 2 0 45 11 56
80,36 19,64 100,00 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 faktor penting dalam berusahatani, semakin luas lahan yang dimiliki maka hasil yang diperoleh juga meningkat, dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Rata- rata luas lahan yang dimiliki petani tebu adalah 0,5 - 1 ha, kepemilikan luas lahan ini sudah dikatakan lahan sedang. Artinya dengan rata-rata 1 ha, sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga petani. Sejalan dengan yang (1993), Hernanto dikatakan menyebutkan luas lahan terbagi dalam 3 golongan yaitu a) lahan luas, apabila luasnya >2 Ha, b) Lahan sedang, apabila luasnya 0,5-2 Ha dan c) lahan sempit, apabila luasnya <0.5 Ha. Luas lahan merupakan Sarana Produksi, Tenaga Kerja, Penyusutan Peralatan Penggunaan sarana produksi yang paling besar adalah lahan untuk budidaya tebu. Karena saat ini untuk membuka lahan baru lagi (dilarang) serta alih fungsi lahan untuk perumahan juga meningkat, sehingga untuk memperoleh lahan untuk budidaya tebu sudah sedikit sulit. Namun demikian untuk penggunakn bibit petani mengambil dari lokal (memanfaatkan pucuk tebu yang sudah ditebang), sehingga akan dapat menghemat biaya. Untuk lebih jelasnya penggunaan sarana produksi dapat dilahat pada tabel berikut. (hutan) sudah tidak boleh N o Uraian Rata-rata (Rp) Rata-rata per Ha (Rp) Sewa Lahan 2 Bibit 3 Urea 4 SP-36 5 KCL 1 Total 9.571.429 8.000.000 1.794.643 1.500.000 1.375.478 1.149.654 999.245 835.190 885.680 1.059.653 14.800.448 12.370.524 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 Aktivitas petani dimulai dari pembersihan lahan untuk penanaman tebu. Apabila penanaman dilakukan untuk pertama kalinya, maka setelah dilakukan pembersihan, petani membuat lubang tanam dengan ukuran 20 x 20 cm, dengan jarak tanam antar baris 10 cm dan lajur 100 m. Sedangkan setelah panen tahun pertama tidak dilakukan lagi penanaman bibit baru petani memelihara rootan tanaman. Setelah panen, sisa-sisa daun tebu dikumpulkan, lalu dibakar tunggu hingga tumbuh tunas baru pada rumpun tebu tersebut, apabila sudah tumbuh tunas, dan tadi rumpun dibersihkan, bila turun hujan langsung di pupuk. Setelah itu tunggu hingga umur 6 lalu dilakukan proses - 7 bulan ngelentek, dapat dipanen pada umur 10 - 12 bulan. Jenis tebu yang banyak dibudidayakan petani di Kabupten Aceh Tengah adalah tebu jenis surabaya dengan warna coklat besar, ada juga jenis tebu lokal dan tebu PGM atau tebu tri (ukurannya kecil-kecil dan untuk keras) membudidayakan. jarak antar tebu dikorek selanjutnya tebu petani kurang Penggunaan tenaga kerja mulai dari pra panen hingga pasca panen, yang 120 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
paling besar adalah pada saat panen. Sebab pada panen ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak serta masih menggunakan kerja manusia dengan rata-rata harga Rp. 200.000 per truk atau sekitar 4.500 - 5.000 kg tebu yang kemudian tebu yang sudah ditebang diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke tempat pembuatan gula merah tebu. tenaga Tabel 5. Rata-rata Biaya Penyusutan Peralatan Pada Usahatani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 Rata- rata (Rp) 67.098 165.536 45.000 Rata-rata Per Ha (Rp) No Uraian 1 Cangkul 2 Parang 3 Garuk Sumber : Data Primer (diolah), 2020 56.082 138.358 37.612 Tabel 4. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 N o Uraian Rata-rata (Rp) Rata-rata per Ha (Rp) 1 Pra Panen a. Pembersih an lahan b. Korek c. Pemupukan d. Ngelentek 2 Pasca Panen a. Panen b. Angkut c. Masak Total 162.500 135.821 2.062.500 1.723.881 140.000 1.647.500 1.377.015 167.500 6.706.464 5.605.403 5.029.848 4.204.052 5.633.430 4.708.539 17.894.71 21.409.7 0 43 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 Peralatan yang digunakan petani tebu masih dikatakan sederhana, dan masih bergantung oleh penggunaan tenaga kerja manusia. Rata-rata umur ekonomis dari peralatan yang digunakan adalah 2 (dua) tahun. Dengan umur ekonomis paling pendek adalah parang, karena parang selalu digunakan untuk setiap tebu tahapan pada usahatani hingga pada saat panen, yang digunakan untuk memotong batang tebu. Pengujian Hipotesis Hipotesis I. Analisis pendapatan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh petani tebu, tebu yang sudah dipanen diolah menjadi gula merah tebu. Harga jual tebu tergantung dari jenis gulanya, ada gula lose, gula 1 dan gula barang. Tebu di Kabupaten Aceh Tengah sudah menjadi industri rumah tangga, yang diolah menjadi butiran-butiran gula atau sering dikenal dengan gula merah. oleh sudah Gula merah masyarakat sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi subsitusi gula pasir. Gula merah tebu di peroleh dengan memeras kemudian air tebu yg telah di peras di masak hingga kental dan kemudian di jemur atau dimasukkan ke dalam bak pendingin setelah itu menghancurkan gula yang masih padat. Pemanenan dikenal sudah dapat dilakukan pada umur tebu 10 - 12 bulan sebelum tebu berbunga, karena tebu sudah berumur lebih 12 bulan maka akan berpengaruh pada rendeman gula. Setelah di penan tebu harus segera dibawa untuk dimasak supaya gula yang di hasilkan bagus (gula lose). Secara tenggang waktu antara teori, masa tebu Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 121
penebangan dan pengangkutan batang tebu ke tempat penggilingan maksimum tebu yang sudah 36 dipanen terlalu lama dibiarkan di kebun atau di pabrik penggilingan (menunggu antrian) akan mengering, sehingga gula yang akan berkurang. Rata-rata rendemen tebu di Kecamatan Ketol dan Kecmatan Kute Panang berkisar antar 9 - 10 persen. Maka dari itu, untuk memimalkan kehilangan rendemen sukrosa pada tebu, good perlu menerapkan petani agricultural practices serta standar operational procedure (SOP) dalam penangganan pasca panen tebu. jam. Apabila tersimpan dalam tebu (GAP) Setelah proses penebangan dan tebu diangkut ke pabrik, petani hanya membayar sewa mesin sebesar 18% dari total gula merah tebu yang dihasilkan. Upah tenaga kerja menggiling menjadi tanggungan pemilik pabrik, besarnya upah tenaga kerja sebesar Rp. 200 - Rp. 250 per kg gula merah yang dihasilkan. Selanjutnya proses menghidupkan api juga dimulai, bahan baku untuk tebu. memasak berasal dari ampas lagi tidak perlu Sehingga petani mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku untuk memasak. Wajan pemasakan ini berdiameter kurang lebih satu meter dan berkapasitas ± 65-72 liter nira. Wajan-wajan diatur berundak dan agak miring untuk memudahkan pemindahan nira dari wajan satu ke wajan berikutnya. tersebut dibuang dengan menggunakan serok, menurut Dewi et al (2014), Hasil terbaik diperoleh pada gula merah tebu yang dihasilkan dengan suhu pemasakan 70 oC dan kecepatan pengadukan 250 rpm, yaitu diperoleh rendemen 8.23%, kadar sukrosa 75.37%, tekstur (kekerasan) 4.52 kg/cm2, dan warna gula merah yang cerah dan mempunyai intensitas yang perlu tinggi. dilakukan untuk mempercepat penguapan air dari nira untuk serta pembentukan kristal gula yang kompak. Pada saat pemasakan terjadi dua reaksi pencoklatan, yaitu karmelisasi dan reaksi Maillard. Bila gula dipanaskan di atas titik cairnya maka gula akan berwarna gelap. Pada suhu mendekati titik lebur sukrosa (185-186 0C) terjadi dekomposisi sukrosa (Eskin et al., 1971). (1975) menambahkan, Schallenberge bila sukrosa dipanaskan pada 200 0C secara terjadi terus menerus akan hidrolisis dan dehidrasi yang diikuti dimerisasi yang mengakibatkan produk tidak berasa manis. Pemasakan nira ini kental menjadi berlangsung selama 3-4 jam. Gulali matang biasanya hanya tersisa pada dua wajan yang terdekat dengan sumber panas (tempat pemasukan bahan bakar). Menurut Ashari et al. (2005), semakin depan posisi wajan, nira semakin kental. Gulali pada wajan yang di depan (biasanya wajan pertama dan kedua dari depan) telah siap diangkat. Selama pemasakan pengadukan peluang memberi nira (gulali) akan mempercepat gerakan molekul-molekul cairan nira sehingga menimbulkan gerakan pada kotoran yang kemudian akan melayang ke permukaan cairan dan terapung bersama buih nira. Buih dan kotoran yang terapung tersebut harus Penambahan kapur dilakukan setelah nira menjadi gulali maka diangkat ke wadah untuk didinginkan. Wadah dapat berupa bak dengan ukuran 1 x 2 meter yang terbuat dari semen atau untuk kayu. Hal Proses pendinginan ini dilakukan 122 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
mempercepat panas sehingga gulali lebih cepat mengeras serta mencegah warna gelap gula akibat karamelisasi lanjutan. Gula Merah tebu yang agak kering dan dingin selanjutnya dilakukan penusukan atau pengahncuran sehingga diperoleh butiran-butiran gula yang lebih halus. Setelah itu, gula merah tebu ke dalam karung ukuran 50 kg kemudian ditimbang, selanjutnya petani menghubungi pedagang untuk proses penjualan. Upah memasak dibayar oleh tebu, pemilik pabrik hanya pemilik menyediakan fasilitas untuk memasak, besarnya upah memasak dihitung Rp. 350 - Rp. 450 per kg gula merah tebu yang dihasilkan. Rata-rata produksi hasil dari tebu menjadi gula merah tebu dapt dilihat pada tabel berikut. Tabel 6. Rata-rata Produksi, Harga Jual dan Pendapatan Gula Merah Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 penghilangan Medan serta kota besar lainnya. 2) Gula I, merupakan gula kualitas II yang memiliki ciri-ciri warna agak kecoklatan, gula agak mengumpal. Apabila proses pegolahan tebu lebih dari waktu 3 x 24 jam maka gula yang dihasilkan menjadi gula satu; dan 3) Gula Barang, merupakan hasil gula dengan kualitas terakhir, memiliki ciri-ciri warna coklat tua dan (agak mencair), gula barang lembek diperuntukan untuk pabrik kecap yang ada di Kota Langsa dan pemanis makanan dalam daerah sendiri. jual dari gula merah tebu tergantung dari jenis gula yang dihasilkan. Bila yang dihasilan adalah gula lose, maka petani tebu akan mendapatkan pendapatan lebih banyak dari pada gula yang dihasilkan adalah gula 1 dan gula barang. Tabel 7. Rata-rata Produksi, Harga Jual dan Pendapatan Gula Merah Tebu Per Hektar di Daerah Penelitian, Tahun 2020 Variasi harga N o Uraian Rata-rata Produksi (Kg) Harga (Rp) Jumlah (Rp) N o Uraian Rata- rata Produksi Per Ha (Kg) Harg a (Rp) Jumlah (Rp) 1 Gula Lose 8.757 5.480 47.992.241 2 Gula I 2.059 5.061 10.420.850 Gula Barang 3 4.000 2.383 9.530.797 67.943.888 Total 13.198 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 1 Gula Lose 7.319 4.581 40.112.918 2 Gula I 1.721 4.230 8.709.964 Gula Barang Total 3 1.992 3.343 7.966.039 56.788.921 11.031 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 Jenis gula tebu yang dihasilakan dari pengolahan tebu menjadi gula merah tebu ada tiga, yaitu 1) Gula Lose, merupakan gula dengan kualitas I dengan ciri-ciri gula berwarna coklat terang, remah dan tidak mengumpal. Untuk mendapatkan hasil gula lose, tebu yang sudah dipanen/ditebang harus segera diolah menjadi tidak lebih dari 3 lose jam, penggunaan gula x 24 diperuntukan untuk pabrik kecap seperti Indofood, ABC dan dipasarkan ke gula tergantung dari gula yang dihasilkan, lose maka akan bila hasilnya gula dihargai lebih mahal sekitar Rp. 5.500 / kg, sedangkan gula I dan gula barang lebih rendah. Penggunaan gula lose diperuntukan untuk pabrik kecap seperti Indofood, ABC dan dipasarkan ke medan serta kota besar lainnya. Sesuai bahwa pendapat Hikmah usahatani tebu sudah optimal, hasil prolehan biaya produksi dan penerimaan Rata-rata harga jual (2021) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 123
usahatani tebu di Kecamatan Ketol sudah optimal. Rata-rata pendapatan bersih yang akan diterima petani tebu, dapat dilhat pada tabel berikut. BEP Berdasarkan Harga Jual (Rp) Tabel 8. Total Pendapatan, Total Pengeluaran dan Pendapatan Bersih Gula Merah Tebu di Daerah Penelitian, Tahun 2020 BEP Luas lahan garapan (farm N o Uraian Rata-rata (Rp) Rata-rata per Ha (Rp) size) 1 2 3 Pendapata n Pengeluar an Pendapata n Bersih 67.943.88 8 56.788.92 1 31.623.56 3 36.320.325 30.357.286 26.431.635 Sumber : Data Primer (diolah), 2020 Pendapatan bersih yang diperoleh petani bila didistribusikan perbulan maka petani tebu akan memperoleh sebesar Rp. 2.202.636, disini biaya tenaga seperti kerja membersihkan lobang tanam, ngelentek serta panen sudah dihitung, jadi petani juga mendapat imbalan langsung dari pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi hipotesis I, rata-rata pendapatan petani tebu sudah diatas Rp. 2.000.000 per bulan, diterima. yang dilakukan petani lahan, membuat Berdasarkan analisis BEP, rata-rata petani sudah memperoleh keuntungkan, bila dilihat dari jumlah produksi petani rata-rata memperoleh hasil Gula merah tebu sebesar 13.198 kg /tahun, begitu pula bila dilihat dari harga jual rata-rata harga jual Rp. 4.847 /kg. Selanjutnya untuk lahan garapan hanya 0,56 ha, sedangkan konsidi di Kabupaten Aceh Tengah rata- rata petani tebu memiliki lahan 1,20 ha. Jadi hipotesi II, Luas lahan yang harus dimiliki petani tebu tidak kurang dari 0,5 (setengah) hektar, diterima. luas lahan, titik impas KESIMPULAN Hipotesis II. Setelah menghitung dan mengetahi pendapatan bersih yang diterima petani tebu, ada baiknya juga mengetahui titik titik impas pulang pokok atau Break Event Point, baik itu BEP berdasarkan jumlah produksi gula merah tebu, haga jual gula merah tebu dan titik impas luas lahan garapan yang harus dimiliki petani supaya bisa memperoleh pendapatan yang dapat mensejahterakan kehidupan keluargnya. layak. Sehingga analisis pendapatan usahatani dari usahatani tebu yang diolah menjadi gula merah tebu, petani masih mendapatkan pendapatan yang layak, ini dilihat dari rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.202.636 per bulan, dengan titik impas lahan garapan hanya 0,56 ha, petani sudah balik modal. Selain itu, harga jual gula merah tebu juga sudah di atas BEP harga. sedangkan konsidi di Trans Bakal Buah, rata-rata petani kelapa sawit. Berdasarkan hasil BEP Berdasarkan Jumlah Produksi 124 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
diberikan antarlain sebagai berikut, pertama, perlu adanya penggunaan bibit unggul atau bersertifikat supaya produksi dapat ditingkatkan. Serta menstandarkan hasil gula merah tersebut; kedua, memperbaiki jalan usahatani, sehingga tidak ada kendala dalam mendistribukan hasil tebu ke pabrik penggilingan, sehingga tebu dapat langsung dimasak dan hasil gulanya berkualitas baik. Saran yang dapat tebu Lues. Jurnal Agrica Vol 14, No 2. Hal 171-182. DOI: ca.v14i2.4733 Bagio, Handayani, S., Nasution, A., & Analisis Zulkarnain. Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Di Trans Bakal Buah Kota Subulussalam. Ekombis, Vol 6 No 158-164. 2, 6i2.2880 2020. Hal DAFTAR PUSTAKA Anonymous, 2021. Permintaan Gula Merah Meningkat, Rafinasi Jadi Alternatif. 2012/01/24/permintaan-gula- merah-meningkat-rafinasi-jadi- alternatif-2.html. [6 November 2021]. Anonymous, 2021. u. 20 November 2021 BPS. 2020. Aceh Tengah dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. Takengon. BPS. 2020. Aceh dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. Banda Aceh. Darma, R. 2011. Pengembangan Industri Gula Tebu dan Restrukturisasi Perbesaran di Sulawesi Selatan. Fakultas Pertanian. Universitas Hasanuddin, Makassar. Arikunto, S. 1999. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis. Bina Aksara, Jakarta. Ashari. 2005. Industri Gula Merah, Aternatif Usaha Petani Tebu di Kediri. Artikel. Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi. Pengembangan Dewi, S. R., Izza, N., Agustiningrum, D. A., Indriani, D, W., Sugiarto, Y., Maharani, D, M., Yulianingsih, R. 2014. Pengaruh Suhu Pemasakan Nira Dan Kecepatan Pengadukan Terhadap Kualitas Gula Merah Tebu. Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 15 No. 3. Hal 149-158 Asmarantaka R.W. 2011. Analisis Dayasaing Ekspor Kopi Indonesia. Di dalam : Baga LM, Fariyanti A, Jahroh S. Kewirausahaan dan Dayasaing Agribisnis. Bogor : IPB Pr. Hlm 79-93 Aziz, F., Indra, Karim, A. 2021. Analisis Skala Usaha Dan Finansial Minyak Sere Wangi (Cymbopogon nardus rendle. Lin) Di Kabupaten Gayo Dumairy. 2004. Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Media Global Edukasi. Eskin, N.A.M., H.M. Henderson, and R.J. 1971. Townsend. Biochemistry of Foods. Academic Press, New York, San Francisco. London. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 125
Hanani AR. dkk. 2003. Strategi Pembangunan Pertanian (Sebuah Pemikiran Baru). Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri. Hernanto, F. 2007. Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya. Hikmah, Yulisma, R., Bagio. 2021. Optimalisasi Usaha Tani Tebu (Saccharum Officinarum L) di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Bisnis Strategi dan Kajian Manajemen. Volume 5 Nomor 2. Hal 168 - 181 Indra. 2011. Penentuan Skala Usaha Dan Ekonomi Efisiensi Analisis Usahatani Kopi Rakyat Di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Agrisep, 15-22. 12(1), 2i1.206 Indra, Hamid, A. H., Fazlina, Y. D., Baihaqi, A., Athaillah, T. 2021. Potensi Pengembangan Kopi Robusta (Coffea Canephora) di Tenggara. Aceh Kabupaten JASc Vol 5, No 1. Hal 33 - 40. DOI: Fjasc.v5i1.8141 DOI: ca.v14i2.4731. Safrida, Sofyan, Taufani, A. 2020. Dampak Impor Gula Terhadap Produksi Tebu Dan Harga Gula Domestik Di Indonesia. Agricore Volume 5 Nomor 1, Juli 2020. Hal 35 - 48 Shallenberger, R.S. dan Birch, C.C. 1975. Sugar Chemistry. AVI, Publishing Co. Westport. Conn. Soekartawi. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. Soekarto, dkk. 2010. Kajian Beberapa Jenis Penggunaan Gula Merah Untuk Industri dan Pengolahan Pangan Indonesia. di 23456789/26796. [17 April 2021]. Lhestari A, P, 2006. Pengaruh Waktu Tunda dan Giling Penambahan Natrium Metabisulfit terhadap Mutu Gula Merah Tebu. Departemen pada Skripsi Teknologi Pertanian, Industri Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tebu Meisetyani, R., Indra, Syakur. 2021. Analisis Skala Usaha Dan Finansial Usahatani Kopi Arabika (Coffea arabica) Di Kabupaten Gayo Lues. Jurnal Agrica Vol 14, 131-139. No 2. Hal 126 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INFRASTRUKTUR, INVESTASI DAN PDRB PER KAPITA DI ACEH CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INFRASTRUCTURE, INVESTMENT AND GRDP PER CAPITA IN ACEH Masdi1, Irham Iskandar2 1,2 Litbang Bappeda Aceh E-mail: ABSTRAK Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan variabel adalah infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu selama periode 2006-2019. Hasil estimasi dilakukan dengan menggunakan model model granger causality test dan uji kointegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita tidak terdapat kausalitas, namun terdapat satu hubungan satu arah, yaitu PDRB per kapita mempengaruhi PMDN; kedua, uji kointegrasi melalui Johansen Co- Integration test menunjukkan bahwa tidak ditemukan kointegrasi. Kata kunci: Infrastruktur, PMDN, PMLN, PDRB per kapita, uji granger causality, uji kointegrasi. ABSTRACT The main objective of this study is to determine the causal relationship between infrastructure, investment and GRDP per capita. The method used in this study is a quantitative approach with the variables being infrastructure, investment and per capita GRDP. The data used is secondary data in the form of time series data for the period 2006-2019. The estimation results are carried out using the Granger causality test model and the cointegration test. The results showed that; first, infrastructure, PMDN, PMLN and GRDP per capita there is no causality, but there is no one-way relationship, namely GRDP per capita affects PMDN; second, cointegration test through Johansen Co-Integration test showed that no cointegration was found. Keywords: Infrastructure, PMDN, PMLN, GRDP per capita, granger causality test, cointegration test. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 127
PENDAHULUAN ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Laju pembangunan seringkali ekonomi diukur oleh pertumbuhan melalui pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) yang dihasilkan oleh suatu negara (Arsyad, 2010). Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita untuk jangka panjang, sehingga persentase pertambahan jumlah output itu mestinya jumlah tinggi dari persentase lebih penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut (Tarigan, 2005). Pertumbuhan ekonomi mendapat penekanan karena mengandung unsur ekonomi dinamis. pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari pertambahan PDB dan PDRB, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial yaitu kenikmatan, kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Kuncoro, 2004). Kalimat proses Teori ilmu ekonomi menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pendapatan yang masih relatif rendah dan ditopang oleh konsumsi masyarakat secara Menurut Kuncoro berkelanjutan. (2004), hal tersebut bisa diantisipasi investasi yaitu peningkatan melalui Pertumbuhan tidak bertumbuh produktivitas berdampak yang meningkatnya pertumbuhan ekonomi, seperti Indonesia yang berpenghasilan rendah sebagai akibat dari kesenjangan tabungan serta antara kesenjangan devisa yang dapat dilihat pada defisit anggaran. investasi dan (2002) mengemukakan bahwa investasi dapat digolongkan tiga macam: pertama, investasi tetap perusahaan yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk mesin-mesin, perlengkapan, bangunan yang semuanya lama; kedua, investasi perumahan khususnya rumah tempat investasi tinggal; dan ketiga, penambahan persediaan. Suparmoko tahan sumbernya dapat dibedakan dua bagian yaitu Pertama, investasi yang bersumber dari dalam negeri, sumber ini berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa; Kedua, luar investasi yang bersumber dari negeri, sumber ini dapat berupa bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Investasi menurut dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Ada hal penting yang perlu dipahami antara lain: Pertama, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah negara republik indonesia; Kedua, penanam modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanam modal dalam negeri dan Ketiga, penanam modal Sebagaimana dimuat asing; 128 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; Keempat, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal di wilayah indonesia melalui modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. negara republik dan Domar menyatakan bahwa kunci terpenting dalam pertumbuhan ekonomi investasi. Pertama, adanya pendapatan memberikan pengaruh muculnya suatu permintaan dan meningkatkan nilai dari kapasitas produksi dengan cara berupa meningkatkan stok modal untuk memunculkan penawaran. Oleh sebab itu, berlangsung, saat pendapatan yang ada dan output akan secara terus menerus semakin membesar; Kedua, pembentukan modal menentukan tumbuhnya perekonomian. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran mampu untuk menambah potensi suatu dalam menghasilkan perekonomian beberapa barang dan dapat pula dianggap sebagai pengeluaran yang mampu untuk menambah permintaan yang efektif bagi seluruh masyarakat (Jhingan 2003). Teori Harrod ialah sebagai dampak investasi masih negara perlu adanya (Todaro dan Smith, 2006). Penanaman investasi baru. modal sangat menentukan rendahnya tinggi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan ini diindikasi dengan adanya peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. ekonomi. Hal UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah penyelenggaraan satu investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) (Penanaman Modal maupun PMLN Asing) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan memeratakan meningkatkan dan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. tujuan dari baik investasi adalah PMLN dan PMDN merupakan sumber pembiayaan yang penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran investasi lainnya, misalnya modal portofolio maupun utang luar negeri. Harrod-Domar menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara dapat menyisihkan pendapatan nasionalnya untuk mengganti beberapa barang modal yang telah rusak menjadi untuk baru, suatu meningkatkan Inti teori dengan demikian perekonomian Bagaimana kondisi Aceh. Gambar 1 dan 2 menunjukkan perbandingan korelasi PDRB per kapita antara PMDN dan PMLN mengalami fluktuatif. Data menunjukkan bahwa PMDN di fase awal mengalami fluktuatif dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 129
3.607 (milyar), sedangkan PMLN di fase 2004 mengalami awal peningkatan sebesar Rp. 137.5 (juta US$) dan setelah itu mengalami penurunan di tahun secara tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi PDRB per kapita yang berasal dari PMDN relatif masih lebih dominan daripada PMLN. fluktuatif. Hal Gambar 1. Korelasi PMDN dan PDRB per kapita Gambar 2. Korelasi PMLN dan PDRB per kapita Demikian juga, pada Gambar 3 menunjukkan korelasi PDRB per kapita dengan infrastruktur saling berkaitan erat. mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan dengan meningkatnya PDRB per kapita. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat sebagai penghubung antar wilayah perekonomian dalam nasional. Infrastruktur 2019 seiring mendukung Meningkatnya mobilitas ekonomi tahun 2002 melalui jaringan jalan nasional dan propinsi rata-rata per hari dapat mencapai sekitar 201 juta lagi kendaraan-kilometer. ekonomi yang termasuk mobilitas mempergunakan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya ada indikasi yang ini memberikan dibangun kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional (Kenastri, 2007). Belum jaringan infrastruktur selama jalan Gambar 3. Korelasi Infrastruktur dan PDRB per kapita selalu didukung pembangunan di tiap daerah seperti pembangunan infrastruktur. Hal Pertumbuhan ekonomi ini pembangunan infrastruktur juga termasuk salah satu dapat menaikan investasi dikarenakan yang 130 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
pendapatan daerah. Besarnya investasi Infrastruktur jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh yang perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi. kuat Istilah infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti sebagai sebuah sarana dan prasarana umum. Kelengkapan sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti kereta api, rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi, telepon, air bersih, listrik, sekolah dan sebagainya; ilmu ekonomi infrastruktur publik merupakan wujud dari modal publik dari investasi pemerintah. yang jalan, Infrastruktur saluran sistem jembatan, pembuangan (Mankiw, 2003). sedangkan dalam dilakukan oleh dengan terkait dan infrastruktur menurut Larimer (1994) adalah suatu pondasi yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi, namun hal ini bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan area, komunitas dan sistem. Selain itu, infrastruktur juga menjelaskan variasi jasa, institusi dan fasilitas sistem transportasi dan sarana umum, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian. Defenisi tersebut, Hirchman (1958) mengemukakan bahwa infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena tanpa infrastruktur segala kegiatan produksi pada sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat ekonomi Teori berfungsi. saluran yang mengidentifikasi lima dapat melaluinya ekonomi berdampak pertumbuhan: Infrastruktur dapat dianggap sebagai masukan langsung ke Sejalan dengan hal infrastruktur pada positif (i) dalam proses produksi dan karenanya berfungsi sebagai faktor produksi; (ii) infrastruktur dapat dianggap sebagai pelengkap input lain ke dalam proses produksi, dalam arti bahwa perbaikannya dapat menurunkan biaya produksi atau kekurangannya dapat menimbulkan jumlah biaya untuk perusahaan, (iii) merangsang dapat infrastruktur faktor melalui, misalnya, akumulasi penyediaan pengembangan sumber daya manusia; (iv) investasi infrastruktur juga dapat meningkatkan permintaan peningkatan agregat pengeluaran selama konstruksi, dan mungkin selama operasi pemeliharaan; dan terakhir, (v) investasi infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memandu kebijakan industri; Pemerintah mungkin akan berusaha aktifkan saluran ini dengan berinvestasi dalam proyek infrastruktur tujuan memandu swasta keputusan investasi (Fedderke dan Garlick, 2008). fasilitas tertentu dengan sektor infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi, Sagita (2013) menemukan bahwa tidak ada antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Malahan yang terjadi hubungan satu arah ekonomi yaitu mempengaruhi infrastruktur, sebaliknya untuk pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hubungan satu arah maupun dua arah. Terkait kausalitas hubungan dua arah pertumbuhan investasi dan Hasil studi empiris dalam kasus kausalitas infrastruktur dan pertumbuhan dilakukan ekonomi telah berbagai negara, indonesia yaitu oleh Prasetyo dan Sasana (2020) di negara ASEAN; Berk dan Bicen (2018) di Turkey; Hidayah dkk (2018) di banyak termasuk Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 131
Sumatera Barat; Edrees (2016) di ; Simbolon (2018) di negara ASEAN; Tripathy dkk (2016) di India; Kumo (2012) di Afrika Selatan; Sebayang (2011) di Indonesia. Begitu kasus juga, kausalitas investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Erviana (2019) di Indonesia, Fazaalloh (2019) di Indonesia; Meyer dan Sanusi (2019) di Afrika Selatan; Bakari (2018) di Algeria; Raghdsifa dkk (2018) di Indonesia, Sothan (2017) di Kamboja; Abbes dkk (2015) di Ceko; Anguibi (2015) di Pantai Gading; Bakir dan Eryılmaz (2015) di Turki; Ullah dkk (2014) di Pakistan; Amalia (2013) di Indonesia; Yılgör dan Korkmaz (2011) di Spanyol, Prancis, Korea Selatan, dan Yunani; Hooi dan Wah (2010) di Malaysia; Wahyudi (2009) di Indonesia; Tang dkk (2008) di China. untuk Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Hal baru yang disajikan dalam studi ini adalah melengkapi empiris sebelumnya, data terkini dan model yang pertumbuhan yaitu dikembangkan ekonomi di proxy sebagai sebagai PDRB per kapita dan memasukkan investasi dalam negeri sebagai variabel lainnya. hasil studi dua yaitu investasi penanaman modal dalam negeri dalam satuan milyar rupiah dan luar investasi penanaman modal negeri dalam satuan juta US$; Sedangkan PDRB yang digunakan adalah PDRB per kapita dalam satuan rupiah. Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu selama periode 2006-2019. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan dan model matematika, ekonometrika model-model atau lainnya untuk menjawab ekonomi estimasi hipotesis penelitian. Hasil dilakukan dengan menggunakan model uji kointegrasi dan model granger causality test atau disebut juga dengan metode Adapun Engel-Granger. langkah-langkah prosedur analisisnya sebagai berikut: 1. Uji stasioneritas (unit root test). Uji ini dilakukan untuk melihat data terintegrasi pada ordo yang sama atau tidak. Pengujiannya dapat dilakukan dengan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Mengetahui H ditolak atau diterima dapat dilakukan dengan membandingkan antara t-statistic dan critical value (1%, 5%, 10%), apabila t-statistic lebih besar daripada critical value maka H di tolak. Artinya data adalah stasioner. statistik, METODE Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan variabel adalah infrastruktur, investasi dan PDRB per kapita. Infrastruktur yang digunakan di sini adalah panjang jalan dalam satuan kilometer; investasi dibagi lag optimal. Pemilihan 2. Pemilihan optimum untuk lag menentukan lag interval yang sesuai dalam uji kointegrasi dan kausalitas granger. Lag optimal yang terlalu pendek dapat menjelaskan dinamika model secara keseluruhan, akan tetapi lag optimal yang terlalu panjang juga mendapatkan estimasi digunakan tidak 132 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
yang tidak efisien karena mengurangi degree of freedom. Adapun beberapa parameter yang dapat digunakan untuk lag optimal, menentukan panjang Information (Akaike adalah AIC Criterion), SIC (Schwarz Information Criterion), LR (Likelihood ratio), FPE (Final Prediction Error), dan HQ (Hannan-Quinn Information Criterion). ini digunakan menganalisa pola hubungan kausalitas atau pun timbal balik dua variabel. tersebut mengindikasikan bahwa kausalitas dikatakan adalah menyebabkan Y jika variabel Y dapat dijelaskan dengan menggunakan nilai masa lalu variabel X tidak menggunakannya (Gujarati, 2003). Selain itu, uji ini menyatakan informasi yang relevan untuk memprediksi variabel X dan Y hanya terdapat pada series variabel-variabel data tersebut (Gujarati dan Porter, 2012). 3. Uji granger causality. Uji Hal variabel X secara lebih dibandingkan jika time 4. Uji kointegrasi. Uji ini merupakan regresi antara satu unit root time series dengan unit root time series lainnya. Tujuannya untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel dan sebagai pembanding kesimpulan uji kausalitas. Akan tetapi, jika diantara dua variabel memiliki hubungan kointegrasi dan terdapat representasi ECM, maka ada indikasi searah terdapat kausalitas diantara keduanya (Gujarati dan Porter, 2012). Pengujian kointegrasi akan menggunakan metode Johansen dengan membandingkan maximum eigenvalue statistic dan trace statistic dengan critical value (Shohabi, 2014). terhadap nilai HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Stasioneritas Uji stasioneritas bertujuan mengetahui root atau apakah data memiliki unit dalam tidak..Pengujian penelitian ini menggunakan uji Phillips- Perron (PP). Uji Phillips-Perron. stasioneritas Tabel 1 pada level Phillips-Perron menunjukkan bahwa variabel PMLN jumlah yang probabilitas sedangkan infrastruktur, PMDN dan PDRB per kapita tidak stasioner karena jumlah probabilitas > 0,05, sehingga perlu dilanjutkan pada first difference. stasioner < dengan 0,05, Tabel 1. Hasil Uji Phillips-Perron Method PP - Fisher Chi-square PP - Choi Z-stat Statistic 13.0388 -0.48959 Prob.** 0.1105 0.3122 Series INFRASTRUKTUR PMDN PMLN PDRB_PER_KAPITA Prob. 0.6700 0.4435 0.0055 0.8968 Bandwidth 3.0 1.0 0.0 0.0 Obs 18 18 18 18 Sumber: Hasil eviews, 2020 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 133
First difference pada Tabel 2 dibawah ini menemukan bahwa variabel infrastruktur, PMLN, dan PDRB per kapita yang stasioner dengan probabilitas < 0,05, sementara probabilitas PMDN sebesar tingkat 0,2336 melebihi signifikansi yang berarti bahwa terdapat unit terdapat variabel PMDN yang tidak stasioner, sehingga perlu dilanjutkan pada second difference. root. Artinya Tabel 2. Hasil Uji Phillips-Perron pada first difference Method PP - Fisher Chi-square PP - Choi Z-stat Statistic 292.054 -11.3083 Prob.** 0.0000 0.0000 Series D(INFRASTRUKTUR) D(PMDN) D(PMLN) D(PDRB_PER_KAPITA) Prob. 0.0010 0.2336 0.0000 0.0026 Bandwidth 2.0 3.0 16.0 1.0 Obs 17 17 17 17 Sumber: Hasil eviews, 2020 Langkah akhir dengan uji Phillips- Perron pada second difference, ditemukan bahwa yaitu infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB keempat variabel stasioner dengan per kapita probabilitas < 0,05, seperti yang tertera pada Tabel 3 dibawah ini. telah Tabel 3. Hasil Uji Phillips-Perron pada second difference Method PP - Fisher Chi-square PP - Choi Z-stat Statistic 797.272 -24.9499 Prob.** 0.0000 0.0000 Series D(INFRASTRUKTUR,2) D(PMDN,2) D(PMLN,2) D(PDRB_PER_KAPITA,2) Prob. 0.0000 0.0287 0.0000 0.0000 Bandwidth 15.0 2.0 8.0 13.0 Obs 16 16 16 16 Sumber: Hasil eviews, 2020 Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa uji Phillips-Perron pada stasioner menunjukkan variabel infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita mempunyai probabilitas < 0,05. Ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut telah stasioner second Uji Panjang Lag Optimal Pendekatan VAR sangat sensitive terhadap jumlah lag data yang digunakan, oleh karenanya perlu ditetapkan panjang lag yang optimal. Penentuan panjang lag tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya keterpengaruhan terhadap suatu variabel endogen dengan pada waktu waktu yang lalu maupun terhadap variabel endogen lainnya. periode 134 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Penentuan panjang lag dapat dilihat dari nilai-nilai dari Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz Information (SC). Nilai-nilai dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji panjang lag optimal dibawah ini. Tabel 4.Hasil Uji Panjang Lag Optimum Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 1 661.9793 -601.4460 NA 87.43698* 1.61e+27 1.21e+25* 73.99770 69.04956* 74.19556 70.03886* 74.02499 69.18597* Sumber: Hasil eviews. 2020 Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai lag terdapat pada lag 1, dimana pada lag terendah bagi ini Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error Information Criterion (AIC); Schwarz Information Criterion (SC); dan Hannan-Quinn (HQ). Oleh karenanya panjang lag optimumnya berada pada lag 1. terhimpun nilai (FPE); Akaike keempat variabel yang diteliti yakni kausalitas antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita. Melalui uji tersebut dapat dilihat apakah keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (hubungan dua arah), memiliki hubungan searah atau tidak ada hubungan sama sekali saling mempengaruhi). Hasil (tidak pengujian granger causality dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini Uji Granger Causality Uji Granger Causality digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antara Tabel 5. Hasil Uji Granger Causality Null Hypothesis: Obs F-Statistic PMDN does not Granger Cause INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PMDN 17 2.36704 2.13430 PMLN does not Granger Cause INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PMLN 17 2.89360 2.71391 PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA 17 1.52365 0.53895 PMLN does not Granger Cause PMDN PMDN does not Granger Cause PMLN 17 0.31493 0.24192 PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause PMDN PMDN does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA 17 6.13520 0.94892 PDRB_PER_KAPITA does not Granger Cause PMLN PMLN does not Granger Cause PDRB_PER_KAPITA 17 1.71792 0.21666 Sumber: Hasil eviews. 2020 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 Prob. 0.1360 0.1611 0.0943 0.1066 0.2572 0.5968 0.7357 0.7889 0.0146 0.4144 0.2208 0.8083 135
Berdasarkan hasil uji granger causality di atas, diketahui bahwa diantara kausalitas infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita terdapat hubungan kausalitas satu arah, dimana PDRB per kapita mempengaruhi PMDN. Hal ini terlihat pada nilai probabilitas 0,0146 signifikan pada alpha 5%. Hasil adanya ini menunjukkan hubungan yang mempengaruhi antara PDRB per kapita terhadap PMDN di Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erviana (2019) di Indonesia, Meyer dan Sanusi (2019) di Afrika Selatan; Ullah et. all (2014) di Pakistan; Hooi dan Wah (2010) di bahwa Malaysia; dan Tang et. all (2008) di China. Uji Kointegrasi Setelah diketahui bahwa data infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per stasioner, maka selanjutnya akan diuji apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita. Uji kointegrasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB dengan per menggunakan Johansen test. kapita telah kapita Tabel 6. Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value 0.05 Prob.** None * At most 1 At most 2 At most 3 0.804000 0.671219 0.254481 0.039086 52.28437 24.58045 5.670275 0.677797 47.85613 29.79707 15.49471 3.841465 0.0181 0.1770 0.7341 0.4103 Sumber: Hasil eiews. 2020 Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa tidak kointegerasi tanda dengan lambang (*) pada at most 1. Bila ditandai (**) atau (*) minimal satu, maka persamaan harus diselesaikan dengan metode VECM (Vector Error Correction Model). ditemukan KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan hubungan kausalitas infrastruktur, PMDN, PMLN dan PDRB per kapita, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, keempat infrastruktur, PMDN, variabel yaitu tidak PMLN dan PDRB per kapita terdapat kausalitas, namun terdapat satu hubungan satu arah, yaitu PDRB per kapita mempengaruhi PMDN, kedua, uji Johansen Co- kointegrasi melalui Integration test menunjukkan bahwa tidak ditemukan kointegrasi. Adapun yang diberikan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan pemerintah infrastruktur melalui daerah dalam konektivitas terhadap berbagai sektor riil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. rekomendasi peran rangka 136 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
DAFTAR PUSTAKA Abbes, S. M., Mostéfa, B., Seghir, G. M., & Zakarya, G. Y. 2015. Causal Interactions between FDI, and Economic Growth: Evidence from Dynamic Panel Co- Integration. Procedia Economics and Finance, 23, 276 - 290. Amalia, F. 2013. Hubungan Kausalitas Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Signifikan, Vol. 2 No. 1. Anguibi, C. F. 2015. An Investigation of the Long-Run and Causal Relationships between Economy Performance, Investment and Port Sector Productivity in Cote d'Ivoire. Open Journal of Social Sciences, 3, 29-38. Arsyad, L. 2010. Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Edrees, A. 2016. Human Capital, Infrastructure and Economic Growth in Arab World: A Panel Granger Causality Analysis. Bus Eco J, 7:1. Erviana, L. 2019. Hubungan Kausalitas Investasi PMDN, Investasi PMA, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Pembangunan dan Pemerataan, Vol. 8, No. 4 Fazaalloh, A. M. 2019. Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Indonesia: Suatu Ekonomi di Analisis Jurnal Kausalitas. Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 12 No. 1. Fedderke, J., & Garlick, R. 2008. Infrastructure Development and in South Economic Growth review Africa: A the accumulated evidence. Policy Paper, Number 12; School of Economics. of Bakari, S. 2018. The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Policy Analysis from Algeria. Bulletin of Economic Theory and Analysis, Volume III, Issue 1, pp. 35-51. Bakır, H., & Eryılmaz, F. 2015. Causal relationship foreign direct investment and economic growth: Evidence from Turkey. In on Handbook Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance (Ed. Özlem Olgu) (pp. 319- 330). USA: IGI-Global Publishing. between of Research Gregory., M. N. 2003. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Gujarati, D. N. 2003. Basic Econometric. Singapore: Edition. Third McGraw Hill Book Co. Gujarati, D. N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 2, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. 2018. Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Infrastruktur Pajak di Provinsi Sumatera Barat. EcoGen, Volume 1, Nomor 3. Analisis Berk, N., & Biçen, S. 2018. Causality between the Construction Sector and GDP Growth in Emerging Countries: The Case of Turkey. Athens Journal of Mediterranean Studies, Volume 4, Issue 1 - Pages 19-36. Hirschman, A. O. 1985. The Strategy of Economic Development. New Haven: Conn.: Yale University Press. Hooi, L. H., & Wah, T. B. 2010. Linkages Between Foreign Direct Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 137
Investment, Domestic Investment and in Economic Growth Malaysia. Prosiding Perkem V, Jilid 2: 48 - 57. Indonesia, P. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta: Sekretariat Negara. Indonesia, P. 2015. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479. Relationships Between Gross Formation, Fixed and Economic Employment in South Africa. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Oeconomica, Volume 64, Issue 1, pp. Capital Growth Prasetyo, D., & Sasana, H. 2020. Analisis Infrastruktur Fisik, Kausalitas Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi di Asean Tahun 2008-2017. Diponegoro Journal of Economics, Volume 9, Nomor 4. Sosial Raghdsifa H, Hasdi Aimon & Mike Kausalitas 2014. Triani. Infrastruktur Transportasi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Ecogen, Vol. 1, No. 3 Jhingan, Ekonomi M. Pembangunan dan Perekonomian. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada. 2003. Kenastri. 2007. Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Skala Besar.Bogor: Institut Pertanian Bogor. (n.d.). Kumo, W. L. 2012. Infrastructure Investment and Economic Growth in South Africa:A Granger African Causality Analysis. Group, Bank Development Working Paper No. 160. Kuncoro, M. Ekonomi 2004. Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: Erlangga. Sagita, R. 2013. Analisis Kausalitas Investasi Infrastruktur dengan Asing untuk Meningkatkan Produk Dometik Bruto (PDB) Indonesia. EDAJ, 2 (4). Sebayang, L. K. 2011. Analisis Ketersediaan dengan di Analisis JEJAK, Ekonomi Keterkaitan Infrastruktur Pertumbuhan Indonesia:Pendekatan Granger Causality. Volume 4, Nomor 1. Shohabi, W. Kausalitas 2014. Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Dan Pendapatan Nasional di Ilmiah Indonesia. Mahasiswa, Feb, 2(2). . Jurnal Larimer, J. 1994. Infrastructures. In Int. Technology Display Technologies in Russia, Ukraine, and Belarus, MD, USA.: Inst. Loyola College. Res. Meyer, D. F., & Sanusi, K. A. 2019. A the Causality Analysis of Simbolon., , A. K. 2018. Analisis Kointegrasi dan Kausalitas Antara Infrastruktur Jalan, Perdagangan Barang Pertumbuhan Ekonomi di Negara Anggota Asean, . QE Journal, Vol.07 - No. 02. dan 138 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Sothan, S. 2017. Causality between foreign direct investment and economic growth for Cambodia. Sothan, Cogent Economics & Finance, 5: 1277860. Yılgör, M., & Korkmaz, S. 2011. dan Causality Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth. The Empirical Economics Letters, 10(8). Suparmoko. 2000. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE. Tang, S., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. 2008. Foreign Investment, Domestic Direct Investment, Economic Growth in China. Research Paper, No. 2008/19. and Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. (edisi Pembangunan Ekonomi kesembilan, Jakarta: Erlangga. jilid I). Tripathy, N., Srikanth, M., & Aravalath, Infrastructure 2016. L. M. Economic and Investment Growth: Evidence From India. Journal of International Business and Economy, 17(1): 91-111 (21 pages). Ullah, I., Shah, M., & Khan, F. U. 2014. Domestic Investment, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Nexus: A Case of Pakistan. Economics Research International, Volume 2014, Article ID 592719, 5 pages. Wahyudi, S. T. 2009. The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth In Indonesia, 1980-2004: Causality A Approach. Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 24, Number 3, 311 - 327. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 139
140 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, OPEN UNEMPLOYMENT, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON POVERTY RATE IN ACEH PROVINCE Yuli Rahmawati1,Khairil Anwar1 1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh E-mail: khairil.anwar@unimal.ac.id ABSTRAK Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, pengolahan data menggunakan model regresi linier berganda, metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Demikian juga halnya dengan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. tingkat Pengujian secara secara bersama-sama variabel pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Pemerintah perlu melakukan upaya nyata dan terukur dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh, mengingat kemiskinan telah menjadi situasi tidak normal terutama berkaitan dengan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan yang dijumpai berkorelasi positif, seharusnya negatif. laju pertumbuhan ekonomi, Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia ABSTRACT This study analyzes the effect of economic growth rate, open unemployment rate, and human development index on poverty rate in Aceh Province. This study uses secondary data from 2006 to 2020, data processing using multiple linear regression models, Ordinary Least Square (OLS) method. The results of the study, the rate of economic growth has a positive effect on the poverty rate in Aceh Province. Likewise, the open unemployment rate has a positive effect on the poverty rate in the province of Aceh. Likewise, the human development index has a positive effect on the level of poverty in the province of Aceh. The joint examination of the variables of the rate of economic growth, the open unemployment rate and the human development index have a positive effect on the poverty rate in the province of Aceh. The government needs to make real and measurable efforts in overcoming poverty in Aceh Province, considering that poverty has become an abnormal situation, especially with regard to the relationship between economic growth and poverty, which is found to be positively correlated, should be negative. Keywords: Poverty Rate, Economic Growth, Open Unemployment and Human Development Index Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 141
PENDAHULUAN Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan yaitu Undang-Undang Dasar memajukan umum. Kesejahteraan umum bisa dipaparkan sesuai tingkat kemiskinan di Indonesia. Adanya antara negatif hubungan tingkat kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika kemiskinan rendah maka kesejahteraan penduduk akan meningkat. Menurut Bappenas (2008) kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang di alami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya taraf yang di anggap sampai suatu manusiawi. 1945 kesejahteraan Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2019) kemiskinan di Indonesia tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagian besar tingkat kemiskinan masih meningkat di daerah-daerah tertentu. Hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan di masing-masing daerah bervariasi, sehingga solusi untuk dapat memecahkan persoalan kemiskinan di setiap daerah pun juga akan berbeda. Untuk itu perlu dicari masalah yang menyebabkan kemiskinan di setiap daerah yang menyatakan warga negara tersebut miskin karena bergantung pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional seringkali diiringi dengan sikap apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 1997). Sumatera dan peringkat ke-6 seluruh Indonesia (BPS, 2020). Memperkirakan kemiskinan, BPS (2020) memakai konsep kemampuan melengkapi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam ini, kemiskinan dianggap ketidakmampuan di ekonomi dalam melengkapi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari pengeluaran. Penduduk miskin yaitu penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang sudah diselesaikan oleh Badan Pusat Statistik. pendekatan yang Aceh mempunyai daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Semua sumber daya ada di Aceh seperti gas alam, minyak bumi, batu dan emas. Aceh ialah penghasil sumber daya alam, akan tetapi masyarakat Aceh masih banyak berada dalam kondisi kemiskinan. Sukirno (2011) "Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat". Sedangkan laju ukuran ekonomi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain memakai persentase. Jadi pertumbuhan ekonomi melihat prestasi untuk perkembangan dalam perekonomian dari periode ke periode lainnya. adalah latar provinsi belakang yaitu Di antara 34 provinsi di Indonesia, provinsi Aceh juga memiliki permasalahan mengenai kemiskinan. Secara nasional pada tahun 2010 Provinsi Aceh menempati peringkat ke-7 dalam rangking kemiskinan dari 34 Provinsi di Indonesia. Di tahun 2019 Provinsi Aceh menduduki peringkat kemiskinan yang paling tertinggi seluruh pertumbuhan umum, ekonomi yaitu peningkatan kemampuan dari perekonomian untuk memperoduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan indikator yang sangat ekonomi yaitu dibutuhkan dalam membuat analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi ekonomi di Negara. kegiatan menunjukkan Secara Pertumbuhan sejauh mana 142 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
menghasilkan yang perekonomian pendapatan masyarakat di periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan yaitu keadaan utama bagi perkembangan pembangunan ekonomi dan tingkat syarat kemiskinan. Menurut Tambunan (2004) semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah (yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang meningkat dengan dalam distribusi pendapatan yang rendah), maka semakin rendah kemiskinan diwilayah tersebut. atau kewajiban suatu pengurangan untuk tingkat ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemampuan pemerintah untuk mengurangi banyaknya penduduk miskin bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan Program pembangunan dapat dikatakan mengalami kegagalan jika tidak mampu mengurangi banyaknya penduduk miskin. Program pembangunan tetapi pembangunan. Menurut Kuznet (1998) kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu memiliki keterkaitan yang erat, pada tahap awal dimulai pembangunan proses ekonomi tingkat kemiskinan cenderung tinggi, sedangkan ketika mendekati tahap akhir dari pembangunan tersebut jumlah orang miskin berkurang. Kuznets (1998) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana negara bisa mengembangkan produksinya berdasarkan perkembangan teknologi yang diikuti dengan penyesuaian ideologi. Selain dari peningkatan output atau hasil produksi ekonomi, peningkatan pendapatan daerah juga bisa dan pendapatan per kapita ekonomi, pertumbuhan meningkatkan suatu hasil jika pendapatan daerah dan karena pendapatan per kapita bertambah maka tingkat konsumsi juga bertambah sehingga laju pertumbuhan ekonomi meningkat yang akan menurunkan jumlah kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga sangat erat kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat tingkat pendapatan. Pendapatan adalah tertinggi ketika kondisi tingkat tenaga kerja penuh dapat terealisasikan. Pengangguran membuat pendapatan masyarakat berkurang, dan dengan begitu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang tercapai. Semakin tingkat kemakmuran akan rendahnya muncul masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno) 2000. Pengangguran adalah banyaknya tenaga kerja di perekonomian yang secara bersungguh-sungguh mencari pekerjaan tetapi belum tercapai (Sukirno, 2004. Semakin tingginya pengangguran, maka pula efisien perekonomian di wilayah tersebut. (full employment) semakin tidak Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi penghasilan masyarakat yang tingkat akhirnya mengurangi kesejahteraan yang sudah dicapai seseorang (Sukirno) 2004. Semakin menurunnya kesejahteraan karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirumuskan pada tahun 1990 oleh (United Nations Development UNDP UNDP, Programme). pembangunan merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging Menurut manusia Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 143
the choices of people), yang dapat di lihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang di capai dari upaya tersebut. pengukuran perbandingan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua Negara. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara termasuk Negara berkembang, atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia juga tingkat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Menurunnya IPM bakal berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk mempunyai manusia yang berkualitas dibutuhkan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas manusia Indeks dengan bisa Pembangunan Manusia adalah indikator bagaimana yang hasil penduduk memperoleh pembangunan pendapatan, pendidikan. berpengaruh pada Rendahnya IPM merupakan dari harapan maju, Negara diukur ipm. mendeskripsikan bisa mengakses untuk kesehatan, berkurangnya produktivitas kerja oleh penduduk, produktivitas yang berkurang rendahnya perolehan akan berakibat rendahnya pendapatan, pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011) lalu dengan Rendahnya IPM akan menyebabkan pada turunnya produktivitas kerja dari penduduk, produktivitas yang menurun menyebabkan menurunnya perolehan penghasilan, hingga dengan menurunnya penghasilan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga) 2011. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi juga akan tercermin pada IPM yang tinggi. Maka itu cara meningkatkan kualitas sebab pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus tingkat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan, tingkat pertumbuhan laju pengangguran terbuka dan IPM Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1. ekonomi, IPM Tabel 1. Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TK (%) 28,28 26,65 23,53 21,80 20,98 19,57 17,60 LPE (%) 4,83 6,35 1,88 3,92 5,91 4,38 4,95 TPT (%) 9,45 9,84 9,56 8,71 8,37 7,43 9,10 IPM (%) 69,41 70,35 70,76 70,35 67,09 67,45 67,81 144 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Tahun TK (%) 17,60 18,05 17,80 16,73 16,89 15,97 15,01 15,43 TPT (%) LPE (%) 4,15 4,02 4,28 4,26 4,13 4,49 4,19 -0,74 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10,30 9,02 9,93 7,57 6,57 6,34 6,17 6,59 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia IPM (%) 68,30 68,81 69,45 70,00 70,60 71,19 71,90 71,99 Tabel 1 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan kecuali pada tahun 2014 dan 2017 yang mengalami peningkatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keterbatasan pendidikan, modal, dan beban keluarga. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya lapangan pekerjaan dan lainnya. Di saat terjadi musibah Covid di seluruh dunia pada tahun 2020, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan kembali sebesar 15,43% dari tahun 2019 yang sebesar 15,01%. dikarenakan dampak COVID-19 disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Tabel 1 juga menyajikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2010 IPM di Provinsi karena memakai Aceh menurun perhitungan metode baru, nilai hasil yang didapat lebih rendah dibandingkan dengan metode lama. Hal ini di pengaruhi oleh perubahan indikator dan metodelogi yang di pakai. METODE Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, mengalami pasang surut, dimana laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2010 mencapai 5,91% dan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,74%. Hal ini juga merupakan dampak dari COVID- 19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Aceh. pada tertinggi terendah 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh sangat tinggi mencapai 10,30%. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan keterampilan, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. menyebabkan Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2013 meningkat. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh mengalami peningkatan juga Data tabel tahun 2006 sampai Sehingga Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah variabel-variabel laju pertumbuhan tingkat kemiskinan, ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia. Lokasi penelitian ini di teliti di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series selama jangka waktu 15 tahun yang diambil dari periode tahun 2006 hingga tahun 2020. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu berasal dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS). Untuk memecahkan masalah pada penelitian ini maka penulis melakukan analisis data dengan memakai metode kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yaitu program Eviews versi 10 dengan prosedur metode ordinary least squares (OLS) yang berupa metode Regresi Linier Berganda sebagai berikut: TK = β0 + β1LPE + β3 TPT + β3 IPM + e Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 145
Keterangan: TK LPE Ekonomi TPT Terbuka IPM Manusia Β1, β2, β3 = Variabel Bebas e = Tingkat Kemiskinan = Pertumbuhan Laju = Tingkat Pengangguran = Indeks Pembangunan Koefisien Regresi t-1 dengan kesalahan pada periode (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya jika nilai masalah autokorelasi adalah probabilitas ObS*R-squared > (5%), tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai probabilitas Obs*R-squared < (5%), berarti terjadi autokorelasi. 3. Uji Heteroskedastisitas = Standar Error Sebelum data diestimasi dengan model sebagaimana yang telah disebutkan di astas, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian persyaratan regresi (uji asumsi klasik), yaitu: Uji Normalitas Uji untuk mengetahui hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (J-B). Jika nilai probability dari statistik J-B lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (0,05) berarti bahwa residul data berdistribusi normal begitupun sebaliknya. normalitas dihitung Uji Asumsi Klasik Adanya heteroskedastisitas mengalami regresi koefisien-koefisien estimasi menjadi tidak efisien. Model regresi yang baik gejala bebas heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser Test (Gujarati) 2012. Jika nilai probabilitas Obs*Rsquared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. ialah dari Pengujian Hipotesis 1. Uji Parsial (Uji t) Uji t memastikan betapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Kuncoro) 2009. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai p-value < taraf signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel atau yang independen yang terdapat pada model regresi.Multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factors (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinearitas di suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi (Gujarati) 2012. 2. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t bertujuan sempurna 2. Uji Simultan (Uji f) Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh bersama-sama secara (simultan) terhadap variabel dependen (Kuncoro) 2009. Jika F-hit>F-tabel dengan tingkat bisa disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel berpengaruh terhadap variabel dependen. signifikan jika F-hit<F-tabel dengan Sebaliknya tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel tidak berprngaruh terhadap variabel dependen. signifikan 5%, maka independen independen 3. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) Koefisien determinasi (𝑅$) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur 146 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan 0<𝑅$<1. Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. 4. Koefisien Korelasi (R) varians dari >0,00 - 0,199 = sangat rendah - >0,20 - 0,399 = rendah - >0,40 - 0,599 = sedang - >0,60 - 0,799 = kuat - >0,80 - 0,99 = sangat kuat - >1 = korelasi sempurna (Sugiyono 2013)Koefisien korelasi (R) merupakan gambaran untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel yang dapat dibandingkan dengan penelitian lain. Menurut Pedoman interpretasi koefisien (Sugiyono, 2013): untuk memberikan sebagai berikut HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Data Untuk melihat hasil estimasi model penelitian data yang diolah dengan bantuan program Eviews versi 10 maka diperoleh hasil perhitungan analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini: Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Dependent Variable: TK Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 48.99794 24.85815 1.971101 0.0537 LPE 0.782216 0.286544 2.729829 0.0085 TPT 1.777947 0.320484 5.547702 0.0000 IPM 0.723949 0.332402 2.177931 0.0336 R-squared Adjusted R- squared 0.437174 F-statistic 0.407023 Prob(F-statistic) 14.49931 0.000000 Durbin-Watson stat 0.173037 Sumber: Data diolah, 2021. atas tabel diinterpretasikan hasil analisis linear berganda yaitu sebagai berikut: Dari di dapat regresi ada atau sama dengan nol. Maka variabel dependen tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. TK = -48.99794 + 0.782216LPE + 1.777947TPT + 0.723949IPM Interpretasi: 1. Bahwa nilai konstanta sebesar -48.99794 bernilai negatif yang menunjukkan apabila variabel laju pertumbuhan ekonomi, variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dianggap tidak dan variabel 2. Koefisien variabel laju pertumbuhan mempunyai nilai sebesar ekonomi 0.782216. Hal ini menunjukkan hubungan positif. Artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat akan meningkat. kemiskinan juga 3. Koefisien variabel tingkat pengangguran mempunyai nilai sebesar terbuka Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 147
ini menunjukkan 1.777947. Hal apabila hubungan positif. Artinya tingkat terbuka pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. pembangunan manusia meningkat, maka tingkat akan meningkat. kemiskinan juga Uji Normalitas 4. Koefisien variabel indeks pembangunan sebesar manusia mempunyai nilai 0.723949. Hal ini menunjukkan hubungan positif. Artinya apabila indeks Normalitas dara diuji dengan Jarque-Bera (JB-Test), hasil pengujiannya sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 14 12 Series: Residuals Sample 2006Q1 2020Q4 Observations 60 10 8 6 4 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis 1.31e-14 -0.134505 6.448956 -4.483198 2.955200 0.335788 2.526026 2 0 Jarque-Bera Probability 1.689166 0.429737 4 3 2 1 3 Sumber: Data diolah, 2021 0 1 2 4 5 6 Gambar 1 Uji Normalitas normalitas menggunakan (JB-Test). Hasil metode pengujiannya menghasilkan probabilitas > 0,05 (0,429737 > 0,05). Berdasarkan hasil Uji Jarque-Bera tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolonieritas Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Variable Coefficient Uncentered Variance VIF Centered VIF C LPE TPT IPM 617.9278 0.082108 0.102710 0.110491 4029.501 10.22074 47.76235 3501.652 NA 1.366046 1.287823 1.610012 Sumber: Data diolah, 2021. atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya bebas penelitian multikolinearitas. Berdasarkan tabel di ini dari 2. Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Prob. Chi-Square(2) yang merupakan nilai p value uji Breusch- Godfrey Serial Correlation LM sebesar 148 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
0,3340. Nilai Prob. Chi-Square(2) ternyata lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang akan digunakan. 3. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Chi-Square Test, hasil pengujian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Pengujian Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas F-statistic 0.025909 Prob. F(3,51) 0.9943 Obs*R-squared Scaled explained SS 0.083696 Prob. Chi-Square(3) 0.9937 0.118032 Prob. Chi-Square(3) 0.9896 R-squared Sumber: Data diolah, 2021. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai p value ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-Square memiliki nilai yang tingkat signifikansi 5% atau 0,05 (0,9937 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model lebih besar dari regresi yang dipakai tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. PengujianHipotesis 1. Uji Parsial (Uji t) Hasil pengujian secara parsial, ditampilkan pada Tabel 5 di bawah ini. Tabel 5.Hasil Uji Parsial (Uji t) Variabel Bebas LPE t-Statistik 2.729829 t-Tabel Prob 0.0085 Keterangan Signifikan TPT 5.547702 1.67252 0.0000 Signifikan IPM 2.177931 0.0336 Signifikan Sumber: Data diolah, 2021. tabel atas di menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yaitu 2.729829 lebih besar dari 1.67252 (2.729829 > 1.67252). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 (0.0085 < 0.05). Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka yaitu 5.547702 lebih besar dari 1.67252 (5.547702 > 1.67252). terbuka tingkat pengangguran Artinya, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Untuk variabel Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 (0.0000 < 0.05). Untuk variabel laju pertumbuhan ekonomi yaitu 2.177931 lebih besar dari 1.67252 (2.177931 > 1.67252). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Bisa dilihat dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05 (0.0336< 0.05). 2. Uji Simultan (Uji F) Adapun pengujian secara simultan , ditampilkan pada Tabel 6 berikut. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 149
Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji f) F-Statistik F Tabel Prob Keterangan 14.49931 2.77 0.000000 Signifikan Sumber: Data diolah, 2021. Karena F statistik lebih besar dari F tabel, artinya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia secara bersama- tingkat sama berpengaruh kemiskinan. terhadap 3. KoefisienDeterminasi (𝑹𝟐) Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-Squared dalam penelitian ini sebesar 0.407023. Artinya, hubungan antara variabel bebas terhadap variabel ini sebesar 40,70% . Dan 1 - 0.407023 = 0.592977 yang berarti 59,29% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. terikat dalam penelitian 4. KoefisienKorelasi (R) Pada penelitian ini nilai korelasi (r) atau R-Squared adalah sebesar 0.437174 atau sebesar 43,71 maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan korelasi yang sedang antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dalam model linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel laju pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel tingkat kemiskinan. regresi Hal ini tidak sesuai dengan teori ini. hipotesis awal dalam penelitian Kondisi yang seperti ini sejalan dengan teori Mankiw, dimana disebutkan bahwa jika Negara menanam modal dengan memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan atau membuka usaha di wiliayah kemiskinan tertinggi untuk masyarakat, maka akan membuat laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Tetapi penanaman modal atas sumber daya akan manusia melalui menaikkan pendapatan nasional/pergerakan perekonomian yang tinggi. pendidikan Jika penanaman modal dilakukan terdistribusi merata termasuk lebih didalamnya berpenghasilan golongan rendah maka kemiskinan menurun.Secara langsung ini dapat berarti bahwa pertumbuhan harus dipastikan mencapai lokasi/bagian dimana penduduk miskin dan bekerja di perkebunan.Secara langsung diperlukan peran pemerintah yang efektif dalam pemanfaatan meratakan perkembangan tersebut. seperti pertanian tidak Hasil ini sejalan dengan penelitian Umaruddin Usman dan Diramita dalam judul penduduk, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi kepulauan riau menyatakan bahwa dimana secara dilakukan parsial menunjukkan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Provinsi di juga dengan Kepulauan Riau. Begitu penelitian Ginting dan Rasbin (2010) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia sebelum dan setelah krisis yang pengaruh jumlah penelitian yang pertumbuhan kemiskinan 150 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
penelitiannya mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat juga kemiskinan di penelitian dari Sembiring, dkk (2020) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, pengangguran terbuka, dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di sumatera utara yang dalam penelitiannya laju hasil mendapatkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tingkat terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Indonesia. Dan bahwa signifikan jumlah penduduk pengangguran dan terhadap tingkat kemiskinan di aceh bagian timur yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh Bagian Timur. positif Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Berdasarkan hasil pengujian secara Pengaruh Terbuka Kemiskinan Tingkat Terhadap Pengangguran Tingkat parsial dalam model regresi linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dalam model linear berganda sebelumnya, maka diketahui variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki pengaruh yang positif dan tingkat signifikan kemiskinan. regresi terhadap variabel Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring, dkk (2020) dalam judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, pengangguran terbuka, dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di sumatera utara penelitiannya dalam mendapatkan hasil bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di sumatera utara. Begitu juga dengan shinta setya ningrum dalam judul analisis pengaruh indeks tingkat pengangguran terbuka, pembangunan manusia, upah dan minimum jumlah penduduk miskin di indonesia tahun 2011-2015 yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. safuridar dan putri ipm, (2019) dalam yang terhadap Hal ini tidak sesuai dengan teori hipotesis awal dalam penelitian ini.Teori ini hipotesis awal dalam penelitian menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Yang mana apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka kemiskinan akan menurun. akan ini tetapi hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dan signifikan. Yang mana apabila indeks pembangunan meningkat kemiskinan juga akan meningkat. berpengaruh positif manusia Karena kualitas dalam pelayanan seperti di bidang kesehatan dan pendidikan tidak merata.Baik dari segi pelayanan atau akses yang masih sulit untuk dirasakan di tinggi. wilayah yang kemiskinannya Sehingga di wilayah indeks tersebut pembangunan manusianya rendah dan akan mengakibatkan seseorang tidak bisa bekerja tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran pun bertambah dan kemiskinan akan meningkat. sehingga judul pengaruh Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian safuridar dan putri (2019) dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 151
indeks pembangunan judul pengaruh manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di dalam timur aceh penelitiannya mendapatkan hasil bahwa manusia indeks pembangunan signifikan berpengaruh dan tingkat kemiskinan di aceh terhadap bagian juga dengan penelitian saparuddin, dkk dalam judul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di indonesia yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil indeks pembangunan manusia bahwa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. bagian yang positif timur. Begitu positif dan KESIMPULAN ekonomi berpengaruh positif tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Demikian tingkat pengangguran halnya dengan terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Demikian juga halnya dengan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Pengujian secara secara bersama-sama variabel laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka pembangunan manusia dan indeks berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Laju pertumbuhan terhadap secara positif Selain itu, rekomendasi dari penelitian yaitu; pertama, pemerintah daerah harus membuat kebijakan dan mengambil peranan yang cukup besar untuk dapat pertumbuhan pencapaian mendorong pembangunan ekonomi indeks dengan baik lebih manusia menaikkan kapasitas produksi masyarakat agar mengurangi jumlah penduduk miskin dan yang bisa di menurunkan di Provinsi Aceh. Pemerintah juga harus membuat kebijakan penurunan tingkat pengangguran seperti, memberikan pendidikan dan latihan kerja, kerja, memperluas mengembangkan dan meningkatkan kegiatan wirausahayang dibekali dengan instansi atau pelatihan khusus dari lembaga dan mempercepat industrialisasi di sektor perekonomian di daerah pedesaan, supaya menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kebijakan tersebut tingkat kemiskinan akan berkurang; kedua, menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik buat meneliti Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia dan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Aceh. Untuk keperluan diskusi menyeluruh lebih lanjut. Provinsi Aceh tingkat sehingga kemiskinan terbuka kesempatan terkait, DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Ginting, Charisma K.S. 2008. Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Medan: Universitas Sumatera Utara. Gujarati, Damodar N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan pertama.Unit Kebijakan.Cetakan Penerbitan dan Percetakan Akademi. Manajemen Perusahaan YKPN.Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.Edisi 3. 152 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Penerbit Erlangga. Sukmaraga. Prima 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah penggangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Universitas Jawa Diponegoro. Tengah. Sembiring, F., Tarmizi, T., & Rujiman, R. Pengaruh Analisis 2020. Pertumbuhan IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Serambi Engineering, 5(2). 5. Ekonomi, Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukirno,S.2000..Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Rajawali Press. Sukirno, S. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sukirno. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tambunan, Tulus. 2004. Pertumbuhan Pengurangan dan Ekonomi Kemiskinan di Indonesia. Kajian Ekonomi. Vol.03. No. 02, Universitas Sriwijaya. United Nations Development Programme (UNDP). 1990. Global Human Development Human Resources Department. Report. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 153
154 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
DETERMINAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH (Sebuah Bukti Empiris) DETERMINANTS OF CHANGES IN THE REGIONAL EXPENDITURE BUDGET (An Empirical Evidence) Fadhlon Ramadhan1, Syukriy Abdullah1 Syukur Selamat Karo-karo2, Riha Dedi Priantana1 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK 2). Inspektorat Aceh Tenggara E-mail: :syukriyabdullah@unsyiah.ac.id. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan anggaran pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan sisa anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja (PAB) pada pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen peraturan derah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia yang diperoleh melalui internet ini adalah seluruh untuk kabupaten/kota dengan sampel sebanyak 70 pemerintah daerah, yang dipilih secara purposive dengan pencarian di Google. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DP, dan SiLPA secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Implikasi terhadap riset berikutnya adalah perlunya dilakukan analisis mendalam tentang kebijakan perubahan anggaran belanja yang dikaitkan dengan anggaran pendapatan awal dan SiLPA karena adanya kecenderungan terjadi moral hazard dalam proses penentuan prioritas belanja daerah pada pejabat daerah. tahun anggaran 2013. Populasi dalam penelitian Kata kunci: prioritas belanja, masalah keagenan, SiLPA, pendapatan transfer, perilaku oportunis. ABSTRACT The purpose of this study was to examine the effect of changes in the regional original revenue budget (PAD), balancing funds (DP), and remaining budget (SiLPA) on changes in the regional government budget (PAB). The secondary data used by the government is sourced from regulatory documents regarding Changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Indonesia which were obtained via the internet for the 2013 fiscal year. The population in this study were districts/cities with a sample of 70 regions, which were selected purposively by searching on Google. Hypothesis testing using multiple linear regression model. The results of the analysis show that PAD, DP, and SiLPA individually and jointly have an effect on changes in regional budgets. The implication for the next research is the need for an in-depth analysis of future budgetary Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 155
policies and SiLPA because of the tendency of moral hazard in the regional spending process for regional officials. Keywords: spending priorities, agency problems, SiLPA, income transfer, opportunistic behavior. PENDAHULUAN akhir tahun sebelumnya. Perubahan Perubahan anggaran daerah3 anggaran belanja yang disebabkan oleh merupakan fenomena yang rutin realisasi pendapatan dan belanja selama dilakukan dalam penganggaran satu semester pertama tahun berjalan pemerintah daerah di era otonomi daerah dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dan desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan realisasinya, sehingga dapat namun mengandung persoalan-persoalan diperoleh capaian kinerja seratus persen keagenan (agency problems) yang (jumlah rupiah dalam anggaran dan berpangkal dari kepentingan politik dan realisasinya sama). prinsip aji mumpung (opportunistic Realisasi PAD pada semester behavior). Selain menjadi ruang untuk pertama tidak selalu sama dengan memperbaiki kinerja anggaran daerah anggarannya dikarenakan adanya (Anessi-Pessina, et al., 2012), juga kecenderungan terjadi overestimate atau menjadi kesempatan untuk mengeksekusi underestimate dalam penentuan targetnya kepentingan jangka pendek para budget (terjadi budget slack). Ketidakakurasian actors (Abdullah, 2013). dalam menentukan target PAD ini sering Ketidakakurasian dalam memprediksi menjadi pertimbangan penting dalam kebutuhan anggaran ril pada saat penyesuaian anggaran di tahun berjalan. penyusunan anggaran awal dapat Persoalan keagenan sering muncul diperbaiki melalui penyesuaian anggaran dipihak eksekutif (sebagai agent) dalam ini (Forrester & Mullins, 1992). pengusulan target PAD karena potensi Perubahan anggaran belanja daerah sesungguhnya tidak diketahui oleh berkaitan dengan realisasi pendapatan dan legislatif (sebagai principal). Asimetri belanja di semester pertama tahun berjalan informasi yang terjadi menyebabkan dan perubahan asumsi atas anggaran selisih antara anggaran dan realisasi PAD pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki pengaruh terhadap belanja tahun berjalan yang telah ditetapkan pada daerah. 156 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan kebijakan transfer dari anggaran, terutama politisi (Fozzard, pemerintah pusat juga mempengaruhi 2001; Isaksen, 2005). perubahan alokasi anggaran belanja Fenomena perubahan anggaran daerah (Abdullah & Halim, 2003; pemerintah dengan menggunakan Nawawi, 2021). Penyesuaian atas dana perspektif hubungan keagenan (principal- transfer yang dilakukan oleh pemerintah agent relationship) belum banyak diteliti, pusat, khususnya untuk dana bagi hasil khususnya untuk konteks pemerintah (DBH), menyebabkan pemerintah daerah daerah di Indonesia. Analisis ini penting harus melakukan penyesuaian terhadap dilakukan untuk memahami perilaku belanja daerahnya. Sebagian komponen dalam pembuatan kebiajakn DBH sudah diperuntukkan pengunaannya pengalokasian sumberdaya, khususnya (erarmark), sehingga pemerintah daerah dalam tahun berkenaan melalui revisi perlu melakukan pergeseran belanja atau anggaran yang jarang mendapat sorotan menambah alokasi belanja untuk kegiatan publik. Beberapa studi terdahulu yang baru. menguraikan masalah ini diantaranya Perubahan anggaran juga terjadi adalah Asmara (2010), Abdullah & Rona karena alasan asumsi anggaran awal yang (2014), Martunis, et al. (2014), Amran, et ditetapkan sebelumnya yang tidak sesuai al. (2015), Junita (2015), Junita & dengan kenyataan ril, dan dilakukan Abdullah (2016), Nelliyanti, et al. (2016), setelah hasil audit oleh pemeriksa Adi (2018), dan Junita, et al. (2018). eksternal diperoleh, khususnya terkait Proses penyusunan APBD murni dan kepastian tentang besaran Sisa Lebih perubahan sebenarnya tidak berbeda Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Anessi-Pessina, et al., 2012), politik dan (SiLPA). Besaran SiLPA yang ditetapkan atensi publik sering melihatnya berbeda. dalam hasil audit tersebut merupakan Tujuan penelitian ini adalah menguji angka definitif atau permanen, sementara pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), SiLPA dalam APBD tahun berjalan masih dana perimbangan (DP), dan sisa bersifat tentatif atau prediksi di akhir anggaran (SiLPA) terhadap perubahan tahun sebelumnya. SiLPA dalam APBD anggaran belanja (PAB) dan memberi awal mengandung persoalan keagenan bukti empiris bahwa PAD, DP dan SiLPA karena dapat digunakan untuk berpengaruh terhadap PAB. Hasil ini "menampung" kepentingan para pembuat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk lebih cermat dalam mengalokasikan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 157
sumber penerimaan ke dalam belanja adalah kas daerah yang belum terpakai sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran yang dapat dipakai pada tahun METODE anggaran berikutnya. Pada awal tahun Populasi dalam penelitian ini adalah anggaran berikutnya, sisa anggaran ini seluruh kabupaten/kota se Indonesia yang akan menjadi SiLPA (sisa lebih berjumlah 491 Kabupaten dengan sampel perhitungan anggaran tahun lalu). Sisa sebanyak 70 pemerintah daerah. Sampel anggaran dalam penelitian ini diukur dalam penelitian ini dipilih dengan dengan menghitung selisih antara SiLPA menggunakan metode purposive sampling dalam APBD Perubahan dengan SiLPA dengan kriteria sampel yang ditetapkan dalam APBD murni. Pendapatan Asli adalah (1) kabupaten/kota yang memiliki Daerah (PAD). Variabel pendapatan asli defisit anggaran pada tahun 2016 dan (2) daerah (PAD) diukur dengan menghitung perda tentang perubahan APBD bisa selisih antara PAD dalam APBD diakses/diunduh melalui internet dengan perubahan dengan PAD dalam APBD menggunakan mesin pencari murni. Dana Perimbangan (DBH). Variabel dana perimbangan diukur dengan Variabel dependen dalam penelitian menggunakan selisih antara dana bagi ini adalah perubahan anggaran belanja hasil (DBH) dalam APBD-P dengan DBH (PAB). PAB diukur dengan cara dalam APBD murni. menghitung selisih antara angka anggaran Model regresi yang digunakan belanja setelah perubahan dengan angka dalam penelitian ini dapat dituliskan anggaran belanja sebelum perubahan atau seperti berikut: angka anggaran belanja dalam APBD PABi,t = αi,t + β1SPA1 + β2PAD2+ β3DBH3 murni (awal tahun). + ε i,t, Selain itu, variabel Independen dengan αi,t adalah konstanta; β1 adalah dalam penelitian ini adalah sisa anggaran, koefisien regresi SiLPA; β2 adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana koefisien regresi PAD; β3 adalah koefisien Perimbangan. Sisa Anggaran (SPA). Sisa regresi DBH; dan ε i,t adalah error terms. anggaran, sering juga disebut SiLPA, HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik deskriptif penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. 158 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Tabel 1. Statistik deskriptif No. 1. 2. 3. 4. Nama Variabel Perubahan Sisa Anggaran (SPA) Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perubahan Dana Perimbangan (DP) Perubahan Anggaran Belanja (PAB) N 70 70 70 70 Minimum 0 0 54416193600 27410499211 Maksimum Rata-Rata 220.755.627.297 29764472186,63 43920576144 6757061014,49 507852358407 26160076742,66 407110610050 90733396031,87 Simpangan Baku 39240260672,350 8412163721,306 87232217066,678 84339074266,190 Sumber: Data Penelitian (Diolah) Sebanyak 70 sampel yang diperoleh Kota Purwakarta pada tahun disertakan dalam penelitian ini, diperoleh 2010 dan Kabupaten Surabaya pada tahun nilai rata-rata Perubahan Belanja Daerah 2012, dan nilai perubahan sisa anggaran sebesar Rp90733396031,87 atau sebesar (SiLPA) tertinggi sebesar Rp90,733 milyar, nilai standar deviasi Rp1.155.339.962.159 diperoleh lebih kecil daripada nilai rata-rata Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011. menunjukkan bahwa data variabel belanja Pada variabel pendapatan asli daerah mengindikasikan hasil yang baik, daerah (PAD), diperoleh nilai rata-rata hal tersebut dikarenakan nilai kesenjangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar antara nilai maksimum dengan nilai Rp6.757.061.014, nilai standar deviasi minimum pada belanja daerah tinggi. lebih besar daripada nilai rata-rata yaitu Nilai minimum belanja daerah sebesar Rp8.412.163.721,306 sebesar Rp392.572.404.842, diperoleh menunjukkan bahwa data variabel Kabupaten Mukomuko pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mengindikasikan dan nilai belanja daerah yang tertinggi hasil yang kurang baik, hal tersebut sebesar Rp3.490.591.534.327 diperoleh dikarenakan standar deviasi yang Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011. mencerminkan penyimpangan dari data Sampel yang diikutsertakan pada variabel tersebut cukup tinggi karena lebih penelitian ini sebanyak 70 sampel, besar dari nilai rata-ratanya. diperoleh nilai rata-rata selisih sisa Nilai minimum perubahan anggaran sebesar Rp2.976.4472.186,63, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar standar deviasi sebesar Rp0,00 diperoleh Kota Tanggamus pada Rp39.240.260.672,350 menunjukkan nilai tahun 2010 dan nilai perubahan yang lebih besar dari nilai rata-rata yang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi mengindikasikan hasil yang kurang baik. sebesar Rp43.920.576.144 diperoleh Nilai minimum perubahan sisa Kabupaten Bandung pada tahun 2012. anggaran (SiLPA) sebesar Rp0,00 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 159
Kemudian pada variabel dana tahun 2010 dan nilai perubahan dana perimbangan, diperoleh nilai rata-rata perimbangan tertinggi sebesar dana perimbangan sebesar Rp2.357.186.182.407 diperoleh Rp26.160.076.742,66, nilai standar Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010. deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata Penelitian ini merupakan penelitian yaitu sebesar Rp87.232.217.066,678 dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa data variabel dana menggunakan metode analisis regresi perimbangan mengindikasikan hasil yang linear berganda (multiple regression kurang baik, hal tersebut dikarenakan analysis). Metode regresi linear berganda standar deviasi yang mencerminkan menghubungkan satu variabel dependen penyimpangan dari data variabel tersebut dengan beberapa variabel independen cukup tinggi karena lebih besar dari nilai dalam suatu model penelitian. Hasil rata-ratanya. pengolahan data menghasilkan informasi Nilai minimum perubahan dana dan persamaan regresi adalah sebagai perimbangan sebesar Rp54.416.193.600 berikut: diperoleh Kabupaten Purwakarta pada Tabel 2. Persamaan Regresi Hasil Pengolahan Data PAB = 38016494306,82 + 0,844SPA + 3,019PAD + 0,275DP + ε 3,961 t-value Sig. 3,391 2,996 0,000 0,003 0,004 3,061 F-value/Sig. 15,688/0,000 R/R2/Adjusted R2 0,645/0,416/0,390 Sumber: Data Diolah (2014) Tabel 2 menyajikan persamaan Berdasarkan nilai Sig. sebesar regresi yang merupakan hasil pengolahan 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa data dengan menggunakan software SPSS. secara bersama-sama maupun secara Dari persamaan regresi tersebut dapat parsial, perubahan SPA, perubahan PAD, diketahui bahwa konstanta (α) adalah dan DBH berpengaruh terhadap PAB. Hal sebesar 38.016.494.306,82, yang ini menggambarkan bahwa setiap bermakna jika SPA, PAD, dan DBH perubahan nilai anggaran, baik itu dianggap konstan maka perubahan belanja bertambah ataupun berkurang pada sisa daerah yang terjadi adalah sebesar anggaran, pendapatan asli daerah, dan 38.016.494.306,82. dana bagi hasil, akan mengakibatkan 160 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
berubahnya nilai alokasi belanja daerah variabel SPA atau SiLPA sebesar 0,844 dalam APBD-P. satuan maka akan menyebabkan Hasil regresi pada Tabel 2 terjadinya perubahan anggaran belanja menunjukkan bahwa nilai R2 adalah daerah sebesar 1 satuan. Pengaruh SPA sebesar 0,416 atau 41,6%. Hal ini terhadap PAB ini penting (signifikan) menunjukkan bahwa 41,6% PAB dapat sehingga tidak dapat diabaikan pada level dijelaskan oleh ketiga variabel independen keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. dalam penelitian ini yaitu SPA, PAD, dan yang diperoleh adalah 0,000. Artinya, DBH, sedangkan 58,4% sisanya pada level signifikansi 5%, SiLPA dijelaskan oleh variabel lain yang tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran dimasukkan dalam penelitian ini. belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian Perubahan SiLPA (atau SPA) terhadap pengujian hipotesis pertama, berpengaruh terhadap perubahan belanja. kedua dan ketiga yang telah dilakukan Dalam hal ini, sisa anggaran tahun dapat disimpulkan bahwa SPA, PAD, dan sebelumnya direvisi dalam tahun anggaran DBH berpengaruh signifikan terhadap berjalan, menyebabkan perubahan belanja. perubahan alokasi belanja dalam Perubahan SiLPA terjadi karena besaran penganggaran daerah dimana nilai yang diestimasi pada saat penyusunan signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 anggaran tahun berjalan pada akhir tahun lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau sebelumnya belum dapat memastikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap besaran SiLPA sesungguhnya. Jumlah perubahan anggaran, baik itu bertambah SiLPA yang pasti baru diketahui setelah ataupun berkurang pada sisa anggaran, hasil audit atas laporan keuangan pendapatan asli daerah, dan dana pemerintah daerah diketahui. perimbangan, akan mengakibatkan Perubahan belanja yang disebabkan berubahnya nilai alokasi belanja daerah oleh sisa anggaran seperti yang diuji dalam APBD-P. dalam penelitian ini, membuktikan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya penting Pengaruh Perubahan SiLPA terhadap untuk pembiayaan di tahun berjalan, Perubahan Belanja sehingga harus dikelola dengan baik. Besaran koefisien regresi SPA Prediksi atas besaran SiLPA tahun adalah sebesar 0,844, yang bermakna berjalan yang akan dimasukkan ke dalam bahwa jika terjadi perubahan dalam tahun anggaran berikutnya (pada saat Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 161
penyusunan APBD tahun berikutnya), dinaikkan pada saat APBD-P dengan harus dilakukan secara cermat. Pada dasar tidak terprediksinya sumber kenyataannya, beberapa daerah sengaja penerimaan baru, dan kemudian mengecilkan estimasi SILPA agar pada dimasukkan ke dalam perubahan belanja. tahun berikutnya dapat dilakukan Kebijakan penganggaran untuk penyesuaian dalam perubahan anggaran PAD mengandung beberapa persoalan dengan tujuan tertentu. keagenan (agency problems), seperti Pengaruh Perubahan PAD terhadap adanya senjangan anggaran (budget slack) Perubahan Belanja sebagai akibat adanya hasrat pada diri Besaran koefisien regresi PAD pengusul dan pelaksana anggaran untuk adalah sebesar 3,019, yang bermakna mencapai target secara lebih baik dengan bahwa jika terjadi perubahan dalam lebih mudah (Halim & Abdullah, 2010). variabel PAD sebesar 3,019 satuan, maka Artinya, kinerja yang baik ditunjukkan akan menyebabkan terjadinya PAB dari pencapaian realisasi PAD yang sebesar 1 satuan. Pengaruh PAD terhadap melampaui target PAD. Oleh karena itu, PAB ini penting (signifikan) sehingga eksekutif selaku perencana, pengusul, tidak dapat diabaikan pada level pelaksana, dan juga penanggungjawab keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. PAD cenderung mengusulkan target PAD dan nilai t statistik yang diperoleh masing- yang jauh di bawah potensi PAD yang masing adalah 0,003 dan 3,061. Artinya, sesungguhnya (Abdullah & Nazry, 2014). pada level signifikansi 5%, perubahan dalam PAD berpengaruh terhadap Pengaruh Perubahan Dana perubahan anggaran belanja daerah. Perimbangan terhadap Perubahan Perubahan PAD yang menyebabkan Belanja terjadinya perubahan pada pos belanja Besaran koefisien regresi DBH juga sangat penting untuk diperhatikan. adalah sebesar 0,275, yang bermakna Perubahan PAD dapat terjadi karena bahwa jika terjadi perubahan dalam beberapa sebab, diantaranya karena tidak variabel DBH sebesar 0,275 satuan, maka terprediksinya sumber penerimaan baru akan menyebabkan terjadinya PAB pada saat penyusunan anggaran. Dalam sebesar 1 satuan. Pengaruh DBH terhadap hal ini bisa saja terjadi target PAD PAB ini penting (signifikan) sehingga memang sengaja di underestimate tidak dapat diabaikan pada level (Abdullah, 2013) yang mana dapat keyakinan 95 persen, dengan nilai Sig. 162 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
yang diperoleh adalah 0,004. Artinya, dalam perubahan anggaran tahun berjalan. pada level signifikansi 5%, perubahan Biasanya pemerintah daerah dalam dana perimbangan berpengaruh menggunakan RKPD (Rencana Kerja terhadap perubahan anggaran belanja Pembangunan Daerah) sebagai dasar daerah. untuk menggunakan tambahan dana Perubahan dana perimbangan yang tersebut, sebelum dilakukan perubahan berpengaruh signifikan terhadap dalam KUA (Kebijakan Umum APBD) perubahan belanja dalam APBD-P dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran terutama terjadi pada DBH. DBH selalu Sementara). mengalami revisi dalam APBD-P daerah kabupaten/kota karena adanya KESIMPULAN penyesuaian transfer dari Pemerintah Hasil penelitian ini menunjukkan Pusat. Perubahan penerimaan yang berasal bahwa perubahan anggaran belanja daerah dari penyesuaian (biasanya berupa (PAB) dipengaruhi oleh sisa anggaran tambahan) ini dapat digunakan untuk tahun sebelumnya (SiLPA), pendapatan belanja apa saja, kecuali disebutkan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan perubahan DBH tersebut harus (DP). Hasil ini memiliki implikasi pada dialokasikan untuk belanja tertentu. Hasil keharusan pemerintah daerah untuk ini berbeda dengan temuan penelitian berhati-hati dalam melakukan perubahan Marzalita, et al. (2014) yang menyatakan anggaran karena tidak semua perubahan bahwa perubahan DBH tidak berpengaruh harus berupa peningkatan anggaran terhadap perubahan belanja barang dan belanja untuk semua jenis belanja. jasa. Disarankan untuk perumusan Fleksibilitas dalam penggunaan kebijakan anggaran di pemerintah daerah, perubahan (tambahan) DBH mengandung perlu dilakukan kajian tentang perilaku risiko berupa ketikdaktepatan dalam perubahan belanja yang dikaitkan dengan pengalokasian dana tersebut dalam kualitas anggaran belanja yang diajukan anggaran belanja. Oleh karena perubahan dalam anggaran murni (APBD awal). DBH sering terjadi di semester pertama Perilaku moral hazard, terutama di SKPD tahun berjalan, maka proses perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pengalokasian di dalam APBD tidak motivasi dalam membuat anggaran terlalu berisiko karena masih dapat belanja yang digelembungkan (mark-up). dibahas oleh kepala daerah dan DPRD Kajian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 163
mengetahui ketidaktepatan dalam penggunaan jenis-jenis pendapatan ke dalam belanja-belanja tertentu. Kebijakan earmark atau labeling diperlukan untuk tujuan tertentu agar tidak menyalahi _______. 2013a. Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah: Apakah Saling Berhubungan. Web: < 01/01/defisit-dan-surplus-dalam- anggaran-daerah-apakah-saling- berhubungan/> [29/11/21]. filosofi pengelolaan keuangan daerah yang sejatinya merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk menuju visi masyarakat yang sejahtera. Keterbatasan dalam penelitian ini _______. 2013b. Perubahan APBD. Melalui < 04/22/perubahan-apbd/> [29/11/21]. _______. 2013c. Proses Penyusunan Masalah Daerah: Anggaran Keagenan yang Tidak Tuntas. Web: [20/13/13]. adalah (1) menggunakan data yang relatif sedikit, sehingga memiliki kelemahan dalam generalisasi hasil penelitian; (2) menggunakan data sekunder yang tidak sepenuhnya dapat menangkap fenomena perilaku oportunis dalam penganggaran untuk perubahan anggaran; dan (3) cenderung hanya menggunakan data Pemda yang memiliki transparansi relatif bagus, karena menyajikan informasi _______. 2013d. Pengaruh SiLPA Terhadap Web: Belanja. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Akuntansi Jurnal Pemerintah 2(1): 53-64. Web: ation/255967655_Hubungan_Dan_ Masalah_Keagenan_Di_Pemerintah tian_Anggaran_Dan_Akuntansi _______ & Abdul Halim. APBD dan perubahan APBDnya secara online, setidaknya bisa diperoleh dengan mesin pencari _______ & Afrah 2020. Determinan Kinerja Anggaran pada Perangkat Daerah. Organisasi Ilmu Jurnal Akuntabilitas: Akuntansi 13(1): 109-124. Junita. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S. 2011. Penilaian Kinerja Web: Keuangan 1/11/29/penilaian-kinerja-keuangan- daerah/> [10/10/13]. Daerah. _______, Mirza Khairul Reza, Afrah Junita, & Tuti Meutia. 2020. Parliament Oversight on Local Government Financial Management: An Empirical Evidence. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 5(3): 296-312. _______. 2012. Perilaku Opportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. _______ & Neza Muthia. 2017. Determinan Saldo Kas Akhir Tahun pada Pemerintah Daerah di Aceh. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 21(2): 130-140. Web: 164 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
view/8613. DOI: ss2.art5. _______ & Ramadhaniatun Nazry. 2014. Anggaran Analisis Penjelasan Pemerintah Daerah: Empiris dari Perspektif Keagenan. Makalah disajikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAD Wilayah DKI Jakarta & Banten, di Universitas Mercu Buana, Jakarta, 27 Februari 2014. Varian Abidin, Handa S. 2012. Definisi Belanja Web: Daerah. si-belanja-daerah/> [11/10/13]. Adi, Priyo Hari. 2018. Rent-Seeking Behaviour in Local Government Budget in Indonesia. Dissertation. Melbourne: Victoria Graduate School of Business, College of Business, Victoria University. Amran, A., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. Pengaruh 2015. Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Perubahan terhadap Belanja Bantuan Sosial: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4(1): 1-10. Asmara, J.A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi 3 (2): 155-172. Cornia, G.C., R.D. Nelson, & A. Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. Public Administration Review (2):164-179. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2004.00358.x. Cuadrado-Ballesteros, Beatriz & Isabel- 2018. 64 Marıa Garcia-Sanchez. Conditional Factors of Political Budget Economic Development, Media Pressure, and Political Fragmentation. Public Performance & Management Review 835-858. 41(4): 18.1465829. Cycles: Forrester, J.P. and D.R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review 52 (2): 467-473. DOI: 10.2307/976806. 2013. Analisis Hubungan Surplus/Defisit dengan SILPA pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Hadinata, Fristian. Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64. Isaksen, Jan. 2005. The Budget Process and Corruption. Working paper U4 Issue 3:2005. Junita, Afrah. 2015. Faktor-Faktor yang Perubahan Mempengaruhi Anggaran Pemerintahan Daerah. Jurnal Manajemen dan Keuangan 4(2): 366-375. pada Junita, Afrah & Syukriy Abdullah. 2016. dan Fiscal Pengaruh terhadap Legislature Expenditure pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi 20(3): 477-478. Stress Size Change Junita, Afrah, E. Erlina, & Syukriy Abdullah. 2018. The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as moderator. Academic Journal of Economic Studies, 162-173 Kurniawan, Arief & Fefri Indra Arza. 2019. Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 165
Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1(3): 1275-1292. Lee, R.D. & R.W. Johnson Jr. 2012. Public Systems. Budgeting Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication, Inc. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Marzalita, M., N. Nadirsyah, & Syukriy Abdullah. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah pada di Indonesia. Magister Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3(3): 46-58. Municipalities: Magnitude Drivers.Working Paper. and Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Tentang 2005 Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Tahun Anggaran 2013. APBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Nawawi, Ahmad. 2021. Analisis Respon Belanja APBD terhadap Transfer Tidak Bersyarat dari Pemerintah Seluruh Studi Kasus Pusat: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Istimewa Banten, dan Daerah Yogyakarta Tahun 2018-2020. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia 3(1): 39-55. Nelliyanti, N., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. Pengaruh 2016. Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Perubahan terhadap Anggaran Belanja Tidak Langsung: Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 5(2): 68- 78. Pessina, Pada Eugenio-Anessi. Rebudgeting in 2012. Italian Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekaran, Uma. 2006. Metodelogi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sjahrir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos & Günther G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Local Indonesia. Occasional Paper No. 17. University of Freiburg. Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Indonesia. Kabupaten/Kota Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Universitas Pattimura 1(2): 142- 155. di Wildavsky, Aaron, 1988. The New Politics of the Budgetary Process. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company. 166 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
PEDOMAN PENULISAN NASKAH ILMIAH Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP) difokuskan pada penelitian empiris atau artikel konseptual dalam bidang ilmu ekonomi yang mencakup perencanaan pembangunan, ekonomi daerah, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi kelembagaan, ekonomi internasional, ekonomi islam, keuangan dan perbankan. Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Aceh, harus memenuhi ketentuan berikut: Bentuk Naskah 1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain 2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan kaidah masing-masing bahasa yang digunakan. Komponen Naskah Komponen utama naskah wajib mencantumkan dan memuat hal-hal berikut: a. Judul, dalam bahasa Indonesia disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan. b. Identitas Penulis, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, alamat korespondensi dan e-mail. c. Abstract, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beserta kata kunci sebanyak 3-5. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, hasil, dan rekomendasi. Panjang abstrak dibatasi 200-400 kata. d. Pendahuluan, (tanpa sub judul, memuat latar belakang, masalah, rumusan masalah, rangkuman kajian teoretik, ulasan ilmiah terkait judul berdasarkan rujukan (pustaka) terkini, dan tujuan penelitian). Dalam pendahuluan ini juga disajikan pertanyaan ilmiah yang akan dijawab dalam penelitian tersebut. e. Metode, berisikan desain penelitian (ditulis dengan jelas waktu, lokasi, bahan, dan analisis data penelitian sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mengulangi percobaan yang terkait). Bagian metode ditulis tanpa subjudul. f. Hasil dan Pembahasan, (sajikan hasil terlebih dahulu kemudian diikuti dengan penjelasan atau pembahasan. Pembahasan harus menggunakan rujukan (pustaka) terkini). Bagian hasil dan atau dibandingkan (diulas) dengan rujukan pembahasan ditulis tanpa subjudul. g. Kesimpulan, (ditulis dalam bentuk essay (paragraph) secara ringkas dan jelas dan harus bisa menjawab (menjelaskan) judul, tujuan, dan hasil penelitian) serta disusun juga rekomendasinya. h. Daftar Pustaka, menuliskan sesuai dengan acuan model Harvard-APA Style, berurutan sesuai abjad. i. Ucapan Terima Kasih, jika ada, merupakan wujud penghargaan kepada pihak- pihak yang terlibat dalam penelitian atau penulisan naskah.
Tabel dan Gambar Tabel, gambar dan grafik diharapkan dapat terbaca dengan jelas dan mudah dipahami, serta diberi penjelasan yang lebih mendalam. Judul tabel diletakkan di atas tabel dan judul gambar di bawah gambar. Tabel atau gambar yang diacu dari sumber lain harus disebutkan, kecuali merupakan hasil penelitian penulisnya sendiri. Contoh Penulisan Daftar Pustaka a. Buku teks Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul buku (cetak miring), edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Contoh: Merna T. dan F. F. Al-Thani. 2008. Corporate Risk Management. 2nd ed. John Welly and Sons Ltd. England. Wiley, J. 2006.Contemporary Financial Management.3rd ed. Mc. GrowHill. Los Angeles. b. Buku Teks Terjemahan Aturan penulisan: nama belakang penulis asli, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul buku asli (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contoh: Cresswell, J.W. 2008. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition. Sage Publication. California. Terjemahan A. Fawaid. 2010. Research Design:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2007. Intermediate Accounting. Twelfth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. Terjemahan E. Salim. 2008. Akuntansi Intermediate. Edisi Keduabelas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta. c. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, judul buku (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contoh: Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Januari. BPS Aceh. Banda Aceh Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Laporan Tahunan 2009: Perjuangan Melawan Korupsi Tak Pernah Berhenti. KPK. Jakarta. d. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi (Berisi Himpunan Peraturan, UU, dan sejenisnya) judul lembaga/badan/organisasi, Aturan penulisan: nama peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring), nomor atau seri peraturan/UU, edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contoh: tahun penerbitan,
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 58 (Revisi 2009). DSAK-IAI. Jakarta. e. Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya (cetak lepas, tidak berupa buku himpunan) Aturan penulisan: nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring), tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada), nomor lembaran negara (jika ada), organisasi penerbit (jika ada), kota tempat pengesahan/penerbitan. Contoh: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta. f. Artikel dalam Jurnal. Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal (cetak miring), volume dan nomor jurnal (nomor jurnal dalam tanda kurung), nomor halaman artikel dalam jurnal. Contoh: Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 14(2): 121-141. Veronica, S. dan Y. S. Bachtiar. 2005. The Role of Governance in Preventing Misstated Financial Statement. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 2(1): 159-173. g. Artikel Seminar/Simposium (dalam Prosiding) Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, nama prosiding (cetak miring), nomor dan volume prosiding (jika ada), tanggal seminar/simposium, penerbit prosiding (jika ada, cetak miring), nomor halaman artikel dalam prosiding. Contoh: Fidiana, I. Triyuwono, dan A. Riduwan. 2012. Zakah Perspectives as a Symbol of Individual and Social Piety: Developing Review of the Meadian Symbolic Interactionism. Global Conference on Business and Finance Proceedings 7(1). January 3-6. The Institute of Business and Finance Research: 721-742 h. Artikel Seminar/Simposium (cetak lepas) Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, nama seminar/simposium (cetak miring), tanggal seminar/simposium, nomor halaman artikel. Contoh:
Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo. 2012. Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blumer. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-23 September: 1-25. Riduwan, A. 2012. Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam Bingkai (Studi Hermeneutika-Kritis). Penafsiran Praktisi Bisnis Non-Akuntan Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-23 September: 1-22. i. Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, judul buku (cetak miring), nama editor buku, penerbit, kota penerbit. Contoh: Azra, A. 2005. Pluralisme Islam Dalam Perspektif Historis. Dalam Nilai-Nilai Pluralisme Islam:Bingkai Gagasan Yang Berserak. Editor M. Sururin. Cetakan 1. Penerbit Nuansa. Bandung. Barth, M.E. 2004. Fair Values and Financial Statement Volatility. Dalam The Market Dicipline Across Countries and Industries. Editor C. Borio, W.C. Hunter, G.G. Kaufman, dan K. Tsatsaronis. MIT Press. Cambridge. j. Skripsi/Tesis/Disertasi Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul skripsi/tesis/disertasi, skripsi/tesis/disertasi (cetak miring), nama program studi dan/atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Contoh: Natsir, M. 2008. Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya. k. Artikel dari Internet Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul, alamat e-mail (cetak miring), tanggal dan jam unduh. Contoh: Yahya, H. 2005. Realitas dan Pancaindra Anda. dan 27 Januari 2008 (14:35). l. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul, sifat/tujuan makalah (cetak miring), nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan. Contoh: Raka, G. 2003. Menggarisbawahi Peran Idealisme, Karakter dan Komunitas dalam Transformasi Institusi. Makalah Orasi Ilmiah. Sidang Terbuka Senat Peringatan Dies Natalis ke-44 Institut Teknologi Bandung. 2 Maret. Bandung. m. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul artikel (cetak miring), nama majalah/surat kabar, tanggal, halaman, kota penerbit. Contoh: Mangunwijaya, Y.B. 1992. Pendidikan Manusia Merdeka. Harian Kompas. 11 Agustus. Halaman 15. Jakarta. n. Berita dari Majalah atau Surat Kabar Aturan penulisan: nama majalah/surat kabar, tahun, judul berita (cetak miring), nomor dan/atau volume (jika ada), tanggal, halaman, kota penerbit. Contoh: Majalah Tempo. 2002. Jatuhnya Enron. No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman 18. Jakarta Penulisan Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word. Prosedur Naskah Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk di-review oleh anggota dewan redaksi dan reviewer (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi. Dewan redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Naskah dikirimkan melalui Open Journal System (OJS) atau melalui pos ke: Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Bidang Penelitian dan Pengembangan Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut. Setiap penerimaan atau penolakan naskah akan disertai dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Dewan Redaksi dan dikirimkan kepada penulis. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah full print
Hak Cipta Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Ekonomi dan Pembangunan jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.